Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
suryaden Kam, 10/14/2021 - 14:25

Penyebab sulitnya pemerataan pembangunan adalah data. Penanganan kemiskinan dan lain-lain dihantui dengan ketidaksinkronan dan pemutakhiran data. Kementerian Sosial adalah mahluk yang diharapkan dapat mengatasi hal ini. Namun dengan data yang tidak valid, mereka bisa berbuat apa?. Untuk itu Kementerian Sosial tetap berusaha dengan menerbitkan Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial memikirkan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ditetapkan Mensos Tri Rismaharini pada tanggal 27 Mei 2021 di Jakarta. Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diundangkan Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021.

Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Mencabut

Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mencabut:

  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); dan

  2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042),

Latar Belakang

Pertimbangan Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial:

  1. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan;

  2. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

  9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

  10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

  11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

Isi Permensos tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Berikut adalah isi Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

  2. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

  3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

  4. Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.

  5. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.

  6. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.

  7. Pengendalian/Penjaminan Kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencapai kualitas data dengan tujuan untuk terciptanya perbaikan kualitas yang berkesinambungan.

  8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

  9. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.

  10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

  11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

  12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

  13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  14. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

  15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II
PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui tahapan:

    1. Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi;

    2. Pengendalian/Penjaminan Kualitas;

    3. penetapan; dan

    4. penggunaan.

  2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi:

    1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

    2. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan

    3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

  3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi

Pasal 3

  1. Menteri menetapkan kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai dasar untuk melaksanakan Pengelolaan Data.

  2. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. kemiskinan;

    2. ketelantaran;

    3. kecacatan;

    4. keterpencilan;

    5. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;

    6. korban bencana;

    7. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau

    8. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Proses Usulan Data dapat diajukan melalui:

  1. musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain;

  2. usulan Kementerian Sosial; atau

  3. pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG.

Pasal 5

Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari:

  1. rukun tetangga/rukun warga;

  2. kepala dusun;

  3. lurah atau kepala desa atau nama lain;

  4. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau

  5. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.

Pasal 6

  1. Pengajuan Proses Usulan Data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  2. Bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota wajib melakukan Verifikasi dan Validasi atas usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi SIKS-NG oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  4. Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi terdapat permasalahan, dilakukan Pengendalian/Penjaminan Kualitas oleh perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

  1. Proses Usulan Data yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri.

  2. Penyampaian usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG.

  3. Dalam hal data yang diusulkan terdapat permasalahan, dilakukan Pengendalian/Penjaminan Kualitas oleh perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

  1. Usulan data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan penilaian oleh satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial.

  2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses untuk menilai usulan data sesuai dengan kriteria integritas data yang ditentukan.

  3. Kriteria integritas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

    1. data perorangan bersifat individual dan tunggal;

    2. data perorangan mempunyai nomor induk kependudukan, nama, alamat sesuai dengan data kependudukan yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil;

    3. data keluarga, kelompok, dan masyarakat merupakan himpunan data perorangan;

    4. data anggota keluarga tidak tumpang tindih dengan anggota keluarga lain; dan

    5. kelengkapan atribut data.

  4. Dalam hal usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak memenuhi kriteria integritas data, satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial dapat mengembalikan usulan data kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dilakukan perbaikan data.

  5. Dalam hal usulan data yang telah diperbaiki oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota masih ditemukan permasalahan, data dapat diberikan kepada perguruan tinggi untuk dilakukan Pengendalian/Penjaminan Kualitas.

  6. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Proses Usulan Data.

Pasal 9

  1. Pengajuan Proses Usulan Data melalui usulan Kementerian Sosial dan pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dilakukan Verifikasi dan Validasi.

  2. Proses Usulan Data melalui usulan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi:

    1. situasi kedaruratan bencana;

    2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani dan/atau belum terdata; dan/atau

    3. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau dalam kondisi kedaruratan.

  3. Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

    1. Kementerian Sosial; atau

    2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

  4. Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai tidak memenuhi kriteria integritas data, Kementerian Sosial menginformasikan data kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk diperbaiki.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pengendalian/Penjaminan Kualitas

Pasal 11

  1. Proses Pengendalian/Penjaminan Kualitas dilaksanakan apabila ditemukan permasalahan yang terdiri atas:

    1. ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan desa atau kelurahan atau nama lain;

    2. ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara Pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

    3. ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data lainnya.

  2. Pengendalian/Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.

  3. Pelaksanaan Pengendalian/Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

  4. Pengendalian/Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri sebagai pertimbangan dalam penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian/Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 12

  1. Hasil Proses Usulan Data, Verifikasi, Validasi dan Pengendalian/Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

  2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

  3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap bulan.

  4. Dalam hal tidak terdapat perubahan dalam usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Menteri dapat menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan penetapan bulan terakhir.

  5. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan untuk memastikan integritas data.

  6. Apabila hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) data dinilai tidak memenuhi kriteria integritas data, Menteri mengeluarkan dan mengembalikan data kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dilakukan perbaikan.

  7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

  1. Seseorang yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat secara aktif mendaftarkan diri.

  2. Ketentuan mengenai pendaftaran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan pengusulan serta verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 14

  1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan perubahan.

  2. Perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:

    1. substantif; dan

    2. administratif.

  3. Perubahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

    1. penghapusan;

    2. penggantian; atau

    3. penambahan.

  4. Perubahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial.

  5. Ketentuan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9.

Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 15

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan oleh:

  1. unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial;

  2. kementerian/lembaga;

  3. Pemerintah Daerah; dan

  4. masyarakat

Pasal 16

  1. Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

  2. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam kondisi:

    1. situasi kedaruratan bencana;

    2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani; dan/atau

    3. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan.

  3. Dalam hal terjadi pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial harus melaporkan data penerima program untuk diusulkan masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

  4. Ketentuan mengenai pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 17

Tata cara Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan mekanisme:

  1. unit kerja eselon I mengajukan permintaan data kepada satuan kerja pengelola data;

  2. satuan kerja pengelola data memberikan data awal sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh unit kerja eselon I;

  3. unit kerja eselon I melakukan penyaringan data sesuai dengan kriteria program yang akan diberikan;

  4. unit kerja eselon I menyesuaikan data yang telah dilakukan penyaringan dengan kuota jumlah penerima manfaat/keluarga penerima manfaat yang tersedia; dan e. data calon penerima manfaat/keluarga penerima manfaat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan program ditetapkan oleh unit kerja eselon I sebagai penerima manfaat/keluarga penerima manfaat.

Pasal 18

  1. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh unit kerja eselon I untuk penyaluran bantuan sosial dengan mitra penyalur, dilakukan melalui aplikasi SIKS- NG yang dikelola oleh satuan kerja pengelola data dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

  2. Mitra penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank penyalur, pos penyalur, atau pihak lain yang bekerja sama dengan unit kerja eselon I untuk menyalurkan Bantuan Sosial.

  3. Tata cara penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

  1. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d harus mendapatkan persetujuan.

  2. Pemberian persetujuan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

    1. untuk permohonan yang diajukan oleh kementerian/lembaga menjadi kewenangan Menteri;

    2. untuk permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah menjadi kewenangan pejabat eselon I yang membidangi pengelolaan data; dan

    3. untuk permohonan yang diajukan oleh masyarakat menjadi kewenangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 20

  1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang digunakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

  2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat eselon I yang membidangi pengelolaan data.

  3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang digunakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 21

  1. Dalam hal permohonan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disetujui oleh Menteri, data diberikan dengan ketentuan:

    1. Menteri menugaskan kepala satuan kerja pengelola data untuk menyiapkan data sesuai dengan permohonan;

    2. data yang telah disiapkan oleh kepala satuan kerja pengelola data dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima;

    3. kepala satuan kerja pengelola data menyampaikan berita acara serah terima kepada pemohon untuk ditandatangani dan sekaligus menyerahkan data kepada pemohon berupa dokumen elektronik/digital;

    4. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya; dan

    5. kepala satuan kerja pengelola data melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga atau pejabat pimpinan tinggi madya.

Pasal 22

  1. Permohonan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan melalui dinas sosial.

  2. Dalam hal permohonan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh pejabat eselon I yang membidangi pengelolaan data, data diberikan dengan mekanisme:

    1. pejabat eselon I yang membidangi pengelolaan data menugaskan kepala satuan kerja pengelola data untuk menyiapkan data sesuai dengan permohonan;

    2. data yang telah disiapkan oleh kepala satuan kerja pengelola data dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima;

    3. kepala satuan kerja pengelola data menyampaikan berita acara serah terima kepada pemohon untuk ditandatangani dan sekaligus menyerahkan data kepada pemohon berupa dokumen elektronik/digital;

    4. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh kepala dinas sosial; dan

    5. kepala satuan kerja pengelola data melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala dinas sosial.

Pasal 23

Dalam hal permohonan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disetujui oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial, data diberikan dengan ketentuan:

  1. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi meneruskan permohonan kepada kepala satuan kerja pengelola data untuk menyiapkan data sesuai dengan permohonan;

  2. data yang telah disiapkan oleh kepala satuan kerja pengelola data diserahkan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Sosial;

  3. penyerahan data oleh kepala satuan kerja pengelola data kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Sosial disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima;

  4. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Sosial menyiapkan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon untuk ditandatangani dan sekaligus menyerahkan data kepada pemohon berupa dokumen elektronik/digital;

  5. tanda bukti penyerahan informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh pemohon dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Sosial; dan

  6. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Sosial melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 24

Permohonan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 paling sedikit memuat:

  1. maksud penggunaan data;

  2. wilayah; dan

  3. jenis data yang dibutuhkan.

Pasal 25

Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan.

Pasal 26

  1. Pengguna Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus:

    1. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam berita acara serah terima;

    2. tidak menyebarkan atau memberikan data kepada pihak ketiga; dan

    3. menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan data dan menghindari penggunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.

  2. Dalam hal tertentu penyebaran dan pemberian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan:

    1. merupakan hasil olahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

    2. penyajian dalam bentuk deskripsi statistik; dan

    3. mencantumkan sumber data.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 27

  1. Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang sudah memperoleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus melaporkan secara tertulis dengan memberikan informasi penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kepada Menteri, pejabat eselon I yang membidangi Pengelolaan Data, atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah program selesai dilaksanakan.

  2. Laporan informasi penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk pemberian program perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan penanganan Fakir Miskin bagi perseorangan, keluarga, dan/atau rumah tangga.

  3. Laporan informasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat:

    1. nomor identitas kependudukan;

    2. nama; dan

    3. alamat penerima meliputi nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa atau nama lain.

Pasal 28

Unit kerja eselon I Kementerian Sosia,l kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang tidak menyampaikan laporan informasi penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, permohonan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berikutnya tidak dapat diberikan.

Pasal 29

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diterima oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dari Kementerian Sosial yang akan digunakan untuk melakukan pendataan hanya boleh diberikan kepada petugas pendataan dan petugas Verifikasi dan Validasi yang telah ditunjuk dan ditetapkan dengan membuat berita acara serah terima.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. eraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); dan

  2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Kultur Pedoman Berlaku