Perpres 81 tahun 2021 tentang Bappenas

Perpres 81 tahun 2021 tentang Bappenas
Perpres 81 tahun 2021 tentang Bappenas
suryaden Kam, 10/07/2021 - 02:56

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BAPPENAS dipimpin oleh Kepala. Demikian ditegaskan dalam Perpres 81 tahun 2021 tentang Bappenas.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa BAPPENAS melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk hal tersebut dalam Perpres 81 tahun 2021 tentang Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka, kebijakan pengembangan wilayah, kerja sama internasional, dan kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional;

  2. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;

  3. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional;

  4. penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan;

  5. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

  6. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;

  7. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana dan pendanaan pembangunan nasional;

  8. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;

  9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS;

  10. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS;

  11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BAPPENAS; dan

  12. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BAPPENAS.

Perpres 81 tahun 2021 tentang Bappenas ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021.

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Presiden
Nomor 81 tahun 2021
tentang
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Mencabut

Perpres 81 tahun 2021 tentang Bappenas mencabut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43)

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 81 tahun 2021 tentang Bappenas, adalah bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 81 tahun 2021 tentang Bappenas, adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

Isi Peraturan Presiden tentang BAPPENAS

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

  1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut BAPPENAS, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

  2. BAPPENAS dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BAPPENAS melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAPPENAS menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka, kebijakan pengembangan wilayah, kerja sama internasional, dan kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional;

  2. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;

  3. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional;

  4. penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan;

  5. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

  6. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;

  7. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana dan pendanaan pembangunan nasional;

  8. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;

  9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS;

  10. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS;

  11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BAPPENAS; dan

  12. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BAPPENAS.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

BAPPENAS terdiri atas:

  1. Kepala;

  2. Wakil Kepala;

  3. Sekretariat Utama;

  4. Deputi Bidang Ekonomi;

  5. Deputi Bidang Pengembangan Regional;

  6. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;

  7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;

  8. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;

  9. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;

  10. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;

  11. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;

  12. Deputi Bidang Pemantarlan, Evaluasi, dan

  13. Pengendalian Pembangunan; dan

  14. Inspektorat Utama.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BAPPENAS dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPPENAS.

Pasal 6

Kepala dijabat oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala

Pasal 7

  1. Dalam memimpin BAPPENAS, Kepala dapat dibantu oleh Wakil Kepala.

  2. Wakil Kepala dijabat oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

  3. Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  4. Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPENAS.

  5. Rincian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Keempat
Sekretariat Utama

Pasal 8

  1. Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

  3. Sekretaris Utama dijabat oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi kegiatan BAPPENAS;

  2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BAPPENAS;

  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, keda sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BAPPENAS;

  4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

  5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

  6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Ekonomi

Pasal 11

  1. Deputi Bidang Ekonomi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Ekonomi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanan pembangunan nasional di bidang ekonomi;

  2. koordinasi dan perumusan kerangka ekonomi makro dan analisis kebutuhan investasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

  3. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang ekonomi;

  4. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam Rencana dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan;

  5. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bidang ekonomi;

  6. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi;

  7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi;

  8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi; dan

  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pengembangan Regional

Pasal 14

  1. Deputi Bidang Pengembangan Regional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Pengembangan Regional dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi Bidang Pengembangan Regional mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanan pembangunan nasional di bidang regional.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Pengembangan Regional menyelenggarakan fungsi :

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang regional;

  2. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang regional;

  3. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang regional;

  4. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang regional;

  5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang regional;

  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang regional; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Pasal 17

  1. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Deputi.

Pasal 18

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasa_ran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;

  2. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebij akan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;

  3. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bidang kemaritiman dan sumber daya alam;

  4. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;

  5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;

  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 20

  1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Deputi.

Pasal 21

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebdakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerja sama internasional, serta kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana;

  2. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebij akan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana;

  3. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang sarana dan prasarana;

  4. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana;

  5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana;

  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kesembilan
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pasal 23

  1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakedaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 24

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta pen5rusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;

  2. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;

  3. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas, sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;

  4. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;

  5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;

  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kesepuluh
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

Pasal 26

  1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 27

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;

  2. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;

  3. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;

  4. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;

  5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;

  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kesebelas
Deputi Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan, dan Keamanan

Pasal 29

  1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 30

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sarna internAsional perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;

  2. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;

  3. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;

  4. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;

  5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembanguncrn di bidang politik, hukum,, pertahanan, dan keamanan;

  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perenca.naan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keduabelas
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Pasal 32

  1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan berada, di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 33

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;

  2. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;

  3. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan dalam Rencana dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan;

  4. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;

  5. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bidang pendanaan pembangunan;

  6. koordinasi percepatan pelaksanaan program perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;

  7. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pencarian sumber pembiayaan dan/atau pendanaan dalam dan luar negeri, serta pembiayaan alternatif;

  8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan;

  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan; dan

  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Ketigabelas
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan

Pasal 35

  1. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Pemantaltan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 36

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional;

  2. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan rencana pembangunan nasional;

  3. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional;

  4. koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian capaian pelaksanaan rencana pembangunan nasional serta kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;

  5. pengelolaan sistem pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan nasional;

  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keempatbelas
Inspektorat Utama

Pasal 38

  1. Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 39

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BAPPENAS.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BAPPENAS;

  2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;

  4. penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BAPPENAS;

  5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan

  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kelimabelas
Pusat

Pasal 41

  1. Pusat dapat dibentuk di lingkungan BAPPENAS sebagai unsur pendukung tugas dan fungsi BAPPENAS.

  2. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

  3. Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 42

Penentuan jumlah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.

Bagian Keenambelas
Besaran Organisasi

Pasal 43

  1. Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.

  2. Biro terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian.

  4. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

  5. Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional yang sesuai kebutuhan.

Pasal 44

  1. Deputi terdiri atas paling banyak 5 (lima) Direktorat.

  2. Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.

Pasal 45

  1. Inspektorat Utama terdiri atas paling banyak 2 (dua) Inspektorat.

  2. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  3. Dalam melaksanakan fungsi administrasi Inspektorat Utama dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional danlatau Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

  4. Bagian yang menangani ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional danlatau 2 (dua) Subbagian.

Pasal 46

  1. Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  2. Dalam hal tugas dan fungsi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bidang.

  3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau 2 (dua) Subbidang.

  4. Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

Bagian Ketujuhbelas
Jabatan Fungsional

Pasal 47

Di lingkungan BAPPENAS ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 48

Unsur Pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 49

  1. BAPPENAS harus men5rusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BAPPENAS.

  2. Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan BAPPENAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 50

BAPPENAS harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban keda, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BAPPENAS.

Pasal 51

Setiap unsur di lingkungan BAPPENAS dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BAPPENAS maupun dalam hubungan antar kelembagaan dengan lembaga lain terkait.

Pasal 52

Semua unsur di lingkungan BAPPENAS harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

  1. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

  2. Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 55

  1. Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.

  2. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

  3. Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

  4. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 56

  1. Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 57

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPENAS, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Semua unit organisasi dan sumber daya yang ada di lingkungan BAPPENAS juga melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BAPPENAS ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BAPPENAS, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Perpres 81 tahun 2021 tentang Bappenas.

Lampiran Ukuran
Perpres 81 tahun 2021 tentang Bappenas (323.89 KB) 323.89 KB
Peraturan Presiden Badan Birokrasi Berlaku