Perpres 53 tahun 2021 tentang RANHAM 2021 - 2025

Perpres 53 tahun 2021 tentang RANHAM 2021 - 2025
Perpres 53 tahun 2021 tentang RANHAM 2021 - 2025
suryaden Sel, 07/06/2021 - 07:20

RANHAM atau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Rencana Aksi Hak Asasi Manusia tahun 2021 hingga tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden yaitu Perpres 53 tahun 2021 tentang RANHAM 2021 - 2025.

Hak Asasi Manusia yang kita kenal dengan sebutan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Perpres 53 tahun 2021 tentang RANHAM 2021 - 2025 menyebutkan bahwa RANHAM dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM; dan kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2021 ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2021 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2021 diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.

Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2021 dtempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Presiden
Nomor 53 tahun 2021
tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2021

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 53 tahun 2021 tentang RANHAM 2021 - 2025:

  1. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat padadiri setiap manusia,bersifat universal, dan nondiskriminatif, oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan;

  2. bahwa pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;

  3. bahwa untuk meningkatkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Perpres 53 tahun 2021 tentang RANHAM 2021 - 2025:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Isi Perpres 53 tahun 2021 tentang RANHAM 2021 - 2025

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2021, bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021 - 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden iniyang dimaksud dengan:

  1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

  2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

  3. Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 2

  1. Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan RANHAM Tahun 2021-2025.

  2. RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai:

    1. pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM; dan

    2. kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

Pasal 3

  1. RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran:

    1. perempuan;

    2. anak;

    3. penyandang disabilitas; dan

    4. Kelompok Masyarakat Adat.

  2. Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan RANHAM dan/atau kebijakan pemerintah.

  3. Sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

  1. Dalam rangka menyelenggarakan RANHAM dibentuk Panitia Nasional RANHAM.

  2. Panitia Nasional RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

    2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

    3. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;

    4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan

    5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

  3. Panitia Nasional RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 5

  1. Panitia Nasional RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:

    1. merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

    2. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Presiden; dan

    3. mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

  2. Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Nasional RANHAM dibantu oleh sekretariat.

  3. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

  4. Ketentuan mengenai tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta sekretariat Panitia Nasional RANHAM diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 6

  1. RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Aksi HAM.

  2. Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

  1. Pelaksanaan Aksi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

  2. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

  1. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Panitia Nasional RANHAM setiap 4 (empat) bulan sekali.

  2. Panitia Nasional RANHAM menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Presiden setiap 12 (dua belas) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

  3. Laporan capaian pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai wujud akuntabilitas publik.

Pasal 9

  1. Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada kementerian dan lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  2. Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

  3. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendanaan pelaksanaan RANHAM dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lampiran I
Peraturan Presiden
Nomor 53 tahun 2021
tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2021

SASARAN STRATEGIS RANHAM

A. LATAR BELAKANG

Komitmen Negara Republik Indonesia dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM telah secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur substansi HAM dalam bab tersendiri yaitu. BAB XA dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal 281 ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Lebih lanjut dalam Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara.

Komitmen negara terhadap HAM juga tertuang pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mempertegas amanat pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan salah satunya penyusunan RANHAM yang menjadi pedoman bagi penyusunan agenda dan program penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan.

Sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM sangat strategis untuk menjadi acuan bagi semua pihak, baik bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengejawantahkan nilai HAM pada level yang paling praktis dilapangan. Pada tingkat internasional, Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai instrumen dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi, baik di bawah mekanisme Dewan HAM PBB maupun Badan Traktat PBB (United Nations Treaty Bodies). Pelaksanaan RANHAM disebut sebagai salah satu capaian Pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan program pemajuan HAM ke dalam agenda pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah.

B. PERKEMBANGAN

Pelaksanaan RANHAM saat ini telah melewati 4 (empat) generasi yaitu generasi pertama (periode 1999-2003), generasi kedua (periode 2004-2009), generasi ketiga (periode 2011-2014), dan generasi keempat (periode 2015-2019). Secara umum, perkembangan capaian Aksi HAM menunjukkan kemajuan, meskipun dengan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan,penegakan, dan pemajuan HAM. Beberapa capaian di antaranya, yaitu:

  1. Diterbitkannya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat;

  2. Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;

  3. Terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

  4. Meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, dan budaya; dan

  5. Adanya upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.

Dari sisi pelaksanaan Aksi HAM, hampir sebagian besar aksi telah mencapai target yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga berhasil menjawab permasalahan HAM yang teridentifikasi sebelumnya. Namun, dari pencapaian HAM tersebut masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, diidentifikasi pada dua aspek berikut ini:

  1. Aspek implementasi, meliputi:

    1. ruang lingkup Aksi HAM generasi sebelumnya masih sangat luas dan belum fokus, sehingga sulit untuk dipantau dan dievaluasi;

    2. RANHAM 5 (lima) tahunan menyulitkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menanggapi isu HAM yang perlu diakomodasi secepatnya;

    3. Aksi HAM masih merupakan program rutin kementerian,lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

    4. belum optimalnya sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Aksi HAM yang masih sebatas prosedural administrasi; dan

    5. pelaporan RANHAM belum optimal digunakan untuk pelaporan Indonesia pada Dewan HAM PBB, Badan Traktat PBB, dan forum HAM internasional lainnya.

  2. Aspek substansi berupa belum optimalnya kebijakan, regulasi, dan program yang terkait dengan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.

Berdasarkan catatan di atas, diperlukan penyempurnaan terhadap implementasi dan substansi RANHAM sebagai upaya percepatan dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi:

  1. Penyusunan Aksi HAM berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran yaitu: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat;

  2. Perumusan Aksi HAM merupakan kegiatan khusus di luar kegiatan rutin kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, untuk mencapai sasaran strategis RANHAM;

  3. Penyusunan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang lebih sistematis dan komprehensif sehingga pencapaian Aksi HAM dapat diukur dengan sasaran yang hendak dicapai; dan

  4. Optimalisasi laporan RANHAM untuk pelaporan Indonesia pada Dewan HAM PBB, Badan Traktat PBB, dan forum HAM internasional lainnya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RANHAM ini dimaksudkan sebagai:

  1. Pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM; dan

  2. Kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

Tujuan dari penyusunan RANHAM adalah:

  1. Menyinergikan upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

  2. Mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip HAM; dan

  3. Mengoptimalkan pencapaian pemenuhan hak kepada kelompok sasaran dalam RANHAM.

D. KELOMPOK SASARAN RANHAM, TANTANGAN, DAN SASARAN STRATEGIS

RANHAM memuat sasaran strategis yang mengarah pada penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu:

  1. perempuan;

  2. anak;

  3. penyandang disabilitas; dan

  4. Kelompok Masyarakat Adat.

Sasaran strategis pada masing-masing kelompok sasaran sebagaimana dijabarkan dalam uraian berikut ini:

  1. Kelompok Sasaran Perempuan

    Kelompok perempuan menjadi fokus sasaran kelompok RANHAM karena belum maksimalnya pelindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan di berbagai bidang pembangunan. Secara rinci, jaminan perlindungan perempuan di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan sasaran strategis berikut ini:

    Tantangan Sasaran Strategis
    1. Masih adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah. 1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
    2. Minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negaraldaerah maupun pihak swasta. 2. Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta.
    3. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. 3. Terpenuhinya hak dan layanan bagi
    bantuan hukum perempuan yang berhadapan dengan hukum, meliputi:
         
    1. peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
    2. penyediaan layanan bantuan hukum kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum; dan
    3. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.
    4. Rendahnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. 4. Meningkatnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
  1. Kelompok Sasaran Anak

    Anak menjadi salah satu kelompok sasaran RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa masih terdapat anak-anak dalam situasi khusus tidak mendapatkan hak-hak dasar dan pelayanan publik, terutama untuk bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, anak-anak juga masih sangat rentan mendapatkan tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di bidang ketenagakerjaan. secara rinci, jaminan perlindungan anak di datam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

    Tantangan Sasaran Strategis
    1. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. 1. Terpenuhinya pelayanan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan terutama khusus, di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.
    2.

    Masih adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak- anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk di ranah siber dan digital.

    2. Menguatnya jaminan pelindungan dan penegakan hukum bagi anak-anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di ranah siber dan digital.
    3. Belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksana sistem peradilan pidana anak. 3. Tersusunnya regulasi turunan terkait sistem peradilan pidana anak dan efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
    4. Belum efektifnya penanganan anak korban tindak pidana perdagangan orang. 4. Efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang.
    5. Belum optimalnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/ daerah dan swasta. 5. Menguatnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/ daerah dan swasta.
    6. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. 6.

    Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagr Anak yang Berhadapan dengan Hukum, meliputi:

    1. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
    2. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagr Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
  1. Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas

    Penyandang disabilitas menjadi kelompok sasaran RANHAM, karena meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak-hak kelompok tersebut masih belum efektif dan optimal. Secara rinci, jaminan perlindungan penyandang disabilitas di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

    Tantangan Sasaran Strategis
    1. Belum optimalnya perumusan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 1. Penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hak- hak penyandang disabilitas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
    2.

    Masih minimnya penyediaan pelayanan hak-hak dasar bagl penyandang disabilitas, meliputi:

    1. ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi;
    2. ketersediaan layanan kesehatan bag penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama;
    3. jurnlah kuota pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta;
    4. layanan keuangan ekonomi inklusif bag penyandang disabilitas; dan
    5. pemenuhan hak pelindungan sosial penyandang disabilitas.
    2.

    Meningkatrrya akses pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi :

    1. peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi;
    2. peningkatanjumlah pelayanan kesehatan yang akses bag penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama;
    3. tercapainya kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagr pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta;
    4. tersedianya layanan keuangan ekonomi inklusif bagr penyandang disabilitas; dan
    5. tersedianya hak pelindungan sosial penyandang disabilitas.
    3. Belum adanya data terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas. 3. Tersedianya sistem pendataan terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.
    4. Belum memadainya akomodasi yang layak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang:
    1. transportasi darat, udara, dan laut;
    2. tempat ibadah; dan;
    3. Sistem peradilan inklusif.
    4. Terpenuhinya hak-hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas di bidang:
    1. transportasi darat, udara, dan laut;
    2. tempat ibadah; dan
    3. Peradilan inklusif.
    5. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagr penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. 5. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bag penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, meliputi:
    1. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi penyandang disabilitas,yang berhadapan dengan hukum; dan
    2. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bag, penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
  1. Kelompok Sasaran Kelompok Masyarakat Adat

    Kelompok Masyarakat Adat menjadi sasaran kelompok RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa hingga saat ini belum tersedia kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi Kelompok Masyarakat Adat dan pelanggaran hak atas lahan Kelompok Masyarakat Adat masih sering terjadi. Secara rinci, jaminan perlindungan Kelompok Masyarakat Adat di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

    Tantangan Sasaran Strategis
    1. Belum memadainya perlindungan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat. 1. Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat.
    2. Masih adanya kasus-kasus konflik lahan yang melibatkan Kelompok Masyarakat Adat. 2. Peningkatan penyelesaian jumlah konflik lahan Kelompok Masyarakat Adat berbasis HAM.
    3. Kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik negara/daerah. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik negara/daerah.
    4. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Kelompok Masyarakar Adat yang berhadapan dengan hukum. 4. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum, meliputi:
    1. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum; dan
    2. pelaksanaan pemulihan seca.ra menyeluruh dan efektif bag Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.

Demikianlah isi Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2021 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2021 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2021 diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.

Untuk Lampiran 2 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2021, silakan ada di attachment.

Peraturan Presiden Birokrasi Berlaku