Referensi

Pustaka Jogloabang, isinya terserah yang ngisi. Semoga bermanfaat.

Alasan KPK mengawal Dana Desa

Proses Pengajuan Dana Desa

Dana Desa tahun 2018 sebesar 120 Triliun Rupiah, lebih banyak daripada tahun sebelumnya yang sebesar 80 Triliun Rupiah. Anggaran Dana Desa sebesar 120 Triliun dari yang awalnya dulu di jaman Presiden SBY hanya 20,7 Triliun Rupiah dialokasikan untuk 70an ribu desa se-Indonesia. Bandingkan dengan APBD DKI Jakarta tahun 2018 yang Rp77,117 Triliun, sungguh seperti Bulan dan Bintang di langit yang biru.

Modus Korupsi Dana Desa

Namun begitu, masalah Korupsi Dana Desa yang dilakukan juga menjadi masalah yang cukup memalukan. Ditengarai KPK bahwa korupsi Dana Desa atau Korupsi di Desa memiliki modus yang hampir seragam seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, dan tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, penyelewangan dana desa untuk kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan serta penggelapan honor aparat desa. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarief di hadapan ratusan Kepala Desa di Gedung KPK pada hari Rabu 16 Agustus 2017 di Jakarta.

Hal lainnya diungkap Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga yang mengatakan bahwa ada 12 modus korupsi dana desa. 12 Modus korupsi Dana Desa menurut ICW adalah:

  1. Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar
  2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain
  3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan
  4. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten
  5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya
  6. Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa
  7. Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor
  8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak
  9. Pembelian inventaris kantor dengan dana deaa namun peruntukkan secara pribadi
  10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa
  11. Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa
  12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Hal-hal yang sangat penting diketahui para pendamping desa dan warga masyarakat desa tentunya, untuk dapat mengawal dana desa di fase-fase dan pelaksanaan anggaran Desanya.

KPK Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa

Dalam Konggres Jaringan Radio Komunitas Indonesia - JRKI di Bogor pada 7 November 2017. Wawan Wardiana, PLT Unit Korsup Pencegahan KPK mengungkapkan perlunya pengawalan Dana Desa hingga ke tingkat Desa karena adanya temuan masalah seperti:

  • Regulasi dari Pusat tidak sinkron. Kemendagri merujuk pada UU Pemerintahan Desa, Kemendes merujuk pada PP Nomor 60 Tahun 2014 yang mengatur porsi penggunaan dana desa (30% untuk operasional, 70% untuk pembangunan), Kemendes mengeluarkan Permendesa setiap tahun mengatur apa saja yang boleh/tidak boleh dibangun
  • Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa masih rendah. Baru 47% desa menggunakan Siskeudes sampai pada 31 Juli 2017.
  • Pengawasan Dana Desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten belum terlaksana dengan baik.
  • Program Dana Desa tidak menyediakan alokasi anggaran khusus untuk pengawasan.
  • Kapasitas aparat Desa dan Pengaduan Masyarakat
  • Belum tersedianya instrumen pengukuran efektifitas penggunaan Dana Desa.

Jalan panjang menuju penggunaan Dana Desa yang memiliki impak signifikan terhadap pemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selengkapnya simak paparan KPK di Konggres JRKI di bawah ini.

Analisis

menganalisis

Berisi tulisan yang dianggap sebagai analisis

Asal-Usul, Teori dan Indikator Kota Inklusi

Maliobro Jogja

Apa itu Kota Inklusif?. Pertanyaan yang jarang terucap dan diketahui, mengapa?. Jelas sebuah istilah yang hanya umum dikalangan tertentu dan belum dipahami oleh masyarakat banyak. Inklusif sendiri adalah sebuah konsep yang sangat membumi namun dengan kata-kata yang asing ditelinga kita. Ada baiknya memang mengenali dulu permaknaan kata-kata seperti Desa Inklusi, Kota Inklusi, Kecamatan Inklusi, Pendidikan Inklusi dan banyak lagi. Inklusi adalah sebuah konsep dan cita-cita yang diperlukan semua orang, namun hanya kalangan difabel dan/atau penyandang disabilitas saja yang memperjuangkan. Sementara jika konsep inklusifitas dan inklusi bisa diterapkan maka sebenarnya seluruh umat manusia atau masyarakatlah yang dapat menikmatinya.

Sebuah tulisan milik Arif Maftuhin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diterbitkan dalam Jurnal Tata Loka Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2017 di Halaman 93 sampai dengan halaman 103, dari Biro Penerbit Planologi Undip dengan ISSN 0852-7458-E ISSN 2356-0266 dan kode DOI : , berjudul Mendefinisikan Kota Inklusif : Asal-Usul, Teori dan Indikator dalam bahasa Inggrisnya Defining Inclusive City: Origin, teheories, and Indicators.

Tulisan Mendefinisikan Kota Inklusif : Asal-Usul, Teori dan Indikator menurut penulisnya adalah untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang disebut kota inklusif dan indikatornya. Secara akademik, nyaris tidak ada studi tentang ‘kota inklusif’. Padahal, dalam praktik, sudah banyak daerah yang berusaha menjadi, atau mengklaim diri, sebagai “kota inklusif”. Studi dalam artikel ini bersifat literer karena bertujuan menemukan gagasan dan landasan teoretis yang dapat digunakan untuk mendefinisikan “kota inklusif.” Karena definisi saja belum cukup, tulisan juga akan mengkaji indikator kota inklusif. Berdasarkan kajian teoretis yang dilakukan, penulis berpendapat ada empat indikator kota inklusif: (i) adanya partisipasi difabel; (ii) adanya upaya pemenuhan hak-hak difabel; (iii) terjaminya aksesibilitas; dan (iv) adanya sikap inklusif warga kotanya.

Despite its recent popular use in Indonesia, “inclusive city” as an academic subject has been relatively neglected. The subject is interestingly absent from Indonesian academic journals in relevant studies. While the term has been globally used and discussed, it is used in a significantly different way. The objective of this paper is to propose a concept of “inclusive city” by defining its dimensions and indicators. It is a localized concept to promote a city that promotes, protects, and accommodates the rights of the disabled. To achieve that objective, this literary research seeks to find theoretical base to argue for inclusion of the disabled. Furthermore, it argues for four dimensions of an inclusive city: (i) a full participation of the disabled; (ii) a promotion of the rights of the disabled; (iii) accessibility; and (iv) inclusive attitude of the people. An elaboration of the indicators is provided afterward.

Dengan kata kunci: Keywords: inclusive cities, social exclusion, inclusion, persons with disability, Indonesian disabilty act

Mengapa Perjuangan Inklusi?

Mengapa harus ada istilah dan perjuangan inklusi. Sungguh dapat dipahami mengapa ada konsep inklusi pada akhir-akhir ini. Konsep inklusi muncul karena adannya perlakuan Eksklusi atau peminggiran orang-orang tertentu oleh masyarakat atau negara yang diluar nalar kewarasan. Peminggiran dan pemarjinalan orang-orang tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan sosial memunculkan perjuangan inklusi yang menginginkan hilangnya perilaku dan pola pikir sesat tentang peminggiran yang merupakan anak kandung dari konsep kompetisi yang dimunculkan kalangan tertentu untuk menjaga kepentingannya baik secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya, dan konsep peminggiran atau konsep eksklusi sudah sedemikian halus dan mengakar pada sanubari dan benak manusia dengan pola dan kurikulum pendidikan yang terpupuk dan dipelihara oleh penguasa.

Lebih jelasnya dalam jurnal Arif Maftuhin menuliskan sebagaimana di bawah ini, dituliskan tidak seperti aslinya, untuk mengunduh dan melihat lengkapnya dapat anda baca di bagian akhir tulisan ini:

Mendefinisikan Kota Inklusif : Asal-Usul, Teori dan Indikator

Asal-usul Inklusivitas adalah Social Exclusion

Diskusi-diskusi umum yang terkait kecenderungan eksklusivitas kota dan masalah- masalah sosial yang diakibatkannya sebenarnya sangat sejalan dengan keprihatinan di kalangan gerakan difabel di Indonesia. Tidak lebih dan tidak kurang, diskusi dan gagasan- gagasan yang muncul itu akan sangat berguna dalam diskusi “kota inklusif” bagi di fabel di Indonesia karena akar masalah yang disorot adalah sama, yaitu social exclusion yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat fisik maupun kultural dan sosial. Pesan itu terlihat dalam beberapa definisi “inclusive cities” yang muncul dalam berbagai studi yang disebutkan di pendahuluan tulisan ini.

Menurut definisi nexcity.org, inclusive city adalah:

An inclusive city is one that values all people and their needs equally. It is one in which all residents—including the most marginalized of poor workers—have a representative voice in governance, planning, and budgeting processes, and have access to sustainable livelihoods, legal housing and affordable basic services such as water/sanitation and an electricity supply (‘Commentary’, 2013).

Definisi ini menempatkan manusia, warga kota, sebagai kata kuncinya dan bahwa kota yang inklusif adalah kota yang secara politik menghargai warganya secara setara, yang miskin didengar suaranya, terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan secara fisik mereka memperoleh akses terhadap layanan dasar bagi kehidupan, seperti perumahan, air bersih, dan listrik.

Proyek inclusive cities yang dikawal World Bank menyebutkan tiga faktor penting untuk membangun sebuah kota inklusif:

  1. Pertama, spacial inclusion atau inklusi ‘ruang’ (fisik) yang meliputi tersedianya infrastruktur pokok sehari-hari berupa perumahan yang layak huni, air bersih, dan sanitasi.
  2. Kedua, social inclusion atau inklusi sosial. Sebuah kota inklusif wajib menjamin kesetaraan hak dan partisipasi semua orang, termasuk mereka yang paling termarjinalkan. Eksklusi terhadap mereka terbukti mengakibatkan ketimpangan dan kerusuhan sosial di berbagai kota.
  3. Ketiga, economic inclusion atau inklusi ekonomi.

Jadi kota inklusif harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kepada semua warga kota untuk menikmati buah pertumbuhan ekonomi (‘Inclusive Cities’, 2015).

Konsep dan Definisi Eksklusi Sosial

Supaya lebih baik memahami konsep “inklusif” seperti yang diusung di atas, penting untuk memahami konsep social exclusion. Konsep ini awalnya muncul di Perancis pada tahun 1970an. Saat itu, istilah social exclusion digunakan untuk menggambarkan kondisi kelompok-kelompok marjinal di masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan dan jaminan kesejahteraan (the income safety nets of the welfare state). Les exclus (mereka yang tereksklusi) tidak mendapatkan hak-hak asasi sebagai warga negara, entah karena mereka menjadi korban diskriminasi, seperti kalangan difabel, atau kerena mereka bukan warga negara Perancis dan tinggal di negeri itu sebagai pencari swaka politik. Mereka juga tidak memiliki akses terhadap lembaga-lembaga penting yang mungkin dapat menolong dan menyuarakan kepentingan mereka, seperti serikat dagang atau serikat warga (Pierson, 2010, pp. 7–8) (Pierson, 2010).

Child Poverty Action Group mendefinisikan social exclusion sebagai proses terhalangnya, sebagian atau sepenuhnya, akses terhadap sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi kunci dalam integrasi seseorang di masyarakat. Menurut defnisi ini, sebagian orang ada yang berada di luar lingkaran, tidak dapat berpartisipasi penuh di masyarakat, dan masalah ini bersifat sistematik karena bersumber dari –apapun sebabnya—sistem sosial (Sheppard, 2006, p. 7).

Kelompok yang dapat tereksklusi secara sosial menurut Sheppard:

  1. Kelompok miskin, pengangguran, dan tidak beruntung lainnya;
  2. Tidak memperoleh pemenuhan haknya sebagai warganegara; dan
  3. Mereka yang terputus dari relasi sosialnya (Sheppard, 2006, p. 10).

Kelompok rentan Eksklusi Sosial menurut the centre for the analysis of Social Exclusion apabila:

  1. Ia secara geografis (bukan KTP) adalah penduduk di suatu wilayah;
  2. Ia tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang lazimnya dilakukan oleh warga di tempat itu, dan
  3. Ia sangat ingin berpartisipasi, tetapi keinginannya terhalang oleh berbagai faktor di luar kontrol dirinya (Burchardt, Le Grand, & Piachaud, 1999, p. 227)<.>

Definisi ini tegas menekankan bahwa orang tereksklusi ketika ia tinggal di sebuah perkampungan, komunitas, atau negeri tetapi terhalang oleh keadaan-keadaan yang di luar kemauan dan kemampuan mereka sendiri. Definisi ini penting dan pantas diangkat karena menekankan bahwa tidak ada orang yang mengeklusikan diri. Orang disebut excluded karena ia memang excluded, berbeda dengan orang yang sengaja mengucilkan diri dengan kemauan sendiri karena satu dan lain hal.

Lima Komponen Penting Eksklusi Sosial menurut Pierson:

  1. kemiskinan;
  2. pengangguran;
  3. tidak adanya jejaring pendukung sosial;
  4. pengaruh tempat tinggal dan lingkungan sosial;
  5. terkecualikan dari layanan umum.

Pierson berpendapat bahwa kelima komponen itu sesungguhnya saling terkait dan saling memperparah eksklusi, sehingga upaya untuk membangun inklusi sosial memerlukan pendekatan dan program multi- dimensi untuk menangani satu per satu komponen tersebut, semisal peningkatan pendapatan, memperkuat jejaring sosial, meningkatkan kualitas hidup di sebuah kawasan, dan membuat layanan umum yang aksesibel. (Pierson, 2010, p. 13).

Difabel Sebagai Kelompok Rentan Eksklusi

Tulisan Person tentang lima komponen eksklusi tidak menyebutkan secara spesifik subjeknya. Hanya saja, ketika indikator yang ia buat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok rentan ekslusi di dalam masyarakat, akan mudah ditemukan bahwa kelompok difabel adalah salah satu yang paling mungkin terperangkap dalam lima komponen eksklusi sosial. Riset-riset berikut menggambarkan relasi kuat antara eklsusi ini dan difabel.

  1. Pertama, komponen terpenting yang menciptakan eksklusi adalah kemiskinan dan penghasilan yang kecil. Kemiskinan sendiri ada dua macam: kemiskinan absolut yang ditentukan oleh angka tertentu untuk menentukan kemiskinan; dan kemiskinan relatif yang didefinisikan sebagai tidak adanya sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap layak dalam sebuah masyarakat. Ada banyak studi yang dengan baik menunjukkan ‘lingkaran setan’ disabilitas dan kemiskinan ini (Yeo & Moore, 2003, pp. 572–573). Secara sederhana dapat dikatakan, kemiskinan mengakibatkan gizi buruk pada ibu hamil. Gizi buruk pada gilirannya dapat mengakibatkan disabilitas pada anak yang dikandung. Kemudian, lahirlah anak difabel di keluarga miskin itu. Karena ia difabel dan miskin, maka akses terhadap semua layanan dasar terbatas dan kelak mengakibatkan kesehatannya yang tidak memadai dan seterusnya. Difabilitas melahirkan kemiskinan dan kemiskinan melahirkan difabilitas.
    Dalam hal posisi difabel dalam kelompok masyarakat miskin, Wolfensohn berpendapat bahwa:
    People with disabilities in developing countries are over-represented among the poorest people. They have been largely overlooked in the development agenda so far, but the recent focus on poverty reduction strategies is a unique chance to rethink and rewrite that agenda. One of the Millennium Development Goals is the eradication of extreme poverty and hunger, a goal that cannot be achieved without taking into consideration a group of people that is so disproportionately represented among the world’s poorest people (Eide & Ingstad, 2011, p. 2).
    Artinya, jika orang ingin berbicara tentang kelompok miskin dan pengentasan kemiskinan, maka nyaris tidak mungkin mengabaikan difabel dalam diskursus itu. Jumlah difabel dalam kelompok masyarakat miskin itu over-represented, terlalu banyak.
  2. Kedua, pengangguran dan akses ke dunia kerja. Karena kondisi fisiknya, difabel adalah kelompok masyarakat yang paling sering mengalami eksklusi di dunia pekerjaan. Sejumlah penelitian di Inggris menunjukkan bahwa
    1. 60% difabel usia kerja tidak bekerja di pekerjaan bergaji (paid work);
    2. tingkat pengangguran di kalangan difabel tiga kali lebih tinggi daripada non-difabel;
    3. demikian juga waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih lama; sedangkan
    4. satu dari enam orang yang mendapatkan pekerjaan, hanya mampu bertahan selama setahun hingga kehilangan pekerjaan lagi dan sepertiga pekerja difabel menganggur lagi setelah setahun;
    5. difabel juga memperoleh penghasilan yang jauh lebih rendah dari umumnya pekerja dan 50% difabel memperoleh pendapat di bawah garis kemiskinan; dan paling menariknya lagi (6) para difabel juga mengalami lebih banyak tidak terserap di lapangan pekerjaan yang seharusnya mereka lebih dari memenuhi syarat (overqualified) untuk bekerja di bidang itu (C Barnes & Mercer, 2006, pp. 533–534).
  3. Ketiga, lemahnya jaringan sosial yang dimiliki oleh individu, keluarga atau kelompok tertentu dalam masyarakat. “Jaring kemiskinan” biasanya mencegah orang dari memiliki akses kepada kehidupan dan standar kehidupan yang layak dalam sebuah masyarakat. Difabel mengalami eksklusi dari memanfaatkan jejaring sosial karena masih banyaknya keluarga yang tertutup soal anaknya yang difabel hingga menyembunyikan anaknya (‘parenting- Hak Anak Difabel’, n.d.). Alih-alih memperoleh manfaat dari jejaring sosial, difabel malah semakin terkucil. Mereka yang menyandang disabilitas mental masih banyak mengalami pemasungan di Indonesia (‘Setidaknya 18.800 orang masih dipasung di Indonesia’, 2016).
  4. Keempat, lingkungan fisik. Menurut Wendell, masyarakat yang secara fisik terstruktur dan secara kelembagaan tertata biasanya dilandasakan pada asumsi-asumsi yang tak disadari/tak diakui bahwa semua orang itu sehat, non-difabel, muda tetapi dewasa, dan berprilaku seperti yang diidealkan. Asumsi-asumsi laten seperti inilah yang seringkali menciptakan disabilitas karena mengabaikan fakta bahwa tidak semua orang mencapai level ‘ideal’ untuk bisa sepenuhnya menjadi bagian, berpartisipasi, dalam masyarakat (Wendell, 1996, p. 39)
    Asumsi-asumsi laten ini pada gilirannya melahirkan pembangunan fisik yang membuat orang menyandang disabilitas. Karena asumsi (yang tidak disadari) bahwa Muslim yang baik adalah yang sehat jasmani dan rohani, maka masjid-masjid dibuat megah meninggi. Karena meninggi, maka dibutuhkan undakan berundak untuk memasuki masjid. Struktur ini lalu membuat pengguna kuris roda menjadi ‘disabled’’ (dibuat tidak mampu). Demikian juga dengan tempat wudu. Karena semua orang diasumsikan melihat, maka stuktur bangunan yang ramah bagi tunanetra diabaikan (Maftuhin, 2014).
  5. Kelima adalah layanan, baik layanan publik maupun swasta. Berbagai penelitian telah menunjukkan bagaimana difabel tereksklusikan dalam layanan publik semacam transportasi. Trotoar di hampir semua kota di Indonesia jarang sekali ramah bagi pengguna kursi roda. Sehingga para pengguna kursi roda tereksklusikan dari partisipasi dalam banyak kesempatan yang memerlukan aksesibilitas di luar rumah. Demikian juga angkutan umum yang belum memenuhi aksesibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.Sedikit demi sedikit, kantor-kantor pemerintahan di Kota Yogyakarta, misalnya, memang telah direnovasi agar ramah difabel. Tetapi, mayoritas bangunan tetap tidak terakses dengan baik.

Korelasi antara social exclusion dan inklusi bagi kaum difabel muncul jelas dalam studi yang didanai oleh the European Commission pada tahun 2001. Penelitian “Disability and Social Exclusion in the EU – time for change, tools for change” menyisir enam bidang layanan publik di berbagai negara Eropa:

  1. Kesehatan dan layanan sosial;
  2. Layanan Pemerintahan;
  3. Lingkungan Sosial;
  4. Transportasi;
  5. Informasi;
  6. Ketersediaan layanan sosial.

Studi ini menunjukkan bagaimana difabel di negara-negara Uni Eropa belum meperoleh akses dan layanan yang layak di berbagai bidang yang dikaji tersebut dan menjadi bagian masyarakat yang paling rentan terhadap eksklusi sosial (The Greek National Confederation of Disabled People, 2002).

Jadi, difabel adalah kelompok yang paling rentan eksklusi sosial dan karena itulah penulis berpendapat bahwa apa yang berkembang di Indonesia dalam konsep “kota inklusif” sangat dapat dipahami. Meski di belahan dunia yang lain konsep “kota inklusif” lebih diartikan sebagai kota yang membuka partisipasi semua orang, pilihan untuk memaknai “kota inklusif” sebagai kota yang ramah difabel lebih dari cukup untuk merepresentasikan kota yang ramah bagi semua orang. Sebab, di antara kelompok- kelompok rawan ekslusi sosial, difabel adalah kelompok yang berisiko tertinggi. Katakanlah jika perempuan miskin adalah kelompok yang rawan ekslusi, maka perempuan miskin difabel adalah orang yang paling rentan tereksklusi.

Model-model Disabilitas dan Inklusivitas

Dalam studi disabilitas, ada sejumlah model disabilitas yang biasanya digunakan untuk menganalisis isu-isu disabilitas. Terkait dengan hal ini, pembaca dapat merujuk ke berbagai tulisan semisal dalam tulisan-tulisan di buku Rethingking Disability (Devlieger, 2003), Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction (Goodley, 2011),atau Disability Studies Today (Colin Barnes, Oliver, & Len, 2002). Karya-karya tersebut sudah secara baik membahas berbagai teori, pendekatan, dan model mutakhir dalam kajian disabilitas. Dalam bagian ini, penulis cukupkan untuk mengevaluasi berbagai model itu dalam kaitannya dengan konsep kota inklusif yang akan diusulkan di bagian berikutnya. Sebab, tidak dapat dipungkiri, berbagai model itu selalu mewarnai pengambilan kebijakan-kebijakan publik terkait dengan difabel. Misalnya, dalam riset terhadap Undang-undang no. 8 tahun 2016, Millati menemukan pengaruh model-model teoretis itu dalam setiap pasal-pasal undang- undang (Millati, 2016).

Dalam konteks perumusan konsep kota inklusif, masing-masing model akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang khas. Pertama, model kultural dan medis akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sasaran utamanya adalah ‘orang’ per ‘orang’. Pendekatan kultural, yang berpendapat bahwa disabilitas adalah ‘takdir’ atau ‘karma’, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berusaha mengubah individu difabel untuk menerima, untuk berpikir positif tentang keadaan dirinya, dan bahwa Tuhan telah memilihnya untuk menjadi demikian karena punya tujuan. Demikian pula terhadap non- difabel, pendekatan ini akan menghasilkan kebijakan yang menghendaki masyarakat untuk ‘mengasihani’ difabel dan agar menjadikan hidup mereka sebagai ‘cermin untuk bersyukur’.

Sedangkan model medis, sebagaimana sudah banyak dikritik, akan melahirkan kebijakan yang semata-mata rehabilitatif. Seperti pendekatan kultural, pendekatan medis juga menyasar individu, khususnya individu difabel. Karena difabel dikategorikan ‘sakit’ atau ‘cacat’, maka kebijakannya adalah ‘menormalkan’ atau ‘menyembuhkan’ si individu dari disabilitasnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah, melalui kementerian dan dinas sosial, masih banyak dipengaruhi oleh model ini.

Sedangkan model sosial akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang, menurut para kritikusnya, ‘mengabaikan’ kebutuhan dan pengalaman orang per orang difabel karena fokusnya yang diarahkan untuk mengubah struktur sosial. Produk-produk kebijakan yang mengacu ke model sosial dapat dilihat dalam pembuatan trotoar yang ramah kursi roda, dilengkapi dengan guiding block bagi tunanetra, pintu masuk yang lebar, penyediaan akses ramp, mofidifikasi rambu lalu lintas, dll. Dapat dikatakan, ide-ide ‘kota inklusif’ sendiri, sebagaimana yang berkembang dan muncul selama ini, sebenenarnya banyak dipengaruhi dan terinspirasi oleh model sosial. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dari rekomendasi- rekomendasi yang dihasilkan dalam forum Temu Inklusi tahun 2014. Sebagai contoh kasus dapat dilihat dalam rekomendasi bidang ketenagakerjaan. Dari dua belas item yang direkomendasikan, hanya satu item yang mengacu kepada model medis. Selebihnya, sebelas item, adalah daftar kebijakan yang mengacu ke model sosial (Salim, Syafi’i, & Elisabeth, 2015, p. 116).

Model sosial, terlepas dari para kritikusnya, adalah model yang paling dapat membantu merumuskan kebijakan ‘kota inklusif.’ Istilah ‘kota inklusif’ sendiri berasumsi bahwa masalah disabilitas ada di ‘kota’, bukan pada individu difabel. Dalam model sosial, ada tiga hambatan yang diyakini mengahalangi terwujudnya kota inklusif: sikap (attitudional), lingkungan (environmental), dan lembaga (institutional):

Disabled people may be socially excluded by attitudes of fear and ignorance on the part of non-disabled people, who may use negative and pejorative language about them; or they may be excluded from society because of generally low expectations of what disabled people can achieve. Environmental discrimination occurs where public services, buildings, and transport are not designed with access for disabled citizens in mind. Institutional discrimination occurs where the law discriminates (explicitly or by omission) against the rights of disabled people, making them in some way second-class citizens – without the right to vote, to own land, to attend school, to marry and have children (Harris, Enfield, & Oxfam GB, 2003, p. 11)

Empat Komponen Kota Inklusif dan Indikatornya

Dalam jurnalnya Arif Maftuhin mengusulkan 4 komponen dan indikator kota inklusif yaitu:

  1. Partisipasi Difabel;
  2. Ketersediaan Layanan Hak Hak Difabel;
  3. Pemenuhan Aksesibilitas;
  4. Sikap Inklusif Warga Kota.

Indikator Kota Inklusif menurut UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

  1. Partisipasi penuh.“Partisipasi penuh” artinya difabel dapat berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga kota. Dalam hal ini, indikatornya adalah keterlibatan difabel dan atau perwakilan difabel dalam perumusan kebijakan, mulai dari tingkat keluarahan hingga kota. Dalam Pasal UU No. 8 tahun 2016 disebutkan perlunya melibatkan kegiatan sosial, politik (Pasal 75), budaya, dan seni (Pasal 16) dan partisipasi dalam penanggulangan bencana (Pasal 109).
  2. Ketersediaan layanan hak. Adanya upaya untuk menyediakan layanan, fasilitas, program, atau bangunan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan yang dimanatkan UU dan peraturan pemerintah. Indikatornya dapat mengacu ke UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan secara terinci 22 hak dasar difabel (Pasal 5), adanya Unit Layanan Disabilitas di bidang pendidikan (Pasal 42), di bidang ketenagakerjaan (Pasal 55), dan adanya unit Layanan Informasi dan Tindak Cepat untuk difabel perempuan dan anak (Pasal 125). Pemerintah dan umum juga wajib menyediakan akomodasi yang layak (Pasal 1-9, pasal 18-b). Selain itu, pemerintah juga wajib menyediakan layanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Pasal 90 dan 91).
  3. Aksesibilitas. Artinya kemudahan bagi difabel untuk tanpa hambatan memperoleh manfaat dari sebuah bangunan, fasilitas, layanan, dan program. Secara rinci, Undang- undang menyebutkan hal-hal berikut sebagai indikator aksesibilitas ini. Pertama, aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik (Pasal 18-a), aksesibilitas gedung yang memiliki fungsi: hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, olahraga, dan khusus (Pasal 98). Kedua, aksesbilitas sarana dan prasarana umum, seperti jalan, jembatan, transportasi, informasi umum, layanan publik yang terjangkau dari segi jarak dan biaya, aksesibilitas dalam layanan peradilan (Pasal 9). Ketiga, aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik (Pasal 13). Demikian pula, keempat, hak aksesibilitas rumah ibadah (Pasal 14), layanan kebudayaan dan pariwisata (Pasal 85).
    Untuk menjamin pemenuhan hak-hak aksesibilitas para difabel, UU menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung (Pasal 99).
  4. Sikap inklusif. Artinya, sikap aparat pemerintahan dan masyarakat umum yang tidak diskriminatif, memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan atas hak-hak difabel. Sikap inklusif tidak disebutkan secara jelas di dalam undang-undang, tetapi dari teori yang disebutkan di awal, jelas bahwa attitude adalah salah satu penghambat dalam proses inklusi. Dalam kasus kota Yogyakarta, hambatan attitudional yang tidak inklusif ini dapat dilihat dalam kasus fasiltas aksesibilitas yang tidak dihormati oleh baik pengambil kebijakan dan masyarakat. Guiding block di Malioboro, misalnya, digunakan untuk parkir dan kaki lima. Mereka tidak tahu, mengabaikan, atau tidak mengerti bahwa guiding block adalah fasilitas inklusi difabel.

Dengan definisi yang lebih baik, upaya-upaya berbagai kota untuk mewujudkan hak dapat lebih terarah, agendanya terstruktur, dan sasarannya terukur. Jadi, jangan lagi ada simplifikasi bahwa kota inklusif adalah “kota pendidikan inklusif”, karena hak-hak difabel yang harus dipenuhi tidak hanya pendidikan, melainkan dua puluh dua hak yang terncatum dalam pasal demi pasal Undang-undang No 8 tahun 2016, yang mencakup hak politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga dan seni.

Mendefinisikan Kota Inklusif : Asal-Usul, Teori dan Indikator

Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belenggu Historiografi Indonesia-Androsentris

Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belenggu Historiografi Indonesia-Androsentris

Analisis tentang sejarah perempuan Indonesia cukup menarik. Sebagaimana kita ketahui bahwa penulisan sejarah maupun analisisnya cenderung masih menggunakan pendekatan lama, bahkan sebelum kemerdekaan yaitu pendekatan analisa kolonial. Tentu saja ini menggugah banyak pemikiran kritis tentang penulisan sejarah untuk membuat penulisan yang adil dan memiliki perspektif membangun. Membangun Indonesia tidak hanya dengan infrastruktur dan kurikulum, namun penulisan sejarah yang kaya dengan perspektif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bukan tidak mungkin adalah hal yang sangat penting. Agar kita semua tidak mudah terombang-ambing dan putus akar kesejarahannya.

Berikut di bawah ini adalah tulisan Ruth Indiah Rahayu yang berjudul Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belenggu Historiografi Indonesia-Androsentris. Tulisan ini pernah pada sesi “Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia”, Pelatihan Dasar Gender, Seksualitas dan Maskulinitas, di GG. House, Gadog, Kabupaten Bogor, 20 - 23 Maret 2014. Ruth Indiah Rahayu sendiri adalah peneliti untuk fokus isu politik perempuan, perburuhan, dan reproduksi sosial, berdomisili di Jakarta. Mari kita simak.

Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belenggu Historiografi Indonesia-Androsentris

Oleh : Ruth Indiah Rahayu

Problem Historiografi Gerakan Perempuan

Tulisan mengenai gerakan perempuan di Indonesia masih sangat terbatas. Bukan saja terbatas pada bilangan perempuan yang berminat untuk menulis sejarah tersebut, tetapi karena sejarah Indonesia selalu ditulis oleh (sejarawan) laki-laki maka hasilkan ceritera yang memberi eksistensi negeri ini seperti (hanya dihuni) laki-laki. Ceritera sejarah yang berpusat pada laki-laki ini disebut androsentris dan selama ini telah kita anggap sebagai kebenaran adanya sejarah manusia, khususnya manusia yang menghuni ruang bernama Indonesia. Realitas ini diakui oleh Bambang Purwanto (2006) bahwa ternyata ”...baik secara sadar atau tidak, realitas historis perempuan telah diabaikan sebagai bagian dari proses sejarah Indonesia”. Hingga tak mengherankan jika penulisan sejarah gerakan perempuan di Indonesia tertinggal jauh dari perkembangan historiografi Indonesia.

Problem itu menjadi tantangan bagi saya untuk mengupas gerakan perempuan di Indonesia bukan sebagai sebuah kronologi yang memuat deret nama organisasi perempuan berdasarkan periodesasi sejarah Indonesia. Sumber yang kita baca, baik berupa teks maupun lisan, dan reinterpretasi para penulis terhadap sumber-sumber tersebut menentukan seperti apa kita memberi makna atas masa lalu mengenai gerakan perempuan Indonesia. Sekali pun makna perempuan terhadap sejarahnya bukanlah sebuah reinterpretasi tunggal. Dari sinilah saya menawarkan pendekatan untuk menulis dan membaca gerakan perempuan di Indonesia berdasarkan pembedaan sebagai women in histrory (perempuan di dalam sejarah), women's history (sejarah perempuan) atau the history of women (sejarah tentang perempuan).

Women in History

Sejarah Indonesia-androsentris menempatkan perempuan dalam peran sebagai tokoh yang dipahlawankan. Tendensi itu mengemuka sebelum Revolusi Nasional yang oleh Frederick & Soeroto (1982) digolongkan menurut dua kategori peran.

Pertama, perempuan yang berperan sebagai panglima militer yang melawan, memusuhi dan menentang penjajahan Belanda. Perempuan ini, contohnya, adalah Tjut Nya' Dien, Tjut Mutia, Nyi Ageng Serang, Christina Martha Tiahahu. Meskipun panglima militer perempuan ini pada akhirnya ditangkap, dibuang, dipenjara seumur hidup dan dipandang sebagai pemberontak tetapi sungguh kebiasaannya yang menyimpang dari tradisi (laki-laki) itu menarik perhatian penulis sejarah Belanda.

Adapun peran perempuan golongan kedua yang menarik hati penulis sejarah Belanda adalah yang memiliki pemikiran dan kegiatan yang sejalan dengan politik etis Belanda pada akhir abad 20 dan awal abad 21 untuk memberi kesempatan perempuan pribumi memperoleh pendidikan 'modern'. Para perempuan perintis dan penyelenggara pendidikan ini adalah Kartini, Dewi Sartika, Maria Walandau Maramis, Nyi Hadjar Dewantoro, Rahmah El Yunusiyah, dll.

Penulisan perempuan dalam sejarah seperti itu masih dipergunakan oleh kurikulum sejarah nasional untuk menggambarkan adanya perempuan yang anti kolonial. Paradoksnya, menurut Frederick & Soeroto, itu berarti kita harus mengakui bahwa dalam penulisan perempuan dalam sejarah Indonesia pada dasarnya masih menggunakan perspektif kolonial. Unit analisis “perempuan” yang dipergunakan oleh penulis Belanda tersebut adalah seorang tokoh yang dilahirkan dari keluarga berdarah biru dan yang kemudian menanggalkan kenikmatan status kekuasaannya untuk berjuang melawan kolonial. Sedangkan fantasi kolonial terhadap para perempuan yang diherokan itu merupakan seksualitas pribumi Hindia Belanda yang digambarkan jelita, gagah tetapi lembut dan menawan.

Paradoks penulisan perempuan dalam sejarah Indonesia itu merupakan hasil rekonstruksi sejarah tentang Indonesia masa lalu setelah Indonesia merdeka yang terjebak oleh pemikiran dekolonisasi historiografi yang diartikan sempit, serba memuja kejayaan masa lalu (glorifikasi) dengan pemeran utama para hero yang tentu saja elitis. Perspektif ini pada gilirannya mengacaukan perspektif waktu dan geografis yang disebut Indonesia. Saya termasuk yang cukup lama meyakini bahwa Christina Martha Tiahahu ataupun Tjut Nya' Dien adalah pelaku “gerakan perempuan Indonesia”. Pandangan ini berubah ketika saya membaca lebih seksama bahwa kata “Indonesia” barulah dilontarkan sebagai wacana politik pergerakan intelektual awal abad 20. Hingga di masa kedua perempuan ini melawan kolonial, “Indonesia” sebagai konsep bangsa dan negara realitasnya belum ada. Hal lain, bahwa gerakan perempuan (berupa organisasi, kegiatan dan isu perempuan) barulah dikenal oleh perempuan pribumi pada awal abad 20, Jadi etika Tjut Nya' Dien maupun Chrisitina Martha Tiahahu berperan sebagaii panglima militer dalam perang melawan Belanda belumlah dapat dikategorikan sebagai gerakan perempuan.

Keyakinan saya terhadap perempuan dalam sejarah Indonesia yang ditampilkan dari pusat kekuasaan dan berdarah biru pun runtuh. Setelah saya melakukan perjalanan ke daerah-daerah dan mendengar tutur (ceritera) lokal tentang perempuan jelata yang membangun gerakan perempuan. Contohnya di Biak ada semacam gerakan mesianis para perempuan desa sekitar masa pendudukan Jepang, gerakan para perempuan di Tondano (Minahasa) angkat senjata melawan pada masa perang melawan Belanda, gerakan buruh perempuan pada masa pra-pendudukan Jepang di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan pasti masih hidup ceritera lainnya.

Dengan gambaran itu, “perempuan dalam sejarah” (women in history) Indonesia telah direduksi oleh kepentingan (kekuasaan) membangun identitas politik dan nasionalisme yang sejatinya masih post-kolonial.

Women's History

Di depan telah disinggung problem androsentrisme dalam sejarah Indonesia telah menghilangkan eksistensi perempuan. Herannya, kritik androsentrisme ini tidak dinyatakan oleh sejarawan perempuan akademik tetapi diungkapkan oleh sejarawan laki-laki seperti Bambang Purwanto, Asvi Warman Adam dan Kuntowijoyo. Ketiganya ini menawarkan penulisan sejarah Indonesia yang androgyn, yang secara adil menempatkan perempuan dan laki-laki eksis dalam kejadian dan peristiwa sejarah. Tetapi Kuntowijoyo menolak penulisan sejarah yang gynosentris, yakni yang berpusat pada perempuan.

Berbeda dengan gerakan yang dilakukan sejarawan laki-laki di Indonesia itu, di kalangan akademik Amerika dan Eropa terdapat gerakan yang dilakukan oleh feminist historian untuk membangun konstruksi teoritis penelitian dan penulisan sejarah yang berpusat pada perempuan (gynosentris). Scott (1988) merekosntruksi berbagai esai feminist historian tentang eksplorasi metodologis feminist history yang berimplikasi lahirkan “sejarah baru”. Ia mengutip pandangan sejawatnya yang menyatakan:

”..that the writing women into history neccessarily involves redefining and enlarging traditional notions of historical significance, to encompass personal, subjective experience as well as public and political activities. It is not too much to suggest that however hesitant the actual beginnings, such a methodology implies not only a new history of women, but also a new history”.

Pada esai tulisan Scott (1996) yang lain, ia menawarkan '”gender” sebagai kategori analitik peneltian sejarah agar dapat mengungkap tabir ketidakadilan dalam berbagai relasi perempuan dengan modal, militer, kehancuran ekologi, dan sebagainya. Ia dan sejawatnya memilih istilah feminsit history ketimbang women's history. karena hendak menggali akar ketidakadilan yang tersembunyi dalam sejarah sosial yang lebih komprehensil, detil dan majemuk.

Meski saya sependapat untuk menggunakan istilah feminist history, tetapi itu hanya lebih mudah disebutkan di tingkatan akademik atau intelektual. Istilah itu akan mungkin tidak populer digunakan sebagai bahasa keseharian masyarakat. Tetapi pada prinsipnya, harus ada kemauan untuk menulis historiografi Indonesia yang tak sekedar memberi ruang adanya perempuan. Karena substansi problemnya terletak pada metodologi, maka usaha untuk membongkar androsentrisme dalam historiografi Indonesia adalah juga melalui sebuah metodologi.

Saya mengambil contoh sejarah pergerakan nasional akan terasa berbeda jika kita baca menurut versi gerakan perempuan. Cora Vreede de-Stuers (1960) mengambil kurun 1900 untuk memasukkan gerakan perempuan ke dalam sejarah Indonesia, karena pada masa itu kesadaran perempuan untuk memerdekakan diri dari belenggu patriarki keluarga dan penjajahan mulai bangkit. Kebangkitan nasional versi gerakan perempuan dalam hal ini dimulai dengan gerakan yang memerdekakan perempuan dari buta huruf, perkawinan dini dan poligini (praktek pernikahan laki-laki dengan lebih dari seorang pasangan perempuan). Oleh karena kegiatan organisasi perempuan lebih cenderung bersifat sosial, maka penulisan sejarah pergerakan nasional yang androsentris menafikannya. Pergerakan nasional dalam perspektif laki-laki adalah kegiatan politik, sehingga kegiatan gerakan perempuan yang sosial tidak dapat dimasukkan ke dalamnya.

Contoh lain tentang pendidikan. Meskipun gerakan perempuan memulai kegiatannya dengan pembebasan buta huruf melalui pendirian sekolah-sekolah bagi perempuan sejak 1900an, tetapi yang diakui sejarah Indonesia sebagai “bapak pendidikan” adalah Ki Hadjar Dewantoro. Sepertinya pendidikan yang menjadi awal dari bangkitnya gerakan perempuan untuk merdeka itu bukan sesuatu yang politik.. Memerangi perkawinan dini dan poligini itu bukan politik. Sesuatu yang sosial dan domestik itu bukan politik. Padahal yang sosidal dan domestik yang dikerjakan oleh gerakan perempuan itu untuk pembebasan berganda: perempuan dari adat dan kolonial.

Contoh itu menegaskan bahwa pemaknaan terhadap kegiatan, kejadian dan peristiwa sangat berperan menentukan seleksi historis. Tulisan para perempuan tentang gerakan perempuan seperti yang telah dikerjakan Cora Vreede de-Stuers, Saskia Eleonora Wieringa (1995), Susan Blackburn (2004), Elizabeth Martyn (2005(, Sukanti Suryocondro (1984), adalah sebuah usaha untuk memaknai sesuatu yang telah dikerjakan aktivis perempuan di masa lalu sebagai “sejarah perempuan” di Indonesia. Termasuk penulisan biografi aktivis perempuan di masa lalu yang saat ini mulai banyak dikerjakan oleh individu atau kolektif lembaga.

Jika merujuk pada gambaran yang telah diurai itu, maka gerakan perempuan dalam perspektif women's history, mempunyai kedudukan “yang politik sebagai subyek” yang menciptakan peristiwa besar seperti Revolusi Nasional 17 Sgustus 1945.

The History of Women

The history of women banyak ditulis oleh feminist historian yang tertarik untuk mengungkap dewi-dewi (goddess) pada abad jauh sebelum pertengahan. Kekuasaan dewi-dewi atas manusia dan alam seperti sungai, hutan, pertanian, kecantikan, kebijakan, dsbnya, menyiratkan adanya kekuasaan perempuan dalam hal kejadian penciptaan atau sebagai sumber yang mengawali terjadinya eksisten- eksisten kehidupan di bumi.

Indonesia cukup kaya dengan ceritera tentang dewi, dahyang, peri, yakni tentang perempuan yang menciptakan lahirnya sebuah alam, manusia dan kebudayaan. Saya menjumpai berbagai tutur adat atau rakyat mengenai asal usul identitas sebuah komunitas berpola ceritera sama: selalu berasal dari perempuan. Contohnya, orang di Pulau Seram mengakui asal-usul mereka dari seorang Ina (ibu) yang bermukim di gunung Nunusaku, dan kemudian melahirkan empat anak laki-laki yang kemudian menjadi Pulau Haruku, Pulau Saparua, Pulau Nusa Laut dan Pulau Ambon. Di Nias terdapat ceritera bahwa penguasa teknologi api bernama Sapaputi adalah perempuan, dan kemudian keahliannya itu dicuri dengan tipu muslihat oleh Marao (laki-laki) yang selama itu tergantung padanya. Di Jawa Tengah, hidup ceritera tentang Dewi Nawangwulan, bidadari yang dikawin oleh Joko Tarub yang mempunyai teknologi menanak sebulir padi menjadi sekuali nasi.

Penulisan para perempuan sebagai empu, yang menciptakan kehidupan atau asal-usul manusia, yang menciptakan teknologi untuk keberlangsungan hidup manusia dan alam (kebudayaan) adalah merupakan “sejarah tentang perempuan”. Penulis sejarah tentang perempuan di Indonesia barangkali belum ada yang benar-benar menyadarinya sebagai sejarah Indonesia. Realitasnya sejarah Indonesia belum mau mengakuinya sebagai sejarah, karena adanya perdebatan mengenai mite dan legenda rakyat yang disampaikan secara lisan (tutur) bisa dianggap sebagai sumber sejarah yang sahih atau tidak. Wilayah studi ini lebih produktif di lingkup antropologi, yang sayangnya dipandang oleh sejarawan Indonesia tidak memiliki dimensi politik, irasional dan sulit dipertanggungjawabkan secara metodologi sejarah.

Gerakan perempuan menurut hemat saya dapat dikaji sebagai the history of women, sebab darinya suatu nilai yang baru diciptakan, dilahirkan dan diwujudkan sebagai sebuah praktek sosial yang berprospek perubahan (pembebasan perempuan). Kegiatan organisasi perempuan untuk membangun rumah bersalin, menyelenggarakan pendidikan bagi ibu dan taman kanak-kanak, membangun koperasi simpan pinjam, adalah usaha membangun sarana reproduksi sosial demi keberlangsungan dan regenerasi anggota keluarganya.

Contoh yang menarik ketika akhir dekade 1950an terjadi krisis ekonomi, sebuah organsiasi perempuan (Gerwani) melakukan gerakan “Seribu Satu Macam” untuk menanam sayur di pot-pot halaman rumahnya, menyelenggarakan bazar pakaian murah yang diperoleh dari pakaian anggota dari strata sosial yang atas dijual murah kepada anggota atau umum yang strata sosialnya lebih miskin. Prinsip gerakan ini adalah menekan pengeluaran uang tunai untuk belanja kebutuhan reproduktif atau bahkan yang konsumtif. Pola serupa dilakukan oleh gerakan Suara Ibu Peduli ketika menjawab krisis dalam bentuk kenaikan harga susu dengan kegiatan penjualan susu murah kepada perempuan miskin. Pun belum banyak yang menyadari ketika gerakan perempuan/ibu membuka dapur umum dan memberi nasi bungkus kepada gerakan mahasiswa 1998 dapat dimaknai sebagai “ibu yang memberi makan anak-anaknya”. Secara politik, dalam analogi perang misalnya, gerakan nasi bungkus itu dapat dimaknai sebagai institusi sumber logistik bagi tentara yang sedang berperang.

Jadi “sejarah tentang perempuan” (the history of women) lebih dekat dekat kehidupannya sebagai pencipta dan pelestari kehidupan yang memliki daya survival yang khas demi kelangsungan kehidupan itu sendiri.

Penutup

Setelah menguraikan problem historiografi gerakan perempuan Indonesia,, setidaknya sejak saat sekarang saya mengajak pembaca gunakan tiga pendekatan women in history, women's history dan the history of women untuk membaca sejarah. Indonesia ataupun sejarah dunia. Membaca sejarah adalah memberi makna subyektif terhadap masa lalu, dan dengan itu kita telah berupaya untuk membangun gerakan pembebasan pikiran kita dari belenggu kekuasaan yang androsentris. Dalam makna ini saya bertutur tentang gerakan perempuan tidak secara kronologis masa demi masa seperti menceriterakan barang antik tua yang dipajang di museum, melainkan memberikan penekanan pada bagaimana cara membaca sejarah sebagai bagian dari kegiatan pembebasan sehari-hari agar perempuan eksis sebagai identitas dan entitas yang selalu berpikir kritis.

Lenteng Agung, 28 Mei 2009

Kepustakaan

Blackburn, Susan, (2004), Women and the State in Modern Indonesia, Cambridge University Press, dan telah diterbitkan dalam edisi terjemahan oleh Kalyanamitra (2009)

Frederick, Willian & Soeri Soeroto, (1982), Pemahaman Sejarah Indonesia, LP3ES, Jakarta.

Martyn, Elizabeth, (2005), The Women's Movement in Post-colonial Indonesia: Gender and nation in a new democracy, RouledgeCurzon, London

Purwanto, Bambang, (2006), Gagalnya Historiografi Indonesiasentris , penerbit Ombak, Yogyakarta

Ruth Indiah Rahayu, (2007), Konsstruksi Historiografi Feminisme Indonesia dari tutur Perempuan, esai untuk Simposium Historiografi Nasional.

Scott, Joan Wallach, (1988), Gender and The Politics History, Columbia University Press

................................, (1996), Gender: A Useful Category of Historical Analysis, dalam Feminism and History, Oxford University Press, New York

Wieringa, Eleanor Saskia, (1996), The Politization Gender Realation in Indonesia: The Indonesia Women's Movemnet and Gerwani until The New Order State, edisi terjemahan diterbitkan Kalyanamitra, Jakarta.

Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa

Gagal Paham, Sesat Pikir, Ruwet dan Kompleksnya Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa

Sebuah hasil kajian yang menarik dengan kemasan Artikel Kajian Pustaka berjudul “Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa” dari Riswan Yudhi Fahrianta, Dosen Tetap STIE Indonesia Banjarmasi - Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang. Menyoroti tentang kebijakan-kebijakan untuk desa yang terlampau kompleks dan sulit dipahami karena tumpang tindih apalagi saling mendukung, selain memberatkan Pemerintah Desa dengan kewajiban-kewajiban yang harganya setara dengan total Dana Desa seluruh Indonesia, bukan untuk Desa tersebut.

Tulisan Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa dapat diunduh di , tempat dimana Penulisnya mengupload untuk dapat dibaca banyak orang, gratis dan tersedia bebas. Diunggah sendiri oleh Riswan Yudhi Fahrianta pada 17 Oktober 2017. Dan diposting di web ini tanpa ijin, untuk para pembaca yang ingin mengetahui hasil analisa Artikel Kajian Pustaka berjudul “Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa” dari Riswan Yudhi Fahrianta, dimana Artikel Kajian Pustaka tersebut dalam catatan kaki pertamanya adalah dalam rangka memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Keuangan Publik; Semester Gasal TA 2016/2017; Dosen Pengampu: Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., Ak., CA dan Dr. Prihat Assih, M.Si., Ak., CSRS.

Artikel Kajian Pustaka berjudul “Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa” juga akan disediakan di lampiran tulisan untuk dapat diunduh.

Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa

Riswan Yudhi Fahrianta

(Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang – Dosen Tetap STIE Indonesia Banjarmasin)

Pendahuluan

Perlindungan dan pemberdayaan desa di Indonesia agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur membutuhkan komitmen koordinasi yang bersinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di perdesaan Indonesia yang menurut BPS (2016) pada tahun 2015, dari lebih 255 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak lebih 119 juta jiwa (46,7%) penduduk Indonesia hidup di desa.

Sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, maka desa-desa di Indonesia sudah memasuki implementasi babak konstruksi penggabungan fungsi self-governing community dengan local-self government dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang telah bergulir hampir dua dekade.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU 6/2014) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya (alam, manusia, dan ekonomi) yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Sehingga Desa dan Desa Adat di Indonesia memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah, akan mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) – (BPKP, 2015:10).

Dengan jumlah desa di Indonesia mencapai 74.093 desa, pada tahun 2015 aliran dana APBN dan APBD ke desa mencapai 55,5 triliun rupiah, terdiri dari DD (Dana Desa) sebesar 20,7 triliun rupiah, ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar 32,7 triliun rupiah, dan BH PDRD (Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sebesar 2,1 triliun rupiah, dengan rata-rata per desa menerima sebesar 749,4 juta rupiah. Tahun 2016 dengan jumlah desa 74.754 desa, alokasi anggaran APBN 2016 sebesar 86,4 triliun rupiah, terdiri dari DD sebesar 47,0 triliun rupiah, ADD sebesar 36,7 triliun rupiah, dan BH PDRD sebesar 2,7 triliun rupiah, dengan rata- rata per desa akan menerima sebesar 1,1 miliar rupiah. Akhir RPJMN III pada tahun 2019 dengan asumsi jumlah desa tidak bertambah, akan dialokasikan anggaran APBN 2019 sebesar 175,5 triliun rupiah, terdiri dari DD sebesar 111,8 triliun rupiah, ADD sebesar 60,3 triliun rupiah, dan BH PDRD sebesar 3,4 triliun rupiah, dengan rata-rata per desa akan menerima sebesar 2,4 miliar rupiah. (DJPK, 2016; Kemenkeu, 2016)

Besarnya aliran dana ke desa dengan undang-undang dan regulasi pendukung relatif baru, dan belum sepenuhnya dipahami oleh para pemangku kepentingan ditambah dengan latar belakang kondisi desa-desa di Indonesia yang sangat variatif serta kompetensi SDM pengelola keuangan desa yang sangat beragam (KPK, 2015; Hoesada, 2016), menjadi tantangan semua pihak yang berkepentingan untuk mensukseskan program-program pembangunan desa berbasis kerakyatan yang merupakan amanah UU 6/2014 untuk terciptanya kehidupan umat manusia yang makin sejahtera dan makin bermartabat serta terbentuknya peradaban umat manusia yang makin maju dan berkualitas dari waktu ke waktu.

Tidak dapat dipungkiri salah satu dan sangat penting dalam mengukur keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintahan ditentukan dari cara pengelolaan dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan pemerintahan tersebut, tidak terkecuali penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga merelasikan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk urusan pemerintahan desa dengan urusan pengelolaan keuangan desa yang merupakan ranah manajemen keuangan sektor publik menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut.

Kompleksitas merujuk kepada arti kerumitan; keruwetan (), sehingga dapat dimaknai kompleksitas kebijakan pemerintahan dan keuangan desa adalah kerumitan atau keruwetan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa di Indonesia. Artikel ini berusaha memberikan telaah kritis awal terkait hal tersebut, dalam perspektif bahwa se-ideal-nya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia dapat dijalankan secara efisien dan efektif terutama dalam hal penggunaan dana/uang publik yang notabene itu adalah uang rakyat.

Telaah kritis dari artikel ini dikonstruksikan dengan cara mengeksplorasi dan mengkompilasi referensi-referensi terkait kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa di Indonesia, sehingga diharapkan artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam upaya-upaya perbaikan sistem pengambilan kebijakan dan keputusan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan desa di Indonesia. Lebih dari itu, artikel ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan untuk agenda Penelitian (Riset) dan peran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Perguruan Tinggi di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan karakter keilmuan berbasis kerakyatan yang akan menjadi ciri khas ke-Bhinneka Tunggal Ika-an Indonesia dengan bermacam ragam suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat.

Sekilas tentang Desentralisasi

Perubahan struktur organisasi pemerintahan ke arah desentralisasi di beberapa pemerintahan negara-negara dunia sudah menjadi tema universal, terutama di negara-negara yang sedang berkembang (Achmad KM, 2011), termasuk Indonesia. Walaupun sudah tampil secara universal, adopsi-adaptasi tema desentralisasi pemerintahan di berbagai negara yang mengklaim telah mendelegasikan kekuasaan dan kewenangannya tidak terpusat lagi (sentralistik) diwujudkan dengan berbagai bentuk yang bervariasi. Sehingga batasan yang pasti tentang konsep desentralisasi dalam tataran pemerintahan (government) itu sendiri mungkin sulit diperoleh karena kata yang sama sering digunakan untuk menggambarkan hal yang berbeda (Yuliani, 2004)

Adopsi-adaptasi yang bervariasi dari desentralisasi pemerintahan menyebabkan interpretasi juga bervariasi, sehingga bentuk kerangka kerja konseptual, program, implementasi, dan implikasi yang bervariasi (Yuliani, 2004). Namun kalau diperhatikan lebih lanjut muara desentralisasi pemerintahan adalah sama, dengan wujud pemerintahan lokal (local government) dalam suatu negara yang diberikan otonomi dalam bentuk penyerahan kekuasaan (wewenang, hak, kewajiban, dan tanggung jawab) sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah otonom sehingga daerah otonom itu dapat melakukan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dalam kebijakan pengelolaan pembangunan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal/daerah (Mardiasmo, 2002; Achmad KM, 2011).

Kebijakan Pengelolaan Desa di Indonesia

Tatanan desa di Indonesia yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Peran penting desa inilah yang menjadi salah satu semangat lahirnya undang-undang tentang desa, dimana Pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk merevisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk kemudian mensahkan tiga undang-undang yang terpisah tetapi tetap terkait, yaitu:

  1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan
  3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Secara historis perundang-undangan, tercatat sudah delapan UU yang telah ditetapkan dan disahkan untuk mengatur tentang Desa di Indonesia pasca 17 Agustus 1945 sebelum lahirnya UU 6/2014 ini (BPKP, 2015:10).

Berdasarkan hirarki perundang-undangan untuk mengimplementasikan UU 6/2014, terutama terkait dengan pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan keuangan desa, pemerintah pusat telah menerbitkan peraturan pelaksanaan yang akan disebutkan pada bagian berikut.

Peraturan Pemerintah RI (PP)

  1. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (diundangkan 3 Juni 2014), yang kemudian diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (diundangkan 30 Juni 2015).
  2. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (diundangkan 21 Juli 2014), yang kemudian diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (diundangkan 29 April 2015), yang kemudian diubah kembali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (diundangkan 29 Maret 2016).

Peraturan Presiden RI (Perpres)

  1. Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) – (diundangkan 23 Januari 2015). Dengan tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dibentuklah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
  2. Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (KemenDesa PDTT) – (diundangkan 23 Januari 2015). Dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
    Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tabel 1 disajikan perbandingan tugas dan fungsi Kemendagri dan KemenDesa PDTT berdasarkan Perpres 11/2015 dan Perpres 12/2015 untuk urusan desa serta definisi desa dan pemerintahan desa berdasarkan UU 6/2014, dan pada Tabel 2 disajikan perbandingan tugas dan fungsi masing-masing Ditjen (Direktorat Jenderal) dari masing-masing kementerian.

Tabel 1

Perbandingan Tugas dan Fungsi Kemendagri dan KemenDesa PDTT untuk Urusan Desa Berdasarkan Perpres 11/2015 dan Perpres 12/2015

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pasal 1
Angka 1
:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1
Angka 2:
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  PERPRES 11/2015 - KEMENDAGRI PERPRES 12/2015 - KEMENDESA PDTT
TUGAS Menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (Perpres 11/2015, Pasal 2 ) Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (Perpres 12/2015, Pasal 2)
FUNGSI Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; (Perpres 11/2015, Pasal 3 Huruf a)

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi; (Perpres 12/2015, Pasal 3 Huruf a)

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; (Perpres 12/2015, Pasal 3 Huruf f)

Sumber: Diolah dari Perpres 11/2015 tentang Kemendagri, Perpres 12/2015 tentang KemenDesa PDTT, dan UU 6/2014 tentang Desa.

Tabel 2

Perbandingan Tugas dan Fungsi Ditjen Kemendagri dan KemenDesa PDTT untuk Urusan Desa Berdasarkan Perpres 11/2015 dan Perpres 12/2015

REGULASI PERPRES 11/2015 - KEMENDAGRI PERPRES 12/2015 - KEMENDESA PDTT
DITJEN Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
TUGAS

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Perpres 11/2015, Pasal 21)

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Perpres 12/2015, Pasal 9)

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(Perpres 12/2015, Pasal 12)

FUNGSI

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Pelaksanaan Pembinaan Umum dan Koordinasi di bidang:

    1. fasilitasi penataan desa,
    2. penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa,
    3. pengelolaan keuangan dan aset desa,
    4. produk hukum desa,
    5. pemilihan kepala desa,
    6. perangkat desa,
    7. pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan,
    8. kelembagaan desa,
    9. kerja sama pemerintahan,
    10. serta evaluasi perkembangan desa

(Perpres 11/2015, Pasal 22 Huruf a, b, dan c)

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang ... serta pemberdayaan masyarakat desa;

(Perpres 12/2015, Pasal 10 Huruf a, b, dan c)

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang ... dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

(Perpres 12/2015, Pasal 13 Huruf a, b, dan c)

 

 

Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di bidang ... serta evaluasi perkembangan desa;

(Perpres 11/2015, Pasal 22 Huruf e dan f)

Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang ... serta pemberdayaan masyarakat desa;

(Perpres 12/2015, Pasal 10 Huruf d dan e)

Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang ... dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

(Perpres 12/2015, Pasal 13 Huruf d dan e)

 

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang

    1. penataan desa,
    2. penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa,
    3. pengelolaan keuangan dan aset desa,
    4. kelembagaan desa, dan kerja sama desa;

(Perpres 11/2015, Pasal 22 Huruf d)

   

Sumber: Diolah dari Perpres 11/2015 tentang Kemendagri, Perpres 12/2015 tentang KemenDesa PDTT.

Keterangan:

  1. Peraturan Menteri RI (Permen) Berdasarkan peraturan pemerintah setidaknya ada tiga yang kementerian yang terlibat langsung dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa, yaitu Kemendagri, KemenDesa PDTT, dan Kemenkeu. Tiga kementerian ini diamanatkan untuk membuat peraturan menteri sebagai tindak lanjut implementasi UU 6/2014.
  2. Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) Kemendagri diberikan tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pemerintahan desa. Berdasarkan PP 43/2014, Kemendagri telah mengundangkan tiga belas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sepanjang 2014-2016 (Tabel 3).
  3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (KemenDesa PDTT) KemenDesa PDTT diberikan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan PP 43/2014, KemenDesa PDTT telah mengundangkan enam Peraturan Menteri Desa PDTT (PermenDesa PDTT) sepanjang 2015-2016 (Tabel 3). Sedangkan berdasarkan PP 60/2014, pada tahun 2015 KemenDesa PDTT telah mengundangkan PermenDesa PDTT 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 pada 22 Desember 2015 (mencabut PermenDesa PDTT 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015).
  4. Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk mengalokasikan DD (Dana Desa) dalam APBN, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kemenkeu yang memiliki kewenangan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas DD yang dialokasikan dalam APBN. Kemenkeu berdasarkan PP 60/2014 diamanatkan membuat peraturan menteri yang dari identifikasi BPK (2015) adalah:
    1. Tata Cara Pengalokasian Dana Desa/Pasal 14;
    2. Tata Cara Penyaluran Dana Desa/Pasal 18;
    3. Tata Cara Penggunaan Dana Desa PP/Pasal 23; dan (d) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa/Pasal 28.
    Kemenkeu berdasarkan amanat PP 60/2014 tersebut telah menetapkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) sepanjang 2014-2016 terkait dana Transfer ke Daerah dan DD. Untuk PMK yang terbaru dan telah diundangkan pada tahun 2016 (mencabut PMK sebelumnya) adalah, PMK 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan PMK 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pada 30 Maret 2016. Sedangkan berdasarkan amanat PP 43/2014 Pasal 96 Ayat (8), telah mengundangkan PMK 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (31 Desember 2015). Pemerintah pusat melalui Kemenkeu mengalokasikan DD secara nasional dalam APBN setiap tahun anggaran yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Kemudian DD ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Tabel 3

Perbandingan Peraturan Menteri (Kemendagri dan KemenDesa PDTT) yang Ditetapkan Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (30 Mei 2014)
diubah
PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(30 Juni 2015)

BAB
(Pasal)

AMANAT PP 43/2014 KEMENDAGRI PERMENDAGRI AMANAT PP 43/2014 KEMENDESA PDTT PERMENDESA PDTT

PENAT AAN DESA
(Pasal 1-32)

Penataan Desa
(Pasal 32)

     
KEWENANGAN DESA (Pasal 33-39)

Penetapan Kewenangan Desa berkoordinasi dengan KemenDesa PDTT
(Pasal 39)

(15 Juli 2016), dengan dasar PP 43/2014 Pasal 34 Ayat 3 dan Pasal 39   (28 Januari 2015), dengan dasar PP 43/2014 Pasal 33 huruf a dan b serta Pasal 34
PEMERINTAHAN DESA (Pasal 40-89) Pemilihan Kepala Desa (Pasal 46) (31 Desember 2014)

Tahapan, Tata Cara, dan Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa berkoordinasi dengan Kemendagri

(Pasal 80 Ayat 5)

(28 Januari 2015)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Pasal 53)

(29 Juli 2016)
Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa (Pasal 60) (31 Desember 2015)
Ketentuan Urusan Sekretariat Desa (Pasal 62) Permendagri 84/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (31 Desember 2015)
Ketentuan Pelaksana Teknis (Pasal 64)
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pasal 70) (31 Desember 2015)
Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pasal 71)
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengisian Keanggotaan, Pemberhentian Anggota, serta Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 79)
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Pasal 89) (31 Desember 2014)

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (30 Mei 2014),
diubah
PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(30 Juni 2015)

BAB
(Pasal)

AMANAT PP 43/2014 KEMENDAGRI PERMENDAGRI AMANAT PP 43/2014 KEMENDESA PDTT PERMENDESA PDTT
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
(Pasal 90-113)
Pengelolaan Keuangan Desa
(Pasal 106)
   
Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
(Pasal 113)
   
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (Pasal 114 -131)   ; dengan dasar PP 43/2014, Pasal 131 Ayat (1) - (31 Desember 2014)

Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pendampingan Masyarakat Desa berkoordinasi dengan Kemendagri dan Bappenas

(Pasal 131)

, dengan dasar PP 43/2014 Pasal 131 Ayat (1) - (28 Januari 2015) dan 5/2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dengan dasar PP 43/2014 Pasal 131 Ayat (1) (3 Maret 2016)
BUM (Badan Usaha Milik) DESA
(Pasal 132-142
   

Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama berkoordinasi dengan Kemendagri

(Pasal 142)

(13 Februari 2015)
KERJASAMA DESA
(Pasal 143-149)

Tata Cara Kerjasama Desa
(Pasal 149)

   
LEMBAGA KEMASYARAKAT ANDESADAN LEMBAGA ADAT DESA (Pasal 150-153) Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
(Pasal 153)
     
    Permendagri 81/2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (31 Desember 2015)   (24 Februari 2016)
    (15 Juli 2016)    
    (29 Juli 2016)    

Sumber: Diolah dari PP 43/2014 dan PP 60/2014 serta Peraturan Menteri yang Telah Diundangkan Sepanjang Tahun 2014-2016.

Keterangan:

Peraturan Lembaga Negara RI

Lembaga negara yang terkait dengan implementasi UU 6/2014 adalah Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP), terutama terkait pengadaan barang/jasa di Desa, yang telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang kemudian diubah dengan

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 112 UU 6/2014 tentang Desa, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (termasuk juga pemerintah pusat) berperan membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana pembinaan dan pengawasan ini dapat didelegasikan kepada perangkat daerah, serta peran pemberdayaan masyarakat desa (pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan). Fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 dari UU 6/2014.

Pemerintah kabupaten/kota, tidak hanya berperan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa di tingkat kabupaten/kota diantaranya yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota. Selain itu juga pemerintah kabupaten/kota diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. (PP 43/2014)

Pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan mengalokasikan ADD (Alokasi Dana Desa) dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran, yang besarannya minimal adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus). Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa dalam APBDesa setiap tahun anggaran, yang besarannya minimal adalah 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dalam peraturan bupati/walikota. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota juga dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa, yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. (PP 43/2014)

Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Diamanatkan dalam PP 43/2014 Pasal 101 dan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 23, bupati/walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain. Selain itu juga, Camat mempunyai peran dalam hal penyampaian Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 PP 43/2014, juga melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa dalam fungsi memfasilitasi, merekomendasikan, dan mengkoordinasikan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.

Desa sebagai Subjek Pembangunan

Definisi desa menurut UU 6/2014 Pasal 1 Angka 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyebutan ‘Desa’ disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk Desa misalnya ‘Huta/Nagori’ di Sumatera Utara, ‘Gampong’ di Aceh, ‘Nagari’ di Minangkabau, ‘Marga’ di Sumatera bagian selatan, ‘Tiuh’ atau ‘Pekon’ di Lampung, ‘Desa Pakraman/Desa Adat’ di Bali, ‘Lembang’ di Toraja, ‘Banua’ dan ‘Wanua’ di Kalimantan, dan ‘Negeri’ di Maluku (Penjelasan UU 6/2014). Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota (Pasal 1 Angka 2 UU 6/2014).

Pada UU 6/2014 Pasal 18, menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Secara khusus UU 6/2014 meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (check and balance), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan, serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat masa, menyelenggarakan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), pengelolaan aset dan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) serta keputusan-keputusan strategis lainnya (KPK, 2015).

Siklus Pembangunan Desa

Dalam UU 6/2014 Pasal 78-80, tahapan pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dimana Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, yang dituangkan dalam RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan Forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang mengikutsertakan masyarakat dan lembaga desa, dan RPJMDesa dan RKPDesa merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Gambar 1 mengilustrasikan siklus tahunan perencanaan pembangunan desa berdasarkan PP 43/2014.

Gambar 1

Siklus Tahunan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan PP 43/2014

Siklus Tahunan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan PP 43/2014

Selanjutnya dalam UU 6/2014 Pasal 81-82, Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan RKPDesa wajib melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam desa, serta dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembiayaan Pembangunan Desa

Pembiayaan pembangunan desa berasal dari pendapatan desa yang diperoleh dari beberapa sumber (UU 6/2014 Pasal 72), yang jika diklasifikasikan atas kelompok (Permendagri 113/2014) adalah:

  1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  2. Pendapatan Transfer dari: alokasi APBN berupa Dana Desa (DD); bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
  3. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  4. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pembiayaan pembangunan desa terkait pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dimana hak dan kewajiban ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dengan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Permendagri 113/2014). Gambar 2 menggambarkan tahapan penyusunan APBDesa berdasarkan Permendagri 113/2014.

Gambar 2

Penyusunan APBDesa Berdasarkan Permendagri 113/2014

Penyusunan APBDesa Berdasarkan Permendagri 113/2014

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah, dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama BPD. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa. Pengelolaan Keuangan Desa yang dicerminkan dengan Pengelolaan APBDesa oleh Pemerintahan Desa merujuk kepada PP 43/2014 dan PP 60/2014 yang kemudian diturunkan ke dalam peraturan menteri (Kemendagri, KemenDesa PDTT, dan Kemenkeu) serta peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota yang merupakan petunjuk/pedoman pelaksanaan dalam kewenangan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara komprehensif, berikut pada Gambar 3 disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksananya di desa, struktur APBDesa, laporan, dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.

Gambar 3

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan demikian pengelolaan desa, baik pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa dapat disimpulkan menganut pola pengelolaan yang hampir sama dengan pengelolaan pemerintahan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia. Perbandingan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4

Perbandingan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

 

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Desa (UU 6/2014)

Eksekutif Gubernur / Bupati / Walikota Kepala Desa (Pasal 26-30)
Legislatif DPRD BPD (Badan Permusyawaratan Desa) – (Pasal 55-65)
Pemilihan Eksekutif PILKADA PILKADES (Pasal 31-39)
Masa Jabatan 5 Tahun 6 Tahun (Pasal 39)
Perencanaan RPJM Daerah, RKP Daerah RPJM Desa, RKP Desa (Pasal 79)
Anggaran APBD APBDesa (Pasal 73-75)
Kekayaan Dipisahkan BUM Daerah BUM Desa (Pasal 87-90)
Sumber Pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Desa (PADesa) – (Pasal 72)
Transfer (DAU, DBH, DAK) Transfer (DD, ADD, BH PDRD, BK APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) – (Pasal 72)
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Lain-Lain (Pasal 72)
Laporan-Laporan
Semesteran Laporan Prognosis APBD Laporan Pelaksanaan APBDesa (Pasal 82)
Tahunan LPPD, LKPJ, Info Masyaraka LPPD, LKPJ, Info Masyarakat Desa (Pasal 82)
Akhir Masa Jabatan - AMJ LPPD AMJ LPPD AMJ Desa (Pasal 27)
Laporan Kekayaan Neraca Laporan Kekayaan Milik Desa (Pasal 76-77)

Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan Desa

Kompeksitas antar Undang-Undang Terkait

Seperti yang dikemukakan pada bagian kebijakan pengelolaan desa di Indonesia bahwa UU 6/2014 lahir dari revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dengan mengundangkan tiga undang-undang yang terpisah tetapi tetap terkait. Salah satunya adalah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu perubahan krusial dari undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi (Pemprov), dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/kota).

Perubahan substansi terkait urusan pemerintahan daerah dapat dicontohkan pada bidang kehutanan, dimana bidang kehutanan yang semula kewenangan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemprov, dan Pemkab/kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemprov. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi hutan, pertimbangan teknis, pemberian izin dan lain sebagainya (Perdana, 2016), kecuali pelaksanaan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota (UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat 2).

Pasal 410 UU 23/2014 menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (30 September 2014), artinya paling lambat pada tanggal 30 September 2016 segala aturan pelaksanaan, termasuk Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut pembagian urusan pemerintahan harus ditetapkan. Namun demikian sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum diterbitkan (Perdana, 2016).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pada bidang kehutanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.5/MenLHK-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Perdana, 2016).

Bidang kehutanan dan wilayah hutan relevan terkait kewenangan dan wilayah desa serta kawasan perdesaan karena umumnya wilayah hutan ada di wilayah desa dan atau di wilayah kawasan perdesaan. Kewenangan Pemerintahan Daerah untuk bidang kehutanan berada di Pemerintah Pusat dan Pemprov. Di sisi lain Pemkab/kota adalah pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdekat dengan pemerintah desa.

Dua bidang lainnya yang secara substansi berubah kewenangan pemerintahan daerah yang sebelumnya di bagi sampai dengan Pemkab/kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemprov adalah bidang energi dan sumberdaya mineral (kecuali pemberian izin panas bumi) serta bidang kelautan (Perdana, 2016). Dimana dua bidang ini umumnya berada di wilayah desa dan kawasan perdesaan.

Revisi UU 32/2004 sehingga melahirkan UU 23/2014 senyatanya membawa implikasi regulasi serius terhadap tatanan pemerintahan daerah di Indonesia, setidaknya kepada tiga aspek (Perdana, 2016).

  1. Pertama, aspek kelembagaan, yaitu perubahan struktur organisasi perangkat daerah pada Pemprov dan Pemkab/kota merupakan hal yang harus dilakukan. Terutama Pemprov, meskipun tidak mengubah struktur organisasi perangkat daerah, penambahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dibawahnya. Pergerakan kelembagaan organisasi perangkat daerah tersebut, berdampak pada mobilisasi sumberdaya baik manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan, hal ini mungkin cukup merepotkan pemerintahan daerah. UU 23/2014 memberikan perintah bahwa mobilisasi sumber daya tersebut harus sudah selesai dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan.
  2. Kedua, aspek peraturan perundangan-undangan pada level pemerintahan daerah, yaitu Pemkab/kota harus mencabut peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota yang bukan merupakan kewenangan Pemkab/kota. Sedangkan bagi Pemprov, peraturan daerah dan peraturan gubernur yang belum mengakomodir kewenangan baru harus ditambah/direvisi.
  3. Ketiga, aspek rencana pembangunan. Rencana pembangunan Pemprov dan Pemkab/kota (RPJMD dan Renstra) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya UU 23/2014 harus direvisi/disesuaikan dengan perubahan kewenangan baik di Pemprov maupun Pemkab/kota. Penyesuaian RPJMD dan Renstra Pemprov dan Pemkab/kota terutama penyesuaian tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan, program, maupun indikator kinerja dari pemerintahan daerah.

Implikasi regulasi pada tiga aspek tersebut pada level pemerintahan daerah (Pemprov dan Pemkabkota) akan terhubung dengan pemerintahan desa. Hal ini terutama terkait dengan penarikan kewenangan Pemkab/kota, lebih khusus lagi kewenangan Pemkab/kota terkait bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumberdaya mineral yang (sekali lagi) umumnya bidang-bidang tersebut bersentuhan dengan wilayah desa dan kawasan perdesaan.

Ringkasnya, untuk koordinasi pembangunan desa terkait tiga bidang tersebut, pemerintahan desa tidak akan efektif berkoordinasi dengan Pemkab/kota sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa karena Pemkab/kota tidak memiliki kewenangan tersebut, tetapi harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan atau Pemprov. Oleh Darmastuti (2015) dikemukakan bahwa hilangnya otonomi di tingkat kabupaten/kota juga akan memberi potensi besar terhadap gagalnya pengelolaan pemerintahan desa karena kabupaten/kota tidak akan memiliki sumberdaya memadai untuk bisa mengkoordinir dan melaksanakan fungsinya secara memadai untuk mengawasi pelaksanaan UU 6/2014.

Kompleksitas Kewenangan Kementerian

Kewenangan dua kementerian (Kemendagri dan KemenDesa PDTT) dalam pengelolaan desa termasuk pengelolaan keuangan desa sempat menjadi polemik pada awal tahun 2015. Kemendagri dengan menggunakan perspektif UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan pemerintahan tidak boleh terputus dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa, sehingga segala urusan desa adalah kewenangan Kemendagri. Sementara KemenDesa PDTT berpijak pada Perpres 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (nomenklatur) bahwa yang bertugas memimpin serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa adalah KemenDesa PDTT. (Koran Sindo, 2015; Andreawaty, 2015; CNN Indonesia, 2015)

Hasil Rapat Kerja Terbatas Presiden dan Wakil Presiden memutuskan bahwa urusan pemerintahan desa tetap dilaksanakan oleh Kemendagri, sedangkan perencanaan program pembangunan desa, monitoring program pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh KemenDesa PDTT, sedangkan Kemenkeu memiliki kewenangan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN. (Viva.co.id, 2015; Koran Sindo, 2015).

Walaupun telah ditetapkan masing-masing kewenangan tersebut, potensi tumpang tindih kewenangan tiga kementerian pada tataran kebijakan turunan di bawahnya maupun dalam operasional pelaksanaan mungkin atau bahkan sangat mungkin terjadi. KPK (2015), telah melakukan kajian tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan objek kajian dengan sampel desa-desa yang ada di lima kabupaten di Indonesia, yaitu Kabupaten: Kampar di Riau; Bogor di Jawa Barat; Klaten dan Magelang di Jawa Tengah; dan Gowa di Sulawesi Selatan. Hasil kajian menunjukkan potensi tumpang tindih kewenangan Kemendagri, KemenDesa PDTT, dan Kemenkeu, terutama terkait urusan pembinaan dan pembangunan desa, serta monitoring dan evaluasi.

Untuk urusan pembinaan dan pembangunan desa, dapat diidentifikasi pada hal-hal berikut.

  1. Pertama, pada saat penetapan prioritas pembangunan dalam menetapkan rencana penggunaan dana desa (ADD dan DD), Pemerintah Desa tidak semata-mata hanya mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh KemenDesa PDTT terkait penetapan prioritas DD pada setiap tahun anggaran berjalan (PermenDesa PDTT 21/2015 untuk TA 2016), namun juga mengacu pada Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (KPK, 2015:31).
  2. Kedua, sebelum perubahan PP 43/2014 ke PP 47/2015 (30 Juni 2015), Kemendagri telah mengundangkan Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada 31 Desember 2014 dengan dasar Pasal 131 Ayat 1. Kemudian KemenDesa PDTT pada 3 Maret 2016 (pasca perubahan PP 43/2014 ke PP 47/2015) mengundangkan PermenDesa PDTT 5/2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan dasar pertimbangan pasal yang sama, yaitu Pasal 131 Ayat 1. Sehingga untuk rujukan kebijakan dalam urusan pembangunan desa secara umum (pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan), Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota) dan Pemerintah Desa wajib merujuk kepada kedua peraturan menteri tersebut.
  3. Ketiga, pembinaan pengelolaan kekayaan milik desa terkait dengan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa). PP 43/2014 Pasal 1 Angka 7 mendefinisikan BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya pada Pasal 142 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang BUMDesa ini diatur dengan kewenangan KemenDesa PDTT dengan berkoordinasi dengan Kemendagri, dengan mengundangkan PermenDesa PDTT 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa pada 13 Februari 2015.

Kemendagri sesuai dengan amanat PP 43/2014 Pasal 113, mengundangkan Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada 7 Januari 2016 yang terkait pengelolaan kekayaan milik desa. Sehingga untuk rujukan kebijakan dalam urusan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa serta BUMDesa yang merupakan bagian dari kekayaan desa, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota) dan Pemerintah Desa mau tidak mau juga mengacu kepada PermenDesa PDTT 4/2015 dan Permendagri 1/2016.

Bagi Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang diamanatkan UU 6/2014 untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta bagi Pemerintah Kabupaten/Kota ditambah dengan amanat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terutama terkait alokasi dana untuk desa dari APBD Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat (minimal dua kementerian) membutuhkan koordinasi dan konsultasi. Implikasinya, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota) dan Pemerintah Desa harus mengalokasikan dana yang lebih besar dan waktu yang lebih lama untuk koordinasi dan konsultasi saja, yang pada akhirnya memengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa (Smeru, 2015).

Sedangkan pada urusan monitoring (pemantauan) dan evaluasi terutama terkait pengelolaan desa, terdapat mekanisme sanksi bagi daerah dan desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik, yang diatur dalam PP 60/2014 beserta perubahannya. Tugas monitoring dan evaluasi Pemerintahan Desa tidak hanya diemban oleh Kemendagri dan KemenDesa PDTT, tetapi juga oleh Kemenkeu terutama terkait penyaluran Dana Desa (PMK 49/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa). Dengan adanya tiga kementerian yang berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi, efektivitas dari kegiatan ini terutama terkait mekanisme pemberian sanksi jika daerah dan desa tidak mengelola dana desa dengan baik tidak akan efektif. (KPK, 2015:33)

Dalam konteks yang dapat diasumsikan kurang lebih mirip adalah tumpang tindih dalam urusan pengukuran perkembangan kemajuan (kinerja) pembangunan desa dari perspektif tujuan diterbitkannya peraturan menteri. KemenDesa PDTT dengan PermenDesa PDTT 2/2016 tentang Indeks Membangun Desa (diundangkan 24 Februari 2016), dengan tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk: menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa (Pasal 2 Ayat 2). Sedangkan Kemendagri dengan Permendagri 81/2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (diundangkan 31 Desember 2015), dengan tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember (Pasal 2 Ayat 2). Perbandingan peraturan yang diundangkan oleh dua kementerian terkait urusan desa ini disajikan pada Tabel 5.

Dari identifikasi-identifikasi konteks peraturan menteri dan identifikasi KPK atas hasil kajian empiris tahun 2015 potensi tumpang tindih kewenangan kementerian tersebut, KPK (2015:32) mengemukakan bahwa risiko-risiko yang dapat terjadi akibat tumpang tindih kewenangan ini antara lain: (a) lambatnya pengambilan keputusan di lapangan; (b) risiko tumpang tindih anggaran program pembinaan di tingkat pusat; (c) risiko minimnya efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat; (d) risiko tumpang tindih substansi peraturan yang dikeluarkan masing-masing kementerian; dan (e) kebingungan di tingkat daerah ketika mengimplementasikan kebijakan, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pusat.

Tabel 5

Perbandingan Permendagri 81/2015 dengan PermenDesa PDTT 2/2016 untuk Tema Pengukuran Perkembangan (Kinerja) Pembangunan Desa

Tema: Pengukuran Perkembangan Kemajuan (Kinerja) Pembangunan Desa
  PERMENDAGRI 81/2015
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

PERMENDESA PDTT 2/2016
Indeks Membangun Desa

Pertimbangan Untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional 2015–2019, maka diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa.
Tujuan Untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember . Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa.
Ruang Lingkup
  1. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
  2. Perlombaan desa dan kelurahan;
  3. Pekan Inovasi Perkembangan desa dan kelurahan; dan
  4. Penentuan lokasi Labsite untuk model pengembangan desa dan kelurahan.
  1. Komponen Indeks Desa Membangun;
  2. Status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
  3. Penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.
Komponen
  1. Evaluasi Bidang Pemerintahan;
  2. Evaluasi Bidang Kewilayahan; dan
  3. Evaluasi Bidang Kemasyarakatan.

Indeks komposit:

  1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
  2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
  3. Indeks Ketahanan Ekologi (IKL).
Pelaksana Tim EPDesKel Provinsi/Kabupaten/Kota BPS (Potensi Desa) dan Survei Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KemenDesa PDTT

Sumber: Diolah dari Permendagri 81/2015 dan PermenDesa PDTT 2/2016.

Potensi Masalah Strategis

Potensi masalah strategis yang dapat diidentifikasi terkait implementasi UU 6/2014 adalah kebijakan perkoperasian di Indonesia sehubungan kebijakan peran bisnis KUD (Koperasi Unit Desa) dengan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa).

Secara mendasar KUD dan BUMDesa memang tidak sama terutama dari dua aspek, yaitu pendirian dan pemanfaatan keuntungan usaha. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama lembaga ekonomi (entitas bisnis) masyarakat desa. Dari aspek pendirian, KUD adalah koperasi yang ada di wilayah desa dengan prinsip pendirian berdasarkan UU 25/1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 1 Ayat 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan BUMDesa berdasarkan UU 6/2014 Pasal 1 Angka 6, adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Jadi secara kepemilikan KUD adalah milik anggota (orang-seorang atau badan hukum koperasi) koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka, sedangkan BUMDesa adalah milik desa yang maknanya adalah milik masyarakat desa.

Aspek utama kedua yang tidak sama antara KUD dengan BUMDesa adalah pemanfaatan keuntungan. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (Pasal 5 Ayat 1 huruf c UU 25/1992), artinya keuntungan usaha hanya untuk anggota koperasi saja. Sedangkan hasil usaha BUMDesa adalah untuk meningkatkan PADesa dalam mekanisme APBDesa untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur dalam dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa (Pasal 26 Ayat 2 UU 6/2014).

Persamaan KUD dan BUMDesa adalah identik dengan entitas bisnis masyarakat desa, sehingga peran bisnis KUD dan BUMDesa bisa menjadi potensi masalah yang mungkin tidak hanya terkait usaha-usaha ekonomi yang ada di masyarakat desa tetapi juga sosial kemasyarakatan di wilayah desa.

PermenDesa PDTT 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa pada Bagian Keempat Pasal 19-24 mengatur tentang Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa, bahwa BUMDesa dapat menjalankan:

  1. bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum(serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;
  2. bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh PADesa;
  3. usaha perantara (brokering)yang memberikan jasa pelayanan kepada warga; dan
  4. bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

Dari klasifikasi jenis usaha BUMDesa tersebut menjelaskan peran bisnis dari BUMDesa yang hampir sama dengan usaha-usaha yang juga dilakukan oleh KUD yang ada di desa-desa Indonesia selama ini.

Usaha-usaha bisnis di desa umumnya adalah usaha pemanfaatan sumberdaya alam desa atau kawasan perdesaan dan potensi pemanfaatan sumberdaya alam selalu menjadi ruang kompetisi produksi berbasis modal yang dikuasai oleh kekuatan kapital (Penabulu Alliance, 2016).

Potensi masalah strategis berikutnya yang dapat diidentifikasi terkait implementasi UU 6/2014 adalah berhubungan dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri yang dihentikan karena seluruh dana dan sumberdaya dipindahkan (direlokasi) untuk mendukung implementasi UU 6/2014 (khususnya Dana Desa) per 1 Januari 2015 maka, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan exit strategy PNPM Mandiri Perdesaan yang telah berjalan delapan tahun (2007-2014).

PNPM Mandiri Perdesaan telah menitipkan “warisan” yang tidak sedikit nilainya kalau dinominalkan dengan rupiah, dalam artian program ini telah menghasilkan aset berwujud dan tidak berwujud dari program yang sumber pembiayaannya tidak hanya dari rupiah murni Pemerintah RI, tetapi juga dari lembaga donor luar negeri dalam bentuk hibah (grant) maupun berupa pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman (loan). Aset tidak berwujud, seperti: sistem pembangunan partisipatif masyarakat desa yang telah dibangun; sumberdaya manusia terampil dan terlatih (fasilitator dan kader); dan kelembagaan- kelembagaan di tingkat desa yang telah terbentuk. Maupun juga aset berwujud, seperti sarana prasarana fisik, kesehatan dan pendidikan, termasuk aset keuangan, terutama dana bergulir masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan yang dikenal dengan nama DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat). Per 31 Desember 2014 aset dana bergulir adalah sebesar Rp10.325.924.747.179,- yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia (KPK, 2015; KemenDesa PDTT, 2015).

Arah kebijakan tata kelola pasca pengalihan PNPM Mandiri terutama arah perlindungan dan penataan aset hasil PNPM Mandiri Perdesaan memang telah disosialisasikan oleh KemenDesa PDTT pada akhir April 2015 khususnya terkait legalitas kelembagaan pengelola DAPM pasca berakhirnya program ini, yang selama program ini berjalan dikelola oleh UPK (Unit Pengelola Kecamatan). Sebelumnya telah dikeluarkan Surat Menkokesra Nomor B- 27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum (Bahu) Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri, dimana dalam surat tersebut terdapat tiga pilihan bentuk Badan Hukum Pengelola DAPM sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu: (a) Koperasi, (b) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), dan (c) Perseroan Terbatas. (KemenDesa PDTT, 2015).

Temuan KPK (2015), berdasarkan wawancara lapangan (empiris) Pemerintah Daerah masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat untuk menetapkan pihak-pihak mana yang terlibat, termasuk dana dan regulasi yang perlu disiapkan daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Pemerintah Daerah belum memutuskan perubahan kelembagaan tersebut, dalam artian Pemerintah Daerah masih menunggu pedoman umum, petunjuk teknis dan operasional mengenai hal ini. Penelusuran situs-situs kementerian/lembaga pemerintah yang terkait kebijakan teknis kelembagaan dan pengelolaan DAPM ini, sampai dengan artikel ini ditulis belum ada ditetapkan dan disampaikan ke publik.

Kevakuman regulasi dan pengawasan DAPM yang masih bergulir di masyarakat perdesaan (rata-rata sekitar 300 miliar rupiah per provinsi atau sekitar 100 juta rupiah per desa) rentan untuk disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dimana peluang terjadinya fraud terutama dalam pemindahan dan penghapusan aset menjadi semakin besar (KPK, 2015), dengan kata lain potensi Tindak Pidana Korupsi (TPK) cukup besar terjadi.

Mendekati akhir tahun kedua implementasi UU 6/2014 sejak ditetapkan 1 Januari 2015 dengan aliran dana APBN dan APBD ke Desa yang makin meningkat dalam jumlah yang bukan ratusan juta rupiah lagi untuk satu desa, tetapi sudah miliaran rupiah, membutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi yang “tidak biasa” antar stakeholder terutama pada level pengambil kebijakan dan keputusan tingkat Pemerintah Pusat. Cukuplah sudah dengan pengalaman tidak yang elegan dari Otonomi Daerah versi UU 32/2004 yang telah meninggalkan jejak yang tidak elok (tanpa meniadakan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai), dimana selama periode 2004-2014 (periode UU 32/2004) saja KPK telah menangani 448 terdakwa TPK dengan 47,8% berasal dari eksekutif pemerintahan yang telah diberikan amanah mengelola uang negara (notabene uang rakyat). Jika “virus TPK” ini menular ke Pemerintahan Desa maka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia kembali dipertanyakan.

Kompleksitas Kebijakan Keuangan Desa

Berlakunya UU 6/2014, desa mengemban amanah dan memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah, akan mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang memberi akibat kepastian bahwa desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya jauh di atas jumlah sebelum berlakunya UU ini. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel dengan mendasarkan pada prinsip- prinsip manajemen publik yang baik.

Tidak dapat dipungkiri salah satu dan sangat penting dalam mengukur keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintahan ditentukan dari cara pengelolaan dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan pemerintahan tersebut, tidak terkecuali penyelenggaraan pemerintahan desa. Bahwa good governance dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia sangat ditentukan dari pengelolaan keuangannya (Sadjiarto, 2000; Yahya, 2006).

Implementasi UU 6/2014 sudah akan masuk tahun ke tiga (sejak 2015) dengan aliran dana ke desa sudah puluhan triliun rupiah dan pada tahun-tahun berikutnya semakin meningkat. Sejumlah masalah dan potensi masalah pengelolaan keuangan desa terkait regulasi maupun empiris diidentifikasi oleh lembaga pemerintah terutama terkait pengelolaan keuangan negara oleh desa dalam berbagai perspektif, seperti BPKP, BPK, dan KPK.

Tabel 6

Roadmap Alokasi Dana Desa 2015-2019

Roadmap Alokasi Dana Desa 2015-2019

Isu utama yang diangkat pada pembahasan kompleksitas kebijakan keuangan desa pada artikel ini adalah terkait langsung dengan pengelolaan keuangan desa adalah:

  1. kuantitas dan kualitas SDM (sumberdaya manusia) yang belum memadai;
  2. kelengkapan regulasi dan petunjuk teknis yang belum memadai serta longgarnya pengawasan, sementara aliran dana semakin besar mengalir ke desa.

Pertama, mengurai kompleksitas kebijakan keuangan desa dapat direlasikan dengan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sejumlah titik atau faktor kritis berpotensi menjadi masalah strategis dari semua tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Identifikasi regulasi dan empiris dari sejumlah referensi kembali bermuara kepada situasi dan kondisi masalah klasik, yaitu kemampuan dan kompetensi (kualitas) SDM (sumberdaya manusia) dalam mengelola keuangan publik (amanah rakyat), termasuk dalam hal ini dengan masalah jumlah (kuantitas) personil pemerintah yang menguasai pengelolaan keuangan desa.

Sumberdaya manusia perangkat desa sangat bervariasi dilihat dari sisi pendidikan formalnya, dari lulusan SD sampai dengan Sarjana (S1), namun rata- rata lulusan SMP, dengan kualitas yang belum memadai dalam hal pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015; DJPK, 2016). Rendahnya pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi perangkat desa ini rentan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kesempatan mengambil keuntungan finansial yang tidak sah berupa modus fraud/korupsi (KPK, 2015), atau dengan belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa sendiri dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, memiliki risiko melakukan kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum (Ismail dkk., 2016).

Contoh kasus terkaitnya lemahnya kompetensi perangkat desa yang dimanfaatkan pihak lain, dimana oknum tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi untuk membantu masyarakat dan aparat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan justru menjadi sumber masalah, dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa. Ketua UPK dan Fasilitator PNPM Perdesaan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Cikarang karena diduga melakukan korupsi dana PNPM Perdesaan sebesar Rp1 miliar lebih, dengan modus operandi berkolusi dengan pemasok atau menjadi pemasok barang yang digunakan untuk membangun desa dan menaikan harga barang tersebut (mark-up) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau ikut serta mengelola dan mengambil dana dari keuangan desa untuk keperluan pribadi termasuk kepentingan politik tertentu (KPK, 2015).

Kondisi yang dikemukakan KPK pada tahun 2015 tersebut setidaknya telah terbukti terulang kembali. Pada Mei 2016, Kejaksaan Negeri Masohi di Ambon menetapkan 9 orang tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa tahun 2015 yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa, terdiri dari 6 orang Kepala Desa, 2 orang Bendahara Desa, dan 1 orang Pendamping Desa (). Sebelumnya, April 2016 Reskrim Malang Polda Jatim juga menangani dugaan tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp420 juta dengan 11 orang tersangka perangkat desa ().

Tingkat pendidikan formal perangkat desa yang rendah juga berkorelasi dengan tahapan awal dari pengelolaan keuangan desa, yaitu tahap perencanaan. Rendahnya kualitas mengelola penyusunan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), yang selanjutnya berdampak kepada kualitas APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), yang selanjutnya juga berdampak kepada kualitas pelaksanaan pembangunan desa (KPK, 2015; DJPK, 2016).

Kedua , kelengkapan regulasi dan petunjuk teknis yang belum memadai serta longgarnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, sementara aliran dana semakin besar ke desa. Belum memadainya kelengkapan regulasi dan petunjuk teknis pendukung pengelolaan keuangan desa menyebabkan minimnya (longgarnya) pengawasan.

Definisi pengelolaan uang negara yang notabene adalah uang rakyat berdasarkan Peraturan Pemerintah sendiri ada perbedaan terkait pengawasan, sedangkan yang dikelola sama berdasarkan sumbernya. Pengelolaan Keuangan Desa menurut PP 43/2014 Pasal 93 Ayat 1 (peraturan pelaksanaan UU 6/2014), adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan menurut PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, didefinisikan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan “pengawasan” keuangan daerah (Pasal 1 Angka 6).

Gambar 4

Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara

Tidak adanya kata “pengawasan” dari definisi Pengelolaan Keuangan Desa mungkin akan dapat terjawab dengan jelas kalau ada penjelasan dari pemerintah sendiri atau dari konseptor/pembuat peraturan itu sendiri.

Kata “pengawasan” sendiri dalam UU 6/2014 dominan disandingkan dengan kata “pembinaan” terutama pada Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 112- 115), terkait peran dan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa. Yang selanjutnya dalam PP 43/2014 juga diatur peran dan fungsi Camat sebagai pembina dan pengawas desa (Pasal 154).

Peran dan fungsi Camat menjadi vital dan strategis dalam membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terdekat dengan desa maupun karena amanat PP 43/2014, terutama terkait pengelolaan keuangan desa, bahwa Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain (Pasal 101 Ayat 3). Namun ruang lingkup evaluasi, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada Camat dalam PP tersebut belum diatur secara jelas, karena dalam peran dan fungsi Camat sebagai pembina dan pengawas dalam Pasal 154 belum menegaskan fungsi pembinaan dan pengawasan Camat dalam konteks pengelolaan keuangan desa, dengan hanya secara eksplisit menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat dilakukan melalui:

  1. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
  2. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  3. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
  6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
  7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
  10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  14. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
  15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
  16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
  17. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
  18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Belum adanya regulasi yang jelas dalam hal delegasi evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa terutama terkait mekanisme dan ruang lingkup evaluasi dari APBDesa, seperti apakah Camat berwenang untuk menolak anggaran kegiatan dalam APBDesa yang sudah menjadi hasil musyawarah desa dan disetujui oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sejauh apa tanggung jawab Camat jika mengesahkan APBDesa yang tidak sesuai dengan RPJMDesa, RKPDesa, atau ketentuan regulasi pusat.

Kesiapan dan kecakapan Camat beserta perangkatnya juga menjadi PR tersendiri dalam peran pembina dan pengawas pengelolaan keuangan desa. Tidak hanya sekedar tahu, tetapi diharapkan juga pada level memahami dan menguasai pengelolaan keuangan desa untuk mengantisipasi dan mengatasi kelemahan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desa yang rata-rata belum memenuhi kualifikasi untuk mengelola dana dalam jumlah besar.

KPK (2015) mensinyalir risiko yang paling perlu dihindari dengan ketidakjelasan fungsi Camat beserta perangkatnya ini adalah potensi terjadinya abuse oleh para Camat dalam membina dan mengevaluasi desa. Para Camat berpotensi membuat diskresi yang seharusnya tidak perlu dan mengambil keuntungan tertentu dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya. Desa juga dapat merasa tersandera oleh Camat dalam memberikan persetujuan APBDesa sehingga muncul hal-hal yang bersifat transaksional antara Kepala Desa/Perangkat Desa dan Camat/Perangkat Kecamatan dalam evaluasi dan pengawasan APBDesa.

Contoh kasus praktik tindak pidana korupsi yang ditengarai KPK di tahun 2015 ini, terjadi menjelang akhir tahun 2016 ( jawa-timur/), dimana pada 5 Desember 2016 Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Ditreskrimus Polda Jawa Timur melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap 7 orang diduga melakukan korupsi terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang dengan mengamankan barang bukti sekitar Rp1,494 miliar. Modus operandi yang dilakukan para pelaku yakni, setiap pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang sumbernya dari APBN, dilakukan pemotongan oleh Kasi Pemberdayaan Desa, Kecamatan Kedungdung. Ketujuh orang yang diamankan: KH (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kedungdung), EH (Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Kedungdung), J (Kepala Desa Batoporo Barat) dan istrinya M, S (Kasi Kesejahteraan Sosial, Kecamatan Kedungdung) yang juga Pj. Kepala Desa Moktesareh, RJ, istri Kepala Desa Banjar, dan H (keponakan RJ).

Efektivitas pengawasan dari pengawas internal (Inspektorat Daerah) Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa juga berpotensi menjadi masalah strategis karena terbatasnya jumlah personil dan dukungan anggaran untuk berjalannya fungsi pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa).

Peraturan Pemerintah 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri 70/2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013, dan Permendagri 78/2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015, merupakan rangkaian turunan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satunya adalah mengatur fungsi dan peran Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan mengawasi (termasuk memeriksa/audit) jalannya Pemerintahan Desa.

Sumber pembiayaan APBDesa yang berasal dari APBN dan APBD menjadikan Pemerintahan Desa sebagai entitas obyek audit bagi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai contoh, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan 40 Kecamatan dan 412 Desa, dengan asumsi Inspektorat Daerah-nya dengan keterbatasan personil dan dukungan anggaran hanya mampu melakukan audit dengan sampel 2 Desa per Kecamatan per tahun, dan jika rata-rata 1 Kecamatan terdiri dari 10 Desa saja, maka kemungkinan desa diaudit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon hanya 1 kali dalam rentang 4-5 tahun. Tidak seimbangnya sumberdaya pengawas internal dan beban kerja menjadikan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah menjadi lemah dan tidak efektif (KPK, 2015).

Belum memadainya kelengkapan regulasi dan petunjuk teknis, sementara aliran dana negara semakin besar mengalir desa, terutama terkait minimnya standar dalam pengelolaan keuangan desa (termasuk kekayaan milik desa). Sebagai contoh, temuan dari KPK (2015) dalam ranah pengadaan barang/jasa pada tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dimana dalam menentukan satuan biaya, desa hanya mengandalkan pada informasi yang dimiliki oleh Tim Penyusun RKPDesa, dengan temuan dalam kecamatan yang sama, untuk desa yang berdekatan satuan harga yang digunakan dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa berbeda dan menggunakan standar unit yang berbeda untuk 2 pekerjaan yang sama. Secara umum, desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa (BPKP, 2015).

Pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan (aset) desa, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban telah diatur dalam Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang merupakan turunan PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari rangkaian regulasi tersebut jelas terlihat bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Namun untuk khusus DD (Dana Desa) yang bersumber dari APBN yang diatur dalam PP 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga mewajibkan Kepala Desa menyusun laporan pertanggungjawaban yang bersumber dari DD saja, dengan mekanisme yang diatur dalam PMK 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Dari sisi substansi pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dengan kewajiban administrasi desa membuat satu laporan secara utuh dan satu laporan terpisah khusus pelaporan pertanggungjawaban alokasi DD dari APBN akan menambah beban administrasi perangkat desa, ini tidak efisien dan tidak efektif (KPK,2015), karena DD yang sudah masuk ke dalam bagian APBDesa tentu sudah termasuk ke dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa seperti yang tercantum dalam PP 43/2014.

Potensi masalah strategis berikutnya terutama pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah belum adanya regulasi untuk standar pelaporan keuangan desa. UU 6/2014 menyatakan bahwa Desa menjadi subyek pembangunan, menyebabkan aliran dana negara (APBN dan APBD) ke desa, sehingga menyebabkan kewajiban akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Namun, UU 6/2014 tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggaran pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APBDesa) oleh BPK (BPK RI Perwakilan Sulsel, 2015; Hoesada, 2016).

Berdasarkan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU 15/2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaanya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit BPK. Bahwa PP 43/2014 maupun turunannya Permendagri 113/2014 dan Permendagri 1/2016 baru mengatur dalam tataran sistem dan prosedur, belum ada standar pelaporan keuangan desa (Hoesada, 2016).

Untuk dapat di audit oleh BPK sebagai auditor eksternal yang ditugaskan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, tidak terkecuali Pemerintahan Desa, tentu saja membutuhkan standar pelaporan keuangan desa. Memasuki tahun kedua implementasi UU 6/2014, tepatnya 22 April 2016, telah diadakan High Level Meeting Standar Pelaporan Keuangan Desa oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan), dengan kesimpulan utama, KSAP dapat meneruskan rencana penyusunan Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan Desa, dan agar dalam penyusunan standar senantiasa berkoordinasi dengan para stakeholders keuangan desa, serta standar diharapkan sederhana sehingga mudah diterapkan oleh desa.

Penutup

Undang-Undang RI Nomor 6/2014 tentang Desa telah ditetapkan dan implementasi atas amanat ini akan memasuki tahun ke tiga pada 2017. Redistribusi uang negara (dari APBN dan APBD) kepada desa dalam jumlah besar, yang menjadi hak desa, merupakan isu hangat dan politis, menyertai hiruk pikuk pemerintahan baru di bawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Sejumlah kompleksitas yang menghadirkan masalah dan potensi masalah kebijakan pengelolaan pemerintah dan keuangan desa dalam implementasi UU 6/2014 ini menimbulkan pro dan kontra. Artikel ini berusaha memberikan telaah kritis awal terkait hal tersebut, dalam perspektif bahwa se-ideal-nya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia dapat dijalankan secara efisien dan efektif terutama dalam hal penggunaan dana/uang publik yang notabene itu adalah uang rakyat.

Pertama, dibutuhkan sinkronisasi regulasi, koordinasi, dan sinergi implementasi yang harus “luar biasa” antar stakeholder terutama pada level pengambil kebijakan dan keputusan serta pelaksana dari kebijakan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. Termasuk mengatasi masalah serta mengisi dan menutupi potensi “lubang-lubang” masalah regulasi yang belum lengkap.

Bahwa UU 6/2014 memang bukan hanya sekadar uang masuk-uang keluar lalu buat laporan (ritual administrasi). Untaian seperangkat aturan dari misi, tujuan, asas, kedudukan, kewenangan, alokasi dana, tata pemerintahan hingga pembangunan desa, menunjukkan rangkaian perubahan desa yang ingin dihadirkan oleh UU 6/2014. Peraturan juga bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatunya memang membutuhkan peraturan, peraturan yang baik tidak serta merta melahirkan kebaikan dalam waktu cepat, tetapi peraturan yang buruk (bermasalah atau cacat) dengan cepat akan menghasilkan keburukan (Eko, 2015a).

Kedua, urgensi peningkatan kuantitas dan kualitas kemampuan dan kompetensi SDM (sumberdaya manusia) perangkat Desa (termasuk tenaga Pendamping Desa), perangkat Kecamatan, perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga menjadi hal yang mendasar, merupakan kebutuhan utama, dan bukan “pilihan”.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh FPPD (Eko, 2015a:64) terhadap keuangan desa, ditemukan variasi dalam kapasitas dan efektivitas SDM, yaitu:

  1. desa yang tidak memperoleh pelatihan dan pendampingan secara memadai, kapasitas dan efektivitasnya sangat rendah;
  2. desa yang memperoleh pelatihan dan pendampingan baik oleh Pemkab maupun NGOs, kapasitas dan efektivitas relatif baik, dimana pelayanan dasar, infrastruktur desa, maupun ekonomi desa tumbuh dengan baik; dan
  3. desa yang memiliki kepala desa progresif dan pegiat desa yang dedikatif secara mandiri mampu mengelola dana dengan kapasitas dan efektivitas yang memadai.

Dari tiga temuan ini menyuratkan pentingnya peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM yang terkait dengan implementasi UU 6/2014.

Cita-cita dan semangat UU 6/2014 adalah perlindungan dan pemberdayaan desa di Indonesia agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dengan asas utama rekognisi-subsidiaritas serta kedudukan pemerintahan masyarakat adalah hybrid antara self governing community dan local self government. Dalam konteks ini, dengan meminjam istilah Eko (2015b), bahwa desa punya cara (dengan frasa “cara desa”), dalam arti negara mengakui bahwa desa memiliki cara, adat, kebiasaan, kearifan lokal dan prakarsa lokal.

Implementasi UU 6/2014 oleh negara kepada desa, bahwa desa mengemban amanah dan memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah, mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang memberi akibat kepastian bahwa desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara (APBN) dan daerah (APBD). Implementasi ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik. Dalam konteks ini, bahwa negara memiliki peraturan, hukum, administrasi, birokrasi, perencanaan, keuangan, akuntansi, dan sebagainya. Singkatnya, negara punya aturan, dengan frasa “tata negara” (Eko, 2015b).

"Cara desa" dan "tata negara" merupakan dua paradigma yang memiliki nalar dan kepentingan berbeda, dimana benturan antara dua paradigma ini membuahkan dilema intervensi negara masuk desa. Kalau negara tidak hadir, salah, dianggap melakukan pembiaran. Namun kalau negara hadir, membawa “tata negara” ke dalam desa dengan modernisasi, korporatisasi, teknokratisasi, dan birokratisasi, dianggap keliru, dianggap tidak mengakui, menghormati, memberdayakan dan memuliakan "cara desa". (Eko, 2015b)

Mencari dan menyepakati solusi untuk menghindari membenturkan dua paradigma ini akan lebih baik untuk mencari titik keseimbangan baru antara “cara desa” dengan “tata negara”. Melakukan ini memang tidak mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang sulit kalau kemauan untuk itu selalu ada. Sekali lagi, membutuhkan sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi yang harus “luar biasa” antar stakeholder, agar tidak mengulang kembali sejarah membangun “istana pasir” di desa, tetapi DESA MEMBANGUN INDONESIA.

Referensi

  • Achmad KM, Mansyur. 2011. Dilema Desentralisasi (Berkah atau Petaka). Jurnal Transparansi. Vol.III No.1 Maret. (, diakses Oktober 2016)
  • Andreawaty. 2015. Polemik Kewenangan Kelola Desa. Harian Ekonomi Neraca. 28 Januari. (, diakses Oktober 2016)
  • BPKP RI. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Jakarta. ( sa.pdf, diakses Oktober 2016)
  • BPS RI. 2016. Tabel Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Menurut Provinsi 2010-2035 dan Tabel Proyeksi Penduduk menurut Provinsi 2010-2035. (, diakses Oktober 2016)
  • BPKP RI. 2015. Slide “Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. ( alisasi_uudesa.pdf, diakses Oktober 2016)
  • CNN Indonesia. 2015. Polemik Kewenangan Desa: Pemerintah Masih Cari Titik Temu Masalah Kewenangan Desa. 8 Januari. (, diakses Oktober 2016)
  • Darmastuti, Ari. 2015. Desentralisasi atau Resentralisasi? Tinjauan Kritis Terhadap UU NO 23/2014. Proceeding Seminar Nasional "UU Pemda: Solusi atau Masalah Yang Baru?". Labpolokda JIP UNILA & MIP FISIP UNILA. Bandar Lampung: 30 April. ( Resentralisasi-Tinjauan-Kritis-UU-23-Tahun-2014.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI. 2016. Slide "Kebijakan Dana Desa TA 2016". ( content/uploads/2016/03/01.-KEBIJAKAN-DANA-DESA-dan-ADD- 2016_Kemenkeu.pdf, diakses Oktober 2016)
  • DJPKRI. 2016. Slide "Kebijakan Dana Desa TA ( KEBIJAKAN-DANA-DESA-dan-ADD-2016_Kemenkeu.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Eko, Sutoro. 2015a. Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta: Maret. ( content/uploads/2015/04/REGULASI-BARU-DESA-BARU-Ide-Misi-dan- Semangat-UU-Desa.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Eko, Sutoro. 2015b. Desa Punya Cara, Negara Punya Aturan. KOMPAS.COM: 16 November. ( a.Negara.Punya.Aturan?page=all)
  • Hoesada, Jan. 2016. High Level Meeting Standar Pelaporan Keuangan Desa. ( keuangan-desa/, diakses Oktober 2016)
  • Ismail, Muhammad; Ari Kuncara Widagdo dan Agus Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.XIX No.2 Agustus: 323-329. (, diakses Desember 2016)
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2015. Arah Kebijakan Tata Kelola Pasca Pengalihan PNPM Mandiri. Slide Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 28-30 April: Jakarta. ( Arah%20Kebijakan%20Tata%20Kelola%20Pasca%20Pengalihan%20PNPM_ 02.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Kementerian Keuangan RI. 2016. Keterangan Pers RAPBN 2017. ( K%20RAPBN%202017.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Koran Sindo. 2015. Polemik Pengelolaan Dana Desa. (, diakses Oktober 2016)
  • KPK. 2015. Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Deputi Bidang Pencegahan-KPK: Jakarta. (, diakses Oktober 2016)
  • Masrdiasmo. 2002. Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Jurnal Otonomi Daerah. Tahun 1 No.4 Juni. ( smo.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Penabulu Alliance. 2016. BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan. Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa. Maret: Jakarta. ( kekuatan-baru-ekonomi-desa/, diakses Oktober 2016)
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2016.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
  • Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
  • Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  • Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  • Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.
  • Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
  • Perdana, Reghi. 2016. Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas: Februari. ( mbagian%20kewenangan%20by%20reghi%20perdana.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol.2 No.2 November: 138-150. (, diakses November 2016)
  • Smeru. 2015. Peran Kecamatan dalam Pelaksanaan UU Desa. Smeru: Catatan Kebijakan. Seri UU Desa No.1/Des. ( files/publication/uudesa_pb_ind.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  • Viva.co.id. 2015. Polemik Dana Desa, Ini Penjelasan Pemerintah. 13 Januari. (, diakses Oktober 2016)
  • Yahya, Idhar. 2006. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Sistem Teknik Industri. Vol.7 No.4 Oktober: 27-29. ( 7%20(5).pdf, diakses November 2016)
  • Yuliani, Elizabeth Linda. 2004. Decentralization, deconcentration and devolution: what do they mean?. Interlaken Workshop on Decentralization, 27-30 April: Switzerland. ( Compilation.pdf, diakses Oktober 2016)

Terimakasih kepada Riswan Yudhi Fahrianta atas tulisannya yang menghibur.

Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa

Mengenal Swakelola Tipe III, Perpres 16 Tahun 2018

Mengenal Swakelola Tipe III, Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III adalah dimensi baru kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk Inovasi Pembangunan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adalah sebuah buku yang diterbitkan lembaga AKATIGA dari Bandung yang bergerak dalam bidang analisis sosial, bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, dan buku Swakelola Tipe III ini didukung juga pembuatannya oleh KSI, Knowledge Sector Initiative.

Buku Swakelolla Tipe III ini menjelaskan dan memberi pengetahuan tentang Swakelola Tipe III yang bisa dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakat bersama Pemerintah. Karena sudah terbukti banyak organisasi kemasyarakata telah puluhan tahun berbhakti kepada negara dan konsisten melakukan pekerjaannya. LKPP menjadi figur penting dalam hal ini karena LKPP adalah salah satu perumus aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk Swakelola Tipe III adalah rumusan untuk menjelaskan dan mengoperasionalkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berikut adalah kata pengantar Buku Swakelola Tipe III dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Salah satunya dengan merumuskan aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang baru melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, sederhana, memberikan value for money, mudah dikontrol dan diawasi sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi.

Salah satu perubahan yang signifikan dari Perpres 16/18 ini adalah dengan diberikannya payung hukum keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yakni Yayasan dan Perkumpulan, dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah, yakni melalui Swakelola Tipe III atau swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola. Ketentuan lebih lanjut mengenai swakelola kemudian diatur dengan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Pengaturan terkait Ormas sebagai Pelaksana Swakelola dipandang perlu dengan pertimbangan bahwa terdapat kebutuhan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan/program dengan melibatkan Ormas yang memiliki kompetensi dan jangkauan luas dalam pelaksanaan kegiatan/program Pemerintah. Kehadiran Ormas sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III dapat mengisi gap kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang tidak dapat disediakan oleh Pelaku Usaha atau melalui tipe swakelola lainnya (Tipe I, Tipe II, atau Tipe IV). Swakelola Tipe III ini juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, namun juga menjadi bagian yang terlibat dalam proses pengadaan yang menunjang pembangunan.

Harapan kami, buku saku ini dapat menguatkan pemahaman para pelaku pengadaan di K/L/PD, agar tidak ragu-ragu melaksanakan Swakelola Tipe III. Kemudian kami berharap buku ini juga dapat membantu Ormas memahami bahwa Swakelola Tipe III merupakan peluang baik untuk masa depan kolaborasi Pemerintah dan Ormas di Indonesia. Harapan kami, pelaksanaan Swakelola Tipe III dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah sambutan Pengantar Bukut Swakelola Tipe III dari Direktur Eksekutif AKATIGA Pusat Analisis Sosial, Sely Martini, ST.,MSRDP

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah mendukung kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk Swakelola Tipe III, yaitu Swakelola dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Paradigma baru dalam pembangunan ini mendukung Ormas mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan sekaligus dapat menguatkan kapasitas dan keberdayaan mereka. Organisasi Kemasyarakatan, dengan demikian, bisa menjadi co-creator yang aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan program-program Pemerintah.

Aturan tentang Swakelola Tipe III dalam Perpres yang baru ini didorong oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) dan mitranya, yakni AKATIGA, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan ELSAM. Setelah Perpres baru disahkan, KSI dan AKATIGA kembali bekerjasama dengan LKPP untuk mendorong implementasi Swakelola Tipe III ini. Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi di berbagai forum, serta melalui produksi video dan buku saku ini.

Penerbitan buku saku ini ditujukan bagi Pengguna Anggaran di instansi Pemerintah (K/L/PD) dan bagi para pimpinan Ormas (Yayasan atau Perkumpulan). Tujuannya adalah untuk memudahkan pihak- pihak tersebut memahami maksud dan tujuan serta proses pelaksanaan Swakelola Tipe III.

Buku ini berisi Latar belakang, tujuan, dan tata cara pelaksanaan Swakelola Tipe III dari pe- rencanaan sampai dengan pengawasan. Dijelaskan juga mengenai apa yang bisa dikerjakan Ormas dalam Swakelola Tipe III dan syarat Ormas untuk bisa terlibat. Buku saku ini juga memuat peluang dan tantangan, serta langkah-langkah penting untuk mendorong pelaksanaan Swakelola Tipe III. Di dalamnya dibahas aspek kelayakan, kenyamanan, dan keamanan untuk menggunakan dan terlibat dalam Swakelola Tipe III baik bagi Pemerintah maupun Ormas.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu diterbitkannya buku ini. Semoga buku kecil ini bisa bermanfaat bagi para pimpinan K/L/PD dan pimpinan Ormas untuk tujuan peningkatan kualitas pembangunan melalui kemitraan strategis Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan.

Mengenal Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tujuan Pengadaan

  1. Value for Money Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek: kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
  2. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian;
  3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
  4. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
  5. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
  6. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
  7. Mendorong pengadaan yang berkelanjutan;
  8. Mendorong pemerataan ekonomi.

Skema PBJ Perpres 16/2018

Perpres 16/2018 Mendukung Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

Terkait kolaborasi antara Pemerintah dan Ormas, Perpres baru ini memiliki dua perubahan kunci, yakni, adanya:

  1. Tipe Swakelola Baru dengan Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Pengadaan Khusus di bidang Penelitian.

Berkaitan dengan perubahan tersebut, muncul beberapa produk hukum turunan. Di antara aturan turunan itu adalah:

  1. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
  2. Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.

Swakelola Tipe III

Mengenal Swakelola Tipe III

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat.

Swakelola Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola.

Swakelola Tipe III dipilih untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kompetensi seperti yang dimiliki Ormas. Misalnya dalam program-program pendampingan masyarakat miskin dan perempuan pelaku usaha kecil dan mikro, serta penelitian untuk mendorong penguatan kebijakan.

Swakelola ini sekaligus memberikan kesempatan pemberdayaan bagi Ormas. Misalnya untuk kegiatan- kegiatan yang telah lama dilakukan oleh Ormas, berupa pelayanan sosial seperti layanan pendidikan dan kesehatan, atau kegiatan penelitian dan pengembangan iptek untuk penguatan kebijakan.

Tujuan Swakelola Tipe III

  1. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan;
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
  3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Ormas; dan
  4. Meningkatkan kemampuan teknis SDM.

Apa perbedaan Swakelola Tipe III dengan Swakelola Tipe IV (bersama Kelompok Masyarakat)?

Swakelola Tipe III adalah cara memperoleh barang/jasa yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah (K/L/PD) Penyelenggara dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ormas dipilih berdasarkan keunggulan kompetitif mereka pada bidang yang diswakelolakan.

Swakelola Tipe IV atau Swakelola dengan Pokmas adalah swakelola yang direncanakan oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. Pemilihan Pokmas Pelaksana didasarkan pada basis kompetensi dan eksistensi kegiatan di wilayah lokasi pelaksanaan swakelola.

Apakah Swakelola Tipe III sama dengan Hibah dan Bansos?

Tidak. Hibah dan bansos adalah sumbangan Pemerintah Daerah untuk Ormas dan Pokmas yang tidak mengikat. Sementara itu Swakelola dengan Ormas adalah kontrak profesional untuk menyediakan barang/jasa antara Pemerintah dengan Ormas. Melalui kontrak profesional ini, Ormas bisa menyediakan kebutuhan Pemerintah yang tidak bisa didapat dari penyedia (swasta) dan Tipe Swakelola lainnya, yang secara kompetitif lebih baik dari yang mungkin disediakan oleh pihak lain.

Mengapa memilih Swakelola Tipe III?

Telah banyak Ormas di Indonesia yang memiliki rekam jejak dalam berbagai bidang layanan/pembangunan sejak puluhan tahun lalu. Di antara mereka misalnya ada yang bekerja hingga ke pelosok untuk mendampingi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi, memberikan layanan pendidikan dan sebagainya.

Dalam menjalankan peranya, Ormas-Ormas tersebut juga terbukti mampu bekerja secara profesional dalam ragam bentuk kerjasama, baik dengan Pemerintah, maupun dengan lembaga-lembaga internasional.

Keunggulan lain dari Ormas yang profesional adalah mereka sangat mengenal konteks dan kondisi lokal dari masyarakat, dan kerap bekerja bersama masyarakat secara partisipatif.

Keunggulan Kompetitif Ormas

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak Ormas Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam bekerja di berbagai bidang, di antaranya

  1. Bidang pelayanan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll. Beberapa lembaga yang sudah puluhan tahun bekerja melayani masyarakat dalam beberapa isu di atas di antaranya adalah Muslimat dan Fatayyat NU, Aisyiah dan banyak lagi.
  2. Bidang peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik: peran watchdog, gerakan sosial, advokasi, dan tata kelola pemerintah. Contoh lembaga yang sudah terkenal bekerja di isu-isu ini adalah ICW, Seknas Fitra, dan banyak lagi.
  3. Bidang peningkatan kapasitas: pendampingan, fasilitasi, dan pemberdayaan. Beberapa lembaga yang telah lama bekerja di bidang ini di antaranya adalah Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan banyak lembaga-lembaga lainnya.
  4. Bidang penelitian: studi-studi akademik dan untuk rekomendasi kebijakan, studi evaluasi. Beberapa lembaga yang bekerja di area ini sejak puluhan tahun lalu misalnya adalah AKATIGA, PSHK, dan ELSAM.

Inovasi Pendekatan Pembangunan Swakelola Tipe III

Kolaborasi Pemerintah dan Ormas dalam PBJ Swakelola Tipe III

Swakelola Tipe III merupakan bentuk pergeseran paradigma hubungan Pemerintah - Masyarakat, dari masyarakat sebagai sekedar objek penerima manfaat, menjadi masyarakat sebagai subjek aktif yang bisa memberikan pelayanan secara kolaboratif dengan Pemerintah. Masyarakat bisa menjadi co- creator yang aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan.

Swakelola Tipe III ini merupakan upaya untuk mengakomodir dan mensinergikan antara kebutuhan Pemerintah dalam peningkatan kualitas layanan dan keunggulan kompetitif Ormas yang telah terbukti mampu memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang baik.

Swakelola Tipe III kemudian juga menjadi platform legal bagi Pemerintah dalam menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif mendorong ide dan menjalankan kegiatan pembangunan.

Contoh Barang/Jasa yang dapat disediakan Ormas dalam Swakelola Tipe III

  1. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
  2. Barang/Jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pembuatan film, tarian musik, olahraga;
  3. Sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
  4. Barang/Jasa yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan, atau masyarakat contoh: produk kerajinan masyarakat, produk penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan; atau
  5. Barang/Jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, contoh pembangunan/ pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan/peremajaan kebun rakyat.

Kriteria Ormas yang bisa akses Swakelola Tipe III

  1. Berbadan hukum Yayasan atau Perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
  2. Memiliki perangkat organisasi (Pengurus, AD, ART).
  3. Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan. Mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir.
  4. Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
  6. Dalam hal Ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan.

Pengalaman Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

Sebelum Perpres 16 tahun 2018 diundangkan, sudah ada beberapa inisiatif instansi Pemerintah yang melaksanakan kolaborasi dengan skema yang mendekati Swakelola dengan Ormas. Kegiatan kolaborasi Pemerintah dan Ormas sebelum Swakelola Tipe III muncul, difasilitasi dengan skema kemitraan melalui Swakelola Tipe I dalam bentuk pelibatan individu anggota Ormas sebagai konsultan, dan melalui skema penggunaan dana publik di luar APBN/APBD, misalnya dana hibah donor asing atau CSR perusahaan yang disalurkan oleh pihak pemerintah ke Ormas.

Kolaborasi tersebut terbukti berhasil memberikan nilai lebih (added value) bagi Pemerintah maupun Ormas yang terlibat. Berikut ini adalah dua contoh kolaborasi yang pernah dilaksanakan masing - masing oleh Bappenas dan KPK.

Contoh Kolaborasi Pemerintah dan Ormas dengan sumber dana dari hibah Donor

Bappenas dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) pernah bekerjasama dalam Program Rehabilitasi Hutan Lindung dan Peningkatan Penyerapan Karbon melalui Sahabat Lingkungan Agroforestri Kopi.

Dalam program ini Bappenas dan ICCTF berperan sebagai Perencana dan Pengawas. Sementara itu Yayasan Leuser Internasional bertindak sebagai Pelaksana.

Jenis Barang/Jasa yang diswakelolakan: jasa pelatihan/ pemberdayaan masyarakat di lokasi yang sulit dijangkau dan membutuhkan keterlibatan masyarakat luas.

Contoh Kolaborasi Pemerintah dan Ormas melalui model Swakelola Tipe I

KPK pernah bekerjasama dengan Ormas dalam beberapa program. Dalam kerjasama-kerjasama tersebut KPK bertindak sebagai Perencana dan Pengawas. Program- program tersebut di antaranya adalah: Politik Cerdas Berintegritas (2016) yang dilaksanakan oleh Yayasan Satu Nama, Training of Trainer Kader NU Anti Korupsi (2016) bersama Lakpesdam PBNU, dan Anti Corruption Youth Camp (2016) bersama Jaringan Gusdurian. Dalam melakukan swakelola tersebut, KPK melakukan beberapa pendekatan antara lain: jika KPK mendapat dukungan dana dari luar APBN, pelaksananya diserahkan pada Ormas,

KPK menjadi beneficiary program, jika dana berasal dari APBN, individu anggota Ormas dilibatkan sebagai narasumber. Barang/Jasa yang diswakelolakan: jasa pelatihan dan pelibatan masyarakat dalam waktu yang panjang.

Langkah-langkah Menjuju Swakelola Tipe III

Keraguan pihak Pemerintah dan Ormas dalam melakukan kerjasama secara perlahan dapat diatasi dengan upaya-upaya untuk membangun kesalingpahaman antar kedua belah pihak. Upaya tersebut dapat diperkuat dengan proses sharing tentang pengalaman-pengalaman baik kolaborasi antara Ormas dan Pemerintah, seperti pengalaman Bappenas dan KPK yang diceritakan dalam buku Swakelola Tipe III.

Kolaborasi-kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa Ormas dapat bekerja secara profesional dalam menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah, disertai dengan proses pertanggungjawaban keuangan yang juga memenuhi standar audit Pemerintah.

Contoh baik kolaborasi-kolaborasi yang sudah terjadi antara Ormas dan Pemerintah diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para pihak untuk mengimplementasikan Swakelola Tipe III seperti diatur dalam Perpres 16/2018. Dengan aturan tersebut Swakelola Tipe III memiliki landasan hukum yang kuat sehingga kolaborasi-kolaborasi yang sudah ada dapat berkembang menjadi kemitraan strategis untuk inovasi pembangunan yang lebih baik.

Apakah Ormas boleh Ambil profit dari Swakelola

ayasan dan Perkumpulan sebagai Ormas merupakan entitas nirlaba, dan dalam aturannya dinyatakan tidak bisa mengambil margin profit. Namun dalam Swakelola Tipe III, Ormas bisa memasukan komponen biaya operasional (overhead) sebagai input. Berdasarkan best practice, Organisasi Nirlaba dapat memasukkan komponen biaya operasional (overhead) berkisar 5% dari total biaya pelaksanaan Swakelola.

Sisa dana kegiatan tidak dapat digunakan sebagai bridging untuk program Ormas berikutnya. Karena kegiatan Swakelola Tipe III bukan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Ormas (program Ormas) melainkan kegiatan Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Ormas.

Langkah Menuju Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

  1. Meliputi aspek regulasi, kesalingpahaman dan kesepakatan antara stakeholders;
  2. Masih dalam kerangka yang sama, penting juga melakukan identifikasi prioritas isu dari Pemerintah, peta ketersediaan dan kemampuan dari Ormas, dan transparansi dalam pelaksanaan Swakelola Tipe III;
  3. Perlunya mengidentifikasi ragam langkah penting tersebut untuk kemudian dapat dijadikan agenda persiapan kunci menuju implementasi kolaborasi Pemerintah dan Ormas ke depan.
  4. Langkah penting berikutnya untuk mendorong implementasi Swakelola Tipe III adalah membangun Sistem Database/E-Katalog Ormas. Sistem Database/ E-Katalog Ormas diharapkan dapat digunakan sebagai referensi Pemerintah dalam rangka melakukan proses identifikasi Ormas yang memiliki kompetensi untuk ditunjuk langsung atau diundang sebagai peserta sayembara pemilihan calon Pelaksana Swakelola Tipe III. Harapannya sistem ini akan menjaga proses pemilihan Ormas pelaksana Swakelola Tipe III berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Langkah Pemerintah untuk Menyiapkan Implementasi Swakelola Tipe III

Mengingat hal ini merupakan hal baru dalam sistem pengadaan di Indonesia, perlu inisiatif Pemerintah untuk mendorong uji coba dan implementasi sistem ini.

  1. Pemerintah perlu memulai dengan niat berkolaborasi dengan Ormas untuk tujuan meningkatkan kualitas pembangunan.
  2. Memahami bagaimana manfaat Swakelola Tipe III untuk kerja-kerja Pemerintah.
  3. Lebih memahami kapasitas Ormas. Salah satu caranya adalah dengan melihat bagaimana rekam jejak dan kemampuan baik lembaga maupun personil Ormas yang bersangkutan.
  4. Upaya diseminasi dan pembinaan terhadap K/L/PD dan pelaksana merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  5. Perlu adanya champion-champion di pihak Pemerintah, baik dari K/L/PD yang berani untuk menggunakan peraturan tersebut dengan mengimplementasikannnya. Dalam proses itu, setidaknya K/L/PD bisa membangun SOP pelaksanaan Swakelola Tipe III di instansinya, menyusun daftar Ormas yang dapat terlibat dalam pekerjaan Swakelola Tipe III, serta melaksanakan evaluasi untuk perbaikan kolaborasi ke depan.

Langkah Ormas untuk Menyiapkan Implementasi Swakelola Tipe III

Untuk mendorong dan terlibat dalam implementasi Swakelola Tipe III, Ormas perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

  1. Memulai dengan niat berkolaborasi dengan Pemerintah untuk tujuan meningkatkan kualitas pembangunan.
  2. Meningkatkan kompetensi tentang pengelolaan anggaran dan penajaman keahlian sektoral di bidang- bidang yang menjadi keunggulan kompetitif Ormas dan sinergis dengan visi Pemerintah.
  3. Memetakan instansi Pemerintah yang berniat untuk mencoba Swakelola Tipe III, kemudian memetakan isu apa yang diminati oleh instansi tersebut, terutama yang sesuai isu yang dikerjakan Ormas.
  4. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah untuk mendorong uji coba di isu yang sinergis untuk menunjukkan kualitas layanan yang disediakan.

Demikian sekilas tentang Buku dan Swakelola Tipe III yang diinisiasi oleh Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan kemudian menurunkan aturan pelaksanaan selanjutnya yaitu Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dan Peraturan Menristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Selangkapnya tentang dapat diunduh di laman .

Video Mengenal Swakelola Tipe III, Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

Buku Mengenal Swakelola Tipe III, Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

UU Desa Tak Berdaya, Pelaksanaannya Tak Bernyawa

Pertemuan Nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa atau yang kita kenal dengan UU Desa sudah 3 tahun berjalan diimplementasikan ke seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah yang mengawalnya. Perlu di garisbawahi bahwa saat ini desa masih dipandang sebagai ruang hidup sementara. Bukannya ruang hidup dengan corak kehidupan pedesaan yang punya logika reproduksi dan regenerasinya sendiri. Keprihatinan yang dalam nampak dalam acara Pertemuan Nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa, yang dilaksanakan di Jakarta, hari Kamis, 25 Januari 2018, bahkan rilis resmi refleksi ini berjudul "UU Desa Tak Berdaya, Pelaksanaannya Tak Bernyawa". Mengapa?

UU Desa Tak Berdaya, Pelaksanaannya Tak Bernyawa

Sejak jaman Orde Baru hingga era Reformasi tidak ada perubahan dalam cara kita melihat, memposisikan dan memperlakukan desa, meskipun telah lahir Undang-Undang Desa yang baru. Desa tetap dilihat, diposisikan dan diperlakukan sebagai subsistem dari kota dan bukan ruang hidup dengan corak kehidupan pedesaan yang punya logika reproduksi dan regenerasinya sendiri. Konsekuensi dari posisi desa seperti ini adalah desa dijadikan sebagai ajang masuknya ekspansi modal di berbagai bidang kehidupan, khususnya yang terkait dengan sumber-sumber agraria (air, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri pertanian skala luas, dan lainya). Dampaknya, terjadi pembongkaran, percepatan dan pembesaran perusakan ruang hidup pedesaan yang terus menerus. Antara 1970-2012, 1/3 luasan daratan Pulau Kalimantan yang sebelumnya didominasi sistem kehidupan hutan tropis dinyatakan bangkrut secara ekologis atau rusak parah. Pembangkrutan ekologis semacam ini terjadi di mayoritas pulau-pulau di Indonesia. Desa- desa sudah penuh dengan ijin investasi pertambangan, perkebunan sawit, property, dan ijin eksploitasi lainnya.

Status desa menjadi sekadar “ruang hidup sementara”, yang sewaktu-waktu bisa digusur atau dihilangkan bila negara dan korporasi membutuhkannya untuk dieksploitasi dan dikonversi menjadi ruang ekstraktif demi peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Dengan posisi desa sebagai subsistem kota yang statusnya hanyalah “ruang hidup sementara”, UNDANG-UNDANG DESA menjadi UNDANG-UNDANG YANG TANPA DAYA. Memang ada peluang-peluang positif dalam UU Desa, namun peluang-peluang positif sangatlah sulit diwujudkan karena kuasa/kewenangan yang diberikan desa jauh lebih kecil dari kekuasaan/kekuatan oligarkhi ekonomi-politik di luar desa (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Korporasi).

Ketidakberdayaan UU Desa di hadapan kekuatan/kekuasaan oligarkhi diperburuk oleh pelaksanaannya yang nyaris tanpa nyawa. Ini ditunjukkan oleh kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang condong memperlemah dan bahkan mengabaikan demokrasi dan partisipasi desa dan masyarakatnya. Praktik-praktik pelemahan dan pengabaian demokrasi dan partisipasi ini tampak, di antaranya kuatnya intervensi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan dan bahkan memaksakan program pembangunan, diabaikannya program-program pemberdayaan masyarakat dan program- program yang memperkuat karakter kebudayaan dan kehidupan kolektif masyarakat desa, pelemahan dan pereduksian pendampingan terhadap desa, diabaikannya dimensi sosial- ekologis, dan lainnya.

"Posisi desa yang dipandang sebagai subsistem kota yang statusnya hanyalah ruang hidup sementara, UU Desa menjadi UU yang tanpa nyawa," jelas Prasetyohadi dalam keterangan pers, Kamis (25/1). Gaya pemikiran tersebut dinilai sebagai ajang masuknya ekspansi modal di berbagai bidang kehidupan, khususnya terkait sumber-sumber agraria. Dampak pola pikir tersebut berujung pada perusakan ekosistem.

"Memang ada peluang-peluang positif dalam UU Desa, namun peluang-peluang positif sangatlah sulit diwujudkan karena kewenangan yang diberikan desa jauh lebih kecil dari kekuasaan oligarkhi ekonomi-politik di luar desa," ujar Prasetyohadi

UU Desa yang nyaris tanpa nyawa dilatari kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang condong memperlemah dan bahkan mengabaikan demokrasi dan partisipasi desa dan masyarakatnya. Praktik-praktik pelemahan dan pengabaian demokrasi dan partisipasi ini tampak, di antaranya kuatnya intervensi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan dan bahkan memaksakan program pembangunan, diabaikannya program-program pemberdayaan masyarakat dan program program yang memperkuat karakter kebudayaan dan kehidupan kolektif masyarakat desa, pelemahan dan pereduksian pendampingan terhadap desa, diabaikannya dimensi sosialekologis, dan lainnya. Demikian dijelaksan oleh Prasetyohadi.

Dapat kita pahami bersama keprihatinan yang dalam dalam Pertemuan Nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa. Karena Desa telah mengalami sedemikian rupa perlakuan yang merusak keaslian dan segala inovasi serta daya hidup desa sejak kemerdekaan. Desa telah disedot kekayaan dan kearifannya hingga menjadi miskin, bodoh dan tergantung karena kewenangan dan hak pengelolaan asetnya dipangkas serta baru dikembalikan sedikit demi sedikit dengan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Miss Leading UU Desa yang lebih banyak tentang Dana Desa banyak disoroti, namun semoga di tahun-tahun yang akan datang akan ada pencerahan kembali tentang bagaimana asal-usul desa, kewenangan desa dan segala kebaikan tentang Desa dapat muncul kembali seiring dengan Pelaksanaan APBDesa dan RPJMDesa yang lebih terarah dan berpihak kepada masyarakat warga Desa, bukan kepada aparatus Desa, ataua kepentingan Program Pemerintah semata. Sehingga Hak-Hak Desa atas Negara benar-benar menjadi berkah bagi warganya.

Pemikiran dan pengamatan yang hebat, namun mengapa membahas UU Desa di kota?

Rekomendasi Pertemuan Nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa

Menyikapi hal tersebut, pertemuan nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa yang dihadiri delegasi dari hampir semua wilayah kepulauan di Indonesia merekomendasikan:

  1. Memperkuat kedaulatan desa dan masyarakat atas sumber-sumber agraria, kawasan dan ruang hidup masyarakat desa.
  2. Mencegah distorsi undang-undang desa dalam pelaksanaannya diberbagai level dan dimensi pembangunan agar peluang-peluang positif yang ada dalam UU Desa dapat diwujudkan.
  3. Memperkuat pelaksanaan UU Desa sesuai dengan spirit Pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria
  4. Melaksanakan UU Desa secara terintegratif dengan Undang-Undang Lain yang memperkuat kedaulatan desa dan masyarakatnya, di antaranya adalah UU Penataan Ruang, UU tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Lingkungan Hidup, UU Pokok Agraria, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, dan lainnya.
  5. Melaksanaan UU Desa dengan perspektif “affirmative action” dan pemulihan ruang hidup bagi desa dan masyarakatnya yang selama ini menjadi korban kekerasan pembangunan yang didukung/dilegalkan dengan berbagai aturan/ketentuan.
  6. Memutuskan mata rantai intervensi pusat dan kabupaten yang melemahkan proses demokratisasi di desa.
  7. Memberikan kesempatan pada masyarakat desa untuk memilih arah pengembangan ekonomi yang mendukung pemulihan ruang hidup dan keselamatan warga.
  8. Memberikan keleluasaan pada desa untuk memilih badan hukum BUMDES sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat serta nilai-nilai ekonomi kerakyatan, seperti koperasi.
  9. Melaksanakan perlindungan dan pelibatan kelompok-kelompok rentan dan marjinal dalam pelaksanaan UU Desa, seperti kelompok perempuan, kelompok masyarakat adat, kelompok diffable, minoritas etnis/agama/adat, kelompok remaja dan anak, dan lainnya.
  10. Mendahulukan pendekatan “pendampingan dan pemberdayaan” dalam tata kelola keuangan desa dan mengedepankan pengawasan oleh masyarakat dan BPD.
  11. Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengawasan tata kelola keuangan desa oleh pemerintah

Kontak Person Refleksi dan Evaluasi 3 Tahun UU Desa:

  1. Prasetyohadi +62813-1492-6005
  2. Laduni +62813-3781-1427.

Pers Rilis Refleksi dan Evaluasi Pelaksanaan 3 Tahun UU Desa

Bitcoin dan Virtual Currency lainnya dilarang di Indonesia

Bitcoin dilarang di Indonesia

Bitcoin dan Virtual Currency lainnya dilarang di Indonesia. Ditegaskan oleh Bank Indonesia pada rilisnya tanggal 13 Januari 2018 dengan judul "Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency​​​​​. Pelarangan peredaran dan penggunaan bitcoin dan virtual currency lainnya oleh BI juga didukung oleh Kementrian Keuangan RI yang menegaskan bahwa Bitcoin tidak sesuai dengan Undang-Undang dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Virtual Currency dilarang di Indonesia

Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Oleh karena itu penggunaan bitcoin sebagai mata uang virtual tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Menteri Keuangan juga memperingatkan bahwa bitcoin adalah investasi yang beresiko tinggi dan spekulatif. Transaksi mata uang virtual yang spekulatif dapat menimbulkan resiko penggelembungan nilai (bubble) yang tidak hanya merugikan investor namun juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. “Namun sebagai instrumen investasi, kami sudah memperingatkan bahwa Bitcoin ini tidak ada bassis-nya, dan oleh karena itu rawan terhadap penggunaan instrumen tersebut untuk money laundring maupun untuk financing for terrorism,” jelas Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

“Kita juga tetap akan melakukan fungsi sebagai pemerintah yaitu menyampaikan pandangan bahwa untuk digunakan sebagai alat transaksi adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Djuanda Kemenkeu pada Selasa (23/01/2018).

Tak hanya Menteri Keuangan, KSSK yang beranggotakan Ketua Dewan Komite Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komite Lembaga Penjamin Simpanan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) telah sepakat dalam melarang adanya penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi maupun alat investasi. Pemerintah secara tegas melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Hal ini dikarenakan, statement tersebut bertentangan dengan Undang-Undang mengenai mata uang di Indonesia yang resmi yaitu Rupiah.

Himbauan telah dilakukan oleh BI dan Kemenkeu, terkait potensi bahaya dari Bitcoin yang termasuk ke dalam cryptocurrency atau visual money. “Beberapa negara lain telah melakukan observasi dan mulai mengeluarkan larangan yang sama terkait penggunaan Bitcoin. Kita juga tetap akan melakukan fungsi sebagai pemerintah, dalam hal ini yaitu menyampaikan pandangan dan bahkan dalam hal ini kalau ada aturan,” tegas Menteri Keuangan tersebut.

Senada dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan bahwa Bitcoin adalah currency atau komoditi atau instrumen, selama ini banyak yang melakukan assesment dan dinyatakan berisiko, hal ini disebabkan tidak adanya regulator atau administrator yang mensupervisi. “Bitcoin itu sangat dekat kemungkinannya untuk menjadi instrumen untuk pencucian uang dan terorism financing,” tegas Gubernur BI.

Karena itu, Bank Indonesia menyampaikan peringatan terhadap publik untuk tidak melakukan perdagangan, membeli, ataupun menjual Bitcoin tersebut. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran dan adanya resiko kehilangan dana karena bertransaksi menggunakan Bitcoin. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sistem pembayaran juga memberikan larangan kepada semua perusahaan jasa sistem pembayaran yang ada di bawah supervisi Bank Indonesia, untuk melakukan transaksi menggunakan Bitcoin tersebut.

Bagi masyarakat yang melanggar, dengan tetap menggunakan Bitcoin sebagai alat perdagangan maka akan dikenakan sanksi. Untuk sektor jasa keuangan yang melanggar akan diberikan peringatan hingga sanksi dicabut ijin usahanya apabila terbukti memperdagangkan Bitcoin kepada masyarakat. Apabila selanjutnya terjadi pelanggaran hukum, misalnya pencucian uang atau pembiayaan terorisme maka akan ada langkah-langkah penegakkan hukum bagi pihak-pihak terkait.

Siaran Pers BI terkait Virtual Currency


No. 20/4/DKom

Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Jakarta, 13 Januari 2018
Departemen Komunikasi

Agusman
Direktur Eksek


Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Ringkasan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang berlaku sejak 9 November 2016:

  1. Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI PTP) diterbitkan dengan mempertimbangkan:
    1. Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan financial technology (fintech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
    2. Inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal.
    3. Pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, serta standar dan praktik internasional.
    4. Pengaturan sistem pembayaran saat ini yang perlu dilengkapi dan dirumuskan secara lebih komprehensif untuk memberikan arah dan pedoman yang semakin jelas kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang transaksi pembayaran, serta kepada masyarakat.
  2. Cakupan PBI ini meliputi:
    1. penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran;
    2. perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
    3. kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
    4. laporan;
    5. peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran; dan
    6. pengawasan, larangan, serta sanksi.
  3. Pemrosesan transaksi pembayaran meliputi kegiatan pra transaksi, otorisasi, kliring, penyelesaian akhir (setelmen), dan pasca transaksi. Kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Penyelenggara Penunjang.
  4. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terdiri atas:
    1. Prinsipal;
    2. Penyelenggara Switching;
    3. Penerbit;
    4. Acquirer;
    5. Penyelenggara Payment Gateway;
    6. Penyelenggara Kliring;
    7. Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
    8. Penyelenggara Transfer Dana;
    9. Penyelenggara Dompet Elektronik; dan
    10. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  5. Penyelenggara Penunjang merupakan pihak yang menunjang terlaksananya pemrosesan transaksi pembayaran di seluruh tahapan pemrosesan transaksi, yang antara lain terdiri dari perusahaan yang menyelenggarakan:
    1. pencetakan kartu;
    2. personalisasi pembayaran;
    3. penyediaan pusat data (data center) dan/atau pusat pemulihan bencana (disaster recovery center);
    4. penyediaan terminal antara lain Automated Teller Machine (ATM), Electronic Data Capture (EDC), dan/atau reader;
    5. penyediaan fitur keamanan instrumen pembayaran dan/atau transaksi pembayaran;
    6. penyediaan teknologi pendukung transaksi nirkontak (contactless); dan/atau
    7. penyediaan penerusan (routing) data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran.
  6. Prinsip dasar izin atau persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran adalah sebagai berikut:
    1. Pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
    2. Pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan akan melakukan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
  7. Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan perizinan dan/atau persetujuan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, serta memberikan kemudahan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin atas proses persetujuan kerja sama dalam rangka penggunaan dan perluasan penggunaan instrumen pembayaran nontunai untuk program yang terkait dengan kebijakan nasional.
  8. Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
  9. Dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib:
    1. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
    2. menerapkan standar keamanan sistem informasi;
    3. menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik;
    4. menerapkan perlindungan konsumen; dan
    5. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran kepada Bank Indonesia yang terdiri atas laporan berkala dan laporan insidental.
  11. Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Penyelenggara Penunjang yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
  12. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:
    1. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency;
    2. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
    3. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.
  13. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan PBI ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, dan/atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
  14. Ketentuan peralihan diatur sebagai berikut:
    1. Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan Switching, Payment Gateway, dan/atau Dompet Elektronik sebelum PBI ini berlaku dan belum memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib mengajukan izin kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku.
    2. Ketentuan persentase kepemilikan saham wajib dipenuhi oleh pihak yang sebelum PBI ini berlaku:
      1. telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
      2. sedang dalam proses perizinan dan kemudian memperoleh izin dari Bank Indonesia, apabila setelah berlakunya PBI ini, akan melakukan perubahan kepemilikan.
    3. Persyaratan dan tata cara permohonan bagi pihak yang mengajukan izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum PBI ini berlaku, tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
    4. Bank yang telah menyelenggarakan Proprietary Channel pada saat PBI ini mulai berlaku wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan dimaksud kepada Bank Indonesia untuk ditatausahakan dengan disertai dokumen pendukung paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku.
    5. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah menyelenggarakan pengembangan kegiatan Payment Gateway dan/atau Dompet Elektronik pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan dimaksud kepada Bank Indonesia untuk ditatausahakan dengan disertai dokumen pendukung paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku.
  15. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Penyelenggara Penunjang, pemenuhan persyaratan perizinan, kewajiban Penyelenggara Dompet Elektronik, format dan tata cara penyampaian laporan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dan tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pratayang Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah diterbitkan pada bulan Oktober 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Dengan adanya Festival Literasi Sekolah 2019 pada tanggal 26 s.d 29 Juli 2019, peran aktif semua pihak dalam upaya menggerakkan literasi di sekolah menjadi hal penting bagi para pemangku kepentingan. Berita tentang Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah ini dirilis dalam blog Kembdikbud pada 31 Juli 2019.

Literasi dasar yang terdiri atas baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewargaan merupakan bagian dari kecakapan abad XXI. Bersama dengan kompetensi dan karakter, ketiga hal tersebut akan bermuara pada pembelajaran sepanjang hayat. Program Gerakan Literasi Sekolah memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana diatur dalam .

Salah satu kegiatan Gerakan Literasi Sekolah - GLS yang masih dijalankan di banyak satuan pendidikn adalah kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik.

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah disusun agar pemangku kepentingan dapat memberikan arahan strategis bagi kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah. Dengan tersedianya Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah, pemangku kepentingan diharapkan dapat memahami fondasi dan arahan konseptual mengenai bagaimana sebaiknya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dilaksanakan dan dikembangkan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan.

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah dapat diunduh di [].

Berikut adalah isi buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia dalam format teks. Selain tautan download di atas, buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah juga dapat diunduh di lampiran tulisan ini.

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah

Sambutan Dirjen Dikdasmen

Literasi dasar yang terdiri atas baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewargaan merupakan bagian dari kecakapan abad XXI. Bersama dengan kompetensi dan karakter, ketiga hal tersebut akan bermuara pada pembelajaran sepanjang hayat.

Dalam konteks internasional, pemahaman membaca tingkat sekolah dasar (kelas IV) diuji oleh Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Prestasi Pendidikan (IEA-the International Association for the Evaluation of Educational Achievement) dalam Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) yang dilakukan setiap lima tahun (sejak tahun 2001). Selain itu, PIRLS berkolaborasi dengan Trends in International Mathematics and Science Studies(TIMSS) menguji kemampuan matematika dan sains peserta didik. Pada tingkat sekolah menengah (usia 15 tahun) pemahaman membaca peserta didik (selain matematika dan sains) diuji oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD—Organization for Economic Cooperation and Development) dalam Programme for International Student Assessment (PISA). Sementara itu, dalam konteks nasional, Puspendik Kemendikbud mengembangkan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (Indonesia National Assesment Program – INAP) yang setara dengan PIRLS, untuk menguji siswa SD kelas IV pada 2016. AKSI mengukur kemampuan siswa dalam mata pelajaran membaca, matematika, dan sains.

Sayangnya, hasil PIRLS, AKSI, dan PISA peserta didik Indonesia, khususnya dalam keterampilan memahami bacaan, masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan belum secara maksimal dapat mengembangkan kompetensi dan minat peserta didik terhadap pengetahuan.

Untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) digulirkan sejak Maret 2016. Akan tetapi, hingga sekarang belum banyak pengaruhnya terhadap hasil belajar karena baru berada pada tahap sosialisasi dan koordinasi.

Program GLS memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah “kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai”. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik.

Selain itu, Kegiatan GLS ditujukan bagi pemantapan Kurikulum 2013 bagi semua mata pelajaran dengan menerapkan strategi literasi dalam pembelajaran dengan merujuk pada higher order thinking skills (HOTS, keterampilan bernalar tingkat tinggi), kompetensi abad XXI (kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif), dan penguatan pendidikan karakter.

Terobosan penting ini hendaknya melibatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan. Pelibatan orang tua peserta didik dan masyarakat juga menjadi komponen penting dalam GLS.

Desain Induk ini disusun guna memberi arahan strategis bagi kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaan GLS akan melibatkan unit kerja terkait di Kemendikbud dan juga pihak-pihak lain yang peduli terhadap pentingnya literasi. Kerja sama semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk melaksanakan gerakan bersama yang terintegrasi dan efektif.

Jakarta, September 2018

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

 

Hamid Muhammad, Ph.D.

BAB 1
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berhasil mengurangi angka buta huruf. Data United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2014 mencatat bahwa tingkat kemelekhurufan masyarakat Indonesia mencapai 92,8% untuk kelompok dewasa, dan 98,8% untuk kategori remaja. Capaian ini sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati tahapan krisis literasi dalam pengertian kemelekhurufan.

    Tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah ketersediaan buku yang belum merata di hampir seluruh wilayah Indonesia serta rendahnya motivasi dan minat baca peserta didik.

    Hal ini memprihatinkan karena di era teknologi informasi, peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan membaca dalam pengertian memahami teks secara analitis, kritis, dan reflektif.

    Masyarakat global dituntut untuk dapat mengadaptasi kemajuan teknologi dan keterbaruan/kekinian. Hal ini tercantum dalam Deklarasi Praha (Unesco, 2003) yang mencanangkan pentingnya literasi informasi (information literacy), yaitu kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis, dan mengelola informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan kehidupan pribadi dan sosialnya.

    Dalam era global ini, literasi informasi menjadi penting. Deklarasi Alexandria pada tahun 2005 menjelaskan bahwa literasi informasi adalah:

    “kemampuan untuk melakukan manajemen pengetahuan dan kemampuan untuk belajar terus-menerus. Literasi informasi merupakan kemampuan untuk menyadari kebutuhan informasi dan saat informasi diperlukan, mengidentifikasi dan menemukan lokasi informasi yang diperlukan, mengevaluasi informasi secara kritis, mengorganisasikan dan mengintegrasikan informasi ke dalam pengetahuan yang sudah ada, memanfaatkan serta mengkomunikasikannya secara efektif, legal, dan etis.”
    (sebagaimana dirilis dalam )

    Kebutuhan literasi di era global ini menuntut pemerintah untuk menyediakan dan memfasilitasi sistem dan pelayanan pendidikan sesuai dengan UUD 1945, Pasal 31, Ayat 3, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Ayat ini menegaskan bahwa program literasi juga mencakup upaya mengembangkan potensi kemanusiaan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosi, bahasa, estetika, sosial, spiritual, dengan daya adaptasi terhadap perkembangan arus teknologi dan informasi. Upaya ini sejalan dengan falsafah yang dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan harus melibatkan semua komponen masyarakat (keluarga, pendidik profesional, pemerintah, dll.) dalam membina, menginspirasi/memberi contoh, memberi semangat, dan mendorong perkembangan anak.

    Literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana peserta didik dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah. Literasi juga terkait dengan kehidupan peserta didik, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya.

    Uji literasi membaca mengukur aspek memahami, menggunakan, dan merefleksikan hasil membaca dalam bentuk tulisan. Dalam PIRLS 2011, Indonesia menduduki peringkat ke-42 dari 45 negara peserta dengan skor 428 dari skor rata-rata 500 (IEA, 2012). Sementara itu, uji literasi membaca dalam PISA 2009 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-57 dengan skor 402 (skor rata-rata OECD 493),

    Sedangkan PISA 2012 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke- 64 dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 496) (OECD, 2013). Sebanyak 65 negara berpartisipasi dalam PISA 2009 dan 2012. Posisi Indonesia tetap pada urutan ke-64 pada PISA 2015, dengan peserta terdiri atas 72 negara. Ini berarti ada kenaikan hanya satu angka, dari 396 pada PISA 2012 menjadi 397 pada PISA 2015. Kenaikan ini tidak cukup signifikan ketika penerapan Kurikulum 2013 yang berbasis teks sudah diberlakukan sejak tahun 2013 dan dua tahun kemudian PISA (juga berbasis teks) ditempuh pada 2015.

    Pada tahun 2016, Puspendik Kemendikbud dalam program Indonesian National Assessment Program (INAP) atau Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menguji keterampilan membaca, matematika, dan sains peserta didik SD kelas IV. Khusus dalam membaca, hasilnya adalah 46,83% dalam kategori kurang, 47,11% dalam kategori cukup, dan hanya 6,06% dalam kategori baik.

    Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik Indonesia masih tergolong rendah dan harus ditingkatkan. Permasalahan ini menegaskan bahwa pemerintah memerlukan strategi khusus agar kemampuan membaca peserta didik dapat meningkat dengan mengintegrasikan/menindaklanjuti program sekolah dengan kegiatan dalam keluarga dan masyarakat, yang diwadahi dalam gerakan literasi.

    Gerakan Literasi Sekolah (GLS) telah digulirkan mulai Maret 2016 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.

    GLS dikembangkan berdasarkan sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, khususnya Nawacita nomor 5, 6, 8, dan 9. Butir Nawacita yang dimaksudkan adalah:

    1. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
    2. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
    3. melakukan revolusi karakter bangsa; dan
    4. memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

    Empat butir Nawacita tersebut terkait erat dengan komponen literasi sebagai modal pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing, berkarakter, serta nasionalis. Untuk dapat mengembangkan Nawacita, diperlukan pengembangan strategi pelaksanaan literasi di sekolah yang berdampak menyeluruh dan sistemik. Dalam hal ini, sekolah:

    1. sebaiknya tumbuh sebagai sebuah organisasi yang mengembangkan warganya sebagai individu pembelajar;
    2. perlu memiliki struktur kepemimpinan yang juga terkait dengan lembaga lain di atasnya, serta sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana; dan
    3. memberikan layanan pendidikan dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas dan berbagai kegiatan lain di luar kelas yang menunjang pembelajaran dan pendidikan.

    Dengan memperhatikan karakteristik sekolah sebagai sebuah organisasi akan mempermudah pelaksana program untuk mengidentifikasi sasaran agar perlakuan dapat diberikan secara menyeluruh sehingga kemampuan membaca akan meningkat.

    Akan tetapi, saat ini hasil kemampuan membaca masih belum menggembirakan karena pelaksanaan GLS masih dalam tahap awal. Oleh sebab itu, beragam kegiatan dalam GLS perlu dilanjutkan dan ditingkatkan guna mencapai hasil yang lebih baik. Dukungan berbagai pihak sangat diharapkan.

  2. Landasan Filosofi dan Landasan Hukum

    1. Landasan Filosofi

      Sumpah Pemuda butir ketiga (3) menyatakan, “menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia“ yang memiliki makna pengakuan terhadap keberadaan ratusan bahasa daerah yang memiliki hak hidup dan peluang penggunaan bahasa asing sesuai dengan keperluannya. Butir ini menegaskan pentingnya pembelajaran berbahasa dalam pendidikan nasional. Berikut ini konvensi terkait literasi.

      1. Konvensi PBB tentang Hak Anak pada tahun 1989 tentang pentingnya penggunaan bahasa ibu. Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa, khususnya mikrokultur-mikrokultur tertentu perlu difasilitasi dengan bahasa ibu saat mereka memasuki pendidikan dasar kelas rendah (kelas I, II, III).
      2. Konvensi PBB di Praha tahun 2003 tentang kecakapan literasi dasar dan kecakapan perpustakaan yang efektif merupakan kunci bagi masyarakat yang literat dalam menghadapi derasnya arus informasi teknologi. Lima komponen esensial literasi informasi adalah basic literacy, library literacy, media literacy, technology literacy, dan visual literacy.
  3. Landasan Hukum

    1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 3: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”
    2. .
    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
    4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
    5. tentang Perubahan Kedua Peraturan .
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
    8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
    9. .
    10. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
    11. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendikbud No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Dikdas di Kabupaten/Kota.
    12. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah.
    13. .
    14. .
    15. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
  4. Tujuan

    1. menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran berbudaya literasi.
    2. membentuk warga sekolah yang literat dalam hal:
      1. baca tulis,
      2. numerasi,
      3. sains,
      4. digital,
      5. finansial,
      6. budaya dan kewargaan
  5. Sasaran

    Sasaran gerakan literasi sekolah adalah ekosistem sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

BAB 2
KONSEP DASAR

  1. Literasi

    Multiliterasi dimaknai sebagai keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun bentuk-bentuk teks inovatif, simbol, dan multimedia (Abidin, 2015).

    Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Namun, Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya (UNESCO, 2003). Deklarasi UNESCO itu juga menyebutkan bahwa literasi informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan-kemampuan tersebut perlu dimiliki tiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat.

    Dari sisi istilah, kata “literasi” berasal dari bahasa Latin litteratus (littera), yang setara dengan kata letter dalam bahasa Inggris yang merujuk pada makna ‘kemampuan membaca dan menulis’. Adapun literasi dimaknai ‘kemampuan membaca dan menulis’ yang kemudian berkembang menjadi ‘kemampuan menguasai pengetahuan bidang tertentu’.

    Untuk merujuk pada orang yang mempunyai kemampuan tersebut digunakan istilah literet (dari literate) yang dapat dimaknai ‘berpendidikan, berpendidikan baik, membaca baik, sarjana, terpelajar, bersekolah, berpengetahuan, intelektual, intelijen, terpelajar, terdidik, berbudaya, kaya informasi, canggih’.

    Di Indonesia, pada awalnya literasi dimaknai 'keberaksaraan' dan selanjutnya dimaknai 'melek' atau 'keterpahaman'. Pada langkah awal, “melek baca dan tulis" ditekankan karena kedua keterampilan berbahasa ini merupakan dasar bagi pengembangan melek dalam berbagai hal. Pemahaman literasi pada akhirnya tidak hanya merambah pada masalah baca tulis saja, bahkan sampai pada tahap multiliterasi.

    Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan literasi dimaknai sebagai “ kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.”

    Menurut Word Economic Forum (2016), peserta didik memerlukan 16 keterampilan agar mampu bertahan di abad XXI, yakni fondasi literasi atau literasi dasar (bagaimana peserta didik menerapkan keterampilan berliterasi untuk kehidupan sehari-hari), kompetensi (bagaimana peserta didik menyikapi tantangan yang kompleks), dan karakter (bagaimana peserta didik menyikapi perubahan lingkungan mereka). Berikut adalah Tabel 2.1 yang memaparkan kecakapan abad XXI tersebut.

    Tabel 2.1 Kecakapan Abad XXI

      KETERAMPILAN DEFINISI
    FONDASI LITERASI Literasi Baca-Tulis Kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan bahasa tulisan.
    Numerasi Kemampuan untuk menggunakan angka dan simbol lain untuk memahami dan mengekspresikan hubungan kuantitatif.
    Literasi Sains Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan prinsip ilmiah untuk memahami lingkungan dan menguji hipotesis.
    Literasi Digital Kemampuan untuk menggunakan dan menciptakan konten berbasis teknologi, termasuk menemukan dan berbagi informasi, menjawab pertanyaan, berinteraksi dengan orang lain dan pemrograman komputer.
    Literasi Finansial Kemampuan memahami dan menerapkan aspek konseptual dan ihwal keuangan dalam kegiatan keseharian.
    Literasi Budaya dan Kewargaan Kemampuan memahami, menghargai, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan tentang kebudayaan dan kewargaan.
    KOMPETENSI Berpikir Kritis / Pemecahan Masalah Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi situasi, gagasan, dan informasi untuk menyampaikan tanggapan dan solusi.
    Kreativitas Kemampuan untuk mengangankan dan merancang cara baru yang inovatif untuk mengatasi masalah, menjawab pertanyaan atau mengungkapkan makna melalui penerapan, sintesis atau beradaptasi dengan tujuan pemerolehan pengetahuan yang beragam.
    Komunikasi Kemampuan untuk mendengarkan, memahami, menyampaikan, dan mengontekstualisasikan informasi secara verbal, nonverbal, visual, dan tertulis.
    Kolaborasi Kemampuan bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersa- ma, termasuk kemampuan untuk mencegah dan mengelola konflik.
    KARAKTER Melit
    (Keingintahuan)
    Kemampuan dan keinginan untuk mengajukan pertanyaan, keterbukaan pikiran, dan keingintahuan.
    Inisiatif Kemampuan dan keinginan untuk secara proaktif melakukan tugas atau tujuan baru.
    Ketekunan Kemampuan untuk mempertahankan minat dan usaha serta tekun untuk mencapai suatu tugas atau tujuan.
    Penyesuaian Diri Kemampuan untuk mengubah rencana, metode, pendapat atau tujuan berdasarkan hal-hal baru.
    Kepemimpinan Kemampuan untuk secara efektif mengarahkan, membimbing, dan mengilhami orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
    Kepekaan Sosial dan Budaya Kemampuan untuk berinteraksi sosial dan budaya secara santun.

     

    Sumber: ESCO Skills Hierarchy for Transversal Skills; Partnership for 21st Century Skills. "Framework for 21st Century Learning." NEXT: Washington DC, 2001; Burkhardt, Gina. "enGauge 21st Century Skills: Literacy in the Digital Age." North Central Regional Educational Laboratory and The Metiri Group, 2003.; Learning Metrics Taskforce. "Towards Universal Learning: What Every Child Should Learn." Center for Universal Education at the Brookings Institution and UNESCO Institute for Statistics: Washington, DC, 2013; The Economist Intelligence Unit. "The Learning Curve: Education and Skills for Life." Pearson: London, 2014. Other sources considered but not included: AT21CS, WorldSkills, Iowa Dept. of Education's 21st Century Skills, and Tony Wagner's Seven Survival Skills.

    Khusus dalam pembangunan karakter, Indonesia mendeskripsikannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila pada Tabel 2.2 berikut.

    Tabel 2.2 Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter

    Religius Beriman, bertakwa, toleransi, dan cinta lingkungan.
    Nasionalis Cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menghargai kebinekaan.
    Mandiri Kerja keras, kreatif, disiplin, berani, dan suka belajar
    Gotong Royong Kerja keras, solidaritas, saling menolong, dan kekeluargaan.
    Integritas Kejujuran, keteladanan, kesantunan, dan cinta pada kebenaran.

    Sumber: Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Setjen Kemendikbud, 2017

    Selain fondasi literasi atau literasi dasar, ada juga tiga literasi lainnya yang perlu dikuasai oleh peserta didik, yakni literasi kesehatan, keselamatan (jalan, mitigasi bencana), dan kriminal (bagi siswa SD disebut “sekolah aman”) (Wiedarti, Mei 2016).

    Berdasarkan uraian tersebut, istilah literasi merupakan sesuatu yang terus berkembang dan berproses yang berporos pada pemahaman terhadap teks dan konteksnya sebab manusia berurusan dengan teks sejak dilahirkan, masa kehidupan, hingga kematian. Keterpahaman terhadap beragam teks akan membantu keterpahaman kehidupan dan berbagai aspeknya karena teks merupakan representasi dari kehidupan individu dan masyarakat dalam budaya masing-masing.

    Dalam konteks GLS, literasi dimaknai tidak hanya sekadar pengetahuan dan kecakapan (1) baca tulis, namun juga mencakup (2) numerasi, (3) sains, (4) digital, (5) finansial, (6) budaya dan kewargaan yang bermuara pada perilaku yang berterima dalam kehidupan sehari-hari.

    Saat ini kegiatan di sekolah ditengarai belum optimal mengembangkan kemampuan literasi warga sekolah, khususnya guru dan siswa. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman warga sekolah terhadap pentingnya kemampuan berliterasi dalam kehidupan mereka serta minimnya penggunaan buku-buku di sekolah selain buku-teks pelajaran. Biarpun buku siswa atau buku teks pelajaran juga termasuk dalam bagian literasi, akan tetapi kegiatan membaca di sekolah tampaknya masih terbatas pada membaca buku teks pelajaran, belum meluas pada buku-buku nonteks pelajaran.

  2. Gerakan Literasi Sekolah

    GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dll.), dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    GLS adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Salah satunya yang ditempuh untuk mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat adalah pembiasaan membaca peserta didik. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca (guru membacakan buku dan/atau siswa dan guru membaca dalam hati, yang disesuaikan dengan konteks atau target sekolah)

    Ketika pembiasaan membaca terbentuk, selanjutnya akan diarahkan ke kegiatan pengembangan, dan pembelajaran (disertai tagihan berdasarkan Kurikulum 2013). Variasi kegiatan dapat berupa perpaduan pengembangan keterampilan reseptif maupun produktif.

    Dalam pelaksanaannya, pada periode tertentu yang terjadwal, dilakukan asesmen agar dampak keberadaan GLS dapat diketahui dan terus-menerus dikembangkan.

    GLS diharapkan mampu menggerakkan warga sekolah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk bersama-sama memiliki, melaksanakan, dan menjadikan gerakan ini sebagai bagian penting dalam kehidupan yang warganya literat sepanjang hayat.

  3. Komponen Literasi

    Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Di abad ke-21 ini, kemampuan ini disebut sebagai literasi informasi.

    Clay (2001) dan Ferguson ( pdfs/InfoLit.pdf) menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual.

    Dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar pemerolehan berliterasi tahap selanjutnya. Komponen literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

    Dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar pemerolehan berliterasi. Kelima komponen literasi di atas perlu didahului dengan pengembangan literasi usia dini (White, 2005).

    Secara rinci keenam komponen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

    1. Literasi Dini [Early Literacy (Clay, 2001)], yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar.
    2. Literasi Permulaan (Basic Literacy), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (counting) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi (perceiving), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (drawing) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi (cf. fondasi literasi atau literasi dasar yang tercantum dalam World Economic Forum, 2016).
    3. Literasi Perpustakaan (Library Literacy), antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
    4. Literasi Teknologi (Technology Literacy), yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (hardware), peranti lunak (software), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer (Computer Literacy) yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta mengoperasikan program perangkat lunak. Sejalan dengan membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.
    5. Literasi Visual (Visual Literacy), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbendung, baik dalam bentuk cetak, auditori, maupun digital (perpaduan ketiganya disebut teks multimodal), perlu dikelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan.

    Pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan komponen literasi dipaparkan pada Tabel 2.3 berikut:

    Tabel 2.3 Komponen Literasi dan Pihak yang Berperan Aktif

    NO KOMPONEN LITERASI PIHAK YANG BERPERAN AKTIF
    1 Literasi usia dini Orang tua dan keluarga, guru/PAUD, pamong/pengasuh
    2 Literasi permulaan Pendidikan formal dan keluarga
    3 Literasi perpustakaan Pendidikan formal
    4 Literasi teknologi Pendidikan formal dan keluarga
    5 Literasi media Pendidikan formal, keluarga dan lingkungan sosial (tetangga/masyarakat sekitar)
    6 Literasi visual Pendidikan formal, keluarga dan lingkungan sosial (tetangga/masyarakat sekitar)

    Literasi yang komprehensif dan saling terkait ini memampukan seseorang untuk berkontribusi kepada masyarakatnya sesuai dengan kompetensi dan perannya sebagai warga negara global (global citizen).

    Dalam pendidikan formal, peran aktif para pemangku kepentingan, yaitu kepala sekolah, guru sebagai pendidik, tenaga kependidikan, dan pustakawan sangat berpengaruh untuk memfasilitasi pengembangan komponen literasi peserta didik. Agar lingkungan literasi tercipta, diperlukan perubahan paradigma semua pemangku kepentingan.

    Selain itu, diperlukan juga pendekatan cara belajar-mengajar yang mengembangkan komponen-komponen literasi ini. Kesempatan peserta didik terpajan dengan kelima komponen literasi akan menentukan kesiapan peserta didik berinteraksi dengan literasi visual.

  4. Ihwal Literasi di Sekolah

    Mengacu pada metode pembelajaran Kurikulum 2013 yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator, kegiatan literasi tidak lagi berfokus pada peserta didik semata. Guru selain sebagai fasilitator, juga menjadi subjek pembelajaran. Akses yang luas pada sumber informasi, baik di dunia nyata maupun dunia maya dapat menjadikan peserta didik lebih tahu daripada guru. Oleh sebab itu, kegiatan peserta didik dalam berliterasi semestinya tidak lepas dari kontribusi guru, Guru sebaiknya berupaya menjadi fasilitator yang berkualitas. Guru dan pemangku kebijakan sekolah merupakan figur teladan literasi di sekolah.

    Dalam k sekolah, subjek dalam kegiatan literasi adalah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan (pustakawan, pengawas), dan kepala sekolah. Semua komponen warga sekolah ini berkolaborasi dalam Tim Literasi Sekolah (TLS) di bawah koordinasi kepala sekolah dan dikuatkan dengan SK kepala sekolah. TLS bertugas untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen program. TLS dapat memastikan terciptanya suasana akademis yang kondusif, yang mampu membuat seluruh anggota komunitas sekolah antusias untuk belajar. (Dokumen TLS dapat dibaca lebih lanjut pada Manual Pendukung Pelaksanaan GLS untuk Jenjang SMP, Direktorat Pembinaan SMP, 2016, Kemendikbud.

    1. Prinsip-prinsip Literasi Sekolah

      Menurut Beers (2009), praktik-praktik yang baik dalam Gerakan Literasi Sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut.

      1. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi

        Tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis saling beririsan antartahap perkembangan. Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik dapat membantu sekolah untuk memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan mereka.

      2. Program literasi yang baik bersifat berimbang

        Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa tiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Program literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan kaya ragam teks, seperti karya sastra untuk anak dan remaja

      3. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum

        Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru di semua mata pelajaran sebab pembelajaran mata pelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Dengan demikian, pengembangan profesional guru dalam hal literasi perlu diberikan kepada guru semua mata pelajaran.

      4. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun

        Misalnya, ‘menulis surat kepada presiden’ atau ‘membaca untuk ibu’ merupakan contoh-contoh kegiatan literasi yang bermakna.

      5. Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan

        Kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai kegiatan lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran di kelas. Kegiatan diskusi ini membuka kemungkinan adanya perbedaan pendapat agar kemampuan berpikir kritis dapat diasah. Peserta didik perlu belajar untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya, saling mendengarkan, dan menghormati perbedaan pandangan.

      6. Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman

        Warga sekolah perlu menghargai perbedaan melalui kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk peserta didik perlu merefleksikan kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat terpajan pada pengalaman multikultural.

    2. Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah

      Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya literasi, Beers, dkk. (2009) dalam buku A Principal’s Guide to Literacy Instruction, menyampaikan beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah.

      1. Mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi

        Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik di seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah dan guru. Selain itu, karya-karya peserta didik diganti secara rutin untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Selain itu, peserta didik dapat mengakses buku dan bahan bacaan lain di Sudut Baca di semua kelas, kantor, dan area lain di sekolah. Ruang pimpinan dengan pajangan karya peserta didik akan menunjukkan pengembangan budaya literasi. Dalam hal ini setiap sekolah perlu memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

      2. Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat

        Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk menghargai kemajuan peserta didik di semua aspek. Prestasi yang dihargai bukan hanya akademis, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghargaan sekolah.

        Selain itu, literasi diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting di sepanjang tahun pelajaran. Ini bisa direalisasikan dalam bentuk festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan sekolah selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara lain dengan membangun budaya kolaboratif antarguru dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, setiap orang dapat terlibat sesuai kepakaran masing-masing. Peran orang tua sebagai relawan gerakan literasi akan semakin memperkuat komitmen sekolah dalam pengembangan budaya literasi.

      3. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat

        Lingkungan fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan akademis. Ini dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran literasi. Salah satunya dengan menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan/atau guru membacakan buku dengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Untuk menunjang kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya

      Selain membaca 15 menit yang melibatkan buku-buku nonteks pelajaran, lingkungan akademis yang literat juga didukung oleh penggunaan strategi literasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran dengan memadukan keterampilan abad XXI dan pembangunan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Tabel 2.2) diharapkan dapat menjadi bekal kecakapan hidup sepanjang hayat. Materi atau buku yang digunakan bersumber dari buku pelajaran dan diperkaya dengan buku-buku nonteks pelajaran. Strategi literasi seharusnya tampak dalam langkah-langkah pembelajaran yang terdapat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun oleh para guru/instruktur.

      Tabel 3 di bawah ini mencantumkan beberapa parameter yang dapat digunakan sekolah untuk membangun budaya literasi sekolah yang baik.

      TABEL 3 EKOSISTEM SEKOLAH YANG LITERAT
      A Lingkungan Fisik
      1 Karya peserta didik dipajang di sepanjang lingkungan sekolah, termasuk koridor dan kantor (kepala sekolah, guru, administrasi, bimbingan konseling).
      2 Karya peserta didik dirotasi secara berkala untuk memberi kesempatan yang seimbang kepada semua peserta didik.
      3 Buku dan materi bacaan lain tersedia di pojok-pojok baca di semua ruang kelas.
      4 Buku dan materi bacaan lain tersedia juga untuk peserta didik dan orang tua/ pengunjung di kantor dan ruangan selain ruang kelas.
      5 Kantor kepala sekolah memajang karya peserta didik dan buku bacaan untuk anak.
      6 Kepala sekolah bersedia berdialog dengan warga sekolah.
      B Lingkungan Sosial dan Afektif
      1 Penghargaan terhadap prestasi peserta didik (akademis dan nonakademis) diberi- kan secara rutin (tiap minggu/bulan). Upacara hari Senin merupakan salah satu kesempatan yang tepat untuk pemberian penghargaan mingguan.
      2 Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi.
      3 Merayakan hari-hari besar dan nasional dengan nuansa literasi, misalnya meraya- kan Hari Kartini dengan membaca surat-suratnya.
      4 Terdapat budaya kolaborasi antarguru dan staf, dengan mengakui kepakaran masing-masing.
      5 Terdapat waktu yang memadai bagi TLS untuk berkolaborasi dalam menjalankan program literasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaannya.
      6 Staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam menjalankan program literasi.
      C Lingkungan Akademis
      1 Terdapat TLS yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan. Bila diperlu- kan, ada pendampingan dari pihak eksternal.
      2 Disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran dan pembiasaan literasi: membaca dalam hati (sustained silent reading), membacakan buku dengan nyaring (reading aloud), membaca bersama (shared reading), membaca terpandu (guided reading), diskusi buku, bedah buku, presentasi (show-and-tell presenta- tion).
      3 Waktu berkegiatan literasi dijaga agar tidak dikorbankan untuk kepentingan lain.
      4 Disepakati waktu berkala untuk TLS membahas pelaksanaan gerakan literasi sekolah.
      5 Buku fiksi dan nonfiksi tersedia dalam jumlah cukup banyak di sekolah. Buku cerita fiksi sama pentingnya dengan buku berbasis ilmu pengetahuan.
      6 Ada beberapa buku yang wajib dibaca oleh warga sekolah.
      7 Ada kesempatan pengembangan profesional tentang literasi yang diberikan untuk staf, melalui kerja sama dengan institusi terkait (perguruan tinggi, dinas pendidikan, dinas perpustakaan, atau berbagi pengalaman dengan sekolah lain).
      8 Seluruh warga sekolah antusias menjalankan program literasi, dengan tujuan membangun organisasi sekolah yang suka belajar.
      9 Guru menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran.
      (cf. Beers, dkk., 2009)

      Aspek-aspek tersebut adalah karakteristik penting dalam pengembangan budaya literasi di sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah dapat mengadaptasinya sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Guru dan pimpinan sekolah perlu bekerja sama untuk mengimplementasikan strategi tersebu

BAB 3
PELAKSANAAN LITERASI DI SEKOLAH

  1. Rancangan Program Literasi Sekolah

    Kesuksesan program literasi sekolah membutuhkan partisipasi aktif semua unit kerja di lingkungan internal Kemendikbud (Permendikbud Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud) dan juga kolaborasi dengan lembaga di luar Kemendikbud. Pelaksanaan program literasi di semua satuan pendidikan melibatkan semua pemangku kepentingan, meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

    Pada lingkup internal Kemendikbud, kolaborasi literasi melibatkan, antara lain Badan Bahasa, LPMP, Balitbang (Puskurbuk dan Puspendik), dan Pustekkom, sedangkan pada lingkup eksternal Kemendikbud melibatkan, antara lain kementerian lain, perguruan tinggi, Perpusnas, Perpusda, Ikapi, lembaga donor, dunia usaha dan industri, dan lain-lain. Struktur organisasi kerja sama tersebut digambarkan pada Bagan 3.1 berikut ini.

    bagan 31 Struktur Organisasi internal eksternal kemdikbud

    Di samping itu, kegiatan literasi sekolah membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan, dari tingkat pemerintah pusat, LPMP, dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, yang menerima perlakuan (intervensi) adalah kepala sekolah, pengawas, guru, TLS, dan masyarakat (termasuk dunia usaha dan industri). Perlakuan yang diberikan kepada setiap unsur berbeda sesuai dengan peran dan kapasitasnya dalam pendidikan terkait dengan kebijakan yang berlaku. Dari unsur masyarakat dapat dilibatkan, antara lain, lembaga masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, dan para tokoh masyarakat. Pelibatan dari dunia industri dapat berupa program pendidikan yang merupakan implementasi dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Kesuksesan program literasi sekolah dapat dicapai apabila masing-masing pemangku kepentingan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program literasi sesuai dengan perannya.

  2. Peran Pemangku Kepentingan

    1. Pemangku Kepentingan GLS Dikdas

      Peran pemangku kepentingan GLS Dikdas dipaparkan pada Bagan 3.2 sebagai berikut.

      Bagan 3.2 Pemangku Kepentingan GLS Dikdas

      Bagan 3.2 Pemangku Kepentingan Gerakan Literasi Sekolah Dikdas

      Kegiatan literasi dapat berjalan optimal dengan kolaborasi di antara semua elemen pemerintah dan masyarakat. Lembaga pemerintah dan masyarakat memiliki peran sebagai berikut.

      1. Kemendikbud
        1. Membuat kebijakan literasi.
        2. Menjabarkan desain induk pelaksanaan GLS.
        3. Menyusun panduan pelaksanaan, petunjuk teknis, dan semua dokumen pendukung pelaksanaan GLS.
        4. Melaksanakan sosialisasi GLS kepada dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.
        5. Merancang dan melaksanakan pelatihan literasi untuk warga sekolah dan masyarakat.
        6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
        7. Membuat rencana tindak lanjut GLS berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      2. LPMP
        1. Melaksanakan pemetaan awal kebutuhan literasi sekolah.
        2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan GLS.
        3. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        4. Melaksanakan supervisi pelaksanaan GLS.
        5. Melaksanakan pemetaan akhir data kebutuhan literasi sekolah dan GLS.
        6. Melaporkan hasil pemetaan akhir ke Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.
        7. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di satuan pendidikan tingkat provinsi dan lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota.
        8. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      3. Dinas Pendidikan Provinsi
        1. Melakukan kompilasi analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi guru dan peserta didik di wilayah masing-masing.
        2. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS.
        3. Melakukan sosialisasi konsep, program, dan kegiatan GLS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi masing-masing.
        4. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di tingkat provinsi dan lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota.
        5. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
        1. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi guru dan peserta didik di wilayah masing-masing.
        2. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS.
        3. Melakukan sosialisasi konsep, program, dan kegiatan GLS di satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing.
        4. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        5. Memantau serta memastikan ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan, dan sarana yang mendukung program GLS.
        6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di tingkat kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.
        7. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      5. Satuan Pendidikan
        1. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal.
        2. Melaksanakan tahapan kegiatan GLS yang meliputi pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.
        3. Melaksanakan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        4. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran.
        5. Mengelola perpustakaan sekolah dengan baik.
        6. Menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku).
        7. Menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah.
        8. Melaksanakan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran bagi seluruh warga sekolah.
        9. Mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu.
        10. TLS mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLS.
        11. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat.
        12. Merencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan GLS.
        13. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLS yang dilaksanakan.
        14. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      6. Masyarakat
        1. Ikut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan GLS untuk meningkatkan kemampuan literasi warga sekolah.
        2. Menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku anak dan menyalurkannya ke taman-taman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.

    2. Pemangku Kepentingan GLS Dikmen

      Peran pemangku kepentingan GLS Dikmen dipaparkan pada Bagan 3.3 sebagai berikut.

      Bagan 3.3 Pemangku Kepentingan GLS Dikmen

      Bagan 3.3 Pemangku Kepentingan Gerakan Literasi Sekolah Dikmen

      1. Kemendikbud
        1. Membuat kebijakan literasi.
        2. Menjabarkan desain induk pelaksanaan GLS.
        3. Menyusun panduan pelaksanaan, petunjuk teknis, dan semua dokumen pendukung pelaksanaan GLS.
        4. Melaksanakan sosialisasi GLS kepada dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.
        5. Merancang dan melaksanakan pelatihan literasi untuk warga sekolah dan masyarakat.
        6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
        7. Membuat rencana tindak lanjut GLS berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      2. LPMP
        1. Melaksanakan pemetaan awal data kebutuhan literasi sekolah GLS.
        2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan GLS.
        3. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        4. Melaksanakan supervisi pelaksanaan GLS.
        5. Melaksanakan pemetaan akhir data kebutuhan literasi sekolah dan GLS.
        6. Melaporkan hasil pemetaan akhir ke Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.
        7. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di satuan pendidikan tingkat provinsi dan lingkungan dinas pendidikan kabupaten/ kota.
        8. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      3. Dinas Pendidikan Provinsi
        1. Melakukan kompilasi analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi pendidik dan peserta didik di wilayah masing-masing.
        2. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS.
        3. Melakukan sosialisasi konsep, program, dan kegiatan GLS di satuan pendidikan.
        4. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan iterasi peserta didik.
        5. Memantau serta memastikan ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan, dan sarana yang mendukung program GLS.
        6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di tingkat provinsi dan satuan pendidikan menengah.
        7. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
        Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendukung pelaksanaan GLS di tingkat satuan pendidikan menengah.
      5. Satuan Pendidikan
        1. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan standar nasional pendidikan.
        2. Melaksanakan tahapan kegiatan GLS yang meliputi pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran.
        3. Melaksanakan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        4. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran.
        5. Mengelola perpustakaan sekolah dengan baik.
        6. Menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku).
        7. Menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah.
        8. Melaksanakan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran bagi seluruh warga sekolah.
        9. Mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu.
        10. TLS mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLS.
        11. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat.
        12. Merencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan GLS.
        13. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLS yang dilaksanakan.
        14. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      6. Masyarakat
        1. Ikut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan GLS untuk meningkatkan kemampuan literasi warga sekolah.
        2. Menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku anak dan menyalurkannya ke taman-taman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.
  3. Pelaksanaan GLS

    Program GLS dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan ini mencakup kesiapan kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi), kesiapan warga sekolah, dan kesiapan sistem pendukung lainnya (partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan).

    Untuk memastikan keberlangsungannya dalam jangka panjang, GLS dilaksanakan dengan peta seperti yang digambarkan pada Bagan 3.4 berikut.

    bagan Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah

    1. Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah

      Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca adalah membiasakan warga sekolah membaca buku selama 15 menit setiap hari. Kegiatan 15 menit membaca dapat dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai atau pada waktu lain yang memungkinkan. Kegiatan yang bertujuan menumbuhkan minat terhadap bacaan ini dilaksanakan tanpa tagihan sampai minat membaca warga sekolah tumbuh, berkembang, dan sampai pada tahap gemar/cinta membaca.

    2. Pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi

      Kegiatan literasi pada fase ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan (Anderson & Krathwol, 2001). Pengembangan minat baca yang berdasarkan pada kegiatan membaca 15 menit setiap hari ini mengembangkan kecakapan literasi melalui kegiatan nonakademis (tagihan nonakademis yang tidak terkait dengan nilai dapat dilakukan). Contoh: menulis sinopsis, berdiskusi mengenai buku yang telah dibaca, kegiatan ekstrakurikuler, dan kunjungan wajib ke perpustakaan (jam literasi).

    3. Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi

      Kegiatan literasi pada fase pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku pengayaan dan buku pelajaran (cf. Anderson & Krathwol, 2001). Dalam hal ini tagihan yang bersifat akademis (terkait dengan mata pelajaran) dapat dilakukan. Guru menggunakan strategi literasi dalam melaksanakan pembelajaran (dalam semua mata pelajaran). Pelaksanaan strategi literasi didukung dengan penggunaan pengatur grafis. Selain itu, semua mata pelajaran sebaiknya menggunakan ragam teks (cetak/visual/digital) yang tersedia dalam buku-buku pengayaan atau informasi lain di luar buku pelajaran. Guru diharapkan bersikap kreatif dan proaktif mencari referensi pembelajaran yang relevan.

      Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi ini mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik membaca buku nonteks pelajaran yang dapat berupa buku tentang pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal, dan juga dapat dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sebanyak enam buku bagi siswa SD, 12 buku bagi siswa SMP, dan 18 buku bagi siswa SMA/SMK. Buku laporan kegiatan membaca ini disediakan oleh wali kelas. Judul dan jumlah buku yang telah dibaca dijadikan bahan pertimbangan pada saat kenaikan kelas atau kelulusan jenjang tertentu.

  4. Strategi

    1. Strategi Umum

      Peningkatan kapasitas di semua lini, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan, dapat dilakukan melalui pelaksanaan GLS di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB (SDLB, SMPLB, SMALB) dengan strategi, antara lain:

      1. menggulirkan dan menggelorakan gerakan literasi di sekolah;
      2. menyiapkan kebijakan pimpinan dari pusat sampai daerah dengan program GLS yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan hingga ke tingkat satuan pendidikan;
      3. meningkatkan kapasitas sekolah untuk mengembangkan kemampuan literasi warga sekolah, melalui:
        1. sarana prasarana/lingkungan sekolah, perpustakaan, dan buku; dan
        2. sumber daya manusia (pengawas, kepala sekolah, guru, pustakawan, Komite Sekolah)
        3. menyemai gerakan literasi akar rumput; E.meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya GLS;
        4. memberikan apresiasi atas capaian literasi berupa pemberian penghargaan literasi; dan
        5. melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan berkelanjutan bagi GLS.

    2. Strategi Pelaksanaan

      Strategi pelaksanaan dapat dipaparkan pada Bagan 3.5 berikut.

      Strategi Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah

      Di tingkat sekolah, kesuksesan GLS ditentukan oleh adanya dukungan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi, meningkatnya peran dan kapasitas warga sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pustakawan, dan Komite Sekolah). Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, keberlangsungan program GLS juga ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang menunjang kegiatan GLS.

  5. Peningkatan Kapasitas

    Peningkatan kapasitas di semua lini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan:

    1. Sosialisasi

      Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar program dan kebijakan GLS tersampaikan ke publik secara masif dan efektif. Semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi penting seputar kegiatan literasi. Masyarakat perlu dilibatkan dalamkegiatansosialisasitersebut.Olehkarenaitu, kegiatan sosialisasi sebaiknya dikemas semenarik mungkin untuk memikat minat masyarakat

    2. Lokakarya

      Lokakarya diperlukan untuk menyamakan persepsi dan menentukan langkah bersama dalam gerakan literasi. Forum ini mengundang sejumlah pihak terkait dan berkompeten untuk membahas berbagai persoalan dari sudut pandang ilmiah mengenai problematika literasi dan cara terbaik penanganannya. Lokakarya dapat menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan di bidang literasi yang mengikat semua pihak untuk menjalankannya secara konsisten.

    3. Pendampingan

      Pendampingan adalah upaya untuk memastikan keberlangsungan program literasi sekolah terus-menerus dilaksanakan. Pendampingan dilakukan melalui dua cara, yaitu pendampingan teknis dan pendampingan operasional.

      1. Pendampingan teknis berupa penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan dan/atau pendampingan literasi (literacy coaching), semiloka, peningkatan minat baca. Pendampingan teknik diberikan dalam bentuk saran-saran kegiatan, perbaikan program, pemecahan masalah, dan/atau petunjuk langsung yang diberikan sebagai bagian dari kegiatan harian GLS.
      2. Pendampingan operasional biasanya berupa kunjungan ke sekolah untuk melihat langsung pelaksanaan GLS dan berdiskusi dengan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan termasuk pustakawan.

      Idealnya, pendampingan teknis dan pendampingan operasional diberikan oleh orang yang sama. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar materi-materi yang diberikan dalam kegiatan pendampingan teknis dapat diimplementasikan dalam kegiatan harian sekolah. Akan tetapi, seandainya hal ini tidak mungkin dilakukan, pendampingan operasional dapat diberikan oleh pengawas, anggota tim LPMP, atau anggota Satgas GLS.

    4. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pendanaan

      Agar berjalan efektif dan komprehensif, gerakan literasi membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan ini dapat berupa dokumen, infrastruktur, program, dan produk pendukung lainnya. Alokasi anggaran yang memadai sangat penting untuk mendukung GLS.

      Penyediaan sarana dan prasarana dapat berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility— CSR, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun dana pelaksanaan GLS dapat disediakan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

  6. Target Pencapaian

    Program literasi sekolah diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang literat, yang akhirnya, menumbuhkan budi pekerti peserta didik. Ekosistem sekolah yang literat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

    1. Menyenangkan dan ramah anak, sehingga menumbuhkan semangat warganya dalam belajar.
    2. Semua warganya menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama.
    3. Menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan.
    4. Memampukan warganya untuk cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya.
    5. Mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sekolah.

    Ekosistem sekolah yang diharapkan di setiap jenjang dipaparkan pada Tabel 3.2 berikut.

    Tabel 3.2 Ekosistem Sekolah yang Diharapkan pada Setiap Jenjang Pendidikan

    SD Ekosistem SD yang literat adalah kondisi yang menanamkan dasar-dasar karakter, sikap, perilaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan.
    SMP Ekosistem SMP yang literat adalah kondisi yang memungkinkan penguatan karakter serta pengembangan sikap kritis, kreatif, perilaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan
    SMA Ekosistem SMA yang literat adalah kondisi yang memungkinkan penguatan karakter serta pengembangan sikap kritis, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha, perilaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan.
    SMK Ekosistem SMK yang literat adalah kondisi yang memungkinkan penguatan karakter serta pengembangan sikap kritis, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha, perilaku empati sosial, cinta kepada pengetahuan, dan siap kerja.
    SLB Ekosistem SLB yang literat adalah kondisi yang memungkinkan penguatan karakter serta pengembangan sikap dan perilaku yang baik, berempati sosial, terampil, dan mandiri.
    Tabel 3.2 Ekosistem Sekolah yang Diharapkan pada Setiap Jenjang Pendidikan

    Kemampuan literasi ditumbuhkan secara berkesinambungan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK, dan SLB. Perkembangan teknologi dan media menuntut penguatan karakter serta kemampuan literasi peserta didik yang terintegrasi, dengan fokus kepada aspek kreativitas, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan satu hal yang penting adalah kemampuan untuk menggunakan media secara aman (media safety) seperti yang dipaparkan pada Tabel 3.3 berikut.

    JENJANG KOMUNIKASI BERPIKIR KRITIS KEAMANAN MEDIA (MEDIA SAFETY)
    SD/SDLB
    Kelas Rendah
    Mengartikulasikan empati terhadap tokoh cerita Memisahkan fakta dan fiksi Mampu menggunakan teknologi dengan bantuan/pendampingan orang dewasa
    SD/SDLB
    Kelas Tinggi
    Mempresentasikan cerita dengan efektif Mengetahui jenis tulisan dalam media dan tujuannya Mengetahui batasan unsur dan aturan kegiatan sesuai konten
    SMP/SMPLB Bekerja dalam tim, mendiskusikan informasi dalam media Menganalisis dan mengelola informasi dan memahami relevansinya Memahami etika dalam menggunakan teknologi dan media sosia
    SMA/SMK/SMALB Mempresentasikan analisis dan mendiskusikannya Menganalisis stereotip/ideologi dalam media Memahami landasan etika dan hukum/aturan teknologi
    Tabel 3.3 Peta Kompetensi Literasi Sekolah (Warsnop, 2000)

    Kompetensi berjenjang di atas dicapai melalui kegiatan yang relevan di satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMLB. Fokus kegiatan di tiap-tiap jenjang perlu melibatkan aspek-aspek menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan/atau memirsa yang didukung oleh jenis teks dan sarana/prasarana yang sesuai dengan kegiatan di setiap jenjang.

    Keterampilan reseptif (menyimak dan membaca) disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini. Adapun keterampilan produktif (berbicara dan menulis) tidak disajikan karena bergantung pada target tiap sekolah.

    Tabel 3.4 Keterampilan Reseptif, Kegiatan, Jenis Bacaaan, dan Sarana Prasarana Pendukungnya

    JENJANG MENYIMAK MEMBACA KEGIATAN JENIS BACAAN SARANA & PRASARANA
    SD
    Kelas Rendah
    Menyimak cerita untuk menumbuhkan empati Mengenali dan membuat inferensi, prediksi terhadap gambar/film Membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati Buku cerita bergambar, buku tanpa teks, buku dengan teks sederhana, baik fiksi maupun nonfiksi Sudut Baca Kelas, Perpustakaan, Area Baca
    SD
    Kelas tinggi
    Menyimak (lebih lama) untuk memahami isi bacaan Memahami isi bacaan dengan berbagai strategi (mengenali jenis teks, membuat inferensi, koneksi dengan pengalaman/ teks lain, dll.) Membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati. Buku cerita bergambar, buku bergambar kaya teks, buku novel pemula, baik dalam bentuk cetak/digital/ visual Sudut Baca Kelas, Perpustakaan, Area Baca
    SMP Menyimak untuk memahami makna implisit dari cerita/ pendapat penulis Memahami isi bacaan dengan berbagai strategi (mengenali jenis teks, membuat inferensi, koneksi dengan pengalaman/ teks lain, dll Membacakan buku dengan nyaring, membaca senyap Semua jenis teks cetak/visual/ digital yang sesuai dengan peruntukan usia SMP Sudut Baca Kelas, Perpustakaan, Area Baca
    SMA/SMK Menyimak cerita dan melakukan analisis kritis terhadap pendapat penulis Mengembang kan pemahaman terhadap bacaan menurut tujuan penulisan, konteks, dan ideologi dalam penulisannya Membacakan buku dengan nyaring, membaca senyap Semua jenis teks cetak/visual/ digital yang sesuai dengan peruntukan usia SMA/SMK Sudut Baca Kelas, Perpustakaan, Area Baca
    Tabel 3.4 Keterampilan Reseptif, Kegiatan, Jenis Bacaaan, dan Sarana Prasarana Pendukungnya

BAB 4
MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi pelaksanaan literasi pada tiap jenjang pendidikan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pasal 2 dan Pasal 3).

Masing-masing pemangku kepentingan melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan jangkauan yang berbeda sebagai berikut:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Dalam struktur Kemendikbud, unit yang melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait GLS adalah Direktorat Teknis dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

    Hal yang dimonitor dan dievaluasi meliputi:

    1. keefektifan sosialisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan dan masyarakat;
    2. pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan tingkat provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan dan masyarakat terhadap konsep GLS;
    3. keefektifan kegiatan pelatihan guru terutama dampak pelatihan terhadap kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.

    Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dijadikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program di tahap berikutnya, terutama terkait dengan desain induk pelaksanaan GLS pada tiap jenjang pendidikan, rencana, model, dan pelaksanaan sosialisasi pada semua pemangku kepentingan dan pelatihan guru.

  2. Dinas Pendidikan Provinsi

    Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan literasi di tingkat provinsi dan di lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota.

    Hal yang dimonitor dan dievaluasi, meliputi:

    1. apabila ada kebijakan daerah terkait GLS, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut (terhadap program dan kegiatan yang dijabarkan merujuk kebijakan tersebut);
    2. dampak pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tingkat provinsi di wilayah masing-masing;
    3. dampak pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait GLS di tingkat provinsi terhadap kemampuan literasi warga sekolah.

    Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dijadikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program di tahap berikutnya, terutama terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan pusat dan kebijakan daerah, pelaksanaan sosialisasi pemangku kepentingan tingkat provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

  3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

    Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLS di tingkat kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.

    Hal yang dimonitor dan dievaluasi, meliputi:

    1. apabila ada kebijakan daerah terkait GLS, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut (terhadap program dan kegiatan yang dijabarkan merujuk kebijakan tersebut);
    2. dampak pelaksanaan sosialisasi terhadap pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat;
    3. keefektifan kegiatan pendampingan pelatihan guru terutama dampak pelatihan terhadap kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik; dan
    4. dilaksanakannya kegiatan 15 menit membaca setiap hari (dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah); terbentuknya TLS; dan dilaksanakannya kegiatan untuk meningkatkan kesadaran orang tua peserta didik terhadap GLS.

    Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dijadikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program di tahap berikutnya, terutama terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan pusat dan kebijakan daerah, pelaksanaan sosialisasi pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.

    Selain itu, terdapat upaya mendukung GLS dengan Permendikbud melalui instrumen akreditasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; Nomor 003/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs); Nomor 004/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas; Nomor 005/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam instrumen akreditasi Standar Kompetensi Lulusan pada pertanyaan nomor 34 (untuk SD), dan pertanyaan nomor 33 (untuk SMP, SMA, dan SMK) disebutkan ihwal gerakan literasi sekolah, sebagai berikut:

    34/33. Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap pembelajar sejati sepanjang hayat sesuai dengan perkembangan anak, yang diperoleh dari pengalaman pembelajaran dan pembiasaan melalui gerakan literasi sekolah/madrasah, meliputi: (1) perencanaan dan penilaian program literasi, (2) waktu yang cukup untuk kegiatan literasi, (3) membaca buku, (4) lomba terkait literasi, (5) memajang karya tulis, (6) penghargaan berkala untuk siswa, (7) Pelatihan literasi.

     

  4. Satuan Pendidikan

    Satuan pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan literasi di sekolah masing-masing.

    Hal yang dimonitor dan dievaluasi, meliputi:

    1. pemenuhan indikator SPM Dikdas dan efektivitas upaya pemenuhannya terutama ketersediaan sepuluh judul buku referensi dan 100 judul buku pengayaan dan prasarana lain, serta pengelolaan dan pemanfaatannya;
    2. keefektifan pelaksanaan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
    3. keefektifan dan dampak pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
    4. keefektifan dan dampak pengelolaan perpustakaan sekolah dengan baik terhadap pembelajaran dan kemampuan literasi warga sekolah;
    5. keefektifan dan dampak pelaksanaan inventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku) terhadap pelayanan sekolah;
    6. keefektifan dan dampak adanya ruang-ruang baca terhadap kemampuan literasi warga sekolah dan budaya sekolah;
    7. keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran terhadap minat dan budaya baca warga sekolah;
    8. keefektifan dan dampak pembentukan TLS dalam pelaksanaan berbagai kegiatan GLS yang dilaksanakan sekolah;
    9. keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat dengan melihat tindakan yang diberikan kepada peserta didik oleh orang tua dan masyarakat untuk menindaklanjuti perlakuan yang diterima peserta didik di sekolah; dan
    10. keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan pihak lain terhadap kemampuan literasi warga sekolah.

BAB 5
PENUTUP

Desain Induk GLS ini diharapkan dapat memberikan fondasi dan arahan konseptual untuk memahami bagaimana sebaiknya GLS dilaksanakan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan.

Desain induk ini diharapkan berkembang secara kreatif dan inovatif dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota hingga masyarakat pegiat literasi. Untuk mendukung pelaksanaan GLS desain induk ini dilengkapi dengan panduan praktis dalam bentuk media: cetak, elektronik, dan digital (infografis, poster, dan videografis) untuk memandu pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan GLS.

Akhir kata, terbitnya Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak untuk berperan aktif dalam menyukseskan GLS.

Pertanyaan terkait pelaksanaan GLS dapat dikirimkan melalui sur-el:

Glosarium

Pengatur grafis (graphic organizer): Peta konsep pemahaman dari bacaan yang disajikan dalam bentuk diagram atau bagan.

Membaca bersama (shared reading): Pendidik membaca buku nyaring bersama-sama dengan peserta didik dan meneruskannya dengan diskusi untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap bacaan.

Membaca dalam hati (sustained silent reading): Membaca buku secara mandiri tanpa bersuara.

embacakan nyaring (read aloud): Pendidik membacakan buku kepada anak dengan volume suara yang dapat didengar oleh peserta didik.

Membaca terpandu (guided reading): Pendidik membimbing peserta didik membaca, baik secara individual ataupun dalam kelompok kecil, untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap bacaan.

Peta cerita: Peta pemahaman terhadap struktur dan elemen-elemen cerita yang disajikan dalam bentuk diagram atau bagan.

Selengkapnya bisa unduh Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah di tautan lampiran.

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah

Desain Pengembangan Pendidikan Inklusif Nasional 2019 - 2024

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional 2019 - 2024

Grand Design atau Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 telah ditandatangani oleh Dra. Poppy Dewi Puspitawati, MM selaku Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2019. Grand Design atau Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 disusun oleh Subdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beralamat di Komplek Kemdikbud Gedung B Lantai 2, Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan Telp. (021) 976000000 laman: pklk.kemdikbud.go.id email: . Anda dapat membaca gambarannya dalam postingan ini, dan dapat mengunduh atau download Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 secara lengkap pada lampiran tulisan dibawah.

Dalam Kata Pengantarnya, Dra. Poppy Dewi Puspitawati, MM tentang Grand Design atau Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 mengatakan bahwa

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan sejak Indonesia merdeka sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas pada pasal 31 baik sebelum maupun sesudah amandemen. Negara Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan pendidikan secara umum dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia. Namun demikian, masih terdapat warga negara Indonesia yang belum dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan secara layak, khususnya mereka yang masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Dalam sistem pendidikan Indonesia, diatur bahwa bagi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial termasuk warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pada prinsipnya setiap anak usia sekolah berhak dan wajib mengikuti pendidikan yang bermutu. Namun demikian, anak berkebutuhan khusus memiliki beberapa kendala dalam mengikuti pendidikan antara lain sifat disabilitasnya dan yang tak kalah pentingnya adalah penerima masyarakat terhadap kondisinya. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu bergabung dengan anak-anak pada umumnya di sekolah reguler yang disebut dengan pendidikan inklusif, atau mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi pemberian akses pendidikan kepada semua anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan bersama-sama anak yang lain. Inklusi merupakan suatu sistem yang menempatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, masyarakat dan pembina pendidikan, secara bersama-sama mengembangkan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

Dalam Peta Jalan Program Pendidikan Inklusif Tahun 2017-2021 sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan dalam 3 tahap: Tahap Sosialisasi (2017-2018) dengan target penyamaan persepsi dan sosialisasi, Tahap Rintisan (2019) dengan target perubahan sikap satuan pendidikan dan masyarakat, Tahap Penguatan (2020) dengan target perluasan dan peningkatan mutu layanan, dan Tahap Implementasi (2021) dengan target implementasi di tingkat kabupaten/ kota dan nasional. Namun demikian, saat ini baru dimiliki sebanyak 29.317 sekolah penyelenggara inklusif di seluruh Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK (Dapodik, per 31 Januari 2019). Artinya baru sekitar 11% dari jumlah sekolah di Indonesia yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, sementara dalam peta jalan, ditargetkan bahwa pada tahun 2021 semua sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dilakukannya review terhadap Peta Jalan Pendidikan Inklusif untuk disesuaikan dengan kondisi dengan durasi tahun dimulai dari tahun 2019 s.d. 2024.

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia Tahun 2019-2024 merupakan hasil review rencana induk sebelumnya, serta penyesuaian dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah dicapai. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rencana induk ini diucapkan terima kasih, semoga rencana induk ini dapat menjadi bagian penting dalam pemberian layanan pendidikan yang bermutu terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Demikian kata pengantar ibu Dra. Poppy Dewi Puspitawati, MM. Selanjutnya Grand Design Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 ini berisi sekitar 50 halaman yang terbagi dalam 5 bab dan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 berada di BAB IV. Berikut dibawah ini adalah gambaran lengkapnya.

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024

BAB I
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Pendidikan inklusif merupakan cara pandang tentang pendidikan yang terbuka dan menghargai hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan meningkatnya pengharagaan dan pengakuan terhadap keberagaman atau perbedaan. Pandangan tentang penyeragaman dan penyamarataan menjadi tidak relevan lagi. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan melainkan dilihat sebagai sumber pengayaan (Sunanto, 2009). Sebagai realisasi dari pandangan seperti itu, dalam bidang pendidikan muncul gagasan bahwa pendidikan itu hak semua orang, atau pendidikan itu untuk semua (UNESCO, 2006). Untuk merealisasikan ide bahwa pendidikan itu untuk semua maka cara yang paling efektif adalah dengan mengembangkan ideologi dan konsep pendidikan inklusif. (Booth, 2002).

    Pendidikan inklusif sebagai sebuah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar bagi semua anak, yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang rawan dan rapuh, terpinggirkan dan terabaikan (termasuk anak-anak berkebutuhan khusus). Prinsip pendidikan inklusif diadopsi dari Konferensi Salamanca tahun 1994 tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus (UNESCO, 2006) dan diulang kembali pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar 2000.

    Pendidikan inklusif mempunyai arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak disabilitas; anak-anak berbakat (children with gifted and Talented); pekerja anak dan anak jalanan; anak di daerah terpencil; anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas; anak-anak yang tidak beruntung; dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Salamanca Statement, 1994).

    Persoalan pokok dalam pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia (HAM) dalam pendidikan yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaratation of Human Right, 1948). Hal yang lebih khusus dan sangat penting adalah hak anak untuk tidak didiskriminasikan yang dinyatakan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child, UN, 1989). Sebagai konsekuensi logis dari hak-hak anak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang ramah yang tidak diskriminatif dalam hal kecacatan, kelompok etnik, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan sebagainya.

    Sementara itu terdapat alasan-alasan penting seperti alasan ekonomi, sosial, politik, dan budaya untuk mencari kebijakan dan pendekatan pendidikan yang bersifat inklusif. Ini berarti bahwa pendidikan harus memimbulkan perkembangan personal, membangun hubungan diantara individu, kelompok, dan bangsa. Dokumen Salamanca Statement and framework for Action, (2006), menjelaskan bahwa sekolah regular yang beroientasi inklusif adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat inklusif dan mencapai cita-cita pendidikan untuk semua.

    Pengaruh perkembangan politik terhadap keberagaman budaya dan meluasnya pemahaman tentang demokrasi telah menguatkan peran pendidikan dalam sosialisasi politik dan memfasilitasi keaktifan warga negara dalam berdemokrasi. Pendidikan, di samping harus merespon keberagaman talenta individual, pendidikan juga harus menghadapi rentang latar belakang budaya yang luas dari kelompok yang akan membentuk masyarakat. Pendidikan harus memikul tugas berat untuk mengarahkan keberagaman menjadi sebuah konstribusi konstruktif terhadap pemahaman bersama antara individu dengan kelompok. Sebuah kebijakan pendidikan harus mampu mempertemukan pluralisme dan memungkinkan setiap orang menemukan tempatnya di dalam masyarakat. Komisi International tentang Pendidikan untuk abad 21, mengingatkan, kebijakan pendidikan harus secara memadai bersifat diversifikasi dan harus dirancang agar tidak menjadi penyebab terjadinya eksklusi sosial, dan sekolah-sekolah harus mendorong keinginan individu untuk hidup secara bersama (UNESCO, 2006).

    Dari penjelasan itu terkandung makna adanya pengakuan tehadap konsep pendidikan dasar yang luas, yang meliputi: pemberian akses yang sangat luas dan mempromosikan kesamaan, memfokuskan kepada belajar, memperluas cara dan lingkup pendidikan, meningkatkan peran lingkungan untuk kepentingan belajar, dan memperkuat kemitraan (UNESCO, 2006).

    Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua. Pendidikan inklusif bertujuan untuk membangun konsep yang koheren dan kerangka kebijakan yang kontekstual dengan kondisi lingkungan sehingga tersedia akses dan kesamaan dalam pendidikan untuk semua, dan apa yang terkandung dalam pendidikan sehingga kebutuhan pendidikan yang beragam dapat direspon dan dipenuhi di dalam jalur utama pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

    Pendidikan Inklusif dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eklusivitas di dalam dan dari pendidikan (Booth, 2002). Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat meng-akomodasi kebutuhan semua anak seseuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari sistem pendidikan biasa untuk mendidik semua anak (UNESCO, 2006).

    Pendidikan inklusif sangat peduli dalam memberikan respon tepat terhadap spektrum kebutuhan belajar yang luas baik dalam seting pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendektan yang melihat bagaimana mengubah sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik.Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai masalah.

    Pendidikan inklusif saat ini menjadi agenda internasional untuk memperluas kesempatan dan akses pendidikan bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan itu Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan pembudayaan pendidikan inklusif ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan rencana pengembangan pendidikan inklusif yang jelas, sistematis, komprehensif, dan relevan dengan kebutuhan nasional. Perumusan grand design ini diawali dengan studi pendahuluan berbasis laporan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh USAID, DFAT, UNESCO dan BANK DUNIA bekerjasama dengan Kemendikbud.

    Berdasarkan Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2018 tercatat sekolah penyelenggaran pendidikan inklusif yang sudah terjangkau melalui program yang dikembangkan selama ini terdapat 1600 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang tersebar di berbagai jenjang dan jenis pendidikan (SD, SPM, SMA DAN SMK) di seluruh Indonesia. Jumlah ini masih jauh dari harapan. Temuan lain terkait dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat tentang pendidikan inklusif, masih keliru atau belum dipahami dengan baik dan diskriminatif. Masalah lain terkait dengan singkronisasi data antar lembaga terkait penyandang disabilitas masih berbeda-beda sehingga sulit untuk dijadikan rujukan. Hasil temuan lain terkait dengan peran dan fungsi GPK, banyak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih belum memahami dengan baik. Demikian pula halnya dengan aksesibilitas baik secara fisik maupun non fisik, masih belum aksesibel dalam memberikan kenyamanan dan ramah bagi semua anak. Selain itu, keberlanjutan pembinaan dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif kepada sekolah-sekolah rintisan belum berjalan sebagaimana mestinya.

  2. Tujuan

    Tujuan penyusunan grand design ini untuk memberikan pedoman penyelenggaraan implementasi pendidikan inklusif secara nasional yang dapat dijadikan sebagai panduan bagi pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat satuan pendidikan.

  3. Permasalahan

    Beberapa permasalahan mendasar yang perlu dijawab terkait dengan rencana induk pendidikan inklusif di Tingkat Nasional dalam kurun waktu lima yaitu mulai tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut;

    1. Bagaimana gambaran singkat perkembangan implementasi pendidikan inklusif di Tingkat Nasional?
    2. Bagaimana tantangan dan peluang pengembangan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional?
    3. Bagaimana rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional dapat didekumentasikan secara baik, sistimatis dan sistemik dalam kurun lima tahun (2019-2024)?

  4. Hasil yang diharapkan

    Adapun hasil yang diharapkan dari rencana induk pengembangan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional adalah terdokumentasikannya grand design/rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional secara komprehensif, sistimatis dan sistemik dalam kurun waktu lima tahun 2019-2024.

BAB II
KONSEP DASAR PENDIDIKAN INKLUSIF

  1. Analisis Konseptual Tentang Pendidikan Inklusif
    1. Tantangan yang Dihadapi Pendidikan Dasar

      Terdapat dua tantangan besar yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini yaitu: (1) pertambahan jumlah anak yang tereklusikan (terbaikan) dari partisipasi pendidikan yang semakin banyak. Diperkirakan ada sekitar 113 juta anak usia sekolah dasar di seluruh dunia termasuk anak disabilitas, tidak memperoleh kesempatan pendidikan dasar (International Consultative Forum on Education for All, 2000), 90% dari mereka hidup di negara berkembang termasuk di Indonesia. Di samping itu anak-anak yang sudah masuk sekolah dasar pun dihadapkan pada masalah drop out sebelum dapat menyelesaikan pendidikan (UNESCO, 2000), (2) Secara spesifik sekolah masih belum memberi keuntungan kepada semua anak. Artinya kebutuhan belajar anak secara individual belum dapat dipenuhi. Sekolah lebih menekankan pada pencapaian akademik dari pada mengembangkan anak sebagai individu dalam mencapai perkembangan optimal.

      Untuk mengatasi dua tantangan itu maka secara international terjadi pergeseran paradigma pendidikan dari pendidikan yang bersifat konvensional (ekslusif) ke pendidikan yang menjangkau semua anak yang bersifat inklusif, anti diskriminatif dan menghargai keberagaman. Sehubungan dengan itu, tulisan ini dirumuskan untuk menjelaskan paradigma pendidikan inklusif.

  2. Paradigma Pendidikan Inklusif

    Pendidikan inklusif dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eklusivitas di dalam dan dari pendidikan (Booth, 2002). Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari sistem pendidikan biasa untuk mendidik semua anak (UNESCO, 2006).

    Pendidikan inklusif sangat peduli dalam memberikan respon tepat terhadap spektrum kebutuhan belajar yang luas baik dalam seting pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah dan mengadaptasikan sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik. Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai hal yang normal sekaligus tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar. Keberagaman bukan sebagai masalah.

    Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang konsep pendidikan inklusif, diperlukan definisi yang jelas, disepakati dan diterima oleh banyak pihak secara internasional. Jika pendidikan inklusif didefinisikan secara sempit atau hanya didasarkan pada pandangan bahwa anak sebagai masalah, maka pendidikan inklusif akan menjadi tidak cocok. Pendidikan inklusif memandang bahwa lingkungan sebagai masalah. Semua anak memungkinkan dapat belajar dengan optimal jika dilakukan perubahan/penyesuaian lingkungan terhadap kebutuhan dan hambatan belajar anak. Definisi tentang pendidikan inklusif akan terus berubah secara bertahap sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam praktiknya, dalam kenyataan, dan bahkan harus terus berubah jika pendidikan inklusif ingin tetap memiliki respon yang bernilai nyata dalam menghadapi tantangan pendidikan dan hak asasi manusia.

    Meskipun definisi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan terus berubah, tetapi diperlukan kejelasan konsep yang terkandung didalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/pendidikan luar biasa (PLB). Konsep yang mendasari pendidian inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendidikan khusus. Inklusi atau pendidikan inklusif bukan istilah lain dari pendidikan khusus. Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua dan konsep tentang perbaikan sekolah.

    Definisi pendidikan inklusif yang diterima oleh banyak pihak adalah definisi yang diangkat dari seminar tentang pendidikan inklusif (Seminar on Inclusive Education Agra India, 1998), yang diselenggarakan di Agra India, dan disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara. Dari hasil seminar itu pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut:

    1. Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, non-formal dan sistem informal
    2. Menghargai bahwa semua anak dapat belajar
    3. Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua anak
    4. Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, disabilitas, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan
    5. Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya
    6. Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif

    Definisi yang dikutip di atas menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan konsep-konsep tentang: anak, sistem pendidikan, keragaman dan anti diskriminasi, proses memajukan inklusi, dan konsep tentang sumber daya. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

    1. Konsep tentang Anak
      1. Hak semua anak untuk memperoleh pendidikan di dalam masyarakatnya sendiri
      2. Semua anak dapat belajar dan siapapun dapat mengalami kesulitan dalam belajar
      3. Semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar
      4. Pembelajaran berpusat dan menguntungkan semua anak
      5. Keberagaman diterima dan dihargai
    2. Konsep tentang Sistem Pendidikan dan Sekolah
      1. Pendidikan lebih luas dari pada pendidikan formal di sekolah
      2. Fleksibel dan sistem pendidikan bersifat responsif
      3. Lingkunngan pendidikan ramah terhadap anak
      4. Sistem mengakomodasi setiap anak yang beragam dan bukan anak yang menyesuaian dengan sistem
      5. Kolaboratif antar mitra dan bukan kompetitif
    3. Konsep Tentang Keberagaman dan Diskriminasi
      1. Menghilangkan diskriminasi dan pengucilan
      2. Memandang keberagaman sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah
      3. Pendidikan inklusif menyiapkan siswa menjadi toleran dan menghargai perbedaan.
    4. Konsep tentang Sumberdaya
      1. Memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia
      2. Mendistribusikan sumber daya yang tersedia
      3. Memandang manusia (antara lain: anak, orang tua, guru, kelompok orang yang termarginalkan dsb) sebagai sumberdaya kunci

    Secara eksplisit pendidikan inklusif dapat didefinisikan: bahwa sekolah seharusnya mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial-emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak disabilitas, anak-anak berbakat, anak-anak jalanan, anak-anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari masyarakat (Pernyataan Salamanca, 1994). Pendidikan inklusif sebenarnya pendidikan yang menghendaki perubahan dan modifikasi isi kurikulum, pendekatan, struktur dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan anak. Sejalan dengan itu pendidikan inklusif ditopang oleh elemen-elemen sebagai berikut: 1) merangkul semua anak, 2) pelaksanaan pembelajaran berpusat pada anak bukan pada kurikulum, 3) menghargai dan menerima perbedaan serta keberagaman, 4) lingkungan sekolah mudah dijangkau, 5) guru bekerja dalam tim, 6) orang tua terlibat dalam pembelajaran di sekolah, 7) kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian disesuaikan pada kebutuhan anak.


  3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Munculnya Konsep Pendidikan Inklusif

    Munculnya gagasan tentang pendidikan inklusif dilatarbelakangi oleh dua faktor utama yaitu adanya gerakan yang disebut schools improvement dan didorong oleh pemikiran yang berkembang dalam bidang special needs education. Kedua faktor tersebut dalam realitasnya terjadi melalui: (1) Lobi-lobi yang dilakukan oleh para aktivis seperti organisasi penyandang cacat, kelompok-kelopok orang tua, dan kelompok-kelompok yang mendorong anak perempuan untuk memperoleh akses ke pendidikan, (2) Adanya pandangan yang menganggap bahwa program sekolah khusus dan sekolah terpadu tidak berhasil, (3) Adanya desakan yang sangat kuat terhadap sekolah agar peduli terhadap kenyataan bahwa ada sekian banyak anak yang terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses ke pendidikan, seperti pengungsi, orang yang terinfeksi HIV/AIDS, anak-anak dari keluarga miskin, dan situasi konflik, (4) Adanya keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam pemberantasan buta huruf dan keberhasilan program rehabilitasi bersumber daya masyarakat (Community Based Rehabilitation), dalam membantu mengembangkan para penyandang cacat, (5) Banyaknya contoh-contoh keberhasilan dalam praktik inklusif dalam rentang budaya dan konteks sosial tertentu.

    1. Peningkatan Mutu Sekolah
      1. Gerakan Peningkatan Mutu Sekolah di Negara Berkembang

        Salah satu aspek dari gerakan peningkatan mutu sekolah atau perbaikan mutu sekolah adalah mempromosikan pendidikan dasar untuk semua, yaitu memberi kesempatan kepada semua anak untuk belajar pendidikan dasar di sekolah (meningkatkan akses). Akan tetapi jika hanya sekedar memberi kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah adalah tindakan yang membuang-buang waktu, tenaga dan sumber daya saja kecuali apa yang terjadi di sekolah bermanfaat, relevan dangan masyarakat, efektif dan cocok dengan kebutuhan anak. Dengan kata lain pendidikan harus berkualitas.

        Jika pendidikan tidak bermakna bagi anak dan masyarakat (berkualitas), maka kemudian anak bisa jadi bakal keluar dari sekolah. orang tua dan masyarakat tidak memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak mereka. Sangat banyak sekolah di Negara berkembang yang berkualitas rendah. Oleh karena itu yang dimaksud peningkatan mutu sekolah adalah upaya untuk memperbaiki mutu sekolah untuk semua anak. Masalah-masalah yang mempengaruhi sekolah, berkaitan erat dengan kemiskinan dan diskriminasi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama antara lain meliputi: utang pemerintah, pengaruh penjajahan, pengaruh penyesuaian kebijakan struktural, dan konflik horizontal di dalam masyarakat.

        Kenyataan seperti itu mendorong munculnya inisiatif sebagai respon untuk mencari jalan ke luar dari masalah-masalah seperti itu. Salah satu gerakan perbaikan mutu sekolah dilakukan oleh organisasi non pemerintah di Inggris yang disebut Save the Children, dengan meluncurkan program yang diberi nama Responsive School Systems yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Bersifat inklusif, yang merespon terhadap kebutuhan semua anak di masyarakat, (2) Mengupayakan adanya sumber-sumber daya yang cocok dengan keperluan dan memadai, (3) Mengembangkan pendidikan berkualitas yang ditandai adanya relevansi antara pendidikan dengan kehidupan masyarakat dan memberikan respon terhadap perkembangan kebutuhan setiap anak.

      2. Peningkatan Mutu Sekolah di Negara Maju

        Di negara-negara maju di belahan utara, sekolah juga berubah dan berkembang serta sering mengalami konflik dalam mengahdapi tekanan-tekanan yang dapat menimbulkan pengucilan (eklusi) pada siswa-siswanya. Beban kurikulum yang berlebihan, guru yang tertekan dan siswa yang buruk prestasi belajaranya. Selain itu ada peningkatan tantangan berkenaan dengan keberagaman kebutuhan siswa yang luas, siswa yang berasal dari bahasa yang berbeda, dan etnik minoritas dan anak-anak pengungsi setra termasuk anak-anak penyandang cacat yang bervariasi.

        Meskipun sekolah-sekolah di negara maju sering mengeluhkan juga tentang kekurangan sumber daya, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di negara berkembang, yang berarti kekurangan sumberdaya berkaitan dengan makanan, air bersih, perlindungan dan peralatan. Tetapi baik di negara maju maupun di negara berkembang sesunguhnya memiliki masalah bersama berkenaan dengan inklusi dan eksklusi.

    2. Implikasi dari Peningkatan Mutu Sekolah terhadap Pendidikan Inklusif

      Penjelasan di atas tentang masalah-masalah pendidikan terutama pendidikan dasar yang dihadapi baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, bahwa pendidikan inklusif bukan sekedar memasukan anak penyandang cacat ke dalam sistem yang kaku seperti yang ada sekarang, dan bukan persoalan mengadaptasikan anak ke dalam sistem, akan tetapi persoalan mengadaptasikan sistem yang ada kepada semua anak. Dalam perspektif pendidkan inklusif yang dipandang sebagai masalah adalah sistem (kurikulum, guru, lingkungan) bukan anak. Oleh karena itu sistem yang harus disesuaikan dengan keragaman anak, yaitu perhatian guru harus berpusat pada anak, kurikulum harus menjadi fleksibel, masyarakat dan orang tua harus terlibat.

    3. Relevansi Pendidikan Inkluisif dengan Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan
      1. Perluasan Akses

        Seperti telah dijelaskan bahwa pendidikan inkluisif mengakomodasi semua anak dan menghilangkan diskriminasi. Jika paham ini dipegang teguh maka sekolah menerima semua anak, sekolah tidak memilih siswa, anak akan masuk ke sekolah yang paling dekat dengan rumah mereka maka dari itu tidak akan ada lagi anak yang tidak terakomodasi dalam pendidikan. Pendididikan inklusif akan dapat dilakukan jika terdapat dua hal, pertama: jika guru, kepala sekolah, orang tua, pemegang kebijakan pendidikan memiliki sikap positif terhadap perbedaan dan keberagaman peserta didik, keberagaman dihargai dan diterima. Kedua, jika guru, kepala sekolah, orang tua dan pemegang kebijakan pendidikan meyakini bahwa pendidikan itu proses mengembangkan diri individu, bukan semata-mata mengajarkan pengetahuan akademik. Jika ada peserta didik di sekolah yang secara akademik tidak memungkinkan untuk dikembangkan maka proses pendidikan dilakukan untuk mengembangkan aspek lain yang dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan. Jika dua hal itu terjadi (sikap positif dan cara pandang dalam pendidikan) maka, apapun keadaan peserta didik dapat belajar bersama di sekolah.

      2. Peningkatan Mutu

        Mutu pendidikan mutlak harus didasari atas proses karena itu tidak akan ada pendidikan yang bermutu tanpa proses yang bermutu. Pendidikan inklusif sangat memperhatikan mutu proses. Sekolah yang mengakomodasi semua pesert didik meletakkan fleksibilitas dan kebutuhan peserta didik sebagai sesuatu yang utama. Pendidikan yang bersifat inklusif menempatkan peserta didik untuk saling mendukung satu dengan lainnya, untuk maju bersama menurut kekuatan dan kemampuan masing-masing (kooperatif) bukan kompetitif. Pandangan ini melihat bahwa perbedaan merupakan kekuatan untuk belajar. Jadi mutu itu dapat dilihat apabila peserta didik berkembang optimal sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain tidak ada penyeragaman.

        Dalam tradisi pendidikan kita, kualitas pendidikan sering dipandang semata-mata sebagai hasil pencapaian prestasi akademik dengan melihat angka hasil ujian. Pandangan seperti ini membuat makna pendidikan menjadi sangat sempit, sementara pendangan pendidikan inklusif memaknai mutu pendidikan lebih luas dan mendasar yaitu berkenaan dengan semua aspek perkembangan peserta didik.

BAB III
METODOLOGI

  1. Pendekatan

    Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu terumuskanya Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional Tahun 2019-2024, maka digunakan pendekatan manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran (Jen ZA Hans, 2007). Manajemen strategi juga dapat diartikan sebagai seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakan yang akan dan harus dijalankan guna menghadapi masa depan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam kaitan dengan perumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional Tahun 2019-2024, berarti dengan mempertimbangkan lingkungan strategi saat ini dan masa depan, bagaimana Tingkat Nasional harus menetapkan visi, misi, tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah secara Nasional ke depan dalam pendidikan inklusif, serta rencana strategis dan program pelaksanaannya guna menjamin tercapainya tujuan tersebut.

  2. Metode

    Selaras dengan permasalahan dan tujuan akhir yang diharapkan dalam kegiatan ini, yaitu rumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional (2019-2024) yang sistematis, komprehensif dan realistis sebagai rujukan bagi Dinas Pendidikan dan Dinas lain yang terkait, maka pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan melalui metode:

    1. Survey
    2. Diskusi Kelompok Terpumpun – FGD
    3. Workshop
    4. Seminar dan lokakarya
    5. Finalisasi

    Dipilihnya metode-metode di atas mengingat kegiatan ini memerlukan data yang variatif dan kompleks, sehingga tidak mungkin menggunakan satu metode saja. Banyaknya metode yang digunakan juga akan menjadikan data lebih komprehensif dan valid.

  3. Tahapan Kegiatan

    Secara garis besar, tahapan kegiatan perumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional 2019-2024 ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Masing-masing tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

    1. Tahap Pendahuluan

      Kegiatan pendahuluan ini meliputi:

      1. Membentuk tim pengembang untuk membuat rencana kegiatan dan menyusun kerangka acuan rencana kerja induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional dalam 5 tahun mendatang secara sistimatis dan sistemik serta target capain yang diharapkan dari tahun ke tahun secara jelas dan berkesinambungan.
      2. Mengkaji secara konseptual tentang pendidikan inklusif, terutama terkait dengan paradigma pendidikan inklusif dan relevansinya dengan peningkatan kualitas dunia pendidikan saat ini. Hasil kajian ini selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan konseptual dalam perumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional 2017-2021. Kegiatan ini dianggap penting agar rumusan rencana induk pengembangan pendidikan inklusif yang dibuat sejalan dengan filosofi dan teori yang mendasarinya.
    2. Tahap Pelaksanaan

      Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Indklusif Tingkat Nasional 2019 - 2024

      Tahap pelaksanaan perumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional 2019-2024, dapat dijelaskan dalam table sebagai berikut:

      Tabel 1. TAHAP PELAKSANAAN
      NO KEGIATAN TUJUAN
      1 Survey Memperoleh informasi tentang potensi, hambatan, tantangan, dan kebutuhan dalam implementasi pendidikan inklusif di Tingkat Nasional saat ini, untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan factual dalam penyusunan rencana induk.
      2 Diskusi Kelompok Terarah - FGD Menghimpun masukan yang lebih luas, komprehensif, dan mendalam tentang potensi, hambatan, dan kebutuhan dalam pengembang an pendidikan inklusif di Tingkat Nasional dari pihak-pihak terkait, seperti dari kalangan praktisi, akademisi, birokrasi, pemerhati, maupun pihak-pihak lain yang terkait (missal: orang tua ABK) untuk mengerucutkan hasil survey.
      3 Workshop Penyusunan Draft Terumuskannya draf Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024.
      4 Validasi Draft Menguji kelayakan Draf Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif yang sudah dirumuskan dari kalangan pakar, sekaligus menghimpun masukan guna penyem purnaannya. Validasi ini akan dilakukan melalui kegiatan seminar dan lokakarya.
      5 Finalisasi Dihasilkannya rumusan akhir Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024

      Secara oprasional proses dari kelima kegiatan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

      1. Survey

        Survey atau survey lapangan adalah kegiatan mengumpulkan data atau informasi tentang implementasi pendidikan inklusif di Tingkat Nasional. Dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana kondisi factual penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif yang selama ini berjalan. Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh data atau informasi tentang potensi, hambatan, tantangan, serta kebutuhan yang dihadapi para penyelenggara pendidikan inklusif selama ini untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan atau landasan factual dalam merumuskan rencana induk pengembangan layanan pendidikan inklusif selama 5 tahun ke depan di Wilayah Tingkat Nasional pada periode tahun anggaran 2019-2024.

        Survey dilakukan kepada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Tingkat Nasional, melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi:

        1. Status sekolah (negeri dan swasta)
        2. Riwayat penyelenggaraan (ditunjuk dan atas inisiatif sendiri)
        3. Keberhasilan sekolah dalam mengembangkan pendidikan inklusi di sekolahnya.
        4. SDM pendukung pendidikan inklusif (keberadaan GPK)
        5. Banyaknya peserta didik ABK
        6. Lokasi sekolah
        7. Komitmen sekolah dalam penyelenggaran pendidikan inklusif di sekolahnya
        8. Pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif (lamanya)

        Selanjutnya, kegiatan survey ini difokuskan kepada permasalahan sebagai berikut:

        1. Potensi, yaitu aspek-aspek potensial sekolah, baik yang sifatnya internal maupun internal, baik yang sifatnya material maupun non material (seperti aspek kebijakan, dukungan lingkungan, dsb) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.
        2. Hambatan, yaitu faktor-faktor penghambat atau kendala yang dihadapi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.
        3. Kebutuhan, yaitu aspek-aspek yang secara signifikan diperlukan untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

        Survey dilakukan melalui angket dan wawancara. Data hasil survey selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut melalui Analisis SWOT untuk mengevaluasi kondidi-kondisi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) Tingkat Nasional dalam rangka perumusan rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024. Dengan demikian diperoleh gambaran yang lebih utuh tentang profil Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan pendidikan inklusif saat ini.

      2. Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion – FGD)

        Diskusi kelompok terpumpun (FGD) dilakuakn dengan tujuan untuk mendapat masukan atau informasi yang lebih komprehensif, tajam, rinci, dan akurat tentang permasalahan-permasalahan spesifik yang terkait dengan hasil survey yang telah dilakukan tentang pendidikan inklusif di Tingkat Nasional. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak yang terkait sebagai narasumber, yaitu:

        1. Praktisi : Kepala sekolah, GPK, Guru BK, Guru Mapel sekolah inklusi yang terpilih.
        2. Birokrat : Dinas Pendidikan, pengawas Provinsi/kab/kota mulai dari Pengawas TK-SMP terpilih.
        3. Akademisi : Dosen Dept PKh FIP dan Prodi PKh SPS pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusif, dan pakar-pakar di bidang Pendidikan Inklusif.
        4. Pemerhati` : Ormas, LSM, dan komunitas peduli Pendidkan Inklusif yang terpilih.
        5. Pihak lain yang terkait, seperti Orang tua ABK.

        Sesuai dengan kegiatannya, kegiatan ini akan diikuti oleh jumlah anggota yang terbatas, karena itu beberapa peserta dari masing-masing kelompok di atas akan diplih secara selektif.

        Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terjadinya pemahaman bersama terkait dengan rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional dalam 5 tahun ke depan dengan melihat kondisi factual lapangan dan kebutuhan untuk dikembangkan kemudian.

      3. Workshop Penyusunan Rancangan

        Kegiatan ini berisi penyusunan rancangan rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional untuk 5 tahun mendatang yaitu tahun 2019-2024. Penyusunan rancangan mengacu kepada hasil-hasil kegiatan sebelumnya, yaitu hasil survey maupun FGD. Rancangan RIP induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional tahun 2019-2024, secara garis besar akan memuat tentang: Visi, Misi, Tujuan, strategi, dan program.

      4. Seminar dan Lokakarya

        Tujuan utama kegiatan seminar dan lokakarya ini adalah dalam rangka validasi Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 – 2024 yang telah dirumuskan. Karena sifatnya validasi maka:

        1. Kepada nara sumber dikirimkan racangan RIP pendidikan inklusif yang sudah dibuat agar dapat reviu sebagai bahan pengembangan atau dijadikan bahan pembanding dari permasalahan yang akan disampaikan nara sumber.
        2. Setelah selesai seminar, peserta diminta untuk bekerja dalam kelompok untuk membahas, mengevaluasi, dan memberi masukan perbaikan terhadap rancangan yang sudah dibuat.

        Peserta kegiatan yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah dari kalangan birokrat (Kepala-Kepala Dinas/SKPD Tingkat Nasional), praktisi pendidikan (kepala sekolah dan GPK di lingkungan Tingkat Nasional), akademisi, kalangan LSM peduli pendidikan inklusif, orang tua ABK, dsb.

        Melalui uji validasi inilah diharapkan akan mendapat masukan sehingga tersusunnya sebuah dekumen tentang rencana induk pengembangan pendidikan inklusif kurun waktu 2019-2024.

      5. Finalisasi

        Finalisasi berarti kegiatan penyelesaian akhir. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan revisi, perbaikan, atau penyempurnaan rancangan yang sudah dibuat sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya, yaitu seminar.

    3. Tahap Akhir

      Kegiatan pada tahap ini yaitu:

      1. Pelaporan kegiatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan.
      2. Penggandaan dan penyampaian laporan kepada Bappeda Tingkat Nasional.

BAB IV
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019-2024

  1. GAMBARAN SINGKAT PENDIDIKAN INKLUSIF DI TINGKAT NASIONAL

    Bagi Provinsi Jawa Barat menjadi inisiator pendidikan berbasis hak asasi semua anak bukan hal yang mengherankan. Sejak tahun 1901 Jawa Barat Khususnya Tingkat Nasional merupakan pioneer dalam memberikan hak dasar bagi anak termasuk anak dengan disabilitas, karena pada tahun itu sekolah pertama penyandang tuna netra didirikan di Jl. Pajajaran Bandung dengan nama Blinden institute atau dikenal oleh masyarakat sebagai rumah buta. Semenjak itu banyak orang tua kemudian mengirimkan anak-anak mereka yang menderita kebutan baik total ataupun sebagian menyekolahkan ke Blinden Institute yang sekarang lebih dikenal dengan SLBN-A Padjadjaran Bandung.

    Pada tahun 1978 ketika pendidikan integrasi diperkenalkan di Indonesia oleh Depdikbud bekerjasama dengan Hellen Keller International kembali Jawa Barat khususnya Tingkat Nasional dipilih sebagi lokasi uji coba pelaksanaan Sekolah Integrasi bagi peserta didik Tunanetra di sekolah-sekolah umum. Sejak tahun 1999 Pendidikan inklusif mulai diperkenalkan di Indonesia melalui proyek peningkatan mutu pendidikan bagi anak tunanetra yang merupakan program kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Depdikbud dan Pemerintah Kerajaan Norwegia yang diwakili oleh Braillo Norway dan Universitas Oslo Norwegia.

    Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang membangun solidaritas, pengahargaan kebergaman dan pemenuhan hak dasar tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif juga merupakan perwujudan dari Rights Based Education yang mengedepankan semangat saling menghargai dan saling menghormati yang merupakan embrio dasar untuk membangun kesatuan dan persatuan bangsa yang lebih utuh. Sehingga hal ini diharapkan dapat mengokohkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Repulik Indonesia.

    Lahirnya orientasi program pendidikan inklusif sarat dengan muatan kemanusiaan dan penegakan hak asasi manusia. Inti dari pendidikan inklusif yaitu sistem pemberian layanan pendidikan dalam keberagamaan, dan falsafahnya adalah menghargai perbedaan. Dalam implementasi pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pihak terkait, seperti Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas (sekarang Direktorat Pembinaan PKLK Ditjen Pendidikan dasar dan Direktorat Pembinaan PKLK Ditjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Dinas Pendidikan Jawa Barat, UNESCO, Braillo Norway/IDP Norway, UNICEF Jabar-Banten, World Bank, UPI Bandung, YPWG, ICRAIS, YKII Bogor, AUSAID, Save The Children dan sebagainya. Masih banyak kendala yang dihadapi oleh Sekolah yang menyelengarakan Pendidikan Inklusif. Misalnya belum/kurang tersedianya tenaga pendidik yang kompeten, media pembelajaran adaptif dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang belum tersedia di semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan GPK yang sudah ada belum melaksanakan fungsinya secara optimal.

    Dalam rangka mendukung semangat tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen untuk mengimplementasikan pendidikan berbasis hak ini. Hal ini telah dibuktikan bahwa sejak tahun 2003 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berinisiatif untuk melakukan serangkaian program implementasi pendidikan inklusif di semua Kabupaten/Kota dimulai dari 3 sekolah uji coba (SDN Tunas Harapan, SDN Gegerkalong, dan SD BPI Bandung yang kemudian diganti oleh SDN Putraco) di Tingkat Nasional yang merupakan buah kerjasama antara Pokja Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan UNESCO, Braillo Norway dan Kemendikbud Jakarta.

    Kembali Tingkat Nasional merupakan pioneer pelaksanaan inovasi pendidikan berbabasis hak ini. Walaupun masih terdapat kendala, di sisi lain terdapat fakta yang cukup membanggakan yaitu adanya sekolah umum secara natural melaksanakan pendidikan secara inklusif dan adanya sekolah umum yang sungguh-sungguh mengimplementasikan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional seperti diuraikan pada bagian sebelumnya. Tingkat Nasional merupakan salah satu Kota yang proaktif mendukung implementasi pendidikan inklusif dengan menganggarkan dana alokasi khusus pendidikan inklusif melalui APBD. Saat ini Tingkat Nasional telah memiliki sejumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari mulai SD, SMP, SMA, dan SMK. Sampai saat ini tercatat sekitar kurang lebih 1600 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang dapat dijadikan sebagi modal dasar untuk mengembangkan dan memperluas kebijakan untuk menerapkannya ke seluruh sekolah di indonesia.

  2. TANTANGAN DAN PELUANG DALAM IMPEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI TINGKAT NASIONAL

    Dalam mengimplementasikan pendidika inklusif di Indonesia, khususnya di Tingkat Nasional dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Secara garis besar tantangan itu biasa diketegorikan ke dalam tiga kelompok besar yaitu tantangan yang besifat budaya, kebijakan dan tantangan dalam praktik pendidikan inklusif.

    1. Tantangan yang Bersifat Budaya

      Akar budaya bangsa Indonesia sejatinya adalah budaya inklusif. Hal ini bisa dibuktikan bahwa Negara Republik Indonesia didirikan di atas landasan falsafah Bhineka Tunggal Ika, yang sangat mehargai perbdaan dan keberagama. Oleh karena itu]paara pendiri Negara ini sangat menyadarai bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen, sehingga perbedaan-perbdaan itu harus dikelola secara bijaksana. Sejauh ini secara makro sikap inklusifitas masyarakat Indonsia berkembang dengan baik, seperti penghargaan terhadap perbedaan agama, perbedaan bahasa dan budaya daerah serta perbedaan adat istiadat berjalan harmonis. Akan tetapi implementasi pendidikan inklusif pada aspek budaya masih pada tataran mikro, masih mengahdapi tantangan yang cukup berat.

      Tantangan yang bersifat budaya pada tataran mikro, belum tumbuh sikap menerima dan menghargai perbedaan. Padalah sesungguhnya paham pendidikan inklusif menghendaki adanya penghargaan pada martabat manusia secara universal. Sikap belum bisa menerima dan menghargai perbedaan tercermin dalam perilaku guru, kepala sekolah, para orang tua, dan para pengambil kebijakan seperti masih adanya diskriminasi terhadap individu yang berbeda dari orang kebanyakan seperti karena disabilitas, budaya/agama atau karena alasan ekonomi. Oleh karena itu individu yang berbeda tersebut masih mengalami kesulitan untuk diterma di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan/sekolah.

    2. Tantangan yang Bersifat Kebijakan

      Kebijakan pemerintah Indonesia tentang pendidikan inklusif sudah sangat memadai. Hal ini bisa dilihat dari perundang-undangan dan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, misalnya 1) di dalam undang-undang system pendidikan nasional secara eksplisit disebutkan bahwa siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan dapat megikuti pendidikan secara inklusif pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan atau dapat mengkuti pendidikan pada jalur pedidikan khusus, 2) undang-undang perlindunga anak yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak semua anak, 3) undang undang disabilitas yang baru saja diluncurkan, menjamin hak dan perlindingan individu disablitas termasuk menjamin hak pendidikan. Akan tetapi yang masih menjadi tantangan besar adalah belum ada konsistensi yang jelas antara undang-undang/peratauran yang sudah dibuat dengan implementasinya. Dengan kata lain masih ada kesenjengan yang lebar antara undang-undang/peraturan dengan pelasanaannya. Apa yang tertulis dalam undang-undang belum bisa dilaksanakan secara penuh.

      Dilihat dari kebijakjan anggaran dan dana yang sediakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementian Pendidikan dan Kebudyaan sudah cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya program dan kegiatan yang dilakukan misalnya worshop, pelatihan, bimbingan teknis untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif sudah sangat banyak dilakukan. Akan tetapi kelihatannya ada ketidaksesuaian antrar rencana kebijakan dengan kebutuhan nyata dilapangan. Dengan kata lain banyak kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dalam pengembangan pendidikan inklusif di lapangan.

    3. Tantangan yang Bersifat Praktik

      Dalam prakteknya pendidikan inklusf secara nasional sudah mulai diimplementasikan dibeberapa sekolah yang tersebar hampir di seluruh provinsi di indonesia, akan tetapi dalam pelasanaannya masih banyak kekeliruan. Hal ini disebabkan karena para praktisi maupun pemangku kebijakan di daerah masih belum memahami pendidikan inklsif secara utuh dan baik . Kekeliruan-kekeliruan itu misalnya;

      1. Pendidikan inklusif dipahamai sebagai menerima anak disabilitas di sekolah umum, jika di sekolah itu tidak ada lagi anak disabilitas maka sekolah tersebut tidak inklusif lagi
      2. Anak yang memiliki kebutuhan khusus dan belajar di sekolah umum proses belajarnya tidak dilakukan penyesuaian atau tidak dilakukan akomodasi. Anak dipaksa untuk menyesuaikan dengan system yang ada bukan system yang diadaptasikan terhadap kebutuhan belajar anak
      3. Guru, Kepala Sekolah dan Pengwas belum terbiasa dengan cara kerja yang fleksibel, dan kreatif mereka sudah terbiasa bekerja dengan salalu menggunakan petunjuk teknis. Oleh karena itu ada kesulitan bagi guru dan kepala sekolah untuk melakukan langkah langkah penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak secara individual, kratif dan fleksibel.
      4. Guru dan Kepala Sekolah belum terbiasa menghadapi siswa yang beragam, guru lebih terampil dalam mengahadapi siswa yang homogen. Ketika seorang guru menghadapi 30 murid maka seolah-olah sedang mengadapai seorang murid saja. Padahal esensi dari pendidikan inklusif adalah upaya memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam.
      5. Peran dan fungsi GPK belum berjalan sebagaimana mestinya, fakta yang terjadi dimana keberadaan GPK di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif lebih diperankan sebagai guru untuk menangani anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan bukan sebagai tenaga akan membangun kompetensi guru di sekolah tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
      6. Belum responsifnya masyarakat (orang tua) dalam mensikapi penyelenggaraan pendidikan inklusif dan masalah keberagaman.
  3. URAIAN RENCANA INDUK
    1. VISI, MISI DAN TUJUAN
      1. Visi

        Mewujudkan budaya, kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di Tingkat Nasional

      2. Misi
        1. Mengembangkan budaya di Tingkat Nasional yang inklusif tidak diskriminatif, menerima dan menghargai keberagaman
        2. Mengembangkan kebijakan yang melandasi pelaksanaan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional
        3. Mengembangkan dan memperluas praktik pelaksanaan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional
      3. Tujuan
        1. Tujuan Umum

          Membangun pemahaman dan kesadaran tentang pendidikan inklusif pada aspek budaya, kebijakan, dan praktik yang direfleksikan dalam kegiatan pendidikan di sekolah.

        2. Tujuan Khusus
          1. Mengubah sikap orang tua, guru atau warga sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dalam menerima pendidikan inklusif dan anak dengan disabilitas (tidak terjadi penolakan) sebagai bagian dari keberagaman
          2. Merumusan regulasi dan sistem penganggaran yang mendorong terlaksananya pendidikan inklusif, melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
          3. Mengembangkan sekolah penyelengara pendidikan inlusif dan memberi dukungan/keterlibatan dari steakholdeer yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
          4. Mendorong dan memberi penguatan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah (sma/smk).
          5. Membangun kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam layanan pendidikan inklusif .
    2. DASAR PEMIKIRAN PENGEMBANGAN RENCANA INDUK PENDDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT NASIONAL
      1. Pendidikan inklusif sebagai agenda masyarakat internasional dalam mencapai pendidikan untuk semua, hal ini diyakini oleh berbagai kalangan sebagaimana diungkapkan oleh Mel Ainscow (2006) pada Symposium Internasional di Bukittinggi menegaskan bahwa: “Pendidikan inklusif merupakan cara yang efektif untuk menuntaskan Pendidikan Untuk Semua.” Dalam beberapa konferensi internasional lain seperti Pertemuan Salamanka tahun 2004 yang menghasil Kerangka Aksi dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus yang menekankan cara terbaik untuk mencapai Pendidikan Untuk Semua bukan pendidikan bagi sebagian dari semua, adalah pendidikan inklusif.
      2. Pendidikan inklusif sebagai filosofi bukan sebagai model, pendekatan atau strategi, hal ini berarti bahwa pendidikan inklusif merupakan sebuah perubahan cara berfikir dalam mengimplementasikan pendidikan yang sebelumnya berfikir sangat segregatif, labelling dan terpisah menjadi pendidikan yang lebih bersatu dan mengahrgai keberagaman serta mengutamakan kolaboratif ketimbang kompetitif sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
      3. Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak harus seragam dan merupakan proses, dan diyakini bahwa perbedaan dalam kontek budaya, kebiasaan di suatu daerah dan sekolah akan mempengaruhi proses implementasi pendidikan inklusif. Hal ini dapat diartikan bahwa budaya dan kebiasan inklusif merupakan perwujudan sikap menghargai perbedaan sehingga berimplikasi bahwa tidak ada satupun model yang dapat didedikasikan untuk semua sekolah namun falsafah dan konsepnya tetap sama yaitu mengahrgai perbedaan dan keberagaman serta lebih menekankan pada aspek kolaboratif ketimbang kompetitif. Dan pendidikan inklusif adalah sebuah proses untuk meraih mutu pendidikan yang lebih baik dan akan mengalami perubahan pada setiap milestone yang dilewatinya.
      4. Pelaksanaan pendidikan inklusif memiliki tiga aspek; budaya, kebijakan dan praktik, hal ini dapat diartikan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif akan dipengaruhi oleh 3 faktor utamanya yaitu: Bagaimana budaya saling menghargai dan menerima keberagaman merupakan landasan dan fondasi utama, selanjutnya bagaimana pendidikan dapat dipraktikkan dengan mengeliminasi berbagai tindak diskriminasi dan pengabaian dalam pendidikan bahkan dalam pembelajaran, namun demikian pengembangan kebijakan (policy) memberikan dukungan dan memayungi pelaksanaannya, misalnya dirumuskannya regulasi yang kuat dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaannya, sehingga pada akhirnya praktik pendidikan yang lebih inklusif dapat diterapkan dengan baik.
      5. Tingkat Nasional memiliki potensi dalam ke tiga aspek di atas untuk melaksanakan pendidikan inklusif, secara kultural Tingkat Nasional dipengaruhi oleh budaya sunda yang lebih menekankan pada filosofi Sunda, “Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh” atau Saling membelajarkan, saling menyayangi dan saling membantu hal itu senyampang dengan filosofi dasar pendidikan ilkusif yang lebih menekankan pada keberagaman. Pada sisi Kebijakan yang berpihak kepada semua anak untuk memperoleh hak dasarnya dalam pendidikan Pemerintah Tingkat Nasional telah merumuskan Peraturan Walikota Nomor 610 tahun 2016 tentang PPDB dan peraturan lainnya sangat menekankan bahwa stiap anak wajib dilayani pendidikannya di sekolah-sekolah di mana ia berdomisili dan pemberian kuota affirmasi sebesar 10 % untuk kelompok berkebutuhan khusus secara umum ditambah 3% untuk anak dengan disabilitas menjadi bagian dari pengaturan regulasi tersebut. Dari sisi praktik secara Nasional samape pada tahun 2018 telah memiliki 1600 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang tersebar dari mulai SD, SMP, dan SMA/SMK.
    3. KOMPONEN PENGEMBANGAN RENCANA INDUK PENDIDIKAN INKLUSIF

      Pengembangan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024 disusun berdasar atas tujuh komponen yang masing-masing komponen merupakan bagian yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Komponen tersebut yaitu: tema, tujuan makro, lingkup program, strategi pencapaian, output dan outcome, evaluasi dan monitoring, dan sasaran.

      1. Tema

        Tema adalah ide, gagasan, persoalan, atau kepedulian utama yang akan dijadikan fokus kerja atau pengembangan sesuatu. Adapun tema dalam Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inlusif Tingkat Nasional pada tahun 2017-2021, yaitu:

        Tabel 1 : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF

        TAHUN

        TEMA

        2019

        1. Penambahan perintisan dan penguatan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan model pengimbasan pada satuan pendidikan.
        2. Perubahan sikap terhadap pendidikan inklusif pada orang tua, guru dan pemangku kepentingan, dll.
        3. Perubahan sikap satuan pendidikan dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus (tidak terjadi penolakan)

        2020

        1. Penambahan dan penguatan penyelenggaran pendidikan inklusif dengan model pengimbasan pada satuan pendidikan dasar.
        2. Penguatan dan perluasan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan menengah.
        3. Perubahan pandangan bahwa perbedaan merupakan sebuah pengayaan dan bukan sebuah masalah.
        4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam layanan pendidikan inklusif

        2021

        1. Penyelenggaran pendidikan inklusif dengan menggunakan praktik-praktik terbaik yang dikembangkan dari satuan pendidikan pengimbas pada kabupaten/kota dan provinsi.
        2. Aktualisasi praktik, kebijakan, dan budaya pendidikan inklusif di tingkat nasional.

        2022

         

        2023

         

        2024

         

      2. Tujuan

        Tujuan adalah tujuan yang ingin dicapai dalam arti luas yang mencakup berbagai dimensi sesuai tema yang dikembangkan.

        Tabel 2. TUJUAN

        TAHUN

        TUJUAN

        2019

        1. Mendorong perluasan dan penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
        2. Mengubah sikap orang tua, guru dan pemangku kepentingan dalam menerima pendikan inklusif.
        3. Mengubah sikap satuan pendidikan dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus (tidak terjadi penolakan)

        2020

        1. Mendorong perluasan dan penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar
        2. Mendorong penguatan dan perluasan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan menengah
        3. Membangun persepsi masyarakat bahwa perbedaan merupakan sebuah pengayaan dan bukan sebuah masalah)
        4. Membangun kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam layanan pendidikan inklusif

        2021

        1. Mendorong pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menggunakan praktik-praktik terbaik yang dikembangkan dari satuan pendidikan pengimbas pada kabupaten/kota dan provinsi
        2. Mewujudkan praktik, kebijakan, dan budaya pendidikan inklusif secara nasional
      3. Lingkup Program

        Lingkup program Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024, yaitu:

        Tabel 3 : LINGKUP PROGRAM

        TAHUN

        LINGKUP PROGRAM

        2019

        1. Perluasan dan penguatan satuan pendidikan penyelengara pendidikan inklusif
        2. Penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang sudah dirintis sebelumnya pada satuan pendidikan
        3. Pengembangan kapasitas SDM (guru,kep.sekolah, orang tua,pemangku kepentingan )
        4. Perumusan kebijakan dalam penerimaan siswa baru yang lebih inklusif
        5. Pengembangan sikap orang tua, guru dan pemangku kepentingan dalam menerima pendikan inklusif

        2020

        1. Perluasan dan penambahan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar
        2. Penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar
        3. Pengembangan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan menengah
        4. Pengubahan persepsi bahwa perbedaan merupakan sebuah pengayaan dan bukan sebuah masalah.
        5. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam layanan pendidikan inklusif.

        2021

        1. Perluasan dan penambahan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
        2. Penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
        3. Perwujudan praktik, kebijakan dan budaya pendidikan inklusif secara nasional.
      4. Strategi Pencapaian

        Strategi pencapaian pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

        Tabel 4: SRATEGI PENGEMBANGAN

        TAHUN

        STRATEGI PENCAPAIAN

        2019

        1. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
        2. Perubahan sikap SDM (guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, pemangku kepentingan) terhadap pendidikan inklusif meningkat, sehingga tidak terjadi penolakan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus
        3. Semakin kuat kapasitas satuan pendidikan dalam menyelanggarakan pendidikan inklusif yang sudah berjalan

        2020

        1. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
        2. Kapasitas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif meningkat
        3. Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam implementasi pendidikan inklusif meningkat
        4. Pemahaman tentang pendidikan inklusif pada seluruh pemangku kepentingan pendidikan inklusif meningkat

        2021

        1. Semua satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sudah melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan inklusif secara benar
        2. Praktik, kebijakan dan budaya pendidikan inklusif secara nasional terlaksana secara baik

        Table 7: EVALUASI DAN MONITORING

        TAHUN

        EVALUASI DAN MONITORING

        2019

        Menilai tingkat pemahaman dan cara memberikan pemahaman yang berdampak pada peningkatan partisipasi pendidikan inklusif

        2020

        Efektifitas perluasan implementasi pendidikan inklusif dan jumlah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (jumlah dan kapasitas satuan pendidikan, partisipasi stakeholder, dan peningkatan pemahaman tentang pendidikan inklusif)

        2021

        Melihat pemahaman, penerapan, penyebaran jumlah satuan pendidikan, dan tingkat kesadaran/partisifasi stakeholder pendidikan terhadap kebijakan (regulasi dan program) penyelenggaraan pendidikan inklusif.

        Tabel 8 : SASARAN

        SASARAN

        Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota, masyarakat dan Orang tua peserta didik secara nasional.

        Pemetaan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusi

    4. URAIAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF SETIAP TAHUN

      No

      Tema /Tujuan

      Lingkup Program

      Target/outcome

      Tahun Pelaksanaan

      19

      20

      21

      22

      23

      24

      1

      Bertambahnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif rintisan dan sekolah Imbas.

      Perintisan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

       

       

       

       

       

      Pembinaan dan pengembangan sekolah rintisan dan sekolah imbas

       

       

       

       

       

      2

      Peningkatan pemahaman, sikap akomodatif dan partisipasi orang tua, guru dan pemuka masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

      Sosialisasi pendidikan inklusi kepada orangtua, guru dan pemuka masyarakat

       

       

       

       

       

       

      Pemberdayaan komite sekolah dalam mendukung penyelenggaran pendidikan inklusif

       

       

       

       

       

       

      3

      Meningkatkan aksesibitas fisik dan non fisik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

       

      Pengadaan dan peningkatan aksesibilitas bangunan dan lingkungan sekolah

       

       

       

       

       

      Peningkatan layanan aksesibilitas sosial

       

       

       

       

       

      4

      Meningkatkan kompetensi guru pembimbing Khusus

      Pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan inklusif bagi GPK

       

       

       

       

       

      5

      Meningkatkan mutu penyelenggaran pendidikan inklusif sekolah rintisan dan sekolah imbas.

      Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada sekolah rintisan menggunakan praktek baik (Best Practice) dari sekolah inti

       

       

       

       

      Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada sekolah imbas menggunakan praktek baik (Best Practice) dari sekolah inti

       

       

       

       

      6

      Meningkatkan peran lembaga mitra dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

      Penyelenggraan program kemitraan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan LPK , dunia usaha dan dunia industri serta lembaga lain yang relevan.

       

       

       

       

      7

      Meningkatkan peran provinsi/kabupaten/kota dalam pengembangan pendidikan inklusif

      Pembinaan dan penguatan peran provinsi/kabupaten/Kota dalam pengembangan pendidikan inklusif

      Meningkatnya jumlah dan peran Pokja Inklusi lintas sektor

       

       

       

      8

      Meningkatkan pemahaman dan implementasi budaya inklusi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat

      Penyediaan media komunikasi informasi edukasi

       

       

      Terwujudnya Implementasi praktik budaya inklusif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

       

       

       

       

      Peningkatan peran komite sekolah dan pokja inklusif dalam mewujudkan budaya inklusif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan.

       

       

       

       

      9

      Terwujudnya Penguatan dan sinkronisasi Regulasi

      Pengkajian dan perumusan regulasi pendidikan inklusif

      Terwujudnya sinkronisasi dan penguatan regulasi pendidikan inklusif

       

       

       

      10

      Diperoleh data Anak Berkebutuhan Khusus secara nasional baik yang sudah dan belum mendapatkan layanan pendidikan

      Melakukan penjaringan anak berkebutuhan khusus secara nasional baik yang dilakukan Kementerian pendidikan dan kebudayaan maupun kerjasama dengan BPS, dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota

      Diperolehnya data anak berkebutuhan khusus yang sudah dan belum mendapat layanan pendidikan

       

       

       

      11

      Terpenuhinya kebutuhan Guru pembimbing Khusus dan tenaga kependidikan di sekolah inklusif

      Analisis kebutuhan GPK dan tenaga kependidikan di sekolah inklusif melalui kerjasama dengan lembaga terkait

      Diperolehnya data kebutuhan GPK dan tenaga kependidikan di sekolah inklusif

       

       

       

       

      12

      Meningkatkan fungsi dan peran SLB sebagai pusat sumber dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif

      Optimalisasi fungsi dan peran SLB sebagai pusat sumber dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

      Meningkatnya fungsi dan peran SLB sebagai pusat sumber dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

       

       

       

       

       

      13

      Meningkatkan peran pemerintah daerah Provinsi/Kab/Kota sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah

      Terbitnya surat edaran tentang peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

       

       

       

       

      Pemberian Banper pendampingan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

       

       

       

       

      Pendampingan GPK dan guru SLB di setiap provinsi/ kab/kota

       

       

       

       

Visualisasi Tahapan Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Indklusif Tingkat Nasional 2019 - 2024

BAB V
PENUTUP

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional disingkat (RIP), merupakan rencana strategis pemerintah Tingkat Nasional untuk mewujudkan harapan bahwa Tingkat Nasional ingin menjadi kota Inklusif. Sebagai sebuah rencana yang baik, tentu saja proses penyusunannya dilakukan dengan mengikuti langkah sebagai berikut : a) melakukan survey lapangan, b) diskusi kelompok terarah, c) lokakarya, dan diakhiri dengan seminar, sebagai bentuk validasi terhadap isi rencana yang telah dikembangkan. Secara substansi dari RIP ini merujuk kepada kaidah-kaidah pendidikan inklusif secara internasional.

RIP ini berfungsi sebagai panduan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusif selama lima tahun, yaitu dari tahun 2017-2021. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah mewujudkan praktik, kebijakan dan budaya pendidikan inklusif di Tingkat Nasional sehingga Tingkat Nasional menjadi pelopor dalam implementasi pendidikan iklusif di Indonesia. Keberhasilan dalam implemenatsi sebuah rencana program akan sangat tergantung kepada kesungguhan dalam melaksanakannya, bagaimanapun baiknya sebuah rencana akan menjadi tidak berguna jika tidak dilaksanakan dengan sungguh-sunggguh. Oleh karena itu kesungguhan dalam melasanakannya menjadi sangat penting.

Sebagai sebuah rencana tentu saja mengandung kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu dalam proses implementasinya RIP ini terbuka untuk diperbaiki dan dikoreksi sehingga kelemahan dan kekurangannya dapat diatasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Booth, T. & Ainscow, M. 2002. Indeks for Inclusion: Developing Learning and Particapation in Schools. London: Centre for studies on Inclusive Education.
  2. Deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia. 1948, UNESCO: 2006
  3. Jen Z.A Hans,2006, Managemen Strategi dan Perubahan, Lembang, Sespen Polri, (makalah tidak diterbitkan)
  4. Sunanto, J. 2009. Profil Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar di Tingkat Nasional. Laporan Penelitian. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
  5. UNESCO (2003). Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education. A Challenge and a Vision. (conceptual paper)
  6. UNESCO dan PLAN Indonesia. 2006. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990. Kompendium Perjanjian, Hukum, dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif. Jakarta: UNESCO Office.
  7. UNESCO dan PLAN Indonesia. 2006. Deklarasi Dunia tentang Pernyataan Salamanca Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990. Kompendium Perjanjian, Hukum, dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif. Jakarta: UNESCO Office.
  8. Deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia. 1948, UNESCO: 2006

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024

Tulisan ini dapat juga di baca di halaman .

Ekologi Demokrasi

Ekologi Demokrasi

Ekologi Demokrasi : Temukan cara-cara untuk memiliki kehidupan yang kuat dalam membentuk masa depan. Buku Ekologi Demokrasi adalah karya David Mathews dengan judul aslinya The Ecology of Democracy : Finding Ways to Have Stronger Hand in Shaping Our Future diterbitkan tahun 2014 oleh Kettering Foundation Press. Versi Bahasa Indonesia di terjemahkan dan diterbitkan oleh Lembaga Kajian Kebijakan Para Syndicate, tahun 2017.

Pengantar The Ecology of Democracy oleh David Mathews

NAMA SAYA TERCANTUM dalam sampul buku ini, maka saya bertanggung jawab atas semua kata di dalamnya. Namun demikian, penelitian dan penulisan buku ini adalah upaya bersama dari sebuah tim kecil di Yayasan Kettering yang disebut Cousins Research Group. Laura Carlson, Paloma Dallas, dan Melinda Gilmore mengerjakan naskah yang tak terhitung banyaknya, dan, bersama-sama dengan Kristin Cruset, memeriksa data dalam buku ini. Alex Lovit memberikan sudut pandang sejarah, dan Ekaterina Lukianova menganalisi penjelasan saya tentang apa yang terjadi dalam diskusi publik. Kathy Heil mengetik manuskrip buku ini, dengan bantuan Angel George Cross dan Margaret Dixon.

Proses nalisasi buku dikawal oleh Melinda Gilmore. Ia didampingi oleh para seniman dan disainer yang membantu menuangkan ide-ide ke dalam bentuk visual. Adalah Mia Roets yang pertama kali membuat ilustrasi analogi lahan basah (wetlands) untuk sampul buku ini. Ilustrasi awal yang dibuatnya telah membantu kami membuat desain akhir sampul buku ini, yang dikerjakan oleh Matt Minde.

Ketika kami tidak menemukan kartun untuk mengurangi teks, Jennifer Berman menambahkan ilustrasi asli. Disain interior buku ini dibuat oleh Steve dan Heidi Long, Joey Easton O’Donnell memeriksa naskah, dan Lisa Boone-Berry mengerjakan indeksnya.

Seperti biasa, saya sangat berterimakasih kepada istri saya, Mary, yang telah menjadi penyimak penting dan penyumbang saran-saran yang baik.

Saya sangat berutang kepada semuanya — dan dengan senang hati mengakuinya.

Kata Pengantar Para Syndicate di Ekologi Demokrasi

BUKU INI ADALAH perkenalan kami dengan kesaksian Penulis bahwa demokrasi kita hari ini sedang beradaptasi dengan ‘ekologi’ zaman. Buku ini membuka optimisme bahwa janji demokrasi tidak pernah lepas dari mimpinya mengejar kebebasan dan keadilan. Nyatanya hari ini tidak sedikit orang-orang yang kita jumpai di lingkungan sekitar kita yang tulus melakukan kerja untuk membuat demokrasi itu bekerja untuk warga. Kerja bersama ‘orang-orang hebat’ dalam memecahkan masalah lokal di lingkungan dan komunitasnya menjadi simpul energi baru demokrasi menghidupkan tindakan warga. Pesannya sederhana namun menggugat: politik retorika ‘elite’ harus ditarik membumi menjadi politik kerja ‘warga’ dengan pelibatan kepedulian setiap orang.

Meskipun mengambil pengalaman belajar berdemokrasi di Amerika, buku ini bercerita tentang demokrasi dunia yang sedang beradaptasi dengan ciri-ciri yang khas untuk tiap-tiap negara yang mau belajar, termasuk Indonesia. Persisnya, saat tahap demokrasi kita di Republik sedang dalam proses ‘in the making’ sekarang ini, kesabaran berpolitik kita sedang diuji banyak pencobaan: korupsi yang menggurita, oligarki partai politik, menguatnya gejala populisme konservatif yang anti- toleransi dan anti-demokrasi.

Terima kasih sebesarnya atas kepercayaan Kettering Foundation (USA) kepada lembaga kami untuk menerbitkan edisi terjemahan buku ini dalam Bahasa Indonesia. Semoga buku ini menjadi referensi kita ‘belajar bersama’ membangun demokrasi berekologi dengan kebutuhan menjaring inisiatif warga dan merajut partisipasi setiap orang untuk terlibat bekerja ‘mulai dari yang kecil’ di lingkungan politiknya masing- masing.

Salam Demokrasi.

Simak Ekologi Demokrasi

Politik seharusnya menjadi profesi paruh-waktu bagisetiap warganegara. - Dwight D. Eisenhower

Buku mencermati tentang fenomena demokrasi di tingkat bawah, dan di tingkat pemerintahan serta hasil- hasilnya mengapa kok jadi tidak seimbang lagi dengan cara yang terang dan halus. Apa yang terjadi secara alami oelh tiap individu manusia adalah salah satu bentuk demokrasi yang baik, demikian karena mereka menganut demokrasi sebagai acuannya.

Buku Ekologi Demokrasi memotret kebingungan penulisnya sendiri dalam melihat fenomena sosial. Karena sebagai ilmuwan harus mengakomodasi dan mengedepankan apa yang sudah ada dan pernah diteliti menjadi teori yang sudah diuji oleh para professor. Jadi bagi orang Jawa agak lucu juga membaca buku ini. Terkecuali yang sudah teracuni oleh kata DEMOKRASI.

Ekologi Demokrasi

Fatwa MUI, Vaksin MR Mubah

Bayi Kena Rubella

Dibawah ini isi Fatwa MUI - Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin MR - Measles Rubella yang menjadi kontroversi karena mengandung unsur babi. Vaksin MR ini dibuat dari Negara India yaitu dari Serum Institute of India. Tentu saja faktor keharaman dari babi yang kemudian dalam Fatwa ini tetap dibolehkan penggunaannya karena belum adanya serum atau vaksin MR yang lainnya menjadi hal logis, namun MUI tetap memberikan nilai Mubah untuk memakai serum MR di Indonesia.

Sebenarnya hal yang penting dipahami adalah memang memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk memberikan rangsangan bagi tubuh untuk dapat menolah atau mengatasi virus adalah hal biasa, dan memang tidak pernah diketahui suci atau tidak virus yang dilemahkan untuk menjadi vaksin tersebut. Jika virus tersebut suci dan baik sekiranya menjadi pemahaman kita adalah hal yang baik sehingga dia tidak menyakiti tubuh, justru tidak perlu diadakan upaya serumnya.

Terlepas dari banyak kontroversi dan pemahaman yang berbeda-beda saat ini. Fatwa dari MUI intinya membolehkan dan beginilah isinya.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 33 Tahun 2018

Tentang

PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Pertama : Ketentuan Hukum

  1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.
  2. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.
  3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena :
    1. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah)
    2. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
    3. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
  4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua : Rekomendasi

  1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
  2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
  4. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup

  1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
  2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
08 Dzulhijjah 1439 H
20 Agustus 2018 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA
Ketua

DR.H. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA
Sekretaris

Foto Resmi Presiden Dan Wapres RI 2019 - 2024

Foto Resmi Presiden Dan Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menerbitkan Surat Edaran Sosialisasi Foto Resmi Presiden Dan Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024. Surat edaran Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 - 2024 tersebut bernomor B-117/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/20/2019 dengan topik Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019 s.d 2024.

Surat Edaran Mensesneg nomor B-117/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/20/2019 terbit sehubungan dengan akan diadakannya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 s.d 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019. Dan mengabarkan bahwa Sekretariat Negara telah menerbitkan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 s.d 2024.

Foto resmi tersebut dapat diunduh di halaman web setneg atau melalui tautan di bawah ini yang mengarah ke laman . Tautan tersebut adalah:

  1. Surat Edaran Sosialisasi Foto Resmi Presiden Dan Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024 []

  2. Foto Resmi Presiden RI Periode 2019 - 2024 (Ukuran A3) []
    SHA1: ac6a546fe814dce0dc00d561070e0f528ce29ff6  
    MD5: a46ddae5ff0e80b140909cbbc7390973

  3. Foto Resmi Presiden RI Periode 2019 - 2024 (Ukuran A2) []
    SHA1: 0009e34ae8bea6a4210dcdc64f61cec1d0d01d5e
    MD5: e26d6c683faf515fb2ce6fb81848572a

  4. Foto Resmi Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024 (Ukuran A3) []
    SHA1: e23678610ddeee4ea0602bd434858b8a4a4763d4  
    MD5: 1cd1a121fd24f5caf99e10c58f53db2d  

  5. Foto Resmi Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024 (Ukuran A2) [
    SHA1: c70d7ab4e34a6aa92edb1743407acd8095a68f4b
    MD5: cdb56a2ac769d6bc264c4a1f143ebf6f

Ketentuan pencetakan:

- Kertas Art Carton 260 gram 4 warna offset.

- Ukuran (A2): tinggi 64,5 cm lebar 48,6 cm.

- Ukuran (A3): tinggi 42,5 cm lebar 32 cm.

Demikian informasi ini disebarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Edaran Sosialisasi Foto Resmi Presiden Dan Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024

Hari Santri 2019

Apel Hari Santri

Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dengan Kepres Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 15 Oktober 2015. Dasar hukum Kepres Hari Santri adalah Pasal 4 ayat (1) .

Pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk menetapkan Hari Santri 22 Oktober adalah, seperti dalam kepresnya:

  1. Ulama dan santri pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengisi kemerdekaan;
  2. untuk mengenang, meneladani dan melanjutkan peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa, perlu menetapkan Hari Santri pada 22 Oktober;
  3. bahwa tanggal 22 Oktober tersebut diperingati merujuk pada ditetapkannya seruan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 oleh para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia yang mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah;
  4. Berdasarkan pertimbangan di atas maka Presiden menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri dengan Keputusan Presiden.

Kepres tentang Hari Santri berisi diktum-diktum sebagaimana berikut:

  1. Pertama: Menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri,
  2. Kedua: Hari Santri bukan merupakan hari libur,
  3. Ketiga: Keputusan Presiden mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian tentang Kepres Hari Santri. Dan setiap tahunnya hari Santri diperingati oleh para santri setiap tanggal 22 Oktober. Untuk memperingati Hari Santri pada tahun 2019 ini Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam menerbitkan kerangka acuan (TOR) tentang Peringatan Hasi Santri 2019, yang ditandatangani oleh Ahmad Zayadi.

TERM OF REFERENCE PERINGATAN HARI SANTRI 2019

  1. DASAR PEMIKIRAN

    Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan tanggal 22 Oktober merujuk pada tercetusnya “Resolusi Jihad” yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik 10 Nopember 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

    Sejak Hari Santri ditetapkan pada tahun 2015, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selalu menggelar peringatan setiap tahunnya dengan tema yang berbeda. Secara berurutan pada tahun 2016 mengusung tema “Dari Pesantren untuk Indonesia”, tahun 2017 “Wajah Pesantren Wajah Indonesia”, dan tahun 2018 “Bersama Santri Damailah Negeri”.

    Meneruskan tema Hari Santri 2018, peringatan Hari Santri 2019 mengusung tema “Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia”. Isu perdamaian diangkat berdasar fakta bahwa sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian. Sebagai laboratorium perdamaian, pesantren merupakan tempat menyemai ajaran Islam rahmatanlilalamin, Islam ramah dan moderat (wasatiyah). Semangat ajaran inilah yang dapat menginspirasi santri untuk berkontribusi merawat perdamaian dunia.

    Setidaknya ada sembilan alasan dan dasar mengapa pesantren layak disebut sebagai laboratorium perdamaian. Selanjutnya, sembilan alasan dan dasar ini menjadi acuan dalam menyusun desain peringatan Hari Santri 2019. Pertama; Kesadaran harmoni beragama dan berbangsa. Perlawanan kultural di masa penjajahan, perebutan kemerdekaan, pembentukan dasar negara, tercetusnya Resolusi Jihad 1945, hingga melawan pemberontakan PKI misalnya, tidak lepas dari peran kalangan pesantren. Sampai hari ini pun komitmen santri sebagai generasi pecinta tanah air tidak kunjung pudar. Sebab, mereka masih berpegang teguh pada kaidah hubbul wathan minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman).

    Kedua; Metode mengaji dan mengkaji. Selain mendapatkan bimbingan, teladan dan transfer ilmu langsung dari kiai, di pesantren diterapkan juga keterbukaan kajian yang bersumber dari berbagai kitab, bahkan sampai kajian lintas mazhab. Tatkala muncul masalah hukum, para santri menggunakan metode bahsulmasail untuk mencari kekuatan hukum dengan cara meneliti dan mendiskusikan secara ilmiah sebelum menjadi keputusan hukum. Melalui ini para santri dididik untuk belajar menerima perbedaan, namun tetap bersandar pada sumber hukum yang otentik.

    Ketiga; Para santri biasa diajarkan untuk khidmah (pengabdian). Ini merupakan ruh dan prinsip loyalitas santri yang dibingkai dalam paradigma etika agama dan realitas kebutuhan sosial.

    Keempat; Pendidikan kemandirian, kerja sama dan saling membantu di kalangan santri. Lantaran jauh dari keluarga, santri terbiasa hidup mandiri, memupuk solidaritas dan gotong-royong sesama para pejuang ilmu.

    Kelima; Gerakan komunitas seperti kesenian dan sastra tumbuh subur di pesantren. Seni dan sastra sangat berpengaruh pada perilaku seseorang, sebab dapat mengekspresikan perilaku yang mengedepankan pesan-pesan keindahan, harmoni dan kedamaian.

    Keenam; Lahirnya beragam kelompok diskusi dalam skala kecil maupun besar. Setting kamar kebanyakan pesantren relatif padat. Satu kamar berukuran kecil bisa ditempati oleh 8 orang lebih. Kondisi ini membuat mereka sering membuat forum kecil untuk membahas hal-hal remeh sampai yang serius. Dialog kelompok membentuk santri berkarakter terbuka terhadap hal-hal berbeda dan baru.

    Ketujuh; Merawat khazanah kearifan lokal. Relasi agama dan tradisi begitu kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren menjadi ruang yang kondusif untuk menjaga lokalitas di tengah arus zaman yang semakin pragmatis dan materialistis.

    Kedelapan; Prinsip Maslahat (kepentingan umum) merupakan pegangan yang sudah tidak bisa ditawar lagi oleh kalangan pesantren. Tidak ada ceritanya orang-orang pesantren meresahkan dan menyesatkan masyarakat. Justru kalangan yang membina masyarakat kebanyakan adalah jebolan pesantren, baik itu soal moral maupun intelektual.

    Kesembilan; Penanaman spiritual. Tidak hanya soal hokum Islam (fikih) yang didalami, banyak pesantren juga melatih para santrinya untuk tazkiyatunnafs, yaitu proses pembersihan hati. Ini biasanya dilakukan melalui amalan zikir dan puasa, sehingga akan melahirkan fikiran dan tindakan yang bersih dan benar. Makanya santri jauh dari pemberitaan tentang intoleransi, pemberontakan, apalagi terorisme.

    Di samping alasan pesantren sebagai laboratorium perdamaian, keterpilihan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sejak 2 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020 dan penobatan Indonesia sebagai Presiden DK PBB selama bulan Mei 2019–dimana bargaining position Indonesia dalam menginisiasi dan mendorong proses perdamaian dunia semakin kuat dan nyata–menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa, terutama kalangan santri Indonesia agar turut berperan aktif dan terdepan dalam menyampaikan pesan-pesan perdamaian di dunia internasional.

    Adapun rangkaian peringatan telah dimulai dengan Santri Millennial Competitions yang berisi Sayembara Logo Hari Santri 2019 sejak 5-18 Agustus 2019. Sementara Lomba Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Perdamaian, Muhadhoroh Santri Cinta Damai, Pesan Ulama, dan Syair Pesantren pada tanggal 5 Agustus-30 September 2019. Panitia menyediakan hadiah mencapai 207,5 juta bagi para pemenang untuk kategori santri dan umum.

    Launching peringatan Hari Santri 2019 akan dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kantor Kementerian Agama pada tanggal 19 September 2019 dengan balutan Orchestra Perdamaian yang mengusung tema “Seribu Cahaya Santri untuk Perdamaian Dunia”.

    Disusul Kopdar Akbar Santrinet Nusantara yang berlangsung pada tanggal 19-21 September 2019. Para admin media online dan media sosial santri atau pesantren akan membincang strategi gerakan pengarusutamaan moderasi beragama dan perdamaian, sekaligus meramaikan jagat dunia maya dengan konten-konten yang positif.

    Yang tidak kalah menarik adalah Muktamar Pemikiran Santri Nusantara yang diselenggarakan melalui metode call paper di Ma’had Aly Saíidussiddiqiyyah Jakarta pada tanggal 28-30 September 2019. Tema kajian tentang pesantren dan perdamaian dengan menghadirkan para tokoh yang selama ini konsen pada gerakan perdamaian di dunia internasional.

    Berbarengan Muktamar Pemikiran Santri Nusantara juga akan digelar Malam Kebudayaan Pesantren dengan konsep “Ngaji, Ngopi, Ngomedi” yang akan diisi dengan dialog dan humor-humor ala pesantren dari para tokoh pesantren, ada juga Komunitas Musik Mengaji (KOMUJI), serta penampilan santri milenial. Tanggal 6 Oktober 2019 dilaksanakan gerakan nasional Ro’an Akbar “Jaga Bumi, Jaga Hati” yang akan diikuti oleh pengasuh dan santri di seluruh pesantren di Indonesia. Roán merupakan tradisi kerjabakti santri menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan pesantren.

    Seminggu kemudian pada tanggal 13 Oktober 2019 dilanjutkan dengan Parade Santri Cinta Damai bersamaan dengan Car Free Day di sepanjang jalan Jalan MH. Thamrin-Sudirman Jakarta Pusat. Parade Santri Cinta Damai akan menampilkan berbagai atraksi dan budaya pesantren yang beragam, kampaye perdamaian, serta pembentangan bendera merah putih sepanjang 1 kilo meter yang dibawa oleh para santri.

    Sedangkan tanggal 21 Oktober 2019 sebagai malam puncak Hari Santri 2019 atau “SantriVersary” yang rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia. SantriVersary yang dikemas dengan Salawat dan Tausiah Kebangsaan ini akan diisi Gus Muwafiq, Habib Jindan bin Novel Salim Jindan, dan Syubbanul Muslimin dari Probolinggo Jawa Timur.

    Pagi harinya pada tanggal 22 Oktober 2019 yang telah ditetapkan sebagai Hari Santri akan dilaksanakan upacara bendera oleh Kementerian Agama dan pesantren di seluruh Indonesia. Dimaksudkan sebagai refleksi atas kejuangan, keteladanan dan kontribusi santri sejak sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan hingga sekarang, sekaligus memperteguh komitmen Santri Indonesia untuk Perdamamaian Dunia.


  2. TEMA

    Tema peringatan Hari Santri 2019 adalah “Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia”


  3. RANGKAIAN KEGIATAN

    Adapun rangkain peringatan Hari Santri 2019 sebagai berikut:

    No Tanggal Kegiatan
    1 5-18 Agustus 2019 Santri Millennial Competitions
    • Sayembara Logo Hari Santri 2019
    2 12 Agustus-30 September 2019
    • Iklan Layanan Masyarakat tentang Perdamaian
    • Pesan Ulama
    • Muhadloroh Santri
    • Syair Pesantren
    3 19 September 2019 Launching Peringatan Hari Santri 2019 Orchestra Perdamaian “Seribu Cahaya Santri untuk Perdamaian Dunia”
    4 28-30 September 2019 Muktamar Pemikiran Santri Nusantara Call for Papers santri
    5 28 September 2019 Malam Kebudayaan Pesantren Ngaji, Ngopi, Ngomedi
    6 6 Oktober 2019 Roán Akbar Jaga Bumi, Jaga Hati
    7 13 Oktober 2019 Parade Santri Cinta Damai In Car Free Day
    8 21 Oktober 2019 SantriVersary Salawat, dan Tausiah Perdamaian
    9 22 Oktober 2019 Upacara Bendera Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia

  4. PENUTUP

    Demikian Term of Reference ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2019. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kepres 22 tahun 2015 tentang Hari Santri

Term Of Reference Peringatan Hari Santri 2019

Lirik Lagu Hari Santri

Saat ini kita telah merdeka

Mari teruskan perjuangan ulama

Berperan aktif dengan dasar Pancasila

Nusantara tanggung jawab kita…

Reff

Hari Santri 3x

Hari Santri bukti cinta pada negeri

Ridho dan rahmat dari Ilahi

NKRI Harga Mati…

 

Ayo Santri 3x

Ayo ngaji dan patuh pada Kiai

Jayalah bangsa, jaya negara

Jayalah pesantren kita…

[ Foto Santri Pondok Pesantren Al-Khoirot sedang melaksanakan apel hari santri pertama pada 22 Oktober 2016 Oleh - Karya sendiri, , ]

ICT

ICT Jogloabang

ICT Jogloabang

APT di terminal Ubuntu

apt

APT atau Advanced Package Tool sangat dikenal oleh para pengguna Linux utamanya Linux Mint, Debian, Ubuntu atau distribusi lainnya yang berbasis Debian atau Ubuntu. Apalagi saat ini distribusi Linux Ubuntu merekomendasikan APT sebagai perintah terminal untuk manajemen paket.

Apa itu APT?

Ubuntu adalah turunan dari Debian, dan seperti kita tahu Debian menggunakan sistem pemaketan untuk menyediakan program dan installasi aplikasinya dikenal dengan dpkg packaging system. Jadi apa itu APT atau Advanced Package Tool?

What is APT?

APT (for Advanced Package Tool) is a set of tools for managing Debian packages, and therefore the applications installed on your Debian system. APT makes it possible to:

  • Install applications
  • Remove applications
  • Keep your applications up to date
  • and much more...

APT resolves dependency problems and retrieves requested packages from designated package repositories. APT delegates the actual installation and removal of packages to dpkg. APT is primarily used by commandline tools, but

  • there are many GUI tools to let you use APT without having to touch the command line.

  • tools like aptitude can interact with APT via both commandline and TUI interfaces.

APT adalah baris perintah di terminal untuk berinteraksi dengan sistem paket. Memang ada perintah khusus untuk 'dpkg' untuk mengelolanya. Namun APT dikenal lebih mudah untuk menginstall, upgrade dan mencopot aplikasi. Perintah APT menyediakan diri untuk berinteraksi dengan APT dan manajemen paket aplikasi/program. apt-get adalah perintah yang sudah lama populer dalam berbagai perintah 'apt'. Adapun beberapa perbedaannya adalah:

Perintah apt Yang diganti Fungsi
apt install apt-get install Instal Paket
apt remove apt-get remove Mencopot Paket
apt purge apt-get purge Copot Paket dan Konfigurasinya
apt update apt-get update Refresh repository index
apt upgrade apt-get upgrade Upgrade semua paket yang bisa di upgrade
apt autoremove apt-get autoremove Bersihkan paket yang tak diinginkan
apt full-upgrade apt-get dist-upgrade Upgrade paket dengan penangananan depedencies
apt search apt-cache search Pencarian program
apt show apt-cache show Menampilkan detil paket

Perintah baru di APT

Perintah baru APT Fungsi
apt list Lis Paket dengan Kriteria apakah sudah terinstall, dapat diupgrade dsb.)
apt edit-sources Edit sources list

Menggunakan APT di Linux berbasis Debian dan Ubuntu

  • Update paket database dengan apt
    sudo apt update
  • Upgrade paket terinstal dengan apt
    sudo apt upgrade
    sudo apt full-upgrade
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
    sudo apt install <package_name> contoh : sudo apt install mplayer
  • Install beberapa paket aplikasi sekaligus:
    sudo apt install <package_1> <package_2> <package_3>
  • Install tanpa Upgrade
    sudo apt install <package_name> --no-upgrade
  • Hanya upgrade
    sudo apt install <package_name> --only-upgrade
  • Spesifik install
    sudo apt install <package_name>=<version_number>
  • Copot Paket
    sudo apt remove <package_name>
    sudo apt purge <package_name>
  • Cari Paket
    apt search <search term>
  • Lihat isi paket
    apt show <package_name>
  • Melihat paket yang bisa diupgrade
    apt list --upgradeable
    apt list --installed
    apt list --all-versions
  • Membersihkan sistem Ubuntu
    sudo apt autoremove

 

Begitulah sekilas perintah 'apt' untuk Linux berbasis Debian dan Ubuntu.

 

Atasi Update High Sierra Macbook Gagal

Fail Update High Sierra Mac OS

Pernah mengalami gagal install update Mac OS High Sierra?. Dua kali kejadian gagal install update OS Mac High Sierra. Ketika itu High Sierra Versi Beta 2 dan Mac OS High Sierra 10.13.3 Versi Public Beta. Pangalaman yang cukup mengenaskan karena pada awalnya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Memang ketika gagal install update dapat di reboot dan menekan Command + R sehingga Macbook bisa masuk ke safe mode dimana banyak pilihannya yaitu Restore dengan Time Machine, Memperbaiki Hardisk, Install Ulang OS, mengulangi menginstall update Mac maupun format disk.

gagal install update high sierra

Tentu saja bukan itu yang kita inginkan, selain restore dari snapshot yang otomatis dibangun oleh Mac ketika menginstall update, file restore dari snapshot dapat mudah kita temukan setelah masuk safe mode berada di partisi Base pun otomatis ditemukan oleh Macbook. Namun apa yang terjadi karena file update yang sudah terdownload masih tersimpan dan belum terinstal, yaitu ikon App Store selalu masih ditandai dengan angka 1 yang warnanya merah. Cukup mengganggu dan ketika diinstall lagi pun pasti gagal, karena produk unduhan update yang gagal, dan belum diganti dengan file update yang sehat.

Searching di internet tentunya untuk mencari pemecahan masalah tentang gagal install update Mac OS High Sierra. Ketemunya apa? Ketemunya adalah petunjuk seperti yang ada ketika kita menekan Command + R pasca gagal install kemudian reboot, ya pada tampilan safe mode itu tentunya, dan setelahnya adalah paragraf jualan software untuk memudahkan backup Mac dan sebagainya.

Selain tentunya adalah informasi mengapa kita mendapatkan file update yang bikin gagal, atau buruk, tentu alasannya adalah koneksi internet yang buruk dan ramainya orang mengunduh file updates yang otomatis akan diunduh oleh Mac ketika terhubung ke internet. Wajar saja karen jutaan Macbook yang terhubung internet ramai-ramai mengunduh file yang sama.

Akhirnya juga sampai browsing ke forum-forum, hingga diperlukan keberanian untuk mencari kata kunci yaitu 'how to remove updates files on Mac'  sebab penyebabnya adalah file gagal unduh yang tersimpan. Itulah file yang harus dihapus dan dibuang untuk diganti dengan file update unduhan yang baru dan sehat. Persoalannya adalah dimana letak file unduhan update Macbook yang gagal tersebut. Ketemu dan sangat mudah.

file installasi update mac

 

letak file unduhan update installasi high sierra

 

File update Mac OS tersebut berada di hardisk Base, berada di folder Library/Updates, atau Perpustakaan/Updates. Klik folder tersebut dan lihat mana file update Macbooknya. Kemudian buang satu folder tersebut ke bak sampah. Untuk amannya baru kosongkan trash setelah install update-nya sukses. Kemudian reboot Mac.

gambar mengunduh update mac high sierra

Setelah reboot mulai ulang komputer Mac, download file update kembali dapat dilakukan, tunggu sampai rampung kemudian install update Mac OS High Sierra tersebut. Pasti bisa.

install update high sierra

BebeStar 2013

Mini Workshop Pengembangan Bakat si Kecil

Sabtu, 14. September 2013
Jogloabang

Orang tua atau ibu-ibu muda yang memiliki anak kecil terutama pada keluarga-keluarga muda masa sekarang adalah individu-individu yang cerdas dan memiliki akses informasi mudah. Berbeda dengan masa beberapa tahun yang lampau dimana penetrasi informasi, internet ataupun media selular dan televisi belum seperti saat ini.

Namun permasalahan tentang informasi dasar yang benar tentang bakat dan situasi anak pada usia 3 – 6 tahun hanyalah dimiliki oleh para ahlinya. Di media-media seperti suratkabar, media sosial, televisi dan radio sangat jarang informasi tersebut terkupas dengan sederhana dan mengena.

Informasi dasar ataupun prinsip untuk membesarkan anak usia bawah 7 tahun sangat perlu dimiliki oleh ibu-ibu muda bukan karena mereka tidak tahu namun kemampuan ahli psikologi anak akan memberikan garis bawah atau keyakinan bagaimana membawa dan mengembangkan bakat anak secara lebih mudah dan pasti. Tidak harus kebingungan dan menerka-menerka bagaimana dan apakah sih bakat anak saya?, juga tidak perlu resah apabila sang anak hanya menampilkan kemampuan yang biasa-biasa sahaja.

Bagaimana mendeteksi bakat anak secara dini dari sudut pandang ibu. Bakat anak mungkin adalah campuran dan efek dari percampuran bakat kedua orang tua. Jadi kadang orang tua hanya menganggap hal biasa tentang kemampuan si kecil karena kedua orang tua juga memilikinya. Hal tersebut menjadikan hambatan bagi pengembangan bakat si kecil namun juga bisa sangat bermanfaat ketika orang tua menyadari bahwa anaknya memiliki bakat yang sama dengan dirinya.

Pengetahuan tentang profesi-profesi, seni, dan pekerjaan-pekerjaan informal yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan perlu diketahui oleh orangtua sehubungan dengan dikenalinya bakat si anak yang mungkin spesial. Bahwa kemampuan setiap orang secara positif akan memberikan dampak positif bagi kehidupan seluruh dunia. Dan nutrisi apakah yang diperlukan anak untuk dapat tumbuh kembang secara sehat, dan bagaimana nutrisi tersebut terdapat pada resep-resep masakan si kecil.

Tujuan Mini Workshop Pengembangan Bakat si Kecil

Tujuan dari dilakukannya mini Workshop untuk ibu-ibu muda ini adalah bagaimana menyikapi dan mengembangkan bakat si kecil. Bagaimana mencari referensi dan mengetahui bahwa kemampuan setiap orang memiliki potensi positif untuk menyelesaikan masalah-masalah bagi orang lain. Kemampuan dan bakat anak ditunjang oleh nutrisi penguat agar bisa bertahan hidup dan sehat, diperlukan pengetahuan dasar mengenai kebutuhan nutrisi yang disederhanakan dalam bentuk makanan maupun resep yang mudah dibuat.

Pelaksanaan

Tanggal : 14 September 2014

Jam : 09.00 – 12.30

Lokasi : Pendopo Jogloabang, Ds Gombang, Tirtoadi Mlati Sleman.

Peserta : Ibu-ibu muda pengirim video bebestar 2013 (maks 100 orang, gratis)

Pembicara : Intan KW, Psikolog anak RS Sardjito, dan dr. Dwi Murti Nuryanti

Acara :

09.00 – 09.15 : Pendaftaran

09.15 – 09.30 : Pembukaan

09.30 – 10.30 : Tentang bakat anak

10.30 – 11.30 : Nutrisi anak

11.30 – 12.30 : Diskusi atau sharing

12.30 : Selesai

Dalam event ini juga terbuka untuk pengumpulan video anak berbakat.

Pendaftaran bisa mention ke atau langsung datang saja.

Pendopo Jogloabang Lokasi Mini Workshop bakat anak

Jogloabang terletak di dusun Gombang - Rajek Lor, Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, DIY. Sekitar 9 Kilometer dari Tugu Yogyakarta. Perjalanan dengan menggunakan pribadi dapat di tempuh dengan route ini.

Rute dalam gambar :

lokasi jogloabang

Persyaratan Mengikuti Bebestar 2013

  • Bebestar terbuka bagi siapa saja tidak terbatas pada pengguna susu Bebelac
  • Anak harus berusia lebih dari 3 tahun atau kurang dari 7 tahun saat pendaftaran ditutup (Kelahiran 7 Oktober 2007 – 6 Oktober 2010)
  • Juri hanya akan memanggil peserta yang memiliki salah satu/lebih dari ke tiga bakat: Menari, Menyanyi dan Bermain Musik.
  • Apabila terpilih masuk ke audisi, maka persyaratan tambahan adalah membeli susu Bebelac 2 x 400 gram dan Pendaftar/Orangtua harus bersedia untuk pergi menuju kota audisi terdekat apabila Anaknya terpilih masuk ke dalam audisi.
  • Bebestar terbaik dalam Audisi akan dihubungi oleh panitia 1 minggu sebelum plaksanaan Final.
  • Satu Bebestar terbaik dari final akan dikirimkan ke Jakarta untuk tampil bersama 9 Bebestar terbaik dari kota lain.

Persyaratan Mengikuti Little Bebestar 2013

  • Little Bebestar terbuka bagi siapa saja tidak terbatas pada pengguna susu Bebelac
  • Anak harus berusia lebih dari 1 tahun atau kurang dari 3 tahun saat pendaftaran ditutup (Kelahiran 7 Oktober 2010 – 6 Oktober 2012)
  • Dalam video little Bebestar penilaian akan diberikan kepada video yang mampu menampilkan momen terbaik antara Ibu dan Anak dan akan dipilih 10 video terbaik
  • 10 video terbaik terdiri dari 5 video pilihan juri dan 5 video favorit.
  • Pemenang video akan memperoleh hadiah tabungan pendidikan dan penampilan videonya bersama dengan 9 Little Bebestar lainnya di acara Bebestar Night.
  • Keikutsertaan Little Bebestar hanya bisa dilakukan melalui kanal digital dan dropbox, tidak berlaku pada in-store, Radio recording dan Bebecar/Bebevan/Bebebus + pendaftaran via komunitas bekerjasama dengan IBN.

Tentang BebeStar

BEBESTAR dengan tag line "Everyone is a Star" adalah salah satu program PT. Nutricia Indonesia Sejahtera yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak berumur 3 – 6 tahun dari seluruh penjuru Indonesia untuk menampilkan bakat mereka dalam menyanyi, menari dan memainkan alat musik.

Selain BEBESTAR khusus bagi anak yang berusia di atas 1 tahun dan dibawah 3 tahun juga dapat di ikut sertakan dalam acara LITTLE BEBESTAR yang lebih fokus pada menampilkan ikatan Antara Ibu dan Anak dalam sebuah Video.

BEBESTAR dan LITTLE BEBESTAR bukanlah ajang kompetisi lomba, namun adalah acara yang akan mengeluarkan potensi terbaik pada Anak. Oleh karena itu istilah: Lomba, Kompetisi, Menang, Kalah, Juara, Pemenang adalah TABU dan DILARANG KERAS untuk digunakan dalam semua bentuk komunikasi dalam program/acara Bebestar karena di dalam BEBESTAR – Everyone’s a Star
 
Istilah yang digunakan adalah BEBESTAR TERBAIK. Tanamkan pada setiap komunikasi bahwa semua anak BEBESTAR adalah bintang!

Contoh AD-ART Gapoktan

Contoh/konsep

ANGGARAN DASAR GAPOKTAN ...............................

 

BAB I

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

 

Pasal 1

 

  1. Badan Usaha ini bernama ”Gapoktan ...........” yang dalam Anggaran Dasar ini disebut Gapoktan ......

  2. Gapoktan ................... ini berkedudukan di :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Sleman

Propinsi : Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta

  1. Daerah Kerja Gapoktan ............... meliputi wilayah Republik Indonesia

  2. Gapoktan ................... didirikan untuk waktu yang tidak terbatas

 

 

BAB II

AZAS, VISI, MISI DAN TUJUAN

 

Pasal 2

 

  1. Azas Gapoktan ..................... adalah Pancasila

  2. Visi Gapoktan ................... adalah menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya berkehidupan penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

  3. Misi Gapoktan ..................... adalah mengembangakan Gapoktan ..................... sebagai lembaga ekonomi petani yang dapat melayani pembiayaan dengan cepat dan mudah.

  4. Tujuan Gapoktan ..................... adalah mewujudkan kehidupan petani dan masyarakat di lingkungannya sekitar yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

 

 

BAB III

SIFAT, PERAN DAN FUNGSI

 

Pasal 3

 

  1. Gapoktan ..................... bersifat terbuka, independen dan tidak partisan (tidak memihak pada golongan dan partai tertentu), berorientasi pada pengenbangan masyarakat untuk mendukung bisnis ekonomi produktif anggota dan kesejahjteraan sosisal masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

  2. Dalam mencapai tujuannya Gapoktan ..................... berperan sebagai :

    1. Motor penggerak ekonomi pedesaan

    2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi keadilan

    3. Penghubung anatara kaum berada dengan kaum yang lemah

    4. Sarana pendidikan non formal untuk mewujudkan prinsip hidup yang berkah, perbuatan baik melalui komonikasi yang terbuka untuk keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

 

  1. Dalam rangka mencapai tujuannya, Gapoktan ..................... berfungsi :

    1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, Pengelola dan Pengurus menjadi lebih profsional dan amanah sallam (selamat, damai dan sejahtera sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang beribadah menghadapi tantangan global.

    2. Mengorganisir dan memobilisasi dana masyarakat sehingga bermanfaat secara optimal untuk kepentingan masyarakat banyak.

    3. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.

    4. Mengembangkan kesempatan kerja.

    5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi sosial masyarakat banyak.

 

 

BAB IV

USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 4

 

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Gapoktan ..................... melakukan usaha-usaha dan kegiatan sebagai berikut :

A.Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

(1) Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk melayani Pembiayaan usaha-usaha anggota dan usaha Gapoktan .....................

(2) Memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif anggota melalui cara pelayanan yang cepat, layak, aman dan tepat sasaran.

(3) Aturan dan jenis pembiayaan akan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

(4) Mengembangkan usaha-usana sektor riil yang menunjang usaha anggotanya yang tata caranya ditentukan dalam ART.

(5) Mengelola usaha tersebut secara profesional berdasarkan prinsip ekonomi keadilan (non riba)

 

B. Usaha Kesejahteraan Sosial

(1) Menggalang dan menghimpun dana sosial dari sumber yang halal dan baik yang tidak mengikat.

(2) Memberikan pinjaman dalam bentuk Pembiayaan Kebajikan.

(3) Melaksanakan pendidikan dan bimbingan berusaha kepada anggota yang menerima pembiayaan agar mereka mampu mengembangkan usahanya sehingga bisa mempertanggungjawabkan pembiayaan yang diterimanya.

(4) Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan kesejahteraan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana.

BAB V

KEANGGOTAAN

 

Pasal 5

 

Anggota Gapoktan ..................... terdiri :

  1. Anggota Pendiri Gapoktan ....................., yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simapanan wajib dan simpanan pokok khusus yang terdiri minimal 20 orang.

  2. Anggota Biasa, yaitu anggota yang m,embayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

  3. Calon Anggota, yaitu mereka yang memmanfaatkan jasa Gapoktan ..................... tetapi belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.

  4. Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan Gapoktan ..................... tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota Gapoktan .....................

  5. Anggota Pendiri Kehormatan, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20 % dari jumlah modal Gapoktan .....................

 

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 

Pasal 6

 

  1. Setiap anggota berhak :

    1. Mengajukan pendapat dan menyampaikan usul

    2. Meminta laporan mengenai keadaan keuangan Gapoktan .....................

    3. Memperolaeh pelayanan usaha-usaha Gapoktan .....................

 

  1. Setiap anggota berkewajiban :

    1. Memajukan usaha-usaha Gapoktan .....................

    2. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Gapoktan .....................

    3. Mematuhi ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputasan rapat, serta peraturan khusus Gapoktan .....................

    4. Berpartisipasi dalam kegaiatan usaha Gapoktan .....................

    5. Wajib mengembangkan dan memeliohara kebersamaan atas azas kekeluargaan

    6. Berusaha terus untuk mendalami, menghayati dan melaksanakan tujuan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip utama Gapoktan .....................

 

 

BAB VII

PENGURUS

 

Pasal 7

 

  1. Pengurus Gapoktan .....................dipilih dari anggota pendiri (yang telah membayar lunas simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib) melalui mekanisme Rapat anggota.

  2. Pengurus dipilih untuk mewakili seluruh anggota dalam menjalankan, mengendalikan dan mengawasi usaha dan kelembagaan Gapoktan .....................

  3. Pengurus dipilih berdasarkan kemampuannya untuk mengawasi dan mengandalikan jalannya Gapoktan .....................

  4. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali apabila selesai masa jabatannya berakhir.

  5. Pengurus terdiri sekurang-kurangnya satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan satu orang Bendahara.

 

 

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

 

Pasal 8

  1. Pengurus mempunyai kewajiban :

    1. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan usaha Gapoktan .....................

    2. Bertatanggungjawab atas pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.

    3. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran Gapoktan .....................

    4. Menyelenggarakan rapat anggota

    5. Bertanggungjawab kepada rapat anggota, dalam hal pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, baik organisasi maupun keuangan.

    6. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Gapoktan ....................., serta mewakilinya dihadapan dan diluar Pengadilan.

    7. Pengurus bersama pengelola Gapoktan .....................mengadakan Kajian Ruhiyah dengan anggota dan atau kelompok-kelompok secara berkala.

 

  1. Pengurus mempunyai Hak :

    1. Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus menyeleksi dan mengangkat Pengelola, guna mensukseskan program dan perkembangan Gapoktan .....................

    2. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar.

    3. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar.

 

Pasal 9

 

  1. Pengurus tidak menerima gaji atau honor setiap bulannya, akan tetapi dapat diberikan bonus atau uang jasa, yang besarnya disepakati dalam rapat anggota.

  2. Pengurus wajib memberikan laporan kepada Pemerintah auat Instansi Pembina terkait tentang keadaan dan perkembangan organisasi serta usaha Gapoktan ..................... sekurang-kurangnya satu tahun sekali.

 

Pasal 10

 

  1. Pengurus Gapoktan ....................., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung selain membayar kerugian yang diderita Gapoktan ....................., karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, disamping pengaantianapabila tindakan itu dilakukan dengan sengaja, juga tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

  2. Pengurus Gapoktan ..................... tidak menanggung kerugian, bila kerugian tersebut karena bencana alam dan diputuskan dalam rapat anggota.

 

 

BAB IX

PENGAWAS DAN PEMBINA

 

Pasal 11

 

  1. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh pengurus

  2. Pengurus dapat menunjuk orang atau lembaga sebagai pengawas, untuk mengontrol dari segi aspek-aspek sistem pengelolaan keuangan dan transaksi, agar kegiatan Gapoktan ..................... tidak menyimpang dari kaidah-kaidah keadilan

  3. Dalam menunjuk pengawas dipilih orang atau lembaga yang mengerti tentang konsep ekonomi keadilan.

  4. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip pengelolaan Gapoktan ..................... yang profesional, pengurus dapat menunjuuk orang atau lembaga sebagai pembina.

 

 

BAB X

PENGELOLA

 

Pasal 12

 

  1. Pengeloa Gapoktan ..................... adalah tenaga profesional yang direkut (dipilih dan diseleksi sesuai dengan kemampuan dan pendidikan) untuk dilatih dan dipekerjakan mengelola bisnis dan kelembagaan Gapoktan ..................... sehari-hari.

 

  1. Dalam hal pengelola Gapoktan ..................... sesuai dengan Pasal 12 ayat 1, Konsultan Pendamping dapat merekomendasikan pengelola yang sudah dilatih untuk dilanjutkan ke tingkat menengah, dan ahli, agar dalam mengelola Gapoktan .....................dapat berjalan sesuai dengan standar dan profesional.

  2. Status Pengelola dikembangkan secara bertahap setiap 6 bulan dengan melakukan evaluasi dari status magang, kontrak, staf percobaan dan staf tetap.

  3. Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus Gapoktan .....................

  4. Pengelola mendapat gaji bulanan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perkembangan usaha Unit Gapoktan ....................., kesepakatan dan pertimabangan serta penetapan Pengurus Gapoktan .....................

  5. Pengeloa bersama Pengurus melakukian pembinaan mental spiritual anggota dan atau kelompok-kelompok anggota secara berkala.

  6. Pengelola mendapat bonus dan SHU setiap tahun, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

 

 

BAB XI

KELOMPOK USAHA BERSAMA (POKUSMA)

 

Pasal 13

 

Dalam pembinan anggota, Gapoktan ..................... dapat membentuk kelompok usaha bersama (Pokusma) apabila jumlah anggota minimal 40 orang.

 

BAB XII

PENDAMPINGAN

 

Pasal 14

 

  1. Proses pendirian dan pelaksanaan operasional Gapoktan ..................... dilakukan oleh Penyuluh pendamping sebagai endamping.

  2. Dalam hal pendampingan, Penyuluh Pendamping menunjuk Penyelia Mitra Tani sebagai koordinator pendamping yang berada di lapangan atau lokasi Gapoktan ......................

 

 

Pasal 15

 

Pendamping berkewajiban :

  1. Memotivasi pendirian dan pengembangan Unit SP pada Gapoktan ......................

  2. Membina para Anggota, baik dari aspek ekonomi, sosial dan aspek penmguatan iman.

  3. Membantu Pengurus dan Pengeloa membuat laporan perkembangan keuangan dan kegiatan Gapoktan ..................... untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang.

  4. Membentu operasional Gapoktan ..................... dengan harapan Gapoktan ..................... dapat berjalan dan berkembang dengan maksimal (membantu memberikan solusi bila ada masalah, mengakses dana-dana pihak ketiga, dll).

 

Pendamping mempunyai hak :

  1. Menjadi Anggota Pendiri Gapoktan ..................... mewakili Pendamping

  2. Malukan internal audit dan standarisasi, serta menilai tingkat kesehatan Gapoktan ..................... apabila diminta Gapoktan .....................

 

 

BAB XIII

RAPAT ANGGOTA

 

Pasal 16

 

    1. Rapat Anggota Gapoktan ..................... dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dimana anggota wajib menghadirinya.

    2. Rapat pembentukan Gapoktan ..................... merupakan arap Anggota yang pertama.

    3. Rapat Anggota dilakukan atas dasr undangan yang disampaikan oleh Pengurus melalui Pengelola.

    4. Rapat Anggota dilakukan dengan mengharuskan mengundang instansi pembina terkait.

    5. Setiap keputusan dalam Rapat anggota diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir di dalam rapat

 

 

Pasal 17

 

  1. Rapat Anggota sah jika dihadiri dari sepertiga jumlah Anggota Pendiri.

  2. Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka Rapat anggota ditunda selama 10 hari dengan pemberitahuan tertulis kepada Anggota.

  3. Apabila yang terdapat dalam 2 dalam pasal ini tidak dapat dicapai, maka setelah diadakan penundaan selama 1 jam dan telah melaksanakan ayat 2 pasal ini, maka rapat dapat dilaksanakan dan dianggap sah adanya.

  4. Setiap Anggota Pendiri memiliki satu suara.

  5. Rapat Anggota Tahunan (RAT) menetapkan :

    1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

    2. Kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha

    3. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus.

    4. Rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja serta pengesahan laporan keuangan Gapoktan .....................

    5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya

    6. Pembagian Sisa Hasil Usaha

    7. Penggabungan, Peleburan dan pembubaran Gapoktan .....................

 

 

Pasal 18

 

Rapat Anggota Gapoktan .....................harus dihadiri oleh intansi Pembina terkait yang langsung maupun tidak langsung mempunyai hubungan dengan Gapoktan .....................

 

 

BAB XIV

SUMBER DANA

 

Pasal 19

 

  1. Sumber dana Gapoktan .....................terditri atas modal da pinjaman

  2. Modal Gapoktan ..................... bersumber dari :

    1. Simpanan Pokok Khusus, yang total akumulasinya harus mencapai minimum 10 % dari Modal Penyertaan yang akan masuk di Gapoktan .....................

    2. Simpanan Pokok

    3. Simpanan Wajib

    4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat (hibah)

    5. Sisa hasil usaha yang dicadangkan

 

  1. Dana pinjaman bersumber dari :

    1. Simpanan-simpanan Sukarela/Tabungan Anggota

    2. Dana Penyertaan dari Pemerintah

    3. Perorangan, Bank dan lembaga keuangan lainnya

    4. Sumber-sumber lainnya yang sah dan halal

 

 

BAB XV

OPERASIONAL

 

Pasal 20

 

  1. Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional Gapoktan ....................., diambil dari hasil pendapatan yang diperoeh Gapoktan ..................... pada setiap bulannya.

  2. Pendapatan setiap bulan yang diperoleh Gapoktan ....................., setelah dikeluarkan biaya bagi hasil/bonus simpanan anggota, pengeluiarnnya diatur sebagai berikut :

  • Maksimum 60 % sebagai biaya operasional

  • 35 % sebagai pendapatan yang ditahan (laba bulanan) dan diakumulasikan sebagai SHU

  • 5 % untuk Dana Pembinaan

 

 

BAB XVI

SISA HASIL USAHA

 

Pasal 21

 

  1. Sisa Hasil Usaha (SHU) Gapoktan ..................... adalah hasil akumulasi pendapatan yang diperoleh selama satu tahun buku dikurangi kewajiban-kewajiban pada tahun buku yang bersangkutan.

  2. Tahun buku Gapoktan .....................adalah tahun kalender.

  3. Pembagian pngalokasian Dana SHU Gapoktan .....................diatur sebagai berikut :

    1. 2,5 % untuk Danan Sosial

    2. 25 % untuk Cadangan

    3. 50 % untuk anggota sesuai dengan jasa usahanya terhadap Gapoktan ..................... (besarnya partisipasi modal : Simpoksus, Simpok dan Simwa yang diinvestasikan)

 

    1. 12,5 % untuk Pengurus

    2. 5 % untuk Pengelola

    3. 5 % untuk kegiatan pendidikan, pengembangan kualitas SDM dan sosial.

 

 

Pasal 22

 

  1. Cadangan adalah kekayaan Gapoktan .....................yang diperuntukakan untuk menutup kerugian Gapoktan ..................... sehingga tidak boleh dibagikan kepada Anggota.

  2. Penggunaan dana cadangan harus berdasarkan keputusan rapat anggota.

 

 

BAB XVII

PEMBUKUAN

 

Pasal 23

 

  1. Segala jenis usaha maupun kekayaan Gapoktan ..................... ini harus dibukukan sesuai dengan kaidah akutansi yang lazim dan dapat dipertanggungjawabkan.

  2. Tahun buku Gapoktan ..................... dimulai pada wal bulan 1 Januari dan berakhir pada bulan 31 desember

  3. Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau pada bulan Maret harus sudah dibuat laporan keuangan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus kepada Rapat Umum Anggota.

 

 

BAB XVIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

 

Pasl 24

 

  1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan oleh rapat Anggota

  2. Demikian Anggaran Dasar ini ditanda tangani oleh Pengurus yang telah diberi Kuasa Penuh dalam rapat pembentukan Unit Simpan Pinjam Gapoktan .............. pada tanggal .................... 2008

  3. Bilamana terjadi perubahan terhadap anggaran dasar ini, maka perlu dibuatkan catatan perubahan Anggaran sdasar dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya satu minggu setelah terjadinya perubahan.

 

 

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 25

 

  1. Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan oleh rapat anggota.

  2. Demikian anggaran dasar ini ditanda tangani oleh Pengurus yang telah diberi Kuasa Penuh dalam rapat pembentukan Unit Simpan Pinjam Gapoktan ..................... pada tranggal ..................... 2008

Anggota Pendiri

 

No

Nama

Alamat

Tanda Tangan

1

 

 

1

 

2

 

 

 

2

3

 

 

3

 

4

 

 

 

4

5

 

 

5

 

6

 

 

 

6

7

 

 

7

 

8

 

 

 

8

9

 

 

9

 

10

 

 

 

10

11

 

 

11

 

12

 

 

 

12

13

 

 

13

 

14

 

 

 

14

15

 

 

15

 

16

 

 

 

16

17

 

 

17

 

18

 

 

 

18

19

 

 

19

 

20

 

 

 

20

21

 

 

21

 

22

 

 

 

22

23

 

 

23

 

24

 

 

 

24

25

 

 

25

 

26

 

 

 

26

27

 

 

27

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA GAPOKTAN ..............................

 

 

 

BAB I

KEANGGOTAAN

 

Anggota Gapoktan ............................... terdiri dari :

    1. Anggota Pendiri Kehormatanyaitu anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20 % dari jumlah modal Gapoktan ...............................

    2. Anggota Pendiri Gapoktan ....................., yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simapanan wajib dan simpanan pokok khusus yang nilainya sesuai dengan kesepakatan anggota.

    3. Anggota Biasa Gapoktan ....................., yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

    4. Anggota Luar Biasa Gapoktan ....................., yaitu mereka yang memanfaatkan jasa Gapoktan ....................., tetapi belum meluasi simpanan pokok dan simpanan wajib.

    5. Anggota Kehormatan Gapoktan ....................., yaitu mereka yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan Gapoktan ..................... tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota Gapoktan ......................

 

 

Pasal 2

 

  1. Setelah Gapoktan ..................... berdiri, anggota pendiri bisa ditambah dari anggota biasa dan badan hukum atau lembaga dengan syarat :

    • Membayar Simpanan Pokok Khusus

    • Mempunyai Komitmen yang tinggi terhaddap Gapoktan .....................

    • Diterima oleh 50 % plus 1 Anggota Pendiri yang sudah ada

  2. Permohonoan untuk menjadi anggota Gapoktan ..................... diajukan oleh calon anggota kepada pengurus melalui pengelola secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah disediakan untuk keperluan itu.

  3. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan calon anggota, pengurus harus memberi jawaban tentang penerimaan atau penolakannya.

  4. Setiap calon anggota pendiri baru dapat dianggap menjadi anggota penuh, dengan segala hak dan kewajibannya, juika ia telah melunasi simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simapanan wajib.

  5. Anggota pendiri menyerahkan simpanan pokok khusus minimal 30 % dari jumlah simpanan pokok khusus yang diperkjanjikan setelah terbentuk Pengurus dan Pengelola; 70 % sisanya setelah Gapoktan ..................... siap beroperasi.

  6. Setiap anggota harus mengikuti secara aktif acara pembinaan anggota.

  7. Setiap anggota harus menghadiri setiap acara yang diselenggarakan Gapoktan ..................... untuk anggota.

  8. Setiap anggota harus secara aktif menempatkan simpanan sukarela pada Gapoktan .....................

 

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 

Pasal 3

 

  1. Anggota pendiri berhak untuk :

    1. memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengelola Gapoktan .....................

    2. memberikan suaranya dalam pemungutan suara dengan satu anggota satu suara dan tidak dapat diwakilkan.

    3. Mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan.

    4. Memperoleh kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya.

    5. Anggota pendiri dapat mnggelar rapat istimewa apabila diketahui ada penyimpangan AD/ART oleh pengurus dengan persetujuan pengwas dan 2/3 anggota pendiri.

 

  1. Anggota Biasa berhak untuk :

    1. dipilih menjadi pengurus atau pengelola Gapoktan

    2. mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan.

    3. Memperoleh kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya.

 

  1. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak atas :

    1. mengeluarkan pendapat bail lisan maupun tulisan.

    2. Memperoleh kesejahteraan sesuai darma baktinya.

 

Pasal 4

 

Seluruh anggota Gapoktan ..................... berkewajiban untuk :

  1. Berpartisipasi aktif dalam memajukan usaha Gapoktan ....................., baik secara langsung maupun tidak langsung.

  2. Menghadiri rapat yang dipandang perlu diadakan pengurus.

  3. Mengikuti secara aktif program Gapoktan ....................., terutama dalam peningkatan sumberdaya insani.

  4. Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

 

 

BAB III

KELOMPOK USAHA

 

Pasal 5

 

  1. Pembentukan kelompok-kelompojk usaha sebagaimana dimaksud pada bab XI pasal 13 Anggaran Dasar, dapat dilakukan bila jumlah anggota lebih dari 5-10 orang.

  2. Kelompok usaha dibentuk berdasarkan jenos usaha atau tempat tinggal atau tempat usaha dengan anggota 5-10 orang.

  3. Kelompok usaha membantu peningkatan kualitas usaha dan kualitas sumber daya insani anggotanya.

  4. Kelompok usaha memeilih ketua dan menyelenggarakan pertemuan sesuai dengan kebutuhan.

  5. Pembentukan Kelompok anggota harus disahkan oleh pengurus Gapoktan .....................

 

BAB IV

PENGURUS

 

Pasal 6

 

Pengurus Gapoktan ....................., pada dasarnya bertindak sebagai wakil yang ditunjuk untuk kepentingan seluruh anggota dalam melakukan pengawasan segala kegiatan Unit Simpan Pinjam Gapoktan .....................,

 

Pasal 7

 

  1. Pengambilan keputusan pengurus harus dilakukan oleh semua anggota pengurus dalam rapat pengurus, kecuali rapat yang telah menetapkan :

    1. pembagian tugas/pekerjaan

    2. memeberikan wewenang kepada paling tidak 2 orang untuk mewakili pengurus.

  2. Setiap anggota pengurus yang berturut-turut tidak hadir dalam 3 kali rapat rutin pengurus tanpa memberikan alasan yang dapat diterima, maka pengurus yang bersangkutan dianggap telah meninggalkan jabatannya.

  3. Setiap lowongan dalam keanggotaan pengurus harus diisi oleh anggota pengurus baru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, dimana anggota pengurus yang masih ada mengadakan rapat anggota pendiri untuk memeilih penggantinya yang selanjutnya disahkan oleh rapat anggota berikutnya.

 

Pasal 8

 

  1. Pengurus berkewajuban menyusun dan menggariskan pola kebijakan umum secara khusus, pengurus bertindak atas nama dan bertanggungjawab kepada rapat anggota Gapoktan ....................., atas pelaksanaan kebijakan- kebijakan yang telah digariskannya, yang meliputi :

    1. Kebijakan mengenai penerimaan dan pemberhentian anggota.

    2. Kebijakan mengenai jumlah maksimal pembiayaan yang dapat diberikan kepada anggota atau Pokusma dengan pertimbangan :

      • Skala usaha anggota atau pokusma apakah sangat mikro, mikro atau usaha kecil.

      • Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah dimiliki anggota atau pokusma atas jumlah yang diperlukan dalam usaha yang diajukan pembiayaannya.

      • Lama keanggotaannya.

      • Kesediaan menempatkan simpanan pembiayaan selama dalam masa pembiayaan.

      • Jaminan keberadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil

    3. Kebijakan mengenai jangka waktu maksimum pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada anggota, serta faktor-faktor utama pertimabngan (antara lain kelayakan usaha dan pengusaha) untuk menentukan diluluskannya atau ditolaknya permohonan- permohonan pembiayaan.

    4. Kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesehatan dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun, khususnya aspek finansial, kelembagaan dan memejemen.

    5. Kebijakan penandatanganan cek dengan kontra sign tandatangan rangkap untuk tingkat pengambilan/penarikan dana simpanan di Kas/Bank untuk operasionalisasi likuiditas Unit Simpan Pinjam Gapoktan .....................

    6. Kebijakan tatacara pengambilan keputusan pembiayaan (komisi pembiayaan).

    7. Pengurus menunjuk Pengelola sebagai pelaksana dan berhak memberhentikannya jika dianggap perlu (terutama karena tidak cakap, kurang berprestasi dan tidak diterima oleh masyarakat).

    8. Kebijakan dan usul mengenai pembagian atas sisa hasil usaha (SHU) dan saran-saran amandemen perubahan terhadap AD/ART kepada Rapat anggota Tahunan/Khusus.

    9. Kebijakan pembiayaan yang dapat diberikan kepada anggota tidak diperbolehkan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah modal Gapoktan .....................

    10. Kebijakan mengenai penerimaan pegawai.

    11. Jumlah balas karya yang dapat diberikan kepada para pengelola

    12. Kebijakan mengenai pinjaman yang sifatnya mengikat yang dapat diambil Gapoktan ..................... dari pihak ke 3 untuk kepentingan operasional

    13. Kebijakan perihal tatacara pemungutan kembali pembiayaan serta penghapusan pembiayaan atau sisa pembiayaan anggota yang sudah tidak mungkin dikembalikan dengan persetujuan arapat anggota.

    14. Kebijakan- kebijakan lain yang sewaktu-waktu dikuasakan oleh rapat anggota.

 

 

  1. Pengurus mengesahkan laporan dan tingkat kesehatan USP Gapoktan ....................., keuangan USP Gapoktan .....................dan selalu mendapat sehelai tembusan laporan bulanan keuangandan tingkat kesehatan USP Gapoktan ..................... yang terakhir.

    1. pengurus harus memberikan tiap laporan keuangan dan tingkat kesehatan USP Gapoktan .....................

    2. Pengurus harus memberikan saran-saran yang diperlukan pengelola untuk memperbaiki posisi keuangan dan tingkat kesehatan USP Gapoktan .....................

 

 

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 9

 

  1. Pembinaan ke USP Gapoktan ..................... an : adalah pembinaan kepada anggota sehingga tercapai tingkat pengertian, kesadaran tentang visi, misi, tujuan, fungsi, prinsip-prinsip utama USP Gapoktan ..................... serta hak dan kewajiban sebagai anggota.

  2. Pembinaan meningkatkan produktifitas usaha USP Gapoktan ..................... adalah :

    1. Kegiatan untuk menguatkan dan mengembangkan kinerja USP Gapoktan .....................

    2. Kegiatan untuk menguatkan dan mengembangkan kinerja usaha anggota dan Pokusma

    3. Kegiatan untuk menguatkan dan mengembangkan teknologi, manajemen, produktifitas dan nilai tambah Anggota dan Pokusma.

  3. Pembinaan akhlak dan keagamaan anggota, pengelola dan pengguna Gapoktan ..................... adalah kegiatan membentuk kepribadian akhlak mulia yang utuh dan tangguh sehingga mampu menghadapi tantangan bisnis yang membahayakan perkembangan ekonomi rakyat kecil.

  4. Pembinaan internal dalam bentuk pendidikan bagi para Anggota dilakukan oleh atau melalui pengelola.

  5. Bentuk-bentuk pendidikan yang diberikan meliputi :

    1. pendidikan dan penyuluhan bagi calon-calon Anggota dan Pokusma USP Gapoktan .....................

    2. pendidikan dan penyuluhan bagi Anggota dan Pokusma USP Gapoktan .....................

    3. memberikan penerangan pada khalayak ramai

    4. meningkatkan jumlah Anggota Gapoktan .....................dengan melaksanakan sosialisasi

    5. mengadakan kegiatan edukatif dalam bentuk pembinaan mental yang atraktif sehingga terwujud kepribadian akhlak yang utuh dan tangguh yang mulia bagi Anggota dan Pokusma Gapoktan ..................... dan masyarakat di lingkungan kerja USP Gapoktan .....................

 

Pasal 10

 

  1. Pengawasan Pengurus terhadap Pengelola dilaksanakan dengan cara :

    1. mendiskusikan secara rinci setiap laporan-laporan pengelola tentang komponen-komponen kesehatan USP dalam rapat Pengurus dan Pengelola, minimum sekali dalam sebulan.

    2. laporan Pengelola dapat berbentuk harian, mingguan, bulanan dan laporan tahunan.

    3. Waktu pemeriksaan disesuaikan dengan sifat, bentuk dan karakteristik masing-masing laporan.

    4. Bentuk-bentuk laporan yaitu laporan kas/bank, laporan penghimpunan dan pembiayaan, laporan neraca rugi/laba, dan laporan tingkat kesehatan USP Gapoktan .....................

        2. Pengawasan Pengelola terhadap Anggota yang menerima pembiayaan dilakukan dengan cara :

    1. mengadministrasikan jadwal angsuran setiap Anggota penerima pembiayaan

    2. merencanakan komunikasi dengan Anggota penerima pembiayaan 3 hari sebelum jatuh tempo angsuran

    3. mengadakan kunjungan kepada Anggota yang bersangkutan dengan menyiapkan surat teguran jika yang bersangkutan tidak berada di tempat

    4. mendiskusikan hambatan-hambatan dalam usaha Anggota dan Pokusma serta mencari jalan keluar agar tidak timbul pembiayaan bermasalah.

 

BAB VI

PILIHAN PENGURUS

 

Pasal 11

 

  1. Pengurus membentuk sebuah panitia pencalonan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum rapat Anggota diadakan. Panitia pencalonan terdiri atas 3 (tiga) Anggota dimana tidak boleh duduk lebih dari satu orang Anggota Pengurus periode berikutnya. Tugas panitia pencalonan adalah mengajukan calon-calon untuk setiap lowongan Pengurus yang perlu diisi dengan jalan pemilihan dalam rapat Anggota.

  2. Sesudah nama-nama calon diumumkan oleh Panitia Pencalonan, Pimpinan Rapat Anggota meminta tambahan calon-calon dari Anggota yang hadir dan mempunyai hak suara. Kemudian dapat mensahkan pencalonan.

  3. Rapat Anggota melakukan Pemilihan Pengurus dari calon-calon yang telah disahkan tanpa menentukan jabatan masing-masing calon. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara yang menggunakan surat suara. Hanya anggota yang mempunyai hak suara yang dapat memilih secara bebas dan rahasia.

  4. Tiap-tiap pemilihan diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Apabila dua calon atau lebih mendapat suara yang sama, maka pemungutan suara diualangi, kecuali diantara mereka menyatakan mengundurkan diri dari calon.

  5. Pencalonan maupun pemilihan dilakukan dalam jumlah ganjil 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) untuk Pengurus.

 

 

BAB VII

JABATAN DALAM KEPENGURUSAN

 

Pasal 12

 

Jabatan secara hak dan kewajiban para Anggota Pengurus adalah sebagai berikut :

  1. KETUA : menjalankan tugas-tugas memimpin Rapat anggota dan Rapat Pengurus, Tugas-tugas kepemimpinan diantara anggota Pengurus, membina kepemimpinan para pengelola, ikut menanda tangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan USP Gapoktan ....................., menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh ketentuan AD/ART USP Gapoktan ....................., khususnya mengenai pencapaian tujuan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip utama USP Gapoktan .....................

  2. WAKIL KETUA ; menjalankan tugas-tugas Ketua bilamana Ketua tidak hadir, berhalangan atau berkeberatan melakukan tugas-tugasnys, membantu/mendukung sepenuhnya kawajiban KETUA.

  3. BENDAHARA : memberikan catatan- catatan keuangan USP catatan, memverifikasi dan memberikan saran pada Ketua tentang berbagai situasi dan mengatur efektifnya pengamanan kekayaan, rekening bank atas nama USP catatan dan komisi pembiayaan.

  4. SEKRETARIS : bertugas membuat serta memelihara Berita Acara yang asli dan lengkap dari rapat-rapat Anggota dan rapat-rapat Pengurus. Sekretaris bertanggungjawab atas pembentukan kepada anggota sebelum rapat rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART. Bila USP Gapoktan ..................... telah berkembang, jumlah Anggota Pengurus dapat diperbesar, dengan pembagian pekerjaan yang jelas dengan mempraktekkan prinsip kebersamaan, musyawarah dan keadilan.

  5. Jabatan Pengurus berlaku selama 3 tahun dan Pengurus dapat dipilih kembali maksimal 2 kali masa jabatan berturut-turut.

 

 

BAB VIII

PENGELOLA

 

Pasal 13

 

  1. Pengelola adalah pelaksana usaha USP Gapoktan ..................... yang ditunjuk oleh Pengurus untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset USP Gapoktan .....................

  2. Pengelola dapat terdiri dari Manajer utama, Manajer Pembiayaan, Manajer Pelayanan Anggota serta Manajer Pengalangan Dana Simpanan Anggota, Administrasi Pembukuan dan Kasir.

  3. Keputusan untuk penambahan persona pengelola disesuaikan dengan kebutuhan atas usul Manajer Utama.

  4. Pengelola melaksanakan semua kebijakan Pengurus dan bertanggungjawab kepada Pengurus.

  5. Pengelola mendapat imbalan jasa dalam bentuk gaji yang ditentukan oleh Pengurus.

  6. Pengelola berkewajiban membuat laporan tentang :

    1. keuangan

    2. perkembangan pembiayaan

    3. perkembangan tabungan

    4. kegiatan usaha

    5. tingkat kesehatan USP Gapoktan .....................

 

 

BAB IX

MODAL DAN SIMPANAN ANGGOTA

 

Pasal 14

 

Modal USP Gapoktan ..................... terdiri dari :

      1. Simpanan Pokok Khusus adalah simpanan para Pendiri pada tahap awal pengembangan pendirian USP Gapoktan .....................

      2. Besarnya Simpanan Pokok Khusus minimal setiap Anggota Pendiri adalah Rp. 1.000.000,00 dibayar dengan cara angsuran/saru kali/lain-lain sesuai kesepakatan Rapat Anggota.

      3. Simpanan Pokok adalah simpanan yang harus dibayar oleh Anggota Pendiri dan Anggota Biasa pada tahap awal keanggotan USP Gapoktan .....................

      4. Besarnya Simpanan Pokok adalah sebesar Rp. 100.000,00 sesuai kesepakatan Rapat Anggota.

      5. Simpanan Wajib adalah simpanan yang harus dibayar oleh Anggota Pendiri dan Anggota Biasa secara berkala, 1 bulan/2 bulan sekali/lain-lain sesuai kesepakatan Rapat Anggota

      6. Besarnya Simpanan Wajib adalah Rp. 10.000,00 per bulan

      7. Hibah adalah pemberian segala bentuk kekayaan yang berasal dari semua pihak untuk USP Gapoktan .....................

      8. Cadangan dari Sisa Hasil Usaha besarnya ditetapkan oleh Rapat Anggota

      9. Simpanan Pokok Khusus dan Simpanan Pokok tidak daspat ditarik kecuali berakhir keanggotaannya.

 

 

Pasal 15

  1. Tabungan Sukatela adalah simpanan Anggota yang dapat ditarik kapan saja oleh Anggota sesuai dengan jenis dan ketentuannya.

  2. Tabungan Sukarela terdiri dari :

    • Tabungan Sukarela Titipan adalah simpanan dengan akad titipan yang dapat diperlukan sebagi simpanan biasa atau simpanan berjangka. Tabungan ini adalah simpanan yang penarikannya ditentukan jangka waktunya. Jenis Simpanannya yaitu TAHARA (Tabungan Hari Raya), TADIKA (Tabungan Pendidikan), TAJAKA (Tabungan Berjangka).

    • Tabungan Sukarela Bagi Hasil adalah simpanan dengan akad bagi hasil. Simpanan ini di USP Gapoktan ..................... disebut TAMARA (Tabungan Masyarakat Sejahtera).

 

 

BAB X

PEMBIAYAAN

 

Pasal 16

 

Jenis Pembiayaan :

  1. Jual Beli-Bayar Angsuran (JB-BA), adalah Pembiayaan akad jual belim dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) secara angsuran.

  2. Jual Beli- Bayar Jatuh Tempo (JB-BJT) adalah pembiayaan akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) setelah jatuh tempo.

  3. Pembiayaan Bersama - Bagi Hasil (PB-BH) adalah pembiayaan dengan akad kerja sama dimana Gapoktan ..................... dan anggota membiayai usaha dengan penyertaan manajemen Gapoktan ..................... didalamnya.

  4. Pembiayaan Jasa –Swea beli adalah Pembiayaan yang diberikan untuk pembiayaan sewa barang, rumah atau bangunan dan jasa yang diperlukan debitur, dan debitur membayar harga poko sewa barang tersebut dengan Bagi Hasil/Mark Up yang disepakati.

 

 

BAB XI

USAHA

 

Pasal 17

 

Jika Gapoktan ..................... hanya bergerak di bidang Simpan Pinjam, Gapoktan ..................... berusaha :

  1. Mengadakan Usaha Simpan Pinjam berdasarkan bagi hasil antar Anggota dan Pokusma.

  2. Mengembangkan dan mimbina usaha produktif dan Pembiayaan dari Anggota dan Pokusma

  3. Kegiatan-kegiatan Gapoktan ..................... lainnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial.

  4. Menyediakan barang kebutuhan usaha Anggota dan Pokusma untuk menunjang usaha Anggota/Pokusma, tanpa menyainginya.

  5. Memperlancar pemasaran hasil usaha Anggota/Pokusma sehingga diterima hanya yang layak.

  6. Meningkatkan usaha-usaha ekonomi lainnya untuk kepentinganAnggota/Pokusma sepanjang layak dari segi permodalan, dan mempertimbangkan tingkat kesehatan USP Gapoktan .....................

  7. Kerjasama dengan Gapoktan dan Lembaga lainnya untuk mendapatkan permodalan yang menguntunmgkan Anggotanya.

  8. Penyuluhan di bidang usaha ekonomi dikaitkan dengan keterpaduan dengan ibadah.

 

 

BAB XII

BADAN PENGAWAS DAN PEMBINA

 

Pasal 18

 

  1. Juka Pengurus USP , karena satu dan lain hal, memutuskan memerlukan membentuk Badan Pengawas USP Gapoktan ..................... demi kelancaran hubungan kerja pembinaan dan pengawasan antara Pengurus dan Pengelola Gapoktan ....................., maka Pengurus dapat membentuk Badan Pengawas USP Gapoktan ..................... dengan ketentuan sebagai berikut :

    1. Terdiri dari 3 (tiga) orang yang masing-masing diusahakan memiliki latar belakang pengembangan usaha mikro/kecil bawah, pembukuan keuanganperusahaan dan kelembagaan perusahaan dan atau organisasi masyarakat.

    2. Bekerja lebih intensif dalam pembinaan dan pengawasan pengeloaan USP Gapoktan .....................

    3. Melaporkan penemuan dan hasil kerjanya pada Pengurus paling lama setiap dua bulan satu kali.

 

  1. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip pengelolaan USP Gapoktan ..................... yang profesional, Pengurus dapat menunjuk orang atau lembaga sebagai Pembina. Pembinaan dilaksanakan berdasarkan prinsip manfaat dalam semangat kebaikan.

 

 

BAB XIII

DEWAN PENGAWAS ETIKA DAN MANAJEMEN

 

Pasal 19

 

USP Gapoktan ..................... tunduk pada ketentuan-ketentuan Dewan Pengawas Etika dan Manajemen.

 

 

BAB XIV

SISA HASIL USAHA

 

Pasal 20

 

  1. SHU adalah laba bersih yang diperoleh selama satu tahun buku dikurangi zakat perdagangan dan pajak.

  2. Pembagian SHU dilakukan atas dasar sumber keuntungan yaitu :

    1. SHU yang diperoleh dari usaha untuk anggota dialokasikan untuk :

      • 40 % untuk anggota pendiri (dibagi sesuai dengan proporsional modal yang ditempatkan)

      • 10 % untuk Pengurus (dibagi sesuai dengan tugas dan keputusan rapat Pengurus)

      • 10 % untuk jasa Simapanan Pokok dan Simpanan Wajib (dibagi proporsional terhadap rata-rata saldo)

      • 5 % Jasa Audit

      • 10 % untuk Pengembangan USP dibagi sesuai dengan proporsional

      • 15 % untuk cadangan modal

      • 10 % untuk cadangan dana pendidikan

 

    1. SHU yang diperoleh dari usaha bukan untuk anggota

  • 35 % untuk Anggota Pendiri

  • 10 % untuk Pengurus

  • 10 % untuk Pengelola dan Karyawan

  • 10 % Jasa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

  • 15 % untuk cadangan modal

  • 15 % untuk cadangan dana pendidikan

  • 5 % untuk sosial

 

 

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 21

 

  1. Perubahan anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota berdasarkan keputusan setidak-tidaknya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir dan mempinyai hak suara dalam Rapat anggota Tahunan atau rapt yang khusus diadakan untuk itu.

  2. Perubahan terhadap ART dapat dibicarakan dalam Rapat anggota atas usul Pengurus atau sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota Pokusma yang mempunyai hak suara.

  3. USP Gapoktan ..................... menyimpan buku amandemen/perubahan terhadap ART yang selalu tersedia untuk diperiksa oleh anggota dan siapa saja yang mendapat ijin untuk itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan dalam rapat anggota,

Pada Tanggal .......... 2008

Desa ................................

Kecamatan ......................

Kabupaten Sleman

Propinsi DI Jogjakarta

 

 

Atas Nama seluruh Anggota Gapoktan .....................

 

 

Ketua, Sekretaris,

 

 

 

 

(.................................) (.................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog Gubernur DIY - Masdjo Netizen Jogja Istimewa

Gubernur DIY dan Masdjo

Bertempat di Bangsal Kepatihan Kantor Gubernur DIY hari Senin, 20 Maret 2017 Jam 19.00 terjadi Dialog antara Gubernur DIY Sri Sultan HB X dengan Netizen. Netizen yang hadir adalah anak-anak muda yang tergabung dalam jaringan Masyarakat Digital Jogja. Memang acara ramah tamah Netizen dengan para pejabat Propinsi DIY masih berlangsung kaku karena mungkin pertama kali dan harus mematuhi protokoler Kantor Gubernur yang ketat, misalnya dengan dress code batik lengan panjang dan sebagainya. Tentu saja perkenalan pertama kali belum menjadikan seakrab dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika ada.

Pertemuan Dialog Gubernur dan Netizen Jogja Istimewa ini dipandu oleh Anang Batas sebagai MC sekaligus moderator. Pertama-tama yang membuka acara adalah GKR Hayu yang juga Pengageng Tepas di Kraton Jogja. Hayu menceritakan tentang bagaimana sepak terjang Masdjo dalam media sosial untuk mengangkat nama baik Jogjakarta maupun trik-trik Masdjo untuk membuat Jogja yang menyenangkan baik dalam bidang pariwisata, budaya maupun kuliner dan banyak lagi. Hal ini pun dituturkan oleh Eko Nuryono sebagai Pimpinan Masdjo yang menceritakan pengalamannya bagaimana menuntun para wisatawan ketika akhir tahun atau liburan ke Jogja untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di luar kota dalam area DIY. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat eksplorasi para wisatawan ke daerah-daerah baru, mengembangkan wisata yang belum terkenal namun indah, dan memiliki efek langsung terhadap menurunnya kemacetan yang sangat tinggi di dalam kota Yogyakarta.

Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menjabat sebagai Gubernur DIY menyambut pertemuan ini dengan bercerita bagaimana Jogja sejak tahun 2006 sudah membangun Blue Prin DGS - Digital Government Services dan mencanangkan untuk menjadi Jogja Cyber Province. Ada banyak hambatan diantaranya adalah jika para admin dan orang-orang yang mengurusi DGS adalah pegawai negeri. Sebab ketika naik pangkat atau jabatan yang dilakukan periodik, otomatis orang tersebut akan berpindah tugas dan tidak boleh menangani tugas yang dahulu, kata Sultan. Oleh sebab itu Gubernur DIY menantang jejaring Masdjo untuk dapat membantu hambatan yang dialami oleh Pemerintah DIY tersebut.

Selain itu tanggapan dan harapan dari Kominfo DIY hingga Polda Jogja Istimewa pun turut meramaikan dialog yang enteng berisi ini. Acara Dialog Gubernur DIY dengan Netizen Jogja Istimewa Masdjo ini berlangsung singkat dan berakhir pada pukul 22.00.

Festival Jawa Kidul Gerakan Desa Membangun

Festival Jawa Selatan : Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Kawasan menuju pemerintahan yang akuntabel, terbuka, partisipatif dan berpihak pada masyarakat

Mandalamekar, Jatiwaras, Tasimalaya Jawa Barat

2-5 Juni 2012


Alasan diadakannya Festival Jawa Kidul

 

Desa adalah bagian tidak terpisahkan dalam satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No 32 tahun 2004).

 

Desa memiliki modal besar untuk mendorong upaya-upaya perubahan sosial, terutama membangun pemenuhan kebutuhan warganya. Desa pun kaya aspek pengetahuan yang dapat menjadi bahan pembelajaran pembangunan, pengembangan komunitas, dan penataan ekonomi warga. Sebagai contoh, desa umumnya memiliki keunikan sumber daya ekonomi dengan model pengelolaan yang beragam. Desa mampu memetakan dan mengembangkan produk, menata pasar dalam dan luar desa dan mampu mengembangkan lumbung desa.

 

Keunggulan desa lainnya adalah semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Warga mendapat jaminan untuk terlibat langsung mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai  pengawasan pembangunan di desa. Tradisi tolong-menolong, bersama membangun, persaudaraan, gotong-royong, adat-istiadat, berkesenian dan penggunaan bahasa lokal menjadi modal dasar keterlibatan warga dapat terus berjalan. Selain itu, ada praktik perlindungan hak-hak warga dan kelompok rentan masih terjaga dengan baik sebagai khasanah kearifan lokal.

 

Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi memberikan peluang bagi desa untuk ikut serta membicarakan tata kelola sumber daya secara mandiri. Kemunculan pewartaan warga memberikan harapan baru bagi desa untuk menuliskan pengalaman, sumber daya, dan kekayaan pengetahuan secara mandiri. Pewartaan warga memungkinkan desa memberitakan hal-hal yang selama ini tak muncul dalam media-media arus utama soal desa.

 

Peran desa untuk menunjang pembangunan secara lebih luas sangatlah sentral. Desa secara administratif berhubungan langsung dengan warga selaku penerima manfaat tata layanan pemerintah. Tata layanan pemerintah diselenggarakan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti ketersediaan informasi tentang prosedur, tata cara pelayanan yang jelas dan biaya administrasi yang sesuai (KepmenPAN no 26 tahun 2004). Selaras dengan komitmen tersebut, pemerintah desa harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat, akurat, dan murah.

 

Gerakan Desa Membangun (GDM) merancang sistem pendukung yang dirancang secara kolektif untuk menyelenggarakan tata layanan publik secara prima, termasuk mendorong ketersediaan dan kesahihan data desa. Sistem tersebut dikerjakan oleh para programmer terbaik bangsa dan bisa didapatkan secara gratis sebagai dukungan para pekerja teknologi informasi dan komunikasi bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih. Keterbukaan anggaran dan pembangunan desa akan memudahkan desa dalam mengisi pembangunan itu sendiri.

 

Festival Jawa Kidul, selanjutnya disebut dengan JadulFest, merupakan festival dunia perdesaan di daerah Jawa bagian Selatan. Festival ini digagas pada Desember 2011 dalam Lokakarya Desa Membangun (LDM) di Desa Melung, Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas sebagai wahana pertukaran gagasan dan informasi antar pegiat perdesaan di wilayah Jawa bagian selatan.

 

Mengapa Jawa Selatan? Wilayah Jawa bagian selatan mengalami kesenjangan terkait dengan pembangunan infrastruktur, akses pendidikan dan keselahatan, dan eksploitasi sumber daya alam. selain itu, secara historis Gerakan Desa Membangun dipelopori desa desa yang berada di wilayah desa yang berada di Pulau Jawa bagian Selatan. 

 

Pengalaman Desa Melung dan Desa Dermaji di Banyumas dan Mandalamekar di Tasikmalaya menunjukkan desa dapat melakukan perubahan sosial yang signifikan untuk mendorong perubahan yang lebih luas. Keterbatasan akses internet bukan menjadi masalah untuk menjadikan kedua desa tersebut tetap berdaya dalam pengelolaan informasi. Pengalaman ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan adalah tantangan untuk memajukan desa.

 

Beberapa desa telah menyusul upaya yang dilakukan ketiga desa di atas melalui gerakan bersama “Gerakan Desa Membangun”. Di Banyumas ada 19 desa yang melakukan gerakan serupa, seperti Desa Karangnangka, Beji, Kutaliman, Kelikesur, Baseh. Hal serupa dilakukan oleh desa-desa di Kabupaten Tasikmalaya, Cianjur, Cilacap, dan Sukabumi. Semua itu menunjukkan desa telah mengambil inisiatif secara aktif untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di wilayahnya.

 

Selama festival peserta akan berbagi cerita permasalahan dan keberhasilan mereka mendorong pembangunan di desanya, terutama tata kelola sumber daya perdesaan. Dunia perdesaan tidak dapat lepas dari sumber daya alam, baik pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Sementara itu, sekarang mulai muncul persoalan baru dalam tata kelola alam, seperti masalah privatisasi sumber mata air dan eksploitasi tambang menjadi tantangan yang harus dicari jalan keluarnya oleh masyarakat perdesaan.

 

Peserta utama festival adalah 100 desa anggota Gerakan Desa Membangun (GDM) yang tersebar di Kabupaten Kulonprogo, Kebumen, Cilacap, Banyumas, Ciamis, Tasikmalaya, Cianjur, Garut, Lebak dan Sukabumi. Selama ini mereka melakukan jejaring kerja untuk mengambil inisiatif perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara kolektif.

Isi Rangkaian Acara Festival Jawa Kidul

Seminar pada pelaksanaan Festival Jawa Selatan akan berisi materi-materi terkait dengan pengambangan kapasitas pengelola pemerintahan desa dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
 
Konsep Klinik desa disajikan dalam bentuk unit-unit pelayanan belajar selama proses Festival Jawa Selatan digelar.  Klinik berfungsi sebagai layanan pendalaman untuk pelbagai materi dan tema-tema besar yang disampaikan pada forum-forum lokakarya dan diskusi. 
 
Unit penguatan kapasitas ini akan disajikan secara tematik dan melibatkan pelbagai organisasi masyarakat sipil, komunitas dan lembaga pemerintah. 
 
Beberapa klinik layanan penguatan kapasitas yang akan digelar selama pelaksanaan festival Jawa Selatan, antara lain:
  1. Klinik Teknologi Informasi dan Komunikasi 
  2. Klinik Keterbukaan Informasi Publik
  3. Klinik Jurnalisme Warga
  4. Klinik Pemetaan Kampung
  5. Klinik Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi 
  6. Klinik Perbaikan Pelayanan Buruh Migran 
  7. Klinik Tata Kelola Lingkungan 
  8. Klinik Media Komunitas 
  9. Klinik perencanaan pembangunan perdesaan
  10. Klinik perempuan perdesaan
  11. Klinik isu lain yang diusulkan dan dikelola oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) dan komunitas. 
 
Untuk Materi dan Rancangan Isi Rangkaian acara Festival Jawa Kidul sila download lampiran di bawah.

Tujuan Festival Jawa Kidul - JadulFest

Acara JadulFest atau Festival Jawa Kidul bertujuan :

  1. Memperkuat kapasitas tata kelola sumber daya desa, tanah, hutan dan air  pengelola pemerintah desa.
  2. Mempertemukan pelbagai pihak dan pelaku gerakan desa membangun sebagai awal pembangunan jaringan kerja bersama dalam kerangka kerja berjejaring.  
  3. Mendiseminasikan prinsip gerakan desa membangun untuk penguatan masyarakat sipil.
  4. Memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pelayanan publik dengan mengacu pada standar kepuasan pengguna layanan dan kebutuhan masyarakat
  5. Memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan dan anggaran desa.  
  6. Membangun kesadaran bagi warga untuk keterbukaan informasi publik.
  7. Memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan perdesaan. 
  8. Penguatan kapasitas pengelolaan informasi pegiat desa. 
  9. penguatan kapasitas pewartaan warga untuk pengelola desa. 
  10. Peguatan kapasitas pengelola informasi desa dalam peggunaan portal desa
  11. Pendalaman Sistem Operasi Komputer dan aplikasi desa berbasis Free and Open Source Software (FOSS)
  12. Memperingati hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2012

Harapan diadakannya JadulFest:

Kegiatan Festival Jawa selatan ini diharapkan akan menghasilkan beberapa keluaran langsung, antara lain:

  1. Meningkatnya kapasitas dan pemahaman 200 pemerintah desa dalam tata kelola lingkungan, lahan dan administrasi desa serta tata kelola kawasan. 
  2. Meningkatnya kapasitas dan pemahaman 200 pemerintah desa pengelolaan informasi berbasis jurnalisme warga, 
  3. Meningkatnya kapasitas dan pemahaman 200 pemerintah desa dalam keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan admisnistrasi dan pemerintahan desa
  4. Meningkatnya pemahaman 200 kepala desa dalam penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, pengeloaan informasi serta diseminasi potensi desa. 
  5. Meningkatnya pemahaman perangkat desa dalam penggunaan piranti lunak bebas dan berkode sumber terbuka (free and opensource) sebagai salah satu model kemandirian dan penghematan anggaran belanja publik

Gumelem Ethnic Carnival 2016

Gumelem Ethnic Carnival 2016

Gumelem Ethnic Carnival akan dihelat pada 19 - 20 Nopember 2016. Panitia menyiapkan berbagai ragam acara dan titik-titik lokasi yang akan digunakan dalam acara tahunan kebudayaan tradisi di Gumelem. Pada tahun ini ada beberapa tambahan untuk mempercantik event ini. Diantaranya adalah Gumelem Ethnic Carnival akan dipadukan dengan Keroncong Serayu dan Heritage Tour yang akan diawali dengan peluncuran Kota Pusaka di Pendopo Kawedanan Klampok, Purwareja, Banjarnegara.

Panitia Gumelem Ethnic Carnival juga memberikan alternatif penginapan di BLK Pertanian Klampok selain wisma atau guest house yang ada di rumah-rumah warga Gumelem, baik Gumelem Wetan maupun Kulon di Kecamatan Susukan Banjarnegara.

paragan batik gumelem ethnic carnival

 

membatik di gumelem ethnic carnival

 

Gumelem Ethnic Carnival 2016 Poster

Perkiraan konten Gumelem Ethnic Carnival 2016 pada 19 - 20 Nopember ini adalah Peluncuran Kota Pusaka di Kawedanan Klampok, Purwareja, diteruskan dengan acara minum teh dan makan malam yang diiringi dengan pertunjukan Orkes Keroncong yang akan hadir dari Yogyakarta, dan Keroncong sekitar Banjarnegara. Pada acara makan malam ini pun akan di pandu secara teatrikal oleh anak-anak muda Banjarnegara yang akan memerankan Wedana dan perangkat-perangkatnya.

Keroncong Serayu 2016

ujungan di Gumelem Ethnic Carnival

Selanjutnya pada pagi harinya, akan ada track dengan menggunakan dokar yang berangkat dari Klampok menuju Gumelem yang berjarak kira-kira 5 kilometer, dengan melalui daerah-daerah atau tempat yang memiliki rumah kuno maupun peninggalan Belanda. Perlu diketahui bahwa pernah ada Pabrik Gula besar di wilayah ini, dan stasiun kereta api yang cukup besar. Namun hal tinggal kenangan saja, karena bekas-bekas terutama stasiun kereta dan rel keretanya sudah tidak kelihatan lagi.

Setelah menaiki kereta kuda ke Gumelem, rombongan bisa menuju ke sentra kerajinan batik, baik untuk belanja batik tulis tradisional asli Gumelem ataupun mencoba praktik membuat batik tulis yang nanti akan diselesaikan ahlinya untuk bisa dibawa pulang, namun tentunya harus menunggu 20 hari kerja. Juga bisa mampir dulu ke sentra kerajinan gerabah di Klampok. Dimana teko buatan Klampok adalah teko yang paling konsisten yaitu bentuk dan ukurannya selalu sama persis tak lekang di makan waktu.

Setelah makan siang di pinggir sawah, Gumelem Ethnic Carnival akan kembali dengan pertunjukan seni tradisi yaitu seni tradisi asli Gumelem untuk memanggil hujan ketika terjadi kemarau panjang. Dalam hal ini yang harus di pahami adalah doa bisa berwujud apa saja, dan doa dalam bentuk kesenian adalah perpaduan dengan upaya. Seni tari sabet Ujungan inipun disajikan untuk pertunjukan saja, bukan dimaksudkan untuk benar-benar memanggil atau memohon hujan, karena saat ini sudah terjadi banyak hujan. Kemudian rangkaian selanjutnya tentu saja adalah paragan batik Gumelem, atau Fashion Show di tengah jalan di antara sawah-sawah yang hijau di Gumelem yang akan diperagakan oleh warga Gumelem dan para penggemar batik Gumelem muda dari seantero kabupaten. Sudah khusus dibuatkan untuk mengiringi paragan batik ini musik perpaduan ethnic gamelan kontemporer dari spesialisnya yaitu Syeh Daan Gautama dari Jogloabang.

Demikian sedikit gambaran awal dari Gumelem Ethnic Carnival 2016, yang semakin ciamik dengan penambahan konten acara bagi penggemarnya.

Hongkong Adopsi 5G

5G

Hongkong mengadopsi teknologi 5G pertama kali di dunia, Broadband ini siap untuk digelar secara komersil pada tahun 2020. Demikian dilansir oleh South China Morning Post. Generasi Teknologi High Speed mobile internet 5G memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan teknologi LTE atau 4G. Kantor Komunikasi setempat mengatakan bahwa layanan 5G di Hongkong akan selesai pada tahun 2019.

ITU atau International Telecommunication Union, sebuah badan dari PBB baru akan mengadakan konfrensi komunikasi radio internasional pada tahun 2019 untuk memutuskan alokasi global spekturm 5G. Layanan komersil 5G baru akan digelar setelah tahun tersebut.

Saat ini dunia masih menggunakan standar global teknologi 4G LTE, yang mana 4G LTE hanya memiliki kemampuan kecepatan untuk 1 gigabit per detik. Sementara itu teknologi 5G diharapkan akan memiliki kecepatan unduh maksimum 10 gigabit per detik. Hal ini akan memberikan layanan cepat untuk menikmati konten-konten Full HD.

Menurut Charles Mock, seorang pejabat Teknologi Informasi di Hongkong, bahwa sangat mudah untuk memasang teknologi 5G pada teknologi 4G-LTE yang eksisting. tanpa harus mengganti semua tower seluler.

Mock mengatakan kepada SCMP bahwa konfrensi tahun depan pasti akan berjalan lancar karena banyak vendor dan developer yang sudah siap dengan produk 5G, karena tahu bahwa spektrum teknologi 5G akan segera digelar dan dialokasikan ke seluruh dunia. [ Sumber : SCMP ]

Jogja International Air Show

Jogja International Air Show

Jogja International Air Show tahun 2017 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2017 event yang merayakan bulan dirgantara setiap tahunnya ini dikenal dengan sebutan Jogja Air Show, ada penambahan kata 'international' karena di tahun 2017 ini melibatkan sebanyak 18 negara yang turut aktif dalam perhelatan Jogja International Air Show 2017. Hal ini diungkapkan oleh Danlanud Adisucipto Marsekal Madya TNI Novyan Samyoga.

Pada hari kedua Jogja International Air Show 2017 - JIAS2017 yang diadakan di Kompleks Candi Prambanan, Marsma TNI Novyan Samyoga mengatakan bahwa Pameran Dirgantara pada tahun ini telah menjadi event international dengan diikuti 18 negara dan diadakan di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah DI Yogyakarta. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 26 April 2017 JIAS diadakan di Lanud Gading, Playen, Kabupaten Gunungkidul, pada 27 April 2017 dipusatkan di Kompleks Wisata Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, tanggal 28 April 2017 di Alun-alun Wates, Kabupaten Kulonprogo, tanggal 29 April 2017 dipusatkan di Alun-alun utara Kraton Jogja, Kota Jogjakarta dan diakhiri di Pantai Depok, Kabupaten Bantul pada tanggal 30 April 2017.

Tujuan penyelenggaraan JIAS atau Jogjakarta International Air Show ini adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan TNI Angkatan Udara, demikian pula sebaliknya masyarakat luas dapat lebih mengenal dan mencintai TNI Angkatan Udara. Selain untuk menyemarakkan bulan dirgantara, yang diadakan oleh seluruh pangkalan TNI AU di seluruh Indonesia. Tentu saja kegiatan ini akan menarik dan menjadi aset wisata bagi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu dipenuhi pelancong pada saat liburan. Meski dalam hal ini TNI AU harus dapat lebih bersifat sabar dan dapat mentoleransi para pelancong, wisatawan dan warga masyarakat yang sulit menyesuaikan dengan standar disipiin kemiliteran TNI AU maupun disiplin penerbangan. Baik karena kekurangpahaman ataupun karena sifat pelancong dan wisatawan yang inginnya santai lepas dari kerja penat di kantor.

Jogja International Air Show

Jogja International Air Show

Jogja International Air Show

Dirgantara Carnival Jogja International Air Show

Jogja International Air Show Kraton

Jogja International Air Show Kraton Jogja

Warga Jogja International Air Show

Dirgantara Carnival Jogja International Air Show

Pasukan Kraton Dirgantara Carnival

Polisi Militer Kraton Jogja

Polisi Militer Kraton Jogja

Pasukan Kraton Dirgantara Carnival

Polisi Militer Kraton Jogja Dirgantara Carnival JIAS

Dirgantara Carnival Jogja International Air Show Paskhas

Seperti ketika di Airpit Depok dan Lanud Gading dimana masyarakat bercampur baur dengan tidak adanya pembatas yang jelas antara landasan pacu pesawat terbang dan penonton. Petugas dari TNI AU cukup sabar dalam menolerir dan mengatur masyarakat dengan memberikan nasehat dan peluit-peluit. Karena jika dipikir-pikir landasan pacu pesawat meskipun untuk pesawat kecil maupun gantole, tentu secara disipilin dan SOP harus bersih dan 'clear' dari lalu lalang manusia. Salut untuk keterbukaan TNI AU yang dicontohkan dalam hal ini, kerja keras para petugas atau panitia membuahkan hasil, yaitu warga masyarakat dapat melihat lebih jelas dan dekat kegiatan dan olahraga kedirgantaraan yang tentu sangat mahal harganya.

Promosi ataupun pengenalan fasilitas dan aturan kedirgantaraan selayaknya dapat diketahui masyarakat luas. Sebab bukan tidak mungkin kemacetan dan banyaknya pengunjung di Airpit Depok akan lebih membludak lagi tahun depan. Perlu pemikiran dan perencanaan yang lebih terstruktur lagi dan tentunya aspek 'woro-woro' tentang standar keamanan melihat kegiatan kedirgantaraan yang bisa dipahami dengan mudah oleh warga, agar memudahkan petugas, panitia dan masyarakat dalam menikmati jalannya Jogjakarta International Air Show.

Salut Jogja International Air Show - JIAS 2017 berjalan dengan lancar dan sukses. Dukungan dari Masyarakat Digital Jogja - Masdjo, tentu dapat lebih dimaksimalkan lagi dalam mendukung kenyamanan warga untuk dapat menikmati dan kabar bagus bagi para pelaku wisata bahwa konten wisata Jogja akan lebih beragam dengan adanya Jogja International Air Show yang pastinya tahun depan akan lebih keren lagi.

Jogja International Air Show 2017

JIAS2017

Jogja International Air Show 2017 - JIAS2017 dilaksanakan pada 27-30 April 2017. Acara ini dimeriahkan dengan berbagai atraksi udara dengan paralayang, gantole, paramotor, trike, dan tim akrobatik udara Jupiter akan meramaikan langit pantai selatan Jogja. Berpusat di lapangan terbang Pantai Depok Bantul, acara ini bakal menampilkan ratusan atlet berbagai cabang olahraga udara dari seluruh dunia, termasuk Inggris, Malaysia, America dan Filipina.

Jogja International Air Show 2017 yang berlangsung selama 5 hari berturut-turut ini dapat disaksiksan di Bandara Gading Playen Gunungkidul, Prambanan, Alun-alun Kulonprogo, Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta dan di Air Pit Pantai Depok, Bantul.

jias2017

jias2017

jias2017

jias2017


A. Gunung Kidul Air Show
Hari/tanggal  : Rabu,26 April 2017
Jam : 07.00 wib s/d 16.00
Tempat : Lapangan terbang Gading

CONTENT ACARA :
1. Terbang Lintas Microlight Banner
2. Terbang Lintas Microlight
3. Terbang Lintas Paramotor
4. The Jupiters Display
5. Terjun Payung
6. Aeromodelling
7. Pentas Seni/Hiburan
8. Pameran/Bazzar
9. Giat Pordirga
10.Micro Light Round Robin
11.Gantolle
12.Paralayang
13.Big Formation
14.Bogie Jumping

jias2017

B. Sleman Airshow
Hari/tanggal  : Kamis,27 April 2017
Jam : 07.00 wib s/d 16:00
Tempat : Candi Prambanan

CONTENT ACARA :
1. Terbang Lintas Microlight Banner
2. Terbang Lintas Microlight
3. Terbang Lintas Paramotor
4. The Jupiters Display
5. Terjun Payung
6. Aeromodelling
7. Pentas Seni/Hiburan
8. Pameran/Bazzar
9. Giat Pordirga
10.Micro Light Round Robin
11.Gantolle
12.Paralayang
13.Big Formation
14.Bogie Jumping

C. Kulonprogo Airshow
Hari / tanggal : Jum’at,28 April 2017
Jam : 07.00 wib s/d 11.00
Tempat : Alun-alun Wates Kab. Kulon Progo.

CONTENT ACARA :
1. Terbang Lintas Microlight Banner
2. Terbang Lintas Microlight
3. Terbang Lintas Paramotor
4. The Jupiters Display
5. Terjun Payung
6. Aeromodelling
7. Pentas Seni/Hiburan
8. Pameran/Bazzar
9. Giat Pordirga
10.Micro Light Round Robin
11.Gantolle
12.Paralayang
13.Big Formation
14.Bogie Jumping

D. Jogja Airshow
Hari/tanggal : Sabtu,29 April 2017
Jam : 07.00 wib s/d 17.00
Tempat : Jalan Malioboro, Yogyakarta,Alun – alun Utara Yogyakarta
CONTENT ACARA
1. Karnaval Dirgantara
2. Aeromodelling
3. Terbang Lintas Microlight Banner
4. Terbang Lintas Microlight
5. The Jupiters Display
6. Terjun Payung
7. Pegassus Heli Aerobatic Team
8. Pentas Seni/Hiburan
9. Pameran/Bazzar
10.Giat Pordirga
11.Micro Light Round Robin
12.Gantolle
13.Paralayang
14.Big Formation

E. Jogja International Airshow
Hari/tanggal : Minggu,30 April 2017
Jam : 07.00 s/d 17.00
Tempat : Depok Airstrip
CONTENT ACARA

1. Terbang Lintas Microlight Banner
2. Solo Aerobatic Pitts 2C
3. Terbang Lintas Microlight
4. Terbang Lintas Paramotor
5. The Jupiters Display
6. Terjun Payung
7. Pegassus Heli Aerobatic Team
8. Aeromodelling
9. Pentas Seni/Hiburan
10.Pameran/Bazzar
11.Giat Pordirga
12.Micro Light Round Robin
13.Gantolle
14.Paralayang
15.Big Formation

Pada tanggal 30 April 2017 juga akan dimeriahkan dengan berbagai atraksi dan ada pentas dari band Kotak di Alun-Alun Utara, Kraton Yogyakarta. JIAS2017 merupakan ajang pengenalan kepada anak-anak muda tentang kedirgantaraan yang dihadirkan langsung dan dapat dinikmati langung tanpa berbiaya.

Launching BlankOn Linux Banyumas

Selamat atas lauching BlankOn Banyumas yang bertempat di kedai Telapak sebelah kantor kelurahan Pabuwaran Purwokerto Jawa Tengah pada tanggal 24 Desember 2011 di launching sebuah komunitas opensource BlankOn Linux Banyumas dengan akun . Hadir adalah para penggerak dan pegiat opensource lokal Banyumas. Seperti dari Suara Komunitas, Yayasan Air putih, maupun media lokal dan akademisi dari Banyumas. Ide menarik dari penggunaan BlankOn ini adalah untuk pengembangan masyarakat desa, utamanya mendukung penggunaan TIK di masyarakat Banyumas.

Turut hadir adalah beberapa kepala desa di Bnayumas yang sudah mulai menggunakan opensource dan Sistem Informasi Desa, sebagai contoh yang berhasil adalah Desa Mandalamekar dari Tasik Malaya dan Desa Melung dari Banyumas. Hal yang cukup istimewa adalah bahwa dengan menggunakan opensource maka komputer-komputer lama yang biasanya sudah tak terpakai, bisa digunakan lagi dengan OS ringan BlankOn dan cukup enak digunakan juga.

Dengan menggunakan opensource yang berbasis Linux membuat TIK bisa menjadi murah, dan tidak perlu tergantung juga dengan koneksi internet, jika memang tidak perlu, karena toh update atau pembaharuan software tak perlu dilakukan secara online jika memiliki master CD dan repository-nya. Juga karena memang menggunakan komputer lawas, ini pengalaman BlankOn Banyumas Laughing.

Blogger Nusantara juga hadir di sini, untuk mengajak para pengguna opensource dan masyarakat desa bukan hanya terkendala pada masalah infrastruktur TIK saja yang sudah dapat diatasi dengan penggunaan opensource yang gratis, dan sama sekali tidak ramah terhadap virus komputer. Namun menggugah kreatifitas dan pemuatan lokal konten Indonesia di Internet, dengan blogging, penulisan konten positif dan blogpreneur ataupun hingga mencoba memasuki ranah bidang developper aplikasi untuk gadget.

Acara masih akan dilanjutkan lagi dengan workshop opensource, BlankOn Banyumas dan prakteknya di desa Melung pada esok harinya tanggal 25 Desember 2011.

Belajar Dasar Jurnalisme Warga dan Opensource di Desa Melung Banyumas

Tanggal 25 Desember 2011 bertempat di Kantor Kepala Desa Melung kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas jam 11 siang bersama 20 an warga desa Melung para pegiat opensource dari Jogja, Banyumas, Cilacap dan Jakarta bersama warga mengadakan pelatihan menulis dasar dan opensource dengan OS BlankOn Linux. Tujuan belajar bersama ini selain untuk membuat mudah dan berani menulis juga untuk menggiatkan website sebagaimana web desa

Saya menulis berita pada awalnya hanya satu kalimat dengan satu foto, di posting di blog untuk kemudian di sempurnakan menjadi berita oleh

Kegiatan yang santai dan semi nonformal ini juga dihadiri oleh kepala desa Mandalamekar dari Tasik Malaya, sebuah desa terpencil yang bahkan untuk mencari sinyal internet harus berada di salah satu rumah warga, dan malah hingga saat ini rumah tersebut dijadikan ajang berkumpul untuk menggunakan internet. Lucu dan unik ya... Laughing. Pak Yana sharing tentang pengalamannya menulis dan belajarnya, karena beliau juga baru belajar menulis secara mandiri sejak Agustus 2011.

menerangkan tentang cara menulis yang mudah namun memenuhi syarat jurnalisme yang bisa di pertanggungjawabkan. Seperti pengamatan yang berdasarkan fakta, kemudian peristiwa, dan bagaimana fakta menjadi data. Untuk kemudian bisa di informasikan dan di pertanggungjawabkan kebenarannya, jika ada pertanyaan dari pembacanya.

Dilanjutkan kemudian dengan simulasi penulisan berita yang nantinya mungkin akan di upload ke website desa Melung. Hingga editing oleh [email protected]. Diterangkan juga secara lebih mendetail tentang cara penggunaan CMS sistem informasi untuk layanan prima kepada masyarakat.

Sesi penulisan juga memperkenalkan Blogger Nusantara yang memberikan pengenalan tentang internet dari sistem pencarian, kode etik blogging dan pengenalan mengenai apa itu blog, yang dikatakan sebagai rumah pribadi namun bisa di akses secara umum. Penulisan blog memang nyambung dengan dasar-dasar jurnalisme secara umum namun lebih bebas dan sesuai dengan pengalaman dari penulisnya. Bahwa menuliskan konten yang ada di kampung halaman pun serta sudut pandang yang berbeda-beda akan memberikan gambaran yang menarik dan informasi tentang konten lokal Indonesia.

Pak Lurah Budi Satriyo  pun menyampaikan cita-citanya tentang penggunaan TIK, Opensource untuk membantu layanan di desanya. Ditanggapi dengan komentar-komentar dari perwakilan desa lain yang juga sangat tertarik dengan penggunaan sistem informasi desa dan penulisan yang menurut mereka akan sangat menarik untuk dilakukan di desanya. Karena membuka wacana dan kesempatan yang belum pernah terpikirkan manfaatnya.

juga berkesempatan mengenalkan fasilitas game-game BlankOn Linux seperti TuxType, latihan memakai mouse sebagai alat permainan yang mendukung pendidikan bagi anak-anak, KGeography, Tux4Kids ataupun game matematika opensource MathCommand dan lain sebagainya sampai game rumit yang ada dalam repository Linux. Acara ini masih kealnjutan dari kegiatan BlankOn Linux Banyumas.

Lomba Film tema Pasar Sehat untuk Konsumen Sehat

Poster Kompetisi Film Pasar Sehat untuk Konsumen Sehat

Lomba film pendek bertema pasar sehat untuk konsumen sehat, boleh dengan segala alat penangkap gambar bergerak yang dipunyai. Dari alat yang paling sederhana hingga yang memiliki standar broadcasting dipersilahkan untuk dipergunakan dalam melakukan adu informasi tentang pasar yang sehat. 

Lomba karya film ini terbuka untuk umum, dipersilakan membuka tautan pranala ini yang menuju ke web suara komunitas sebagai penyelenggara lomba film pendek bertema Pasar Sehat untuk Konsumen Sehat. Adapun caranya sangat mudah, tinggal unduh form pendaftaran, buat film sesuai tema yang disediakan dan kemudian dikirimkan ke sekretariat Suara Komunitas di kantornya.

Semoga saja tulisan pendek versi resmi keluaran panitia lomba ini bisa menantang kreatifitas dan kegalauan anda untuk membuat film tentang pasar, konsumen, kebersihan dan kesehatan. Memang apa yang membuat kita sakit dan sehat adalah salah satunya adalah apa yang kita konsumsi. Namun jangan lupa bahwa apa yang kita konsumsi tidak datang secara tiba-tiba namun dengan proses yang panjang dan melibatkan banyak tangan, tempat dan tentu saja 'VIRUS'.

Kompetisi Film Dokumenter "Pasar Sehat untuk Konsumen Sehat" 
 
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada survey 2010 menyebut lebih dari 50% pasar yang berada di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) terinfeksi virus flu burung (H5N1). Temuan tersebut membuat waswas karena 85% (65% konsumen dan 25% pedagang) dari total penduduk Indonesia bersentuhan langsung dengan pasar (baca: pasar tradisional). Apalagi jika menilik kenyataan bahwa pasar adalah gebang terakhir sebelum pangan masuk ke rumah tangga. 
 
Umumnya virus flu burung tidak menyerang manusia secara langsung. Tetapi lantaran menyandang jenis penyakit zoonosis, virus flu burung bisa menyerang hewan juga manusia. Nyaris semua kasus flu burung terjadi karena sebelumnya ada kontak langsung atau tidak langsung antara manusia dengan unggas yang mati karena virus flu burung. Dari 15 negara yang terdeteksi dengan virus flu burung, Indonesia berada di peringkat pertama untuk jumlah kasusnya. 
Virus Flu Burung pertama kali ditemukan pada unggas di Indonesia pada Agustus 2003. Namun Indonesia baru menyatakan secara resmi pada bulan Februari 2004. Saat itu sudah ada 11 provinsi yang terjangkit Flu Burung. Baru kemudian vaksinasi pada unggas diijinkan.
 
Juli 2005 Flu Burung menyerang orang Indonesia pertama kali. Pada saat itu tidak bisa ditentukan dari mana sumber penularannya. Lima bulan setelah kasus pertama, kasus Flu Burung terhadap manusia meningkat tajam menjadi 25 kasus. Sebanyak 13 di antaranya berakhir dengan kematian.
 
Kemunculan virus Flu Burung yang kemudian menyerang manusia makin memperpuruk keadaan pasar tradisional yang terus mendapat saingan ketat ritel. Sudah menjadi rahasia umum jika kini nasib pasar tradisional kini terus menurun. Fenomena tersebut bisa dilacak lewat makin menjamurnya pertumbuhan ritel atau pasar modern. 
 
Sampai 2008, Economic Review melansir 10.289 minimarket, 1.447 supermarket, dan 130 hypermarket di seluruh Indonesia. Untuk kelompok minimarket, persaingannya dikuasi oleh hanya dua pemain besar: Indomaret dan Alfamart masing-masing dengan omset Rp 7,6 dan Rp 7,3 triliyun. Sedangkan untuk supermarket dikuasai oleh Hero-Giant dan Carrefour, dan hypermaket oleh Carrefour. 
 
Kemunduran pasar tradisional karena gempuran pasar modern yang menerapkan sisitem franchise (memungkinkan ekspansi wilayah tanpa perlu mengeluarkan investasi besar) juga terlihat dari kian banyaknya kios-kios pasar yang gulung tikar. Di Jakarta saja, sebanyak 90% dari 11 pasar kiosnya pada gulung tikar. Sementara itu, dari 5 pasar tradisional yang tersebar di Tangerang, Depok, dan Bekasi, sebanyak 57% kiosnya tutup. 
 
Reaksi pemerintah atas kemunduran pasar tradisional sampai saat ini belum cukup. Praktis yang hanya menolong pasar tradisional hanyalah legislasi yang membatasi gerak pasar modern (ritel) untuk meluaskan pangsa pasarnya. Akan tetapi, perihal krusial yang dihadapi pasar tradisional, seperti kebersihannya masih belum menjadi prioritas perhatian pemerintah. 
 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menduga ditinggalnya pasar tradisional oleh pelanggannya lantaran kondisi pasar tradisional itu sendiri. Menurut Kemenkes, pasar tradisional kerap tidak membuat nyaman pengunjung.
 
Pasar tradisional identik dengan kekumuhan, beraroma tidak sedap, becek, juga pengap. Pelbagai macam hewan sumber penular penyakit juga sering dijumpai seperti kecoa, lalat, dan tikus. Kenyataan tersebut memberikan konsekuensi logis-psikologis terhadap pembeli, untuk lebih baik berbelanja di pasar modern yang jauh lebih bersih dan higienis kendati harganya sering lebih mahal ketimbang harus menggadaikan kesehatan ketika berbelanja di pasar tradisional.
 
Sebenarnya sudah sejak 2007 Pemerintah mendorong banyak pasar tradisional menjadi pasar sehat. Dukungan Pemerintah tersebut tersurat dari tiga aturan yang dikeluarkan yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Keputusan Menteri Kesehatan No. 519/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat; dan Kepmenkes No. 519/2008 tentang Tujuan Penyelenggaraan Pasar Sehat. 
 
Selain dukungan pada tataran aturan, pemerintah melalui bantuan luar negeri sebenarnya juga telah merintis banyak pasar sehat percontohan di beberapa wilayah Indonesia. Selama rentang 2009-2011, Kemenkes telah mendorong 10 pasar sehat percontohan di 9 provinsi. Kemudian pada 2012 ditambah lagi di delapan lokasi. Akan tetapi, bila melihat masih banyak kondisi pasar tradisional yang jauh dari kata bersih dan higienis, program-program pemerintah tersebut tentulah belum cukup sama sekali. 
 
Untuk itu, perlu digalakkan adanya kerjasama menyeluruh antara masyarakat mewujudkan pasar sehat bagi pasar tradisional. Ada dua keuntungan sekaligus yang dapat dipetik dalam upaya menciptakan pasar sehat. Pertama, tentu saja sebagai motivasi awal, adalah membebaskan pasar dari keterjangkitan terhadap penyakit yang mematikan, terutama Flu Burung. Kedua, sekaligus menjadi bonus, dengan terciptanya pasar tradisional yang sehat, turut membantu para pelaku pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern yang cenderung punya kekuatan modal melimpah. 
 
Suarakomunitas (dot) net bersama dengan filmpelajar (dot) com dan bloggernusantara (dot) com mengundang Anda sekalian (pelajar, mahasiswa, atau umum) untuk turut berpartisipasi mendorong kampanye "Pasar Sehat untuk Konsumen Sehat". Partisipasi Anda melalui film dokumenter sangat dibutuhkan sebagai bagian dari kampanye penyadaran terhadap pelaku pasar tradisional (pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola pasar, pedagang, sampai pembeli) bahwa kebutuhan akan Pasar Sehat adalah mutlak adanya. Jadilah bagian dari kampanye "Pasar Sehat untuk Konsumen Sehat". 

 

Pelajar Indonesia Gugat Korupsi

Senin, 31. Desember 2012
Jogloabang, Yogyakarta

Pemutaran Film anti korupsi karya Pelajar dilanjutkan dengan diskusi dengan format sarasehan yang santai menjelang akhir tahun 2012. Tema 'Pelajar Indonesia Gugat Korupsi' adalah dari banyaknya karya film pelajar yang bertemakan anti korupsi pada Festival Film Pelajar Jogjakarta pertengahan bulan beberapa hari yang lalu. Sarasehan dan Pemutaran film anti korupsi karya pelajar ini akan dilakukan pada 31 Desember 2012 pukul 15.00 - Selesai, di Jogloabang.

Tatap muka dan diskusi ini akan dipandu sekaligus pengkayaan betapa pentingnya perspektif anti korupsi bagi anak muda khususnya para pelajar yang akan diwakili para pelajar dari sekolah-sekolah di Yogyakarta dan dukungan dari Komunitas Film Pelajar  :

  1. Pimpinan KPK,
  2. Proffessor Buya Syafii Maarif,
  3. Duta Pelajar Anti Korupsi, Anelies Praramadhani,
  4. Budayawan, Mukhotib MD.

Selain pemutaran film, agar kegiatan ini tidak terlalu membuat kepala menjadi berat karena memikirkan masalah yang rauwis-uwis, musik akustik akan menyela pada gendang telinga yang akan dilantunkan diantaranya oleh Sanggar Nuun. Dan akan disiarkan live via dengan angin yang mengandung sinyal internet.

Tutup tahun 2012, Membuka awal tahun 2013

Siapa bilang pemerintah butuh bantuan kita. Pemerintah punya segalanya untuk apa saja termasuk memberantas Korupsi. Masyarakat, Pemuda, Pelajar menggugat Korupsi?, memang hanya itu yang bisa dilakukannya. Namun dibalik itu, tanpa pemerintah yang berniat memberantas korupsi, apalah semua artinya?.

Pemerintah sebagai representasi memiliki segalanya, dikuatkan dengan berbagai peraturan yang dibuatnya sendiri, apalagi mereka punya tentara dan segala perlengkapan untuk menjalankan keijakannya. Uang, sumberdaya, alat informasi maupun surat-menyurat untuk menyuruh rakyat dan pegawainya tinggal ketok palu dan semua akan berjalan menurut kehendak pemerintah. Pemerintah memiliki sopir atau nakhoda? tentu para penguasa dengan politiknya beradu untuk mengejawantahkan mimpinya dalam membangun negeri ini, entah itu mimpi baik atau buruk, selama ini hanya yang baik yang diperlihatkan dan diyakini sehingga rakyat suka.

Apakah itu memuaskan semua keinginan dan cita-cta rakyat, sebagian ya sebagian lagi tentu tidak karena berbagai macam sisi kepuasan tentunya akan bertentangan. Satu terpuaskan satu pihak dan lain pihak lainnya pasti terlukai. Demikian terus begitu karena ada hitam putih, gelap terang, utara selatan, kiri kanan, tua muda, laki-laki perempuan dan banyak lagi. Lantas apa yang bisa dilakukan orang-orang tak berdaya, orang-orang yang hanya memlliki peduli dan rasa serta beberapa gelintir semangat?

Salah satu yang bisa dilakukan adalah mempergunjingkan, memupuk rasa peduli dan memberikan beberapa support semangat ataupun bukti-bukti semi akademis seperti dengan kumpul bersama untuk bersemiloka, berdiskusi sambil makan gorengan atau nonto film, bahkan jika sempat membuat film atau menarasi beberapa kejadian atau opinipun sah, dari masayarakat tak berdaya untuk masyarakat tak berdaya agar semakin berdaya dalam ketidakberdayaannya karena tak memiliki tempat apalagi daya dorong untuk memperbaiki keadaan secara resmi.

Untuk itulah kami mengundang para pemiarsa semua untuk hadir dan diskusi sambil menikmati suasana desa di Jogloabang, terbuka dan jika ingin lebih mendalam. Dipersilakan menyimak TOR terlampir atau mengikuti via online pada 31 Desember 2012 besuk.

 

LampiranUkuran
PDF icon Pelajar Indonesia Gugat Korupsi62.84 KB

Prosesi Pembukaan Cupu Kyai Panjolo 2013

Cupu Kyai Panjolo

Prosesi pembukaan cupu Kyai Panjolo tahun ini dilakukan pada hari Selasa Kliwon tanggal 8 Oktober 2013. Bertempat di Dusun Mendak, Girisekar, Panggang, Gunung Kidul. Rumah bapak Dwijo Sumarto keturunan langsung Kyai Cupu Panjolo. Prosesi pembukaan selimut (kain putih penutup) Cupu Kyai Panjolo dilakukan. Acara tahunan ini sebagai tanda bahwa akan dimulainya musim penghujan (rendeng), pada hari Selasa Kliwon, biasanya setelah ada tanda-tanda atau sudah ada turun hujan pertama dan atau kedua.

Tim dari Komunitas Angkringan (), Jogloabang () dan Joglo.TV () berupaya untuk melakukan siaran langsung atau Live Streaming baik Video dan Audio kepada masyarakat luas agar bisa mengetahui jalannya Prosesi Pembukaan Cupu Kyai Panjolo di tahun 2013 ini. Tidak lupa akun twitter teman-teman dan komunitas melakukan aksi twit secara langsung dan realtime dari lokasi upacara pembukaan cupu Kyai Panjolo.

Upacara pembukaan kain selimut Cupu Kyai Panjolo tahun 2013 ini berlangsung setelah tengah malam dan diikuti para hadirin yang jumlahnya ribuan secara khidmat plus tebak-tebakan maksud dari gambar atau keanehan yang dimunculkan pada kain selimut ketika prosesi pembukaan selimut cupu Kyai Panjolo.

Live Tweet dari prosesi pembukaan selimut cupu Kyai Panjolo ini adalah:

Begitulah cerita tentang prosesi pembukaan kain selimut Cupu Kyai Panjolo tahun 2013. Live streaming video ada di bawah ini, baru setengah jalan, yang lengkap akan diunggah kemudian.

[ Gambar dari KR Online, Foto oleh Tulus DS ]

Radio Komunitas dan Blogger

Ide menarik ketika Jaringan radio Komunitas, SIAR, Sistem informasi Akar Rumput sebuah program dari Combine mencoba untuk bertemu muka dengan pegiat blogger dan onliners. Bertempat di Balai RK Kelurahan Terban, Gondokusuman Yogyakarta, Komunitas Blogger Jogja, Jogloabang , Jogja Update, bertemu dengan para pegiat Radio Komunitas lokal yang ada di Yogyakarta, pada Kamis 17 Mei 2012.

Pertemuan perdana ini isinya adalah perkenalan dan mencari apa yang bisa dilakukan bersama dalam berjejaring antara blogger dengan pegiat radio komunitas untuk menyuarakan peristiwa dan potensi lokal. Bukan untuk mengenalkan kepada dunia namun mengarah pada cara penulisan dan literasi digital yang bisa dilakukan bersama.

Pertemuan antar pagiat teknologi informasi ini berlangsung seru, dengan kesepakatan bahwa sangat dimungkinkan untuk bergerak bersama mengisi kolong-kolong berita yang bisa diangkat dan didokumentasikan untuk kemudian disuarakan melalui suara di radio komunitas maupun dalam bentuk teks di halaman-halaman postingan blog.

Sahabat dan Motivator yang sempat terekam

Sangat banyak pemerhati ICT yang pernah mengunjungi CTC Jogloabang, diantaranya yang sempat terabadikan adalah bapk Tony Seno dari Microsoft Indonesia, teman-teman dari komunitas blogger Ponorogo, Bengawan, Internet Sehat, Prof. Yanuar Nugroho, Mbak Sita, Pak Onno W Purbo hingga yang sama sekali tidak terabadikan karena lupa atau karena memang pada saat itu tidak membawa alat pengabadi gambar atau kamera. Namun bagaimanapun tanggapan yang dapat kami berikan, hanya terimakasih yang bisa dihaturkan. Telah sudi mengujungi tempat terpencil di daerah sawah nan panas ketika siang, dan dingin ketika malam.

Banyak diskusi yang dilakukan untuk pengembangan ICT dari permasalahan politik media hingga infrastrukturnya. Sungguh menjadi pekerjaan untuk membuatnya nanti bisa terekam dan terdokumentasikan secara baik dan benar, dan tentunya halaman ini akan diupdate dengan kunjungan figur yang lain namun dengan judul yang lebih jelas. Saling kunjung saling silatruahmi ternyata membuat semangat tersendiri yang membekas dan tak mungkin terlupakan karena merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya.

Pada sebuah pertemuan internasional ASEM, Asia Europe Meeting pun bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi mengenai jalannya sebuah CTC di desa, tentang apa yang dilakukan, bagaimana mengatasi masalah hingga mengajak untuk mau menulis pada laman-laman di dunia maya. Meski masih belum seberapa namun kesempatan untuk bersharing adalah sebuah penghargaan tinggi atas kerja yang tak kenal lelah ini.

kunjungan microsoft dan kominfo

 

kunjungan microsoft dan kominfo

 

 ict watch dan pak onno

anasir, mbak sita, totok, pak yanuar dan friends

pustral UGM

Sarasehan Blogger Asean

Begitu besar harapan pada blogger dan semangatnya, untuk dapat ditangkap dan digunakan secara positif. Semoga saja semangat blogger tidak begitu umdah untuk diuangkan menjadi kepentingan tertentu dimana para blogger dirugikan atau hanya menjadi objek semata. Blogger adalah subjek, mereka adalah individu, manusia yang harus dihormati dan dihargai. Mereka punya cara berfikir sendiri, methode sendiri bahkan keunikan masing-masing yang hanya bisa dihargai secara individual bukan secara massive atau digeneralisasikan.

Dalam hal ini Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia membentuk suatu wadah kebersamaan dan bertujuan untuk memberikan bahwa semangat Konfederasi ASEAN sebagai salah satu kesadaran berbangsa dan bergeografi wilayah kepada blogger dengan membentuk ASEAN Blogger Community. Bagaimanapun ini sudah ada dan bagaimana caranya agar misi dan visi yang sudah dinyatakan dapat di pahami secara meluas dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan ASEAN maupun blogger itu sendiri.

Asean Blogger Community

departemen kerjasama asean

Mengundang pada hari Sabtu Pon tanggal 9 Juli 2011 di Hotel Melia Purosani Yogyakarta untuk bersama-sama urun rembug dalam sarasehan peran blogger ASEAN dalam kerjasama ekonomi dan sosial budaya ASEAN - MITRA WICARA. Kepada siapapun yang mau dan dapat menyempatkan waktunya dengan tentatif acara sebagai berikut:

TENTATIVE PROGRAM KEGIATAN

SARASEHAN PERAN BLOGGER ASEAN DALAM KERJASAMA EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA ASEAN-MITRA WICARA

 

YOGYAKARTA, 9 JULI 2011  

Tempat: Ruang Nakula-Sadewa, Hotel Melia Purosani

Sabtu, 9 Juli 2011

 

09.00-09.30       :    Registrasi

09.30-09.40       :    Pembukaan oleh Pejabat Pemprov DIY

09.40-10.00       :    Penyampaian Keynote Address oleh Duta Besar Hazairin Pohan  

10.00-12.30       :    Focus Group Discussion

                               Penyampaian paparan mengenai kerjasama ekonomi ASEAN

                               1)    Kerjasama ekonomi ASEAN dan dampaknya bagi masyarakat

              Pembicara: Dr. Anggito Abimanyu M.Sc (Dosen Fakultas Ekonomi UGM)

2)    Kerjasama ekonomi ASEAN dan peran industri kreatif perfilman

Pembicara: Iman Brotoseno (Sutradara)

                               3)    Kerjasama ekonomi ASEAN dan peran sosial media

`                                     Pembicara: Fahira Idris

       Moderator: Blontank Poer (Blogger Solo)   

 

12.30-14.00       :    Istirahat, makan siang

 

14.00-16.00       :    Focus Group Discussion (lanjutan)

                               Penyampaian paparan mengenai kerjasama sosial budaya ASEAN

 1)  Peran Pemerintah Daerah dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam kerjasama ASEAN

     Pembicara: Bupati Wonosobo

2)  Kerjasama sosial budaya Indonesia dan negara mitra: pengalaman kerjasama kota kembar Yogyakarta-Osaka

     Pembicara: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov DIY

3)  Kerjasama pengelolaan bencana di ASEAN: pengalaman blogger

     Pembicara: Anasir (Jalin Merapi, Siaga bencana)

                                   Moderator:  Adetanasia

16.00 – 19.00      : Istirahat di Jogloabang

19.30 – 21.30      : Sarasehan di Pendopo Jogloabang

                              Tindak lanjut ejawantah FGD

          1. Konten lokal dan konteks jurnalisme warga di sosial media Fasilitator : Donny BU
          2. Prediksi atau Cita-cita Teknologi Telekomunikasi 10 Tahun Mendatang Fasilitator : Anindito
          3. Menuju pengembangan kerjasama lintas komunitas Fasilitator: Bayumurti

Demikian gambarannya, semoga hal ini bisa menunjukkan sebuah kebersamaan bagi pengembangan geografis wilayah, terutama perkembangan blogger sebagai wacana yang patut dibanggakan. Bravo Asean Blogger Community.

Konfirmasi diharapkan dikirimkan ke email [email protected], mention ke atau hubungi 0857 4391 4480 a.n. Adriani Zulivan

FAQ Sarasehan Asean Blogger 9 Juli 2011

SARASEHAN PERAN BLOGGER ASEAN DALAM KERJASAMA ASEAN-MITRA WICARA DI PILAR EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

Frequently Questioned Answers:

 

Q: Kapan, Dimana?

A: 9 Juli 2011, Ruang Nakula-Sadewa, Hotel Melia Purosani Yogyakarta

 

Q: Berapa biaya keikutsertaan?

A: Gratis

 

Q: Siapa yang boleh menjadi peserta?

A: pejabat pemerintahan daerah, akademisi, blogger, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan organisasi kemasyarakatan di Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya

 

Q: Bukan blogger dan bukan termasuk seluruh kategori di atas boleh ikut?

A: Ya. Terbuka untuk umum.

 

Q: Saya mewakili pribadi, tidak mewakili komunitas/institusi/organisasi. Boleh ikut?

A: Boleh.

 

Q: Berapa jumlah maksimal peserta per komunitas/institusi/organisasi?

A: Tidak ada batasan.

 

Q: Bagaimana mendaftar?

A: Kirim biodata peserta melalui email ke [email protected]

 

Q: Saya sudah mengirim email. Belum mendapat balasan.

A: Tidak akan ada email balasan. Secara otomatis nama anda sudah tercatat.

 

Q: Dimana saya bisa memperoleh informasi mengenai kegiatan ini?

A: Sila scroll down dokumen ini.

 

Q: Bagaimana saya memperoleh jadwal kegiatan ini?

A: Sila cek http://jogloabang.com/node/59.

 

Masih ada pertanyaan?

Mention kami:

Peran Blogger Asean dalam kerjasama Ekonomi Sosial Budaya ASEAN-MITRA WICARA

Sarasehan peran Blogger Asean dalam kerjasama Ekonomi dan Sosial Budaya ASEAN-MITRA WICARA, akhirnya berlangsung pada tanggal 9 Juli 2011 di ruang Nakula-Sadewa Hotel Melia Purosani Yogyakarta. dengan ratusan peserta dari Yogyakarta, dan sekitarnya seperti Solo, Magelang, Kebumen, Ponorogo bahkan Surabaya. Tentu tak lupa rombongan kementrian luarnegeri Ditjen Kerjasama Asean bersama Official ASEAN Blogger yang menginisiasi lahirnya Asean Blogger Community hadir karena memang merekalah yang menginisiasi perhelatan Sarasehan peran Blogger Asean dalam kerjasama Ekonomi dan Sosial Budaya ASEAN-MITRA WICARA ini, juga Internet Sehat dan Relawan TIK.

Sarasehan Blogger Asean Jogjakarta

Sarasehan ini dimeriahkan dengan live tweet dari peserta dengan hastag #JABC, Jogja Asean Blogger Community, dan live streaming yang bisa diakses di http://goo.gl/qs1jO live streaming dilakukan oleh tim Combine Jalin Merapi beserta jejaringnya. Hal yang cukup menyedihkan adalah kekurangan koneksi fasilitas dari hotel melia purosani yang hanya terbatas untuk beberapa user saja, sementara di tempat yang di kelilingi dengan beton tebal, sehingga menjadi hambatan bagi peserta untuk melakukan live tweet, sebagai informasi maupun jurnal akan apa yang disampaikan narasumber dan jalannya sarasehan.

Sarasehan Peran blogger Asean Iman brotosenoRisa Amrikasari

Acara dimulai dengan Keynote Speech dari duta besar Asean yaitu bapak kemudian diteruskan sambutan dari Gubernur DIY yang dibacakan oleh bapak Toto Waspodo. Kemudian Sesi Pertama dimoderatori oleh dalam topik ekonomi dan media kreatif dengan narasumber dan . Iman Brotoseno banyak bercerita dan memotivasi tentang perlunya media kreatif dan blogging serta bagaimana cara mengamankan kepemilikan dan menjalankan ide. Selaras dengan itu Risa Amrikasari memberikan batasan-batasan dan kekuatan dalam menjaga Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Secara populer dan mudah ditangkap namun mengena sehingga ramai respon feedback dari peserta menjadikan diskusi yang terbangun menjadi hangat.

Sarasehan Blogger Asean Jogjakarta

Istirahat di isi dengan ramah tamah, obrolan dan hiburan yang disediakan oleh seksi acara panitia lokal. Menuju sesi yang berat adalah sesi sosial budaya dengan thema Kerjasama Sosial Budaya Indonesia dan Negara Mitra: Pengalaman Kerjasama Kota Kembar Yogyakarta-Osaka,pembicara: Joko Dwiyanto (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov DIY), beliau menceritakan tentang keistimewaan Yogyakarta dan potensi wisata serta penanganannya di DIY. Dilanjutkan dengan pengalaman Blogger dalam kerjasama penanganan bencana di ASEAN dengan narasumber admin . Disamping untuk membuka mata para birokrat yang hadir kehadiran kesiapsiagaan bencana yang ada di Jogja adalah sebagian besar dari kerelawanan warga yang tak mudah dibangun di tempat yang lain. Sesi ini dimoderatori oleh dengan MC sejak tadi pagi yaitu .

Ahmad Nasir Jalin Merapi

Sesi terakhir di Hotel dengan narasumber bupati Wonosobo dan Anggito Abimanyu dengan dua sudut pandang yang berbeda namun sinergi yang satu adalah bupati yang mengemban tugas eksekutor dan birokrasi kepemerintahan dan satunya lagi adalah pengamat sekaligus pelaku kebijakan ekonomi yang saat ini menjadi akademisi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sesi ini dimoderatori oleh , Anggito Abimanyu memberikan penjelasan yang gamblang tentang ekonomi, perdagangan, geopolitik dan geoekonomi, dipandang dari sudut makroekonomi yang disinkronkan denga rancangan mikroekonomi sehingga tidak perlu takut sekaligus bagaimana menghadapi pasar bebas, namun bagaimanapun gamblang penjelasan beliau tanpa kepedulian dan kecerdasan bernegara dalam kebijakan ekonomi dan ketatanegaraan niscaya cita-citanya pun akan membentur batu yang keras. Penjelasan dari sudut regional dijelaskan oleh Bapak Kholik Bupati Wonosobo bahwa mencari strategi perdagangan dan apa komoditi yang dapat dikembangkan dalam menaikkan kesejahteraan via kerjasama Asean dan antar wilayah.

Sarasehan Blogger Asean Jogja

Demikian paparan singkat jalannya Sarasehan Peran Blogger Asean dalam kerjasama Ekonomi Sosial Budaya ASEAN-MITRA WICARA di Yogyakarta. terimaksih kepada panitia lokal yang sangat intens bekerja dan berdiskusi demi suksesnya acara ini yalah , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , dan lainnya yang tak tersebutkan.

Sarasehan Blogger @Jogloabang

Sarasehan blogger di Jogloabang pada tanggal 9 Juli 2011 dihadiri beberapa komunitas setelah pada siang harinya mengikuti sarasehan asean blogger dengan tema Peran Blogger Asean dalam kerjasama Ekonomi Sosial Budaya ASEAN - Mitra Wicara. Ikut hadir disini rombongan Asean blogger yang di pimpin sendiri oleh Bapak Haz Pohan, Internet Sehat, Relawan TIK, Komunitas Blogger Bengawan, Jogtug, Jogja Update, Jogja Kampus, Lalin Jogja, Ngapak News, Blogger Ngalam, Blogger Kebumen, Escoret, Komunitas TPC Surabaya, Komunitas Blogger Bekasi (BeBlog), Komunitas blogger kota Reyog, Jalin Merapi, dan banyak lagi dari blogger gentayangan serta pemerhati TIK. Terima kasih untuk Telkomsel atas support yang diberikan sebagai penyemangat dan penghangat suasana terutama asupan dari materi yang membawa rekan-rekan yang hadir yang dipaksa untuk brain storming, diteruskan dengan gamparan dari Relawan TIK dan sodokan dari Donny BU Internet Sehat yang di bemperi moderator yang cerdas bapak Gunawan Wibisono.

sarasehan blogger di Jogloabang

Hastag #ActCreative dengan mention ke untuk live tweet kegiatan ini cukup ramai dan bersahut-sahutan dengan hitungan menurut mencapai impression yang bagus, entah ngukurnya gimana yang jelas dia mengumumkan seperti itu. Menarik di sini dihadiri blogger termuda kala itu yaitu Indi puteri Anasir dan ibu Ambarsaridewi yang rela posting tentang suasana di jogloabang dengan sudut pandang jujur http://bit.ly/rttfY1. 

@Jogloabang" width="300" height="225" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;">@Jogloabang" width="300" height="225" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;">

Menyenangkan dan cukup mengharukan karena bagaimanapun lokasi Jogloabang cukup berada jauh dari pusat kota, sekitar 12 km, dengan akses yang berliku, sehingga semuanya baru bisa berkumpul di lokasi pada pukul 20.00 untuk beramah tamah dahulu melepas lelah dan pada 21.00 lebih baru sarasehan dimulai. Banyak catatan atas rembug santai ini yaitu bagaimana membuat link dan kesadaran bersama atas perkembangan tehnologi, penggunaan dan bagaimana memanfaatkannya. Bagaimana komunitas bisa bertemu untuk saling support demi perkembangan teknologi Informasi di Indonesia, pun konten civics jurnalisme menjadi hal penting dikaitkan dengan kebebasan berekspresi internet dan hukum-hukum penjaminnya yang memiliki spirirt berbeda. Acara ini sanggup menembus batas pergantian hari dengan beribu imaji dan bayangan serta kesimpulan para pesertanya, semoga menjadi hal positif untuk bisa dilakukan dan berjejaring dengan saling menguntungkan.

Donny, babab, mas Gun, Banyumurti@jogloabang" title="sarasehan blogger di jogloabang" width="300" height="199" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;">

Republik ini dicitakan untuk mecerdaskan kehidupan bangsa, apabila pemerintah atau yang berwenang telah berusaha sekuatnya, maka tugas para warganya untuk mendukung cita-cita ini bisa tercapai. Puluhan atau ratusan komunitas blogger yang memiliki kepedulian diharapkan dapat memberikan sumbang juang atas apa yang sudah ada dan dengan kemampuan masing-masing dan konvergensi atas apa yang diangankan masing-masing. Entah apa yang dibayangkan oleh banyak blogger kelas berat yang hadir di sini seperti , , , ataupun agak berat seperti  Wink 

Pada kesempatan inipun ada penghangat suasana selain kuis, dan live tweet sebagai ganjal brainstorming yang membuat kepala rasanya segar, juga posting blog dengan thema 'prediksi teknologi komunikasi 10 tahun mendatang', banyak hadiah menarik dan kontes #ActCreative ini ditutup pada 16 Juli 2011 jam 23.59 WIB, khusus bagi peserta yang datang di Sarasehan blogger , beruntung pada malam itu para jawara live tweet mendadak adalah:

Haz Pohan dubes Asean dari Indonesia mengatakan bahwa ada program untuk relawan, bagaimanapun ini harus ditangkap untuk menjadikan para relawan TIK termasuk blogger untuk bisa berkecimpung dalam kancah konten dan kekuatan nasional. Kekuatan blogger sangat sulit dihitung dan diprediksi namun akan sangat indah bila penggunaan teknologi, bagaima mencari informasi, bagaimana menggunakannya untuk dapat dilakukan membumi tanpa tercerabut dari akar budaya menjadi kata kunci atas paparan Donny BU Internet Sehat dan Indriyatno Banyumurti Relawan TIK. Tidak salah ketika peserta di ajak dahulu dengan materi dari Anindito Respati tentang evolusi dan perkembangan teknologi informasi dalam materinya yang dengan rela diposting di blognya ">#CelotehanBabab : Cerita Teknologi Seluler di Sarasehan Blogger

teman-teman peserta sarasehan blogger @ jogloabangsarasehan blogger @ jogloabang

Sesuatu yang dapat dipotret oleh seorang Indriyatno Banyumurti sebagai koordinator lembaga Relawan TIK bisa diperhatikan untuk dikembangkan dalam post di web relawan TIK ">Sarasaehan Blogger - Jogja, sementara program dapat dilanjutkan dengan citizen jurnalisme yang sedang di godog di Internet Sehat kata Donny BU, selain banyak program yang bisa diakses dan dilakukan oleh komunitas, tanpa harus mengkotak-kotakkan dan dikotomi pusat daerah yang selama ini selalu mengganjal.

blogger bengawan di jogloabangjogja update senggol di jogloabang

Kata yang menarik dan patut diresapi adalah 'KONVERGENSI' bagaimanapun teknologi tak bisa dipaksakan, dan teknologi harus ramah user, bisa digunakan semua orang tanpa pengkotakan, serta bagaimana tidak membuat sesat dengan perspektif yang benar, yaitu bagaimana caranya bisa mengakses informasi dengan jelas tanpa bias. Karena bias akan sangat menguntungkan pihak-pihak yang mengambil keuntungan mendadak tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya. Bagaimana caranya dengan informasi yang benar dan merdeka dapat mengangkat kehidupan masyarakat dan tidak tercerabut pada akar budaya serta kebajikan lokal yang dimilikinya.

Beberapa posting respon yang bisa ditemui (akan di update):

Tata Cara Pendirian Koperasi

Pendahuluan

Pemerintah telah bertekad untuk melakukan langkah dan kebijaksanaan strategis, agar perekonomian nasional dapat semakin tumbuh dan berkembang secara wajar dan proporsional. Komitmen tersebut dilakonkan dengan memprioritaskan pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, ihwal dan seluk beluk tentang Koperasi, perlu terus diinformasikan kepada masyarakat luas. Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi, akan semakin dapat difahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk mengaktualisasikan komitmen tersebut, pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui wadah koperasi. Sebagai wadah pengembangan usaha, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus menumbuhkan semangat kehidupan demokrasi ekonomi dalam masyarakat.

Berbagai kemudahan telah diusahakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah mengganti Inpres Nomor: 4 Tahun 1984 dengan Inpres Nomor 18 Tahun 1998 yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Kepmen Nomor 139 Tahun 1998. Pada dasarnya ketentuan tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendirikan koperasi. Masyarakat lebih leluasa untuk menentukan skala/jenis usaha koperasi sesuai dengan kepentingan anggota, tanpa terikat pada nama dan wilayah kerja koperasi. Di samping itu, pengesahan akta pendirian koperasi, juga dipermudah, yaitu dilakukan oleh pejabat Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah tingkat Kabupaten/Kodya.

Pengertian

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Prinsip Koperasi

Seluruh Koperasi di Indonesia wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip prinsip koperasi, sebagai berikut:

  • keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

  • pengelolaan dilakukan secara demokratis;

  • pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

  • pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

  • kemandirian;

  • pendidikan perkoperasian;

  • kerja sama antar koperasi.

Bentuk dan Kedudukan

  1. Koperasi terdiri dari dua bentuk, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.

  2. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.

  3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan Badan-Badan Hukum Koperasi, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum.

  4. Pembentukan Koperasi (Primer dan Sekunder) dilakukan dengan Akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

  5. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

  6. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

  7. Di Indonesia hanya ada 2 (dua) badan usaha yang diakui kedudukannya sebagai badan hukum, yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu kedudukan/status hukum Koperasi sama dengan Perseroan Terbatas.

Persiapan Mendirikan Koperasi

  1. Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus mengerti maksud dan tujuan berkoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota. Pada dasarnya koperasi dibentuk dan didirikan berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi.

  2. Agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasinya, maka mereka dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta latihan dari Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat.

Rapat Pembentukan Koperasi

  1. Proses pendirian sebuah koperasi diawali dengan penyelenggaraan Rapat Pendirian Koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada saat itu mereka harus menyusun anggaran dasar, menentukan jenis koperasi dan keanggotaannya sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya, menyusun rencana kegiatan usaha, dan neraca awal koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Misalnya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa.

  2. Pelaksanaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan dan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.

  3. Apabila diperlukan, dan atas permohonan para pendiri, maka Pejabat Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam wilayah domisili para pendiri dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

Pengesahan Badan Hukum

  1. Para pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada Pejabat, dengan melampirkan:

    • 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi satu di antaranya bermaterai cukup (dilampiri Anggaran Dasar Koperasi).

    • Berita Acara Rapat Pembentukan.

    • Surat bukti penyetoran modal.

    • Rencana awal kegiatan usaha.

  2. Permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada pejabat, tergantung pada bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

    • Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kab/Kodya mengesahkan akta pendirian koperasi yang anggotanya berdomisili dalam wilayah Kabupaten/Kodya.

    • Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi/DI mengesahkan akta pendirian koperasi Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah Propinsi/DI yang bersangkutan dan Koperasi Primer yang anggotanya berdomisili di beberapa Propinsi/DI, namun koperasinya berdomisili di wilayah kerja Kanwil yang bersangkutan.

    • Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Pusat) mengesahkan akta pendirian Koperasi Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa propinsi/DI.

  3. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh Pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

  4. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

  5. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

  6. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

  7. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Koperasi

Anggaran Dasar Koperasi paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

  • daftar nama pendiri;

  • nama dan tempat kedudukan;

  • maksud dan tujuan serta bidang usaha;

  • ketentuan mengenai keanggotaan;

  • ketentuan mengenai Rapat Anggota;

  • ketentuan mengenai pengelolaan;

  • ketentuan mengenai permodalan;

  • ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

  • ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;

  • ketentuan mengenai sanksi.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan untuk itu, dan wajib membuat Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi dimintakan pengesahan kepada pemerintah, dengan mengajukan secara tertulis oleh pengurus kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah bagi Koperasi Primer dan Sekunder berskala daerah atau kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah bagi Koperasi Sekunder berskala nasional.

Penutup

Orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya.

Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu memberikan kemanfaatan ekonomi bagi anggotanya.

Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.

Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Perlu diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang handal.

 

dicipok

Digital Cipta Kreasi Lokal #dicipok adalah ajang pertemuan dan latihan, jika tak boleh dibilang sebagai workshop yang diadakan di Jogloabang. Berisi tentang diskusi tatap muka dengan narasumber yang menguasai bidangnya dalam bidang blogging, monetize, penulisan, kearifan lokal maupun developper baik mobile ataupun web nantinya akan berkembang

woro-woro dicipok edisi 1

Digital CIpta Kreasi Lokal, #dicipok. Pada edisi pertama kali ini akan mengkolaborasikan sesuai tema kecintaan pada konten lokal Indonesia. Konten lokal yang harus kita bicarakan, diskusikan, sebarkan dan kampanyekan untuk dapat menadi tuan rumah di negeri sendiri. Serta bagaimana kearifan lokal yang ada dapat menjadi referensi, dikenal atau syukur-syukur bisa dimanfaatkan generasi muda untuk menantang hidup globalisasi yang mau tidak mau akan menyeruak dan tahu-tahu kita berada di dalamnya.

Pada Edisi perdana #dicipok akan mengajak mas Nurudin Jauhari untuk mengenalkan blogging Wordpress. Mengapa wordpress, wordpress akan digunakan para blogger yang suka dengan domain dan hsting pribadi. Dan ketika di monetize platform wordpress memang harus di hosting sendiri. Kemudian Bondan Nusantara untuk mengenalkan tehnik menulis alami. Beliau adalah seorang penulis naskah kethoprak dan sekaligus kadang menjadi sutradara kethoprak yang ak asing lagi bagi penggemar kethoprak. 

Kearifan dan budaya lokal akan diperkenalkan oleh Paguyuban Selasa Kliwon yang update diskusi tentang kekayaan lokal khususnya Jogjakarta. Pelatihan dan pengenalan pembuatan aplikasi Andorid akan di fasilitasi oleh Sony Set. Seorang praktisi mobile developper yang suka membuat games.

Teman-teman jika ingin langsung mendaftar silahkan isi form di sini. Karena kemampuan kami hanyalah menampung 200 orang jadi silahkan untuk mendaftar sesegera mungkin. Terimakasih dan sampai jumpa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 di Jogloabang jam 10 hingga pukul 15 sore.

Islam Nusantara

islam nusantara

Terkait dengan apa yang terjadi tentang Islam Nusantara atau Nusantara dan Islam

Kyai Haji Hasyim Asy'ari

Kyai Haji Hasyim Asy'ari

Buku Kyai Haji Hasyim Asy'ari : Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri adalah salah satu buku koleksi Museum Kebangkitan Nasional dan diterbitkan oleh Museum Kebangkitan Nasional Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI tahun 2017. Dalam rangka pameran tokoh Kyai Haji Hasyim Asy'ari sekaligus untuk penyebarluasan informasi tentang sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia. Buku Hasyim Asy'ari ini dikeroyok oleh para tokoh dari NU yaitu Ahmad Baso dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU, Agus Sunyoto dari Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia Nahdlatul Ulama dan Rijal Mummaziq dari STAI Al-Afalah Assunniyyah..

Dalam Pengantar buku Kyai Haji Hasyim Asy'ari : Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri dikatakan bahwa buku ini menyajikan informasi tentang pemikiran dan perjuangan Kyai Haji Hasyim Asy'ari secara lebih dalam termasuk informasi-informasi yang hanya beredar di kalangan santri. Dengan demikian suri tauladan Kyai Haji Hasyim Asy'ari dapat di konsumsi oleh khalayak ramai terutama generasi muda agar lebih dalam lagi mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Pengantar yang bermakna dalam dari Kepala Museum Kebangkitan Nasional R. Tjahjopurnomo.

Buku Kyai Haji Hasyim Asy'ari : Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri didalamnya adalah tulisan Ahmad Baso yang berjudul , K Ng H Agus Sunyoto menulis dengan judul KH. Hasyim Asy'ari, Sang Ulama Pemikir dan Pejuang kemudian Rijal Mummazig menulis tentang Resolusi Jihad dan Pengaruhnya dalam Kemerdekaan RI.

Dalam buku Kyai Haji Hasyim Asy'ari : Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri juga terdapat lampiran Naskah Seminar KH. Hasyim Asy'ari dari K Ng H Agus Sunyoto dengan judul "KH. Hasyim Asy'ari, Teladan dan Panutan Warga NU", Ahmad Zubaidi seorang Dosen UIN Jakarta dengan naskah berjudul "Kontribusi Hadratusy Syeikh KH. Hasyim Asy'ari Dalam Menegakkan NKRI" dan Salahuddin Wahid, Pengasuh Pesantren Tebuireng dengan naskah yang berjudul "Mengenal Lebih Dekat KH. Hasyim Asy'ari"

KH Hasyim Asy'ari, Sang Ulama Pemikir dan Pejuang

KH Hasyim Asy'ari, Sang Ulama Pemikir dan Pejuang

Agus Sunyoto dari Lesbumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia Nahdlatul Ulama, dalam buku Kyai Haji Hasyim Asy'ari : Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri memberikan tulisan panjang yang berjudul KH Hasyim Asy'ari, Sang Ulama Pemikir dan Pejuang. Mari kita simak tulisan Agus Sunyoto.

KH Hasyim Asy'ari, Sang Ulama Pemikir dan Pejuang

Tokoh ulama pemikir dan pejuang, yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, KH Hasyim Asy’ari, tercatat lahir pada 4 Robiulawwal 1292 H /10 April 1875, di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan putra pasangan Kyai Asy’ari dan Nyai Halimah. Kyai Asy’ari putera Kyai Usman yang pindah ke Keras, mendirikan dan mengasuh Pesantren Keras yang terletak di selatan Jombang. KH Hasyim Asy’ari sendiri merupakan anak ketiga dari 11 orang bersaudara. Dari garis keturunan ibu maupun ayahnya, KH Hasyim Asy’ari memiliki garis genealogi dari Sultan Pajang yang terhubung dengan Maharaja Majapahit Brawijaya V.

Belajar Sebagai Santri Kelana

Sejak kecil KH Hasyim Asy’ari diasuh dan dididik oleh ayah dan ibunya serta kakeknya, Kyai Usman, pengasuh pesantren Gedang di selatan Jombang, dengan nilai-nilai dasar Tradisi Islam yang kokoh. Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasan KH Hasyim Asy’ari sudah tampak. Dalam usia 13 tahun, beliau sudah membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar dari dirinya.

Dalam usia 15 tahun, sekitar tahun 1309 H/1891 M, Muhammad Hasyim mengawali belajar ke pondok- pondok pesantren yang masyhur di Jawa Timur. Karena kecerdasannya, Kyai Hasyim tidak pernah lama belajar di satu pesantren, karena semua mata pelajaran telah tuntas dipelajari dalam waktu tidak sampai satu tahun. Begitulah, beliau belajar dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain sebagai Santri Kelana. Di antara Pondok Pesantren yang pernah disinggahi untuk diserap ilmunya adalah Pondok pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Trenggilis di Surabaya, dan Langitan di Tuban, dan ke Bangkalan di Madura, yang diasuh Kyai Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Setelah menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren selama 5 tahun, akhirnya beliau belajar di pesantren Siwalan, Sono, Sidoarjo, di bawah bimbingan Kyai Ya’qub, yang dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Setelah menyerap ilmu selama setahun, dalam usia 21 tahun, Kyai Hasyim Asy’ari diambil menantu oleh Kyai Ya’qub dinikahkan dengan puterinya, Nyai Nafisah.

Tidak lama setelah menikah, Kyai Hasyim bersama istrinya berangkat ke Mekkah guna menunaikan ibadah haji. Tujuh bulan di sana, beliau kembali ke Tanah Air, setelah istri dan anaknya meninggal dunia. Bulan Syawal 1310 H/ Mei 1892 M, Kyai Hasyim Asy’ari menikah dengan Nyai Chadidjah. Setelah itu beliau berangkat ke Tanah Suci. Beliau menetap di Makkah selama 7 tahun dan berguru kepada Syaikh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syaikh Mahfudh At- Tarmisi, Kyai Shaleh Darat Al-Samarani.

Penting untuk difahami, bahwa pada saat Kyai Hasyim belajar di Mekkah, Muhammad Abduh melancarkan gerakan reformasi pembaharuan pemikiran Islam. Sebagaimana telah dikupas oleh Deliar Noer, gagasan reformasi pembaharuan Islam yang dianjurkan oleh Abduh yang dilancarkan dari Mesir, telah menarik perhatian umat Islam dunia termasuk santri-santri Indonesia yang sedang belajar di Mekkah seperti Kyai Achmad Dahlan dan Kyai Hasyim Asy’ari. Gagasan reformasi pembaharuan Abduh itu, pertama-tama mengajak ummat Islam untuk memurnikan kembali Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang bukan berasal dari Islam. Kedua, reformasi pendidikan Islam di tingkat universitas. Ketiga, mengkaji dan merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan- kebutuhan kehidupan modern. Keempat, mempertahankan eksistensi Islam.

Usaha Muhammad Abduh merumuskan doktrin- doktrin Islam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan modern pertama dimaksudkan agar supaya Islam dapat memainkan kembali tanggung jawab yang lebih besar dalam lapangan sosial, politik dan pendidikan. Dengan alasan inilah Abduh melancarkan gagasan agar ummat Islam melepaskan diri dari keterikatan mereka kepada pola pikiran para Imam Mazhab dan agar ummat Islam meninggalkan segala bentuk praktek sufisme di tarekat-tarekat. Syaikh Achmad Khatib mendukung beberapa pemikiran Abduh, walaupun ia berbeda dalam beberapa hal. Beberapa santri Syaikh Achmad Khatib ketika kembali ke Indonesia ada yang mengembangkan gagasan-gagasan Abduh itu, di antaranya adalah KH Achmad Dahlan, yang mendirikan organisasi Muhammadiyah tahun 1912. Sementara Kyai Hasyim yang sebenarnya menerima gagasan-gagasan Abduh untuk membangkitkan kembali semangat memurnikan Islam, tetapi menolak pemikiran Abduh agar ummat Islam melepaskan diri dari keterikatan mazhab.

Kyai Hasyim berkeyakinan bahwa tidak mungkin untuk memahami maksud yang sebenarnya dari Al Qur’an dan Hadist tanpa mempelajari pendapat para ulama besar yang tergabung dalam sistem mazhab, yaitu ulama besar era Tabi’it Tabi’in yang dekat dengan masa hidup Sahabat dan Rasulullah Saw. Artinya, untuk menafsirkan Al Qur’an dan Hadist tanpa mempelajari dan meneliti buku-buku dari para ulama mazhab hanya akan menghasilkan pemutarbalikan saja dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Sementara dalam hal tarekat, Kyai Hasyim tidak menganggap bahwa semua bentuk praktek keagamaan waktu itu salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya, ia berpesan agar ummat Islam berhati-hati bila memasuki kehidupan tarekat. Sebagai akibat dari pandangan yang berbeda, terjadi benturan pandangan antara golongan bermazhab yang diwakili kalangan ulama pesantren dengan golongan yang tidak bermazhab yang diwakili golongan modernis pembaharu seperti Muhammadiyah, PSII, Persis, Al-Irsyad.

Bulan Muharram 1317 H/ Juni l899 M, Kyai Hasyim Asy’ari kembali ke Tanah Air dan mengajar di Pesanten Gedang, milik kakeknya, Kyai Usman. Bulan Jumadilakhir 1317 H/ Oktober 1899, Kyai Hasyim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh Tebuireng, yang letaknya sekitar 200 meter di sebelah barat Pabrik Gula Cukir, yang telah berdiri sejak tahun 1870. Dukuh Tebuireng terletak di arah timur Desa Keras, kurang lebih 1 km. Di Tebuireng beliau membangun sebuah bangunan tratak yang terbuat dari bambu sebagai tempat tinggal sekaligus tempat ibadah dan belajar santri. Saat itu santrinya hanya 8 orang tetapi tiga bulan kemudian menjadi 28 orang. Dalam waktu singkat Kyai Hasyim Asy’ari bukan saja dikenal sebagai kyai ternama, melainkan juga dikenal sebagai petani dan pedagang yang sukses karena memiliki tanah puluhan hektar. Dua hari dalam sepekan, Kyai Hasyim tidak mengajar karena mengurusi sawah-sawah dan kebunnya, bahkan terkadang pergi Surabaya untuk berdagang kuda, besi dan menjual hasil pertaniannya. Dari bertani dan berdagang itulah, Kyai Hasyim menghidupi keluarga dan pesantrennya. Saat ke Surabaya, Kyai Hasyim tidak hanya berdagang melainkan juga mengaji tashawwuf kepada Kyai Abdul Syakur yang mengajarkan kitab Al-Hikam lbnu Atho’illah As-Sukandari.

Setelah dua tahun membangun Tebuireng, pada awal tahun 1319 H/ 1901 M, Kyai Hasyim kembali harus kehilangan istri tercintanya, Nyai Chadidjah, pada saat perjuangan mereka sudah menampakkan hasil yang menggembirakan. Kyai Hasyim kemudian menikah lagi dengan Nyai Nafiqoh, putri Kyai Ilyas, pengasuh Pesantren Sewulan, Madiun. Dari pernikahan ini Kyai Hasyim dikaruniai 10 orang anak, yaitu: (1) Hannah, (2) Choiriyah, (3) Aisyah, (4) Azzah, (5) Abdul Wahid, (6) Abdul Hakim (Abdul Cholik), (7) Abdul Karim, (8) Ubaidillah, (9) Mashuroh, (10) Muhammad Yusuf. Pada akhir dasawarsa 1920an, Nyai Nafiqoh wafat sehingga Kyai Hasyim menikah kembali dengan Nyai Masruroh, putri Kyai Hasan Muhyi, pengasuh Pondok Pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Dari pernikahan ini, Kyai Hasyim dikarunia 4 orang putra-putri, yaitu: (1) Abdul Qodir, (2) Fatimah, (3) Chotidjah, (4) Muhammad Ya’kub.

Kealiman Kyai Hasyim makin masyhur, terutama setelah Kyai Kholil, guru Kyai Hasyim sewaktu belajar di Bangkalan, Madura, mengikuti pengajian beliau dan menyatakan menjadi murid beliau. Ribuan santri pun menimba ilmu kepada Kyai Hasyim, di mana setelah lulus dari Tebuireng, tak sedikit di antara santri tersebut yang kemudian tampil sebagai ulama terkenal dan tokoh pejuang yang berpengaruh. Di antara tokoh tersebut adalah KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri, KH. R.As’ad Syamsul Arifin, KH Wahid Hasyim, KH Abbas Abdul Djamil, KH Usman Al-Ishaqi, KH Masykur, KH Achmad Siddiq, KH A.Muchit Muzadi, Brigjend TNl KH Abdul Manan Widjaja, Brigjend TNI KH Sulam Samsun, Kolonel TNI KH Iskandar Sulaiman, Mayor TNI KH Munasir Ali, dan lain-lain.Tak pelak lagi pada paruh awal abad ke-20 Tebuireng merupakan pesantren paling besar dan paling penting di Jawa, sampai Zamakhsyari Dhofier mencatat pesantren Tebuireng sebagai sumber ulama dan pemimpin lembaga-lembaga pesantren di seluruh Jawa dan Madura.

Sebagai ulama yang alim, Kyai Hasyim Asy’ari menulis sejumlah kitab dan catatan-catatan, yang sebagian di antaranya adalah: Risalah Ahlis-Sunnah Wal Jama’ah: Fi Hadistil Mawta wa Asyrathis-sa'ah wa baya Mafhumis-Sunnah wal Bid’ah (Paradigma Ahlussunah wal Jama’ah: Pembahasan tentang Orang-orang Mati, Tanda-tanda Zaman, dan Penjelasan tentang Sunnah dan Bid’ah); Al-Nuurul Mubiin fi Mahabbati Sayyid al-Mursaliin (Cahaya yang Terang tentang Kecintaan pada Utusan Tuhan, Muhammad SAW); Adab al-alim wal Muta'allim fi maayahtaju Ilayh al-Muta'allim fi Ahwali Ta'alumihi wa maa Ta’limihi (Etika Pengajar dan Pelajar dalam Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Pelajar Selama Belajar); Al-TIbyan: fin Nahyi 'an Muqota'atil Arham wal Aqoorib wal Ikhwan (Penjelasan tentang Larangan Memutus Tali Silaturrahmi, Tali Persaudaraan dan Tali Persahabatan); Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyyat Nahdlatul Ulama (Mukadimah Anggaran Dasar Jam’iyah Nahdlatul Ulama); Risalah fi Ta'kid al-Akhdzi bi Mazhab al-A'immah al-Arba'ah (Mengikuti manhaj para imam emopat - Imam Syafii, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal); Mawaidz. (Saat Kongres NU XI tahun 1935 di Bandung, kitab ini diterbitkan secara massal. Prof Buya Hamka harus menterjemah kitab ini untuk diterbitkan di majalah Panji Masyarakat, edisi 15 Agustus 1959); Arba’ina Haditsan (Kitab ini berisi 40 hadits pilihan yang menjadi pedoman bagi warga NU); Al-Tanbihat al-Wajibat liman Yushna’ al-Maulid bi al-Munkarat (Kitab ini menyajikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat memperingati Maulid al-rasul).

Karena pengaruhnya yang sangat kuat, Kyai Hasyim mendapat perhatian khusus dari pemerintah kolonial Belanda, yang berusaha merangkulnya. Namun dengan perlawanan pasif yang disebut “tasabuh”, Kyai Hasyim menolak usaha Belanda tersebut. Maksudnya, Kyai Hasyim tidak saja menolak program-program pemerintah kolonial seperti sekolah, melainkan mengharamkan pula pakaian Belanda seperti jas, dasi, celana, sepatu, topi vilt, bahkan uang gaji dari pemerintah kolonial pun dianggap haram.

Di Tengah Kebangkitan Nasionalisme

Dasawarsa awal abad ke-20 ditandai Kebangkitan Nasional yang menyebar ke mana-mana, sehingga muncul berbagai organisasi pendidikan, sosial, buruh, dan keagamaan seperti Boedi Oetomo, Taman Siswa, Sarekat Priyayi, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persis, Al- Irsyad, ISDV, di mana di kalangan pesantren muncul pula organisasi Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) tahun 1916 dan Taswirul Afkar tahun 1918. Setelah itu didirikan Nahdlatut Tujjar (Pergerakan Kaum Saudagar), yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar, Maka Taswirul Afkar tampil sebagai kelompok studi serta lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Tokoh utama dibalik pendirian Tasfirul Afkar adalah KH Abdul Wahab Chasbullah, yang juga murid Kyai Hasyim Asy’ari. Kelompok ini lahir sebagai bentuk kepedulian para ulama terhadap tantangan zaman di kala itu, baik tantangan dalam masalah keagamaan, pendidikan, sosial, maupun politik.

Awal dasawarsa kedua abad ke-20, Raja Saudi Arabia, Ibnu Saud, berencana menjadikan madzhab Wahabi sebagai madzhab resmi Negara dan berencana menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam yang selama ini banyak diziarahi kaum Muslimin, karena dianggap musyrik dan bid’ah. Di Indonesia, rencana tersebut mendapat sambutan hangat kalangan Islam modernis seperti Muhammadiyah di bawah pimpinan KH Ahmad Dahlan maupun PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto.

Pro dan kontra terkait kebijakan pemerintah Saudi Arabia memuncak pada Konggres Al Islam IV yang diselenggarakan di Bandung tahun 1925 sewaktu dicari masukan dari berbagai kelompok ummat Islam, untuk dibawa ke Konggres Ummat Islam di Mekkah. Karena aspirasi golongan pesantren tidak tertampung, golongan ini membentuk Komite Hijaz yang dipimpin KH Abdul Wahab Chasbullah, yang bertugas menyampaikan aspirasi kepada penguasa Saudi Arabia. Komite Hijaz sukses karena aspirasinya diterima baik oleh Ibnu Saud, yang membolehkan faham bermazhab tetap hidup di Saudi Arabia.

Saat kembali dari Saudi Arabia akhir tahun 1344 H/ Desember 1925, Komite Hijaz tidak dibubarkan tetapi ditugasi membentuk organisasi keagamaan yang menampung ulama dan santri serta masyarakat berlatar pesantren. Sejarah mencatat, setelah direstui Kyai Hasyim Asy’ari, Komite Hijaz membentuk organisasi Nahdlatoel Oelama pada 31 Februari l926, yang bermakna Kebangkitan Ulama. Setelah NU berdiri posisi golongan pesantren tradisional semakin kuat, dimana pada tahun 1936 - dalam Muktamar NU di Banjarmasin - ditetapkan bahwa Organisasi Nahdlatoel Oelama’ ingin mewujudkan Negara Darussalam (Negara Damai). Dan pada tahun 1937 ketika ormas-ormas Islam membentuk badan federasi partai dan perhimpunan Islam Indonesia yang terkenal dengan sebutan MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) Kyai Hasyim dan KH Wachid Hasyim diminta menjadi pimpinan.

KH. Hasyim Asy’ari adalah seorang ulama yang disegani dan dihormati oleh umat Islam di luar organisasi NU, di mana beliau tidak hanya menduduki jabatan Rois Akbar NU, tetapi juga Rois Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)), yang juga ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Di dalam organisasi MIAI dan Masyumi tertampung berbagai elemen dan organisasi umat Islam Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, PSII, Al-Irsyad, dan lain-lain. Kedudukan beliau sebagai ketua Majelis Syuro menunjukkan betapa besar pengaruh beliau bagi umat Islam di Indonesia.

Pendudukan Dai Nippon menandai datangnya masa baru bagi kalangan Islam. Berbeda dengan Belanda yang represif kepada Islam, Jepang menggabungkan antara kebijakan represi dan kooptasi, sebagai upaya untuk memperoleh dukungan para pemimpin Muslim. Salah satu perlakuan represif Jepang adalah penahanan terhadap Kyai Hasyim Asy’ari. Ini dilakukan karena Kyai Hasyim menolak melakukan seikerei, yaitu kewajiban berbaris dan membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 07.00 pagi, sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito titisan Dewa Matahari (Amaterasu Omikami). Seikerei juga wajib dilakukan oleh seluruh warga di wilayah pendudukan Jepang, setiap kali berpapasan atau melintas di depan tentara Jepang. Kyai Hasyim menolak aturan tersebut. Sebab hanya Allah saja yang wajib disembah, bukan manusia. Akibatnya, Kyai Hasyim ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah, mulai dari penjara Jombang, kemudian Mojokerto, dan akhirnya ke penjara Bubutan, Surabaya. Selama dalam tahanan, Kyai Hasyim mengalami banyak penyiksaan fisik sehingga tulang-tulang jari tangan kanannya patah tidak dapat digerakkan.

Tanggal 18 Agustus 1942, setelah 4 bulan dipenjara, Kyai Hasyim dibebaskan oleh Jepang karena banyaknya protes dari para Kyai dan santri, termasuk usaha yang dilakukan Kyai Wahid Hasyim dan Kyai Wahab Hasbullah melalui tokoh muslim Jepang, yang memohonkan pembebasan kepada Saiko Sikikan di Jakarta. Jepang yang sadar akan kekuatan Kyai Hasyim malah mengangkatnya menjadi Shumubu, kementerian urusan agama, yang diwakilkan kepada KH Wachid Hasyim, puteranya.

Ketika pemerintah pendudukan militer Jepang membentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) pada Oktober 1943, yang sebagian perwira-perwiranya dijabat oleh kyai pesantren, Kyai Hasyim mengusulkan agar dibentuk satuan khusus milisi santri terlatih yang disebut Hisbullah. Permohonan Kyai Hasyim dipenuhi oleh pemerintah pendudukan militer Jepang dengan dibentuknya Lasykar Hisbullah pada November 1944. Kader-kader didikan PETA dan Hisbullah inilah yang mendominasi militer Indonesia sewaktu Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk 5 Oktober 1945.

Pelopor Perlawanan Umat Islam

Di tengah memanasnya kabar bakal mendaratnya pasukan Sekutu yang akan menangkap semua kolaborator Jepang seperti tokoh-tokoh gerakan Tiga A, Poetera, PETA, Heiho, Keibodan, Ir Soekarno mengirim utusan kepada Kyai Hasyim untuk meminta fatwa tentang bagaimana sikap warganegara dalam menghadapi musuh yang akan menjajah kembali karena kabar bahwa tentara NICA (Netherland Indian Civil Administration) yang dibentuk oleh pemerintah Belanda akan membonceng tentara Sekutu yang dipimpin Inggris, yang berusaha melakukan agresi ke Jawa (Surabaya) dengan alasan mengurus interniran dan tawanan Jepang. Permintaan fatwa Presiden Soekarno itu oleh Kyai Hasyim Asy’ari dijawab bersama para ulama NU se-Jawa dan Madura pada 22 Oktober 1945, dalam bentuk seruan Fatwa dan Resolusi Jihad melawan musuh, yang ditanda-tangani di kantor GP Ansor di Jl. Bubutan, Surabaya. Dalam seruan Fatwa dan Resolusi Jihad fii Sabilillah, Kyai Hasyim Asy'ari menetapkan hukum fardlu 'Ayn bagi umat Islam untuk membela tanah airnya yang diserang musuh dalam jarak 94 kilometer.

Tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu dari Brigade 49 Mahratta yang dipimpin Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di pelabuhan Ujung Surabaya, memasuki kota Surabaya dan membentuk pos-pos pertahanan kota tanggal 26 Oktober 1945. Rakyat Surabaya yang sejak tanggal 22 Oktober 1945 sudah dikobari semangat jihad pun marah. Tanggal 26 Oktober 1945 sore, pasukan Sekutu dikepung dan diserang beramai-ramai, yang dilanjut hingga tanggal 27 - 28 - 29 Oktober 1945, yang mengakibatkan tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby pada tanggal 30 Oktober 1945.

Letnan Jenderal Phillip Christison, atasan A.W.S. Mallaby marah dan mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan Pembunuh Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby sekaligus menyerahkan semua senjata illegal mereka kepada Sekutu, di mana ultimatum itu dilanjutkan oleh Mayor Jenderal E.R. Mansergh dengan tegas, di mana jika sampai tanggal 9 November 1945 sore hari ultimatum itu tidak dipatuhi, kota Surabaya akan dibombardir dari darat, laut dan udara pada tanggal 10 November 1945 jam 06.00 pagi.

Tanggal 9 November 1945 sore, Kyai Hasyim Asy’ari yang baru kembali dari Kongres Masyumi di Jogjakarta menjawab ultimatum Sekutu itu dengan fatwa bahwa Fardlu 'Ayn hukumnya bagi seluruh umat Islam yang berada dalam jarak 94 kilometer dari kota Surabaya untuk membela Surabaya. Umat Islam yang mendengar Fatwa Jihad itu terbakar semangatnya. Mereka keluar dari kampung- kampung dengan membawa senjata apa adanya untuk melawan pasukan Sekutut pimpinan Inggris yang diboncengi NICA. Meletuslah peristiwa bersejarah 10 Nopember 1945 saat rakyat Surabaya dan umat Islam dari berbagai pesantren dan desa-desa sekitar dengan heroik melakukan perlakukan perlawanan dengan senjata seadanya. Pertempuran sengit selama tiga minggu - dari 10 November hingga 2 Desember 1945 - itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional.

Sekalipun sejak mundur dari Surabaya 2 Desember 1945 semangat tempur sebagian besar pejuang merosot dan Kyai Hasyim Asy’ari yang kembali ke Tebuireng, perlawanan secara gerilya terus beliau serukan kepada para santri yang berjuang di TKR, Laskar Hisbullah, Sabilillah di mana pun mereka berada. Itu sebab, saat tentara NICA menggantikan Inggris tahun 1946, pesantren Tebuireng sempat diserang dan dibakar karena dianggap sebagai sarang para gerilyawan. Sewaktu Belanda melakukan Agresi pertama tahun 1947, terjadi perlawanan sengit dari pejuang-pejuang Hisbullah dan Sabilillah yang sering bersifat sporadis tanpa kordinasi dengan TNI.

Fakta perlawanan sengit laskar santri-laskar santri yang dipimpin kyai di Laskar Sabilillah dan Hisbullah terlihat sewaktu satu battalion tentara NICA masuk Kota Malang melalui Kota Lawang dihadang oleh Laskar Sabilillah di Singosari. Akibat persenjataan yang tidak seimbang, pertahanan Laskar Sabilillah di Singosari jatuh dengan korban sangat banyak. Peristiwa jatuhnya pertahanan Laskar Sabilillah di Singosari itu dilaporkan kepada Kyai Hasyim Asy’ari, yang membuat beliau terkejut dan meninggal mendadak pada 7 Ramadhan 1366 H/ 25 Juli 1947. [Agus Sunyoto]

 

Kyai Haji Hasyim Asy'ari : Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri

KH. Hasyim Asy'ari : Guru Para Kiai Pesantren dan Warana Kearifan Nusantara

Kyai Haji Hasyim Asy'ari

Dalam buku Kyai Haji Hasyim Asy'ari : Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri Ahmad Baso dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU memberikan sumbangannya dalam tulisan 'KH. Hasyim Asy'ari : Guru Para Kiai Pesantren dan Warana Kearifan Nusantara'. Adapun tulisan lengkap Ahmad Baso tersebut adalah seperti di bawah ini.

tanpa tuduh mung tapaneki tapa wit puruhita ...
tapa tanpa ngelmu itu nora dadi
(Menjalankan praktik-praktik pertapaan dan asketisme namun tanpa bimbingan
yang dipelajari dari seorang guru...
bertapa tanpa ngelmu [ilmu dari sang guru] itu tidak menghasilkan apa-apa...)

---- Serat Cebolek.

KH. Hasyim Asy'ari : Guru Para Kiai Pesantren dan Warana Kearifan Nusantara

Sang Pendidik Karakter Bangsa: Hakikat Pendidikan Pesantren

Hadlratusysyekh KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Pesantren Tebuireng, Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, adalah guru paripurna. Ribuan santri beliau didik, dan ratusan dari mereka menjadi ulama atau kiai, pendiri pondok pesantren, atau menjadi tokoh-tokoh umat Islam. Ini belum termasuk santri-santrinya yang terbilang mustami’ (pendengar setia sang guru), ngaji sekilas kepada beliau, jejer pandito dalam waktu singkat atau yang hanya sekedar minta doa dan obat kepada beliau.

Bagaimana beliau mendidik santri-santrinya? Rasa cinta, tanpa membeda-bedakan. Saking cintanya itu pada santri-santrinya, di hari-hari menjelang wafatnya (pada 7 Ramadhan 1336 H/ 26 Juli 1947), yang diingat beliau hanya seorang santri mustami’ yang disayanginya, Bung Tomo, tokoh pahlawan nasional 10 November 1945. Waktu itu sedang terjadi agresi militer Belanda yang pertama ke daerah Jawa Timur, hingga masuk ke kota Malang, tempat Bung Tomo membangun basis bersama para anggota TNI dan laskar rakyat. Jatuhnya kota Malang dalam agresi tanggal 23 Juli itu membuat Hadlratusysyekh shock, lalu jatuh sakit, hingga ajal menjemput.

Diceritakan pula: suatu hari seorang anak bos pabrik gula Cukir, Jombang, keturunan Belanda, jatuh sakit. Berbagai cara dilakukan, dokter juga sudah gonta-ganti, tapi semuanya tidak membantu. Akhirnya beliau mendatangi anak tersebut, membacakan doa-doa, dan akhirnya sembuh. Sejak itu sang anak menjadi mustami-nya sang Hadlratusysyekh. Itulah sebabnya mengapa beliau disapa “Hadlratusysyekh”, guru para ulama.

Itu karakter yang beliau tanamkan kepada santri dan masyarakat kita. Dan karakter itu beliau pelajari sejak muda, sebagai santri, di beberapa pesantren. Beliau pernah nyantri dan berguru pada seorang ulama kharismatik kenamaan, Syaikhuna Cholil Bangkalan, Madura (wafat 1924). Di masa- masa awal nyantri, kakek Gus Dur ini hanya disuruh angkat air dan mengisi tempayan atau kolam pondok untuk wudhu dan cuci kaki para santri dan jamaah. Akibatnya, banyak waktunya habis untuk mengambil air dan bukan ngaji kitab. Tapi ternyata dengan cara ini sang guru mengajarkan santri kesayangannya itu satu pendidikan karakter untuk belajar mandiri, tekun, ulet, ikhlas, rajin bekerja dan juga untuk menghargai sumber-sumber air sebagai kekayaan alam yang diberikan Tuhan ini, serta memanfaatkannya untuk sebesar-besar kemaslahatan orang banyak.

Ya, itu pelajaran pokok dalam pesantren: pendidikan karakter kebangsaan. Apa inti pendidikan karakter itu yang dilakoni KH. Hasyim Asy’ari, sekaligus yang diajarkan kepada santri-santri dan mustami’nya?

Pertama, pendidikan karakter pesantren berupaya mengajak bangsa ini untuk mandiri bukan hanya dalam soal ekonomi dan politik. Tapi juga dalam kebudayaan dan kerja- kerja pengetahuan, dalam bidang cultuur seperti dibahasakan Adinegoro dalam Polemik Kebudayaan (dalam debat ini pesantren dibela oleh Dokter Soetomo dan Ki Hajar Dewantoro). Dalam pendidikan seperti ini, anak-anak kita diajarkan bahwa bangsa ini juga punya pengetahuan sendiri, tahu, dan berilmu. Ada kebanggaan tersendiri untuk tahu tentang dirinya sebagai bangsa, punya tradisinya sendiri, dan juga percaya diri bahwa mereka bisa melakukan kerja pengetahuan yang bebas dan mandiri. Acuan pendidikan pesantren adalah dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yang diperoleh dari masa sejak abad-abad pertama masuknya Islam, dan juga sebagian mengambil inspirasi dari masa Hindu-Budha (seperti lakon-lakon pewayangan) untuk kemudian diolah sesuai dengan jiwa pendidikan pesantren.

Kedua, pendidikan karakter pesantren mengajarkan anak-anak didiknya untuk bergaul dan bersatu di antara sesama anak-anak bangsa se-Nusantara, apapun suku, latar belakang dan agamanya. Mereka diajarkan untuk saling berinteraksi secara harmonis di antara berbagai komunitas bangsa tersebut. Kalau ada perselisihan, mereka diminta untuk berdamai melalui mediasi para ulama pesantren atau yang ditunjuk oleh orang-orang pesantren untuk memerankan fungsi mediasi tersebut. Seperti peran para ulama Mekah di abad 17 yang meminta Banten, Mataram dan Bugis-Makassar untuk bersatu, juga peran Kiai Haji Oemar di Tidore, Maluku, paruh kedua abad 18 yang menyatukan para pelaut Indonesia Timur dari berbagai agama dan suku untuk bersatu menghadapi Inggris dan Belanda.

Ketiga, pengetahuan diabdikan bagi kepentingan dan keselamatan nusa dan bangsa ini. Itu sebabnya pesantren mengajarkan berbagai jenis kebudayaan Nusantara yang akan menjadi alat perekat, pertahanan dan mobilisasi segenap kekuatan bangsa ini.

Keempat, karena pergaulannya yang begitu rapat dengan bangsa-bangsa lain di jalur perdagangan dunia di Samudera Hindia, orang-orang pesantren juga mengajarkan anak-anak bangsa ini cara-cara menghadapi dan bersiasat dengan bangsa- bangsa lain, terutama dengan orang-orang Eropa (kini Amerika) yang berniat menguasai wilayah di Asia Tenggara.

Kelima, orang-orang pesantren juga mengajarkan kepada anak-anak bangsa ini untuk memaksimalkan serta memanfaatkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya negeri ini. Itu sebabnya pesantren hadir di dekat sumber-sumber mata air dan sumber-sumber kekayaan alam.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, pesantren hadir sebagai kiblat pendidikan keagamaan-kebangsaan bagi bangsa ini. Model yang mereka adopsi adalah pendidikan model para Wali Songo, para ulama-waliyullah penyebar agama Islam di Tanah Jawa hingga ke Nusantara.

Tradisi Wali Songo yang kini terpelihara adalah penghargaan terhadap leluhur, para ulama, para pejuang yang berjuang untuk bangsa ini serta para pendahulu yang berjasa. Itu dicontohkan oleh Sunan Kalijaga ketika berziarah ke Pamantingan (tirakat dateng ing Pamantingan) sebelum ikut bersama dengan para Wali lainnya membangun Mesjid Demak. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tipe santri kelana, “muballigh keliling”, yang akrab dengan tradisi-tradisi pra-Islam, dan, seperti ditulis KH. Saifuddin Zuhri, kerap “mengunjungi tempat- tempat bersejarah”.

Perjuangan Wali Songo ini dilanjutkan oleh kalangan pesantren dalam membantu anak-anak bangsa ini memelihara segenap memori kolektif bangsa ini dari masa lalu tentang kejayaannya, tentang segenap pengalamannya berhadapan dengan bangsa-bangsa asing, hingga membantu mereka mengingat kembali perjuangan orang-orang yang berkorban untuk bangsa dan tanah air ini. Mekanisme untuk itu dilakukan dengan memelihara sejumlah tradisi, ritual, upacara dan segenap praktik-praktik keagamaan, kesenian dan berkebudayaan. Seperti tradisi ziarah makam, penghormatan terhadap petilasan tokoh- tokoh penyebarIslam pertama atau nenek moyang pembuka desa pertama. Praktik-praktik ini menghubungkan satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu komunitas ke komunitas lainnya, sehingga solidaritas berbangsa, persatuan dan kebersamaan di antara komponen bangsa ini, ikut terjaga.

Selain itu, tradisi-tradisi ini juga dipelihara oleh pesantren melalui mekanisme penghormatan dan perlindungan terhadap tanah, air, laut, hutan, gunung dan sumber-sumber daya alam yang dimiliki Nusantara ini. Keberadaan makam-makam keramat di dekat mata air, di hutan, di gunung, semuanya dirawat oleh orang-orang pesantren untuk kepentingan menjaga kesinambungan sumber-sumber air bagi kehidupan umat manusia. Demikian pula tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat (dalam bahasa awam, “angker”, “ada penghuninya”), juga dipelihara oleh pesantren karena keterkaitan historis tempat-tempat tersebut dengan sejumlah jejak para tokoh ulama atau wali. Tempat-tempat keramat seperti makam atau petilasan sejumlah pendakwah Islam pertama, pembuka desa pertama,atau jejak kehadiran pesantren awal, menjadi obyek ziarah kaum santri dan komunitasnya yang selalu dijaga.

Mengapa pesantren mengajarkan pendidikan semacam ini? Ya, karena segenap kekayaan alam yang berhimpun di dekat tempat-tempat keramat tersebut menjadi bagian dari ketahanan ekonomi-kultural masyarakat, tanpa dikavling-kavling, diliberalisasi, atau diswastanisasi untuk kepentingan pemodal atau untuk investasi asing. Karena proses swastanisasi itu akan berdampak merugikan hajat hidup sebagian besar bangsa ini. Di sana akan terjadi proses pemiskinan masyarakat di sekitar proyek-proyek liberalisasi-swastanisasi tersebut. Masyarakat desa turun pangkat dari pemilik lahan atau tuan di atas tanahnya sendiri, menjadi buruh atau kuli. Sementara orang-orang pesantren juga dipinggirkan melalui proses modernisasi dan puritanisasi beragama orang-orang sekitar pesantren. Mereka kemudian tidak lagi percaya kepada pesantren yang dianggapnya sebagai sarang takhayul dan khurafat.

Hal ini yang dikhawatirkan oleh Dokter Soetomo, salah seorang pendiri organisasi kebangsaan, Boedi Oetomo, ketika anak-anak bangsa kita masuk sekolah modern dan meninggalkan hakikat pembelajaran di pesantren, karena mereka berakhir hanya menjadi buruh atau kuli, tanpa dibekali beban-beban kemandirian dan kemerdekaan dalam mengupayakan hidup dan kelestarian kekayaan Bumi Pertiwi ini. Terutama untuk mengisi idealisme kaum pergerakan di masa itu untuk menimba banyak hal dari sistem pesantren.2 Selain untuk mengisi ideologi kebangsaan kita, juga untuk memperkuat “keboedajaan kita [yang] tidak atau sedikit sekali diperhatikan [dalam sistem sekolah Barat]”.

Soetomo menyebut sejumlah karakter yang hidup pada sistem pesantren, sehingga layak mengisi ideologi kebangsaan- keindonesiaan tersebut. Karakter pertama, “pengetahoean pada muntkoerid-moeridnja”; Karakter kedua, “memberi ala-alat goena berdjoeang di doenia ini”; Karakter ketiga, “pendidikan jang bersemangat kebangsa’an, tjinta kasih pada Noesa dan Bangsa choesoesnya, dan pada doenia dan sesama oematnja oemoemnja”; Karakter keempat, “moerid-moerid akan menjediakan diri oentoek menoendjang keperloean oemoem”; Karakter kelima, “kekoeatan batin dididik; ketjerdasan roh diperhatikan dengan sesoenggoeh-soenggoehnja, sehingga pengetahoean jang diterima olehnja itoe akan dapat dipergoenakan dan disediakan oentoek melajani keperloean oemoem teroetamanja”.

Kelima karakter inilah yang kemudian menjelaskan mengapa pesantren menjadi kiblat kalangan nasionalis untuk mengukuhkan posisi pesantren sebagai pusat pendidikan kebangsaan. Hingga Soekarno pun ikut berguru di satu pesantren di Sukanegara, Cianjur selatan, di dekade 1940-an. Dan bukan pula kebetulan, kalau guru Soekarno ini, KH. Ahmad Basari atau dikenal Kiai Sukanegara, adalah santri KH. Hasyim Asy’ari. (Lihat buku saya, Pesantren Studies 2A).

Pendidikan Pesantren untuk Kemaslahatan Bangsa: Pelajaran tentang Kearifan Nusantara

Ada satu lagi jenis pendidikan karakter yang dibangun KH. Hasyim Asy’ari dari pesantren. Yakni pendidikan untuk kemaslahatan bangsa. Ini terlihat dari cara beliau dan ulama kita lainnya di pesantren mengutip dan mengembangkan ucapan Imam al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumiddin: ulama itu harus faqih atau paham lebih mendalam tentang kemaslahatan umat manusia (faqihun fi mashalihi-l-khalqi).

Mengapa pendidikan kemaslahatan? Di sini peran KH. Hasyim Asy’ari sebagai “warana” (penjaga, pelindung) kearifan ke-Nusantara-an kita. Seperti halnya warana yang menjaga dan melindungi sebuah keris.

Banyak orang sering mengeluh soal karakter peradaban Arab sebagai kumpulan biji-biji pasir yang kian tinggi dan beranak-pinak, tapi kehilangan daya perekat, semen atau lemnya. Mereka ibarat hidup dalam kultur “pulau-pulau pemikiran” atau bangsa-bangsa “biji-biji pasir”. Akibatnya nalar mereka jadi jumud, hidup nafsi nafsi, suka konflik, dan bunuh-bunuhan, meski sama sama ngaji Quran dan Hadis. Karena itu ide maslahat penting diangkat kembali dalam konteks kekinian umat Islam agar terbangun satu peradaban baru berbasis harmoni dan suasana guyub antar berbagai elemen bangsa Arab dan Muslim itu.

Itulah sebabnya ulama kita mengangkat wacana ke- Nusantara-an dalam kajian keislaman global. Hingga Sunan Giri menyebutnya “Din Arab Jawi” atau Islam Nusantara.3 Dalam wacana jenius ini, ke-Nusantara-an ditampilkan sebagai daya perekat, semen atau lem bagi kultur “pulau-pulau pemikiran” atau bangsa-bangsa “biji-biji pasir” itu.

Bicara kemaslahatan berarti bicara tentang kondisi dan realitas kekinian umat yang nyambung dengan tradisinya, dengan kebudayaan masyarakatnya. Ini untuk mengenal lebih jauh kepentingan kemanusiaan mereka di dunia ini sebagai bekal menuju akhirat. Bukan sebaliknya membuat mereka terperosok ke masa lalu, hingga tidak bisa bangkit lagi. Selanjutnya, dari sana kita membangun solusi untuk persoalan-persoalan masa kini dan masa depan kita.

Wawasan ulama-ulama Nusantara tentang maslahat dimulai sejak awal pengislaman dari abad 13. Mereka mengembangkan satu metodologi yang menjaga kesatuan ontologis dan epistemologis “satu badan, satu jiwa” ke- Nusantara-an sebagai basis dan sumber ilmu. Ke-Nusantara- an diibaratkan sebagai wadah yang “berberkah” tempat “Islam tumbuh dan bangkit kembali” (“seger maning manah iki”, seperti disebut dalam Serat Carub Kandha dari Cirebon tentang proses Islamisasi Nusantara di tangan Syekh Jumadil Kubro dan putranya, Syekh Ibrahim Asmorokandi, abad 14).

“Kenali dirimu hai anak alim ... dengan dirimu yogya kau qaim (berdiri tegak)", demikian penegasan sastrawan sufi Hamzah Fansuri dari Aceh awal abad 16, tentang menjaga kesatuan ontologis dan epistemologis “satu badan, satu jiwa” ke-Nusantara-an itu.

Wawasan kemaslahatan Nusantara ini muncul ketika keislaman dihadirkan untuk memperkuat ke-Nusantara-an kita, meskipun ada yang bukan Muslim. Seperti halnya Imam al-Ghazali menggali etika keadilan normatif dari akar Persia yang non-Muslim (seperti etika keadilan Raja Anusyarwan atau Khusraw I, 531-570). Di tangan para Wali dan ulama kita, Islam hadir memperkuat dinamisme dan potensi kekuatan kultural peradaban dan kebudayaan kita.

Maksudnya di sini: kalau para Wali Songo hingga Hadlratusysyekh KH. Hasyim Asy’ari, merumuskan patokan cara beragama dan bertradisi Islam Nusantara pada empat mazhab (dalam fiqih), dua mazhab (dalam tauhid dan kalam), dan dua mazhab (dalam tasawuf), maka hal itu bisa kita angkat sebagai satu titik masuk “mencari satu tahapan puncak kemajuan yang dilalui tradisi kita”, sebagaimana yang dikenal dalam kedelapan mazhab itu.

Itu ditunjukkan misalnya para ulama Nusantara kita dulu yang mengangkat Imam al-Ghazali sebagai “puncak kemajuan” dalam tradisi Asy-ariyah, Syafi'iyah, dan tradisi tasawuf Sunni. Karya-karya ulama-pembaru ini banyak menjadi andalan bagi para ulama dalam mengukuhkan Islam Nusantara sebagai kiblat baru untuk peradaban dunia. Dari puncak pemikiran al-Ghazali inilah para ulama Nusantara bisa berkreatif dengan bebas dalam menghadapi tantangan zaman dengan menjadikan Nusantara sebagai pusat keunggulan Islam untuk kampanye Islam rahmatan lil’alamin (Lihat dalam buku saya, Islam Nusantara, jilid 1).

Coba perhatikan satu pandangan Sunan Giri ini yang dikemukakan dalam musyawarah para Wali Songo di Mesjid Demak akhir abad 15: “Dhewe-dhewe tekatira, nanding nora sulaya ... kumpul bae maksudira” (masing-masing punya pendapatnya sendiri-sendiri, tapi tidak bercerai, semua pendapat mereka itu sama-sama bertemu dalam maksud dan tujuannya).4 Pandangan Sunan Giri ini tidak lepas dari cara ulama Nusantara kita memahami dan menafsirkan pandangan Imam al-Ghazali di atas: “faqih fi mashalihi-l-khalqi", ulama yang paham dan mengerti betul kemaslahatan umat manusia. Sekaligus memberi karakter kebudayaan dan peradaban kita bagi penguatan Islam sebagai rahmat untuk alam ini.

Kemaslahatan itu hanya muncul kalau orang bersatu, guyub, mengedepankan titik-temu, dan suka berkumpul – termasuk makan-makan! Ingat tradisi kompolan di Madura, kendurenan dan cangkrukan di Jawa, atau tudang sipulung di Sulawesi. Hakikat “kumpul bae maksudira” ini kemudian dilembagakan oleh para Wali ke dalam bahasa “hukum adat” sebagai salah satu pilar dari empat pilar hukum Islam Nusantara: hukum akal, hukum syara’, hukum adat, dan hukum fa’al (yurisprudensi). Kalau hukum syara misalnya mengajarkan ajaran-ajaran normatif agama, maka hukum adat mengajarkan bagaimana hukum agama itu dilaksanakan dalam suasana guyub dan gotong-royong. Muncullah ijtihad halal bihalal, misalnya, seperti dikenal kini. Di sini ajaran tekstual agama, Quran dan Hadis, tidak dipertentangkan dengan adat, tapi dicari titik-temu dan penguatannya masing-masing.

Dalam kerangka pandangan aksiomatik inilah para ulama kita meracik gagasan tentang amal saleh dan maslahat. Coba kita lihat contoh ijtihad tiga ulama Nusantara berikut:

Ada seorang ulama Betawi keturunan Arab bernama Syekh Ahmad bin Hasba dari abad 17. Ia dikenal sebagai ulama fiqih, ahli hukum dan perundang-undangan menyangkut ketertiban masyarakat Betawi. Ia sering dimintai pendapat soal kasus-kasus hukum dalam pengadilan VOC di Batavia. Beliau memberikan pandangan fiqih tentang kasus-kasus hukum yang dialami kalangan muslim-muslimah di sana. Banyak kasus hukum melibatkan perempuan muslimah, dan pandangan- pandangannya di pengadilan lebih menguntungkan perempuan. Berdasarkan pengalamannya yang luas, sang ulama menyatakan dalam satu kasus di tahun 1696 bahwa pandangan-pandangan yang disampaikannya dipatuhi dengan ketat oleh orang Moor (komunitas Arab atau India muslim), orang Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Melayu dan etnis lain yang memeluk agama Islam.

Meski dalam satu kasus di tahun yang sama, ia difitnah oleh seorang Moor India, Somosdin (Syamsudin). Beliau dituduh kafir, karena mau diambil sumpahnya untuk memberi kesaksian di hadapan hakim dan pejabat pengadilan yang semuanya orang-orang kompeni dan kafir. Namun Syekh Ahmad bin Hasba tetap menjalankan tugasnya mengawal pelaksanaan fiqih ini dalam sistem hukum kolonial - meski sistem tersebut dianggap kafir. Karena yang dipentingkan beliau adalah terciptanya keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, terutama dalam membela kepentingan kalangan perempuan muslimah dan anak-anak bangsa kita di hadapan hukum VOC. Mereka banyak mengalami kasus-kasus hukum keluarga dimana mereka kerap menjadi korban pernikahan laki-laki Eropa.

Dengan cara ini, Syekh Ahmad membela keadilan masyarakat dari dalam sistem yang disebut kafir. Prioritasnya jelas: menciptakan terlebih dahulu kultur keadilan di dalam masyarakat, agar hak-hak dan rasa keadilan masyarakat bisa terpenuhi. Baru setelah itu berbicara tentang merombak sistem kolonial yang kafir itu kalau terbukti sudah mengganggu atau merusak pencapaian keadilan masyarakat itu (ingat Resolusi Jihad ulama NU pada 1945). Sementara Syamsuddin punya pikiran lain: rombak dulu sistem kafir itu, baru kemudaian berbicara tentang keadilan untuk masyarakat. Sekali lagi, dua kutub ini mewakili spektrum berpikir dalam ilmu politik Islam (fiqh siyasah), antara pendekatan tekstual dan mashlahah keadilan. Yang pertama selalu bertanya, mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya? Sementara yang kedua memperhatikan substansi beragama yang bermuara pada penciptaan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Lalu muncul Kiai Mojo, komandan perang Pangeran Diponegoro dan ulama ideolog Perang Jawa (1825-1830). Ulama desa perdikan di Klaten ini pernah melontarkan misinya berperang melawan Kompeni dalam satu teks dalam bahasa Jawa aksara pegon: “Amrih mashlahate kawulaning Allah sedaya, serta amrih karaharjane negari, lestarine agami Islam" (Berjuang untuk kepentingan kemaslahatan para hamba Allah semua, untuk kesejahteraan negeri, serta untuk kepentingan kelestarian agama Islam)

Apa arti kemaslahatan yang diidealkan Kiai Mojo itu? Ada satu perintah Kiai Mojo kepada para pejabat desa yang pro kepadanya. Perintah ini menyatakan bahwa para pejabat desa harus mematuhi empat peraturan penting. Di antaranya, tidak boleh mengadakan perubahan pada jaringan pengairan desa dan tidak boleh mengenakan pajak baru. Artinya, usaha rakyat dalam pertanian jangan diganggu. Jangan pula membebani rakyat dengan memungut pajak dan upeti dari mereka seenaknya. Pasar dan perdagangan juga harus digiatkan sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat, juga untuk membuat pangan murah.

Demikian pula yang kita saksikan pada ijtihad KH. Muhammad Chudlori (wafat 1977), pendiri dan pengasuh Pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, juga pernah menjadi santri KH. Hasyim Asy’ari di Tebuireng. Gus Dur pernah nyantri dan berguru pada beliau di tahun 1950-an. Ketika terjadi ketegangan dalam masyarakat desa akibat rebutan dana desa, Kiai Chudlori lebih mengutamakan kepentingan komunitas pekerja seni untuk membeli gamelan, bukan kepentingan santri yang ingin dana desa itu dipakai untuk memperbaiki bangunan mesjid.

Perhatikan kalimat-kalimat yang dipakai sang kiai faqihun fi mashalihi-l-khalqi ini: Apa tujuan kita membuat pesantren? Apa sumbangan kita bagi desa, bagi warga desa seluruhnya, dan bagi hidup ini pada umumnya? Utamakan keamanan desa! Kalau sudah aman, tunggu saja tak lama lagi mesjid akan tumbuh sendiri! Kalimat-kalimat seperti ini tentu agak susah dipahami oleh orangorang yang cara pandangnya tentang Islam lebih tekstual, hitam-putih atau pakai model kacamata kuda dalam memandang kenyataan hidup.

Pilihan antara mesjid dan gamelan tidak bisa pakai hitam- putih, tapi harus melihat jauh ke depan, harus menyelam lebih dalam lagi hingga ke dasar samudera ma’rifat keislaman yang berintikan pencapaian kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Yang dipentingkan oleh Kiai Chudlori dari kasus rebutan dana desa ini adalah membangun ketenteraman, suasana guyub, dan rukun antar sesama warga, sebagaimana agama Islam mengajarkan ketenteraman dan perdamaian umat manusia. Itu yang lebih utama. Islam datang untuk menjaga ketenteraman untuk kedamaian. Tidak ada gunanya masjid megah tetapi masyarakatnya saling berseteru. Kalau masyarakat guyub dan rukun, masjid bakal berdiri dengan sendirinya.

Cerita tentang Kiai Chudlori itu yang selalu diulang- ulang Gus Dur ini menunjukkan bahwa esensi Islam itu bukan sebatas simbol-simbol, tetapi ketenteraman, guyub, rukun, dan kedamaian. Demikianlah misi seorang faqihun fi mashalihi-l-khalqi. Itulah karakter pendidikan kebangsaan pesantren: ia masuk ke dalam masyarakat dan tidak akan meninggalkan masyarakat, akan hidup bersama. Dan, kalau perlu, ia membiarkan masyarakat tumbuh terlebih dahulu mencapai hidup yang maslahat di dunia untuk bekal ke akhirat kelak.

Inilah kehebatan sebuah bangsa. Ulama-ulamanya tidak pernah habis-habisnya beramal saleh atau berdarma bakti: memikirkan secara serius kemaslahatan rakyat dan bangsanya, serta bekerja untuk kepentingan kemaslahatan itu.

KH. Hasyim Asy’ari, Pesantren dan Kearifan Nusantara: Filosofi Santri Berguru

KH. Hasyim Asy’ari adalah sosok paripurna seorang “alim” yang selalu dikejar ilmu dan barakahnya oleh kalangan santri dan masyarakat. Hingga makamnya pun tidak pernah sepi dari para penziarah. Tidak heran kalau Tan Malaka sendiri selama hidupnya menyempatkan diri berguru pada beliau di pondoknya di Tebuireng dari maghrib hingga shubuh pada tanggal 12 atau 13 November 1945.

Sebutan “alim” dalam masyarakat bangsa kita menunjukkan bahwa seorang guru, kiai atau ulama mengajarkan sikap-sikap beragama yang bukan sekedar teori, tapi juga contoh, amalan, dan suri tauladan. Sang kiai menjadi pembimbing para santri dalam segala hal, yang mendampingi para santri selama 24 jam sehari. Sehingga kaum santri menyaksikan sendiri di depan matanya contoh-contoh yang baik dari gurunya, yang kemudian secara langsung – tanpa instruksi atau paksaan – mengikuti sendiri amalan-amalan yang baik itu.

Lebih dari itu, amalan-amalan keagamaan juga dirasakan makin sempurna dengan mengikuti contoh ideal pelaksanaannya oleh sang kiai. Seperti halnya cara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan ibadah shalat kepada para sahabatnya dengan “memperbanyak melihat cara Nabi melakukannya”. Demikian pula yang ditunjukkan oleh sang kiai dalam mengajarkan amalan-amalan keagamaan sehari-hari. Intinya, makin banyak melihat sang guru -- artinya, berinteraksi secara rapat dengannya dan tidak menjauh – akan makin sempurna pelaksanaan ibadah tersebut. “Adat kelakoean sang goeroe di dalam hidoepnya sehari-hari jang penoeh dengan kedjoedjoeran dan kesoetjian itoe, mempengaroehi djuga atas sikap kehidoepan, levenshouding-nja, moerid-moeridnja”, demikian yang ditulis dokter Soetomo tentang pengajaran pesantren.

Jadi, kehidupan sehari-hari, amalan beserta sikap sang kiai lalu menjadi pedoman, dan bukan sekedar retorika. Sang kiai menjadi cermin dimana sang santri mengamati karakter idealnya. Dan watak “alim” adalah tipikal cerminan ideal tersebut. Dan karakter ke-alim-an yang paling tinggi di mata orang-orang pesantren adalah sikap ikhlas dan wara.

“Nderek kiai” atau “gurutta mato” adalah satu cara pesantren membentuk kepribadian kaum santri. Karena praktik latihan dan proses berguru itu tidak dilakukan dengan cara duduk di dalam kelas dengan jadwal-jadwal pasti.Pesantren dan proses berguru di sana merupakan sebuah proses bermasyarakat, satu cara menjalani kehidupan di dunia ini sebagai persiapan menuju ke gerbang akhirat. Seperti halnya menuntut ilmu itu sendiri tidak pernah berhenti, dari masa kecil hingga meninggal. Proses bermasyarakat dan menjalani hidup ini merupakan inti dari pemahaman keagamaan kalangan pesantren, yang mengamalkan ajaran Ahlussunnah Waljamaah (disingkat Aswaja).

Hal itu berjalan dengan sendirinya, tanpa ada pengarahan dari sang guru. Guru tidak memberitahu apa yang harus dikerjakan, tapi dia menegur kalau ada kesalahan. Kaum pesantren, bagaikan musisi jazz, saling berinteraksi dan kemudian membentuk satu kesatuan dalam proses tanpa ada pengarahan dan rencana sebelumnya. Semuanya dilakukan secara bersama dalam proses. Dan itulah arti bermasyarakat dalam ungkapan “nderek kiai” atau “gurutta mato”. Seperti halnya proses menuntut ilmu pada kiai-ulama tidak akan berhenti, bahkan untuk meminta bacaan dan aji-aji sekalipun, proses berkebudayaan dan bermasyarakat juga tidak akan pernah berhenti. Tradisi dan praktik kebudayaan mereka – dalam lingkup tradisi pesantren – lahir setiap hari, setiap kali dipentaskan dan dipanggungkan, dihadirkan, diinvensi. Segalanya menjadi baru dan aktual, karena secara spiritual ada usaha untuk melakukan adaptasi, aktualisasi, dan interpretasi. Dalam tradisi pesantren dikenal tiga unsur pokok basisnya yang melanggengkan proses berguru dan bermasyarakat tersebut: desa, kitab kuning dan rumah kiai-mesjid-pondok. Singkatnya, filosofi “nderek kiai” atau “gurutta mato” menegaskan satu prinsip panutan hidup, yang sekaligus merupakan jiwa kebudayaan dan kemasyarakatan kaum pesantren.

Karakter berguru ini muncul misalnya dalam sosok Pangeran Diponegoro selama nyantri di Tegalrejo, Yogyakarta, di tahun 1790-an. Seperti yang ia tulis dalam Babad Dipanagara: “Untuk meniru apa yang dilakukan oleh para ulama, kami kerapkali pergi ke Pasar Gede [kini Kota Gede], Imogiri (Jimatan), Guwa Langse dan Selarong. Apabila ke Pasar Gede dan Imogiri, kami biasa berjalan kaki. Tetapi apabila ke Guwa Langse dan Selarong, kami naik kuda dengan banyak pengiring. Di kedua tempat terakhir ini, kami sering menolong petani menuai atau menanam padi. Memang semestinya para pembesar menyenangkan hati rakyat kecil.

Jadi, berguru atau “nderek kiai” harus memastikan tercapainya pendidikan karakter yang ideal di mata kalangan santri dan mustami-nya. Di sana tradisi digerakkan, diamalkan, hingga ditampilkan di depan khalayaknya. Apa yang membuatnya bisa bertahan dalam relasi santri-guru ini, kalau tidak karena kehendak kaum santri untuk mengenal seluk-beluk kehidupan, kondisi masyarakat, serta arah dan tantangan perjalanan peradaban. Dalam proses berguru itu mereka bisa jadi melihatnya secara lain, serta menjawab tantangan dengan cara lain pula. Tapi yang penting adalah kekayaan khazanah pengetahuan yang tinggi terhadap masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Selain berargumentasi, melakukan diskusi, macapatan, sama’an, munaqasyah, berbahsul masail, musawaratan, atau semacamnya, mereka juga melakukan meditasi dan bicara tanpa kata-kata dalam proses berguru itu.

Mengapa meditasi dan bicara tanpa kata-kata? Di satu sisi berguru adalah proses bermasyarakat. Namun pada sisi lain berguru adalah juga proses berefleksi ke dalam, mengucilkan diri dari masyarakat umum, menanamkan kepekaan akan hakekat diri dan kepribadian, dan untuk menjaga nilai-nilai dan moralitasnya. Jadi itu sebabnya, selain pesantren ada di kota, dekat alun-alun dan bahkan di sekitar pusat-pusat kekuasaan, seperti di kraton atau pendopo mesjid jami (mesjid agung), pesantren juga hadir di pedalaman, di pedesaan.

Dalam proses bermeditasi dan mengasingkan diri itu, pesantren merengkuh hakikat otonomi kebudayaannya (istiqlal ). Karena kebanyakan pesantren secara ekonomi mandiri, maka kesadaran kuat akan otonomi kultural selama berguru dan bermeditasi bisa dicapai. Selama proses itu sang santri – biasanya santri-santri senior atau partisipan dari masyarakat yang memang punya maksud demikian – menjalani proses pengekangan segenap hawa nafsu, disiplin diri hingga kerja keras mengayuh kaki dan tangan. Dalam proses itulah lahir sikap-sikap keutamaan yang menjadi ciri khas moralitas individual dan sosial pesantren: kesederhanaan, kerjasama, solidaritas dan keikhlasan.11 Moralitas inilah yang dipupuk secara terus-menerus dalam lakon “nderek kiai” atau “jejer pandito” – sehingga masyarakat Nusantara menyebut kebaktian kepada guru menyamai kebaktian kita kepada orang tua dan mertua, bahkan kepada Allah.

Dengan kata lain, berguru mengharuskan sang santri bukan hanya total kepada sang kiai, tapi juga mengerahkan segenap raga dan jiwa yang dimilikinya. “al-Ilmu la yu'thika ba'dlahu hatta tu’thiyahu kullaka” (Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian dirinya, sebelum engkau menyerahkan segenap totalitas dirimu kepadanya)”, demikian yang dikatakan Ibnu Jama’ah dalam bukunya, Tadzkiratu-s-Sami' wa-l-Mutakallim fi Adabi-l-Alim wal-Muta'allim, yang merupakan salah satu kitab favorit KH. Hasyim Asy’ari sendiri.

Nyantri dan berguru berarti mobilisasi segala sesuatu yang bisa dinikmati dengan panca indera, lahir dan batin. Tidak ada batasan umur, asal-usul sosial, genealogi maupun bahasa. Nyantri bukan hanya proses belajar-mengajar, tapi sesuatu yang mengincar jiwa kaum santri. Ini seperti yang ditekankan Dokter Soetomo, “Kekoeatan batin haroes dididik; ketjerdasan roh diperhatikan dengan sesoenggoeh-soenggoehnja, sehingga pengetahoean jang diterima olehnja itoe akan dapat dipergoenakan dan disediakan oentoek melajani keperloean oemoem teroetamanja”.

Tradisi nyantri hanya memerlukan jiwa yang aktif, sementara yang lainnya menjadi tenaga pendukung. Pengembaraan spiritual itulah yang diperlukan seorang guru-kiai-ulama, yang menggelar pendidikan dalam sebuah komunitas. Di tangan sang guru, pengembaraan dan pendalaman itu tidak menjadi perintah-perintah yang pasti. Tapi semacam isyarat-isyarat yang memancing para santri dan masyarakat pendukungnya (mustami) memasuki suatu suasana mencipta dari sesuatu yang tidak pernah jelas, sebelum benar-benar terjadi. Improvisasi dan kreatifitas merupakan institusi yang amat penting dalam tradisi pesantren. Karena ia merupakan tempat untuk mengaplikasikan segenap moralitas dan idealitas pesantren sedalam-dalamnya. Sehingga suasana pendidikan menjadi aktual.

Berguru, “nderek kiai” atau “gurutta mato”, dengan demikian, adalah sebuah usaha untuk hidup bersama tradisi. Bukan mengartikan tradisi sebagai mumi atau fosil yang mati, tapi sesuatu yang hidup, tumbuh dan menjadi bagian dari masa kini.Maka, dalam konteks nyantri ini, sang guru hadir seperti halnya sang sutradara. Di dalam sebuah kelompok yang akan menonton sesuatu sebagai sebuah pertunjukan, sutradara adalah seorang pencipta. Dia menciptakan dirinya lewat pemain dan segala sesuatu yang nampak dalam tontonan. Dan tontonan yang kemudian dinikmati oleh penonton adalah ciptaan dari berbagai pribadi pemain, namun pada akhirnya adalah suara jiwa langsung dari sang sutradara, sang ideolog yang memainkan peran – dan itu adalah kiai-ulama. Seperti inilah lakon yang dimainkan sang kiai sebagai ideolog, yang menggerakkan tradisi, sekaligus mentradisikan gerakan. Masing-masing santri dan komunitas pesantren menjalankan peranannya, tapi ruh dari lakonan itu adalah tetap berasal dari sang guru.

Di dalam praktik berguru atau nyantri, sang kiai membuat dan melatih santri dan mustami-nya menjadi “pemain”. Pemain yang tidak terlatih sebagai pemain di atas panggung seringkali amat sulit untuk berpartisipasi dalam tontonan yang memiliki jiwa berbeda dengan pertunjukan. Setelah siap sebagai pemain, sang kiai sebagai guru memberikan perintah agar membawasebuah misi(seperti yang dilakonkan oleh Pangeran Diponegoro yang dibawa dari para kiai dan guru-gurunya dalam Perang Jawa 1825-1830) untuk disampaikan kepada masyarakat, komunitas lebih luas, kepada khalayak (mukhathab alaih), stakeholders, kepada penonton. Dalam pertunjukan/tontonan, para pemain bekerjasama seperti sepasukan prajurit dalam perang atau seperti pemain-pemain sepakbola melakukan total football untuk menciptakan tontonan yang betul-betul dikendalikan oleh sebuah misi.

Sang kiai sebagai guru dalam pengertian ini tidak mengajarkan kaidah-kaidah umum tentang pertunjukan atau seni akting. Dia mengajarkan satu bahasa khusus yang paling diperlukan untuk lakon (mulai dari bahasa ke-Aswajaan, kemasyarakatan, kebangsaan (wathaniyah-jumhuriyah), Ratu Adil, komunisme-nasionalisme, anti-kolonialisme, dst) yang dipilihnya. Baru kalau kaidah-kaidah umum itu diperlukan, maka akan diajarkan.Tapi tidak untuk dipegang sebagai patokan abadi, hanya sebagai pengetahuan. Dan pengetahuan bukan merupakan tujuan, tapi usaha untuk mengamankan misi tadi yang hendak disampaikan oleh sang aktor agar sampai kepada masyarakat atau khalayaknya.

Ini adalah sebuah bahasa pendidikan. Sebuah idiom dalam tradisi pesantren. Bahkan boleh dikatakan sebagai sebuah kerajaan teater dengan ideologi spiritual dan keyakinan- keyakinannya yang tersendiri. Sehingga sulit untuk dianggap akan memproduksi pemain-pemain yang bisa dipakai oleh kelompok yang lain (misalnya yang akan dipakai untuk mendukung tujuan- tujuan kolonialisme atau yang anti-kebangsaan) kecuali dengan pihak-pihak yang memiliki garis ideologis yang sama.

Filosofi dasar dari konstruk sang sutradara-kiai-ulama ini adalah bertolak dari Yang Ada. Dasar pikiran ini, yang juga merupakan ideologi spiritual mereka (ingat moralitas qana’ah), adalah upaya menerima apa yang ada di tangan dan di sekitar. Lalu mereka melakukan optimalisasi dari apa yang ada tersebut, untuk mencapai apa yang mereka targetkan. Baik seluruh peralatan, semua kebutuhan, tempat bermain, cerita, pemain-pemain pendukung, dan sebagainya, dimanfaatkan dari apa yang ada ini. Tidak berarti dengan menerima apa yang ada, mereka menjadi terbatas. Justru dengan mengerti keterbatasan mereka yang nyata, mereka kemudian memperoleh peluang untuk melakukan atau mendapatkan apa yang harus ada. Itu yang mereka sebut "kreatifitas" (al-akhdzu)). Dalam proses berguru itu, dengan modal kreatifitas, hampir tidak ada yang tidak mungkin.

Mencipta dan berkarya menjadi pekerjaan yang rutin. Karena dalam praktik, hidup di negeri yang serba kurang dalam berbagai sarana dan fasilitas, orang-orang pesantren kerja keras, memeras otak, mengerahkan segenap potensi, serta menaklukan hampir segala-galanya dengan kreatifitas. Kalau tidak seperti itu, mereka tidak akan mampu hidup dan bertahan. Berproduksi menjadi semacam proses berjuang, karena menciptakan dan menjaga tradisi kepesantrenan, tradisi keulamaan dan kebangsaan, berarti menciptakan sesuatu dari apa yang ada ini. Untuk tidak menjadi seadanya harus dilakukan akrobatik pemikiran dan interpretasi yang kadangkala bisa berarti penukaran sudut pandangan serta penjungkirbalikan nilai-nilai yang dimapankan masyarakat. Inilah filosofis pesantren yang sangat khas dan kuat getarannya: qana'ah sekaligus ber-amal shalih dan, setelah itu, tawakkal.

Memimpin, mengasah dan mendidik santri bagi sang kiai dalam keadaan kesederhanaan semacam itu, lebih merupakan usaha perang gerilya. Yakni, usaha menaklukkan segala keterbatasan. Usaha yang tidak terbatas kepada penciptaan setting, laku, lakon, formula hingga gerakan. Tapi sudah meluas menjadi usaha menciptakan konsep-konsep dan formula baru dalam menilai tradisi kepesantrenan. Sebuah meditasi, sebuah praktik syuyukhiyah (berguru) yang bermakna pengaturan strategi. Karena aspek-aspek tindakannya adalah darurat dalam kondisi keterbatasan itu (terutama di masa- masa puncak penjajahan Belanda di Jawa), maka diperlukan kiat-kiat, akal serta sudut memandang yang baru. Karenanya hasilnya juga berbeda dengan hasil-hasil produksi bertradisidan berkebudayaan lainnya dalam keadaan normal, yang tak jarang ada distorsi. Ada kelainan, penyimpangan-penyimpangan bahkan pemutarbalikan yang kemudian secara fantastis berubah menjadi sebuah orisinalitas, keunikan dan juga gebrakan! Contoh dekat tentang ini bisa dilihat dari konstruksi pesantren tentang Ratu Adil, komunisme dan nasionalisme.

Bisa dikatakan kemudian bahwa orang-orang pesantren mengajak orang memikirkan kembali, memikirkan sekali lagi segala sesuatu yang sudah pernah disimpulkannya atau yang sudah diterima sebagai kesimpulan. Bukan untuk mengajak orang berbalik langkah atau mengingkari diri, tapi untuk mengaktualisasikan segala keyakinan-keyakinannya setiap saat.

Dalam konteks itu, sang kiai hadir sebagai seorang pemimpin, sang pengatur strategi. Dalam mengatur strategi bukan hanya diperlukan akal tapi juga insting. Dan dari sana dihimpunlah beragam strategi dan kiat-kiat: strategi bahasa, strategi ruang, strategi visual, strategi psikologi, dan juga strategi manajemen. Bahkan kalau perlu strategi menyerang -- semuanya sangat dituntut. Dari olah kejiwaan hingga fisik semua diasah. Dan ini menjelaskan mengapa anak-anak pesantren diajarkan olah bela diri hingga pematangan ilmu-ilmu kanuragan atau kedotan.

Dalam tradisi pesantren, seorang kiai adalah seorang jenderal perang yang memiliki kekuasaan sangat besar dan tak terbantah. Tidak semua orang mampu dan bisa menjadi kiai yang adalah juga jenderal. Yang banyak adalah kiai yang hanya menjadi palaksana (eksekutif atau tanfidziyah) dari titah sang kiai-ulama-jenderal-ideolog (syuriyah). Hanya seorang pemimpin spiritual, seorang yang memiliki kemampuan jenderal perang, yang mahir dalam segala taktik berperang yang bisa menjadi seorang kiai di atas panggungkebudayaan, beragama, peradaban dan juga berpolitik.

Seorang kiai adalah seorang pemimpin yang mampu menciptakan teladan atau uswah dalam diri masyarakatnya, yang memberikan pengalaman spiritual. Bukan hanya menciptakan adegan-adegan atau lakon-lakon bagus dan bermoral di atas panggung kepesantrenan. Karena nyantri bukan hanya sebuah prose belajar-mengajar,pesantren bukan hanya pendidikan biasa seperti yang banyak dipahami secara keliru. Tapi juga sebuah peristiwa spiritual, sebuah upaya untuk mencari jatidiri manusia, untuk menjadi manusia yang paripurna (insan kamil). “Agar santri tidak memahami ‘kelas bersama Gus Dur’ sebatas kelas akademik, tapi lebih dari itu sebagai ajang pembentukan kemanusiaan yang ideal menurut Islam”, ujar seorang kiai di Ciganjur, Jakarta, sahabat akrab Gus Dur.

Bukan sekedar hubungan kerja, hubungan pengetahuan, berguru juga relasi pengabdian antar sesama. Ia merupakan kesempatan untuk nyantrik (mengikuti dan meneladani sang guru), untuk menemukan diri, dan juga kesempatan untuk berderma-bakti kepada guru dan komunitas. Berguru adalah sebuah pendidikan jiwa bagi para santri, untuk mengasah kepekaaan, memperhalus budi-pekerti (akhlaqul karimah), dalam berperilaku dan berpengetahuan, dan dalam bersikap terhadap berbagai aspek kehidupan. Pesantren dalam pengertian ini adalah sebuah padepokan. Untuk melakukan pemantapan- pemantapan sikap dan kepribadian, sehingga akhirnya mampu menyampaikan suara, posisi, sikap atau pendirian – untuk berbagai fenomena sosial-politik bahkan juga spiritual.

Ini bisa dibandingkan dengan hakikat dan karakter teater modern sebagaimana yang dipanggungkan dan dipraktikkan oleh Putu Wijaya. Budayawan asal Bali ini menyebut teater sebagai padepokan, sebagai kesempatan untuk mempelajari banyak hal dari seorang sutradara yang bertindak sebagai guru spiritual. “Teater bukan sekedar hubungan kerja, tapi pengabdian. Teater adalah sebuah kesempatan untuk nyantrik, untuk menemukan diri. ... pendidikan jiwa terhadap para anggotanya, yang mengajarkan seni akting dan vokal, tapi perilaku dan sikap, terhadap berbagai aspek kehidupan. ... Teater bukan lagi sekadar pertunjukan hiburan, dengan kreasi artistik. Teater adalah sebuah komunitas spiritual”.

Dan, pesantren, ternyata, melebihi dugaan Putu Wijaya sendiri; ia adalah panggung dahsyat dari seni memainkan berbagai lakon, akting dan vokal itu untuk kejayaan negeri ini. Itulah yang ditunjukkan KH. Hasyim Asy’ari bagi bangsa kita. [Ahmad Baso]

Juklak Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019

Surat Edaran dan Juklak Peringatan Hari Sumpah Pemuda - HSP- ke-91 tahun 2019

Kementrian Pemuda dan Olahraga menerbitkan Surat Edaran bernomor 10.1.1/MENPORA/DII/X/2019 tentang Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019. Surat Edaran tentang Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 tersebut ditujukan kepada Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara; Para Menteri; Jaksa Agung; Panglima TNI; Kapolri; Para Pimpinan Lembaga Non Struktural dan Non Kementrian; Para Gubernur, Bupati dan Walikota; Para Pimpinan BUMN/BUMD; Para Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri; Pimpinan Organisasi Kepemudaan, dan; Seluruh Pemangku Kepentingan Kepemudaan.

Surat Edaran Menpora Nomor 10.1.1/MENPORA/DII/X/2019 tentang Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 tersebut pada dasarnya berisi tentang Pedoman memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-91 Tahun 2019, dan seluruh Kementrian/Lembaga, Pimpinan Daerah dan seluruh pemangku kepentingan kepemudaan agar dalam melaksanakan peringatan HSP (Hari Sumpah Pemuda) memiliki pedoman. Pedoman Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 tersebut pada intinya adalah:

  1. Melaksanakan upacara bendera di instansi masing-masing pada hari Senin, 28 Oktober 2019;
  2. Melibatkan Organisasi Kepemudaan, Pramuka, Satuan Pendidikan baik umum maupun keagamaan dan unsur kepemudaan lainnya;
  3. Menggunakan logo, tema tagline dan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dapat diunduh melalui website ;
  4. Menjadikan bulan Oktober sebagai bulan pemuda yang berisikan kegiatan-kegiatan kepemudaan, yang mengarah kepada penumbuhkembangan semangat persatuan dan kesatuan, serta menyemarakannya dengan spanduk, balihao, banner, dan media sosialisasi lainnya;
  5. Pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda diserahkan sepenuhnya kepada Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai situasi dan kondisi setempat.

Materi Publikasi, Surat Edaran dan Juklak Peringatan Hari Sumpah Pemuda - HSP- ke-91 tahun 2019 dapat diunduh di . [ ]

Surat Edaran Menpora Nomor 10.1.1/MENPORA/DII/X/2019 tentang Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 tersebut ditandatangani PLT. Menpora M. Hanif Dhakiri pada tanggal 1 Oktober 2019 di Jakarta.

Pidato Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91 tahun 2019, ada di bawah ini:

PIDATO
PERINGATAN HARi SUMPAH PEMUDA KE-91
TAHUN 2019

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Om Swasti Astu
Namo Buddhaya
Salam kebajikan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, yaitu Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada tokoh pemuda Tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor Pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjaga keutuhan NKRI.

Hadirin Peserta upacara yang saya hormati.

Hari Sumpah Pemuda ke-91 kali ini mengambil tema "Bersatu Kita Maju". Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang teiah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing, namun pada sisi yang lain perkembangan ini mempunyai dampak negatif, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari parnografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme dari terorisme juga masuk dengan mudahnya apabila pemuda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara.

Pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas. Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional.

Hadirin Peserta Upacara yang saya hormati dan saya banggakan.

Tema Bersatu Kita Maju sesungguhnya diperuntukan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi bagi pemuda menjadi keharusan karena di tangan pemuda lah Indonesia bisa lebih maju. Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia.

Pada saat ini di belahan dunia telah lahir generasi muda yang memiliki pola pikir yang serba cepat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistik dan gramatik. Canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta mudahnya akses terhadap sosial media, telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, lintas agama, dan interaksi mereka di sosial media berjalan real time 24 jam.

Disinilah diharapkan peran pemuda dapat bersaing dalam bentuk apapun tentunya dalam hal yang posistif. Pemuda adalah masa depan bangsa dan negara, pemuda juga harapan bagi dunia, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukan dunia, saya berharap kedepan akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang mendunia.

Gerakan revolusi mental menemukan relevansinya, dengan pembangunan karakter kita bisa kuat, tangguh dan kokoh ikut serta dalam percaturan pemuda di dunia, kita tidak lagi harus bertahan dan menghadapi dampak negative dari modernisasi dan globalisasi, tapi kita harus mampu memberikan warna untuk mengubah dunia dengan tekad dan semangat dan tentunya didukung oleh Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemajuan tidak akan pernah tercapai dalam arti yang sesungguhnya kalau masa depan itu hanya dipandang sekedar sebagai proses lanjut dari masa kini yang akan tiba dengan sendirinya. Tapi bagaimana generasi muda merespon kemajuan itu dengan kearifan menghargai keluhuran perjuangan dari generasi sebelumnya tanpa terjebak dalam kejayaan dan romantisme masa lalu, serta kenyataan-kenyataan masa kini sehingga membuat mereka tidak lagi sanggup keluar untuk menatap masa depan.

Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia, demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik.

"Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu, berjuanglah, lahirkanlah ide-ide, tekad, dan cita-cita, pengorbanan dan perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia".

Hadirin peserta upacara yang kami hormati, khususnya para pemuda yang kami banggakan.

Semangat para pemuda dalam menatap dan ikut membangun dunia harus terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia dalam ikut serta berpartisipasi mengangkat bangsa dan tanah air tercinta di kancah dunia.

Akhirnya, saya ucapkan SELAMAT HARi SUMPAH PEMUDA KE-91. Semoga melalui peringatan ini kita selalu menghormati jasa para pemuda, jasa para pendiri bangsa dan jasa para pahlawan kita. Semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Terima kasih,

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thariq
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 28 Oktober 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Tema Hari Sumpah Pemuda Ke-91 tahun 2019

"BERSATU KITA MAJU"

Tagline / Hashtag HSP 2019

Materi Publikasi, Surat Edaran dan Juklak Peringatan Hari Sumpah Pemuda - HSP- ke-91 tahun 2019 dapat diunduh di . [ ]

Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91 tahun 2019

KATA PENGANTAR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA SELAKU KETUA PANITIA NASIONAL PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-91 TAHUN 2019

Bismillahirrahmanirrahim.

Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Tiga kalimat monumental, berejaan Van Ophuysen tersebut, merupakan keputusan Kongres Pemuda Indonesia Kedua yang diselenggarakan di Batavia (Jakarta), tanggal 27-28 Oktober 1928. Ikrar dimaksud, hasil kongres yang dipimpin Soegondo Djojopoespito, beliau berusia 23 tahun, tiga kalimat diatas meneguhkan spirit untuk meraih kemerdekaan suatu bangsa. Walaupun kita tahu, dalam goresan sejarah, kebebasan dari kolonialisme itu baru diraih 17 tahun kemudian.

Semangat membara barisan muda, telah meletakkan fondasi komunitas beribu pulau dalam balutan “Indonesia”. Konsep nation state yang dibayangkan, dikemas dengan ketegasan untuk menjunjung hanya satu lingua franca, bahasa Indonesia. Adapun kata “Indonesia” sendiri, telah berpuluh tahun melekat dengan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

Visi pemuda 91 tahun yang lalu, masih terasa ketangguhan makna yang sarat dengan kebersamaan dalam mengusung semangat anti kolonialisme. Sejatinya, ikrar Sumpah Pemuda merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buku Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-91 Tahun 2019 berupaya merangkum suasana batin nasionalisme tersebut di atas. Walaupun tidak bisa ditafsirkan secara utuh, namun melalui serangkaian kegiatan yang digelar dapat menggambarkan suasana saat itu.

Buku Juklak ini menjadi panduan dan dasar rujukan bagi seluruh panitia penyelenggaraan peringatan HSP ke-91 Tahun 2019 di seluruh Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi kita semua agar semangat Sumpah Pemuda senantiasa menginspirasi setiap pemuda dan segenap pemangku kepentingan dalam melayani pemuda.

Jakarta, 1 Oktober 2019
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
Ttd.
Dr. H. M. Asrorun Ni’am Soleh, MA.
NIP. 19760531 200012 1 002

I. PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Setiap tanggal 28 Oktober kita selalu merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP). Peringatan tersebut mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah perjuangan seluruh elemen pemuda Indonesia yang telah menebar semangat menjaga jiwa patriotisme dan berhasil menyatukan visi kebangsaan, yang melahirkan sebuah komitmen kebangsaan yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebagaimana yang kita kenal hingga saat ini sebagai Sumpah Pemuda 1928, dengan mempersatukan pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

    Bangsa Indonesia saat ini mengapresiasi serta memberikan ruang bagi pemuda milenial untuk membangun sebuah cita- cita Indonesia masa depan. Membangun optimisme kolektif bahwa suatu saat para anak muda akan mampu mewujudkan cita-cita Indonesia, dan menjadi terhormat di antara bangsa- bangsa lain di dunia.

    Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan kebangsaan, antara lain: korupsi, kemiskinan, pengangguran, pornografi, lunturnya rasa nasionalisme, narkoba, serta sejumlah masalah bangsa yang masih membutuhkan karakter serta solusi kreatif dari pemuda. Semua itu bukan menjadi alasan bagi para pemuda untuk berdiam diri dan apatis memandang masa depan Indonesia. Karena itu, selain penguatan karakter, kreatif, dan kritis mengawal perjalanan bangsa, para pemuda Indonesia harus optimis dalam memandang masa depan. Itulah yang dimaksud dengan gerakan kepemudaan yang inklusif dan integral yaitu gerakan moral, gerakan intelektual, sekaligus membangun optimisme kolektif.

    Ada tiga hal yang harus dimiliki pemuda untuk memenangi “pertarungan” di masa depan sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia yaitu Karakter, Kapasitas/skill dan Inovasi.

    Pertama, diperlukan pemuda yang memiliki karakter yang tangguh, baik karakter moral maupun karakter kinerja. Indonesia sangat membutuhkan pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas. Karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah dan institusi pendidikan perlu memfasilitasi terbangunnya karakter yang tangguh di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda.

    Kedua, memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang cukup mumpuni. Para pemuda, misalnya, perlu mendalami studinya secara serius agar menjadi spesialis keilmuan tertentu, yaitu memiliki spesialisasi dalam menguasai suatu bidang pengetahuan secara mendalam sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Para pemuda perlu memiliki skill tertentu untuk bersaing di dunia kerja. Indonesia jelas memerlukan pemuda yang profesional dan menguasai ilmu pengetahuan secara “mendalam”.

    Ketiga, memiliki inovasi-inovasi baru sehingga pemuda Indonesia mampu berperan aktif dalam kancah internasional dan memenangi kompetisi global sekaligus mewujudkan cita- cita Indonesia di masa depan.

    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan telah mengisyaratkan bahwa semangat dan motivasi baru bagi bangsa khususnya pemuda Indonesia untuk memperjuangkan eksistensinya sebagai sebuah bangsa yang bersatu dan berdaulat. Untuk itu, dalam rangka memberikan makna yang lebih dalam akan arti penting sebuah momentum sejarah pemuda, bangsa ini perlu merekonstruksi dan mereaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam perjalanan sejarah sumpah pemuda, sebagai bagian dari proses sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka jiwa dan semangat sumpah pemuda perlu diaktualisasikan agar tetap relevan dan terpatri dalam sanubari, di tengah perubahan zaman yang semakin cepat dan dinamis.

    Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 dengan tema BERSATU KITA MAJU. Eksistensi dan kemajuan Indonesia tergantung pada semangat persatuan yang telah diperjuangkan sejak 28 Oktober 1928 dan pemuda saat ini harus menyadari berbagai tantangan global.


  2. Dasar
    1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
    4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
    5. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
    6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
    7. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
    8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
    9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
    10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;

  3. Maksud dan Tujuan
    1. Meningkatkan semangat pemuda dalam mengimplementasikan Undang Undang Kepemudaan dan nilai-nilai Sumpah Pemuda.
    2. Menumbuhkembangkan pribadi pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan inovatif.
    3. Mendorong pemuda sebagai pelopor semangat kebangsaan dalam kebhinnekaan.
    4. Memacu pemuda sebagai pemersatu bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  4. Sasaran
    1. Pemerintah Pusat
    2. Pemerintah Daerah
    3. Perwakilan RI di Luar Negeri
    4. Lembaga Pendidikan
    5. Organisasi Kepemudaan, Kemahasiswaan, dan Kepelajaran
    6. Kepramukaan
    7. BUMN dan Lembaga Swasta

II. PENYELENGGARAAN

  1. Tema

    Tema Hari Sumpah Pemuda ke 91 Tahun 2019 : “BERSATU KITA MAJU”


  2. Logo HSP ke-91 tahun 2019

    Logo HSP ke-91 tahun 2019, Hari Sumpah Pemuda 2019

  3. Makna Logo:
    1. Logo Hari Sumpah Pemuda Tahun 2019 menyerupai Monumen Pemuda dengan Kepalan Tangan Jempol yang membentuk angka 91.
    2. Monumen: Dimaksudkan bahwa pemuda senantiasa menjadi agen perubahan dan pergerakannya selalu monumental
    3. Ilustrasi Kepalan Tangan Jempol: Dimaksudkan sebagai pemuda selalu bersemangat dan terdepan sebagai pelopor
    4. Ilustrasi Angka 91: Dimaksudkan bahwa Hari Sumpah Pemuda tahun 2019 merupakan HSP yang ke 91 tahun.
    5. Warna merah - hijau - biru - kuning: Dimaksudkan bahwa kita mengakui keberagaman dengan tetap menjunjung tinggi persatuan karena jika warna tersebut berbaur menjadi satu akan menghasilkan warna putih yang bermakna suci dan baik.
    6. Tulisan SUMPAH PEMUDA Berwarna Merah Putih: Dimaksudkan bahwa Sumpah Pemuda menjadi pondasi yang kuat dan kokoh untuk ikrar suci satu nusa satu bangsa & satu bahasa, INDONESIA. dikuatkan dengan tema bersatu kita maju.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 meliputi:

  1. Sosialisasi dan Publikasi
    1. Menyusun, mencetak, dan mendistribusikan Buku Petunjuk;
    2. Menghimbau agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perwakilan RI di Luar Negeri, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kepemudaan, Kemahasiswaan, dan Kepelajaran, Kepramukaan, BUMN, dan Lembaga Swasta dapat melaksanakan upacara bendera, rangkaian kegiatan, acara puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 pada tanggal 28 Oktober 2019 di lingkungannya masing-masing;
    3. Menghimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih pada tanggal 28 Oktober 2019;
    4. Menghimbau stasiun Radio dan Televisi untuk mengumandangkan lagu-lagu wajib nasional dan atau mars pemuda berkenaan dengan momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda;
    5. Mempublikasikan rangkaian kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 melalui media cetak, elektronik, media luar ruang, media online dan lain-lain;
    6. Menghimbau Instansi/Lembaga Pemerintah, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Swasta dan Masyarakat untuk memperingati dan membuat spanduk, leaflet, pamflet, brosur serta bentuk media publikasi lainnya.

  2. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Hari Sumpah Pemuda
    1. Rapat internal Kementerian Pemuda dan Olahraga
    2. Rapat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga

  3. Rangkaian Kegiatan Acara Pendukung Hari Sumpah Pemuda Tahun 2019
    1. Launching Bulan Pemuda dalam rangka HSP Tahun 2019
    2. Temu Tokoh Legenda Pemuda
    3. Apresiasi Pemuda Berprestasi
      1. Kepemimpinan Pemuda
      2. Pemilihan Wirausaha Muda Berprestasi
      3. Kepeloporan dan Kesukarelawanan
    4. Apresiasi Pemuda Hebat
    5. Anugerah Kota Layak Pemuda
    6. Expo Kewirausahaan dan Kota Layak Pemuda
    7. Talkshow dan diskusi Kepemudaan
    8. Turnamen olahraga antar Organisasi Kepemudaan dan BEM.
    9. Lomba Penulisan Essay Kepemudaan
    10. Pekan Pemuda Kreatif
    11. Apel Sumpah Pemuda
    12. Malam Puncak HSP 2019

IV. PENYELENGGARAAN

  1. Umum

    Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 diselenggarakan secara nasional di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Perwakilan RI di luar negeri. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah, organisasi kepemudaan, LSM, lembaga pendidikan, badan usaha swasta dan BUMN dengan berpedoman pada buku Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

    Peringatan Hari Sumpah Pemuda diselenggarakan secara terarah dan terpadu dengan membentuk panitia pada setiap tingkatan, antara lain;

    1. Panitia Nasional Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga.
    2. Kepanitiaan yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga ditetapkan oleh pimpinan masing-masing K/L.
    3. Panitia Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat setempat.
    4. Panitia Perwakilan RI diluar negeri dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI setempat.
    5. Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 3 dapat menyertakan unsur organisasi kepemudaan.
    6. Kepanitiaan yang diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga non pemerintah, dibentuk oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan.

  2. Khusus
    1. Panduan pelaksanaan kegiatan Bulan Pemuda
      1. Menyemarakkan bulan pemuda dengan berbagai kegiatan kepemudaan, seperti :
        1. Turnament olahraga
        2. Anugerah Kepemudaan
        3. Talkshow dan Diskusi Kepemudaan
        4. Festival Budaya dan Lomba-lomba permainan Tradisional
        5. dll
      2. Mensosialisasikan kegiatan bulan pemuda melalui berbagai media sosialisasi, seperti spanduk, banner di perkantoran, website, media sosial, iklan layanan masyarakat;
      3. Menggunakan tema dan logo sumpah pemuda di mobil, kertas surat, dan korespondensi selama bulan oktober sebagai bulan pemuda.

    2. Upacara Bendera (bagi yang melaksanakan upacara bendera)

      Acara pokok peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 dilaksanakan dalam bentuk Upacara Bendera dengan ketentuan sebagai berikut:

      1. Sifat Upacara : Khidmat dan sederhana
      2. Hari, Tanggal : senin, 28 Oktober 2019
      3. Pukul : Jam 08.00 (waktu setempat)
      4. Tempat : Lokasi masing-masing
      5. Peserta Upacara : Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Pramuka, PMR, Unsur OPD, Masyarakat, dan lain-lain.

    3. Susunan acara upacara bendera :
      1. Pemimpin Upacara memasuki lapangan Upacara, pasukan diambil alih oleh Pemimpin Upacara;
      2. Pembina Upacara tiba ditempat Upacara, barisan disiapkan;
      3. Penghormatan umum kepada Pembina Upacara;
      4. Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara bahwa Upacara siap dimulai;
      5. Pengibaran Bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan ”INDONESIA RAYA”;
      6. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara;
      7. Pembacaan teks Pancasila oleh Pembina Upacara, diikuti oleh seluruh peserta Upacara;
      8. Pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945;
      9. Pembacaan Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928;
      10. Menyanyikan lagu “SATU NUSA SATU BANGSA”;
      11. Penyerahan penghargaan diiringi lagu “BAGIMU NEGERI” (bila ada);
      12. Amanat Pembina Upacara;
      13. Menyanyikan lagu “BANGUN PEMUDI PEMUDA”;
      14. Pembacaan Do’a;
      15. Laporan Pemimpin Upacara;
      16. Penghormatan umum kepada Pembina Upacara;
      17. Pembina Upacara berkenan meninggalkan tempat Upacara.
      18. Upacara selesai.

      1. Apabila terjadi satu dan lain hal, upacara tidak dapat dilakukan di lapangan terbuka, maka dapat dilaksanakan di ruang tertutup dengan Bendera Merah Putih terlebih dahulu sudah berkibar di atas tiang (pengibaran bendera tidak dilaksanakan). Acara pokok diikuti dengan penyesuaian acara seperlunya atau sesuai keperluan daerah masing-masing.
      2. Upacara tingkat nasional/pusat dapat dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah/swasta tingkat nasional, termasuk daerah yang telah disepakati ditunjuk untuk peringatan acara puncak HSP. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah/organisasi/lembaga swasta setempat. Di luar negeri dilaksanakan oleh masing-masing Kantor Perwakilan RI setempat.
      3. Pembina upacara tingkat nasional dilakukan masing- masing pimpinan instansi pemerintah/swasta tingkat nasional, termasuk daerah yang telah disepakati ditunjuk untuk peringatan acara puncak HSP dapat dipimpin oleh Menpora. Tingkat Provinsi/ kabupaten/ Kota/ Kecamatan, dipimpin oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Camat setempat. Untuk organisasi/lembaga/swasta/lembaga pendidikan/ lembaga non-pemerintah lainnya, pembina upacara dipimpin oleh pimpinan masing-masing. Di luar negeri dipimpin oleh Duta Besar/ Kepala Perwakilan RI setempat.
      4. Naskah Pidato Menteri Pemuda dan Olahraga pada saat upacara bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 dibacakan oleh Pembina/ Inspektur Upacara. Naskah pidato terlampir di dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan dan dapat diakses melalui website Kementerian Pemuda dan Olahraga: .

  3. ACARA PUNCAK

    Acara Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 secara nasional oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dilaksanakan di Jakarta. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.


V. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini disusun untuk dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai suksesnya penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019.

Lampiran Juklak Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91 tahun 2019

  1. Pidato Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Pada Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91 Tahun 2019;
  2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  3. Teks Pancasila;
  4. Pembukaan UUD NRI 1945;

    Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Pembukaan

    Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

    Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

    Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

    Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


  5. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia

    PEMBACAAN TEKS KEPUTUSAN KONGRES PEMUDA INDONESIA 1928

    POETOESAN CONGRES PEMOEDA-PEMOEDA INDONESIA

    Kerapatan Pemoeda-Pemoeda Indonesia jang diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda Indonesia jang berdasarkan kebangsaan, dengan namanja: Jong Java, Jong Sumatranen Bond (Pemoeda Soematera), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen Pasoendan, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia; membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 October tahoen 1928 dinegeri Djakarta; sesoedahnja mendengar pidato-pidato dan pembitjaraan jang diadakan dalam kerapatan tadi; sesoedahnja menimbang segala isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini; kerapatan laloe mengambil poetoesan:

    PERTAMA KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH-DARAH JANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA.

    KEDOEA KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA.

    KETIGA KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA.

    Setelah mendengar poetoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan azas ini wadjib dipakai oleh segala perkoempoelan-perkoempoelan kebangsaan Indonesia; mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoeannja: kemaoean sejarah bahasa hoekoem-adat pendidikan dan kepandoean; dan mengeloearkan pengharapan soepaja poetoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan dimoeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan kita.

  6. Teks Lagu Satu Nusa Satu Bangsa
  7. Teks Lagu Bagimu Negeri
  8. Teks Lagu Bangun Pemudi Pemuda
  9. Doa

    DO’A PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA 28 OKTOBER TAHUN 2019

    Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pada saat yang berbahagia dan khidmat ini kami berhimpun untuk memper- ingati hari bersejarah dalam rangkaian panjang perjuangan bangsa kami, Hari Sumpah Pemuda yang ke 91 Tahun 2019 seraya berdoa berserah diri kepada-Mu.

    Ya Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa

    Berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaja, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya sehingga masing-masing kami dapat menunaikan peran dan arah dengan benar. Taatkan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami tetap mampu berupaya keluar dari lilitan persoalan yang sulit kami pecahkan, agar kami bersikap bijak atas kekurangan, kesedihan, harapan dan perjuangan yang belum selesai.

    Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah Pemuda Indonesia Pemuda yang yang Mandiri, dan Kreatif demi memajukan kemajuan Bangsa dan Negara, jadikanlah pemuda Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin dunia dan berilah kekuatan dan bimbinganmu Ya Allah yang Maha Perkasa,

    Ya Allah yang Maha Bijaksana eratkan persaudaraan kami hingga menghasilkan kekuatan dahsyat untuk membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkan hikmahmu agar perbedaan yang ada mampu kami rajut menjadi mozaik kekuatan membangun kejayaan bangsa. Jauhkan kami dari sifat iri, dengki dan mementingkan diri sendiri serta perangai yang tidak terpuji.

    Ya Allah yang Maha Mengabulkan Do’a, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah para pemuda kami menjadi pemuda yang Tangguh dalam berkarya, kuat dalam berpendirian, selalu menegakkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral serta mengedepankan semangat nasionalisme. Jauhkanlah sifat tamak, iri dan dengki, serta segala perilaku yang menjadi larangan agama dan negara.

    Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau hinakan. Karena itu hanya kepada-Mu kami memohon dan hanya kepada-Mu kami berserah diri.

    Yaa Allah, Engkau pemilik waktu. Sebelum ajal kepastian-Mu menjemput kami. Perkenankan kami melihat generasi kami, sebagai anak-anak bangsa yang beriman, bertaqwa, berbudi pekerti luhur, mencintai tanah air, dan berprestasi di tingkat dunia. Jadikanlah mereka pejuang-pejuang yang rela berkorban demi kejayaan bangsa dan negara. Jadikanlah mereka pemuda dan pemudi yang lebih suka memberi dari pada meminta, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan pengorbanan para pendahulu mereka. Sehingga Negara kami menjadi negara yang baltadatun thoyyibatun wa robbun ghofuur.

    Robbana atina fiddunnya hasanah wa fil akhiroti hasanah wa qina adzabannaar. Wa shollallohu ‘ala sayyidna Muhammadin wa ‘ala alihi wa shohbihi wa sallim, Subhana robbika robbil ‘izzati ‘amma yashifuun, wa salamun ‘alal mursalin,Walhamdulillahi robbil alamiin.

Surat Edaran dan Juklak Peringatan Hari Sumpah Pemuda - HSP- ke-91 tahun 2019

Materi Publikasi, Surat Edaran dan Juklak Peringatan Hari Sumpah Pemuda - HSP- ke-91 tahun 2019 dapat diunduh di . [ ]

Kepercayaan akhirnya masuk di KTP

Perlindungan dan Pengakuan terhadap status Pribadi Warga NKRI

Akhirnya pada tanggal 7 November 2017 jam 10.27. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Nggay Mehant Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberhasilan uji materi Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini akan membebaskan para penganut kepercayaan yang selama ini tidak di akomodir dalam kolom agama di KTP maupun KTP Elektronik, atau dengan kata lain bahwa para penganut kepercayaan akan dituliskan dan diakui secara resmi menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Sebuah keputusan yang melegakan karena siapapun yang harus menuliskan agama yang diakui negara di KTP namun merupakan bukan kecintaan atau keprcayaannya adalah hal yang sangat menyakitkan dan secara manusiawi akan menurunkan tingkat kebahagiaan dalam berbangsa dan bernegara, sebab di mata hukum jelas semua warga negara memiliki kedudukan yang sama.

Norma-norma yang dimohonkan pengujian dan norma UUD 1945 tersebut adalah:

Pengujian Materiil UU Administrasi Kependudukan:

  1. Pasal 61 ayat (1):
    “KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.”
  2. Pasal 61 ayat (2):
    “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”
  3. Pasal 64 ayat (1):
    “KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.”
  4. Pasal 64 ayat (5):
    “Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

  1. Pasal 1 ayat (3);
    Negara Indonesia adalah negara hukum.”
  2. Pasal 27 ayat (1):
    “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
  3. Pasal 28D ayat (1):
    “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
  4. Pasal 28I ayat (2):
    “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Amar Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016

Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan perkara Kolom Agama di KTP dengan Amar Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang isinya:

  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”;
  3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul serta para pemohon dan pemerhati. Untuk lebih lengkapnya bisa diunduh di atau di tautan di bawah.

Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 telah dirilis oleh Kemendikbud melalui BNSP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Adapun kisi-kisi tersebut dapat diunduh langsung dari web Kemendikbud Pusat maupun web BNSP. Namun anda juga dapat mengunduhnya di sini sebagai mirorring saja. Dan untuk mempermudah proses maka Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 di sini ditampilkan dalam bentuk HTML agar mudah dibaca dan tidak perlu mengunduh versi .PDF, meski tautan unduh file kisi-kisi USBN dan UN tersebut kami siapkan juga di lampiran tulisan tentang Kisi-Kisi USBN dan UN.

Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 dari web Kemendikbud

Kemendikbud pada Desember 2017 merilis Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 yang isinya adalah:

Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi-Kisi Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2017/2018

Mengunduh file Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat dilakukan langsung di web resmi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di .

Download Kisi-Kisi USBN Tahun Pelajaran 2017/2018 dari BNSP

Badan Standar Nasional Pendidikan Indonesia dalam Laman resminya di bnsp-indonesia.org juga menyediakan file Kisi-kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 secara terpisah:

  • Link Download Kisi-Kisi UN Tahun Pelajaran 2017/2018 di BNSP via Google Drive dapat diunduh .
  • Link Download Kisi-Kisi USBN Tahun Pelajaran 2017/2018 di BNSP via Google Drive dapat diunduh .

Badan Standar Nasional Pendidikan Indonesia memposting Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional - USBN - Tahun Pelajaran 2017/2017 dengan tautan seperti di bawah ini:

  1. Kisi-kisi USBN SD/MI sederajat ()
  2. Kisi-kisi USBN SMP/MTs sederajat ()
  3. Kisi-kisi USBN SMA/MA sederajat ()
  4. Kisi-kisi USBN SMK/MAK ()
  5. Kisi-kisi USBN SDLB/MILB ()
  6. Kisi-kisi USBN SMPLB/MTsLB ()
  7. Kisi-kisi USBN dan SMALB/MALB ()
  8. Kisi-kisi USBN Pendidikan Kesetaraan ()

Badan Standar Nasional Pendidikan Indonesia memposting Kisi-Kisi Ujian Nasional - UN - Tahun Pelajaran 2017/2017 dengan tautan seperti di bawah ini:

  • Kisi-Kisi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Semua Tingkat [ ]
  • Kisi-Kisi UN Paket B dan Paket C Tahun Pelajaran 2017/2018 [ ]
  • Kisi-Kisi UN SMP / MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 [ ]
  • Kisi-Kisi UN SMA, MA, SMTK, SMAK Tahun Pelajaran 2017/2018 [ ]
  • Kisi-Kisi UN SMK Tahun Pelajaran 2017/2018 [ ]
  • Kisi-Kisi UN SMALB dan SMPLB Tahun Pelajaran 2017/2018 [ ]

Apabila ada kesulitan, karena mungkin ada masalah koneksi dan internet yang menyebabkan tidak bisa mengunduh di Kemendikbud dan BNSP, maka anda dapat mengunduhnya dari [ ], atau klik tautan kisi-kisi UN USBN di atas.

Kisi-Kisi UN Paket B dan Paket C Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi-Kisi UN SMP / MTs Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi-Kisi UN SMA, MA, SMTK, SMAK Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi-Kisi UN SMK Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi-Kisi UN SMALB dan SMPLB Tahun Pelajaran 2017/2018

Kode Bank di ATM Indonesia

Kode Transfer Antar Bank Indonesia

Kode Bank diperlukan saat akan melakukan transfer atau menginformasikan kepada rekanan dimana rekening bank kita berada. Setiap kota, negara bahkan kantor bank memiliki kode bank sendiri-sendiri. Hal ini sangat penting untuk melakukan transaksi antar bank baik yang dilakukan sendiri secara online ataupun melalui formulir yang disediakan pihak bank. Setiap bank memiliki sebuah 3 digit kode yang digunakan ketika ada orang dengan bank berbeda ingin melakukan transfer maka perlu memasukan kode tersebut, ditambahkan diawal nomor rekeking pada saat memasukan nomor rekening tujuan.

Contohnya yang dilakukan kita sendiri adalah Nasabah BCA transfer ke BRI, Nasabah BCA transfer ke BNI, Nasabah BNI Transfer ke Mandiri dan sebagainya. Maka kita perlu memasukan 3 digit nomor sebagai kode bank, baik itu transfer uang lewat ATM, transfer lewat SMS Banking maupun lewat internet banking.

Kode Bank

Kode Bank di Negara Kita yang sering kita temui dan butuhkan di ATM atau keperluan transfer antar bank. Di bawah ini kumpulan Kode Bank baik Bank Negara, Bank Swasta, Bank Syariah, Bank Daerah dan Bank Internasional yang ada di negara kita.

KODE BANK NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH KODE BANK
BANK BCA 014
BANK MANDIRI 008
BANK BNI 009
BANK BNI SYARIAH 009
BANK BRI 002
BANK SYARIAH MANDIRI 451
BANK CIMB NIAGA 022
BANK CIMB NIAGA SYARIAH 022
BANK MUAMALAT 147
BANK BRI SYARIAH 422
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) 200
PERMATA BANK 013
BANK DANAMON 011
BANK BII MAYBANK 016
BANK MEGA 426
BANK SINARMAS 153
BANK COMMONWEALTH 950
BANK OCBC NISP 028
BANK BUKOPIN 441
BANK BCA SYARIAH 536
BANK LIPPO 026
CITIBANK 031
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) 213
JENIUS 213
INDOSAT DOMPETKU 789
TELKOMSEL TCASH 911
KODE BANK DAERAH KODE BANK
BANK JABAR 110
BANK DKI 111
BPD DIY 112
BANK JATENG 113
BANK JATIM 114
BPD JAMBI 115
BPD ACEH 116
BANK SUMUT 117
BANK NAGARI 118
BANK RIAU 119
BANK SUMSEL 120
BANK LAMPUNG 121
BPD KALSEL 122
BPD KALIMANTAN BARAT 123
BPD KALTIM 124
BPD KALTENG 125
BPD SULSEL 126
BANK SULUT 127
BPD NTB 128
BPD BALI 129
BANK NTT 130
BANK MALUKU 131
BPD PAPUA 132
BANK BENGKULU 133
BPD SULAWESI TENGAH 134
BANK SULTRA 135
KODE BANK LAINNYA KODE BANK
BANK EKSPOR INDONESIA 003
BANK PANIN 019
BANK ARTA NIAGA KENCANA 020
BANK BUANA IND 023
AMERICAN EXPRESS BANK LTD 030
CITIBANK N.A. 031
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. 032
BANK OF AMERICA, N.A 033
ING INDONESIA BANK 034
BANK MULTICOR 036
BANK ARTHA GRAHA 037
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 039
THE BANGKOK BANK COMP. LTD 040
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) 041
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD 042
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA 045
BANK DBS INDONESIA 046
BANK RESONA PERDANIA 047
BANK MIZUHO INDONESIA 048
STANDARD CHARTERED BANK 050
BANK ABN AMRO 052
BANK KEPPEL TATLEE BUANA 053
BANK CAPITAL INDONESIA 054
BANK BNP PARIBAS INDONESIA 057
BANK UOB INDONESIA 023
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON 059
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA 060
ANZ PANIN BANK 061
DEUTSCHE BANK AG. 067
BANK WOORI INDONESIA 068
BANK OF CHINA LIMITED 069
BANK BUMI ARTA 076
BANK EKONOMI 087
BANK ANTARDAERAH 088
BANK HAGA 089
BANK IFI 093
BANK CENTURY 095
BANK MAYAPADA 097
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN 145
BANK SWADESI 146
BANK MESTIKA 151
BANK METRO EXPRESS 152
BANK MASPION 157
BANK HAGAKITA 159
BANK GANESHA 161
BANK WINDU KENTJANA 162
HALIM INDONESIA BANK 164
BANK HARMONI INTERNATIONAL 166
BANK QNB KESAWAN 167
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 212
BANK SWAGUNA 405
BANK JASA JAKARTA 427
BANK BISNIS INTERNASIONAL 459
BANK SRI PARTHA 466
BANK JASA JAKARTA 472
BANK BINTANG MANUNGGAL 484
BANK MNC/BANK BUMIPUTERA 485
BANK YUDHA BHAKTI 490
BANK MITRANIAGA 491
BANK AGRO NIAGA 494
BANK INDOMONEX 498
BANK ROYAL INDONESIA 501
BANK ALFINDO 503
BANK SYARIAH MEGA 506
BANK INA PERDANA 513
BANK HARFA 517
PRIMA MASTER BANK 520
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA 521
BANK AKITA 525
LIMAN INTERNATIONAL BANK 526
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK 531
BANK DIPO INTERNATIONAL 523
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI 535
BANK ARTOS IND 542
BANK PURBA DANARTA 547
BANK MULTI ARTA SENTOSA 548
BANK MAYORA 553
BANK INDEX SELINDO 555
BANK VICTORIA INTERNATIONAL 566
BANK EKSEKUTIF 558
CENTRATAMA NASIONAL BANK 559
BANK FAMA INTERNASIONAL 562
BANK SINAR HARAPAN BALI 564
BANK HARDA 567
BANK FINCONESIA 945
BANK MERINCORP 946
BANK MAYBANK INDOCORP 947
BANK OCBC – INDONESIA 948
BANK CHINA TRUST INDONESIA 949

Berikut SWIFT code Bank di Indonesia

  No   Nama Bank   Kode Swift  
  1  Bank ABN AMRO  ABNAIDJA  
  2  Bank Haga   HAGAIDJA  
  3  Bank Artha Graha  ARTGIDJA  
  4  Bank Bangkok  BKKBIDJA  
  5  Bank Bumiputera Indonesia  BUMIIDJA  
  6  Bank Bumi Arta Indonesia  BBAIIDJA  
  7  Bank Buana Indonesia  BBIJIDJA  
  8  Bank Bukopin  BBUKIDJA  
  9  Bank BNP Paribas Indonesia  BNPAIDJA  
  10  Bank Central Asia (BCA)  CENAIDJA  
  11  Bank Chinatrust Indonesia  CTCBIDJA 
  12  Bank of China, Jakarta Branch  BKCHIDJA  
  13  Bank Commonwealth  BICNIDJA  
  14  Bank Danamon  BDINIDJA  
  15  Bank Deutsche AG  DEUTIDJA 
  16  Bank DBS Indonesia  DBSBIDJA  
  17  Bank Ekspor Indonesia  BEXIIDJA  
  18  Bank Ekonomi Raharja  EKONIDJA  
  19  Bank Finconesia  FINBIDJA  
  20  Bank HSBC   HSBCIDJA  
  21  Bank Indonesia  INDOIDJA  
  22  Bank Internasional Indonesia (BII)  IBBKIDJA  
  23  Bank Kesawan  AWANIDJA  
  24  Bank Lippo   LIPBIDJA  
  25  Bank Mandiri  BMRIIDJA  
  26  Bank Maybank Indocorp  MBBEIDJA  
  27  Bank Mega  MEGAIDJA  
  28  Bank Mizuho Indonesia  MHCCIDJA 
  29  Bank NISP  NISPIDJA  
  30  Bank Niaga  BNIAIDJA  
  31  Bank Negara Indonesia (BNI)  BNINIDJA  
  32  Bank OCBC Indonesia  OCBCIDJA  
  33  Bank Permata  BBBAIDJA  
  34  Bank Pan Indonesia  PINBIDJA  
  35  Bank Rabobank International Indonesia  RABOIDJA  
  36  Bank Resona Perdania  BPIAIDJA  
  37  Bank Rakyat Indonesia (BRI)  BRINIDJA  
  38  Bank Sumitomo Mitsui Indonesia  SUNIIDJA  
  39  Bank Swadesi  SWBAIDJA  
  40  Bank Syariah Mandiri  BSMDIDJA  
  41  Bank Tabungan Negara (BTN)  BTANIDJA  
  42  Bank UFJ Indonesia (formerly Bank Sanwa Indonesia)  SAINIDJA  
  43  Bank UOB Indonesia  UOBBIDJA  
  44  Bank Woori Indonesia  HVBKIDJA 

Panduan Penggunaan Aplikasi Samsat Online Nasional

Panduan Penggunaan Aplikasi Samsat Online Nasional

Aplikasi Samsat Online Nasional tentu memudahkan masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Samsat Online Nasional merupakan layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara Nasional melalui aplikasi layanan mobile.

Samsat Online Nasional sesuai namanya berlaku di seluruh Nusantara. Hanya saja kita tetap harus datang ke Samsat dalam kurun waktu maksimal 30 hari setelah pembayaran via online, untuk mendapatkan pengesahan SKPD, yaitu lembaran yang isinya bukti pembayaran. Daerah administrasi/hukum pemberlakuan lingkup pelayanan Samsat Online Nasional yang dapat diakses adalah seluruh Samsat di wilayah Provinsi yang ada di Indonesia. Sistem pelayanan Samsat Online Nasional ini hanya melayani Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan SWDKLLJ dan PNBP Pengesahan STNK.

Aplikasi Samsat Online Nasional dapat diunduh di Play Store, pencarian kata kunci Samsat Online Nasional atau melalui tautan .

Samsat Online Nasional Menu

Menu di Aplikasi Samsat Online Nasional

Sesudah menginstall aplikasi Samsat Online Nasional via kita akan bertemu dengan Menu Aplikasi Samsat Online Nasional, seperti:

  1. Pendaftaran

    Menu ini merupakan layanan untuk melakukan pendaftaran, penetapan pajak PKB, SWDKLJJ, dan untuk mendapatkan kode bayar.

  2. Info Proses

    Menu ini memberikan informasi terkait tindak lanjut dari tahapan-tahapan atau proses yang sudah di lakukan.

  3. Info Pajak

    Menu Info Pajak, memberikan informasi seputar besaran PKB dan SWDKLLJ kendaraan.

  4. E-TBPKB

    Menu E-TBPKP, akan menampilkan tanda bukti pelunasan pembayaran secara elektronik.

  5. E-Pengesahan STNK

    Menu E-Pengesahan STNK memberikan tampilan pengesahan STNK secara elektronik atau virtual.

  6. Pindah Bukti

    Menu Pindah Bukti memberikan fitur tentang pemindahan E-Pengesahan STNK dan E-TBPKB dari satu handphone ke handphone yang lain.

  7. Pengaduan

    Menu Pengaduan dalam Aplikasi Samsat Online Nasional adalah fitur pelaporan atau komplain sistem, kita bisa memberikan umpan balik tentang pelayanan Samsat Online Nasional, semacam keluhan, kritik, dan saran.

  8. Panduan

    Sebagaimana namanya, Menu Panduan dalam Aplikasi Samsat Online Nasional adalah menu untuk menampilkan bagaimana cara menggunakan Aplikasi Samsat Online Nasional.

Samsat Online Nasional Pendaftaran

Cara pembayaran cukup simpel seperti aplikasi belanja online atau tiket online lainnya. Setiap proses pendaftaran yang telah selesai akan mendapatkan Kode Bayar yang digunakan untuk pembayaran melalui layanan E-Channel perbankan (e-Banking atau ATM) yang telah bekerja sama dalam pelayanan pembayaran. Adapun perbankan yang bekerja sama meliputi Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing provinsi; Bank BUMN (BNI, BRI, Mandiri, BTN); Bank Swasta (BCA, Permata, CIMB Niaga). Bagi wajib pajak yang sudah mendapatkan kode bayar dari aplikasi dapat langsung melakukan pembayaran melalui ATM. Untuk melakukan pembayaran bisa menggunakan kartu ATM milik sendiri atau ATM orang lain. Kode bayar berlaku selama maksimal 2 jam. Apa bila belum melakukan pembayaran kode bayar tidak berlaku lagi. Apabila pemohon tetap akan melakukan pembayaran diharuskan melakukan pendaftaran ulang.

Samsat Online Nasional Contoh Isi Pendaftaran

Samsat Online Nasional Pendataran Lanjutan

Tata Cara Penggunaan Aplikasi Samsat Online Nasional

  1. Unduh aplikasi Samsat Online Nasional di Playstore .
  2. Jika Anda ingin membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), tekan menu pendaftaran.
  3. Setelah menekan tombol tersebut akan muncul pemberitahuan yang berbunyi "perhatian, TBPKP/SKPD dan stiker pengesagan STNK akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK." Terdapat pilihan setuju dan tidak setuju. Apabila ingin melanjutkan pembayaran klik tombol setuju.
  4. Setelah menekan tombol setuju, akan muncul formulir yang harus diisi wajib pajak, yakni nomor polisi, NIK, lima digit terakhir nomor rangka, nomor telepon, dan email.
  5. Setelah selesai mengisi formulir, tekan tombol lanjutkan. Sistem akan memproses data tersebut selama kurang lebih satu menit. Jika data yang dimasukkan sudah benar, akan muncul data lengkap mengenai kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya dan besaran pajak yang harus dibayarkan.
  6. Setelah itu, wajib pajak tinggal menekan tombol setuju untuk mendapatkan kode bayar. Kode bayar yang digunakan untuk pembayaran melalui layanan E-Channel perbankan (e-Banking atau ATM) yang telah bekerja sama dalam pelayanan pembayaran.

Samsat Online Nasional Menu Pengaduan

Setelah membayar atau mendapatkan tanda bukti bayar berlaku selama maksimal 1 bulan harus di tukar dengan SKPD asli dan dilakukan pengesahan STNK. Apabila melebihi 1 bulan tetap bisa di tukar dengan SKPD asli dan dilakukan pengesahan STNK. Tetapi tanda bukti bayar yang melebihi 1 bulan tidak mempunyai legitimasi operasional Ranmor dijalan. Bukti data E-TBPKP dan E-STNK yang sudah proses pembayaran dapat dipindah kan ke perangkat lainnya melalui proses pindai kode QR pada data E-STNK. Bukti data ini hanya dapat digunakan untuk satu perangkat saja. SKPD akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK yang didaftarkan. Jadi memang sebaiknya juga jika membeli kendaraan second hand sebaiknya segera di balik nama, agar lebih nyaman menggunakan aplikasi Samsat Online Nasional ini.

Samsat Online Nasional E-TBPKP

PERHATIAN

  1. Apabila kode bayar sudah keluar, wajib pajak tinggal membayarnya menggunakan mesin ATM. Kode bayar itu hanya berlaku selama dua jam.
  2. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan dikirimi E-TBPKP oleh pihak Samsat yang berlaku selama 30 hari sejak hari pembayaran.
  3. Setelah itu, dalam rentang 30 hari tersebut, wajib pajak harus datang ke Samsat untuk mengesahkan STNK dan meminta TBPKP/SKPD asli berdasarkan E-TBPKP atau struk pembayaran.

Samsat Online Nasional E-STNK

Meskipun sudah cukup banyak membantu memudahkan kita membayar Pajak Kendaran bermotor tahunan, Karena yang 5 tahunan masih tetap harus datang ke Samsat, meskipun juga sekarang sudah dirasakan lebih cepat. Namun masih terasa ribet, ada baiknya Pemerintah dan yang berwenang segera memikirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Pajaknya juga bisa diakses secara elektronik, semisal penerbitan Smart STNK atau E-STNK yang menjadi Kartu Pintar, dan tidak usah dibubuhi stiker ataupun pengesahan yang masih model kuno dan rawan, karena masih ada celah untuk korupsinya. Sebanding dengan harga yang dibayarkan ketika membeli kendaraan baru plus surat-suratnya.

Setelah adanya aplikasi Samsat Online Nasional ini, juga akan lebih menarik jika plat nomor pun segera diubah menjadi barcode. Jika memang bisa dilakukan penerbitan Smart STNK, Smart BPKB atau STNK dan BPKB generasi 4.0, dan plat nomor kendaraan bermotor generasi digital. Niscaya keuntungan dari Pemerintah akan lebih banyak karena menggunakan barang-barang yang lebih murah, non-manual, sulit ditiru dan mendukung kebijakan satu data Indonesia. Bravo Polri !!!

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perma No 3 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada 11 Juli 2017 yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084 pada tanggal 4 Agustus 2017. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini berdasarkan pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Hal itulah yang membuat MA merasa perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Ketentuan Umum dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

  1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalahperempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
  2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
  3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
  4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
  5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
  6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
  7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
  8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
  9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
  10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

Asas dan Tujuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

  1. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
  2. non diskriminasi;
  3. Kesetaraan Gender;
  4. persamaan di depan hukum;
  5. keadilan;
  6. kemanfaatan; dan
  7. kepastian hukum.

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

  1. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud di atas;
  2. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
  3. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Pemeriksaan Parkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

  1. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
  2. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
  3. diskriminasi;
  4. dampak psikis yang dialami korban;
  5. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
  6. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
  7. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

  1. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
  2. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
  3. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
  4. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

  1. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
  2. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
  3. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
  4. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian- perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Dalam Pasal disebutkan antara lain pedoman antara hakim dengan perempuan korban:

  1. Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
  2. Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
    1. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
    2. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
    3. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

  1. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
  2. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

  1. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
  2. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
  3. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

Pemeriksaan Uji Materiil dalam Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

  1. prinsip hak asasi manusia;
  2. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
  3. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
  4. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
  5. Analisis Gender secara komprehensif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional 2019

Hari Anak Nasional 2019

Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019 diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hari Anak Nasional tahun 2019 akan dipusatkan di Lapangan Karebosi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Selasa, 23 Juli 2019. Tema besar HAN 2019 adalah Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak. Tagline yang akan di dengungkan adalah : Kita Anak Indonesia, Kita Gembira! untuk mengajak seluruh warga Indonesia merayakan dan merenungkan kembali tentang pelindungan anak dalam keluarga.

Berikut adalah Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019 dari Kemenpppa yang secara lengkap dapat diunduh di tautan di bawah.

Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019

Latar Belakang

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Masa depan bangsa berada di tangan anak saat ini. Semakin baik kualitas anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Namun sebaliknya, apabila kualitas anak tersebut buruk maka akan buruk pula masa depan bangsa.

UUD Tahun 1945 Pasal 2B Ayat (2) mengamanatkan agar Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.Sementara itu, pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, dalam UU tersebut juga dijelaskan tentang definisi Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia sebagai bagian dari anggota PBB telah ber komitmen di tingkat internasional yang ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal ini berarti Indonesia telah berkomitmen di tingkat Internasional untuk mendukung gerakan dunia untuk menciptakan World Fit for Children (Dunia Yang Layak Bagi Anak), yang kemudian dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui pengembangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (IDOLA). Prinsip yang digunakan dalam pembangunan Anak Indonesia, mengacu pada KHA yaitu: Non Diskriminasi; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan; dan Menghargai Pandangan Anak.

Dengan adanya kebijakan KLA maka diharapkan setiap wilayah kabupaten/kota hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dapat mengembangkan sistem pembangunan yang berbasis hak anak sebagai implementasi dari KHA di era otonomi daerah. Pelaksanaan kebijakan KLA dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster yaitu:

  1. Hak Sipil dan Kebebasan;
  2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
  3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
  4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegitan Budaya;
  5. Perlindungan Khusus.

Beberapa tantangan yang ada adalah adanya situasi yang tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun berbagai kebijakan, program dan kegiatan sudah dilaksanakan dengan berbasis hak anak di seluruh tingkatan wilay ah, namun pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak masih belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal. Misalnya, masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran, masih terbatasnya wadah partisipasi anak dan suara anak yang belum mewarnai proses pembangunan; masih ada anak yang belum mendapatkan pendidikan; maraknya kekerasan kepada anak baik yang dilakukan oleh orang terdekat maupun orang dewasa lainnya bahkan oleh sesama anak itu sendiri; masih ada anak yang mendapat kekerasan di rumah, di jalan, di sekolah dan tempat-tempat umum lainnya, yang dampaknya akan mengganggu tumbuh kembang anak bahkan tidak jarang akan mengakibatkan anak pada saat dewasa akan menjadi pelaku kekerasan juga.

Untuk mengatasi hal tersebut maka sangat diperlukan upaya perlindungan yang dapat menjamin sekaligus menjadi pegangan hidup anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan tersebut di atas dapat diperoleh dari lingkungan dalam keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil y ang mempuny ai pengaruh sangat besar dalam kehidupan seorang anak, karena dari keluargalah seorang anak memperoleh proses pengasuhan dan perlindungan. Dalam keluargalah seorang anak akan dididik dan dibesarkan untuk pertama kali. Dan dalam keluargalah, khususnya keluarga yang berkualitas, seorang anak mendapatkan pengasuhan yang berkualitas pula sehingga memperoleh perlindungan dari berbagai macam hal yang mengganggu kehidupannya.

Di dalam sebuah keluarga yang berkualitas maka pola pengasuhan yang berkualitas akan menjadi konsep utama, dengan memenuhi hak dan melindungi anak, serta membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Dengan kata lain, kualitas keluarga harus ditingkatkan sehingga orangtua/keluarga dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam memenuhi hak anak dan melindunginya karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

memadai untuk dapat memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak. Banyak keluarga yang belum memahami peran, tugas dan kewajiban sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak-anaknya. Apalagi di era globalisasi, dimana informasi secara bebas melanda seluruh lapisan masyarakat. Globalisasi tidak dapat terbendung dan akan berpengaruh terhadap kehidupan setiap individu serta berdampak terhadap kehidupan dan perkembangan kepribadian anak, maupun hubungan antar anggota keluarga. Banyak anak yang harus ditinggalkan di rumah dikarenakan orang tuanya harus bekerja.

Untuk itu, tema yang ditetapkan dalam Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019 adalah terkait pentingnya kualitas keluarga dalam perlindungan anak. Diharapkan momen Perayaan HAN 2019 ini diselenggarakan untuk menggugah setiap individu, orang tua, keluarga, pendidik, masyarakat, dunia usaha, media, pemerintah dan semua pihak akan pentingnya peran, tugas dan kewajiban masing-masing dalam memenuhi hak dan melindungi anak-anak kita.

Makna Hari Anak Nasional 2019

Peringatan HAN dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air.

Melalui peringatan HAN diharapkan pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, dan memastikan segala hal y ang terbaik untuk anak dalam pertumbuhan dan pekembanganny a. Selain itu HAN harus dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kepedulian semua warga bangsa Indonesia, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak agar anak Indonesia yang berjumlah 79,6 juta pada tahun 2018 dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas tinggi.

Dasar Hukum Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2019

  1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat(2);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).

Tujuan Hari Anak Nasional 2019

Tujuan Umum Hari Anak Nasional 2019:

  1. Menumbuhkan kepedulian, kesadaran dan peran aktif setiap individu, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, pemerintah dan negara dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas untuk anak serta memberikan perhatian dan informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh anak dan keluarga tentang pentingnya meningkatkan kualitas anak melalui peningkatan pengasuhan keluarga yang berkualitas;
  2. Mendorong pengembangan kebijakan kabupaten/kota layak anak hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
  3. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha.

Tujuan Khusus Hari Anak Nasional 2019:

  1. Memberikan pemahaman bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan karenanya anak harus memiliki bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu upaya pembinaan anak perlu pula diarahkan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara;
  2. Mendorong pemerintah, dunia usaha, lembaga kemasyaratan, dunia pendidikan dan media massa menjadi leading sector untuk melakukan kerja-kerja aktif yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak dengan cara melakukan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di sektor masing-masing;
  3. Mendorong terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.

Tema Dan Sub Tema Hari Anak Nasional 2019

Tema Hari Anak Nasional Tahun 2019 adalah:

"Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak"

Sub Tema Hari Anak Nasional Tahun 2019 adalah:

  • Perkuat peran keluarga dalam berbagai upaya untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
  • Wujudkan pengasuhan yang berkualitas dan berbasis hak anak yang dimulai dari keluarga.

Tagline Hari Anak Nasional Tahun 2019:

Kita Anak Indonesia, Kita Gembira!

Logo Hari Anak Nasional 2019

Logo Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019

Makna Logo Hari Anak Nasional 2019:

Menggambarkan figur anak perempuan dan anak laki-laki yang secara bersama-sama merangkai simbol nasionalisme, rasa cinta tanah air, dan solidaritas (Bendera); menggambarkan intelektual, akhlak mulia, dan prestasi (Buku); dan menggambarkan generasi penerus yang harus memiliki cita-cita yang tinggi (Bintang).

Kepanitiaan Hari Anak Nasional 2019

  1. Tingkat Pusat
    Penyelenggaraan HAN 2109 di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Panitia Pusat HAN 2019 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
  2. Tingkat Daerah
    Penyelenggaraan HAN 2019 di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana HAN 2019 yang ditetapkan oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan oleh Bupati/Walikotauntuk tingkat kabupaten/kota secara berjenjang.
  3. Di Luar Negeri
    Penyelenggaraan HAN 2109 di luar negeri dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Luar Negeri HAN 2019 yang diputuskan berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan RI di masing-masing Negara.

Pendanaan

Peringatan Hari Anak Nasional 201 9 dibiay ai dari APBN Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TA 2019, dan sumber lain yang tidak mengikat.

Penutup

  1. Pedoman ini merupakan arahan umum dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan setempat.
  2. Kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional 2019 dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk, seperti: seminar, nonton film bersama, bakti sosial, funwalk, lomba-lomba, dan lain-lain.
  3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman ini dapat dikembangkan oleh Panitia setempat.
  4. Setelah penyelenggaraan Hari Anak Nasional 2019 dilaksanakan, penanggung- jawab masing-masing segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan melampirkan foto dokumentasi, dan dikirim ke:

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
    Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
    Jakarta Pusat 10110

Demikian tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selengkapnya Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dapat diunduh di tautan di bawah.

Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

[ Sumber :

LampiranUkuran
PDF icon pedoman_pelaksanaan_han_2019.pdf1.27 MB

Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2019

Logo Peringatan Hari Pahlawan 2019 - Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2019

Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan 2019 disusun oleh Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019. Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/HUK/2019 tentang Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 yang ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 20 Agustus 2019, di Jakarta.

Unduh

  1. atau;
  2. atau;

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/HUK/2019 tentang Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 tersebut berisi diantaranya:

  1. KESATU: Membentuk Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
  2. KEDUA: Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019.
  3. KETIGA: Susunan keanggotaan Panitia Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 untuk setiap daerah dan perwakilan Republik Indonesia dengan ketentuan:
    1. daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur;
    2. daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota; dan
    3. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
  4. KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 bertanggung jawab dengan menyampaikan laporan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. panitia Pusat menyampaikan laporan kepada Menteri Sosial;
    2. panitia Daerah Provinsi menyampaikan laporan kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Sosial;
    3. panitia kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota dengan tembusan disampaikan kepada gubernur; dan
    4. panitia perwakilan Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
  5. KELIMA: Dalam hal diperlukan kelengkapan Panitia Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019, akan ditetapkan oleh Ketua Umum Panitia.
  6. KEENAM: Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Tahun Anggaran 2019.
  7. KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/HUK/2019 tentang Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 tersebut diberikan kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Para Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Para Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia, Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial, Para Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia, dan Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/HUK/2019 tentang Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 tersebut menunjuk Ketua Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Saharto Sahardjo, SH, SpN, MBA sebagai Ketua Umum Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin, sebagai Penanggung Jawab Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019.

Pedoman Pelaksanaan Hari Peringatan Pahlawan tahun 2019 disusun dan diterbitkan oleh Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 dengan tertanda Ketua Umum Saharto Sahardjo, SH, SpN, MBA dan irektur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin.

Adapun isi Pedoman Pelaksanaan Hari Peringatan Pahlawan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Pedoman Pelaksanaan Hari Peringatan Pahlawan tahun 2019

  1. PENDAHULUAN

    Setiap tahun pada tanggal 10 November 1945 kita selalu memperingati Hari Pahlawan. Mengapa Hari Pahlawan perlu diperingati? Hari Pahlawan perlu diperingati karena pada tanggal tersebut rakyat dengan penuh semangat bersatu padu mengusir penjajah yang berniat menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia.

    Pada peristiwa heroik di Surabaya 1945 tersebut, banyak korban berjatuhan. Sehingga untuk mengenang kembali jasa dan perjuangan para pahlawan maka sudah selayaknya kita memperingati Hari Pahlawan dengan berbagai agenda kegiatan diantaranya melalui Upacara Bendera yang dilakukan oleh segenap elemen masyarakat baik di dalam maupun luar negeri.

    Peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan kiranya tidak hanya bersifat seremonial semata, namun yang paling penting adalah bagaimana kita dapat mengambil makna yang terkandung di dalamnya. Apabila setiap insan memiliki kesadaran dan kemauan untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan maka hal tersebut dapat menjadi salah satu modal untuk membangun bangsa.

    Berkenaan dengan hal tersebut, pada Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 yang mengambil tema “Aku Pahlawan Masa Kini”, diharapkan setiap insan masyarakat Indonesia memiliki semangat kepahlawanan dan tergerak hatinya untuk berjuang membangun negeri sesuai kemampuan dan profesi masing-masing.

    Dengan menjadi Pahlawan Masa Kini, maka setiap insan masyarakat Indonesia kiranya dapat menjaga keharmonisan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

    Marilah menjadi Pahlawan Masa Kini, dengan berlomba-lomba menunjukkan prestasi yang membanggakan serta dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, yang dapat dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan sebagainya. Kiranya Semangat Pahlawan selalu bersemayam di hati sanubari kita semua.


  2. DASAR HUKUM
    1. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
    2. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
    4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
    5. Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
    6. Keputusan Presien RI No. 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang bukan Hari Libur.
    7. Keputusan Presiden RI Nomor : 227 tahun 1963 tentang Peraturan Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
    8. Keputusan Presiden RI Nomor : 228 Tahun 1963 tentang Peraturan Tata Cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
    9. Keputusan Presiden RI Nomor : 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing / Pimpinan Organisasi Internasional.
    10. Keputusan Presiden RI Nomor : 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
    11. Surat Menteri / Sekretaris Negara Nomor : B-329 / M-SESNEG / 8 / 74 tanggal 12 Agustus 1974 perihal Pelimpahan Pimpinan Pengendalian Peringatan Hari Pahlawan.
    12. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : HUK.3-48/108 Tahun 1975 tanggal 14 Juni 1975 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 10 November yang pertama kali dilaksanakan oleh Departemen Sosial RI.
    13. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Menteri Sosial Nomor : 11 Tahun 1975, Nomor : 6/4/1975 dan Nomor : HUK/3-1-26/56 tanggal 29 April 1975 tentang Ziarah ke Taman Makam Pahlawan serta Museum-museum ABRI maupun Sipil bagi Pelajar dan Pramuka.
    14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 22/HUK/1997, tanggal 13 Mei 1997 tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
    15. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI.
    16. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 101/HUK/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Panitia Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019.
    17. Telex Menteri Luar Negeri RI Nomor : tanggal tentang Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan 2019
    18. Telex Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 003.1/11032/SJ tanggal 08 Oktober 2019 tentang Peringatan Hari Pahlawan di Daerah.

  3. MAKSUD DAN TUJUAN
    1. Maksud:

      Mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan dan pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan.

    2. Tujuan:
      1. Membangun ingatan kolektif untuk menggerakan kesadaran berbangsa dan bernegara yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
      2. Memperkokoh Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial demi tegak dan utuhnya NKRI.
      3. Meningkatkan kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.

  4. ALTERNATIF TEMA

    “ AKU PAHLAWAN MASA KINI “


  5. PENYELENGGARAAN
    1. Kepanitiaan
      1. Di Pusat

        Panitia Peringatan Hari Pahlawan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI yang keanggotaannya terdiri dari unsur Lembaga Pemerintah/Instansi terkait, Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta unsur terkait lainnya.


      2. Di Daerah

        Panitia Peringatan Hari Pahlawan di Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan di Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota setempat.


      3. Di Luar Negeri

        Panitia Peringatan Hari Pahlawan di Luar Negeri ditetapkan oleh Kepala Perwakilan RI setempat.



    2. Organisasi Penyelenggara di Pusat
      1. Susunan Organisasi dan Tugas Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :
        1. Pelindung

          Melindungi Kepanitiaan Hari Pahlawan Tahun 2019 dalam pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019.

        2. Penanggung jawab:

          Menetapkan kebijakan serta memberikan arahan dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019.

        3. Penasehat:

          Memberikan saran dan petunjuk teknis untuk kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019.

        4. Pengarah:

          Memberikan arahan untuk kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019.

        5. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

          Mengkoordinasikan dan mengendalikan teknis penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan baik di Pusat, Daerah maupun di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri.

        6. Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Ketua:

          Pelaksana Harian : Membantu tugas-tugas Ketua Umum dan mengkoordinasikan tugas sehari-hari para Ketua secara operasional dalam melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan dalam Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019.

        7. Sekretaris:

          Membantu Pimpinan dalam bidang administrasi untuk kelancaran penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan laporan.

        8. Bendahara:
          1. Menyiapkan, menyimpan dan membayarkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 sesuai dengan anggaran.
          2. Mempertanggungjawabkan administrasi keuangan yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan Hari Pahlawan Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
        9. Ketua I dan Wakil Ketua I Bidang Upacara Ziarah Nasional dan Upacara Tabur Bunga di Laut :

          Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan secara operasional kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup tugas :

          1. Seksi Upacara Ziarah Nasional
          2. Seksi Upacara Tabur Bunga di Laut
        10. Ketua II dan Wakil Ketua II Bidang Jelajah Kapal Kepahlawanan dan Pahlawan Goes To School

          Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan secara operasional kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup tugas :

          1. Seksi Jelajah Kapal Kepahlawanan
          2. Seksi Pahlawan Goes To School
        11. Ketua III dan Wakil Ketua III Bidang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dan Ramah Tamah

          Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan secara operasional kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup tugas :

          1. Seksi Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional
          2. Seksi Ramah Tamah
        12. Ketua IV dan Wakil Ketua IV Bidang Wisata Sejarah dan Ziarah Wisata

          Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan secara operasional kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup tugas :

          1. Seksi Wisata Sejarah
          2. Seksi Ziarah Wisata
        13. Ketua V dan Wakil Ketua V Bidang Humas dan Lembaga, Publikasi dan Hening Cipta, serta Dokumentasi

          Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan secara operasional kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup tugas :

          1. Seksi Humas dan Lembaga.
          2. Seksi Publikasi, Hening Cipta dan Dokumentasi.
        14. Sekretariat

          Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan urusan Administrasi, urusan Keprotokolan, urusan Undangan dan urusan Perlengkapan dalam rangka kegiatan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2019. Secara operasional kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup tugas :

          1. Koordinator Urusan Administrasi.
          2. Koordinator Urusan Protokol.
          3. Koordinator Urusan Undangan.
          4. Koordinator Urusan Perlengkapan.

      2. Tugas Ketua Seksi-Seksi
        1. Seksi Upacara Ziarah Nasional

          Menyusun rencana, persiapan, pelaksanaan Ziarah Nasional di TMPN Utama Kalibata serta menjaga/mengendalikan keamanan selama kegiatan Peringatan Hari Pahlawan berlangsung, termasuk koordinasi pelaksanaan pengaturan ketertiban lalu lintas, terutama pada saat pelaksanaan upacara.

        2. Seksi Upacara Tabur Bunga di Laut

          Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan Upacara Tabur Bunga di Laut, termasuk koordinasi pelaksanaan pengaturan dan pengendalian keamanan.

        3. Seksi Jelajah Kapal Kepahlawanan

          Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan acara Jelajah Kapal Kepahlawanan.

        4. Seksi Pahlawan Goes To School

          Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan acara Pahlawan Goes To School.

        5. Seksi Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional

          Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana.

        6. Seksi Ramah Tamah

          Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan acara Ramah Tamah Menteri Sosial dengan para Warakawuri / Keluarga Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.

        7. Seksi Wisata Sejarah

          Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan acara Wisata Sejarah.

        8. Seksi Ziarah Wisata

          Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan acara Ziarah Wisata.

        9. Seksi Humas dan Lembaga

          Melakukan koordinasi dalam melaksanakan hubungan dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait demi mendukung kelancaran penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019.

        10. Seksi Publikasi, Hening Cipta dan Dokumentasi

          Mengkoordinasikan penyebarluasan informasi kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 melalui media cetak maupun elektronik, termasuk perekaman dan penyiaran Pidato Menteri Sosial serta peliputan dan penyiaran berita tentang kegiatan-kegiatan Peringatan Hari Pahlawan melalui TVRI, TV Swasta, RRI, Radio Swasta dan menyebarluaskan himbauan pelaksanaan acara Hening Cipta secara serentak 60 detik pada tanggal 10 November 2019 tepat pada pukul 08.15 waktu setempat di seluruh Indonesia. Kemudian juga meliput dan mendokumentasikan setiap rangkaian kegiatan Peringatan Hari Pahlawan sebagai bahan dokumentasi dan sebagai bahan dalam penulisan laporan kegiatan Peringatan Hari Pahlawan.

        11. Sekretariat terdiri :
          1. Koordinator urusan Administrasi

            Menyusun rencana, persiapan dan melaksanakan urusan administrasi yang berkaitan dengan peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait.

          2. Koordinator urusan Protokol

            Menyusun rencana , persiapan dan pelaksanaan bidang keprotokolan dalam rangka kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019.

          3. Koordinator Urusan Undangan

            Menyusun rencana, persiapan dan melaksanakan urusan undangan dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan tahun 2019 dengan pihak-pihak yang terkait.

          4. Koordinator Urusan Perlengkapan

            Menyusun rencana, persiapan dan melaksanakan urusan perlengkapan dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 dengan pihak-pihak yang terkait.


  6. POKOK-POKOK KEGIATAN
    1. Kegiatan di Pusat
      1. Kegiatan Utama
        1. Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara.
        2. Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata tanggal 10 November 2019 pukul 08.00 WIB.
        3. Upacara Tabur Bunga di Laut tanggal 10 November 2019 pukul 08.00 WIB.

      2. Kegiatan Pokok
        1. Upacara Bendera di Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah, Lembaga-Lembaga Pendidikan pada tanggal 10 November 2019 pukul 08.00 waktu setempat (pada Upacara Bendera tersebut Pembina Upacara membacakan Amanat Menteri Sosial dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2019).
        2. Pengibaran Bendera Merah Putih satu tiang penuh di setiap rumah dan lingkungan pemukiman penduduk pada tanggal 10 November 2019.
        3. Hening Cipta Tanggal 10 November 2019 selama 60 detik dimulai pukul 08.15 (waktu setempat) secara serentak di seluruh Indonesia.
        4. Pidato Menteri Sosial menyambut Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 tanggal 9 November 2019 pukul 19.00 WIB di TVRI / RRI.

      3. Kegiatan Penunjang
        1. Jelajah Kapal Kepahlawanan
        2. Ziarah Wisata
        3. Wisata Sejarah
        4. Pahlawan Goes To School
        5. Ramah Tamah dengan Keluarga Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.

    2. Kegiatan di Daerah
      1. Kegiatan Utama
        1. Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan / Makam Pahlawan Nasional, tanggal 10 November 2019 jam 08.00 waktu setempat.
        2. Upacara Tabur Bunga di Laut, tanggal 10 November 2019 pukul 08.00 waktu setempat (apabila dimungkinkan).

      2. Kegiatan Pokok
        1. Upacara Bendera di Instansi-Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah, Lembaga-Lembaga Pendidikan dimana Pembina Upacara diharapkan diharapkan membacakan Amanat Menteri Sosial RI dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2019.
        2. Pengibaran Bendera Merah Putih satu tiang penuh di setiap rumah, kantor dan lingkungan pemukiman penduduk pada tanggal 10 November 2019.
        3. Hening Cipta secara serentak selama 60 detik dimulai pada pukul 08.15 waktu setempat bersamaan dengan berlangsungnya Upacara Bendera, Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata dan Tabur Bunga di Laut tanggal 10 November 2019.

      3. Kegiatan Penunjang
        1. Ziarah Wisata di TMP / MPN.
        2. Olimpiade Pahlawan
        3. Ramah Tamah Gubernur / Bupati / Walikota dengan para keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang.
        4. Kegiatan lain sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat.

    3. Kegiatan di Luar Negeri

      Untuk Perwakilan RI di Luar Negeri, Acara Peringatan Hari Pahlawan disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat dengan mengutamakan Upacara Bendera.


  7. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
    1. Pusat

      Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 2019 di Pusat.

    2. Daerah

      Panitia Peringatan Hari Pahlawan di Daerah bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 2019 di Daerah.

    3. Luar Negeri

      Panitia Peringatan Hari Pahlawan di Luar Negeri bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 2019 di Luar Negeri.


  8. PEMBIAYAAN
    1. Pusat

      Pembiayaan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan di Tingkat Pusat dibebankan pada Anggaran DIPA Dit. K2KRS Tahun Anggaran 2019.

    2. Daerah

      Pembiayaan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan di Daerah dibebankan pada APBD Prov/Kab/Kota setempat atau sumber lain.

    3. Luar Negeri

      Pembiayaan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan di Luar Negeri dibebankan pada Anggaran Perwakilan RI / KBRI / Konsulat Jenderal setempat.


  9. PELAPORAN

    Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Peringatan Hari Pahlawan bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut :

    1. Untuk Panitia Pusat kepada Menteri Sosial RI.
    2. Untuk Panitia Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial RI.
    3. Untuk Panitia Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
    4. Untuk Panitia Perwakilan RI di Luar Negeri kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial RI.

  10. PENUTUP

    Demikian Pedoman Pelaksanaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 baik di Pusat, Daerah maupun Luar Negeri.

Demikian Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 Saharto Sahardjo, SH, SpN, MBA. dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin, sebagai Penanggung Jawab Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019.

LOGO HARI PAHLAWAN TAHUN 2019

Logo Hari Pahlawan 2019 - Logo Harwan 2019 - Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2019

Unduh

  1. atau;
  2. atau;

HASHTAG HARI PAHLAWAN TAHUN 2019

Hashtag Hari Pahlawan 2019 - Aku Pahlawan Masa Kini - Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2019

Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 juga menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke - 74 tanggal 10 November 2019.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE – 74
TANGGAL 10 NOVEMBER 2019

  1. TEMA

    AKU PAHLAWAN MASA KINI

  2. SIFAT UPACARA :

    Khidmat, tertib, dan Sederhana

  3. TANGGAL UPACARA :

    Hari Mingggu, 10 November 2019

  4. WAKTU DAN TEMPAT UPACARA :

    Pukul 08.00 waktu setempat di lapangan terbuka.

  5. URUTAN UPACARA BENDERA:
    1. Penghormatan umum kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara.
    2. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara.
    3. Pengibaran bendera Merah Putih, diiringi Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya ” yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara.
    4. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Pembina Upacara.
    5. Pembacaan Pancasila.
    6. Pembacaan Pembukaan UUD’45.
    7. Pembacaan pesan-pesan Pahlawan/kata-kata mutiara (ditentukan panitia).
    8. Amanat Pembina Upacara.
    9. Pembacaan Do’a.
    10. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara.
    11. Penghormatan kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara.
    12. Upacara selesai.

Catatan : Bila Upacara terpaksa tidak dapat dilaksanakan di lapangan terbuka, pengibaran Bendera Merah Putih diganti dengan Bendera Merah Putih yang sudah dipasang di tiang. Namun pokok-pokok acara lainnya wajib diikuti dengan penyesuaian seperlunya.

Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 mmeberikan Juklak untuk acara hening cipta. Petunjuk Pelaksanaan Hening Cipta Secara Serentak 60 detik adalah sebagai berikut:

PETUNJUK PELAKSANAAN HENING CIPTA SECARA SERENTAK 60 DETIK