SE Kasatgas 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik Penanganan Pandemi COVID-19

SE Kasatgas 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik Penanganan Pandemi COVID-19
SE Kasatgas 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik Penanganan Pandemi COVID-19
suryaden Sen, 09/06/2021 - 00:42

Satgas bikin Satgas, demikianlah SE Kasatgas 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik Penanganan Pandemi COVID-19. Pandemi yang memunculkan berbagai strategi untuk menjaga masyarakat agar dalam keadaan dan kondisi kesehatan yang diidamkan kita semua. Surat Edaran Ketua Satgas COVID-19 Nomor 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diluncurkan pada 30 Agustus 2021.

Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik memiliki 3 (tiga) fungsi dalam SE Kasatgas 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik Penanganan Pandemi COVID-19, yaitu:

  1. Pencegahan, yang terdiri dari sosialisasi 3M serta penerapan protokol kesehatan;

  2. Pembinaan, yang terdiri dari penegakan disiplin protokol kesehatan, pemberian sanksi berjenjang, dan membubarkan kerumunan; dan

  3. Pendukung, yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan, serta dukungan administrasi dan komunikasi.

Peluncuran SE Kasatgas 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik Penanganan Pandemi COVID-19 memiliki tujuan untuk mengatur pembentukan dan optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendaiian, dan evaluasi dalam rangka penanganan COVID-19 di berbagai fasilitas publik.

Surat Edaran Ketua Satgas COVID-19 Nomor 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diteken oleh Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVI-19 Letjen TNi Ganip Warsito, SE, M.M pada tanggal 20 Agustus 2021 di Jakarta.

SE Kasatgas 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik Penanganan Pandemi COVID-19

A. Latar Belakang

  1. Bahwa bebansistem kesehatan Indonesia dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) akan berpotensi semakin besar dan dapat mengakibatkan kelumpuhan sistem kesehatan apabila tidak segera dikendalikan, sehingga dipandang perlu untuk memaksimalkan penanganan serta pengendalian pandemi COVID-19 di hulu melalui upaya pencegahan pada fasilitas publik.

  2. Bahwa dalam rangka mencapai Masyarakat Produktif Aman COVID-19, fasilitas publik yang sudah dapat dibuka atau terdapat relaksasi pengaturan sebagai pusat dari aktivitas masyarakat dari berbagai lokasi memerlukan adanya penerapan dan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk mencegah terjadinya klaster penyebaran COVID-19 di fasilitas publik.

  3. Bahwa dibutuhkan kesatuan dan keterhubungan antar sektor unsur pemerintahan sipil, asosiasi atau ikatan pengelola fasilitas publik, TNI/Polri, dan seluruh lapisan masyarakat secara kolaboratif dalam rangka pengendalian COVID-19 yange fektif dan cepat, maka dipandang perlu untuk membentuk dan mengoptimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik sebagai satuan pelaksana kegiatan penanganan COVID-19 di fasilitas publik dan penunjang monitoring dan evaluasi kepatuhan protokol kesehatan di berbagai fasilitas publik.

  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 maka ditetapkan Surat Edaran tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk mengatur pembentukan dan optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka penanganan COVID-19 di berbagai fasilitas publik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaranini adalah ketentuan pembentukan dan optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Pubiik.

D. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

E. Pengertian

  1. Fasilitas Publik adalah tempat atau lokasi yang menjadi pusat aktivitas atau kegiatan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

  2. Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik yang selanjutnya disebut sebagai Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik adalah satuan perangkat pelaksana kegiatan pengendalian COVID-19 dan pemantauan protokol kesehatan di fasilitas publik.

  3. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut sebagai Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi operasional terstruktur Pusat-Daerah yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 di suatu wilayah Kabupaten/Kota.

  4. Sistem Bersatu Lawan COVID-19 yang selanjutnya disebut sebagai Sistem BLC merupakan sistem informasi terintegrasi yang ditujukan sebagai pusat data dan informasi dari berbagai sumber termasuk data kesehatan, data mobilitas, data monitoring perubahan perilaku, data monitoring performa kerja, serta data lainnya yang diperlukan dan menjadi landasan pengambilan keputusan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

F. Operasionalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik

  1. Pembentukan Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dilakukan berdasarkan inisiatif pengelola fasilitas publik dengan langkah-langkah operasionalisasi sebagai berikut:

    1. Menentukan struktur dan personel/sumber daya manusia serta jejaring;

    2. Melakukan penilaian kondisi dan kebijakan yang berlaku di wilayah administratif fasilitas publik:

    3. Menyiapkan sarana dan prasarana;

    4. Menyiapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk keperluan skrining kesehatan di fasilitas publik;

    5. Mendaftarkan fasilitas publik untuk mendapatkan akun aplikasi dan akses dashboard BLC; dan

    6. Mengikuti pelatinan SOP pencatatan dan pelaporan data.

  1. Jenis tempat publik atau institusi sebagaimana dimaksud agar dibentuk Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik berdasarkan kelompok aktivitas masyarakat adalah sebagai berikut:

    1. Aktivitas ekonomi dan belanja: Restoran/kedai, bank, UMKM (salon, pangkas rambut, laundry, pencucian kendaraan, bengkel), mall, toko swalayan, pasar rakyat, pusat perbelanjaan lainnya, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambakan, dan pertambangan;

    2. Aktivitas hiburan dan olahraga: Tempat olah raga publik (stadion atau lapangan olahraga terbuka), pusat kebugaran, RPTRA, taman kota, pusat kesenian (teater, tempat pertunjukkan, galeri atau sanggar seni), dan tempat wisata;

    3. Aktivitas penyediaan akomodasi: Hotel/homestay, apartemen, dan vila/penginapan;

    4. Aktivitas pelayanan kesehatan: Rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, klinik, dan tempat pengobatan alternatif;

    5. Transportasi: Bandar udara, stasiun, pelabuhan, dan terminal:

    6. Aktivitas kerja: Kantor/perkantoran, konstruksi, dan pabrik atau industri;

    7. Aktivitas pendidikan dan sosial: PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat, kampus perguruan tinggi, asrama pendidikan dan pesantren, pusat pendidikan serta pelatihan, tempat bimbingan belajar, laboratorium, dan perpustakaan;

    8. Aktivitas sosial: panti asuhan, panti jompo, panti sosiai, pusat rehabilitasi, dan tempat pemakaman umum;

    9. Aktivitas penegakan hukum: kantor polisi, pengadilan, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;

    10. Aktivitas energi dan lingkungan: bank sampah, tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir, dan pusat pembangkit listrik; dan

    11. Aktivitas keagamaan: Tempat ibadah (Masjid/Mushalla, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng/Litang, dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah).

  1. Unsur Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik terdiri atas pengelola maupun petugas di fasilitas publik bersangkutan, asosiasi atau ikatan pengelola fasilitas publik, duta perubahan perilaku, dan relawan.

  2. Struktur Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya atau perangkat petugas yang ada di fasilitas publik tersebut.

  3. Alur komando dan koordinasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik adalah:

    1. Pelaporan dilakukan oleh Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dengan melakukan input pelaporan data ke aplikasi BLC Monitoring Perubahan Perilaku yang dapat terpantau secara real-time melalui dashboard terintegrasi sistem BLC oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota:

    2. Supervisi terhadap kinerja Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah berdasarkan pantauan secara langsung melalui dashboard terintegrasi sistem BLC maupun melalui Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota;

    3. Koordinasi dilakukan secara dua arah oleh Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik kepada Satgas COVID-19 Penanganan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah setempat; dan

    4. Pelaporan, supervisi, dan koordinasi juga dapat dilakukan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan atau Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah setempat menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah danfasilitas publik yang bersangkutan.

  1. Struktur Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijelaskan dalam Lampiran I serta alur koordinasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik sebagaimana dimaksud pada angka 5 dijelaskan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisankan dari Surat Edaran ini.

  2. Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:

    1. Pencegahan, yang terdiri dari sosialisasi 3M serta penerapan protokol kesehatan;

    2. Pembinaan, yang terdiri dari penegakan disiplin protokol kesehatan, pemberian sanksi berjenjang, dan membubarkan kerumunan; dan

    3. Pendukung, yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan, serta dukungan administrasi dan komunikasi.

  3. Dalam menjalankan ketiga fungsi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik sebagaimana dimaksud pada angka 7, telah disusun Panduan Teknis Pembentukan dan Operasional Satuan Tugas Protokol Kesehatan 3M Fasilitas Publik yang tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

  4. Pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan oleh Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik bderasal dari swadaya, hibah, maupun bantuan resmi dari Pemerintah Daerah setempat atau Pemerintah Pusat.

G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

  1. Pemantauan dan evaluasi kinerja Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota serta Kodim dan Polresta/Polres/Polrestabes dalam hal penegakan disiplin dan pemberian sanksi.

  2. Pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan atau Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan, serta dalam hal penegakandisiplin dan pemberian sanksi dapat dilakukan oleh Koramil dan Polsek atau Babinsa dan Bhabinkamtibmas menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah dan fasilitas publik bersangkutan.

  3. Kinerja Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dipantau dan dievaiuasi melalui rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Satgas Penanganan COVID-19 Daerah setempat, Pemerintah Daerah setempat, asosiasi atau ikatan pengelola fasilitas publik, kementerian/lembaga yang berkaitan dengan fasilitas publik bersangkutan, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait secara berkala dengan memperhatikan indikator kinerja Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik yaitu pembentukan Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik, pelaporan kinerja atau kegiatan Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik, penerapan protokol kesehatan fasilitas publik, dan kepatuhan protokol kesehatan individu pada fasilitas publik.

  4. Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum tentang panduan protokol kesehatan pada fasilitas publik di bawah naungan Kementerian/Lembaga terkait dengan mengacu pada Surat Edaranini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 1 September 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lampiran I SE Kasatgas 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik Penanganan Pandemi COVID-19

Lampiran I SE Kasatgas 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik Penanganan Pandemi COVID-19

Lampiran II SE Kasatgas 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik Penanganan Pandemi COVID-19

Lampiran II SE Kasatgas 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik Penanganan Pandemi COVID-19

Lampiran III SE Kasatgas 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik Penanganan Pandemi COVID-19

PANDUAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN OPERASIONAL SATUAN TUGAS PROTOKOL KESEHATAN 3M FASILITAS PUBLIK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kasus pertama di Indonesia pada awal Maret 2020, penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia terjadi sangat cepat dan telah menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sebagai sebuah bencana nasional non-alam, pandemi COVID-19 ini berdampak sangat besar mulai dari timbulnya korban jiwa, kerugian ekonomi hingga menurunnya kesejahteraan masyarakat, Selain itu, penambahan jumlah kasus yang tinggi dikhawatirkan akan menambah beban terhadap sistem kesehatan nasional. Oleh karenanya, diperlukan tindakan yang cepat dan tepat sasaran untuk menanggulangi kondisi ini.

Adapun kondisi COVID-19 tidak menghentikan roda perekonomian masyarakat. Relaksasi atau permbukaan berbagai fasilitas publik telah dilakukan. Kondisi tersebut mengarah kepada adanya pergerakan masyarakat dari rumah ke fasilitas publik untuk menjalankan pekerjaannya demi terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Waktu seseorang untuk menjalankan pekerjaan puntidak singkat, melainkan kurang jebin sama atau bahkan lebih lama daripada seseorang menghabiskan waktu di rumah. Oleh karena itu, fasilitas publik berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19 sehingga patut untuk dilakukan serangkaian upaya pencegahan demi tercapainya Masyarakat Produktif Aman COVID-19, yakni masyarakat yang dapat tetap produktif namun terlindungi dari bahaya COVID-19.

Serangkaian upaya pencegahan tersebut pun diharapkan melibatkan setiap unsur masyarakat untuk dapat bergetong royong dan bahu membahu melakukan upaya-Upaya pencegahan tersebut. Pemerintah pun melalui telah menerbitkan berbagai kebijakan dalam hal upaya pencegahan tersebut. Akan tetapi, kebijakan pemerintah melalui Kementerian/Lembaga yang sudah diterbitkan tersebut belum mampu mengikat kegiatan masyarakat di tempat kerja atau tempat mereka melakukan aktivitas lainnya.

Untuk mengikat sekaligus memastikan adanya pencegahan pada aktivitas kegiatan masyarakat diluar rumah, diperlukan pembentukan Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik yang berfungsi sebagai pusat perencanaan, koordinasi, dan pengandalian kegiatan pencegahan COVID-19 di suatu fasilitas publik. Agar fungsi tersebut dapat dijalankan secara efektif, diperlukan pedoman teknis yang dapat menjadi panduan bagi para pelaksana Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik. Pedoman Teknis ini disusun dengan mengacu pada strategi penanganan COVID-19 yang didasarkan pada kondisi daerah masing-masing, dan disesuaikan dengan peran dari masing-masing unsur yang ada di masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan

Panduan Teknis ini bertujuan sebagai pedoman operasional bagi semua unsur pelaksana yang terlibat dalam Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dalam upaya penecegahan COVID-19 dalam lingkup fasilitas publik.

C. Ruang Lingkup

Panduan Teknisini merupakan panduan dalam upaya penanggulangan COVID- 19 yang terdin dari tiga fungsi, metiputi:

  1. Pencegahan, yang terdiri dari sosialisasi 3M (Memakai masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan), dan penerapan protokal kesehatan.

  2. Pembinaan, yang terdiri dari penegakan disiplin, pemberian sanksi berjenjang, dan membubarkan kerumunan,

  3. Pendukung, yang terdiri dari pancatatan dan pelaporan, dukungan administrasi dan komunikasi.

II. PANDUAN TEKNIS PEMBENTUKAN SATGAS PROKES 3M FASILITAS PUBLIK

Pengelola Fasilitas Publik mengambil inisiatif untuk membentuk Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dengan langkah-langkah sebagai berikut.

  1. Menentukan Struktur dan Personel/Sumber Daya Manusia serta Jejaring

    1. Ketua Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dijabat oleh kepala pengelola fasilitas publik atau menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia fasilitas publik bersangkutan.

    2. Pengerahan sumber daya sebagai unsur pelaksana diutamakan bersumber dari pengelola atau petugas pada fasilitas publik bersangkutan dan asosiasiatau ikatan pengetola fasilitas publik.

    3. Berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota, Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan, dan/atau Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan serta Kodim dan Polresta/Polres/Polrestabes, Koramil dan Polsek, atau Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta pihak lain untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik.

  2. Melakukan Penilaian Kondisi dan Kebijakan yang Berlaku di Wilayah Administratif Fasilitas Publik

    1. Ketua Satgas Prakes 3M Fasilitas Publik melakukan pemantauan situasi dan kasus COVID-19 wilayah administratif lokasi fasilitas publik.

    2. Ketua Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik melakukan pemantauan terhadap regulasi yang mengikat fasilitas publik.

  3. Menyiapkan Sarana dan Prasarana

    1. Prasaranafisik berupa bagian dari bangunan (seperti: paangan dengan ventilasi/sirkulasi udara yang cukup baik).

    2. Sarana komunikasi yang dibutuhkan untuk pencatatan dan pelaporan seminimalnya internet dan telepon selular.

    3. Sarana administrasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kinerja Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik seminimalnya ATK dan formulir pencatatan serta pelaporan.

    4. Sarana pendukung protokol kesehatan: masker, fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer, disinfektan, alat pendeteksi suhu atau termometer, alat pemindai barcode aplikasi Peduli Lindungi, dan alat lainnya yang dibutuhkan.

  1. Menyiapkan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi untuk Keperluan Skrining Kesehatan di Fasilitas Publik

    1. Memastikan dan mempersiapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining kesehatan terhadap seluruh unsurdi fasilitas publik sebelum memasuki area fasilitas publik.

    2. Penyediaan dan pemasangan alat pemindai barcode aplikasi Peduli Lindungi pada titik-titik area fasilitas publik yang dibutuhkan.

  2. Mendaftarkan Fasilitas Publik untuk Mendapatkan Akun Aplikasi dan Akses Dashboard BLC serta Mengikutl Pelatihan SOP Pencatatan dan Pelaporan

    1. Pengelola Fasilitas Publik mengkomunikasikan kebutuhan akun untuk aplikasi dan dashboard BLC kepada Call Center Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Username dan password untuk masing-masing Satgas Protkes 3M Fasilitas Publik akan disediakan oleh Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional secara berjenjang.

    2. Pengelola Fasilitas Publik akan diberikan buku petunjuk untuk memahami metode pelaporan dalam aplikasi maupun penggunaan dashboard terintegrasi yang disiapkan oleh Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.

    3. Pengelola Fasilitas Publik dapat mengikuti pelatihan pencatatan dan pelaporan data yang diselenggarakan oleh Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kepada Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik.

    4. Ketua Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dapat mengajukan permohonan pelatihan dan pendampingan kepada Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional apabila dirasa membutuhkan pelatinan atau pengenalan lebih lanjut.

III. PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL SATGAS PROKES 3M FASILITAS PUBLIK

A. Pencegahan

  1. Sosialisasi dan Penerapan 3M

    1. Tujuan dan Target

      1. Tujuan dari sosialisasi dan penerapan 3M (Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) adalah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap situasi COVID-19 dalam lingkungan fasilitas publik, meningkatkan pengetahuan terhadap risiko dan cara pencegahan penularan COVID-19 dengan 3M, serta mendorong masyarakat untuk senantiasa mengimplementasikan perilaku 3M dalam aktivitas sehari-hari.

      2. Target dari sosialisasi dan penerapan 3M adalah seluruh pengunjung, Pedagang, pekerja, dan/atau petugas dalam lingkungan fasilitas publik mengetahui risiko dan cara pencegahan penularan COVID-19 serta mengimplementasikan perilaku 3M sewaktu beraktivitas pada lingkungan fasilitas publik.

    2. Perencanaan

      1. Membentuk dua tim yang terdiri atas tim sosialisasi 3M dan penerapan protokol kesehatan 3M, dengan melibatkan:

        1. Tim sosialisasi 3M: Pengelola dan/atau petugas fasilitas publik, asosiasi atau ikatan pengelola fasilitas publik, dan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupatan/Kota, Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan, atau Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan (Perubahan Perilaku dan Relawan) dengan menyepakati salah satu unsur sebagai koordinator tim yang bertanggung jawab kepada Ketua Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik; dan

        2. Tim penerapan protokol kesehatan 3M: Pengelola dan/atau pelugas fasilitas publik dan asosiasi atau ikatan pengelola fasilitas publik.

      2. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung sosialisasi dan penerapan 3M seperti alat dan bahan yang digunakan untuk membuat materi sosialisasi dan panduan protokol kesehatan tempat publik, melakukan penerapan protokol kesehatan 3M seperti alat pendeteksi suhu atau thermometer, tempat cuci tangan atau hand-sanitizer, dan alat pemindai barcode aplikasi Peduli Lindungi serta penetapan lokasi dan waktu sosialisasi.

      3. Melakukan identifikasi titik masuk dan keluar tempat publik/institusi.

      4. Melakukan penyesuaian dengan regulasi terkait penerapan protokol kesehatan fasilitas publik yang berlaku.

      5. Menyiapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk keperluan skrining kesehatan terhadap petugas/pengelola/pekerja/pedagang atau Pengunjung pada titik masuk fasilitas publik.

    3. Pelaksanaan:

      1. Ketua Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik menugaskan dan memastikan tim yang sudah dibentuk melaksanakan tugas sesuai peran dan fungsinya.

      2. Tim sosialisasi 3M yang telah ditunjuk melaksanakan:

        1. Menyusun materi dan media (bisa dalam bentuk fisik, audio-visual, atau verbal) terkait penerapan 3M di fasilitas publik;

        2. Menetapkan waktu pelaksanaan sosialisasi 3M; dan

        3. Melakukan pembagian masker kepada petugas/pengelola/pekerja/pedagang dan pengunjung pada waktu yang telah disepakati bersama unsur Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik.

      3. Tim penerapan protokol kesehatan 3M yang telah ditunjuk melaksanakan:

        1. Menyusun panduan penerapan protokol kesehatan fasilitas publik secara detail sesuai dengan jenis aktivitas kegiatan yang ada di fasilitas publik bersangkutan dan ragulasi atau pedoman dari Kementerian atau Lembaga yang menaungi fasilitas publik bersangkutan;

        2. Menetapkan titik masuk dan titik keluar fasilitas publik yang terpisah satu sama lain:

        3. Menempatkan alat pendukung penerapan protokol kesehatan seperti alat pendeteksi suhu, fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer, dan alat pemindai barcode aplikasi Peduli Lindungi pada titik masuk fasilitas publik dan area lain yang telah ditentukan;

        4. Menempatkan personel pada setiap titik masuk dan keluar fasilitas Publik untuk memastikan terlaksananya penerapan protokal kesehatan di titik masuk seperti pengecekan suhu, mencuci tangan, dan pemindaian barcode aplikasi Peduli Lindungi; dan

        5. Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama unsur Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik.

B. Pembinaan

  1. Penegakan Disiplin dan Pemberian Sanksi

    1. Tujuan dan Target

      1. Tujuan: Melakukan penegakan disiplin dan pemberian sanksi berjenjang sebagai salah satu kunci penting pencegahan dan penanganan penularan COVID-19 di fasilitas publik serta pembinaan kepada pengelola/petugas/pekerja/pedagang dan pengunjung yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

      2. Target: Seluruh pengelola/petugas/pekerja/pedagang dan pengunjung di fasilitas publik disiplin dan berpartisipasi secara aktif menghimbau kepatuhan protokol kesehatan yang dibutuhkan untuk pencegahan penularan COVID-19,

    2. Perencanaan

      1. Membentuk tim yang melibatkan satuan pengamanan fasilitas publik atau jabatan lain yang serupa dan asosiasi atau ikatan pengelola fasilitas publik.

      2. Menyiapkan kebutuhan penegakan kedisiplinan dan pemberian sanksi, seperti logistik protokal kesehatan (masker).

      3. Melakukan identifikasi lokasi-lokasi pada fasilitas publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

      4. Melaksanakan sistem sanksi (sosial, administratif, denda, dan pidana) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan asosiasi atau ikatan pengelola fasilitas publik yang menimbulkan efek jera, dan berjenjang atau mengalami peningkatan ketika unsur fasilitas publik mengulangi pelanggaran protokot kesehatan.

      5. Mengikuti pelatihan penegakan disiplin dan pemberian sanksi di lingkungan fasilitas publik yang diselenggarakan oleh Kodim dan/atau Polres/Polrestabes/Polresta.

C. Dukungan

  1. Pencatatan dan Pelaporan

    1. Tujuan dan Sasaran

      1. Tujuan dari pencatatan dan pelaporan adalah untuk mendukung aspek keterbukaan informasi penerapan protokol kesehatan 3M di fasilitas publik. Pencatatan dan pelaporan memudahkan proses monitoring dan evaluasi secara terstruktur, sistematis dari fasilitas publik menuju tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau Kabupaten/Kota hingga ke pusat. Tingkat wilayah administratif fasilitas publik menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah dan fasilitas publik bersangkutan.

      2. Sasaran: Seluruh indikator yang diperlukan dalam aplikasi tercatat secara akurat dan tepat waktu. Adapun cakupan program sebagai berikut:

        1. Data pembentukan Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik;

        2. Data penerapan protokol kesehatan di fasilitas publik;

        3. Data kepatuhan protokol kesehatan individu (pengelola, petugas, pekerja, pedagang, dan pengunjung);

        4. Data kasus unsur fasilitas publik (pengelola, petugas, pekerja, atau pedagang); dan

        5. Data kinerja Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik,

    2. Perencanaan

      1. Mempersiapkan sumber daya yang ditugaskan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan.

      2. Memastikan kapemilikan akun BLC dan akses dashboard terintegrasi.

    3. Pelaksanaan

      1. Pelaporan Pembentukan Satgas Prokes 3M Fasllitas Publik

        1. Pengelola atau Petugas Fasilitas Publik melakukan pelaporan terkait pembentukan Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik melalui aplikasi BLC Monitoring Perubahan Perilaku.

        2. Pelaporan data pembentukan Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dilakukan hanya 1 (satu) kali pada saat Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik sudah terbentuk. Apabila terdapat perubahan struktur, penambahan sumber daya manusia, dan sarana prasarana Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik, maka pelaporan dapat diperbaharui kembali menggunakan dashboard terintegrasi.

      2. Pelaporan penerapan protokol kesehatan fasilitas publik

        1. Pengelola atau Petugas Fasilitas Publik melakukan pelaporan terkait penerapan protoko! kesehatan fasilitas publik melalui penempatan personel untuk melakukan pengukuran suhu tubuh dan penyediaan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer pada titik masuk fasilitas publik serta pelaksanaan disinfeksi pada fasilitas publik bersangkutan melalui aplikasi BLC Monitoring Perubahan Perilaku.

        2. Pelaporan penerapan protokal kesehatan fasilitas publik dilakukan hanya 1 (satu) kali pada saat penyediaan alat atau fasilitas dilakukan. Apabila terdapat penambahan fasilitas atau alat berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan, maka pelaporan dapat diperbaharui kembali menggunakan dashboard terintegrasi.

      3. Pelaporan kepatuhan protokol kesehatan individu

        1. Pengelola atau Petugas Fasilitas Publik dan Duta Perubahan Perilaku atau Relawan melakukan pelaporan terkait kepatuhan protokol kesehatan 3M individu (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) di seluruh kawasan fasilitas publik.

        2. Pelaporan data kepatuhan protokol kesehatan 3M individu dilakukan secara rutin setiap hari melalui aplikasi BLC Monitoring Perubahan Perilaku. Setiap Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik melakukan pelaporan melakukan pelaporan kepatuhan secara berkala dengan rutin setiap harinya.

      4. Pelaporan kasus COVID-19 unsur fasilitas publik

        1. Pengelala atau Petugas Fasilitas Publik menetapkan peraturan bahwa setiap petugas/pengelola/pekerja/pedagang di fasilitas publik yang terkonfirmasi positif COVID-19 harus melaporkan kepada pengelola atau petugas fasilitas publik.

        2. Pengelola atau Petugas Fasilitas Publik melakukan pelaporan kasus COVID-19 unsur fasilitas publik apabila ada petugas/pengelola/pekerja/pedagang di fasilitas publik yang terkonfirmasi positif COVID-19 melalui aplikasi BLC Monitoring Perubahan Perilaku.

      5. Pelaporan kinerja Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik

        1. Pengelola atau Petugas Fasilitas Publik melakukan pelaporan terkait kinerja Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik sebagai berikut:

          • Edukasi/sosialisasi Protokol 3M

          • Pembagian masker

          • Penegakan disiplin

          • Pemberian sanksi

          • Penyemprotan disinfektan

          • Pembubaran kerumunan

          • Lainnya.

        2. Pelaporan data kinerja Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dilakukan secara rutin pada saat pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi BLC Monitoring Perubahan Perilaku. Diharapkan Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik melakukan pencatatan dan pelaporan program kegiatan tersebut di atas minimal 1 (satu) program dalam sekali pelaporan setiap hari.

  1. Dukungan Administrasi dan Komunikasi

    1. Tujuan dan Target

      1. Tujuan dari dukungan administrasi dan komunikasi adalah terselenggaranya proses administratif dalam penerapan protokol kesehatan 3M di fasilitas publik dan pemantauannya, serta terjalinnya komunikasi yang harmonis antara setiap unsur pada fasilitas publik.,

      2. Target dukungan administras| dan komunikasi adalah terpenuhinya seluruh kewajiban administrasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dan komunikasi antara setiap unsur pada fasilitas publik berjalan dengan lancar,

    2. Perencanaan

      1. Ketua Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik menunjuk petugas administrasi fasilitas publik.

      2. Mempersiapkan sarana dan prasarana berupa penyiapan atat pendukung seminimainya alat tulis kantor, pulsa, dan sarana operasional lainnya yang berkaitan dengan kesekretariatan.

    3. Pelaksanaan

      1. Prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan

        1. Menyiapkan, memperbanyak/mencetak formulir/blanko/catatan kegiatan berdasarkan jenis kegiatan pada fasilitas publik.

        2. Melakukan pendistribusian formulir/blanko/catatan kegiatan tersebut kepada masing-masing pelaksana di lapangan.

        3. Menerima dan melakukan penyimpanan terhadap semua formulir/blanko/catatan yang telah diisi secara lengkap dari masing-masing kegiatan.

        4. Membuat rekapitulasi atas pelaksanaan kegiatan secara berkala (per minggu).

        5. Mengirim laporan kepada Ketua Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik atau pihak lain yang terkait.

        6. Memastikan pengiriman laporan sampai pada Ketua Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik atau pihak yang terkait.

      2. Prosedur administrasi petugas pelaksana

        1. Melakukan pengumpuian biodata dan pembaharuan data petugas pelaksana yang melakukan kegiatan sesuai wilayah kerja masing-masing.

        2. Membuat rekapitulasi data petugas pelaksana yang terlibat di wilayah kerja masing-masing.

        3. Melaporkan secara berkala petugas pelaksana yang terlibat di wilayah kerja masing-masing kepada Ketua Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik.

        4. Melakukan penyimpanan biodata dan pembaharuan data petugas pelaksana.

        5. Melakukan penatausahaan administrasi petugas pelaksana sebagai upaya pengarsipan.

      3. Prosedur administrasi surat menyurat

        1. Menyiapkan perlengkapan kesekretariatan, meliputi: kop surat, stempel, amplop, dan perlengkapan kesekretariatan lainnya.

        2. Memfasilitas| penggunaan perlengkapan kesekretariatan sesuai kegiatan di wilayah masing-masing.

        3. Memastikan alur keluar masuk surat menyurat pada setiap wilayah.

        4. Memperhatikan protokol kesehatan dalam menerima surat masuk dan mengirimkan surat keluar menggunakan sarana UV sterilizer, disinfektan, dan sarung tangan.

        5. Melakukan pencatatan terhadap seluruh kegiatan persuratan di wilayah masing-masing.

        6. Melakukan penatausahaan persuratan seperti penomoran surat, penggandaan surat, dan distribusi surat di wilayah masing-masing.

        7. Melakukan pemberkasan surat masuk dan surat keluar dalam upaya pengarsipan.

      4. Prosedur komunikasi vertikal

        1. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik yang dilakukan secara berjenjang, dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

        2. Penggunaan alat komunikasi yang umum, seperti telepon selular maupun aplikasi pesan/alat komunikasi lainnya yang efektif sesuai dengan karakter daerah masing-masing.

        3. Komunikasi vertikal dilakukan segera apabila terdapat permasalahan/kendala yang dialami oleh Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik atau fasilitas publik menjadi klaster penyebaran COVID-19.

      5. Penguatan komunikasi antar unsur fasilitas publik

        Setiap unsur dalam fasilitas publik (kecuali pengunjung) didorong menggunakan sarana informasi dan komunikasi yang mudah diakses di masing-masing fasilitas publik. Adapun sarana komunikasi antar unsur pada fasilitas publik dapat dimanfaatkan untuk:

        1. Menginformasikan jumlah petugas, pengelola, pekerja, atau pedagang yang terkonfirmasi positif COVID-19.

        2. Meneruskan informasi edukasi yang disusun oleh tim sosialisasi 3M.

        3. Melaporkan isu yang muncul di percakapan antar unsur fasilitas publik maupun di sosial media sehingga dapat segera diberikan Klarifikasi oleh Ketua Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik agar tidak menimbulkan keresahan/kebingungan lebih lanjut.

IV.PENUTUP

Mengingat keberagaman situasi dan kondisi daerah dan fasilitas publik, maka implementasi Panduan Teknis yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi terkait harus memenuhi parameter sebagaimana dimuat dalam Panduan Teknis ini.

Demikianlah isi SE Kasatgas 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik Penanganan Pandemi COVID-19.

Edaran Lembaga Kelana Health Pedoman