Inmendagri 29 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan

Inmendagri 29 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan
Inmendagri 29 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan
suryaden Sab, 08/07/2021 - 18:49

COVID-19 masih mengganas, masih diperlukan pembatasan kegiatan agar kesehatan dan penyebaran COVID-19 di masyarakat dapat dikendalikan. Angka penurunan paparan dan infeksi COVID-19 masih terus diharapkan dan diupayakan dengan PPKM dalam berbagai Level. Upaya pemerintah ini diwujudkan dengan terbitnya Inmendagri 29 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Desa dan Kelurahan.

Inmendagri 29 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Desa dan Kelurahan dikeluarkan Mendagri M. Tito Karnavian pada tanggal 2 Agustus 2021 dan berlaku mulai tanggal 3 Agustus hingga tanggal 9 Agustus 2021.

Mekanisme koordinasi dalam Inmendagri 29 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Desa dan Kelurahan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) dilakukan dengan:

  1. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian di skala RT;

  2. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan, bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan

  3. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

Inmendagri 29 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Desa dan Kelurahan

Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah dengan kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada :

  1. Gubernur; dan

  2. Bupati/Wali kota

Seluruh Indonesia,

Untuk:

KESATU

Gubernur:

  1. menetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan memperhatikan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen;

  2. khusus kepada Gubernur yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan kriteria Level 3 (tiga) berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan, yaitu:

    1. Gubernur Aceh yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam dan Kabupaten Pidie;

    2. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir;

    3. Gubernur Sumatera Barat yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Tanah Datar;

    4. Gubernur Riau yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak;

    5. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna;

    6. Gubernur Jambi yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo;

    7. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Banyuasin, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

    8. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang;

    9. Gubernur Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Rejang Lebong;

    10. Gubernur Sumatera Barat yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Tanah Datar;

    11. Gubernur Riau yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak;

    12. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna;

    13. Gubernur Jambi yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo;

    14. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Banyuasin, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

    15. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang;

    16. Gubernur Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Rejang Lebong;

    17. Gubernur Gorontalo yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo dan Kabupaten Pahuwato;

    18. Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigim, Kabupaten Tojo Una Una dan Kabupaten Toli Toli;

    19. Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kota Bau Bau, Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Wakatobi;

    20. Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Kotamobagu, Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro;

    21. Gubernur Maluku yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Seram Bagian Barat;

    22. Gubernur Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu;

    23. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat;

    24. Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kota Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara;

    25. Gubernur Papua yaitu Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Supiori; dan

    26. Gubernur Papua Barat yaitu Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.

  1. khusus kepada Gubernur yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan kriteria Level 2 (dua) berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan, yaitu:

    1. Gubernur Aceh yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Simeulue;

    2. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kabupaten Batu Bara, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara;

    3. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

    4. Gubernur Bengkulu yaitu Kabupaten Seluma;

    5. Gubernur Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Kayong Utara;

    6. Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara;

    7. Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Wajo;

    8. Gubernur Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju Tengah;

    9. Gubernur Sulawesi Tengah Kabupaten Buol dan Kabupaten Donggala;

    10. Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan;

    11. Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

    12. Gubernur Gorontalo yaitu Kabupaten Boalemo;

    13. Gubernur Maluku yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Timur;

    14. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Lombok Timur;

    15. Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Sabu Raijua;

    16. Gubernur Papua yaitu Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mappi, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Puncak; dan

    17. Gubernur Papua Barat yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

  2. Bupati/Wali kota dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana angka 3 (tiga) dan Bupati/Wali kota yang tidak masuk kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria Level 4 (empat) dan Level 3 (tiga), menetapkan dan mengatur PPKM di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/ Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

KEDUA

PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level berdasarkan assemen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KETIGA

PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

  2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

  3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

  1. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

    1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;

    2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;

    3. tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

    4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;

    5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;

    6. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan

    7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

KEEMPAT

PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KELIMA

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilakukan dengan:

  1. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian di skala RT;

  2. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan, bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan

  3. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

KEENAM

Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :

  1. pencegahan;

  2. penanganan;

  3. pembinaan; dan

  4. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

KETUJUH

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KEDELAPAN

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

  1. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

  2. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;

  3. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;

  4. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

  5. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

KESEMBILAN

Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 (dua) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online;

  2. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  3. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  4. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

  5. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:

    1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

    2. rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/ delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

    3. restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);

  1. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:

    1. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan

    2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

  2. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  3. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

  4. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

  5. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

  6. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

  7. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;

  8. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

  9. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  10. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

    1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

    2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

    3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan

    4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,

  11. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

KESEPULUH

Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.

KESEBELAS

Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEDUABELAS

Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) COVID-19.

KETIGABELAS

Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

  1. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

  2. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

  3. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

  4. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

  5. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

  6. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

    1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

    2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

    3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

  1. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

    1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

    2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,

  2. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

    1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

    2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

  3. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

  1. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:

    1. testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

      Positivity rate mingguan Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
      <5% 1
      >5%-<15% 5
      >15%-<25% 10
      >25% 15

      Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <10% (sepuluh persen); testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut:

      1. PPKM Level 3 (tiga), yaitu:

        No. Provinsi Kabupaten/Kota Target Jumlah Tes/Hari
        1. Aceh Aceh Barat 455
        2. Aceh Jaya 205
        3. Aceh Singkil 269
        4. Aceh Tengah 307
        5. Gayo Lues 204
        6. Kota Banda Aceh 592
        7. Kota Langsa 388
        8. Kota Lhokseumawe 450
        9. Kota Sabang 75
        10. Kota Subulussalam 196
        11. Pidie 971
        12. Sumatera Utara Asahan 1.061
        13. Dairi 612
        14. Deli Serdang 4.969
        15. Humbang Hasundutan 416
        16. Karo 931
        17. Kota Binjai 609
        18. Kota Gunungsitoli 209
        19. Kota Padangsidumpuan 493
        20. Kota Pematangsiantar 556
        21. Kota Sibolga 188
        22. Kota Tebing Tinggi 362
        23. Labuhanbatu 739
        24. Nias 310
        25. Nias Utara 100
        26. Pakbak Bharat 110
        27. Samosir 272
        28. serdang Bedagai 1.321
        29. Simalungun 1.875
        30. Tapanuli Selatan 610
        31. Tapanuli Tengah 849
        32. Tapanuli Utara 656
        33. Toba Samosir 264
        34. Sumatera Barat Agam 1.073
        35. Dharmasraya 570
        36. Kepulauan Mentawai 69
        37. Kota Bukittingi 292
        38. Kota Padang Panjang 119
        39. Kota Pariaman 196
        40. Kota Payakumbuh 302
        41. Kota Sawahlunto 137
        42. Kota Solok 159
        43. Lima Puluh Kota 840
        44. Padang Pariaman 903
        45. Pasaman 619
        46. Pasaman Barat 1.003
        47. Pesisir Selatan 1.013
        48. Sijunjung 532
        49. Solok 814
        50. Solok Selatan 128
        51. Tanah Datar 750
        52. Riau Bengkalis 1.217
        53. Indragiri Hilir 1.547
        54. Indragiri Hulu 951
        55. Kampar 1.892
        56. Kepulauan Meranti 405
        57. Kota Dumai 664
        58. Kuantan Singgigi 691
        59. Pelalawan 1.108
        60. Rokan Hilir 1.559
        61. Rokan Hulu 1.552
        62. Siak 1.071
        63. Kepulauan Riau Bintan 353
        64. Karimun 510
        65. Kepulauan Anambas 93
        66. Lingga 194
        67. Natuna 173
        68. Jambi Batanghari 582
        69. Bungo 816
        70. Kerinci 513
        71. Kota Sungai Penuh 190
        72. Merangin 835
        73. Muaro Jambi 974
        74. Sarolangun 656
        75. Tanjung Jabung Barat 722
        76. Tanjung Jabung Timur 459
        77. Tebo 765
        78. Sumatera Selatan Banyuasin 1.882
        79. Kota Pagar Alam 303
        80. Kota Prabumulih 416
        81. Lahat 892
        82. Muara Enim 1.404
        83. Musi Rawas Utara 422
        84. Ogan Ilir 940
        85. Ogan Komering Ulu 809
        86. Ogan Komering Ulu Selatan 797
        87. Ogan Komering Ulu Timur 1.477
        88. Penukai Abab Lematang Ilir 279
        89. Kepulauan Bangka Belitung Bangka 723
        90. Bangka Selatan 450
        91. Bangka Tengah 420
        92. Kota Pangkal Pinang 456
        93. Bengkulu Bengkulu Selatan 376
        94. Bengkulu Tengah 247
        95. Bengkulu Utara 658
        96. Kaur 265
        97. Kepahiang 303
        98. Lebong 250
        99. Muko Muko 405
        100. Rejang Lebong 587
        101. Lampung Kota Metro 369
        102. Lampung Barat 659
        103. Lampung Selatan 2.208
        104. Lampung Tengah 2.789
        105. Lampung Timur 2.274
        106. Lampung Utara 1.332
        107. Mesuji 433
        108. Pesawaran 971
        109. Pesisir Barat 337
        110. Pringsewu 871
        111. Tanggamus 1.307
        112. Tulang Bawang 990
        113. Tulang Bawang Barat 594
        114. Way Kanan 983
        115. Kalimantan Barat Bengkayang 562
        116. Kapuas Hulu 386
        117. Ketapang 751
        118. Kota Singkawang 491
        119. Kubu Raya 1.260
        120. Landak 548
        121. Melawi 456
        122. Mempawah 573
        123. Sambas 388
        124. Sanggau 684
        125. Sekadau 435
        126. Sintang 913
        127. Kalimantan Utara Malinau 124
        128. Tana Tidung 4
        129. Kalimantan Selatan Balangan 95
        130. Banjar 1.276
        131. Barito Kuala 676
        132. Hulu Sungai Selatan 582
        133. Hulu Sungai Tengah 582
        134. Kotabaru 745
        135. Tabalong 553
        136. Tanah Bumbu 565
        137. Tanah Laut 746
        138. Tapin 413
        139. Kalimantan Tengah Barito Selatan 298
        140. Barito Timur 270
        141. Barito Utara 189
        142. Gunung Mas 253
        143. Kapuas 520
        144. Katingan 375
        145. Kota Palangkaraya 623
        146. Kotawaringin Barat 670
        147. Kotawaringin Timur 984
        148. Lamandau 176
        149. Murung Raya 255
        150. Pulang Pisau 275
        151. Seruyan 451
        152. Sukamara 140
        153. Kalimantan Timur Mahakam Ulu 57
        154. Paser 608
        155. Sulawesi Selatan Bantaeng 405
        156. Barru 375
        157. Gowa 1.672
        158. Jeneponto 787
        159. Kepulauan Selayar 2.222
        160. Kota Palopo 402
        161. Kota Pare-Pare 315
        162. Luwu Timur 650
        163. Luwu Utara 682
        164. Maros 510
        165. Pangkajene Kepulauan 728
        166. Sidenreng Rappang 649
        167. Soppeng 328
        168. Takalar 427
        169. Toraja Utara 508
        170. Sulawesi Barat Majene 250
        171. Mamasa 348
        172. Mamuju 429
        173. Pasangkayu 257
        174. Polewali Mandar 949
        175. Gorontalo Bone Bolango 226
        176. Gorontalo 806
        177. Gorontalo Utara 16
        178. Kota Gorontalo 156
        179. Pahuwato 348
        180. Sulawesi Tengah Banggai 827
        181. Banggai Kepulauan 85
        182. Banggai Laut 166
        183. Morowali 89
        184. Parigi Moutong 1.081
        185. Poso 568
        186. Sigi 519
        187. Tojo Una Una 335
        188. Toli Toli 512
        189. Sulawesi Tenggara Bombana 395
        190. Buton Tengah 200
        191. Buton Utara 136
        192. Kolaka 579
        193. Kolaka Timur 200
        194. Kolaka Utara 333
        195. Konawe 535
        196. Konawe Kepulauan 72
        197. Konawe Selatan 686
        198. Konawe Utara 139
        199. Kota Bau Bau 368
        200 Kota Kendari 861
        201. Muna 323
        202. Muna Barat 118
        203. Wakatobi 147
        204. Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Timur 52
        205. Boolang Mongondow Utara 175
        206. Kepulauan Sangihe 283
        207. Kepulauan Talaud 133
        208. Kota Kotamobagu 283
        209. Kota Manado 928
        210. Kota Tomohon 234
        211. Minahasa Selatan 453
        212. Minahasa Tenggara 76
        213. Siau Tagulandang Biaro 144
        214. Maluku Buru 105
        215. Kepulauan Aru 203
        216. Kota Ambon 1.016
        217. Kota Tual 164
        218. Maluku Barat Daya 158
        219. Maluku Tengah 806
        220. Maluku Tenggara 216
        221. Kepulauan Tanimbar 241
        222. Seram Bagian Barat 371
        223. Maluku Utara Halmahera Selatan 338
        224. Halmahera Tengah 122
        225. Halmahera Timur 209
        226. Halmahera Utara 418
        227. Kepulauan Sula 218
        228. Kota Ternate 512
        229. Kota Tidore Kepulauan 217
        230. Pulau Morotai 98
        231. Pulau Taliabu 39
        232. Nusa Tenggara Barat Bima 1.091
        233. Dompu 568
        234. Kota Bima 394
        235. Lombok Barat 522
        236. Lombok Tengah 703
        237. Lombok Utara 490
        238. Sumbawa 1.020
        239. Sumbawa Barat 343
        240. Nusa Tenggara Timur Alor 446
        241. Belu 162
        242. Ende 393
        243. Flores Timur 557
        244. Kota Kupang 982
        245. Lembata 318
        246. Malaka 282
        247. Manggarai 746
        248. Manggarai Barat 410
        249. Manggarai Timur 625
        250. Nagekeo 318
        251. Ngada 359
        252. Rote Ndao 398
        253. Sumba Barat 191
        254. Sumba Barat Daya 256
        255. Sumba Tengah 160
        256. Timor Tengah Selatan 1.012
        257. Timor Tengah Utara 554
        258. Papua Asmat 72
        259. Biak Numfor 320
        260. Boven Digoel 150
        261. Jayapura 275
        262. Jayawijaya 452
        263. Keerom 125
        264. Nabire 211
        265. Puncak Jaya 277
        266. Supiori 44
        267. Papua Barat Fak Fak 174
        268. Kaimana 139
        269. Manokwari 373
        270. Manokwari Selatan 56
        271. Raja Ampat 107
        272. Sorong 201
        273. Sorong Selatan 71
        274. Tambrauw 34
        275. Teluk Bintuni 145
        276. Teluk Wondama 73
      2. PPKM Level 2 (dua), yaitu:

        No. Provinsi Kabupaten/Kota Target Jumlah Tes/Hari
        1. Aceh Aceh Barat Daya 110
        2. Aceh Besar 922
        3. Aceh Selatan 526
        4. Aceh Tamiang 645
        5. Aceh Tenggara 470
        6. Aceh Timur 316
        7. Aceh Utara 1.349
        8. Bener Meriah 322
        9. Bireuen 682
        10. Nagan Raya 362
        11. Pidie Jaya 233
        12. Simeulue 138
        13. Sumatera Utara Batu Bara 912
        14. Kota Tanjung Balai 258
        15. Labuhanbatu Selatan 766
        16. Labuhanbatu Utara 795
        17. Langkat 1.506
        18. Mandailing Natal 652
        19. Nias Barat 59
        20. Nias Selatan 700
        21. Padang Lawas 640
        22. Padang Lawas Utara 616
        23. Sumatera Selatan Emapat Lawang 549
        24. Ogan Komering Ilir 1.827
        25. Bengkulu Seluma 425
        26. Kalimantan Barat Kayong Utara 247
        27. Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara 170
        28. Sulawesi Selatan Bone 1.624
        29. Bulukumba 301
        30. Enrekang 450
        31. Luwu 793
        32. Pinrang 544
        33. Sinjai 526
        34. Wajo 870
        35. Sulawesi Barat Mamuju Tengah 294
        36. Sulawesi Tengah Buol 240
        37. Dongala 219
        38. Sulawesi Tenggara Buton 146
        39. Buton Selatan 172
        40. Sulawesi Utara Bolaang Mongondow 541
        41. Bolaang Mongondow Selatan 48
        42. Gorontalo Boalemo 240
        43. Maluku Buru Selatan 135
        44. Seram Bagian Timur 81
        45. Nusa Tenggara Barat Lombok Timur 1.777
        46. Sabu Raijua 219
        47.   Deiyai 163
        48. Intan Jaya 110
        49. Kepulauan Yapen 211
        50. Lanny Jaya 427
        51. Mamberamo Raya 53
        52. Mamberamo Tengah 115
        53. Mappi 73
        54. Nduga 239
        55. Paniai 367
        56. Pegungungan Bintang 165
        57. Sarmi 86
        58. Tolikara 318
        59. Waropen 70
        60. Yahukimo 420
        61. Yalimo 145
        62. Dogiyai 212
        63. Puncak 242
        64. Papua Barat Maybrat 93
        65. Megunungan Arfak 74
    2. tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

    3. treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

  2. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEEMPATBELAS

Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KELIMABELAS

Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu), pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):

    1. untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

    2. untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online),

  2. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):

    1. untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 75% (lima puluh persen);

    2. untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);

    3. untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan

    4. pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 3) diatas, dilakukan dengan:

      1. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

      2. pengaturan waktu kerja secara bergantian;

      3. pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan

      4. pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga atau masing- masing Pemerintah Daerah,

  1. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  2. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

  3. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :

    1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

    2. rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:

      1. makan/minum di tempat:

        1. untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;

        2. untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas; dan

        3. untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas,

      2. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat;

      3. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 waktu setempat;

      4. untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan

      5. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

  1. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:

    1. untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:

      1. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan

      2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

    2. untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:

      1. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan

      2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

    3. untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:

      1. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan

      2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

  2. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  3. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):

    1. untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

    2. untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

    3. untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan

    4. untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah sementara waktu sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah setempat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah,

  1. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):

    1. untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

    2. untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan

    3. untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,

  2. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):

    1. untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

    2. untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan

    3. untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

  3. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):

    1. untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan

    2. untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,

  4. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):

    1. untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan

    2. untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,

  5. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah.

KEENAMBELAS

Selain pengaturan PPKM, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KETUJUHBELAS

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPANBELAS

Kepada:

  1. Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Nasional untuk memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

    1. Pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu);

    2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan

    3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19,

  2. Bupati/Wali kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

KESEMBILANBELAS

  1. dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

  2. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  3. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

    2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan

    4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta

    5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUAPULUH

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

Demikianlah isi Inmendagri 29 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2021 hingga tanggal 9 Agustus 2021. Semoga dipatuhi berbagai pihak. Karena merebaknya keganasan COVID-19 tidak terlepas dari kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Inmendagri.

Instruksi Menteri Health