Inmendagri 22 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 Jawa Bali

Inmendagri 22 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 Jawa Bali
Inmendagri 22 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 Jawa Bali
suryaden Kam, 07/22/2021 - 15:45

Sebagaimana kita mengetahui bersama Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat. PPKM darurat diperbaharui namanya menjadi PPKM Level 4 yang kemudian ditegaskan dalam Inmendagri 22 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 di Jawa Bali. Karena memang situasi kegawatan yang masih mencengkeram bangsa. Kabar duka masih berlalu-lalang, COVID-19 telah mengambil banyak sekali korban. Kedewasaan kita dalam hal tolong menolong dan saling menjaga sangat diperlukan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2021 oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta.

Inmendagri 22 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 Jawa Bali mulai diberlakukan pada tanggal 21 Juli 2021 hingga tanggal 25 Juli 2021. Memang terasa sangat singkat namun kita tetap berharap semoga hal ini dapat mengurangi dan mengendalikan persebaran COVID-19 yang sudah meluluhlantakkan fasilitas kesehatan se Jawa dan Bali. Mari kita dukung dengan sebaik-baiknya dan semampunya.

Berikut adalah isi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, bukan format asli, hanya untuk memudahkan membaca dan memahaminya.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada :

  1. Gubernur; dan

  2. Bupati/Wali kota,

Untuk:

KESATU

Khusus Kepada:

  1. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 (empat) yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat,

  2. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

    1. level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon; dan

    2. level 4 (empat) yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Serang,

  3. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

    1. level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung; dan

    2. level 4 (empat) yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya,

  4. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

    1. level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kota Pekalongan; dan

    2. level 4 (empat) yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang,

  1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

    1. level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul; dan

    2. level 4 (empat) yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta,

  2. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

    1. evel 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumnenp, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan; dan

    2. level 4 (empat) yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Batu.

  3. Gubernur Bali dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar.

KEDUA :

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KETIGA :

PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

  1. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;

  2. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);

  1. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

    1. esensial seperti

      1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));

      2. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

      3. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

      4. perhotelan non penanganan karantina; dan

      5. industri orientasi eskpor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bukanterkahir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

      dapat beroperasi dengan ketentuan:

      1. untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

      2. untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan

      3. untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan adminsitrasi perkantoran guna mendukung operasional,

    2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

    3. kritikal seperti:

      1. kesehatan;

      2. keamanan dan ketertiban;

      3. penanganan bencana;

      4. energi;

      5. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

      6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

      7. pupuk dan petrokimia;

      8. semen dan bahan bangunan;

      9. obyek vital nasional;

      10. proyek strategis nasional;

      11. konstruksi (infrastruktur publik);

      12. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

      dapat beroperasi dengan ketentuan:

      1. untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan

      2. untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen staf,

    4. untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan

    5. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,

  1. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);

  2. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada diktum KETIGA poin c.3 dan d;

  3. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  4. tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

  5. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

  1. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

  2. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  3. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM ;

  4. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

    1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

    2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

    3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan

    4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

  5. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan

  6. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

KEEMPAT :

Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.

KELIMA :

Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEENAM :

Gubernur, Bupati dan Wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM COVID-19.

KETUJUH :

Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

  1. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

  2. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

  3. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

  4. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

  5. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

  1. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

    1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

    2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

    3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

  2. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

    1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

    2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,

  3. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

    1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

    2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

  4. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

  1. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:

    1. testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

      Positivity rate mingguan Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
      <5% 1
      >5%-<15% 5
      >15%-<25% 10
      >25% 15

      Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <10% (sepuluh persen); testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut:

      PROVINSI KABUPATEN/KOTA TARGET JUMLAH ORANG DITES/HARI
      Bali Badung 1,524
      Bangli 493
      Buleleng 96
      Gianyar 1,122
      Jembrana 604
      Klungkung 387
      Kota Denpasar 2,137
      Karang Asem 902
      Tabanan 968
      Banten Kota Cilegon 959
      Kota Serang 1,518
      Kota Tangerang Selatan 3,736
      Lebak 2,810
      Serang 3,249
      Tangerang 8,244
      Pandeglang 2,629
      DIY Bantul 2,251
      Gunung Kidul 548
      Kota Yogyakarta 952
      Kulonprogo 949
      Sleman 2,712
      DKI Jakarta Kepulauan Seribu 55
      Kota Jakarta Barat 5,655
      Kota Jakarta Pusat 1,955
      Kota Jakarta Selatan 4,916
      Kota Jakarta Timur 6,292
      Kota Jakarta Utara 3,938
      Jawa Barat Bandung 8,087
      Bandung Barat 3,622
      Bekasi 8,406
      Bogor 13,003
      Ciamis 2,600
      Cianjur 4,992
      Cirebon 4,728
      Garut 5,668
      Indramayu 3,762
      Karawang 5,055
      Kota Bandung 5,520
      Kota Banjar 404
      Kota Bekasi 6,551
      Kota Bogor 2,375
      Kota Cimahi 1,302
      Kota Cirebon 684
      Kota Depok 5,336
      Kota Sukabumi 707
      Kota Tasikmalaya 1,462
      Kuningan 2,347
      Majalengka 2,630
      Pangandaran 869
      Purwakarta 2,049
      Subang 3,400
      Sukabumi 5,415
      Sumedang 2,530
      Tasikmalaya 3,862
      Jawa Tengah Banjarnegara 1,985
      Banyumas 3,661
      Batang 1,661
      Blora 1,853
      Boyolali 2,116
      Brebes 3,874
      Cilacap 3,706
      Demak 2,521
      Grobogan 2,958
      Jepara 2,751
      Karanganyar 2,046
      Kebumen 2,560
      Kendal 2,095
      Klaten 2,515
      Kota Magelang 261
      Kota Pekalongan 664
      Kota Salatiga 424
      Kota Semarang 3,984
      Kota Tegal 535
      Kudus 1,896
      Magelang 2,793
      Pati 2,705
      Pekalongan 1,933
      Pemalang 1,856
      Purbalingga 2,024
      Purworejo 1,535
      Rembang 1,378
      Sragen 1,905
      Sukoharjo 1,925
      Tegal 3,078
      Temanggung 1,670
      Wonogiri 2,050
      Wonosobo 1,695
      Jawa Timur Bangkalan 2,150
      Banyuwangi 2,318
      Blitar 2,502
      Bojonegoro 1,793
      Bondowoso 1,677
      Gresik 2,877
      Jember 3,531
      Jombang 1,820
      Kediri 2,267
      Kota Batu 453
      Kota Blitar 308
      Kota Kediri 624
      Kota Madiun 381
      Kota Malang 1,886
      Kota Mojokerto 281
      Kota Pasuruan 436
      Kota Probolinggo 345
      Kota Surabaya 6,254
      Lamongan 2,581
      Lumajang 748
      Madiun 1,469
      Magetan 1,363
      Malang 5,651
      Mojokerto 2,436
      Nganjuk 2,272
      Ngawi 1,801
      Pacitan 1,194
      Pamekasan 1,925
      Pasuruan 3,536
      Ponorogo 1,880
      Sampang 2,145
      Sidoarjo 4,975
      Situbondo 1,477
      Trenggalek 999
      Tuban 2,533
      Tulungagung 1,497
      Probolinggo 1,689
      Sumenep 2,350
      Total   324,283
    2. tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

    3. treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

  2. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEDELAPAN :

Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:

  1. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 maka:

    1. dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

    2. tatacara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Covid 19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

    3. terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):

      1. Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

      2. Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,

  2. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KESEMBILAN :

Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:

  1. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;

  2. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);

  3. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan

  4. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KESEPULUH :

  1. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

  2. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  3. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

    2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan

    4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta

    5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEBELAS :

Bagi daerah Kabupatrn dan Kota yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tetap memberlakukan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan cakupan wilayah.

KEDUABELAS :

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Menteri ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

KETIGABELAS :

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

Demikianlah isi Inmendagri 22 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 Jawa Bali, semoga kita semua diberikan kesehatan dan rejeki, amin.

Instruksi Menteri Health Berlaku