Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik

Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik
Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik
suryaden Sab, 07/10/2021 - 13:34

Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik ini adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan,

Agar mendapatkan Kriteria eksportir dan importir bereputasi baik ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Adapun Kriteria dimaksud dalam Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik, adalah:

Kriteria Eksportir Bereputasi Baik menurut Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik:

  1. telah memenuhi kewajiban laporan realisasi atas seluruh Persetujuan Ekspor yang telah dilakukan untuk masing-masing komoditi dalam 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. mendapatkan status valid dalam konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

  3. pelaksanaan Ekspor Barang dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan bidang usaha atau nature of business;

  4. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

  5. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan perizinan atau pembekuan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  6. tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang perdagangan.

Eksportir juga ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dalam hal:

  1. elah mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operato) atau pengakuan sebagai Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; atau

  2. pernah menerima Penghargaan Primaniyarta dari Menteri mulai tahun 2018,

Untuk mendapatkan jenjang Kriteria Importir Bereputasi Baik menurut Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik:

  1. merupakan Importir Produsen;

  2. telah memenuhi kewajiban laporan realisasi atas seluruh Persetujuan Impor yang telah dilakukan untuk masing-masing komoditi dalam 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  3. mendapatkan status valid dalam konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

  4. pelaksanaan Impor Barang dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan bidang usaha atau nature of business;

  5. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

  6. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan perizinan atau pembekuan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  7. tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang perdagangan.

Dalam hal Importir telah mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Importir Bereputasi Baik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik ditetapkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 276. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 17 tahun 2021
tentang
Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik

Latar Belakang

Pertimbangan Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

  2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1922);

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1899) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2095);

  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);

  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

Isi Permendag tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG EKSPORTIR DAN IMPORTIR YANG BEREPUTASI BAIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

  2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.

  3. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.

  4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.

  5. Eksportir Bereputasi Baik adalah Eksportir yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Ekspor.

  6. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.

  7. Importir Bereputasi Baik adalah Importir yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Impor.

  1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

  2. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir produsen.

  3. Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir umum.

  4. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

  5. Sistem INATRADE adalah sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id.

  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

  7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

  8. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk melakukan penilaian dalam rangka penetapan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik, serta evaluasi dan penilaian kepatuhan atas Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 2

  1. Menteri menetapkan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik yang dapat diberikan kemudahan Perizinan Berusaha.

  2. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dapat merekomendasikan Eksportir dan/atau Importir kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dapat ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Penetapan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 3

  1. Untuk dapat ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Eksportir harus memenuhi kriteria:

    1. telah memenuhi kewajiban laporan realisasi atas seluruh Persetujuan Ekspor yang telah dilakukan untuk masing-masing komoditi dalam 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. mendapatkan status valid dalam konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

    3. pelaksanaan Ekspor Barang dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan bidang usaha atau nature of business;

    4. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

    5. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan perizinan atau pembekuan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    6. tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang perdagangan.

  2. Eksportir yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Perdagangan.

  3. Dalam hal Eksportir:

    1. telah mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau pengakuan sebagai Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; atau

    2. pernah menerima Penghargaan Primaniyarta dari Menteri mulai tahun 2018,

    Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Eksportir Bereputasi Baik.

Pasal 4

  1. Untuk dapat ditetapkan sebagai Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Importir harus memenuhi kriteria:

    1. merupakan Importir Produsen;

    2. telah memenuhi kewajiban laporan realisasi atas seluruh Persetujuan Impor yang telah dilakukan untuk masing-masing komoditi dalam 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    3. mendapatkan status valid dalam konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

    4. pelaksanaan Impor Barang dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan bidang usaha atau nature of business;

    5. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

    6. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan perizinan atau pembekuan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    7. tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang perdagangan.

  2. Importir yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Importir Bereputasi Baik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

  3. Dalam hal Importir telah mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Importir Bereputasi Baik.

Pasal 5

  1. Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau Importir Bereputasi Baik bagi Eksportir dan/atau Importir yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau Importir Bereputasi Baik dicabut.

  2. Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau Importir Bereputasi Baik bagi Eksportir dan/atau Importir yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan Pasal 4 ayat (3), berlaku sampai dengan:

    1. pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dicabut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; atau

    2. penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik dicabut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

  3. Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik bagi Eksportir yang mendapatkan Penghargaan Primaniyarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik dicabut.

Pasal 6

  1. Eksportir dan Importir yang ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kemudahan atas Perizinan Berusaha di bidang perdagangan berupa penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan Impor secara elektronik dan otomatis.

  2. Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen persyaratan yang diajukan secara elektronik pada saat mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui SINSW.

Pasal 8

  1. Dalam penetapan Eksportir dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Menteri membentuk Tim Penilai yang terdiri dari perwakilan sebagai berikut:

    1. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

    2. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan

    3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

  2. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

    1. melakukan identifikasi calon Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik untuk dilakukan penilaian sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1);

    2. melakukan penilaian terhadap calon Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik atas terpenuhinya persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik;

    3. memberikan usulan penetapan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik berdasarkan hasil penilaian persyaratan atau rekomendasi yang disampaikan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;

    4. melakukan evaluasi dan penilaian kepatuhan, dengan cara:

      1. memeriksa dokumen yang telah disampaikan melalui SINSW yang diteruskan ke sistem INATRADE pada saat pengajuan permohonan perizinan berusaha oleh Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik, dan

      2. memastikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) tetap terpenuhi; dan/atau

    5. melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kepatuhan kepada Menteri.

  3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dapat melakukan audit, verifikasi lapangan dan/atau meminta pertimbangan dari kementerian/lembaga lain, apabila diperlukan.

Pasal 9

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Pasal 10

  1. Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau penetapan sebagai Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibekukan apabila berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, ditemukan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik:

    1. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1); dan/atau

    2. sedang dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perdagangan.

  2. Selain berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau penetapan sebagai Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibekukan apabila Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sedang dikenai sanksi di bidang kepabeanan oleh pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

  3. Terhadap Eksportir dan Importir yang telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diberikan kemudahan dalam pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

  4. Pembekuan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diaktifkan kembali apabila Eksportir dan Importir:

    1. telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;

    2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perdagangan dan/atau di bidang kepabeanan oleh penyidik;

    3. dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

    4. pengenaan sanksi dibidang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut oleh pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

  5. enetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dicabut apabila Eksportir dan Importir:

    1. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setelah jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;

    2. menyalahgunakan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor atau Impor;

    3. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana di bidang perdagangan; dan/atau

    4. telah mendapatkan sanksi pembekuan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

  6. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

Pasal 11

Eksportir dan Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Eksportir dan Importir dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk ditetapkan kembali sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik setelah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 12

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dapat melakukan monitoring terhadap Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik yang ditetapkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 276. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Dagang Berlaku