Pustaka Desa

Pustaka Desa
Pustaka Desa
suryaden Sen, 04/04/2016 - 10:24

Pustaka Desa Membangun Indonesia

BKN

BKN jogloabang Rab, 07/24/2019 - 23:41

Peraturan Badan atau tentang Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Badan
standard

Peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS

Peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS jogloabang Sel, 02/09/2021 - 20:24

Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ini mencabut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan dinyatakan tidak berlaku.

Seperti kita ketahui bersama Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ruang lingkup petunjuk teknis pemberhentian PNS dalam Peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS ini meliputi:

  1. jenis pemberhentian PNS;

  2. pelaksanaan pemberhentian PNS;

  3. penyampaian keputusan pemberhentian;

  4. pemberhentian sementara;

  5. pengaktifan kembali;

  6. kewenangan pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali;

  7. hak kepegawaian bagi PNS yang diberhentikan; dan

  8. uang tunggu dan uang pengabdian.

Jenis pemberhentian PNS dalam Peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS, terdiri atas:

  1. pemberhentian atas permintaan sendiri;

  2. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;

  3. pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;

  4. pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani;

  5. pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang;

  6. pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;

  7. pemberhentian karena pelanggaran disiplin;

  8. pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;

  9. pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan

  10. pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara.

Selain hal di atas juga ada Pemberhentian PNS Karena Hal Lain yang disebutkan dalam Peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS, antara lain yaitu:

  1. tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

  2. PNS yang setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat disalurkan;

  3. terbukti menggunakan ijazah palsu;

  4. tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar;

  5. PNS yang menerima uang tunggu tetapi menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan;

  6. pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; dan

  7. PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara RI BIma Aria Wibisana pada tanggal 6 Maret 2020 di Jakarta. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 8 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343.

Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS, adalah:

  1. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen pegawai negeri sipil perihal pemberhentian, diperlukan pengaturan mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil yang efektif dan akuntabel;

  2. bahwa untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan pemberhentian pegawai negeri sipil, perlu didukung adanya petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil;

  3. bahwa untuk memberikan dasar dan landasan dalam pelaksanaan pemberhentian pegawai negeri sipil, diperlukan peraturan mengenai petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

  3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

  4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

Isi Juknis Pemberhentian PNS

Berikut adalah isi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bukan format asli:

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

  2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.

  3. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

  4. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

  5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

  6. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki JF pada instansi pemerintah.

  7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Intansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

  3. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

  4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

  5. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.

  6. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.

  7. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

  8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan.

  9. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 2

Ruang lingkup petunjuk teknis pemberhentian PNS dalam Peraturan Badan ini meliputi:

  1. jenis pemberhentian PNS;

  2. pelaksanaan pemberhentian PNS;

  3. penyampaian keputusan pemberhentian;

  4. pemberhentian sementara;

  5. pengaktifan kembali;

  6. kewenangan pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali;

  7. hak kepegawaian bagi PNS yang diberhentikan; dan

  8. uang tunggu dan uang pengabdian.

BAB II
JENIS PEMBERHENTIAN PNS

Pasal 3

Jenis pemberhentian terdiri atas:

  1. pemberhentian atas permintaan sendiri;

  2. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;

  3. pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;

  4. pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani;

  5. pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang;

  6. pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;

  7. pemberhentian karena pelanggaran disiplin;

  8. pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;

  9. pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan

  10. pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara.

Pasal 4

Selain jenis pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat Pemberhentian Karena Hal Lain, antara lain sebagai berikut:

  1. tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

  2. PNS yang setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat disalurkan;

  3. terbukti menggunakan ijazah palsu;

  4. tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar;

  5. PNS yang menerima uang tunggu tetapi menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan;

  6. pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; dan

  7. PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PNS

Bagian Kesatu
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

Pasal 5

  1. PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

  2. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.

  3. Penundaan untuk paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak keputusan penundaan ditetapkan oleh PPK.

  4. Keputusan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memuat batas waktu penundaan.

  5. Kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain sebagai berikut:

    1. masih ada tugas mendesak yang harus diselesaikan oleh yang bersangkutan; dan/atau

    2. belum ada pegawai lain yang dapat menggantikan tugas yang bersangkutan.

  6. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditolak apabila:

    1. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;

    2. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    3. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;

    4. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

    5. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau

    6. alasan lain menurut pertimbangan PPK.

  7. Proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, yaitu keadaan pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana baik ditahan maupun tidak ditahan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, maupun pada saat yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di pengadilan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

Pasal 6

Tata cara pemberhentian atas permintaan sendiri, sebagai berikut:

  1. Permohonan berhenti sebagai PNS/Calon PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui PPK atau PPK melalui PyB secara hierarki, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

  2. Permohonan berhenti yang diajukan secara hierarki sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sebagai berikut:

    1. Calon PNS/PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada PPK melalui atasan langsungnya;

    2. Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada pimpinan unit kerjanya paling rendah menduduki JPT Pratama;

    3. Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 2, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada PyB melalui pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;

    4. Pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada PyB;

    5. PyB sebagaimana dimaksud pada angka 4, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS kepada PPK yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan;

    6. Dalam hal PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya atau, JF keahlian utama mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri, PyB sebagaimana dimaksud pada angka 4, meneruskan permohonan PNS kepada PPK untuk kemudian oleh PPK diteruskan kepada Presiden yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan;

    7. Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada Calon PNS/PNS yang bersangkutan;

    8. Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan secara lengkap diterima oleh PPK;

    9. Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri serta contoh kasus disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

    10. Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, Calon PNS/PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

    11. Dalam hal sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, Calon PNS/PNS yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    12. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    13. Dalam hal PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 12, memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

    14. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka 12, berlaku sejak akhir bulan ditetapkannya keputusan pemberhentian oleh Presiden atau PPK.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun

Pasal 7

  1. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

  2. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

    1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;

    2. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan

    3. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

  3. Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberhentian PNS
Yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun

Pasal 8

Tata cara pemberhentian PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, sebagai berikut:

  1. Kepala BKN menyampaikan data perorangan calon penerima pensiun (DPCP) kepada PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

  2. Kepala BKN dalam menyampaikan DPCP melalui PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan daftar nominatif PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun;

  3. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

  4. Penyampaian DPCP dan daftar nominatif PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) atau sistem informasi kepegawaian lainnya yang ditentukan BKN;

  5. PPK atau PyB atau pejabat lain yang ditunjuk berkewajiban mencetak dan menyampaikan DPCP atau menyampaikan DPCP secara elektronik kepada PNS yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, setelah DPCP diterima oleh PPK atau PyB atau pejabat lain yang ditunjuk;

  6. PNS yang telah menerima DPCP wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP dengan ketentuan apabila data telah benar agar ditandatangani atau disetujui oleh PNS dan diketahui oleh pejabat pengelola kepegawaian;

  7. Dalam hal DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf f, terdapat perbedaan data maka dilakukan perbaikan dengan melampirkan data dukung;

  8. DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf f, disampaikan kepada PPK atau PyB melalui pejabat pengelola kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak PNS yang bersangkutan menerima DPCP;

  9. Dalam hal PNS tidak menyampaikan DPCP kepada PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun dan berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN berdasarkan data yang ada;

  10. Usul pemberhentian PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf i, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

  11. PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun kepada Presiden atau PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan, sejak Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN menyampaikan DPCP;

  12. PPK atau PyB dalam menyampaikan usul pemberhentian PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf k, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. PPK menyampaikan usul pemberhentian PNS yang akan mencapai batas usia pensiun kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF keahlian utama;

    2. PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS yang akan mencapai batas usia pensiun kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF keahlian utama;

    3. PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun dan berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

    4. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar tembusan usul pemberhentian PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun dari PPK dan PyB sebagaimana dimaksud pada angka 3, menetapkan pertimbangan teknis kepada Presiden atau PPK;

    5. Pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak berkas usul pensiun dinyatakan secara lengkap diterima; dan

    6. Presiden atau PPK menetapkan Keputusan pemberian Pensiun berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada angka 4.

  13. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dan/atau pemberian pensiun PNS paling lama 1 (satu) bulan, sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun;

  14. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf m, berlaku sejak akhir bulan PNS yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun.

Bagian Kelima
Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi
atau Kebijakan Pemerintah

Pasal 9

  1. Dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada Instansi Pemerintah lain.

  2. Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat terjadi perampingan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

    1. tidak dapat disalurkan pada instansi lain;

    2. belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan

    3. masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun,

    diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun.

  4. Apabila sampai dengan 5 (lima) tahun, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat disalurkan, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum berusia 50 (lima puluh) tahun tetapi telah memiliki masa kerja pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

  6. Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masa kerja yang bersangkutan kurang dari 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meninggal dunia sebelum berusia 50 (lima puluh) tahun, maka jaminan pensiun janda/duda diberikan mulai tanggal 1 bulan berikutnya PNS yang bersangkutan meninggal dunia.

  8. Keputusan pemberhentian karena perampingan organisasi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberhentian PNS
Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah

Pasal 10

Tata cara pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, sebagai berikut:

  1. PPK menginventarisasi kelebihan PNS sebagai akibat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah.

  2. Kelebihan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaporkan kepada Menteri dan Kepala BKN dalam bentuk daftar nominatif PNS yang akan disalurkan dari kementerian/lembaga.

  3. Surat pengantar pelaporan PPK kepada Menteri dan Kepala BKN dan daftar nominatif PNS yang akan disalurkan dari kementerian/lembaga disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 7 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  4. Menteri merumuskan kebijakan penyaluran kelebihan PNS pada Instansi Pemerintah.

  5. Kepala BKN melaksanakan penyaluran kelebihan PNS pada Instansi Pemerintah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  6. Sebelum Kepala BKN melaksanakan penyaluran PNS sebagaimana dimaksud pada huruf e, terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah yang membutuhkan.

  7. Dalam hal kelebihan PNS tidak dapat disalurkan pada Instansi Pemerintah, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  8. Dalam hal PNS diberhentikan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, diatur sebagai berikut:

    1. PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK sesuai kewenangan masing-masing;

    2. Dalam hal PNS yang diberhentikan akibat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua, PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

    3. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar tembusan usul pemberhentian PNS dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada Angka 2, menetapkan pertimbangan teknis kepada Presiden atau PPK;

    4. Pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak berkas usul pemberhentian PNS secara lengkap diterima;

    5. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dan/atau pemberian pensiun PNS berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada angka 4;

    6. Keputusan pemberhentian PNS bagi PNS yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan sudah memiliki masa kerja untuk pensiun minimal 10 (sepuluh) tahun, pemberian jaminan pensiun PNS mulai diberikan pada bulan berikutnya PNS yang bersangkutan berusia 50 (lima puluh) tahun.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani
dan/atau Rohani

Pasal 11

  1. PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani diberhentikan dengan hormat apabila:

    1. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan karena kesehatannya;

    2. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau

    3. tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.

  2. PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani karena tidak dapat bekerja lagi, menderita penyakit yang berbahaya, atau tidak mampu bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam Angka 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  3. Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak dapat bekerja kembali di semua jabatan PNS.

  4. Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

  5. Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), beranggotakan dokter pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  6. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan diberikan jaminan pensiun tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja.

  8. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan diberikan jaminan pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemberhentian PNS Yang Tidak Cakap
Jasmani dan/atau Rohani

Pasal 12

Tata cara pemberhentian PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sebagai berikut:

  1. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;

  2. Setelah adanya hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian meneruskan hasil pengujian kesehatan kepada PPK atau PyB;

  3. Pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani, berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan diajukan oleh:

    1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF keahlian utama; atau

    2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF keahlian utama.

  4. Dalam hal PNS yang diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua maka usul pemberhentian disampaikan kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

  5. Berdasarkan tembusan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN menetapkan pertimbangan teknis kepada Presiden atau PPK;

  6. Pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung, sejak berkas usul pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani secara lengkap diterima;

  7. Presiden atau PPK menetapkan Keputusan pemberhentian dan pemberian Pensiun berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf f;

  8. Keputusan pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada huruf g, dengan mendapat hak jaminan pensiun ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan dan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

  9. Dalam hal pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada huruf g, tanpa mendapat hak jaminan pensiun, keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan;

  10. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i, berlaku sejak akhir bulan ditetapkan hasil pemeriksaan kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak dapat bekerja kembali di semua jabatan PNS.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia,
Tewas, atau Hilang

Paragraf 1
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

Pasal 13

  1. PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. PNS dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:

    1. meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;

    2. meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu;

    3. meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara;

    4. meninggal dunia tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu tidak disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau

    5. meninggal dunia bukan karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau bukan sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

  3. PNS yang dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam Angka 9 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan.

  4. PNS yang meninggal dunia wajib dibuatkan surat keterangan meninggal dunia oleh pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi yang bersangkutan dengan melampirkan surat kematian dari Lurah/Kepala Desa setempat.

  5. Surat keterangan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 10 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  6. Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah berkeluarga, kepada janda/duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berkeluarga, kepada orang tuanya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemberhentian Karena Tewas

Pasal 14

  1. PNS yang Tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. PNS dinyatakan Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah berkeluarga, kepada janda/duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berkeluarga, kepada orang tuanya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemberhentian Karena Hilang

Pasal 15

  1. Seorang PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan apabila:

    1. tidak diketahui keberadaannya; dan

    2. tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia.

  2. PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 (dua belas), sejak dinyatakan hilang.

  3. Pernyataan tentang PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  4. Pernyataan tentang PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia diterima.

  5. Surat Pernyataan tentang PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun sesuai dengan format sebagaimana tersebut pada Angka 11 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  6. Kondisi hilang mulai berlaku sejak PNS yang bersangkutan dinyatakan hilang sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat keterangan atau ‘berita acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  7. Janda/duda atau anak dari PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  8. Hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai program jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

  9. Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan kembali dan masih hidup, dapat diangkat kembali sebagai PNS sepanjang yang bersangkutan belum mencapai Batas Usia Pensiun.

  10. Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan kembali dan masih hidup sebelum akhir bulan ke-12 (dua belas), atau belum dianggap meninggal dunia, dapat diangkat kembali sebagai PNS sepanjang yang bersangkutan belum mencapai Batas Usia Pensiun.

  11. Dalam hal adanya dugaan PNS yang hilang maka pihak keluarga atau atasan langsung tempat yang bersangkutan bekerja segera melaporkan kepada PPK secara hierarki melalui atasan langsung tempat yang bersangkutan bekerja.

  12. Berdasarkan laporan pihak keluarga, PPK atau Pejabat yang ditunjuk melaporkan dugaan PNS yang hilang kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  13. Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan kembali dan masih hidup setelah akhir bulan ke-12 (dua belas), atau telah dianggap meninggal dunia, dapat diangkat kembali sebagai PNS sepanjang yang bersangkutan belum mencapai Batas Usia Pensiun dan tersedia lowongan jabatan.

  14. Pengangkatan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (13), dilakukan setelah PNS yang bersangkutan diperiksa oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  15. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), PNS yang dinyatakan hilang karena kemauan dan kemampuannya, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin dan wajib mengembalikan hak kepegawaian yang telah diterima oleh Janda/duda atau anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta selama hilang masa kerja tidak dihitung sebagai masa kerja PNS.

  16. Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kembali dan telah mencapai Batas Usia Pensiun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  17. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (16), setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  18. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17), terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, maka PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan hak kepegawaian yang telah diterima oleh janda/duda atau anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  19. Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum ditemukan kembali sebelum akhir bulan ke 12 (dua belas), atau sebelum dianggap meninggal dunia tetapi telah mencapai batas usia pensiun maka diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  20. Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (16), belum ditemukan sampai dengan akhir bulan ke 12 (dua belas), atau telah dianggap meninggal dunia, maka hak kepegawaiannya berubah menjadi pensiun janda/duda atau anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  21. Dalam hal PNS yang telah dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (16), ditemukan kembali sebelum mencapai Batas Usia Pensiun dan masih hidup tetapi:

    1. sakit dan tidak mampu bekerja lagi setelah berakhirnya cuti sakit;

    2. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan karena kesehatannya; atau

    3. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya,

    maka diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak- hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  22. Pengembalian hak kepegawaian yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (15), dan ayat (18), terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan hilang.

  23. Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan kembali sesudah akhir bulan ke 12 (dua belas), atau telah dianggap meninggal dunia dan telah mencapai batas usia pensiun, Keputusan Pensiun Janda/Duda atau anaknya ditinjau kembali dan kepada yang bersangkutan ditetapkan keputusan Pensiun PNS, terhitung sejak mencapai batas usia pensiun.

  24. Pengangkatan kembali sebagai PNS yang hilang dan ditemukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (13), dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia terbukti hilang bukan karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan maka PPK segera mengangkat kembali yang bersangkutan dalam jabatan PNS.

  25. PNS yang diangkat kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (24), ditempatkan pada unit kerja yang sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan capaian kinerja yang bersangkutan sebelum yang bersangkutan dinyatakan hilang.

  26. Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), adalah lowongan jabatan untuk mengisi kebutuhan instansi yang dapat berupa promosi, penurunan jabatan, atau dikembalikan pada jabatan semula berdasarkan persyaratan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  27. Dalam hal PNS yang ditempatkan pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (25), sampai dengan 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pemberhentian PNS Karena Meninggal Dunia,
Tewas, atau Hilang

Pasal 16

Tata cara pemberhentian PNS karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang sebagai berikut:

  1. PPK menyampaikan usul pemberhentian PNS karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF keahlian utama;

  2. PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF keahlian utama;

  3. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

  4. Dalam hal PNS yang diberhentikan karena meninggal dunia, tewas, atau hilang berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua, PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

  5. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar tembusan usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf d, memberikan pertimbangan teknis pensiun PNS dan Janda/duda kepada Presiden atau PPK;

  6. Pemberian pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf e, paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak berkas usul pensiun secara lengkap diterima;

  7. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf f, dengan mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada huruf d;

  8. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan huruf g, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

Bagian Kesebelas
Pemberhentian PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/
Penyelewengan

Pasal 17

  1. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

  2. PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila memenuhi kriteria:

    1. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;

    2. mempunyai prestasi kerja yang baik;

    3. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan

    4. tersedia lowongan Jabatan.

  3. Kriteria untuk tidak memberhentikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat kumulatif sebagai berikut:

    1. perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;

    2. mempunyai prestasi kerja yang baik yang dapat diukur dari penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

    3. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali yang dapat diukur sebelum yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama melaksanakan tugas jabatan memiliki perilaku kerja yang baik; dan

    4. tersedia lowongan Jabatan yang dapat dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang ada.

  4. PNS yang tidak diberhentikan karena memenuhi syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam Angka 12 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  5. Dalam hal PNS tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

  6. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

  7. Ketersediaan lowongan Jabatan yang menjadi syarat agar PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun tidak diberhentikan sebagai PNS, harus berdasarkan hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan jabatan yang tersedia.

  8. PNS yang tidak diberhentikan karena dipidana kurang dari 2 (dua) tahun dan tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam Angka 13 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  9. PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (6), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

    1. selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.

    2. penghentian hak kepegawaian yang bersangkutan terhitung sejak akhir bulan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu selama menjalani pidana penjara sampai dengan pengaktifan kembali sebagai PNS.

    3. dalam hal terdapat penghasilan yang sudah terlanjur dibayarkan kepada yang bersangkutan, maka dikembalikan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    4. pengaktifkan kembali sebagai PNS tersebut dilakukan apabila tersedia lowongan Jabatan.

    5. keputusan Pengaktifkan kembali sebagai PNS, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 14 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

    6. dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan, PNS sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

    7. selama menunggu lowongan jabatan, PNS sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak menerima penghasilan.

    8. penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf g, baru dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal pengaktifan kembali sebagai PNS.

    9. masa selama PNS menjalani pidana penjara sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan diaktifkan kembali tidak dihitung sebagai masa kerja PNS.

    10. PNS yang sedang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung sejak akhir bulan dicapainya usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

    11. PNS yang sedang menjalani pidana penjara apabila meninggal dunia, maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  10. PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

    1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    2. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

    3. PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

    4. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

  11. Khusus pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, tidak melihat lamanya pidana penjara atau kurungan yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

  12. Dalam hal PNS terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka yang bersangkutan telah melanggar sumpahnya untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

  13. Khusus pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, tidak melihat lamanya pidana penjara atau kurungan yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

  14. Tindak pidana kejahatan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS dalam jabatan ASN karena melaksanakan tugas jabatannya yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  15. Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS bukan dalam jabatan ASN tetapi karena melaksanakan tugas tambahan atau tugas dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  16. Dalam hal terdapat PNS melakukan tindak pidana bukan dalam jabatan ASN yaitu dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan sebelum berstatus PNS tetapi berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena salah satu pertimbangan mendasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 perlunya dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

  17. Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam Angka 15 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  18. PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena dengan melakukan tindak pidana dimaksud PNS telah menyalahgunakan atau mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai ASN.

  19. Tindak pidana berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, yaitu tindak pidana yang salah satu unsurnya yaitu dengan rencana lebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana.

  20. Pada saat Peraturan Badan ini ditetapkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (19) tercantum dalam Pasal 340, Pasal 353, dan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  21. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

  22. Pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (10) huruf a, huruf b, dan huruf d, dan ayat (21), ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Pemberhentian PNS Karena Melakukan Tindak
Pidana/Penyelewengan

Pasal 18

Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, dilakukan sebagai berikut:

  1. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

    1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

    2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

  2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

  4. Usul Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS dari PPK kepada Presiden atau dari PyB kepada PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 16 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  5. Keputusan Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 17 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  6. Dalam hal PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf d menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  7. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf f, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.

  8. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

Bagian Ketigabelas
Pemberhentian PNS Karena Pelanggaran Disiplin

Pasal 19

  1. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

  2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Bagian Keempatbelas
Tata Cara Pemberhentian PNS Karena Pelanggaran Disiplin

Pasal 20

Tata Cara Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan sebagai berikut:

  1. Pemberhentian dengan hormat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin diusulkan oleh:

    1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

    2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

  2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

  4. Dalam hal PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  5. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf d, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.

  6. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

Bagian Kelimabelas
Pemberhentian PNS Karena Mencalonkan Diri atau
Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan
Wakil Bupati/Wakil Walikota

Pasal 21

  1. PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

  2. Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.

  3. Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditolak apabila:

    1. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;

    2. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    3. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;

    4. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau

    5. sedang menjalani hukuman disiplin.

  4. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai PNS, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 18 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  5. PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

  6. PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

  7. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku terhitung mulai PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Bagian Keenambelas
Tata Cara Pemberhentian PNS Karena Mencalonkan Diri atau
Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan
Wakil Bupati/Wakil Walikota

Pasal 22

Tata Cara pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota diatur sebagai berikut:

  1. Bagi PNS yang mengundurkan diri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Permohonan berhenti sebagai PNS karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota diajukan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada Presiden melalui PPK atau PPK melalui PyB secara hierarki setelah ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;

    2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan melampirkan surat keputusan penetapan calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;

    3. Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan oleh:

      1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

      2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

    4. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima;

    5. Dalam hal PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

    6. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada angka 5, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK;

    7. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  2. Bagi PNS yang tidak mengajukan pengunduran diri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. PNS yang diketahui melanggar kewajiban pengunduran diri karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;

    2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diusulkan oleh:

      1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

      2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

    3. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

Bagian Ketujuhbelas
Pemberhentian Karena Menjadi Anggota dan/atau
Pengurus Partai Politik

Pasal 23

  1. PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

  2. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.

  3. Pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebelum yang bersangkutan ditetapkan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

  4. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis kepada PPK dan tembusannya disampaikan kepada:

    1. atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan paling rendah pejabat pengawas;

    2. pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan

    3. pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan instansi yang bersangkutan.

  5. Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, wajib menyampaikan pertimbangan kepada PPK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah diterimanya tembusan pengunduran diri.

  6. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mengambil keputusan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sejak diterimanya pertimbangan dari atasan langsung PNS yang bersangkutan.

  7. Apabila sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak atasan langsung menerima surat pengunduran diri tidak memberikan pertimbangan kepada PPK, maka paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, sejak diterimanya surat pengunduran diri keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa pertimbangan atasan langsung PNS yang bersangkutan.

  8. Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPK tidak mengambil keputusan, maka usul pengunduran diri PNS tersebut dianggap dikabulkan kecuali pemberhentian yang menjadi kewenangan Presiden.

  9. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sudah harus menetapkan keputusan pemberhentian PNS yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dianggap dikabulkan.

  10. Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditolak apabila:

    1. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;

    2. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    3. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;

    4. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan/atau

    5. sedang menjalani hukuman disiplin.

  11. PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.

  12. PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

  13. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (12), terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Kedelapanbelas
Tata Cara Pemberhentian Karena Menjadi Anggota dan/atau
Pengurus Partai Politik

Pasal 24

Tata Cara Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diatur sebagai berikut:

  1. Bagi PNS yang mengundurkan diri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Permohonan berhenti sebagai PNS karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diajukan secara tertulis kepada PPK melalui PyB secara hierarki;

    2. Permohonan berhenti sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan oleh:

      1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

      2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

    3. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    4. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima;

    5. Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

    6. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada angka 5, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK;

    7. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  2. Bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. PNS yang diketahui tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;

    2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1, diusulkan oleh:

      1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

      2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

    3. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    4. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, setelah PNS yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Kesembilanbelas
Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi
Sebagai Pejabat Negara

Pasal 25

  1. PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

  2. Selama menunggu tersedianya lowongan jabatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaktifkan kembali sebagai PNS dan diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diangkat sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. PNS yang diaktifkan kembali setelah selesai menjadi pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam Angka 19 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  4. PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai pejabat negara.

  5. Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender, PyB dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali.

  6. Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PPK memberhentikan dengan hormat sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. PNS yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada unit kerja yang sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan sebelum diangkat sebagai pejabat negara dan tetap bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  8. Dalam hal tersedia lowongan jabatan, PNS yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi, jabatan yang setara, atau jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  9. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai akhir bulan sejak 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

Bagian Keduapuluh
Tata Cara Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi
Sebagai Pejabat Negara

Pasal 26

Tata Cara Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagai berikut:

  1. Pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dan tidak tersedia lowongan Jabatan diusulkan oleh:

    1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

    2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

  2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b. ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

  4. Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  5. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf d, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.

  6. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

Bagian Keduapuluhsatu
Pemberhentian Karena Hal Lain

Paragraf 1
Pemberhentian Karena Tidak Melaporkan Diri Setelah Selesai
Cuti di Luar Tanggungan Negara atau Pemberhentian Karena
Setelah Selesai Menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara
Dalam Waktu 1 (satu) Tahun Tidak Dapat Disalurkan

Pasal 27

  1. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya.

  2. Batas waktu melaporkan diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan, setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara.

  3. PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Presiden atau PPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

  5. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mulai berlaku pada akhir bulan setelah yang bersangkutan melewati batas waktu yang ditentukan untuk melapor setelah berakhirnya cuti di luar tanggungan negara.

  6. PNS yang cuti di luar tanggungan negara, tidak melaporkan diri kepada instansi induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam Angka 20 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  7. PNS yang melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak dapat diangkat dalam Jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain.

  8. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diaktifkan kembali sebagai PNS sesuai Jabatan yang tersedia.

  9. Pengaktifan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), memerhatikan antara kompetensi jabatan yang dimiliki dengan syarat jabatan.

  10. Penyaluran pada instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan Kepala BKN.

  11. PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

  12. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ditetapkan oleh Presiden atau PPK terhitung mulai akhir bulan ke 12 (dua belas), sejak yang bersangkutan melaporkan diri.

  13. PNS yang cuti di luar tanggungan negara, melaporkan diri kepada instansi induknya dan menunggu selama 1 (satu) tahun, namun belum dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya atau disalurkan pada instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (11), sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam Angka 21 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  14. Selama menunggu disalurkan pada instansi lain, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

  15. Penghasilan yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung mulai tanggal pengaktifan dan pengangkatannya dalam jabatan PNS.

  16. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (11), diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemberhentian Karena Menggunakan Ijazah Palsu

Pasal 28

  1. PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

  2. Ijazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau kelulusan suatu jenjang pendidikan.

  3. Ijazah palsu merupakan ijazah yang bentuk, ciri dan isinya tidak sah.

  4. Kriteria ijazah palsu antara lain sebagai berikut:

    1. blangko ijazahnya palsu;

    2. blangko ijazahnya sah dikeluarkan lembaga yang berwenang, tetapi tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani ijazah;

    3. blangko ijazahnya sah dikeluarkan lembaga yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani ijazah, tetapi sebagian maupun seluruh isinya tidak benar; dan/atau

    4. Ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan

  5. PNS yang diduga menggunakan ijazah palsu dilakukan penelitian dan pembuktian oleh pejabat yang berwenang menentukan keaslian ijazah.

  6. Pejabat yang berwenang menentukan keaslian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur sebagai berikut;

    1. di lingkungan kementerian yang mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yaitu:

      1. Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Luar Negeri;

      2. Pimpinan perguruan tinggi negeri bagi ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri; dan

      3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi swasta.

    2. di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yaitu:

      1. Pimpinan perguruan tinggi negeri, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;

      2. Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi agama islam swasta; dan

      3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah atau yang sederajat, baik madrasah negeri maupun swasta.

    3. di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, bagi ijazah yang dikeluarkan sekolah-sekolah kesehatan atau yang sejenis baik negeri maupun swasta.

    4. di lingkungan pemerintah daerah, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, bagi ijazah yang dikeluarkan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar atau yang sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta.

    5. di lingkungan instansi pemerintah lainnya, yaitu Menteri/Pejabat lain yang ditunjuk, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga pendidikan yang bersangkutan.

  7. PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, apabila ijazahnya digunakan dalam pembinaan kepegawaian untuk kenaikan pangkat, kepentingan karir dan/atau jabatan.

  8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS.

Paragraf 3
Pemberhentian Karena Tidak Melaporkan Diri
Setelah Selesai Tugas Belajar

Pasal 29

  1. PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak berakhirnya masa tugas belajar.

  2. Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis.

  3. Batas wajib melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak berakhirnya tugas belajar yang tercantum dalam surat perintah tugas belajar.

  4. Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajarnya namun yang bersangkutan belum melapor secara tertulis kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam Angka 22 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 4
Pemberhentian Karena Menolak Untuk Diangkat Kembali
Dalam Jabatan Pada Saat Menerima Uang Tunggu

Pasal 30

  1. PNS yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam Jabatan, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.

  2. Penolakan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis.

Paragraf 5
Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi
Sebagai Komisioner atau Anggota Lembaga Nonstruktural

Pasal 31

  1. PNS yang tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

  2. PNS yang telah selesai menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.

  3. Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender, PyB dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali.

  4. Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PPK memberhentikan dengan hormat sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai akhir bulan sejak 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

  6. PNS yang mengajukan pengaktifkan kembali setelah selesai menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural dan setelah 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan jabatan, sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam Angka 23 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 6
PNS Yang Tidak Dapat Memperbaiki Kinerja Sesuai
Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 32

  1. PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

  2. Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) dan akan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya.

  3. Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut:

    1. Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari/sama dengan 110 (seratus sepuluh) sampai angka kurang dari/sama dengan 120 (seratus dua puluh) dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara;

    2. Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai angka kurang dari/sama dengan 120 (seratus dua puluh);

    3. Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai angka sama dengan 90 (sembilan puluh);

    4. Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 50 (lima puluh) sampai angka sama dengan 70 (tujuh puluh);

    5. Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50 (lima puluh).

  4. PNS diberhentikan dengan hormat karena mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat Kurang atau Sangat Kurang, apabila:

    1. PNS tersebut diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya;

    2. dalam hal PNS tidak menunjukan perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali;

    3. berdasarkan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PNS yang tidak memenuhi standar kompetensi jabatan dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    4. dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf c, PNS ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan

    5. dalam hal setelah 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sejak peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penilaian kinerja PNS diundangkan.

Bagian Keduapuluhdua
Tata Cara Pemberhentian Karena Hal Lain

Paragraf 1
Tata Cara Pemberhentian Karena Tidak Melaporkan Diri
Setelah Selesai Cuti
Di Luar Tanggungan Negara atau
Pemberhentian Karena Setelah Selesai Menjalani Cuti
di Luar Tanggungan Negara
Dalam Waktu 1 (satu) Tahun
Tidak Dapat Disalurkan

Pasal 33

Tata cara pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai cuti di luar tanggungan negara atau PNS yang melaporkan diri tetapi tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, dilakukan sebagai berikut:

  1. Pemberhentian dengan hormat bagi PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya atau PNS yang melaporkan diri tetapi tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, diusulkan oleh:

    1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang pada saat mengajukan cuti di luar tanggungan negara menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

    2. PyB kepada PPK bagi PNS yang pada saat mengajukan cuti di luar tanggungan negara menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

  2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

  4. Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  5. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf d, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.

  6. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  7. Contoh pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN tentang pemberian pensiun PNS sebagaimana dimaksud pada huruf d, tercantum dalam Angka 24 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberhentian Pemberhentian Karena
Menggunakan Ijazah Palsu

Pasal 3

Tata cara pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang menggunakan ijazah palsu dilakukan sebagai berikut:

  1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang menggunakan ijazah palsu, diusulkan oleh:

    1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

    2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

  2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

  4. Sebelum Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melalui PyB mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang menentukan keaslian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).

  5. Pejabat yang berwenang menentukan keaslian ijazah sebagimana dimaksud pada huruf d, melakukan penelitian dan pembuktian terhadap PNS yang diduga menggunakan ijazah palsu.

  6. Pejabat yang berwenang menentukan keaslian ijazah menyampaikan hasil penelitian dan pembuktian kepada PPK melalui PyB.

  7. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pembuktian sebagaimana dimaksud pada huruf e, PNS terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian, maka kepada yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhitung akhir bulan sejak terbukti menggunakan ijazah palsu.

  8. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pembuktian sebagaimana dimaksud pada huruf e, PNS terbukti menggunakan ijazah palsu untuk melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka kepada yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan diberikan hak kepegawaian kecuali jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung akhir bulan sejak terbukti menggunakan ijazah palsu.

  9. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada huruf g, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan mendapatkan jaminan pensiun, maka diatur sebagai berikut:

    1. Pangkat yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pokok pensiun merupakan pangkat yang dimiliki sebelum menggunakan ijazah yang dinyatakan palsu untuk kenaikan pangkat;

    2. Masa kerja dihitung penuh sejak CPNS sampai diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

  10. Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun, maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  11. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf j, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.

  12. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  13. Contoh pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN tentang pemberian pensiun PNS sebagaimana dimaksud pada huruf l, tercantum dalam Angka 24 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberhentian Karena Tidak Melaporkan Diri
Setelah Selesai Tugas Belajar

Pasal 34

Tata Cara Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar dalam waktu yang ditentukan, sebagai berikut:

  1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar dalam waktu yang ditentukan, diusulkan oleh:

    1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

    2. PyB kepada PPK bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

  2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

  4. Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun, maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  5. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf d, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.

  6. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  7. Contoh pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN tentang pemberian pensiun PNS sebagaimana dimaksud pada huruf f, tercantum dalam Angka 24 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 4
Tata Cara Pemberhentian Karena Menolak
Untuk Diangkat Kembali Dalam Jabatan
Pada Saat Menerima Uang Tunggu

Pasal 35

Tata cara pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang menerima uang tunggu dan menolak untuk diangkat kembali dalam Jabatan, dilakukan sebagai berikut:

  1. PNS yang menerima uang tunggu dan menolak untuk diangkat kembali dalam Jabatan, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.

  2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang menolak untuk diangkat kembali dalam Jabatan, diusulkan oleh:

    1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menolak untuk diangkat kembali dalam Jabatan, yang sebelumnya menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

    2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menolak untuk diangkat kembali dalam Jabatan, yang sebelumnya menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

  3. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

  5. Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun, maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  6. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf e, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.

  7. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  8. Contoh pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN tentang pemberian pensiun PNS sebagaimana dimaksud pada huruf g, tercantum dalam Angka 24 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 5
Tata Cara Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi
Sebagai komisioner atau anggota Lembaga nonstruktural

Pasal 36

Tata cara pemberhentian dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota Lembaga nonstruktural, dilakukan sebagai berikut:

  1. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota Lembaga nonstruktural, diusulkan oleh:

    1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang sebelumnya menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

    2. PyB kepada PPK bagi PNS yang sebelumnya menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

  2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

  4. Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun, maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  5. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf d, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.

  6. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  7. Contoh pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN tentang pemberian pensiun PNS sebagaimana dimaksud pada huruf f, tercantum dalam Angka 24 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 6
Tata Cara Pemberhentian Karena Tidak Dapat Memperbaiki
Kinerja, Telah Mengikuti Uji Kompetensi, dan Setelah
Ditempatkan Pada Jabatan Tertentu Selama 1 (Satu) Tahun
Tetap Tidak Tersedia Lowongan Jabatan
yang Sesuai Dengan Kompetensinya

Pasal 37

Tata cara pemberhentian dengan hormat bagi PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja, telah mengikuti uji kompetensi, dan setelah ditempatkan pada jabatan tertentu selama 1 (satu) tahun tetap tidak tersedia lowongan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, dilakukan sebagai berikut:

  1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja, telah mengikuti uji kompetensi, dan setelah ditempatkan pada jabatan tertentu selama 1 (satu) tahun tetap tidak tersedia lowongan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, diusulkan oleh:

    1. PPK kepada Presiden bagi PNS menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

    2. PyB kepada PPK bagi PNS menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

  2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

  4. Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun, maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  5. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf d, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.

  6. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  7. Contoh pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN tentang pemberian pensiun PNS sebagaimana dimaksud pada huruf f, tercantum dalam Angka 24 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PENGAKTIFAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 38

PNS diberhentikan sementara, apabila:

  1. diangkat menjadi pejabat negara;

  2. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau

  3. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Paragraf 1
PNS Yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara, Komisioner, atau
Anggota Lembaga Nonstruktural.

Pasal 39

  1. PNS diberhentikan sementara sebagai PNS apabila diangkat menjadi pejabat negara sebagai berikut:

    1. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

    2. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

    3. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

    4. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

    5. menteri dan jabatan setingkat menteri;

    6. kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan

    7. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

  2. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari JF Diplomat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

  3. PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural diberhentikan sementara sebagai PNS.

  4. Pemberhentian sementara bagi PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.

  5. PNS yang telah selesai masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak selesainya masa tugas.

  6. PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diberikan penghasilan sebagai PNS.

  7. Tidak diberikan penghasilan sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terhitung mulai bulan berikutnya sejak dilantik sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.

  8. Masa kerja selama melaksanakan tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Paragraf 2
PNS Yang Ditahan Menjadi Tersangka Tindak Pidana

Pasal 40

  1. Pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak PNS ditahan.

  2. Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.

  3. Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penahanan yang harus dijalani pada rumah tahanan, penahanan yang tidak harus dijalani pada rumah tahanan (tahanan rumah atau tahanan kota), maupun penangguhan penahanan dari pengadilan.

  4. PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan penghasilan.

  5. PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan uang pemberhentian sementara.

  6. Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. Penghasilan jabatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan kemahalan umum apabila ada sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

  8. Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

  9. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

    1. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau

    2. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

  10. Dalam hal PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka masa selama menjalani pidana penjara tidak dihitung sebagai masa kerja PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sebagai PNS.

  11. PNS yang dibebaskan sebagai tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan, sejak keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau sejak dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

  12. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara pada saat mencapai Batas Usia Pensiun:

    1. apabila belum ada surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun;

    2. apabila sudah ada surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima, terhitung sejak akhir bulan dicapainya Batas Usia Pensiun sebagai berikut:

      1. dengan memperhitungkan kekurangan 50% dari penghasilan jabatan yang tidak dibayarkan selama menjalani pemberhentian sementara sampai dengan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun;

      2. memperhitungkan kekurangan penghasilan sebesar 25% dari jaminan pensiun sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun sampai dengan adanya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

      3. hak atas pensiun secara penuh dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak adanya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

    3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.

    4. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak berencana, dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak berencana; atau dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

      1. tidak memperhitungkan kekurangan 50% dari penghasilan jabatan yang tidak dibayarkan selama menjalani pemberhentian sementara sampai dengan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun;

      2. memperhitungkan kekurangan penghasilan sebesar 25% dari jaminan pensiun sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

      3. hak atas pensiun secara penuh dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

      4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), sampai dengan angka 3), berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS;

      5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2), sampai dengan 4), dikecualikan bagi PNS yang tidak berhak mendapatkan jaminan pensiun.

    5. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan berencana atau karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.

  13. Dalam hal PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebelumnya menduduki JPT, JF Ahli Madya, atau JF Ahli Utama berusia 58 tahun atau lebih, maka sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara karena ditahan sesuai dengan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak lagi menduduki JPT, JF Ahli Madya, atau JF Ahli Utama.

  14. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12), batas usia pensiunnya yaitu akhir bulan sejak diberhentikan sementara.

  15. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara yang berusia 58 tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (13):

    1. apabila belum ada surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun.

    2. apabila sudah ada surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

      1. dengan memperhitungkan kekurangan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jaminan pensiun sejak akhir bulan yang bersangkutan diberhentikan sementara sampai dengan adanya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

      2. hak atas pensiun secara penuh dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak adanya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

    3. Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak berencana, dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak berencana, atau dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    4. Hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

      1. memperhitungkan kekurangan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jaminan pensiun sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

      2. hak atas pensiun secara penuh dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

      3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2, berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.

    5. Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah karena, melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan berencana atau karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.

  16. Pemberian penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun diajukan kepada pengelola program jaminan pensiun PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  17. Pengajuan kepada pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (16) disampaikan oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum PNS yang dikenakan pemberhentian sementara mencapai Batas Usia Pensiun.

  18. Penyampaian oleh PPK atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (17), paling kurang memuat:

    1. Surat pengantar pengalihan pemberian uang pemberhentian sementara menjadi penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun; dan

    2. Salinan Keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS yang bersangkutan.

  19. PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS, diberhentikan dari jabatannya baik jabatan administrasi, JPT, maupun jabatan fungsional.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberhentian Sementara

Pasal 41

  1. Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh:

    1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

    2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

  2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota Lembaga non struktural, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam angka 25 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  4. Keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam angka 26 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

  5. Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

Bagian Kedua
Pengaktifan Kembali

Pasal 42

  1. Pengaktifan kembali PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural:

    1. PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural diaktifkan kembali sebagai PNS pada jabatan apabila tersedia lowongan jabatan.

    2. PNS yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam Jabatan.

  2. Pengaktifan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

Paragraf 1
Pengaktifan Kembali PNS yang Menjadi Tersangka
atau Terdakwa Tindak Pidana

Pasal 43

  1. Dalam hal PNS yang menjadi:

    1. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan dugaan tindak pidananya;

    2. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut Jaksa yang bersangkutan dihentikan penuntutannya;

    3. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan; atau

    4. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana,

    maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

  2. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaktifkan kembali sebagai PNS pada jabatan apabila tersedia lowongan jabatan.

  3. Dalam hal PNS yang menjadi terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, apabila:

    1. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;

    2. mempunyai prestasi kerja yang baik;

    3. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan

    4. tersedia lowongan Jabatan,

    maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

  4. Pengaktifan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

  5. PNS yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam jabatan.

  6. Pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. PNS yang diaktifkan kembali statusnya menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c pembayaran penghasilannya diberikan sebagai berikut:

    1. bagi PNS yang menjadi tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan dugaan tindak pidananya, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima;

    2. bagi PNS tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut Jaksa yang bersangkutan dihentikan penuntutannya, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima; atau

    3. bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima.

  8. Dalam hal PNS yang diaktifkan kembali statusnya menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (3), atau PNS yang dijatuhi pidana percobaan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara tidak dibayarkan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengaktifan Kembali

Pasal 44

  1. Tata Cara Pengaktifan Kembali PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural, atau PNS yang dibebaskan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan sebagai berikut:

    1. PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural, atau PNS yang dibebaskan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural, dibebaskan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang, atau dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

    2. Dalam hal pengajuan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh PNS yang dibebaskan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pengajuan pengaktifan kembali sebagai PNS harus melampirkan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan dari pejabat yang berwenang atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

    3. Dalam hal tersedia lowongan jabatan maka PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    4. Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali secara lengkap diterima.

    5. Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf d, berlaku sejak keputusan pengaktifan kembali ditetapkan.

    6. PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagi PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Tata Cara Pengaktifan Kembali PNS yang dijatuhi pidana percobaan dilaksanakan sebagai berikut:

    1. PNS yang dijatuhi pidana percobaan mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak selesai menjalankan pidana percobaan.

    2. Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender, PyB dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali.

    3. Apabila setelah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pengaktifan sampai dengan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    4. PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    5. Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali secara lengkap diterima.

    6. Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf e, berlaku sejak keputusan pengaktifan kembali ditetapkan.

  3. Tata Cara Pengaktifan Kembali PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) tahun atau lebih dan pidana yang dilakukan tidak berencana, dilaksanakan sebagai berikut:

    1. PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) tahun atau lebih dan pidana yang dilakukan tidak berencana mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara.

    2. Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender, PyB dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali.

    3. Apabila setelah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pengaktifan sampai dengan lebih dari 30 hari kalender, maka diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    4. PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    5. Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali secara lengkap diterima.

    6. Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf e, berlaku sejak keputusan pengaktifan kembali ditetapkan.

  4. Keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Angka 14 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V
KEWENANGAN PEMBERHENTIAN, PEMBERHENTIAN
SEMENTARA, DAN PENGAKTIFAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemberhentian

Pasal 45

  1. Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.

  2. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

    1. menteri di kementerian;

    2. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;

    3. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

    4. gubernur di provinsi; dan

    5. bupati/walikota di kabupaten/kota.

  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk:

    1. Jaksa Agung; dan

    2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, termasuk:

    1. Kepala Badan Intelejen Negara; dan

    2. pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.

  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, termasuk juga Sekretaris Mahkamah Agung.

  6. PPK Pusat menetapkan pemberhentian terhadap:

    1. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan

    2. PNS yang menduduki:

      1. JPT pratama;

      2. JA;

      3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan

      4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

  7. PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

    1. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan

    2. PNS yang menduduki

      1. JPT pratama;

      2. JA;

      3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan

      4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

  8. PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

    1. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan

    2. PNS yang menduduki

      1. JPT pratama;

      2. JA;

      3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan

      4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

  9. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan kewenangan pemberhentian PNS kepada pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemberhentian Sementara

Pasal 46

  1. Presiden menetapkan pemberhentian sementara PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.

  2. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian sementara PNS kepada PPK instansi pusat dan PPK instansi daerah selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.

  3. PPK dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian sementara PNS kepada pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pengaktifan Kembali

Pasal 47

  1. Presiden atau PPK menetapkan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah.

  2. PPK dapat mendelegasikan kewenangan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara kepada pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK KEPEGAWAIAN BAGI PNS YANG DIBERHENTIKAN

Pasal 48

  1. PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak kepegawaian.

  2. Hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain tabungan perumahan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Hak kepegawaian yang diberikan bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa tabungan perumahan, jaminan pensiun, jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

  4. Hak kepegawaian yang diberikan bagi PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa tabungan perumahan dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Bagi PNS yang diberhentikan karena:

    1. Atas permintaan sendiri;

    2. Mencapai batas usia pensiun;

    3. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;

    4. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani;

    5. Meninggal dunia, tewas, atau hilang;

    6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;

    7. Pelanggaran disiplin;

    8. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;

    9. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

    10. Tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara;

    11. Tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

    12. PNS yang setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat disalurkan;

    13. Terbukti Menggunakan Ijazah Palsu;

    14. Tidak Melapor Setelah Selesai Menjalankan Tugas Belajar;

    15. PNS Yang Menerima Uang Tunggu Tetapi Menolak Untuk Diangkat Kembali Dalam Jabatan;

    16. Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi Sebagai komisioner atau anggota Lembaga nonstruktural; dan

    17. PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja, telah mengikuti uji kompetensi, dan setelah ditempatkan pada jabatan tertentu selama 1 (satu) tahun tetap tidak tersedia lowongan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya,

    baik diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai PNS, apabila tidak memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Presiden atau PPK dalam menetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan selain tidak berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN juga hanya berdasarkan data yang ada pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) atau sistem informasi kepegawaian lainnya yang ditentukan BKN.

BAB VII
UANG TUNGGU DAN UANG PENGABDIAN

Bagian Kesatu
Uang Tunggu

Pasal 49

  1. Uang tunggu diberikan setiap tahun untuk paling lama 5 (lima) tahun.

  2. Uang tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:

    1. 100% (seratus persen) dari gaji, untuk tahun pertama; dan

    2. 80% (delapan puluh persen) dari gaji untuk tahun selanjutnya.

  3. Besarnya uang tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh kurang dari gaji terendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan apabila ada sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS.

  5. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya terhitung sejak tanggal PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya.

  6. PNS yang menerima uang tunggu wajib melaporkan diri kepada PPK melalui PyB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu.

  7. PNS yang menerima uang tunggu, dapat diangkat kembali dalam Jabatan apabila ada lowongan.

  8. Masa selama PNS menerima uang tunggu dihitung sebagai masa kerja pensiun.

  9. Pengangkatan kembali dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan apabila PNS tersebut memenuhi persyaratan Jabatan yang lowong dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  10. PNS yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam Jabatan, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.

  11. PNS yang menerima uang tunggu dan diangkat kembali dalam Jabatan, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak pengangkatannya, dan yang bersangkutan menerima penghasilan penuh sebagai PNS.

  12. Pemberian dan pencabutan uang tunggu ditetapkan oleh PPK.

  13. Keputusan Pemberian Uang Tunggu, disusun sesuai dengan format sebagaimana tersebut pada Angka 27 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Uang Pengabdian

Pasal 50

  1. PNS yang tidak dapat disalurkan pada Instansi Pemerintah lain karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah diberikan uang tunggu.

  2. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat masa uang tunggu berakhir, yang bersangkutan sudah berusia 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun diberhentikan dengan hormat dan diberi uang pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Besar uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 6 (enam) kali masa kerja kali gaji terakhir yang diterima.

  4. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan apabila ada sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara RI BIma Aria Wibisana pada tanggal 6 Maret 2020 di Jakarta. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 8 April 2020.

Lampiran Ukuran
Peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS (512.39 KB) 512.39 KB
Peraturan Badan Juknis Kultur Berlaku
recommended
standard

PerbanKN 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun PNS

PerbanKN 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun PNS jogloabang Rab, 07/24/2019 - 23:37

Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS. Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Badan (Perban) Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana pada tanggal 26 Maret 2019. Mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 348 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham pada tanggal 28 Maret 2019 di Jakarta.

Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Pertimbangan

Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan untuk mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil agar menikmati masa setelah pensiun dengan produktif, sehat, dan bahagia, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Dasar Hukum

Penetapan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil memiliki dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Isi Peraturan

Berikut adalah Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (dalam format tidak asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  2. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
  3. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
  4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  5. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
  6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
  8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.

BAB II
MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pasal 2

  1. PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN.
  2. Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  3. Selama masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.
  4. Dalam hal ada alasan kepentingan dinas mendesak, permohonan masa persiapan pensiun PNS dapat ditolak atau ditangguhkan.

BAB III
KEWENANGAN PENETAPAN
PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pasal 3

  1. Presiden berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.
  2. PPK berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional keahlian madya.
  3. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada PyB untuk menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional keahlian muda, pejabat fungsional keahlian pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.

BAB IV
PROSEDUR DAN PERSYARATAN
DALAM PENETAPAN PEMBERIAN, PENOLAKAN,
ATAU PENANGGUHAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

Bagian Kesatu
Prosedur Permohonan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 4

  1. PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat menyampaikan permohonan masa persiapan pensiun.
  2. Permohonan masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada:
    1. Presiden melalui PPK bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama; atau
    2. PPK melalui PyB bagi PNS yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.
  3. Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani masa persiapan pensiun.
  4. Permohonan masa persiapan pensiun dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Penetapan Pemberian, Penolakan, atau Penangguhan
Masa Persiapan Pensiun

Paragraf 1
Penetapan Pemberian

Pasal 6

  1. Penetapan pemberian masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
    1. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
    2. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
    3. PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya; dan
    4. tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.
  2. Keputusan penetapan pemberian masa persiapan pensiun dan contoh kasus pemberian masa persiapan pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  3. Sebelum Presiden atau PPK menetapkan pemberian masa persiapan pensiun, PPK/PyB memastikan bahwa PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun:
    1. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
    2. tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
    3. telah menyelesaikan pekerjaan atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

Paragraf 2
Penetapan Penolakan

Pasal 7

  1. Penetapan penolakan masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
    1. PNS yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
    2. PNS yang bersangkutan sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
    3. terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya yang tidak dapat dialihkan kepada pegawai lainnya sampai dengan PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun;
    4. terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan sampai dengan mencapai batas usia pensiun; dan/atau
    5. terdapat alasan lain menurut pertimbangan Presiden atau PPK.
  2. Keputusan penetapan penolakan masa persiapan pensiun dan contoh kasus penolakan masa persiapan pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3
Penetapan Penangguhan

Pasal 8

  1. Penetapan penangguhan masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
    1. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
    2. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
    3. tidak terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatan PNS yang bersangkutan atau pekerjaan jabatan PNS yang bersangkutan dapat dialihkan kepada Pegawai lainnya, tetapi terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum menjalankan masa persiapan pensiun.
  2. Penetapan penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian masa persiapan pensiun dibuat dalam satu keputusan.
  3. Keputusan penangguhan dan penetapan pemberian masa persiapan pensiun serta contoh kasus penangguhan dan pemberian masa persiapan pensiun tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PNS
SELAMA MENJALANI MASA PERSIAPAN PENSIUN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

  1. Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.
  2. Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  3. Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sejak ditetapkannya keputusan pemberian masa persiapan pensiun.
  4. Selain uang masa persiapan pensiun, PNS diberikan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS tetap dikenakan pemotongan iuran wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Masa persiapan pensiun diperhitungkan sebagai masa kerja untuk pensiun.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

  1. Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS wajib memenuhi panggilan kedinasan, menyampaikan informasi yang terkait dengan kedinasan, atau masuk bekerja apabila diperlukan.
  2. Instansi Pemerintah wajib:
    1. memutakhirkan data PNS yang diberikan masa persiapan pensiun secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian; dan
    2. memberikan layanan kepegawaian bagi PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 11

Masa persiapan pensiun ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan menjalani masa persiapan pensiun.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

  1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, masa bebas tugas yang telah diberikan kepada PNS berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tetap berlaku.
  2. Permohonan bebas tugas yang telah diusulkan sebelum Peraturan Badan ini berlaku namun belum ditetapkan keputusan atas permohonan tersebut, berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2019
  KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 348

[ Foto By Alex Proimos from Sydney, Australia - Retired and Dancing, CC BY 2.0, Link ]

Peraturan Badan (Perban) Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Badan Kultur Berlaku
standard

Bawaslu

Bawaslu jogloabang Jum, 02/23/2018 - 07:31

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan
standard

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum jogloabang Jum, 02/23/2018 - 09:20

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178 berisi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum. Peraturan tentang Pemantauan Pemilu dari Bawaslu ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Abhan pada tanggal 17 Januari 2018 dan diundangkan di Jakarta pada 25 Januari 2018 oleh Dirjen Peraturan-undangan Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

Abstraksi

Sebagaimana kita ketahui dengan jelas bahwa dalam setiap event Pemilihan Umum atau Pemilu di negara kita, pelaksanaan demokrasi harus dipantau dan diketahui bagaimana progres pemahaman dan praktik demokrasi yang dilakukan, juga untuk mengetahui sejauhmanakah proses pemilihan umum dapat divalidasi dan dipertanggungjawabkan. Terlebih banyaknya sengketa pasa pemilihan umum, baik itu pilkada, pileg maupun pilpres. Oelh karena itu Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum hadir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 435, Pasal 437 ayat (7), Pasal 439 ayat (6), dan Pasal 447 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pemantauan Pemilihan Umum. Demikian yang tertulis dalam pertimbangan dan abstraksi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Pemantauan Pemilu

Dasar hukum dari Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilu ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

BAB demi BAB

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
  4. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
  5. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.
  6. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
  7. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bawaslu.

BAB II

Persyaratan Menjadi Pemantau Pemilu

Pasal 2

  1. Pemantau Pemilu dapat dilaksanakan oleh:
    1. Pemantau Pemilu dalam negeri; dan
    2. Pemantau Pemilu luar negeri.
  2. Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. Pemantau Pemilu nasional;
    2. Pemantau Pemilu provinsi; dan
    3. Pemantau Pemilu kabupaten/kota.
  3. Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. lembaga Pemantau Pemilu dari luar negeri;
    2. lembaga Pemilu luar negeri; dan
    3. perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Pasal 3

  1. Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:
    1. berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;
    2. bersifat independen;
    3. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
    4. terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
  2. Bagi Pemantau Pemilu dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, harus memenuhi persyaratan:
    1. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
    2. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
    3. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

Tata Cara Akreditasi Pemantau Pemilu

Pasal 4

Tata cara Akreditasi Pemantau Pemilu dilaksanakan melalui tahapan:

  1. Pendaftaran;
  2. Penelitian administrasi; dan
  3. Akreditasi.

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 5

Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

Pasal 6

  1. Pemantau Pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Akreditasi Pemantauan Pemilu.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. bagi Pemantau Pemilu nasional, permohonan disampaikan kepada Bawaslu dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) provinsi;
    2. bagi Pemantau Pemilu daerah provinsi, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) kabupaten/kota; atau
    3. bagi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota.
  3. Pemantau Pemilu dari luar negeri dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu dengan mengisi formulir yang diperoleh dari website Bawaslu.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat kelengkapan administrasi yang terdiri atas:

  1. akta pendirian dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau sebutan lain;
  2. profil organisasi/lembaga;
  3. memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan;
  4. nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga;
  5. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
  6. alokasi anggota Pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah;
  7. rencana dan jadwal pemantauan pada tahapan Pemilu;
  8. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
  9. nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab Pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru;
  10. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu; dan
  11. surat pernyataan mengenai independensi lembaga Pemantau Pemilu yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain lembaga Pemantau Pemilu.

Pasal 8

Selain menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemantau Pemilu asing harus menyerahkan kelengkapan administrasi tambahan antara lain:

  1. surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari lembaga Pemantau Pemilu yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilu luar negeri; dan
  2. surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bagi Pemantau Pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabat.

Pasal 9

Pemantau Pemilu yang telah memenuhi syarat administrasi mendapatkan tanda terima dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 10

  1. Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g yang telah diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
  2. Pemantau Pemilu yang melakukan perubahan rencana pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu serta wajib melapor ke Bawaslu Provinsi setempat; dan
    2. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota pada 1 (satu) provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 11

Persetujuan rencana pemantauan bagi Pemantau Pemilu luar negeri harus disesuaikan dengan rekomendasi Bawaslu.

Bagian Kedua

Penelitian Administrasi

Pasal 12

  1. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan administrasi Pemantau Pemilu nasional dan Pemantau Pemilu daerah provinsi.
  2. Penelitian kelengkapan administrasi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dapat membentuk panitia Akreditasi.

Pasal 13

  1. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan penelitian dengan memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi.
  2. Bawaslu Provinsi melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu.

Bagian Ketiga

Akreditasi

Pasal 14

  1. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan penelitian dengan memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi.
  2. Bawaslu Provinsi melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu.
  3. Akreditasi Pemantau Pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu apabila pemantauan diajukan tidak seluruh tahapan Pemilu.

Pasal 15

  1. Pemantau Pemilu dapat melakukan perubahan terhadap rencana pemantauan dan wilayah kerja pemantauan.
  2. Perubahan terhadap rencana pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk mendapatkan persetujuan.
  3. Perubahan terhadap wilayah kerja pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

BAB IV

Tanda Pengenal Pemantau Pemilu

Pasal 16

  1. Pemantau Pemilu yang terakreditasi diberikan tanda pengenal Pemantau Pemilu.
  2. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bawaslu.

Pasal 17

  1. Pada tanda pengenal Pemantau Pemilu memuat informasi yang terdiri atas:
    1. nama Pemantau Pemilu;
    2. nama anggota Pemantau Pemilu;
    3. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilu;
    4. wilayah kerja pemantauan;
    5. nomor dan tanggal Akreditasi;
    6. pengesahan Ketua Bawaslu; dan
    7. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilu.
  2. Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter, berwarna dasar putih untuk Pemantau Pemilu dalam negeri, kuning untuk Pemantau Pemilu asing biasa, dan biru untuk Pemantau Pemilu asing diplomat.

Pasal 18

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan dalam setiap kegiatan Pemantauan Pemilu.

BAB V

Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 19

  1. Pemantau Pemilu mempunyai hak:
    1. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik Indonesia;
    2. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu;
    3. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
    4. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
    5. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu; dan
    6. menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu.

Pasal 20

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:

  1. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
  3. melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
  4. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
  5. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
  6. melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
  7. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
  8. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  9. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
  10. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  11. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 21

  1. Pemantau Pemilu dilarang:
    1. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
    2. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
    3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
    4. memihak kepada peserta Pemilu tertentu;
    5. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu;
    6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilu;
    7. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
    8. masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan/atau
    9. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai Pemantau Pemilu.
  2. Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Pemilu luar negeri dilarang mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pasal 22

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dicabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu untuk melakukanpemantauan oleh Bawaslu.

Pasal 23

  1. Dalam hal Pemantau Pemilu yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 24

  1. Terhadap pelanggaran yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mencabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu.
  2. Bagi Pemantau Pemilu asing yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 serta terbukti kebenarannya, Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menetapkan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilu luar negeri.

Pasal 25

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

Laporan Hasil Pemantaua

Pasal 26

  1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap Pemantau Pemilu dengan cara Pemantau Pemilu menyerahkan laporan pemantauan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana dan wilayah kerja pemantauan.
  2. Laporan hasil pemantauan dapat dipublikasikan di website Bawaslu.

BAB VII

Ketentuan Lain

Pasal 27

  1. Ketentuan mengenai kode etik Pemantau Pemilu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  2. Ketentuan mengenai panduan teknis pendaftaran, formulir pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII

Ketentuan Penutup

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2018

 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2018

 

 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 177

Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum ada dalam tulisan di web ini.

Ada perbedaan dalam pencantuman Nomor Berita Negara Tahun 2018 yaitu di File Bawaslu di Nomor 177 dan di File Peraturan.go.id di Nomor 178.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pedoman Polhukam Nasional Berlaku
standard

Lampiran Peraturan Bawaslu tentang Pemantau Pemilu

Lampiran Peraturan Bawaslu tentang Pemantau Pemilu jogloabang Jum, 02/23/2018 - 11:42

Peraturan tentang Pemantauan Pemilu dari Bawaslu ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Abhan pada tanggal 17 Januari 2018 dan diundangkan di Jakarta pada 25 Januari 2018 oleh Dirjen Peraturan-undangan Widodo Ekatjahjana. Peraturan Bawaslu tentang Pemantauan Pemilu dilengkapi dengan Lampiran yang berisi Kodet Etik Pemantau, hingga Panduan Teknis Pemantauan Pemilu di Indonesia.

Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum didalamnya memuat:

  1. Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum
    1. Kode Etik Pemantau Pemilu Dalam Negeri,
    2. Kode Etik Pemantau Pemilu Luar Negeri,
    3. Janji Untuk Mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu.
  2. Lampiran II Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum
    1. Panduan Teknis Pendaftaran, Formulir Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu,
    2. Formulir Surat Pernyataan Independensi,
    3. Tanda Terima Pendaftaran,
    4. Surat Pernyataan Sumber Dana Jelas,
    5. Surat Pernyataan Pengalaman Pemantauan,
    6. Surat Pernyataan Pemantauan (Wilayah, Tahapan Pemantauan, Jumlah dan Kegiatan Pemantauan),
    7. Sertifikat Akreditasi,
    8. Tanda Pengenal Pemantau,
    9. Sistematika Laporan Pemantauan.

Kode Etik Pemantau Pemilu Dalam Negeri

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh Pemantau Pemilu dalam negeri dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilu:

  1. Non Partisan dan Netral Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial).
  2. Tanpa Kekerasan (Non Violence) Pemantau Pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
  3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan dan Adat Istiadat dan Budaya Setempat Pemantau Pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundang- undangan yang berlaku dan adat istiadat dan budaya setempat.
  4. Kesukarelaan Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
  5. Integritas Pemantau Pemilu dilarang melakukan tindakan penghasutan atau provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilih.
  6. Kejujuran Pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
  7. Obyektif Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
  8. Kooperatif Pemantau Pemilu dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
  9. Transparan Pemantau Pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
  10. Kemandirian Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu atau Pemerintah Daerah.
  11. Berjanji untuk Patuh pada Kode Etik ini Setiap orang yang berpartisipasi dalam pemantauan Pemilu harus membaca dan memahami Kode Etik serta harus menandatangani janji untuk mematuhinya.

Kode Etik Pemantau Pemilu Luar Negeri

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh Pemantau Pemilu asing dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilu:

  1. Menghormati Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia Internasional Hak warga negara untuk memilih dan dipilih secara berkala dan pemilihan yang benar adalah hak asasi manusia yang diakui secara internasional, Pemantau Pemilu harus menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia dan juga hak asasi manusia dan kebebasan fundamental warga negara Indonesia.
  2. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan dan Adat Istiadat dan Budaya Setempat Pemantau Pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat dan budaya setempat.
  3. Menghormati Kewenangan Badan Penyelenggara Pemilu Pemantau wajib menghormati wewenang badan penyelenggara Pemilu.
  4. Non Partisan dan Netral Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial).
  5. Tanpa Kekerasan (Non Violence) Pemantau Pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
  6. Kesukarelaan Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
  7. Integritas Pemantau Pemilu dilarang melakukan tindakan penghasutan atau provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilih.
  8. Kejujuran Pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
  9. Obyektif Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
  10. Kooperatif Pemantau Pemilu dilarang menganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
  11. Transparan Pemantau Pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
  12. Kemandirian Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu atau Pemerintah Daerah.
  13. Berjanji untuk Patuh pada Kode Etik ini Setiap orang yang berpartisipasi dalam pemantauan Pemilu harus membaca dan memahami Kode Etik serta harus menandatangani janji untuk mematuhinya.

Janji Untuk Mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu

Saya telah membaca dan memahami Kode Etik yang diberikan kepada saya oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan ini saya berjanji bahwa saya akan patuh Kode Etik ini dan bahwa semua aktivitas saya sebagai Pemantau Pemilu sepenuhnya akan dilakukan sesuai Kode Etik. Saya tidak memiliki konflik kepentingan, politik, ekonomi atau lainnya, yang akan mengganggu kemampuan saya dalam menjadi pemantau pemilihan yang tidak memihak dan patuh pada Kode Etik.

Saya akan menjaga independensi, non partisan dan tidak memihak (imparsial). Saya akan membuat penilaian berdasarkan standar tertinggi atas ketepatan informasi dan ketidakberpihakan dalam menganalisis, membedakan faktor subjektif dari bukti objektif, dan saya akan mendasarkan semua laporan saya pada bukti faktual dan dapat diverifikasi.

Saya tidak akan mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Saya akan menghormati peraturan perundang-undangan dan otoritas penyelenggara Pemilu dan lainnya. Saya akan menghormati dan mengusung hak asasi manusia dan kebebasan fundamental warga Negara Indonesia. Saya akan bersikap profesional dan menghormati budaya dan adat istiadat setempat baik itu saat bekerja maupun dalam waktu senggang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pedoman Polhukam Berlaku
standard

Gerakan Desa Membangun

Gerakan Desa Membangun jogloabang Sab, 12/01/2012 - 13:39

Setahun sudah Gerakan Desa Membangun di lontarkan pasca Kopdar Blogger Nusantara tahun 2011. Tonggak setahun kelakuan GDM akan diperingati di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 6 - 9 Desember 2012. Kesederhanaan dan kebersahajaan orang desa akan selalu dikedepankan dalam memperingati setahun Gerakan arus bawah ini.

Setahun Gerakan Desa Membangun akan di isi dengan kegiatan:

1 Lokalatih dan Lokakarya

1.1 Lokalatih Penguatan Kapasitas Pemanfaatan TIK

Keberadaan komputer atau perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kini telah masuk ke wilayah perdesaan. Penggunaan komputer sudah bukan bagian yang asing bagi pemerintah desa. Optimalisasi penggunan perangkat teknologi adalah hal penting lain di balik keberadaan perangkat komputer. Optimalisasi ini menyangkut pemanfaatan tepat guna perangkat komputer guna menunjang pelayanan publik di kantor pemerintahan desa.

Salah satu hal penting dalam pemanfaat teknologi komputer dalam tata laksana pelayanan dan pemerintahan adalah upaya untuk melepaskan pemerintah dari ketergantungan atas jenis sistem operasi dan aplikasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong efisiensi pembiayaan pemerintahan desa. Ketersediaan perangkat lunak bebas dan berkode sumber terbuka (free and open source software / FOSS) memberikan peluang luas bagi desa untuk melakukan penghematan sekaligus menghidari terjadinya gangguan pelayanan akibat gangguan virus yang marak berkembang dan menyebar di sistem operasi berbayar yang umum digunakan. Penggunaan FOSS juga menjadi bagian dari kampanye anti pembajakan, atau kampanye anti pelanggaran hak cipta dan karya intelektual yang juga melekat pada sistem operasi dan aplikasi.

Lokalatih ini terarah untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam pemecahan masalah penggunaan komputer. Hal ini penting mengingat mulai tumbuhnya ketergantungan atas perangkat tersebut pada pelayanan publik. Lokalatih ini diharapkan mampu membantu pengelola desa untuk melakukan penyelesaian hambatan teknis secara cepat terkait dengan teknologi komputer selama pelayanan publik.

Sesi lokalatih ini akan dikelola oleh Komunitas BlankOn Banyumas.

 

1.2 Lokalatih Perbaikan Tata Laksana Pelayanan Publik Menggunakan Aplikasi Mitra Desa 1.0

Mitra Desa 1.0 adalah aplikasi pengelolaan pemerintahan desa yang dikembangkan oleh Infest Yogyakarta dan dengan dukungan jajaran desa-desa Gerakan Desa Membangun. Aplikasi versi 1.0 ini telah memuat beberapa perangkat dukungan pelayanan masyarakat, seperti admisnitrasi kependudukan desa, tata kelola administrasi migrasi ketenagakerjaan dan aplikasi peta dijital untuk pemetaan kawasan desa. Sebagai sebuah sistem, Mitra Desa 1.0 telah mumpuni untuk digunakan oleh pemerintah Desa. Sejak versi beta 1.0, beberapa desa telah melakukan ujicoba pemakaian, seperti Desa Melung, Karangnangka, Dermaji dan Pancasan di Wilayah Kabupaten Banyumas; dan Mandalamekar di Kabupaten Tasikmalaya.

Lokalatih ini akan dilaksanakan selama 1 hari bertempat di Balai pertemuan Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang pada tanggal 3 Desember 2012. Lokalatih satu hari ini bertujuan untuk membangun kapasitas pengelola pemerintah desa dalam pemanfaatan TIK untuk memperbaiki pelayanan publik di level desa. Fokus kegiatan ini terletak pada penyampaian visi perbaikan pelaksanaan pelayanan publik dan penggunaan TIK sebagai alat pelayanan publik.

Lokalatih ini akan terdiri dari dua sesi yang berbeda, yaitu Diskusi Pemanfaatan TIK untuk perbaikan pemerintahan desa dan keterbukaan informasi publik; dan sesi praktek penggunaan aplikasi Mitra Desa 1.0 untuk tata kelola pemerintahan desa.

 

1.3 Lokalatih Literasi Media untuk Penggerak PKK

Media telah menjadi bagian hidup keseharian di tengah masyarakat. Ia telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Televisi, koran dan radio berubah menjadi kebutuhan primer masyarakat.

Kekuatan stasiun televisi selaku penyedia konten informasi seperti tak terkalahkan. Penerapan aturan model televisi berjaringan untuk memperbanyak konten lokal masih terhambat hingga saat ini. Di lain sisi, konten televisi tidak semuanya sehat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penonton. Kekerasan, fiksi dan informasi yang tidak tepat menjadi salah satu sajian yang suguhkan secara terus menerus kepada pemirsa TV.

Kritis menonton televisi adalah salah satu bagian penting dalam perbaikan tata kelola informasi. Melalui pendekatan ini, warga didorong untuk menjadi penonton yang kritis: memilih tayangan, memahami efek tayangan, dan bersikap kritis terhadap tayangan yang melanggar hak atau dinilai tidak sesuai untuk dipertotontokan melalui televisi, seperti kekerasan.

Kelas ini bertujuan untuk mendorong adanya forum-forum kritis terhadap keberadaan tayangan televisi yang diinisiasi oleh desa dan dilakukan pada tingkat perdesaan. Penerapan “kritis media” ini diharapkan mampu mengurangi implikasi buruk tv terhadap penonton. Tak kalah penting, melaluipendekatan ini warga diharapkan mampu turut serta melakukan pengawasan terhadap konten tayangan televisi baik melalui jalur formal yang tersedia, maupun dengan membuat kebijakan di tingkat keluarga.

 

1.4 Lokalatih Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Ekonomi berbasis perdesaan bukan sesuatu yang baru. Sebagai sebuah model, pengembangan ekonomi jenis ini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat desa. Ketersediaan pelbagai aspek di desa membentuk situasi sosial dan ekonomi yang beragam di level desa. Pertanian adalah salah satu sektor ekonomi yang paling masyhur dari desa.

Posisi desa secara geografis dan wewenang memiliki potensi peran yang cukup besar dalam penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa, secara fungsi, dapat mengambil peran lebih sebagai fasilitator pengembangan ekonomi masyarakat. Pemdes tidak kegi berperan sempit sebagai penanggungjawab administrasi kependudukan.

Perencanaan sistematis dan implementasi terukur dalam perencanaan pembangunan desa dapat menjadikan Pemdes memiliki peran lebih luas dalam tata kelola ekonomi dan pengembangannya di level desa. Desa dapat menjadi fasilitator penguatan kapasitas, pemantauan, media penghubung kebutuhan dan permintaan, sekaligus pelindung perekonomian masyarakat. Sebagai contoh, desa bisa membangun direktori atau daftar ekonomi produktif masyarakat yang dipasarkan melalui portal desa. Pemdes bisa membangun lembaga ekonomi desa yang berfungsi sebagai pelindung dan penguat jaminan sosial pengelolaan usaha ekonomi.

Lokalatih ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas Pemdes dalam perencanaan dan implementasi penguatan ekonomi masyarakat desa. Lokalatih ini secara spesifik terarah pada beberapa aspek:

  1. Membangun peran desa sebagai fasilitator pengembangan ekonomi;

  2. Membangun lembaga ekonomi desa;

  3. Pengelolaan sumber daya ekonomi masyarakat desa;

  4. Strategi pemasaran produk desa.

 

2 Kontes Blogger Ndeso

Kontes ini bertujuan untuk menggalang keterlibatan banyak pihak, seperti blogger, pemerintah desa, mahasiswa untuk turut serta mengarusutamakan isu pembangunan di wilayah perdesaan. Keterlibatan banyak pihak dalam penginformasian isu perdesaan diharapkan mampu mempromosikan desa, memetakan potensi dan persoalan yang muncul dalam pembangunan wilayah perdesaan.

Konsep dasar kontes blog ini adalah untuk memacu terkelolanya informasi melalui blog atau website resmi desa. Selain memperbanyak konten, kontes ini juga menawarakan konsep pendampingan pengembangan konten. Peserta tidak hanya memperoleh penilaian dari konten yang didaftarkan, melainkan juga memperoleh dukungan penguatan kapasitas dalam penulisan dan pengelolaan informasi.

Tema-tema Kontes

  1. Pelayanan Publik di Desa

  2. Membangun Kemandirian Desa

  3. Membangun Ekonomi Desa

  4. Keterbukaan Informasi Desa

  5. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kontes ini akan digelar selama 3 bulan (Desember 2012, hingga Februari 2013). Blogger Nusantara dan Gerakan Desa Membangun akan menjadi penangung jawab langsung kegiatan ini.

 

3 Rembug Desa

3.1 Rembug Desa tentang RUU Pemerintahan Desa

Pembahasan RUU menjadi bagian penting dari proses demokratisasi desa. Demokratisasi desa tidak hanya terkait dengan besaran anggaran yang dikelola desa, melainkan peran, wewenang dan cakupan kerja pemerintah desa. Kompleksitas anasir yang dikelola oleh pemerintahan desa dengan pelbagai corak membutuhkan sebuah aturan hukum berupa Undang-undang yang mampu menjawab pelbagai kebutuhan desa.

Pengelolaan sumber daya yang terletak di wilayah desa, wewenang desa adat, pengelolaan ekonomi dan partisipasi desa menjadi anasir penting yang perlu menjadi bagian pembahasan tata aturan yang mengikat pemerintahan desa. Desa sebagai pelaksana langsung pemerintahan memiliki pengalaman yang mencukupi untuk memberikan masukan terhadap rencana terbitnya undang-undang tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali masukan pemerintah desa kepada pihak legislatif terkait dengan konten perubahan dan perencanaan penyusunan Undang-undang pemerintahan desa yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 

3.2 Rembug Desa Tentang RUU PPILN

Desa adalah kantong terujung tenaga kerja Indonesia (TKI) atau yang juga dikenal sebagai buruh migran Indonesia. Unadang-undang no 34 tahun 2009 menempatkan desa sebagai salah satu penanggungjawab administratif penempatan BMI di luar negeri. Pengesahan beberapa persyaratan administratif menjadi wewenang pihak pemerintah desa.

Peran desa dalam penanganan midgrasi tenaga kerja, faktanya, tidak terbatas pada penanganan administrasi keberangkatan. Catatan Pusat Sumber Daya Buruh Migran menunjukkan desa terbebani penanganan kasus, perlindungan dan pencegahan perdagangan manusia, pemulangan jenazah BMI, hingga pendampingan keluarga BMI yang bermasalah. Luasnya pekerjaan tersebut tidak didukung oleh cukupnya wewenang yang diberikan kepada pemerintah desa.

Pembahasan Rancangan Undang-undang Perlinduangan Pekerja Indonesia Luar Negeri (RUU-PPILN) yang akan menggantikan UU. No 39 Tahun 2004 turut memasukkan desa sebagai salah satu stakeholder yang terlibat dalam pengawasan penempatan migrasi ketenagakerjaan. Mengacu pada draf yang berkembang, wewenang yang diberikan kepada desa tidak jauh berbeda dengan peran yang diatur dalam UU. No 39. Pemerintah desa sekali lagi hanya ditempatkan sebagai petugas administratif yang tidak bisa banyak berperan untuk melindungi warga yang bermigrasi.

Rembug desa tentang UU PPILN ini bertujuan untuk menggali masukan dari pemerintah desa terkait dengan wewenang penanganan migrasi di level desa. Mengacu pada pelbagai pengalaman, usulan pihak desa ini dapat memerkaya aspek perlindungan dalam RUU PPILN. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempertemukan anggota panitia khusus pembahasan RUU PPILN dengan pihak desa selaku pihak lain yang juga bertanggungjawab atas beberapa aspek perlindungan BMI. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan usulan yang memerkaya peran desa dalam perlindungan buruh migran.

 

3.3 Rembug Desa Membangun

Desember 2011 menjadi titik tolak kelahiran Gerakan Desa Membangun yang kini telah beranggotakan tidak kurang dari 80 desa di beberapa kabupaten, seperti Banyumas, Tasikmalaya, Sukabumi, Ciajur, Ciamis, Kulon Progo, Bantul, Majalengka dan Cirebon. Proses pada pada tahun pertama telah memunculkan pelbagai ide dan diimplementasikan oleh beberapa desa anggota. Konsep Gerakan Desa Membangun sebagai ruang belajar menuju perubahan di lingkungan pemerintah yang diinisiasi oleh pemerintah desa mulai menemukan bentuk.

Rembug Desa Membangun ini menjadi forum diskusi perencanaan strategis gerakan dalam beberapa tahun mendatang. Perencanaan strategis ini akan mencakup program, perencanaan pengembangan dan rencana penguatan kapasitas anggota. Rancangan strategis ini menjadi acuan dalam pengelolaan GDM selanjutnya.

 

4 Ruwat Desa

Ruwat Desa desa adalah bagian penting dalam hari lahir Gerakan Desa Membangun. Ruwatan ini adalah prosesi kebudayaan untuk merefleksikan situasi lingkungan dan sosial yang berkembang. Sebagai sebuah prosesi kebudayaan ruwat desa akan melibatkan masyarakat luas, tokoh agama dan masyarakat, pemerintah dan organisasi kebudayaan. Ruwat desa ini menjadi bagian dari pengingat penjagaan lingkungan hidup di wilayah-wilayah penyangga kebutuhan sumber daya alam, seperti Melung yang menjadi tumpuan sumber air Banyumas.

Ruwatan kebudayaan ini juga akan menghadirkan pameran produk warga desa Banyumas. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkenalkan pelbagai potensi yang dimiliki desa untuk dapat ditemu kembali oleh masyarakat luas.

Salah satu sajian dalam ruwatan ini adalah kampanye penjagaan sumber daya alam melalui pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Pagelaran terbuka ini diharapkan mampu menyisipkan nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat secara lebih luas.  

Acara setahun Gerakan Desa Membangun terbuka untuk umum, siapapun yang ingin berbagi dan memberikan pengetahuannya untuk Desa, sangat terbuka dan bisa dibicarakan dengan orang-orang yang ada.

Pemdes
standard

Gerakan Desa Membangun usulkan nama domain desa(dot)id

Gerakan Desa Membangun usulkan nama domain desa(dot)id jogloabang Sen, 01/14/2013 - 03:12

Gerakan Desa Membangun mengusulkan nama domain Desa.ID kepada Penyedia Nama Domain Indonesia - PANDI. Aspek-aspek yang melatarbelakangi usulan GDM ada 3 aspek yaitu aspek Yuridis, Sosio Historis dan aspek Teknis. Tidak adanya nama domain internet yang cocok untuk desa dan berbahasa Indonesia cukup rasanya menjadi alasan yang unik dan utama, selaras dengan kebijakan pemerintah untuk penggunaan domain Go.ID yang hanya sampai di tingkat Kabupaten/Kota. Menurut PANDI ada juga sebuah organisasi yang juga mengusulkan nama domain Desa.ID dan sudah selayaknyalah bersama Gerakan Desa Membangun bahu membahu untuk dapat membuat usulan ini diterima publik.

Penyusunan proposal domain desa.id digodog dalam sebuah lokakarya kecil Gerakan Desa Membangun pada 4 Januari 2013 seharian penuh bertempat di Jogloabang. Pertemuan ini melahirkan sebuah usulan yang lengkap dengan tatacara dan syarat pendaftaran domain desa.id kepada 12 registrar PANDI dan resellernya ketika nanti sudah berhasil disetujui. Usulan nama domain desa.id akhirnya dikirimkan GDM pada tanggal 6 Januari 2013.

Dukungan, caci maki, kritik ataupun ide yang membangun tentunya sangat diharapkan dari banyak pihak yang memiliki kepentingan dalam hal penamaan domain desa.id. Selanjutnya setelah dikampanyekan di milis PANDI dan tentunya surat-surat dukungan yang menyetujui adanya nama domain Desa.ID, maka pandi akan menggelar DUT atau diskusi umum terbatas untuk menggodog dan menjadi rekomendasi yang masuk akal pengadaan nama domain baru yang akan tersedia dengan nama Desa.ID.

Selama ini desa-desa yang memiliki laman internet, blog ataupun portal desa di Gerakan Desa Membangun, menggunakan nama domain tingkat kedua OR.ID yang sebenarnya dikhususkan untuk organisasi, kelompok atau komunitas. Pada saat registrasi domain masih berada di tangan PANDI, pembelian domain or.id yang dilakukan oleh desa-desa tidak menjadi masalah. Namun saat ini menjadi masalah serius karena para registrar ID dan resellernya tidak bisa menerima penggunaan nama domain OR.ID untuk desa-desa yang mengusulkan karena Desa tidak dapat masuk ke dalam kategori Komunitas, Organisasi dan sejenisnya. Apalagi ketika harus menggunakan nama domain WEB.ID yang notabene untuk perseorangan.

Jika ingin mengetahui bagaimana isi usulan Gerakan Desa Membangun tentang nama domain desa.id silahkan baca atau unduh dokumen di bawah ini.

Lampiran Ukuran
Usulan Desa.ID dari Gerakan Desa Membangun (232.94 KB) 232.94 KB
Pemdes

Pokja Masyarakat Sipil diluncurkan Kemendesa PDTTrans

Pokja Masyarakat Sipil diluncurkan Kemendesa PDTTrans suryaden Rab, 03/16/2016 - 02:56

Model baru sinergi pemerintah dan masyarakat sipil untuk pembangunan dan pengelolaan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendesa PDTTrans meluncurkan Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat Sipil yang disebut sebagai model baru sinergi sudut pandang pemerintah dan masyarakat terkait pengelolaan desa.

Idham Arsyad, Ketua Pokja Masyarakat Sipil mengatakan, personil Pokja terdiri dari aktivis yang mempunyai concern dan pengalaman dalam praktik pengembangan desa. Mereka terdiri dari aktivis agraria, lingkungan, aktivis perempuan, adat, dan pelaku pemberdaya masyarakat lainnya.

"Selama ini LSM, NGO dan pemerintah berjalan sendiri-sendiri. Pokja Masyarakat Sipil dibentuk, untuk menjembatani miskomunikasi dan mispersepsi antara masyarakat dan pemerintah. Masing-masing memang punya maqom sendiri namun ini harus bisa bersinergi," ujar Menteri Desa Marwan Jafar di Jakarta, Senin (14/3).

Diakuinya, keterlibatan masyarakat sipil dalam mengimplementasi Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa sangat dibutuhkan mengingat desa memiliki permasalahan yang begitu kompleks. Keterlibatan masyarakat sipil diharapkan mampu mengakomodasi seluruh aspirasi desa.

"Kurang lebih ada 300 LSM dan NGO sudah bermitra dengan kementerian sekaligus sebagai teman sharing tentang desa. Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa ini pemerintah tidak bisa sendirian maka harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sekarang, saya juga sedang menggagas dengan beberapa ormas," jelas Menteri Marwan.

Di sisi lain, Anwar Sanusi selaku sekjen Kemendes menambahkan bahwa secara birokrasi, Pokja Masyarakat Sipil adalah lembaga eksternal kementerian. Berfungsi untuk memberikan masukan terkait implementasi hingga evaluasi kebijakan kementerian.

"Ini nanti eksekutornya dari Dirjen PPMD (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Dirjen PKP (Pembangunan Kawasan Pedesaan)," ujarnya.

Menurut Anwar, dibentuknya Pokja telah melalui proses panjang dengan melakukan berbagai pertemuan dengan ratusan LSM dan NGO. Pertemuan melahirkan sembilan konsensus yakni penataan agraria dan tata ruang desa, pemeliharaan ekologi dan lingkungan, penguatan desa adat, penguatan peran perempuan desa, lumbung ekonomi desa, pelayanan publik, serta penguatan demokratisasi desa.

"Personil pokja terdiri dari berbagai lembaga yang selama ini memfokuskan pendampingan terhadap berbagai isu pemebrdayaan desa seperti lingkungan hidup, gerakan adat dan agraria," ungkapnya saat peluncuran Pokja Masyarakat Sipil. Pokja ini memiliki jaringan kerja yang luas sampai ke desa-desa, Senin (14/3/2016).
"Dibentuknya Pokja tersebut tidak akan membungkam NGO dan LSM yang tergabung. Kita biarkan untuk tetap bersuara kritis karena memang maqomnya di situ," jelas Anwar Sanusi.

Kegiatan pokja, katanya, akan didominasi oleh aktivitas pendampingan piloting program pembangunan desa, riset dan penguatan organisasi masyarakat sipil di setiap level dengan prioritas di tingkat desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan kehadiran pokja tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan rembug desa tahun lalu yang menghasilkan sembilan konsensus seperti penataan agraria dan pemerliharaan ekologi serta penguatan demokratisasi di desa.

Kehadiran pokja masyarakat sipil untuk mengawal pembangunan desa bertujuan untuk mendampingi pemerintah dan warga desa dalam melaksanakan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Dia mencontohkan pada 2015, gerakan penguatan masyarakat desa ditandai dengan pengggunaan dana desa sebagian bagian dari keuangan desa dalam jumlah yang besar perlu didampingi oleh masyarakat sipil karena sering ditemui pemerintah desa mengalami kebingungan dalam menyusun program pembangunan desa.

"Hadirnya pokja ini juga dapat diartikan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menumbuhkembangkan praktik-praktik transparansi, partisipasi dan akuntabilitas institusi desa terhadap masyarakat," jelas Marwan Jafar.

Selain itu, dia juga berharap pokja masyarakat sipil dapat mengakselerasi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa karena berdasarkan kajian Kementerian Desa, peranan masyarakat sipil belum optimal untuk mengawal dan terlibat langsung dalam implementasi UU Desa. Kementrian Desa sebelumnya juga meluncurkan kelompok kerja perguruan tinggi yang terdiri dari berbagai lembaga pendidikan tinggi yang akan melakukan penelitian dan pendampingan masyarakat desa.

Pakar dan pemerhati masalah desa dari IAIN Sunan Ampel, Jawa Timur, Masdar Hilmy mengatakan, inisiatif Menteri Marwan yang akan membuat Kelompok Kerja (Pokja) masyarakat sipil untuk desa membangun Indonesia memang sangat tepat dan strategis.

"Partnership dengan koalisi masyarakat adalah cara cerdas dalam mempercepat desa membangun. Sebab para NGO, akademisi, dan aktivis masyarakat sipil adalah praktisi yang setiap harinya bercengkrama dengan masyarakat," ujar Masdar dalam Dialog Menteri Desa PDTT dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Percepatan Kemandirian Desa di Jakarta, Rabu (13/1/2015).

Masdar juga mendukung Menteri Marwan yang terus meningkatkan kerja sama dengan kampus-kampus, karena punya intensitas tinggi melakukan kajian dan penelitian ilmiah berhubungan dengan masyarakat desa.

"Kampus juga harus digandeng karena memiliki kedekatan dengan masyarakat desa sehingga program akan berjalan efektif. Baik dalam penelitian, kerja lapangan dan sebagainya," tandas Masdar.

Pokja Masyarakat Sipil terdiri dari 3 Pengarah yakni Imam Aziz sebagai Ketua Pengarah, kemudian Andik Ardianto dan Sri Palupi sebagai pengarah. Selanjutnya, anggota Pokja terdiri dari 16 orang yakni Idham Arsyad (Ketua), Iwan Nurdin (Wakil Ketua), Wawan Purwandi (Sekretaris), dan anggota yakni Ufi Ulfiah, Riza Damanik, Ahmad Farid, M Nurudin, Mahir Takaka, A Maftuchan, Abdul Halim, Ahmad Rofik, Kamita Widodo, Budhis Utami, Rahmat Hidayat Djati, Ahmad Wari, Mansuri.

Undang-Undang desa di publik dikenal dengan dana desa dan pendamping desa. Padahal jika dikaji dalam ruang hidup, tentu banyak soal-soal lain. Ada isu ketidakadilan soal aset agraria, tata ruang, ekologi dan sebagainya. Mudah-mudahan ruang yang dibuka oleh kementerian ini bisa jadi barometer dan kolaborasi konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil," ujar Menteri Marwan.

"Kemdes akan berikan dukungan penuh kepada Pokja, agar bisa melakukan tugasnya dengan baik, tentunya sesuai dengan regulasi yang diperbolehkan," ujarnya.

[ dari berbagai sumber ]

Pemdes Tidak Berlaku
standard

Hippos

Hippos jogloabang Kam, 03/31/2011 - 02:22

Menuju lingkungan yang lestari dan masyarakat petani – peternak Sleman yang Sejahtera dan Mandiri

himpunan petani peternak organis sleman

HIMPUNAN PETANI PETERNAK ORGANIS SLEMAN

Anggota Hippos

Anggota Hippos jogloabang Kam, 03/31/2011 - 03:07

Data Anggota Hippos

NO

NAMA

ALAMAT

JUMLAH

ANGGOTA

KELOMPOK

PENGISI

KONTAK

PERSON

 1

Wono Ilir-Ilir

Ali Juanda

Bariyun

081227100048

081568487666

Nambongan, Tlogoadi, Mlati

33 orang

 2

Unggul

Pardiman

Sri Wawan

 

085228695330

Cibuk Lor II, Margoluwih, Seyegan

26 orang

 3

Makarti

Sayudi

Cahyo Pramono

Ending Sudaryanto

 

 

081802730474

085729548432

Turgorejo RT 01 RW 21, Harjobinangun, Pakem

30 orang

 4

Gembala Sambi Makmur

Tukiran

 

Sambilegi/Mudinan, Maguwoharjo, Depok

 

 5

Mulyo Adi

Sunaryo

Kuswanto

 

 

081328870127

Sadon, Sendangmulyo, Minggir

23 orang

 6

 

Hendi Handoko

087839631288

Gedongan Lor, Wedomartani, Ngemplak

21 orang

 7

Kumpul Rahayu

Sumarji

 

Ngepas lor, Donoharjo, Ngaglik

25 orang

 8

Pendawa

Tubardi

0274 3000324

Tangkilan, Sidoarum, Godean

25 orang

 9

Mesan Sembada

Supriyadi

08122743876

Mesan, Sinduadi, Mlati

24 orang

 10

Lembusuro II

Supriyanto

081804306160

Kedon bedog RT 01 RW 24, Trihanggo, Gamping

25 orang

 11

Andini Mukti

Suratman

0813882413250

Kebur Kidul, Argomulyo, Cangkringan

30 orang

 12

Sido Mulyo

Purwanto

08122596889

Kwarasan RT 03 RW 30, Sendangmulyo, Minggir

-

 13

Ternak SAE

Ibu Agus Sujatmina

081227718645

Murangan VIII RT 07 RW 28 , Triharjo, Sleman

18 orang

 14

Ngudi Remen

Suyud

-

Sayidan, Sumberadi, Mlati

17 orang

 15

Lembu Kencono Makmur

Karsono

Kusyanto

 

0274 6562477

Kaliajir lor, Kalitirto, Berbah

22 orang

 16

Andini Gumarang

Parminto Agung Nugroho

Suhirman

085643436646

081578054446

Klenggukan, Tirtomartani, Kalasan

15 orang

 17

Loh Jinawi

Marto Utomo

Supriyanto

 

081904115289

Jenengan, Pondokrejo, Tempel

31 orang

 18

Ngudi Raharjo

Darto Susilo

Arief Utan Tripomo

 

08882819116

Cemoroharjo, Candibinangun, Pakem

80 orang

 19

 

Sugiyono

Prayitno

 

0274604327

Rejodani II, Sariharjo, Ngaglik

30 orang

 20

 

Martoyo

M. Rusmanto

-

 

Karang Pakis

45 orang

 21

Sumber Ayu

Sugiana

Joko Susilarto

 

0274869823

081229492540

Brayut, Pandowoharjo, Sleman

45 anggota

 22

Pangestuharjo

Darmono

087839006263

081804292103

Kloposawit, Girikerto, Turi

25 orang

 23

Sebar Arum

Iwan Daru

02743255518

Sebaran, Sidoarum, Godean

19 orang

 24

Sido Dadi Mulyo

Suroso

Setiawan

 

0274 6501997

Jamasan, Bokoharjo, Prambanan

16 orang

 25

Amarto

Sunardi

Bandiyo

-

Toragan, Tlogoadi, Mlati

30 orang

 26

Arum Sari

Priyo Setya Waluya

08192503075

Tegalsari, Trimulyo, Sleman

54 orang

 27

Kuat

Murtijo

M. Daim

 

08812635378

Panggeran, Triharjo, Sleman

28 orang

 28

Nogo Mulyo

Murdiyono

081392291251

Singoderepan, Madurejo, Prambanan

-

 29

Bina Manunggal

Triyono

Sugiman

-

Ngangkrik, Triharjo, Sleman

22 orang

 30

Mersudi Mendo

Sumadi

Sugiri Suryono

 

0274 6890909

Rewulu Wetan, Sidokato, Godean

37 orang

 31

Tirta Domba

Ihsan Effendi

Ghozali Zina

0274 7485097

081578626873

Sangubanyu, Sumber Rahayu, Moyudan

36 orang

 32

Taruna Mandiri

Minto Hartono

08156859247

0274 8254397

 

Ngalian, Widodomartani, Ngemplak

38 orang

 33

Tani Makmur

Sukiman

Sutarso

 

081643668812

Ngetiran, Sariharjo, Ngaglik

42 orang

 34

Ngudi Rejeki

T. Mardiyono

0274 7476177

Bunder, Purwobinangun, Pakem

29 orang

 35

Mekarsari

Jawarisman

Margito

 

0274 6507499

Celungan, Sumberagung, Moyudan

18 orang

 36

Andhini Manunggal

Sarimin

Tri Harsono

-

Drono, Tridadi, Sleman

21 orang

 37

Surya Sembada

Rosyat Sholeh

Basuki Rahmat

 

0274 7104243

Jamblangan, Purwobinangun, Pakem

22 orang

 38

Manunggal

Noto Suharjo

Darsono

 

085729505410

Domban, Mororejo, Tempel

-

 39

Ngudi Makmur

E. Maridjo

Tri Susila

085292709336

0274 6518958

Menulis, Sumbersari, Moyudan

22 orang

 40

Handoko Mulyo

Drs. Mulyono

-

Kandangan, Caturharjo, Sleman

35 orang

 41

Setya Warga

Suharyanto

085228582947

Bondan, Sendangsari, Minggir

26 orang

 42

Cinde Laras

Saryono

081329428572

Puluhan, Sumber Arum, Moyudan

14 orang

 43

Tunas Harapan

Poniman

-

Pasekan, Balecatur, Gamping

20 orang

 44

Katon Dadi

Karsana

087838250925

Bantulan, Margokaton, Seyegan

22 orang

 45

Ngudi Mulyo

Muji Suharyanto

-

Mancasan Tunden, Purwomartani, Kalasan

60 orang

 46

Ngudi Lestari

Trisno Diharjo

 

Jatirejo RW 22, Sendangadi, Mlati

48 orang

 47

Murakabi

Edi Wibowo

0274 7431138

Candran, Sidoarum, Godean

20 orang

 48

Mugi Rahayu

Teguh

0274 6584549

Moyudan VII, Sumber Rahayu, Moyudan

20 orang

 49

Marsudiluhur

Hadi Mulyono

Tukijo

 

0274 6496571

Pirak Mertosutan, Sidoluhur, Godean

26 orang

 50

Ngudi Rukun

Sumartono

-

Jarakan, Sendangrejo, Minggir

24 orang

 51

Sejahtera

Suparna

0274 6568438

Blemben Lor, Harjobinangun, Pakem

25 orang

 52

Andini Makmur

Ponidi

Rahman

02747873121

085292421731

Banyumeneng, Banyuraden, Gamping

14 orang

 53

Marsudi Rukun

Solech

08175497790

Umbulsari, Sumberharjo, Prambanan

28 orang

 54

Pambudi Makmur

Haryanto

082982699061

Bangunrejo, Merdikorejo, Tempel

48 orang

 55

Ngudi Makmur II

Rahmat Heri P

Margono

081914007200

0274 6610792

Gundengan Kidul, Margorejo, Tempel

40 anggota

 56

PALMA

Hartono

081578893219

081392513105

Kemiri, Purwobinangun, Pakem

29 orang

 57

Derai Andini

Cipto Atmojo

Wardani

 

081328749724

Sejati, Sumber Arum, Moyudan

19 orang

 58

-

Mahmudi

Suripto

 

 

081392787465

Bayen, Purwomartani, Kalasan

28 orang

 59

Lembu Lestari I

M. Basri

Yuhri

-

Krasaan, Jogotirto, Berbah

22 orang

 60

Sedyo Mulyo

Suparji

Subani

0274 6563274

Meces, Umbulmartani, Ngemplak

35 orang

 61

KPP Pangestu

Supardi

Sidik Priyono

 

081904032623

Kemirikebo, Girikerto, Turi

67 orang

 62

Gotong Royong

Kelik Triono Adi

Heru Trisanu

 

085878219262

Ngasem, Selomartani, Kalasan

60 orang

 63

Sido Rukun

Purbo Prahoro

Ngatiman

 

0274 6934521

Dukuh, Sidokarto, Godean

32 orang

 64

Sedyo Mulyo

Budiyana

085868472278

Jragung, Jogotirto, Berbah

29 orang

 65

Ngudi Makmur

Suparno

Bambang Istiyono

 

087860518616

Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem

20 orang

 66

Andini Mukti

Suparyono

Muhajir

 

085220125461

Kuncen, Tegaltirto, Berbah

40 orang

 67

Ngudi Makmur

Budiyono

Jumadi

0274 4464150

085868613131

Kaliurang Timur, Hargobinangun, Pakem

50 orang

 68

Andini Mulyo

Hadi Warsito

-

Sidomoyo, Godean

35 orang

 69

Sido Manunggal

Hadi Sumarto

Windu Sudarto

 

0274 9367882

Jetis Prenggan, Sidokarto, Godean

23 orang

 70

Sediyo Makaryo

Siswo Sutrisno

Paryono

08122765407

081328286936

Boyong, Hargobinangun, Pakem

70 orang

 71

Mandiri

Winarto

087839111317

Nganggring, Girikerto, Turi

58 orang

 72

Roso Manunggal Karso

Suharyanto

0274 6496214

Sembuh Kidul, Sidomulyo, Godean

15 orang

 73

Mendo Barokah

Agus Mustafa

0274 8203081

Gamplong II, Sumberahayu, Moyudan

25 orang

 74

Sato Handayani

Sutono

Yunus Riswanto

081328013851

081226978540

Sejati dukuh, Sumber Arum, Moyudan

22 orang

 75

Sumber Rejeki

Muh. Dasuki

-

Grejegan, Margokaton, Seyegan

30 orang

 76

Mendo Rukun

Daliman

Suroto

-

Kalongan, Maguwoharjo, Depok

37 orang

 77

Domba Kuncoro

Bukori

0274 7820269

Tegal Balong, Bimomartani, Ngemplak

22 orang

 78

Karya Tunggal

Drs. P. Boimin

-

Nyamplung, balecatur, Gamping

35 orang

 79

Iwen Dadi

Suratman

087839329449

Ngampon, Margodadi, Seyegan

30 orang

 80

Ngudi Lestari

Subardjono

08156876038

Cilikan, Umbulmartani, Ngemplak

42 orang

 81

Sakinah

Ir. Pati

Drs. Saima

Suparno

 

081804234383

0274 884509

Turen, Sardonoharjo, Ngaglik

34 orang

 82

Tegal Makmur

Lasidi

081578036316

Ngawen, Trihanggo, Gamping

31 orang

 83

Sido Mulyo

Sunardi

0274 6665553

Sidokerto, Purwomartani, Kalasan

42 orang

 84

Sedyo Mulyo

MF Nugroho

Winardi

0274 7842432

Krapyak, Triharjo, Sleman

35 orang

 85

Andini Harjo

Yitno Suharjo

Tekat

-

Pojokan, Caturharjo, Sleman

46 orang

 86

Pencarsari

Jumani

Siti Aminah

081229457919

081931798086

Mriyunan, Pencarsari, Sardonoharjo, Ngaglik

22 orang

 87

Lancar

Jumadi

Moh. Mulyono

085643663090

08175486841

Jaban, Sinduharjo, Ngaglik

15 orang

 88

Enggal Mulyo

Puji Wibowo

Mujiyono

Bahari Nugroho

 

0274 9132516

081328694417

Celungan, Sumberagung, Moyudan

28 orang

 89

Al- Barokah

Ahmad Nadirun

Ali Abdurahman

08562881573

085729073803

Boyong, Hargobinangun, Pakem

26 orang

 90

Roso Tunggal

Sugiman

Sudarmaya

081392490652

081392690174

Kembangan, Sumberahayu, Moyudan

35 orang

 91

Lembu Prakoso

St. Widodo

A. Sardjono

-

Babadan, Wedomartani, Ngemplak

21 orang

 92

PUTRA MANDIRI

Anang Bintarto

02747188666 flexi

Jetis, Tirtoadi, Mlati, Sleman

20 orang

 93

MAPAN

Hardiman

081519790623

Jogorejo, Sendangsari -Minggir

17

Latar belakang

Latar belakang jogloabang Kam, 03/31/2011 - 02:35
  • Tanah bantat, kandungan bahan organik sangat rendah, kandungan racun dalam tanah yang tinggi….. TIDAK SUBUR LAGI
  • Gas pemanas bumi meningkat (CO2, N2O, Methane, …) akibat pencemaran tanah, air, udara dan kurangnya pepohonan…. HASIL SAMPING INDUSTRI PETERNAKAN, PENGGUNDULAN HUTAN dll.
  • Banjir, longsor, hama, penyakit, gempa, puting beliung, kekeringan, gagal panen … BENCANA MENINGKAT
  • Ketergantungan petani-peternak atas pangan dan pakan dari luar yang tinggi ….. TIDAK BERDAULAT
  • Menejemen usaha tani dari kelompok tani-ternak masih lemah …. TIDAK LAYAK BAGI PERBANKAN dan INVESTOR, POSISI TAWAR RENDAH
  • Ego sektoral antar lembaga pendamping petani …. TIDAK SINERGIS
  • Informasi pasar, teknologi dan sumber pembiayaan tidak dikuasahi petani
  • Petani butuh investasi yang aman dan produktif untuk diwariskan kepada anak cucu

Program Hippos

Program Hippos jogloabang Kam, 03/31/2011 - 02:50

Program-Program Hippos

  • Penguatan organisasi usaha petani peternak lokal (fasilitasi penyiapan organisasi/unit usaha kelompok, penataan menejemen kelompok anggota)
  • Peningkatan kapasitas petani peternak (pelatihan-pelatihan)
  • Penguatan aset produktif kelompok anggota (pengembangan tanaman pangan dan pakan yang sekaligus bernilai konservasi, pengelolaan kompos komunal, standardisasi produksi dan pengelolaan usaha terpadu dll)
  • Pengelolaan data dan informasi (pengembangan multimedia)
  • Fasilitasi kerjasama antar kelompok dan dengan berbagai pihak (pembuatan profil kelompok anggota, penawan proposal kerjasama usaha, penyebarluasan informasi penawaran kerjasama usaha)
  • Pengelolaan kesekretariatan (rapat-rapat koordinasi internal, rapat dengan anggota, penyiapan dan penggandaan informasi, pengelolaan kerjasama dengan berbagai pihak)

Visi, Misi dan Tujuan Hippos

Visi, Misi dan Tujuan Hippos jogloabang Kam, 03/31/2011 - 02:42

Visi:

  • Terwujudnya msyarakat petani peternak Sleman yang sejahtera, mandiri serta berdaulat diatas sumberdaya lingkungannya yang lestari.

Misi:

  • Menyiapkanprasyarat kelompok atau organisasi petani peternak Sleman yang mendukung kerjasama produktif saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
  • Memperkuat jaringan pendukung gerakan ekonomi kerakyatan, kelestarian lingkungan hidup dan keadialan sosial

Tujuan:

  • Memperbaiki Lingkungan (penataan lahan dan kandang, pengelolaan limbah, penghijauan)
  • Memakmurkan petani (penguatan teknologi, penataan organisasi bisnis kelompok, pengembangan aset produktif)
  • Memperkuat kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak (pemerintah, dunia usaha, perbankan, LSM, media, dunia pendidikan dll)

KKP

KKP jogloabang Sen, 03/05/2018 - 07:22

Kabar dari Laut dan Ikan

Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi dan Hiu Martil

Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi dan Hiu Martil jogloabang Sen, 03/05/2018 - 09:09

Kementrian Kelautan dan Perikanan melanjutkan kembali Pelarangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Larangan Ekspor Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) hingga 31 Desember 2018 diteken oleh Menteri Susi Pudjiastuti pada tanggal 23 Januari 2018. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 191 oleh Kemenkumham di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.

Deskripsi Ikan Hiu yang Dilarang Diekspor

  1. IKAN HIU KOBOI (Carcharhinus longimanus) Carcharhinus longimanus
    1. Klasifikasi:
      Filum : Chordata
      Kelas : Chondrichthyes
      Sub–Kelas : Elasmobranchii
      Bangsa : Carcharhiniformes
      Suku : Carcharhinidae
      Marga : Carcharhinus
      Spesies : Carcharhinus longimanus (Poey, 1961)
      Nama Umum : Oceanic whitetip shark
      Nama Lokal : Ikan hiu koboy, cucut koboy
    2. [ Sumber foto: Fahmi, 2011 Gambar 1. Carcharhinus longimanus ]
    3. Morfologi
      1. Sirip punggung pertama dan sirip dada sangat lebar dan membundar di ujungnya
      2. Ujung sirip berwarna putih pada hiu dewasa (berujung hitam pada juvenil)
      3. Terdapat gurat di antara sirip punggung
      4. Moncong pendek dan bulat melebar (tampak dari arah bawah).
    4. Habitat Penyebaran Merupakan hiu pelagis-oseanik yang ditemukan pada lapisan permukaan hingga kedalaman 152 meter, biasa ditemukan jauh di lepas pantai atau di dekat pulau-pulau terpencil yang memiliki paparan yang sempit. Sebaran spesies hiu ini diketahui sangat luas di seluruh perairan tropis dan subtropis yang bersuhu hangat. Di perairan Indonesia tercatat ditemukan di perairan Samudera Indonesia, mulai dari barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara.
       
  2. IKAN HIU MARTIL (Sphyrna spp.)
    1. Sphyrna lewini 
      Sphyrna lewini
      1. Klasifikasi
        Filum : Chordata
        Kelas : Chondrichthyes
        Sub–Kelas : Elasmobranchii
        Bangsa : Carcharhiniformes
        Suku : Sphynidae
        Marga : Sphyrna
        Spesies : Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)
        Nama Umum : Scalloped hammerhead shark
        Nama Lokal : Ikan hiu martil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil
      2. Sumber foto: Fahmi, 2011 Gambar 2. Sphyrna lewini
      3. Morfologi
        1. Kepala melebar ke samping, lebarnya kurang dari sepertiga panjang tubuhnya;
        2. Tepi kepala bagian depan sangat melengkung, terdapat lekukan dangkal pada bagian tengahnya;
        3. Sirip punggung pertama tinggi, agak lancip melengkung;
        4. Sirip punggung kedua pendek, dengan ujung belakang panjang dan bagian tepi yang agak cekung.
      4. Habitat Penyebaran Merupakan kelompok hiu martil yang biasa ditemukan di perairan paparan benua, mulai dari perairan pantai hingga laut lepas, hidup di lapisan permukaan semi oseanik pelajik hingga pada kedalaman 275 m. Di perairan Indonesia, sebarannya mencakup Samudera Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, barat dan timur Kalimantan, Laut Cina Selatan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
         
    2. Sphyrna mokarranSphyrna mokarran
      1. Klasifikasi
        Filum : Chordata
        Kelas : Chondrichthyes
        Sub–Kelas : Elasmobranchii
        Bangsa : Carcharhiniformes
        Suku : Sphynidae
        Marga : Sphyrna
        Spesies : Sphyrna mokarran (Ruppel, 1837)
        Nama Umum : Great hammerhead shark
        Nama Lokal : Ikan hiu martil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil
      2. Sumber: White, et al., 2006 Gambar 3. Sphyrna mokarran
      3. Morfologi
        1. kepala melebar ke samping, lebarnya kurang dari sepertiga panjang tubuhnya;
        2. bagian depan kepala hampir lurus, terdapat lekukan dangkal pada bagian tengahnya;
        3. sirip punggung pertama sangat tinggi, lancip dan melengkung ke belakang pada ikan dewasa;
        4. sirip punggung kedua tinggi, dengan ujung belakang yang pendek dan bagian tepi sangat cekung; dan
        5. dasar sirip anal lebih lebar daripada dasar sirip punggung kedua.
      4. Habitat Penyebaran Merupakan kelompok hiu martil terbesar yang hidup di perairan pantai dan daerah semi oseanik mulai dari lapisan permukaan hingga kedalaman 80m. Di perairan Indonesia, sebarannya mencakup Samudera Hindia, Selat Sunda dan Laut Cina Selatan.
         
    3. Sphyrna zygaenaSphyrna zygaena
      1. Klasifikasi
        Filum : Chordata
        Kelas : Chondrichthyes
        Sub–Kelas : Elasmobranchii
        Bangsa : Carcharhiniformes
        Suku : Sphynidae
        Marga : Sphyrna
        Spesies : Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)
        Nama Umum : Smooth hammerhead shark
        Nama Lokal : Ikan hiu martil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil
      2. Sumber: White, et al., 2006 Gambar 4. Sphyrna zygaena
      3. Morfologi
        1. kepala melebar ke samping, lebarnya kurang dari sepertiga panjang tubuhnya;
        2. bagian depan kepala depan sangat melengkung, tidak terdapat lekukan pada bagian tengahnya;
        3. sirip punggung pertama tinggi, agak lancip melengkung pada ukuran dewasa;
        4. sirip punggung kedua pendek, dengan ujung belakang yang panjang dan bagian tepi agak cekung; dan
        5. dasar sirip anal dan sirip punggung panjangnya hampir sama.
      4. Habitat Penyebaran Merupakan kelompok hiu martil yang hidup di daerah paparan benua dan daerah kepulauan dekat pantai hingga ke arah lepas pantai, mulai dari lapisan permukaan hingga kedalaman 20 meter atau lebih (White et al., 2006). Di perairan Indonesia, diketahui sebarannya di perairan Samudera Hindia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Abstraksi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia diterbitkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) disepakati telah masuk dalam daftar Appendik II Conference of the Parties of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) pada Conference of the Parties CITES ke-13 di Bangkok;
  2. bahwa untuk menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) yang telah mengalami penurunan populasi, perlu mengatur larangan pengeluaran ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI (Carcharhinus longimanus) DAN HIU MARTIL (Sphyrna spp.) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
  2. Produk Pengolahan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) utuh atau produk yang mengandung bagian ikan Hiu Koboi Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.), termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan Hiu Koboi dan Hiu Martil.
  3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
  4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Pasal 2

  1. Setiap Orang dilarang mengeluarkan ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) serta Produk Pengolahannya dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. Ikan Hiu Martil (Sphyrna spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) spesies, yaitu:
    1. Sphyrna lewini;
    2. Sphyrna mokarran; dan
    3. Sphyrna zygaena.
  3. Deskripsi ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Larangan pengeluaran Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) serta produk olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018

 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018

 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 191

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Bisnis Edukasi Industri Maritim Berlaku
standard

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam jogloabang Kam, 08/08/2019 - 04:43

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 3 tahun 2019 tentang partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Kementrian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada 4 Januari 2019 yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Permen KP 3/PERMEN-KP/2019 diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13 pada tanggal 10 Januari 2019 di Jakarta.

Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2019
tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Latar Belakang

Pertimbangan penetapan Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

Isi Permen KP

Berikut adalah isi Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (bukan format asli) :

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Partisipasi Masyarakat adalah kepedulian dan keterlibatan Masyarakat secara fisik atau nonfisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
  2. Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
  3. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
  4. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
  5. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
  6. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
  7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
  8. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
  9. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
  1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
  2. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
  3. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
  4. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
  5. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, organisasi masyarakat, dan korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

  1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
  2. Tujuan pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah:
    1. menjamin terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
    2. menciptakan Masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
    3. mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
    4. meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

BAB II
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 3

  1. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
  2. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
  3. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan:
    1. secara langsung kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan/atau
    2. secara langsung dan/atau tertulis kepada instansi berwenang.
  4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
    1. rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
    2. potensi sumber daya perikanan dan Pergaraman;
    3. peluang Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
    4. kebutuhan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
    5. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
    6. kearifan lokal.

Pasal 4

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan terhadap:

  1. penyusunan perencanaan;
  2. Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  3. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  4. pendanaan dan pembiayaan; dan
  5. pengawasan.

Pasal 5

Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:

  1. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
  2. turut serta dalam musyawarah penyusunan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 6

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:

  1. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  2. penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  3. pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  4. mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
  5. pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan/atau
  6. fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 7

  1. Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk:
    1. Penangkapan Ikan antara lain:
      1. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
      2. pelabuhan perikanan;
      3. jalan akses ke pelabuhan;
      4. sumber tenaga listrik, alat telekomunikasi, dan air bersih; dan/atau
      5. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
    2. Pembudidayaan Ikan antara lain:
      1. lahan dan air;
      2. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
      3. saluran pengairan;
      4. bangunan untuk pembenihan, pembesaran, dan laboratorium;
      5. jalan produksi;
      6. sumber tenaga listrik dan alat telekomunikasi;
      7. instalasi penanganan limbah; dan/atau
      8. tempat penyimpanan dan penyimpanan berpendingin hasil produksi.
  2. Penyediaan prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk Pergaraman antara lain:
    1. lahan;
    2. saluran pengairan;
    3. jalan produksi;
    4. tempat penyimpanan Garam;
    5. kolam penampung air;
    6. kolam pengolahan (treatment) yang dilengkapi dengan alat vakum dan pipa;
    7. kolam pencucian Garam; dan/atau
    8. jembatan penghubung tambak.

Pasal 8

  1. Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk:
    1. Penangkapan Ikan antara lain:
      1. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
      2. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
      3. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan/atau
      4. air bersih dan es.
    2. Pembudidayaan Ikan antara lain:
      1. induk;
      2. benih dan bibit;
      3. bahan baku pakan Ikan;
      4. pakan Ikan;
      5. obat Ikan;
      6. geoisolator;
      7. air bersih;
      8. peralatan laboratorium kesehatan Ikan;
      9. pupuk;
      10. alat pemanen;
      11. kapal pengangkut Ikan hidup;
      12. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
      13. pompa air;
      14. kincir;
      15. mesin pembuat pakan;
      16. keramba jaring apung; dan/atau
      17. generator.
  2. Penyediaan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk Pergaraman antara lain:
  3. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  4. pompa air;
  5. kincir angin;
  6. geoisolator;
  7. alat ukur salinitas;
  8. mesin pemurnian atau pencucian garam;
  9. alat angkut sederhana;
  10. alat iodisasi;
  11. alat pengemas;
  12. alat perata tanah;
  13. alat ukur suhu atau termometer;
  14. alat ukur kekentalan air laut (boume-hydro-meter); dan/atau
  15. bahan tambahan (additive) untuk pemisahan natrium klorida (NaCl).

Pasal 9

Partisipasi Masyarakat dalam pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain:

  1. penyampaian informasi harga Ikan dan harga Garam;
  2. pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, laut, dan lingkungan pengolahan; dan/atau
  3. pemenuhan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja.

Pasal 10

Partisipasi Masyarakat dalam mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain:

  1. Nelayan:
    1. keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
    2. keikutsertaan dalam asuransi jiwa; dan/atau
    3. menyebarluaskan informasi cuaca.
  2. Pembudi Daya Ikan:
    1. keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
    2. menerapkan cara pembenihan Ikan yang baik dan cara pembesaran Ikan yang baik;
    3. melestarikan jalur hijau;
    4. menjaga kualitas air; dan/atau
    5. menyebarluaskan informasi cuaca.
  3. Petambak Garam:
    1. keikutsertaan dalam asuransi pergaraman;
    2. menjaga kualitas lingkungan perairan pesisir; dan/atau
    3. menyebarluaskan informasi cuaca.

Pasal 11

Partisipasi Masyarakat dalam pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, antara lain:

  1. Nelayan:
    1. menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan/atau
    2. menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
  2. Pembudi Daya Ikan;
    1. menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Pembudi Daya Ikan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan;
    2. menyediakan wadah budidaya yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan kerja; dan/atau
    3. menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Pembudi Daya Ikan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan.
  3. Petambak Garam, menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Petambak Garam dalam melakukan Usaha Pergaraman.

Pasal 12

Partisipasi Masyarakat dalam fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, antara lain pendampingan penyelesaian permasalahan hukum bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menjalankan usahanya.

Pasal 13

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa:

  1. pendidikan dan pelatihan;
  2. penyuluhan dan pendampingan;
  3. kemitraan usaha;
  4. kemudahaan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  5. penguatan kelembagaan.

Pasal 14

Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain:

  1. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  3. penyelenggaraan pemagangan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  4. penyediaan tenaga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  5. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  6. pemberian bantuan biaya pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman; dan/atau
  7. pembentukan dan pengembangan wirausaha di bidang perikanan atau Pergaraman.

Pasal 15

Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dalam Pasal 13 huruf b, antara lain:

  1. penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  2. penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau Pergaraman; dan/atau
  3. penyediaan tenaga penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau Pergaraman.

Pasal 16

  1. Partisipasi Masyarakat dalam kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, antara lain:
    1. Penangkapan Ikan:
      1. penyediaan bahan bakar minyak, air bersih, es, dan perbekalan operasi Penangkapan Ikan;
      2. penyediaan anak buah kapal;
      3. pengolahan hasil Penangkapan Ikan;
      4. pemasaran hasil Penangkapan Ikan; dan/atau
      5. pengembangan usaha Penangkapan Ikan.
    2. Pembudidayaan Ikan:
      1. penyediaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan;
      2. penyediaan penggarap lahan budidaya;
      3. pengolahan hasil Pembudidayaan Ikan;
      4. pemasaran hasil Pembudidayaan Ikan; dan/atau
      5. pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan.
    3. Pergaraman:
      1. penyediaan sarana dan prasarana Pergaraman;
      2. penyediaan penggarap tambak Garam;
      3. pengolahan Garam;
      4. pemasaran Garam; dan/atau
      5. pengembangan Usaha Pergaraman.
  2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis.

Pasal 17

Partisipasi Masyarakat dalam kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, antara lain:

  1. penyediaan buku petunjuk teknis, majalah, tabloid, leaflet, piringan padat (Compact Disk), dan poster;
  2. penyediaan informasi tentang potensi sumber daya kelautan dan perikanan, informasi pasar, penyakit Ikan, ketersediaan bahan baku;
  3. penerapan teknologi anjuran; dan/atau
  4. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi antara lain ruang pertemuan, peralatan komunikasi, peralatan pengolah data, dan peralatan audio visual.

Pasal 18

Partisipasi Masyarakat dalam penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, antara lain:

  1. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan;
  2. meningkatkan kapasitas kelembagaan;
  3. membentuk jejaring kelembagaan; dan/atau
  4. mendorong dan memfasilitasi legalitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 19

Partisipasi Masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain:

  1. penyediaan dana awal usaha dan jaringan bisnis untuk membantu penumbuhan usaha bagi para pelaku Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
  2. penyediaan penguatan modal usaha; dan/atau
  3. pemberian sumbangan yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.

Pasal 20

Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain:

  1. pemantauan terhadap kesesuaian perencanaan pelindungan dan pemberdayaan;
  2. pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan pelindungan dan pemberdayaan;
  3. pelaporan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pelindungan dan pemberdayaan; dan/atau
  4. pengusulan upaya perbaikan atas ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pelindungan dan pemberdayaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019
  MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 13

Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Lampiran Ukuran
Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 (208.13 KB) 208.13 KB
Peraturan Menteri Bisnis Maritim Berlaku
standard

Permen KKP 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Permen KKP 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan jogloabang Min, 11/17/2019 - 20:04

Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) diterbitkan Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu Kusukan ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada tanggal 28 Agustus 2017 di Jakarta. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 5 September 2017 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ditemptkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220. Kusuka merupakan bagian dari Satu Data KKP seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Manfaat Kartu Kusuka

Kartu Kusuka memiliki manfaat bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan untuk:

  1. Memudahkan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mengakses transaksi online.
  2. Memudahkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.
  3. Memudahkan dalam pengajuan asuransi nelayan.

Tata Cara Mendapatkan atau Mendaftar Kartu Kusuka

  1. Secara Online
    1. Mendaftar pada situs https://satudata.kkp.go.id/.
    2. Menunggu proses administrasi dari administrator
  2. Secara Langsung
    1. Datang langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau UPT di lokasi terdekat.
    2. Mengisi formulir permohonan penerbitan Kartu Kusuka.
    3. Menyiapkan fotokopi KTP orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi.
    4. Melampirkan surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk perseorangan.
    5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk korporasi.
    6. Masa berlaku Kartu Kusuka selama lima tahun dan dapat diperpanjang.
    7. Seluruh proses permohonan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian kartu Kusuka tidak dikenakan biaya.

Fungsi Kartu Kusuka

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Kartu KUSUKA berfungsi sebagai:

  1. identitas profesi Pelaku Usaha kelautan dan perikanan;
  2. basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan;
  3. pelayanan dan pembinaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; dan
  4. sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

Ruang Lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Pasal 3 Permen KKP 39/207 menjelaskan tentang siapa itu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah:

  1. Nelayan yang terdiri dari nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik.
  2. Pembudi daya ikan yang terdiri dari pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan.
  3. Petambak garam, yakni petambak kecil, penggarap tambak, dan pemilik tambak.
  4. Pengolah ikan
  5. Pemasar Perikanan
  6. Penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan

Informasi apa dalam Kartu Kusuka?

Pasal 6 Permen Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan menjelaskan apa yang termuat dalam Kartu KUSUKA, yaitu:

  1. Nama pelaku usaha;
  2. Profesi pelaku usaha;
  3. Alamat pelaku usaha;
  4. Nomor Induk Kependudukan orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
  5. Masa berlaku;
  6. Kode QR Identitas dan informasi tambahan di kartu Kusuka:
    1. Tempat dan tanggal lahir perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
    2. Profesi tambahan pelaku usaha;
    3. Tahun register;
    4. Nomor telepon;
    5. Sarana dan prasarana produksi yang digunakan.

Kartu Kusuka berlaku di seluruh Indonesia selama menjadi pelaku usaha kelautan dan perikanan dan diperpanjang setiap lima tahun. Kartu Kusuka ini penting dan bermanfaat bagi Penentu Kebijakan, Satu Data Indonesia dan maka Data identitas dari Kartu Kusuka digunakan sebagai database tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan kementerian untuk menentukan kebijakan terkait program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589); dan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 137/PER-DJPB/2014 tentang Kartu Pembudidaya Ikan (AQUACARD),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19, Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Mencabut

Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan mencabut dan menyatakan tidak berlaku.

  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589); dan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 137/PER-DJPB/2014 tentang Kartu Pembudidaya Ikan (AQUACARD),

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah:

  1. bahwa untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, diperlukan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

Isi Kebijakan Permen KKP 39/2017 tentang Kusuka

Berikut adalah isi Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (bukan format asli):

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
  2. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.
  3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  4. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
  5. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan, baik di perairan air tawar, air payau, dan air laut.
  6. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
  7. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran garam.
  8. Pengolah Ikan adalah setiap orang yang melakukan rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
  9. Pemasar Perikanan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pemasaran hasil usaha di bidang perikanan untuk diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
  10. Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.
  11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
  12. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
  14. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
  16. Badan adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
  17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  18. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di provinsi atau kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 2

Kartu KUSUKA berfungsi sebagai:

  1. identitas profesi Pelaku Usaha kelautan dan perikanan;
  2. basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan;
  3. pelayanan dan pembinaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; dan
  4. sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

  1. Peraturan Menteri ini berlaku untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
  2. Pelaku Usaha sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
    1. Nelayan terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan pemilik;
    2. Pembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan;
    3. Petambak Garam terdiri atas Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam;
    4. Pengolah Ikan;
    5. Pemasar Perikanan; dan
    6. Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.
  3. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk orang perseorangan atau korporasi.

BAB II
PENYELENGGARA

Pasal 4

  1. Penyelenggara Kartu KUSUKA dilaksanakan oleh:
    1. Sekretariat Jenderal;
    2. Direktorat Jenderal;
    3. Badan;
    4. UPT;
    5. Dinas provinsi; dan
    6. Dinas kabupaten/kota.
  2. Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Petambak Garam;
    2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Nelayan;
    3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Pembudi Daya Ikan; dan
    4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Pengolah Ikan dan Pemasar Perikanan.

Pasal 5

  1. Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
    1. membangun dan mengelola sistem basis data Kementerian; dan
    2. mengelola dan menyajikan data Pelaku Usaha kelautan dan perikanan.
  2. Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
    1. mengadakan dan mendistribusikan perangkat keras dan blanko Kartu KUSUKA; dan
    2. melakukan pendataan, validasi dokumen, dan sosialisasi Kartu KUSUKA sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal.
  3. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
    1. mengadakan dan mendistribusikan perangkat keras dan blanko Kartu KUSUKA; dan
    2. melakukan pendataan, validasi dokumen, dan sosialisasi Kartu KUSUKA sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
  4. Dinas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
    1. mengoordinasikan penyelenggaraan Kartu KUSUKA di provinsi; dan
    2. mengelola dan menyajikan data Kartu KUSUKA di provinsi.
  5. UPT dan Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf f, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
    1. mensosialisasikan fungsi Kartu KUSUKA;
    2. melakukan verifikasi kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan;
    3. melaksanakan pencetakan Kartu KUSUKA; dan
    4. mendistribusi Kartu KUSUKA.

BAB III
BENTUK DAN FORMAT

Pasal 6

  1. Kartu KUSUKA memuat informasi:
    1. NIK orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
    2. nama Pelaku Usaha;
    3. alamat Pelaku Usaha;
    4. masa berlaku;
    5. profesi utama Pelaku Usaha; dan
    6. kode Quick Response (QR Code).
  2. Kode Quick Response (QR Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat informasi:
    1. NIK orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
    2. nama Pelaku Usaha;
    3. tempat dan tanggal lahir orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
    4. alamat Pelaku Usaha;
    5. masa berlaku;
    6. profesi utama Pelaku Usaha;
    7. profesi tambahan Pelaku Usaha;
    8. tahun register;
    9. nomor telepon; dan
    10. sarana dan prasarana produksi yang digunakan.
  3. Bentuk dan format Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERBITAN

Bagian Kesatu
Permohonan Penerbitan

Pasal 7

  1. Setiap Pelaku Usaha untuk memiliki Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan, melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan:
    1. formulir permohonan penerbitan Kartu KUSUKA yang telah diisi;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
    3. surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai Pelaku Usaha untuk orang perseorangan; dan
    4. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk korporasi.
  2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah lengkap dan sesuai, petugas Dinas kabupaten/kota atau UPT paling lama 2 (dua) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Usaha ke dalam aplikasi satu data.
  3. Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan.
  4. Direktorat Jenderal/Badan berdasarkan masukan dan/atau unggahan data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan validasi data Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja.
  5. Dinas Kabupaten/Kota atau UPT melakukan pencetakan dan pendistribusian Kartu KUSUKA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  6. Bentuk dan format formulir permohonan penerbitan Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Perubahan Kartu KUSUKA

Pasal 8

  1. Kartu KUSUKA dapat dilakukan perubahan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kartu KUSUKA diterbitkan.
  2. Perubahan Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan alamat, penanggung jawab korporasi, dan/atau profesi utama Pelaku Usaha.

Pasal 9

  1. Setiap Pelaku Usaha untuk melakukan perubahan Kartu KUSUKA mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan:
    1. formulir permohonan perubahan Kartu KUSUKA yang telah diisi;
    2. fotokopi Kartu KUSUKA yang akan diubah;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk untuk perubahan domisili bagi perorangan atau fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan untuk perubahan domisili bagi badan usaha; dan
    4. surat keterangan beralih profesi dari kepala desa/lurah bagi perubahan karena alih profesi.
  2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah lengkap dan sesuai, petugas Dinas kabupaten/kota atau UPT paling lama 2 (dua) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Usaha ke dalam aplikasi 1 (satu) data.
  3. Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan.
  4. Direktorat Jenderal/Badan berdasarkan masukan dan/atau unggahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan validasi data Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja.
  5. Dinas kabupaten/kota atau UPT melakukan pencetakan dan pendistribusian Kartu KUSUKA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  6. Bentuk dan format formulir permohonan perubahan Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Kartu KUSUKA

Pasal 10

  1. Perpanjangan Kartu KUSUKA dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kartu KUSUKA berakhir.
  2. Setiap Pelaku Usaha untuk melakukan perpanjangan Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan:
    1. formulir permohonan perpanjangan Kartu KUSUKA yang telah diisi; dan
    2. fotokopi/scan Kartu KUSUKA yang diperpanjang.
  3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah lengkap dan sesuai, petugas Dinas kabupaten/kota atau UPT paling lama 2 (dua) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Usaha ke dalam aplikasi satu data.
  4. Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan.
  5. Direktorat Jenderal/Badan berdasarkan masukan dan/atau unggahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan validasi data Pelaku Usaha paling lama 2 (dua) hari kerja.
  6. Dinas kabupaten/kota atau UPT melakukan pencetakan dan pendistribusian kartu KUSUKA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  7. Bentuk dan format formulir permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Penggantian Kartu KUSUKA

Pasal 11

  1. Penggantian Kartu KUSUKA dapat dilakukan apabila Kartu KUSUKA rusak atau hilang.
  2. Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan penggantian Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau Kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan:
    1. kartu dalam hal Kartu KUSUKA rusak; atau
    2. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Kartu KUSUKA hilang.
  3. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah lengkap dan sesuai, petugas Dinas kabupaten/kota atau UPT paling lama 1 (satu) hari kerja menginformasikan status pencetakan ke dalam aplikasi satu data.
  4. dalam hal permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan.
  5. Dinas kabupaten/kota atau UPT melakukan pencetakan dan pendistribusian kartu KUSUKA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan status pencetakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  6. Bentuk dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Setiap Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian sampai dengan penerimaan Kartu KUSUKA tidak dikenai biaya.

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 13

Kartu KUSUKA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

  1. Direktur Jenderal dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kartu KUSUKA paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
  2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kartu KUSUKA meliputi proses penerbitan, perubahan, perpanjangan; dan penggantian.

Pasal 15

  1. Kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan pelaporan pelaksanaan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu KUSUKA kepada Kepala Dinas provinsi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
  2. Kepala UPT menyampaikan pelaporan pelaksanaan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu KUSUKA kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
  3. Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan Kartu KUSUKA kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan kewenangannya.
  4. Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan kartu KUSUKA oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 16

  1. Dalam rangka pelaksanaan Kartu KUSUKA, Direktorat Jenderal, Badan, Dinas, dan UPT melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.
  2. Direktorat Jenderal/Badan melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu KUSUKA berupa:
    1. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan Kartu KUSUKA antara para pemangku kepentingan; dan
    2. sosialisasi pelaksanaan Kartu KUSUKA.
  3. Dinas Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu KUSUKA berupa:
    1. koordinasi penyelarasan dan pengintegrasian pelaksanaan program Kartu KUSUKA antar daerah kabupaten/kota; dan
    2. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan Kartu KUSUKA di provinsi.
  4. Dinas kabupaten/kota atau UPT melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu KUSUKA berupa:
    1. koordinasi penyelarasan dan pengintegrasian program Kartu KUSUKA;
    2. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi pelaksanaan Kartu KUSUKA di daerah kabupaten/kota; dan
    3. sosialisasi fungsi Kartu KUSUKA.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pencetakan Kartu KUSUKA dapat dilaksanakan oleh pihak perbankan yang telah melakukan kerja sama dengan Kementerian.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

  1. Kartu Nelayan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
  2. Kartu Pembudidaya Ikan (AQUACARD) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589); dan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 137/PER-DJPB/2014 tentang Kartu Pembudidaya Ikan (AQUACARD),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017
  MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2017
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
 

Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Panduan Kultur Maritim Berlaku
standard

PermenKP 24/2019 tentang Tata Cara Izin Lokasi dan Pengelolaan Perairan di WP3K

PermenKP 24/2019 tentang Tata Cara Izin Lokasi dan Pengelolaan Perairan di WP3K jogloabang Kam, 08/08/2019 - 17:46

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada tanggal 1 Juli 2019 di Jakarta.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 10 Juli 2019 di Jakarta oleh Dirjen Peratuan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 24/PERMEN-KP/2019
tentang
Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan
di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Latar Belakang

Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu mengatur tata cara pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dasar Hukum

Dasar hukum penetapan Permen KP Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau–Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

Isi Permen Kelautan dan Perikanan

Berikut adalah isi dari Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (bukan format asli) :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan, adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
  2. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
  3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
  4. Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disingkat PPKT, adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
  5. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
  6. Benda Muatan Kapal Tenggelam, yang selanjutnya disingkat BMKT, adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
  7. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan BMKT.
  8. Wisata Bahari adalah bagian dari wisata tirta yang menggunakan ruang laut secara menetap.
  9. Kawasan Konservasi adalah kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
  11. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disingkat KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
  12. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
  1. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  2. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
  4. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
  5. Perairan Pulau Jawa adalah perairan yang mengelilingi Pulau Jawa meliputi Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudera Hindia di selatan, serta Selat Madura di timur.
  6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  8. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
  9. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
  10. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui Online Single Submission.
  11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
  12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
  13. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
  14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
  15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
  16. Hari adalah hari kerja.
  17. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  19. Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
  20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
  21. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan pengelolaan ruang laut.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini untuk menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha dalam perizinan di Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. Izin Lokasi Perairan; dan
  2. Izin Pengelolaan Perairan.

BAB II
IZIN LOKASI PERAIRAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
  2. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi.
  3. Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    1. Rencana Zonasi KSN;
    2. Rencana Zonasi KSNT;
    3. Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
    4. rencana pengelolaan dan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi.
  4. Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari pada lokasi yang sama.

Pasal 5

Izin Lokasi Perairan menjadi dasar untuk pemberian:

  1. Izin Pengelolaan Perairan dan/atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan Perairan Pesisir secara menetap; dan
  2. Izin pelaksanaan Reklamasi.

Pasal 6

  1. Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi Perairan di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, KSN, KSNT, dan Kawasan Konservasi nasional.
  2. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di:
    1. intas provinsi diberikan berdasarkan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
    2. KSN diberikan berdasarkan Rencana Zonasi KSN;
    3. KSNT diberikan berdasarkan Rencana Zonasi KSNT; dan
    4. Kawasan Konservasi nasional diberikan berdasarkan rencana pengelolaan dan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi.
  3. Gubernur berwenang memberikan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  4. Menteri memberikan Izin Lokasi Perairan di lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan pertimbangan gubernur terkait.

Pasal 7

  1. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Menteri menerbitkan Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi pada pembangunan:
    1. pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Menteri;
    2. obyek vital nasional; dan/atau
    3. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
  2. Menteri menerbitkan Izin Lokasi Perairan untuk:
    1. kegiatan Reklamasi di KSN berdasarkan rencana tata ruang KSN dalam hal Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b belum ditetapkan; dan
    2. kegiatan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 8

  1. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi dengan luasan di atas 10 (sepuluh) hektare harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
  2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh gubernur kepada Menteri disertai dengan persyaratan:
    1. surat keterangan lokasi kegiatan Reklamasi dan lokasi sumber material dari gubernur;
    2. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dan lokasi sumber material dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang (longitude) dan bujur (latitude) pada lembar peta; dan
    3. proposal perencanaan Reklamasi.
  3. Menteri memberikan rekomendasi dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi secara lengkap.
  4. Ketentuan tentang penyusunan proposal perencanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 9

  1. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan apabila lokasi yang dimohonkan:
    1. sesuai dengan Rencana Zonasi;
    2. tidak berada di:
      1. zona inti di Kawasan Konservasi;
      2. alur laut;
      3. kawasan pelabuhan;
      4. pantai umum; dan
      5. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.
  2. Izin Lokasi Perairan di Kawasan Konservasi tidak diberikan di luar zona inti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1, untuk kegiatan:
    1. pertambangan terbuka;
    2. dumping; dan
    3. Reklamasi.
  3. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Kawasan Konservasi, Izin Lokasi Perairan hanya dapat diberikan untuk:
    1. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
    2. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi.
  4. Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Pemberian Izin Lokasi Perairan wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Bagian Kedua
Pemberian Izin Lokasi Perairan

Pasal 11

  1. Izin Lokasi Perairan diberikan kepada Pelaku Usaha.
  2. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. orang-perseorangan warga negara Indonesia;
    2. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
    3. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

Pasal 12

Pemegang Izin Lokasi Perairan dapat:

  1. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan;
  2. menggunakan izin yang di berikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan/pengurusan izin-izin terkait lainnya dan/atau melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.

Pasal 13

Pemegang Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan wajib:

  1. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas; dan
  2. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 14

  1. Izin Lokasi Perairan dapat diberikan paling luas sesuai dengan kebutuhan ruang yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha.
  2. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam titik koordinat geografis.
  3. Luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
    1. jenis kegiatan dan skala usaha;
    2. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang perairan;
    3. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
    4. pemanfaatan perairan yang telah ada;
    5. teknologi yang digunakan; dan
    6. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pasal 15

  1. Izin Lokasi Perairan untuk orang perseorangan diberikan untuk kegiatan:
    1. biofarmakologi laut paling luas 1 (satu) hektare;
    2. bioteknologi laut paling luas 1 (satu) hektare;
    3. pemanfaatan air laut selain energi paling luas 1 (satu) hektare;
    4. Wisata Bahari paling luas 5 (lima) hektare;
    5. budidaya laut paling luas 5 (lima) hektare;
    6. bangunan laut selain untuk pertambangan paling luas 1 (satu) hektare;
    7. Reklamasi paling luas 25 (dua puluh lima) hektare;
    8. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
    9. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Izin Lokasi Perairan untuk Korporasi dan Koperasi diberikan untuk kegiatan:
    1. biofarmakologi dan bioteknologi laut paling luas 100 (seratus) hektare untuk di Perairan Pulau Jawa, dan paling luas 200 (dua ratus) hektare untuk di luar Perairan Pulau Jawa;
    2. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan sesuai kebutuhan;
    3. Wisata Bahari paling luas 100 (seratus) hektare untuk di Perairan Pulau Jawa, dan paling luas 200 (dua ratus) hektare untuk di luar Perairan Pulau Jawa;
    4. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu yang berada di luar alur laut;
    5. Pengangkatan BMKT dengan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi BMKT;
    6. budidaya laut paling luas 200 (dua ratus) hektare untuk di Perairan Pulau Jawa, dan paling luas 500 (lima ratus) hektare untuk di luar Perairan Pulau Jawa;
    7. Reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektare;
    8. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi;
    9. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan yang berada di luar alur laut dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    10. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    11. terminal khusus dan pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran.
  3. Izin Lokasi Perairan diberikan dengan batas luasan untuk:
    1. orang perseorangan dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dan seluruh Indonesia paling luas 20 (dua puluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
    2. Korporasi dan Koperasi dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dan seluruh Indonesia paling luas 20 (dua puluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    3. Korporasi dan koperasi di:
      1. Perairan Pulau Jawa paling luas 10 (sepuluh) kali dari batas luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf g; atau
      2. luar Perairan Pulau Jawa paling luas 20 (dua puluh) kali dari batas luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf g.
  4. Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) telah termasuk luas kebutuhan ruang untuk bangunan dan instalasi di laut yang digunakan serta kepentingan ruang pendukung kegiatan tersebut.
  5. Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan Reklamasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional dan/atau melaksanakan penugasan oleh Pemerintah.
  6. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi Perairan

Pasal 16

  1. Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
  2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi Perairan.
  3. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
  4. Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  5. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

  1. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa Komitmen dalam hal:
    1. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
    2. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
    3. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
    4. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
  2. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan Rencana Zonasi yang berlaku.
  3. Dalam hal Rencana Zonasi belum ditetapkan, Izin Lokasi Perairan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Komitmen.
  4. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

  1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dengan menyertakan persyaratan berupa proposal yang memuat:
    1. pakta integritas;
    2. latar belakang;
    3. maksud dan tujuan;
    4. lokasi administrasi dan posisi geografis;
    5. luasan dan koordinat geografis lokasi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta;
    6. peta lokasi dan denah/sketsa yang menggambarkan rencana tapak/site plan yang dimohonkan;
    7. kedalaman (layer) yang akan dimanfaatkan;
    8. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya yang mendeskripsikan:
      1. kondisi ekosistem pesisir;
      2. hidro-oseanografi berupa batimetri, arus, pasang surut, dan gelombang;
      3. pemanfaatan ruang;
      4. sosial ekonomi Masyarakat; dan
    9. rencana investasi usaha.
  2. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

  1. Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) untuk Izin Lokasi Perairan yang akan digunakan untuk kegiatan Reklamasi berupa proposal yang paling sedikit memuat:
    1. latar belakang;
    2. tujuan Reklamasi;
    3. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
    4. rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan lokasi pengambilan, metode pengambilan, dan pengangkutan material, volume, serta jenis material;
    5. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
    6. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
    7. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
    8. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 (satu berbanding seribu) dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta; dan
    9. peta lokasi sumber material Reklamasi dengan skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta.
  2. Lokasi Pengambilan sumber material Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dilakukan di:
    1. PPKT;
    2. Kawasan Konservasi;
    3. pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektare;
    4. kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun; dan
    5. pulau kecil lebih dari 10% (sepuluh persen) dari luas pulau.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 20

  1. Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi Perairan.
  2. Menteri menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.
  3. Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    1. menyetujui pemenuhan Komitmen, maka Menteri memerintahkan pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Pelaku Usaha; atau
    2. menolak pemenuhan Komitmen, maka Izin Lokasi Perairan yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
  4. Persetujuan dan penolakan pemenuhan Komitmen oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga OSS.
  5. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Izin Lokasi Perairan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.
  6. Format persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

  1. Izin Lokasi Perairan berlaku efektif setelah Kementerian menyampaikan notifikasi pembayaran penerimaan negara bukan pajak ke dalam sistem OSS berdasarkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Kementerian.
  2. Pelaku usaha yang tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan perintah pembayaran, maka Izin Lokasi Perairan yang telah diterbitkan dinyatakan batal.

Bagian Keempat
Masa Berlaku

Pasal 22

  1. Izin Lokasi Perairan berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan, izin pelaksanaan Reklamasi, atau Izin Usaha sektor lain.
  2. Dalam hal Izin Pengelolaan Perairan, izin pelaksanaan Reklamasi, atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap belum diterbitkan, maka Izin Lokasi Perairan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 23

Izin Lokasi Perairan berakhir apabila:

  1. habis masa berlakunya;
  2. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
  3. dicabut izinnya;
  4. dibatalkan izinnya; atau
  5. perairannya menjadi daratan.

Pasal 24

  1. Pengembalian Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam hal:
    1. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
    2. terjadi bencana alam (force majeure) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
  2. Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Lokasi Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

Ketentuan mengenai batasan luasan, persyaratan, tata cara penerbitan, pemenuhan Komitmen, masa berlaku, dan berakhirnya Izin Lokasi Perairan yang menjadi kewenangan gubernur berlaku mutatis mutandis ketentuan Izin Lokasi Perairan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

  1. Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan berdasarkan Izin Lokasi Perairan.
  2. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
    1. produksi garam;
    2. Wisata Bahari;
    3. pemanfaatan air laut selain energi;
    4. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi;
    5. Pengangkatan BMKT;
    6. biofarmakologi; dan
    7. bioteknologi.
    wajib memiliki Izin Pengelolaan Perairan.
  3. Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi Komitmen dalam penerbitan TDUP oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
  4. Kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
    1. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
    2. penyediaan peralatan kegiatan pariwisata alam perairan;
    3. penyediaan jasa transportasi; dan/atau
    4. jasa pramuwisata.
  5. Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Pelaku Usaha memiliki Izin Lokasi Perairan dan izin lingkungan.
  6. Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan usaha Wisata Bahari dengan mendirikan dan/atau menempatkan bangunan dan instalasi di laut.
  7. Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Ketentuan mengenai Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Pengangkatan BMKT, biofarmakologi, dan bioteknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, f, dan g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

  1. Izin Pengelolaan Perairan diberikan kepada Pelaku Usaha yang terdiri dari:
    1. orang perseorangan warga negara Indonesia;
    2. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
    3. Koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.
  2. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
    1. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
    2. melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
    3. menjaga kelestarian ekosistem Perairan Pesisir;
    4. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
    5. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat; dan
    6. menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
  3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan keberadaan kondisi setempat, meliputi persyaratan untuk tidak menimbulkan:
    1. konflik sosial; dan
    2. gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan kepentingan lain yang bersifat strategis nasional.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 28

  1. Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
  2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Pengelolaan Perairan.
  3. Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
  4. Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

  1. Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:
    1. izin lokasi yang diterbitkan oleh bupati/wali kota;
    2. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
    3. dokumen rencana yang memuat rencana rinci (detail engineering design) berupa desain dan tata letak tambak garam paling sedikit memuat saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam; dan
    4. standar operasional prosedur pengambilan air laut.
  2. Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan produksi garam yang telah mendapatkan izin lokasi dengan luasan paling sedikit 15 (lima belas) hektare.
  3. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

  1. Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, meliputi:
    1. Izin Lokasi Perairan;
    2. izin lokasi untuk usaha yang memanfaatkan tanah;
    3. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
    4. analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan;
    5. detail engineering design;
    6. dokumen kelayakan usaha yang paling sedikit memuat:
      1. analisa keuangan;
      2. analisa operasional; dan
      3. analisa sumber daya manusia.
    7. kesanggupan untuk:
      1. melibatkan Masyarakat lokal; dan
      2. membongkar bangunan dan instalasi apabila masa berlaku Izin Pengelolaan Perairan telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.
  2. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

  1. Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, meliputi:
    1. Izin Lokasi Perairan;
    2. izin lokasi, dalam hal instalasi, sarana, dan/atau prasarana juga berada di darat;
    3. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
    4. dokumen studi kelayakan teknis yang paling sedikit memuat:
      1. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
      2. metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
      3. metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan; dan
      4. metode perawatan dan perbaikan instalasi, sarana, dan prasarana;
    5. dokumen rencana yang memuat:
      1. rencana rinci (detail engineering design) yang terdiri dari jenis pemanfaatan air laut, desain, tata letak, dan kapasitas pengambilan/pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat;
      2. daftar sarana yang akan digunakan; dan
      3. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan.
  2. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

  1. Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, meliputi:
    1. Izin Lokasi Perairan;
    2. izin lokasi untuk usaha yang memanfaatkan tanah;
    3. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
    4. dokumen rencana usaha, meliputi:
      1. jenis kegiatan;
      2. rencana investasi;
      3. rencana pengelolaan limbah;
      4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
      5. rencana operasional; dan
      6. gambar tata letak dan detail desain (detail engineering design);
    5. kesanggupan untuk:
      1. memperhatikan bahan bangunan, desain, dan penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. melakukan kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi perairan; dan
      3. melibatkan Masyarakat Lokal.
  2. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

  1. Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Pengelolaan Perairan.
  2. Menteri menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.
  3. Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    1. menyetujui pemenuhan Komitmen, maka Menteri memerintahkan pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Pelaku Usaha; atau
    2. menolak pemenuhan Komitmen, maka Izin Pengelolaan Perairan yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
  4. Persetujuan dan penolakan pemenuhan Komitmen oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga OSS.
  5. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Izin Pengelolaan Perairan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.
  6. Format persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34

  1. Izin Pengelolaan Perairan berlaku efektif setelah Kementerian menyampaikan notifikasi pembayaran penerimaan negara bukan pajak ke dalam sistem OSS berdasarkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Kementerian.
  2. Pelaku Usaha yang tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan perintah pembayaran, maka Izin Pengelolaan Perairan yang telah diberikan dinyatakan batal.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 35

  1. Izin Pengelolaan Perairan berlaku selama:
    1. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan produksi garam;
    2. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan Wisata Bahari;
    3. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi;
    4. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional.
  2. Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap masa berlakunya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Izin Pengelolaan Perairan berakhir apabila:

  1. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
  2. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
  3. dicabut izinnya;
  4. dibatalkan izinnya; atau
  5. perairannya menjadi daratan.

Pasal 37

  1. Perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan berakhir kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pengajuan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 34.

Pasal 38

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan perpanjangan berupa:

  1. laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan lanjutan;
  2. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
  3. laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.

Pasal 39

  1. Pengembalian Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam hal:
    1. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
    2. terjadi bencana alam (force majeure) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
  2. Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Pengelolaan Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan, pemenuhan Komitmen, masa berlaku, dan berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan yang menjadi kewenangan gubernur berlaku mutatis mutandis ketentuan Izin Pengelolaan Perairan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV
FASILITASI IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN
PERAIRAN BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN TRADISIONAL

Pasal 41

Fasilitasi perizinan untuk Masyarakat Lokal merupakan upaya pelindungan Pemerintah terhadap kegiatan Masyarakat.

Pasal 42

  1. Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang memperoleh fasilitasi perizinan memiliki kriteria sebagai berikut:
    1. bermata pencaharian pokok sebagai nelayan dengan alat penangkapan statis, pembudidaya ikan atau petambak garam; dan
    2. menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi.
  2. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembudi daya ikan dan petambak garam, wajib berdomisili di pesisir dan pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Pasal 43

  1. Masyarakat Lokal yang memperoleh fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.
  2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 44

  1. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal yang ditetapkan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
  2. Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur dapat dibantu oleh unit kerja teknis.

Pasal 45

  1. Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan untuk Masyarakat Lokal pada kegiatan:
    1. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
    2. perikanan budidaya menetap;
    3. Wisata Bahari; danvpermukiman di atas air.
  2. Fasilitasi pemberian Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal pada kegiatan:
    1. produksi garam; dan
    2. Wisata Bahari.
  3. Ketentuan Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan perikanan budidaya secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Fasilitasi untuk Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

  1. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), bupati/wali kota mengajukan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
  2. Permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
    1. administrasi, berupa:
      1. fotokopi kartu identitas diri; dan
      2. fotokopi kartu keluarga.
    2. teknis,berupa surat penetapan Masyarakat Lokal yang menunjukkan daftar nama orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan;
    3. operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
      1. metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan;
      2. daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
      3. waktu dan intensitas operasional.

Pasal 47

  1. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal.
  2. Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi.
  3. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 48

  1. Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan terhadap permohonan untuk mendapatkan:
    1. kesesuaian domisili Masyarakat; dan
    2. kesesuaian lokasi dan luasan ruang perairan.
  2. Usulan lokasi dan luasan ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
    1. merupakan ruang penghidupan sehari-hari; dan
    2. berdasarkan peruntukan ruang dalam Rencana Zonasi.
  3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

  1. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (3) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal.
  2. Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 50

  1. Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyusun program pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal.
  2. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan oleh anggota Masyarakat Lokal yang telah ditetapkan di luar pengajuan permohonan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, maka Menteri atau gubernur tidak memberikan fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 51

Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal berlaku selama:

  1. digunakan oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan dalam izin yang diberikan;
  2. lokasi izin tidak diperlukan untuk kepentingan penggunaan yang bersifat strategis oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 52

  1. Masyarakat Lokal wajib melaporkan dan melakukan registrasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melalui lurah/kepala desa.
  2. Bupati/wali kota dapat melakukan pembaharuan penetapan Masyarakat Lokal kembali setelah 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan.
  3. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Penetapan Masyarakat Lokal kembali setelah 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Menteri atau gubernur dalam pemberian fasilitasi Izin Lokasi Perairan.
  5. Fasilitasi Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan apabila alokasi ruang yang dimaksud pada ayat (1) masih tersedia/belum dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.

Pasal 53

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Izin Lokasi Perairan kepada Masyarakat Lokal untuk kegiatan dan permukiman di atas air sekaligus berlaku sebagai Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 54

  1. Masyarakat Lokal yang memiliki lahan kurang dari 15 (lima belas) hektare untuk usaha produksi garam difasilitasi dalam memperoleh Izin Pengelolaan Perairan.
  2. Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda daftar usaha produksi garam.

Pasal 55

Fasilitasi pemberian izin kepada masyarakat tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYAJIAN DAN PEMELIHARAAN DATA

Pasal 56

  1. Menteri melakukan pencatatan dan pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam sistem kadaster laut.
  2. Penyajian dan pemeliharaan data untuk melakukan pengelolaan data dasar (basis data) Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
  3. Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    1. data penerbitan Izin Lokasi Perairan;
    2. data penerbitan Izin Pengelolaan Perairan; dan
    3. data hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
  4. Data penerbitan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. koordinat geografis dan luas lokasi;
    3. detail situasi lokasi izin;
    4. jenis kegiatan; dan
    5. masa berlaku.
  5. Data penerbitan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. Izin Lokasi Perairan;
    3. masa berlaku; dan
    4. data teknis dan data operasional kegiatan.
  6. Data hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memuat:
    1. laporan berkala pemegang izin;
    2. laporan hasil pemantauan pelaksanaan izin; dan
    3. data dari institusi penegak hukum terkait.
  7. Koordinat geografis dan luas lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, memuat:
    1. lintang; dan
    2. bujur;
    dengan kedetailan sampai satuan detik.
  8. Detail situasi lokasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
    1. gambar sketsa lokasi;
    2. batas lokasi;
    3. pemanfaatan di sekitar area; dan
    4. skala.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 57

  1. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    1. kesesuaian lokasi;
    2. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
    3. keabsahan dokumen; dan/atau
    4. kesesuaian standar, sertifikat, lisensi dan/atau pendaftaran.
  3. Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 58

  1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penghentian sementara kegiatan berusaha;
    3. pengenaan denda administratif;
    4. pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan;
    5. pencabutan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan; dan/atau
    6. pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

Pasal 59

  1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, untuk Izin Lokasi Perairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri atau gubernur.
  2. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan.
  3. Pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e dikenakan apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
  4. Peringatan dan pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS.

Pasal 60

  1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, untuk Izin Pengelolaan Perairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing- masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila:
    1. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan;
    2. tidak merealisasikan kegiatannya setelah mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diberikan; atau
    3. tidak memenuhi rencana usaha sesuai dengan luasan dan jangka waktu pembangunan.
  2. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.
  3. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan sesuai dengan luasan pembangunan yang telah dilakukan.
  4. Apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Pengelolaan Perairan.
  5. Pencabutan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e dikenakan apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
  6. Peringatan, pembekuan, dan pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS.

Pasal 61

  1. Pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d dikenakan apabila pemegang izin terbukti menyampaikan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengandung unsur cacat hukum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data.
  2. Pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS.

BAB VIII
PENETAPAN LOKASI

Pasal 62

  1. Izin Lokasi Perairan untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk penetapan lokasi.
  2. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara:
    1. Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berkepentingan menyampaikan permohonan penetapan lokasi kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya;
    2. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
      1. peta lokasi dengan titik koordinat geografis dengan skala sebagai berikut:
        1. untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir sampai dengan luas 500 (lima ratus) hektare, skala minimal 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) disertai dengan koordinat titik ikat terdekat; dan
        2. untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dengan luas di atas 500 (lima ratus) hektare, skala minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
      2. luasan lokasi;
      3. maksud dan tujuan kepentingan pembangunan pada ruang Perairan Pesisir yang dimohonkan; dan
      4. data/peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.
    3. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Reklamasi dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa proposal yang paling sedikit memuat:
      1. latar belakang;
      2. tujuan Reklamasi;
      3. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
      4. rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;
      5. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
      6. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
      7. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
      8. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 (satu berbanding seribu) dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta; dan
      9. peta lokasi sumber material Reklamasi dengan skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta.
    4. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan verifikasi.
    5. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.
    6. Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan lokasi.
    7. Persetujuan atau penolakan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya kepada pemohon.

Pasal 63

Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) belum terdapat di dalam Rencana Zonasi, maka diakomodasi dalam revisi Rencana Zonasi.

Pasal 64

Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan penetapan lokasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap.

Pasal 65

  1. Pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan berdasarkan lokasi atas wilayah kerja minyak dan gas bumi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
  2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan koordinat lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
  3. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar acuan Menteri untuk:
    1. diintegrasikan ke dalam dokumen final Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
    2. ditetapkan dalam Rencana Zonasi KSN dan/atau Rencana Zonasi KSNT.
  4. Dalam hal akan dilaksanakan eksploitasi di dalam lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan usulan lokasi eksploitasi di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai lokasi eksploitasi.
  5. Penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga berlaku sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus yang berada pada lokasi eksploitasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
  6. Menteri menerbitkan penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
  7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Menteri belum menerbitkan penetapan lokasi, maka terhadap lokasi eksploitasi minyak dan gas bumi tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 66

  1. Dalam hal terdapat lokasi wilayah kerja baru untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil, Rencana Zonasi KSN dan/atau Rencana Zonasi KSNT, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan usulan peta lokasi dengan titik koordinat geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) kepada Menteri.
  2. Usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perubahan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Rencana Zonasi KSN dan/atau Rencana Zonasi KSNT.
  3. Dalam hal lokasi wilayah kerja yang disampaikan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi belum ditetapkan dalam Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Rencana Zonasi KSN dan/atau Rencana Zonasi KSNT, maka kegiatan penawaran wilayah kerja dan eksplorasi minyak dan gas bumi tetap dapat dilakukan sesuai dengan lokasi yang disampaikan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 67

  1. Kewajiban memiliki Izin Lokasi Perairan dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
  2. Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan oleh bupati/wali kota dapat mengusulkan ruang perairan sebagai wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam Rencana Zonasi.
  3. Pemanfaatan ruang dan sumberdaya Perairan Pesisir dan pulau–pulau kecil oleh Masyarakat Hukum Adat wajib mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

  1. Dalam rangka penyelesaian Komitmen Izin Lokasi Perairan, Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menggunakan data rencana tata ruang laut, Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Rencana Zonasi KSN, Rencana Zonasi KSNT, Rencana Zonasi kawasan antar wilayah, dan/atau data kebijakan satu peta.
  2. Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik (online).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Izin Lokasi Perairan yang diterbitkan tanpa berdasarkan Rencana Zonasi dan masih berlaku pada saat Rencana Zonasi ditetapkan, maka Izin Lokasi Perairan tersebut harus disesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Rencana Zonasi ditetapkan.

Pasal 70

Perizinan yang diterbitkan pada saat Lembaga OSS belum dapat melaksanakan pelayanan perizinan berusaha, pelaksanaannya dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu Kementerian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019
  MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 758

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Tata Cara Bisnis Industri Maritim Berlaku
standard

KPU

KPU jogloabang Kam, 08/29/2019 - 00:45

Adalah tentang Pemilihan Umum, Serentak maupun Pemilukada, kabar dari KPU - Komisi Pemilihan Umum.

PKPU 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020

PKPU 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 jogloabang Kam, 08/29/2019 - 01:01

Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 5 Agustus 2019 menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Peraturan KPU 15 tahun 2019 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ditetapkan Ketua KPU Arief Budiman pada tanggal 5 Agustus 2019. Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 mulai berlaku tanggal 9 Agustus 2019 setelah diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905. Agar semua orang mengetahuinya.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019
tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020

Latar Belakang

Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 terbit karena untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Isi Peraturan KPU 15/2019

Berikut adalah isi Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (bukan format asli) :

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
  2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  6. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
  8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
  9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
  11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
  12. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

  1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
    1. mandiri;
    2. jujur;
    3. adil;
    4. berkepastian hukum;
    5. tertib;
    6. terbuka;
    7. proporsional;
    8. profesional;
    9. akuntabel;
    10. efektif; dan
    11. efisien.

Pasal 3

Tahapan Pemilihan terdiri atas:

  1. tahapan persiapan; dan
  2. tahapan penyelenggaraan.

Pasal 4

  1. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
    1. perencanaan program dan anggaran;
    2. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
    3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
    4. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
    5. pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
    6. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
    7. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
    8. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
  2. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
    1. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
    2. pengelolaan program dan anggaran.
  3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
  4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk:
    1. sosialisasi kepada masyarakat; dan
    2. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
  5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk:
    1. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
    2. pembentukan dan masa kerja PPDP.
  6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk:
    1. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
    2. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

Pasal 5

  1. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
    1. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
    2. pendaftaran Pasangan Calon;
    3. penelitian persyaratan calon;
    4. penetapan Pasangan Calon;
    5. pelaksanaan kampanye;
    6. pelaksanaan pemungutan suara;
    7. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
    8. penetapan calon terpilih;
    9. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
    10. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
  2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
  3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
  4. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi tahapan:
    1. masa kampanye; dan
    2. laporan dan audit dana kampanye.
  5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
  6. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
  7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
  8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

Pasal 6

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 7

Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum terlaksana, KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 8

Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan disusun dan ditetapkan oleh:

  1. KPU Provinsi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  2. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahhkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019
  KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
 

Lampiran Peraturan KPU 15/2019

Berikut adalah isi Lampiran Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020:

NO KEGIATAN JADWAL
AWAL AKHIR
  1. PERSIAPAN
1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN   30 September 2019
  a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah   01 Oktober 2019
  b. Pengelolaan program dan anggaran setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
             
2. PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN   31 Agustus 2020
  Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan   sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
             
3. PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN   31 Agustus 2020
  SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT 01 November 2019 22 September 2020
  PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS 01 November 2019 22 September 2020
             
4. PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS    
  a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS    
    1) PPK 01 Januari 2020 31 Januari 2020
    2) PPS 21 Februari 2020 21 Maret 2020
    3) KPPS 21 Juni 2020 21 Agustus 2020
  b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS    
    1) PPK 01 Februari 2020 23 November 2020
    2) PPS 23 Maret 2020 23 November 2020
    3) KPPS 23 Agustus 2020 30 September 2020
  c. Pembentukan dan masa kerja PPDP    
    1) Pembentukan 16 April 2020 29 April 2020
    2) Masa kerja 17 April 2020 16 Mei 2020
             
5. PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
             
6. PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN    
  a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan 01 November 2019 16 September 2020
  b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat 01 November 2019 23 Agustus 2020
  c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat 01 November 2019 23 Agustus 2020
             
7. PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH    
  a. Penerimaan DP4 20 Februari 2020 23 Februari 2020
  b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4 24 Februari 2020 22 Maret 2020
  c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 23 Maret 2020 26 Maret 2020
  d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir 27 Maret 2020 27 Maret 2020
             
8. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH    
  a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS 27 Maret 2020 16 April 2020
  b. Pemutakhiran:    
    1) Pencocokan dan penelitian 17 April 2020 16 Mei 2020
    2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS 10 Mei 2020 30 Mei 2020
    3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK 31 Mei 2020 02 Juni 2020
    4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota 03 Juni 2020 04 Juni 2020
    5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS 05 Juni 2020 14 Juni 2020
    6) Rekapitulasi DPS tingkat provinsi 14 Juni 2020 15 Juni 2020
    7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK 15 Juni 2020 18 Juni 2020
    8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS 19 Juni 2020 28 Juni 2020
    9) Perbaikan DPS oleh PPS 24 Juni 2020 03 Juli 2020
    10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK 04 Juli 2020 06 Juli 2020
    11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota 07 Juli 2020 16 Juli 2020
    12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)    
      a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT 17 Juli 2020 18 Juli 2020
      b) Penyampaian DPT kepada PPS 19 Juli 2020 28 Juli 2020
      c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi 19 Juli 2020 20 Juli 2020
      d) Pengumuman DPT oleh PPS 1 Agustus 2020 22 September 2020
             
  1. PENYELENGGARAAN
  PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN    
  a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir 26 Oktober 2019 26 Oktober 2019
  b. Pengumuman syarat minimal dukungan 25 November 2019 08 Desember 2019
  c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur    
    1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi 09 Desember 2019 3 Maret 2020
    2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran 09 Desember 2019 12 Maret 2020
    3) Penelitian administrasi    
      a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas 13 Maret 2020 26 Maret 2020
      b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4 27 Maret 2020 09 April 2020
    4) Penyampaian hasil Penelitian administrasi 10 April 2020 11 April 2020
    5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi 24 April 2020 26 April 2020
    6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran 24 April 2020 30 April 2020
    7) Penelitian administrasi perbaikan    
      a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas 01 Mei 2020 07 Mei 2020
      b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4 08 Mei 2020 14 Mei 2020
  d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota 15 Mei 2020 22 Mei 2020
  e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:    
    1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota 11 Desember 2019 5 Maret 2020
    2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran 11 Desember 2019 14 Maret 2020
    3) Penelitian administrasi    
      a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas 15 Maret 2020 28 Maret 2020
      b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4 29 Maret 2020 11 April 2020
    4) Penyampaian hasil Penelitian administrasi 12 April 2020 13 April 2020
    5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota 27 April 2020 29 April 2020
    6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran 27 April 2020 03 Mei 2020
    7) Penelitian administrasi perbaikan    
      a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas 04 Mei 2020 10 Mei 2020
      b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4 11 Mei 2020 17 Mei 2020
  f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS 18 Mei 2020 25 Mei 2020
  g. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan 19 Mei 2020 08 Juni 2020
  h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan 09 Juni 2020 11 Juni 2020
  i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota 12 Juni 2020 14 Juni 2020
  j. Rekapitulasi di tingkat provinsi 15 Juni 2020 17 Juni 2020
             
1. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON 16 Juni 2020 18 Juni 2020
2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON 16 Juni 2020 18 Juni 2020
3. PENELITIAN PERSYARATAN CALON    
  a. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik 16 Juni 2020 18 Juni 2020
  b. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan 16 Juni 2020 18 Juni 2020
  c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat 16 Juni 2020 20 Juni 2020
  d. Tanggapan dan masukan masyarakat 16 Juni 2020 20 Juni 2020
  e. Pemeriksaan kesehatan 16 Juni 2020 23 Juni 2020
  f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 23 Juni 2020 24 Juni 2020
  g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan 18 Juni 2020 24 Juni 2020
  h. Pemberitahuan hasil penelitian 25 Juni 2020 26 Juni 2020
  i. Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan 25 Juni 2020 01 Juli 2020
  j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU 25 Juni 2020 04 Juli 2020
  k. Penelitian perbaikan syarat calon 01 Juli 2020 07 Juli 2020
             
4. PENETAPAN PASANGAN CALON    
  a. Penetapan Pasangan Calon 08 Juli 2020 08 Juli 2020
  b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon 09 Juli 2020 09 Juli 2020
  c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan 13 Juni 2020 24 Agustus 2020
    1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan
    2) Perbaikan permohonan sengketa Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan
    3) Penyelesaian sengketa dan putusan Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan
    4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota
    5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN
    6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap
    7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
    8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN
    9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima
    10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
             
5. PELAKSANAAN KAMPANYE    
  a. Masa Kampanye 11 Juli 2020 19 September 2020
    1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain 11 Juli 2020 19 September 2020
    2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon 11 Juli 2020 19 September 2020
    3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik 06 September 2020 19 September 2020
    4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga 20 September 2020 22 September 2020
  b. Laporan dan Audit Dana Kampanye    
    1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 10 Juli 2020 10 Juli 2020
    2) Pengumuman penerimaan LADK 11 Juli 2020 11 Juli 2020
    3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 15 Agustus 2020 15 Agustus 2020
    4) Pengumuman penerimaan LPSDK 16 Agustus 2020 16 Agustus 2020
    5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 20 September 2020 20 September 2020
    6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) 21 September 2020 21 September 2020
    7) Audit LPPDK 21 September 2020 05 Oktober 2020
    8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 06 Oktober 2020 06 Oktober 2020
    9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon 07 Oktober 2020 09 Oktober 2020
    10) Pengumuman hasil audit 07 Oktober 2020 09 Oktober 2020
             
6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA    
  a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara    
    1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara 15 Juni 2020 24 Agustus 2020
    2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara 19 Juli 2020 22 September 2020
  b. Pemungutan Suara    
    1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS 14 September 2020 20 September 2020
    2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 23 September 2020 23 September 2020
    3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 23 September 2020 27 September 2020
    4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota 23 September 2020 25 September 2020
    5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS 23 September 2020 23 September 2020
    6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan 23 September 2020 29 September 2020
             
7. PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA    
  a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK 23 September 2020 24 September 2020
  b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK 24 September 2020 28 September 2020
  c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota 24 September 2020 29 September 2020
  d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota 28 September 2020 30 September 2020
  e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 29 September 2020 01 Oktober 2020
  f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 29 September 2020 01 Oktober 2020
  g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota 29 September 2020 02 Oktober 2020
  h. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 01 Oktober 2020 03 Oktober 2020
  i. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 02 Oktober 2020 04 Oktober 2020
  j. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi
02 Oktober 2020 05 Oktober 2020
             
8. PENETAPAN CALON TERPILIH    
  Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan    
  a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
  b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
       
9. PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
  Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstituso ditetrima oleh KPU
             
10. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH    
  a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih  
    1) Tidak adal Permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
    2) Ada Permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
  b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih    
    1) Tidak ada Permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b
    2) Ada Permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
             
  EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN    
  a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota    
    1) Tidak ada Permohonan PHP Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)
    2) Ada Permohonan PHP Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2)
  b. Gubernur dan Wakil Gubernur  
    1) Tidak ada Permohonan PHP Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 1)
    2) Ada Permohonan PHP Paling alam 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2)

Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020

[ Logo KPU oleh Gunawan Kartapranata - Karya sendiri, Domain Publik, Pranala ]

Lampiran Ukuran
PKPU 15 Tahun 2019 (1.64 MB) 1.64 MB
Peraturan Lembaga Daerah Pedoman Polhukam Nasional Berlaku
featured
trending
standard

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 jogloabang Sab, 07/18/2020 - 05:19

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2020 merupakan pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- XVII/2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan frasa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Untuk menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panita Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, serta evaluasi dan pelaporan tahapan, maka perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2020 di tetapkan pada tanggal 28 Februari 2020 di Jakarta oleh Ketua KPU Arief Budiman. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 diundangkan di Jakarta oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 28 Februari 2020.

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, melakukan perubahan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan menghapus Pasal 8A.

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, agar setiap orang mengetahuinya.

PERATURAN KPU NOMOR 2 Tahun 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 adalah:

  1. bahwa sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- XVII/2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan frasa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
  2. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panita Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, serta evaluasi dan pelaporan tahapan, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Isi Peraturan KPU tentang Peribahan Kedua Pilkada Serentak 2020

Berikut adalah isi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bukan format asli:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  1. Pasal 8A dihapus.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tahapan Pilkada 2020

Tahap Persiapan

Tanggal Tahapan
30 September 2019 Perencanaan Program dan Anggaran
1 Oktober 2019 Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Setelah penandatanganan NPHD hingga 3 bulan setelah pengusulan pengesahan dan pengangkatan Pengelolaan Program dan Anggaran
1 November 2019 - 22 September 2020 Sosialisasi kepada Masyarakat
1 November 2019 - 22 September 2020 Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
15 Januari 2020 - 28 Agustus 2020 Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
1 November 2019 - 23 Agustus 2020 Pendaftaran Pemantauan Pemilihan
23 Januari 2020 - 23 Maret 2020 Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
23 Maret 2020 - 23 September 2020 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Tahapan Penyelenggaraan

Tanggal Tahapan
26 Oktober 2019 - 28 Mei 2020 Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
19 Juni 2020 - 21 Juni 2020 Pendaftaran Pasangan Calon
11 Juli 2020 - 19 September 2020 Masa Kampanye
10 Juli 2020 - 9 Oktober 2020 Laporan Audit dan Dana Kampanye
11 Mei 2020 - 22 September 2020 Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
23 September 2020 Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS
23 September 2020 - 10 Oktober 2020 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

PERATURAN KPU NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

Lampiran Ukuran
Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 (275.05 KB) 275.05 KB
Peraturan Lembaga Pedoman Polhukam Berlaku
standard

Kebijakan Ekonomi

Kebijakan Ekonomi jogloabang Sel, 01/30/2018 - 04:08

Tentang Kebijakan Ekonomi Indonesia bisa jadi Peraturan Menteri Ekonomi, dan lain sebagainya.

PADG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran

PADG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran jogloabang Jum, 11/08/2019 - 01:22

Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa QR Code tersebut, yang bisa digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas adalah QR Code untuk pembayaran. Para pelaku UMKM sekarang pun sudah menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan dan praktis.

Pemerintah melalui Bank Indonesia menerbitkan Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) disingkat QRIS. QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia. Mari berkenalan dengan QRIS.

Sebagai pedoman implementasi Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS), Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Bank Indonesia meluncurkan standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS), bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke–74 Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2019 di Jakarta. Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu.

Agar kita mengenal lebih banyak tentang QR Code dan QR Code Standar Indonesia dibawah ini adalah tanya jawab tentang Quick Response Code Indonesian Standard yang diterbitkan Bank Indonesia:

  1. Apa yang dimaksud dengan QR Code Pembayaran? Apa yang membedakan QRIS dengan QR Code Pembayaran yang telah ada di Indonesia saat ini?

    1. QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.
    2. Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) yang umumnya disingkat sebagai QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di

    Perbedaan antara QRIS dengan QR Code Pembayaran yang telah digunakan oleh industri saat ini adalah bahwa dengan dipergunakannya QRIS maka seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama, yaitu QRIS, sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan karena setiap aplikasi dari masing-masing Penerbit instrumen pembayaran dapat memindai dan membaca standar QRIS yang digunakan dalam QR Code Pembayaran di merchant.

  2. Manfaat apa yang diperoleh dari penggunaan QRIS?

    Manfaat dari sisi pengguna adalah bertambahnya fleksibilitas dalam memilih alternatif sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang dapat digunakan dalam melakukan pembayaran di pedagang (merchant). Dari sisi pedagang (merchant), manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya kepraktisan karena hanya diperlukan

    1 (satu) QR Code pembayaran dengan standar QRIS untuk dapat menerima pembayaran dari berbagai macam sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang berbeda. Dari sisi industri secara keseluruhan, pengembangan QRIS mendukung interkoneksi dan interoperabilitas sehingga dapat meminimalisir fragmentasi dan meningkatkan efisiensi.

  3. Apa saja model penggunaan QR Code pembayaran yang masuk dalam cakupan QRIS?

    QRIS mengakomodir 2 (dua) model penggunaan QR Code Pembayaran yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Namun demikian, implementasinya akan disesuaikan berdasarkan standar QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional. Pada saat PADG ini diberlakukan, standar QRIS yang telah ditetapkan adalah QRIS dengan model penggunaan MPM.

  4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi QRIS?

    Para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan pengelola National Merchant Repository.

  5. Apakah kriteria Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS?

    Yang dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran front end seperti Penerbit dan/atau Acquirer.

  6. Apakah prosedur yang harus dilakukan oleh PJSP dan Lembaga Switching untuk dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS?

    PJSP dan Lembaga Switching yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

  7. Apakah prosedur yang harus dilakukan agar Merchant Aggregator dapat melakukan kegiatan terkait pemrosesan transaksi QRIS?

    Merchant Aggregator harus memiliki kerja sama dengan PJSP, dan kerja sama tersebut harus diajukan oleh PJSP untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

  8. Apa saja sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang dapat digunakan pada transaksi QRIS?

    Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based. Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran diterapkan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar yang disetujui Bank Indonesia.

  9. Berapa batas nominal transaksi menggunakan QRIS?

    Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap Pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko Penerbit.

  10. Bagaimana skema biaya untuk transaksi QRIS?

    Skema dan biaya pemrosesan transaksi QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam menetapkan skema dan biaya pemrosesan transaksi QRIS, Bank Indonesia dapat mempertimbangkan rekomendasi dari perwakilan industri.

  11. Kapan ketentuan dalam PADG QRIS ini berlaku? Bagaimana dengan pihak-pihak yang telah menggunakan QR Code Pembayaran yang bukan QRIS?

    PADG QRIS berlaku sejak tanggal diundangkan. Pihak yang sebelum PADG ini berlaku telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana standar QRIS wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan QRIS paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

  12. Bagaimana penggunaan QRIS untuk transaksi menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (inbound)?

    Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transaksi pembayaran dimaksud hanya dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara PJSP berupa Penerbit dan/atau Acquirer berupa Bank BUKU 4 dengan pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran tersebut.

Payung hukum tentang QRIS ini adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Seperti apakah PADG tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran di Indonesia tersebut?.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur, Sugeng, pada tanggal 16 Agustus 2019 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

Ringkasan tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

Berikut adalah ringkasan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran:

  1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (PADG QRIS) diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    1. Digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan guna mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan nasional.
    2. Sistem pembayaran ritel domestik telah berkembang pesat seiring dengan inovasi teknologi dan model bisnis yang disertai adopsi masyarakat terhadap layanan pembayaran ritel digital melalui pemanfaatan berbagai teknologi termasuk quick response code.
    3. Agar penggunaan quick response code dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital berjalan optimal, ditetapkan standar nasional quick response code untuk pembayaran yang diberi nama QR Code Indonesia Standard (QRIS). Keberadaan QRIS diharapkan dapat memastikan efisiensi dan meminimalisir fragmentasi dalam praktik penggunaan quick response code untuk pembayaran.
    4. Penetapan QRIS juga prinsipnya sejalan dengan tatanan kebijakan gerbang pembayaran nasional yang ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal, mengutamakan perluasan akses dan memperhatikan perlindungan konsumen, serta mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas.
    5. Untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun aturan pelaksanaan mengenai penggunaan QRIS dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi Standar Nasional QR Code Untuk Pembayaran (PADG QRIS).
  2. Cakupan pengaturan PADG QRIS meliputi:
    1. Definisi atas beberapa istilah baru yang terdapat dalam PADG QRIS seperti “Quick Response Code Pembayaran”, “Standar Nasional QR Code Pembayaran”, “Transaksi QRIS”, “Merchant Aggregator”, dan National Merchant Repository”.
    2. Ruang Lingkup Penggunaan QR Code Pembayaran, antara lain jenis QR Code Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis, dan model penggunaan QR Code Pembayaran secara merchant presented mode dan customer presented mode.
    3. Implementasi QRIS sebagai standar nasional, antara lain mengenai prosedur perolehan salinan dokumen QRIS, kewajiban penggunaan QRIS untuk setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran, jenis sumber dana dan/atau instrumen pembayaran, limit transaksi QRIS, dan skema serta biaya pemrosesan transaksi QRIS.
    4. Pemrosesan Transaksi QRIS, antara lain mengenai:
      1. para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS, yaitu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan pengelola National Merchant Repository (NMR);
      2. kewajiban untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS; dan
      3. kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemrosesan transaksi QRIS termasuk kewajiban penggunaan QRIS untuk transaksi pembayaran dengan menggunakan sumber dana/instrumen asing di Indonesia.
    5. Laporan dan pengawasan, mengatur kewajiban penyampaian laporan oleh PJSP terkait pemrosesan transaksi QRIS dan kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
  3. Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap Pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko Penerbit.
  4. Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran asing harus bekerjasama dengan Penerbit dan/atau Acquirer di Indonesia berupa Bank BUKU 4.
  5. Pihak yang sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar QRIS, wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan standar QRIS paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran adalah:

  1. bahwa untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan nasional;
  2. bahwa peran sistem pembayaran ritel domestik dalam ekonomi dan keuangan digital telah meningkat pesat seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan model bisnis, yang didukung dengan adopsi masyarakat terhadap layanan pembayaran ritel digital melalui pemanfaatan berbagai teknologi seperti quick response code;
  3. bahwa untuk mengoptimalkan potensi quick response code dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia perlu menetapkan standar nasional quick response code untuk pembayaran guna memastikan efisiensi dan meminimalkan fragmentasi;
  4. bahwa penetapan standar nasional quick response code untuk pembayaran telah sejalan dengan tatanan kebijakan gerbang pembayaran nasional yang ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, dengan mengutamakan perluasan akses dan memperhatikan perlindungan konsumen, serta mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran adalah:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203);

Penjelasan Umum

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital, sistem pembayaran nasional ke depan harus mampu mengakomodir perkembangan inovasi teknologi dengan tetap memperhatikan efektivitas kebijakan dan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran. Untuk itu, kebijakan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran diarahkan untuk:

  1. mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan;
  2. mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi dan keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan;
  3. menjamin interlink antara teknologi finansial dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital, kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan;
  4. menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas, dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC), anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, kewajiban keterbukaan untuk data dan informasi, penerapan regulatory technology dan supervisory technology dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan; dan
  5. menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi dan keuangan digital antarnegara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokal.

Perkembangan inovasi teknologi informasi membawa peranan besar dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Pesatnya perkembangan industri dan meningkatnya adopsi masyarakat terhadap smartphone di Indonesia mendorong perusahaan teknologi dan keuangan memanfaatkan teknologi sebagai media pembayaran. Hal ini membuat layanan mobile payment di dalam smartphone menjadi media pembayaran baru bagi masyarakat. Salah satu penggunaan teknologi dalam mobile payment yang berkembang pesat saat ini adalah penggunaan quick response code atau yang dikenal dengan QR code.

Pembayaran dengan QR code memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemampuan QR code menampung informasi pembayaran yang banyak meski dalam ukuran yang kecil dan memiliki kemampuan koreksi kesalahan, pembayaran menjadi lebih efisien karena tetap dapat menggunakan infrastruktur dan media pembayaran yang sudah ada, memperluas akses keuangan dan pembayaran, serta memberikan alternatif media pembayaran kepada masyarakat. Namun demikian, dengan semakin banyaknya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia, terdapat tendensi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tersebut mempersiapkan standar dan infrastuktur masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dan fragmentasi dalam sistem pembayaran secara keseluruhan.

Untuk itu, Bank Indonesia telah menetapkan standar nasional QR Code untuk pembayaran (QRIS) yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Mengingat pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan QR Code Pembayaran melibatkan berbagai pihak, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait implementasi QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini untuk memastikan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran di Indonesia dapat berjalan efektif dan efisien, serta memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab para pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan QR Code Pembayaran. Adanya aturan yang tegas juga diperlukan untuk memastikan terciptanya level of playing field antar- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sejalan dengan upaya menjaga persaingan usaha yang sehat.

Isi PADG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

Berikut isi Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (bukan format asli):

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

  1. Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, switching, dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
  2. Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan.
  3. Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar dalam GPN (NPG).
  4. Quick Response Code untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.
  5. Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.
  6. Transaksi QRIS adalah transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran berdasarkan QRIS.
  7. Lembaga Switching adalah lembaga yang menyelenggarakan switching dalam GPN (NPG).
  8. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.
  9. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
  10. Acquirer adalah acquirer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
  11. Merchant Aggregator adalah pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan akuisisi pedagang (merchant) dan meneruskan dana hasil Transaksi QRIS kepada pedagang (merchant) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
  12. National Merchant Repository yang selanjutnya disingkat NMR adalah sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data pedagang (merchant).
  13. Pedagang (Merchant) QRIS adalah penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam NMR untuk menerima Transaksi QRIS.
  14. Pengguna QRIS adalah pihak yang melakukan pembayaran dalam Transaksi QRIS.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGGUNAAN QR CODE PEMBAYARAN

Pasal 2

  1. QR Code Pembayaran memiliki fungsi utama untuk menampilkan identitas salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran.
  2. Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, QR Code Pembayaran ditampilkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi untuk kemudian dipindai oleh pihak lainnya

Pasal 3

  1. QR Code Pembayaran terdiri atas QR Code Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis.
  2. Model penggunaan QR Code Pembayaran terdiri atas merchant presented mode dan customer presented mode.

BAB III
STANDAR NASIONAL QR CODE PEMBAYARAN
(QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD)

Pasal 4

  1. QRIS sebagai standar nasional QR Code Pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GPN (NPG).
  2. Pengelolaan QRIS dilakukan oleh Lembaga Standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Lembaga Standar dalam GPN (NPG) untuk teknologi quick response code.
  3. QRIS terdiri atas spesifikasi teknis dan operasional yang dituangkan dalam dokumen QRIS.
  4. Spesifikasi teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas spesifikasi:
    1. quick response code untuk pembayaran;
    2. interkoneksi; dan
    3. teknis dan operasional lainnya.

Pasal 5

  1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan pihak lain yang bermaksud memperoleh salinan dokumen QRIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Standar.
  2. Lembaga Standar harus menyusun dan menerapkan tata cara dan prosedur pemberian salinan dokumen QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Tata cara dan prosedur pemberian salinan dokumen QRIS yang disusun oleh Lembaga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 6

  1. QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.
  2. Penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap model penggunaan QR Code Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan penetapan QRIS oleh Bank Indonesia.

Pasal 7

  1. Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based.
  2. Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar.
  3. Usulan dari Lembaga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 8

  1. Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi.
  2. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing Pengguna QRIS.
  3. Batas nominal kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan manajemen risiko Penerbit.

Pasal 9

  1. Skema dan biaya pemrosesan Transaksi QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  2. Dalam menetapkan skema dan biaya pemrosesan Transaksi QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Standar.

BAB IV
PEMROSESAN TRANSAKSI QRIS

Bagian Kesatu
Para Pihak dalam Pemrosesan Transaksi QRIS

Pasal 10

  1. Para pihak dalam pemrosesan Transaksi QRIS terdiri atas:
    1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
    2. Lembaga Switching;
    3. Merchant Aggregator; dan
    4. pengelola NMR.
  2. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran front end.

Bagian Kedua
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Pasal 11

  1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
  2. Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan aspek:
    1. kesiapan operasional;
    2. keamanan dan keandalan sistem;
    3. penerapan manajemen risiko; dan
    4. perlindungan konsumen.
  3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS dan surat rekomendasi dari Lembaga Standar.
  4. Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah mengikuti uji coba pemrosesan Transaksi QRIS, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyampaian:
    1. hasil uji coba pemrosesan Transaksi QRIS; dan
    2. action plan penerapan QRIS,
    dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS dan surat rekomendasi dari Lembaga Standar.
  5. Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang belum mengikuti uji coba pemrosesan Transaksi QRIS namun telah memperoleh persetujuan untuk memproses transaksi yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyampaian action plan penerapan QRIS dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS, surat rekomendasi dari Lembaga Standar, dan analisis mitigasi risiko.

Pasal 12

Tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Pasal 13

  1. Pihak yang bermaksud untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan akan melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib:
    1. mengajukan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terlebih dahulu sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:
      1. penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
      2. alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan/atau
      3. uang elektronik; dan
    2. mengajukan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
  2. Pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan kepada Bank Indonesia secara bersamaan dengan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga
Lembaga Switching

Pasal 14

  1. Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
  2. Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan penyampaian:
    1. hasil uji coba pemrosesan Transaksi QRIS; dan
    2. surat pernyataan komitmen untuk melakukan kegiatan penerusan data dan/atau informasi transaksi pembayaran antar-Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk Transaksi QRIS,
    dengan disertai surat rekomendasi dari Lembaga Standar.

Bagian Keempat
Merchant Aggregator

Pasal 15

  1. Dalam pemrosesan Transaksi QRIS, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat melakukan kerja sama dengan Merchant Aggregator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
  2. Kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Merchant Aggregator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
  3. Permohonan untuk memperoleh persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
  4. Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib memastikan pelaksanaan penerapan QRIS oleh Merchant Aggregator.

Bagian Kelima
National Merchant Repository

Pasal 16

  1. Fungsi sebagai pengelola NMR dilakukan oleh Bank Indonesia.
  2. Dalam hal diperlukan, terhadap pelaksanaan fungsi sebagai pengelola NMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan sebagian atau seluruh tugas pengelolaan NMR.

Bagian Keenam
Kewajiban dalam Pemrosesan Transaksi QRIS

Pasal 17

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memastikan:

  1. seluruh pemrosesan Transaksi QRIS dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan operasional QRIS; dan
  2. pemenuhan skema dan biaya pemrosesan Transaksi QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketujuh
Penggunaan QRIS untuk Transaksi Pembayaran
Menggunakan Sumber Dana yang Ditatausahakan dan/atau
Instrumen Pembayaran yang Diterbitkan di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 18

Pasal 18 Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana yang ditatausahakan dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

  1. Transaksi QRIS yang menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat dilakukan melalui kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Penerbit dan/atau Acquirer dengan pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran tersebut.
  2. Penerbit dan/atau Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4.

Pasal 20

  1. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
  2. Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dan/atau Acquirer harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan aspek:
    1. legalitas dan profil pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup profil perusahaan;
    2. kompetensi pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran;
    3. kinerja pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup informasi dan/atau asesmen mengenai kondisi keuangan dan rekam jejak pihak yang akan diajak bekerja sama;
    4. keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur, mencakup informasi dan/atau asesmen terkait keamanan sistem dan infrastruktur yang digunakan; dan
    5. hukum, mencakup perjanjian kerja sama yang meliputi ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, rencana pelaksanaan, dan jangka waktu kerja sama.
  3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dianggap telah dipenuhi dengan penyampaian izin dan/atau persetujuan otoritas setempat terhadap pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan pihak yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib memastikan bahwa penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan di Indonesia dengan menggunakan rupiah.
  5. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e juga harus memuat:
    1. komitmen pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi QRIS sebagai standar nasional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    2. mekanisme akuisisi dan penerusan pembayaran kepada Pedagang (Merchant) QRIS;
    3. mekanisme yang menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran dari pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Pedagang (Merchant) QRIS; dan
    4. penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan di Indonesia dengan menggunakan rupiah.

BAB V
LAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

  1. Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
  2. Bank Indonesia juga berwenang untuk meminta laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS kepada pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
  3. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Pasal 22

  1. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
  2. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terkait pemrosesan Transaksi QRIS terhadap pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
  3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung.
  4. Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat meminta:
    1. laporan; dan/atau
    2. dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pemrosesan Transaksi QRIS.
  5. Dalam pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan (on site visit) baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 23

  1. Pengajuan permohonan berupa:
    1. permohonan untuk mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
    2. permohonan untuk mendapatkan persetujuan oleh Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
    3. permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
    4. permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama oleh Penerbit dan/atau Acquirer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
    5. permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),
    disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi kebijakan sistem pembayaran dengan ditujukan ke alamat: Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Gedung D Lantai 5 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.
  2. Penyampaian laporan berupa:
    1. laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
    2. laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS oleh pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2),
    disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran dengan ditujukan ke alamat: Departemen Surveilans Sistem Keuangan Bank Indonesia Gedung D Lantai 9 Jalan M. H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.
  3. Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau sarana elektronik.

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 24

Tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

  1. GPN (NPG);
  2. penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran; dan
  3. uang elektronik.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Permohonan persetujuan yang telah diajukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, diproses dengan tata cara tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 26

Pihak yang telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan QRIS paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 27

  1. Kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) dengan pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, dimaknai sebagai kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Merchant Aggregator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
  2. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus mengajukan permohonan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
  3. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen berupa:
    1. profil pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator;
    2. kinerja pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator; dan
    3. perjanjian kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator.
  4. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses dengan tata cara tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2019
  ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,,

ttd

SUGENG

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

Peraturan Lembaga Pedoman Tata Cara Bisnis Industri Kultur Berlaku
standard

PBI 20/2/PBI/2018, Perubahan Atas PBI Nomor 19/7/PBI/2017, Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

PBI 20/2/PBI/2018, Perubahan Atas PBI Nomor 19/7/PBI/2017, Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia jogloabang Rab, 03/14/2018 - 17:30

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia (BI) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter menganggap perlu penyesuaian pengaturan terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Pada 1 Maret 2018, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo telah menandatangani Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Keluar Daerah Pabean Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Keluar Daerah Pabean Indonesia mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 5 Maret 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Keluar Daerah Pabean Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6185.

Guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter.

Untuk mendukung efektivitas pengendalian moneter, perlu diatur mekanisme Pembawaan UKA dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga Bank Indonesia dapat memonitor secara baik jumlah pasokan dan kebutuhan UKA di domestik sekaligus memitigasi Pembawaan UKA yang tidak memiliki peruntukan transaksi yang wajar.

Untuk mendukung efektivitas ketentuan Pembawaan UKA maka Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian pengaturan salah satunya terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan Pembawaan UKA dari yang semula berupa penegahan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan menjadi sanksi administratif berupa denda.

Dalam PBI Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia ditegaskan, setiap Orang dilarang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Larangan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi Badan Berizin, yaitu:

  1. Bank; dan
  2. Penyelenggara KUPVA (Kegiatan Usaha Penyelenggara Valuta Asing) Bukan Bank.
“Badan Berizin sebagaimana dimaksud setiap akan melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib memperoleh Persetujuan Pembawaan UKA, dan dilarang melakukan Pembawaan UKA melebihi persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA,” bunyi Pasal 7 ayat (1 dan 3) PBI Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Pembatasan dalam PBI Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

  1. Badan Berizin sebagaimana dimaksud setiap akan melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib memperoleh Persetujuan Pembawaan UKA, dan dilarang melakukan Pembawaan UKA melebihi persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA.
  2. untuk mendapatkan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud, Badan Berizin mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA kepada Bank Indonesia, dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan UKA per mata uang dan detail rencana Pembawaan UKA untuk periode Pembawaan UKA yang bersangkutan.
  3. Penetapan konversi UKA ke dalam mata uang rupiah yang terkait dengan ambang batas Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud menggunakan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  4. Dalam hal mata uang asing yang digunakan dalam Pembawaan UKA tidak terdapat dalam nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan. Penetapan konversi mata uang asing tersebut dilakukan ke dalam dolar Amerika Serikat terlebih dahulu dengan menggunakan kurs jual pasar sebelum menggunakan nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
  5. Badan Berizin yang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tidak memiliki Persetujuan Pembawaan UKA, menurut PBI ini, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah paling banyak setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
“Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah paling banyak setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),” bunyi Pasal 19 PBI tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia ini.

Bank Indonesia, menurut PBI tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia, dapat menolak permohonan Persetujuan Pembawaan UKA dari Badan Berizin sebagaimana dimaksud berdasarkan pertimbangan:

  1. Peruntukan Pembawaan UKA;
  2. Aspek historis Pembawaan UKA;
  3. Kondisi makro ekonomi; dan/atau
  4. Pertimbangan lainnya.

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia menegaskan bahwa Badan Berizin juga dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia berupa:

  1. Teguran tertulis;
  2. Penghentian sementara Pembawaan UKA; dan/atau
  3. Pencabutan Izin Pembawaan UKA.

“Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan disetor ke kas negara melalui akun penerimaan pabean lainnya,” bunyi Pasal 20B PBI Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

Perubahan Peraturan Lembaga Tata Cara Bisnis Berlaku
standard

PBI 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

PBI 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah jogloabang Kam, 11/07/2019 - 20:40

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. PBI tentang Pengelolaan uang Rupiah ini meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan, dilakukan untuk menyediakan uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional.

Apabila anda secara tidak sengaja menemukan, mendapatkan uang rupiah yang rusak, atau rusak karena tidak disengaja maka dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah diatur juga bagaimana menukarkannya ke Bank Indonesia. Bahkan uang rupiah yang terbakar. Dijelaskan juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah bagaimana tatacara dan proses penggantian uang rupiah yang rusak.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah ini mencabut:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350); dan
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5923),

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154. Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada tanggal 30 Agustus 2019 di Jakarta. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Mencabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah mencabut:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350); dan
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5923),

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah adalah:

  1. bahwa uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara dan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik untuk mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran;
  2. bahwa pengelolaan uang rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan, dilakukan untuk menyediakan uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional;
  3. bahwa dalam kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan Bank Indonesia dengan pengolahan uang rupiah oleh bank dan penyediaan jasa pengolahan uang rupiah oleh penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perlu dilakukan pengaturan secara lengkap dan komprehensif dalam 1 (satu) peraturan perundang- undangan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Uang Rupiah;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah adalah:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

Penjelasan Umum PBI Pengelolaan Uang Rupiah

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan. Bahwa Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.

Pelaksanaan Pengedaran Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran serta Bank dalam melakukan kegiatan pengolahan Uang Rupiah dan PJPUR dalam menyediakan jasa pengolahan Uang Rupiah, sehingga penyediaan jasa pengolahan Uang Rupiah oleh PJPUR perlu ditata guna mewujudkan industri jasa pengolahan Uang Rupiah yang kuat, sehat, dan memiliki tata kelola yang baik mencakup antara lain aspek kelembagaan dan kepemilikan PJPUR.

Sehubungan dengan keterkaitan yang erat dalam kegiatan Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pengolahan Uang Rupiah oleh Bank dan penyediaan jasa pengolahan Uang Rupiah oleh PJPUR maka perlu dilakukan pengaturan terhadap Pengelolaan Uang Rupiah secara lengkap dan komprehensif dalam satu peraturan.

Isi Kebijakan PBI tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Berikut adalah isi Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (bukan format asli):

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN UANG RUPIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

  1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang.
  2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.
  3. Ciri Uang Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
  4. Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
  5. Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
  6. Uang Rupiah Kertas adalah Uang Rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari Kertas Uang.
  7. Uang Rupiah Logam adalah Uang Rupiah dalam bentuk koin yang terbuat dari Logam Uang.
  8. Uang Rupiah Tidak Layak Edar yang selanjutnya disebut UTLE adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
  9. Uang Rupiah Khusus adalah Uang Rupiah yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau untuk memperingati suatu peristiwa yang berskala nasional atau internasional.
  10. Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara.
  11. Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
  12. Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
  13. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan yang akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah dalam periode tertentu.
  14. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak rupiah.
  15. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  16. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  17. Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  18. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah.
  19. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah.
  20. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

BAB II
MACAM DAN HARGA UANG RUPIAH

Pasal 2

  1. Macam Uang Rupiah terdiri atas Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam.
  2. Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Uang Rupiah Khusus.
  3. Bank Indonesia menetapkan macam Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap pecahan Uang Rupiah yang dikeluarkan.

Pasal 3

  1. Harga Uang Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Uang Rupiah.
  2. Bank Indonesia menetapkan pecahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
CIRI, DESAIN, DAN BAHAN BAKU UANG RUPIAH

Pasal 4

  1. Bank Indonesia menetapkan Ciri Uang Rupiah.
  2. Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ciri umum dan ciri khusus.
  3. Ciri umum Uang Rupiah Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    1. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
    2. frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
    3. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
    4. tanda tangan Pemerintah dan Bank Indonesia;
    5. nomor seri pecahan;
    6. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI...”; dan
    7. tahun emisi dan tahun cetak.
  4. Ciri umum Uang Rupiah Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    1. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
    2. frasa “Republik Indonesia”;
    3. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
    4. tahun emisi.
  5. Selain ciri umum Uang Rupiah Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ciri umum Uang Rupiah Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat frasa “Bank Indonesia”.
  6. Ciri khusus Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak.
  7. Ciri khusus Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Pasal 5

Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak memuat gambar orang yang masih hidup.

Pasal 6

Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Uang Rupiah.

Pasal 7

  1. Bank Indonesia menetapkan desain Uang Rupiah yang terdiri atas ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur pengaman.
  2. Tanda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup warna, gambar, besar, bahan baku Uang Rupiah, dan tanda lainnya.
  3. Unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya ciri atau tanda yang dapat dipergunakan oleh tunanetra.

Pasal 8

  1. Bank Indonesia menetapkan bahan baku Uang Rupiah yang terdiri atas Kertas Uang atau Logam Uang.
  2. Kertas Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.
  3. Logam Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel, baja, atau bahan logam lainnya.
  4. Bahan baku Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.

BAB IV
PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pasal 9

Bank Indonesia melakukan Pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi tahapan:

  1. Perencanaan;
  2. Pencetakan;
  3. Pengeluaran;
  4. Pengedaran;
  5. Pencabutan dan Penarikan; dan
  6. Pemusnahan.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 10

  1. Bank Indonesia melakukan Perencanaan jumlah dan jenis pecahan Uang Rupiah yang akan dicetak.
  2. Perencanaan jumlah Uang Rupiah yang akan dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan perubahan harga rupiah, kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan Uang Rupiah tertentu, tingkat pemalsuan, dan faktor lain yang memengaruhi.
  3. Perencanaan jenis pecahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perencanaan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11

  1. Perencanaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) termasuk Perencanaan Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
  2. Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut:
    1. dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau memperingati peristiwa yang berskala nasional maupun internasional;
    2. memiliki desain yang berbeda dengan desain Uang Rupiah yang sudah beredar;
    3. dapat memiliki nilai jual yang berbeda dengan nilai nominalnya; dan
    4. berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
  3. Peristiwa yang berskala nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

Bank Indonesia menyediakan jumlah Uang Rupiah yang akan diedarkan.

BAB VI
PENCETAKAN

Pasal 13

Bank Indonesia melakukan Pencetakan Uang Rupiah berdasarkan Perencanaan jumlah dan jenis pecahan Uang Rupiah yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

  1. Bank Indonesia melakukan Pencetakan Uang Rupiah di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah.
  2. Pencetakan Uang Rupiah melalui badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
    1. Pencetakan Uang Rupiah termasuk penyediaan bahan baku Uang Rupiah; atau
    2. Pencetakan Uang Rupiah dengan bahan baku Uang Rupiah yang disediakan oleh Bank Indonesia.
  3. Penunjukan badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengadaan di Bank Indonesia.

Pasal 15

Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing dalam melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah untuk Bank Indonesia.

Pasal 16

  1. Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah maka badan usaha milik negara tersebut dapat menunjuk lembaga lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Pencetakan Uang Rupiah dengan persetujuan Bank Indonesia.
  2. Penunjukan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik negara melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara.

Pasal 17

  1. Badan usaha milik negara bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan jadwal pengiriman hasil Pencetakan Uang Rupiah oleh lembaga lain yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
  2. Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus menjaga mutu, keamanan, dan memenuhi persyaratan Pencetakan Uang Rupiah yang ditetapkan Bank Indonesia dalam melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah untuk Bank Indonesia.

BAB VII
PENGELUARAN

Bagian Kesatu
Pengeluaran Uang Rupiah

Pasal 18

  1. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran Uang Rupiah.
  2. Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Uang Rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Bank Indonesia mengeluarkan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.
  4. Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea meterai.

Bagian Kedua
Pengeluaran Uang Rupiah Khusus

Pasal 19

Pengeluaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk Pengeluaran Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB VIII
PENGEDARAN

Bagian Kesatu
Pengedaran Uang Rupiah

Pasal 20

  1. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengedaran Uang Rupiah.
  2. Kegiatan Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. distribusi Uang Rupiah; dan
    2. kegiatan layanan kas.
  3. Dalam melakukan distribusi Uang Rupiah dan kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan kegiatan pengelolaan khazanah Uang Rupiah.
  4. Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.

Bagian Kedua
Distribusi Uang Rupiah

Pasal 21

Distribusi Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi distribusi Uang Rupiah:

  1. antarkantor Bank Indonesia;
  2. ke lokasi penyimpanan Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
  3. ke lokasi pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dalam layanan kas.

Bagian Ketiga
Kegiatan Layanan Kas

Pasal 22

Kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas:

  1. penukaran Uang Rupiah;
  2. penyetoran dan penarikan Uang Rupiah;
  3. pengolahan Uang Rupiah; dan
  4. penentuan keaslian Uang Rupiah.

Paragraf 1
Penukaran Uang Rupiah

Pasal 23

  1. Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan layanan penukaran Uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
  2. Layanan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
    1. penukaran Uang Rupiah dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
    2. penggantian UTLE.
  3. Bank Indonesia memberikan layanan penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
    1. di kantor Bank Indonesia; dan
    2. di luar kantor Bank Indonesia melalui kas keliling.

Pasal 24

  1. Penggantian atas UTLE yang berbentuk Uang Rupiah cacat dan Uang Rupiah lusuh diberikan oleh Bank Indonesia apabila tanda keaslian Uang Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.
  2. Penggantian UTLE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai yang sama dengan nilai nominalnya.
  3. Penggantian atas UTLE yang berbentuk Uang Rupiah rusak diberikan dengan tata cara:
    1. Uang Rupiah Kertas:
      1. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal dengan persyaratan:
        1. Uang Rupiah Kertas rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau
        2. Uang Rupiah Kertas rusak tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada Uang Rupiah Kertas rusak tersebut lengkap dan sama; atau
      2. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas sama dengan atau kurang dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian; dan
    2. Uang Rupiah Logam:
      1. dalam hal fisik Uang Rupiah Logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal; atau
      2. dalam hal fisik Uang Rupiah Logam sama dengan atau kurang dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.
  4. UTLE dalam bentuk Uang Rupiah rusak sebagian karena terbakar diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya, sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali keasliannya.
  5. Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas UTLE dalam bentuk Uang Rupiah rusak apabila menurut Bank Indonesia kerusakan Uang Rupiah tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja.

Pasal 25

Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun.

Pasal 26

Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menyediakan layanan penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat sesuai ketentuan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 27

  1. Masyarakat dapat memperoleh Uang Rupiah Khusus dengan mekanisme:
    1. penukaran, untuk Uang Rupiah Khusus yang mempunyai nilai yang sama dengan nilai nominal; atau
    2. pembelian, untuk Uang Rupiah Khusus yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dari nilai nominal.
  2. Bank Indonesia dapat menunjuk Bank dan/atau pihak lain untuk melakukan penukaran dan/atau penjualan Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penukaran Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2
Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah

Pasal 29

  1. Penyetoran dan penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Bank.
  2. Penyetoran dan penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  3. Bank wajib memastikan Uang Rupiah dalam kegiatan penyetoran kepada Bank Indonesia tidak terdapat Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.
  4. Dalam hal Bank menyerahkan kegiatan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah kepada pihak lain, Bank hanya dapat menyerahkan pelaksanaan kegiatan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah tersebut kepada PJPUR.
  5. Dalam hal Bank bekerja sama dengan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank wajib melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR.

Pasal 30

  1. Bank harus terlebih dahulu melakukan transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebelum dapat melakukan penyetoran dan/atau penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
  2. Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan Bank tidak harus melakukan transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Mekanisme transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan tertulis antar-Bank.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran dan penarikan Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3
Pengolahan Uang Rupiah

Pasal 32

  1. Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bank.
  2. Pengolahan Uang Rupiah oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
  3. Bank yang melaksanakan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib terlebih dahulu melakukan pengolahan Uang Rupiah.
  4. Dalam hal Bank menyerahkan kegiatan pengolahan Uang Rupiah kepada pihak lain, Bank hanya dapat menyerahkan pelaksanaan kegiatan pengolahan Uang Rupiah tersebut kepada PJPUR.
  5. Dalam hal Bank bekerja sama dengan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank wajib melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4
Penentuan Keaslian Uang Rupiah

Pasal 33

  1. Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian Uang Rupiah.
  2. Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah yang tidak memenuhi Ciri Uang Rupiah sebagai Uang Rupiah tidak asli.

Pasal 34

  1. Bank Indonesia memberikan informasi, pengetahuan, dan sosialisasi mengenai tanda keaslian Uang Rupiah dan Uang Rupiah emisi baru kepada masyarakat.
  2. Informasi, pengetahuan, dan sosialisasi Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk spesimen Uang Rupiah, visualisasi melalui teknologi informasi, dan/atau bentuk lainnya.
  3. Dalam pelaksanaan pemberian informasi, pengetahuan, dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 35

  1. Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia tentang Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.
  2. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan asli, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal.
  3. Dalam hal Uang Rupiah yang dinyatakan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi rusak sebagian, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
  4. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan tidak asli, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dan Uang Rupiah tidak asli tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

  1. Bank harus menerima Uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang berasal dari:
    1. PJPUR yang bekerja sama dengan Bank;
    2. perseorangan dan badan hukum; dan/atau
    3. kegiatan pengolahan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank.
  2. Bank harus menahan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Bank harus meneruskan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimintakan klarifikasi kepada Bank Indonesia.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan keaslian Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengelolaan Khazanah Uang Rupiah

Pasal 38

  1. Dalam melakukan distribusi Uang Rupiah dan kegiatan layanan kas, Bank Indonesia melakukan kegiatan penyimpanan Uang Rupiah pada khazanah Uang Rupiah.
  2. Penyimpanan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada khazanah Uang Rupiah milik Bank Indonesia.
  3. Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menyimpan Uang Rupiah di khazanah milik pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Indonesia.

Pasal 39

  1. Selain digunakan untuk menyimpan Uang Rupiah, khazanah Uang Rupiah milik Bank Indonesia dapat menerima titipan dari pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  2. Bank Indonesia menetapkan jenis titipan, kriteria titipan, jangka waktu penitipan, dan persyaratan penitipan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penitipan di khazanah Uang Rupiah diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima
Kas Titipan

Pasal 40

  1. Dalam melaksanakan kegiatan layanan kas Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan Bank dalam bentuk kas titipan.
  2. Kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penukaran Uang Rupiah, penyetoran dan penarikan Uang Rupiah, serta pengolahan Uang Rupiah.
  3. Bank Indonesia memberikan bantuan finansial kepada Bank yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam bentuk kas titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Bank yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam bentuk kas titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan kas titipan untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Bagian Keenam
PJPUR

Pasal 41

  1. Jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah terdiri atas:
    1. distribusi Uang Rupiah;
    2. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah;
    3. pemrosesan Uang Rupiah; dan/atau
    4. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.
  2. PJPUR hanya dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sesuai dengan kategori yang dimiliki oleh PJPUR.
  3. PJPUR dengan kategori satu dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yaitu:
    1. distribusi Uang Rupiah; dan
    2. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah.
  4. PJPUR dengan kategori dua dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yaitu:
    1. distribusi Uang Rupiah;
    2. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah;
    3. pemrosesan Uang Rupiah; dan
    4. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.
  5. Selain kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR dapat:
    1. melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia, untuk PJPUR kategori satu dan PJPUR kategori dua; dan
    2. melakukan penyediaan dan pemeliharaan automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia, untuk PJPUR kategori dua.

Pasal 42

  1. Selain bekerja sama untuk melakukan penyetoran dan penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) serta pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Bank dapat bekerja sama dengan PJPUR dalam melaksanakan distribusi Uang Rupiah, penyimpanan Uang Rupiah di khazanah, dan pengisian, pengambilan, serta pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.
  2. Bank hanya dapat melakukan kerja sama dengan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang dimiliki oleh PJPUR.

Pasal 43

  1. Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah wajib memperoleh izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia.
  2. Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJPUR harus memenuhi persyaratan:
    1. aspek umum; dan
    2. aspek kelayakan.
  3. Aspek umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
    1. badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas;
    2. modal minimum;
    3. komposisi kepemilikan saham;
    4. domisili dan rangkap jabatan, untuk direksi dan komisaris; dan
    5. izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan dengan jenis usaha terbatas pada kawal angkut uang dan barang berharga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku.
  4. Aspek kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
    1. sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    2. kondisi dan/atau kinerja keuangan yang sehat;
    3. rencana keberlangsungan bisnis;
    4. sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai; dan
    5. standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 44

  1. Modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), bagi PJPUR kategori satu; dan
    2. paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), bagi PJPUR kategori dua.
  2. Pemenuhan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berasal dari pinjaman.

Pasal 45

  1. Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c yaitu paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh:
    1. warga negara Indonesia; dan/atau
    2. badan hukum Indonesia.
  2. PJPUR yang telah memperoleh izin wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

  1. Anggota direksi PJPUR wajib berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Anggota direksi PJPUR dilarang merangkap jabatan sebagai direksi dan/atau dewan komisaris pada PJPUR lain.
  3. Anggota direksi harus memiliki:
    1. pengalaman dan/atau pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
    2. pengetahuan di bidang jasa pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 47

  1. Mayoritas anggota dewan komisaris PJPUR wajib berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Anggota dewan komisaris PJPUR dilarang merangkap jabatan sebagai direksi dan/atau dewan komisaris pada PJPUR lain.
  3. Anggota dewan komisaris harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 48

  1. Dalam pemberian izin PJPUR, Bank Indonesia berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
  2. Penilaian kemampuan dan kepatutan ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan:
    1. integritas;
    2. reputasi keuangan; dan
    3. kompetensi.
  3. Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dalam hal terdapat perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris PJPUR.

Pasal 49

  1. Izin sebagai PJPUR yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun.
  2. Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dari PJPUR.

Pasal 50

  1. Pembukaan kantor cabang PJPUR wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
  2. Dalam pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. rencana pembukaan kantor cabang wajib dicantumkan dalam rencana bisnis PJPUR;
    2. memenuhi persyaratan penambahan modal;
    3. memiliki izin perluasan kegiatan usaha dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    4. menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    5. memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai;
    6. memiliki rencana keberlangsungan bisnis untuk kegiatan operasional setempat; dan
    7. standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah.
  3. PJPUR kategori satu dapat membuka kantor cabang dengan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a.
  4. PJPUR kategori dua dapat membuka kantor cabang dengan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a dan huruf b.
  5. Pemenuhan persyaratan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk setiap pembukaan kantor cabang yaitu:
    1. penambahan modal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pembukaan kantor cabang yang melaksanakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
    2. penambahan modal paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk setiap pembukaan kantor cabang yang melaksanakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 51

  1. Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan perizinan PJPUR dan/atau persetujuan pembukaan kantor cabang.
  2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
    1. menjaga efisiensi nasional;
    2. menjaga kepentingan publik;
    3. menjaga pertumbuhan industri;
    4. menjaga persaingan usaha yang sehat; dan/atau
    5. mendukung kebijakan nasional.

Pasal 52

  1. Dalam menyelenggarakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah, PJPUR wajib:
    1. memelihara kecukupan modal sesuai dengan kategori jenis kegiatan pengolahan Uang Rupiah dan jumlah kantor cabang yang dimiliki;
    2. menggunakan sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    3. memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif;
    4. memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    5. melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah dengan menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    6. memiliki asuransi yang melindungi seluruh jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh PJPUR;
    7. menyusun rencana bisnis PJPUR setiap tahun dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Bank Indonesia;
    8. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengolahan Uang Rupiah;
    9. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai dengan jenis dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    10. mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi; dan
    11. membuat perjanjian penyelenggaraan jasa pengolahan Uang Rupiah dengan Bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan PJPUR.
  2. PJPUR yang melakukan jenis kegiatan pemrosesan Uang Rupiah wajib memastikan Uang Rupiah hasil pemrosesan yang didistribusikan tidak terdapat Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.

Pasal 53

  1. PJPUR dilarang:
    1. melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya kepemilikan saham mayoritas, paling lama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan; dan
    2. mengalihkan pelaksanaan atas jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan mengalihkan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) kepada pihak lain.
  2. Perubahan kepemilikan saham mayoritas sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 54

Bank Indonesia berwenang menetapkan kapasitas untuk kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e berdasarkan sarana dan prasarana yang digunakan oleh PJPUR.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai PJPUR diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX
PENCABUTAN DAN PENARIKAN

Pasal 56

  1. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah.
  2. Bank Indonesia menetapkan Uang Rupiah tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik Uang Rupiah dari peredaran.
  3. Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.
  4. Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang sama.
  5. Hak untuk memperoleh penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.
  6. Lokasi penggantian atas Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di Bank Indonesia dan Bank.
  7. Tata cara penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB X
PEMUSNAHAN

Pasal 57

  1. Bank Indonesia melaksanakan Pemusnahan Uang Rupiah terhadap:
    1. UTLE;
    2. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
    3. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.
  2. Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI
LAPORAN, PENGAWASAN, DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu
Laporan

  1. Bank dan PJPUR wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap.
  2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
    1. bagi Bank berupa laporan harian, laporan bulanan, dan laporan dengan periode lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
    2. bagi PJPUR berupa laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan dengan periode lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  3. Bank dan PJPUR wajib melakukan koreksi dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia tidak benar dan tidak lengkap.
  4. Bank dan PJPUR wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 59

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap:

  1. Bank dalam melakukan pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) serta dalam melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR yang bekerja sama dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (5); dan
  2. PJPUR.

Pasal 60

  1. Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung.
  2. Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan berkala dan laporan insidental yang disampaikan oleh Bank dan/atau PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
  3. Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Bank dan/atau PJPUR untuk memastikan kebenaran laporan yang disampaikan dan memastikan pemenuhan kewajiban oleh Bank dan/atau PJPUR.
  4. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap PJPUR, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bekerja sama dengan PJPUR.
  5. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  6. Bank dan/atau PJPUR wajib memberikan keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 61

  1. Dalam hal berdasarkan pengawasan Bank Indonesia, Bank:
    1. tidak melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan tidak memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (5); dan/atau
    2. tidak melakukan pengolahan Uang Rupiah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2),
    Bank wajib menyampaikan rencana tindak yang memuat komitmen untuk melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR dan/atau perbaikan untuk melakukan pengolahan sesuai ketentuan Bank Indonesia.
  2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada Bank.
  3. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.
  4. Bank wajib melaksanakan rencana tindak yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 62

  1. Dalam hal berdasarkan pengawasan Bank Indonesia, PJPUR tidak:
    1. memenuhi komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
    2. memelihara kecukupan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a;
    3. menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b;
    4. memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c;
    5. memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d;
    6. melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e; dan
    7. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h,
    PJPUR wajib menyampaikan rencana tindak yang memuat komitmen penyesuaian dan/atau perbaikan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g.
  2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada PJPUR.
  3. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.
  4. PJPUR wajib melaksanakan komitmen dalam rencana tindak yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemantauan

Pasal 64

Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Bank pengelola kas titipan.

BAB XII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 65

  1. Pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf f dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
  2. Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Pemerintah.

Pasal 66

Dalam mendukung penanggulangan Uang Rupiah Palsu, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan badan yang mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah Palsu dan/atau instansi yang berwenang.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

  1. Bank yang tidak melakukan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah kepada Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penolakan terhadap kegiatan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah.
  2. Bank yang tidak melakukan pengolahan Uang Rupiah yang akan disetorkan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. kewajiban menjalani uji petik untuk setiap penyetoran Uang Rupiah selama jangka waktu tertentu apabila Bank telah memperoleh 3 (tiga) kali teguran tertulis untuk jenis pelanggaran yang sama; dan/atau
    3. penolakan terhadap kegiatan penyetoran Uang Rupiah, dalam hal berdasarkan uji petik sebagaimana dimaksud pada huruf b kegiatan pengolahan Uang Rupiah tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 68

  1. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdapat Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 29 ayat (5), Pasal 32 ayat (2), dan/atau ayat (5), Bank dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
  2. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dan/atau Bank yang melanggar komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penolakan terhadap kegiatan penyetoran Uang Rupiah untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 69

Apabila dalam kegiatan penyetoran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditemukan adanya Uang Rupiah tidak asli, baik yang dilakukan oleh Bank maupun melalui PJPUR atas nama Bank, Bank dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 10 (sepuluh) kali dari total nilai nominal temuan Uang Rupiah tidak asli.

Pasal 70

  1. PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan kantor cabang.
  2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PJPUR belum menghentikan kegiatan kantor cabang, PJPUR dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin PJPUR.

Pasal 71

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdapat PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, Pasal 52 ayat (2), dan/atau Pasal 53 ayat (1), PJPUR dikenai sanksi administratif berupa:

  1. teguran tertulis;
  2. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah; dan/atau
  3. pencabutan izin PJPUR.

Pasal 72

PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dan/atau PJPUR yang melanggar komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:

  1. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah; dan/atau
  2. pencabutan izin PJPUR.

Pasal 73

  1. Bank dan PJPUR yang terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan.
  2. Bank dan PJPUR yang tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) sampai dengan berakhirnya batas waktu penyampaian laporan berkala dan koreksi laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan per periode.

Pasal 74

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada otoritas terkait mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap PJPUR.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

  1. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengedaran Uang Rupiah, Bank Indonesia berwenang:
    1. meminta Bank untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu terkait pengedaran Uang Rupiah;
    2. meminta PJPUR untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan terkait aspek kelembagaan PJPUR;
    3. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan PJPUR; dan/atau
    4. mencabut izin PJPUR.
  2. Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
    1. hasil pengawasan Bank Indonesia;
    2. permintaan tertulis atau rekomendasi tertulis dari pihak yang berwajib atau otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia;
    3. pencabutan izin dan/atau penghentian kegiatan badan usaha jasa pengamanan milik PJPUR oleh otoritas pengawas yang berwenang;
    4. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan penghentian kegiatan badan usaha jasa pengamanan dan/atau PJPUR; dan/atau
    5. permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan atas inisiatif PJPUR.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Uang Rupiah Khusus yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dinyatakan sebagai Uang Rupiah Khusus.

Pasal 78

  1. Jangka waktu penukaran Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini mengikuti jangka waktu penukaran sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
  2. Lokasi penukaran Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Bank Indonesia.

Pasal 79

Izin sebagai PJPUR yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 80

  1. PJPUR yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) wajib melakukan penyesuaian permodalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
  2. Penyesuaian permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 81

Ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib dipenuhi oleh PJPUR yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, apabila setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini PJPUR melakukan perubahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan asing.

Pasal 82

  1. PJPUR yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini memiliki anggota direksi dan mayoritas anggota dewan komisaris yang tidak berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melakukan penyesuaian domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1).
  2. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris PJPUR yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini melakukan rangkap jabatan pada PJPUR lain wajib melakukan penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2).
  3. Penyesuaian domisili dan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 83

PJPUR yang telah mengajukan permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini harus menyesuaikan dengan seluruh persyaratan pembukaan kantor cabang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 84

Pengenaan sanksi kewajiban membayar terhadap temuan Uang Rupiah tidak asli dalam kegiatan penyetoran Uang Rupiah yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini mengacu pada ketentuan mengenai pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350); dan
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5923),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350); dan
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5923),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 87

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

  Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019
  GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

[ Foto: Old Indonesian Rupiah banknotes. By Anis Eka from Malang, Indonesia - DSC_0072, CC BY 2.0, Link ]

Peraturan Lembaga Bisnis Berlaku
standard

Kejaksaan

Kejaksaan jogloabang Sab, 02/06/2021 - 18:59

Kejaksaan Agung atau Kejagung adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Unsur pimpinan dalam Kejaksaan Agung adalah Jaksa Agung (Jakgung) yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Jaksa Agung, dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kejaksaan Agung beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia. Dan dapat diakses melalui situs web https://www.kejaksaan.go.id/

Jaksa Agung dan Wakil Jaksa agung memiliki juga unsur pembantu pimpinan yaitu Jaksa Agung Muda dan Wakil Jaksa Agung Muda serta Badan Pendidikan dan Pelatihan. Ada 6 Jaksa Agung Muda dan 1 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, yaitu:

  1. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;

  2. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;

  3. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;

  4. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;

  5. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

  6. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; dan

  7. Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kewenangan dan Tugas Jaksa Agung adalah:

  1. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;

  2. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

  3. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

  4. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

  5. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;

  6. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri, atas rekomendasi dokter.

Sejarah Kejaksaan Agung

Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi ) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung ) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

  1. Mempertahankan segala peraturan Negara

  2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana

  3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

  1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran

  2. Menuntut Perkara

  3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.

  4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

  1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

    1. Melakukan penuntutan;

    2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

    3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

    4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

    5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

  1. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

  2. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

    1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

    2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

    3. Pengamanan peredaran barang cetakan;

    4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

    5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

    6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

  1. Modus operandi yang tergolong canggih

  2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya

  3. Objeknya rumit (compilicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan

  4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan

  5. Manajemen sumber daya manusia

  6. Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)

  7. Sarana dan prasarana yang belum memadai

  8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime.

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

Lembaga Nasional
standard

KemenPPPA

KemenPPPA jogloabang Kam, 06/27/2019 - 00:29

Peraturan Menteri dan atau Peraturan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pedoman Juknis
standard

Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020

Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020 jogloabang Sel, 06/30/2020 - 10:40

Kemenpppa menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020. Dipublikasikan pada tanggal 26 Juni 2020. Buku Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020 lengkap dapat diunduh di laman internet Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Tema HAN 2020 adalah “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan tagline #AnakIndonesiaGembiradiRumah.

Hari Anak Nasional di Zaman Webinar. Hari Anak Nasional - HAN - 2020 berada di situasi yang berbeda. Seiring dengan merebaknya virus corona hingga disebut sebagai Pandemi Corona Virus, segala acara dan event besar serta seluruh aktivitas masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan. Obat dan vaksin Corona belum ditemukan sampai saat ini. Apalagi anak-anak adalah generasi penerus bangsa, buah hati orang tua dan keluarga, sangat penting agar masa depan mereka terjamin dan selamat dari Pandemi 2020 ini.

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Upaya ini akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air di masa pandemi Covid-19.

Peringatan HAN di masa pandemi Covid-19 ini adalah momentum untuk meningkatkan kepedulian semua pilar bangsa Indonesia, baik orangtua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Melalui kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, serta memastikan segala hal yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan 79,55 juta anak Indonesia secara optimal (Profil Anak Indonesia 2019).

dari Laman kemenpppa.go.id

Di atas adalah 2 paragraf dalam postingan Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020 di laman kemenpppa.go.id. Tertulis bahwa ada 79,55 juta anak Indonesia. Betapa kita harus berbangga dengan jumlah tersebut, masa depan yang panjang menanti, perlu untuk diperjuangkan dan membuat jalan mulus demi masa depan anak yang lebih berbahagia dan sejahtera.

Dalam Sambutannya, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati menegaskan bahwa "Berbeda dengan peringatan pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan HAN tahun ini menghadapi tantangan karena adanya pandemic Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) di Indonesia yang berimplikasi pada masyarakat, terutama anak, mengalami berbagai persoalan seperti masalah pengasuhan bagi anak yang orangtuanya positif COVID-19, kurangnya kesempatan bermain dan belajar serta meningkatnya kasus kekerasan selama pandemic sebagai akibat diterapkannya kebijakan jaga jarak maupun belajar dan bekerja di rumah."

Buku Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020 berisi tentang proposal Hari Anak Nasional seperti biasa, dengan tambahan Tata cara pelaksaanaan Hari Anak Nasional 2020 menggunakan Protokol Kesehatan. Lampiran juga memmuat hal-hal kreatif untuk memeriahkan Hari Anak Nasional 2020.

Buku Pedoman Pelaksanaan HAN Tahun 2020, merupakan acuan bagi para Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, Pimpinan organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, dan pihak swasta/dunia usaha serta media massa dalam penyelenggaraan HAN 2020. Di sini kami mencoba membantu mempromosikan Pedoman Pelaksanaan HAN Tahun 2020.

Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020

A. Latar Belakang

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Masa depan bangsa berada di tangan anak saat ini.

Semakin baik kualitas anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagaimana diamanahkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak Indonesia yang dikategorikan lima belas jenis yaitu:

  1. anak dalam situasi darurat,
  2. anak yang berhadapan dengan hukum,
  3. anak kelompok minoritas dan terisolasi,
  4. anak dengan dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
  5. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,
  6. anak yang menjadi korban pornografi,
  7. anak dengan HIV/AIDS,
  8. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan,
  9. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis,
  10. anak korban kejahatan seksual,
  11. anak korban jaringan terosrisme,
  12. anak penyandang disabilitas,
  13. anak korban perlakuan salah dan penelantaran,
  14. anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
  15. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi sosial menyimpang.

Indonesia sebagai anggota PBB juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan optional protocols terkait untuk meningkatkan komitmen pemenuhan dan perlindungan hak anak. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi melaksanakan Deklarasi PBB tentang A World Fit for Children (Dunia Yang Layak Bagi Anak) melalui pengembangan kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (IDOLA).

Dengan adanya kebijakan KLA maka diharapkan setiap wilayah kabupaten/kota hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dapat mengembangkan sistem pembangunan yang berbasis hak anak sebagai implementasi dari KHA di era otonomi daerah. Pelaksanaan kebijakan KLA dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster yaitu:

  1. Hak sipil dan kebebasan;
  2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  5. Perlindungan khusus.

Namun demikian, upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam masa pandemi Covid-19 menghadapai beberapa tantangan. Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional berimplikasi pada pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19 oleh kementerian/lembaga/pemda yang masih belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal berpihak pada kepentingan terbaik anak. Beberapa dampak negatif bagi anak antara lain kehilangan pengasuhan, mengalami kekerasan baik verbal maupun non verbal, berkurangnya kesempatan anak untuk bermain, belajar, dan berkreasi akibat diterapkannya kebijakan jaga jarak maupun belajar di rumah.

Oleh karena itu, seluruh kegiatan dalam rangkaian dan acara puncak Hari Anak Nasional Tahun 2020 didisain untuk mewujudkan anak Indonesia gembira di rumah selama pandemic Covid-19.

B. Makna Hari Anak Nasional 2020

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Upaya ini akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air di masa pandemi Covid-19.

Peringatan HAN di masa pandemi Covid-19 ini adalah momentum untuk meningkatkan kepedulian semua pilar bangsa Indonesia, baik orangtua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Melalui kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, serta memastikan segala hal yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan 79,55 juta anak Indonesia secara optimal (Profil Anak Indonesia 2019).

C. Dasar Peringatan Hari Anak Nasional 2020

Peringatan HAN dilaksanakan sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan di bawah ini:

  1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional; dan
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).

D. Tujuan Hari Anak Nasional 2020

  1. Tujuan Umum

    Sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

  2. Tujuan Khusus
    1. Memberikan pemahaman bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan karenanya anak harus memiliki bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian upaya pembinaan anak perlu pula diarahkan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara;
    2. Mendorong pemerintah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan dan media massa menjadi leading sector untuk melakukan kerja- kerja aktif yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak dengan cara melakukan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di sektor masing-masing;
    3. Mendorong terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.
    4. Menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Data Simfoni (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) KemenPPPA menyebutkan pada Tahun 2019 terdapat 19.626 kasus kekerasan terhadap anak, sedikit lebih rendah dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebanyak 21.374 kasus. Bila dilihat dari jumlah korban kekerasan terhadap anak tahun 2019 jumlah korban sebanyak 11.370 anak menurun dibandingkan Tahun 2018 sebesar 12.395.
    5. Meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan
    6. Memastikan anak-anak tetap dirumah dan bergembira selama masa pandemi Covid-19

E. Tema Hari Anak Nasional 2020

“Anak Terlindungi, Indonesia Maju”

Tagline:

#AnakIndonesiaGembiraDiRumah

F. Logo Hari Anak Nasional 2020

Logo seperti di image tulisan ini, atau di bawah post.

Makna Logo

3 anak yang ingin menggapai bintang

Setiap anak termasuk anak disabilitas memiliki impian (cita-cita) yang dapat diraih dengan doa, semangat dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila.

Background lingkaran berwarna abu :

Situasi akibat pandemi Covid-19, yang berdampak pada dunia anak anak dengan perubahan pola hidup , tetap harus diupayakan terpenuhi haknya, bergembira dan penuh kreatifitas, dalam perlindungan keluarga.

Warna Merah dan Putih :

Menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak anak Indonesia untuk tetap kreatif dan bersemangat tetap saling mendukung dalam melewati masa sulit.

G. Penyelenggaraan Hari Anak Nasional 2020

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Keppres 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional ditegaskan bahwa penyelenggaraan Hari Anak Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama masyarakat secara sederhana dan dititikberatkan pada upaya untuk mewujudkan perkembangan anak secara wajar, baik jasmani, rohani, maupun sosial.

<

Penyelenggaraan Acara Puncak HAN Tahun 2020 akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, pukul 09.00 - 10.30 WIB, dengan memperhatikan kebijakan pemerintah untuk selalu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pada semua kegiatan, termasuk kegiatan yang akan dilakukan secara virtual melalui media online.

  1. Tingkat Pusat

    Penyelenggaraan HAN 2020 di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Panitia Pusat HAN 2020 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

  2. Tingkat Daerah

    Penyelenggaraan HAN 2020 di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana HAN 2020 yang ditetapkan oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota secara berjenjang. Pengadaan Atribut HAN menjadi tanggungjawab Panitia Pelaksana HAN Daerah masing – masing.

  3. Luar Negeri

    Penyelenggaraan HAN 2020 di luar negeri dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Luar Negeri HAN 2020 yang diputuskan berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan RI di masing-masing Negara. Pengadaan Atribut HAN menjadi tanggungjawab Panitia Pelaksana HAN Luar Negeri masing – masing.

H. Tata Cara Pelaksanaan Hari Anak Nasional 2020

  1. Penyelenggaraan puncak acara akan dilaksanakan melalui Aplikasi Zoom.
  2. ID dan Password Acara Puncak tingkat Nasional akan diberikan H-1 sebelum acara dimulai melalui Dinas PPPA Prov/Kab/Kota.
  3. Bagi Dinas PPPA/instansi lain yang akan menyelenggaran kegiatan nonton bersama penyelenggaraan puncak acara Hari Anak Nasional secara offline harus memperhatikan Protokol Kesehatan penyelenggaraan Hari Anak Nasional 2020.

I. Protokol Kesehatan Hari Anak Nasional 2020

1. Bagi Penyelenggara Acara

  1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh perlengkapan acara di area yang digunakan.
  2. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol.
  3. Mewajibkan peserta mengenakan masker.
  4. Melakukan screening awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas di pintu masuk. Jika ditemukan peserta dengan suhu >37,30oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
  5. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter dengan memberikan tanda khusus di lantai.
  6. Menyediakan dispenser air dan sabun cuci tangan di area yang banyak dilewati peserta.
  7. Memasang media informasi untuk mengingatkan peserta agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ handsanitizer serta kedisplinan mengenakan masker dengan benar.
  8. Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.

2. Bagi Peserta

  1. Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat menuju lokasi kegiatan. Peserta yang mengalami gejala seperti deman/batuk/pilek/sakit tenggorakan disarankan untuk tidak berangkat ke lokasi.
  2. Selalu mengenakan masker dengan benar selama berada di area publik.
  3. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
  4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer.
  5. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter dengan orang lain.
  6. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga sesampainya di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

3. Penyelenggaraan HAN di Daerah dan Luar Negeri

Pelaksanaan Hari Anak Nasional di samping memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi di masing-masing wilayah, khususnya terkait dengan.pandemi Covid - 19.

J. Sifat Penyelenggaraan Hari Anak Nasional 2020

  1. Koordinatif

    Penyelenggaraan Peringatan HAN 2020 melibatkan berbagai pihak dari unsur pemerintahan, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, kalangan pemerhati anak, komunitas remaja, dunia usaha, media massa, NGO Internasional dan organisasi/komunitas lain yang terkait. Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adapun di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dikoordinasikan oleh Dinas yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

     

  2. Apresiatif

    Penyelenggaraan Peringatan HAN 2020 selain untuk menghargai prestasi dan kreativitas anak, juga untuk kiprah kalangan pendidik dan pemerhati anak, serta tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

     

  3. Komunitaktif

    Penyelenggaraan Peringatan HAN 2020 dilakukan dengan membangun komunikasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, masyarakat dan dunia usaha untuk mendengarkan suara serta pandangan anak dan berpartisipasi di berbagai bidang, pembelajaran untuk anak dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak.

     

  4. Partisipatif

    Penyelenggaraan Peringatan HAN 2020 dilakukan secara virtual, sederhana, bermakna dan mudah diikuti oleh anak, pemangku kepentingan, mayarakat, dunia usaha dan media massa untuk mendukung terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

     

K. Agenda Hari Anak Nasional 2020

Acara Puncak HAN Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020 dan dilaksanakan melalui ruang pertemuan virtual dan akan disiarkan secara luas melalui platform sosial media, dengan mengusung Tema :

Hashtag :

#FestivalGembiraDiRumah

Festival Gembira Di Rumah, dilaksanakan dengan melibatkan peran serta Kementerian/Lembaga, Daerah melalui Dinas PPPA, Forum Anak dan seluruh stakeholder dari dunia usaha, media massa ataupun lembaga lainnya, untuk peduli dan terlibat aktif memastikan hak anak terpenuhi, dan bergembira.

PRAACARA HARI ANAK NASIONAL 2020

  1. Webinar Bidang Perlindungan Anak dan Bidang Tumbuh Kembang Anak
  2. Talkshow
  3. Suara Anak Indinesia
  4. Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Anak
  5. Gebyar Prestasi Anak

PUNCAK ACARA HARI ANAK NASIONAL 2020

  1. Konser music (atau paduan suara) oleh perwakilan anak dari 34 provinsi.
  2. Dialog Interaktif
  3. Dongeng Ibu Bintang dan Kak Seto.
  4. Penayangan video EDUKASI.
  5. Dan lain-lain.

L. Pendanaan Hari Anak Nasional 2020

Pendanaan untuk penyelenggaraan Peringatan HAN Tahun 2020 sebagai berikut :

Nasional dan Luar Negeri

  1. APBN
  2. Swadaya Masyarakat
  3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Daerah

  1. APBD
  2. Swadaya Masyarakat
  3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

M. Penutup

  1. Pedoman ini merupakan arahan umum dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan setempat.
  2. Kegiatan dalam rangka Peringatan HAN 2020 dapat dilakukan melalui media elektronik, website, maupun media luar ruang lainnya.
  3. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini dapat dikembangkan oleh panitia setempat.
  4. Setelah penyelenggaraan HAN 2020 dilaksanakan, penanggung jawab masing- masing dapat segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan melampirkan foto dokumentasi, dan dikirim ke:

    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
    Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
    Jakarta Pusat 10110

Lampiran Ukuran
Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020 (2.11 MB) 2.11 MB
Menteri Pedoman Kultur Nasional Berlaku
slider
trending
standard

Permen PPPA 12 tahun 2019 tentang Pedoman Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Permen PPPA 12 tahun 2019 tentang Pedoman Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak jogloabang Sel, 10/29/2019 - 13:47

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Permen PPPA tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak tersebut melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan media massa termasuk salah satunya media komunitas untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak ditetapkan di Jakarta oleh Menteri PPPA Yohana Yembise pada tanggal 8 Oktober 2019. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak diundangkan dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2019 Nomor 1173.

Permen PPPA Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak adalah:

  1. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan media massa termasuk salah satunya media komunitas untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
  2. bahwa untuk meningkatkan peran serta media komunitas dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak perlu disusun pedoman;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

Isi Kebijakan

Berikut isi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (bukan format asli):

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PERAN SERTA MEDIA KOMUNITAS DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  2. Pencegahan adalah segala upaya untuk menghilangkan resiko serta dampak buruk dari kekerasan terhadap Anak.
  3. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
  4. Media Komunitas adalah media yang didirikan dari, oleh, dan untuk komunitas yang dikelola untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.
  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Maksud penyusunan pedoman ini sebagai acuan bagi Media Komunitas dan memudahkan penggiat Media Komunitas dalam menyebarluaskan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 3

  1. Pedoman peran serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak memuat tentang:
    1. Kekerasan terhadap Anak;
    2. Media Komunitas;
    3. langkah-langkah Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas; dan
    4. kriteria keberhasilan.
  2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 4

Media Komunitas dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melakukan langkah:

  1. memetakan wilayah yang rentan atau banyak terjadinya Kekerasan terhadap Anak;
  2. menyiapkan sumber daya manusia yang dapat memahami dan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak; dan
  3. menyiapkan bahan informasi dan materi edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dikemas secara menarik, berkualitas, dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Pasal 5

Sumber daya manusia pada Media Komunitas dalam penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak harus memperhatikan:

  1. norma agama;
  2. moralitas;
  3. rasionalitas;
  4. keadilan; dan
  5. kemanusiaan.

Pasal 6

  1. Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang memperhatikan norma agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk mendorong masyarakat agar tidak melakukan Kekerasan terhadap Anak karena kekerasan dilarang oleh agama.
  2. Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang memperhatikan moralitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk mendorong masyarakat agar melaksanakan tanggung jawab moral guna mencegah Kekerasan terhadap Anak.
  3. Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang memperhatikan rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang didukung berbagai bukti yang relevan tentang dampak Kekerasan terhadap Anak.
  4. Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang memperhatikan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mencegah Kekerasan terhadap Anak sehingga tidak terjadi ketidakadilan akibat adanya kekerasan tersebut.
  5. Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang memperhatikan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan agar masyarakat mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi untuk melindungi Anak dari kekerasan.

Pasal 7

Kriteria keberhasilan peran serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yaitu:

  1. meningkatnya jumlah Media Komunitas yang menyebarluaskan informasi dan materi edukasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak;
  2. adanya umpan balik berupa informasi dari penerima informasi tentang upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan atau adanya kemungkinan terjadi Kekerasan terhadap Anak;
  3. meningkatnya laporan pengaduan Kekerasan terhadap Anak; dan
  4. penurunan angka Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 8

Untuk meningkatkan peran serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Menteri dapat melakukan:

  1. kerja sama dengan Media Komunitas di pusat untuk penyebarluasan infomasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
  2. pelatihan terhadap pelatih dalam menyampaikan informasi dan materi edukasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas; dan
  3. pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi tentang pentingnya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas serta mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2019
  MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YOHANA YEMBISE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
 

Lampiran Permen PPPA Nomor 12 tahun 2019
tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

PEDOMAN PERAN SERTA MEDIA KOMUNITAS DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Bagian terpenting dari suatu negara adalah sumber daya manusia (SDM) yang menentukan kejayaan suatu negara. Semakin baik kualitas SDM maka semakin baik pula keadaan suatu negara. SDM tercipta dari manusia yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi dewasa. Manusia melalui proses tumbuh dan berkembang, maka periode Anak menjadi sangat penting, kualitas manusia dewasa tergantung dari bagaimana tumbuh kembang mereka dari periode Anak. Keberhasilan atau kegagalan seorang Anak dalam masa tumbuh kembang bersifat permanen, oleh karena itu tumbuh kembang Anak merupakan isu yang sangat penting bagi negara. Hal ini dibuktikan dengan komitmen negara untuk melindungi Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Untuk menjamin pemenuhan hak Anak dalam tumbuh dan berkembang serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara optimal telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa masyarakat berperan serta dalam pelindungan Anak, baik secara perorangan maupun kelompok. Peran serta masyarakat dalam peraturan tersebut termasuk di dalamnya media massa untuk menyelenggarakan pelindungan Anak dengan melakukan upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Peran media massa dalam Undang-Undang tersebut dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, dan agama dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Walaupun telah ada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang memberikan sanksi tegas kepada pelaku Kekerasan terhadap Anak namun belum memberikan efek jera di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya kasus Kekerasan terhadap Anak yang mengancam dan membahayakan jiwa Anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak. Kekerasan terhadap Anak dapat terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat umum, atau di lembaga yang seharusnya melindungi Anak. Bahkan sekarang ini Kekerasan terhadap Anak juga terjadi melalui media sosial. Oleh karena itu perlu upaya untuk melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas agar anggota komunitas dapat melakukan upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang pada akhirnya dapat mengurangi Kekerasan terhadap Anak.

Peran Media Komunitas sangat diperlukan dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak karena Media Komunitas ini dapat menjangkau khalayaknya secara langsung dan berkelanjutan dengan menggunakan ragam media yang dikelola oleh komunitas (konvergensi media). Ragam Media Komunitas itu misalnya: radio komunitas, televisi komunitas, video komunitas, koran/tabloid komunitas, media online komunitas/kelompok yang tergabung dalam satu kelompok baik berdasarkan hobi, minat, geografis, kelompok warganet/blogger/vlogger yang tergabung dalam satu kelompok baik berdasarkan hobi, minat, geografis, komunitas kreator konten media (audio, audio visual, teks, dan grafis), dan kelompok media tradisional serta seni pertunjukan lokal.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk mempercepat upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak perlu disusun pedoman peran serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak sebagai acuan bagi Media Komunitas dan memudahkan penggiat Media Komunitas dalam menyebarluaskan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

B. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44).
  7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

C. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

  1. Penggiat Media Komunitas adalah setiap orang yang menyebarkan informasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas.
  2. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
  3. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
  4. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada fungsi dan/atau alat reproduksi atau anggota tubuh lainnya yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.
  5. Penelantaran adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.
  6. Perlakuan Salah terhadap Anak adalah semua bentuk Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas Anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orang tua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh, dan pendamping.

D. Sasaran

Sasaran dari pedoman peran serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yaitu Media Komunitas dan penggiat Media Komunitas dalam hal ini radio komunitas, televisi komunitas, video komunitas, koran/tabloid komunitas, media online komunitas/kelompok yang tergabung dalam satu kelompok baik berdasarkan hobi, minat, geografis, kelompok warganet/blogger/vlogger yang tergabung dalam satu kelompok baik berdasarkan hobi, minat, geografis, komunitas kreator konten media (audio, audio visual, teks, dan grafis) yang nonprofit, dan kelompok media tradisional serta seni pertunjukan lokal.

BAB II
KEKERASAN TERHADAP ANAK

A. Bentuk-Bentuk Kekerasan

  1. Kekerasan Fisik

    Kekerasan Fisik merupakan penggunaan kekuatan fisik secara sengaja kepada Anak, dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu, yang mengakibatkan cidera fisik nyata maupun potensial dan memiliki dampak buruk yang besar terhadap kesehatan, keselamatan, perkembangan, atau martabat Anak. Contoh Kekerasan Fisik adalah memukul, menendang, menggigit, mencekik, menjemur, membakar, meracuni, mengurung, dan lainnya.

    Kekerasan ini paling sering terjadi di saat orang tua tidak bisa menahan emosi karena Anak melakukan kesalahan tertentu, lalu tidak segan-segan mereka melakukan Kekerasan Fisik pada Anak (Huraerah, 2012). Kekerasan jenis ini biasa dilakukan sebagai bentuk hukuman fisik, yaitu segala bentuk hukuman yang menggunakan kekuatan fisik dan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman, dilakukan dengan tangan atau benda. Bisa jadi, kekerasan yang dilakukan menurut orang tua ringan, namun akibatnya bisa fatal kepada Anak, tidak hanya akibat fisik, namun juga akibat psikis, seperti terbentuknya rasa tidak percaya diri, mentalitas penakut ataupun pendendam, apalagi ketika kekerasan dilakukan di depan anggota keluarga lain atau teman-teman.

  2. Kekerasan Seksual

    Kekerasan Seksual pada Anak bisa dipahami sebagai segala bentuk usaha atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual, perkataan seksual, dan aktivitas seksual yang ditujukan pada Anak, dimana Anak tidak menginginkan atau tidak memahami, oleh siapapun terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam latar belakang apapun.

    Kekerasan Seksual pada Anak dalam bentuk kontak fisik ataupun nonfisik, mencakup diantaranya:

    1. pencabulan berupa isyarat, perkataan, dan/atau tindakan yang terkait dengan seks yang diarahkan pada anggota tubuh atau alat reproduksi, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang merujuk pada hasrat seksual;
    2. eksploitasi seksual berupa tindakan melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan;
    3. persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat berupa tindakan persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dengan tipu muslihat; dan
    4. penyiksaan seksual berupa perbuatan hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa korban.
       
  3. Kekerasan Emosional

    Kekerasan emosional mencakup segala perbuatan terhadap Anak yang mengakibatkan atau sangat mungkin mengakibatkan gangguan psikis, mental, dan sosial. Kekerasan Psikis juga mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung bagi pengembangan kompetensi sosial Anak sesuai dengan potensi pribadi yang dimiliki dan konteks sosial yang ada.

    Huraerah (2012) menyebutkan bahwa Kekerasan Psikis yang paling sering terjadi adalah perkataan kasar, tuduhan, dan penghinaan. Dalam konteks keluarga, tidak jarang orang tua berkata-kata dengan intonasi tinggi atau membentak, yang membuat Anak ketakutan. Jika Kekerasan Psikis ini terjadi berulang-ulang, Anak biasanya akan menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain. Beberapa contoh kekerasan emosional adalah:

    1. tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau mengkambinghitamkan;
    2. mengancam, menakut-nakuti, mengintimidasi, mendiskriminasi, atau mengisolasi;
    3. menghina, membuat seseorang malu, meremehkan, mengejek, merendahkan, menyakiti perasaan Anak, atau tidak mengakui sebagai Anak. Perlakukan tersebut sering berlanjut dengan melalaikan Anak, mengisolasikan Anak dari lingkungan sosial, atau menyalahkan Anak secara terus-menerus;
    4. penindasan psikologis atau bullying, yang mencakup: penindasan langsung (menggoda, mengejek, menyerang dengan kata-kata); penindasan tidak langsung (menyebarkan desas-desus, lelucon yang berbahaya); cyber-bullying (penggunaan teknologi telepon genggam dan internet, termasuk laman digital, pesan digital dan elektronik - Committee on the Rights of the Child, 2011); dan
    5. perpeloncoan Anak.
       
  4. Penelantaran atau Perlakuan Lalai

    Penelantaran adalah kegagalan dalam menyediakan kondisi yang menjamin tumbuh kembang anak dengan baik, dalam segala cakupan, meliputi fisik, emosional, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Huraerah (2012) menyebutkan bahwa bentuk penelantaran paling umum adalah kurangnya perhatian dari keluarga, bapak sibuk bekerja, dan penelantaran oleh bapak karena meninggalkan ibu sehingga Anak juga terlantar karena tidak memperoleh biaya hidup dan pendidikan. Beberapa bentuk penelantaran yakni:

    1. pengabaian fisik, yaitu gagal dalam menyediakan kebutuhan dasar berupa makanan, tempat tinggal, pakaian dan pengobatan dasar. Pengabaian ini termasuk juga pengawasan yang tidak memadai sehingga gagal melindungi Anak dari bahaya.
    2. pengabaian psikologis atau emosional, termasuk minimnya dukungan emosional dan kasih sayang, pengasuhan yang kurang memadai sehingga Anak mengalami hambatan atau gangguan psikologis, pengabaian kronis, kekerasan terhadap pasangan di hadapan Anak, serta pembiaran konsumsi rokok, alkohol dan narkoba oleh Anak.
    3. penelantaran kesehatan mental atau fisik anak, meliputi kelalaian dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan medis, kelalaian atas layanan kesehatan semacam imunisasi, serta tidak memperoleh kecukupan gizi.
    4. pengabaian pendidikan, meliputi gagal dalam mendidik Anak untuk mampu bersosialisasi dengan lingkungannya, gagal menyekolahkan Anak, menyuruh Anak mencari nafkah sehingga putus sekolah, membiarkan Anak berulang kali membolos sekolah, atau gagal memenuhi kebutuhan pendidikan yang khusus.
       
  5. Eksploitasi Anak

    Secara umum, eksploitasi Anak merujuk pada perlakuan sewenang-wenang terhadap Anak tanpa memperhatikan hak Anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat, untuk keuntungan orang lain, baik dalam bidang ekonomi, sosial, atau politik. Eksploitasi paling umum adalah pekerja Anak dan prostitusi. Eksploitasi Anak ini akan berdampak pada semua aspek, pada kesehatan fisik, perkembangan emosional, mental, spiritual, moral, dan sosial.

    Beberapa bentuk eksploitasi Anak adalah (ILO, 1999):

    1. praktik perbudakan, termasuk rekrutmen paksa Anak untuk konflik bersenjata;
    2. prostitusi dan pornografi Anak;
    3. eksploitasi Anak terkait kegiatan narkoba, baik konsumsi, produksi, maupun distribusi; dan
    4. pekerja Anak yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

B. Pelaku Kekerasan

Pelaku Kekerasan terhadap Anak pada umumnya yaitu:

  1. orang tua;
  2. anggota keluarga lainnya seperti adik, kakak, paman, bibi;
  3. teman sebaya;
  4. pendidik dan tenaga pendidik di satuan pendidikan; dan
  5. masyarakat seperti tetangga, guru, tokoh masyarakat, hingga orang yang tidak dikenal.

Pelakunya tidak hanya 1 (satu) orang tapi bisa banyak hingga mencapai 14 (empat belas) orang, misalnya kasus YY di Bengkulu pada saat korban pulang sekolah melintasi daerah perkebunan yang sepi dicegat oleh 14 (empat belasa) orang pelaku selanjutnya korban disekap, kaki tangan diikat, leher dicekik, dipukuli, kemudian dicabuli secara bergantian, lalu dibunuh dan dibuang ke jurang. Pelakunya bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak terlibat. Akibat dari perbuatan pelaku korban bukan hanya mengalami Kekerasan Fisik namun juga seksual, disiksa, dibunuh, dimutilasi, dimasukan ke dalam kardus, dibuang ke hutan atau ke jurang bahkan mayatnya diperkosa dan dilakukan secara sadis dan luar biasa serta di luar batas kemanusiaan, seperti memasukkan cangkul atau bambu ke dalam alat kelamin dan memotong-motong bagian tubuh Anak. Ada juga kasus yang pelaku kekerasannya hanya satu namun korbannya banyak, seperti kasus Sony Sandra alias Koko di Kediri yang melakukan pencabulan terhadap 51 (lima puluh satu) korban Anak.

C. Modus Kekerasan

Modus Kekerasan terhadap Anak bisa beragam seperti memberikan minuman keras dan obat-obatan terlarang pada Anak, menjanjikan hadiah melalui konsultasi belajar, berkenalan melalui media sosial (seperti facebook) lalu diculik, diajak menonton film porno, dijanjikan hal-hal tertentu, diberikan uang, dibujuk, dirayu, disekap, dan dipacari.

D. Faktor Penyebab Kekerasan

  1. Faktor Orang Tua

    Anak itu sangat takut apabila tidak dicintai atau ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka, ancaman orang tua, apalagi ancaman meninggalkan atau mengusir Anak akan sangat berpengaruh pada Anak. Ancaman, hukuman fisik, dan tindakan otoriter sering dipertahankan orang tua dengan dalih untuk mendidik dan menanamkan disiplin pada Anak. Hal tersebut akan mengakibatkan Anak bersikap pasif dan frustasi, terutama ketika Anak tidak memahami mengapa dia dihukum. Padahal, sangat mungkin, Anak sedang dalam proses mempelajari sesuatu atau mengerjakan tugas dari orang tua, dan melakukan kesalahan adalah hal wajar. Namun, seringkali orang tua tidak sabar dan buru-buru menghukum Anak karena kesalahannya. Jika hal ini terjadi berulang-ulang, akan akan menjadi frustasi, tidak mau mendengarkan, takut berproses, atau kebal dengan hukuman.

    Ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang tua melakukan tindakan Kekerasan terhadap Anak, diantaranya:

    1. faktor pengalaman masa lalu orang tua

      Banyak riset menunjukkan bahwa orang tua yang dibesarkan dengan kekerasan memiliki potensi besar untuk melakukan Kekerasan terhadap Anaknya. Gangguan mental berhubungan dengan perlakuan buruk yang diterima seseorang ketika masih kecil (Rahmat, 2006). Anak yang mendapat perilaku kejam dari orang tuanya akan menjadi agresif dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam pada Anaknya.

    2. perilaku buruk orang tua

      Banyak orang tua yang kehidupan dan perilakunya buruk, misalnya sering berselisih dan bertengkar, konflik dengan tetangga, kecanduan minuman keras, pengusiran dari lingkungan, dan lainnya. Dalam kondisi tersebut, orang tua menganiaya Anaknya sebagai pelampiasan rasa frustasi dan ketidakberdayaannya. Orangtua penganiaya biasanya memiliki kesulitan menghadapi stress dan mengendalikan kemarahan, serta beresiko tinggi menyiksa Anak mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang bermasalah mempunyai tingkat kekerasan terhadap Anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah. Biasanya masalah akan semakin rumit karena keluarga yang penuh kekerasan pada Anak akan terisolasi secara sosial, tidak diterima dengan baik oleh lingkungan.

    3. faktor pengetahuan orang tua

      Faktor pengetahuan sangat berperan dalam memunculkan Kekerasan terhadap Anak. Banyak sekali orang tua yang kurang memahami proses tumbuh kembang Anak, pendidikan Anak, serta posisi Anak dalam keluarga. Hal paling umum adalah pandangan orang tua bahwa Anak tidak tahu apa-apa dan harus menuruti orang tua, atau harapan-harapan yang tidak realistik dalam proses tumbuh kembang Anak. Akibatnya, ketika Anak tidak bisa melakukan hal-hal yang diharapkan orang tua, padahal hal itu tidak sesuai dengan proses tumbuh kembang Anak, maka orang tua sering memaksakan kehendak, marah, membentak, dan melakukan tindak kekerasan lainnya. Selain itu, banyak orang tua memilih model hukuman dan penghargaan dalam mendidik Anak. Bila Anak berbuat salah atau nakal maka orang tua akan menghukumnya, yang seringkali berupa hukuman fisik.

    4. faktor kematangan fisik dan emosional orang tua

      Anak dari orang tua yang berusia belasan tahun lebih rentan mengalami kekerasan dibanding Anak dari orang tua yang lebih tua. Fungsi keibuan yang belum matang akan mendorong terjadinya perlakukan salah dan kekerasan pada Anak, khususnya dalam kasus-kasus pernikahan dini, dimana orang tua belum berusia 20 (dua puluh) tahun ketika memiliki Anak.

  2. Faktor Ekonomi

    Sebagian besar kekerasan rumah tangga dipicu faktor kemiskinan dan tekanan ekonomi. Permasalahan ekonomi semacam pengangguran, penghasilan yang tidak layak, pekerjaan yang tidak menentu, akan membuat orang tua mengalami stres berkepanjangan, sensitif, murah marah, dan agresif. Kelelahan fisik akan menghilangkan kesempatan untuk bercanda dengan anak- anak. Akibatnya, Anak sebagai pihak paling lemah, rentan, dan dianggap sepenuhnya milik orang tua, menjadi sasaran kemarahan, emosi dan kekerasan. Begitu juga, ibu yang kecewa dengan suami yang tidak mampu mengatasi masalah ekonomi akan cenderung melampiaskan emosi dan kekecewaannya pada Anak.

  3. Faktor Lingkungan

    Faktor lingkungan juga bisa menyebabkan munculnya tindakan Kekerasan terhadap Anak. Beberapa faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan Kekerasan dan penelantaran terhadap Anak adalah: kriminalitas yang tinggi, tekanan nilai materialistis dan individualistis, nilai dalam masyarakat bahwa Anak adalah milik orangtua, sendiri, ketimpangan gender dimana perempuan dipandang lebih rendah dibanding laki-laki, serta pengaruh kuat media massa dan internet.

    Saat ini, televisi dan internet, khususnya melalui medium telepon genggam, adalah media yang sangat kuat berpengaruh pada Anak yang belum memiliki filter yang cukup kuat atas konten yang mereka terima. Media massa, khususnya televisi, yang berulangkali menayangkan kekerasan, film action yang penuh dengan perkelahian, berita kriminal yang sarat penganiayaan atau game yang sarat kekerasan merupakan faktor penting yang mendorong terjadinya tindak Kekerasan terhadap Anak.

  4. Faktor Anak

    Kondisi Anak juga bisa menyebabkan terjadinya kekerasan, misalnya Anak yang tidak menuruti perintah orang tua, menderita gangguan perkembangan, penyakit kronis, ketergantungan Anak pada lingkungan, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, atau perilaku menyimpang.

E. Dampak Kekerasan

Kekerasan terhadap Anak memiliki dampak yang kompleks, menyeluruh, dan berkepanjangan. Pertumbuhan Anak yang mengalami perlakuan salah pada umumnya lebih lambat daripada Anak yang normal. Ada beberapa dampak, yang secara umum bisa dikategorikan sebagai dampak fisik, psikologis, dan kecerdasan.

  1. Pertumbuhan Fisik

    Anak yang mengalami kekerasan pada umumnya pertumbuhan fisiknya terhambat daripada anak-anak sebayanya yang tidak mendapat kekerasan. Hasil penelitian dari Universitas Toronto Canada menunjukkan bahwa Kekerasan Fisik tak hanya menimbulkan luka fisik namun juga mengalami trauma psikologis, yang berdampak kepada kesehatan, serta beresiko terserang kanker di usia dewasa (Unesa, 2012).

    Selain itu Kekerasan terhadap Anak menimbulkan penderitaan secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, juga mengalami kehamilan, pendarahan hebat, kecacatan, kerusakan alat reproduksi hingga meninggal.

  2. Perkembangan Kejiwaan

    Kekerasan terhadap Anak akan:

    1. memunculkan masalah emosional dan tingkah laku Anak. Contohnya adalah rasa minder dan kurang percaya diri, terlalu menyalahkan diri sendiri, dan lebih mudah melakukan kekerasan pada teman sebaya;
    2. menyebabkan trauma dan stres. Trauma muncul karena rasa takut yang berlebihan dan kondisi terancam secara terus-menerus yang dialami anak. Gejala-gejala stres misalnya suka ngompol, hiperaktif, kesulitan belajar, sulit tidur, sering tantrum, mudah tersinggung, penuh curiga, dan sebagainya;
    3. mengurangi kemampuan Anak untuk berpikir dan menyelesaikan masalah, yang akan melekat secara permanen hingga dewasa;
    4. membentuk konsep diri yang negatif, karena Anak merasa dirinya jelek, tidak dicintai, tidak dikehendaki, dan tidak mampu menyenangi aktivitas tertentu;
    5. mencari pelarian untuk menghilangkan rasa rendah dirinya, misalnya geng remaja, perkelahian pelajar, atau kecanduan alkohol dan narkoba;
    6. memunculkan pseudomaturitas emosi, dimana Anak menjadi agresif atau bermusuhan dengan orang dewasa, menarik diri dari pergaulan yang meniru tindakan orang tua, lalu Anak melampiaskan agresivitas kepada teman sebayanya. Perilaku agresif akan meningkat sejalan dengan intensitas kekerasan yang dialami. Sebuah penelitian oleh Tulane University, Amerika Serikat, memaparkan bahwa anak-anak berusia tiga tahun yang sering mengalami kekerasan secara fisik dari orang tua akan bersikap lebih agresif saat sang Anak menginjak usia lima tahun. (Melindacare, 2012); dan
    7. menimbulkan kelainan perilaku seksual. Anak korban kekerasan akan terbiasa merasa sakit karena pukulan, juga merasa dirinya tidak berharga. Akibatnya, anak-anak ini akan mudah menyerahkan tubuhnya untuk diperlakukan secara tidak “senonoh” setelah dewasa.
       
  3. Perkembangan Kecerdasan

    Pada usia 0 sampai dengan 5 tahun pertumbuhan otak mencapai 90% (sembilan puluh persen) dan pada usia 8 tahun mencapai 100 % (serratus persen). Maka, Kekerasan terhadap Anak pada usia tersebut akan sangat berpengaruh bagi perkembangan otaknya. Banyak studi mencatat adanya keterlambatan dalam perkembangan kognitif, bahasa, kemampuan membaca dan motorik.

Beberapa dampak lain Kekerasan terhadap Anak, diantaranya: menumpulkan hati nurani; menghambat perkembangan moral Anak; mendorong Anak melakukan kekerasan; meningkatkan perilaku kenakalan; membuat Anak senang mengejek dan menindas yang lemah; merusak kesehatan jiwa Anak; sering menghayal jadi tokoh jahat dalam TV, game, atau film; senang menonton tayangan tentang kekerasan; merusak hubungan antara orang tua dan Anak; membuat Anak terlibat perbuatan kriminal; cenderung melestarikan sikap kekerasan kepada generasi berikutnya, membuat Anak gemar melakukan teror dan ancaman.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dampak atau efek dari Kekerasan terhadap Anak, yaitu:

  1. jenis perlakuan dan seberapa parah perlakuan yang dialami oleh Anak;
  2. berat ringannya kekerasan yang terjadi terhadap Anak;
  3. daya tahan psikologis Anak dalam menghadapi tekanan, dimana setiap Anak memiliki daya tahan psikologis yang berbeda-beda; dan
  4. intensitas dan waktu dalam menerima perlakuan kekerasan.

F. Lokasi Kekerasan terhadap Anak

Lokasi Kekerasan terhadap Anak dapat terjadi di:

  1. Rumah Tangga

    Kekerasan domestik yang terjadi di rumah tangga seringkali terjadi karena ketidakharmonisan keluarga seperti tingkat stres orang tua yang tinggi, kurangnya komunikasi, ataupun kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan yang baik. Dalam banyak kasus, orang tua sering menempatkan Anak sebagai pihak yang “tidak tahu” dan harus “nurut” pada perintah orang tua, yang seringkali berimbas pada tindakan “kekerasan” dengan dalih “mendidik Anak”. Dalam cara pandang ini, hukuman fisik bisa digunakan untuk mendidik dan mendisiplinkan Anak. Di Indonesia, hal itu juga lumrah terjadi, data BPS (2014) menunjukkan bahwa 26% (dua puluh enam persen) Anak menjadi korban dari hukuman fisik.

    Penelitian juga menunjukkan bahwa Anak yang tinggal dalam ‘keluarga yang rusak’ (broken home) atau tinggal di sebuah lembaga seperti di panti asuhan, memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami Kekerasan Fisik, emosional, dan pengabaian. Di dalam rumah tangga, Anak juga rentan mengalami Kekerasan Seksual dalam bentuk persetubuhan, pencabulan, atau eksploitasi seksual, dengan persentase bervariasi antardaerah.

  2. Sekolah

    Sekolah juga sering menjadi tempat terjadinya Kekerasan terhadap Anak. Pelaku yang umumnya sesama siswa, pendidik, atau tenaga pendidikan melakukan kekerasan yang bersifat emosional dalam bentuk ejekan, fisik dalam bentuk pemukulan, dan seksual dalam bentuk pelecehan atau pencabulan.

    Penelitian International Center for Research on Women dan Plan International menemukan bahwa 84% (delapan puluh empat persen) siswa menyatakan pernah mengalami bentuk kekerasan di sekolah, dan 75% (tujuh puluh lima persen) mengaku pernah melakukannya dalam 6 (enam) bulan terakhir (ICRW, 2015). Selain itu, 60% (enam puluh persen) siswa laki-laki dan 40% (empat puluh persen) siswi perempuan diketahui menjadi pelaku kekerasan emosional terhadap siswa lainnya. Hampir 80 persen siswa menyatakan bahwa pelaku kekerasan adalah siswa laki-laki dari sekolah yang sama (ICRW, 2015). Penelitian lain di Sulawesi Selatan (2013) menemukan bahwa Kekerasan Fisik adalah bentuk kekerasan paling umum yang dialami Anak di sekolah, dilakukan paling banyak oleh sesama siswa. Selain itu, guru juga menjadi pelaku kekerasan fisik di sekolah. Studi yang dilakukan ICRW dan Plan International tersebut menyebutkan bahwa 45% (empat puluh lima persen) siswa laki-laki dan 22% (dua puluh dua persen) siswi perempuan mengatakan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku Kekerasan Fisik di sekolah (ICRW, 2015).

  3. Masyarakat

    Di masyarakat, Anak juga rentan mengalami kekerasan. Dalam konteks Indonesia, beberapa isu penting Kekerasan terhadap Anak di ruang publik adalah Anak jalanan, pekerja Anak, serta perdagangan Anak.

    Anak jalanan adalah salah satu kelompok yang paling berisiko menerima kekerasan sekaligus membutuhkan perlindungan khusus. Kehidupan mereka yang homeless (tanpa rumah) sekaligus tanpa perlindungan membuat mereka sangat rentan menjadi objek Kekerasan Fisik, emosional, Seksual, serta pemerasan ekonomi dari berbagai pihak lain di sekeliling mereka, mulai dari juragan mereka sendiri hingga aparat negara.

    Pekerja Anak dan perdagangan Anak adalah dua fenomena yang saling terkait satu sama lain. Belakangan ini perdagangan Anak marak di berbagai sektor, mulai dari jermal, perkebunan, pertambangan, dan lainnya. Khusus Anak perempuan biasanya diperdagangkan untuk sektor rumah tangga dan ekspolitasi seksual. Saat diperdagangkan, Anak pasti mengalami beragam bentuk eksploitasi, Kekerasan Fisik, emosional, dan Seksual.

    Kekerasan yang terjadi di luar rumah dan sekolah terjadi karena keterbatasan pengetahuan, emosional dan fisik yang dimiliki Anak; kurang atau tidak adanya kontrol orang tua, sekolah, tetangga dan aparat setempat; hilangnya nilai dan norma yang ada di masyarakat; tidak adanya tempat pengaduan tindak kekerasan di sekitar tempat tinggal; dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara mendidik Anak.

BAB III
MEDIA KOMUNITAS

Istilah Media Komunitas mengemuka sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran) yang menyebutkan adanya Lembaga Penyiaran Komunitas. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Dalam konteks penyiaran yang awalnya hanya mengakui Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Penyiaran Swasta, sejak lahirnya Undang-Undang Penyiaran memberikan pengakuan tentang Lembaga Penyiaran Komunitas sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan komunitas tersebut.

Dalam perkembangannya, keberadaan Media Komunitas tidak hanya media yang menggunakan spektrum frekuensi (lembaga penyiaran), Media Komunitas tumbuh dan berkembang dengan ragam pilihan media baik teks, audio, video/film yang dipublikasikan pada khalayaknya melalui beragam cara oleh masing-masing penggiat Media Komunitas. Seiring berkembangnya Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), banyak Media Komunitas yang memanfaatkan internet sebagai alat untuk menyebarluaskan gagasan dan informasi yang dikemas oleh masing-masing komunitas.

Media Komunitas bukan sekadar alat, di dalamnya ada cita-cita bersama, ada gerakan bersama dan yang pasti ada keberpihakan kepada komunitasnya. Arah dan isi dalam setiap Media Komunitas sangat ditentukan sesuai apa cita- cita yang akan diraih bersama. Media Komunitas banyak ragamnya yang memberikan kesempatan bagi semua orang untuk memilih mana yang tepat, efektif, dan nyaman dalam menggunakan Media Komunitas sesuai dengan kepentingannya.

Media Komunitas sangat diperlukan dalam menyampaikan informasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak karena disamping media ini yang jangkauannya luas namun Media Komunitas terkadang menyampaikan informasi yang salah terkait dengan Kekerasan terhadap Anak yang lebih banyak menginformasikan terjadinya Kekerasan terhadap Anak seperti Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Contoh Pesan di Media Komunitas tentang Anak

No Contoh Melanggar Etika Seharusnya
1. Anak yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana, disebutkan nama dan wajah sang Anak ditampilkan di media tanpa disensor (blur). Anak yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana, tidak boleh disebutkan namanya, cukup inisial dan foto wajahnya tak boleh dipublikasikan oleh media.
2. Identitas dan foto-foto Anak korban kekerasan dimuat secara vulgar oleh media. Korban kekerasan, apalagi anak-anak tidak boleh disebutkan identitas dan foto- foto korban oleh media apapun.
3. Sumber informasi berasal dari rumor dan tidak terverifikasi kebenarannya. Misalnya hanya dari akun facebook korban yang dijadikan sumber informasi oleh media. Media harus menampilkan informasi dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sumbernya.
4. Media dalam menyajikan informasi pencabulan dan pemerkosaan lebih menyoroti korban dan menceritakan kronologi kejadian kejahatan Media seharunya lebih berempati pada korban, dan menggugak kesadaran khalayak media untuk selalu melindungi dan mencegah kekerasan itu terjadi pada anak-anak.

A. Jenis Media Komunitas

Dalam beberapa referensi Media Komunitas disebut sebagai media dari, oleh, dan untuk komunitas. Sebagai contoh, di lereng Gunung Merapi, Klaten ada Radio Komunitas “Lintas Merapi” yang didirikan sebagai media informasi tentang Gunung Merapi agar masyarakat setempat siap siaga dalam menghadapai ancaman bencana erupsi Gunung Merapi. Sementara di Purbalingga, Jawa Tengah, ada Cinema Lovers Community yang melahirkan karya film-film pendek tentang situasi sosial dan kritik sosial setempat. Ada juga Yayasan Kampung Halaman di Yogyakarta yang mendampingi ragam komunitas remaja di Indonesia memproduksi video komunitas sebagai media yang menyuarakan kepentingan remaja.

Semenjak media digital berkembang, juga bermunculan media berbasis online (internet) baik portal bersama seperti www.suarakomunitas.net, www.jogloabang.com, www.solider.id, hingga ragam media online anak muda yang cukup dikenal seperti www.hipwee.com, www.gnfi.com dan lainnya. Dunia digital dewasa ini telah melahirkan ragam komunitas yang mengembangkan startup digital baik yang tujuannya komersial maupun nonkomersial. Sementara dalam media sosial juga bermunculan komunitas media sosial yang menggunakan media sosial sebagai media untuk menyebarkan informasi seperti jogjaupdate, infoseni, iloveaceh, infosumbar, infobdg, kaskustraveler, dan sebagainya.

Mengenai jenis media komunitas antara lain:

  1. Media Darat (on land)

    Istilah on land ini sebenarnya menggambarkan pertemuan langsung atau dalam istilah di penyiaran disebut off air (tidak mengudara). Penggiat Media Komunitas di Jaringan Radio Komunitas Indonesia, membuat istilah on land sebagai bagian dari kerja media yang dilakukan tanpa menggunakan spektrum frekuensi radio. Beberapa ragam media komunitas berbasis on land ini adalah:

    1. Media Komunitas Cetak

      Media ini dalam bentuk buletin/koran komunitas, majalah dinding, dan selebaran yang disebarkan secara terbatas di lingkungan komunitas. Media Komunitas cetak ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan materi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

    2. Media Video/Film Komunitas

      Media audio visual dalam format video/film ini seperti video/film lainnya, namun yang membedakan adalah karya video/film komunitas ini diproduksi secara indie (mandiri) dan disebarluaskan secara mandiri pula, contoh di Purbalingga ada sebuah komunitas bernama Cinema Lovers Community yang memproduksi beragam film pendek dan mendeseminasikan karya film tersebut melalui layar tancep di desa-desa. Di Yogyakarta ada Yayasan Kampung Halaman, sebuah organisasi yang menggunakan video diary sebagai media remaja berbicara dan menyampaikan gagasan-gagasannya. Prinsip pembuatan video tersebut adalah partisipatif dan kolaboratif, sehingga karya film dimiliki oleh setiap orang yang terlibat. Ada lagi komunitas film pelajar Yogyakarta yang setiap tahun menggelar festival film pelajar se-Indonesia. Di komunitas film pelajar ini ada beragam karya film pendek, baik film dokumenter maupun fiksi yang diproduksi oleh para sineas-sineas remaja dari seluruh Indonesia.

      Untuk memanfaatkan media video/film komunitas ini perlu dibuatkan materi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui video/film.

    3. Media Seni Tradisional

      Media seni tradisional ini masih hidup di masyarakat terutama masyarakat pedesaan, sehingga masih cukup efektif sebagai sarana untuk menyebarluaskan upaya pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Dengan menggunakan bahasa lokal juga memudahkan penyampaian pesan dan tentu saja bagaimana masyarakat mendiskusikan pesan-pesan baru tersebut. Berbagai media tradisional yang bersifat pentas misalya Kethoprak, Lenong, Wayang Kulit, Ludruk, Sandiwara, Wayang Golek, atau juga berbasis lagu dan pantun.

  2. Media Siaran on air

    Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang ada di Indonesia, ada radio komunitas dan televisi komunitas. Kedua jenis lembaga penyiaran komunitas ini menggunakan frekuensi untuk mendiseminasikan isi siaran. Radio komunitas jumlahnya lebih banyak, hampir di setiap Provinsi di Indonesia ada radio komunitas yang masih eksis, sedangkan televisi komunitas tidak terlalu banyak, sebagian ada di sekolah/kampus sebagai laboratorium/tempat praktik.

    Program utama radio komunitas adalah pendidikan, informasi dan hiburan yang senafas dengan nilai-nilai yang berkembang di komunitas. Fokusnya adalah bagaimana bersama-sama mewujudkan komunitas yang cerdas dan terorganisir. Beberapa program siaran spesifik di radio komunitas diantaranya tentang pengurangan risiko bencana, pemberantasan korupsi, pemberdayaan perempuan dan anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, konservasi lingkungan, HIV/AIDS, kawal dana desa, dan lain-lain. Selain program-program siaran tersebut, media siaran ini juga dapat berperan dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

  3. Media Internet (online)

    Masing-masing media ini memiliki karakteristik sendiri dan memiliki segmen yang beragam pula sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan komunitas. Hadirnya media online saat ini juga merambah di tengah komunitas. Kalau dulu orang hanya mengenal email dan website, sekarang media sosial sudah menyebar di tengah masyarakat. Segala informasi yang terjadi di masyarakat dapat dengan cepat diketahui oleh pihak-pihak lain dalam waktu singkat. Secara umum komunitas yang menggunakan media online ini terbagi dalam:

    1. Blog atau Website Komunitas

      Blog atau website hampir sama seperti buletin komunitas tapi ini versi online, bagi yang memiliki sumber pendanaan yang cukup bisa sewa hosting dan domain sendiri. Namun jika tidak, banyak fasilitas gratis yang diberikan oleh seperti google, wordpress, dan lainnya. Ragam komunitas yang menggunakan blog atau website ini misalnya suara komunitas, joglo abang community, swaranusa, solider (komunitas difabel), dan beragam komunitas blogger yang membuat portal bersama.

    2. Komunitas Media Sosial

      Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram bukan lagi media pribadi, tetapi juga bisa membuat kelompok komunitas media sosial. Bahkan beberapa kelompok seperti Facebook dan Whatsapp menjadi ruang berbagi informasi berbagai hal dalam komunitas tersebut. Diantara komunitas media sosial ini adalah jalin merapi, info cegatan jogja, jogja update, info sumbar, i love aceh, info sumbar, infoseni, dan sebagainya.

      Media Internet (online) ini sangat bermanfaat untuk upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak karena jangkauannya yang luas ke seluruh Indonesia sehingga perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang hak Anak untuk mendapatkan pelindungan dari kekerasan, serta dampak dari kekerasan yang dialami Anak yang akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang Anak.

B. Sasaran Media Komunitas

Sasaran utama dari Media Komunitas adalah anggota komunitasnya sendiri. Baik yang menggunakan media darat (langsung), media siaran, maupun media internet. Yang dimaksud dengan anggota komunitasnya adalah khalayak (audience) yang ada dalam jangkauan wilayah sasaran (secara geografis) bagi Media Komunitas yang menggunakan media siaran (televisi/radio komunitas) dan mereka yang bergabung secara sukarela (menjadi follower) akun-akun komunitas (publik) media sosial, maupun mereka yang hadir langsung dalam forum-forum media darat (pemutaran film, pertunjukan wayang, dll).

Sasaran lain dari Media Komunitas adalah para stakeholders pemangku kepentingan terkait dengan advokasi melalui media yang sedang dilakukan oleh Media Komunitas. Misalnya kelompok remaja yang membuat film dokumenter tentang hak-hak remaja, menyasar orang-orang dewasa, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendengarkan suara (pesan) remaja melalui film yang diproduksinya.

C. Manfaat Media Komunitas

  1. Membangun saluran informasi dan komunikasi di dalam komunitas.

    Inti dari berkomunitas adalah komunikasi, tidak akan ada komunitas tanpa komunikasi. Semakin terbuka berbagai pilihan saluran komunikasi dan informasi akan semakin menguatkan proses berkomunitas itu sendiri. Satu sama lain akan semakin memahami dan saling terikat dalam sebuah nilai kepedulian dan tanggung jawab untuk melindungi Anak dari kekerasan.

  2. Membuka ruang-ruang dialog dan pertukaran pendapat untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

    Ruang-ruang dialog ini akan melahirkan pendapat dan gagasan masyarakat bagaimana menyadarkan dan mengubah persepsi masyarakat untuk melindungi Anak dari kekerasan.

  3. Mendorong partisipasi komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

    Media Komunitas bisa turut serta menggugah kesadaran masyarakat untuk mencegah Kekerasan terhadap Anak dengan mengubah perilaku yang salah yang menganggap bahwa Kekerasan terhadap Anak diperbolehkan dalam rangka mendidik Anak.

  4. Sebagai media advokasi.

    Masih banyak pemicu terjadinya Kekerasan terhadap Anak yang perlu didiskusikan dan diadvokasi kepada seluruh unsur masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat melalui Media Komunitas untuk diambil suatu keputusan atau kebijakan.

BAB IV
LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MELALUI MEDIA KOMUNITAS

A. Media Komunitas

Media Komunitas dalam rangka melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dilakukan dengan:

  1. Pemetaan Sasaran Khalayak

    Mengenali khalayak sebagai sasaran komunikasi menjadi unsur penting agar tujuan komunikasi tercapai. Setidaknya ada 3 (tiga) jenis pemetaan sasaran khalayak atau disebut juga segmentasi yang dikenal dalam dunia komunikasi:

    1. demografis, yaitu kajian terhadap khalayak atas usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama/keyakinan.
    2. geografis, yaitu mengenali khalayak berdasarkan domisili tempat tinggal khalayak. Kelompok sasaran komunikasi yang berdomisili di kota dan desa berbeda akses medianya, termasuk tingkat penerimaan atas isi pesan bisa berbeda. Dalam pemetaan khalayak tentang geografis, juga akan ditemukan budaya setempat yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
    3. psikografis, yaitu memetakan atas gaya hidup khalayak. Karena bisa jadi kelompok sasaran komunikasi berada dalam domisili yang sama, umur dan tingkat pendidikan pun sama, tetapi gaya hidup yang berbeda akan berbeda pula media yang diakses, bahasa dipergunakan hingga tingkat penerimaan isi pesan media.

    Berikut ini 3 (tiga) cara sederhana untuk mengenali sasaran khayalak di Media Komunitas, sebelum melakukan penyebaran informasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak:

    1. menganalisis tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku sasaran khalayak atas isu Kekerasan terhadap Anak yang akan menjadi konten media. Dengan mengetahui tingkat kesenjangan informasi atas informasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang akan dipublikasikan, maka membantu Media Komunitas menentukan kemasan isi pesan, saluran media yang akan dipergunakan, dan sebagainya.
    2. memahami karateristik sasaran khalayak pada soal waktu dan durasi yang dipergunakan dalam mengakses Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui media. Sebagai contoh, bila khalayak adalah pendengar radio komunitas, maka carilah data dan informasi pada jam berapa khalayak mendengarkan radio, bila khalayak mengakses media online maka carilah data statistik tingkat kunjungan pada website dengan ragam system web analytic yang tersedia, termasuk meneliti konten Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang diminati oleh khalayak atas jenis media (teks, audio, visual, dan audio visual) yang paling sering diakses.
    3. mendata sosial media yang dipergunakan oleh sasaran khalayak, karena dewasa ini sosial media adalah media yang paling efektif untuk menjangkau kelompok sasaran. Bagi Media Komunitas, pemanfaatan sosial media penting untuk dilakukan sebagai pendukung penyebaran informasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

    Di era digital seperti sekarang, cara bermedia atau tingkat akses media khalayak sangat beragam. Hampir semua media arus utama, baik cetak maupun elektronik di Indonesia mempergunakan beragam platform sosial media sebagai pelengkap yang tak terpisahkan. Maka Media Komunitas seperti radio atau televisi komunitas sebagai salah satu lembaga penyiaran yang ada di Indonesia selain lembaga penyiaran publik dan swasta seharusnya juga mengikuti perkembangan dunia digital media dan turut serta memanfaatkannya untuk mencapai tujuan mengurangi Kekerasan terhadap Anak.

  2. Menyiapkan Penggiat Media Komunitas

    Ada ragam Media Komunitas yang berkembang di Indonesia, baik yang menggunakan siaran (radio/televisi komunitas), maupun yang menggunakan media darat atau media tatap muka langsung dengan khalayak, dan ragam komunitas media sosial yang banyak tumbuh di daerah. Berikut ini cara berkolaborasi dengan penggiat Media Komunitas di daerah untuk pencegahan Kekerasan terhadap Anak, diantaranya:

    1. identifikasi Media Komunitas di daerah yang masih eksis dalam memproduksi informasi (konten) dan menyebarluaskannya pada komunitasnya. Untuk mempermudah identifikasi ini bisa menghubungi asosiasi media komunitas setempat seperti jaringan radio komunitas, asosisasi televisi komunitas, forum komunitas blogger, forum komunitas sosial media, forum video/film, kelompok seni tradisi, dan sebagainya.
    2. para penggiat Media Komunitas yang akan dilibatkan dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, sebaiknya diundang dalam perancangan kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, guna bersama-sama merumuskan strategi komunikasi yang efektif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Metode perumusan ini melalui sebuah lokakarya bersama penggiat Media Komunitas.
    3. Media Komunitas yang menyelenggarakan kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Anak diharapkan selalu mencatat umpan balik (respon) dan perubahan yang terjadi, untuk menjaga dan memperbaiki kualitas isi (konten) informasi yang dipublikasikan.
  3. Menyiapkan dan Mengemas Bahan Informasi

    Pengemasan bahan informasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang berupa isi pesan (konten) bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku sasaran khalayak. Dalam menyiapkan dan mengemas isi pesan media Pencegahan Kekerasan terhadap Anak perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

    1. siaran radio atau televisi komunitas tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak mengudara pada waktu yang tepat saat khalayak sedang di depan pesawat radio atau televisi;
    2. acara siaran radio atau televisi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dibuat semenarik mungkin dalam kemasan hiburan yang mendidik. Misalnya siaran sandiwara radio dengan alur cerita yang menarik, atau obrolan di radio/televisi dengan melibatkan komika (komedian) yang lucu tetapi juga berisi konten isu tertentu yang baik, dan tak menyalahi pedoman penyiaran yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
    3. gunakanlah kalimat positif, hindari pernyataan negatif. Sebagai contoh kalimat positif “Ayo sayangi dan lindungi anak-anak kita”. Hindari kalimat “Jangan lakukan Kekerasan terhadap Anak!”;
    4. gunakanlah bahasa dan istilah yang sederhana, karena bahasa dan yang terlalu rumit tidak biasa didengarkan, dibaca, dilihat oleh khalayak. Penggunaan bahasa, istilah, jargon juga disesuaikan dengan target khalayak. Misalnya bahasa, istilah, dan jargon untuk kalangan remaja/Anak muda berbeda untuk kalangan orang tua;
    5. penggunaan media gambar berupa gambar atau infografis, maka harus dibuat dengan grafis yang menarik dan memudahkan khalayak memahami isi pesan. Bila media gambar itu akan dipasang di luar ruang seperti baliho atau spanduk maka harus dibuat semudah mungkin khalayak menangkap pesan yang disampaikan, karena khalayak hanya punya waktu tidak lebih dari 5 detik melihat baliho luar ruang yang dipasang di jalan atau tempat tertentu;
    6. penempatan media luar ruang seperti poster juga harus dilokasi yang tepat. Misal poster tentang pentingnya perlindungan Anak ditempel pada ruang publik yang lebih banyak diakses oleh orang dewasa. Penempatan poster tersebut di ruang sekolah dasar misalnya, menjadi tidak tepat, karena jarang orang dewasa berada pada ruang kelas tersebut;
    7. hindari distribusi/diseminasi media (cetak) terhadap kelompok sasaran yang telah memahami Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Misalnya brosur, leaflet, atau majalah tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dikirimkan/didistribusikan pada orang tua yang menyayangi Anak, karena orang tua yang menyayangi Anak tidak mungkin melakukan Kekerasan terhadap Anak;
    8. pilihan sumber informasi untuk menyampaikan konten Pencegahan kekerasan pada Anak terhadap khalayak harus tepat. Narasumber itu adalah pihak yang berkompeten, menguasai isu, dan dipercaya atau berpengaruh pada khalayak yang hendak disasar media komunikasi. Dalam Media Komunitas, keterlibatan khalayak sebagai narasumber informasi atau penggalian gagasan dalam pengemasan konten Pencegahan Kekerasan terhadap Anak penting untuk dilakukan untuk memperkuat interest (ketertarikan) khalayak atas isu Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang sedang dipublikasikan; dan
    9. konten Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di media yang telah diproduksi diuji publik terlebih dahulu pada kalangan internal sebelum dipublikasikan melalui berbagai media yang disiapkan guna mendapatkan masukan dari khalayak tentang materi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak agar dapat dimengerti secara mudah.
  4. Memilih Media Komunitas yang Tepat di Masyarakat

    Dalam isu Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Media Komunitas bisa menjadi mitra yang strategis untuk memperluas isu tersebut dengan harapan terjadinya perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar kasus Kekerasan terhadap Anak di daerah menurun. Berikut ini beberapa media komunitas yang dapat dipilih sebagai media untuk kampanye perlindungan Anak dari kekerasan:

    1. Radio komunitas atau televisi komunitas, adalah Lembaga Penyiaran Komunitas yang diakui oleh negara melalui Undang- Undang Penyiaran. Media Komunitas ini memiliki semangat keragaman isi siaran dan keragaman kepemilikan, independen, dikelola oleh komunitas dan diperuntukkan bagi komunitasnya. Media Komunitas ini nonprofit (tidak untuk mencari keuntungan) dengan daya jangkau siaran broadcast yang terbatas. Namun di era perkembangan digital media sekarang, media komunitas dapat memperluas jangkauan siaran hingga tak terbatas melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Banyak media komunitas di daerah yang telah mampu mempraktikkannya.
    2. Video komunitas, adalah sekelompok video maker (pembuat video) yang banyak bermunculan di daerah. Mereka biasanya memproduksi karya film-film dokumenter atau video pendek untuk diikutsertakan dalam ragam festival film dokumenter maupun film fiksi di Indonesia maupun international. Kelompok pembuat video komunitas ini bukan pembuat film mainstream yang mengejar keuntungan (profit). Contohnya dari kelompok video komunitas ini adalah Komunitas Film di Kabupaten Purbalingga yang digawangi oleh saudara Bowo Leksono juga ragam komunitas video yang diinisasi oleh Yayasan Kampung Halaman di Yogyakarta.
    3. Koran atau buletin komunitas, adalah terbitan media cetak yang didistribusikan secara berkala oleh komunitas tertentu berdasarkan agama (misalnya buletin jumat), gereja (buletin gereja), ataupun komunitas lain berdasar kesamaan suku, budaya, dan atau fokus isu (pecinta lingkungan), dan sebagainya.
    4. Blogger, Vlogger, Youtuber, dan para warganet (netizen) di daerah yang tergabung dalam kelompok/perkumpulan berdasarkan hobi atau kesamaan konten media mereka, adalah juga media independen yang dikelola secara mandiri. Kelompok pengelola isi pesan kreatif ini tidak dalam kategori sebagai Media Komunitas, akan tetapi dalam praktek kerja-kerja komunikasi yang dilakukan oleh Media Komunitas, mereka saling bersinergi dan bekerja sama. Tak jarang penggiat Media Komunitas juga menjadi blogger, youtuber, atau vloger karena mengikuti perkembangan jaman.
    5. Media tradisional atau dikenal dengan media rakyat adalah ragam pertunjukan seni tradisi yang dilakukan oleh komunitas di daerah seperti ketoprak, wayang orang, wayang kulit, sendratari, wayang golek, seni tradisi seperti kuda lumping, warok, dan sejumlah pertunjukan yang dikemas dalam ragam festival kebudayaan di Indonesia, bisa juga menjadi mitra strategis dalam publikasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dikemas secara kreatif agar menjadi media yang efektif mencapai tujuan komunikasi. Masuk dalam kategori media tradisional ini adalah media tatap muka langsung melalui beragam forum warga di daerah, misalnya forum tani atau forum lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

    Pilihan Media Komunitas yang akan dipergunakan untuk memperluas isu Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di daerah tergantung dengan analisis masalah/situasi di masing-masing daerah, seperti tertulis pada bagian pemetaan khalayak dan target perubahan yang diharapkan. Bisa saja, tidak hanya satu jenis Media Komunitas yang akan dilibatkan, tetapi ragam plaftrom media lain (konvergensi media) untuk memperkuat isu tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di daerah.

    Prinsip bermedia adalah bagaimana pesan yang diproduksi mampu menjangkau semua kalangan. Untuk menjangkau semua tentu harus masuk dalam medium yang memiliki kecenderungan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Beragamnya masyarakat tentu juga beragam medium yang dekat dengan mereka dan yang nyaman untuk digunakan sesuai dengan geografis, sosial, budaya, jenis kelamin, usia dan lain-lain.

    Untuk bisa mencapai sasaran yang tepat kita bisa gunakan alat yang didiskusikan dengan berbagai kelompok sosial yang ada. Hal ini akan memudahkan bukan hanya memilih medianya, tetapi juga cara pengemasannya.

    Tabel 2
    Contoh Pilihan Media Komunitas

    No Kelompok Sasaran Informasi yang Dibutuhkan Informasi yang Dihasilkan Media yang Digunakan
    1. Anak-Anak
    1. Tidak mau disentuh anggota badannya oleh orang lain
    2. Tidak percaya pada rayuan yang dapat mengarah pada kekerasan
    1.  Anak menolak jika disentuh anggota badannya yang harus dilindungi
    2. Anak tidak mau dirayu oleh pelaku yang akan melakukan kekerasan
    1. Video/film
    2. Sosial media
    3. Pertunjukan mendongeng
    2. Orang Tua
    1. Tanggung jawab orang tua terhadap Anak
    2. Mendidik Anak tanpa kekerasan
    1. Menyayangi Anak
    2. Cara mendidik Anak tanpa kekerasan
    1. Website
    2. Sosial Media
    3. Video/Film
    4. Pertunjukan
      Seni
      Tradisional
    5. Radio
      Komunitas
    3. Masyarakat
    1. Hak asasi Anak
    2. Tanggung jawab
      masyarakat terhadap Anak
    1. Penghormatan terhadap hak asasi Anak
    2. Masyarakat yang melindungi Anak dari kekerasan
    1. Forum pertemuan
      langsung
    4. Aparat Pemerintah
    1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak
    2. Pembinaan kepada masyarakat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
    1. Melaksanakan tanggung jawab aparat pemerintah dalam melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
    2. Kesadaran masyarakat untuk melindungi
      Anak dari kekerasan
    1. Website
    2. Media Sosial
    3. Radio
      Komunitas
    4. Video/Film

    Penggunaan alat di atas biasanya dilakukan dalam diskusi komunitas yang dihadiri setidaknya mewakili setiap kelompok sosial di level desa secara partisipatif. Mungkin akan ada beberapa perbedaan satu lokasi dengan lokasi yang lain. Misalnya di perkotaan yang banyak pilihan medianya akan sangat berbeda dengan di desa yang sedikit pilihan medianya, bahkan jarak antarkampung ke kampung atau rumah ke rumah cukup jauh. Maka langkah pertama yang penting dilakukan adalah melihat, media apa yang sering dipakai dalam komunitas tersebut.

    Mengenali khalayak (melalui riset khalayak) juga menjadi unsur yang penting agar komunikasi yang disampaikan tepat pada sasaran. Mengenali siapa yang ingin kita jangkau dapat membantu kita dalam mengembangkan pesan yang sesuai, memilih media yang sesuai dan menentukan saluran yang paling mungkin untuk menjangkau mereka. Sebaiknya, kita menemukan beberapa karakteristik mereka yang berhubungan, termasuk karakteristik mereka yang berhubungan dengan media atau komunikasi serta tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku (knowledge-attitude-practice) yang berhubungan dengan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang ingin kita komunikasikan.

  5. Standar Pesan

    Standar pesan perlu dibedakan berdasarkan sasaran audiens. Sasaran audiens utama dalam kampanye anti Kekerasan terhadap Anak adalah orang tua, Anak, guru dan pengelola sekolah, serta warga secara umum. Beberapa pesan penting yang bisa diutamakan sebagai contoh dalam kaitannya perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak oleh Media Komunitas adalah:

    1. monitoring, yaitu kegiatan orang tua memantau aktivitas Anak; dan
    2. consistency in the use of such discipline, yaitu menerapkan kesepakatan bersama antara orang tua dan Anak secara konsisten, baik dalam hal reward maupun punishment, sehingga anak-anak akan belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka.

    Secara umum standar pesan mengenai Pencegahan Kekerasan terhadap Anak bisa merujuk pada:

    1. norma agama, yakni diambil dari teks yang bersumber dari kitab-kitab suci yang mengamanatkan masyarakat tidak melakukan Kekerasan terhadap Anak karena dilarang oleh agama, menyerukan untuk menjaga anak-anak dengan baik, mendidik dan merawatnya dengan penuh kasih sayang, Tuhan memberikan Anak bukan hak tapi kewajiban untuk dilindungi dan dijaga, tidak melakukan Kekerasan terhadap Anak;
    2. moralitas, yakni dilakukan untuk mendorong masyarakat agar melaksanakan tanggung jawab moral guna mencegah Kekerasan terhadap Anak;
    3. rasional, yakni dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang didukung berbagai bukti yang relevan tentang dampak Kekerasan terhadap Anak, mengajak masyarakat untuk terlibat dan membantu Anak agar tidak mengalami kekerasan, melakukan upaya-upaya untuk melindungi Anak dari hal-hal yang dapat menimbulkan kekerasan;
    4. keadilan, yakni dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mencegah Kekerasan terhadap Anak karena Anak juga berhak untuk mendapatkan keadilan dengan tidak mengalami kekerasan dan diskriminasi dari siapapun; dan
    5. kemanusiaan, yakni dilakukan agar masyarakat mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi untuk melindungi Anak dari kekerasan dan masyarakat tidak diam bila melihat terjadinya Kekerasan terhadap Anak dengan pertimbangan bahwa Kekerasan terhadap Anak merupakan urusan rumah tangga.

B. Rencana Pelaksanaan

Dalam rangka melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas, para stakeholders yang tergabung dalam Media Komunitas telah sepakat untuk melaksanakan kegiatan:

No Kegiatan Metode Materi Sasaran Penanggung Jawab
1. Kampanye
  1. Pemanfaatan media sosial
  2. Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio Komunitas
Jenis-jenis kekerasan, modus-modus kekerasan, dampak kekerasan Remaja, orangtua, keluarga, dan masyarakat Masyarakat peduli media, JRKI
2. Sosialisasi Sarasehan, seminar, literasi media, dan penyuluhan Jenis-jenis kekerasan, modus-modus kekerasan, dampak kekerasan Anak-anak, orangtua, masyarakat JRKI, Komunitas Blogger
3. Pelatihan Bimtek dan ToT Membuat konten terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Anak SDM Media Komunitas Kemen PPPA dan Pemerintah Daerah

BAB V
KRITERIA KEBERHASILAN

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas dapat berhasil dalam hal adanya:

  1. Meningkatnya jumlah Media komunitas yang menyebarluaskan informasi dan materi edukasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

    Meningkatnya jumlah Media Komunitas yang menyebarluaskan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dibuktikan dengan semakin banyaknya Media Komunitas yang melakukan penyebarluasan informasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, baik melalui media darat, media siaran, dan media internet.

  2. Adanya umpan balik berupa informasi dari penerima informasi tentang upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan atau adanya kemungkinan terjadi Kekerasan terhadap Anak

    Umpan balik berupa informasi dari penerima informasi tentang upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan atau adanya kemungkinan terjadi Kekerasan terhadap Anak dapat dilakukan dengan:

    1. mengukur respon langsung

      Secara kuantitas dapat diukur jumlah respon, maupun isi pesan respon (kualitas). Jika publikasi media melalui online (berbasis website) dapat dilihat tingkat kunjungan (hits) terhadap website melalui web analytic (misalnya google analityc) atau komentar khalayak pada kolom komentar yang disediakan oleh media. Sedangkan bila publikasi melalui media sosial (youtube, twitter, instagram, facebook, dll) maka respon dapat langsung dilihat dari fitur komentar dan like/dislike yang tersedia.

    2. mengukur respon tidak langsung

      Melalui cara riset audiens yang dilakukan oleh media terhadap khalayaknya untuk mengukur tingkat pencapaian isi pesan dan perubahan yang terjadi (pengetahuan, sikap, perilaku).

      Contoh sederhana mengukur respon tak langsung ini adalah memilih secara acak khalayak sasaran media dan membagikan sejumlah pertanyaan (kuisioner) dengan ragam pertanyaan tertutup maupun terbuka yang telah disiapkan. Bagi media komunitas, cara seperti ini semestinya tidak sulit karena khalayak medianya mudah dikenali dan diketahui.

    3. dalam media tatap muka langsung (on land)

      Cara mengukur umpan balik (respon) lebih mudah dilakukan. Respon itu bisa dilihat secara langsung melalui gaya bahasa tubuh sasaran komunikasi, respon secara lisan atau tertulis tentang persetujuan atau ketidaksetujuan khalayak atas isi pesan, atau dengan metode pengisian kusioner setelah proses komunikasi dilakukan.

    Para pelaku komunikasi, yakni sumber/komunikator yang menggunakan ragam media untuk memperluas informasi, atau gagasan tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak harus memperhatikan umpan balik, dan mengusahakan cara agar mendapatkan umpan balik tersebut sebagai evaluasi sekaligus mengukur keberhasilan proses komunikasi yang dilakukan.

  3. Meningkatnya laporan pengaduan Kekerasan terhadap Anak

    Dengan diberikannya pemahaman tentang peraturan perundang- undangan yang melindungi Anak dari kekerasan yang memberikan pelindungan bagi korban untuk melaporkan Kekerasan terhadap Anak maka masyarakat berani melaporkan kasus Kekerasan terhadap Anak kepada pihak kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, atau lembaga layanan perlindungan Anak yang ada di daerah yang selama ini korban atau keluarga Anak tidak berani melapor karena diancam atau diintimidasi oleh pelaku.

  4. Penurunan angka Kekerasan terhadap Anak

    Dengan diberikannya pemahaman kepada Anak untuk tidak mau disentuh anggota badannya oleh orang lain dan tidak percaya pada rayuan yang dapat mengarah pada kekerasan, diberikan pemahaman kepada orang tua tentang tanggung jawabnya terhadap Anak dan mendidik Anak tanpa kekerasan, tanggung jawab masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang melindungi Anak, serta diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak yang memberikan sanksi tegas kepada pelaku tindak pidana, diharapkan ada penurunan angka Kekerasan terhadap Anak.

    Selain dengan tercapainya kriteria keberhasilan, diharapkan akan berdampak pada:

    1. meningkatnya kesadaran atau penyadaran khalayak tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak; dan
    2. mengubah sikap dan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.
    No Tingkat Perubahan Indikator
    1. Pengetahuan
    • Diketahuinya hal/informasi baru yang diterima khalayak melalui saluran media.
    • Mengerti isi pesan yang disampaikan oleh media.
    2. Sikap
    • Menyetujui atau tidak menyetui isi pesan.
    • Mempercayai sumber informasi yang disampaikan oleh media.
    • Menyampaikan informasi yang diterima dari media kepada pihak lain.
    3. Perilaku Melaksanakan isi pesan yang diterima dari media dan konsisten melaksanakannya.
     

    Tabel berikut ini contoh indikator keberhasilan pesan media tentang “bahaya bullying (baik fisik maupun psikis) bagi anak” dengan sasaran (audience) anak, remaja, dan orang tua, yakni:

    Tabel 3
    Contoh Indikator Keberhasilan Komunikasi

    No Tingkat Perubahan Kelompok Sasaran Indikator
    1. Pengetahuan
    • Anak
    • Remaja
    • Orang Tua

    Anak, remaja dan orang tua mengetahui bahaya bullying bagi sesamanya.

    2. Sikap
    • Anak
    • Remaja
    • Orang Tua
    • Anak dan remaja menyetujui isi pesan media tentang bahaya
      bullying, dan pentingnya saling menjaga solidaritas sesama teman.
    • Orang dewasa turut serta menyebarkan informasi pada anak- anaknya tentang bahaya bullying baik secara fisik maupun psikis bagi anak-anak.
    3. Perilaku
    • Anak
    • Remaja
    • Orang Tua
    • Anak dan remaja melaporkan tindak kekerasan bullying pada sekolah dan atau orang tuanya.
    • Anak, remaja, dan
      orang tua mencegah tindakan bullying jika mereka mendapati atau menyaksikan tindak kekerasan itu.
    • Melaporkan pada instansi yang berwenang jika mendapati tindak kekerasan terhadap anak.

BAB VI
PENUTUP

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Indonesia membutuhkan keterlibatan banyak pihak baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat, termasuk keterlibatan media komunitas di daerah. Pemerintah pusat maupun daerah tidak dapat menyelenggarakan program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak secara sendirian, perlu dukungan para pihak dan pemangku kepentingan. Beragam studi membuktikan bahwa program yang efektif untuk menangani Kekerasan terhadap Anak adalah kegiatan yang partisipatoris, lintas sektor, dan mendukung sikap sosial anti kekerasan.

Media Komunitas yang banyak tumbuh di daerah memiliki peran strategis dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Media Komunitas sebagai media yang dibangun oleh, dari, dan untuk komunitas memiliki kekuatan yang tak dimiliki oleh media lain yakni keterlibatan khalayak komunitasnya dalam pengelolaan media, independen, tidak untuk mencari keuntungan (nonprofit) dan memiliki keberagaman konten (isi pesan) yang menyesuaikan komunitas masing-masing.

Dalam konteks Kekerasan terhadap Anak, peran Media Komunitas disini berupaya mencegah agar Kekerasan terhadap Anak berkurang atau tidak terjadi lagi di Indonesia. Media komunitas akan mendorong kepedulian komunitasnya terhadap pemenuhan hak Anak, mencegah terjadinya kekerasan (preventif), dan dalam jangka panjang mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Media Komunitas dan penggiat Media Komunitas dalam peran sertanya membantu pemerintah melindungi Anak dan mencegah Kekerasan terhadap Anak.

Demikian tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Semoga bermanfaat.

Permen PPPA Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

[ Foto Tangga gunung Galunggung di waktu malam. Oleh Ocyid X - Karya sendiri, CC BY-SA 4.0, Pranala ]

Peraturan Menteri Pedoman Edukasi Kreasi Kultur Berlaku

PermenPPPA 3 tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui

PermenPPPA 3 tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui jogloabang Sen, 07/29/2019 - 02:37

Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu saja tanpa makanan atau minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berusia enam bulan. Pada tahun 2010 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari menyusun sebuah Peraturan Menteri untuk Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui sebagai panduan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, dengan dukungan masyarakat dan keluarga dalam melaksanakan Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui ditetapkan Menteri Linda Amalia Sari pada tanggal 8 April 2010 dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkumham Patrialis Akbar dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 175 di Jakarta.

Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui adalah:

  1. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian ASI (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
  2. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
  3. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
  4. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
  5. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
  6. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
  7. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari;
  8. membantu ibu menyusui semau bayi, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
  9. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI;
  10. mengupayakan terbentuknya KP-ASI dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit bersalin/sarana pelayanan kesehatan.

Permen PPPA Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui

Pertimbangan

Pertimbangan penetapan Permen PPPA Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui adalah:

  1. bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak;
  2. pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan tentang bayi berhak mendapatkan air susu ibu, dan selama pemberian air susu ibu pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu dan bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus; bahwamasihbanyakbayiyangtidakmendapatkanairsusuibu dengan berbagai penyebab sehingga berakibat anak tidak mendapatkan gizi yang cukup serta menurunnya kekebalan tubuh bayi;
  3. bahwa dalam pelaksanaan Pekan Air Susu Ibu Sedunia Tahun 2010 yang bertepatan dengan 20 tahun Deklarasi Innocenti telah mengamanatkan perlunya Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui;
  4. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui perlu dukungan semua pihak termasuk suami, keluarga, masyarakat, tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui;

Landasan Hukum

Dasar hukum penetapan Permen PPPA Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

Isi Peraturan

Isi Permen PPPA Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui adalah sebagai berikut (bukan format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan sosial dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dampaknya seimbang.
  2. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
  3. Pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu saja tanpa makanan atau minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berusia enam bulan.
  4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemda dan atau masyarakat.
  5. Kelompok Pendukung ASI yang selanjutnya disebut KP-ASI adalah kelompok yang dibentuk oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat untuk mendukung ibu hamil, ibu baru melahirkan serta ibu menyusui.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Maksud penyusunan Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui ini adalah sebagai panduan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, dengan dukungan masyarakat dan keluarga dalam melaksanakan Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui ini adalah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan bagi ibu untuk menyusui setelah melahirkan serta menjamin bayinya mendapatkan ASI Eksklusif.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 5

Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui adalah:

  1. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian ASI (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
  2. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
  3. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
  4. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
  5. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
  6. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
  7. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari;
  8. membantu ibu menyusui semau bayi, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
  9. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI;
  10. mengupayakan terbentuknya KP-ASI dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit bersalin/sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas ibu dan bayi, serta tenaga kesehatan yang ada.

Pasal 7

Dalam hal ibu dan bayi mengalami gangguan kesehatan, maka pelaksanaan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui disesuaikan dengan kondisi ibu dan bayi dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi ibu dan bayi.

Pasal 8

Unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dinas terkait dan masyarakat dapat melakukan sosialisasi dan diseminasi Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui.

Pasal 9

  1. Gubernur, dapat melakukan pembinaan atas pelaksanaan Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
  2. Bupati dan Walikota dapat melakukan pembinaan atas pelaksanaan Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB III
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2010
  MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

LINDA AMALIA SARI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2010
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

PATRIALIS AKBAR
 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 175

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03 TAHUN 2010

TENTANG

PENERAPAN SEPULUH LANGKAH MENUJU KEBERHASILAN MENYUSUI

BAB I
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Pancasila sebagai falsafah negara merupakan landasan ideologi bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang mewajibkan negara memikul tanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka negara harus melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, sehat jasmani dan rohani. Untuk itu perlu penciptaan kondisi yang mendukung ke arah tersebut, diantaranya dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun.

    Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan UUD 1945 ini menunjukkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan sehingga diperlukan anak yang sehat, cerdas dan berkualitas guna mencapai tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu menurut Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 128 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Dalam ayat (2) pasal ini juga menyebutkan bahwa selama pemberian Air Susu Ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

    Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit khususnya pasal 29 huruf i mewajibkan Rumah Sakit untuk menyediakan sarana prasarana umum yang antara lain sarana untuk wanita menyusui dan anak-anak. Selain itu, Undang undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

    Situasi pemberian ASI di Indonesia masih kurang menggembirakan. Berdasarkan data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tercatat bahwa cakupan ASI Eksklusif sebesar 38% (SDKI,2007), menurun dari kondisi tahun 2002-2003 yaitu 39,5% dari keseluruhan bayi, sementara jumlah bayi di bawah 6 bulan yang diberi susu formula meningkat dari 16,7% (SDKI 2002-2003) menjadi 27,9% (SDKI,2007). Hal ini disebabkan antara lain masih adanya stigma dan stereotipe bahwa menyusui merupakan urusan perempuan/ibu saja yang selama ini masih melekat dengan erat di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pandangan ini sangat bias gender, pada hakikatnya memang perempuan yang memiliki kodrat untuk menyusui, namun laki-laki sangat berperan penting dalam memberikan dukungan bagi ibu untuk terus menyusui sehingga tercapai keberhasilan menyusui eksklusif hingga usia anak 6 bulan dan dilanjutkan dengan ASI dan Makanan Pendamping ASI hingga anak berusia dua tahun. Disamping itu, masih rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif dan gencarnya promosi susu formula masih menjadi kendala dalam Upaya Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif. Dengan demikian keberhasilan dan kelancaran ibu dalam menyusui memerlukan kondisi kesetaraaan antara laki-laki dan perempuan.

    Meskipun telah ada peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh instansi terkait namun pada kenyataannya masih ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menerapkan upaya-upaya penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui. Tenaga kesehatan pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan belum mendapatkan keterampilan untuk memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan menyusui tentang teknik pemberian ASI yang baik dan benar selama berada di sarana pelayanan kesehatan. Selain itu belum semua suami, keluarga, masyarakat, tempat kerja berperan dalam mendukung penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui.

    Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti yang termuat dalam Lampiran Buku 2 Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2010 yang memuat tentang Program Kegiatan Prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain tentang Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Kesehatan yang Responsif Gender, serta dalam rangka percepatan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 khususnya target no 3, 4 dan 5 maka disusunlah Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui yang didukung oleh peran suami, keluarga, masyarakat, tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan.

  2. Dasar Hukum
    1. Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3277);
    2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4235);
    3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4844);
    4. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5063);
    5. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia No.153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5072);
    6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia.
    7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 237/MENKES/SK/IV/1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu.
       
  3. Maksud dan Tujuan
    1. Maksud

      Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui ini merupakan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, dengan dukungan masyarakat dan keluarga dalam melaksanakan Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui.

    2. Tujuan
      • Umum

        Peningkatan penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan, dengan dukungan masyarakat dan keluarga.

      • Khusus
        1. Adanya kebijakan tertulis tentang peningkatan pemberian ASI di fasilitas pelayanan kesehatan;
        2. Adanya pelatihan keterampilan bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam peningkatan pemberian ASI;
        3. Adanya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang manfaat dan penatalaksanaan menyusui;
        4. Adanya fasilitasi untuk terlaksananya Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
        5. Terlaksananya rawat gabung selama 24 jam sehari di fasilitas pelayanan kesehatan;
        6. Terbentuknya Kelompok Pendukung ASI di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
           
  4. Pengertian
    1. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri.
    2. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan sosial dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dampaknya seimbang.
    3. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
    4. Pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu saja tanpa makanan atau minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berusia enam bulan.
    5. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah segera menaruh bayi di dada ibunya, kontak kulit dengan kulit (skin to skin contact) segera setelah lahir setidaknya 30 menit sampai satu jam atau lebih sampai bayi menyusu sendiri.
    6. Kelompok Pendukung ASI yang selanjutnya disebut KP-ASI adalah kelompok yang dibentuk oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat untuk mendukung ibu hamil, ibu baru melahirkan serta ibu menyusui.
    7. Suami Siaga adalah suami yang selalu siap, antar, jaga dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, pengasuhan dan perawatan bayi termasuk pemberian ASI serta upaya-upaya komplikasi.
    8. Pendampingan bagi Ibu dan Keluarga adalah pendampingan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (konselor) bagi ibu dan keluarga khususnya dalam mengatasi permasalahan/kesulitan menyusui.
    9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemda dan atau masyarakat.
    10. Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi yang selanjutnya disebut RSSIB adalah rumah sakit pemerintah maupun swasta, umum maupun khusus yang telah melaksanakan Sepuluh Langkah Menuju Perlindungan Ibu dan Bayi secara terpadu dan paripurna.
       
  5. Sasaran

    Sasaran Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui ini terdiri dari :

    1. Ibu Hamil
    2. Ibu Bersalin
    3. Ibu Menyusui
    4. Suami dan Keluarga
    5. Masyarakat
    6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    7. Tenaga Kesehatan

BAB II
PEMBERIAN ASI

  1. MANFAAT ASI

    Konvensi tentang Hak Anak, mengatakan bahwa setiap anak menyandang hak untuk hidup dan kepastian untuk dapat bertahan hidup serta tumbuh kembang yang optimal. Untuk mencapai tumbuh kembang optimal, di dalam Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, WHO/UNICEF merekomendasikan empat hal penting dalam pemberian makanan bayi dan anak yaitu :

    1. Memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi segera dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir,
    2. Memberikan hanya ASI saja atau pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan,
    3. Memberikan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sejak bayi berusia 6 bulan sampai 2 tahun, dan
    4. Meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun.

    Keunggulan dan manfaat menyusui bagi anak dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

    1. Aspek Gizi

      Manfaat Kolostrum (Air Susu Ibu yang keluar pada hari-hari pertama setelah bayi lahir)

      • Kolostrum mengandung zat kekebalan terutama Imunoglobulin A (IgA) untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi terutama diare.
      • Jumlah kolostrum yang diproduksi bervariasi tergantung dari hisapan bayi pada hari-hari pertama kelahiran. Walaupun sedikit namun cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Oleh karena itu kolostrum harus diberikan pada bayi.
      • Kolostrum mengandung protein, vitamin A yang tinggi dan mengandung karbohidrat dan lemak rendah, sehingga sesuai dengan kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama kelahiran.
      • Membantu mengeluarkan mekonium yaitu tinja (faeces) atau kotoran bayi yang pertama berwarna hitam kehijauan.

      Komposisi ASI

      • ASI mudah dicerna, karena selain mengandung zat gizi yang sesuai, juga mengandung enzim-enzim untuk mencernakkan zat-zat gizi yang terdapat dalam ASI tersebut.
      • ASI mengandung zat-zat gizi berkualitas tinggi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi/anak.
      • Selain mengandung protein yang tinggi, ASI memiliki perbandingan antara Whei dan Kasein yang sesuai untuk bayi. Rasio Whei (zat yang membantu penyerapan dan metabolisme protein ke dalam pembuluh darah dalam 20- 40 menit) dengan Kasein (zat yang membantu penyerapan dan metabolisme protein ke dalam pembuluh darah dalam 2-4 jam) merupakan salah satu keunggulan ASI dibandingkan dengan susu sapi. ASI mengandung Whei:Kasein lebih banyak yaitu 65:35. Komposisi ini menyebabkan protein ASI lebih mudah diserap dan dimetabolisme. Sedangkan pada susu sapi mempunyai perbandingan Whei:Kasein adalah 20:80, sehingga tidak mudah diserap dan dimetabolisme.

      Komposisi Taurin, DHA dan AA pada ASI

      • Taurin adalah sejenis asam amino kedua yang terbanyak dalam ASI yang berfungsi sebagai neuro-transmitter dan berperan penting untuk proses maturasi sel otak.
      • Decosahexanoic Acid (DHA) dan Arachidonic Acid (AA) adalah asam lemak tak jenuh rantai panjang (polyunsaturated fatty acids) yang diperlukan untuk pembentukan sel-sel otak yang optimal. Jumlah DHA dan AA dalam ASI sangat mencukupi untuk menjamin pertumbuhan dan kecerdasan anak. Disamping itu DHA dan AA dalam tubuh dapat dibentuk/disintesa dari substansi pembentuknya (precursor) yaitu masing- masing dari Omega 3 (asam linolenat) dan Omega 6 (asam linoleat).
         
    2. Aspek Imunologik
      • ASI mengandung zat anti infeksi, bersih dan bebas kontaminasi.
      • Immunoglobulin A (Ig.A) dalam kolostrum atau ASI kadarnya cukup tinggi. Sekretori Ig.A tidak diserap tetapi dapat melumpuhkan bakteri patogen E. coli dan berbagai virus pada saluran pencernaan.
      • Laktoferin yaitu sejenis protein yang merupakan komponen zat kekebalan yang mengikat zat besi di saluran pencernaan.
      • Lysozim, enzym yang melindungi bayi terhadap bakteri (E. coli dan salmonella) dan virus. Jumlah lysozim dalam ASI 300 kali lebih banyak daripada susu sapi.
      • Sel darah putih pada ASI pada 2 minggu pertama lebih dari 4000 sel permil. Terdiri dari 3 macam yaitu: Bronchus-Asociated Lympocyte Tissue (BALT) antibodi pernafasan, Gut Asociated Lympocyte Tissue (GALT) antibodi saluran pernafasan, dan Mammary Asociated Lympocyte Tissue (MALT) antibodi jaringan payudara ibu.
      • Faktor bifidus, sejenis karbohidrat yang mengandung nitrogen, menunjang pertumbuhan bakteri Lactobacillus bifidus. Bakteri ini menjaga keasaman flora usus bayi dan berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang merugikan
         
    3. Aspek Psikologik
      • Rasa percaya diri ibu untuk menyusui : bahwa ibu mampu menyusui dengan produksi ASI yang mencukupi untuk bayi. Menyusui dipengaruhi oleh emosi ibu dan kasih sayang terhadap bayi akan meningkatkan produksi hormon terutama oksitosin yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi ASI.
      • Interaksi Ibu dan Bayi: Pertumbuhan dan perkembangan psikologik bayi tergantung pada kesatuan ibu-bayi tersebut.
      • Pengaruh kontak langsung ibu-bayi : ikatan kasih sayang ibu-bayi terjadi karena berbagai rangsangan seperti sentuhan kulit (skin to skin contact). Bayi akan merasa aman dan puas karena bayi merasakan kehangatan tubuh ibu dan mendengar denyut jantung ibu yang sudah dikenal sejak bayi masih dalam rahim.
         
    4. Aspek Kecerdasan
      • Interaksi ibu-bayi dan kandungan nilai gizi ASI sangat dibutuhkan untuk perkembangan system syaraf otak yang dapat meningkatkan kecerdasan bayi.
      • Penelitian menunjukkan bahwa IQ pada bayi yang diberi ASI memiliki point IQ 4,3 point lebih tinggi pada usia 18 bulan, 4 sampai 6 point lebih tinggi pada usia 3 tahun, dan 8,3 point lebih tinggi pada usia 8,5 tahun, dibandingkan dengan bayi yang tidak diberi ASI.
         
    5. Aspek Neurologis

      Dengan menghisap payudara, koordinasi syaraf menelan, menghisap dan bernafas yang terjadi pada bayi baru lahir dapat lebih sempurna.

  2. DUKUNGAN DALAM PENINGKATAN PEMBERIAN ASI

    Ada berbagai macam upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud dukungan dalam peningkatan pemberian ASI. Berawal dari suami dan keluarga, wujud dukungan yang dapat diberikan antara lain perhatian, kesempatan, penciptaan suasana yang mendukung kegiatan menyusui, pemenuhan gizi yang optimal bagi Ibu hamil dan menyusui. Dukungan yang diberikan diharapkan meluas hingga lingkup masyarakat, sistem pelayanan kesehatan, tempat kerja dan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dukungan dalam peningkatan pemberian ASI diantaranya :

    1. Dukungan dari Suami dan Keluarga Bagi Ibu Menyusui,

      Seorang Suami mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu ibu mencapai keberhasilan dalam menyusui bayinya. Saat menyusui bayinya, terjadi dua refleks dalam tubuh Ibu. Refleks yang pertama adalah Refleks Prolaktin/produksi ASI dan yang kedua adalah Refleks Oksitosin/mengalirnya ASI. Pada Refleks Oksitosin inilah, suami dan keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang. Kebahagiaan, ketenangan dan kenyamanan yang dirasakan ibu akan meningkatkan produksi hormon Oksitosin sehingga mengalirnya ASI juga lancar. Sebaliknya kesedihan, kelelahan fisik dan mental seorang ibu akan menghambat produksi hormon Oksitosin sehingga keluarnya ASI menjadi tidak lancar. Disinilah pentingnya peran seorang suami serta keluarga dalam mempersiapkan, mendorong dan mendukung ibu serta menciptakan suasana yang kondusif bagi ibu hamil dan menyusui.

      Penjelasan lebih rinci mengenai dukungan peran suami dalam mencapai keberhasilan menyusui sebagaimana termuat dalam Bab V.

    2. Dukungan Bagi Ibu Hamil dan Menyusui untuk Mendapatkan Gizi yang Optimal,

      Seorang ibu hamil dan menyusui membutuhkan asupan gizi yang mencukupi agar produksi ASI optimal. Anggota keluarga khususnya suami mempunyai peran penting agar Ibu hamil dan menyusui terjamin asupan gizinya. Selama ini yang terjadi di sebagian besar keluarga adalah perempuan/istri bahkan yang sedang menyusui, mendapatkan prioritas terakhir setelah suami dan anak-anaknya. Hal ini yang menyebabkan produksi ASI-nya menjadi tidak optimal dan masih adanya kasus gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan menyusui serta bayi. Disamping mendapatkan asupan gizi yang paling akhir, dalam masyarakat kita juga sering dijumpai larangan dari anggota keluarga yang dituakan karena alasan budaya, agar selama hamil dan menyusui ibu tidak memakan jenis makanan tertentu yang kandungan gizinya sebenarnya sangat baik. Oleh karena itu dukungan dari keluarga, termasuk pemberian kesempatan, gizi yang optimal amat diperlukan oleh seorang ibu dalam masa menyusui.

    3. Dukungan Masyarakat Bagi Ibu Menyusui,

      Dukungan luas masyarakat akan dapat membantu ibu dalam mencapai keberhasilan menyusui. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan membantu, mendorong dan memberikan kesempatan sebanyak mungkin bagi ayah dan ibu menyusui untuk bersama dengan bayinya dan menciptakan ikatan kasih sayang yang erat.

      Sangat penting dalam masyarakat untuk membentuk sebuah KP-ASI. Dalam KP- ASI ini selain beranggotakan Ibu-ibu, baik yang sedang menyusui maupun yang tidak, juga melibatkan para suami, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Disinilah pentingnya melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama, bahwa mereka adalah tokoh yang dihormati dan dianut sehingga dengan kepedulian dan kesadaran para tokoh tersebut diharapkan akan mampu menjadikan kegiatan menyusui sebagai sebuah gerakan atau budaya yang merupakan suatu bentuk ibadah. Dengan menumbuhkan menyusui sebagai sebuah gerakan, budaya, serta salah satu bentuk ibadah dalam masyarakat maka akan muncul upaya untuk terus menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan menyusui.

    4. Dukungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Bagi Ibu Menyusui,

      Dukungan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan sangatlah penting dalam mencapai keberhasilan menyusui. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Petugas Kesehatan perlu memiliki kepekaan gender termasuk dalam mendorong ibu dan mendorong partisipasi aktif laki- laki dalam mencapai keberhasilan ibu menyusui. Petugas kesehatan merupakan orang yang sangat dihormati di lingkungannya sehingga apa yang mereka katakan dan lakukan dalam pekerjaan dan dalam lingkungan masyarakatnya akan mempengaruhi masyarakat lain di sekitarnya. Oleh karena itu, menyusui akan menjadi lebih berhasil bila Petugas Kesehatan memiliki kepekaan gender yang tinggi, dan didukung dengan meningkatnya partisipasi aktif suami.

      Dukungan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan sebaiknya diberikan mulai dari pusat pelayanan kesehatan primer hingga pusat pelayanan kesehatan tersier. Dari Rumah Sakit yang berada di lingkup nasional hingga Posyandu dan Polindes/Poskesdes di tingkat RT/RW/Desa/Kelurahan perlu untuk terus meningkatkan sosialisasi dan penerapan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Ekslusif serta memfasilitasi terbentuknya KP-ASI di lingkungan masing-masing.

    5. Dukungan Lain

      Disamping peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan, keberhasilan ibu dalam menyusui juga diperlukan dukungan lain diantaranya:

      1. Dukungan Tempat Kerja dan Pengelola Ruang Publik Bagi Ibu Menyusui,

        Saat ini makin banyak ibu menyusui dan bekerja di sektor publik. Peran perempuan mulai berubah tidak lagi berada di lingkup domestik saja namun menuju ke lingkup publik. Hal ini cukup menggembirakan dan memberikan tantangan bagi kita agar Ibu yang bekerja tetap dapat menyusui selama waktu kerja di tempat kerja. Dukungan dari pengusaha, tempat kerja, dan pemerintah amat berperan penting agar ibu dapat mencapai keberhasilan menyusui sambil tetap bekerja. Salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan pengusaha atau tempat kerja adalah memberikan waktu dan menyediakan sarana ruang menyusui yang memenuhi standar kesehatan bagi ibu untuk menyusui atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

        Selain di perusahaan/tempat kerja, fasilitas Ruang Menyusui/Ruang Laktasi/Pojok ASI sebaiknya juga disediakan di sarana umum seperti pusat perbelanjaan, stasiun kereta api, terminal bus, bandara, pasar tradisional, dan sarana pelayanan dan fasilitas umum lainnya.

      2. Dukungan Selama Situasi Darurat/Konflik Bagi Ibu Menyusui,

        Dalam situasi darurat, ibu menyusui sangat membutuhkan akses prioritas untuk mendapatkan air bersih, makanan, shelter/tempat penampungan yang responsif gender dan adanya ruang/fasilitas untuk menyusui bayinya. Pemberian bantuan dan susu formula yang tidak melihat kebutuhan ibu menyusui dan bayi akan meningkatkan kegagalan ibu untuk kembali menyusui bayinya. Dukungan yang diberikan pada ibu menyusui bisa berupa pemberian informasi yang benar dan akurat, bantuan praktis dari tenaga terlatih/konselor atau bahkan sekedar menjadi pendengar yang penuh empati dengan ikut memberi dorongan yang membesarkan dan menentramkan hati ibu, hingga penyediaan shelter (tempat penampungan) dan prioritas bahan makanan dan air bersih, serta kebijakan pembatasan masuknya susu formula.

      3. Dukungan Kebijakan Bagi Ibu Menyusui,

        Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga atau dinas terkait di daerah sangatlah penting dalam memberikan dukungan bagi ibu dalam memberikan ASI. Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI Secara Ekslusif pada bayi di Indonesia dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 237/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu.

        Kebijakan sepuluh langkah Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi yang mengakomodasi pemberian ASI secara ekslusif terus diperluas dan ditingkatkan cakupannya. Disamping itu, menyadari makin banyaknya perempuan menyusui yang bekerja di sektor publik, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Kesehatan dan telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan nomor : 48/Men.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, 1177/Menkes/PB/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. Peraturan Bersama ini diharapkan mampu menjadi payung bagi tenaga kerja perempuan khususnya yang menyusui agar mereka tetap bisa menyusui/memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja, dan mendorong pengusaha untuk menyediakan Ruang Menyusui/Ruang ASI yang sesuai dengan standar kesehatan.

BAB III
MENYUSUI : CUKUP SEPULUH LANGKAH – MENUJU LANGKAH SAYANG BAYI

Deklarasi Innocenti, yang diselenggarakan pada tahun 1990 di Florence Italia, menyerukan implementasi sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui yang harus diterapkan pada seluruh fasilitas bersalin. Deklarasi yang bertujuan untuk perlindungan, promosi dan dukungan menyusui ini dihadiri oleh perwakilan lebih dari 30 negara termasuk Indonesia. Pada Konferensi yang melahirkan Deklarasi Innocenti, disepakati bahwa sepanjang tahun, kita perlu mengkampanyekan pentingnya ASI dan pada setiap minggu pertama bulan Agustus dijadikan sebagai Pekan ASI. Peringatan Pekan ASI dilaksanakan dengan tujuan untuk menyadarkan kembali betapa pentingnya ASI bagi bayi dan betapa pentingnya dukungan bagi ibu dalam mencapai keberhasilannya menyusui bayinya.

Pada Pelaksanaan Pekan ASI Sedunia tahun 2010 yang bertepatan dengan peringatan Ulang Tahun Deklarasi Innocenti ke 20, tema yang diangkat oleh The World Alliance For Breasfeeding Action (WABA) adalah “ Breastfeeding : Just Ten Steps ! - The Baby Friendly Way “, yang diterjemahkan menjadi “Menyusui : Cukup Sepuluh Langkah ! – Menuju Langkah Sayang Bayi”. Tema ini bertujuan untuk mengingatkan kita kembali akan pentingnya pelaksanaan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui seperti yang telah diserukan dalam Deklarasi Innocenti 20 tahun yang lalu.

Tema Breastfeeding : Just Ten Steps ! - The Baby Friendly Way (Menyusui : Cukup Sepuluh Langkah ! – Menuju Langkah Sayang Bayi)” ini menjadi sangat penting antara lain karena :

  • Sarana Pelayanan Kesehatan memainkan peran yang sangat penting dalam memprakarsai kegiatan menyusui.
  • Sepuluh langkah dalam mencapai keberhasilan menyusui memuat langkah langkah suportif yang memungkinkan Ibu untuk meningkatkan kualitas menyusui mereka dan memberikan bimbingan dan pelatihan bagi petugas kesehatan dalam memberikan dukungan menyusui.
  • Selama 20 tahun ini, lebih dari 20.000 sarana pelayanan ibu hamil, atau sekitar 28% dari seluruh sarana pelayanan ibu hamil di dunia, telah melaksanakan secara penuh sepuluh langkah dan telah disertifikasi sebagai Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital Initiative/BFHI). Selama waktu ini pula, angka keberhasilan menyusui eksklusif telah meningkat dengan signifikan.
  • Namun demikian, menurunnya program BFHI di seluruh dunia, kurangnya pelatihan, melemahnya kepatuhan terhadap sepuluh langkah dalam akreditasi fasilitas bersalin telah berkontribusi pada bertahannya atau turunnya angka menyusui eksklusif di beberapa tempat dan situasi.

Oleh karena itu, sekarang saatnya untuk melihat kembali pendekatan Sepuluh Langkah ini dan untuk menentukan kemana kita akan melangkah.

  1. Kemajuan Terakhir Baby Friendly Hospital Initiatives (BFHI) dan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui
    1. Capaian

      Saat ini, lebih dari 20.000 fasilitas bersalin di seluruh dunia melaporkan pernah berhasil mendapatkan status ”Sayang Bayi”. BFHI meningkatkan cakupan menyusui ekslusif di level lokal, nasional dan global. Peningkatan Pemberian ASI merupakan faktor kunci yang berkontribusi pada penurunan angka kematian anak (UNICEF 2009).

    2. Tantangan

      Tantangan yang dihadapi saat ini diantaranya masih kurangnya komitmen, memburuknya praktek penerapan sepuluh langkah menyusui di Rumah Sakit, dan kurangnya pelatihan tenaga kesehatan yang memberikan konseling kepada ibu, bahkan ketika sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui ini telah jelas terbukti banyak bermanfaat.

      Oleh karena itu, Inilah saatnya untuk merevitalisasi pelaksanaan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui dengan memperluas penerapannya, tidak hanya di Rumah Sakit dan di sarana pelayanan kesehatan saja melainkan menerapkannya dalam masyarakat.

  2. ”Memperbaiki” Kembali Kepada Pola/Alur yang Mendukung Menyusui
    1. Revisi Baby Friendly Hospital Initiatives (BFHI) dan Perkembangannya

      Pada tahun 2007, UNICEF dan WHO telah melakukan pengembangan Rumah Sakit Sayang Bayi yang lebih komprehensif yaitu Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi yang lebih mudah dan menggunakan pendekatan baru ”Sayang Bayi” yang bisa dilaksanakan di luar fasilitas bersalin. Ketika banyak negara telah melaksanakan konsep ”Mother-baby friendly” ini, konsep/ide lain yang belakangan ini muncul adalah konsep ”Motherbaby chilbirth Initiatives”, berisi sepuluh langkah untuk mengoptimalkan fasilitas bersalin, antara lain melaksanakan sembilan langkah untuk ibu selama hamil dan selama persalinan untuk mengurangi intervensi yang tidak perlu selama hamil dan persalinan tersebut. Langkah kesepuluhnya meliputi juga langkah menuju keberhasilan menyusui. Mengikuti langkah Sayang Bayi akan meningkatkan cakupan pemberian ASI, dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi di seluruh dunia.

    2. Praktek Ramah Menyusui

      Kita tahu bahwa dengan makin meningkatnya pelaksanaan sepuluh langkah Sayang Bayi melalui sepuluh langkah menyusui, akan makin meningkat pula keberhasilan ibu dalam memberikan standar emas makanan bayi yaitu ASI. Hal ini menunjukkan pentingnya setiap tempat bersalin, Rumah Sakit, Klinik, dan kini meluas ke lingkup masyarakat untuk terus berjuang dalam meningkatkan pelaksanaan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui. Rumah Sakit bisa memberikan alternatif cara baru yang lebih mudah dalam melaksanakan sepuluh langkah menyusui tersebut apabila fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat di bawahnya menemukan kesulitan dalam melaksanakan kesepuluh langkah menyusui sekaligus dalam satu tempat.

BAB IV
SEPULUH LANGKAH MENUJU KEBERHASILAN MENYUSUI

WHO dan UNICEF telah mengeluarkan pernyataan bersama pada tahun 1989 tentang sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui yang berupa perlindungan, promosi dan dukungan untuk menyusui di fasilitas pelayanan ibu bersalin. Deklarasi Innocenti tahun 1990 menyerukan negara di dunia untuk melaksanakan secara penuh sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui ini di semua fasilitas bersalin pada akhir tahun 1995. Dua puluh tahun kemudian, lebih dari 152 negara telah mempunyai Rumah Sakit Sayang Bayi. Mereka telah melaksanakan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui ini, dan dengan tambahan bagian yang relevan dari Kode Internasional Pemasaran Pengganti ASI, membantu mereka untuk bertahan terhadap promosi susu formula kepada tenaga kesehatan dan kepada masyarakat.

Dalam rangka menerapkan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai kesepakatan Deklarasi Innocenti tahun 1990, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 Tanggal 7 April 2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada bayi di Indonesia. Namun pelaksanaannya belum optimal, karena belum melibatkan suami, keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, padahal suami, keluarga, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan mempunyai peran sangat penting dalam mendukung ibu mencapai keberhasilannya menyusui. Bentuk dukungan suami, keluarga, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan bagi ibu dalam mencapai keberhasilan menyusui bayinya merupakan salah satu upaya mencapai kesetaraan gender.

Pelaksanaan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui adalah :

  1. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;

    Langkah pelaksanaan:

    • Dalam penyusunan draft kebijakan ini hendaknya melibatkan tenaga ahli atau profesional dibidang kesehatan ibu dan anak.
    • Diadakan pertemuan untuk mendapatkan masukan sebagai upaya penyempurnaan draft kebijakan.
    • Kebijakanannya bersifat aplikatif dalam bentuk petunjuk teknis/prosedur tetap dengan penjelasan yang dilengkapi dengan gambar-gambar.
    • Kebijakan yang disusun minimal memuat tentang Inisiasi Menyusu Dini, pelarangan promosi susu formula dan larangan menggunakan dot/kempeng, rawat gabung, penatalaksanaan menyusui yang benar, managemen menyusui saat bayi sakit dll.
    • Kebijakan yang telah disusun harus selalu dikomunikasikan kepada seluruh tenaga kesehatan.
       
  2. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;

    Langkah pelaksanaan :

    • Pelatihan dilakukan secara periodik dan diselenggarakan di fasilitas kesehatan atau tempat pelatihan lain yang memadai.
    • Fasilitator adalah orang yang berkompeten dibidang kesehatan ibu dan anak.
    • Materi pelatihan minimal memuat tentang Inisiasi Menyusu Dini, pelarangan promosi susu formula dan larangan penggunaan dot/kempeng, rawat gabung, penatalaksanaan menyusui yang benar termasuk mengatasi kesulitan yang muncul saat menyusui, managemen menyusui saat bayi sakit dan pendampingan bagi ibu dan keluarga.
    • Metode pelatihan yang digunakan dapat berupa ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi dll.
    • Peserta pelatihan adalah seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan.
       
  3. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;

    Langkah Pelaksanaan :

    • Penjelasan dan informasi tentang manfaat dan penatalaksanaan menyusui selain diberikan kepada ibu hamil, juga kepada suami dan keluarga. Disinilah pentingnya membangun keterlibatan, dukungan dan peran aktif suami dalam ikut menentukan keberhasilan ibu untuk menyusui bayinya.
    • Yang memberikan penjelasan adalah tenaga kesehatan dan pendamping ibu dan keluarga yang telah dilatih.
    • Materi yang dijelaskan antara lain tentang Inisiasi Menyusu Dini, bahaya susu formula dan dot/kempeng,