Permenkumham 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

Permenkumham 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
Permenkumham 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
suryaden Sel, 04/20/2021 - 04:05

Permenkumham 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1209), dan menyatakan tidak berlaku.

Permenkumham 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah memiliki latar belakang pemikiran bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, adanya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia, dan untuk memperluas penyebaran pelayanan jasa hukum oleh Notaris di seluruh Indonesia serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan, perlu dilakukan penataan kembali Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Sebagaimana kita ketahui dalam Permenkumham 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Formasi Jabatan Notaris dan Kategori Daerah dalam Permenkumham 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah memiliki pengertian bahwa Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota. Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria Formasi Jabatan Notaris.

Permenkumham 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah juga menyebutkan tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

Penentu Formasi Jabatan Notaris adalah Menteri dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris. Formasi Jabatan Notaris yang ditetapkan oleh Menteri berlaku selama 3 tahun dan berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan Notaris. Menteri dapat melakukan penambahan Formasi Jabatan Notaris sesuai kebutuhan di luar Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah ditetapkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 30 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 19 tahun 2021
tentang
Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

Mencabut

Pertimbangan Permenkumham 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1209).

Latar Belakang

Pertimbangan Permenkumham 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah adalah:

  1. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, adanya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia, dan untuk memperluas penyebaran pelayanan jasa hukum oleh Notaris di seluruh Indonesia serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan, perlu dilakukan penataan kembali Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;

  2. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permenkumham 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

Isi Permenkumham 19 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.

  2. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota.

  3. Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria Formasi Jabatan Notaris.

  4. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II
FORMASI JABATAN NOTARIS

Pasal 2

  1. Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris.

  2. Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan Notaris.

Pasal 4

Menteri dapat melakukan penambahan Formasi Jabatan Notaris sesuai kebutuhan di luar Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

  1. Menteri melakukan pemutakhiran data Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

  2. Pemutakhiran data Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karenaadanya Notaris yang:

    1. meninggal dunia;

    2. mengundurkan diri dari jabatannya; atau

    3. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat oleh Menteri.

Pasal 6

Informasi Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dimuat dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

  1. Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:

    1. kegiatan dunia usaha;

    2. jumlah penduduk; dan/atau

    3. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.

  2. Penentuan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data perbankan, jasa keuangan lainnya, dan/atau jumlah badan usaha.

  3. Penentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurusi bidang kependudukan.

  4. Penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Penghitungan Formasi Jabatan Notaris dilakukan dengan cara:

  1. menetapkan jumlah Notaris pada setiap kabupaten/kota berdasarkan 3 (tiga) indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dirata-ratakan per kabupaten/kota;

  2. penentuan jumlah Formasi Jabatan Notaris yang baru pada suatu daerah merupakan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikurangi dengan Notaris yang sudah ada pada suatu kabupaten/kota; dan

  3. Notaris yang sudah ada pada suatu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dihitung berdasarkan data Notaris pada pangkalan dataDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikurangi jumlah Notaris yang telah memasuki usia pensiun dalam suatu kabupaten/kota.

BAB III
KATEGORI DAERAH

Pasal 9

  1. Hasil penghitungan Formasi Jabatan Notaris merupakan pedoman untuk menentukan Kategori Daerah.

  2. Selain hasil penghitungan Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan Kategori Daerah juga berpedoman pada:

    1. jumlah PDRB; dan/atau

    2. pertimbangan sosiologis dari Menteri

  3. Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. Kategori Daerah A;

    2. Kategori Daerah B; dan

    3. Kategori Daerah C.

  4. Jumlah PDRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan data dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

  1. Kategori Daerah A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi:

    1. Kota Administrasi Jakarta Selatan;

    2. Kota Administrasi Jakarta Barat;

    3. Kota Administrasi Jakarta Pusat;

    4. Kota Administrasi Jakarta Utara;

    5. Kota Administrasi Jakarta Timur;

    6. Kota Medan;

    7. Kota Bandung;

    8. Kota Semarang;

    9. Kota Surabaya; dan

    10. Kota Makassar.

  1. Kategori Daerah B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:

    1. Kabupaten Deli Serdang;

    2. Kota Pekanbaru;

    3. Kota Batam;

    4. Kota Palembang;

    5. Kota Tangerang;

    6. Kabupaten Tangerang;

    7. Kota Tangerang Selatan;

    8. Kota Bekasi;

    9. Kabupaten Bekasi;

    10. Kota Depok;

    11. Kabupaten Bogor;

    12. Kabupaten Bandung;

    13. Kabupaten Karawang;

    14. Kota Yogyakarta;

    15. Kabupaten Sleman;

    16. Kabupaten Sidoarjo;

    17. Kabupaten Gresik;

    18. Kabupaten Pasuruan; dan

    19. Kabupaten Badung.

  2. Kategori Daerah C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam Kategori Daerah A dan Kategori Daerah B.

Pasal 11

  1. Kategori Daerah A dan Kategori Daerah B hanya diperuntukkan bagi perpindahan wilayah jabatan Notaris.

  2. Kategori Daerah C diperuntukkan bagi pengangkatan pertama kali Notaris atau perpindahan wilayah jabatan Notaris.

Pasal 12

  1. Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris kepada Menteri secara tertulis.

  2. Untuk dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris, Notaris harus melaksanakan tugas jabatannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada daerah kabupaten/kota tertentu tempat kedudukan Notaris.

  3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Notaris yang mengajukan permohonan pindah wilayah dalam 1 (satu) Kategori Daerah yang sama atau permohonan pindah untuk Kategori Daerah yang berbeda secara berjenjang.

Pasal 13

Notaris dapat mengajukan permohonan perpindahan dari Kategori Daerah C ke Kategori Daerah A kepada Menteri dengan memenuhi persyaratan masa kerja Notaris selama 4 (empat) tahun berturut-turut terhitung sejak melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris.

Pasal 14

  1. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain atas permohonan Notaris yang bersangkutan.

  2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. bencana alam;

    2. situasi keamanan yang tidak terkendali; dan/atau

    3. pertimbangan kemanusiaan lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Notaris yang sudah mengajukan permohonan perpindahan wilayah jabatan Notaris sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diproses berdasarkan ketersediaan formasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1209), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah yang ditetapkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 30 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Hukum & HAM Berlaku