Mengenal Swakelola Tipe III, Perpres 16 Tahun 2018

Swakelola Tipe III adalah dimensi baru kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk Inovasi Pembangunan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adalah sebuah buku yang diterbitkan lembaga AKATIGA dari Bandung yang bergerak dalam bidang analisis sosial, bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, dan buku Swakelola Tipe III ini didukung juga pembuatannya oleh KSI, Knowledge Sector Initiative.

Buku Swakelolla Tipe III ini menjelaskan dan memberi pengetahuan tentang Swakelola Tipe III yang bisa dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakat bersama Pemerintah. Karena sudah terbukti banyak organisasi kemasyarakata telah puluhan tahun berbhakti kepada negara dan konsisten melakukan pekerjaannya. LKPP menjadi figur penting dalam hal ini karena LKPP adalah salah satu perumus aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk Swakelola Tipe III adalah rumusan untuk menjelaskan dan mengoperasionalkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berikut adalah kata pengantar Buku Swakelola Tipe III dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Salah satunya dengan merumuskan aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang baru melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, sederhana, memberikan value for money, mudah dikontrol dan diawasi sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi.

Salah satu perubahan yang signifikan dari Perpres 16/18 ini adalah dengan diberikannya payung hukum keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yakni Yayasan dan Perkumpulan, dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah, yakni melalui Swakelola Tipe III atau swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola. Ketentuan lebih lanjut mengenai swakelola kemudian diatur dengan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Pengaturan terkait Ormas sebagai Pelaksana Swakelola dipandang perlu dengan pertimbangan bahwa terdapat kebutuhan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan/program dengan melibatkan Ormas yang memiliki kompetensi dan jangkauan luas dalam pelaksanaan kegiatan/program Pemerintah. Kehadiran Ormas sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III dapat mengisi gap kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang tidak dapat disediakan oleh Pelaku Usaha atau melalui tipe swakelola lainnya (Tipe I, Tipe II, atau Tipe IV). Swakelola Tipe III ini juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, namun juga menjadi bagian yang terlibat dalam proses pengadaan yang menunjang pembangunan.

Harapan kami, buku saku ini dapat menguatkan pemahaman para pelaku pengadaan di K/L/PD, agar tidak ragu-ragu melaksanakan Swakelola Tipe III. Kemudian kami berharap buku ini juga dapat membantu Ormas memahami bahwa Swakelola Tipe III merupakan peluang baik untuk masa depan kolaborasi Pemerintah dan Ormas di Indonesia. Harapan kami, pelaksanaan Swakelola Tipe III dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah sambutan Pengantar Bukut Swakelola Tipe III dari Direktur Eksekutif AKATIGA Pusat Analisis Sosial, Sely Martini, ST.,MSRDP

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah mendukung kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk Swakelola Tipe III, yaitu Swakelola dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Paradigma baru dalam pembangunan ini mendukung Ormas mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan sekaligus dapat menguatkan kapasitas dan keberdayaan mereka. Organisasi Kemasyarakatan, dengan demikian, bisa menjadi co-creator yang aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan program-program Pemerintah.

Aturan tentang Swakelola Tipe III dalam Perpres yang baru ini didorong oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) dan mitranya, yakni AKATIGA, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan ELSAM. Setelah Perpres baru disahkan, KSI dan AKATIGA kembali bekerjasama dengan LKPP untuk mendorong implementasi Swakelola Tipe III ini. Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi di berbagai forum, serta melalui produksi video dan buku saku ini.

Penerbitan buku saku ini ditujukan bagi Pengguna Anggaran di instansi Pemerintah (K/L/PD) dan bagi para pimpinan Ormas (Yayasan atau Perkumpulan). Tujuannya adalah untuk memudahkan pihak- pihak tersebut memahami maksud dan tujuan serta proses pelaksanaan Swakelola Tipe III.

Buku ini berisi Latar belakang, tujuan, dan tata cara pelaksanaan Swakelola Tipe III dari pe- rencanaan sampai dengan pengawasan. Dijelaskan juga mengenai apa yang bisa dikerjakan Ormas dalam Swakelola Tipe III dan syarat Ormas untuk bisa terlibat. Buku saku ini juga memuat peluang dan tantangan, serta langkah-langkah penting untuk mendorong pelaksanaan Swakelola Tipe III. Di dalamnya dibahas aspek kelayakan, kenyamanan, dan keamanan untuk menggunakan dan terlibat dalam Swakelola Tipe III baik bagi Pemerintah maupun Ormas.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu diterbitkannya buku ini. Semoga buku kecil ini bisa bermanfaat bagi para pimpinan K/L/PD dan pimpinan Ormas untuk tujuan peningkatan kualitas pembangunan melalui kemitraan strategis Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan.

Mengenal Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tujuan Pengadaan

  1. Value for Money Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek: kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
  2. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian;
  3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
  4. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
  5. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
  6. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
  7. Mendorong pengadaan yang berkelanjutan;
  8. Mendorong pemerataan ekonomi.

Skema PBJ Perpres 16/2018

Perpres 16/2018 Mendukung Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

Terkait kolaborasi antara Pemerintah dan Ormas, Perpres baru ini memiliki dua perubahan kunci, yakni, adanya:

  1. Tipe Swakelola Baru dengan Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Pengadaan Khusus di bidang Penelitian.

Berkaitan dengan perubahan tersebut, muncul beberapa produk hukum turunan. Di antara aturan turunan itu adalah:

  1. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
  2. Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.

Swakelola Tipe III

Mengenal Swakelola Tipe III

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat.

Swakelola Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola.

Swakelola Tipe III dipilih untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kompetensi seperti yang dimiliki Ormas. Misalnya dalam program-program pendampingan masyarakat miskin dan perempuan pelaku usaha kecil dan mikro, serta penelitian untuk mendorong penguatan kebijakan.

Swakelola ini sekaligus memberikan kesempatan pemberdayaan bagi Ormas. Misalnya untuk kegiatan- kegiatan yang telah lama dilakukan oleh Ormas, berupa pelayanan sosial seperti layanan pendidikan dan kesehatan, atau kegiatan penelitian dan pengembangan iptek untuk penguatan kebijakan.

Tujuan Swakelola Tipe III

  1. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan;
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
  3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Ormas; dan
  4. Meningkatkan kemampuan teknis SDM.

Apa perbedaan Swakelola Tipe III dengan Swakelola Tipe IV (bersama Kelompok Masyarakat)?

Swakelola Tipe III adalah cara memperoleh barang/jasa yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah (K/L/PD) Penyelenggara dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ormas dipilih berdasarkan keunggulan kompetitif mereka pada bidang yang diswakelolakan.

Swakelola Tipe IV atau Swakelola dengan Pokmas adalah swakelola yang direncanakan oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. Pemilihan Pokmas Pelaksana didasarkan pada basis kompetensi dan eksistensi kegiatan di wilayah lokasi pelaksanaan swakelola.

Apakah Swakelola Tipe III sama dengan Hibah dan Bansos?

Tidak. Hibah dan bansos adalah sumbangan Pemerintah Daerah untuk Ormas dan Pokmas yang tidak mengikat. Sementara itu Swakelola dengan Ormas adalah kontrak profesional untuk menyediakan barang/jasa antara Pemerintah dengan Ormas. Melalui kontrak profesional ini, Ormas bisa menyediakan kebutuhan Pemerintah yang tidak bisa didapat dari penyedia (swasta) dan Tipe Swakelola lainnya, yang secara kompetitif lebih baik dari yang mungkin disediakan oleh pihak lain.

Mengapa memilih Swakelola Tipe III?

Telah banyak Ormas di Indonesia yang memiliki rekam jejak dalam berbagai bidang layanan/pembangunan sejak puluhan tahun lalu. Di antara mereka misalnya ada yang bekerja hingga ke pelosok untuk mendampingi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi, memberikan layanan pendidikan dan sebagainya.

Dalam menjalankan peranya, Ormas-Ormas tersebut juga terbukti mampu bekerja secara profesional dalam ragam bentuk kerjasama, baik dengan Pemerintah, maupun dengan lembaga-lembaga internasional.

Keunggulan lain dari Ormas yang profesional adalah mereka sangat mengenal konteks dan kondisi lokal dari masyarakat, dan kerap bekerja bersama masyarakat secara partisipatif.

Keunggulan Kompetitif Ormas

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak Ormas Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam bekerja di berbagai bidang, di antaranya

  1. Bidang pelayanan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll. Beberapa lembaga yang sudah puluhan tahun bekerja melayani masyarakat dalam beberapa isu di atas di antaranya adalah Muslimat dan Fatayyat NU, Aisyiah dan banyak lagi.
  2. Bidang peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik: peran watchdog, gerakan sosial, advokasi, dan tata kelola pemerintah. Contoh lembaga yang sudah terkenal bekerja di isu-isu ini adalah ICW, Seknas Fitra, dan banyak lagi.
  3. Bidang peningkatan kapasitas: pendampingan, fasilitasi, dan pemberdayaan. Beberapa lembaga yang telah lama bekerja di bidang ini di antaranya adalah Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan banyak lembaga-lembaga lainnya.
  4. Bidang penelitian: studi-studi akademik dan untuk rekomendasi kebijakan, studi evaluasi. Beberapa lembaga yang bekerja di area ini sejak puluhan tahun lalu misalnya adalah AKATIGA, PSHK, dan ELSAM.

Inovasi Pendekatan Pembangunan Swakelola Tipe III

Kolaborasi Pemerintah dan Ormas dalam PBJ Swakelola Tipe III

Swakelola Tipe III merupakan bentuk pergeseran paradigma hubungan Pemerintah - Masyarakat, dari masyarakat sebagai sekedar objek penerima manfaat, menjadi masyarakat sebagai subjek aktif yang bisa memberikan pelayanan secara kolaboratif dengan Pemerintah. Masyarakat bisa menjadi co- creator yang aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan.

Swakelola Tipe III ini merupakan upaya untuk mengakomodir dan mensinergikan antara kebutuhan Pemerintah dalam peningkatan kualitas layanan dan keunggulan kompetitif Ormas yang telah terbukti mampu memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang baik.

Swakelola Tipe III kemudian juga menjadi platform legal bagi Pemerintah dalam menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif mendorong ide dan menjalankan kegiatan pembangunan.

Contoh Barang/Jasa yang dapat disediakan Ormas dalam Swakelola Tipe III

  1. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
  2. Barang/Jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pembuatan film, tarian musik, olahraga;
  3. Sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
  4. Barang/Jasa yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan, atau masyarakat contoh: produk kerajinan masyarakat, produk penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan; atau
  5. Barang/Jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, contoh pembangunan/ pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan/peremajaan kebun rakyat.

Kriteria Ormas yang bisa akses Swakelola Tipe III

  1. Berbadan hukum Yayasan atau Perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
  2. Memiliki perangkat organisasi (Pengurus, AD, ART).
  3. Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan. Mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir.
  4. Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
  6. Dalam hal Ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan.

Pengalaman Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

Sebelum Perpres 16 tahun 2018 diundangkan, sudah ada beberapa inisiatif instansi Pemerintah yang melaksanakan kolaborasi dengan skema yang mendekati Swakelola dengan Ormas. Kegiatan kolaborasi Pemerintah dan Ormas sebelum Swakelola Tipe III muncul, difasilitasi dengan skema kemitraan melalui Swakelola Tipe I dalam bentuk pelibatan individu anggota Ormas sebagai konsultan, dan melalui skema penggunaan dana publik di luar APBN/APBD, misalnya dana hibah donor asing atau CSR perusahaan yang disalurkan oleh pihak pemerintah ke Ormas.

Kolaborasi tersebut terbukti berhasil memberikan nilai lebih (added value) bagi Pemerintah maupun Ormas yang terlibat. Berikut ini adalah dua contoh kolaborasi yang pernah dilaksanakan masing - masing oleh Bappenas dan KPK.

Contoh Kolaborasi Pemerintah dan Ormas dengan sumber dana dari hibah Donor

Bappenas dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) pernah bekerjasama dalam Program Rehabilitasi Hutan Lindung dan Peningkatan Penyerapan Karbon melalui Sahabat Lingkungan Agroforestri Kopi.

Dalam program ini Bappenas dan ICCTF berperan sebagai Perencana dan Pengawas. Sementara itu Yayasan Leuser Internasional bertindak sebagai Pelaksana.

Jenis Barang/Jasa yang diswakelolakan: jasa pelatihan/ pemberdayaan masyarakat di lokasi yang sulit dijangkau dan membutuhkan keterlibatan masyarakat luas.

Contoh Kolaborasi Pemerintah dan Ormas melalui model Swakelola Tipe I

KPK pernah bekerjasama dengan Ormas dalam beberapa program. Dalam kerjasama-kerjasama tersebut KPK bertindak sebagai Perencana dan Pengawas. Program- program tersebut di antaranya adalah: Politik Cerdas Berintegritas (2016) yang dilaksanakan oleh Yayasan Satu Nama, Training of Trainer Kader NU Anti Korupsi (2016) bersama Lakpesdam PBNU, dan Anti Corruption Youth Camp (2016) bersama Jaringan Gusdurian. Dalam melakukan swakelola tersebut, KPK melakukan beberapa pendekatan antara lain: jika KPK mendapat dukungan dana dari luar APBN, pelaksananya diserahkan pada Ormas,

KPK menjadi beneficiary program, jika dana berasal dari APBN, individu anggota Ormas dilibatkan sebagai narasumber. Barang/Jasa yang diswakelolakan: jasa pelatihan dan pelibatan masyarakat dalam waktu yang panjang.

Langkah-langkah Menjuju Swakelola Tipe III

Keraguan pihak Pemerintah dan Ormas dalam melakukan kerjasama secara perlahan dapat diatasi dengan upaya-upaya untuk membangun kesalingpahaman antar kedua belah pihak. Upaya tersebut dapat diperkuat dengan proses sharing tentang pengalaman-pengalaman baik kolaborasi antara Ormas dan Pemerintah, seperti pengalaman Bappenas dan KPK yang diceritakan dalam buku Swakelola Tipe III.

Kolaborasi-kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa Ormas dapat bekerja secara profesional dalam menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah, disertai dengan proses pertanggungjawaban keuangan yang juga memenuhi standar audit Pemerintah.

Contoh baik kolaborasi-kolaborasi yang sudah terjadi antara Ormas dan Pemerintah diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para pihak untuk mengimplementasikan Swakelola Tipe III seperti diatur dalam Perpres 16/2018. Dengan aturan tersebut Swakelola Tipe III memiliki landasan hukum yang kuat sehingga kolaborasi-kolaborasi yang sudah ada dapat berkembang menjadi kemitraan strategis untuk inovasi pembangunan yang lebih baik.

Apakah Ormas boleh Ambil profit dari Swakelola

ayasan dan Perkumpulan sebagai Ormas merupakan entitas nirlaba, dan dalam aturannya dinyatakan tidak bisa mengambil margin profit. Namun dalam Swakelola Tipe III, Ormas bisa memasukan komponen biaya operasional (overhead) sebagai input. Berdasarkan best practice, Organisasi Nirlaba dapat memasukkan komponen biaya operasional (overhead) berkisar 5% dari total biaya pelaksanaan Swakelola.

Sisa dana kegiatan tidak dapat digunakan sebagai bridging untuk program Ormas berikutnya. Karena kegiatan Swakelola Tipe III bukan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Ormas (program Ormas) melainkan kegiatan Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Ormas.

Langkah Menuju Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

  1. Meliputi aspek regulasi, kesalingpahaman dan kesepakatan antara stakeholders;
  2. Masih dalam kerangka yang sama, penting juga melakukan identifikasi prioritas isu dari Pemerintah, peta ketersediaan dan kemampuan dari Ormas, dan transparansi dalam pelaksanaan Swakelola Tipe III;
  3. Perlunya mengidentifikasi ragam langkah penting tersebut untuk kemudian dapat dijadikan agenda persiapan kunci menuju implementasi kolaborasi Pemerintah dan Ormas ke depan.
  4. Langkah penting berikutnya untuk mendorong implementasi Swakelola Tipe III adalah membangun Sistem Database/E-Katalog Ormas. Sistem Database/ E-Katalog Ormas diharapkan dapat digunakan sebagai referensi Pemerintah dalam rangka melakukan proses identifikasi Ormas yang memiliki kompetensi untuk ditunjuk langsung atau diundang sebagai peserta sayembara pemilihan calon Pelaksana Swakelola Tipe III. Harapannya sistem ini akan menjaga proses pemilihan Ormas pelaksana Swakelola Tipe III berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Langkah Pemerintah untuk Menyiapkan Implementasi Swakelola Tipe III

Mengingat hal ini merupakan hal baru dalam sistem pengadaan di Indonesia, perlu inisiatif Pemerintah untuk mendorong uji coba dan implementasi sistem ini.

  1. Pemerintah perlu memulai dengan niat berkolaborasi dengan Ormas untuk tujuan meningkatkan kualitas pembangunan.
  2. Memahami bagaimana manfaat Swakelola Tipe III untuk kerja-kerja Pemerintah.
  3. Lebih memahami kapasitas Ormas. Salah satu caranya adalah dengan melihat bagaimana rekam jejak dan kemampuan baik lembaga maupun personil Ormas yang bersangkutan.
  4. Upaya diseminasi dan pembinaan terhadap K/L/PD dan pelaksana merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  5. Perlu adanya champion-champion di pihak Pemerintah, baik dari K/L/PD yang berani untuk menggunakan peraturan tersebut dengan mengimplementasikannnya. Dalam proses itu, setidaknya K/L/PD bisa membangun SOP pelaksanaan Swakelola Tipe III di instansinya, menyusun daftar Ormas yang dapat terlibat dalam pekerjaan Swakelola Tipe III, serta melaksanakan evaluasi untuk perbaikan kolaborasi ke depan.

Langkah Ormas untuk Menyiapkan Implementasi Swakelola Tipe III

Untuk mendorong dan terlibat dalam implementasi Swakelola Tipe III, Ormas perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

  1. Memulai dengan niat berkolaborasi dengan Pemerintah untuk tujuan meningkatkan kualitas pembangunan.
  2. Meningkatkan kompetensi tentang pengelolaan anggaran dan penajaman keahlian sektoral di bidang- bidang yang menjadi keunggulan kompetitif Ormas dan sinergis dengan visi Pemerintah.
  3. Memetakan instansi Pemerintah yang berniat untuk mencoba Swakelola Tipe III, kemudian memetakan isu apa yang diminati oleh instansi tersebut, terutama yang sesuai isu yang dikerjakan Ormas.
  4. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah untuk mendorong uji coba di isu yang sinergis untuk menunjukkan kualitas layanan yang disediakan.

Demikian sekilas tentang Buku dan Swakelola Tipe III yang diinisiasi oleh Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan kemudian menurunkan aturan pelaksanaan selanjutnya yaitu Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dan Peraturan Menristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Selangkapnya tentang Buku Mengenal Swakelola Tipe III dapat diunduh di laman AKATIGA.

Video Mengenal Swakelola Tipe III, Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

Buku Mengenal Swakelola Tipe III, Kolaborasi Pemerintah dan Ormas