Inmendagri 28 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Maluku dan Papua

Inmendagri 28 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Maluku dan Papua
Inmendagri 28 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Maluku dan Papua
suryaden Sab, 08/07/2021 - 02:25

PPKM Level 4 Luar Jawa berlaku di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Maluku dan Papua. PPKM Level 4 Luar Jawa diumumkan dengan Inmendagri 28 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Maluku dan Papua yang dikeluarkan oleh Mendagri M. Tito Karnavian pada tanggal 2 Agustus 2021.

PPKM Level 4 di Wilayah Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Maluku dan Papua berlaku mulai tanggal 3 Agustus hingga tanggal 9 Agustus 2021. PPKM Level 4 atau apapun kita berharap akan mendapatkan hasil yang maksimal dan menurunkan penyebaran COVID-19. Sementara untuk vaksinasi sebaiknya juga difokuskan pada wilayah-wilayah yang paparannya sedikit, secara massif untuk mencegah penyebaran dan impak COVID-19.

Inmendagri 28 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Maluku dan Papua menegaskan pemberlakuan PPKM Level 4 Luar Jawa diberlakukan di Kota Medan, Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timut, Kota Bengkulu, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Banjar Baru, Kota Banjarmasin, Kota Mataram, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, Kota Kupang, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Makassar, Kabupaten Tana Toraja, Kota Palu, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, dan Kota Sorong.

Inmendagri 28 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Maluku dan Papua

Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada :

  1. Gubernur; dan

  2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU

Khusus Kepada:

Gubernur di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan kriteria Level 4 (empat) situasi pandemi berdasarkan assesmen, yaitu:

  1. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kota Medan;

  2. Gubernur Sumatera Barat yaitu Kota Padang;

  3. Gubernur Riau yaitu Kota Pekanbaru;

  4. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang;

  5. Gubernur Jambi yaitu Kota Jambi;

  6. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas;

  7. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Kabupten Belitung Timur;

  8. Gubernur Bengkulu yaitu Kota Bengkulu;

  9. Gubernur Lampung yaitu Kota Bandar Lampung;

  10. Gubernur Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak;

  11. Gubernur Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan;

  1. Gubernur Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara;

  2. Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Kota Banjar Baru dan Kota Banjarmasin;

  3. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Kota Mataram;

  4. Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur dan Kota Kupang;

  5. Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;

  6. Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja;

  7. Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara;

  8. Gubernur Maluku Utara yaitu Kabupaten Halmahera Barat;

  9. Gubernur Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke; dan

  10. Gubernur Papua Barat yaitu Kota Sorong.

KEDUA

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KETIGA

PPKM Level 4 (empat) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

  1. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;

  2. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);

  3. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

    1. esensial seperti:

      1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));

      2. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

      3. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

      4. perhotelan non penanganan karantina; dan

      5. industri orientasi eskpor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

      dapat beroperasi dengan ketentuan:

      1. untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

      2. untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan

      3. untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,

    2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

    3. kritikal seperti:

      1. kesehatan;

      2. keamanan dan ketertiban;

      3. penanganan bencana;

      4. energi;

      5. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

      6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

      7. pupuk dan petrokimia;

      8. semen dan bahan bangunan;

      9. obyek vital nasional;

      10. proyek strategis nasional;

      11. konstruksi (infrastruktur publik);

      12. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

      dapat beroperasi dengan ketentuan:

      1. untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan

      2. untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO,

    4. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah,

    5. untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan

    6. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,

  1. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:

    1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

    2. rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

    3. restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in),

  2. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c.5 dan huruf d;

  3. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  4. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

  5. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

  6. kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

  1. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:

    1. diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan

    2. olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,

  2. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  3. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan;

  4. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

    1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

    2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

    3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan

    4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,

  5. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

KEEMPAT

Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.

KELIMA

Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEENAM

Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM

KETUJUH

Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

  1. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

  2. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

  3. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

  4. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

  5. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

  1. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

    1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

    2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

    3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

  2. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

    1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

    2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,

  3. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

    1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

    2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

  4. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

  1. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:

    1. testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

      Positivity rate mingguan Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
      <5% 1
      >5%-<15% 5
      >15%-<25% 10
      >25% 15

      Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <10% (sepuluh persen); testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut:

      No. Provinsi Kabupaten/Kota Target Jumlah Tes/Hari
      1. Sumatera Utara Kota Medan 4.965
      2. Sumatera Barat Kota Padang 2.110
      3. Riau Kota Pekanbaru 2.486
      4. Kep. Riau Kota Batam 3.307
      5. Kota Tanjung Pinang 468
      6. Jambi Kota Jambi 1.291
      7. Sumatera Selatan Kota Lubuk Linggau 513
      8. Kota Palembang 3.681
      9. Musi Banyuasin 1.429
      10. Musi Rawas 889
      11. Kep. Bangka Belitung Bangka Barat 305
      12.   Belitung 407
      13.   Belitung Timur 277
      14. Lampung Kota Bandar Lampung 2.333
      15. Bengkulu Kota Bengkulu 804
      16. Kalimantan Barat Kota Pontianak 1.412
      17. Kalimantan Utara Bulungan 288
      18. Kota Tarakan 376
      19. Nunukan 147
      20. Kalimantan Timur Berau 499
      21. Kota Balikpapan 1.377
      22. Kota Bontang 392
      23. Kota Samarinda 1.843
      24. Kutai Barat 322
      25. Kutai Kertanegara 1.677
      26. Kutai Timur 831
      27. Penajam Paser Utara 342
      28. Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru 586
      29. Kota Banjarmasin 1.530
      30. NTB Kota Mataram 738
      31. NTT Kota Kupang 982
      32. Sikka 462
      33. Sumba Timur 567
      34. Sulawesi Utara Kota Bitung 479
      35. Minahasa 736
      36. Minahasa Utara 437
      37. Sulawesi Selatan Kota Makassar 2.222
      38. Tana Toraja 513
      39. Sulawesi Tengah Kota Palu 857
      40. Morowali Utara 285
      41. Maluku Utara Halmahera Barat 254
      42. Papua Kota Jayapura 656
      43. Merauke 168
      44. Mimika 313
      45. Papua Barat Kota Sorong 587
    2. tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

    3. treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

  2. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEDELAPAN

Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:

  1. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) maka:

    1. dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

    2. tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

    3. terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):

      1. Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

      2. Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

  2. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KESEMBILAN

Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:

  1. dalam pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;

  2. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);

  3. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan

  4. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KESEPULUH

  1. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

  2. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  3. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

    2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan

    4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta

    5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEBELAS

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

Instruksi Menteri Health Berlaku