Peraturan Menteri ATR BPN

Peraturan Menteri ATR BPN
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
jogloabang Sel, 02/02/2021 - 01:34

Kabar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang baru maupun lama, demi memudahkan membaca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, semoga bermanfaat.

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat Kantah. disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami peubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek.

Peraturan Menteri

Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik
Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik
jogloabang Sel, 02/02/2021 - 01:51

Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik mengatur kembali tentang Sertipikat Tanah yang tadinya seperti buku atau majalah menjadi sebuah Sertipikat tanah elektronik yang bagaimana nanti bentuk dan prosesnya akan ditentukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebab Permen ATR/BPN tentang Sertipikat Elektronik ini memiliki maksud untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

Seperti kita ketahui bahwa kepemilikan tanah saat ini sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah yang sah adalah dengan memiliki atau mendaftarkan tanahnya ke BPN untuk mendapatkan sertipikat kepemilikan tanah. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertipikat Elektronik merupakan dasar hukum untuk mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik sehingga nantinya hasil kegiatan pendaftaran tanah diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik mendefinisikan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sertipikat Elektronik tentunya memiliki Data, Pangkalan Data hingga Tanda Tangan Elektronik.Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi. Pangkalan Data adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis dan terintegrasi dan disimpan dalam memori yang besar serta dapat diakses oleh satu atau lebih pengguna dari terminal yang berbeda. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Penerbitan Sertipikat-el untuk pertama kali dilakukan melalui:

  1. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar; atau

  2. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar.

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan Sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen, dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, menegaskan tentang Edisi Sertipikat Elaktronik yang isinya:

  1. Sertipikat-el diterbitkan untuk pertama kali dengan penomoran edisi berupa angka numerik yang dimulai dari angka 1 (satu), untuk kegiatan:

    1. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar;

    2. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar;

    3. pendaftaran pemecahan, penggabungan dan pemisahan; atau

    4. perubahan data fisik yang mengakibatkan bertambahnya jumlah bidang.

  2. Dalam hal terjadi perubahan data yuridis dan/atau data fisik terhadap Sertipikat-el yang diterbitkan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diterbitkan Sertipikat-el edisi baru dengan penomoran selanjutnya menjadi edisi 2 (dua) dan seterusnya.

  3. Perubahan data atas pencatatan layanan informasi tidak diterbitkan Sertipikat-el edisi baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  4. Dalam hal telah diterbitkan Sertipikat-el edisi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sertipikat-el edisi sebelumnya tidak berlaku dan menjadi riwayat pendaftaran tanah.

  5. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian data yang diketahui setelah Dokumen Elektronik berupa Sertipikat, surat ukur, gambar denah satuan rumah susun, surat ukur ruang dan/atau Dokumen Elektronik lainnya diterbitkan, pejabat yang berwenang wajib melakukan pembetulan dan menerbitkan Sertipikat-el edisi baru dengan penomoran selanjutnya.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ditetapkan di Jakarta oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil pada tanggal 12 Januari 2021. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 12 Januari 2021 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Mencabut

Pada saat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 163A, Pasal 178A dan Pasal 192A Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 722 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik adalah:

  1. bahwa untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik;

  2. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hasil kegiatan pendaftaran tanah diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertipikat Elektronik;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);

  5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

  1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);

  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 319);

  3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 401);

  4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 349);

  5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

Isi Permen Sertipikat-el

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

  2. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

  3. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi.

  4. Pangkalan Data adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis dan terintegrasi dan disimpan dalam memori yang besar serta dapat diakses oleh satu atau lebih pengguna dari terminal yang berbeda.

  5. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

  1. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

  2. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

  3. Sertipikat elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik.

  4. Peta Ruang adalah dokumen hasil pengukuran dan pemetaan yang memuat informasi objek ruang yang disahkan oleh pejabat berwenang yang digunakan dalam kegiatan pendaftaran tanah.

  5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

  6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

  7. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

  8. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

BAB II
PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK PENDAFTARAN TANAH

Pasal 2

  1. Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik.

  2. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. pendaftaran tanah untuk pertama kali; dan

    2. pemeliharaan data pendaftaran tanah.

  3. Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui Sistem Elektronik.

  4. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

  1. Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik berupa Data, informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

  2. Data, informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah yang valid dan terjaga autentikasinya.

  3. Seluruh Data, informasi dan/atau Dokumen Elektronik disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik.

Pasal 4

  1. Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik.

  2. Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi:

    1. pengumpulan data;

    2. pengolahan data; dan

    3. penyajian data.

  3. Hasil penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Dokumen Elektronik, berupa:

    1. Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik; dan/atau

    2. dokumen yang dilakukan alih media menjadi Dokumen Elektronik.

  4. Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disahkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Dokumen Elektronik hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b divalidasi oleh pejabat berwenang atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan stempel digital melalui Sistem Elektronik.

Pasal 5

  1. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

  2. Untuk keperluan pembuktian, Dokumen Elektronik dapat diakses melalui Sistem Elektronik.

BAB III
PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK UNTUK PERTAMA KALI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penerbitan Sertipikat-el untuk pertama kali dilakukan melalui:

  1. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar; atau

  2. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar.

Bagian Kedua
Pendaftaran Tanah Pertama Kali
untuk Tanah yang belum Terdaftar

Pasal 7

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan Sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen, dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 8

Hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa Dokumen Elektronik, terdiri atas:

  1. Gambar Ukur;

  2. Peta Bidang Tanah atau Peta Ruang;

  3. Surat Ukur, Gambar Denah Satuan Rumah Susun atau Surat Ukur Ruang; dan/atau

  4. dokumen lainnya, yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik.

Pasal 9

  1. Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik dalam pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik diberikan nomor identifikasi bidang tanah.

  2. Nomor identifikasi bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 14 digit, yaitu:

    1. 2 digit pertama merupakan kode Provinsi;

    2. 2 digit berikutnya merupakan kode Kabupaten/Kota;

    3. 9 digit berikutnya merupakan nomor bidang tanah; dan

    4. 1 digit terakhir merupakan bidang tanah di permukaan, di ruang atas tanah, di ruang bawah tanah, satuan rumah susun atau hak di atas hak bidang permukaan, hak di atas ruang atas tanah dan hak di atas ruang bawah tanah.

  3. Nomor identifikasi bidang tanah merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah.

  4. Apabila terjadi pemekaran wilayah desa/kelurahan atau kecamatan, nomor identifikasi bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diubah.

Pasal 10

  1. Pembuktian hak dilakukan berdasarkan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.

  2. Alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

    1. Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik; dan/atau

    2. dokumen yang dilakukan alih media menjadi Dokumen Elektronik,

    sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 11

Hasil kegiatan pengumpulan dan penelitian data yuridis berupa Dokumen Elektronik, terdiri atas:

  1. risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, Risalah Pemeriksaan Tanah Tim Peneliti, Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport);

  2. pengumuman daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah;

  3. berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis;

  4. keputusan penetapan hak; dan/atau

  5. dokumen lainnya, yang merupakan hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis,

Pasal 12

  1. Tanah yang sudah ditetapkan haknya menjadi hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan atau tanah wakaf didaftar melalui Sistem Elektronik dan diterbitkan Sertipikat-el.

  2. Kumpulan Sertipikat-el yang tersimpan di Pangkalan Data secara berurutan sesuai edisinya sebagai riwayat pendaftaran tanah menjadi buku tanah elektronik.

  3. Sebagai tanda bukti kepemilikan hak kepada kepentingan pemegang hak/nazhir, diberikan:

    1. Sertipikat-el; dan

    2. akses atas Sertipikat-el pada Sistem Elektronik.

Pasal 13

  1. Sertipikat-el dan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak diberikan kepada pemegang hak/nazhir apabila data fisik atau data yuridis tidak lengkap atau masih disengketakan.

  2. Dalam hal data fisik atau data yuridis sudah dilengkapi atau sengketa dinyatakan telah selesai maka Sertipikat-el dan akses dapat diberikan kepada pemegang hak/nazhir.

Bagian Kedua
Penggantian Sertipikat Menjadi
Sertipikat-el untuk Tanah yang Belum Terdaftar

Pasal 14

  1. Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el dilakukan untuk bidang tanah yang sudah terdaftar dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf.

  2. Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 15

  1. Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan apabila data fisik dan data yuridis pada buku tanah dan sertipikat telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis dalam Sistem Elektronik.

  2. Dalam hal data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai maka Kepala Kantor Pertanahan melakukan validasi.

  3. Validasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:

    1. data pemegang hak;

    2. data fisik; dan

    3. data yuridis.

Pasal 16

  1. Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik.

  2. Penggantian Sertipikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun.

  3. Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan.

  4. Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada Pangkalan Data.

BAB IV
PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

Pasal 17

Setiap perubahan data fisik dan/atau data yuridis bidang tanah yang sudah diterbitkan Sertipikat-el dilakukan melalui Sistem Elektronik.

BAB V
EDISI SERTIPIKAT ELEKTRONIK

Pasal 18

  1. Sertipikat-el diterbitkan untuk pertama kali dengan penomoran edisi berupa angka numerik yang dimulai dari angka 1 (satu), untuk kegiatan:

    1. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar;

    2. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar;

    3. pendaftaran pemecahan, penggabungan dan pemisahan; atau

    4. perubahan data fisik yang mengakibatkan bertambahnya jumlah bidang.

  2. Dalam hal terjadi perubahan data yuridis dan/atau data fisik terhadap Sertipikat-el yang diterbitkan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diterbitkan Sertipikat-el edisi baru dengan penomoran selanjutnya menjadi edisi 2 (dua) dan seterusnya.

  3. Perubahan data atas pencatatan layanan informasi tidak diterbitkan Sertipikat-el edisi baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  4. Dalam hal telah diterbitkan Sertipikat-el edisi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sertipikat-el edisi sebelumnya tidak berlaku dan menjadi riwayat pendaftaran tanah.

  5. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian data yang diketahui setelah Dokumen Elektronik berupa Sertipikat, surat ukur, gambar denah satuan rumah susun, surat ukur ruang dan/atau Dokumen Elektronik lainnya diterbitkan, pejabat yang berwenang wajib melakukan pembetulan dan menerbitkan Sertipikat-el edisi baru dengan penomoran selanjutnya.

Pasal 19

Gambar ukur, gambar ruang, peta bidang tanah, peta ruang, surat ukur, gambar denah, surat ukur ruang, dan Sertipikat dalam bentuk Dokumen Elektronik dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pendaftaran tanah yang sudah diterima oleh Kantor Pertanahan yang sudah ditetapkan sebagai kantor yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diproses berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 163A, Pasal 178A dan Pasal 192A Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 722 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang ditetapkan di Jakarta oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil pada tanggal 12 Januari 2021. Permen ATR/BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 12 Januari 2021 di Jakarta.

Lampiran Ukuran
Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (153.04 KB) 153.04 KB
Peraturan Menteri Badan Maritim Berlaku

Permen ATRBPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR

Permen ATRBPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR
Permen ATRBPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR
suryaden Min, 10/17/2021 - 04:34

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Permen ATRBPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang. Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), Pasal 54 ayat (2), Pasal 58 ayat (4), Pasal 67 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Permen ATRBPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta para Pemangku Kepentingan terkait dalam melakukan penyusunan, Peninjauan Kembali, revisi, dan penerbitan Persetujuan Substansi.

Peraturan Menteri ATRBPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021 oleh Menteri ATRBPN Sofyan A. Djalil. Peraturan Menteri ATRBPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri ATRBPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri ATRBPN
Nomor 11 tahun 2021
tentang
Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan
Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang

Mencabut

Peraturan Menteri ATRBPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang mencabut:

  1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);

  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

  3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394); dan

  4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2018 Nomor 1308),

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permen ATRBPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), Pasal 54 ayat (2), Pasal 58 ayat (4), Pasal 67 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen ATRBPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

  5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

  6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

Isi Permen ATRBPN 11 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri ATRBPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI, REVISI, DAN PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

  2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

  3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

  4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

  5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

  6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

  7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

  8. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

  9. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

  1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

  2. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

  3. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

  4. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

  5. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

  6. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.

  7. Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki.

  8. Batas Daerah adalah batas daerah antarprovinsi dan/atau kabupaten/kota.

  1. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten, atau kota, dan masyarakat.

  2. Pembahasan Lintas Sektor adalah pembahasan substansi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, dalam rangka Persetujuan Substansi oleh Menteri.

  3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

  6. Direktur Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

  7. Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang memimpin direktorat yang menyelenggarakan urusan pembinaan penataan ruang daerah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

  8. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

  1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta para Pemangku Kepentingan terkait dalam melakukan penyusunan, Peninjauan Kembali, revisi, dan penerbitan Persetujuan Substansi.

  2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan:

    1. Penataan Ruang wilayah darat, laut, udara, dan dalam bumi dalam satu kesatuan RTR;

    2. pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan

    3. sinergitas pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang lintas sektoral melalui pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam RTR.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. tata cara penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota;

  2. tata cara penyusunan RDTR kabupaten/kota;

  3. tata cara Peninjauan Kembali dan revisi RTR; dan

  4. tata cara penerbitan Persetujuan Substansi.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Pasal 4

Tata cara penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota meliputi:

  1. proses penyusunan;

  2. pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan; dan

  3. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota oleh Pemangku Kepentingan sesuai wilayahnya.

Pasal 5

  1. Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) meliputi tahapan:

    1. persiapan;

    2. pengumpulan data dan informasi;

    3. pengolahan data dan analisis;

    4. perumusan konsepsi; dan

    5. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

  2. Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

  3. Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan melalui konsultasi publik.

  4. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

  5. Penyediaan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 6

  1. Proses persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

    1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan

    2. penetapan metodologi yang digunakan.

  2. Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

    1. pembentukan tim penyusun; dan

    2. penyusunan rencana kerja.

  3. Penetapan metodologi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

    1. kajian awal data sekunder;

    2. persiapan teknis pelaksanaan; dan

    3. pemberitaan kepada publik.

Pasal 7

  1. Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

    1. data wilayah administrasi;

    2. data dan informasi kependudukan;

    3. data dan informasi bidang pertanahan;

    4. data dan informasi kebencanaan; dan

    5. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.

  2. Untuk penyusunan RTRW provinsi, pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan juga data dan informasi kelautan.

  3. Data dan informasi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari materi teknis Perairan Pesisir yang disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan.

  4. Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan peta rupabumi Indonesia dan/atau peta dasar lainnya.

  5. Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

  6. Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan peta dasar yang telah mendapat rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

  7. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

  8. Dalam hal rekomendasi belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka peta dasar yang diajukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dianggap telah disetujui.

Pasal 8

Pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

  1. potensi dan permasalahan regional dan global;

  2. kebijakan spasial dan sektoral, termasuk kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis;

  3. kedudukan dan peran daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota dalam wilayah yang lebih luas;

  4. fisik wilayah;

  5. sosial kependudukan;

  6. ekonomi wilayah;

  7. transportasi;

  8. sarana dan prasarana;

  9. penguasaan tanah termasuk penatagunaan tanah;

  10. sistem pusat permukiman untuk wilayah daerah provinsi atau kabupaten dan bentuk serta struktur kota untuk wilayah daerah kota;

  11. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

  12. pengurangan risiko bencana;

  13. kemampuan keuangan pembangunan daerah;

  14. penatagunaan sumber daya air; dan

  15. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Pasal 9

Perumusan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

  1. alternatif konsep rencana;

  2. pemilihan konsep rencana; dan

  3. perumusan rencana terpilih menjadi muatan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 10

Penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:

  1. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota; dan

  2. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 11

  1. Muatan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota meliputi:

    1. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;

    2. rencana struktur ruang;

    3. rencana pola ruang;

    4. kawasan strategis;

    5. arahan pemanfaatan ruang; dan

    6. pengendalian pemanfaatan ruang.

  2. Muatan dalam RTRW kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan muatan terkait rencana penyediaan dan pemanfaatan:

    1. ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;

    2. ruang terbuka hijau privat;

    3. ruang terbuka nonhijau;

    4. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan

    5. ruang evakuasi bencana.

  3. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung dengan ketentuan dalam RTRW kota berdasarkan luas wilayah kota.

  4. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan

    2. ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

  1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

  2. Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:

    1. rencana sistem perkotaan untuk wilayah provinsi atau kabupaten dan sistem pusat pelayanan untuk wilayah kota; dan

    2. rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.

  3. Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:

    1. kawasan lindung; dan

    2. kawasan budi daya.

  4. Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d memuat nilai strategis kawasan, delineasi, dan tujuan serta arah pengembangan kawasan.

  5. Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan arahan pembangunan atau pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang, yang meliputi:

    1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan

    2. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.

  6. Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f meliputi:

    1. indikasi arahan zonasi dalam RTRW provinsi atau ketentuan umum zonasi dalam RTRW kabupaten/kota;

    2. arahan insentif dan disinsentif dalam RTRW provinsi atau ketentuan insentif dan disinsentif dalam RTRW kabupaten/kota;

    3. arahan sanksi; dan

    4. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penilaian perwujudan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 13

  1. Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

  2. Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis.

  3. Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RTRW provinsi mencakup perencanaan wilayah darat dan perairan pesisir.

  4. Dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk RTRW provinsi divalidasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

  5. Dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk RTRW kabupaten/kota divalidasi oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup.

  6. Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

  7. Dalam hal validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dianggap telah disetujui.

Pasal 14

  1. RTRW provinsi mencakup muatan pengaturan perairan pesisir.

  2. Dalam hal mencakup pengaturan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muatan rencana struktur ruang untuk RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilengkapi dengan:

    1. susunan pusat pertumbuhan kelautan yang diintegrasikan ke dalam sistem perkotaan wilayah provinsi; dan

    2. sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang diintegrasikan ke dalam rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

  3. Dalam hal mencakup pengaturan Perairan Pesisir, muatan rencana pola ruang untuk RTRW provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilengkapi dengan:

    1. kawasan konservasi di laut yang diintegrasikan ke dalam kawasan lindung; dan

    2. kawasan pemanfaatan umum yang diintegrasikan ke dalam kawasan budi daya.

  4. Dalam hal mencakup pengaturan Perairan Pesisir, muatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk RTRW provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilengkapi dengan alur migrasi biota laut yang diintegrasikan ke dalam arahan khusus pada indikasi arahan zonasi.

  5. Muatan pengaturan perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

  6. Materi teknis muatan perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

  7. Materi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diintegrasikan ke dalam RTRW provinsi pada saat perumusan konsepsi setelah mendapat persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

  8. Materi teknis muatan perairan pesisir yang telah mendapatkan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan penyesuaian dalam proses integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

  9. Dalam hal terjadi ketidakselarasan dalam proses integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka penyesuaian diputuskan berdasarkan rekomendasi dari forum penataan ruang.

Pasal 15

  1. RTRW provinsi dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000.

  2. RTRW kabupaten dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000.

  3. RTRW kota dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000.

Pasal 16

Dalam hal diperlukan pengaturan lebih rinci untuk kepentingan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, peta RTRW Provinsi dapat ditambahkan peta pengaturan wilayah perairan pesisir dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000.

Pasal 17

  1. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan muatan RTRW Provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  2. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan muatan RTRW Kabupaten tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  3. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan muatan RTRW Kota tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

Pasal 18

  1. Penyusunan RDTR mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, dan kawasan lintas kabupaten/kota.

  2. RDTR kawasan lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam peraturan daerah RTRW Provinsi.

  3. Penyusunan RDTR kawasan lintas kabupaten/kota dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

  4. Penyusunan RDTR kawasan lintas kabupaten/kota dapat dilakukan melalui mekanisme bantuan teknis oleh Pemerintah Daerah provinsi.

  5. Dalam hal bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan, maka bantuan teknis dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 19

Tata cara penyusunan RDTR kabupaten/kota meliputi:

  1. proses penyusunan;

  2. pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan; dan

  3. pembahasan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota oleh Pemangku Kepentingan di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

  1. Proses penyusunan RDTR kabupaten/kota meliputi tahapan:

    1. persiapan;

    2. pengumpulan data dan informasi;

    3. pengolahan data dan analisis;

    4. perumusan konsepsi; dan

    5. penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota.

  2. roses penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disinkronkan dengan muatan RTRW kabupaten/kota.

  3. Proses penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 8 (delapan) bulan.

  4. Proses penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan melalui konsultasi publik.

  5. Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

  6. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyusun dan menyediakan RDTR kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

  7. Penyediaan RDTR kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memuat informasi RDTR dalam bentuk penampang 3 (tiga) dimensi.

  8. Penyediaan RDTR kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR kabupaten/kota.

Pasal 21

RDTR kabupaten/kota dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000.

Pasal 22

  1. Proses persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

    1. penyusunan kerangka acuan kerja;

    2. penetapan metodologi yang digunakan; dan

    3. penetapan wilayah perencanaan RDTR.

  2. Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

    1. pembentukan tim penyusun; dan

    2. penyusunan rencana kerja.

  3. Penetapan metodologi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

    1. kajian awal data sekunder;

    2. persiapan teknis pelaksanaan; dan

    3. pemberitaan kepada publik.

Pasal 23

  1. Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

    1. data wilayah administrasi;

    2. data dan informasi kependudukan;

    3. data dan informasi bidang pertanahan;

    4. data dan informasi kebencanaan; dan

    5. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.

  2. Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan peta rupabumi Indonesia dan/atau peta dasar lainnya.

  3. Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

  4. Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan peta dasar yang telah mendapat rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

  5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

  6. Dalam hal rekomendasi belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggap telah disetujui.

Pasal 24

Pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi:

  1. struktur internal bagian wilayah perencanaan;

  2. sistem penggunaan lahan;

  3. kedudukan dan peran bagian wilayah perencanaan dalam wilayah yang lebih luas;

  4. sumber daya alam dan fisik atau lingkungan bagian wilayah perencanaan;

  5. sosial budaya;

  6. kependudukan;

  7. ekonomi dan sektor unggulan;

  8. transportasi;

  9. sumber daya buatan;

  10. kondisi lingkungan binaan;

  11. kelembagaan;

  12. pembiayaan pembangunan;

  13. karakteristik peruntukan zona;

  14. jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin akan berkembang di masa mendatang;

  15. kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan/zona/subzona;

  16. dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan/zona/subzona;

  17. pertumbuhan dan pertambahan penduduk pada suatu zona;

  18. gap antara kualitas peruntukan/zona/subzona yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan;

  19. karakteristik spesifik lokasi;

  20. ketentuan dan standar setiap sektor terkait; dan

  21. kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 25

Perumusan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d meliputi:

  1. alternatif konsep rencana;

  2. pemilihan konsep rencana; dan

  3. perumusan rencana terpilih menjadi muatan RDTR kabupaten/kota.

Pasal 26

Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e meliputi:

  1. penyusunan kajian kebijakan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota; dan

  2. penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota.

Pasal 27

Muatan RDTR kabupaten/kota meliputi:

  1. tujuan penataan wilayah perencanaan;

  2. rencana Struktur Ruang;

  3. rencana Pola Ruang;

  4. ketentuan pemanfaatan ruang, dan

  5. peraturan zonasi.

Pasal 28

  1. Tujuan penataan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

  2. Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

    1. rencana pengembangan pusat pelayanan;

    2. rencana jaringan transportasi; dan

    3. rencana jaringan prasarana.

  3. Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

    1. zona lindung; dan

    2. zona budi daya.

  4. Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

  5. Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e memuat:

    1. aturan dasar; dan/atau

    2. teknik pengaturan zonasi.

  6. Muatan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mencakup perencanaan tata ruang darat, ruang udara, dan/atau ruang dalam bumi sesuai kebutuhan.

Pasal 29

  1. Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

  2. Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis.

  3. Dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk RDTR kabupaten/kota divalidasi oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup.

  4. Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

  5. Dalam hal validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggap telah disetujui.

Pasal 30

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan muatan RDTR Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI DAN REVISI RENCANA TATA RUANG

Pasal 31

  1. Peninjauan Kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

  2. Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun kelima sejak RTR diundangkan.

Pasal 32

  1. Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

  2. Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

    2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

    3. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau

    4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

  3. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.

  4. Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:

    1. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

    2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau

    3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 33

  1. Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian, dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara:

    1. RTR dengan Kawasan Hutan; dan/atau

    2. RTRW provinsi dengan RTRW kabupaten/kota.

  2. Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara RTR dengan Batas Daerah.

Pasal 34

  1. Pemerintah Daerah melakukan permohonan Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 kepada Menteri.

  2. Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

  3. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria paling sedikit meliputi:

    1. peluang kemajuan iklim investasi dan kemudahan berusaha; dan/atau

    2. dinamika internal wilayah yang berimplikasi pada rencana perubahan pemanfaatan ruang.

  4. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:

    1. dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang;

    2. hasil pemantauan dan evaluasi RTR; dan

    3. persetujuan dan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

  5. Terhadap permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan berupa:

    1. RTRW provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau

    2. RTRW provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada perlu direvisi.

  6. Ketentuan mengenai permohonan Peninjauan Kembali dari Pemerintah Daerah kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

  1. Revisi RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dilaksanakan menggunakan prosedur penyusunan dan penetapan RTR.

  2. Revisi RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti melalui pencabutan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR.

Pasal 36

Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) untuk permohonan Peninjauan Kembali dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota kewenangan penandatanganannya dapat didelegasikan kepada Dirjen.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI

Bagian Kesatu
Pengajuan Persetujuan Substansi

Pasal 37

  1. Pengajuan persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW dari gubernur, bupati, dan wali kota kepada Menteri dilengkapi dengan dokumen:

    1. naskah akademik rancangan peraturan daerah;

    2. rancangan peraturan daerah beserta seluruh lampirannya;

    3. materi teknis RTRW provinsi, kabupaten, dan kota;

    4. tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah;

    5. berita acara kesepakatan substansi antara gubernur, bupati, dan wali kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten, dan kota;

    6. rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial;

    7. validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari menteri/perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan

    8. keterangan kesesuaian substansi

  2. Pengajuan persetujuan substansi rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota kepada Menteri dilengkapi dengan dokumen:

    1. kajian kebijakan rancangan peraturan kepala daerah;

    2. rancangan peraturan kepala daerah beserta seluruh lampirannya;

    3. materi teknis RDTR kabupaten/kota;

    4. tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah;

    5. rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial;

    6. validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan

    7. keterangan kesesuaian substansi

  3. Untuk pengajuan persetujuan substansi rancangan peraturan daerah provinsi tentang RTRW provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan:

    1. materi teknis Perairan Pesisir;

    2. persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; dan

    3. berita acara pembahasan integrasi ruang laut ke dalam RTRW provinsi.

  4. Untuk pengajuan persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan berita acara pembahasan bersama Pemerintah Daerah provinsi.

  5. Lampiran peta rencana dalam rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilengkapi dengan paraf paling sedikit dari:

    1. perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;

    2. perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang; dan

    3. instansi vertikal bidang pertanahan di provinsi, kabupaten, atau kota sesuai kewenangannya.

  6. Dalam hal berita acara kesepakatan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dapat diterbitkan, maka digunakan notula hasil pembahasan terakhir yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  7. Dalam hal validasi kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf f belum diterbitkan sampai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka pengajuan persetujuan substansi menggunakan permohonan validasi kajian lingkungan hidup strategis.

  8. Keterangan kesesuaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf g diterbitkan setelah dilakukan konsultasi dan asistensi substansi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

  1. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Direktur untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.

  2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan kesesuaian basis data.

  3. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan maka ditindaklanjuti dengan pembahasan lintas sektor.

  4. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan maka Direktur menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah untuk melengkapi dokumen.

Bagian Kedua
Proses Persetujuan Substansi

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 39

Proses persetujuan substansi meliputi:

  1. persiapan lintas sektor;

  2. pembahasan lintas sektor; dan

  3. penerbitan surat Persetujuan Substansi.

Paragraf Kedua
Persiapan Lintas Sektor

Pasal 40

  1. Persiapan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan dengan mengirimkan surat undangan beserta materi rapat kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait.

  2. Surat undangan beserta materi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan paling lama 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan pembahasan lintas sektor.

  3. Materi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. naskah akademik atau kajian kebijakan;

    2. rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah RTR; dan

    3. materi teknis berupa buku rencana dan fakta analisis.

Paragraf Ketiga
Pembahasan Lintas Sektor

Pasal 41

  1. Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terkait rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR dilakukan untuk memeriksa kesesuaian materi dan informasi spasial rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR terhadap peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang dan kebijakan nasional.

  2. Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pertemuan yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah terkait, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait.

  3. Kementerian/Lembaga wajib membawa kelengkapan dokumen yang akan diusulkan dan/atau diintegrasikan dalam rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR, pada pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  4. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa peta digital dalam bentuk format asli dan format saji.

  5. Peta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan bidang informasi geospasial.

  6. Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sampai dengan diterbitkannya Persetujuan Substansi oleh Menteri.

Pasal 42

  1. Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan untuk mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai, dan Kawasan Hutan.

  2. Pengintegrasian program/kegiatan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyesuaian program atau kegiatan pada masing-masing sektor di tingkat pusat maupun tingkat daerah secara sinergis baik dari aspek fungsi, lokasi, waktu, dan biaya.

  3. Pengintegrasian kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan kegiatan yang bersifat strategis nasional sudah termuat di dalam RTRW provinsi, kabupaten, dan kota dan RDTR kabupaten/kota.

  4. Pengintegrasian Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Batas Daerah yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

  5. Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

  6. Dalam hal terdapat perbedaan antara garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kebutuhan RTR, dan/atau kepentingan hak atas tanah, persetujuan substansi oleh Menteri mencantumkan:

    1. garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan

    2. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.

  7. Pengintegrasian Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan delineasi Kawasan Hutan termutakhir yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau delineasi Kawasan Hutan yang disepakati dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

Pasal 43

  1. Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dipimpin oleh Dirjen atau Direktur.

  2. Pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah.

  3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi maka pembahasan lintas sektor dilakukan penundaan.

  4. Pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 1 (satu) Hari.

  5. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan berita acara pertemuan lintas sektor.

  6. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perbaikan rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 44

  1. Pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

  2. Pemerintah Daerah menyerahkan kembali hasil pengintegrasian dan perbaikan rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti dengan proses penerbitan Persetujuan Substansi.

Paragraf Keempat
Penerbitan Persetujuan Substansi

Pasal 45

  1. Proses penerbitan Persetujuan Substansi terhadap rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah diberikan berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor yang telah diperbaiki.

  2. Penerbitan Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:

    1. tabel hasil persandingan muatan rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah sebelum dan sesudah pembahasan lintas sektor;

    2. tabel evaluasi muatan strategis rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah;

    3. peta rencana struktur ruang dan pola ruang yang diparaf oleh perangkat daerah terkait untuk RTRW provinsi, kabupaten, dan kota;

    4. peta rencana struktur ruang, pola ruang, dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diparaf oleh perangkat daerah terkait untuk RDTR; dan

    5. berita acara pertemuan lintas sektor.

  3. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diparaf paling sedikit oleh:

    1. perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;

    2. perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang; dan

    3. instansi vertikal bidang pertanahan di provinsi, kabupaten, atau kota sesuai kewenangannya.

Pasal 46

  1. Penerbitan Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) untuk rancangan peraturan daerah tentang RTRW kabupaten dan kota serta rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota dapat didelegasikan kewenangan penandatanganannya kepada Dirjen.

  2. Penerbitan Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) untuk rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota dapat didelegasikan kewenangan penandatanganannya kepada gubernur berdasarkan usulan Dirjen.

Pasal 47

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Persetujuan Substansi dari Menteri tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

  1. Direktur melakukan pemantauan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota setelah diterbitkannya Persetujuan Substansi dari Menteri.

  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama batas waktu:

    1. 3 (tiga) bulan untuk rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota; dan

    2. 1 (satu) bulan untuk rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota.

  3. Dalam hal rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan dan memasuki 5 (lima) Hari menjelang berakhirnya batas waktu pemantauan, Direktur menindaklanjuti dengan:

    1. menyampaikan surat Dirjen untuk mengingatkan batas waktu penetapan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai kewenangannya; dan

    2. menyiapkan konsep rancangan peraturan Menteri yang memuat penetapan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah.

Pasal 49

Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 50

  1. Rancangan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b disusun dalam hal rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota belum ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b.

  2. Rancangan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menetapkan muatan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota sesuai dengan hasil Persetujuan Substansi dari Menteri.

  3. Rancangan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah mendapat persetujuan Presiden.

  4. Untuk mendapatkan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengajukan surat permohonan dengan melampirkan rancangan peraturan Menteri dan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  5. Dalam hal rancangan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Menteri menindaklanjuti dengan penyampaian peraturan Menteri kepada gubernur, bupati, atau wali kota.

  6. Gubernur, bupati, atau wali kota wajib menetapkan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota untuk melaksanakan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di daerahnya dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak peraturan Menteri ditetapkan.

  7. Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tanpa mengubah muatan peraturan Menteri.

  8. Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah atau peraturan kepala daerah dalam berita daerah oleh sekretaris daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

  9. Dalam hal gubernur, bupati, atau wali kota dan sekretaris daerah provinsi, kabupaten, atau kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota wajib mengirimkan salinan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah beserta lampirannya yang telah diundangkan dalam lembaran daerah atau berita daerah kepada Dirjen.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku:

  1. Permohonan Persetujuan Substansi yang telah melaksanakan pertemuan lintas sektor, tetap diproses dengan mengacu pada ketentuan dalam:

    1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

    2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

    3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

    4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

  2. RTRW provinsi, kabupaten, dan kota serta RDTR kabupaten/kota yang telah mendapatkan surat keputusan hasil Peninjauan Kembali dari kepala daerah dapat melanjutkan proses revisi sesuai tata cara penyusunan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

  1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);

  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

  3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394); dan

  4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2018 Nomor 1308),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri ATRBPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Menteri Daerah Sarpras Tata Cara Berlaku

Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
suryaden Jum, 10/15/2021 - 15:59

Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan mengatur kembali pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang adil dan berkelanjutan.

Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan Tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Tanah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan Tanah, ketersediaan Tanah serta kondisi permasalahan pertanahan.

Pertimbangan Teknis Pertanahan diberikan untuk kegiatan penerbitan KKPR, penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul, dan penyelenggaraan kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Pertimbangan Teknis Pertanahan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Dalam melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan kepala Kantor Pertanahan membentuk tim Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Hal diatas menjadikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan mencabut:

  1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1433); dan

  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431) yang mengatur mengenai Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021 oleh Menteri ATRBPN Sofyan A. Djalil. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan diundangkan Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331. Agar setiap orang mengetahuinya.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

Latar Belakang

Pertimbangan Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan:

  1. bahwa untuk pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang adil dan berkelanjutan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pertimbangan teknis pertanahan;

  2. bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pertimbangan teknis pertanahan sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 108 ayat (3), Pasal 124 ayat (3), dan Pasal 140 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

  8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

  10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

Isi Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.

  2. Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan Tanah Wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.

  3. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan Tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Tanah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan Tanah, ketersediaan Tanah serta kondisi permasalahan pertanahan.

  4. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

  5. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

  6. Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

  7. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara.

  8. Kemampuan Tanah adalah penilaian pengelompokan potensi unsur-unsur fisik wilayah bagi kegiatan Penggunaan Tanah.

  9. Ketersediaan Tanah adalah perimbangan antara penggunaan dan Pemanfaatan Tanah serta Penguasaan Tanah pada fungsi kawasan yang memberikan gambaran tentang peluang dan kendala kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan Masyarakat.

  1. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.

  2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.

  3. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

  4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

  5. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

  6. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.

  7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.

  8. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

  9. Peta adalah gambaran dari sebagian/seluruh muka bumi yang diproyeksi di bidang datar dan dalam suatu media kertas atau digital yang memenuhi kaidah kartografi.

  10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

  11. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

  1. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

  2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

  3. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

  4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

  5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

  6. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun dan dikembangkan mengacu kepada alur, persyaratan, waktu, biaya, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

  8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

  9. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.

  10. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

  11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. subjek dan objek;

  2. pelaksana;

  3. tata cara pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan;

  4. penyerahan dan penyimpanan data;

  5. jangka waktu; dan

  6. pemantauan dan evaluasi.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan diberikan untuk kegiatan:

    1. penerbitan KKPR;

    2. penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul; dan

    3. penyelenggaraan kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

  2. Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pemohon yang terdiri atas:

    1. Pelaku usaha;

    2. Masyarakat; atau

    3. Kementerian/Lembaga.

  3. Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada pemohon yang terdiri atas:

    1. warga negara Indonesia; dan

    2. Badan Hukum.

Pasal 4

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka penerbitan:

    1. PKKPR untuk kegiatan berusaha;

    2. PKKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

    3. PKKPR atau RKKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

  2. Pertimbangan Teknis Pertanahan yang diberikan dalam rangka penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan perolehan Tanah dan peralihan/pemindahan Hak atas Tanah.

Pasal 5

Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan sebagai bahan pertimbangan penerbitan penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk penyelenggaraan kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penatagunaan tanah dan pendaftaran tanah terhadap lokasi yang telah memperoleh KKKPR.

BAB III
PELAKSANA

Pasal 7

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.

  2. Dalam melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepala Kantor Pertanahan membentuk tim Pertimbangan Teknis Pertanahan.

  3. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

    1. kepala Kantor Pertanahan, selaku penanggung jawab;

    2. kepala seksi yang mempunyai tugas di bidang penataan dan pemberdayaan, selaku ketua merangkap anggota;

    3. kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas di bidang penatagunaan tanah, selaku sekretaris merangkap anggota; dan

    4. unsur teknis di lingkungan Kantor Pertanahan, selaku anggota.

  4. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:

    1. memeriksa data subjek dan objek permohonan, antara lain memverifikasi jumlah dan luas bidang Tanah yang dimiliki oleh subjek berdasarkan data di dalam sistem KKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. menyiapkan data pertanahan terkait objek permohonan;

    3. melaksanakan peninjauan lapangan;

    4. mengolah dan menganalisis data pertanahan dan data hasil peninjauan lapangan;

    5. memberikan pertimbangan aspek fisik dan yuridis dalam rapat pembahasan atas hasil pengolahan dan analisis data;

    6. menyusun risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan

    7. menyiapkan konsep Pertimbangan Teknis Pertanahan yang akan ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan.

  5. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satuan tugas.

  6. Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas aparatur sipil negara yang berkompeten di bidang penataan agraria/pertanahan.

Pasal 8

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang memenuhi syarat.

  2. Persyaratan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

  3. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada pihak lain yang melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan paling sedikit memuat ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

  2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a juga harus memuat:

    1. ketentuan perolehan Tanah; dan

    2. ketentuan peralihan Hak Atas Tanah.

Pasal 10

Ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Tahapan Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

  1. permohonan;

  2. peninjauan lapangan;

  3. pengolahan dan analisis data;

  4. rapat pembahasan;

  5. penyusunan risalah dan Peta; dan

  6. penerbitan.

Bagian Kedua
Permohonan

Pasal 12

  1. Pemohon mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan kepada kepala Kantor Pertanahan melalui loket pelayanan Kantor Pertanahan.

  2. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang meliputi:

    1. Peta atau sketsa lokasi yang dimohon;

    2. surat kuasa apabila dikuasakan;

    3. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;

    4. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemohon;

    5. fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum, untuk pemohon Badan Hukum; dan

    6. keterangan rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

  3. Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pemohon Pelaku Usaha juga melampirkan:

    1. NIB jika telah terdaftar dalam sistem OSS;

    2. KBLI yang diajukan; dan

    3. proposal rencana kegiatan berusaha.

  4. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik.

  5. Format permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

  1. Petugas loket pelayanan memeriksa permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

  2. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, petugas loket mengembalikan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan kepada pemohon untuk dilengkapi.

  3. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, petugas loket memberikan tanda terima dokumen kepada pemohon dan menerbitkan surat perintah setor biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Pemohon wajib membayar biaya pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian.

  5. Dokumen permohonan dan bukti pembayaran biaya layanan disampaikan kepada tim Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk ditindaklanjuti.

  6. Pemeriksaan Permohonan dan pembayaran biaya pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 14

  1. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan penyampaian kelengkapan persyaratan dalam rangka penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha disampaikan secara elektronik melalui sistem OSS.

  2. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan dalam rangka penerbitan KKPR untuk kegiatan nonberusaha disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Dalam hal sistem elektronik untuk penyampaian persyaratan belum tersedia, kelengkapan persyaratan dapat disampaikan kepada Kantor Pertanahan melalui loket pelayanan.

Pasal 15

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan yang berada pada 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih di dalam 1 (satu) provinsi dilaksanakan oleh masing-masing Kantor Pertanahan di bawah koordinasi Kantor Wilayah.

  2. Kantor Pertanahan menyampaikan pemberitahuan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Wilayah.

  3. Dalam hal Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk keperluan penerbitan KKPR, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan juga kepada Kementerian dan dilakukan paling lama l (satu) Hari setelah menerima permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Pasal 16

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan yang berada pada 2 (dua) provinsi atau lebih dilaksanakan oleh masing-masing Kantor Pertanahan di bawah koordinasi Kantor Wilayah dan Kementerian.

  2. Kantor Pertanahan menyampaikan pemberitahuan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Wilayah dan Kementerian.

  3. Dalam hal Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk keperluan penerbitan KKPR, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama l (satu) Hari setelah menerima permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Bagian Ketiga
Peninjauan Lapangan

Pasal 17

  1. Satuan tugas melakukan peninjauan lapangan, dengan menyiapkan:

    1. surat tugas; dan

    2. Peta kerja lapangan.

  2. Peta kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan skala input paling sedikit 1:10.000 dan isinya disesuaikan dengan letak dan luas lokasi yang dimohon.

  3. Peta kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi berupa:

    1. batas lokasi yang dimohon;

    2. batas administrasi;

    3. toponimi;

    4. Penguasaan Tanah pada lokasi yang dimohon dan sekitarnya;

    5. Penggunaan Tanah pada lokasi yang dimohon dan sekitarnya;

    6. batas kawasan hutan; dan

    7. RTR.

Pasal 18

  1. Peninjauan lapangan dilakukan untuk:

    1. memverifikasi data pada Peta kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan

    2. mengetahui Penguasaan Tanah, Kemampuan Tanah, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan yang dimohon.

  2. Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan/atau satuan tugas.

  3. Format berita acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 19

  1. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan satuan tugas melakukan pengolahan dan analisis data berdasarkan hasil peninjauan lapangan.

  2. Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan data hasil lapangan dan data pendukung analisis berupa:

    1. batas lokasi yang dimohon;

    2. Penggunaan Tanah;

    3. status Penguasaan Tanah;

    4. Kemampuan Tanah; dan

    5. RTR.

  3. Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengolahan data juga dapat memasukkan data pendukung analisis berupa:

    1. batas administrasi; dan

    2. data dan informasi yang terkait dengan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

  4. Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap subjek, objek Tanah, lingkungan, dan RTR untuk memperoleh informasi mengenai Tanah yang tersedia untuk kegiatan budi daya, pembangunan, dan/atau investasi yang direncanakan oleh pemohon.

  5. Hasil pengolahan dan analisis data dijadikan sebagai dasar penyusunan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis.

Bagian Kelima
Rapat Pembahasan

Pasal 20

  1. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan melaksanakan rapat pembahasan penyusunan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.

  2. Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan anggota.

  3. Format berita acara rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Penyusunan Risalah dan Peta

Pasal 21

  1. Berdasarkan hasil rapat pembahasan, tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan satuan tugas menyusun risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.

  2. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. pertimbangan terhadap seluruh atau sebagian Tanah yang akan digunakan sesuai rencana kegiatan ditinjau berdasarkan aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

    2. ketentuan dan syarat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi seluruh atau sebagian Tanah yang dimohon;

    3. indikasi keberadaan sengketa, konflik dan/atau perkara pertanahan pada seluruh atau sebagian Tanah yang akan digunakan;

    4. kemampuan tanah dalam mendukung kegiatan yang direncanakan;

    5. ketentuan sebagai dasar perolehan Tanah dan peralihan Hak Atas Tanah;

    6. pengakuan terhadap Hak Atas Tanah dan hak keperdataan lainnya dari Masyarakat; dan

    7. penegasan bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan bukan merupakan alas Hak Atas Tanah ataupun izin membuka Tanah.

  3. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan Peta, yang terdiri atas:

    1. Peta petunjuk letak lokasi;

    2. Peta Penggunaan Tanah;

    3. Peta status Penguasaan Tanah;

    4. Peta Kemampuan Tanah;

    5. Peta RTR;

    6. Peta kesesuaian Penggunaan Tanah; dan

    7. Peta Ketersediaan Tanah.

Pasal 22

  1. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan menyampaikan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dan lampiran Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada kepala Kantor Pertanahan.

  2. Format risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dan lampiran Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
Penerbitan

Pasal 23

  1. Berdasarkan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

  2. Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. pertimbangan kesesuaian rencana kegiatan terhadap seluruh atau sebagian Tanah yang akan digunakan ditinjau berdasarkan aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta kemampuan tanah;

    2. ketentuan dan syarat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi seluruh atau sebagian Tanah yang dimohon;

    3. indikasi keberadaan sengketa, konflik dan/atau perkara pertanahan pada seluruh atau sebagian Tanah yang akan digunakan;

    4. kemampuan tanah dalam mendukung kegiatan yang direncanakan;

    5. ketentuan sebagai dasar perolehan Tanah dan peralihan Hak Atas Tanah;

    6. pengakuan terhadap Hak Atas Tanah dan hak keperdataan lainnya dari Masyarakat; dan

    7. penegasan bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan bukan merupakan alas Hak Atas Tanah ataupun izin membuka Tanah.

  3. Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan.

  4. Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:

    1. identitas pemohon atau NIB bagi Pelaku Usaha;

    2. nomor dan tanggal Pertimbangan Teknis Pertanahan;

    3. letak dan luas bidang Tanah yang dimohon;

    4. luas yang sesuai, tidak sesuai atau sesuai bersyarat;

    5. Penggunaan Tanah saat ini;

    6. rencana kegiatan atau KBLI bagi Pelaku Usaha;

    7. ketentuan dan syarat Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan

    8. arahan fungsi kawasan sesuai peraturan daerah tentang RTR.

  5. Pertimbangan Teknis Pertanahan diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

  6. Dalam hal terjadi keadaan darurat dan/atau terjadi keadaan kahar yang menyebabkan Pertimbangan Teknis Pertanahan belum terselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka kepala Kantor Pertanahan segera menyampaikan pemberitahuan keadaan darurat dan/atau keadaan kahar sebelum jangka waktu berakhir kepada pemohon dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah dan/atau Menteri.

  7. Dalam hal Pertimbangan Teknis Pertanahan diselenggarakan untuk kepentingan penerbitan KKPR, tembusan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya.

  8. Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

  9. Format Pertimbangan Teknis Pertanahan dan lampiran Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN DATA

Bagian Kesatu
Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan

Pasal 24

  1. Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui sistem KKP-web terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan kepada pemohon melalui loket pelayanan pada Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua
Penyimpanan Data dan Dokumen

Pasal 25

  1. Seluruh dokumen dan Peta hasil kegiatan Pertimbangan Teknis Pertanahan dibuat dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

  2. Dokumen dan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Kantor Pertanahan.

  3. Salinan dokumen dan Peta yang berbentuk softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam sistem KKP.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 26

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berlaku sesuai dengan jangka waktu KKPR.

  2. Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku selama tidak terdapat perubahan rencana peruntukan ruang pada RTR yang menjadi acuan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Pasal 27

  1. Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki/menguasai Tanah, perolehan Tanah dilakukan setelah memperoleh PKKPR atau RKKPR dalam jangka waktu sesuai masa berlakunya KKPR.

  2. Apabila perolehan Tanah belum selesai selama masa berlakunya KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

    1. Pelaku Usaha wajib mendaftarkan Tanah yang telah diperoleh pada Kantor Pertanahan setempat paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku KKPR;

    2. Pelaku Usaha wajib menggunakan dan memanfaatkan Tanah yang telah diperoleh sesuai dengan rencana kegiatan berusahanya; dan

    3. perolehan Tanah dapat dilanjutkan oleh Pelaku Usaha setelah memperoleh KKPR baru atas Tanah yang belum diperoleh.

Pasal 28

  1. Perolehan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah atau pihak yang mempunyai kepentingan.

  2. Perolehan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

    1. jual beli;

    2. pemberian ganti kerugian;

    3. konsolidasi Tanah; atau

    4. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

  3. Sebelum Tanah yang bersangkutan dibebaskan, semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas Tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang Hak Atas Tanah untuk memperoleh tanda bukti hak atau sertipikat, dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan RTR yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak perseorangan lain.

  4. Kegiatan perolehan Tanah wajib menghormati kepentingan pihak lain atas Tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas Masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.

  5. Sesudah Tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, Pelaku Usaha dapat diberikan Hak Atas Tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan Tanah tersebut sesuai dengan rencana kegiatan.

Pasal 29

  1. Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan perolehan Tanah berdasarkan KKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala Kantor Pertanahan mengenai kemajuan perolehan dan penggunaan tanahnya.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan kemajuan perolehan dan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

  1. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap:

    1. tindak lanjut atas penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan

    2. pelaksanaan perolehan dan peralihan Hak Atas Tanah.

  2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang oleh Kantor Wilayah dan Kementerian.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 31

  1. Pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan penerbitan KKPR dilaksanakan dengan memperhatikan salinan dokumen dan Peta KKPR.

  2. Salinan dokumen dan Peta KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Pertanahan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang sedang dalam proses penerbitan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Pertimbangan Teknis Pertanahan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat digunakan sebagai dasar dalam penerbitan KKPR.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1433); dan

  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431) yang mengatur mengenai Pertimbangan Teknis Pertanahan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
suryaden Jum, 10/15/2021 - 18:23

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah adalah Lampiran I Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021 oleh Menteri ATRBPN Sofyan A. Djalil. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan diundangkan Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331. Agar setiap orang mengetahuinya.

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang wajib digunakan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkeadilan. Untuk itu perlu diatur mengenai ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang tertuang dalam Pedoman Teknis. Ketentuan dan syarat P4T merupakan materi yang dimuat dalam pertimbangan teknis pertanahan.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan P4T dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksana dalam memberikan layanan pertimbangan teknis pertanahan kepada seseorang atau kelompok orang, badan hukum dan masyarakat hukum adat yang menguasai dan/atau memiliki tanah dengan hak atas tanah tertentu atau hak pengelolaan baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan P4T juga dimaksudkan agar terwujud penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak mengorbankan kepentingan umum, tidak saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya, memenuhi asas keberlanjutan, memperhatikan asas keadilan, sesuai dengan arahan peruntukan Rencana Tata Ruang serta memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.

I. KETENTUAN DAN SYARAT PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

  1. Penguasaan dan pemilikan tanah:

    1. Penguasaan dan/atau pemilikan tanah harus didasarkan pada alat bukti hak atas tanah berupa bukti tertulis dan/atau bukti penguasaan tanah berupa alas hak dan/atau surat pernyataan penguasaan tanah serta bukti peralihan hak atas tanah.

    2. Penguasaan dan/atau pemilikan tanah tidak boleh melebihi batas maksimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah

    Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut:

    1. Memperhatikan kepentingan umum;

    2. Memperhatikan penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sekitarnya;

    3. Memenuhi asas keadilan;

    4. Memenuhi asas keberlanjutan dengan memperhatikan unsur-unsur kemampuan tanah; dan

    5. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. RINCIAN TANAH KETENTUAN DAN SYARAT PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

Ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah secara terperinci dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

A. Memperhatikan Kepentingan Umum

Penggunaan dan Pemanfaatan tanah tidak boleh merugikan kepentingan umum:

  1. Rencana dan pengembangan lokasi usaha harus mempertimbangkan ketersediaan tanah yang mencukupi untuk perkembangan kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohon.

  2. Rencana dan pengembangan lokasi usaha harus inklusif dengan lingkungan sekitarnya, antara lain:

    1. Memberikan akses jalan masyarakat dan memelihara serta meningkatkan akses jalan yang telah ada di dalam dan di sekitar lokasi tanah yang dimohon.

    2. Tidak menutup saluran drainase/pembuangan dan memelihara serta meningkatkan saluran drainase/ pembuangan beserta fasilitasnya secara terpadu baik pada lokasi rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah maupun di sekitarnya.

    3. Tidak menutup jaringan irigasi dan memelihara serta meningkatkan jaringan irigasi yang telah ada di dalam dan di sekitar lokasi tanah yang dimohon.

  3. Rencana dan pengembangan lokasi usaha harus menyediakan/mengembangkan prasarana, antara lain:

    1. Akses jalan, saluran drainase/pembuangan, jaringan irigasi dan lain sebagainya kepada masyarakat umum di dalam dan sekitar lokasi tanah yang dimohon, sesuai dengan kebutuhan;

    2. Sarana dan prasarana publik (fasos dan fasum) dan mengintegrasikannya dengan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah setempat;

    3. Sarana pengolahan limbah secara terpadu bagi penggunaan tanah industri yang dimohon;

    4. Ruang terbuka hijau;

    5. Sarana konservasi tanah dan air seperti sumur resapan, biopori, terasering, sodetan, dan lain sebagainya; dan

    6. Sarana dan prasarana seperti tempat parkir, tempat ibadah sesuai dengan skalanya, sanitasi, kebersihan, keamanan dan sebagainya bagi penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pusat-pusat perdagangan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat luas (restoran, pusat perbelanjaan, dan sebagainya).

  4. Terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai, antara lain:

    1. Tidak boleh menutup akses masyarakat untuk mencapai pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, dan sungai;

    2. Harus menyediakan dan atau meningkatkan kualitas sarana akses yang sudah ada;

    3. Tidak boleh menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan pulau-pulau kecil secara keseluruhan;

    4. Penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% dari luas pulau, sisa paling sedikit 30% dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik, atau kepentingan masyarakat;

    5. Harus mengalokasikan 30% dari luas pulau untuk kawasan lindung;

    6. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan nasional, Pemerintah dapat menguasai dan memanfaatkan Pulau- Pulau Kecil secara utuh antara lain:

      1. pertahanan dan keamanan;

      2. kedaulatan negara;

      3. pertumbuhan ekonomi;

      4. sosial dan budaya;

      5. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

      6. pelestarian warisan dunia; dan/atau

      7. program strategis nasional.

    7. Dalam hal Pulau-Pulau Kecil belum terdapat penguasaan tanah maka penguasaannya diprioritaskan untuk Pemerintah; dan

    8. Wajib memelihara bagian wilayah pulau-pulau kecil yang tidak dikuasai atau dimiliki sebagai bentuk partisipasi sosialnya.

  1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memanfaatkan tubuh air/menjorok ke laut, danau seperti restoran, cottage, resort, dan lain-lain:

    1. Tidak boleh mematikan usaha-usaha nelayan setempat;

    2. Tidak boleh merusak ekosistem pantai seperti terumbu karang, mangrove, dan biota laut lainnya;

    3. Tidak boleh menimbulkan polusi air; dan

    4. Harus menyediakan sarana pencegahan abrasi dan erosi pantai seperti pemecah gelombang, rekayasa vegetatif dan sebagainya.

  2. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kegiatan nonpertanian diupayakan tidak menggunakan tanah-tanah pertanian subur dan tanah-tanah yang memiliki habitat khusus untuk komoditas tertentu.

  3. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memanfaatkan air tanah dalam jumlah yang besar:

    1. Harus memperhitungkan ketersediaan air tanah bagi masyarakat sekitar.

    2. Harus menyediakan air bersih beserta sarana dan prasarananya bagi masyarakat sekitar.

  4. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah perbatasan negara:

    1. Harus mendorong pertumbuhan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat pada garis perbatasan Negara.

    2. Harus terintegrasi dengan program pertahanan dan keamanan Negara.

B. Memperhatikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah sekitarnya

Penggunaan dan Pemanfaatan tanah tidak boleh saling mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya, antara lain:

  1. Tidak melanggar norma sosial, budaya, agama dan keyakinan yang dianut mayoritas masyarakat setempat, misalnya:

    1. Tidak melaksanakan usaha tertentu di lingkungan masyarakat yang memiliki budaya dan keyakinan yang berbeda dengan usaha tersebut.

    2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dimungkinkan apabila memperoleh persetujuan dari masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  2. Tidak boleh meniadakan atau merugikan kegiatan perekonomian masyarakat yang telah ada, misalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pusat-pusat perdagangan modern tidak boleh berada di lingkungan lokasi pasar tradisional sesuai peraturan perundang-undangan.

  3. Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menimbulkan polusi suara, tanah, udara, air dan yang menimbulkan bau:

    1. Harus melakukan rekayasa teknis seperti instalasi pengolahan limbah, teknik peredam suara, teknik vegetasi, ruang terbuka hijau dan sebagainya, sehingga dapat menghindari polusi suara, tanah, udara, air, dan bau.

    2. Tidak boleh ditempatkan di wilayah permukiman, pendidikan dan peribadatan kecuali dengan persetujuan dari masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Memenuhi Asas Keadilan

Penggunaan dan Pemanfaatan tanah harus memperhatikan asas keadilan, antara lain:

  1. Rencana dan pengembangan lokasi harus mempertimbangkan penyediaan tanah yang relatif mencukupi dan atau bentuk kerja sama lainnya bagi perkembangan kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohon.

  2. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memungkinkan berkembangnya kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, antara lain:

    1. Melalui pemberian akses ekonomi bagi masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya secara lebih baik.

    2. Membuka peluang pelibatan masyarakat (kemitraan) dalam usaha penggunaan dan pemanfaatan tanahnya secara lebih baik.

  3. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memungkinkan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat sekitar, antara lain:

    1. Melalui pelibatan peran serta masyarakat dalam perencanaan kegiatan; dan

    2. Melalui pelibatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

D. Memenuhi Asas Keberlanjutan dengan memperhatikan kemampuan tanah

Penggunaan dan Pemanfaatan tanah harus memenuhi asas keberlanjutan, antara lain:

  1. Rencana dan pengembangan lokasi tidak boleh menguasai sumber air atau mata air, mengubah bentang alam secara besar-besaran.

  2. Terhadap wilayah sekitar situ, mata air, sungai, danau atau tubuh air alami lainnya:

    1. Tidak boleh dilakukan kegiatan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) situ, mata air, sungai, danau atau tubuh air alami lainnya.

    2. Tidak boleh merusak atau menutup sumber air atau mata air.

    3. Tidak boleh melakukan pengurukan/penimbunan/ reklamasi situ, mata air atau tubuh air alami lainnya.

    4. Tidak boleh mencemari situ, mata air atau tubuh air alami lainnya.

  3. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung harus memperhatikan keterbatasan daya dukung, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan, misalnya:

    1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami.

    2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dibatasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan strategis pertahanan, ekowisata dan penggunaan dan pemanfaatan tanah lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  4. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah sekitar situs sejarah tidak boleh mengganggu/merusak/mengubah/ menghilangkan keberadaan situs.

  5. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada bidang-bidang datar atau dengan lereng 0% – 3%, disyaratkan untuk menyediakan/ memperhatikan ketentuan tata air misalnya:

    1. Untuk tanah yang tergenang periodik wajib dibangun sistem tata air seperti saluran drainase/pembuangan yang memadai.

    2. Untuk tanah yang tergenang terus-menerus sebagai wilayah tangkapan air alami tidak boleh ditimbun, direklamasi atau dibangun.

    3. Wilayah yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air tidak boleh ditimbun, direklamasi atau dibangun

  6. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada daerah dengan lereng 15% – 40%, harus dilakukan dengan rekayasa teknis mekanik dan vegetatif yang sesuai untuk mencegah terjadinya erosi, aliran permukaan (run-off), dan longsor.

  7. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada daerah dengan lereng lebih dari 40%, dibatasi hanya untuk kegiatan yang berfungsi lindung.

  8. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dibatasi untuk:

    1. Kegiatan yang berfungsi lindung.

    2. Kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan fungsi lindung.

  9. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada wilayah gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter tidak diperkenankan.

  10. Daerah rawan bencana, seperti rawan longsor dan rawan banjir, dapat dipergunakan untuk kegiatan budi daya yang sifatnya terbatas.

E. Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penggunaan dan Pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

  1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

  2. Rencana dan pengembangan lokasi harus memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan hutan, kawasan pertambangan, kawasan perairan, kawasan otorita, kawasan lindung, sempadan, dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan;

  3. Rencana dan pengembangan lokasi di Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah ditetapkan;

  4. Rencana dan pengembangan lokasi memperhatikan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang telah ditetapkan oleh KLHK;

  5. Rencana dan pengembangan lokasi memperhatikan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda LP2B) yang telah ditetapkan dan Lahan Baku Sawah.

Ketentuan dan Syarat Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang tercantum pada Pedoman Teknis ini digunakan sesuai dengan keadaan dan kondisi lapangan, dan selanjutnya menjadi materi yang dimuat dalam pertimbangan teknis pertanahan.

Peraturan Menteri Badan Bisnis Pedoman Berlaku

Permen ATRBPN 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah

Permen ATRBPN 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah
Permen ATRBPN 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah
suryaden Sen, 10/18/2021 - 14:34

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah. Sehingga terbitlah Permen ATRBPN 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.

Tanah Musnah diatur dengan Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi berupa satuan bidang yang berbatas. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

Disebut tanah musnah karena Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah. Tanah Musnah maksudnya adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi dan tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah serta melakukan pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah.

Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

Tata cara penetapan tanah musnah dilakukan dengan tahapan kegiatan meliputi penetapan lokasi; pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah; sosialisasi; identifikasi, inventarisasi dan pengkajian; pengumuman; pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi apabila pemilik tanah menyatakan akan melakukan rekonstruksi dan/atau reklamasi; dan/atau penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.

Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021 oleh Menteri ATR KBPN Sofyan A. Djalil. Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana.

Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah

Latar Belakang

Pertimbangan Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

  5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

  6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

  7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

Isi Permen ATRBPN Tata Cara Penetapan Tanah Musnah

Berikut adalah isi Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi berupa satuan bidang yang berbatas.

  2. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

  3. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

  4. Tim Peneliti Tanah Musnah adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah.

  5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

  6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

  7. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

BAB II
TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah.

  2. Tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Tanah yang:

    1. sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;

    2. tidak dapat diidentifikasi lagi; dan

    3. tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

  3. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah serta melakukan pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah.

Pasal 3

Tata cara penetapan tanah musnah dilakukan dengan tahapan kegiatan meliputi:

  1. penetapan lokasi;

  2. pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah;

  3. sosialisasi;

  4. identifikasi, inventarisasi dan pengkajian;

  5. pengumuman;

  6. pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi apabila pemilik tanah menyatakan akan melakukan rekonstruksi dan/atau reklamasi; dan/atau

  7. penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Pasal 4

  1. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah berdasarkan:

    1. hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi; atau

    2. informasi atau pemberitahuan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat atau pihak lain.

  2. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta lokasi dan data awal atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.

  3. Data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk daftar inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah yang paling kurang memuat:

    1. nama pemegang hak;

    2. jenis dan nomor hak;

    3. nomor surat ukur;

    4. Nomor Identifikasi Bidang Tanah;

    5. desa/kelurahan, kecamatan letak tanah;

    6. luas tanah;

    7. penggunaan/pemanfaatan tanah; dan/atau

    8. catatan pendaftaran atau catatan lainnya.

  4. Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah

Pasal 5

  1. Setelah menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pertanahan membentuk Tim Peneliti Tanah Musnah yang dituangkan dalam bentuk keputusan.

  2. Susunan keanggotaan Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

    1. Kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua merangkap anggota;

    2. asisten bupati/wali kota yang membidangi pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;

    3. kepala seksi survei dan pemetaan Kantor Pertanahan sebagai anggota;

    4. kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran Kantor Pertanahan sebagai anggota;

    5. kepala seksi penataan pertanahan Kantor Pertanahan sebagai anggota;

    6. unsur dinas yang membidangi kelautan/perikanan dan/atau instansi terkait sebagai anggota;

    7. kepala desa/lurah letak tanah sebagai anggota; dan

    8. koordinator pemeliharaan data pertanahan pada Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris bukan anggota.

  3. Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

    1. melaksanakan sosialisasi dalam rangka kegiatan penetapan tanah musnah;

    2. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah serta mengumpulkan alat bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah;

    3. melakukan pemeriksaan lapangan atas bidang tanah mengenai penguasaan, penggunaan/pemanfaatan tanah, keadaan tanah dan batas-batas bidang tanah;

    4. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pengkajian;

    5. menyusun Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah;

    6. melaksanakan tugas lain yang terkait identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan

    7. melakukan pemantauan dan pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi.

  4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Peneliti Tanah Musnah dapat melibatkan tenaga ahli/akademisi.

  5. Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

  1. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar pelaksanaan tugas Tim Peneliti Tanah Musnah.

  2. Pelaksanaan tugas Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah.

Bagian Keempat
Sosialisasi

Pasal 7

  1. Tim Peneliti Tanah Musnah melaksanakan sosialisasi dalam rangka kegiatan penetapan tanah musnah.

  2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberitahukan kepada seluruh pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah atau pihak lain yang berkepentingan atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.

  3. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali di kantor desa/kelurahan letak tanah atau tempat lain yang ditentukan.

Bagian Kelima
Identifikasi, Inventarisasi dan Pengkajian

Pasal 8

  1. Tim Peneliti Tanah Musnah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dengan melakukan pemeriksaan lapangan.

  2. Tim Peneliti Tanah Musnah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. jenis hak;

    2. alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertipikat, alas hak lainnya atau dasar penguasaan atas tanah;

    3. pemilikan/penguasaan tanah;

    4. penggunaan/pemanfaatan tanah;

    5. keadaan tanah saat ini;

    6. luas tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah;

    7. batas Bidang Tanah.

  3. Kegiatan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dilampiri dengan rekapitulasi hasil identifikasi dan inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.

  4. Bidang Tanah yang dimuat dalam rekapitulasi hasil identifikasi dan inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data bidang tanah yang sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan.

  5. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

  1. Berdasarkan hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Peneliti Tanah Musnah melakukan pengkajian terhadap Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.

  2. Pengkajian dilakukan terhadap data fisik, data yuridis Bidang Tanah dan data pendukung lainnya.

  3. Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan rapat koordinasi Tim Peneliti Tanah Musnah.

Pasal 10

  1. Tim Peneliti Tanah Musnah menyusun Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah.

  2. Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

    1. dasar hukum atas hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah;

    2. uraian atas hak yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah;

    3. uraian atas data pendukung tanah musnah;

    4. pengkajian atas tanah musnah;

    5. kesimpulan; dan

    6. rekomendasi Bidang Tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah baik sebagian atau seluruhnya.

  3. Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota dan sekretaris Tim Peneliti Tanah Musnah.

  4. Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Tim Peneliti Tanah Musnah kepada Kepala Kantor Pertanahan.

  5. Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Pengumuman

Pasal 11

  1. Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan Bidang Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah.

  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan prioritas bagi pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi.

  3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar yang memuat:

    1. nomor urut Bidang Tanah;

    2. pemegang hak;

    3. status tanah;

    4. uraian objek;

    5. penggunaan/pemanfaatan;

    6. catatan pendaftaran; dan

    7. hasil penelitian lapangan.

  4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

  1. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara tertulis dan terbuka pada kantor kelurahan/desa atau nama lain lokasi letak tanah, Kantor Pertanahan atau melalui website Kementerian.

  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 13

  1. Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi wajib membuat surat pernyataan.

  2. Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jangka waktu pengumuman berakhir maka dianggap tidak akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi dan Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.

  3. Surat pernyataan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Rekonstruksi atau Reklamasi

Pasal 14

  1. Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah menyatakan akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) maka diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

  2. Tim Peneliti Tanah Musnah melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak melakukan rekonstruksi atau reklamasi maka Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.

Pasal 15

  1. Dalam hal Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) akan digunakan dan/atau akan dilakukan rekonstruksi atau reklamasi oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah atau pihak lain dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum maka:

    1. pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak diberikan prioritas untuk melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi; dan

    2. Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.

  2. Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bantuan dana kerohiman.

  3. Pemberian dana kerohiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penetapan Tanah Musnah

Pasal 16

  1. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1).

  2. Berdasarkan penetapan tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang melekat di atas Bidang Tanah musnah menjadi hapus.

  3. Penetapan tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Bidang Tanah baik sebagian atau seluruhnya.

  4. Dalam hal tanah musnah ditetapkan terhadap sebagian Bidang Tanah maka Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah menjadi hapus hanya atas sebagian Bidang Tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah.

  5. Penetapan tanah musnah dan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk keputusan.

  6. Keputusan Penetapan Tanah Musnah disampaikan kepada pemegang hak.

  7. Keputusan Penetapan Tanah Musnah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Hapusnya Hak

Pasal 17

  1. Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah wajib menyerahkan sertipikat Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk dicatat hapusnya hak.

  2. Pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah karena tanahnya musnah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Penetapan Tanah Musnah.

  3. Pencatatan hapusnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan pada buku tanah, sertipikat, surat ukur, daftar nama dan/atau daftar umum lainnya.

  4. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:

    1. mencoret nomor hak yang bersangkutan pada buku tanah, sertipikat, surat ukur, daftar nama dan/atau daftar umum lainnya; dan

    2. pada halaman perubahan buku tanah dan sertipikat dicatat "Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Tanah Musnah tanggal ...... Nomor .......".

  5. Buku tanah dan sertipikat Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bagian Kesepuluh
Pemberitahuan Hapusnya Hak

Pasal 18

  1. Dalam hal sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak diserahkan maka Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada bekas pemegang hak untuk menyerahkan sertipikat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.

  2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan sertipikat tidak diserahkan oleh bekas pemegang hak maka hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah karena tanahnya musnah diumumkan pada kantor kelurahan/desa, atau nama lain lokasi letak tanah, Kantor Pertanahan, dan/atau website Kementerian.

  3. Surat pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 19

  1. Anggaran pelaksanaan kegiatan Tim Peneliti Tanah Musnah bersumber dari:

    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

    2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

    3. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.

Peraturan Menteri Bisnis Sarpras Tata Cara Berlaku

Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah

Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah
Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah
suryaden Min, 10/17/2021 - 23:14

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memiliki turunan peraturan pelaksanaan tingkat kementerian yaitu Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 52, Pasal 116, dan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sehingga diperlukan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Perencanaan Pengadaan Tanah dalam Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah disebutkan bahwa Instansi yang Memerlukan Tanah menyusun rencana Pengadaan Tanah. Dalam menyusun rencana Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah berkoordinasi dan bersinergi dengan Instansi teknis terkait dan dapat melibatkan Lembaga Profesional dan/atau Ahli. Instansi teknis terkait mendukung dalam penyediaan data bagi Instansi yang Memerlukan Tanah dalam penyusunan DPPT. Rencana Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk DPPT yang ditetapkan dan menjadi tanggung jawab pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.

Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021 oleh Menteri ATR/KBPN Sofyan A. Djalil. Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2021.

Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permen ATRKBPN
Nomor 19 tahun 2021
tentang
Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Mencabut

Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mencabut:

  1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872); dan

  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1138),

dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 52, Pasal 116, dan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

  5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

  6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

  7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

Isi Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Berikut adalah isi Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.

  2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti kerugian yang layak dan adil.

  3. Pengadaan Tanah Skala Kecil adalah kegiatan menyediakan tanah untuk luasan yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar.

  4. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

  5. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disingkat DPPT adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  6. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

  7. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.

  8. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

  9. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.

  10. Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.

  11. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

  12. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

  13. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara.

  14. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, Pengelola dan/atau Pengguna Barang dalam proses Pengadaan Tanah.

  1. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.

  2. Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

  3. Zona Nilai Tanah adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama, dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta Zona Nilai Tanah dan ditetapkan oleh kepala Kantor Pertanahan.

  4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.

  5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.

  6. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

  7. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

  8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

  11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

  12. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.

  13. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

  14. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.

  15. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut Tim Kajian adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/ bupati/wali kota untuk membantu gubernur/ bupati/wali kota melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolak keberatan.

  16. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota atau kepala Kantor Wilayah untuk meneliti kelengkapan dokumen penyelenggaraan Pengadaan Tanah.

  17. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan yang dibentuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.

  18. Lembaga Profesional dan/atau Ahli adalah pihak yang mempunyai keahlian tertentu dalam membantu Instansi yang Memerlukan Tanah menyusun DPPT.

  19. Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan pada bidang tanah.

  20. Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan pada bidang tanah.

  21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

  22. Dampak Sosial adalah perubahan lingkungan sosial dan keadaan sosial akibat dari kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

  23. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

  24. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Instansi yang Memerlukan Tanah menyusun rencana Pengadaan Tanah.

  2. Dalam menyusun rencana Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah berkoordinasi dan bersinergi dengan Instansi teknis terkait dan dapat melibatkan Lembaga Profesional dan/atau Ahli.

  3. Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendukung dalam penyediaan data bagi Instansi yang Memerlukan Tanah dalam penyusunan DPPT.

  4. Rencana Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk DPPT yang ditetapkan dan menjadi tanggung jawab pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.

Bagian Kedua
Studi Kelayakan

Pasal 3

  1. DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

    1. survei sosial ekonomi;

    2. kelayakan lokasi;

    3. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;

    4. perkiraan nilai tanah;

    5. Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan

    6. studi lain yang diperlukan.

  2. Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.

  3. Dalam melaksanakan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menggunakan jasa Lembaga Profesional dan/atau Ahli.

  4. Pengadaan jasa Lembaga Profesional dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa dokumen studi kelayakan

Pasal 4

  1. Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah, yang dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:

    1. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

    2. gambaran umum status tanah; dan

    3. perkiraan nilai tanah.

  2. Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk Kepentingan Umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan, yang dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:

    1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan prioritas pembangunan nasional/daerah;

    2. letak tanah;

    3. luas tanah yang dibutuhkan;

    4. gambaran umum status tanah;

    5. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;

    6. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

    7. perkiraan nilai tanah; dan

    8. rencana penganggaran.

  3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat, yang dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:

    1. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

    2. rencana penganggaran.

  4. Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah, yang dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:

    1. gambaran umum status tanah;

    2. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;

    3. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

    4. perkiraan nilai tanah;

    5. rencana penganggaran; dan

    6. preferensi bentuk Ganti Kerugian.

  5. Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai Dampak Lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang dipergunakan sebagai bahan perumusan lebih lanjut terhadap:

    1. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

    2. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;

    3. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan

    4. rencana penganggaran.

  6. Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat berupa:

    1. studi budaya masyarakat;

    2. studi politik dan keamanan; dan/atau

    3. studi keagamaan,

    sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk Kepentingan Umum.

  7. Studi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:

    1. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

    2. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;

    3. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

    4. rencana penganggaran; dan

    5. muatan tambahan.

Bagian Ketiga
Muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Pasal 5

Muatan DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi:

  1. muatan wajib.

  2. muatan tambahan.

Paragraf 1
Muatan Wajib

Pasal 6

Muatan wajib DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

  1. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

  2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

  3. prioritas pembangunan nasional/daerah;

  4. letak tanah;

  5. luas tanah yang dibutuhkan;

  6. gambaran umum status tanah;

  7. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;

  8. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

  9. perkiraan nilai tanah;

  10. rencana penganggaran; dan

  11. preferensi bentuk Ganti Kerugian.

Pasal 7

Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat:

  1. uraian umum maupun rinci mengenai maksud dan tujuan dilaksanakannya pembangunan untuk Kepentingan Umum;

  2. uraian mengenai manfaat yang akan diperoleh dari pembangunan untuk Kepentingan Umum terhadap masyarakat sekitar maupun masyarakat umum dan peranannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;

  3. uraian mengenai penerima manfaat dari kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan

  4. uraian mengenai Dampak Sosial yang timbul dari kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum serta alternatif penyelesaiannya.

Pasal 8

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan prioritas pembangunan nasional/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan prioritas pembangunan, yang meliputi:

  1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dibuktikan dengan:

    1. peta hasil tumpang susun (overlay) antara peta Rencana Lokasi Pembangunan Dengan Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota/provinsi/nasional;

    2. rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari instansi yang membidangi urusan tata ruang dan pertanahan, dalam hal lokasi Pengadaan Tanah belum dimuat dalam rencana tata ruang.

  2. kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional/daerah, yang tercantum dalam:

    1. rencana pembangunan jangka menengah;

    2. rencana strategis;

    3. rencana kerja Pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah; dan/atau

    4. dokumen Proyek Strategis Nasional.

  3. dalam hal lokasi Pengadaan Tanah berada di dalam kawasan hutan dan/atau berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, menguraikan:

  1. letak wilayah administrasi yang meliputi kelurahan/desa atau nama lain, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi lokasi pembangunan yang direncanakan;

  2. kondisi geografis yang menguraikan kondisi wilayah rencana lokasi pembangunan antara lain batas wilayah, topografi, kemiringan tanah serta digambarkan dalam peta rencana lokasi pembangunan dibuat dalam skala 1:2.500 atau 1:10.000 atau 1:25.000 atau 1:50.000 disesuaikan dengan bentuk dan luas rencana lokasi pembangunan;

  3. rencana lokasi Pengadaan Tanah memuat titik-titik koordinat batas lokasi yang akan dibebaskan dengan menggunakan sistem proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM); dan

  4. analisis kelayakan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek lainnya yang terdapat dalam dokumen studi kelayakan.

Pasal 10

  1. Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, menguraikan

    1. perkiraan luas tanah yang dibutuhkan per wilayah administrasi kelurahan/desa atau nama lain; dan

    2. perkiraan luas tanah keseluruhan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah.

  2. Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dengan menggunakan satuan m2 (meter persegi).

Pasal 11

Perkiraan letak dan luas tanah serta peta rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

  1. Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, menguraikan:

    1. data awal tekstual dan spasial mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah pada rencana lokasi Pengadaan Tanah;

    2. data awal tekstual mengenai penguasaan dan pemilikan bangunan dan tanam tumbuh pada rencana lokasi Pengadaan Tanah; dan

    3. data awal yang berisi jenis usaha serta benda lain yang dapat dinilai pada rencana lokasi Pengadaan Tanah.

  2. Uraian mengenai gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar gambaran umum status tanah dan peta gambaran umum status tanah.

  3. Daftar gambaran umum status tanah dan peta gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

  1. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, menguraikan perkiraan waktu yang dibutuhkan pada masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, meliputi:

    1. perkiraan waktu yang dibutuhkan terkait dengan tahun anggaran;

    2. uraian/jadwal kegiatan dan perkiraan waktu pelaksanaannya.

  2. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan tabel perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah.

  3. Tabel perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, menguraikan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.

Pasal 15

  1. Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian atas:

    1. tanah;

    2. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;

    3. bangunan;

    4. tanam tumbuh;

    5. benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai; dan

    6. Dampak Sosial yang mungkin timbul terhadap kegiatan Pengadaan Tanah tersebut.

  2. Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk daftar perkiraan nilai tanah.

  3. Daftar perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka IV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j menguraikan:

  1. besaran dana;

  2. sumber dana;

  3. biaya Penilai Pertanahan;

  4. biaya Ganti Kerugian;

  5. rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil;

  6. biaya administrasi dan pengelolaan;

  7. biaya beracara di pengadilan; dan

  8. biaya untuk digitalisasi data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Pengadaan Tanah.

Pasal 17

Preferensi bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k menguraikan pilihan bentuk Ganti Kerugian sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil kajian tim penyusunan DPPT.

Paragraf 2
Muatan Tambahan

Pasal 18

  1. Muatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dalam hal Instansi yang Memerlukan Tanah memandang perlu menambahkan muatan DPPT berkaitan dengan preferensi bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

  2. Instansi yang Memerlukan Tanah merumuskan dan memutuskan muatan tambahan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama tim penyusunan DPPT.

Bagian Keempat
Tata Laksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Pasal 19

Tata Laksana Penyusunan DPPT meliputi tahapan:

  1. persiapan;

  2. pelaksanaan;

  3. penetapan; dan

  4. pengajuan DPPT.

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 20

  1. Penyusunan DPPT oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dapat dilakukan:

    1. dengan membentuk tim penyusunan DPPT; atau

    2. secara mandiri.

  2. Tim penyusunan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Instansi yang Memerlukan Tanah dengan melibatkan instansi teknis terkait dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk mendukung penyediaan data.

Pasal 21

  1. Susunan tim penyusunan DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri dari:

    1. tim utama; dan

    2. tim pendamping.

  2. Tim utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

    1. Pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah sebagai ketua tim dan beberapa anggota yang dianggap perlu; dan

    2. Lembaga Profesional dan/atau Ahli.

  3. Lembaga Profesional dan/atau Ahli terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari:

    1. ahli pengukuran, pemetaan dan sistem informasi geografis atau penyurvei berlisensi;

    2. Penilai Publik atau Penilai;

    3. ahli statistik terkait dengan sosial ekonomi;

    4. ahli perencanaan pembangunan;

    5. ahli analisa mengenai Dampak Lingkungan;

    6. ahli mengenai analisa biaya manfaat;

    7. ahli mengenai sosiologi; dan/atau

    8. keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.

  4. Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari personel yang memiliki kompetensi di bidang:

    1. tata ruang;

    2. Pengadaan Tanah;

    3. pertanian;

    4. bangunan;

    5. lingkungan hidup; dan/atau

    6. personel dari Instansi teknis terkait lainnya.

  5. Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:

    1. kementerian terkait substansi;

    2. provinsi;

    3. kabupaten/kota;

    4. kecamatan; dan/atau

    5. kelurahan/desa atau nama lain.

  6. Penilai yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah pada tahapan perencanaan tidak dapat ditunjuk dan ditetapkan lagi pada tahapan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah yang sama.

  7. Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas terbatas mendukung penyediaan data kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dan memberikan saran jika diperlukan.

Pasal 22

  1. Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditentukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah sesuai dengan kebutuhan.

  2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.

  3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretariat sesuai kebutuhan, yang keanggotaannya dibentuk oleh ketua tim.

Pasal 23

Tim utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas paling kurang:

  1. melaksanakan penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata ruang, prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja Pemerintah;

  2. berkoordinasi dengan instansi teknis terkait lainnya;

  3. melakukan kajian teknis dengan instansi terkait;

  4. merumuskan rencana Pengadaan Tanah;

  5. melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan;

  6. merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana pembangunan;

  7. mendata dan menganalisa objek dan subjek atas rencana lokasi Pengadaan Tanah;

  8. menentukan kepastian letak, luas tanah dan status tanah yang diperlukan;

  9. memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses Pengadaan Tanah;

  10. melakukan analisa waktu yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah termasuk pelaksanaan pembangunan meliputi:

    1. persiapan Pengadaan Tanah;

    2. pelaksanaan Pengadaan Tanah;

    3. penyerahan hasil Pengadaan Tanah;

    4. pelaksanaan pembangunan.

  11. melakukan kegiatan survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan tanah dan dampak yang mungkin timbul terhadap rencana pembangunan;

  12. melakukan studi terhadap budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian analisa mengenai Dampak Lingkungan;

  13. menyusun rencana kebutuhan dan sumber biaya;

  14. melakukan perhitungan alokasi anggaran meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, beracara di pengadilan dan data informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Pengadaan Tanah;

  15. melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah yang dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan;

  16. melakukan kajian awal perkiraan Ganti Kerugian atas tanah, Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah serta kerugian lain yang dapat dihitung;

  17. melakukan perhitungan dan analisa biaya yang diperlukan; dan

  18. melakukan analisa dan manfaat pembangunan.

Pasal 24

  1. Instansi yang Memerlukan Tanah melaksanakan rapat persiapan dengan anggota tim.

  2. Hasil rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notula yang ditandatangani oleh ketua tim.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 25

  1. Ketua tim utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menyampaikan surat permintaan data pertanahan dan data teknis terkait lainnya yang diperlukan untuk penyusunan DPPT kepada:

    1. kepala Kantor Pertanahan setempat untuk data pertanahan; dan

    2. pimpinan instansi teknis terkait untuk data teknis terkait lainnya.

  2. Kepala Kantor Pertanahan setempat dan pimpinan Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari wajib menyampaikan data kepada ketua tim utama.

Pasal 26

  1. Tim utama melakukan pengolahan dan analisa data sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

  2. Hasil pengolahan dan analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah DPPT yang format sistematikanya sebagaimana tercantum dalam Angka V Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 27

Naskah DPPT yang telah diselesaikan dan disepakati, ditetapkan oleh pejabat Instansi yang Memerlukan Tanah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

  1. Dalam hal penyusunan DPPT dilaksanakan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, Instansi yang Memerlukan Tanah membentuk tim internal sesuai dengan kebutuhan.

  2. Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unit kerja teknis internal.

  3. Tata cara penyusunan DPPT yang dilaksanakan oleh tim penyusunan DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan DPPT yang dilakukan secara mandiri oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.

Paragraf 4
Pengajuan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Pasal 29

  1. DPPT yang telah ditetapkan oleh pejabat Instansi yang Memerlukan Tanah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diajukan kepada gubernur/bupati/wali kota.

  2. Dalam hal Instansi yang Memerlukan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, pengajuan DPPT dengan melampirkan surat penugasan khusus.

  3. Dalam hal Instansi yang Memerlukan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha yang mendapat kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pengajuan DPPT dengan melampirkan surat perjanjian.

  4. DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Paragraf 5
Perubahan Dokumen Perencaan Pengadaan Tanah

Pasal 30

  1. Perubahan DPPT dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan data fisik dan data yuridis hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  2. Perubahan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan revisi dan/atau adendum DPPT.

  3. DPPT yang telah di revisi dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk perubahan/revisi Penetapan Lokasi.

BAB III
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu
Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Paragraf 1
Tim Verifikasi

Pasal 31

  1. Gubernur membentuk Tim Verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

  2. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

    1. asisten yang membidangi urusan pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;

    2. perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan sebagai sekretaris merangkap anggota;

    3. unsur biro pemerintahan sekretariat daerah sebagai anggota;

    4. unsur biro hukum sekretariat daerah sebagai anggota; dan

    5. unsur dinas terkait sebagai anggota.

Pasal 32

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), mempunyai tugas:

  1. melakukan verifikasi materi muatan DPPT dari Instansi yang Memerlukan Tanah; dan

  2. menetapkan secara resmi tanggal diterimanya DPPT setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya.

Paragraf 2
Pelaksanaan Verifikasi

Pasal 33

  1. Tim Verifikasi DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi muatan DPPT yang diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dan dituangkan dalam lembar verifikasi.

  2. Lembar verifikasi DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka VI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  3. Tim Verifikasi DPPT dapat melakukan peninjauan lokasi rencana Pengadaan Tanah berdasarkan kesepakatan dengan Instansi yang Memerlukan Tanah.

  4. Verifikasi DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari.

Pasal 34

Dalam hal materi muatan DPPT telah sesuai dan lengkap, yang dituangkan dalam lembar verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Tim Verifikasi melaporkan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Persiapan.

Pasal 35

  1. Tim Verifikasi DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat mengembalikan DPPT dalam hal:

    1. salah satu muatan wajib DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dipenuhi; dan/atau

    2. jangka waktu DPPT lebih dari 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

  2. Pengembalian DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh ketua Tim Verifikasi DPPT kepada Instansi yang Memerlukan Tanah.

Bagian Kedua
Tata Laksana Persiapan Pengadaan Tanah

Paragraf 1
Tim Persiapan

Pasal 36

  1. Gubernur melaksanakan tahapan persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 secara resmi dari Tim Verifikasi DPPT.

  2. Gubernur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

Pasal 37

  1. Tim Persiapan yang dibentuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri dari:

    1. asisten yang membidangi urusan pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;

    2. kepala biro pemerintahan sekretariat daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota;

    3. unsur biro hukum sekretariat daerah provinsi sebagai anggota;

    4. bupati/wali kota di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;

    5. unsur perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan sebagai anggota;

    6. kepala bidang yang membidangi urusan Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai anggota;

    7. unsur perangkat daerah provinsi terkait sebagai anggota;

    8. camat di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;

    9. lurah/kepala desa atau nama lain di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota; dan

    10. unsur instansi teknis terkait lainnya sebagai anggota.

  2. Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur membentuk sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi.

  3. Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh sekretaris tim.

  4. Susunan keanggotaan Tim Persiapan dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

  5. Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka VII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), bertugas:

  1. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;

  2. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;

  3. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;

  4. menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;

  5. mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan

  6. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur.

Paragraf 2
Pemberitahuan Rencana Pembangunan

Pasal 39

  1. Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.

  2. Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibentuk oleh gubernur.

  3. Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:

    1. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

    2. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;

    3. tahapan rencana Pengadaan Tanah;

    4. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;

    5. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan

    6. informasi lainnya yang dianggap perlu.

  4. Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka VIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

  1. Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan.

  2. Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

    1. sosialisasi dengan tatap muka; dan/atau

    2. sosialisasi secara virtual.

  3. Dalam hal sosialisasi dengan tatap muka dan/atau secara virtual tidak dapat dilaksanakan karena kondisi sosial, politik, dan bencana alam, rencana pembangunan diberitahukan secara langsung kepada masyarakat melalui surat pemberitahuan.

  4. Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

    1. media cetak; dan/atau

    2. media elektronik.

  5. Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Persiapan.

Pasal 41

  1. Undangan pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada lurah/kepala desa atau nama lain yang dibuktikan dengan tanda terima undangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan.

  2. Lurah/kepala desa atau nama lain menyampaikan undangan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan yang dibuktikan dengan tanda terima undangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan.

  3. Undangan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan.

  4. Undangan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka IX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

  1. Hasil pelaksanaan sosialisasi dengan tatap muka atau secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara sosialisasi yang ditandatangani oleh ketua atau anggota perwakilan yang ditunjuk dan 3 (tiga) orang perwakilan peserta sosialisasi.

  2. Berita acara sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka X Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

  1. Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan dan disampaikan kepada lurah/kepala desa atau nama lain yang dibuktikan dengan tanda terima surat pemberitahuan.

  2. Lurah/kepala desa atau nama lain menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan yang dibuktikan dengan tanda terima surat pemberitahuan.

  3. Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

  1. Pemberitahuan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan/atau nasional sebanyak 2 (dua) Hari penerbitan.

  2. Pemberitahuan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui situs (website) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah.

  3. Pemberitahuan melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Pasal 45

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 46

  1. Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

    1. perseorangan;

    2. badan hukum;

    3. badan sosial;

    4. badan keagamaan;

    5. Pemerintah Pusat;

    6. Pemerintah Daerah;

    7. pemerintah desa;

    8. Bank Tanah;

    9. badan usaha milik negara;

    10. badan usaha milik daerah; dan

    11. badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

    1. pemegang Hak Atas Tanah;

    2. pemegang Hak Pengelolaan;

    3. nazhir untuk tanah wakaf;

    4. pemegang alat bukti tertulis hak lama;

    5. masyarakat hukum adat;

    6. pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik;

    7. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau

    8. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 47

Pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a berupa perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b merupakan pihak yang diberikan sebagian kewenangan/pelimpahan dari negara untuk melaksanakan hak menguasai negara.

Pasal 49

Nazhir untuk tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 50

  1. Pemegang alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d merupakan pemegang hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Hak Atas Tanah.

  2. Dalam hal alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan atau tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilikan atau penguasaan dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan dari orang yang dapat dipercaya dan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

  3. Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan:

    1. tanah tersebut adalah benar miliknya yang bersangkutan, bukan milik orang lain;

    2. penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; dan

    3. penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau kelurahan/desa atau nama lain yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

  4. Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

  1. Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e merupakan sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

  2. Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya diperkuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah yang berada di wilayah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.

Pasal 52

  1. Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:

    1. sertipikat Hak Atas Tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang haknya;

    2. surat izin garapan/membuka tanah;

    3. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti; atau

    4. bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya.

  3. Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun dikuasai secara fisik dan diatasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen/tidak permanen, bukti penguasaannya meliputi:

    1. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan:

      1. yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;

      2. bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah, dan batas yang jelas; dan

      3. yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara perdata maupun pidana; dan

    2. surat keterangan dari kepala desa/lurah atau nama lain yang menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan utang piutang.

  4. Bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai izin dari pejabat yang berwenang.

  5. Surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

  1. Pemegang dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf g merupakan pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan.

  2. Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa:

    1. akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;

    2. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;

    3. surat izin menghuni;

    4. risalah lelang;

    5. akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf; atau

    6. bukti penguasaan lainnya.

Pasal 54

  1. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf h berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

  2. Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik yang dilampiri alat bukti berupa:

    1. izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung;

    2. kartu inventaris barang untuk bangunan milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/pemerintah desa dan/atau bukti fisik bangunan;

    3. surat izin perumahan atau Verhuren Besluit;

    4. surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan; dan/atau

    5. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum, dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

  3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

  1. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh Tim Persiapan atas dasar DPPT dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

  2. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dihitung mulai tanggal berita acara sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditandatangani.

  3. Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan bersama pejabat kelurahan/desa atau nama lain.

Pasal 56

  1. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dituangkan dalam bentuk daftar sementara Pihak yang Berhak, dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan.

  2. Daftar sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XVI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  3. Daftar sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan daftar yang berisi data perkiraan dan hanya digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Paragraf 4
Perubahan Status Atas Objek Pengadaan Tanah

Pasal 57

  1. Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan kepada instansi terkait untuk:

    1. perubahan status atas Objek Pengadaan Tanah yang berstatus kawasan hutan;

    2. izin alih status penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa; dan/atau

    3. izin alih fungsi lahan atas Objek Pengadaan Tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.

  2. Mekanisme pemberian izin perubahan status, izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pengajuan permohonan izin perubahan status, izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Pasal 58

  1. Proses pemberian izin perubahan status, izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) harus diselesaikan sampai dengan Penetapan Lokasi.

  2. Dalam hal izin perubahan status, izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tidak dipenuhi tanpa adanya keterangan tertulis dari instansi terkait, maka Penetapan Lokasi berfungsi sebagai izin perubahan status, izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan.

  3. Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan namun disertai keterangan tertulis dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, proses pemberian izin tetap dilanjutkan.

Paragraf 5
Konsultasi Publik Rencana Pembangunan

Pasal 59

  1. Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

  2. Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, dan masyarakat yang terkena dampak.

  3. Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau dapat di tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, dan masyarakat yang terkena dampak.

  4. Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang, dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa.

  5. Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan secara bertahap dan setiap tahap dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.

  6. Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari yang dihitung mulai tanggal ditandatangani daftar sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

  7. Masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat yang menggarap tanah dan masyarakat yang berbatasan langsung di sekitar lokasi Pengadaan Tanah berdasarkan hasil kajian dalam DPPT.

Pasal 60

  1. Tim Persiapan mengundang Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam Konsultasi Publik.

  2. Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak atau melalui perangkat kelurahan/desa atau nama lain dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik.

  3. Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XVII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Undangan yang diterima oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak melalui perangkat kelurahan/desa atau nama lain.

  5. Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XVIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  6. Dalam hal Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui:

    1. pengumuman di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kecamatan pada lokasi rencana pembangunan; dan

    2. media cetak dan/atau media elektronik.

  7. Pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak yang tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  8. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) sudah dilakukan, Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak dianggap sudah mengetahui pelaksanaan Konsultasi Publik.

Pasal 61

  1. Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam Konsultasi Publik.

  2. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum;

    2. tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah;

    3. peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian;

    4. insentif yang akan diberikan kepada Pihak yang Berhak;

    5. objek yang dinilai Ganti Kerugian;

    6. bentuk Ganti Kerugian; dan

    7. hak dan kewajiban Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak.

Pasal 62

  1. Dalam Konsultasi Publik dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

  2. Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak atas rencana lokasi pembangunan.

  3. Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.

  4. Kehadiran Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi berupa foto dan/atau video.

  5. Dalam hal telah diundang 3 (tiga) kali secara patut, Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya tidak menghadiri Konsultasi Publik dianggap menyetujui lokasi rencana pembangunan.

  6. Hasil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi pembangunan.

  7. Berita acara kesepakatan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  8. Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada gubernur paling lama 5 (lima) Hari.

  9. Permohonan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 63

  1. Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdapat Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan dilaksanakan Konsultasi Publik ulang.

  2. Dalam hal terdapat pihak yang tidak sepakat atau keberatan dalam Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Konsultasi Publik ulang terhadap pihak yang tidak sepakat atau keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal berita acara kesepakatan.

  3. Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi Konsultasi Publik ulang.

  4. Berita acara kesepakatan lokasi Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format Angka XX Lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (7) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6
Tim Kajian Keberatan

Pasal 64

  1. Dalam hal masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan pada Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Instansi yang Memerlukan Tanah melaporkan keberatan kepada gubernur melalui Tim Persiapan.

  2. Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

    1. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;

    2. kepala Kantor Wilayah sebagai sekretaris merangkap anggota;

    3. instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;

    4. kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;

    5. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan

    6. akademisi sebagai anggota.

  4. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:

    1. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;

    2. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan

    3. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.

  5. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Tim Kajian dapat membentuk sekretariat.

  6. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan.

  7. Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 65

  1. Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a berupa:

    1. klasifikasi jenis dan alasan keberatan;

    2. klasifikasi pihak yang keberatan; dan/atau

    3. klasifikasi usulan pihak yang keberatan.

  2. Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen keberatan.

  3. Pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b dilakukan untuk:

    1. menyamakan persepsi tentang materi/alasan keberatan pihak yang keberatan; dan

    2. menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana pembangunan.

  4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf c didasarkan atas hasil kajian terhadap dokumen:

    1. rencana tata ruang wilayah; dan

    2. prioritas pembangunan yang tercantum dalam:

      1. rencana pembangunan jangka menengah;

      2. rencana strategis Instansi yang Memerlukan Tanah; dan

      3. rencana kerja Pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah.

Pasal 66

  1. Rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf c, ditandatangani oleh ketua Tim Kajian dan disampaikan kepada gubernur.

  2. Rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

  1. Gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).

  2. Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dan pihak yang keberatan.

  3. Dalam hal rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan prinsip kedaruratan dan/atau lokasi tidak dapat dipindahkan gubernur menolak rekomendasi Tim Kajian.

Pasal 68

Penanganan keberatan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keberatan.

Pasal 69

Dalam hal gubernur mengeluarkan surat penerimaan keberatan atas lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Instansi yang Memerlukan Tanah membatalkan rencana pembangunan atau memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain.

Paragraf 7
Penetapan Lokasi Pembangunan

Pasal 70

  1. Permohonan Penetapan Lokasi pembangunan dari Instansi yang Memerlukan Tanah diajukan kepada gubernur berdasarkan berita acara kesepakatan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (7).

  2. Permohonan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima surat.

  3. Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernur dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.

  4. Keputusan Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  5. Dalam hal Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan oleh gubernur dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari bagi Pengadaan Tanah untuk tujuan pembangunan Proyek Strategis Nasional, mendesak dan/atau lokasi pembangunan yang tidak dapat dipindahkan, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada Menteri.

  6. Permohonan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Menteri oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berisi alasan kemendesakan yang dilampiri:

    1. DPPT;

    2. Izin perubahan status kawasan hutan atau izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa;

    3. tanda terima surat permohonan Penetapan Lokasi kepada gubernur;

    4. berita acara kesepakatan dan/atau rekomendasi Tim Kajian; dan

    5. dokumen lainnya yang berkaitan dengan rencana lokasi pembangunan.

Pasal 71

  1. Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilampiri peta lokasi pembangunan.

  2. Peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.

  3. Peta Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 72

  1. Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

  2. Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disampaikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Kantor Wilayah paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Penetapan Lokasi diumumkan.

  3. Dalam hal diperlukan, Instansi yang Memerlukan Tanah atas pertimbangan kepala Kantor Pertanahan dan/atau kepala Kantor Wilayah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur, 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan berakhir.

  4. Permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:

    1. keputusan Penetapan Lokasi;

    2. pertimbangan pengajuan perpanjangan yang berisi alasan pengajuan perpanjangan, data Pengadaan Tanah yang telah dilaksanakan, dan data sisa tanah yang belum dilaksanakan Pengadaan Tanahnya.

  5. Atas dasar permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menetapkan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan.

  6. Perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh gubernur dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.

  7. Dalam hal perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan tidak diterbitkan oleh gubernur dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Instansi yang Memerlukan Tanah dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penetapan Lokasi kepada Menteri.

Pasal 73

  1. Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) tidak mencukupi, ketua pelaksana Pengadaan Tanah memberikan rekomendasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah untuk melakukan pembaruan DPPT dan proses ulang Penetapan Lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya.

  2. Instansi yang Memerlukan Tanah melakukan pembaruan terhadap DPPT atas sisa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengajukan permohonan penetapan lokasi.

  3. Gubernur/bupati/wali kota menerbitkan Penetapan Lokasi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun berdasarkan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  4. Dalam hal tidak terdapat perubahan subjek dan objek pengadaan tanah gubernur/bupati/wali kota menerbitkan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 74

  1. Dalam hal terdapat perubahan data fisik di luar Penetapan Lokasi, gubernur melakukan perubahan/revisi terhadap Penetapan Lokasi.

  2. Perubahan/revisi Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi ketua pelaksana Pengadaan Tanah dan berita acara perbaikan dan/atau pemutakhiran DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 75

  1. Dalam hal Penetapan Lokasi pembangunan tidak ditetapkan oleh bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal permohonan, bagi Pengadaan Tanah untuk tujuan pembangunan Proyek Strategis Nasional, mendesak dan/atau lokasi pembangunan yang tidak dapat dipindahkan, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada gubernur.

  2. Dalam hal lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal permohonan, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan kepada Menteri untuk diterbitkan Penetapan Lokasi.

  3. Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.

  4. Permohonan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berisi alasan kemendesakan dengan melampirkan:

    1. DPPT;

    2. Izin perubahan status kawasan hutan atau izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa;

    3. tanda terima surat permohonan Penetapan Lokasi kepada gubernur;

    4. berita acara kesepakatan dan/atau rekomendasi Tim Kajian; dan

    5. dokumen lainnya yang berkaitan dengan rencana lokasi pembangunan.

Paragraf 8
Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan

Pasal 76

  1. Gubernur bersama Instansi yang Memerlukan Tanah mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

  2. Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomor dan tanggal keputusan Penetapan Lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan.

Pasal 77

  1. Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), dilakukan dengan cara:

    1. ditempatkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan/atau kantor kabupaten/kota dan di lokasi pembangunan; dan

    2. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

  2. Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari sejak dikeluarkan Penetapan Lokasi pembangunan.

  3. Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan selama 10 (sepuluh) Hari.

  4. Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan/atau nasional paling sedikit 1 (satu) Hari penerbitan.

  5. Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui situs (website) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah.

  6. Format Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 9
Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah

Pasal 78

  1. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada bupati/wali kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya DPPT.

  2. Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan gubernur.

  3. Dalam hal gubernur mendelegasikan kewenangan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya pendelegasian.

  4. Pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mutatis mutandis sesuai dengan Pasal 31 sampai dengan Pasal 77.

Pasal 79

  1. Dalam hal pelaksanaan persiapan dilakukan oleh bupati/wali kota berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, permohonan perpanjangan waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada bupati/wali kota atas pertimbangan kepala Kantor Pertanahan.

  2. Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada bupati/wali kota dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan berakhir.

  3. Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati/wali kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.

Paragraf 10
Pendokumentasian Data Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah

Pasal 80

  1. Data tahapan persiapan Pengadaan Tanah dikumpulkan, dikelompokkan, diolah dan disimpan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

  2. Data tahapan persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disimpan dalam bentuk data elektronik dan/atau analog.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 81

Tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum meliputi:

  1. penyiapan pelaksanaan;

  2. inventarisasi dan identifikasi;

  3. penetapan Penilai;

  4. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;

  5. pemberian Ganti Kerugian;

  6. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;

  7. penitipan Ganti Kerugian;

  8. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;

  9. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah;

  10. pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah; dan

  11. pengambilan Ganti Kerugian.

Bagian Kedua
Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pasal 82

  1. Permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah diajukan secara tertulis oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.

  2. Permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada kepala Kantor Wilayah dengan dilampiri:

    1. DPPT;

    2. dokumen tahap persiapan yang memuat:

      1. keputusan Penetapan Lokasi dengan dilampiri peta lokasi pembangunan;

      2. data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;

      3. data awal masyarakat yang terkena dampak;

      4. berita acara kesepakatan lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik;

      5. surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah dari pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.

    3. surat persetujuan pelepasan kawasan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan, izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, izin alih status penggunaan/pelepasan aset tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, dalam hal terdapat bidang tanah yang berstatus kawasan hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa.

    4. surat pernyataan kesiapan dan/atau dokumen anggaran yang telah mengalokasikan biaya operasional dan biaya pendukung serta anggaran Ganti Kerugian;

    5. Dokumen permohonan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga).

  3. Instansi yang Memerlukan Tanah menyampaikan penjelasan/pemaparan mengenai permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hadapan kepala Kantor Wilayah.

  4. Dokumen permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh kepala Kantor Wilayah selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  5. Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah untuk memverifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

  6. Surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXVII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 83

  1. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam lembar verifikasi dokumen permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah.

  2. Verifikasi dokumen permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan.

  3. Lembar verifikasi dokumen permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXVIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 84

  1. Dalam hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dinyatakan lengkap, kepala Kantor Wilayah membuat berita acara penerimaan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah dan disampaikan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah.

  2. Dalam hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dinyatakan belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.

Pasal 85

Waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah dihitung sejak permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah dinyatakan sudah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).

Pasal 86

  1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  2. Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan kepala Kantor Pertanahan di lokasi rencana Pengadaan Tanah sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  3. Dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah dapat memobilisasi pegawai di lingkungan unit kerjanya untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 87

  1. Penugasan kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan/atau sumber daya manusia.

  2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak ditandatanganinya berita acara penerimaan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).

  3. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan kepala Kantor Wilayah.

  4. Keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 88

  1. Kepala Kantor Wilayah membentuk pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak ditandatanganinya berita acara penerimaan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).

  2. Susunan keanggotaan pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

    1. kepala Kantor Wilayah sebagai ketua merangkap anggota;

    2. kepala bidang yang menangani urusan Pengadaan Tanah sebagai anggota;

    3. kepala Kantor Pertanahan setempat sebagai anggota;

    4. pejabat perangkat daerah provinsi setingkat eselon III yang menangani urusan pertanahan sebagai anggota;

    5. pejabat perangkat daerah kabupaten/kota setingkat eselon III yang menangani urusan pertanahan sebagai anggota;

    6. camat atau nama lain setempat pada lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;

    7. lurah/kepala desa atau nama lain setempat pada lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota; dan

    8. pejabat fungsional dari bidang Pengadaan Tanah sebagai sekretaris merangkap anggota.

  3. Dalam hal diperlukan, pelaksana pengadaan tanah dapat melibatkan pejabat perangkat daerah terkait di provinsi/kabupaten/kota sebagai anggota.

Pasal 89

  1. Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Tanah ditugaskan kepada kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), kepala Kantor Pertanahan membentuk pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya penugasan.

  2. Susunan keanggotaan pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

    1. kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua merangkap anggota;

    2. kepala seksi yang menangani urusan Pengadaan Tanah atau pejabat fungsional sebagai anggota;

    3. pejabat perangkat daerah kabupaten/kota setingkat eselon IV yang menangani urusan pertanahan sebagai anggota;

    4. camat atau nama lain setempat pada lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;

    5. lurah/kepala desa atau nama lain setempat pada lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota; dan

    6. pejabat fungsional pada seksi yang menangani urusan pengadaan tanah sebagai sekretaris merangkap anggota.

  3. Dalam hal diperlukan, pelaksana pengadaan tanah dapat melibatkan pejabat perangkat daerah terkait sebagai anggota.

Pasal 90

  1. Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dibantu oleh sekretariat pelaksana Pengadaan Tanah.

  2. Sekretariat pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari pejabat atau staf yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah paling kurang 4 (empat) orang, dan dapat ditambah sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan luasan, jumlah bidang dan letak geografis Objek Pengadan Tanah.

  3. Sekretariat pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyiapkan administrasi Pengadaan Tanah yang meliputi keuangan, pendokumentasian, dan surat menyurat lainnya.

Pasal 91

  1. Ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) atau ayat (2), menetapkan keputusan tentang susunan keanggotaan pelaksana Pengadaan Tanah dan sekretariat untuk setiap kegiatan pelaksanaan Pengadaan Tanah.

  2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) atau ayat (2) melakukan koordinasi dengan:

  1. Instansi yang Memerlukan Tanah;

  2. instansi/lembaga terkait;

  3. Penilai Pertanahan;

  4. tokoh masyarakat; dan/atau

  5. pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 93

  1. Ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) atau ayat (2), melakukan kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah paling sedikit:

    1. membuat agenda rapat pelaksanaan;

    2. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;

    3. menyiapkan pembentukan Satgas yang diperlukan dan pembagian tugas;

    4. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;

    5. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;

    6. menyiapkan langkah koordinasi dalam pelaksanaan;

    7. menyiapkan administrasi yang diperlukan;

    8. mengajukan kebutuhan biaya operasional dan biaya pendukung Pengadaan Tanah;

    9. menetapkan Penilai berdasarkan usulan dari Instansi yang Memerlukan Tanah; dan

    10. membuat dokumen hasil rapat.

  2. Kegiatan penyiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja yang memuat paling kurang:

    1. rencana pendanaan pelaksanaan;

    2. rencana waktu dan jadwal pelaksanaan;

    3. rencana kebutuhan tenaga pelaksana;

    4. rencana kebutuhan sarana dan prasarana, bahan dan peralatan pelaksanaan;

    5. inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan; dan

    6. sistem monitoring pelaksanaan.

Pasal 94

  1. Ketua pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satgas pelaksana Pengadaan Tanah paling lama 5 (lima) Hari sejak ditetapkannya pelaksana Pengadaan Tanah.

  2. Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

    1. Satgas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah; dan

    2. Satgas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah.

  3. Keputusan pembentukan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 95

  1. Satgas A dan Satgas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota.

  2. Ketua dan anggota Satgas A terdiri dari pegawai Kementerian yang mempunyai kompetensi di bidang survei, pengukuran dan pemetaan.

  3. Ketua dan anggota Satgas B terdiri dari pegawai Kementerian yang mempunyai kompetensi di bidang pertanahan, hukum dan/atau manajemen.

  4. Ketua dan anggota Satgas A dan Satgas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  5. Ketua pelaksana Pengadaan Tanah dapat menambah anggota Satgas A yang berasal dari unsur lurah/kepala desa/perangkat desa untuk menunjukkan batas bidang tanah dan menggunakan penyurvei berlisensi untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  6. Ketua pelaksana Pengadaan Tanah dapat menambah anggota Satgas B yang berasal dari instansi teknis terkait atau penyurvei berlisensi untuk pelaksanaan pendataan bangunan, tanam tumbuh dan benda lain yang dapat dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. Ketua pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk lebih dari 1 (satu) Satgas A atau Satgas B dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah.

  8. Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

Bagian Ketiga
Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 96

  1. Pelaksana Pengadaan Tanah memberitahukan kepada Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang, dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya dengan surat pemberitahuan melalui lurah/kepala desa atau nama lain atau pemberitahuan tersebut dilaksanakan secara langsung.

  2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana akan dimulainya kegiatan inventarisasi dan identifikasi.

  3. Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara tatap muka dan/atau secara virtual.

  4. Diterimanya surat pemberitahuan dan undangan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima secara langsung, elektronik, dan/atau media lainnya.

  5. Surat pemberitahuan dan undangan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 97

Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dalam penyiapan inventarisasi dan identifikasi, melakukan kegiatan:

  1. penyusunan rencana jadwal kegiatan per kelurahan/desa atau nama lain;

  2. penyiapan bahan dan formulir yang ditetapkan;

  3. penyiapan peralatan teknis pengukuran dan pemetaan;

  4. koordinasi dengan perangkat kecamatan dan lurah/kepala desa atau nama lain; dan

  5. penyiapan peta kerja yang bersumber dari peta trase/lokasi Pengadaan Tanah dan bidang tanah terdaftar pada lokasi rencana pembangunan sesuai surat keputusan Penetapan Lokasi.

Pasal 98

  1. Satgas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a melaksanakan pengukuran dan pemetaan meliputi:

    1. pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi Pengadaan Tanah sesuai Penetapan Lokasi;

    2. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah yang masuk dalam Penetapan Lokasi;

    3. mengolah data hasil pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan memberikan nomor identifikasi sementara (NIS); dan

    4. membuat peta bidang tanah.

  2. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara mengukur dan memetakan tanah Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang, dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya di dalam keliling bidang tanah atau trase maupun tanah sisa atau terdampak.

Pasal 99

  1. Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah yang terkena Pengadaan Tanah yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, maka Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang, dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya dapat mengajukan permohonan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk diberikan Ganti Kerugian.

  2. Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya tidak lebih dari 100 m2 (seratus meter persegi) dan tidak dapat difungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Ganti Kerugian.

  3. Surat permohonan pembayaran tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya lebih dari 100 m2 (seratus meter persegi), pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kajian.

  5. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Instansi yang Memerlukan Tanah dan instansi teknis terkait.

  6. Pelaksana Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah dan instansi teknis terkait melakukan kajian dengan cara:

    1. melakukan survei lapangan;

    2. menganalisa tanah sisa yang dimohon; dan

    3. menyusun hasil kajian tanah sisa.

  7. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dituangkan dalam bentuk berita acara.

  8. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tim pelaksana, Instansi yang Memerlukan Tanah dan instansi teknis terkait memberikan rekomendasi berupa:

    1. diberikan Ganti Kerugian;

    2. tidak diberikan Ganti Kerugian; atau

    3. memberikan akses terhadap tanah sisa atau terdampak.

  9. Tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Ganti Kerugian dengan kriteria meliputi:

    1. tanah sisa bentuknya tidak beraturan;

    2. tanah sisa tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau

    3. tanah sisa tidak memiliki akses jalan.

  10. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan validasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah untuk dilakukan pembayaran.

  11. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan rekomendasi kepada Pihak yang Berhak disertai alasan penolakan.

  12. Berita acara hasil kajian tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 100

  1. Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pelepasan sebagian bidang tanah dalam hal terdapat tanah sisa dari bidang tanah yang telah terdaftar yang terkena Pengadaan Tanah yang masih dapat difungsikan dan tidak diberikan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (8) huruf b.

  2. Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencatatan pengurangan luas di dalam buku tanah dan sertipikat setelah permohonan pelepasan sebagian bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan didaftar.

  3. Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Instansi yang Memerlukan Tanah.

Pasal 101

  1. Ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan berita acara Pelepasan Hak untuk dilakukan pencatatan dalam register kelurahan/desa atau nama lain serta surat tanda bukti pemilikan tanahnya dalam hal terdapat tanah sisa dari bidang tanah belum terdaftar yang terkena Pengadaan Tanah yang masih dapat difungsikan dan tidak diberikan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (8) huruf b.

  2. Pihak yang Berhak mengajukan permohonan pensertipikatan tanah terhadap tanah sisa dari bidang tanah yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Biaya pensertipikatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pihak yang Berhak.

Pasal 102

  1. Hasil pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b dituangkan dalam peta bidang tanah yang ditandatangani oleh ketua Satgas A.

  2. Peta Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 103

  1. Satgas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b melaksanakan pengumpulan data:

    1. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;

    2. nomor induk kependudukan atau identitas lain Pihak yang Berhak;

    3. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;

    4. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;

    5. status tanah dan dokumennya;

    6. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;

    7. penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

    8. penguasaan dan/atau kepemilikan hak Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;

    9. data ukuran, jenis, dan kualitas bangunan, termasuk mendata detail bahan bangunan yang digunakan;

    10. data tanaman yang terkena Pengadaan Tanah, baik jumlah, jenis maupun kriteria atau umur tanaman;

    11. data benda-benda lainnya yang terkena Pengadaan Tanah seperti sumur artesis, pompa air, dan lainnya;

    12. pembebanan Hak Atas Tanah, Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; dan

    13. data pendukung lainnya.

  2. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g didasarkan pada:

    1. sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Hak Atas Tanah; atau

    2. dalam hal tanah belum terdaftar, penguasaan dan/atau kepemilikan dibuktikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53.

  3. Dalam hal bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hilang/tidak ditemukan, maka dibuktikan dengan:

    1. surat keterangan tanda laporan kehilangan dari Kepolisian;

    2. surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT); dan

    3. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, belum dialihkan, tidak sengketa dan tidak dijadikan jaminan utang.

  4. Dalam hal bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a rusak, maka dibuktikan dengan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

  5. Dalam hal luas tanah hasil pengukuran bidang tanah melebihi luas tanah yang tercantum dalam bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, maka pihak yang berhak membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas kelebihan luas.

  6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diketahui oleh:

    1. pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan bidang tanah; dan

    2. paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang tidak mempunyai hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal.

  7. Dalam hal bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan maka harus dibuktikan dengan:

    1. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang tidak mempunyai hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal;

    2. sertipikat Hak Atas Tanah harus diserahkan kepada Satgas B.

  8. Dalam hal bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hilang/tidak ditemukan, maka dibuktikan dengan:

    1. surat keterangan tanda laporan kehilangan dari Kepolisian;

    2. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, belum dialihkan, tidak sengketa dan tidak dijadikan jaminan utang; dan

    3. bukti pendukung lainnya.

  9. Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi data bidang tanah:

    1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;

    2. masih dipersengketakan kepemilikannya;

    3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;

    4. menjadi jaminan di bank;

    5. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;

    6. tidak diketahui siapa pemiliknya; dan

    7. lain-lain yang dianggap perlu.

  10. Hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk daftar nominatif.

  11. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling kurang memuat:

    1. identitas Pihak yang Berhak;

    2. letak, luas, dan status/jenis hak;

    3. luas dan jenis bangunan;

    4. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;

    5. tanam tumbuh dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan

    6. pembebanan Hak Atas Tanah atau fidusia.

  12. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditandatangani oleh ketua Satgas B.

  13. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXVI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 104

  1. Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (10) berupa peta bidang tanah dan daftar nominatif diserahkan oleh ketua Satgas kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi.

  2. Berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pemberian Ganti Kerugian.

  3. Berita acara penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXVII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 105

  1. Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (10) diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan atau nama lain, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.

  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXVIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 106

  1. Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (10), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) diumumkan.

  2. Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, ketua pelaksana Pengadaan Tanah melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif.

  3. Dalam melaksanakan verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua pelaksana menugaskan Satgas terkait.

  4. Hasil verifikasi dan perbaikan terhadap peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua Satgas dan ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  5. Berita acara verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  6. Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menjelaskan alasan penolakan yang dituangkan dalam berita acara penolakan keberatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pihak yang Berhak yang mengajukan keberatan.

  7. Berita acara penolakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XL Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  8. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) bersifat final dan dijadikan dasar pemberian Ganti Kerugian.

Bagian Keempat
Penetapan Penilai

Pasal 107

  1. Instansi yang Memerlukan Tanah melakukan pengadaan jasa Penilai Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

  2. Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Instansi yang Memerlukan Tanah menerima hasil inventarisasi dan identifikasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  3. Hasil pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk ditetapkan.

  4. Penetapan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan surat keputusan ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  5. Surat keputusan penetapan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 108

  1. Dalam hal pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 gagal, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menunjuk Penilai Publik atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

  2. Hasil penunjukan Penilai Publik atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk ditetapkan.

Pasal 109

  1. Penilai atau Penilai Publik melakukan tugasnya berdasarkan peta bidang tanah, daftar nominatif dan salinan DPPT, untuk bahan penilaian yang diserahkan oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  2. Penyerahan peta bidang tanah, daftar nominatif dan salinan DPPT untuk bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penyerahan bahan penilaian.

  3. Berita acara penyerahan bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Penilai atau Penilai Publik menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani.

Pasal 110

  1. Penilai atau Penilai Publik bertugas melakukan penilaian untuk menentukan besarnya nilai Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi:

    1. tanah;

    2. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;

    3. bangunan;

    4. tanaman;

    5. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

    6. kerugian lain yang dapat dinilai.

  2. Pelaksanaan tugas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan melaksanakan inspeksi ke lapangan oleh Penilai atau Penilai Publik.

  3. Dalam hal terdapat perbedaan data nominatif dan/atau peta bidang tanah dengan hasil inspeksi ke lapangan oleh Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk dilakukan perbaikan data nominatif dan/atau peta bidang tanah.

  4. Perbaikan data nominatif dan/atau peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara perubahan data nominatif dan/atau peta bidang tanah.

  5. Penilai atau Penilai Publik melakukan penjelasan/pemaparan atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hadapan pelaksana Pengadaan Tanah dan Instansi yang Memerlukan Tanah.

  6. Hasil penilaian Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.

  7. Berita acara penyerahan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  8. Berita acara perubahan data nominatif dan/atau peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 111

  1. Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum pada tahap persiapan dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran Ganti Kerugian.

  2. Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.

  3. Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

  4. Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Penilai disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.

  5. Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.

Bagian Kelima
Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

Pasal 112

  1. Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan.

  2. Undangan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lurah/kepala desa atau nama lain yang dibuktikan dengan tanda terima undangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sebelum musyawarah dilaksanakan.

  3. Lurah/kepala desa atau nama lain menyampaikan undangan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pihak yang Berhak atau kepada pengampu atau wali atau ahli waris dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan karena hukum yang dibuktikan dengan tanda terima undangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum musyawarah dilaksanakan.

  4. Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan:

    1. surat keterangan kematian Pihak yang Berhak; dan

    2. surat bukti sebagai ahli waris yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

  5. Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  6. Tanda terima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLVI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  7. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 113

  1. Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:

    1. seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;

    2. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atau

    3. Pihak yang Berhak lainnya.

  2. Pihak yang Berhak atas 1 (satu) atau beberapa bidang tanah yang dimilikinya yang terletak dalam 1 (satu) lokasi Pengadaan Tanah hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa.

  3. Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang 3 (tiga) kali secara patut, tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, dianggap menyetujui bentuk Ganti Kerugian yang ditetapkan oleh pelaksana Pengadaan Tanah.

  4. Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 114

  1. Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak berita acara penyerahan hasil penilaian diterima oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  2. Dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengadaan Tanah didampingi oleh Penilai atau Penilai Publik dan Instansi yang Memerlukan Tanah.

  3. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menyampaikan besarnya nilai Ganti Kerugian dan menentukan bentuk Ganti Kerugian.

  4. Dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.

  5. Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian.

  6. Hasil pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara kesepakatan dengan memuat:

    1. Pihak yang Berhak atau kuasanya hadir dan menyetujui bentuk Ganti Kerugian;

    2. Pihak yang Berhak atau kuasanya hadir dan tidak menyetujui bentuk Ganti Kerugian;

    3. Pihak yang Berhak tidak hadir dan tidak memberikan kuasa; dan

    4. Pihak yang Berhak hadir tetapi tidak memberikan pendapat dan tidak menandatangani berita acara kesepakatan dianggap sebagai pihak yang tidak setuju.

  7. Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditandatangani oleh pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak yang Berhak atau kuasanya dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLVIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Pemberian Ganti Kerugian

Pasal 115

Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), berupa:

  1. uang;

  2. tanah pengganti;

  3. permukiman kembali;

  4. kepemilikan saham; atau

  5. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 116

  1. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a, dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.

  2. Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan verifikasi kesesuaian data pada daftar nominatif dan peta bidang tanah dengan dokumen atau warkah objek dan subjek Pengadaan Tanah yang diterima pelaksana Pengadaan Tanah serta bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah.

  3. Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak ditandatanganinya berita acara kesepakatan bentuk Ganti Kerugian.

  4. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa perbankan dan dalam bentuk mata uang Rupiah.

  5. Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 117

  1. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dilakukan dalam waktu paling lama 17 (tujuh belas) Hari sejak penyampaian hasil validasi oleh pelaksana Pengadaan Tanah.

  2. Dalam hal tertentu pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 17 (tujuh belas) Hari.

  3. Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan di mana:

    1. anggaran yang tersedia tidak mencukupi;

    2. Pihak yang Berhak tidak hadir saat jadwal pembayaran Ganti Kerugian; atau

    3. terdapat persoalan keamanan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan/atau persoalan teknis lainnya.

  4. Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan Ganti Kerugian yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).

  5. Kuitansi penerimaan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka L Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  6. Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang.

  7. Berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  8. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan dengan foto dan/atau video.

Pasal 118

  1. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dan huruf c, penyediaan tanahnya dilaksanakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan permintaan tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  2. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak penandatanganan berita acara kesepakatan bentuk Ganti Kerugian.

  3. Permintaan tertulis pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format dalam Angka XLIX Lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 ayat (5) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Rencana lokasi tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kesepakatan pada saat musyawarah bentuk Ganti Kerugian.

  5. Nilai tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan nilai Ganti Kerugian dalam bentuk uang.

  6. Nilai tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

  7. Selama proses penyediaan tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana penyediaan tanah pengganti atau permukiman kembali, dititipkan pada bank oleh dan atas nama Instansi yang Memerlukan Tanah.

Pasal 119

  1. Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, disediakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permintaan tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).

  2. Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, disediakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya permintaan tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).

  3. Pemberian Ganti Kerugian berupa tanah pengganti atau permukiman kembali dibuktikan dengan tanda terima penyerahan dari Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Pihak yang Berhak.

  4. Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  5. Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali.

  6. Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana tercantum dalam Angka LI Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (7).

  7. Dalam hal bentuk Ganti Kerugian merupakan tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan termasuk dalam jenis Kepentingan Umum, penyediaannya dapat dilakukan melalui tahapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

  8. Pelaksanaan penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan dengan foto dan/atau video.

Pasal 120

  1. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d, diberikan apabila Instansi yang Memerlukan Tanah merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan terbuka atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah, nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.

  2. Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham diberikan berdasarkan kesepakatan antara Pihak yang Berhak dengan badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan terbuka atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh pelaksana Pengadaan Tanah.

  3. Selama proses pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham, dana penyediaan kepemilikan saham, dititipkan pada bank pemerintah oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.

  4. Pelepasan hak dilakukan oleh Pihak yang Berhak bersamaan dengan pelaksanaan penitipan dana penyediaan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

  5. Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilainya sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang.

  6. Pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dan atas nama Pihak yang Berhak setelah memperoleh validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  7. Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai format Lampiran XLIX sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 ayat (5) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  8. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham dibuktikan dengan tanda terima penyerahan dari Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Pihak yang Berhak.

  9. Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  10. Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk saham.

  11. Berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk saham sebagaimana tercantum dalam Angka LI Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (7).

  12. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didokumentasikan dengan foto dan/atau video.

Pasal 121

Dalam hal bentuk Ganti Kerugian berupa tanah pengganti, permukiman kembali, dan/atau kepemilikan saham, nilainya di bawah hasil penilaian Penilai atau Penilai Publik maka sisanya diberikan kepada Pihak yang Berhak dalam bentuk uang tunai.

Pasal 122

  1. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf e merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a sampai dengan huruf d dan dilakukan atas dasar kesepakatan dalam musyawarah bentuk Ganti Kerugian.

  2. Jangka waktu pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan waktu paling lama dari jangka waktu pelaksanaan pemberian bentuk Ganti Kerugian.

  3. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan permintaan tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  4. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak penandatanganan berita acara kesepakatan bentuk Ganti Kerugian.

  5. Permintaan tertulis pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana tercantum dalam Angka XLIX Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5).

  6. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dan dibuat dalam bentuk berita acara penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk lain.

  7. Tanda terima dan berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  8. Pelaksanaan penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didokumentasikan dengan foto dan/atau video.

Bagian Ketujuh
Pemberian Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus

Pasal 123

  1. Dalam hal Pihak yang Berhak membutuhkan Ganti Kerugian dalam keadaan khusus, pelaksana Pengadaan Tanah memprioritaskan pemberian Ganti Kerugian.

  2. Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus, diberikan setelah kegiatan inventarisasi dan identifikasi.

  3. Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. bencana alam;

    2. biaya pendidikan;

    3. menjalankan ibadah;

    4. pengobatan;

    5. pembayaran utang; dan/atau

    6. keadaan mendesak lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau nama lain.

  4. Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus diberikan kepada Pihak yang Berhak perorangan.

Pasal 124

  1. Persyaratan pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus meliputi:

    1. surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik atau para ahli waris kepada Instansi yang Memerlukan Tanah melalui pelaksana Pengadaan Tanah;

    2. fotokopi kartu tanda penduduk/identitas lainnya;

    3. surat pernyataan penguasaan fisik, belum dialihkan, tidak sengketa dan tidak dijadikan jaminan utang; dan

    4. asli bukti kepemilikan/penguasaan tanah.

  2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pihak yang Berhak kepada Instansi yang Memerlukan Tanah melalui pelaksana Pengadaan Tanah dengan diberikan tanda terima dokumen.

  3. Surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 125

  1. Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan, Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai atau Penilai Publik.

  2. Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:

    1. pencatatan dalam sertipikat tanah dan buku tanah, bahwa telah diberikan Ganti Kerugian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan, Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai atau Penilai Publik dalam hal bidang tanah telah terdaftar; atau

    2. pemberitahuan kepada lurah/kepala desa atau nama lain untuk dicatat dalam buku desa atau nama lain serta surat tanda alas hak tanahnya, bahwa telah diberikan Ganti Kerugian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan, Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai atau Penilai Publik dalam hal bidang tanah belum terdaftar.

  3. Pemberian sisa Ganti Kerugian terhadap Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah adanya musyawarah bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai, Penilai Publik atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 126

  1. Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, diberikan dalam bentuk uang melalui jasa perbankan.

  2. Perbankan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak.

  3. Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  4. Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LVI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  5. Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan Ganti Kerugian.

  6. Kuitansi penerimaan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LVII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  7. Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus.

  8. Berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LVIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  9. Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan dalam bentuk foto dan/atau video.

Pasal 127

  1. Kekurangan pembayaran Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 diberikan kepada Pihak yang Berhak setelah adanya musyawarah bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai, Penilai Publik atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

  2. Pemberian sisa Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara pemberian sisa Ganti Kerugian dalam keadaan khusus.

  3. Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilakukan bersamaan dengan diberikannya pemberian sisa Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  4. Berita acara pemberian sisa Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan
Penitipan Ganti Kerugian

Pasal 128

  1. Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan permintaan penitipan Ganti Kerugian kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dengan melampirkan berita acara permintaan penitipan Ganti Kerugian.

  2. Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima permintaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum setelah dilakukan penetapan persetujuan penitipan oleh pengadilan negeri.

  4. Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

    1. Pihak yang Berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri;

    2. Pihak yang Berhak, menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;

    3. Pihak yang Berhak tidak diketahui dan/atau Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;

    4. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

      1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;

      2. masih dipersengketakan kepemilikannya;

      3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau

      4. menjadi jaminan di bank.

  5. Berita acara permintaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran LX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 129

  1. Surat permohonan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2), diajukan dengan melampirkan:

    1. berita acara permintaan penitipan Ganti Kerugian;

    2. berita acara kesepakatan musyawarah penetapan Ganti Kerugian; dan

    3. surat pernyataan ketersediaan anggaran Ganti Kerugian yang akan dititipkan.

  2. Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara penitipan Ganti Kerugian.

  3. Berita acara penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada pengadilan negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah.

Bagian Kesembilan
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah

Pasal 130

  1. Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada Negara di hadapan kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  2. Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah.

  3. Berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 131

  1. Dalam Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah, pelaksana Pengadaan Tanah menyiapkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan Hak Atas Tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

  2. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi meterai cukup.

  3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 132

  1. Dalam pelaksanaan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pihak yang Berhak atau kuasanya wajib:

    1. menandatangani surat pernyataan pelepasan/penyerahan Hak Atas Tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

    2. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pihak yang Berhak terhadap kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah;

    3. menandatangani berita acara Pelepasan Hak; dan

    4. menyerahkan salinan/fotokopi identitas diri atau identitas kuasanya.

  2. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:

    1. seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;

    2. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atau

    3. ahli waris dalam hal Pihak yang Berhak meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian.

  3. Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan karena hukum maka pelaksanaan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengampu atau wali.

  4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  5. Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dilakukan di hadapan kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah, dan dilaksanakan bersamaan pada saat pemberian Ganti Kerugian.

  6. Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian di pengadilan negeri, pelepasan hak dibuat berita acara pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan setempat dan pelaksana Pengadaan Tanah.

  7. Berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka LXV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 133

  1. Dalam hal pelepasan Objek Pengadaan Tanah merupakan milik atau dikuasai Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pemerintah desa, badan usaha milik desa, ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sesuai hak yang dilepaskan setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai format Angka XLII Lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 ayat (3) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  3. Dalam hal izin perubahan status kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan belum diterbitkan oleh instansi terkait, maka ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara Pelepasan Hak atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dan huruf c yang telah dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah.

  4. Berita acara Pelepasan Hak atas Objek Pengadaan Tanah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLII Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3).

Bagian Kesepuluh
Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak
dengan Objek Pengadaan Tanah

Pasal 134

  1. Pada saat pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak telah dilaksanakan di hadapan kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk, penguasaan dan kepemilikan Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

  2. Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan surat penugasan yang ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan atau ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

  3. Kepala Kantor Pertanahan karena jabatannya, melakukan pencatatan hapusnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya.

Pasal 135

  1. Pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah terhadap aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/pemerintah desa/badan usaha milik desa berlaku sejak dilepaskannya hak atas tanah.

  2. Kepala Kantor Pertanahan atau ketua pelaksana Pengadaan Tanah memberitahukan pemutusan hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/pemerintah desa/badan usaha milik desa.

  3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 136

  1. Hapusnya hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135, terhadap tanah yang sudah terdaftar, kepala Kantor Pertanahan selanjutnya melakukan pencatatan hapusnya hak dalam buku tanah dan daftar umum lainnya.

  2. Hapusnya hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tanah yang belum terdaftar, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan tentang hapusnya hubungan hukum dan disampaikan kepada lurah/kepala desa atau nama lain, camat atau nama lain dan pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat, untuk selanjutnya dicatat pada alas hak/bukti perolehan hak dan dalam buku administrasi kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kecamatan.

  3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXVI Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3).

Pasal 137

  1. Dalam hal Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan, maka Instansi yang Memerlukan Tanah harus menyampaikan penetapan pengadilan negeri tentang penitipan Ganti Kerugian kepada ketua Pelaksana Pengadaan Tanah paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya penetapan pengadilan negeri tentang penitipan Ganti Kerugian oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.

  2. Ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan kepada kepala Kantor Pertanahan tentang penitipan Ganti Kerugian.

  3. Kepala Kantor Pertanahan melakukan pemutusan hubungan hukum dan mencatat hapusnya hak dalam buku tanah dan daftar umum lainnya atas Objek Pengadaan Tanah berdasarkan penetapan pengadilan negeri tentang penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  4. Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan pemberitahuan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah tentang pemutusan hubungan hukum.

  5. Ketua pelaksana Pengadaan Tanah melakukan pemberitahuan kepada ketua pengadilan negeri, Pihak yang Berhak, pihak yang bersengketa dan pihak bank/kreditur.

  6. Pemberitahuan pemutusan hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka LXVII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesebelas
Pendokumentasian Data Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pasal 138

  1. Data pelaksanaan Pengadaan Tanah berupa peta bidang tanah, daftar nominatif dan data administrasi didokumentasikan melalui kegiatan pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan berdasarkan lokasi kelurahan/desa atau nama lain oleh pelaksana Pengadaan Tanah di Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan.

  2. Pelaksana Pengadaan Tanah di Kantor Wilayah menyerahkan salinan data pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Kantor Pertanahan untuk disimpan, diarsipkan didokumentasikan dan disatukan dalam warkah permohonan Hak Atas Tanah objek hasil Pengadaan Tanah.

  3. Penyerahan data pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara penyerahan data pelaksanaan Pengadaan Tanah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk data elektronik.

Bagian Kedua belas
Pengambilan Ganti Kerugian

Pasal 139

  1. Dalam hal Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3), Ganti Kerugian dapat diambil oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah setelah menyerahkan dokumen penguasaan/kepemilikan tanah dan salinan identitas Pihak yang Berhak dan/atau kuasa/wali/pengampu.

  2. Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH

Pasal 140

  1. Data pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dibuat salinan dalam rangkap 2 (dua).

  2. Data pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan asli dan 1 (satu) salinan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah serta 1 (satu) salinan kepada kepala Kantor Pertanahan setempat.

  3. Data pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Penyerahan hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan atau bertahap dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah.

  5. Salinan data pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilegalisir oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat pelaksana Pengadaan Tanah yang ditunjuk.

  6. Hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah untuk pensertipikatan.

  7. Tugas dan tanggung jawab pelaksana Pengadaan Tanah berakhir dengan telah ditandatanganinya berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah secara keseluruhan.

Pasal 141

  1. Instansi yang Memerlukan Tanah wajib mengajukan permohonan sertipikat Hak Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan setempat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140.

  2. Dalam hal penyerahan hasil Pengadaan Tanah dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (4) permohonan sertipikat Hak Atas Tanah diajukan kepada Kantor Pertanahan setempat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah yang terakhir ditandatangani.

  3. Kantor Pertanahan menerbitkan surat ukur yang didasarkan atas peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi oleh Satgas A.

  4. Dalam hal peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan batas keliling kepada Kantor Pertanahan setempat.

  5. Kantor Pertanahan menyelesaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 142

  1. Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

  2. Kepala Kantor Wilayah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah yang ditugaskan kepada kepala Kantor Pertanahan.

  3. Kepala Kantor Pertanahan yang menerima penugasan menyampaikan laporan tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada kepala Kantor Wilayah dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri setiap bulan atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

  4. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah yang disampaikan secara berjenjang dan/atau berdasarkan hasil peninjauan lapangan.

  5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXXI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu
Pembiayaan Perencanaan

Pasal 143

  1. Instansi yang Memerlukan Tanah menyediakan anggaran dalam rangka penyusunan DPPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodir seluruh pembiayaan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan DPPT.

  3. Anggaran penyusunan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:

    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

    2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

    3. anggaran badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus; dan/atau

    4. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Persiapan

Pasal 144

  1. Instansi yang Memerlukan Tanah menyediakan anggaran dalam rangka tahapan persiapan Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodir seluruh pembiayaan yang dibutuhkan dalam tahapan persiapan Pengadaan Tanah.

  3. Anggaran tahapan persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:

    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

    2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

    3. anggaran badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus; dan/atau

    4. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil

Pasal 145

  1. Ketua pelaksana Pengadaan Tanah mengajukan biaya pelaksanaan pengadaan tanah kepada Instansi yang Memerlukan Tanah.

  2. Biaya pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. penyiapan pelaksanaan;

    2. inventarisasi dan identifikasi;

    3. penetapan Penilai;

    4. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;

    5. pemberian Ganti Kerugian;

    6. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;

    7. penitipan Ganti Kerugian;

    8. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;

    9. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah; dan

    10. pendokumentasian dan pengelolaan data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

  3. Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibutuhkan biaya untuk sosialisasi, administrasi dan pengelolaan, beracara di pengadilan, pemantauan dan evaluasi serta penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

  4. Rincian biaya untuk pelaksanaan, penyerahan hasil Pengadaan Tanah dan biaya pendukung lainnya disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Rincian biaya untuk pelaksanaan, penyerahan hasil Pengadaan Tanah dan biaya pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXXII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

Pasal 146

  1. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah Skala Kecil, dapat dilakukan:

    1. secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau

    2. dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah.

  2. Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 147

  1. Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a tidak memerlukan Penetapan Lokasi.

  2. Instansi yang Memerlukan Tanah wajib melaporkan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Kantor Pertanahan setempat.

  3. Hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan permohonan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan setempat.

Pasal 148

  1. Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:

    1. diperkirakan akan mendapat penolakan dari masyarakat; dan

    2. lokasi Pengadaan Tanah tidak memungkinkan untuk dipindah.

  2. Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Penetapan Lokasi.

  3. Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 149

  1. Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan berdasarkan rencana Pengadaan Tanah yang disusun dalam bentuk DPPT dan studi kelayakan minimal.

  2. Studi kelayakan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan kelayakan lokasi serta dituangkan dalam dokumen studi kelayakan.

  3. DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi muatan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

  4. Tata Laksana penyusunan DPPT Pengadaan Tanah Skala Kecil dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 150

  1. Dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), penetapan nilai Ganti Kerugian oleh Instansi yang Memerlukan Tanah menggunakan hasil penilaian jasa Penilai.

  2. Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

  3. Dalam hal tidak terdapat jasa Penilai dan/atau dalam rangka efisiensi biaya untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menunjuk Penilai Publik atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

  4. Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

  5. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pegawai Kementerian yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai Objek Pengadaan Tanah Skala Kecil dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 151

Ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 150 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 152

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tahapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 152

  1. Dalam hal Penetapan Lokasi atau perpanjangan Penetapan Lokasi atau pembaruan Penetapan Lokasi akan berakhir atau telah berakhir dan masih terdapat kegiatan yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diberikan penambahan jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya Penetapan Lokasi atau perpanjangan Penetapan Lokasi atau pembaruan Penetapan Lokasi.

  2. Penambahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur/ bupati/wali kota berdasarkan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah dan rekomendasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872); dan

  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1138),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 155

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Sarpras Pedoman Berlaku