Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional

Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional
Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional
suryaden Min, 04/18/2021 - 09:52

Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional yang diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan memiliki dasar hukum Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 24 Tahun 2000, UU 39 Tahun 2008, UU 7 Tahun 2014, Perpres 48 Tahun 2015, Perpres 82 Tahun 2017, Perpres 71 Tahun 2020, Permendag 80 Tahun 2020. Hal ini yang menjadi landasan hukum Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional.

Perjanjian Perdagangan Internasional yang dimaksud dalam Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.

Perjanjian Perdagangan Internasional didahului dengan perundingan Internasional multilateral maupun bilateral. Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Tim Perunding PPI dalam Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional adalah tim yang ditugaskan melakukan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh Pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional.<

Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah melakukan kerja sama perdagangan internasional. Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan internasional dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lain melalui perjanjian perdagangan internasional.

Kebijakan-kebijakan yang diatur dalam Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 Februari 2021 adalah:

  1. Meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. Kerja sama perdagangan dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri. Kerja sama perdagangan dapat dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional. Perjanjian Perdagangan Internasional selain dilakukan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional dilakukan melalui tahapan:

    1. prakarsa;

    2. pra perundingan;

    3. perundingan;

    4. penandatanganan; dan

    5. pasca perundingan.

  3. Menteri bersama dengan Tim Perunding PPI melakukan pra perundingan untuk merumuskan dan menyusun posisi runding serta strategi perundingan.

  4. Perundingan dilakukan oleh:

    1. Menteri; dan/atau

    2. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

  5. Perjanjian Perdagangan Internasional membutuhkan penandatanganan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui surat kuasa melakukan penandatanganan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional ditetapkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2021. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional diundangkan pada tanggal 18 Februari 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 154. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 7 tahun 2021
tentang
Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional

Latar Belakang

Pertimbangan Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional adalah:

  1. bahwa untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah melakukan kerja sama perdagangan internasional;

  2. bahwa Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan internasional dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lain melalui perjanjian perdagangan internasional;

  3. bahwa untuk memberikan pedoman dalam proses pembuatan perjanjian perdagangan internasional, perlu pengaturan mengenai tahapan dan tata cara pembuatan perjanjian perdagangan internasional;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187);

  4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 154);

  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

Isi Permendag tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG
TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBUATAN
PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.

  2. Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Tim Perunding PPI adalah tim yang ditugaskan melakukan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh Pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional.

  3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

  4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

  1. Untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.

  2. Kerja sama perdagangan dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Menteri.

  3. Kerja sama perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional.

  4. Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PRAKARSA

Pasal 3

Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

  1. prakarsa;

  2. pra perundingan;

  3. perundingan;

  4. penandatanganan;

  5. pasca perundingan

Pasal 4

  1. Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan:

    1. usulan dalam negeri; atau

    2. usulan mitra runding.

  2. Usulan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas:

    1. usulan Menteri; dan/atau

    2. usulan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.

  3. Usulan mitra runding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berdasarkan:

    1. usulan negara mitra;

    2. kesepakatan dalam forum regional/multilateral; atau

    3. kesepakatan/usulan organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya.

  4. Menteri menyelenggarakan rapat persiapan prakarsa pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan usulan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga terkait.

  5. Menteri menyelenggarakan rapat persiapan penyusunan tanggapan atas pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan usulan mitra runding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga terkait.

  6. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan kajian sebelum diselenggarakannya rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

  7. Menteri menyampaikan hasil rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada negara mitra runding dengan ditembuskan kepada menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala lembaga terkait.

BAB III
PRA PERUNDINGAN

Pasal 5

Menteri bersama dengan Tim Perunding PPI melakukan pra perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk merumuskan dan menyusun posisi runding serta strategi perundingan.

Pasal 6

  1. Posisi runding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan kajian.

  2. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk dibahas dan mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau pemangku kepentingan terkait.

  3. Dalam hal diperlukan, Menteri bersama dengan mitra runding dapat melakukan studi kelayakan bersama (joint feasibility studies).

BAB IV
PERUNDINGAN

Pasal 7

  1. Perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dilakukan oleh:

    1. Menteri; dan/atau

    2. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

  2. Menteri selaku ketua Tim Perunding PPI bertugas sebagai koordinator dan penanggung jawab atas perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

  3. Dalam hal perundingan dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri meminta pertimbangan kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya untuk menetapkan posisi pemerintah dalam rangka kepentingan nasional berdasarkan hasil pra perundingan.

  4. Dalam hal perundingan dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait meminta pertimbangan kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya untuk menetapkan posisi pemerintah dalam rangka kepentingan nasional berdasarkan hasil pra perundingan.

  5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan secara tertulis kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

  6. Berdasarkan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri bersama dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait menetapkan posisi pemerintah.

  7. Posisi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam pedoman delegasi Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK PERUNDING

Pasal 8

  1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri dapat membentuk kelompok perunding bagi suatu perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional serta menetapkan tugas kelompok perunding tersebut.

  2. Kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota Tim Perunding PPI, pejabat kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau tenaga ahli.

  3. Kelompok perunding dapat melakukan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

  4. Kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Menteri selaku ketua Tim Perunding.

Pasal 9

  1. Dalam melakukan perundingan, Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan kelompok perunding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berpedoman kepada pedoman delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).

  2. Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat dokumen catatan akuntabilitas atas perkembangan dan pertimbangan posisi dalam perumusan Perjanjian Perdagangan Internasional pada setiap tahapan perundingan.

  3. Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan setiap tahapan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c secara tertulis kepada Menteri.

  4. Menteri menyampaikan laporan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c secara tertulis kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

  5. Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementarian, atau kelompok perunding menyampaikan dokumen catatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Perjanjian Perdagangan Internasional ditandatangani.

  6. Dokumen catatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Menteri.

  7. Dokumen catatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENANDATANGANAN

Pasal 10

  1. Dalam hal Perjanjian Perdagangan Internasional membutuhkan penandatanganan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui surat kuasa melakukan penandatanganan.

  2. Pemberian surat kuasa yang diperlukan dalam penandatanganan Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PASCA PERUNDINGAN

Pasal 11

  1. Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) menyiapkan dokumen pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandatangani.

  2. Proses pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional yang ditetapkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2021. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional diundangkan pada tanggal 18 Februari 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 154. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Tata Cara Dagang Berlaku