PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan

PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
suryaden Sel, 09/07/2021 - 12:47

Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan. Usaha Pengolahan Ikan saat ini didukung dengan PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan yang bertujuan untuk mendukung percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan usaha pengolahan ikan.

PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan.

Jenis Usaha Pengolahan Ikan yang dimaksud dalam PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan meliputi:

  1. penggaraman/pengeringan Ikan;

  2. pengasapan/pemanggangan Ikan;

  3. pembekuan Ikan;

  4. pemindangan Ikan;

  5. peragian/fermentasi Ikan;

  6. pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi;

  7. pendinginan/pengesan Ikan;

  8. pengalengan Ikan;

  9. pengolahan rumput laut;

  10. pembuatan minyak Ikan;

  11. kecap Ikan;

  12. pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; dan/atau

  13. pengolahan dan pengawetan lainnya.

Jenis Usaha Pengolahan Ikan yang dimaksud dalam PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan wajib melakukan perizinan berusaha. Perizinan berusaha di bidang usaha pengolahan ikan berupa:

  1. SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan

  2. TDU-PHP atau izin usaha mikro dan kecil.

Pelaku Usaha Pengolahan Ikan dalam PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan terdiri atas:

  1. Pelaku Usaha perseorangan; dan

  2. Pelaku Usaha nonperseorangan. Yaitu:

    1. perseroan terbatas;

    2. perusahan umum;

    3. perusahan umum daerah;

    4. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;

    5. badan layanan umum;

    6. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;

    7. koperasi;

    8. persekutuan komanditer;

    9. persekutuan firma; dan

    10. persekutuan perdata.

Peraturan Menterik Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada tanggal 25 Januari 2021 di Jakarta. Peraturan Menterik Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 28 Januari 2021 di Jakarta.

Peraturan Menterik Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menterik Kelautan dan Perikanan
Nomor 5 Tahun 2021
tentang
Usaha Pengolahan Ikan

Latar Belakang

Pertimbangan PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan:

  1. bahwa untuk mendukung percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan usaha pengolahan ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pengolahan Ikan;

Dasar Hukum

Dasar hukum PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

  6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

Isi Permen Usaja Pengolahan Ikan

Berikut adalah isi Peraturan Menterik Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

  2. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.

  3. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

  4. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan.

  5. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.

  6. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan yang selanjutnya disebut SIUP Bidang Pengolahan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha Pengolahan Ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

  7. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat TDU-PHP adalah tanda daftar tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan Usaha Pengolahan Ikan dalam skala mikro dan kecil.

  1. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.

  2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap UPI yang telah menerapkan cara Pengolahan Ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.

  3. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

  4. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

  5. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.

  6. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

  7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

  1. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

  2. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

  3. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kartu Kusuka adalah identitas tunggal pelaku utama kelautan dan perikanan.

  4. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

  5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

  7. Hari adalah adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB II
JENIS USAHA PENGOLAHAN IKAN

Pasal 2

  1. Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi:

    1. penggaraman/pengeringan Ikan;

    2. pengasapan/pemanggangan Ikan;

    3. pembekuan Ikan;

    4. pemindangan Ikan;

    5. peragian/fermentasi Ikan;

    6. pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi;

    7. pendinginan/pengesan Ikan;

    8. pengalengan Ikan;

    9. pengolahan rumput laut;

    10. pembuatan minyak Ikan;

    11. kecap Ikan;

    12. pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; dan/atau

    13. pengolahan dan pengawetan lainnya.

  2. Jenis Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penggaraman/pengeringan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penambahan garam, pengeringan, atau penambahan garam dan pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan.

Pasal 4

Pengasapan/pemanggangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan media asap, media panas, atau media asap dan panas untuk membunuh mikroorganisme dan memberi cita rasa yang khas.

Pasal 5

Pembekuan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam Ikan menjadi beku.

Pasal 6

Pemindangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perebusan atau pengukusan dengan atau tanpa tekanan tinggi untuk mendapatkan cita rasa tertentu dan mengurangi kandungan mikroorganisme yang dapat memengaruhi mutu dan daya simpan produk.

Pasal 7

Peragian/fermentasi Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perombakan protein Ikan secara enzimatis, proteolitik, dan/atau bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas.

Pasal 8

Pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar atau surimi dengan penambahan bahan-bahan lain untuk menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan, dan bentuk tertentu.

Pasal 9

Pendinginan/pengesan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penyimpanan dingin atau pengesan, dengan atau tanpa mengubah karakteristik Ikan.

Pasal 10

Pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan suhu tinggi dalam suatu wadah kaleng, kemasan plastik, botol, atau bahan lain yang sejenis dengan cara:

  1. sterilisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan pembusuk secara komersial; atau

  2. pasteurisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan mereduksi bakteri pembusuk.

Pasal 11

Pengolahan rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i merupakan usaha pengolahan rumput laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian, pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan.

Pasal 12

Pembuatan minyak Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j merupakan Usaha Pengolahan Ikan berupa minyak Ikan, yang merupakan hasil ekstraksi lemak yang dikandung dalam Ikan dan bersifat tidak larut dalam air dengan cara proses perebusan atau pengukusan, pengepresan, dan pemisahan.

Pasal 13

Kecap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k merupakan usaha pengolahan kecap dari Ikan.

Pasal 14

Pengolahan kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu.

Pasal 15

Pengolahan dan pengawetan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan bahan baku Ikan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l.

BAB III
LAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan Ikan berupa:

  1. SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan

  2. TDU-PHP atau izin usaha mikro dan kecil.

Pasal 17

  1. Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan.

  2. Kewajiban memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:

    1. jenis usaha pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan jenis usaha pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, untuk skala menengah dan skala besar; dan

    2. jenis Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil.

  3. Jenis usaha pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi dan jenis usaha pengalengan Ikan untuk skala menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki izin usaha industri.

  4. Jenis Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki:

    1. izin usaha mikro dan kecil, untuk Pelaku Usaha perseorangan; atau

    2. TDU-PHP, untuk Pelaku Usaha nonperseorangan.

  5. Kriteria Usaha Pengolahan Ikan dengan skala menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  6. Penerbitan izin usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

  1. Menteri menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk Usaha Pengolahan Ikan yang menggunakan Penanaman Modal Asing.

  2. Gubernur menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk Usaha Pengolahan Ikan skala menengah dan skala besar dalam 1 (satu) provinsi yang menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri.

  3. Bupati/wali kota menerbitkan TDU-PHP untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan skala kecil.

Pasal 19

  1. Pelaku Usaha Pengolahan Ikan terdiri atas:

    1. Pelaku Usaha perseorangan; dan

    2. Pelaku Usaha nonperseorangan.

  2. Pelaku Usaha nonperseorangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

    1. perseroan terbatas;

    2. perusahan umum;

    3. perusahan umum daerah;

    4. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;

    5. badan layanan umum;

    6. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;

    7. koperasi;

    8. persekutuan komanditer;

    9. persekutuan firma; dan

    10. persekutuan perdata.

Pasal 20

SIUP Bidang Pengolahan Ikan dan TDU-PHP berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha.

Bagian Kedua
Penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP

Pasal 21

  1. Permohonan dan layanan perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan Ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui sistem OSS.

  2. Permohonan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB.

Pasal 22

SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diberikan melalui tahapan:

  1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP melalui sistem OSS;

  2. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan Komitmen;

  3. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b belum berlaku efektif sepanjang Pelaku Usaha belum memenuhi Komitmen; dan

  4. Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP.

Pasal 23

  1. Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas:

    1. izin lokasi;

    2. izin lingkungan; dan

    3. izin mendirikan bangunan.

  2. Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan TDU-PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas:

    1. izin lokasi atau izin yang setara; dan

    2. izin mendirikan bangunan atau izin yang setara.

  3. Selain menyampaikan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha harus menyampaikan Komitmen meliputi:

    1. rencana Usaha Pengolahan Ikan paling sedikit memuat:

      1. jenis usaha;

      2. sumber dan nilai investasi;

      3. jenis dan asal Bahan Baku;

      4. sarana produksi yang digunakan, untuk permohonan SIUP Bidang Pengolahan Ikan;

      5. tata letak dan gambaran proses produksi, untuk permohonan SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan

      6. wilayah pemasaran.

    2. Kartu Kusuka elektronik.

  4. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan dalam hal:

    1. lokasi usaha berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau

    2. usaha yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha yang tidak wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup upaya pemantauan lingkungan hidup.

  5. Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup rinci berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup- rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.

  6. Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP dalam hal bangunan gedung:

    1. berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan (estate regulation); atau

    2. merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.

Pasal 24

  1. Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen kepada Menteri atau gubernur:

    1. melalui sistem OSS, untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan

    2. melalui alamat email [email protected], untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3),

    dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang belum berlaku efektif diterbitkan.

  2. Menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan.

  3. Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan.

  4. Dalam hal Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memberikan persetujuan, SIUP Bidang Pengolahan Ikan dinyatakan berlaku efektif.

  5. Dalam hal Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memberikan penolakan, SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang belum berlaku efektif dinyatakan batal.

  6. Dalam hal Menteri atau gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.

  7. Persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 25

  1. Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen kepada bupati/wali kota:

    1. melalui sistem OSS, untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); dan

    2. melalui alamat email [email protected], untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3),

    dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak TDU-PHP yang belum berlaku efektif diterbitkan.

  2. Bupati/wali kota melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen TDU-PHP.

  3. Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan, TDU-PHP dinyatakan berlaku efektif.

  4. Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penolakan, TDU-PHP yang belum berlaku efektif dinyatakan batal.

  5. Dalam hal bupati/wali kota tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TDU-PHP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.

  6. Persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen TDU- PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 26

  1. Pelaku Usaha yang telah memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan wajib memiliki SKP dalam proses Pengolahan Ikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIUP Bidang Pengolahan Ikan berlaku efektif diterbitkan.

  2. Pelaku Usaha yang telah memiliki TDU-PHP wajib memiliki SKP dalam proses Pengolahan Ikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak TDU-PHP berlaku efektif diterbitkan.

  3. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

  4. Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaikan atau penyimpangan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif.

  5. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

    1. peringatan tertulis;

    2. pembekuan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP; dan

    3. pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP.

  6. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf a dikenakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

  7. Pembekuan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak memenuhi kewajiban.

  8. Pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-HP telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban.

  9. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS terhadap sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB V
PELAPORAN

Pasal 27

  1. Setiap pemegang SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP wajib membuat laporan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan setiap 6 (enam) bulan yang memuat:

    1. jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, serta teknologi yang digunakan;

    2. perkembangan Usaha Pengolahan Ikan yang meliputi omzet, nilai taksiran seluruh barang modal yang dimiliki, dan kapasitas produksi;

    3. penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan

    4. asal Bahan Baku, jenis dan volume Ikan, jenis dan volume produk yang dihasilkan, dan wilayah pemasaran yang meliputi prosentase penggunaan Bahan Baku, pasokan Bahan Baku dan mitra usaha.

  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

  3. Bentuk dan format laporan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

  1. Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

    1. peringatan; dan

    2. pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP.

  2. Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Pelaku Usaha tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

  3. Pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU- PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya.

  4. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS terhadap pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 29

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota, melakukan pembinaan terhadap Usaha Pengolahan Ikan sesuai dengan kewenangannya.

  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana Pengolahan Ikan, teknik Pengolahan Ikan, peningkatan mutu, dan nilai tambah Hasil Perikanan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan didaftarkan ke dalam sistem OSS paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1883), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan.

Lampiran Ukuran
PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan (152.57 KB) 152.57 KB
Peraturan Menteri Bisnis Dagang Berlaku