Perpres 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional

Perpres 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
Perpres 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
suryaden Sen, 09/06/2021 - 13:07

Istana menerbitkan Perpres 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pangan Nasional dipimpin oleh Kepala Badan Pangan Nasional.

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional ini maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90) yang mengatur Badan Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perpres 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Juli 2021 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162.

Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional adalah:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pangan Nasional;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);

  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Isi Perpres Badan Pangan Nasional

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PANGAN NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

  1. Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

  2. Badan Pangan Nasional dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan,stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

  2. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

  3. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;

  4. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;

  5. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;

  6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;

  7. pengembangan sistem informasi pangan;

  8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;

  9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;

  10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan

  11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pasal 4

  1. Jenis Pangan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

    1. Beras;

    2. Jagung;

    3. Kedelai;

    4. Gula Konsumsi;

    5. Bawang;

    6. Telur Unggas;

    7. Daging Ruminansia;

    8. Daging Unggas; dan

    9. Cabai.

  2. Perubahan Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Badan Pangan Nasional terdiri atas:

  1. Kepala;

  2. Sekretariat Utama;

  3. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;

  4. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; dan

  5. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

Pasal 7

  1. Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional;

  2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pangan Nasional;

  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;

  4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

  5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

  6. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Pasal 10

  1. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 11

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;

  2. pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;

  3. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;

  4. pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;

  5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;

  6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;

  7. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan

  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Pasal 13

  1. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 14

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;

  2. pengendalian kerawanan pangan;

  3. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;

  4. pengawasan pemenuhanpersyaratan gizi pangan;

  5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerawanan pangan dan gizi;

  6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan dan gizi;

  7. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi; dan

  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi
dan Keamanan Pangan

Pasal 16

  1. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 17

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

  2. pengembangan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan;

  3. promosi pola konsumsi pangan;

  4. pengawasan penerapan standar keamanan pangan;

  5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

  6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

  7. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan

  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh
Unsur Pengawas

Pasal 19

  1. Dalam rangka pengawasan intern pada Badan Pangan Nasional dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas.

  2. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pengawasan internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

  3. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 20

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

  2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasanlainnya;

  3. pelaksanaan pengawasan untuktujuantertentu atas penugasan Kepala;

  4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Bagian Kedelapan
Unsur Pendukung

Pasal 22

  1. Di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat dibentuk Pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.

  2. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

  3. Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Bagian Kesembilan
Besaran Organisasi

Pasal 23

  1. Sekretariat Utama terdiri paling banyak 4 (empat) Biro.

  2. Biro terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bagian.

  4. Bagian sebagaimana dimaksud padaayat(3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

  5. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan Pimpinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

Pasal 24

  1. Deputi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.

  2. Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

  4. Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 25

  1. Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  2. Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Inspektorat dibantu) oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

Pasal 26

  1. Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  2. Dalam hal tugas dan fungsi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Bidang dan Subbagian yang menangani fungsi dukungan administrasi.

  3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

  4. Pusat yang lokasinya terpisah dari kantor pusat, dalam melaksanakan dukungan administrasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat dibentuk Bagian.

  5. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat(4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Bagian Kesepuluh
Jabatan Fungsional

Pasal 27

Di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PEMBERIAN KUASA

Pasal 28

  1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal:

    1. perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan; dan

    2. perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan.

  2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal:

    1. perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; dan

    2. perumusan kebijakan dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah dan rafaksi harga.

Pasal 29

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara menguasakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan Perusahaan Umum BULOG dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 30

  1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

  2. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 31

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 33

  1. Badan Pangan Nasional harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

  2. Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 34

Badan Pangan Nasional harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pasal 35

Setiap unsur di lingkungan Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pangan Nasional sendiri, maupun dalam hubungan antar kelembagaan dengan lembagalain terkait.

Pasal 36

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 37

Setiap unsur dalam lingkungan Badan Pangan Nasional harus menerapkan’ sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

  1. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

  2. Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuanorganisasi di bawahnya.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Jabatan

Pasal 40

  1. Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.

  2. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

  3. Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon IIl.a.

  4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 41

  1. Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

  2. Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

  3. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional dibebankan pada:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau

  2. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

  1. Kepala ditetapkan sebagai pengguna anggaran.

  2. Kepala selaku pengguna anggaran dapat menunjuk kuasa pengguna anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Pangan Nasional ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.

Pasal 46

  1. Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pangan Nasional.

  2. Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Pangan Nasional.

  3. Pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Presiden ini dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85) yang berkaitan dengan Badan Ketahanan Pangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai_berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 49

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, ketentuan mengenai kewenangan Menteri Perdagangan dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok kecuali yang diatur dalam Pasal 4 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai_ berlaku, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90) sepanjang yang mengatur Badan Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lampiran Ukuran
Perpres 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (221.57 KB) 221.57 KB
Peraturan Presiden Badan Maritim Berlaku