Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN

Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN
Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN
suryaden Jum, 10/08/2021 - 22:28

Panel Badan Usaha adalah satu atau lebih Badan Usaha dalam satu panel yang terdiri dari beberapa calon Badan Usaha Pelaksana dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta dipilih dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga melalui proses Prakualifikasi. Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha dalam Proyek Strategis Nasional diatur oleh LKPP dalam Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN.

Badan Usaha Pelaksana Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN adalah Badan Usaha Pelaksana Proyek Strategis Nasional melalui skema KPBU (Badan Usaha Pelaksana) adalah perseroan terbatas yang didirikan untuk mengikuti tahapan pemilihan dan melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah atau Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang pemilihan.

Tujuan Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN adalah mewujudkan tata kelola pemilihan Badan Usaha pada Proyek Strategis Nasional yang sesuai dengan etika dan prinsip pemilihan Badan Usaha; dan mempercepat proses pemilihan Badan Usaha.

Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN ditetapkan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2021. Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2021.

Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 490. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan LKPP
Nomor 8 tahun 2021
tentang
Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha
pada Proyek Strategis Nasional

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional.

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);

  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

Isi Peraturan LKPP tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN

Berikut adalah isi Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada Proyek Strategis Nasional, bukan format asli:

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PANEL BADAN USAHA DAN PEMILIHAN BADAN USAHA PELAKSANA PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

  1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

  2. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang Sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

  3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  4. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian /kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

  5. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia dan/atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  6. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

  1. Badan Usaha Pelaksana Proyek Strategis Nasional melalui skema KPBU yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan untuk mengikuti tahapan pemilihan dan melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah atau Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang pemilihan.

  2. Panel Badan Usaha adalah satu atau lebih Badan Usaha dalam satu panel yang terdiri dari beberapa calon Badan Usaha Pelaksana dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta dipilih dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga melalui proses Prakualifikasi.

  3. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan Badan Usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Badan Usaha untuk mengikuti proses Pemilihan Panel Badan Usaha.

  4. Panitia Pengadaan adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk melakukan pemilihan Panel Badan Usaha atau pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

  5. Pemilihan Panel Badan Usaha adalah proses Prakualifikasi terhadap Badan Usaha untuk menjadi anggota Panel Badan Usaha.

  6. Pemilihan Badan Usaha Pelaksana adalah proses seleksi terhadap anggota Panel Badan Usaha dan/atau Badan Usaha yang telah lulus Prakualifikasi untuk ditetapkan menjadi pemenang.

  7. Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi Badan Usaha untuk menjadi anggota Panel Badan Usaha.

  8. Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disampaikan oleh Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ).

  9. Kontrak Payung (framework contract) adalah perjanjian antara Menteri/Kepala Lembaga dengan Badan Usaha tunggal atau konsorsium yang telah lulus Prakualifikasi, selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk bersedia mengikuti proses Pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi tata cara:

  1. Pemilihan Panel Badan Usaha; dan

  2. Pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Lembaga ini untuk:

  1. mewujudkan tata kelola pemilihan Badan Usaha pada Proyek Strategis Nasional yang sesuai dengan etika dan prinsip pemilihan Badan Usaha; dan

  2. mempercepat proses pemilihan Badan Usaha.

Pasal 4

Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dilakukan dengan prinsip:

  1. efisien;

  2. efektif;

  3. transparan;

  4. terbuka;

  5. bersaing;

  6. adil; dan

  7. akuntabel.

Pasal 5

  1. Para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana mematuhi etika sebagai berikut:

    1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana;

    2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana;

    3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

    4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

    5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana;

    6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

    7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

    8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

  2. Para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana harus menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II
PANEL BADAN USAHA

Bagian Kesatu
Para Pelaku

Pasal 6

Para pelaku Pemilihan Panel Badan Usaha terdiri atas:

  1. Menteri/Kepala Lembaga;

  2. Panitia Pengadaan; dan

  3. Badan Usaha.

Pasal 7

  1. Menteri/Kepala Lembaga memiliki tugas:

    1. melakukan identifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha;

    2. membentuk Panitia Pengadaan;

    3. menetapkan daftar Panel Badan Usaha;

    4. menetapkan anggota Panel Badan Usaha;

    5. menjawab sanggah dalam Prakualifikasi;

    6. melaksanakan penandatanganan Kontrak Payung (framework contract); dan

    7. melakukan evaluasi terhadap anggota Panel Badan Usaha yang terdapat dalam Kontrak Payung (framework contract) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu diperlukan selama masa Kontrak Payung (framework contract).

  2. Menteri/Kepala Lembaga dapat mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat tinggi madya di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

  1. Panitia Pengadaan dalam melakukan proses Pemilihan Panel Badan Usaha memiliki tugas:

    1. menyusun dan menetapkan Dokumen Prakualifikasi.

    2. melaksanakan tahapan dalam proses Prakualifikasi, yaitu:

      1. pengumuman Prakualifikasi;

      2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ);

      3. penjelasan Prakualifikasi;

      4. penyampaian Dokumen Kualifikasi;

      5. evaluasi dan klarifikasi Dokumen Kualifikasi; dan

      6. pengumuman anggota Panel Badan Usaha.

    3. menyampaikan laporan hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi kepada Menteri/Kepala Lembaga.

  2. Panitia Pengadaan berasal dari personil kementerian/ lembaga yang bersangkutan.

  3. Jumlah anggota Panitia Pengadaan paling sedikit 3 (tiga) orang atau lebih sepanjang berjumlah gasal, dan masing- masing memiliki sertifikat di bidang pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP atau lembaga lain yang diakui secara nasional maupun internasional.

  4. Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dibantu oleh tim teknis.

Pasal 9

  1. Badan Usaha yang ikut dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dapat berbentuk Badan Usaha tunggal atau konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain.

  2. Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa entitas:

    1. badan usaha milik negara;

    2. badan usaha milik daerah;

    3. badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas;

    4. badan hukum asing; atau

    5. koperasi.

  3. Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan antara lain:

    1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

    2. memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur sejenis;

    3. memiliki pengalaman dan kemampuan pembiayaan penyediaan infrastruktur;

    4. memenuhi kewajiban perpajakan;

    5. tidak sedang dipailitkan, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani perkara pidana yang berpotensi menganggu pelaksanaan Proyek KPBU;

    6. menandatangani pakta integritas; dan

    7. Badan Usaha berbentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus memiliki perjanjian kerjasama/kemitraan yang memuat kewajiban dan tanggung jawab masing- masing Badan Usaha.

Bagian Kedua
Pemilihan Panel Badan Usaha

Pasal 10

  1. Pemilihan Panel Badan Usaha meliputi kegiatan:

    1. Identifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha;

    2. Penetapan daftar Panel Badan Usaha; dan

    3. Prakualifikasi.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemilihan Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Paragraf 1
Identifikasi Kebutuhan Panel Badan Usaha

Pasal 11

  1. Menteri/Kepala Lembaga mengidentifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha berdasarkan Proyek Strategis Nasional.

  2. Hasil identifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengadaan.

Paragraf 2
Penetapan Daftar Panel Badan Usaha

Pasal 12

  1. Panitia Pengadaan menyampaikan usulan daftar Panel Badan Usaha kepada Menteri/Kepala Lembaga.

  2. Menteri/Kepala Lembaga menetapkan daftar Panel Badan Usaha.

  3. Daftar Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah:

    1. Panel Badan Usaha; dan

    2. anggota pada masing-masing Panel Badan Usaha yang akan dibentuk.

  4. Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat terdiri dari beberapa Panel Badan Usaha sesuai bidang usaha.

  5. Anggota Panel Badan Usaha berjumlah paling sedikit 5 (lima) Badan Usaha.

  6. Menteri/Kepala Lembaga dapat menentukan jumlah maksimal anggota Panel Badan Usaha sesuai dengan kebutuhan.

  7. Daftar Panel Badan Usaha diumumkan oleh Panitia Pengadaan.

  8. Pengumuman daftar Panel Badan Usaha diumumkan di website kementerian/lembaga dan/atau media lainnya.

Paragraf 3
Prakualifikasi

Pasal 13

  1. Prakualifikasi Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas tahapan:

    1. Pengumuman Prakualifikasi;

    2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ)

    3. Penjelasan Prakualifikasi;

    4. Penyampaian Dokumen Kualifikasi

    5. Evaluasi dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi;

    6. Penetapan anggota Panel Badan Usaha;

    7. Pengumuman anggota Panel Badan Usaha; dan

    8. Sanggah.

  2. Evaluasi kualifikasi pada tahap Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode:

    1. sistem gugur; atau

    2. sistem pembobotan dengan ambang batas.

  3. Evaluasi kualifikasi dalam tahapan Prakualifikasi, paling sedikit meliputi penilaian terhadap pemenuhan:

    1. syarat administrasi;

    2. kemampuan teknis; dan

    3. kemampuan keuangan.

Pasal 14

  1. Badan Usaha calon anggota Panel Badan Usaha yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi dapat mengajukan sanggah apabila menemukan:

    1. kesalahan dalam melakukan evaluasi;

    2. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Lembaga ini dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi; dan/atau

    3. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau Menteri/Kepala Lembaga.

  2. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Prakualifikasi dinyatakan gagal.

  3. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka proses Prakualifikasi dilanjutkan.

Pasal 15

  1. Prakualifikasi gagal dalam hal:

    1. sanggah hasil Prakualifikasi dinyatakan benar oleh Menteri/Kepala Lembaga;

    2. Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga ini; atau

    3. jumlah peserta yang lulus Prakualifikasi kurang dari 5 (lima) Badan Usaha.

  2. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c, Panitia Pengadaan melaporkan kepada Menteri/Kepala Lembaga.

  3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sanggah hasil Prakualifikasi yang dinyatakan benar, Menteri/Kepala Lembaga menyatakan Prakualifikasi gagal dan menelaah rencana tindak lanjut atas Prakualifikasi gagal.

  4. Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri/Kepala Lembaga menindaklanjuti Prakualifikasi gagal dengan memerintahkan Panitia Pengadaan:

    1. melakukan evaluasi ulang;

    2. melakukan Prakualifikasi ulang; atau

    3. menghentikan proses Prakualifikasi Panel Badan Usaha.

  5. Evaluasi ulang dilakukan apabila sanggah hasil Prakualifikasi dinyatakan benar karena kesalahan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a.

  6. Prakualifikasi ulang dilakukan apabila:

    1. sanggah hasil Prakualifikasi dinyatakan benar karena terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c;

    2. Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga ini; atau

    3. jumlah peserta yang lulus Prakualifikasi kurang dari 5 (lima) Badan Usaha.

  7. Dalam hal Prakualifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) gagal, proses Prakualifikasi Panel Badan Usaha dihentikan.

Paragraf 4
Penandatanganan Kontrak Payung

Pasal 16

  1. Menteri/Kepala Lembaga dan Badan Usaha yang telah masuk sebagai anggota Panel Badan Usaha menandatangani Kontrak Payung (framework contract).

  2. Kontrak Payung (framework contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

  3. Kontrak Payung (framework contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

    1. Para Pihak;

    2. Hak dan Kewajiban Para Pihak;

    3. Pertentangan Kepentingan;

    4. Masa Kontrak;

    5. Penyelesaian Sengketa; dan

    6. Pengakhiran Kontrak.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 17

  1. Menteri/Kepala Lembaga melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Panel Badan Usaha.

  2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu diperlukan selama masa Kontrak Payung (framework contract).

  3. Hasil evaluasi dapat berupa:

    1. pengurangan anggota Panel Badan Usaha;

    2. perubahan komposisi anggota konsorsium Badan Usaha dalam Panel Badan Usaha; dan/atau

    3. penambahan anggota Panel Badan Usaha melalui Prakualifikasi.

  4. Penambahan anggota Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan:

    1. apabila pengurangan anggota Panel Badan Usaha menyebabkan jumlah anggota Panel Badan Usaha kurang dari 5 (lima); atau

    2. berdasarkan kebutuhan.

BAB III
PEMILIHAN BADAN USAHA PELAKSANA

Bagian Kesatu
Pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui
Panel Badan Usaha

Paragraf 1
Para Pelaku

Pasal 18

Para Pelaku Pemilihan Badan Usaha Pelaksana terdiri atas:

  1. PJPK;

  2. Panitia Pengadaan; dan

  3. Anggota Panel Badan Usaha.

Pasal 19

PJPK memiliki tugas dan tanggung jawab:

  1. membentuk Panitia Pengadaan;

  2. membentuk tim teknis dalam pelaksanaan pemilihan Badan Usaha Pelaksana;

  3. menyediakan Ruangan Data dan Informasi (Data Room);

  4. memberikan persetujuan Dokumen Pemilihan dan setiap perubahannya;

  5. menyatakan proses Pemilihan gagal;

  6. menjawab sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran;

  7. menelaah rencana tindak lanjut atas Pemilihan gagal;

  8. menetapkan tindak lanjut dari Pemilihan gagal;

  9. menetapkan pemenang Pemilihan Badan Usaha Pelaksana;

  10. menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Pemilihan (letter of award);

  11. memberikan persetujuan terkait perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium setelah penetapan pemenang pemilihan (jika ada); dan

  12. menandatangani Perjanjian KPBU.

Pasal 20

  1. Panitia Pengadaan dalam melakukan proses Pemilihan Badan Usaha Pelaksana memiliki tugas:

    1. melakukan persiapan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana; dan

    2. melaksanakan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

  2. Panitia Pengadaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

    1. berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan;

    2. berasal dari personil instansi kementerian/lembaga dan dapat berasal dari instansi/satuan kerja yang terkait;

    3. Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang:

      1. prosedur pemilihan yang dibuktikan dengan sertifikat di bidang pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP atau lembaga lain yang diakui secara nasional maupun internasional;

      2. aspek teknis sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan Proyek KPBU;

      3. hukum perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur sektor bersangkutan; dan

      4. aspek bisnis dan finansial terkait dengan Proyek KPBU.

    4. menandatangani pakta integritas.

  3. Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dibantu oleh tim teknis.

Pasal 21

  1. Anggota Panel Badan Usaha merupakan Badan Usaha yang telah dinyatakan lulus Prakualifikasi.

  2. Anggota Panel Badan Usaha memiliki kewajiban:

    1. menyampaikan pernyataan minat atas permintaan tanggapan yang disampaikan Panitia Pengadaan; dan

    2. mematuhi ketentuan dan tata cara Pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana
Melalui Panel Badan Usaha

Pasal 22

  1. Pemilihan Badan Usaha Pelaksana diawali dengan konfirmasi pernyataan minat kepada anggota Panel Badan Usaha.

  2. Anggota Panel Badan Usaha menyampaikan pernyataan minat untuk mengikuti proses pemilihan.

  3. Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pelelangan satu tahap.

  4. Evaluasi penawaran dalam Pemilihan Badan Usaha Pelaksana menggunakan:

    1. sistem penilaian finansial terbaik; atau

    2. sistem nilai.

  5. Sistem penilaian finansial terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan metode evaluasi yang dilakukan dengan memberikan nilai terbaik terhadap:

    1. penawaran terendah untuk:

      1. harga;

      2. tarif;

      3. pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment);

      4. dukungan kelayakan; atau

      5. jangka waktu KPBU tersingkat.

    2. penawaran terbaik dalam bentuk nilai moneter lainnya.

  6. Sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan metode evaluasi yang dilakukan dengan memberi nilai tertentu pada setiap pemenuhan unsur yang menjadi persyaratan dalam penilaian penawaran teknis dan finansial berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

  7. Proses pelelangan satu tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan KPBU.

  8. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Panel Badan Usaha yang berminat menyampaikan penawaran, Menteri/Kepala Lembaga dapat mempertimbangkan waktu dan target pelaksanaan sebelum memutuskan:

    1. melanjutkan proses pemilihan; atau

    2. membuka kesempatan kepada Badan Usaha lain di luar Panel Badan Usaha.

  9. Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga melanjutkan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan terdapat 1 (satu) anggota Panel Badan Usaha yang menyampaikan penawaran, Menteri/Kepala Lembaga menetapkan pemenang pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

  10. Penetapan pemenang pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah Panitia Pengadaan melakukan proses evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi.

  11. Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga memutuskan untuk membuka kesempatan kepada Badan Usaha di luar Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b maka Menteri/Kepala Lembaga menugaskan Panitia Pengadaan untuk:

    1. melakukan Prakualifikasi terhadap Badan Usaha di luar Panel Badan Usaha; dan

    2. menyampaikan undangan permintaan penawaran kepada Badan Usaha yang lulus Prakualifikasi dan anggota Panel Badan Usaha yang menyampaikan minat.

  12. Proses Prakualifikasi terhadap Badan Usaha lain di luar Panel Badan Usaha dan penyampaian undangan permintaan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengikuti ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan KPBU.

Bagian Kedua
Pemilihan Badan Usaha Pelaksana tanpa melalui
Panel Badan Usaha

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Badan Usaha Pelaksana tanpa melalui Panel Badan Usaha mengikuti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan KPBU.

BAB IV
PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KPBU

Pasal 24

Penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian KPBU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN.

Peraturan Lembaga Bisnis Sarpras Tata Cara Berlaku

Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha

Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha
Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha
suryaden Jum, 10/08/2021 - 23:23

Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha merupakan Lampiran Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN.

Panel Badan Usaha adalah satu atau lebih Badan Usaha dalam satu panel yang terdiri dari beberapa calon Badan Usaha Pelaksana dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta dipilih dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga melalui proses Prakualifikasi. Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha dalam Proyek Strategis Nasional diatur oleh LKPP dalam Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN.

Badan Usaha Pelaksana Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN adalah Badan Usaha Pelaksana Proyek Strategis Nasional melalui skema KPBU (Badan Usaha Pelaksana) adalah perseroan terbatas yang didirikan untuk mengikuti tahapan pemilihan dan melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah atau Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang pemilihan.

Tujuan Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN adalah mewujudkan tata kelola pemilihan Badan Usaha pada Proyek Strategis Nasional yang sesuai dengan etika dan prinsip pemilihan Badan Usaha; dan mempercepat proses pemilihan Badan Usaha.

Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN ditetapkan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2021. Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2021.

Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 490. Agar setiap orang mengetahuinya.

TATA CARA PEMILIHAN PANEL BADAN USAHA

I. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PANEL

Sebelum melaksanakan Pemilihan Panel Badan Usaha, kementerian/lembaga menyusun kebutuhan Panel Badan Usaha untuk Proyek Strategis Nasional yang akan dilaksanakan. Penyusunan kebutuhan Panel Badan Usaha dilaksanakan dengan melakukan identifikasi kebutuhan. Melalui identifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha yang dimaksud, Menteri/Kepala Lembaga mendapatkan gambaran mengenai:

  1. daftar Proyek Strategis Nasional yang akan dilaksanakan;

  2. jenis sektor Panel Badan Usaha yang akan dibentuk; dan

  3. sumber daya yang diperlukan dalam pembentukan Panel Badan Usaha.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan, Menteri/Kepala Lembaga menyerahkan hasil identifikasi kebutuhannya kepada Panitia Pengadaan untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan daftar Panel Badan Usaha. Dalam mengidentifikasi kebutuhan, Menteri/Kepala Lembaga dapat dibantu oleh tenaga ahli atau pejabat/pegawai di lingkungan kementerian/lembaga.

II. PENYUSUNAN DAFTAR PANEL

Setelah Menteri/Kepala Lembaga mengidentifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha, Panitia Pengadaan menyusun usulan daftar Panel Badan Usaha. Penyusunan usulan daftar Panel Badan Usaha meliputi aktifitas:

  1. Analisis ketersediaan Badan Usaha;

  2. Konfirmasi Pasar;

  3. Penentuan Jumlah, Bentuk, dan Masa berlaku;

  4. Penyusunan Jadwal Pemilihan Panel Badan Usaha; dan

  5. Penyusunan dan Penetapan Dokumen Prakualifikasi.

Setelah usulan daftar Panel Badan Usaha disusun, Panitia Pengadaan menyerahkan usulan daftar tersebut kepada Menteri/Kepala Lembaga untuk ditetapkan. Daftar Panel Badan Usaha selanjutnya diumumkan oleh Panitia Pengadaan. Pengumuman Panel Badan Usaha diumumkan di website kementerian/lembaga dan/atau media lainnya. Kebutuhan Panel yang telah disusun menjadi dasar untuk melaksanakan Prakualifikasi Badan Usaha calon anggota Panel Badan Usaha. Gambaran aktifitas dalam penyusunan usulan daftar Panel Badan Usaha diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

  1. Analisis Ketersediaan Badan Usaha

    Analisis ketersediaan Badan Usaha merupakan pemetaan terhadap jumlah Badan Usaha potensial yang bergerak pada sektor Proyek Strategis Nasional yang akan dilaksanakan. Ketersediaan Badan Usaha yang dimaksud tidak hanya mencakup Badan Usaha dalam negeri tetapi juga yang ada di luar negeri. Dalam melakukan analisis ketersediaan Badan Usaha ini, Panitia Pengadaan perlu didukung oleh data/informasi yang memadai.

  2. Konfirmasi Pasar

    Setelah dilakukan analisis ketersediaan Badan Usaha, selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan konfirmasi minat Badan Usaha yang potensial. Bentuk konfirmasi ini dapat dilakukan dalam forum/pertemuan antara Panitia Pengadaan dengan Badan Usaha atau melalui korespondensi. Pelaksanaan forum/pertemuan antara Panitia dengan para Badan Usaha dapat dilakukan secara daring (online) melalui media elektronik atau luring (offline) melalui tatap muka secara langsung. Hasil dari kegiatan konfirmasi pasar ini berupa:

    1. Jumlah Badan Usaha yang berminat untuk mengikuti Pemilihan Panel Badan Usaha; dan

    2. Perkiraan jumlah Panel yang akan dibentuk.

    Dalam hal Panitia Pengadaan mendapatkan konfirmasi Badan Usaha yang berminat kurang dari 5 (lima), maka Panitia Pengadaan melaporkan kepada Menteri/Kepala Lembaga untuk selanjutnya menjadi pertimbangan keputusan tindak lanjut proses pembentukan Panel Badan Usaha. Berdasarkan hasil konfirmasi pasar, Panitia Pengadaan dapat membuat daftar Badan Usaha potensial.

  1. Penentuan Jumlah, Bentuk, dan Masa berlaku

    Berdasarkan hasil konfirmasi pasar, Panitia Pengadaan menyusun usulan daftar Panel Badan. Usulan daftar Panel Badan Usaha yang disusun meliputi:

    1. Jumlah dan Bentuk Panel Badan Usaha

      Jumlah dan bentuk Panel Badan Usaha dapat terdiri dari satu panel atau beberapa panel sesuai bidang usahanya. Misalnya, Kementerian Perhubungan memiliki kebutuhan Panel Badan Usaha sektor kereta api dan bandar udara. Panitia Pengadaan menyusun daftar panel untuk sektor kereta api berjumlah 1 (satu) panel dengan jumlah 5 (lima) anggota panel dan untuk sektor bandar udara dibentuk 3 (tiga) Panel yang terdiri dari Panel Badan Usaha bidang konstruksi, Panel Badan Usaha bidang pembiayaan, dan Panel Badan Usaha bidang operasi dan pemeliharaan.

      Contoh Panel ada di bawah:

      Penentuan jumlah dan bentuk Panel Badan Usaha didasarkan kebutuhan masing-masing kementerian/lembaga dan jumlah badan usaha potensial yang akan masuk dalam Panel Badan Usaha yang ada di pasar. Untuk bentuk Badan Usaha yang masuk sebagai anggota Panel Badan Usaha dapat berbentuk Badan Usaha tunggal atau konsorsium.

    2. Jumlah Anggota Panel Badan Usaha

      Jumlah anggota Panel Badan Usaha yang akan dibentuk minimal 5 (lima) Badan Usaha. Dalam hal diperlukan, Menteri/Kepala Lembaga dapat menentukan batas maksimal jumlah anggota Panel Badan Usaha.

    3. Masa Berlaku

      Masa berlaku Panel Badan Usaha sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Lembaga ini paling lama 3 (tiga) tahun. Penentuan masa berlaku Panel Badan Usaha sesuai kebutuhan masing-masing kementerian/lembaga.

    4. Jadwal Pemilihan Panel

      Panitia Pengadaan dalam menyusun jadwal Pemilihan Panel Badan Usaha perlu memperhatikan kondisi sebagai berikut:

      1. memberikan alokasi waktu yang cukup untuk melakukan semua tahapan Pemilihan Panel Badan Usaha.

      2. menyiapkan pengumuman dan menentukan media pengumuman yang dapat menjangkau Badan Usaha secara luas.

    5. Penyusunan dan Penetapan Dokumen Prakualifikasi

      Panitia Pengadaan menyusun Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

      1. Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan konfirmasi pasar.

      2. Dokumen Prakualifikasi ditetapkan Panitia Pengadaan.

      3. Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:

        1. latar belakang dan uraian singkat mengenai Panel Badan Usaha yang akan bentuk ;

        2. ruang lingkup Panel Badan Usaha;

        3. informasi penting terkait Panel Badan Usaha;

        4. persyaratan kualifikasi Badan Usaha untuk menjadi anggota Panel Badan Usaha;

        5. uraian proses Prakualifikasi termasuk jadwal, kriteria dan tata cara penilaian kualifikasi, termasuk hal yang dapat menggugurkan, bentuk dan format pengisian Dokumen Kualifikasi; dan

        6. rancangan Kontrak Payung (framework contract).

Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha
Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha

III. PRAKUALIFIKASI ANGGOTA PANEL

Tahap Prakualifikasi Panel terdiri atas:

  1. Pengumuman Prakualifikasi;

  2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ)

  3. Penjelasan Prakualifikasi;

  4. Penyampaian Dokumen Kualifikasi

  5. Evaluasi dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi;

  6. Penetapan Anggota Panel Badan Usaha;

  7. Pengumuman Anggota Panel Badan Usaha; dan

  8. Sanggah.

  1. Pengumuman Prakualifikasi

    Panitia Pengadaan melakukan pengumuman Prakualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. pengumuman disampaikan melalui:

      1. undangan kepada Badan Usaha potensial;

      2. website resmi instansi;

      3. portal pengadaan nasional; dan/atau

      4. media lainnya.

    2. pengumuman dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender.

    3. untuk proyek yang diperkirakan akan diminati oleh Badan Usaha asing pengumuman dimuat pada media massa nasional/internasional berbahasa Inggris dan/atau website yang menyediakan informasi proyek infrastruktur pada tingkat internasional.

  1. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ)

    1. Badan Usaha mendaftar dan mengambil Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.

    2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.

    3. Pengambilan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) dilakukan oleh Badan Usaha atau perwakilan Badan Usaha yang memiliki kewenangan untuk mengambil Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ).

    4. Panitia Pengadaan harus memberikan waktu yang cukup bagi Badan Usaha untuk menyiapkan Dokumen Kualifikasi.

    5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) dapat dilakukan secara elektronik.

  1. Penjelasan Prakualifikasi

    1. Penjelasan dilakukan secara terbuka, transparan dan tidak diskriminatif.

    2. Pemberian penjelasan dilakukan dengan cara:

      1. penjelasan secara langsung, melalui teleconference atau media elektronik lainnya; dan/atau

      2. pemberian kesempatan kepada seluruh Badan Usaha untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis.

    3. Pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

      1. Pemberian penjelasan dilakukan pada tempat, media dan waktu yang telah ditetapkan.

      2. Panitia Pengadaan menyampaikan penjelasan secara langsung kepada seluruh Badan Usaha secara bersamaan.

      3. Badan Usaha dapat memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan terhadap Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ).

      4. Ketidakhadiran Badan Usaha pada rapat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan/menolak Dokumen Kualifikasi.

      5. Panitia Pengadaan melaksanakan pemberian penjelasan secara umum kepada Badan Usaha sekurang-kurangnya meliputi:

        1. gambaran umum proyek strategis nasional yang akan dilaksanakan;

        2. tahapan Prakualifikasi;

        3. persyaratan yang ada dalam tahapan Prakualifikasi;

        4. tata cara penambahan, penggantian, pengurangan, penarikan (pengunduran diri) Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) yang telah disampaikan ke Panitia Pengadaan;

        5. Kriteria evaluasi yang digunakan dalam evaluasi Dokumen Kualifikasi; dan

        6. hak dan kewajiban anggota Panel.

      6. pemberian penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Prakualifikasi.

      7. Berita Acara Pemberian Penjelasan Prakualifikasi disampaikan kepada seluruh Badan Usaha peserta Pemilihan Panel Badan Usaha.

    4. Pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

      1. Badan Usaha dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis sejak pengambilan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) sampai dengan batas akhir pengajuan pertanyaan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ);

      2. Badan Usaha dapat memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan terhadap Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ);

      3. Panitia Pengadaan menjawab pertanyaan dari Badan Usaha dan menyampaikan hasil jawaban kepada seluruh Badan Usaha yang melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ); dan

      4. seluruh pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dituangkan dalam daftar pertanyaan dan jawaban yang selanjutnya menjadi lampiran dari Berita Acara Pemberian Penjelasan Prakualifikasi.

    5. Jika terdapat hal/ketentuan baru dan/atau perubahan penting yang perlu dimasukkan dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ), maka sebelum batas akhir waktu pemasukkan Dokumen Kualifikasi terlewati Panitia Pengadan harus menuangkan hal/ketentuan baru atau perubahan penting tersebut ke dalam perubahan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) dan memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan perubahan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) kepada seluruh Badan Usaha.

    6. setiap perubahan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) dan disampaikan kepada seluruh Badan Usaha.

    7. pemberitahuan perubahan atas Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) dapat disampaikan melalui surat elektronik.

    8. jika ketentuan baru dan/atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam perubahan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) dan/atau tidak diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Badan Usaha maka ketentuan baru dan/atau perubahan tersebut dianggap tidak ada, dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) sebelumnya.

    9. dalam hal terdapat perubahan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ), Panitia Pengadaan dapat memberikan tambahan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.

  1. Penyampaian Dokumen Kualifikasi

    1. Badan Usaha peserta Pemilihan Panel Badan Usaha menyampaikan Dokumen Kualifikasi dan surat kuasa terkait kewenangan untuk bertindak mewakili Badan Usaha (jika ada pemberian kuasa) kepada Panitia Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ).

    2. Perwakilan atau pihak yang diberi kuasa dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) Badan Usaha peserta Pemilihan Panel Badan Usaha dalam pemasukan Dokumen Kualifikasi.

    3. dalam hal terdapat perubahan pemberian kuasa selama proses Pemilihan Panel Badan Usaha, Badan Usaha segera menyampaikan pembaruan surat kuasa kepada Panitia Pengadaan.

    4. Panitia Pengadaan membuat tanda terima Dokumen Kualifikasi dan membuat daftar Badan Usaha Pemilihan Panel Badan Usaha yang memasukan Dokumen Kualifikasi.

    5. Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka dokumen yang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ).

    6. Batas waktu yang dimaksud pada angka 5 merupakan batas waktu setelah Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi atau menyampaikan hasil evaluasi sementara kepada Badan Usaha bersangkutan.

    7. Dokumen kualifikasi disusun sesuai dengan kebutuhan Panel Badan Usaha yang akan dibentuk.

    8. Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain memuat:

      1. dokumen administrasi yang terdiri dari:

        1. pakta integritas yang mencakup ketentuan antara lain:

          1. pertentangan kepentingan;

          2. larangan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan penipuan; dan

          3. persyaratan persaingan usaha yang sehat.

        2. formulir isian kualifikasi, meliputi:

          1. informasi umum mengenai Badan Usaha, kualifikasi dan pengalaman Badan Usaha;

          2. izin usaha;

          3. akta pendirian dan anggaran dasarnya termasuk perubahannya;

          4. pihak yang memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen kualifikasi;

          5. melampirkan susunan direksi dan dewan komisaris Badan Usaha (atau yang disebut dengan istilah lain yang memiliki kewenangan setara) dan pemegang saham;

          6. surat pernyataan tidak sedang dipailitkan, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani perkara pidana yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pekerjaan;

          7. Informasi mengenai perselisihan material (material dispute) yang dalam proses dan/atau sudah selesai;

          8. dalam hal Badan Usaha adalah suatu konsorsium maka:

            1. menyerahkan perjanjian konsorsium yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota konsorsium tersebut;

            2. persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a) hingga huruf g) dipenuhi oleh masing-masing anggota konsorsium;

          9. dalam hal Badan Usaha berbentuk badan hukum asing, wajib mematuhi ketentuan perpajakan di Indonesia.

      2. kemampuan teknis:

        1. dokumen yang menunjukkan pengalaman melaksanakan transaksi proyek sejenis; dan

        2. dokumen yang menunjukkan metode dan/atau teknologi yang dimiliki dalam pelaksanaan proyek yang telah dikerjakan dan/atau yang akan dilaksanakan.

      3. kemampuan keuangan:

        Badan Usaha harus menunjukkan kemampuan keuangan untuk melakukan investasi dan memiliki pengalaman untuk membiayai dan/atau mencari sumber pembiayaan untuk Penyediaan Infrastruktur, dengan ketentuan sebagai berikut:

        1. dokumen yang menunjukan kemampuan untuk melakukan investasi dan memiliki pengalaman untuk membiayai dan/atau mencari sumber pembiayaan untuk Penyediaan Infrastruktur;

        2. memenuhi kriteria kemampuan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ); dan

        3. menyampaikan laporan keuangan tahunan untuk 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

      4. dokumen lain yang disyaratkan dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ).

  1. Evaluasi dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi

    1. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur atau sistem pembobotan dengan ambang batas terhadap pemenuhan persyaratan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ).

    2. Evaluasi Dokumen Kualifikasi mencakup pemenuhan terhadap administrasi, kemampuan teknis dan kemampuan keuangan.

    3. Pelaksanaan evaluasi Dokumen Kualifikasi meliputi:

      1. memeriksa kelengkapan data dan mengevaluasi pemenuhan persyaratan kualifikasi; dan

      2. melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas isi Dokumen Kualifikasi.

    4. Jika berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi diketahui terdapat pertentangan kepentingan antara Badan Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Lembaga ini, maka Panitia Pengadaan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Badan Usaha peserta Pemilihan Panel Badan Usaha tersebut untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan.

    5. Badan Usaha yang terlibat dalam pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4 menyampaikan hasil penyelesaian pertentangan kepentingan disertai dokumen pendukung untuk menjadi pertimbangan bagi Panitia Pengadaan dalam memutuskan hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi.

    6. Dalam hal ditentukan jumlah maksimal Badan Usaha yang masuk dalam Panel Badan Usaha, maka Badan Usaha yang lulus kualifikasi merupakan Badan Usaha dengan peringkat penilaian terbaik sesuai jumlah maksimal Badan Usaha yang ditentukan.

    7. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap Badan Usaha yang lulus kualifikasi.

    8. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman dan meminta rekamannya. Dalam hal Badan Usaha tidak bersedia memberikan rekamannya seperti kontrak- kontrak kerja yang memiliki klausul kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) dapat dilakukan dengan membuat surat pernyataan dari lead konsorsium atau perusahaan yang bersangkutan.

    9. Pelaksanaan evaluasi Dokumen Kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan.

    10. Jika proses Prakualifikasi tidak menghasilkan minimal 5 (lima) Badan Usaha maka Panitia Pengadaan melaporkan kepada Menteri/Kepala Lembaga.

    11. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud angka 10 Menteri/Kepala Lembaga menyatakan Prakualifikasi gagal dan menelaah rencana tindak lanjut atas Prakualifasi gagal.

    12. Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud angka 11, Menteri/Kepala Lembaga menindaklanjuti dengan merujuk Pasal 15 ayat (4) Peraturan Lembaga ini.

  1. Penetapan Anggota Panel Badan Usaha

    1. Panitia Pengadaan menyusun hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi.

    2. Panitia Pengadaan menyampaikan laporan hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi sebagai usulan anggota Panel Badan Usaha kepada Menteri/Kepala Lembaga.

    3. Menteri/Kepala Lembaga dapat melakukan reviu terhadap hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.

    4. Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga tidak menyetujui hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi maka Menteri/Kepala Lembaga memerintahkan Panitia Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang.

    5. Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga menyetujui hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi, Menteri/Kepala Lembaga menetapkan anggota Panel Badan Usaha.

  1. Pengumuman Anggota Panel Badan Usaha

    1. Anggota Panel Badan Usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga diumumkan oleh Panitia Pengadaan.

    2. Pengumuman anggota Panel Badan Usaha disampaikan kepada setiap Badan Usaha peserta Pemilihan Panel Badan Usaha melalui surat elektronik dan diumumkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan melalui website kementerian/lembaga dan/atau media lainnya.

  1. Sanggah

    1. Badan Usaha yang tidak lulus Prakualifikasi dapat menyampaikan sanggah atas hasil Prakualifikasi kepada Menteri/Kepala Lembaga dengan disertai dokumen pendukung tentang terjadinya penyimpangan/pelanggaran prosedur dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) dan/atau pelaksanaan Prakualifikasi.

    2. sanggah hanya dapat disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) dengan waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penetapan Panel Badan Usaha.

    3. sanggahan tidak menghentikan proses Pemilihan Panel Badan Usaha.

    4. Menteri/Kepala Lembaga harus memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ).

    5. Apabila Menteri/Kepala Lembaga tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka Menteri/Kepala Lembaga dianggap menerima sanggahan.

    6. Dalam hal sanggah dinyatakan benar/diterima, Menteri/Kepala Lembaga menyatakan proses Prakualifikasi gagal dan menelaah rencana tindak lanjut atas Prakualifikasi gagal.

    7. Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada angka 6, Menteri/Kepala Lembaga menindaklanjuti Prakualifikasi gagal dengan memerintahkan Panitia Pengadaan:

      1. melakukan evaluasi ulang;

      2. melakukan Prakualifikasi ulang; atau

      3. menghentikan proses Prakualifikasi Panel Badan Usaha.

    8. Evaluasi ulang dilakukan apabila sanggah hasil Prakualifikasi dinyatakan benar karena kesalahan dalam melakukan evaluasi.

    9. Prakualifikasi ulang dilakukan apabila:

      1. sanggah hasil Prakualifikasi dinyatakan benar karena terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Lembaga ini dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi serta penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau Menteri/Kepala Lembaga;

      2. Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga ini; atau

      3. jumlah peserta yang lulus Prakualifikasi kurang dari 5 (lima) Badan Usaha.

  1. PENANDATANGANAN KONTRAK PAYUNG

    Menteri/Kepala Lembaga dan Badan Usaha yang lulus Prakualifikasi menandatangani Kontrak Payung (framework contract). Kontrak Payung (framework contract) berlaku selama paling lama 3 (tiga) tahun. Kontrak Payung (framework contract) memuat paling sedikit:

    1. Para Pihak;

    2. Hak dan Kewajiban Para Pihak;

    3. Pertentangan Kepentingan;

    4. Masa Kontrak;

    5. Penyelesaian Sengketa; dan

    6. Pengakhiran Kontrak.

    Sebelum penandatanganan Kontrak Payung (framework contract), Menteri/Kepala Lembaga dan Badan Usaha yang lulus Prakualifikasi melakukan persiapan penandatanganan. Persiapan penandatanganan dilakukan melalui antara lain:

    1. pemeriksaan terhadap Badan Usaha yang lulus Prakualifikasi yang bertujuan memastikan kelayakan perusahaan dari aspek hukum sebagai subyek hukum (jika diperlukan).

    2. pengecekan isi/ketentuan dalam rancangan Kontrak Payung (framework contract); dan

    3. penentuan waktu penandantanganan Kontrak Payung (framework contract) kepada masing-masing Badan Usaha yang lulus Prakualifikasi.

    Setelah hal-hal yang perlu dilakukan dalam persiapan dianggap cukup, Menteri/Kepala Lembaga dan Badan Usaha yang lulus Prakualifikasi (para pihak) melakukan penandatanganan Kontrak Payung (framework contract).

Demikian isi Lampiran Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN.

Peraturan Lembaga Bisnis Sarpras Tata Cara Berlaku