Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren
Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren
suryaden Sen, 09/20/2021 - 00:52

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta dalam rangka optimalisasi pendanaan dalam penyelenggaraan pesantren untuk menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren merupakan latar belakang terbitnya Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren menyebutkan bahwa Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan iain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren mengenalkan skema baru yaitu Dana Abadi Pesantren. Dana Abadi Pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.

Dana Abadi Pesantren berbeda dengan Hibah. Karena dalam Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi:

  1. fungsi pendidikan;

  2. fungsi dakwah; dan

  3. fungsi pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 September 2021 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 2 September 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren diumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206.

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta dalam rangka optimalisasi pendanaan dalam penyelenggaraan pesantren untuk menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Isi Perpres Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan iain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  2. Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.

  3. Dana Abadi Pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.

  4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi:

  1. fungsi pendidikan;

  2. fungsi dakwah; dan

  3. fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB II
SUMBER PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

  1. masyarakat;

  2. Pemerintah Pusat;

  3. Pemerintah Daerah;

  4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan

  5. Dana Abadi Pesantren.

Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:

  1. uang;

  2. barang; dan/atau

  3. jasa.

Bagian Kedua
Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren Yang
Bersumber Dari Masyarakat

Pasal 6

  1. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan Pesantren.

  2. Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

  3. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.

  4. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

    1. identitas pemberi;

    2. jumlah; dan

    3. peruntukannya.

  5. Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pesantren.

Pasal 7

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat digunakan untuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang Bersumber
dari Pemerintah Pusat

Pasal 8

  1. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

  3. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

  4. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran fungsi agama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian.

  5. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran di luar fungsi pendidikan dan fungsi agama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada kementerian/lembaga.

Bagian Keempat
Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang Bersumber
dari Pemerintah Daerah

Pasal 9

  1. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

  3. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kelima
Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang Berasal dari Sumber Lain
yang Sah dan Tidak Mengikat

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

  1. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berupa:

    1. Hibah dalam negeri;

    2. Hibah luar negeri;

    3. badan usaha;

    4. pembiayaan internal;

    5. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan

    6. dana perwalian.

  2. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.

  3. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

    1. identitas pemberi;

    2. jumlah; dan

    3. peruntukannya.

Paragraf 2
Hibah Dalam Negeri

Pasal 11

  1. Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren berupa Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bersumber dari:

    1. perseorangan;

    2. badan hukum; dan

    3. lembaga nonpemerintah di dalam negeri.

  2. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Hibah.

  3. Perjanjian Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:

    1. identitas pemberi Hibah;

    2. identitas penerima Hibah yang mewakili Pesantren;

    3. maksud dan tujuan Hibah; dan

    4. jenis dan jumlah uang, barang, dan/atau jasa yang merupakan objek Hibah.

  4. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian Hibah.

Paragraf 3
Hibah Luar Negeri

Pasal 12

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bersumber dari:

  1. lembaga pemerintah negara asing;

  2. lembaga nonpemerintah negara asing; dan

  3. warga negara asing.

Pasal 13

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri yang bersumber dari lembaga pemerintah negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang diberikan melalui Pemerintah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

  1. Hibah luar negeri yang bersumber dari lembaga nonpemerintah negara asing dan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c dapat diberikan secara langsung kepada Pesantren.

  2. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Hibah.

  3. Perjanjian Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:

    1. identitas pemberi Hibah;

    2. identitas penerima Hibah yang mewakili Pesantren;

    3. maksud dan tujuan Hibah; dan

    4. jenis dan jumlah uang, barang, dan/atau jasa yang merupakan objek Hibah.

  4. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian Hibah.

Pasal 15

  1. Dalam hal Pesantren menerima langsung Hibah luar negeri dari lembaga nonpemerintah negara asing atau warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengelola Pesantren wajib menyampaikan laporan sumber dana dan pemanfaatan dana Hibah untuk penyelenggaraan Pesantren kepada Menteri.

  2. Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Hibah luar negeri kepada Pesantren dilarang digunakan untuk tujuan di luar penyelenggaraan Pesantren.

Paragraf 4
Badan Usaha

Pasal 17

  1. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berasal dari:

    1. badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Pesantren; dan/atau

    2. badan usaha yang bekerja sama dengan Pesantren.

  2. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Paragraf 5
Pembiayaan Internal

Pasal 18

  1. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berasal dari:

    1. pendiri Pesantren;

    2. pemilik Pesantren;

    3. yayasan pendiri Pesantren;

    4. pendidik atau tenaga kependidikan di Pesantren;

    5. pengelola Pesantren;

    6. santri; dan

    7. alumni.

  2. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Paragraf 6
Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pasal 19

  1. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e berasal dari:

    1. kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    2. kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pemberian sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2O

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan untuk fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 21

Pengelola Pesantren wajib menyampaikan laporan sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada Menteri.

Paragraf 7
Dana Perwalian

Pasal 22

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
DANA ABADI PESANTREN

Pasal 23

  1. Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan Pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.

  3. Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan.

  4. Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren.

Pasal 24

Mekanisme pemanfaatan dana abadi pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

  1. Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sumber dan pemanfaatan pendanaan penyelenggaraan Pesantren.

  2. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Ketentuan mengenai mekanisme, pemanfaatan, pemantarran, dan evaluasi pendanaan penyelenggaraan Pesantren diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi tentang Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Peraturan Presiden Edukasi Religi Berlaku