Referensi

Referensi
pustaka
Antok Suryaden Jum, 11/24/2017 - 22:52

Pustaka Jogloabang, isinya referensi, tips-tips dan sebagainya terserah yang ngisi. Semoga bermanfaat.

5 Tempat di Singapura yang Menjual Barang-barang Branded

5 Tempat di Singapura yang Menjual Barang-barang Branded
5 Tempat di Singapura yang Menjual Barang-barang Branded
suryaden Sel, 03/23/2021 - 03:41

Fashion dan barang-barang baru yang orisinal dan branded merupakan kepuasan tersendiri untuk memilikinya. Selain meyakinkan akan terasa lebih murah karena mutu yang terjamin dan keawetannya bisa mengalahkan jika membeli barang yang tidak asli, bandingkan saja, umur pakainya bisa lebih lama dan yang jelas kenyamanan yang berada di balik kualitas merupakan hal yang tak terpungkiri. Ingin mendapatkannya dengan tanpa keraguan silakan kunjungi 5 tempat di Singapura yang menjual barang-barang Branded.

Mengapa perlu kita tahu bahwa ada 5 tempat di Singapura yang menjual barang-barang Branded. Terkadang sulit untuk menentukan belanja dimana yang menyediakan barang-barang murah dan branded tanpa harus berpikir panjang, membanding-bandingkan mana yang ori, mana yang tidak asli dengan berbagai derajat kualitas, namun tetap saja bukan aslinya. Sebagai konsumen jelas kita memiliki hak untuk membeli dimanapun, sambil menikmati apa sudah menjadi jerih payah hasil keringat yang melelahkan dan menguras strategi otak untuk mendapatkan hasil yang layak.

Berwisata, melepas lelah pikiran dan melihat tempat yang jauh merupakan refreshing yang diperlukan setiap orang. Mana yang disukai, mana yang kita favoritkan, kita impikan atau yang pernah memberikan pengalaman menarik, berkesan dan membuat kangen untuk datang kembali, adalah rahasia diri pribadi yang tak bisa diganggu gugat. Juga tidak dipungkiri bahwa sebuah tempat yang menyediakan tempat belanja, berwisata sekaligus berbisnis memang ada. Tempat yang praktis yang mempertemukan berbagai kemudahan bisnis, suasana yang nyaman dan menyediakan banyak barang branded untuk dapat kita dapatkan tanpa keraguan.

5 Tempat di Singapura yang Menjual Barang-barang Branded

Sebagai masyarakat Indonesia pastinya sudah tidak asing lagi dengan yang barang-barang branded bukan? Namun, di Indonesia sendiri untuk mendapatkan barang branded cukup sulit dan tidak tersedia di beberapa mall di. Sedangkan kebalikannya yaitu di Singapura, Anda bisa menemukan barang-barang branded di mall atau pusat perbelanjaan di sana, yaitu sebagai berikut:

Berburu Brand Besar Murah di Vivo City Mall

Berburu Brand Besar Murah di Vivo City Mall

Yang pertama dan yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah Vivo City Mall. Pusat perbelanjaan ini adalah yang menyediakan berbagai barang branded ternama dan pertama di negara Singapura.

Anda bisa menemukan berbagai jenis barang dengan merek terkenal yaitu seperti Channel, H&M, Guess, Forever 21, DNKY, dan lain sebagainya. Mall yang satu ini menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan Anda salah satunya untuk kebutuhan fashion.

Mall ini menyediakan mulai dari baju, sepatu, bahkan hingga alat elektronik. Untuk harganya memang diperuntukkan kepada masyarakat kalangan menengah ke atas sehingga cukup terbilang mahal.

Barang Branded Lengkap dan Beragam di Marina Bay Sands Mall

Barang Branded Lengkap dan Beragam di Marina Bay Sands Mall

Tak jauh berbeda dengan Vivo City Mall, Marina Bay Sands Mall menjadi salah satu mall dengan koleksi barang branded yang cukup lengkap. Anda bisa menemukan segudang keperluan dengan barang terkenal di dunia seperti Victoria Secret, Versace, Dior, dan lain sebagainya.

Untuk Anda yang ingin berkunjung ke sana, jangan harap Anda bisa mendapatkan penawaran harga yang miring. Ya, semua barang di sini dijual secara eksklusif sehingga Anda bisa memilih mana yang paling tepat.

Anda tak perlu berharap banyak pada yang namanya diskon atau potongan harga karena di sini sangat jarang bahkan tidak bisa ditemui. Oleh karena itu, jika budget terbatas jangan memaksakan kecuali hanya untuk lihat-lihat saja.

Dapatkan Barang Branded Kualitas Terbaik di ION Orchad Mall

Dapatkan Barang Branded Kualitas Terbaik di ION Orchad Mall

Jika ingin mendapatkan barang branded yang jelas kualitasnya yang terbaik maka ION Orchad Mall ii bisa menjadi pilihan. Mall yang satu ini berada di salah satu jalan teramai di Singapura yaitu Orchad Road.

Kawasan yang satu ini memang selalu menjadi tujuan wisatawan untuk mendapatkan banyak barang salah satunya barang branded nan ternama. Mall yang satu ini memiliki desain interior yang sangat menarik dan modern sehingga bisa disebut sebagai surganya para penggemar barang branded.

Mengenai diskon, sayangnya Anda tidak akan pernah mendapatkannya sering. Ya, semua yang dijual di sana adalah harga asli. Namun, jangan pernah salah karena untuk kualitasnya pasti orisinal dan yang paling baik.

Takashimaya

Berburu Diskon di Takashimaya

Masih di kawasan Orchad Road, Anda juga bisa mendapatkan barang-barang branded yang cukup lengkap dengan diskon menarik di Takashimaya, Tempat yang satu ini menjual berbagai barang menengah ke atas namun harganya bisa sangat miring dibandingkan yang lain.

Bahkan, untuk pergi ke sini dari mall lain pun diperbolehkan. Ada banyak sekali tas, sepatu, dan lain sebagainya yang bisa Anda beli di sini. Menariknya adalah diskon yang diberikan selalu ada per bulannya walaupun seasonnya berubah-ubah.

Anchorpoint Mall

Berburu Barang Branded Limited di Anchorpoint Mall

Jika Anda ingin berburu barang branded yang sifatnya limited maka Anchorpoint Mall adalah jawabannya. Anda bisa menemukan berbagai barang branded seperti Charles n Keith, dan sebagainya.

Mengapa disebut dengan limited? Orang-orang mengatakannya karena kebanyakan produk hanya tinggal yang menjadi display saja. Jadi, jika Anda membeli suatu produk maka kebanyakan sudah tidak ada stoknya di gudang.

Tentunya hal ini akan menarik para pelanggan seba semakin langka barang branded semakin mahal juga harga ditawarkan.

Itu dia daftar tempat di Singapura yang menjual berbagai jenis barang branded dan terkenal di kalangan para wisatawan. Bagi Anda yang saat ini merupakan penggemar dari barang Branded dan ingin ke Singapura jangan lewatkan untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut.

Untuk menuju ke Singapura, Anda bisa memilih menggunakan layanan tiket murah ke Singapura di Traveloka. Anda bisa mengajak orang tersayang, teman yang sefrekuensi, atau mengajak orang tua untuk langsung melihat dan memegangnya.

[ Photo ]

  1. The elevation view from the west of Marina Bay Sands, Singapore. By This Photo was taken by Supanut Arunoprayote.Feel free to use any of my photos, but please mention me as the author and may send me a message.(สามารถใช้ภาพได้อิสระ แต่กรุณาใส่เครดิตผู้ถ่ายและอาจส่งข้อความบอกกล่าวด้วย) Please do not upload an updated image here without consultation with the Author. The author would like to make corrections only at his own source. This ensures that the changes are preserved.Please if you think that any changes should be required, please inform the author.Otherwise you can upload a new image with a new name. Please use one of the templates derivative or extract. - Own work, CC BY 4.0, Link

  2. Vivo City is the largest shopping mall in Singapore, located at the Harbour Front precinct. Since its opening in 2006 it is still the front runner in trendy retail & upmarket F & B establishments. pp: Non-HDR. Just Duplicate to a new layer and choose "Soft Light". Automatically colors become richer but some dark areas need to be knocked off using eraser tool from photoshop in steps of 30% until desired. Merge layers and apply light contrast and sharpening. By William Cho - "Reflections" @ Vivo City, Singapore, CC BY-SA 2.0, Link

  3. Large view on the interior of the mall The Shoppes at Marina Bay Sands in Singapore. Illuminated corridors, escalator and transparent glass vaulted roof. By Basile Morin - Own work, CC BY-SA 4.0, Link

  4. An interior view of The Shoppes at Marina Bay Sands, Singapore. By Allie Caulfield. - Flickr: 2012-06-17 06-30 Singapore 443 Marina Bay, CC BY 2.0, Link

  5. This new shopping mall is creating quite an impact with their dazzling night display. A great place for those who love colorful night photography. There are so many angles and possibilities to explore within. pp:blending of 2 images with minimal contrast and sharpening. By William Cho - Dazzling Lights at ION Orchard, CC BY-SA 2.0, Link

  6. Fun shot with Peleng FE, Canon EOS 650D Luminance HDR - Ashikmin stacked over mantiuk 06,08, blended in GIMP. By Erwin Soo from Singapore, Singapore - Takashimaya Shopping Centre, Singapore, CC BY 2.0, Link

Kelana

5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan

5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan
Kandang Menjangan. 5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan
suryaden Sab, 03/21/2020 - 10:07

5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan adalah Ayunan Langit Watu Jaran, Hutan Pinus Pengger, Gumuk Pasir Parangkusumo, Kawasan Malioboro, dan Jembatan Gantung Pantai Timang. Pada masa pageblug COVID-19, hadapilah dengan optimis, selalu jaga kesehatan dan terapkan social distancing tanpa harus menghadapi gangguan mental.

Memang 5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan diantaranya yaitu Ayunan Langit Watu Jaran, Hutan Pinus Pengger, Gumuk Pasir Parangkusumo, Kawasan Malioboro, dan Jembatan Gantung Pantai Timang, kelima-limanya berada di selatan rel kereta api. Menambahkan lainnya yang berada di Jogja Utara pun cukup menarik dan menawan, namun mungkin sudah terlalu mainstream.

Meski jarak satu dengan lainnya dalam 5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan tidak terlalu jauh. Namun menjaga stamina dan kesehatan tetap nomor satu lho gaes. Agar bisa menikmati pemandangan dan meresapi pesona wisata Jogja yang enteng berisi dan membuat kangen.

5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan

Daerah yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan diberi julukan sebagai kota pelajar ini memang sangat terkenal dengan berbagai destinasi wisata menarik yang wajib dikunjungi. Kota pelajar atau Jogja ini memiliki berbagai macam destinasi wisata, bahkan bukah hanya wisata tematik dengan warna-warni saja, namun juga hadir beragam atraksi wisata menarik lainnya. mulai dari wisata unik yang lokasinya tersembunyi hingga wisata yang dapat memacu adrenalin. Lebih jelasnya, berikut ada 5 wisata Jogja hits 2020 yang sangat direkomendasikan untuk Anda kunjungi.

5 Wisata Jogja Hits 2020 Yang Wajib Masuk Dalam Agenda Liburan

Ayunan Langit Watu Jaran

Ayunan Langit Watu Jaran, 5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan

Apabila Anda sedang mencari tempat wisata untuk menguji adrenalin, maka Ayunan Langit Watu Jaran bisa Anda jadikan tujuan terbaik. Perlu diketahui, ayunan yang terletak di atas tebing Watu Jaran ini berada di ketinggian 800 meter. Sehingga tidak mengherankan saat berayun di atas ayunan ini Anda bisa melihat keindahan bukit menoreh dari atasnya.

Selain itu, Anda tidak perlu khawatir ayunannya akan putus, sebab ayunan ini terbuat dari baja sehingga tahan korosi dan juga bisa menampung bobot maksimal 500 kg. Bahkan untuk menjamin keamanan para pengunjungnya, pengelola Ayunan Langit Watu Jaran juga telah bekerja sama dengan SAR.

Hutan Pinus Pengger, 5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan

Hutan Pinus Pengger

Hutan Pinus Pengger berlokasi di Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan wisata hits di Jogja ini tidak hanya ramai dikunjungi saat siang hari, namun juga sangat ramai dikunjungi saat malam harinya.

Hutan Pinus sudah lama menjadi hits dan fenomenal karena kesejukan dan pesonanya. Pinus biasanya tumbuh di bukit-bukit atau pegunungan, sehingga pesona naturalnya sangat menawan. Ditambah dengan kontur tanah yang naik turun, kadang terjal dan landai membuat area pinus menjadi sangat melegakan.

Berkunjung ke Hutan Pinus Pengger membuat Anda bisa berfoto dengan puas di tengah pepohonan pinus, apalagi di kawasan ini juga tersedia beragam spot foto unik dan menarik yang bisa Anda jelajahi untuk berburu foto terbaik dan instagramable. Selain itu, Hutan Pinus Pengger juga semakin lengkap dengan hadirnya fasilitas wisata yang memadai, seperti tempat makan, mushola hingga gazebo.

Gumuk Pasir Parangkusumo, 5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan

Gumuk Pasir Parangkusumo

Untuk melihat gurun pasir Anda tidak perlu jauh-jauh terbang ke timur tengah, pasalnya Indonesia juga memiliki hamparan gurun pasir yang tidak kalah menariknya. Bahkan gurun pasir ini sangat hits di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Bagi Anda yang tertarik berkunjung ke gurun pasir ini maka bisa langsung menuju ke Pantai Parangkusumo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gumuk Pasir Parangkusumo merupakan area gundukan pasir yang biasanya terletak di dekat pantai yang terbentuk secara alami dengan jangka waktu yang lama. Istimewanya Gumuk Pasir Parangkusumo adalah hanya terdapat 2 di Dunia yaitu di Mexico dan satu lagi ada di kawasan Pantai Parangkusumo Bantul Yogyakarta. Gumuk Pasir Parangkusumo merupakan fenomena alam langka dan menakjubkan sehinggai menjadi destinasi wisata favorit di Jogja.

Pantai Parangkusumo ini memiliki bibir pantai yang cukup lebar dan karena adanya angin laut yang membuat hamparan pasir pantai ini terhempas, akhirnya terbentuklah gundukan ataupun gumuk-gumuk yang menyerupai padang pasir. Gumuk Pasir Parangkusumo ini memang dikelola sangat baik, dan bahkan di kawasan ini Anda juga bisa melakukan beragam atraksi wisata. seperti sandboarding dan mengambil foto ala-ala liburan di kawasan Timur Tengah.

Gumuk Pasir Parangkusumo, 5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan

Ada yang menebak-nebak bahwa konon keberadaan Gumuk Pasir Parangkusumo ini berkaitan langsung dengan keberadaan Gunung Merapi yang berada di sebelah utara kota Yogyakarta. Sebab jaman dahulu Gunung Merapi pernah meletus dengan kekuatan super dahsyat sehingga muatan vulkanik berupa pasir maupun debu bertebaran dan tersebar diseluruh pelosok Yogyakarta. Karena Gunung Merapi berada di sebelah utara yang keadaant tanahnya lebih tinggi muatan vulkanik tersebut terbawa oleh hujan dan aliran sungai hingga bermuara di Pantai Selatan.

Sesampainya di Pantai Selatan muatan vulkanik tersebut beradu dengan ganasnya ombak Pantai Selatan yang terkenal ganas sehingga muatan vulkanik tersebut menjadi partikel-partikel kecil dan akhirnya terbawa angin menuju daerah dimana sekarang Gumuk Pasir Parangkusumo berada. Fenomena alam ini berlangsung ribuan tahun hingga sekarang.

Kawasan Malioboro, 5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan

Kawasan Malioboro

Kawasan Malioboro memang menjadi ikon kota Jogja, sehingga liburan Anda ke Jogja tidak akan lengkap sebelum berkunjung ke Malioboro. Perlu diketahui, kawasan Malioboro baru-baru ini telah direnovasi secara besar-besaran. Sehingga membuat area ini semakin menarik untuk dikunjungi, apalagi dengan hadirnya banyak instalasi seni yang dipasang di kawasan ini.

Selain itu, penataan taman, tempat duduk hingga para pedagang di kawasan ini jauh lebih rapi. Dengan begitu, Anda akan semakin nyaman dan betah berlama-lama di kawasan Malioboro. Bagi yang tertarik berkunjung ke kawasan Malioboro dari Jakarta bisa segera memperoleh tiket pesawatnya di Traveloka. Untuk mengecek harga tiketnya Anda bisa langsung cek harga tiket pesawat Jakarta Jogja di sini!.

Kawasan Malioboro merupakan wilayah penting dalam sumbu imaginer Laut Selatan, Kraton dan Gunung Merapi. Ketiga tempat yang terhubung satu sama lain di Jogja menjadi lokasi wisata yang memiliki pesona tersendiri. Pesona alam pegunungan, pesona kota dan pesona kemaritiman. Dari sumbu imajiner ini kebudayaan Yogyakarta berkembang dan memiliki keterkaitan yang terasa menawan hati. Tidak hanya pesona yang terlihat dengan mata, namun pesona yang terekam dalam memori ingatan dan lubuk hati karena peristiwa dan sejarah yang menghiasinya.

Jembatan Gantung Pantai Timang

Bagi Anda yang menyukai tempat wisata yang ekstrim dan penuh tantangan maka berkunjung ke Pantai Timang, Gunung Kidul bisa Anda jadikan pilihan terbaik. Kawasan Pantai Timang ini sangat populer dengan aktivitas ekstrimnya, salah satunya kereta gantung. Jika dulunya di kawasan ini hanya ada kereta gantung, kini sudah hadir akses baru menuju Bukit Karang Pantai Timang yaitu jembatan gantung.

Nah, bagi Anda yang memiliki nyali besar maka bisa menyeberang ke Bukit Karang Pantai Timang dengan menggunakan Jembatan Gantung. Perlu diketahui, kawasan ini juga memiliki deburan ombak dan angin laut yang sangat kencang, sehingga akan semakin memacu adrenalin saat Anda menyeberang melalui jembatan gantung tersebut. Saking memicu adrenalin saat menyeberangi jembatan ini, tak jarang membuat nyali para pengunjung menjadi menciut dan akhirnya memutuskan kembali karena tidak berani.

Jembatan Gantung Pantai Timang, 5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan

Demikian tentang 5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan yaitu Ayunan Langit Watu Jaran, Hutan Pinus Pengger, Gumuk Pasir Parangkusumo, Kawasan Malioboro, dan Jembatan Gantung Pantai Timang.

Semoga menginspirasi, Stay Safe and Stay Health, Guys!.

5 Wisata Jogja Hits 2020 yang wajib masuk dalam Agenda Liburan

[ Photo Hutan Pinus Pengger Bantul, sumber ig @dito_jan, Jembatan Gantung di Pantai Timang via Instagram/monicaflaviana05 ]

5 Wisata Jogja Hits 2020
yang wajib masuk dalam Agenda Liburan

Kreasi Kelana

Alasan KPK mengawal Dana Desa

Alasan KPK mengawal Dana Desa
Proses Pengajuan Dana Desa
suryaden Sab, 12/02/2017 - 11:45

Dana Desa tahun 2018 sebesar 120 Triliun Rupiah, lebih banyak daripada tahun sebelumnya yang sebesar 80 Triliun Rupiah. Anggaran Dana Desa sebesar 120 Triliun dari yang awalnya dulu di jaman Presiden SBY hanya 20,7 Triliun Rupiah dialokasikan untuk 70an ribu desa se-Indonesia. Bandingkan dengan APBD DKI Jakarta tahun 2018 yang Rp77,117 Triliun, sungguh seperti Bulan dan Bintang di langit yang biru.

Modus Korupsi Dana Desa

Namun begitu, masalah Korupsi Dana Desa yang dilakukan juga menjadi masalah yang cukup memalukan. Ditengarai KPK bahwa korupsi Dana Desa atau Korupsi di Desa memiliki modus yang hampir seragam seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, dan tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, penyelewangan dana desa untuk kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan serta penggelapan honor aparat desa. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarief di hadapan ratusan Kepala Desa di Gedung KPK pada hari Rabu 16 Agustus 2017 di Jakarta.

Hal lainnya diungkap Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga yang mengatakan bahwa ada 12 modus korupsi dana desa. 12 Modus korupsi Dana Desa menurut ICW adalah:

  1. Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar
  2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain
  3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan
  4. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten
  5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya
  6. Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa
  7. Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor
  8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak
  9. Pembelian inventaris kantor dengan dana deaa namun peruntukkan secara pribadi
  10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa
  11. Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa
  12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Hal-hal yang sangat penting diketahui para pendamping desa dan warga masyarakat desa tentunya, untuk dapat mengawal dana desa di fase-fase dan pelaksanaan anggaran Desanya.

KPK Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa

Dalam Konggres Jaringan Radio Komunitas Indonesia - JRKI di Bogor pada 7 November 2017. Wawan Wardiana, PLT Unit Korsup Pencegahan KPK mengungkapkan perlunya pengawalan Dana Desa hingga ke tingkat Desa karena adanya temuan masalah seperti:

  • Regulasi dari Pusat tidak sinkron. Kemendagri merujuk pada UU Pemerintahan Desa, Kemendes merujuk pada PP Nomor 60 Tahun 2014 yang mengatur porsi penggunaan dana desa (30% untuk operasional, 70% untuk pembangunan), Kemendes mengeluarkan Permendesa setiap tahun mengatur apa saja yang boleh/tidak boleh dibangun
  • Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa masih rendah. Baru 47% desa menggunakan Siskeudes sampai pada 31 Juli 2017.
  • Pengawasan Dana Desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten belum terlaksana dengan baik.
  • Program Dana Desa tidak menyediakan alokasi anggaran khusus untuk pengawasan.
  • Kapasitas aparat Desa dan Pengaduan Masyarakat
  • Belum tersedianya instrumen pengukuran efektifitas penggunaan Dana Desa.

Jalan panjang menuju penggunaan Dana Desa yang memiliki impak signifikan terhadap pemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selengkapnya simak paparan KPK di Konggres JRKI di bawah ini.

Amazon AWS Certified Cloud Practitioner: Invaluable Things to Know Including Use of Dumps During Prep

Amazon AWS Certified Cloud Practitioner: Invaluable Things to Know Including Use of Dumps During Prep
Amazon AWS Certified Cloud Practitioner
jogloabang Kam, 08/13/2020 - 03:45

Introduction

Gaining the AWS certification depicts a candidate’s expertise in cloud computing. This implies they can assist organizations in creating groundbreaking initiatives on the AWS Cloud platform.

For the purpose of this post, we specifically take a critical look at the Amazon AWS Certification Exam Dumps. We’ll consider invaluable things, that include the use of dumps during exam preparation, that you ought to know. The first area we’ll observe is the certification details.

Things to Know About Certification

AWS Cloud Practitioner is a foundational accreditation that identifies an individual’s abilities concerning their knowledge of the AWS Cloud platform. It’s a way to learn the fundamentals and to show you can perform specific technical roles related to this Click Here to Download from Exam-Labs Now.

Amazon AWS Certified Cloud Practitioner: Invaluable Things to Know Including Use of Dumps During Prep

To earn the badge, you need to pass an associated test CLF-C01 by code. It indicates your understanding of the following aspects of the AWS Cloud:

For the certification exam, there will be two types of questions. They include multiple choices as well as multiple responses. There will be 90 minutes to complete the test, the passing score is at least 700 points, and the fee is $100. Now. Since you know all the key features, let’s now find out what experience you need to have before you pursue this credential.

Amazon AWS Certified Cloud Practitioner

Required Experience

Amazon recommends candidates to have not less than 6 months of experience working with the AWS platform in any of the available roles. This includes educators, students, project managers, marketers, sales managers, procurements, and Exam-Labs.com Download from Site.

Also, general experience with IT services and the knowledge of how they apply in the AWS platform would be invaluable. So, if you meet all these requirements, it’s time to know more about the exam preparation.

Amazon AWS Certified Cloud Practitioner: Invaluable Things to Know Including Use of Dumps During Prep

Preparation Tips

Generally, this certification assesses your understanding of the AWS Cloud basics. To cover all of them, you need to learn the relevant products and services through various study approaches.

The first thing for you to do this is to explore the study options offered by Amazon. These include learning paths such as the classroom-based Amazon AWS Certified Solutions Architect Associate Videos training and its digital-based variant.

Candidates can also acquire the needed knowledge by practicing with exam dumps that consist of past questions and answers. As you use them repeatedly, you’re going to build your knowledge around what’s required. The dumps serve as some of the best revision materials as they help to get an insight into the exam structure, improve time-management skills, provide more information on the topics, etc.

Invaluable Things to Know Including Use of Dumps During Prep

Conclusion

Knowledge of what you’d like to go after is essential. Thus, you can only get the desired AWS Click to Download Exam-Labs Here when you know what it is all about. Your results are also going to be based on the application of the right strategies such as training and testing yourself with dumps. And through this post, you now have invaluable information regarding the credential. May you succeed in pursuing it!

Panduan

Analisis

Analisis
menganalisis
jogloabang Jum, 02/02/2018 - 18:05

Berisi tulisan yang dianggap sebagai analisis

Asal-Usul, Teori dan Indikator Kota Inklusi

Asal-Usul, Teori dan Indikator Kota Inklusi
Asal-Usul, Teori dan Indikator Kota Inklusi
jogloabang Jum, 02/02/2018 - 18:18

Apa itu Kota Inklusif?. Pertanyaan yang jarang terucap dan diketahui, mengapa?. Jelas sebuah istilah yang hanya umum dikalangan tertentu dan belum dipahami oleh masyarakat banyak. Inklusif sendiri adalah sebuah konsep yang sangat membumi namun dengan kata-kata yang asing ditelinga kita. Ada baiknya memang mengenali dulu permaknaan kata-kata seperti Desa Inklusi, Kota Inklusi, Kecamatan Inklusi, Pendidikan Inklusi dan banyak lagi. Inklusi adalah sebuah konsep dan cita-cita yang diperlukan semua orang, namun hanya kalangan difabel dan/atau penyandang disabilitas saja yang memperjuangkan. Sementara jika konsep inklusifitas dan inklusi bisa diterapkan maka sebenarnya seluruh umat manusia atau masyarakatlah yang dapat menikmatinya.

Sebuah tulisan milik Arif Maftuhin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diterbitkan dalam Jurnal Tata Loka Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2017 di Halaman 93 sampai dengan halaman 103, dari Biro Penerbit Planologi Undip dengan ISSN 0852-7458-E ISSN 2356-0266 dan kode DOI : 10.14710/tataloka.19.2.93-103, berjudul Mendefinisikan Kota Inklusif : Asal-Usul, Teori dan Indikator dalam bahasa Inggrisnya Defining Inclusive City: Origin, teheories, and Indicators.

Tulisan Mendefinisikan Kota Inklusif : Asal-Usul, Teori dan Indikator menurut penulisnya adalah untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang disebut kota inklusif dan indikatornya. Secara akademik, nyaris tidak ada studi tentang ‘kota inklusif’. Padahal, dalam praktik, sudah banyak daerah yang berusaha menjadi, atau mengklaim diri, sebagai “kota inklusif”. Studi dalam artikel ini bersifat literer karena bertujuan menemukan gagasan dan landasan teoretis yang dapat digunakan untuk mendefinisikan “kota inklusif.” Karena definisi saja belum cukup, tulisan juga akan mengkaji indikator kota inklusif. Berdasarkan kajian teoretis yang dilakukan, penulis berpendapat ada empat indikator kota inklusif: (i) adanya partisipasi difabel; (ii) adanya upaya pemenuhan hak-hak difabel; (iii) terjaminya aksesibilitas; dan (iv) adanya sikap inklusif warga kotanya.

Despite its recent popular use in Indonesia, “inclusive city” as an academic subject has been relatively neglected. The subject is interestingly absent from Indonesian academic journals in relevant studies. While the term has been globally used and discussed, it is used in a significantly different way. The objective of this paper is to propose a concept of “inclusive city” by defining its dimensions and indicators. It is a localized concept to promote a city that promotes, protects, and accommodates the rights of the disabled. To achieve that objective, this literary research seeks to find theoretical base to argue for inclusion of the disabled. Furthermore, it argues for four dimensions of an inclusive city: (i) a full participation of the disabled; (ii) a promotion of the rights of the disabled; (iii) accessibility; and (iv) inclusive attitude of the people. An elaboration of the indicators is provided afterward.

Dengan kata kunci: Keywords: inclusive cities, social exclusion, inclusion, persons with disability, Indonesian disabilty act

Mengapa Perjuangan Inklusi?

Mengapa harus ada istilah dan perjuangan inklusi. Sungguh dapat dipahami mengapa ada konsep inklusi pada akhir-akhir ini. Konsep inklusi muncul karena adannya perlakuan Eksklusi atau peminggiran orang-orang tertentu oleh masyarakat atau negara yang diluar nalar kewarasan. Peminggiran dan pemarjinalan orang-orang tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan sosial memunculkan perjuangan inklusi yang menginginkan hilangnya perilaku dan pola pikir sesat tentang peminggiran yang merupakan anak kandung dari konsep kompetisi yang dimunculkan kalangan tertentu untuk menjaga kepentingannya baik secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya, dan konsep peminggiran atau konsep eksklusi sudah sedemikian halus dan mengakar pada sanubari dan benak manusia dengan pola dan kurikulum pendidikan yang terpupuk dan dipelihara oleh penguasa.

Lebih jelasnya dalam jurnal Arif Maftuhin menuliskan sebagaimana di bawah ini, dituliskan tidak seperti aslinya, untuk mengunduh dan melihat lengkapnya dapat anda baca di bagian akhir tulisan ini:

Mendefinisikan Kota Inklusif : Asal-Usul, Teori dan Indikator

Asal-usul Inklusivitas adalah Social Exclusion

Diskusi-diskusi umum yang terkait kecenderungan eksklusivitas kota dan masalah- masalah sosial yang diakibatkannya sebenarnya sangat sejalan dengan keprihatinan di kalangan gerakan difabel di Indonesia. Tidak lebih dan tidak kurang, diskusi dan gagasan- gagasan yang muncul itu akan sangat berguna dalam diskusi “kota inklusif” bagi di fabel di Indonesia karena akar masalah yang disorot adalah sama, yaitu social exclusion yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat fisik maupun kultural dan sosial. Pesan itu terlihat dalam beberapa definisi “inclusive cities” yang muncul dalam berbagai studi yang disebutkan di pendahuluan tulisan ini.

Menurut definisi nexcity.org, inclusive city adalah:

An inclusive city is one that values all people and their needs equally. It is one in which all residents—including the most marginalized of poor workers—have a representative voice in governance, planning, and budgeting processes, and have access to sustainable livelihoods, legal housing and affordable basic services such as water/sanitation and an electricity supply (‘Commentary’, 2013).

Definisi ini menempatkan manusia, warga kota, sebagai kata kuncinya dan bahwa kota yang inklusif adalah kota yang secara politik menghargai warganya secara setara, yang miskin didengar suaranya, terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan secara fisik mereka memperoleh akses terhadap layanan dasar bagi kehidupan, seperti perumahan, air bersih, dan listrik.

Proyek inclusive cities yang dikawal World Bank menyebutkan tiga faktor penting untuk membangun sebuah kota inklusif:

  1. Pertama, spacial inclusion atau inklusi ‘ruang’ (fisik) yang meliputi tersedianya infrastruktur pokok sehari-hari berupa perumahan yang layak huni, air bersih, dan sanitasi.
  2. Kedua, social inclusion atau inklusi sosial. Sebuah kota inklusif wajib menjamin kesetaraan hak dan partisipasi semua orang, termasuk mereka yang paling termarjinalkan. Eksklusi terhadap mereka terbukti mengakibatkan ketimpangan dan kerusuhan sosial di berbagai kota.
  3. Ketiga, economic inclusion atau inklusi ekonomi.

Jadi kota inklusif harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kepada semua warga kota untuk menikmati buah pertumbuhan ekonomi (‘Inclusive Cities’, 2015).

Konsep dan Definisi Eksklusi Sosial

Supaya lebih baik memahami konsep “inklusif” seperti yang diusung di atas, penting untuk memahami konsep social exclusion. Konsep ini awalnya muncul di Perancis pada tahun 1970an. Saat itu, istilah social exclusion digunakan untuk menggambarkan kondisi kelompok-kelompok marjinal di masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan dan jaminan kesejahteraan (the income safety nets of the welfare state). Les exclus (mereka yang tereksklusi) tidak mendapatkan hak-hak asasi sebagai warga negara, entah karena mereka menjadi korban diskriminasi, seperti kalangan difabel, atau kerena mereka bukan warga negara Perancis dan tinggal di negeri itu sebagai pencari swaka politik. Mereka juga tidak memiliki akses terhadap lembaga-lembaga penting yang mungkin dapat menolong dan menyuarakan kepentingan mereka, seperti serikat dagang atau serikat warga (Pierson, 2010, pp. 7–8) (Pierson, 2010).

Child Poverty Action Group mendefinisikan social exclusion sebagai proses terhalangnya, sebagian atau sepenuhnya, akses terhadap sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi kunci dalam integrasi seseorang di masyarakat. Menurut defnisi ini, sebagian orang ada yang berada di luar lingkaran, tidak dapat berpartisipasi penuh di masyarakat, dan masalah ini bersifat sistematik karena bersumber dari –apapun sebabnya—sistem sosial (Sheppard, 2006, p. 7).

Kelompok yang dapat tereksklusi secara sosial menurut Sheppard:

  1. Kelompok miskin, pengangguran, dan tidak beruntung lainnya;
  2. Tidak memperoleh pemenuhan haknya sebagai warganegara; dan
  3. Mereka yang terputus dari relasi sosialnya (Sheppard, 2006, p. 10).

Kelompok rentan Eksklusi Sosial menurut the centre for the analysis of Social Exclusion apabila:

  1. Ia secara geografis (bukan KTP) adalah penduduk di suatu wilayah;
  2. Ia tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang lazimnya dilakukan oleh warga di tempat itu, dan
  3. Ia sangat ingin berpartisipasi, tetapi keinginannya terhalang oleh berbagai faktor di luar kontrol dirinya (Burchardt, Le Grand, & Piachaud, 1999, p. 227)

Definisi ini tegas menekankan bahwa orang tereksklusi ketika ia tinggal di sebuah perkampungan, komunitas, atau negeri tetapi terhalang oleh keadaan-keadaan yang di luar kemauan dan kemampuan mereka sendiri. Definisi ini penting dan pantas diangkat karena menekankan bahwa tidak ada orang yang mengeklusikan diri. Orang disebut excluded karena ia memang excluded, berbeda dengan orang yang sengaja mengucilkan diri dengan kemauan sendiri karena satu dan lain hal.

Lima Komponen Penting Eksklusi Sosial menurut Pierson:

  1. kemiskinan;
  2. pengangguran;
  3. tidak adanya jejaring pendukung sosial;
  4. pengaruh tempat tinggal dan lingkungan sosial;
  5. terkecualikan dari layanan umum.

Pierson berpendapat bahwa kelima komponen itu sesungguhnya saling terkait dan saling memperparah eksklusi, sehingga upaya untuk membangun inklusi sosial memerlukan pendekatan dan program multi- dimensi untuk menangani satu per satu komponen tersebut, semisal peningkatan pendapatan, memperkuat jejaring sosial, meningkatkan kualitas hidup di sebuah kawasan, dan membuat layanan umum yang aksesibel. (Pierson, 2010, p. 13).

Difabel Sebagai Kelompok Rentan Eksklusi

Tulisan Person tentang lima komponen eksklusi tidak menyebutkan secara spesifik subjeknya. Hanya saja, ketika indikator yang ia buat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok rentan ekslusi di dalam masyarakat, akan mudah ditemukan bahwa kelompok difabel adalah salah satu yang paling mungkin terperangkap dalam lima komponen eksklusi sosial. Riset-riset berikut menggambarkan relasi kuat antara eklsusi ini dan difabel.

  1. Pertama, komponen terpenting yang menciptakan eksklusi adalah kemiskinan dan penghasilan yang kecil. Kemiskinan sendiri ada dua macam: kemiskinan absolut yang ditentukan oleh angka tertentu untuk menentukan kemiskinan; dan kemiskinan relatif yang didefinisikan sebagai tidak adanya sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap layak dalam sebuah masyarakat. Ada banyak studi yang dengan baik menunjukkan ‘lingkaran setan’ disabilitas dan kemiskinan ini (Yeo & Moore, 2003, pp. 572–573). Secara sederhana dapat dikatakan, kemiskinan mengakibatkan gizi buruk pada ibu hamil. Gizi buruk pada gilirannya dapat mengakibatkan disabilitas pada anak yang dikandung. Kemudian, lahirlah anak difabel di keluarga miskin itu. Karena ia difabel dan miskin, maka akses terhadap semua layanan dasar terbatas dan kelak mengakibatkan kesehatannya yang tidak memadai dan seterusnya. Difabilitas melahirkan kemiskinan dan kemiskinan melahirkan difabilitas.

    Dalam hal posisi difabel dalam kelompok masyarakat miskin, Wolfensohn berpendapat bahwa:

    People with disabilities in developing countries are over-represented among the poorest people. They have been largely overlooked in the development agenda so far, but the recent focus on poverty reduction strategies is a unique chance to rethink and rewrite that agenda. One of the Millennium Development Goals is the eradication of extreme poverty and hunger, a goal that cannot be achieved without taking into consideration a group of people that is so disproportionately represented among the world’s poorest people (Eide & Ingstad, 2011, p. 2).

    Artinya, jika orang ingin berbicara tentang kelompok miskin dan pengentasan kemiskinan, maka nyaris tidak mungkin mengabaikan difabel dalam diskursus itu. Jumlah difabel dalam kelompok masyarakat miskin itu over-represented, terlalu banyak.

  1. Kedua, pengangguran dan akses ke dunia kerja. Karena kondisi fisiknya, difabel adalah kelompok masyarakat yang paling sering mengalami eksklusi di dunia pekerjaan. Sejumlah penelitian di Inggris menunjukkan bahwa:

    1. 60% difabel usia kerja tidak bekerja di pekerjaan bergaji (paid work);
    2. tingkat pengangguran di kalangan difabel tiga kali lebih tinggi daripada non-difabel;
    3. demikian juga waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih lama; sedangkan
    4. satu dari enam orang yang mendapatkan pekerjaan, hanya mampu bertahan selama setahun hingga kehilangan pekerjaan lagi dan sepertiga pekerja difabel menganggur lagi setelah setahun;
    5. difabel juga memperoleh penghasilan yang jauh lebih rendah dari umumnya pekerja dan 50% difabel memperoleh pendapat di bawah garis kemiskinan; dan paling menariknya lagi (6) para difabel juga mengalami lebih banyak tidak terserap di lapangan pekerjaan yang seharusnya mereka lebih dari memenuhi syarat (overqualified) untuk bekerja di bidang itu (C Barnes & Mercer, 2006, pp. 533–534).
  1. Ketiga, lemahnya jaringan sosial yang dimiliki oleh individu, keluarga atau kelompok tertentu dalam masyarakat. “Jaring kemiskinan” biasanya mencegah orang dari memiliki akses kepada kehidupan dan standar kehidupan yang layak dalam sebuah masyarakat. Difabel mengalami eksklusi dari memanfaatkan jejaring sosial karena masih banyaknya keluarga yang tertutup soal anaknya yang difabel hingga menyembunyikan anaknya (‘parenting- Hak Anak Difabel’, n.d.). Alih-alih memperoleh manfaat dari jejaring sosial, difabel malah semakin terkucil. Mereka yang menyandang disabilitas mental masih banyak mengalami pemasungan di Indonesia (‘Setidaknya 18.800 orang masih dipasung di Indonesia’, 2016).

  1. Keempat, lingkungan fisik. Menurut Wendell, masyarakat yang secara fisik terstruktur dan secara kelembagaan tertata biasanya dilandasakan pada asumsi-asumsi yang tak disadari/tak diakui bahwa semua orang itu sehat, non-difabel, muda tetapi dewasa, dan berprilaku seperti yang diidealkan. Asumsi-asumsi laten seperti inilah yang seringkali menciptakan disabilitas karena mengabaikan fakta bahwa tidak semua orang mencapai level ‘ideal’ untuk bisa sepenuhnya menjadi bagian, berpartisipasi, dalam masyarakat (Wendell, 1996, p. 39)

    Asumsi-asumsi laten ini pada gilirannya melahirkan pembangunan fisik yang membuat orang menyandang disabilitas. Karena asumsi (yang tidak disadari) bahwa Muslim yang baik adalah yang sehat jasmani dan rohani, maka masjid-masjid dibuat megah meninggi. Karena meninggi, maka dibutuhkan undakan berundak untuk memasuki masjid. Struktur ini lalu membuat pengguna kuris roda menjadi ‘disabled’’ (dibuat tidak mampu). Demikian juga dengan tempat wudu. Karena semua orang diasumsikan melihat, maka stuktur bangunan yang ramah bagi tunanetra diabaikan (Maftuhin, 2014).

  1. Kelima adalah layanan, baik layanan publik maupun swasta. Berbagai penelitian telah menunjukkan bagaimana difabel tereksklusikan dalam layanan publik semacam transportasi. Trotoar di hampir semua kota di Indonesia jarang sekali ramah bagi pengguna kursi roda. Sehingga para pengguna kursi roda tereksklusikan dari partisipasi dalam banyak kesempatan yang memerlukan aksesibilitas di luar rumah. Demikian juga angkutan umum yang belum memenuhi aksesibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.Sedikit demi sedikit, kantor-kantor pemerintahan di Kota Yogyakarta, misalnya, memang telah direnovasi agar ramah difabel. Tetapi, mayoritas bangunan tetap tidak terakses dengan baik.

Korelasi antara social exclusion dan inklusi bagi kaum difabel muncul jelas dalam studi yang didanai oleh the European Commission pada tahun 2001. Penelitian “Disability and Social Exclusion in the EU – time for change, tools for change” menyisir enam bidang layanan publik di berbagai negara Eropa:

  1. Kesehatan dan layanan sosial;
  2. Layanan Pemerintahan;
  3. Lingkungan Sosial;
  4. Transportasi;
  5. Informasi;
  6. Ketersediaan layanan sosial.

Studi ini menunjukkan bagaimana difabel di negara-negara Uni Eropa belum meperoleh akses dan layanan yang layak di berbagai bidang yang dikaji tersebut dan menjadi bagian masyarakat yang paling rentan terhadap eksklusi sosial (The Greek National Confederation of Disabled People, 2002).

Jadi, difabel adalah kelompok yang paling rentan eksklusi sosial dan karena itulah penulis berpendapat bahwa apa yang berkembang di Indonesia dalam konsep “kota inklusif” sangat dapat dipahami. Meski di belahan dunia yang lain konsep “kota inklusif” lebih diartikan sebagai kota yang membuka partisipasi semua orang, pilihan untuk memaknai “kota inklusif” sebagai kota yang ramah difabel lebih dari cukup untuk merepresentasikan kota yang ramah bagi semua orang. Sebab, di antara kelompok- kelompok rawan ekslusi sosial, difabel adalah kelompok yang berisiko tertinggi. Katakanlah jika perempuan miskin adalah kelompok yang rawan ekslusi, maka perempuan miskin difabel adalah orang yang paling rentan tereksklusi.

Model-model Disabilitas dan Inklusivitas

Dalam studi disabilitas, ada sejumlah model disabilitas yang biasanya digunakan untuk menganalisis isu-isu disabilitas. Terkait dengan hal ini, pembaca dapat merujuk ke berbagai tulisan semisal dalam tulisan-tulisan di buku Rethingking Disability (Devlieger, 2003), Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction (Goodley, 2011), atau Disability Studies Today (Colin Barnes, Oliver, & Len, 2002). Karya-karya tersebut sudah secara baik membahas berbagai teori, pendekatan, dan model mutakhir dalam kajian disabilitas. Dalam bagian ini, penulis cukupkan untuk mengevaluasi berbagai model itu dalam kaitannya dengan konsep kota inklusif yang akan diusulkan di bagian berikutnya. Sebab, tidak dapat dipungkiri, berbagai model itu selalu mewarnai pengambilan kebijakan-kebijakan publik terkait dengan difabel. Misalnya, dalam riset terhadap Undang-undang no. 8 tahun 2016, Millati menemukan pengaruh model-model teoretis itu dalam setiap pasal-pasal undang- undang (Millati, 2016).

Dalam konteks perumusan konsep kota inklusif, masing-masing model akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang khas. Pertama, model kultural dan medis akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sasaran utamanya adalah ‘orang’ per ‘orang’. Pendekatan kultural, yang berpendapat bahwa disabilitas adalah ‘takdir’ atau ‘karma’, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berusaha mengubah individu difabel untuk menerima, untuk berpikir positif tentang keadaan dirinya, dan bahwa Tuhan telah memilihnya untuk menjadi demikian karena punya tujuan. Demikian pula terhadap non- difabel, pendekatan ini akan menghasilkan kebijakan yang menghendaki masyarakat untuk ‘mengasihani’ difabel dan agar menjadikan hidup mereka sebagai ‘cermin untuk bersyukur’.

Sedangkan model medis, sebagaimana sudah banyak dikritik, akan melahirkan kebijakan yang semata-mata rehabilitatif. Seperti pendekatan kultural, pendekatan medis juga menyasar individu, khususnya individu difabel. Karena difabel dikategorikan ‘sakit’ atau ‘cacat’, maka kebijakannya adalah ‘menormalkan’ atau ‘menyembuhkan’ si individu dari disabilitasnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah, melalui kementerian dan dinas sosial, masih banyak dipengaruhi oleh model ini.

Sedangkan model sosial akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang, menurut para kritikusnya, ‘mengabaikan’ kebutuhan dan pengalaman orang per orang difabel karena fokusnya yang diarahkan untuk mengubah struktur sosial. Produk-produk kebijakan yang mengacu ke model sosial dapat dilihat dalam pembuatan trotoar yang ramah kursi roda, dilengkapi dengan guiding block bagi tunanetra, pintu masuk yang lebar, penyediaan akses ramp, mofidifikasi rambu lalu lintas, dll. Dapat dikatakan, ide-ide ‘kota inklusif’ sendiri, sebagaimana yang berkembang dan muncul selama ini, sebenenarnya banyak dipengaruhi dan terinspirasi oleh model sosial. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dari rekomendasi- rekomendasi yang dihasilkan dalam forum Temu Inklusi tahun 2014. Sebagai contoh kasus dapat dilihat dalam rekomendasi bidang ketenagakerjaan. Dari dua belas item yang direkomendasikan, hanya satu item yang mengacu kepada model medis. Selebihnya, sebelas item, adalah daftar kebijakan yang mengacu ke model sosial (Salim, Syafi’i, & Elisabeth, 2015, p. 116).

Model sosial, terlepas dari para kritikusnya, adalah model yang paling dapat membantu merumuskan kebijakan ‘kota inklusif.’ Istilah ‘kota inklusif’ sendiri berasumsi bahwa masalah disabilitas ada di ‘kota’, bukan pada individu difabel. Dalam model sosial, ada tiga hambatan yang diyakini mengahalangi terwujudnya kota inklusif: sikap (attitudional), lingkungan (environmental), dan lembaga (institutional):

Disabled people may be socially excluded by attitudes of fear and ignorance on the part of non-disabled people, who may use negative and pejorative language about them; or they may be excluded from society because of generally low expectations of what disabled people can achieve. Environmental discrimination occurs where public services, buildings, and transport are not designed with access for disabled citizens in mind. Institutional discrimination occurs where the law discriminates (explicitly or by omission) against the rights of disabled people, making them in some way second-class citizens – without the right to vote, to own land, to attend school, to marry and have children (Harris, Enfield, & Oxfam GB, 2003, p. 11)

Empat Komponen Kota Inklusif dan Indikatornya

Dalam jurnalnya Arif Maftuhin mengusulkan 4 komponen dan indikator kota inklusif yaitu:

  1. Partisipasi Difabel;
  2. Ketersediaan Layanan Hak Hak Difabel;
  3. Pemenuhan Aksesibilitas;
  4. Sikap Inklusif Warga Kota.

Indikator Kota Inklusif menurut UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

  1. Partisipasi penuh.“Partisipasi penuh” artinya difabel dapat berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga kota. Dalam hal ini, indikatornya adalah keterlibatan difabel dan atau perwakilan difabel dalam perumusan kebijakan, mulai dari tingkat keluarahan hingga kota. Dalam Pasal UU No. 8 tahun 2016 disebutkan perlunya melibatkan kegiatan sosial, politik (Pasal 75), budaya, dan seni (Pasal 16) dan partisipasi dalam penanggulangan bencana (Pasal 109).

  1. Ketersediaan layanan hak. Adanya upaya untuk menyediakan layanan, fasilitas, program, atau bangunan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan yang dimanatkan UU dan peraturan pemerintah. Indikatornya dapat mengacu ke UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan secara terinci 22 hak dasar difabel (Pasal 5), adanya Unit Layanan Disabilitas di bidang pendidikan (Pasal 42), di bidang ketenagakerjaan (Pasal 55), dan adanya unit Layanan Informasi dan Tindak Cepat untuk difabel perempuan dan anak (Pasal 125). Pemerintah dan umum juga wajib menyediakan akomodasi yang layak (Pasal 1-9, pasal 18-b). Selain itu, pemerintah juga wajib menyediakan layanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Pasal 90 dan 91).

  1. Aksesibilitas. Artinya kemudahan bagi difabel untuk tanpa hambatan memperoleh manfaat dari sebuah bangunan, fasilitas, layanan, dan program. Secara rinci, Undang- undang menyebutkan hal-hal berikut sebagai indikator aksesibilitas ini. Pertama, aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik (Pasal 18-a), aksesibilitas gedung yang memiliki fungsi: hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, olahraga, dan khusus (Pasal 98). Kedua, aksesbilitas sarana dan prasarana umum, seperti jalan, jembatan, transportasi, informasi umum, layanan publik yang terjangkau dari segi jarak dan biaya, aksesibilitas dalam layanan peradilan (Pasal 9). Ketiga, aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik (Pasal 13). Demikian pula, keempat, hak aksesibilitas rumah ibadah (Pasal 14), layanan kebudayaan dan pariwisata (Pasal 85).

    Untuk menjamin pemenuhan hak-hak aksesibilitas para difabel, UU menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung (Pasal 99).

  1. Sikap inklusif. Artinya, sikap aparat pemerintahan dan masyarakat umum yang tidak diskriminatif, memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan atas hak-hak difabel. Sikap inklusif tidak disebutkan secara jelas di dalam undang-undang, tetapi dari teori yang disebutkan di awal, jelas bahwa attitude adalah salah satu penghambat dalam proses inklusi. Dalam kasus kota Yogyakarta, hambatan attitudional yang tidak inklusif ini dapat dilihat dalam kasus fasiltas aksesibilitas yang tidak dihormati oleh baik pengambil kebijakan dan masyarakat. Guiding block di Malioboro, misalnya, digunakan untuk parkir dan kaki lima. Mereka tidak tahu, mengabaikan, atau tidak mengerti bahwa guiding block adalah fasilitas inklusi difabel.

Dengan definisi yang lebih baik, upaya-upaya berbagai kota untuk mewujudkan hak dapat lebih terarah, agendanya terstruktur, dan sasarannya terukur. Jadi, jangan lagi ada simplifikasi bahwa kota inklusif adalah “kota pendidikan inklusif”, karena hak-hak difabel yang harus dipenuhi tidak hanya pendidikan, melainkan dua puluh dua hak yang terncatum dalam pasal demi pasal Undang-undang No 8 tahun 2016, yang mencakup hak politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga dan seni.

Mendefinisikan Kota Inklusif : Asal-Usul, Teori dan Indikator

Kultur

Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belenggu Historiografi Indonesia-Androsentris

Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belenggu Historiografi Indonesia-Androsentris
Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belenggu Historiografi Indonesia-Androsentris
jogloabang Min, 03/04/2018 - 19:07

Analisis tentang sejarah perempuan Indonesia cukup menarik. Sebagaimana kita ketahui bahwa penulisan sejarah maupun analisisnya cenderung masih menggunakan pendekatan lama, bahkan sebelum kemerdekaan yaitu pendekatan analisa kolonial. Tentu saja ini menggugah banyak pemikiran kritis tentang penulisan sejarah untuk membuat penulisan yang adil dan memiliki perspektif membangun. Membangun Indonesia tidak hanya dengan infrastruktur dan kurikulum, namun penulisan sejarah yang kaya dengan perspektif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bukan tidak mungkin adalah hal yang sangat penting. Agar kita semua tidak mudah terombang-ambing dan putus akar kesejarahannya.

Berikut di bawah ini adalah tulisan Ruth Indiah Rahayu yang berjudul Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belenggu Historiografi Indonesia-Androsentris. Tulisan ini pernah pada sesi “Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia”, Pelatihan Dasar Gender, Seksualitas dan Maskulinitas, di GG. House, Gadog, Kabupaten Bogor, 20 - 23 Maret 2014. Ruth Indiah Rahayu sendiri adalah peneliti untuk fokus isu politik perempuan, perburuhan, dan reproduksi sosial, berdomisili di Jakarta. Mari kita simak.

Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belenggu Historiografi Indonesia-Androsentris

Oleh : Ruth Indiah Rahayu

Problem Historiografi Gerakan Perempuan

Tulisan mengenai gerakan perempuan di Indonesia masih sangat terbatas. Bukan saja terbatas pada bilangan perempuan yang berminat untuk menulis sejarah tersebut, tetapi karena sejarah Indonesia selalu ditulis oleh (sejarawan) laki-laki maka hasilkan ceritera yang memberi eksistensi negeri ini seperti (hanya dihuni) laki-laki. Ceritera sejarah yang berpusat pada laki-laki ini disebut androsentris dan selama ini telah kita anggap sebagai kebenaran adanya sejarah manusia, khususnya manusia yang menghuni ruang bernama Indonesia. Realitas ini diakui oleh Bambang Purwanto (2006) bahwa ternyata ”...baik secara sadar atau tidak, realitas historis perempuan telah diabaikan sebagai bagian dari proses sejarah Indonesia”. Hingga tak mengherankan jika penulisan sejarah gerakan perempuan di Indonesia tertinggal jauh dari perkembangan historiografi Indonesia.

Problem itu menjadi tantangan bagi saya untuk mengupas gerakan perempuan di Indonesia bukan sebagai sebuah kronologi yang memuat deret nama organisasi perempuan berdasarkan periodesasi sejarah Indonesia. Sumber yang kita baca, baik berupa teks maupun lisan, dan reinterpretasi para penulis terhadap sumber-sumber tersebut menentukan seperti apa kita memberi makna atas masa lalu mengenai gerakan perempuan Indonesia. Sekali pun makna perempuan terhadap sejarahnya bukanlah sebuah reinterpretasi tunggal. Dari sinilah saya menawarkan pendekatan untuk menulis dan membaca gerakan perempuan di Indonesia berdasarkan pembedaan sebagai women in histrory (perempuan di dalam sejarah), women's history (sejarah perempuan) atau the history of women (sejarah tentang perempuan).

Women in History

Sejarah Indonesia-androsentris menempatkan perempuan dalam peran sebagai tokoh yang dipahlawankan. Tendensi itu mengemuka sebelum Revolusi Nasional yang oleh Frederick & Soeroto (1982) digolongkan menurut dua kategori peran.

Pertama, perempuan yang berperan sebagai panglima militer yang melawan, memusuhi dan menentang penjajahan Belanda. Perempuan ini, contohnya, adalah Tjut Nya' Dien, Tjut Mutia, Nyi Ageng Serang, Christina Martha Tiahahu. Meskipun panglima militer perempuan ini pada akhirnya ditangkap, dibuang, dipenjara seumur hidup dan dipandang sebagai pemberontak tetapi sungguh kebiasaannya yang menyimpang dari tradisi (laki-laki) itu menarik perhatian penulis sejarah Belanda.

Adapun peran perempuan golongan kedua yang menarik hati penulis sejarah Belanda adalah yang memiliki pemikiran dan kegiatan yang sejalan dengan politik etis Belanda pada akhir abad 20 dan awal abad 21 untuk memberi kesempatan perempuan pribumi memperoleh pendidikan 'modern'. Para perempuan perintis dan penyelenggara pendidikan ini adalah Kartini, Dewi Sartika, Maria Walandau Maramis, Nyi Hadjar Dewantoro, Rahmah El Yunusiyah, dll.

Penulisan perempuan dalam sejarah seperti itu masih dipergunakan oleh kurikulum sejarah nasional untuk menggambarkan adanya perempuan yang anti kolonial. Paradoksnya, menurut Frederick & Soeroto, itu berarti kita harus mengakui bahwa dalam penulisan perempuan dalam sejarah Indonesia pada dasarnya masih menggunakan perspektif kolonial. Unit analisis “perempuan” yang dipergunakan oleh penulis Belanda tersebut adalah seorang tokoh yang dilahirkan dari keluarga berdarah biru dan yang kemudian menanggalkan kenikmatan status kekuasaannya untuk berjuang melawan kolonial. Sedangkan fantasi kolonial terhadap para perempuan yang diherokan itu merupakan seksualitas pribumi Hindia Belanda yang digambarkan jelita, gagah tetapi lembut dan menawan.

Paradoks penulisan perempuan dalam sejarah Indonesia itu merupakan hasil rekonstruksi sejarah tentang Indonesia masa lalu setelah Indonesia merdeka yang terjebak oleh pemikiran dekolonisasi historiografi yang diartikan sempit, serba memuja kejayaan masa lalu (glorifikasi) dengan pemeran utama para hero yang tentu saja elitis. Perspektif ini pada gilirannya mengacaukan perspektif waktu dan geografis yang disebut Indonesia. Saya termasuk yang cukup lama meyakini bahwa Christina Martha Tiahahu ataupun Tjut Nya' Dien adalah pelaku “gerakan perempuan Indonesia”. Pandangan ini berubah ketika saya membaca lebih seksama bahwa kata “Indonesia” barulah dilontarkan sebagai wacana politik pergerakan intelektual awal abad 20. Hingga di masa kedua perempuan ini melawan kolonial, “Indonesia” sebagai konsep bangsa dan negara realitasnya belum ada. Hal lain, bahwa gerakan perempuan (berupa organisasi, kegiatan dan isu perempuan) barulah dikenal oleh perempuan pribumi pada awal abad 20, Jadi etika Tjut Nya' Dien maupun Chrisitina Martha Tiahahu berperan sebagaii panglima militer dalam perang melawan Belanda belumlah dapat dikategorikan sebagai gerakan perempuan.

Keyakinan saya terhadap perempuan dalam sejarah Indonesia yang ditampilkan dari pusat kekuasaan dan berdarah biru pun runtuh. Setelah saya melakukan perjalanan ke daerah-daerah dan mendengar tutur (ceritera) lokal tentang perempuan jelata yang membangun gerakan perempuan. Contohnya di Biak ada semacam gerakan mesianis para perempuan desa sekitar masa pendudukan Jepang, gerakan para perempuan di Tondano (Minahasa) angkat senjata melawan pada masa perang melawan Belanda, gerakan buruh perempuan pada masa pra-pendudukan Jepang di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan pasti masih hidup ceritera lainnya.

Dengan gambaran itu, “perempuan dalam sejarah” (women in history) Indonesia telah direduksi oleh kepentingan (kekuasaan) membangun identitas politik dan nasionalisme yang sejatinya masih post-kolonial.

Women's History

Di depan telah disinggung problem androsentrisme dalam sejarah Indonesia telah menghilangkan eksistensi perempuan. Herannya, kritik androsentrisme ini tidak dinyatakan oleh sejarawan perempuan akademik tetapi diungkapkan oleh sejarawan laki-laki seperti Bambang Purwanto, Asvi Warman Adam dan Kuntowijoyo. Ketiganya ini menawarkan penulisan sejarah Indonesia yang androgyn, yang secara adil menempatkan perempuan dan laki-laki eksis dalam kejadian dan peristiwa sejarah. Tetapi Kuntowijoyo menolak penulisan sejarah yang gynosentris, yakni yang berpusat pada perempuan.

Berbeda dengan gerakan yang dilakukan sejarawan laki-laki di Indonesia itu, di kalangan akademik Amerika dan Eropa terdapat gerakan yang dilakukan oleh feminist historian untuk membangun konstruksi teoritis penelitian dan penulisan sejarah yang berpusat pada perempuan (gynosentris). Scott (1988) merekosntruksi berbagai esai feminist historian tentang eksplorasi metodologis feminist history yang berimplikasi lahirkan “sejarah baru”. Ia mengutip pandangan sejawatnya yang menyatakan:

”..that the writing women into history neccessarily involves redefining and enlarging traditional notions of historical significance, to encompass personal, subjective experience as well as public and political activities. It is not too much to suggest that however hesitant the actual beginnings, such a methodology implies not only a new history of women, but also a new history”.

Pada esai tulisan Scott (1996) yang lain, ia menawarkan '”gender” sebagai kategori analitik peneltian sejarah agar dapat mengungkap tabir ketidakadilan dalam berbagai relasi perempuan dengan modal, militer, kehancuran ekologi, dan sebagainya. Ia dan sejawatnya memilih istilah feminsit history ketimbang women's history. karena hendak menggali akar ketidakadilan yang tersembunyi dalam sejarah sosial yang lebih komprehensil, detil dan majemuk.

Meski saya sependapat untuk menggunakan istilah feminist history, tetapi itu hanya lebih mudah disebutkan di tingkatan akademik atau intelektual. Istilah itu akan mungkin tidak populer digunakan sebagai bahasa keseharian masyarakat. Tetapi pada prinsipnya, harus ada kemauan untuk menulis historiografi Indonesia yang tak sekedar memberi ruang adanya perempuan. Karena substansi problemnya terletak pada metodologi, maka usaha untuk membongkar androsentrisme dalam historiografi Indonesia adalah juga melalui sebuah metodologi.

Saya mengambil contoh sejarah pergerakan nasional akan terasa berbeda jika kita baca menurut versi gerakan perempuan. Cora Vreede de-Stuers (1960) mengambil kurun 1900 untuk memasukkan gerakan perempuan ke dalam sejarah Indonesia, karena pada masa itu kesadaran perempuan untuk memerdekakan diri dari belenggu patriarki keluarga dan penjajahan mulai bangkit. Kebangkitan nasional versi gerakan perempuan dalam hal ini dimulai dengan gerakan yang memerdekakan perempuan dari buta huruf, perkawinan dini dan poligini (praktek pernikahan laki-laki dengan lebih dari seorang pasangan perempuan). Oleh karena kegiatan organisasi perempuan lebih cenderung bersifat sosial, maka penulisan sejarah pergerakan nasional yang androsentris menafikannya. Pergerakan nasional dalam perspektif laki-laki adalah kegiatan politik, sehingga kegiatan gerakan perempuan yang sosial tidak dapat dimasukkan ke dalamnya.

Contoh lain tentang pendidikan. Meskipun gerakan perempuan memulai kegiatannya dengan pembebasan buta huruf melalui pendirian sekolah-sekolah bagi perempuan sejak 1900an, tetapi yang diakui sejarah Indonesia sebagai “bapak pendidikan” adalah Ki Hadjar Dewantoro. Sepertinya pendidikan yang menjadi awal dari bangkitnya gerakan perempuan untuk merdeka itu bukan sesuatu yang politik.. Memerangi perkawinan dini dan poligini itu bukan politik. Sesuatu yang sosial dan domestik itu bukan politik. Padahal yang sosidal dan domestik yang dikerjakan oleh gerakan perempuan itu untuk pembebasan berganda: perempuan dari adat dan kolonial.

Contoh itu menegaskan bahwa pemaknaan terhadap kegiatan, kejadian dan peristiwa sangat berperan menentukan seleksi historis. Tulisan para perempuan tentang gerakan perempuan seperti yang telah dikerjakan Cora Vreede de-Stuers, Saskia Eleonora Wieringa (1995), Susan Blackburn (2004), Elizabeth Martyn (2005(, Sukanti Suryocondro (1984), adalah sebuah usaha untuk memaknai sesuatu yang telah dikerjakan aktivis perempuan di masa lalu sebagai “sejarah perempuan” di Indonesia. Termasuk penulisan biografi aktivis perempuan di masa lalu yang saat ini mulai banyak dikerjakan oleh individu atau kolektif lembaga.

Jika merujuk pada gambaran yang telah diurai itu, maka gerakan perempuan dalam perspektif women's history, mempunyai kedudukan “yang politik sebagai subyek” yang menciptakan peristiwa besar seperti Revolusi Nasional 17 Sgustus 1945.

The History of Women

The history of women banyak ditulis oleh feminist historian yang tertarik untuk mengungkap dewi-dewi (goddess) pada abad jauh sebelum pertengahan. Kekuasaan dewi-dewi atas manusia dan alam seperti sungai, hutan, pertanian, kecantikan, kebijakan, dsbnya, menyiratkan adanya kekuasaan perempuan dalam hal kejadian penciptaan atau sebagai sumber yang mengawali terjadinya eksisten- eksisten kehidupan di bumi.

Indonesia cukup kaya dengan ceritera tentang dewi, dahyang, peri, yakni tentang perempuan yang menciptakan lahirnya sebuah alam, manusia dan kebudayaan. Saya menjumpai berbagai tutur adat atau rakyat mengenai asal usul identitas sebuah komunitas berpola ceritera sama: selalu berasal dari perempuan. Contohnya, orang di Pulau Seram mengakui asal-usul mereka dari seorang Ina (ibu) yang bermukim di gunung Nunusaku, dan kemudian melahirkan empat anak laki-laki yang kemudian menjadi Pulau Haruku, Pulau Saparua, Pulau Nusa Laut dan Pulau Ambon. Di Nias terdapat ceritera bahwa penguasa teknologi api bernama Sapaputi adalah perempuan, dan kemudian keahliannya itu dicuri dengan tipu muslihat oleh Marao (laki-laki) yang selama itu tergantung padanya. Di Jawa Tengah, hidup ceritera tentang Dewi Nawangwulan, bidadari yang dikawin oleh Joko Tarub yang mempunyai teknologi menanak sebulir padi menjadi sekuali nasi.

Penulisan para perempuan sebagai empu, yang menciptakan kehidupan atau asal-usul manusia, yang menciptakan teknologi untuk keberlangsungan hidup manusia dan alam (kebudayaan) adalah merupakan “sejarah tentang perempuan”. Penulis sejarah tentang perempuan di Indonesia barangkali belum ada yang benar-benar menyadarinya sebagai sejarah Indonesia. Realitasnya sejarah Indonesia belum mau mengakuinya sebagai sejarah, karena adanya perdebatan mengenai mite dan legenda rakyat yang disampaikan secara lisan (tutur) bisa dianggap sebagai sumber sejarah yang sahih atau tidak. Wilayah studi ini lebih produktif di lingkup antropologi, yang sayangnya dipandang oleh sejarawan Indonesia tidak memiliki dimensi politik, irasional dan sulit dipertanggungjawabkan secara metodologi sejarah.

Gerakan perempuan menurut hemat saya dapat dikaji sebagai the history of women, sebab darinya suatu nilai yang baru diciptakan, dilahirkan dan diwujudkan sebagai sebuah praktek sosial yang berprospek perubahan (pembebasan perempuan). Kegiatan organisasi perempuan untuk membangun rumah bersalin, menyelenggarakan pendidikan bagi ibu dan taman kanak-kanak, membangun koperasi simpan pinjam, adalah usaha membangun sarana reproduksi sosial demi keberlangsungan dan regenerasi anggota keluarganya.

Contoh yang menarik ketika akhir dekade 1950an terjadi krisis ekonomi, sebuah organsiasi perempuan (Gerwani) melakukan gerakan “Seribu Satu Macam” untuk menanam sayur di pot-pot halaman rumahnya, menyelenggarakan bazar pakaian murah yang diperoleh dari pakaian anggota dari strata sosial yang atas dijual murah kepada anggota atau umum yang strata sosialnya lebih miskin. Prinsip gerakan ini adalah menekan pengeluaran uang tunai untuk belanja kebutuhan reproduktif atau bahkan yang konsumtif. Pola serupa dilakukan oleh gerakan Suara Ibu Peduli ketika menjawab krisis dalam bentuk kenaikan harga susu dengan kegiatan penjualan susu murah kepada perempuan miskin. Pun belum banyak yang menyadari ketika gerakan perempuan/ibu membuka dapur umum dan memberi nasi bungkus kepada gerakan mahasiswa 1998 dapat dimaknai sebagai “ibu yang memberi makan anak-anaknya”. Secara politik, dalam analogi perang misalnya, gerakan nasi bungkus itu dapat dimaknai sebagai institusi sumber logistik bagi tentara yang sedang berperang.

Jadi “sejarah tentang perempuan” (the history of women) lebih dekat dekat kehidupannya sebagai pencipta dan pelestari kehidupan yang memliki daya survival yang khas demi kelangsungan kehidupan itu sendiri.

Penutup

Setelah menguraikan problem historiografi gerakan perempuan Indonesia,, setidaknya sejak saat sekarang saya mengajak pembaca gunakan tiga pendekatan women in history, women's history dan the history of women untuk membaca sejarah. Indonesia ataupun sejarah dunia. Membaca sejarah adalah memberi makna subyektif terhadap masa lalu, dan dengan itu kita telah berupaya untuk membangun gerakan pembebasan pikiran kita dari belenggu kekuasaan yang androsentris. Dalam makna ini saya bertutur tentang gerakan perempuan tidak secara kronologis masa demi masa seperti menceriterakan barang antik tua yang dipajang di museum, melainkan memberikan penekanan pada bagaimana cara membaca sejarah sebagai bagian dari kegiatan pembebasan sehari-hari agar perempuan eksis sebagai identitas dan entitas yang selalu berpikir kritis.

Lenteng Agung, 28 Mei 2009

Kepustakaan

Blackburn, Susan, (2004), Women and the State in Modern Indonesia, Cambridge University Press, dan telah diterbitkan dalam edisi terjemahan oleh Kalyanamitra (2009)

Frederick, Willian & Soeri Soeroto, (1982), Pemahaman Sejarah Indonesia, LP3ES, Jakarta.

Martyn, Elizabeth, (2005), The Women's Movement in Post-colonial Indonesia: Gender and nation in a new democracy, RouledgeCurzon, London

Purwanto, Bambang, (2006), Gagalnya Historiografi Indonesiasentris , penerbit Ombak, Yogyakarta

Ruth Indiah Rahayu, (2007), Konsstruksi Historiografi Feminisme Indonesia dari tutur Perempuan, esai untuk Simposium Historiografi Nasional.

Scott, Joan Wallach, (1988), Gender and The Politics History, Columbia University Press

................................, (1996), Gender: A Useful Category of Historical Analysis, dalam Feminism and History, Oxford University Press, New York

Wieringa, Eleanor Saskia, (1996), The Politization Gender Realation in Indonesia: The Indonesia Women's Movemnet and Gerwani until The New Order State, edisi terjemahan diterbitkan Kalyanamitra, Jakarta.

Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa

Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa
Gagal Paham, Sesat Pikir, Ruwet dan Kompleksnya Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa
jogloabang Min, 02/25/2018 - 02:44

Sebuah hasil kajian yang menarik dengan kemasan Artikel Kajian Pustaka berjudul “Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa” dari Riswan Yudhi Fahrianta, Dosen Tetap STIE Indonesia Banjarmasi - Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang. Menyoroti tentang kebijakan-kebijakan untuk desa yang terlampau kompleks dan sulit dipahami karena tumpang tindih apalagi saling mendukung, selain memberatkan Pemerintah Desa dengan kewajiban-kewajiban yang harganya setara dengan total Dana Desa seluruh Indonesia, bukan untuk Desa tersebut.

Tulisan Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa dapat diunduh di sini, tempat dimana Penulisnya mengupload untuk dapat dibaca banyak orang, gratis dan tersedia bebas. Diunggah sendiri oleh Riswan Yudhi Fahrianta pada 17 Oktober 2017. Dan diposting di web ini tanpa ijin, untuk para pembaca yang ingin mengetahui hasil analisa Artikel Kajian Pustaka berjudul “Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa” dari Riswan Yudhi Fahrianta, dimana Artikel Kajian Pustaka tersebut dalam catatan kaki pertamanya adalah dalam rangka memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Keuangan Publik; Semester Gasal TA 2016/2017; Dosen Pengampu: Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., Ak., CA dan Dr. Prihat Assih, M.Si., Ak., CSRS.

Artikel Kajian Pustaka berjudul “Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa” juga akan disediakan di lampiran tulisan untuk dapat diunduh.

Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa

Riswan Yudhi Fahrianta

(Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang – Dosen Tetap STIE Indonesia Banjarmasin)

Pendahuluan

Perlindungan dan pemberdayaan desa di Indonesia agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur membutuhkan komitmen koordinasi yang bersinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di perdesaan Indonesia yang menurut BPS (2016) pada tahun 2015, dari lebih 255 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak lebih 119 juta jiwa (46,7%) penduduk Indonesia hidup di desa.

Sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, maka desa-desa di Indonesia sudah memasuki implementasi babak konstruksi penggabungan fungsi self-governing community dengan local-self government dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang telah bergulir hampir dua dekade.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU 6/2014) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya (alam, manusia, dan ekonomi) yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Sehingga Desa dan Desa Adat di Indonesia memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah, akan mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) – (BPKP, 2015:10).

Dengan jumlah desa di Indonesia mencapai 74.093 desa, pada tahun 2015 aliran dana APBN dan APBD ke desa mencapai 55,5 triliun rupiah, terdiri dari DD (Dana Desa) sebesar 20,7 triliun rupiah, ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar 32,7 triliun rupiah, dan BH PDRD (Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sebesar 2,1 triliun rupiah, dengan rata-rata per desa menerima sebesar 749,4 juta rupiah. Tahun 2016 dengan jumlah desa 74.754 desa, alokasi anggaran APBN 2016 sebesar 86,4 triliun rupiah, terdiri dari DD sebesar 47,0 triliun rupiah, ADD sebesar 36,7 triliun rupiah, dan BH PDRD sebesar 2,7 triliun rupiah, dengan rata- rata per desa akan menerima sebesar 1,1 miliar rupiah. Akhir RPJMN III pada tahun 2019 dengan asumsi jumlah desa tidak bertambah, akan dialokasikan anggaran APBN 2019 sebesar 175,5 triliun rupiah, terdiri dari DD sebesar 111,8 triliun rupiah, ADD sebesar 60,3 triliun rupiah, dan BH PDRD sebesar 3,4 triliun rupiah, dengan rata-rata per desa akan menerima sebesar 2,4 miliar rupiah. (DJPK, 2016; Kemenkeu, 2016)

Besarnya aliran dana ke desa dengan undang-undang dan regulasi pendukung relatif baru, dan belum sepenuhnya dipahami oleh para pemangku kepentingan ditambah dengan latar belakang kondisi desa-desa di Indonesia yang sangat variatif serta kompetensi SDM pengelola keuangan desa yang sangat beragam (KPK, 2015; Hoesada, 2016), menjadi tantangan semua pihak yang berkepentingan untuk mensukseskan program-program pembangunan desa berbasis kerakyatan yang merupakan amanah UU 6/2014 untuk terciptanya kehidupan umat manusia yang makin sejahtera dan makin bermartabat serta terbentuknya peradaban umat manusia yang makin maju dan berkualitas dari waktu ke waktu.

Tidak dapat dipungkiri salah satu dan sangat penting dalam mengukur keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintahan ditentukan dari cara pengelolaan dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan pemerintahan tersebut, tidak terkecuali penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga merelasikan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk urusan pemerintahan desa dengan urusan pengelolaan keuangan desa yang merupakan ranah manajemen keuangan sektor publik menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut.

Kompleksitas merujuk kepada arti kerumitan; keruwetan (http://kbbi.web.id/), sehingga dapat dimaknai kompleksitas kebijakan pemerintahan dan keuangan desa adalah kerumitan atau keruwetan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa di Indonesia. Artikel ini berusaha memberikan telaah kritis awal terkait hal tersebut, dalam perspektif bahwa se-ideal-nya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia dapat dijalankan secara efisien dan efektif terutama dalam hal penggunaan dana/uang publik yang notabene itu adalah uang rakyat.

Telaah kritis dari artikel ini dikonstruksikan dengan cara mengeksplorasi dan mengkompilasi referensi-referensi terkait kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa di Indonesia, sehingga diharapkan artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam upaya-upaya perbaikan sistem pengambilan kebijakan dan keputusan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan desa di Indonesia. Lebih dari itu, artikel ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan untuk agenda Penelitian (Riset) dan peran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Perguruan Tinggi di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan karakter keilmuan berbasis kerakyatan yang akan menjadi ciri khas ke-Bhinneka Tunggal Ika-an Indonesia dengan bermacam ragam suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat.

Sekilas tentang Desentralisasi

Perubahan struktur organisasi pemerintahan ke arah desentralisasi di beberapa pemerintahan negara-negara dunia sudah menjadi tema universal, terutama di negara-negara yang sedang berkembang (Achmad KM, 2011), termasuk Indonesia. Walaupun sudah tampil secara universal, adopsi-adaptasi tema desentralisasi pemerintahan di berbagai negara yang mengklaim telah mendelegasikan kekuasaan dan kewenangannya tidak terpusat lagi (sentralistik) diwujudkan dengan berbagai bentuk yang bervariasi. Sehingga batasan yang pasti tentang konsep desentralisasi dalam tataran pemerintahan (government) itu sendiri mungkin sulit diperoleh karena kata yang sama sering digunakan untuk menggambarkan hal yang berbeda (Yuliani, 2004)

Adopsi-adaptasi yang bervariasi dari desentralisasi pemerintahan menyebabkan interpretasi juga bervariasi, sehingga bentuk kerangka kerja konseptual, program, implementasi, dan implikasi yang bervariasi (Yuliani, 2004). Namun kalau diperhatikan lebih lanjut muara desentralisasi pemerintahan adalah sama, dengan wujud pemerintahan lokal (local government) dalam suatu negara yang diberikan otonomi dalam bentuk penyerahan kekuasaan (wewenang, hak, kewajiban, dan tanggung jawab) sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah otonom sehingga daerah otonom itu dapat melakukan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dalam kebijakan pengelolaan pembangunan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal/daerah (Mardiasmo, 2002; Achmad KM, 2011).

Kebijakan Pengelolaan Desa di Indonesia

Tatanan desa di Indonesia yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Peran penting desa inilah yang menjadi salah satu semangat lahirnya undang-undang tentang desa, dimana Pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk merevisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk kemudian mensahkan tiga undang-undang yang terpisah tetapi tetap terkait, yaitu:

  1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan
  3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Secara historis perundang-undangan, tercatat sudah delapan UU yang telah ditetapkan dan disahkan untuk mengatur tentang Desa di Indonesia pasca 17 Agustus 1945 sebelum lahirnya UU 6/2014 ini (BPKP, 2015:10).

Berdasarkan hirarki perundang-undangan untuk mengimplementasikan UU 6/2014, terutama terkait dengan pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan keuangan desa, pemerintah pusat telah menerbitkan peraturan pelaksanaan yang akan disebutkan pada bagian berikut.

Peraturan Pemerintah RI (PP)

  1. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (diundangkan 3 Juni 2014), yang kemudian diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (diundangkan 30 Juni 2015).
  2. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (diundangkan 21 Juli 2014), yang kemudian diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (diundangkan 29 April 2015), yang kemudian diubah kembali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (diundangkan 29 Maret 2016).

Peraturan Presiden RI (Perpres)

  1. Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) – (diundangkan 23 Januari 2015). Dengan tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dibentuklah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
  2. Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (KemenDesa PDTT) – (diundangkan 23 Januari 2015). Dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
    Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tabel 1 disajikan perbandingan tugas dan fungsi Kemendagri dan KemenDesa PDTT berdasarkan Perpres 11/2015 dan Perpres 12/2015 untuk urusan desa serta definisi desa dan pemerintahan desa berdasarkan UU 6/2014, dan pada Tabel 2 disajikan perbandingan tugas dan fungsi masing-masing Ditjen (Direktorat Jenderal) dari masing-masing kementerian.

Tabel 1

Perbandingan Tugas dan Fungsi Kemendagri dan KemenDesa PDTT untuk Urusan Desa Berdasarkan Perpres 11/2015 dan Perpres 12/2015

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pasal 1
Angka 1
:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1
Angka 2:
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  PERPRES 11/2015 - KEMENDAGRI PERPRES 12/2015 - KEMENDESA PDTT
TUGAS Menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (Perpres 11/2015, Pasal 2 ) Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (Perpres 12/2015, Pasal 2)
FUNGSI Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; (Perpres 11/2015, Pasal 3 Huruf a)

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi; (Perpres 12/2015, Pasal 3 Huruf a)

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; (Perpres 12/2015, Pasal 3 Huruf f)

Sumber: Diolah dari Perpres 11/2015 tentang Kemendagri, Perpres 12/2015 tentang KemenDesa PDTT, dan UU 6/2014 tentang Desa.

Tabel 2

Perbandingan Tugas dan Fungsi Ditjen Kemendagri dan KemenDesa PDTT untuk Urusan Desa Berdasarkan Perpres 11/2015 dan Perpres 12/2015

REGULASI PERPRES 11/2015 - KEMENDAGRI PERPRES 12/2015 - KEMENDESA PDTT
DITJEN Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
TUGAS

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Perpres 11/2015, Pasal 21)

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Perpres 12/2015, Pasal 9)

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(Perpres 12/2015, Pasal 12)

FUNGSI

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Pelaksanaan Pembinaan Umum dan Koordinasi di bidang:

    1. fasilitasi penataan desa,
    2. penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa,
    3. pengelolaan keuangan dan aset desa,
    4. produk hukum desa,
    5. pemilihan kepala desa,
    6. perangkat desa,
    7. pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan,
    8. kelembagaan desa,
    9. kerja sama pemerintahan,
    10. serta evaluasi perkembangan desa

(Perpres 11/2015, Pasal 22 Huruf a, b, dan c)

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang ... serta pemberdayaan masyarakat desa;

(Perpres 12/2015, Pasal 10 Huruf a, b, dan c)

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang ... dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

(Perpres 12/2015, Pasal 13 Huruf a, b, dan c)

 

 

Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di bidang ... serta evaluasi perkembangan desa;

(Perpres 11/2015, Pasal 22 Huruf e dan f)

Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang ... serta pemberdayaan masyarakat desa;

(Perpres 12/2015, Pasal 10 Huruf d dan e)

Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang ... dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

(Perpres 12/2015, Pasal 13 Huruf d dan e)

 

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang

    1. penataan desa,
    2. penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa,
    3. pengelolaan keuangan dan aset desa,
    4. kelembagaan desa, dan kerja sama desa;

(Perpres 11/2015, Pasal 22 Huruf d)

   

Sumber: Diolah dari Perpres 11/2015 tentang Kemendagri, Perpres 12/2015 tentang KemenDesa PDTT.

Keterangan:

  1. Peraturan Menteri RI (Permen) Berdasarkan peraturan pemerintah setidaknya ada tiga yang kementerian yang terlibat langsung dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa, yaitu Kemendagri, KemenDesa PDTT, dan Kemenkeu. Tiga kementerian ini diamanatkan untuk membuat peraturan menteri sebagai tindak lanjut implementasi UU 6/2014.
  2. Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) Kemendagri diberikan tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pemerintahan desa. Berdasarkan PP 43/2014, Kemendagri telah mengundangkan tiga belas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sepanjang 2014-2016 (Tabel 3).
  3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (KemenDesa PDTT) KemenDesa PDTT diberikan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan PP 43/2014, KemenDesa PDTT telah mengundangkan enam Peraturan Menteri Desa PDTT (PermenDesa PDTT) sepanjang 2015-2016 (Tabel 3). Sedangkan berdasarkan PP 60/2014, pada tahun 2015 KemenDesa PDTT telah mengundangkan PermenDesa PDTT 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 pada 22 Desember 2015 (mencabut PermenDesa PDTT 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015).
  4. Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk mengalokasikan DD (Dana Desa) dalam APBN, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kemenkeu yang memiliki kewenangan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas DD yang dialokasikan dalam APBN. Kemenkeu berdasarkan PP 60/2014 diamanatkan membuat peraturan menteri yang dari identifikasi BPK (2015) adalah:
    1. Tata Cara Pengalokasian Dana Desa/Pasal 14;
    2. Tata Cara Penyaluran Dana Desa/Pasal 18;
    3. Tata Cara Penggunaan Dana Desa PP/Pasal 23; dan (d) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa/Pasal 28.
    Kemenkeu berdasarkan amanat PP 60/2014 tersebut telah menetapkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) sepanjang 2014-2016 terkait dana Transfer ke Daerah dan DD. Untuk PMK yang terbaru dan telah diundangkan pada tahun 2016 (mencabut PMK sebelumnya) adalah, PMK 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan PMK 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pada 30 Maret 2016. Sedangkan berdasarkan amanat PP 43/2014 Pasal 96 Ayat (8), telah mengundangkan PMK 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (31 Desember 2015). Pemerintah pusat melalui Kemenkeu mengalokasikan DD secara nasional dalam APBN setiap tahun anggaran yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Kemudian DD ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Tabel 3

Perbandingan Peraturan Menteri (Kemendagri dan KemenDesa PDTT) yang Ditetapkan Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (30 Mei 2014)
diubah
PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(30 Juni 2015)

BAB
(Pasal)

AMANAT PP 43/2014 KEMENDAGRI PERMENDAGRI AMANAT PP 43/2014 KEMENDESA PDTT PERMENDESA PDTT

PENAT AAN DESA
(Pasal 1-32)

Penataan Desa
(Pasal 32)

     
KEWENANGAN DESA (Pasal 33-39)

Penetapan Kewenangan Desa berkoordinasi dengan KemenDesa PDTT
(Pasal 39)

Permendagri 44/2016 tentang Kewenangan Desa (15 Juli 2016), dengan dasar PP 43/2014 Pasal 34 Ayat 3 dan Pasal 39   Permendesa PDTT 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (28 Januari 2015), dengan dasar PP 43/2014 Pasal 33 huruf a dan b serta Pasal 34
PEMERINTAHAN DESA (Pasal 40-89) Pemilihan Kepala Desa (Pasal 46) Permendagri 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (31 Desember 2014)

Tahapan, Tata Cara, dan Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa berkoordinasi dengan Kemendagri

(Pasal 80 Ayat 5)

Permendesa PDTT 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

(28 Januari 2015)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Pasal 53)

Permendagri 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa (29 Juli 2016)
Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa (Pasal 60) Permendagri 82/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (31 Desember 2015)
Ketentuan Urusan Sekretariat Desa (Pasal 62) Permendagri 84/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (31 Desember 2015)
Ketentuan Pelaksana Teknis (Pasal 64)
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pasal 70) Permendagri 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (31 Desember 2015)
Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pasal 71)
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengisian Keanggotaan, Pemberhentian Anggota, serta Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 79) Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Pasal 89) Permendagri 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (31 Desember 2014)

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (30 Mei 2014),
diubah
PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(30 Juni 2015)

BAB
(Pasal)

AMANAT PP 43/2014 KEMENDAGRI PERMENDAGRI AMANAT PP 43/2014 KEMENDESA PDTT PERMENDESA PDTT
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
(Pasal 90-113)
Pengelolaan Keuangan Desa
(Pasal 106)
Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (31 Desember 2014)    
Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
(Pasal 113)
Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (7 Januari 2016)    
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (Pasal 114 -131)   Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; dengan dasar PP 43/2014, Pasal 131 Ayat (1) - (31 Desember 2014)

Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pendampingan Masyarakat Desa berkoordinasi dengan Kemendagri dan Bappenas

(Pasal 131)

Permendesa PDTT 3/2015 tentang Pendampingan Desa, dengan dasar PP 43/2014 Pasal 131 Ayat (1) - (28 Januari 2015) dan 5/2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dengan dasar PP 43/2014 Pasal 131 Ayat (1) (3 Maret 2016)
BUM (Badan Usaha Milik) DESA
(Pasal 132-142
   

Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama berkoordinasi dengan Kemendagri

(Pasal 142)

Permendesa PDTT 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (13 Februari 2015)
KERJASAMA DESA
(Pasal 143-149)

Tata Cara Kerjasama Desa
(Pasal 149)

Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa    
LEMBAGA KEMASYARAKAT ANDESADAN LEMBAGA ADAT DESA (Pasal 150-153) Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
(Pasal 153)
     
    Permendagri 81/2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (31 Desember 2015)   Permendesa PDTT 2/2016 tentang Indeks Desa Membangun (24 Februari 2016)
    Permendagri 45/2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (15 Juli 2016)    
    Permendagri 47/2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (29 Juli 2016)    

Sumber: Diolah dari PP 43/2014 dan PP 60/2014 serta Peraturan Menteri yang Telah Diundangkan Sepanjang Tahun 2014-2016.

Keterangan:

Peraturan Lembaga Negara RI

Lembaga negara yang terkait dengan implementasi UU 6/2014 adalah Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP), terutama terkait pengadaan barang/jasa di Desa, yang telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang kemudian diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP 13/2013 Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 112 UU 6/2014 tentang Desa, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (termasuk juga pemerintah pusat) berperan membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana pembinaan dan pengawasan ini dapat didelegasikan kepada perangkat daerah, serta peran pemberdayaan masyarakat desa (pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan). Fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 dari UU 6/2014.

Pemerintah kabupaten/kota, tidak hanya berperan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa di tingkat kabupaten/kota diantaranya yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota. Selain itu juga pemerintah kabupaten/kota diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. (PP 43/2014)

Pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan mengalokasikan ADD (Alokasi Dana Desa) dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran, yang besarannya minimal adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus). Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa dalam APBDesa setiap tahun anggaran, yang besarannya minimal adalah 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dalam peraturan bupati/walikota. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota juga dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa, yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. (PP 43/2014)

Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Diamanatkan dalam PP 43/2014 Pasal 101 dan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 23, bupati/walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain. Selain itu juga, Camat mempunyai peran dalam hal penyampaian Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 PP 43/2014, juga melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa dalam fungsi memfasilitasi, merekomendasikan, dan mengkoordinasikan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.

Desa sebagai Subjek Pembanguna

Definisi desa menurut UU 6/2014 Pasal 1 Angka 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyebutan ‘Desa’ disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk Desa misalnya ‘Huta/Nagori’ di Sumatera Utara, ‘Gampong’ di Aceh, ‘Nagari’ di Minangkabau, ‘Marga’ di Sumatera bagian selatan, ‘Tiuh’ atau ‘Pekon’ di Lampung, ‘Desa Pakraman/Desa Adat’ di Bali, ‘Lembang’ di Toraja, ‘Banua’ dan ‘Wanua’ di Kalimantan, dan ‘Negeri’ di Maluku (Penjelasan UU 6/2014). Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota (Pasal 1 Angka 2 UU 6/2014).

Pada UU 6/2014 Pasal 18, menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Secara khusus UU 6/2014 meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (check and balance), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan, serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat masa, menyelenggarakan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), pengelolaan aset dan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) serta keputusan-keputusan strategis lainnya (KPK, 2015).

Siklus Pembangunan Desa

Dalam UU 6/2014 Pasal 78-80, tahapan pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dimana Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, yang dituangkan dalam RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan Forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang mengikutsertakan masyarakat dan lembaga desa, dan RPJMDesa dan RKPDesa merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Gambar 1 mengilustrasikan siklus tahunan perencanaan pembangunan desa berdasarkan PP 43/2014.

Gambar 1

Siklus Tahunan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan PP 43/2014

Siklus Tahunan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan PP 43/2014

Selanjutnya dalam UU 6/2014 Pasal 81-82, Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan RKPDesa wajib melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam desa, serta dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembiayaan Pembangunan Desa

Pembiayaan pembangunan desa berasal dari pendapatan desa yang diperoleh dari beberapa sumber (UU 6/2014 Pasal 72), yang jika diklasifikasikan atas kelompok (Permendagri 113/2014) adalah:

  1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  2. Pendapatan Transfer dari: alokasi APBN berupa Dana Desa (DD); bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
  3. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  4. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pembiayaan pembangunan desa terkait pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dimana hak dan kewajiban ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dengan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Permendagri 113/2014). Gambar 2 menggambarkan tahapan penyusunan APBDesa berdasarkan Permendagri 113/2014.

Gambar 2

Penyusunan APBDesa Berdasarkan Permendagri 113/2014

Penyusunan APBDesa Berdasarkan Permendagri 113/2014

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah, dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama BPD. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa. Pengelolaan Keuangan Desa yang dicerminkan dengan Pengelolaan APBDesa oleh Pemerintahan Desa merujuk kepada PP 43/2014 dan PP 60/2014 yang kemudian diturunkan ke dalam peraturan menteri (Kemendagri, KemenDesa PDTT, dan Kemenkeu) serta peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota yang merupakan petunjuk/pedoman pelaksanaan dalam kewenangan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara komprehensif, berikut pada Gambar 3 disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksananya di desa, struktur APBDesa, laporan, dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.

Gambar 3

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan demikian pengelolaan desa, baik pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa dapat disimpulkan menganut pola pengelolaan yang hampir sama dengan pengelolaan pemerintahan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia. Perbandingan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4

Perbandingan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

 

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Desa (UU 6/2014)

Eksekutif Gubernur / Bupati / Walikota Kepala Desa (Pasal 26-30)
Legislatif DPRD BPD (Badan Permusyawaratan Desa) – (Pasal 55-65)
Pemilihan Eksekutif PILKADA PILKADES (Pasal 31-39)
Masa Jabatan 5 Tahun 6 Tahun (Pasal 39)
Perencanaan RPJM Daerah, RKP Daerah RPJM Desa, RKP Desa (Pasal 79)
Anggaran APBD APBDesa (Pasal 73-75)
Kekayaan Dipisahkan BUM Daerah BUM Desa (Pasal 87-90)
Sumber Pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Desa (PADesa) – (Pasal 72)
Transfer (DAU, DBH, DAK) Transfer (DD, ADD, BH PDRD, BK APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) – (Pasal 72)
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Lain-Lain (Pasal 72)
Laporan-Laporan
Semesteran Laporan Prognosis APBD Laporan Pelaksanaan APBDesa (Pasal 82)
Tahunan LPPD, LKPJ, Info Masyaraka LPPD, LKPJ, Info Masyarakat Desa (Pasal 82)
Akhir Masa Jabatan - AMJ LPPD AMJ LPPD AMJ Desa (Pasal 27)
Laporan Kekayaan Neraca Laporan Kekayaan Milik Desa (Pasal 76-77)

Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan Desa

Kompeksitas antar Undang-Undang Terkait

Seperti yang dikemukakan pada bagian kebijakan pengelolaan desa di Indonesia bahwa UU 6/2014 lahir dari revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dengan mengundangkan tiga undang-undang yang terpisah tetapi tetap terkait. Salah satunya adalah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu perubahan krusial dari undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi (Pemprov), dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/kota).

Perubahan substansi terkait urusan pemerintahan daerah dapat dicontohkan pada bidang kehutanan, dimana bidang kehutanan yang semula kewenangan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemprov, dan Pemkab/kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemprov. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi hutan, pertimbangan teknis, pemberian izin dan lain sebagainya (Perdana, 2016), kecuali pelaksanaan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota (UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat 2).

Pasal 410 UU 23/2014 menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (30 September 2014), artinya paling lambat pada tanggal 30 September 2016 segala aturan pelaksanaan, termasuk Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut pembagian urusan pemerintahan harus ditetapkan. Namun demikian sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum diterbitkan (Perdana, 2016).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pada bidang kehutanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.5/MenLHK-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Perdana, 2016).

Bidang kehutanan dan wilayah hutan relevan terkait kewenangan dan wilayah desa serta kawasan perdesaan karena umumnya wilayah hutan ada di wilayah desa dan atau di wilayah kawasan perdesaan. Kewenangan Pemerintahan Daerah untuk bidang kehutanan berada di Pemerintah Pusat dan Pemprov. Di sisi lain Pemkab/kota adalah pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdekat dengan pemerintah desa.

Dua bidang lainnya yang secara substansi berubah kewenangan pemerintahan daerah yang sebelumnya di bagi sampai dengan Pemkab/kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemprov adalah bidang energi dan sumberdaya mineral (kecuali pemberian izin panas bumi) serta bidang kelautan (Perdana, 2016). Dimana dua bidang ini umumnya berada di wilayah desa dan kawasan perdesaan.

Revisi UU 32/2004 sehingga melahirkan UU 23/2014 senyatanya membawa implikasi regulasi serius terhadap tatanan pemerintahan daerah di Indonesia, setidaknya kepada tiga aspek (Perdana, 2016).

  1. Pertama, aspek kelembagaan, yaitu perubahan struktur organisasi perangkat daerah pada Pemprov dan Pemkab/kota merupakan hal yang harus dilakukan. Terutama Pemprov, meskipun tidak mengubah struktur organisasi perangkat daerah, penambahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dibawahnya. Pergerakan kelembagaan organisasi perangkat daerah tersebut, berdampak pada mobilisasi sumberdaya baik manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan, hal ini mungkin cukup merepotkan pemerintahan daerah. UU 23/2014 memberikan perintah bahwa mobilisasi sumber daya tersebut harus sudah selesai dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan.
  2. Kedua, aspek peraturan perundangan-undangan pada level pemerintahan daerah, yaitu Pemkab/kota harus mencabut peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota yang bukan merupakan kewenangan Pemkab/kota. Sedangkan bagi Pemprov, peraturan daerah dan peraturan gubernur yang belum mengakomodir kewenangan baru harus ditambah/direvisi.
  3. Ketiga, aspek rencana pembangunan. Rencana pembangunan Pemprov dan Pemkab/kota (RPJMD dan Renstra) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya UU 23/2014 harus direvisi/disesuaikan dengan perubahan kewenangan baik di Pemprov maupun Pemkab/kota. Penyesuaian RPJMD dan Renstra Pemprov dan Pemkab/kota terutama penyesuaian tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan, program, maupun indikator kinerja dari pemerintahan daerah.

Implikasi regulasi pada tiga aspek tersebut pada level pemerintahan daerah (Pemprov dan Pemkabkota) akan terhubung dengan pemerintahan desa. Hal ini terutama terkait dengan penarikan kewenangan Pemkab/kota, lebih khusus lagi kewenangan Pemkab/kota terkait bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumberdaya mineral yang (sekali lagi) umumnya bidang-bidang tersebut bersentuhan dengan wilayah desa dan kawasan perdesaan.

Ringkasnya, untuk koordinasi pembangunan desa terkait tiga bidang tersebut, pemerintahan desa tidak akan efektif berkoordinasi dengan Pemkab/kota sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa karena Pemkab/kota tidak memiliki kewenangan tersebut, tetapi harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan atau Pemprov. Oleh Darmastuti (2015) dikemukakan bahwa hilangnya otonomi di tingkat kabupaten/kota juga akan memberi potensi besar terhadap gagalnya pengelolaan pemerintahan desa karena kabupaten/kota tidak akan memiliki sumberdaya memadai untuk bisa mengkoordinir dan melaksanakan fungsinya secara memadai untuk mengawasi pelaksanaan UU 6/2014.

Kompleksitas Kewenangan Kementerian

Kewenangan dua kementerian (Kemendagri dan KemenDesa PDTT) dalam pengelolaan desa termasuk pengelolaan keuangan desa sempat menjadi polemik pada awal tahun 2015. Kemendagri dengan menggunakan perspektif UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan pemerintahan tidak boleh terputus dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa, sehingga segala urusan desa adalah kewenangan Kemendagri. Sementara KemenDesa PDTT berpijak pada Perpres 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (nomenklatur) bahwa yang bertugas memimpin serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa adalah KemenDesa PDTT. (Koran Sindo, 2015; Andreawaty, 2015; CNN Indonesia, 2015)

Hasil Rapat Kerja Terbatas Presiden dan Wakil Presiden memutuskan bahwa urusan pemerintahan desa tetap dilaksanakan oleh Kemendagri, sedangkan perencanaan program pembangunan desa, monitoring program pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh KemenDesa PDTT, sedangkan Kemenkeu memiliki kewenangan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN. (Viva.co.id, 2015; Koran Sindo, 2015).

Walaupun telah ditetapkan masing-masing kewenangan tersebut, potensi tumpang tindih kewenangan tiga kementerian pada tataran kebijakan turunan di bawahnya maupun dalam operasional pelaksanaan mungkin atau bahkan sangat mungkin terjadi. KPK (2015), telah melakukan kajian tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan objek kajian dengan sampel desa-desa yang ada di lima kabupaten di Indonesia, yaitu Kabupaten: Kampar di Riau; Bogor di Jawa Barat; Klaten dan Magelang di Jawa Tengah; dan Gowa di Sulawesi Selatan. Hasil kajian menunjukkan potensi tumpang tindih kewenangan Kemendagri, KemenDesa PDTT, dan Kemenkeu, terutama terkait urusan pembinaan dan pembangunan desa, serta monitoring dan evaluasi.

Untuk urusan pembinaan dan pembangunan desa, dapat diidentifikasi pada hal-hal berikut.

  1. Pertama, pada saat penetapan prioritas pembangunan dalam menetapkan rencana penggunaan dana desa (ADD dan DD), Pemerintah Desa tidak semata-mata hanya mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh KemenDesa PDTT terkait penetapan prioritas DD pada setiap tahun anggaran berjalan (PermenDesa PDTT 21/2015 untuk TA 2016), namun juga mengacu pada Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (KPK, 2015:31).
  2. Kedua, sebelum perubahan PP 43/2014 ke PP 47/2015 (30 Juni 2015), Kemendagri telah mengundangkan Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada 31 Desember 2014 dengan dasar Pasal 131 Ayat 1. Kemudian KemenDesa PDTT pada 3 Maret 2016 (pasca perubahan PP 43/2014 ke PP 47/2015) mengundangkan PermenDesa PDTT 5/2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan dasar pertimbangan pasal yang sama, yaitu Pasal 131 Ayat 1. Sehingga untuk rujukan kebijakan dalam urusan pembangunan desa secara umum (pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan), Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota) dan Pemerintah Desa wajib merujuk kepada kedua peraturan menteri tersebut.
  3. Ketiga, pembinaan pengelolaan kekayaan milik desa terkait dengan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa). PP 43/2014 Pasal 1 Angka 7 mendefinisikan BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya pada Pasal 142 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang BUMDesa ini diatur dengan kewenangan KemenDesa PDTT dengan berkoordinasi dengan Kemendagri, dengan mengundangkan PermenDesa PDTT 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa pada 13 Februari 2015.

Kemendagri sesuai dengan amanat PP 43/2014 Pasal 113, mengundangkan Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada 7 Januari 2016 yang terkait pengelolaan kekayaan milik desa. Sehingga untuk rujukan kebijakan dalam urusan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa serta BUMDesa yang merupakan bagian dari kekayaan desa, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota) dan Pemerintah Desa mau tidak mau juga mengacu kepada PermenDesa PDTT 4/2015 dan Permendagri 1/2016.

Bagi Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang diamanatkan UU 6/2014 untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta bagi Pemerintah Kabupaten/Kota ditambah dengan amanat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terutama terkait alokasi dana untuk desa dari APBD Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat (minimal dua kementerian) membutuhkan koordinasi dan konsultasi. Implikasinya, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota) dan Pemerintah Desa harus mengalokasikan dana yang lebih besar dan waktu yang lebih lama untuk koordinasi dan konsultasi saja, yang pada akhirnya memengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa (Smeru, 2015).

Sedangkan pada urusan monitoring (pemantauan) dan evaluasi terutama terkait pengelolaan desa, terdapat mekanisme sanksi bagi daerah dan desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik, yang diatur dalam PP 60/2014 beserta perubahannya. Tugas monitoring dan evaluasi Pemerintahan Desa tidak hanya diemban oleh Kemendagri dan KemenDesa PDTT, tetapi juga oleh Kemenkeu terutama terkait penyaluran Dana Desa (PMK 49/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa). Dengan adanya tiga kementerian yang berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi, efektivitas dari kegiatan ini terutama terkait mekanisme pemberian sanksi jika daerah dan desa tidak mengelola dana desa dengan baik tidak akan efektif. (KPK, 2015:33)

Dalam konteks yang dapat diasumsikan kurang lebih mirip adalah tumpang tindih dalam urusan pengukuran perkembangan kemajuan (kinerja) pembangunan desa dari perspektif tujuan diterbitkannya peraturan menteri. KemenDesa PDTT dengan PermenDesa PDTT 2/2016 tentang Indeks Membangun Desa (diundangkan 24 Februari 2016), dengan tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk: menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa (Pasal 2 Ayat 2). Sedangkan Kemendagri dengan Permendagri 81/2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (diundangkan 31 Desember 2015), dengan tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember (Pasal 2 Ayat 2). Perbandingan peraturan yang diundangkan oleh dua kementerian terkait urusan desa ini disajikan pada Tabel 5.

Dari identifikasi-identifikasi konteks peraturan menteri dan identifikasi KPK atas hasil kajian empiris tahun 2015 potensi tumpang tindih kewenangan kementerian tersebut, KPK (2015:32) mengemukakan bahwa risiko-risiko yang dapat terjadi akibat tumpang tindih kewenangan ini antara lain: (a) lambatnya pengambilan keputusan di lapangan; (b) risiko tumpang tindih anggaran program pembinaan di tingkat pusat; (c) risiko minimnya efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat; (d) risiko tumpang tindih substansi peraturan yang dikeluarkan masing-masing kementerian; dan (e) kebingungan di tingkat daerah ketika mengimplementasikan kebijakan, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pusat.

Tabel 5

Perbandingan Permendagri 81/2015 dengan PermenDesa PDTT 2/2016 untuk Tema Pengukuran Perkembangan (Kinerja) Pembangunan Desa

Tema: Pengukuran Perkembangan Kemajuan (Kinerja) Pembangunan Desa
  PERMENDAGRI 81/2015
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

PERMENDESA PDTT 2/2016
Indeks Membangun Desa

Pertimbangan Untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional 2015–2019, maka diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa.
Tujuan Untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember . Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa.
Ruang Lingkup
  1. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
  2. Perlombaan desa dan kelurahan;
  3. Pekan Inovasi Perkembangan desa dan kelurahan; dan
  4. Penentuan lokasi Labsite untuk model pengembangan desa dan kelurahan.
  1. Komponen Indeks Desa Membangun;
  2. Status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
  3. Penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.
Komponen
  1. Evaluasi Bidang Pemerintahan;
  2. Evaluasi Bidang Kewilayahan; dan
  3. Evaluasi Bidang Kemasyarakatan.

Indeks komposit:

  1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
  2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
  3. Indeks Ketahanan Ekologi (IKL).
Pelaksana Tim EPDesKel Provinsi/Kabupaten/Kota BPS (Potensi Desa) dan Survei Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KemenDesa PDTT

Sumber: Diolah dari Permendagri 81/2015 dan PermenDesa PDTT 2/2016.

Potensi Masalah Strategis

Potensi masalah strategis yang dapat diidentifikasi terkait implementasi UU 6/2014 adalah kebijakan perkoperasian di Indonesia sehubungan kebijakan peran bisnis KUD (Koperasi Unit Desa) dengan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa).

Secara mendasar KUD dan BUMDesa memang tidak sama terutama dari dua aspek, yaitu pendirian dan pemanfaatan keuntungan usaha. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama lembaga ekonomi (entitas bisnis) masyarakat desa. Dari aspek pendirian, KUD adalah koperasi yang ada di wilayah desa dengan prinsip pendirian berdasarkan UU 25/1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 1 Ayat 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan BUMDesa berdasarkan UU 6/2014 Pasal 1 Angka 6, adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Jadi secara kepemilikan KUD adalah milik anggota (orang-seorang atau badan hukum koperasi) koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka, sedangkan BUMDesa adalah milik desa yang maknanya adalah milik masyarakat desa.

Aspek utama kedua yang tidak sama antara KUD dengan BUMDesa adalah pemanfaatan keuntungan. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (Pasal 5 Ayat 1 huruf c UU 25/1992), artinya keuntungan usaha hanya untuk anggota koperasi saja. Sedangkan hasil usaha BUMDesa adalah untuk meningkatkan PADesa dalam mekanisme APBDesa untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur dalam dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa (Pasal 26 Ayat 2 UU 6/2014).

Persamaan KUD dan BUMDesa adalah identik dengan entitas bisnis masyarakat desa, sehingga peran bisnis KUD dan BUMDesa bisa menjadi potensi masalah yang mungkin tidak hanya terkait usaha-usaha ekonomi yang ada di masyarakat desa tetapi juga sosial kemasyarakatan di wilayah desa.

PermenDesa PDTT 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa pada Bagian Keempat Pasal 19-24 mengatur tentang Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa, bahwa BUMDesa dapat menjalankan:

  1. bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum(serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;
  2. bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh PADesa;
  3. usaha perantara (brokering)yang memberikan jasa pelayanan kepada warga; dan
  4. bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

Dari klasifikasi jenis usaha BUMDesa tersebut menjelaskan peran bisnis dari BUMDesa yang hampir sama dengan usaha-usaha yang juga dilakukan oleh KUD yang ada di desa-desa Indonesia selama ini.

Usaha-usaha bisnis di desa umumnya adalah usaha pemanfaatan sumberdaya alam desa atau kawasan perdesaan dan potensi pemanfaatan sumberdaya alam selalu menjadi ruang kompetisi produksi berbasis modal yang dikuasai oleh kekuatan kapital (Penabulu Alliance, 2016).

Potensi masalah strategis berikutnya yang dapat diidentifikasi terkait implementasi UU 6/2014 adalah berhubungan dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri yang dihentikan karena seluruh dana dan sumberdaya dipindahkan (direlokasi) untuk mendukung implementasi UU 6/2014 (khususnya Dana Desa) per 1 Januari 2015 maka, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan exit strategy PNPM Mandiri Perdesaan yang telah berjalan delapan tahun (2007-2014).

PNPM Mandiri Perdesaan telah menitipkan “warisan” yang tidak sedikit nilainya kalau dinominalkan dengan rupiah, dalam artian program ini telah menghasilkan aset berwujud dan tidak berwujud dari program yang sumber pembiayaannya tidak hanya dari rupiah murni Pemerintah RI, tetapi juga dari lembaga donor luar negeri dalam bentuk hibah (grant) maupun berupa pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman (loan). Aset tidak berwujud, seperti: sistem pembangunan partisipatif masyarakat desa yang telah dibangun; sumberdaya manusia terampil dan terlatih (fasilitator dan kader); dan kelembagaan- kelembagaan di tingkat desa yang telah terbentuk. Maupun juga aset berwujud, seperti sarana prasarana fisik, kesehatan dan pendidikan, termasuk aset keuangan, terutama dana bergulir masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan yang dikenal dengan nama DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat). Per 31 Desember 2014 aset dana bergulir adalah sebesar Rp10.325.924.747.179,- yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia (KPK, 2015; KemenDesa PDTT, 2015).

Arah kebijakan tata kelola pasca pengalihan PNPM Mandiri terutama arah perlindungan dan penataan aset hasil PNPM Mandiri Perdesaan memang telah disosialisasikan oleh KemenDesa PDTT pada akhir April 2015 khususnya terkait legalitas kelembagaan pengelola DAPM pasca berakhirnya program ini, yang selama program ini berjalan dikelola oleh UPK (Unit Pengelola Kecamatan). Sebelumnya telah dikeluarkan Surat Menkokesra Nomor B- 27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum (Bahu) Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri, dimana dalam surat tersebut terdapat tiga pilihan bentuk Badan Hukum Pengelola DAPM sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu: (a) Koperasi, (b) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), dan (c) Perseroan Terbatas. (KemenDesa PDTT, 2015).

Temuan KPK (2015), berdasarkan wawancara lapangan (empiris) Pemerintah Daerah masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat untuk menetapkan pihak-pihak mana yang terlibat, termasuk dana dan regulasi yang perlu disiapkan daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Pemerintah Daerah belum memutuskan perubahan kelembagaan tersebut, dalam artian Pemerintah Daerah masih menunggu pedoman umum, petunjuk teknis dan operasional mengenai hal ini. Penelusuran situs-situs kementerian/lembaga pemerintah yang terkait kebijakan teknis kelembagaan dan pengelolaan DAPM ini, sampai dengan artikel ini ditulis belum ada ditetapkan dan disampaikan ke publik.

Kevakuman regulasi dan pengawasan DAPM yang masih bergulir di masyarakat perdesaan (rata-rata sekitar 300 miliar rupiah per provinsi atau sekitar 100 juta rupiah per desa) rentan untuk disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dimana peluang terjadinya fraud terutama dalam pemindahan dan penghapusan aset menjadi semakin besar (KPK, 2015), dengan kata lain potensi Tindak Pidana Korupsi (TPK) cukup besar terjadi.

Mendekati akhir tahun kedua implementasi UU 6/2014 sejak ditetapkan 1 Januari 2015 dengan aliran dana APBN dan APBD ke Desa yang makin meningkat dalam jumlah yang bukan ratusan juta rupiah lagi untuk satu desa, tetapi sudah miliaran rupiah, membutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi yang “tidak biasa” antar stakeholder terutama pada level pengambil kebijakan dan keputusan tingkat Pemerintah Pusat. Cukuplah sudah dengan pengalaman tidak yang elegan dari Otonomi Daerah versi UU 32/2004 yang telah meninggalkan jejak yang tidak elok (tanpa meniadakan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai), dimana selama periode 2004-2014 (periode UU 32/2004) saja KPK telah menangani 448 terdakwa TPK dengan 47,8% berasal dari eksekutif pemerintahan yang telah diberikan amanah mengelola uang negara (notabene uang rakyat). Jika “virus TPK” ini menular ke Pemerintahan Desa maka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia kembali dipertanyakan.

Kompleksitas Kebijakan Keuangan Desa

Berlakunya UU 6/2014, desa mengemban amanah dan memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah, akan mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang memberi akibat kepastian bahwa desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya jauh di atas jumlah sebelum berlakunya UU ini. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel dengan mendasarkan pada prinsip- prinsip manajemen publik yang baik.

Tidak dapat dipungkiri salah satu dan sangat penting dalam mengukur keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintahan ditentukan dari cara pengelolaan dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan pemerintahan tersebut, tidak terkecuali penyelenggaraan pemerintahan desa. Bahwa good governance dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia sangat ditentukan dari pengelolaan keuangannya (Sadjiarto, 2000; Yahya, 2006).

Implementasi UU 6/2014 sudah akan masuk tahun ke tiga (sejak 2015) dengan aliran dana ke desa sudah puluhan triliun rupiah dan pada tahun-tahun berikutnya semakin meningkat. Sejumlah masalah dan potensi masalah pengelolaan keuangan desa terkait regulasi maupun empiris diidentifikasi oleh lembaga pemerintah terutama terkait pengelolaan keuangan negara oleh desa dalam berbagai perspektif, seperti BPKP, BPK, dan KPK.

Tabel 6

Roadmap Alokasi Dana Desa 2015-2019

Roadmap Alokasi Dana Desa 2015-2019

Isu utama yang diangkat pada pembahasan kompleksitas kebijakan keuangan desa pada artikel ini adalah terkait langsung dengan pengelolaan keuangan desa adalah:

  1. kuantitas dan kualitas SDM (sumberdaya manusia) yang belum memadai;
  2. kelengkapan regulasi dan petunjuk teknis yang belum memadai serta longgarnya pengawasan, sementara aliran dana semakin besar mengalir ke desa.

Pertama, mengurai kompleksitas kebijakan keuangan desa dapat direlasikan dengan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sejumlah titik atau faktor kritis berpotensi menjadi masalah strategis dari semua tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Identifikasi regulasi dan empiris dari sejumlah referensi kembali bermuara kepada situasi dan kondisi masalah klasik, yaitu kemampuan dan kompetensi (kualitas) SDM (sumberdaya manusia) dalam mengelola keuangan publik (amanah rakyat), termasuk dalam hal ini dengan masalah jumlah (kuantitas) personil pemerintah yang menguasai pengelolaan keuangan desa.

Sumberdaya manusia perangkat desa sangat bervariasi dilihat dari sisi pendidikan formalnya, dari lulusan SD sampai dengan Sarjana (S1), namun rata- rata lulusan SMP, dengan kualitas yang belum memadai dalam hal pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015; DJPK, 2016). Rendahnya pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi perangkat desa ini rentan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kesempatan mengambil keuntungan finansial yang tidak sah berupa modus fraud/korupsi (KPK, 2015), atau dengan belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa sendiri dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, memiliki risiko melakukan kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum (Ismail dkk., 2016).

Contoh kasus terkaitnya lemahnya kompetensi perangkat desa yang dimanfaatkan pihak lain, dimana oknum tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi untuk membantu masyarakat dan aparat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan justru menjadi sumber masalah, dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa. Ketua UPK dan Fasilitator PNPM Perdesaan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Cikarang karena diduga melakukan korupsi dana PNPM Perdesaan sebesar Rp1 miliar lebih, dengan modus operandi berkolusi dengan pemasok atau menjadi pemasok barang yang digunakan untuk membangun desa dan menaikan harga barang tersebut (mark-up) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau ikut serta mengelola dan mengambil dana dari keuangan desa untuk keperluan pribadi termasuk kepentingan politik tertentu (KPK, 2015).

Kondisi yang dikemukakan KPK pada tahun 2015 tersebut setidaknya telah terbukti terulang kembali. Pada Mei 2016, Kejaksaan Negeri Masohi di Ambon menetapkan 9 orang tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa tahun 2015 yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa, terdiri dari 6 orang Kepala Desa, 2 orang Bendahara Desa, dan 1 orang Pendamping Desa (http://regional.kompas.com/). Sebelumnya, April 2016 Reskrim Malang Polda Jatim juga menangani dugaan tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp420 juta dengan 11 orang tersangka perangkat desa (http://www.klikapa.com/).

Tingkat pendidikan formal perangkat desa yang rendah juga berkorelasi dengan tahapan awal dari pengelolaan keuangan desa, yaitu tahap perencanaan. Rendahnya kualitas mengelola penyusunan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), yang selanjutnya berdampak kepada kualitas APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), yang selanjutnya juga berdampak kepada kualitas pelaksanaan pembangunan desa (KPK, 2015; DJPK, 2016).

Kedua , kelengkapan regulasi dan petunjuk teknis yang belum memadai serta longgarnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, sementara aliran dana semakin besar ke desa. Belum memadainya kelengkapan regulasi dan petunjuk teknis pendukung pengelolaan keuangan desa menyebabkan minimnya (longgarnya) pengawasan.

Definisi pengelolaan uang negara yang notabene adalah uang rakyat berdasarkan Peraturan Pemerintah sendiri ada perbedaan terkait pengawasan, sedangkan yang dikelola sama berdasarkan sumbernya. Pengelolaan Keuangan Desa menurut PP 43/2014 Pasal 93 Ayat 1 (peraturan pelaksanaan UU 6/2014), adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan menurut PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, didefinisikan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan “pengawasan” keuangan daerah (Pasal 1 Angka 6).

Gambar 4

Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara

Tidak adanya kata “pengawasan” dari definisi Pengelolaan Keuangan Desa mungkin akan dapat terjawab dengan jelas kalau ada penjelasan dari pemerintah sendiri atau dari konseptor/pembuat peraturan itu sendiri.

Kata “pengawasan” sendiri dalam UU 6/2014 dominan disandingkan dengan kata “pembinaan” terutama pada Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 112- 115), terkait peran dan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa. Yang selanjutnya dalam PP 43/2014 juga diatur peran dan fungsi Camat sebagai pembina dan pengawas desa (Pasal 154).

Peran dan fungsi Camat menjadi vital dan strategis dalam membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terdekat dengan desa maupun karena amanat PP 43/2014, terutama terkait pengelolaan keuangan desa, bahwa Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain (Pasal 101 Ayat 3). Namun ruang lingkup evaluasi, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada Camat dalam PP tersebut belum diatur secara jelas, karena dalam peran dan fungsi Camat sebagai pembina dan pengawas dalam Pasal 154 belum menegaskan fungsi pembinaan dan pengawasan Camat dalam konteks pengelolaan keuangan desa, dengan hanya secara eksplisit menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat dilakukan melalui:

  1. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
  2. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  3. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
  6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
  7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
  10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  14. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
  15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
  16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
  17. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
  18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Belum adanya regulasi yang jelas dalam hal delegasi evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa terutama terkait mekanisme dan ruang lingkup evaluasi dari APBDesa, seperti apakah Camat berwenang untuk menolak anggaran kegiatan dalam APBDesa yang sudah menjadi hasil musyawarah desa dan disetujui oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sejauh apa tanggung jawab Camat jika mengesahkan APBDesa yang tidak sesuai dengan RPJMDesa, RKPDesa, atau ketentuan regulasi pusat.

Kesiapan dan kecakapan Camat beserta perangkatnya juga menjadi PR tersendiri dalam peran pembina dan pengawas pengelolaan keuangan desa. Tidak hanya sekedar tahu, tetapi diharapkan juga pada level memahami dan menguasai pengelolaan keuangan desa untuk mengantisipasi dan mengatasi kelemahan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desa yang rata-rata belum memenuhi kualifikasi untuk mengelola dana dalam jumlah besar.

KPK (2015) mensinyalir risiko yang paling perlu dihindari dengan ketidakjelasan fungsi Camat beserta perangkatnya ini adalah potensi terjadinya abuse oleh para Camat dalam membina dan mengevaluasi desa. Para Camat berpotensi membuat diskresi yang seharusnya tidak perlu dan mengambil keuntungan tertentu dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya. Desa juga dapat merasa tersandera oleh Camat dalam memberikan persetujuan APBDesa sehingga muncul hal-hal yang bersifat transaksional antara Kepala Desa/Perangkat Desa dan Camat/Perangkat Kecamatan dalam evaluasi dan pengawasan APBDesa.

Contoh kasus praktik tindak pidana korupsi yang ditengarai KPK di tahun 2015 ini, terjadi menjelang akhir tahun 2016 (https://news.detik.com/berita- jawa-timur/), dimana pada 5 Desember 2016 Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Ditreskrimus Polda Jawa Timur melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap 7 orang diduga melakukan korupsi terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang dengan mengamankan barang bukti sekitar Rp1,494 miliar. Modus operandi yang dilakukan para pelaku yakni, setiap pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang sumbernya dari APBN, dilakukan pemotongan oleh Kasi Pemberdayaan Desa, Kecamatan Kedungdung. Ketujuh orang yang diamankan: KH (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kedungdung), EH (Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Kedungdung), J (Kepala Desa Batoporo Barat) dan istrinya M, S (Kasi Kesejahteraan Sosial, Kecamatan Kedungdung) yang juga Pj. Kepala Desa Moktesareh, RJ, istri Kepala Desa Banjar, dan H (keponakan RJ).

Efektivitas pengawasan dari pengawas internal (Inspektorat Daerah) Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa juga berpotensi menjadi masalah strategis karena terbatasnya jumlah personil dan dukungan anggaran untuk berjalannya fungsi pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa).

Peraturan Pemerintah 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri 70/2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013, dan Permendagri 78/2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015, merupakan rangkaian turunan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satunya adalah mengatur fungsi dan peran Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan mengawasi (termasuk memeriksa/audit) jalannya Pemerintahan Desa.

Sumber pembiayaan APBDesa yang berasal dari APBN dan APBD menjadikan Pemerintahan Desa sebagai entitas obyek audit bagi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai contoh, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan 40 Kecamatan dan 412 Desa, dengan asumsi Inspektorat Daerah-nya dengan keterbatasan personil dan dukungan anggaran hanya mampu melakukan audit dengan sampel 2 Desa per Kecamatan per tahun, dan jika rata-rata 1 Kecamatan terdiri dari 10 Desa saja, maka kemungkinan desa diaudit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon hanya 1 kali dalam rentang 4-5 tahun. Tidak seimbangnya sumberdaya pengawas internal dan beban kerja menjadikan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah menjadi lemah dan tidak efektif (KPK, 2015).

Belum memadainya kelengkapan regulasi dan petunjuk teknis, sementara aliran dana negara semakin besar mengalir desa, terutama terkait minimnya standar dalam pengelolaan keuangan desa (termasuk kekayaan milik desa). Sebagai contoh, temuan dari KPK (2015) dalam ranah pengadaan barang/jasa pada tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dimana dalam menentukan satuan biaya, desa hanya mengandalkan pada informasi yang dimiliki oleh Tim Penyusun RKPDesa, dengan temuan dalam kecamatan yang sama, untuk desa yang berdekatan satuan harga yang digunakan dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa berbeda dan menggunakan standar unit yang berbeda untuk 2 pekerjaan yang sama. Secara umum, desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa (BPKP, 2015).

Pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan (aset) desa, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban telah diatur dalam Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang merupakan turunan PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari rangkaian regulasi tersebut jelas terlihat bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Namun untuk khusus DD (Dana Desa) yang bersumber dari APBN yang diatur dalam PP 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga mewajibkan Kepala Desa menyusun laporan pertanggungjawaban yang bersumber dari DD saja, dengan mekanisme yang diatur dalam PMK 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Dari sisi substansi pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dengan kewajiban administrasi desa membuat satu laporan secara utuh dan satu laporan terpisah khusus pelaporan pertanggungjawaban alokasi DD dari APBN akan menambah beban administrasi perangkat desa, ini tidak efisien dan tidak efektif (KPK,2015), karena DD yang sudah masuk ke dalam bagian APBDesa tentu sudah termasuk ke dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa seperti yang tercantum dalam PP 43/2014.

Potensi masalah strategis berikutnya terutama pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah belum adanya regulasi untuk standar pelaporan keuangan desa. UU 6/2014 menyatakan bahwa Desa menjadi subyek pembangunan, menyebabkan aliran dana negara (APBN dan APBD) ke desa, sehingga menyebabkan kewajiban akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Namun, UU 6/2014 tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggaran pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APBDesa) oleh BPK (BPK RI Perwakilan Sulsel, 2015; Hoesada, 2016).

Berdasarkan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU 15/2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaanya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit BPK. Bahwa PP 43/2014 maupun turunannya Permendagri 113/2014 dan Permendagri 1/2016 baru mengatur dalam tataran sistem dan prosedur, belum ada standar pelaporan keuangan desa (Hoesada, 2016).

Untuk dapat di audit oleh BPK sebagai auditor eksternal yang ditugaskan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, tidak terkecuali Pemerintahan Desa, tentu saja membutuhkan standar pelaporan keuangan desa. Memasuki tahun kedua implementasi UU 6/2014, tepatnya 22 April 2016, telah diadakan High Level Meeting Standar Pelaporan Keuangan Desa oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan), dengan kesimpulan utama, KSAP dapat meneruskan rencana penyusunan Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan Desa, dan agar dalam penyusunan standar senantiasa berkoordinasi dengan para stakeholders keuangan desa, serta standar diharapkan sederhana sehingga mudah diterapkan oleh desa.

Penutup

Undang-Undang RI Nomor 6/2014 tentang Desa telah ditetapkan dan implementasi atas amanat ini akan memasuki tahun ke tiga pada 2017. Redistribusi uang negara (dari APBN dan APBD) kepada desa dalam jumlah besar, yang menjadi hak desa, merupakan isu hangat dan politis, menyertai hiruk pikuk pemerintahan baru di bawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Sejumlah kompleksitas yang menghadirkan masalah dan potensi masalah kebijakan pengelolaan pemerintah dan keuangan desa dalam implementasi UU 6/2014 ini menimbulkan pro dan kontra. Artikel ini berusaha memberikan telaah kritis awal terkait hal tersebut, dalam perspektif bahwa se-ideal-nya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia dapat dijalankan secara efisien dan efektif terutama dalam hal penggunaan dana/uang publik yang notabene itu adalah uang rakyat.

Pertama, dibutuhkan sinkronisasi regulasi, koordinasi, dan sinergi implementasi yang harus “luar biasa” antar stakeholder terutama pada level pengambil kebijakan dan keputusan serta pelaksana dari kebijakan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. Termasuk mengatasi masalah serta mengisi dan menutupi potensi “lubang-lubang” masalah regulasi yang belum lengkap.

Bahwa UU 6/2014 memang bukan hanya sekadar uang masuk-uang keluar lalu buat laporan (ritual administrasi). Untaian seperangkat aturan dari misi, tujuan, asas, kedudukan, kewenangan, alokasi dana, tata pemerintahan hingga pembangunan desa, menunjukkan rangkaian perubahan desa yang ingin dihadirkan oleh UU 6/2014. Peraturan juga bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatunya memang membutuhkan peraturan, peraturan yang baik tidak serta merta melahirkan kebaikan dalam waktu cepat, tetapi peraturan yang buruk (bermasalah atau cacat) dengan cepat akan menghasilkan keburukan (Eko, 2015a).

Kedua, urgensi peningkatan kuantitas dan kualitas kemampuan dan kompetensi SDM (sumberdaya manusia) perangkat Desa (termasuk tenaga Pendamping Desa), perangkat Kecamatan, perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga menjadi hal yang mendasar, merupakan kebutuhan utama, dan bukan “pilihan”.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh FPPD (Eko, 2015a:64) terhadap keuangan desa, ditemukan variasi dalam kapasitas dan efektivitas SDM, yaitu:

  1. desa yang tidak memperoleh pelatihan dan pendampingan secara memadai, kapasitas dan efektivitasnya sangat rendah;
  2. desa yang memperoleh pelatihan dan pendampingan baik oleh Pemkab maupun NGOs, kapasitas dan efektivitas relatif baik, dimana pelayanan dasar, infrastruktur desa, maupun ekonomi desa tumbuh dengan baik; dan
  3. desa yang memiliki kepala desa progresif dan pegiat desa yang dedikatif secara mandiri mampu mengelola dana dengan kapasitas dan efektivitas yang memadai.

Dari tiga temuan ini menyuratkan pentingnya peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM yang terkait dengan implementasi UU 6/2014.

Cita-cita dan semangat UU 6/2014 adalah perlindungan dan pemberdayaan desa di Indonesia agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dengan asas utama rekognisi-subsidiaritas serta kedudukan pemerintahan masyarakat adalah hybrid antara self governing community dan local self government. Dalam konteks ini, dengan meminjam istilah Eko (2015b), bahwa desa punya cara (dengan frasa “cara desa”), dalam arti negara mengakui bahwa desa memiliki cara, adat, kebiasaan, kearifan lokal dan prakarsa lokal.

Implementasi UU 6/2014 oleh negara kepada desa, bahwa desa mengemban amanah dan memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah, mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang memberi akibat kepastian bahwa desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara (APBN) dan daerah (APBD). Implementasi ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik. Dalam konteks ini, bahwa negara memiliki peraturan, hukum, administrasi, birokrasi, perencanaan, keuangan, akuntansi, dan sebagainya. Singkatnya, negara punya aturan, dengan frasa “tata negara” (Eko, 2015b).

"Cara desa" dan "tata negara" merupakan dua paradigma yang memiliki nalar dan kepentingan berbeda, dimana benturan antara dua paradigma ini membuahkan dilema intervensi negara masuk desa. Kalau negara tidak hadir, salah, dianggap melakukan pembiaran. Namun kalau negara hadir, membawa “tata negara” ke dalam desa dengan modernisasi, korporatisasi, teknokratisasi, dan birokratisasi, dianggap keliru, dianggap tidak mengakui, menghormati, memberdayakan dan memuliakan "cara desa". (Eko, 2015b)

Mencari dan menyepakati solusi untuk menghindari membenturkan dua paradigma ini akan lebih baik untuk mencari titik keseimbangan baru antara “cara desa” dengan “tata negara”. Melakukan ini memang tidak mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang sulit kalau kemauan untuk itu selalu ada. Sekali lagi, membutuhkan sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi yang harus “luar biasa” antar stakeholder, agar tidak mengulang kembali sejarah membangun “istana pasir” di desa, tetapi DESA MEMBANGUN INDONESIA.

Referensi

  • Achmad KM, Mansyur. 2011. Dilema Desentralisasi (Berkah atau Petaka). Jurnal Transparansi. Vol.III No.1 Maret. (www.stiami.ac.id/jurnal/download/71/, diakses Oktober 2016)
  • Andreawaty. 2015. Polemik Kewenangan Kelola Desa. Harian Ekonomi Neraca. 28 Januari. (http://www.neraca.co.id/, diakses Oktober 2016)
  • BPKP RI. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Jakarta. (http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeude sa.pdf, diakses Oktober 2016)
  • BPS RI. 2016. Tabel Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Menurut Provinsi 2010-2035 dan Tabel Proyeksi Penduduk menurut Provinsi 2010-2035. (http://www.bps.go.id/, diakses Oktober 2016)
  • BPKP RI. 2015. Slide “Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. (http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Bahan%20Ajar/sosi alisasi_uudesa.pdf, diakses Oktober 2016)
  • CNN Indonesia. 2015. Polemik Kewenangan Desa: Pemerintah Masih Cari Titik Temu Masalah Kewenangan Desa. 8 Januari. (http://www.cnnindonesia.com/nasional/, diakses Oktober 2016)
  • Darmastuti, Ari. 2015. Desentralisasi atau Resentralisasi? Tinjauan Kritis Terhadap UU NO 23/2014. Proceeding Seminar Nasional "UU Pemda: Solusi atau Masalah Yang Baru?". Labpolokda JIP UNILA & MIP FISIP UNILA. Bandar Lampung: 30 April. (http://staff.unila.ac.id/budikurniawan/files/2013/12/Desentralisasi-atau- Resentralisasi-Tinjauan-Kritis-UU-23-Tahun-2014.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI. 2016. Slide "Kebijakan Dana Desa TA 2016". (http://www.djpk.depkeu.go.id/wp- content/uploads/2016/03/01.-KEBIJAKAN-DANA-DESA-dan-ADD- 2016_Kemenkeu.pdf, diakses Oktober 2016)
  • DJPKRI. 2016. Slide "Kebijakan Dana Desa TA (http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/01.- KEBIJAKAN-DANA-DESA-dan-ADD-2016_Kemenkeu.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Eko, Sutoro. 2015a. Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta: Maret. (http://www.keuangandesa.com/wp- content/uploads/2015/04/REGULASI-BARU-DESA-BARU-Ide-Misi-dan- Semangat-UU-Desa.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Eko, Sutoro. 2015b. Desa Punya Cara, Negara Punya Aturan. KOMPAS.COM: 16 November. (http://nasional.kompas.com/read/2015/11/16/18000081/Desa.Punya.Car a.Negara.Punya.Aturan?page=all)
  • Hoesada, Jan. 2016. High Level Meeting Standar Pelaporan Keuangan Desa. (http://www.ksap.org/sap/id_ID/high-level-meeting-standar-pelaporan- keuangan-desa/, diakses Oktober 2016)
  • Ismail, Muhammad; Ari Kuncara Widagdo dan Agus Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.XIX No.2 Agustus: 323-329. (http://ejournal.uksw.edu/jeb/article/view/336/pdf, diakses Desember 2016)
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2015. Arah Kebijakan Tata Kelola Pasca Pengalihan PNPM Mandiri. Slide Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 28-30 April: Jakarta. (https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/field/file_pendukung/ Arah%20Kebijakan%20Tata%20Kelola%20Pasca%20Pengalihan%20PNPM_ 02.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Kementerian Keuangan RI. 2016. Keterangan Pers RAPBN 2017. (http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Keterangan%20Pers%20N K%20RAPBN%202017.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Koran Sindo. 2015. Polemik Pengelolaan Dana Desa. (http://nasional.sindonews.com/, diakses Oktober 2016)
  • KPK. 2015. Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Deputi Bidang Pencegahan-KPK: Jakarta. (http://acch.kpk.go.id/, diakses Oktober 2016)
  • Masrdiasmo. 2002. Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Jurnal Otonomi Daerah. Tahun 1 No.4 Juni. (http://ejournal.narotama.ac.id/files/Jurnal%20Otonomi%20Daerah_Mardia smo.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Penabulu Alliance. 2016. BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan. Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa. Maret: Jakarta. (http://www.keuangandesa.com/2016/04/mendorong-bumdes-menjadi- kekuatan-baru-ekonomi-desa/, diakses Oktober 2016)
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2016.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
  • Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
  • Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  • Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  • Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.
  • Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
  • Perdana, Reghi. 2016. Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas: Februari. (http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/perubahan%20pe mbagian%20kewenangan%20by%20reghi%20perdana.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol.2 No.2 November: 138-150. (http://puslit2.petra.ac.id/gudangpaper/files/1753.pdf, diakses November 2016)
  • Smeru. 2015. Peran Kecamatan dalam Pelaksanaan UU Desa. Smeru: Catatan Kebijakan. Seri UU Desa No.1/Des. (http://www.smeru.or.id/sites/default/ files/publication/uudesa_pb_ind.pdf, diakses Oktober 2016)
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  • Viva.co.id. 2015. Polemik Dana Desa, Ini Penjelasan Pemerintah. 13 Januari. (http://politik.news.viva.co.id/news/, diakses Oktober 2016)
  • Yahya, Idhar. 2006. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Sistem Teknik Industri. Vol.7 No.4 Oktober: 27-29. (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21134/1/sti-okt2006- 7%20(5).pdf, diakses November 2016)
  • Yuliani, Elizabeth Linda. 2004. Decentralization, deconcentration and devolution: what do they mean?. Interlaken Workshop on Decentralization, 27-30 April: Switzerland. (http://www.cifor.org/publications/pdf_files/interlaken/ Compilation.pdf, diakses Oktober 2016)

Terimakasih kepada Riswan Yudhi Fahrianta atas tulisannya yang menghibur.

Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa

Lampiran Ukuran
Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa (1012.48 KB) 1012.48 KB
Pemdes

Mengenal Swakelola Tipe III, Perpres 16 Tahun 2018

Mengenal Swakelola Tipe III, Perpres 16 Tahun 2018
Mengenal Swakelola Tipe III, Kolaborasi Pemerintah dan Ormas
jogloabang Jum, 06/28/2019 - 13:46

Swakelola Tipe III adalah dimensi baru kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk Inovasi Pembangunan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adalah sebuah buku yang diterbitkan lembaga AKATIGA dari Bandung yang bergerak dalam bidang analisis sosial, bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, dan buku Swakelola Tipe III ini didukung juga pembuatannya oleh KSI, Knowledge Sector Initiative.

Buku Swakelolla Tipe III ini menjelaskan dan memberi pengetahuan tentang Swakelola Tipe III yang bisa dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakat bersama Pemerintah. Karena sudah terbukti banyak organisasi kemasyarakata telah puluhan tahun berbhakti kepada negara dan konsisten melakukan pekerjaannya. LKPP menjadi figur penting dalam hal ini karena LKPP adalah salah satu perumus aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk Swakelola Tipe III adalah rumusan untuk menjelaskan dan mengoperasionalkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berikut adalah kata pengantar Buku Swakelola Tipe III dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Salah satunya dengan merumuskan aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang baru melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, sederhana, memberikan value for money, mudah dikontrol dan diawasi sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi.

Salah satu perubahan yang signifikan dari Perpres 16/18 ini adalah dengan diberikannya payung hukum keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yakni Yayasan dan Perkumpulan, dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah, yakni melalui Swakelola Tipe III atau swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola. Ketentuan lebih lanjut mengenai swakelola kemudian diatur dengan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Pengaturan terkait Ormas sebagai Pelaksana Swakelola dipandang perlu dengan pertimbangan bahwa terdapat kebutuhan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan/program dengan melibatkan Ormas yang memiliki kompetensi dan jangkauan luas dalam pelaksanaan kegiatan/program Pemerintah. Kehadiran Ormas sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III dapat mengisi gap kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang tidak dapat disediakan oleh Pelaku Usaha atau melalui tipe swakelola lainnya (Tipe I, Tipe II, atau Tipe IV). Swakelola Tipe III ini juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, namun juga menjadi bagian yang terlibat dalam proses pengadaan yang menunjang pembangunan.

Harapan kami, buku saku ini dapat menguatkan pemahaman para pelaku pengadaan di K/L/PD, agar tidak ragu-ragu melaksanakan Swakelola Tipe III. Kemudian kami berharap buku ini juga dapat membantu Ormas memahami bahwa Swakelola Tipe III merupakan peluang baik untuk masa depan kolaborasi Pemerintah dan Ormas di Indonesia. Harapan kami, pelaksanaan Swakelola Tipe III dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah sambutan Pengantar Bukut Swakelola Tipe III dari Direktur Eksekutif AKATIGA Pusat Analisis Sosial, Sely Martini, ST.,MSRDP

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah mendukung kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk Swakelola Tipe III, yaitu Swakelola dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Paradigma baru dalam pembangunan ini mendukung Ormas mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan sekaligus dapat menguatkan kapasitas dan keberdayaan mereka. Organisasi Kemasyarakatan, dengan demikian, bisa menjadi co-creator yang aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan program-program Pemerintah.

Aturan tentang Swakelola Tipe III dalam Perpres yang baru ini didorong oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) dan mitranya, yakni AKATIGA, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan ELSAM. Setelah Perpres baru disahkan, KSI dan AKATIGA kembali bekerjasama dengan LKPP untuk mendorong implementasi Swakelola Tipe III ini. Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi di berbagai forum, serta melalui produksi video dan buku saku ini.

Penerbitan buku saku ini ditujukan bagi Pengguna Anggaran di instansi Pemerintah (K/L/PD) dan bagi para pimpinan Ormas (Yayasan atau Perkumpulan). Tujuannya adalah untuk memudahkan pihak- pihak tersebut memahami maksud dan tujuan serta proses pelaksanaan Swakelola Tipe III.

Buku ini berisi Latar belakang, tujuan, dan tata cara pelaksanaan Swakelola Tipe III dari pe- rencanaan sampai dengan pengawasan. Dijelaskan juga mengenai apa yang bisa dikerjakan Ormas dalam Swakelola Tipe III dan syarat Ormas untuk bisa terlibat. Buku saku ini juga memuat peluang dan tantangan, serta langkah-langkah penting untuk mendorong pelaksanaan Swakelola Tipe III. Di dalamnya dibahas aspek kelayakan, kenyamanan, dan keamanan untuk menggunakan dan terlibat dalam Swakelola Tipe III baik bagi Pemerintah maupun Ormas.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu diterbitkannya buku ini. Semoga buku kecil ini bisa bermanfaat bagi para pimpinan K/L/PD dan pimpinan Ormas untuk tujuan peningkatan kualitas pembangunan melalui kemitraan strategis Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan.

Mengenal Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tujuan Pengadaan

  1. Value for Money Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek: kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
  2. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian;
  3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
  4. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
  5. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
  6. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
  7. Mendorong pengadaan yang berkelanjutan;
  8. Mendorong pemerataan ekonomi.

Skema PBJ Perpres 16/2018

Perpres 16/2018 Mendukung Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

Terkait kolaborasi antara Pemerintah dan Ormas, Perpres baru ini memiliki dua perubahan kunci, yakni, adanya:

  1. Tipe Swakelola Baru dengan Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Pengadaan Khusus di bidang Penelitian.

Berkaitan dengan perubahan tersebut, muncul beberapa produk hukum turunan. Di antara aturan turunan itu adalah:

  1. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
  2. Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.

Swakelola Tipe III

Mengenal Swakelola Tipe III

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat.

Swakelola Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola.

Swakelola Tipe III dipilih untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kompetensi seperti yang dimiliki Ormas. Misalnya dalam program-program pendampingan masyarakat miskin dan perempuan pelaku usaha kecil dan mikro, serta penelitian untuk mendorong penguatan kebijakan.

Swakelola ini sekaligus memberikan kesempatan pemberdayaan bagi Ormas. Misalnya untuk kegiatan- kegiatan yang telah lama dilakukan oleh Ormas, berupa pelayanan sosial seperti layanan pendidikan dan kesehatan, atau kegiatan penelitian dan pengembangan iptek untuk penguatan kebijakan.

Tujuan Swakelola Tipe III

  1. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan;
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
  3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Ormas; dan
  4. Meningkatkan kemampuan teknis SDM.

Apa perbedaan Swakelola Tipe III dengan Swakelola Tipe IV (bersama Kelompok Masyarakat)?

Swakelola Tipe III adalah cara memperoleh barang/jasa yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah (K/L/PD) Penyelenggara dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ormas dipilih berdasarkan keunggulan kompetitif mereka pada bidang yang diswakelolakan.

Swakelola Tipe IV atau Swakelola dengan Pokmas adalah swakelola yang direncanakan oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. Pemilihan Pokmas Pelaksana didasarkan pada basis kompetensi dan eksistensi kegiatan di wilayah lokasi pelaksanaan swakelola.

Apakah Swakelola Tipe III sama dengan Hibah dan Bansos?

Tidak. Hibah dan bansos adalah sumbangan Pemerintah Daerah untuk Ormas dan Pokmas yang tidak mengikat. Sementara itu Swakelola dengan Ormas adalah kontrak profesional untuk menyediakan barang/jasa antara Pemerintah dengan Ormas. Melalui kontrak profesional ini, Ormas bisa menyediakan kebutuhan Pemerintah yang tidak bisa didapat dari penyedia (swasta) dan Tipe Swakelola lainnya, yang secara kompetitif lebih baik dari yang mungkin disediakan oleh pihak lain.

Mengapa memilih Swakelola Tipe III?

Telah banyak Ormas di Indonesia yang memiliki rekam jejak dalam berbagai bidang layanan/pembangunan sejak puluhan tahun lalu. Di antara mereka misalnya ada yang bekerja hingga ke pelosok untuk mendampingi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi, memberikan layanan pendidikan dan sebagainya.

Dalam menjalankan peranya, Ormas-Ormas tersebut juga terbukti mampu bekerja secara profesional dalam ragam bentuk kerjasama, baik dengan Pemerintah, maupun dengan lembaga-lembaga internasional.

Keunggulan lain dari Ormas yang profesional adalah mereka sangat mengenal konteks dan kondisi lokal dari masyarakat, dan kerap bekerja bersama masyarakat secara partisipatif.

Keunggulan Kompetitif Ormas

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak Ormas Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam bekerja di berbagai bidang, di antaranya

  1. Bidang pelayanan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll. Beberapa lembaga yang sudah puluhan tahun bekerja melayani masyarakat dalam beberapa isu di atas di antaranya adalah Muslimat dan Fatayyat NU, Aisyiah dan banyak lagi.
  2. Bidang peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik: peran watchdog, gerakan sosial, advokasi, dan tata kelola pemerintah. Contoh lembaga yang sudah terkenal bekerja di isu-isu ini adalah ICW, Seknas Fitra, dan banyak lagi.
  3. Bidang peningkatan kapasitas: pendampingan, fasilitasi, dan pemberdayaan. Beberapa lembaga yang telah lama bekerja di bidang ini di antaranya adalah Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan banyak lembaga-lembaga lainnya.
  4. Bidang penelitian: studi-studi akademik dan untuk rekomendasi kebijakan, studi evaluasi. Beberapa lembaga yang bekerja di area ini sejak puluhan tahun lalu misalnya adalah AKATIGA, PSHK, dan ELSAM.

Inovasi Pendekatan Pembangunan Swakelola Tipe III

Kolaborasi Pemerintah dan Ormas dalam PBJ Swakelola Tipe III

Swakelola Tipe III merupakan bentuk pergeseran paradigma hubungan Pemerintah - Masyarakat, dari masyarakat sebagai sekedar objek penerima manfaat, menjadi masyarakat sebagai subjek aktif yang bisa memberikan pelayanan secara kolaboratif dengan Pemerintah. Masyarakat bisa menjadi co- creator yang aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan.

Swakelola Tipe III ini merupakan upaya untuk mengakomodir dan mensinergikan antara kebutuhan Pemerintah dalam peningkatan kualitas layanan dan keunggulan kompetitif Ormas yang telah terbukti mampu memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang baik.

Swakelola Tipe III kemudian juga menjadi platform legal bagi Pemerintah dalam menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif mendorong ide dan menjalankan kegiatan pembangunan.

Contoh Barang/Jasa yang dapat disediakan Ormas dalam Swakelola Tipe III

  1. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
  2. Barang/Jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pembuatan film, tarian musik, olahraga;
  3. Sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
  4. Barang/Jasa yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan, atau masyarakat contoh: produk kerajinan masyarakat, produk penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan; atau
  5. Barang/Jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, contoh pembangunan/ pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan/peremajaan kebun rakyat.

Kriteria Ormas yang bisa akses Swakelola Tipe III

  1. Berbadan hukum Yayasan atau Perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
  2. Memiliki perangkat organisasi (Pengurus, AD, ART).
  3. Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan. Mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir.
  4. Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
  6. Dalam hal Ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan.

Pengalaman Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

Sebelum Perpres 16 tahun 2018 diundangkan, sudah ada beberapa inisiatif instansi Pemerintah yang melaksanakan kolaborasi dengan skema yang mendekati Swakelola dengan Ormas. Kegiatan kolaborasi Pemerintah dan Ormas sebelum Swakelola Tipe III muncul, difasilitasi dengan skema kemitraan melalui Swakelola Tipe I dalam bentuk pelibatan individu anggota Ormas sebagai konsultan, dan melalui skema penggunaan dana publik di luar APBN/APBD, misalnya dana hibah donor asing atau CSR perusahaan yang disalurkan oleh pihak pemerintah ke Ormas.

Kolaborasi tersebut terbukti berhasil memberikan nilai lebih (added value) bagi Pemerintah maupun Ormas yang terlibat. Berikut ini adalah dua contoh kolaborasi yang pernah dilaksanakan masing - masing oleh Bappenas dan KPK.

Contoh Kolaborasi Pemerintah dan Ormas dengan sumber dana dari hibah Donor

Bappenas dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) pernah bekerjasama dalam Program Rehabilitasi Hutan Lindung dan Peningkatan Penyerapan Karbon melalui Sahabat Lingkungan Agroforestri Kopi.

Dalam program ini Bappenas dan ICCTF berperan sebagai Perencana dan Pengawas. Sementara itu Yayasan Leuser Internasional bertindak sebagai Pelaksana.

Jenis Barang/Jasa yang diswakelolakan: jasa pelatihan/ pemberdayaan masyarakat di lokasi yang sulit dijangkau dan membutuhkan keterlibatan masyarakat luas.

Contoh Kolaborasi Pemerintah dan Ormas melalui model Swakelola Tipe I

KPK pernah bekerjasama dengan Ormas dalam beberapa program. Dalam kerjasama-kerjasama tersebut KPK bertindak sebagai Perencana dan Pengawas. Program- program tersebut di antaranya adalah: Politik Cerdas Berintegritas (2016) yang dilaksanakan oleh Yayasan Satu Nama, Training of Trainer Kader NU Anti Korupsi (2016) bersama Lakpesdam PBNU, dan Anti Corruption Youth Camp (2016) bersama Jaringan Gusdurian. Dalam melakukan swakelola tersebut, KPK melakukan beberapa pendekatan antara lain: jika KPK mendapat dukungan dana dari luar APBN, pelaksananya diserahkan pada Ormas,

KPK menjadi beneficiary program, jika dana berasal dari APBN, individu anggota Ormas dilibatkan sebagai narasumber. Barang/Jasa yang diswakelolakan: jasa pelatihan dan pelibatan masyarakat dalam waktu yang panjang.

Langkah-langkah Menjuju Swakelola Tipe III

Keraguan pihak Pemerintah dan Ormas dalam melakukan kerjasama secara perlahan dapat diatasi dengan upaya-upaya untuk membangun kesalingpahaman antar kedua belah pihak. Upaya tersebut dapat diperkuat dengan proses sharing tentang pengalaman-pengalaman baik kolaborasi antara Ormas dan Pemerintah, seperti pengalaman Bappenas dan KPK yang diceritakan dalam buku Swakelola Tipe III.

Kolaborasi-kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa Ormas dapat bekerja secara profesional dalam menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah, disertai dengan proses pertanggungjawaban keuangan yang juga memenuhi standar audit Pemerintah.

Contoh baik kolaborasi-kolaborasi yang sudah terjadi antara Ormas dan Pemerintah diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para pihak untuk mengimplementasikan Swakelola Tipe III seperti diatur dalam Perpres 16/2018. Dengan aturan tersebut Swakelola Tipe III memiliki landasan hukum yang kuat sehingga kolaborasi-kolaborasi yang sudah ada dapat berkembang menjadi kemitraan strategis untuk inovasi pembangunan yang lebih baik.

Apakah Ormas boleh Ambil profit dari Swakelola

ayasan dan Perkumpulan sebagai Ormas merupakan entitas nirlaba, dan dalam aturannya dinyatakan tidak bisa mengambil margin profit. Namun dalam Swakelola Tipe III, Ormas bisa memasukan komponen biaya operasional (overhead) sebagai input. Berdasarkan best practice, Organisasi Nirlaba dapat memasukkan komponen biaya operasional (overhead) berkisar 5% dari total biaya pelaksanaan Swakelola.

Sisa dana kegiatan tidak dapat digunakan sebagai bridging untuk program Ormas berikutnya. Karena kegiatan Swakelola Tipe III bukan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Ormas (program Ormas) melainkan kegiatan Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Ormas.

Langkah Menuju Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

  1. Meliputi aspek regulasi, kesalingpahaman dan kesepakatan antara stakeholders;
  2. Masih dalam kerangka yang sama, penting juga melakukan identifikasi prioritas isu dari Pemerintah, peta ketersediaan dan kemampuan dari Ormas, dan transparansi dalam pelaksanaan Swakelola Tipe III;
  3. Perlunya mengidentifikasi ragam langkah penting tersebut untuk kemudian dapat dijadikan agenda persiapan kunci menuju implementasi kolaborasi Pemerintah dan Ormas ke depan.
  4. Langkah penting berikutnya untuk mendorong implementasi Swakelola Tipe III adalah membangun Sistem Database/E-Katalog Ormas. Sistem Database/ E-Katalog Ormas diharapkan dapat digunakan sebagai referensi Pemerintah dalam rangka melakukan proses identifikasi Ormas yang memiliki kompetensi untuk ditunjuk langsung atau diundang sebagai peserta sayembara pemilihan calon Pelaksana Swakelola Tipe III. Harapannya sistem ini akan menjaga proses pemilihan Ormas pelaksana Swakelola Tipe III berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Langkah Pemerintah untuk Menyiapkan Implementasi Swakelola Tipe III

Mengingat hal ini merupakan hal baru dalam sistem pengadaan di Indonesia, perlu inisiatif Pemerintah untuk mendorong uji coba dan implementasi sistem ini.

  1. Pemerintah perlu memulai dengan niat berkolaborasi dengan Ormas untuk tujuan meningkatkan kualitas pembangunan.
  2. Memahami bagaimana manfaat Swakelola Tipe III untuk kerja-kerja Pemerintah.
  3. Lebih memahami kapasitas Ormas. Salah satu caranya adalah dengan melihat bagaimana rekam jejak dan kemampuan baik lembaga maupun personil Ormas yang bersangkutan.
  4. Upaya diseminasi dan pembinaan terhadap K/L/PD dan pelaksana merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  5. Perlu adanya champion-champion di pihak Pemerintah, baik dari K/L/PD yang berani untuk menggunakan peraturan tersebut dengan mengimplementasikannnya. Dalam proses itu, setidaknya K/L/PD bisa membangun SOP pelaksanaan Swakelola Tipe III di instansinya, menyusun daftar Ormas yang dapat terlibat dalam pekerjaan Swakelola Tipe III, serta melaksanakan evaluasi untuk perbaikan kolaborasi ke depan.

Langkah Ormas untuk Menyiapkan Implementasi Swakelola Tipe III

Untuk mendorong dan terlibat dalam implementasi Swakelola Tipe III, Ormas perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

  1. Memulai dengan niat berkolaborasi dengan Pemerintah untuk tujuan meningkatkan kualitas pembangunan.
  2. Meningkatkan kompetensi tentang pengelolaan anggaran dan penajaman keahlian sektoral di bidang- bidang yang menjadi keunggulan kompetitif Ormas dan sinergis dengan visi Pemerintah.
  3. Memetakan instansi Pemerintah yang berniat untuk mencoba Swakelola Tipe III, kemudian memetakan isu apa yang diminati oleh instansi tersebut, terutama yang sesuai isu yang dikerjakan Ormas.
  4. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah untuk mendorong uji coba di isu yang sinergis untuk menunjukkan kualitas layanan yang disediakan.

Demikian sekilas tentang Buku dan Swakelola Tipe III yang diinisiasi oleh Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan kemudian menurunkan aturan pelaksanaan selanjutnya yaitu Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dan Peraturan Menristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Selangkapnya tentang Buku Mengenal Swakelola Tipe III dapat diunduh di laman AKATIGA.

Video Mengenal Swakelola Tipe III, Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

Buku Mengenal Swakelola Tipe III, Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

Pemerintah Panduan Bisnis

UU Desa Tak Berdaya, Pelaksanaannya Tak Bernyawa

UU Desa Tak Berdaya, Pelaksanaannya Tak Bernyawa
Pertemuan Nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa
jogloabang Kam, 01/25/2018 - 21:07

Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa atau yang kita kenal dengan UU Desa sudah 3 tahun berjalan diimplementasikan ke seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah yang mengawalnya. Perlu di garisbawahi bahwa saat ini desa masih dipandang sebagai ruang hidup sementara. Bukannya ruang hidup dengan corak kehidupan pedesaan yang punya logika reproduksi dan regenerasinya sendiri. Keprihatinan yang dalam nampak dalam acara Pertemuan Nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa, yang dilaksanakan di Jakarta, hari Kamis, 25 Januari 2018, bahkan rilis resmi refleksi ini berjudul "UU Desa Tak Berdaya, Pelaksanaannya Tak Bernyawa". Mengapa?

UU Desa Tak Berdaya, Pelaksanaannya Tak Bernyawa

Sejak jaman Orde Baru hingga era Reformasi tidak ada perubahan dalam cara kita melihat, memposisikan dan memperlakukan desa, meskipun telah lahir Undang-Undang Desa yang baru. Desa tetap dilihat, diposisikan dan diperlakukan sebagai subsistem dari kota dan bukan ruang hidup dengan corak kehidupan pedesaan yang punya logika reproduksi dan regenerasinya sendiri. Konsekuensi dari posisi desa seperti ini adalah desa dijadikan sebagai ajang masuknya ekspansi modal di berbagai bidang kehidupan, khususnya yang terkait dengan sumber-sumber agraria (air, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri pertanian skala luas, dan lainya). Dampaknya, terjadi pembongkaran, percepatan dan pembesaran perusakan ruang hidup pedesaan yang terus menerus. Antara 1970-2012, 1/3 luasan daratan Pulau Kalimantan yang sebelumnya didominasi sistem kehidupan hutan tropis dinyatakan bangkrut secara ekologis atau rusak parah. Pembangkrutan ekologis semacam ini terjadi di mayoritas pulau-pulau di Indonesia. Desa- desa sudah penuh dengan ijin investasi pertambangan, perkebunan sawit, property, dan ijin eksploitasi lainnya.

Status desa menjadi sekadar “ruang hidup sementara”, yang sewaktu-waktu bisa digusur atau dihilangkan bila negara dan korporasi membutuhkannya untuk dieksploitasi dan dikonversi menjadi ruang ekstraktif demi peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Dengan posisi desa sebagai subsistem kota yang statusnya hanyalah “ruang hidup sementara”, UNDANG-UNDANG DESA menjadi UNDANG-UNDANG YANG TANPA DAYA. Memang ada peluang-peluang positif dalam UU Desa, namun peluang-peluang positif sangatlah sulit diwujudkan karena kuasa/kewenangan yang diberikan desa jauh lebih kecil dari kekuasaan/kekuatan oligarkhi ekonomi-politik di luar desa (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Korporasi).

Ketidakberdayaan UU Desa di hadapan kekuatan/kekuasaan oligarkhi diperburuk oleh pelaksanaannya yang nyaris tanpa nyawa. Ini ditunjukkan oleh kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang condong memperlemah dan bahkan mengabaikan demokrasi dan partisipasi desa dan masyarakatnya. Praktik-praktik pelemahan dan pengabaian demokrasi dan partisipasi ini tampak, di antaranya kuatnya intervensi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan dan bahkan memaksakan program pembangunan, diabaikannya program-program pemberdayaan masyarakat dan program- program yang memperkuat karakter kebudayaan dan kehidupan kolektif masyarakat desa, pelemahan dan pereduksian pendampingan terhadap desa, diabaikannya dimensi sosial- ekologis, dan lainnya.

"Posisi desa yang dipandang sebagai subsistem kota yang statusnya hanyalah ruang hidup sementara, UU Desa menjadi UU yang tanpa nyawa," jelas Prasetyohadi dalam keterangan pers, Kamis (25/1). Gaya pemikiran tersebut dinilai sebagai ajang masuknya ekspansi modal di berbagai bidang kehidupan, khususnya terkait sumber-sumber agraria. Dampak pola pikir tersebut berujung pada perusakan ekosistem.

"Memang ada peluang-peluang positif dalam UU Desa, namun peluang-peluang positif sangatlah sulit diwujudkan karena kewenangan yang diberikan desa jauh lebih kecil dari kekuasaan oligarkhi ekonomi-politik di luar desa," ujar Prasetyohadi

UU Desa yang nyaris tanpa nyawa dilatari kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang condong memperlemah dan bahkan mengabaikan demokrasi dan partisipasi desa dan masyarakatnya. Praktik-praktik pelemahan dan pengabaian demokrasi dan partisipasi ini tampak, di antaranya kuatnya intervensi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan dan bahkan memaksakan program pembangunan, diabaikannya program-program pemberdayaan masyarakat dan program program yang memperkuat karakter kebudayaan dan kehidupan kolektif masyarakat desa, pelemahan dan pereduksian pendampingan terhadap desa, diabaikannya dimensi sosialekologis, dan lainnya. Demikian dijelaksan oleh Prasetyohadi.

Dapat kita pahami bersama keprihatinan yang dalam dalam Pertemuan Nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa. Karena Desa telah mengalami sedemikian rupa perlakuan yang merusak keaslian dan segala inovasi serta daya hidup desa sejak kemerdekaan. Desa telah disedot kekayaan dan kearifannya hingga menjadi miskin, bodoh dan tergantung karena kewenangan dan hak pengelolaan asetnya dipangkas serta baru dikembalikan sedikit demi sedikit dengan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Miss Leading UU Desa yang lebih banyak tentang Dana Desa banyak disoroti, namun semoga di tahun-tahun yang akan datang akan ada pencerahan kembali tentang bagaimana asal-usul desa, kewenangan desa dan segala kebaikan tentang Desa dapat muncul kembali seiring dengan Pelaksanaan APBDesa dan RPJMDesa yang lebih terarah dan berpihak kepada masyarakat warga Desa, bukan kepada aparatus Desa, ataua kepentingan Program Pemerintah semata. Sehingga Hak-Hak Desa atas Negara benar-benar menjadi berkah bagi warganya.

Pemikiran dan pengamatan yang hebat, namun mengapa membahas UU Desa di kota?

Rekomendasi Pertemuan Nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa

Menyikapi hal tersebut, pertemuan nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa yang dihadiri delegasi dari hampir semua wilayah kepulauan di Indonesia merekomendasikan:

  1. Memperkuat kedaulatan desa dan masyarakat atas sumber-sumber agraria, kawasan dan ruang hidup masyarakat desa.
  2. Mencegah distorsi undang-undang desa dalam pelaksanaannya diberbagai level dan dimensi pembangunan agar peluang-peluang positif yang ada dalam UU Desa dapat diwujudkan.
  3. Memperkuat pelaksanaan UU Desa sesuai dengan spirit Pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria
  4. Melaksanakan UU Desa secara terintegratif dengan Undang-Undang Lain yang memperkuat kedaulatan desa dan masyarakatnya, di antaranya adalah UU Penataan Ruang, UU tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Lingkungan Hidup, UU Pokok Agraria, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, dan lainnya.
  5. Melaksanaan UU Desa dengan perspektif “affirmative action” dan pemulihan ruang hidup bagi desa dan masyarakatnya yang selama ini menjadi korban kekerasan pembangunan yang didukung/dilegalkan dengan berbagai aturan/ketentuan.
  6. Memutuskan mata rantai intervensi pusat dan kabupaten yang melemahkan proses demokratisasi di desa.
  7. Memberikan kesempatan pada masyarakat desa untuk memilih arah pengembangan ekonomi yang mendukung pemulihan ruang hidup dan keselamatan warga.
  8. Memberikan keleluasaan pada desa untuk memilih badan hukum BUMDES sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat serta nilai-nilai ekonomi kerakyatan, seperti koperasi.
  9. Melaksanakan perlindungan dan pelibatan kelompok-kelompok rentan dan marjinal dalam pelaksanaan UU Desa, seperti kelompok perempuan, kelompok masyarakat adat, kelompok diffable, minoritas etnis/agama/adat, kelompok remaja dan anak, dan lainnya.
  10. Mendahulukan pendekatan “pendampingan dan pemberdayaan” dalam tata kelola keuangan desa dan mengedepankan pengawasan oleh masyarakat dan BPD.
  11. Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengawasan tata kelola keuangan desa oleh pemerintah

Kontak Person Refleksi dan Evaluasi 3 Tahun UU Desa:

  1. Prasetyohadi +62813-1492-6005
  2. Laduni +62813-3781-1427.

Pers Rilis Refleksi dan Evaluasi Pelaksanaan 3 Tahun UU Desa

Pemdes

Apa itu Zakat Penghasilan? Begini Cara Menghitungnya

Apa itu Zakat Penghasilan? Begini Cara Menghitungnya
Apa itu Zakat Penghasilan? Begini Cara Menghitungnya
suryaden Sen, 05/10/2021 - 17:09

Dilansir dari Baznas, zakat penghasilan atau biasa disebut juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang dikeluarkan atas harta yang telah mencapai batas nisab sesuai dengan ketentuan syar’i. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dikategorikan ke dalam zakat penghasilan adalah gaji, upah, jasa, honorarium, dan lain sebagainya yang diperoleh dengan cara yang halal.

Ada beberapa orang yang nantinya berhak untuk menerima zakat penghasilan ini. Nantinya, zakat penghasilan akan diberikan kepada amil zakat, fakir, miskin, budak, gharim, mualaf, ibnu sabil, dan fi sabilillah. Mazhab Imam Malik dan Imam Syafi’i melarang untuk memberikan zakat penghasilan kepada orang tua. Sebab, nafkah orang tua memang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak.

Muslim yang sudah berpenghasilan tetap, balig, dan penghasilannya sudah memenuhi nisab maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat penghasilan. Dasar hukum dari zakat penghasilan sendiri terdapat dalam Surat Adz Dzariyat Ayat 19 dan diperkuat dengan Al-Baqarah ayat 267.

Surat Adz Dzariyat Ayat 19

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

Arab-Latin: Wa fī amwālihim ḥaqqul lis-sā`ili wal-maḥrụm

Terjemahan: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Al-Baqarah ayat 267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ<

Arab-Latin: Yā ayyuhallażīna āmanū anfiqụ min ṭayyibāti mā kasabtum wa mimmā akhrajnā lakum minal-arḍ, wa lā tayammamul-khabīṡa min-hu tunfiqụna wa lastum bi`ākhiżīhi illā an tugmiḍụ fīh, wa'lamū annallāha ganiyyun ḥamīd

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Cara Menghitung Zakat Penghasilan Menurut Ulama

Nishab Zakat Penghasilan 85 gram emas
Kadar Zakat Penghasilan 2,5%
Haul 1 tahun

Seorang ulama kontemporer, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menganalogikan zakat penghasilan ini dengan zakat emas dan perak. Sehingga nisab yang dibebankan oleh seseorang dalam pembayarannya menurut acuan harga 85 gr emas.

Artinya, jika seseorang memiliki jumlah penghasilan selama satu tahun yang memiliki nilai senilai bahkan lebih dari harga 85 gr emas, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat penghasilan. Ada tiga cara dalam perhitungan zakat menurut Al-Qaradawi di antaranya:

  1. Perhitungan Pengeluaran Bruto

    Maksud dari pengeluaran bruto adalah mengeluarkan zakat dari penghasilan secara utuh. Pendapatan yang diperoleh tidak dikurangi lagi dengan kebutuhan apapun, melainkan langsung dihitung nisab dan kadar zakatnya selama setahun.

    Contoh:

    Pak Amil mendapat gaji sebulan sebesar 10 juta. Dimisalkan harga emas 1 gram 500 ribu, maka nisab emas seberat 85 gram adalah 42.500.000. Total gaji Pak Amil selama setahun (10 juta x 12= 120 juta), sehingga telah mencapai nisab. Dalam hal ini, berarti Pak Amil wajib mengeluarkan zakat penghasilan sebesar 2,5% dari total penghasilan satu tahun.

    (10 juta x 12 bulan) x 2,5% = 3 juta

    Jadi, besarnya zakat penghasilan yang harus dikeluarkan Pak Amil selama satu tahun adalah 3 juta rupiah.

  1. Perhitungan Pengeluaran Biaya Operasional

    Cara kedua untuk mengetahui berapa besarnya zakat penghasilan yang dikeluarkan adalah dengan pemasukan utuh dikurangi dengan beban operasional kerja. Seperti halnya biaya transportasi sehari-hari dan konsumsi di tempat kerja. Kita ambil contoh dalam kasus Pak Amil. Semisal biaya operasional kerja untuk membayar bensin, dan makan sebesar 2 juta rupiah. Maka perhitungan zakatnya yaitu:

    [ (Gaji utuh – biaya operasional) x 12 bulan x 2,5% ]

    = [ (10 juta – 2 juta) x 12 bulan x 2,5%]

    = 2.400.000

    Jadi, besarnya zakat penghasilan yang wajib dibayarkan Pak Alim sebesar Rp 2.400.000 per tahun.

  1. Perhitungan Zakat Bersih

    Apabila Pak Amil memiliki tanggungan yang wajib dibiayai, maka cara menghitung besarnya zakat penghasilan yang dikeluarkan menggunakan metode perhitungan zakat bersih. Hampir sama dengan cara kedua. Akan tetapi dalam perhitungan ketiga ini setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari, membayar utang, dan biaya tanggungan lainnya.

    Apabila setelah dikurang pendapatan bersih tidak mencapai jumlah nisab, maka seseorang tidak diwajibkan membayar zakat penghasilan.

    Misal total gaji Pak Amil 10 juta. Biaya operasional kerja 2 juta, kebutuhan anak dan istri 3 juta, serta cicilan 1 juta. Sisa gaji bersih (10 juta – (2 juta + 3 juta + 1 juta) = 4 juta)

    Maka zakat penghasilan Pak Amil, [4 juta x 12 bulan x 2,5%] = 1.200.000 setiap tahunnya.

Cara Menghitung Zakat Berdasarkan Menteri Agama

Pendekatan yang digunakan oleh menteri agama Indonesia adalah analogi qiyas syahbah. Dimana perhitungan ini menggabungkan dua nisab pada zakat pertanian dan emas-perak. Menurut sebagian ulama, pendekatan ini dianggap lebih ideal.

Hal ini pulalah yang kemudian menjadi dasar ketentuan perhitungan zakat penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019, Nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.

Misalnya Bu Sarah memiliki gaji Rp8.000.000 per bulan. Saat ini, harga emas sebesar Rp938.000. Maka nishabnya sebesar Rp79.738.414 per tahun atau setara Rp6.644.868 per bulan.

Besaran nisab (85 gram emas x Rp938.000) = Rp79.730.000

Besarnya zakat (8.000.000 x 2,5%) = Rp200.000 per bulan

Artinya, bu Sarah wajib membayar zakat penghasilan, sebesar Rp200.000 setiap bulan.

Itulah penjelasan mengenai zakat penghasilan dan cara perhitungannya. Jika Anda masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi terpercaya dan paling update tentang zakat dan wakaf, maka bisa mengunjungi YouTube Literasi Zakat Wakaf atau memfollow instagram @literasizakatwakaf.

Pedoman Religi

Apakah Anda ingin belajar cara menghasilkan uang secara online? Informasi Ini Bermanfaat!

Apakah Anda ingin belajar cara menghasilkan uang secara online? Informasi Ini Bermanfaat!
Apakah Anda ingin belajar cara menghasilkan uang secara online? Informasi Ini Bermanfaat!
suryaden Jum, 10/08/2021 - 20:11

Berinternet atau Online adalah teknik umum untuk mendapatkan uang. Artikel ini mungkin membantu Anda mulai bekerja secara online.

Buat jadwal untuk diri sendiri. Menghasilkan uang secara online bergantung pada kemampuan Anda untuk mempertahankan aliran pendapatan yang berkelanjutan. Ini bukan cara cepat untuk menghasilkan banyak uang. Setiap hari, Anda harus rajin dalam etos kerja Anda. Atur jangka waktu tertentu setiap hari untuk bekerja di depan komputer. Satu jam sehari mungkin membuat perbedaan yang signifikan. Anda juga dapat berpartisipasi dalam KBC Winner List 2021.

Ada banyak survei online yang tersedia. Mengisi survei internet dapat memberi Anda banyak uang. Mereka mungkin tidak membayar banyak tergantung pada situsnya. Namun, Anda dapat melakukan tugas-tugas ini kapan pun Anda memiliki waktu luang, dan uang yang Anda peroleh akan cepat menumpuk.

Sebelum Anda mulai menghasilkan uang secara online, pastikan Anda dapat membuktikan identitas Anda. Banyak situs penghasil uang online akan meminta Anda untuk mengirimkan identifikasi. Sebelum Anda mendaftar di mana pun, dapatkan salinan digital ID Anda. Berikut Daftar KBC Lottery Winner 2021 List WhatsApp.

Banyak orang mendapat untung besar dari pembelian nama domain yang berpotensi populer. Ini mirip dengan real estat di Internet, dan itu adalah sesuatu yang harus Anda ikuti. Untuk menemukan istilah panas, gunakan situs web seperti Google Adsense. Pertimbangkan untuk membeli domain berbasis akronim. Tentukan nama domain mana yang paling mungkin untuk dilunasi.

Pikirkan tentang berapa banyak waktu Anda berharga sebelum Anda mulai bekerja. Berapa tarif per jam terendah? Orang akan menganggap Anda diremehkan dan akan memberikan kompensasi yang sesuai.

Perlu beberapa waktu untuk mendidik diri sendiri secara memadai tentang cara menghasilkan uang secara online. Kenali orang-orang yang telah sukses di forum internet yang terkait dengan niche Anda sebagai tempat yang sangat baik untuk memulai. Temukan seorang ahli untuk memberi tahu Anda dan periksa kembali apakah kesepakatan yang Anda masukkan adalah sah. Pertahankan pikiran terbuka dan Anda akan dapat menghasilkan uang secara online.

Jangan pernah membayar uang melalui internet. Perusahaan yang sah tidak akan meminta uang untuk memulai. Mereka hampir pasti akan mengambil uang Anda dan meninggalkan Anda tanpa apa-apa. Hal-hal seperti itu harus dihindari.

Berusahalah untuk mendiversifikasi sumber pendapatan Anda. Di Internet, mencari nafkah mungkin sulit. Apa yang berhasil hari ini mungkin tidak berhasil besok. Membawa keranjang Anda adalah taruhan terbaik Anda. Ini membantu memastikan bahwa uang tidak hilang ketika salah satu sumber pendapatan tidak tersedia.

Menambahkan iklan ke situs web Anda adalah metode yang sangat baik untuk mendapatkan uang.

Jika Anda sudah memiliki blog yang populer, Anda harus bisa membujuk perusahaan untuk beriklan di blog tersebut. Pembaca akan diarahkan ke situs website di mana mereka akan ditawari barang atau jasa.

Afiliasi pemasaran adalah metode yang fantastis untuk mendapatkan uang secara online. Anda akan membutuhkan situs web yang diperdagangkan dengan baik. Cari topik yang Anda sukai dan tulis tentang itu. Cari situs web yang membayar komisi afiliasi dan lihat apakah Anda dapat bergabung. Anda akan menerima persentase dari apa pun yang dibeli konsumen.

Bereksperimenlah dengan Forex dan perdagangan forex.

Jika Anda berhasil pada awalnya, jangan meregangkan anggaran Anda terlalu jauh atau menghabiskan uang Anda terlalu cepat.

Pendekatan terbaik untuk menghasilkan uang secara online adalah melakukannya sambil tidur. Penghasilan pasif adalah uang yang diperoleh tanpa banyak usaha. Anda dapat menghasilkan uang dengan memoderasi forum dan menjual iklan di dalamnya.

Blogging adalah metode yang sangat baik untuk mulai mendapatkan uang secara online. Pertimbangkan untuk berbagi hobi blogging Anda dengan seluruh dunia. Blogging menghasilkan pendapatan melalui pendapatan iklan.

Buatlah blog dengan tema yang fantastis.

Untuk mengarahkan lalu lintas ke halaman Anda, gunakan platform media sosial. Setelah menjadi populer, Anda akan dapat menarik sponsor. Anda mendapatkan bagian dari pendapatan ketika mereka meninggalkan situs Anda.

Dimungkinkan untuk menghasilkan uang secara online jika Anda tahu tip apa yang harus diikuti, seperti yang telah Anda pelajari di sini. Untuk memulai, yang Anda butuhkan hanyalah akses ke Internet, komputer, dan keinginan untuk sukses. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah langsung masuk dan lihat di mana kerja keras Anda membawa Anda!

Bisnis Finance Nasional

Asuransi Jiwa dengan Pengembalian Premi, Apakah Pilihan Tepat di Tengah Pandemi?

Asuransi Jiwa dengan Pengembalian Premi, Apakah Pilihan Tepat di Tengah Pandemi?
Asuransi Jiwa dengan Pengembalian Premi, Apakah Pilihan Tepat di Tengah Pandemi?
suryaden Kam, 07/29/2021 - 13:54

Asuransi Jiwa dengan Pengembalian Premi, Apakah Pilihan Tepat di Tengah Pandemi? Menjadi sebuah pertanyaan di tengah badai ketidakpastian dan perubahan zaman sekarang. Kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda membuat kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan diri dan keluarga semakin dibutuhkan. Selain asuransi kesehatan, asuransi jiwa juga masih menjadi pilihannya.

Tidak sedikit perusahaan asuransi jiwa yang menyediakan produk term life yang dilengkapi dengan pengembalian premi, baik itu 50%, 100% atau bahkan di atas 100% pada akhir masa asuransi. Apakah hal ini dinilai menguntungkan bagi kita selaku calon nasabah, terutama dalam kondisi pandemi?

Produk seperti itu kerap disebut dengan istilah ROP atau return of premium. Intinya, ketika tertanggung masih hidup dan masa perlindungan asuransi telah berakhir (tidak ada klaim), maka uang premi yang dibayarkan akan dikembalikan.

Hal ini sangat menarik lantaran pengembalian premi maupun tambahannya (jika pengembaliannya di atas 100%), sama sekali tidak dikenakan pajak. Hal itu sudah tercantum di UU Nomor 42 tahun 2009. Meski demikian, Anda tetap harus mencantumkan uang pengembalian premi di laporan pajak tahunan sebagai harta yang dimiliki. Bila memang Anda tertarik dengan asuransi ini, berikut tips dari perencana keuangan sekaligus Financial Educator Lifepal, Aulia Akbar CFP®, AEPP®.

Premi asuransi jiwa ROP tergolong lebih mahal

Premi asuransi jiwa ROP umumnya lebih mahal ketimbang asuransi jiwa murni tanpa fitur tersebut. Ingatlah tujuan utama Anda menjadi peserta asuransi sebetulnya adalah untuk meringankan beban finansial dari tanggungan Anda ketika Anda tidak lagi bisa mencari nafkah untuk mereka.

Jelas sekali bahwa asuransi adalah “pengeluaran,” yang harus dibayar sebagai bentuk dari manajemen risiko.

Ketika premi bulanan yang dibayarkan melebihi 10% dari pemasukan bulanan, maka bisa dikatakan bahwa besaran itu cukup berat bagi Anda. Dan bila Anda terdampak pandemi, mengalami kekurangan penghasilan, tentu hal ini bisa membuat pengeluaran Anda makin besar.

Usahakan agar besaran premi yang dibayarkan perbulan sebisa mungkin 3-5% dari penghasilan Anda.

Hal terpenting dari asuransi jiwa adalah uang pertanggungan

Dalam asuransi jiwa, ada satu hal yang sangat perlu diperhatikan yaitu UP atau uang Pertanggungan.

UP adalah jumlah uang yang harus dibayarkan perusahaan asuransi jika pemegang polis mengajukan klaim atas risiko yang dijamin dalam program asuransi.

Makin besar UP maka makin mahal pula premi asuransi yang harus dibayarkan. Tentukanlah besaran UP dengan menggunakan pendekatan pengeluaran bulanan Anda, atau dengan menggunakan metode Human Life Value (nilai hidup manusia) yang tertera di kalkulator Lifepal.

Pengembalian premi bukanlah hasil investasi

Anggap saja, asuransi jiwa ROP yang Anda beli memiliki fitur pengembalian premi 100% di tahun ke 10, dan anggap saja Anda sudah keluar dana sebesar Rp150 juta untuk premi tersebut, lantas apakah uang Rp150 juta di 10 tahun yang akan datang masih berasa sama seperti sekarang? Ingatlah bahwa ada inflasi.

Dengan asumsi inflasi 3% per tahun saja, nilai uang Rp150 juta saat ini akan setara dengan Rp201 juta karena kenaikan harga barang dan jasa.

Lantas, apa gunanya uang yang didapat dari pengembalian premi tersebut?

Bila memang dirasa Anda masih membutuhkan proteksi asuransi jiwa untuk beberapa tahun ke depan dengan pertimbangan masih banyak kebutuhan dana yang diperlukan oleh tanggungan Anda, maka gunakanlah dana tersebut untuk melakukan perpanjangan proteksi atau membeli produk asuransi jiwa baru.

Jangan sembarangan pilih produk Asuransi Jiwa ROP

Ketika Anda membeli produk asuransi jiwa ROP dengan masa pertanggungan yang cukup panjang, sebut saja seperti 10 hingga 15 tahun masa pertanggungan. Maka hal itu tentu membutuhkan komitmen bayar jangka panjang.

Sangat penting untuk memilih produk dari perusahaan asuransi yang memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik.

Sangat perlu mengecek rasio solvabilitas dalam laporan keuangan perusahaan. Rasio solvabilitas adalah indikator yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjangnya, salah satunya klaim nasabah.

Apabila angkanya di atas 120 persen, artinya perusahaan tersebut sehat secara finansial.

Adapun produk asuransi dengan fitur ini tidak hanya ada di asuransi jiwa saja, melainkan juga di asuransi kesehatan maupun asuransi mobil.

Itulah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum Anda memilih asuransi jiwa dengan fitur pengembalian premi atau ROP.

Finance

Asuransi untuk Ibu Rumah Tangga

Asuransi untuk Ibu Rumah Tangga
Asuransi untuk Ibu Rumah Tangga
suryaden Kam, 07/22/2021 - 14:12

Ibu Rumah Tangga merupakan insan yang mengelola keluarga. Kehadirannya sangatlah penting dan sangat dibutuhkan. Bukan tidak mungkin bahwa ibu rumah tangga juga sangat memerlukan pelindungan dalam berbagai hal khususnya keuangan. Asuransi untuk ibu rumah tangga apakeh dibutuhkan?. Asuransi apakah yang diperlukan untuk ibu rumah tangga?.

Dalam keluarga, peran ibu rumah tangga tentunya sangat besar. Selain mengurus rumah, harus memiliki keahlian memasak, menjadi guru, merawat anggota keluarga hingga menjadi menteri keuangan di rumah.

Jika memang suami yang bertugas mencari nafkah dilindungi oleh asuransi kesehatan dari tempat kerja, dan memproteksi diri dengan asuransi jiwa. Lantas, bagaimana dengan istri?

Beberapa ibu rumah tangga beruntung karena suami mereka mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan dari tempat kerjanya, yang bisa menanggung istri dan anaknya. Lantas, bagaimana jika fasilitas ini tidak ada? Berikut tips dari Perencana Keuangan sekaligus Financial Educator Lifepal, Aulia Akbar, CFP®, AEPP®.

Risiko tetap ada

Risiko akan jatuh sakit tentu saja ada, dan seperti yang telah disampaikan dalam riset Lifepal sebelumnya, biaya medis akan terus mengalami kenaikan seiring dengan berjalannya waktu.

Apa jadinya jika, seorang ibu jatuh sakit dan harus menjalani rawat jalan dan tidak memiliki jaminan kesehatan, tentu keluarganya harus membayar biaya berobat yang tidak murah.

Pengeluaran rumah tangga tentunya akan menjadi bertambah besar karena pengeluaran darurat ini.

Dan bukan tidak mungkin, kita akan mencairkan investasi atau aset kita jika biaya berobat di rumah sakit ternyata melampaui batas kemampuan kita.

BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan

Mana yang lebih baik, BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan saja?

Keduanya tentu saling melengkapi. Masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda-beda, namun tujuannya adalah satu yaitu untuk membantu mengamankan kita dari risiko finansial ketika kita jatuh sakit.

BPJS Kesehatan tidak mengenal pre existing condition dan hampir semua penyakit bisa ditanggung di jaminan kesehatan itu. Namun untuk berobat ke dokter spesialis dengan BPJS Kesehatan, maka pasien harus mendapat rujukan dari dokter umum.

Bila Anda memiliki bujet terbatas, ada baiknya ibu rumah tangga asuransi rawat inap dan BPJS Kesehatan. Hal itu disebabkan biaya rawat inap yang mahal, sementara untuk rawat jalan, manfaatkan saja BPJS Kesehatan.

Apakah butuh asuransi jiwa?

Asuransi jiwa lebih ditujukan untuk pencari nafkah karena fungsinya adalah memitigasi risiko hilangnya pendapatan jika kepala keluarga kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah, sebut saja karena kehilangan fungsi anggota tubuh maupun meninggal dunia.

Jika diperlukan asuransi tambahan, adalah asuransi penyakit kritis. Santunan tunai diberikan saat nasabah terdiagnosis salah satu dari beberapa jenis penyakit kritis yang ditanggung oleh polis.

Dari bentuknya, asuransi kritis dibagi menjadi dua yaitu asuransi penyakit kritis murni atau yang hanya berfokus pada asuransi penyakit kritis saja, dan satu lagi berbentuk rider atau pelengkap.

Jika asuransi kritis tersebut berbentuk rider, nasabah harus terlebih dahulu tergabung dalam polis asuransi kesehatan atau jiwa, sebagai asuransi utama sebelum membeli polis tambahan penyakit kritis.

Demikianlah hal-hal yang harus diperhatikan terkait asuransi yang pas untuk ibu rumah tangga.

Finance

Bahan Aktif dan Produk Rumah Tangga untuk Disinfeksi COVID-19

Bahan Aktif dan Produk Rumah Tangga untuk Disinfeksi COVID-19
bahan aktif dan produk rumah tangga untuk disinfeksi COVID-19
suryaden Rab, 03/25/2020 - 19:15

LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merilis daftar sementara bahan aktif dan produk rumah tangga untuk disinfeksi COVID-19, coronavirus disease. List bahan aktif dari produk rumah tangga untuk disinfectant COVID-19 ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membuat sendiri dan LIPI menghimbau agar masyarakat membeli sesuai kebutuhan sahaja. Prioritas penggunaan bahan disinfeksi saat pageblug korona ini adalah untuk kepentingan medis yang lebih urgent.

Daftar sementara bahan aktif dan produk rumah tangga untuk disinfeksi COVID-19 ini alternatif pilihan yang bisa digunakan. LIPI juga memberikan penyangkalan bahwa daftar disinfeksi COVID-19 ini berdasarkan pada informasi bahan aktif dan konsentrasi yang dinyatakan oleh produsen atau penyedia barang tersebut, jadi mohon harap dibaca ingredients atau komposisinya secara seksama. Dan bila merusak barang atau cat atau apa yang lain, LIPI tidak bertanggungjawab atas hal tersebut. Jadi mohon untuk dipergunakan secara berhati-hati.

Menurut LIPI dalam lamannya bahwa COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang merupakan virus corona jenis baru. Virus corona merupakan virus yang memiliki selubung atau sampul (enveloped virus) dengan pelindung lapisan lemak. “Disinfektan dapat merusak lapisan lemak tersebut sehingga membuat virus corona cukup lemah dibandingkan dengan norovirus yang merupakan virus tanpa selubung dan virus lainnya yang memiliki cangkang protein yang lebih kuat,” ungkap Kepala Loka Penelitian Teknologi Bersih LIPI, Ajeng Arumsari di Bandung, Jawa Barat pada Senin (23/3).

“Selain penggunaan agen pembersih, perawatan lain yang efektif terhadap virus corona adalah dengan metode pemberian uap dan perlakuan panas,” terang Chandra. Berdasarkan informasi yang diterima dari The Robert Koch Institute (RKI), Jerman, Chandra menjelaskan bahwa jika produk disinfektan yang aktif terhadap virus corona tidak tersedia, produk disinfektan lain yang setidaknya memiliki aktivitas virucidal terhadap virus berselimut (enveloped virus) juga dapat digunakan.

Berikut adalah rilis daftar sementara bahan aktif dan produk rumah tangga untuk disinfeksi COVID-19 oleh LIPI. Chandra Risdian, Peneliti Loka Penelitian Teknologi Bersih LIPI mengungkapkan banyak produk rumah tangga umum mengandung konsentrasi bahan aktif yang sesuai untuk disinfeksi. Chandra Risdian menjelaskan, bahan aktif dan konsentrasi efektifnya yang tercantum dalam Tabel 1 dibawah ini telah terbukti efektif melawan virus corona berdasarkan studi literatur yang dilakukannya.

Tabel 1
Bahan Aktif dan Produk Rumah Tangga untuk disinfeksi COVID-19

No. Bahan aktif
1 Accelerated hydrogen peroxide (0.5%)a
2 Benzalkonium chloride / quaternary ammonium / alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) (0.05%)b
3 Chloroxylenol (0.12%)c
4 Ethyl alcohol atau ethanol (62-71%)d,e
5 Iodine in iodophor (50 ppm)b
6 Isopropanol atau 2-propanol (50%)b
7 Pine oil (0.23%)c
8 Povidone-iodine (1% iodine)d
9 Sodium hypochlorite (0.05 – 0.5%)d, f
10 Sodium chlorite (0.23%)b
11 Sodium dichloroisocyanurate (0.1-0.5%)g

Menurut Chandra Krisdian, untuk pembersihan umum disarankan menggunakan air dan sabun atau deterjen saja. Permukaan yang harus sering dibersihkan adalah meja, gagang pintu, sakelar lampu, telpon, toilet, keran, dan wastafel. Kemudian dibersihkan dengan disinfektan untuk membersihkan rumah kita sendiri secara mandiri dari COVID-19.

Chandra menjelaskan hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan disinfektan. “Periksa label dan gunakan sesuai dengan instruksi. Waspadai potensi bahaya dari setiap produk“ ujarnya. Dirinya juga menekankan agar menghindari kontak dengan mata dan kulit saat menangani produk pembersih dan menjauhkan dari jangkauan anak-anak.

Selain itu, jangan mencampur produk pembersih yang berbeda dan gunakan di tempat yang berventilasi baik. “Untuk disinfeksi daerah yang sangat terkontaminasi, sebaiknya permukaan tersebut didisinfeksi menggunakan kain yang telah dibasahi terlebih dahulu dengan larutan disinfektan. Jangan menyemprot langsung ke permukaan yang sangat terkontaminasi karena akan membuat virus menyebar ke udara,” ujar Chandra.

Tabel 2 di bawah ini adalah daftar sementara produk disinfektan rumah tangga atau disinfeski dari produk pembersih yang biasanya kita ketahui dan gunakan untuk disinfeksi coronavirus COVID-19. Telah dilakukan survei secar terbatas dan berikut cara pengencerannya. Produsen produk disinfektan apa pun yang efektif terhadap virus corona dapat memberikan informasi dengan mengirimkan foto produk yang sudah teregistrasi dan informasi bahan aktif yang digunakan kepada LIPI. Daftar ini akan terus diperbaharui oleh LIPI jika ada penambahan atau perubahan.

Tabel 2
Produk Pembersih untuk disinfeksi COVID-19

No. Nama Produk Bahan Aktif Tindakan Tambahan Cara Pengenceran
1 Aquatabs Multipurpose Sodium dichloroisocyanurate -  
2 Bayclin Lemon Sodium hypochlorite 5.25% A, C 20 mL per 1 L air
3 Bayclin Regular Sodium hypochlorite 5.25% A, C 20 mL per 1 L air
4 Bebek Kamar Mandi Benzalkonium klorida (0.1%) -  
5 Bratacare Disinfectane Concentrate Quarternary ammonium compound (45g/L atau 4.5%) C 10 ml per 1 L air
6 Clorox Disinfecting Bleach Sodium hypochlorite (7.4%) A, C 10 ml per 1 L air
No. Nama Produk Bahan Aktif Tindakan Tambahan Cara Pengenceran
7 Clorox Toilet Bowl Clener With Bleach Sodium hypochlorite (2.4%) A, C 40 ml per 1 L air
8 Dettol All In One Disinfectant Spray Alkyl Dimethyl Benzyl -  
9 Dettol Antiseptic Liquid Chloroxylenol (4.8%) C 25 ml per 1 L air
10 Dettol Pembersih Lantai Citrus Benzalkonium klorida (1.1856%) C 45 ml per 1 L air
11 Dettol Pembersih Lantai Multiaction 4 in 1 Benzalkonium klorida (1.1856%) C 45 ml per 1 L air
12 Mr. Muscle Axi Triguna Pembersih Lantai Benzalkonium chloride (0.15%), ethoxylated linear alcohol (0.6%) C 1 bagian dalam 2 bagian air

No. Nama Produk Bahan Aktif Tindakan Tambahan Cara Pengenceran
13 Proclin Pemutih Sodium hypochlorite 5.25% A, C 20 mL per 1 L air
14 Septalkan Benzalkonium klorida (0.095%) C 1 bagian dalam 1 bagian air
15 Soklin Pemutih Sodium hypochlorite (5.25%) A, C 20 mL per 1 L air
16 SOS Pembersih Lantai Antibacterial Benzalkonium chloride (1%) C 50 ml dalam 1 L air
17 Wipol Pembersih Lantai Cemara Pine oil (2.5%) C 1 bagian dalam 9 bagian air
18 Wipol Pembersih Lantai Sereh & Jeruk Ethoxylated alcohol (3%), Benzalkonium chloride (1.25%) C 40 ml dalam 1 L air

Keterangan tindakan tambahan untuk setiap produk ditandai dengan huruf masing-masing:

  1. Korosif terhadap logam, bersihkan kembali dengan kain basah setelah 10 menit,
  2. Mudah terbakar pada konsentrasi tinggi. Jauhkan dari panas/percikan api/nyala api terbuka/permukaan panas,
  3. Pengenceran diperlukan sesuai Tabel 1.

Formula Pengenceran

  1. Volume larutan awal = (Konsentrasi akhir yang diinginkan x Volume larutan akhir) / konsentrasi awal produk
  2. Volume air yang ditambahkan = Volume larutan akhir - Volume larutan awal
  3. Contoh pengenceran produk yang mengandung sodium hypochlorite 5.25% menjadi sodium hypochlorite 0.1% untuk volume akhir 1000 ml:
    1. Volume larutan awal = (0.1% x 1000 ml) / 5.25% = 19.05 ml (bisa gunakan 20 ml saja untuk memudahkan)
    2. Volume air yang ditambahkan = 1000 ml - 20 ml = 980 ml air (bisa menggunakan air keran)
    3. Untuk memudahkan, bisa saja tambahkan 20 ml larutan produk ke dalam 1000 ml air dalam contoh ini, konsentrasi akhir hanya akan berbeda sedikit.

Referensi

a Omisbahakhsh, N., & Sattar, S. A. (2006). Broad-spectrum microbicidal activity, toxicologic assessment, and materials compatibility of a new generation of accelerated hydrogen peroxide-based environmental surface disinfectant. American Journal of Infection Control, 34(5), 251-2571
b Saknimit M, Inatsuki I, Sugiyama Y, Yagami K. (1988) Virucidal efficacy of physico-chemical treatments against coronaviruses and parvoviruses of laboratory animals. Jikken Dobutsu. 37:341-5; Tested against canine coronavirus
c Dellanno, C., Vega, Q., & Boesenberg, D. (2009). The Antiviral action of common household disinfectants and antiseptics against murine hepatitis virus, a potential surrogate for SARS coronavirus. American Journal of Infection Control, 37(8), 649-652. doi:10.1016/j.ajic.2009.03.012
d Sattar SA, Springthorpe VS, Karim Y, Loro P. (1989). Chemical disinfection of non-porous inanimate surfaces experimentally contaminated with four human pathogenic viruses. Epidemiol. Infect. 102:493-505; Tested against coronavirus 229E.
e Kampf G, D. Todt D, S. Pfaender S, Steinmann E (2020). Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection. 104 (3): 246-251
f Lai, M. Y. Y., Cheng, P. K. C., & Lim, W. W. L. (2005). Survival of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Clinical Infectious Diseases, 41(7), e67-e71
g Ong SWX, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wong MSY, Marimuthu K. (2020). Air, Surface Environmental, and Personal Protective Equipment Contamination by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a Symptomatic Patient. JAMA. Mar 4.

Informasi secara umum mengacu pada:

https://www.nea.gov.sg/
https://www.cdc.gov/
https://ww2.health.wa.gov.au/
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/does-disinfecting-surfaces-really-prevent-spread-coronavirus
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html

Salah satu yang sudah kita kenal untuk bahan aktif dan produk rumah tangga untuk disinfeksi COVID-19 adalah Bayclin. Bayclin diyakini dapat membunuh SARS, demikian pula dengan COVID-19. Mari kita produksi sendiri dengan bahan-bahan yang sudah ada. Namun belum ada tulisan yang menyebutkan bagaimana caranya disinfeksi dengan air sabun, jadi air sabun bisa disemprotkan untuk membersihkan lingkungan kita. Mungkin saja hal itu bisa dengan air sabun ditambah dengan cairan atau bahan aktif lainnya, sehingga harganya tidak mahal-mahal amat dan sangat mudah dipergunakan.

[ Gambar Disinfectants are used to rapidly kill bacteria. They kill off the bacteria by causing the proteins to become damaged and outer layers of the bacteria cell to rupture. The DNA material subsequently leaks out. By OpenClipartVectors at Pixabay - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Explosion-417894_icon.svg, CC BY-SA 4.0, Link ]

Panduan Kreasi

Belanja Online Aman dan Hemat dengan Payday Promo

Belanja Online Aman dan Hemat dengan Payday Promo
Belanja Online Aman dan Hemat dengan Payday Promo
suryaden Kam, 03/04/2021 - 18:22

Bagi Anda yang gemar berbelanja, hari gajian atau payday adalah hari yang sangat dinantikan. Di hari gajian, Anda akhirnya bisa mencicipi buah dari kerja keras yang dilakukan setiap sebulan penuh. Tentunya, ada banyak sekali kebutuhan rumah tangga maupun keinginan pribadi yang ingin Anda beli dengan menggunakan uang tersebut. Apalagi, dengan banyaknya penawaran payday promo dari berbagai toko online maupun platform E-Commerce ternama di Indonesia. Bagi Anda yang gemar berbelanja online, ada satu penawaran online shopping yang tidak boleh dilewatkan di tanggal gajian ini, yaitu promo Big Payday dari Blibli. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menyimak ulasan lengkap tentang promo ini berikut:

Belanja Online Aman dan Hemat dengan Payday Promo

Tentang Promo Big Payday Blibli

Promo Big Payday merupakan promo belanja dari Blibli yang paling dinantikan penggemar belanja online. Promo ini diselenggarakan setiap tanggal 25 – 27 setiap bulan, dan menawarkan berbagai kemudahan belanja yang bermacam-macam. Untuk promo gajian di bulan Februari ini, Blibli menawarkan promo cashback hingga mencapai Rp 500.000. Selain itu, Anda juga bisa memperoleh harga brand deals terbaik untuk berbagai produk kebutuhan rumah tangga. Layanan free ongkir ke seluruh Indonesia yang menjadi ciri khas Blibli juga bisa Anda nikmati di promo ini.

Bahkan, Anda juga dapat menikmati layanan pengiriman cepat. Layanan ini hanya bisa digunakan jika Anda berada di satu wilayah domisili dan dapat dijangkau oleh GO-SEND. Pembelian produk dengan layanan pengiriman kilat hanya berlaku untuk produk-produk berlabel GO-SEND. Selama masa promo, Anda dapat membeli berbagai macam produk dari kategori yang tersedia. Mulai dari produk kecantikan, kesehatan, hingga keperluan bayi bisa Anda dapatkan dengan harga sangat terjangkau.

Kelebihan Belanja Online di Blibli

Blibli adalah toko online terpercaya yang dikembangkan oleh perusahaan PT Global Digital Niaga. Hingga saat ini, Blibli sudah diakses oleh ribuan masyarakat di seluruh Indonesia. Bahkan, Blibli masuk ke dalam daftar 5 toko online terbaik di Indonesia. Selain memiliki website yang memamerkan katalog dengan update katalog produk berkala, Blibli juga hadir dalam bentuk aplikasi smartphone. Anda bisa mengunduh aplikasi tersebut lewat Google Playstore maupun Apple Store. Blibli juga menawarkan berbagai layanan belanja lengkap yang dapat memanjakan Anda. Berikut adalah kelebihan berbelanja online di Blibli.

  1. Penawaran Harga yang Bersaing

    Salah satu keunggulan dari Blibli adalah, toko online ini menawarkan harga yang bersaing untuk produk-produknya. Anda dapat menemukan produk kebutuhan sehari-hari, maupun barang-barang unik untuk dikoleksi dengan harga yang hemat. Selain itu, Blibli juga sangat kerap menawarkan promo produk dengan diskon yang sangat menggiurkan. Ini tentunya menjadi motivasi tersendiri bagi Anda yang baru saja gajian namun tetap ingin berbelanja secara hemat.

  2. Kemudahan Dalam Mendapatkan Potongan Harga

    Selain menawarkan berbagai produk lengkap dengan harga terjangkau, Anda juga akan sangat terbantu dengan banyaknya promo yang ditawarkan Blibli. Toko online ini memang sangat giat dalam memanjakan para pelanggannya dengan menyelenggarakan promo. Selama masa promo, Anda dapat berbelanja menggunakan voucher diskon untuk harga yang lebih ramah di kantong. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan penawaran cashback yang ditawarkan Blibli dari waktu ke waktu. Blibli bahkan menawarkan 2 kupon belanja dengan total nilai sebesar Rp 100.000. Cara untuk mendapatkan kupon belanja ini sangatlah mudah. Anda hanya perlu mendaftar untuk berlangganan newsletter Blibli. Dengan berlangganan newsletter Blibli, Anda akan mendapatkan informasi terkini tentang berbagai promo dan penawaran belanja lainnya dari toko online ini.

  1. Layanan Free Ongkos Kirim

    Beban ongkos kirim atau ongkir seringkali menjadi penghalang bagi Anda yang ingin berbelanja online. Anda bisa saja sudah menemukan produk yang diidamkan. Namun, begitu melihat besaran ongkir, Anda pun menjadi urung untuk membelinya. Blibli benar-benar paham akan keresahan yang dirasakan para penikmat belanja online. Oleh karena itu, Blibli menawarkan kupon voucher free ongkir untuk Anda. Dengan menggunakan kupon free ongkir tersebut, Anda dapat berbelanja produk idaman tanpa harus memusingkan adanya beban biaya tambahan. Layanan free ongkir dari Blibli ini menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

  2. Pelayanan yang Ramah dan Memuaskan

    Baru pertama kali belanja di Blibli? Atau mungkin, Anda mengalami masalah saat sedang berbelanja? Layanan customer service 24 jam dari Blibli siap untuk membantu. Apabila Anda mengalami kesulitan atau masalah selama berbelanja di Blibli, bisa memanfaatkan fitur chat yang tersedia. Pihak operator akan menjawab pertanyaan Anda dengan ramah dan sabar. Pelayanan yang memuaskan dari pusat layanan Blibli ini tentunya akan semakin menambah kepuasaan saat berbelanja di toko online ini.

  3. Cara Pengemasan Produk yang Baik dan Aman

    Anda berbelanja produk sparepart sepeda motor atau mobil di Blibli? Atau mungkin membeli peralatan pecah belah? Anda tidak perlu khawatir dengan keamanan produk yang dikirimkan. Untuk produk-produk tertentu, Blibli menerapkan sistem pengemasan yang mengutamakan keamanan hingga barang tersebut sampai dengan selamat di rumah Anda. Untuk pengiriman barang elektronik misalnya, produk pesanan Anda akan dimasukkan ke dalam peti kayu yang kokoh. Anda tidak perlu khawatir, pengemasan tersebut tidak akan menambahi biaya ongkir yang ada.

Kekurangan Berbelanja di Blibli

Sebagai salah satu perusahaan unicorn terbaik di Indonesia, Blibli terus berusaha untuk menyempurnakan pelayanannya. Namun, dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, toko online ini juga memiliki sejumlah kekurangan. Berikut adalah kekurangan yang dimiliki oleh Blibli:

  1. Sistem Konfirmasi Pembayaran yang Lambat

    Proses pembayaran di Blibli memang cepat. Anda dapat memilih sendiri metode pembayaran yang sesuai dengan kenyamanan. Namun, proses konfirmasi pembayaran di Blibli terhitung lambat. Proses konfirmasi tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hari kerja. Apabila Anda melakukan pembayaran pada hari Sabtu atau Minggu, maka proses konfirmasi akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, yaitu sekitar 2 hari. Hal ini sangat disayangkan. Karena, para pesaing Blibli sudah menerapkan sistem konfirmasi pembayaran otomatis. Sehingga, dalam waktu hitungan detik pembayaran Anda untuk produk impian sudah terkonfirmasi.

  2. Tidak Adanya Sistem Konfirmasi Pembayaran Manual

    Sistem konfigurasi pembayaran manual akan sangat mempermudah mengonfirmasi pembayaran yang Anda lakukan. Caranya, cukup mengunggah foto struk bukti pembayaran pada laman toko online yang tersedia. Dalam waktu hitungan menit, pihak toko onine akan langsung mengonfirmasi pembayaran yang Anda lakukan. Sayangnya, Blibli masih belum mengadopsi sistem tersebut. Sehingga, proses konfirmasi pembayaran transaksi pun memakan waktu yang cukup lama. Hal tersebut tentunya jadi sedikit mengurangi pengalaman berbelanja Anda. Terlebih, bagi Anda yang membutuhkan produk tersebut secepat mungkin.

  1. Tidak Ada Notifikasi Status Order Barang

    Hal lainnya yang dinilai menjadi kekurangan dari toko online ini adalah, tidak adanya notifikasi lanjutan untuk status order barang. Status perkembangan hanya dikirim saat tahap awal pembelian produk dan pengiriman. Untuk mengetahui status dari paket produk yang dikirim, Anda harus mengeceknya secara manual dengan membuka situs Blibli atau membuka aplikasi. Hal tersebut bisa jadi cukup merepotkan bagi Anda. Tentunya, Anda berharap agar Blibli menerapkan pop-up notification. Dengan demikian, Anda tidak perlu repot-repot membuka aplikasi atau situs hanya untuk melacak perkembangan dari paket yang dikirim.

  2. Proses Pengiriman Produk yang Lama

    Blibli memang menerapkan layanan free ongkir yang sangat memudahkan Anda. Namun, Anda harus lebih bersabar saat menanti paket tiba. Pasalnya, proses pengiriman produk dari Blibli memang memakan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena Blibli menerapkan sistem pengambilan paket oleh kurir dari merchant. Sehingga, pihak merchant tidak dapat mengirimkan paket Anda secara langsung. Di satu sisi, hal tersebut memang cukup mengonsumsi waktu. Sehingga, mengakibatkan proses pengiriman paket yang lambat. Namun, di sisi lain hal tersebut memberikan keuntungan tersendiri. Pengemasan paket dilakukan secara seksama oleh Blibli. Sehingga, keutuhan paket yang dikirimkan pada Anda pun akan semakin terjamin.

Tips Aman Berbelanja Online

Tertarik untuk berbelanja online? Belanja online memang sangat digemari karena kecepatan dan kepraktisannya. Namun, di sisi lain, pembelian produk secara online juga rentan penipuan. Hal ini dikarenakan Anda tidak dapat terlibat langsung oleh pihak penjual. Anda juga tidak mengetahui kondisi dari produk yang akan dibeli. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan selama berbelanja online, simak tips berikut ini.

  1. Pilih Situs E-Commerce Terpercaya

    Saat ini, ada banyak sekali layanan E-Commerce yang menawarkan jasanya. Anda dapat memilih situs atau platform manapun yang menyediakan produk lengkap dan sesuai dengan kebutuhan. Namun, satu hal yang harus Anda ketahui adalah, selalu pilih platform E-Commerce yang terpercaya. Anda dapat mengetahui kredibilitas dari situs E-Commerce tersebut melalui policy yang dimilikinya. Usahakan untuk memilih platform dengan alamat situs yang sudah terenskripsi (https://). Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar data-data penting transaksi Anda tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hindari berbelanja di situs-situs dengan penampilan web yang meragukan.

  2. Pilih Situs E-Commerce dengan Sistem Keamanan yang Baik

    Selain itu, pilihlah perusahaan E-Commerce yang menerapkan pembayaran ke rekening perusahaan terlebih dahulu. Hal ini merupakan sistem keamanan yang dapat membantu meminimalisir terjadinya penipuan. Dengan menggunakan policy tersebut, pihak penjual tidak akan mendapatkan uang yang Anda transfer hingga barang sampai ke rumah. Pembayaran baru akan dilakukan apabila Anda sudah menerima dan mengecek kondisi produk yang sampai.

  1. Baca Kebijakan yang Diterapkan Toko Online

    Jika Anda berbelanja secara online, maka selalu luangkan waktu untuk membaca kebijakan dari toko online tersebut. Masing-masing toko online memiliki kebijakan toko yang berbeda-beda. Kebijakan tersebut mencakup jumlah transaksi minimal, kebijakan mengenai order varian produk, hingga cara pengembalian produk dan ganti rugi. Pastikan untuk membaca peraturan yang diberlakukan oleh toko online tersebut dengan teliti. Terutama, mengenai cara pengembalian produk serta ketentuan ganti rugi seandainya terjadi kerusakan pada produk yang dikirim.

  2. Tingkatkan Sistem Keamanan Akun Anda

    Jika Anda mendaftar di situs E-Commerce, pastinya akan diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Buatlah akun dengan password kuat yang merupakan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, dan angka. Namun, pastikan Anda dapat mengingat kode password tersebut dengan baik. Selain itu, jangan pernah berikan kode OTP Anda atau pin rekening Anda pada siapapun.

Demikianlah tips aman dan nyaman berbelanja online setelah gajian. Manfaatkan promo toko online semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan belanja terbaik. Semoga informasi di atas bermanfaat bagi Anda. Selamat berbelanja!

[ Photo Cart, Sumber: www.imoney.ph | Ditulis dalam Belanja Online Aman dan Hemat dengan Payday Promo, Big Payday, Blibli, Belanja Online Aman, Memilih Toko Online, Kekurangan Belanja Online Blibli, Tips Aman Berbelanja Online, E-Commerce Terpercaya, Promo Toko Online, Promo Big Payday Blibli. ]

Panduan Bisnis Kultur Kelana

Bitcoin dan Virtual Currency lainnya dilarang di Indonesia

Bitcoin dan Virtual Currency lainnya dilarang di Indonesia
Bitcoin dilarang di Indonesia
jogloabang Rab, 01/31/2018 - 02:56

Bitcoin dan Virtual Currency lainnya dilarang di Indonesia. Ditegaskan oleh Bank Indonesia pada rilisnya tanggal 13 Januari 2018 dengan judul "Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency​​​​​. Pelarangan peredaran dan penggunaan bitcoin dan virtual currency lainnya oleh BI juga didukung oleh Kementrian Keuangan RI yang menegaskan bahwa Bitcoin tidak sesuai dengan Undang-Undang dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Virtual Currency dilarang di Indonesia

Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Oleh karena itu penggunaan bitcoin sebagai mata uang virtual tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Menteri Keuangan juga memperingatkan bahwa bitcoin adalah investasi yang beresiko tinggi dan spekulatif. Transaksi mata uang virtual yang spekulatif dapat menimbulkan resiko penggelembungan nilai (bubble) yang tidak hanya merugikan investor namun juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. “Namun sebagai instrumen investasi, kami sudah memperingatkan bahwa Bitcoin ini tidak ada bassis-nya, dan oleh karena itu rawan terhadap penggunaan instrumen tersebut untuk money laundring maupun untuk financing for terrorism,” jelas Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

“Kita juga tetap akan melakukan fungsi sebagai pemerintah yaitu menyampaikan pandangan bahwa untuk digunakan sebagai alat transaksi adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Djuanda Kemenkeu pada Selasa (23/01/2018).

Tak hanya Menteri Keuangan, KSSK yang beranggotakan Ketua Dewan Komite Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komite Lembaga Penjamin Simpanan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) telah sepakat dalam melarang adanya penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi maupun alat investasi. Pemerintah secara tegas melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran.Hal ini dikarenakan, statement tersebut bertentangan dengan Undang-Undang mengenai mata uang di Indonesia yang resmi yaitu Rupiah.

Himbauan telah dilakukan oleh BI dan Kemenkeu, terkait potensi bahaya dari Bitcoin yang termasuk ke dalam cryptocurrency atau visual money. “Beberapa negara lain telah melakukan observasi dan mulai mengeluarkan larangan yang sama terkait penggunaan Bitcoin. Kita juga tetap akan melakukan fungsi sebagai pemerintah, dalam hal ini yaitu menyampaikan pandangan dan bahkan dalam hal ini kalau ada aturan,” tegas Menteri Keuangan tersebut.

Senada dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan bahwa Bitcoin adalah currency atau komoditi atau instrumen, selama ini banyak yang melakukan assesment dan dinyatakan berisiko, hal ini disebabkan tidak adanya regulator atau administrator yang mensupervisi.“Bitcoin itu sangat dekat kemungkinannya untuk menjadi instrumen untuk pencucian uang dan terorism financing,” tegas Gubernur BI.

Karena itu, Bank Indonesia menyampaikan peringatan terhadap publik untuk tidak melakukan perdagangan, membeli, ataupun menjual Bitcoin tersebut.Hal ini diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran dan adanya resiko kehilangan dana karena bertransaksi menggunakan Bitcoin.Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sistem pembayaran juga memberikan larangan kepada semua perusahaan jasa sistem pembayaran yang ada di bawah supervisi Bank Indonesia, untuk melakukan transaksi menggunakan Bitcoin tersebut.

Bagi masyarakat yang melanggar, dengan tetap menggunakan Bitcoin sebagai alat perdagangan maka akan dikenakan sanksi.Untuk sektor jasa keuangan yang melanggar akan diberikan peringatan hingga sanksi dicabut ijin usahanya apabila terbukti memperdagangkan Bitcoin kepada masyarakat.Apabila selanjutnya terjadi pelanggaran hukum, misalnya pencucian uang atau pembiayaan terorisme maka akan ada langkah-langkah penegakkan hukum bagi pihak-pihak terkait.

Siaran Pers BI terkait Virtual Currency


No. 20/4/DKom

Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Jakarta,13 Januari 2018
Departemen Komunikasi

Agusman
Direktur Eksekutif


Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Ringkasan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang berlaku sejak 9 November 2016:

  1. Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI PTP) diterbitkan dengan mempertimbangkan:
    1. Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan financial technology (fintech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
    2. Inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal.
    3. Pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, serta standar dan praktik internasional.
    4. Pengaturan sistem pembayaran saat ini yang perlu dilengkapi dan dirumuskan secara lebih komprehensif untuk memberikan arah dan pedoman yang semakin jelas kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang transaksi pembayaran, serta kepada masyarakat.
  1. Cakupan PBI ini meliputi:
    1. penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran;
    2. perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
    3. kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
    4. laporan;
    5. peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran; dan
    6. pengawasan, larangan, serta sanksi.

  1. Pemrosesan transaksi pembayaran meliputi kegiatan pra transaksi, otorisasi, kliring, penyelesaian akhir (setelmen), dan pasca transaksi. Kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Penyelenggara Penunjang.
  1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terdiri atas:
    1. Prinsipal;
    2. Penyelenggara Switching;
    3. Penerbit;
    4. Acquirer;
    5. Penyelenggara Payment Gateway;
    6. Penyelenggara Kliring;
    7. Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
    8. Penyelenggara Transfer Dana;
    9. Penyelenggara Dompet Elektronik; dan
    10. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  1. Penyelenggara Penunjang merupakan pihak yang menunjang terlaksananya pemrosesan transaksi pembayaran di seluruh tahapan pemrosesan transaksi, yang antara lain terdiri dari perusahaan yang menyelenggarakan:
    1. pencetakan kartu;
    2. personalisasi pembayaran;
    3. penyediaan pusat data (data center) dan/atau pusat pemulihan bencana (disaster recovery center);
    4. penyediaan terminal antara lain Automated Teller Machine (ATM), Electronic Data Capture (EDC), dan/atau reader;
    5. penyediaan fitur keamanan instrumen pembayaran dan/atau transaksi pembayaran;
    6. penyediaan teknologi pendukung transaksi nirkontak (contactless); dan/atau
    7. penyediaan penerusan (routing) data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran.
  1. Prinsip dasar izin atau persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran adalah sebagai berikut:
    1. Pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
    2. Pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan akan melakukan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
  1. Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan perizinan dan/atau persetujuan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, serta memberikan kemudahan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin atas proses persetujuan kerja sama dalam rangka penggunaan dan perluasan penggunaan instrumen pembayaran nontunai untuk program yang terkait dengan kebijakan nasional.
  1. Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
  1. Dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib:
    1. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
    2. menerapkan standar keamanan sistem informasi;
    3. menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik;
    4. menerapkan perlindungan konsumen; dan
    5. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran kepada Bank Indonesia yang terdiri atas laporan berkala dan laporan insidental.
  1. Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Penyelenggara Penunjang yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
  1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:
    1. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency;
    2. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
    3. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.
  1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan PBI ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, dan/atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
  1. Ketentuan peralihan diatur sebagai berikut:
    1. Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan Switching, Payment Gateway, dan/atau Dompet Elektronik sebelum PBI ini berlaku dan belum memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib mengajukan izin kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku.
    2. Ketentuan persentase kepemilikan saham wajib dipenuhi oleh pihak yang sebelum PBI ini berlaku:
      1. telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
      2. sedang dalam proses perizinan dan kemudian memperoleh izin dari Bank Indonesia, apabila setelah berlakunya PBI ini, akan melakukan perubahan kepemilikan.
    3. Persyaratan dan tata cara permohonan bagi pihak yang mengajukan izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum PBI ini berlaku, tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
    4. Bank yang telah menyelenggarakan Proprietary Channel pada saat PBI ini mulai berlaku wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan dimaksud kepada Bank Indonesia untuk ditatausahakan dengan disertai dokumen pendukung paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku.
    5. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah menyelenggarakan pengembangan kegiatan Payment Gateway dan/atau Dompet Elektronik pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan dimaksud kepada Bank Indonesia untuk ditatausahakan dengan disertai dokumen pendukung paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Penyelenggara Penunjang, pemenuhan persyaratan perizinan, kewajiban Penyelenggara Dompet Elektronik, format dan tata cara penyampaian laporan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dan tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pratayang Peraturan Bank Indonesia
No. 18/40/PBI/2016
tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Lembaga Berlaku

Buku Pintar Dana Desa

Buku Pintar Dana Desa
Buku Pintar Dana Desa
jogloabang Jum, 12/08/2017 - 06:15

Buku Pintar Dana Desa diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berbarengan dengan Buku Saku Dana Desa. Keduanya sama yaitu bagaimana caranya menjadikan Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat : menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan. Sesuai dengan keinginan pemerintah saat ini yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Memang itulah Program Nawacita yang diusung oleh Pemerintah Indonesia saat sekarang dengan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.

Buku Pintar Dana Desa dan Buku Saku Dana Desa keduanya dengan kata pengantar dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Buku Saku Dana Desa dipenuhi dengan aspek-aspek hukum hingga alokasi dana desa, Buku Pintar Dana Desa yang lebih tebal berisi dialog-dialog yang diilustrasikan dengan gambar, hingga contoh sukses Desa, seperti Desa Ponggok, Desa Panggungharjo dan Desa Majasari. Dibalik keduanya adalah niatan pemerintah mengawal Dana Desa semampunya agar dapat di pergunakan dan dikelola oleh Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan prinsip-prinsip dan akuntabilitas Jaman Now, bukan hanya untuk membangun sarana fisik saja namun juga pengembangan kapasitas dan ekonomi masyarakat desa.

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.

Buku Pintar Dana Desa

Jadi apa yang dibahas dalam Buku Pintar Dana Desa?. Buku ini sangat bermanfaat dan menyegarkan tentang dasar=dasar dana desa, maksud dana desa, hingga bagaimana menjalankan, melaporkan dan pengawasan dana desa. Seperti kita ketahui bahwa Dana Desa yang turun di Desa mungkin nilainya ratusan juta hingga 1 M, namun ketika dijumlahkan satu negara, Dana Desa yang dikucurkan untuk 2018 nilainya sekitar 120 Triliun Rupiah, bandingkan dengan Jumlah Dana Desa pada jaman Presiden SBY ketika Dana Desa pertama kali diluncurkan, rencananya hanya sekitar 10an Triliun namun diprotes sana-sini jadinya sekitaran 20 Triliun untuk seluruh Desa di Indonesia. Uang 120 T Rupiah bukan uang yang sedikit, dan sudah semestinya harus dikawal agar digunakan sebagai hal yang bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dari daftar isi Buku Pintar Dana Desa bisa kita intip apa yang dibahas, seperti:

  1. Esensi UU Desa dan Dana Desa,
  2. Konsep Dasar Dana Desa,
  3. Evaluasi Dana Desa,
  4. Perencanaan, Penganggaran dan Pokok-Pokok Kebijakan Dana Desa Dalam APBN,
  5. Penyaluran Dana Desa,
  6. Penggunaan Dana Desa,
  7. Pengelolaan Dana Desa di Desa,
  8. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa,
  9. Program Padat Karya, dan Cash For Work,
  10. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa,
  11. Badan Usaha Milik Desa,
  12. Penutup dan Kisah Sukses Desa : Desa Ponggok, Desa Panggungharjo, Desa Majasari.

Esensi UU Desa dan Dana Desa

Sudut pandang kekuasaan pemerintah memang dominan dalam Buku Pintar Dana Desa seperti ketika menjelaskan tentang Desa bukan pengakuan misalnya Desa sudah ada sebelum adanya NKRI, Desa adalah sokoguru negara, sehingga memiliki hak asal usul maupun kewenangan desa, namun:

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Asas Pengaturan Desa:

  1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
  2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.
  3. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.
  4. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.
  6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.
  7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
  8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
  9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
  10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
  11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
  12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Konsep Dasar Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Saat ini masih terdapat anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis desa mencapai sekitar 0,28% dari total anggaran K/L Tahun 2017. Ke depan dana-dana tersebut seharusnya diintegrasikan dalam skema pendanaan Dana Desa, sehingga pembangunan Desa menjadi lebih optimal.

Sumber Pendapatan Desa

  1. Pendapatan Asli Desa
  2. Dana Desa yang Bersumber dari APBNDesa
  3. Bagian dari Hasil PDRD Kab/kotaDesa
  4. Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota
  5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota
  6. Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta
  7. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.

Apa itu Dana Desa?

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan Dana Desa dalam UU 6/2014 tentang Desa:

  1. meningkatkan pelayanan publik di desa,
  2. mengentaskan kemiskinan,
  3. memajukan perekonomian desa,
  4. mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
  5. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Evaluasi Dana Desa

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.

Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan.

Dalam Buku Pintar Dana Desa, Evaluasi Dana Desa direfleksikan dengan:

  1. Output datau Outcome Dana Desa
  2. Dampak Dana Desa terhadap Kemandirian Desa
  3. Kinerja Penyaluran dan Penyerapan
  4. Kendala dalam Penyaluran dan Penggunaan

Perencanaan, Penganggaran dan Pokok-Pokok Kebijakan Dana Desa Dalam APBN

Arah dan strategi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan Pemerintah saat ini tidak bisa dilepaskan dari visi – misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan melalui pengalokasian Dana Desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (nawa cita) yang berfungsi untuk menjadi menjadi pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan normal.

Pada Konsep dan implementasi Dana Desa Tahun 2018, ada beberapa perubahan dari yang tadinya bagi rata semua desa, saat ini variabel-variabel pembeda kondisi desa mulai dipertajam.

Penyaluran Dana Desa

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017.

Dalam Bab Penyaluran Dana Desa dalam Buku Pintar Dana Desa dibahas juga tentang mekanisme penyaluran dan persyaratan penyaluran.

Penggunaan Dana Desa

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu dirahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Bab Pemnggunaan Dana Desa dalam Buku Pintar Dana Desa memberikan penjelasan tentang prinsip penggunaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa.

Pengelolaan Dana Desa di Desa

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Bab ini mencoba menyajikan informasi beberapa prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, berikut tugas dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan desa.

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Dalam banyak kesempatan, selama ini isu mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah seringkali menjadi permasalahan serius, baik di level Pemerintah Pusat maupun daerah. Bagaimana dengan pemerintah desa? Bagaimana konsep dan kebijakan pengadaan barang dan jasa di desa?

Untuk lebih memberikan kemudahan dan kemanfaatan dalam banyak aspek, kebijakan pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan lebih sederhana dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan swakelola. Namun demikian, kewajiban perpajakan untuk setiap pengadaan barang dan jasa di desa juga tetap menjadi salah satu aspek penting yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Padat Karya dan Cash For Work

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggariskan bahwa pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut antara lain diwujudkan melalui earmarking tehadap penggunaan dana desa yang dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam implementasinya kegiatan dana desa diarahkan dilaksanakan dengan cara swakelola.

Presiden RI secara khusus memberikan perhatian terhadap hal ini. Konsep swakelola dalam arahan presiden ditujukan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara kondisi ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin. Dari arahan presiden tersebut kemudian muncul istilah Program Padat Karya dan Cash For Work.

Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah.

Agar pengeloloaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak.

Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.

Badan Usaha Milik Desa

Untuk menggerakan perekonomian di desa yang bercirikan semangat kolektif dan kegotongroyongan, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa dapat dilakukan hanya untuk lingkup satu desa atau BUM Desa bersama pada lingkup antar desa

Pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk melaksanakan tugas Desa dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Desa dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penutup

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/ atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen Pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi Nawacita, khususnya cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Untuk itu, setiap rupiah dari Dana Desa tersebut, harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk memberikan output dan outcome yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan.

Dana Desa memiliki tujuan yang mulia. Mari jadikan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan kita dalam mengelola Dana Desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai penutup, “anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik”.

Kisah Sukses Desa dalam Buku Pintar Dana Desa

Desa Ponggok

Desa Ponggok adalah nama salah satu desa di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa berpenduduk 2.087 jiwa (653 KK) dengan luas 77,22 ha ini telah menjadi contoh sebagai desa dengan tata kelola keuangan yang baik. Desa Ponggok awalnya merupakan desa yang unik karena ada sebuah mata air yang sangat jernih yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sampai sekarang pun mata air yang disebut Umbul Ponggok digunakan untuk mandi bahkan dipercayai oleh masyarakat luas merupakan sumber mata air yang suci bisa membawa berkah khususnya pada waktu menjelang puasa. Dengan potensi sumber mata air yang melimpah, pengembangan Desa Ponggok sebagai desa wisata air merupakan langkah yang tepat.

Pada APBDes TA 2017, Desa Ponggok menganggarkan Pendapatan Desa sebesar Rp3,73 miliar yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp657 juta, Pendapatan Transfer sebesar Rp1,50 miliar, dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp1,52 miliar. Sedangkan untuk Belanja Desa dianggarkan sebesar Rp3,86 miliar dimana sebesar Rp2,15 miliar digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dengan adanya Dana Desa yang dikucurkan sejak tahun 2015, Desa Ponggok memiliki pendapatan yang cukup besar. Dana Desa yang disalurkan pemerintah salah satunya digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa ini tugasnya mengelola potensi-potensi sumber daya alam sebagai ladang penghasilan bagi masyarakat. BUM Desa Desa Ponggok yang bernama Tirta Mandiri Ponggok memiliki unit usaha unggulan, antara lain:

  1. Umbul Ponggok

    Merupakan sebuah kolam alami yang dikembangkan menjadi wisata snorkling yang cukup terkenal di Klaten. Kolam alami ini sudah ada sejak zaman Belanda, dengan ukuran 50 x 25 meter dan kedalaman rata-rata 1,5-2,6 meter. Anda tak perlu takut terbawa gelombang, sebab tempat snorkling kali ini bukanlah laut melainkan sebuah sumber mata air alami yang segar dan sangat jernih. Berbeda dengan kolam renang yang dasarnya berupa lantai keramik, dasar Umbul Ponggok masih sangat alami berupa hamparan pasir nan luas, bebatuan, dan ribuan ikan warna-warni sehingga suasananya benar-benar seperti dibawah laut. Meski dipenuhi ikan, air di Umbul Ponggok ini tidak amis sebab airnya mengalir terus-menerus. Selain sebagai tempat snorkling, Umbul Ponggok juga kerap dijadikan lokasi latihan diving bagi penyelam pemula sebelum mereka benar-benar menyelam di laut. Sedangkan bagi anak-anak tersedia kolam berukuran pendek yang bisa dijadikan lokasi berenang maupun sebatas bermain air.

    Salah satu hal yang harus dilakukan saat berada di Umbul Ponggok adalah melakukan sesi pemotretan di dalam air. Bagi pengunjung yang tidak memiliki kamera underwater tidak perlu khawatir. Di Umbul Ponggok terdapat jasa penyewaan kamera underwater dan sudah termasuk operator kameranya (fotografer). Ada juga persewaan alat dan property untuk foto. Paket foto Prewedding, paket diving, paket power dive (walker). Silahkan pengunjung langsung menghubungi pengelola yang berada di dalam lokasi Umbul Ponggok.
     
  2. Toko Desa Sumber Panguripan

    Unit usaha ini baru dirintis sejak bulan Juli 2016 dimana usahanya adalah penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga pada umumnya, dengan nama toko desa “Sumber Panguripan”. Toko desa memberikan pelayanan kepada warga masyarakat Desa Ponggok terutama bagi warga yang memiliki usaha kecil ( UKM ).

    Letaknya yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan Raya Ponggok, bersebelahan dengan Pusat Kantor Desa Ponggok dan Kompleks Wisata Ponggok Ciblon, menjadikan toko desa ini ramai pembeli. Di toko desa ini tersedia fasilitas ATM bank BNI’46 dan ATM bank Mandiri.

    Toko desa “Sumber Panguripan” juga menjadi agen Laku Pandai bank BNI’46 yang dapat melayani buka rekening BNI, setoran tunai tabungan, tarik tunai tabungan. Selain itu juga melayani E-Payment yaitu transfer (sesama BNI dan online antar bank), pembelian (token listrik, voucher pulsa HP), pembayaran (tagihan listrik, pulsa prabayar, tagihan kartu kredit, tiket, dll).

    Toko desa “Sumber Panguripan” bekerjasama dengan Perum Bulog yaitu dengan menjadi agen Rumah Pangan Kita (RPK). Dengan menjadi RPK, toko desa ini mendapat suplai kebutuhan pangan berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung. Program RPK merupakan salah satu wujud dari upaya Bulog untuk menstabilkan harga pangan dan juga merupakan perwujudan fungsi Bulog untuk menyediakan bahan pangan yang terjangkau.
     
  3. Ponggok Ciblon

    Setelah mengelola unit wisata desa Umbul Ponggok, kini BUM Desa Tirta Mandiri mulai September 2016 mengembangkan unit wisata desa baru bernama Ponggok Ciblon. Dari wahana air yang sekarang telah ada yaitu kolam renang anak dan dewasa, resto dan warung apung, waduk Galau sebagai tempat pemancingan, nantinya tahun 2017 akan dikembangkan menjadi wahana wisata air terpadu meliputi taman air, arena outbond, wahana adventure.

    Pada perhelatan Expo BUM Desa 2017 yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT di Bukittinggi, Sumatera Barat, Desa Ponggok dinobatkan sebagai sebagai desa terbaik pemberdayaan masyarakat. Penghargaan ini membuktikan bahwa dengan tata kelola yangbaik, pemberdayaan masyarakat yang efektif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Panggungharjo

Panggungharjo adalah contoh kisah sukses lain dari tata kelola desa yang baik. Terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, secara administratif Desa Panggungharjo terdiri dari 14 Pedukuhan yang terbagi menjadi 118 RT yang mendiami wilayah seluas 564,5 Ha serta penduduk berjumlah 25.727 jiwa.

Desa ini bukan desa biasa, tapi sudah menjadi desa budaya yang ditetapkan oleh Gubernur DIY melalui Surat Keputusan DIY Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya. Banyak acara budaya atau kesenian yang kerap diselenggarakan di Desa Panggungharjo. Beberapa diantaranya digelar oleh masyarakat sendiri maupun bekerja sama dengan masyarakat atau organisasi dari luar desa seperti workshop seni rupa dan seni musik oleh Difabel Community dan pelatihan membuat film dari Dinas Kebudayaan DIY. Semua event yang digelar adalah gratis untuk umum terutama bagi warga Panggungharjo. Tidak hanya melibatkan warga desa Panggungharjo saja, namun event yang diselenggarakan bisa melibatkan warga dari luar desa bahkan dari wilayah Kabupaten Sleman dan mahasiswa dari kota Jogja.

Pada APBDes TA 2017, Desa Panggungharjo menganggarkan Pendapatan Desa sebesar Rp4,9 miliar yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp1,14 miliar dan Belanja Desa dianggarkan sebesar Rp5,19 miliar dimana sebesar Rp1,81 miliar (34,8%) digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pada tahun 2014, desa ini dinobatkan sebagai desa terbaik tingkat nasional. Keunggulan Desa Panggungharjo adalah adanya inovasi- inovasi yang dilakukan Pemerintah Desa seperti dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparasi di bidang Pemerintahan maka Pemerintah Desa melakukan MoU dengan BPKP, bekerjasama dengan Kantor Arsip Kabupaten Bantul, dan penerbitan Koran Desa. Di bidang pendidikan adanya Kartu Pintar dan Pembayaran Uang SPP dengan sampah, bidang kesehatan adanya Kartu KIA dan Ambulan Desa. Dalam hal pemberdayaan ekonomi, sejak tahun 2013 dengan modal Rp25 Juta, Pemerintah Desa membentuk BUM Desa yang bergerak dalam pengolahan sampah. Desa ini mungkin menjadi satu- satunya desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang mengelola sampah. Sampah tersebut dikelola mulai dari dipilah, didaur ulang, dan dijual. Sampah-sampah organik diubah menjadi pupuk dan sampah nonorganik diubah jadi bahan kerajinan. Dari Rp37 juta modal awal, kini aset yang dikelola sudah mencapai Rp360 juta.

Pada tahun 2014, desa ini meraih sukses dengan Juara 1 Perlombaan Desa tingkat Nasional. Hal ini tentunya tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Desa Panggungharjo, lembaga yang ada di desa, dukungan dari warga desa, Kecamatan Sewon, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Desa Majasari

Desa Majasari terletak Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Desa berpenduduk 5.489 jiwa ini merupakan Desa Terbaik Indonesia 2016. Pada APBDes TA 2017, Desa Majasari menganggarkan Pendapatan Desa sebesar Rp1,82 miliar dan Belanja Desa dianggarkan sebesar Rp1,77 miliar dimana sebesar Rp798 juta digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Beberapa hal yang menjadikan desa ini patut menjadi teladan antara lain:

  1. Desa yang unggul dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan kewilayahan. Desa Majasari dianggap sebagai desa yang memiliki keunggulan yang lengkap yang dinilai oleh tim juri dari berbagai aspek seperti pemerintahan, kemasyarakatan dan kewilayahan. Termasuk lembaga-lembaga desa seperi BPD, LPMD, Kelembagaan Pokmas dan partisipasi masyarakat.
  2. Memiliki Perdes TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Desa Majasari merupakan salah satu desa di Indonesia yang memiliki peraturan desa tentang perlindungan TKI/TKW. Setiap warga yang akan bekerja ke luar negeri harus menandatangi kesepakatan antara keluarga yang ditinggalkan, Penyalur tenaga kerja dan kepala desa. Sehingga dikemudian hari tidak ada permasalahan yang timbul baik saat keberangkatan, di tempat bekerja hingga pada saat kembali ke tanah air. TKI diharapkan bisa menjaga nama baik desa, kabupaten hingga negara di negeri orang.
  3. Memiliki Rumah Edukasi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Di rumah edukasi itu terdapat pendidikan dan ketrampilan bagi calon TKI, juga ada sekolah khusus bagi anak-anak TKI. Selain itu, konsep pembangunan infrastruktur desanya juga maju dengan partisipasi masyarakat desa yang aktif termasuk tenaga kerja yang berada di negara lain. Mereka yang sudah tidak bekerja lagi di luar negeri dan kembali ke Desa Majasari kemudian membentuk kelompok usaha bersama Komunitas TKI Purna Mandiri dan TKI Purna Sejati yang kini sudah memiliki mobil untuk untuk kegiatan usaha dan sosial.
  4. Mampu Menurunkan Angka Kemiskinan. Pada tahun 1983 desa Majasari merupakan desa IDT (Inpres Desa Tertinggal) karena angka kemiskinannya berada pada angka 40%. Tetapi kini desa Majasari berhasil menurunkan tingkat kemiskinannya di desanya pada angka 8,24%. Sementara tingkat kemiskinan Nasional berada di atas angka 10%, dan di Kabupaten Indramayu sendiri tingkat kemiskinannya di atas 12%.
  5. Kesadaran akan kebersihan dan gotong-royong warganya yang tinggi. Setiap warga diwajibkan membuang sampah di tempatnya. Di depan rumah setiap warga memiliki tempat sampah organik dan non organik. Selain itu sampah organiknya diolah oleh warganya menjadi pupuk yang digunakan untuk toga (Tanaman obat keluarga) yang ada di beberapa tempat di pekarangan warga. Mereka juga bergotong-royong dalam kegiatan atau acara desa dan di bidang lain seperti pertanian dan peternakan.
  6. Memiliki Cluster Ekonomi Usaha. Desa Majasari mayoritas penduduknya adalah bertani. Ada ratusan hektare sawah di desa Majasari yang memiliki cluster ekonomi usaha produktif berbasis pertanian. Selain itu Desa Majasari memiliki cluster ekonomi usaha yakni mengolah daging sapi menjadi produk makanan seperti bakso, Abon, nugget dan lain sebagainya. Selain itu ada juga pengelolaan tas tali kur, kerupuk, keripik pisang, bros dan lain-lainnya. Begitu juga dengan para pemuda yang tergabung dalam karang tarunanya sedang menggerakkan usaha seperti sablon kaos, dan jual beli produk khas dari Majasari secara online dan offline.
  7. Miliki Perpustakaan yang Dilengkapi Dengan Akses Internet. Belum banyak balai desa yang memiliki perpustakaan. Tetapi desa Majasari memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup lengkap untuk ukuran suatu desa. Perpustakaan ini tidak hanya berada di lingkungan Balai Desa tetapi juga berkeliling ke pelosok desa menggunakan sepeda motor khusus yang dilengkapi dengan buku dan juga komputer yang terkoneksi dengan internet. Di beberapa titik bahkan diberi akses WiFi gratis yang bisa dimanfaatkan untuk video streaming atau video call dengan keluarganya yang berada di luar negeri. Pengelolaan Perpustakaan desa ini sudah mendapat pengakuan dan penghargaan dari pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu bahkan juara III Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan tingkat Nasional tahun 2014 lalu.
  8. Pengelolaan BUM Desa yang baik. Keunggulan desa Majasari yang lainnya adalah dalam hal pengelolaan BUM Desa. BUM Desa Majasari menggandeng pihak perbankan melalui program penggemukan sapi untuk keluarga TKI. Dari semula hanya 22 ekor kini sudah menjadi 200 ekor. Bahkan program penggemukan sapi di desa Majasari ini sedang diikutsertakan dalam lomba kelompok ternak berprestasi tingkat propinsi Jawa Barat.
  9. Peduli Dengan Kesehatan dan Lingkungan. Pemerintah desa Majasari peduli dengan warganya. Salah satunya dengan diadakan program GERTAK PSN (Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk). Gerakan yang dilaksanakan dari rumah ke rumah warga tersebut berisi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekaligus praktik langsung bagaimana cara Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M Plus yakni Menguras bak air/bak mandi, Menutup penampungan air, Mengubur barang bekas, Plus Membubuhkan bubuk abate pada penampungan air, Plus Memakai obat anti Nyamuk. Desa Majasari merupakan salah satu desa yang menolak fogging di lingkungan warganya. Karena bahayanya bagi kesehatan seperti keguguran, sesak nafas, racunnya tidak hilang dan menempel di tembok rumah selama berberapa tahun. Selain itu Posyandu desa Majasari sudah terorganisir dengan baik dengan berbagai programnya.
  10. Desa yang Aktif Dalam Mengelola Website Desanya. Desa Majasari ini memiliki website yang dikelola sendiri oleh aparatur desanya yang juga aktif mengelola perpustakaan desa Majasari. Website desanya dianggap paling aktif diantara website-website desa yang ada di wilayah Indramayu dan di Jawa Barat.

Begitu gambaran tentang Buku Pintar Dana Desa terbitan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Buku Pintar Dana Desa terbitan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Lampiran Ukuran
Buku Pintar Dana Desa (13 MB) 13 MB
Pedoman Panduan Edukasi Buku

Buku Saku Dana Desa

Buku Saku Dana Desa
Buku Saku Dana Desa
jogloabang Sen, 12/04/2017 - 02:06

Pemerintah mengeluarkan Buku Saku Dana Desa setebal 98 halaman + 3. Ditandatangani sendiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Buku ini sangat lengkap didalamnya mencakup peraturan-peraturan dari Pemerintah hingga bagaimana mengalokasikan dan pengawasan dana desa. Pemerintah berniat baik agar Desa dapat melaksanakan programnya dengan maksimal, sehingga mempublish berbagai aturan agar dapat diketahui dan dijalankan dengan mudah. Sehingga meminimalisir terjadinya kebingungan dalam penggunaan Dana Desa.

Berikut adalah Sambutan dari Menteri Keuangan:

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan UU Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antarkementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

Selanjutnya, untuk mengetahui implementasi regulasi Dana Desa secara consize namun komprehensif, perlu disusun Buku Saku Dana Desa dengan tema “Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan“. Buku saku ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi berbagai stakeholder, baik bagi kepala desa dan aparaturnya, eksekutif di Daerah dan Pusat, anggota Legislatif maupun masyarakat.

Demikian Kata Pengantar dari Menteri Keuangan untuk Buku Saku Dana Desa.

Kementrian Kesehatan RI pun menyumbangkan sebuah buku saku yaitu Buku Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan melalui Dana Desa. Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan juga menerbitkan sebuah buku. Buku tersebut adalah Buku Saku Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Menarik dan ringkas, dapat anda unduh di lampiran tulisan ini, bersama Buku Saku Dana Desa.

Buku Saku Dana Desa

Buku Saku Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dari Sumatera Selatan

Buku Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan melalui Dana Desa

Pemdes Panduan Edukasi Buku

Buku Saku Desa Tangguh COVID-19

Buku Saku Desa Tangguh COVID-19
Buku Saku Desa Tangguh COVID-19
suryaden Sab, 04/11/2020 - 21:44

Center for Tropical Medicine Universitas Gadjah Mada menerbitkan Buku Saku Desa Tangguh COVID-19. Buku Saku Desa Tangguh COVID-19 ini mengacu pada referensi dari Kementerian Kesehatan RI, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia - WHO, dan Centers for Disease Control dan Prevention - CDC.

Isi dari Buku Saku Desa Tangguh COVID-19 ini diantaranya adalah Apa itu COVID-19?, Cara penularan COVID-19, Tanda dan gejala COVID-19, Cara pencegahan COVID-19, Siapa yang paling rentan?, Apa yang perlu dilakukan setelah berpergian?, Cara cuci tangan, Social Distancing, Apakah desa/kampung/perumahan perlu lockdown?, Perbedaan OTG, OTP, dan PDP, Karantina diri dan Isolasi diri, Bantu dan jangan jauhi, Pemakaman jenazah positif COVID-19, Tata cara disinfektasi, Yuk menggunakan masker kain, Cara membuat masker kain, Cara menggunakan masker, dan Referensi.

Seperti apa isi Buku Saku Desa Tangguh COVID-19 ini, mari kita simak sederhananya, dalam bentuk teks. Dan Buku Saku Desa Tangguh COVID-19 terbitan UGM ini dapat diunduh di akhir halaman ini.

Buku Saku Desa Tangguh COVID-19

Apa itu COVID-19

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-COV-2, atau seringkali disebut Virus Corona.

Virus Corona sendiri merupakan keluarga virus yang sangat besar. Ada yang menginfeksi hewan, seperti kucing dan anjing, namun ada pula jenis Virus Corona yang menular ke manusia, seperti yang terjadi pada COVID-19.

Saat ini (06/04/2020), terdapat lebih dari 1,2 juta orang terin- feksi dan hampir 65 ribu orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, ada lebih dari 2 ribu kasus ditemukan dan hampir 200 orang telah meninggal dunia.

Kenapa banyak yang tertular dan meninggal?

Pertama, karena COVID-19 merupakan penyakit baru, jadi manusia belum punya kekebalan tubuh terhadap V irus SARS-COV-2.

Kedua, vaksin dan obatnya belum ditemukan. Saat ini, peneliti di penjuru dunia masih berlomba-lomba mencari vaksin dan obatnya.

Cara Penularan COVID-19

  1. Droplet,
    COVID-19 ditularkan melalui DROPLET (percikan ketika orang batuk/berbicara) orang dengan COVID-19.
  2. Kontak erat,
    Seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki.
  3. Menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi,
    Virus Corona dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari.

Tanda & Gejala COVID-19

MENGALAMI SALAH SATU DARI GEJALA DI BAWAH INI BUKAN BERARTI ANDA TERINFEKSI COVID-19.

  1. Demam >38°C
  2. Batuk, pilek, dan sakit tenggorokan
  3. Letih dan lesu
  4. sesak napas

Cara Pencegahan COVID-19

  1. TINGGAL DI RUMAH
    Hindari kumpul-kumpul, meskipun hanya di depan rumah. Anak-anak dihimbau untuk tinggal di dalam rumah, jangan bermain di luar rumah.
  2. JAGA JARAK 2 METER
    Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan berdekatan dengan orang lain. Hindari tempat padat orang, seperti pasar dan acara kondangan.
  3. GUNAKAN MASKER KETIKA BERPERGIAN
    Selalu pakai masker ketika berpergian, sehat maupun sakit. Dianjurkan menggunakan masker kain yang diganti 4 jam sekali.
  4. CUCI TANGAN SELALU
    Cuci tangan sesering mungkin. Virus akan mati ketika kita cuci tangan dengan sabun, minimal selama 20 detik.
  5. HINDARI MENYENTUH WAJAH
    Hindari menyentuh area wajah, terutama ketika belum cuci tangan. Kita tidak tahu, apakah tangan kita baru saja menyentuh permukaan benda dengan Virus Corona atau tidak.
  6. RUTIN MANDI, TERUTAMA SETELAH BERPERGIAN
    Mandi dapat membunuh Virus Corona yang ada di permukaan tubuh. Setelah berpergian dianjurkan untuk langsung mandi.
  7. HIDUP SEHAT
    Tetap beraktivitas fisik dan olah raga meskipun di rumah. Jangan lupa istirahat 8 jam sehari.
  8. Jangan merokok dan minum minuman beralkohol
  9. Konsumsi makanan bergizi seimbang
  10. Konsumsi suplemen daya tahan tubuh dan multivitamin

Jika memiliki penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker, jangan lupa kontrol dokter dan minum obat rutin.

SIAPA YANG PALING RENTAN?

Jangan panik dalam menghadapi wabah ini, karena sebanyak 98% orang yang terinfeksi COVID-19 sembuh.

Namun, penyakit ini menjadi mematikan ketika orang usia lanjut dan orang dengan penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, diabetes (penyakit gula) terinfeksi.

Mari kita jaga anggota keluarga kita yang rentan, dengan tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan mereka, pastikan mereka mengonsumsi obat rutin, serta jaga jarak jika anggota keluarga yang muda sedang sakit.

APA YANG PERLU DILAKUKAN SETELAH BERPERGIAN?

Jika Anda harus berpergian, Anda berpotensi membawa virus ke rumah. Oleh karena itu, setelah sampai rumah, lakukan beberapa hal seperti di bawah ini:

  1. Lepaskan alas kaki sebelum masuk rumah
  2. Letakkan tas, dompet, kunci, hp dan barang yang sering disentuh di satu tempat. Lap dengan disinfektan setelah sebelum dipegang/digunakan kembali.
  3. Baju dan masker kain yang dipakai harus segera dicuci. Jika pakai masker sekali pakai, buang di tempat sampah tertutup
  4. Segera cuci tangan dan mandi

11 tahap, 20 detik MENCUCI TANGAN

  1. Basahi tangan dengan air mengalir;
  2. Gunakan Sabun;
  3. Gosok antar telapak tangan;
  4. Gosok punggung tangan dengan telapak tangan lainnya;
  5. Gosok antar telapak tangan dan sela-sela jari;
  6. Jari jemari sisi dalam kedua tangan saling mengunci;
  7. Ibu jari digenggam telapak tangan lainnya lalu gosok dengan gerakan berputar;
  8. Gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lainnya;
  9. Bilas dengan air mengalir;
  10. Keringkan tangan dengan tisu kering;
  11. Pakai tisu tersebut untuk menutup kran air;

Apa itu SOCIAL DISTANCING?

Social distancing, atau jaga jarak (physical distancing) adalah mencoba menjaga jarak antar pribadi jika dalam kerumunan atau keramaian, atau dalam suasana apapun, demi memutus rantai penularan COVID-19. Karena Penularan COVID-19 terjadi ketika orang yang sakit berkontak erat dengan orang sehat. Untuk mencegahnya, masyarakat diminta untuk menjaga jarak, atau sering disebut social distancing. Contohnya:

  1. Tidak berwisata dan mudik;
  2. Tidak menerima tamu;
  3. Bekerja, belajar dan beribadah di rumah;
  4. Anak tidak bermain di luar rumah;
  5. Jika keluar rumah menggunakan masker.

Jika Anda sakit, jangan kontak dengan orang yang telah lanjut usia (diatas 60 tahun), karena mereka lebih rentan tertular penyakit dibandingkan yang usia muda.

Apakah Desa/Kampung/Perumahan Perlu Melalukan Lockdown?

Kita perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memantau keluar-masuknya orang ke desa/kampung/perumahan untuk mengurangi risiko penularan. Akan tetapi, pemantauan tersebut tidak perlu dengan memblokir pintu masuk (lockdown), apalagi sampai menyebabkan warga berkumpul untuk menjaga pintu masuk. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko penularan.

Solusinya, warga lebih baik:

  • saling meningatkan untuk tidak usah berpergian.
  • tidak menerima tamu terlebih dahulu.
  • apabila harus menerima tamu, jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak ketika bertemu tamu. Jangan lupa selalu cuci tangan.
  • Warga tidak perlu melarang pedagang ataupun ojek online masuk ke kampung.
  • Jika ada warga yang pulang dari luar daerah/luar negeri, diminta untuk lapor ke kepala desa atau ketua RT dan RW. Orang tersebut diminta untuk mengisolasi diri di kediamannya selama 14 hari.

Perbedaan OTG, ODP, dan PDP

OTG, Orang Tanpa Gejala

  • Orang yang terinfeksi COVID-19, namun tidak menunjukkan gejala.
  • Meskipun tidak menunjukkan gejala,
    OTG dapat menularkan COVID-19 ke orang lain. Oleh karena itu, semua orang perlu memakai masker. Kita tidak tahu lagi siapa yang sakit dan siapa yang sehat.

Orang Dalam Pemantauan (ODP)

  • ODP memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 maupun tinggal di wilayah dengan transmisi lokal.
  • ODP seringkali mengalami:
    • demam >38°C
    • batuk, pilek, dan/atau sakit tenggorokan
    • letih dan lesu

Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

  • PDP memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 maupun tinggal di wilayah dengan transmisi lokal.
  • PDP seringkali mengalami:
    • demam >38°C
    • sesak nafas
    • batuk, pilek, dan/atau sakit tenggorokan
    • letih dan lesu

Jika Anda adalah OTG, lakukan karantina diri:

  1. tinggal di rumah, jangan bepergian;
  2. tidak menerima tamu;
  3. tetap berjarak ketika berinteraksi dengan anggota keluarga.

Jika Anda adalah ODP dan PDP, lakukan isolasi diri:

  1. Tinggal di kamar, jangan kontak dengan orang lain;
  2. Gunakan kamar mandi terpisah/setelah anggota keluarga lain selesai pakau;
  3. Pakai alat makan terpisah;
  4. Jika kondisi semakin parah, hubungi kader/relawan COVID-19 di Desa.

Cek video cara karantina diri dan isolasi diri yang telah dilampirkan atau akses bit.ly/3aNhSHr

Bantu dan jangan jauhi

Jika ada tetangga yang merupakan OTG, ODP, ataupun PDP, jangan diskriminasi mereka. Mereka yang berusaha mengisolasi diri di rumah sedang melindungi warga sekitar agar tidak tertular. Mereka kemungkinan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak boleh keluar rumah, sehingga kita harus bergotong-royong membantu mereka melalui masa isolasi mereka (14 hari). Bantuan dapat berupa dukungan moral (seperti menayakan kabar melalui Whatsapp) hingga memberikan sembako/kebutuhan sehari-hari lainnya.

Tidak Usah Khawatir
Apabila Ada Pemakaman Jenazah Pasien Dalam Pengawasan dan Pasien Positif COVID-19

Pemulasaran jenazah COVID-19 telah melalui prosedur khusus

Pemulasaran jenazah dilakukan dengan ketat di rumah sakit. Jenazah dibungkus dalam kantong jenazah yang sangat rapat, lalu dimasukkan dalam peti yang tertutup rapat. Peti tersebut di-disinfektasi. Dari rumah sakit, jenazah langsung menuju ke tempat pemakaman untuk dikebumikan.

Pemakaman jenazah COVID-19 dilakukan oleh petugas terlatih

Petugas pemakaman sudah dilatih untuk prosedur pemakaman jenazah COVID-19, serta menggunakan alat pelindung diri ketika memakamkan jenazah. Proses pemakaman dilakukan dengan cepat dengan jumlah pelayat yang sangat dibatasi.

VIRUS TIDAK MENYEBAR DI LINGKUNGAN SEKITAR!

Virus Corona tidak bisa mencemari tanah atau sumber air disekitarnya, apalagi menyebar di lingkungan sekitar pemakaman. Hal tersebut dikarenakan virus ini tidak dapat bertahan lama di luar tubuh manusia.

Basmi Virus Corona dengan Disinfektan! Bagaimana Cara yang Benar?

Produk disinfektan yang dijual umum harus mengandung salah satu dari bahan aktif berikut ini (cek bahan aktifnya di label produk):

  • Accelerated hydrogen peroxide (0.5%)
  • Benzalkonium chloride / quaternary ammonium /alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) (0.05%)
  • Chloroxylenol (0.12%)
  • Ethyl alcohol atau ethanol (62-71%)
  • Iodine in iodophor (50 ppm)
  • Isopropanol atau 2-propanol (50%)
  • Pine oil (0.23%)
  • Povidone-iodine (1% iodine)
  • Sodium hypochlorite (0.05 – 0.5%)
  • Sodium chlorite (0.23%)
  • Sodium dichloroisocyanurate (0.1-0.5%)

Periksa label dan gunakan sesuai dengan instruksi. Waspadai potensi bahaya dari setiap produk.

Yang perlu dibersihkan dengan disinfeksi adalah permukaan benda-benda yang sering disentuh:

  • alat elektronik
  • layar sentuh
  • remote TV
  • toilet
  • wastafel
  • keyboards komputer/laptop
  • meja
  • sandaran kursi
  • gagang pintu
  • saklar lampu
  • telepon

CARA MELAKUKAN DISINFEKSI:

  1. Pilih larutan disinfektan dengan no.registrasi BPOM. Cek tanggal kadaluarsa dan ikuti petunjuk penggunaan pada label produk.
  2. Jika menggunakan klorin, campurkan 5 sendok makan klorin per galon air atau 4 sendok teh klorin per 1 liter air. Ingat, jangan campurkan klorin dengan bahan pembersih lainnya.
  3. Gunakan sarung tangan sekali pakai. Jika menggunakan sarung tangan reusable (dapat digunakan kembali), jangan pakai sarung tangan itu untuk mencuci piring atau aktivitas lain selain disinfeksi.
  4. Pastikan ventilasi yang baik (buka pintu dan jendela) selama melakukan disinfeksi.
  5. Jika permukaan kotor, bersikan dahulu dengan sabun/deterjen dan air.
  6. Khusus untuk alat elektronik, ikuti petunjuk disinfeksi dari suatu produk. Jika tidak ada petunjuk dari produk, gunakan tisu basah yang mengandung alkohol atau semprotan yang berisi minimal alkohol 70% untuk disinfeksi layar sentuh. Lalu keringkan permukaan alat elektronik.

Tidak Perlu Semprot Disinfektan ke Orang

YUK pakai Masker Kain

Saat ini, kita tidak tahu lagi, siapa yang sakit, siapa yang sehat. Yang terinfeksi bisa tidak menunjukkan gejala, bahkan tidak sadar jika terinfeksi.

Langkah terbaik adalah melindungi orang lain dari risiko terinfeksi dengan menggunakan masker setiap keluar rumah.

Masker kain bisa dibuat sendiri, dari kain perca ataupun kaus bekas (tapi bersih ya). Jika Anda suka menjahit, dapat dijahit, namun jika tidak, yang diperlukan adalah kain/kaus bekas dan karet elastis/ikat rambut elastis.

Cara pakai masker yang benar

Ketika menggunakan masker, pastikan area hidung hingga dagu bawah tertutup.

  1. JANGAN menyentuh permukaan masker selama memakainya!
  2. Jika harus menyentuh masker, cuci tangan dengan air dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer segera setelah menyentuh masker.

Ketika melepas masker, pegang tali masker, bukan permukaan depan masker.

  1. Hindari menyentuh permukaan masker agar terhindar dari menyentuh kuman.
  2. Jika menggunakan masker sekali pakai, buang masker di tempat sampah tertutup.
  3. Jika menggunakan masker kain, cuci langsung dengan air hangat dan detergen.
  4. Jangan lupa cuci tangan setelah melepas masker.

Demikian isi Buku Saku Desa Tangguh COVID-19 dari Center for Tropical Medicine Universitas Gadjah Mada. Tentang cara membuat masker kain sendiri dan cara menjahit masker sendiri sila buka lampiran di bawah ini.

Lampiran Ukuran
Buku Saku Desa Tangguh COVID-19 (4.5 MB) 4.5 MB
Pemdes Panduan

Cara Kerja Affiliate Marketing yang Menguntungkan

Cara Kerja Affiliate Marketing yang Menguntungkan
Cara Kerja Affiliate Marketing yang Menguntungkan
suryaden Sen, 11/29/2021 - 11:53

Affiliate marketing menjadi salah satu cara mudah untuk mendapatkan uang dari internet yang kini sedang banyak dilakukan oleh orang-orang. Bahkan, bagi kamu yang menekuni dan konsisten saat menjalankannya bisa mendapatkan pendapatan hingga puluhan juta rupiah. Lalu, seperti apa cara kerja affiliate marketing itu sendiri?

Apa itu affiliate marketing?

Affiliate marketing adalah sebuah program yang di mana kamu bisa mendapatkan sejumlah komisi dari hasil mempromosikan produk atau layanan tertentu.

Seperti yang kita tahu saat ini bahwa ada berbagai cara untuk bisa mendapatkan uang dari internet.

Contohnya membuat situs website sendiri, menjadi pekerja lepas, hingga mengikuti program affiliate marketing ini. Kamu juga bisa membaca cara bikin website secara lengkap di sini.

Program ini adalah model monetisasi di mana mitra afiliasi, yaitu kamu yang menjalankannya, akan diberi imbalan pembayaran karena telah memberikan hasil tertentu kepada pengecer atau pengiklan tersebut.

Hasil yang dimaksud biasanya berupa penjualan produk atau layanan tertentu. Tetapi imbalan yang didapat biasanya tidak selalu berbentuk uang, melainkan juga dapat berupa penggunaan uji coba gratis atau bahkan mendapatkan unduhan untuk aplikasi.

Program afiliasi biasanya gratis untuk diikuti, jadi kamu tidak perlu khawatir dengan adanya biaya awal pendaftaran.

Setelah bergabung dalam program affiliate marketing sangat disarankan untuk melakukannya dengan baik. Karena, peluang seperti ini dapat menjadi ide bisnis online yang menguntungkan dengan memberi kamu penghasilan yang sehat.

Bagaimana cara kerja affiliate marketing?

Affiliate marketing memiliki cara kerja yang terbilang cukup sederhana, di mana nantinya akan ada empat tahap seperti, mendaftarkan diri dalam program, membagikan kode khusus milikmu, pelanggan menggunakan kode tersebut, hingga akhirnya mendapatkan komisi.

Tantangan utama dalam affiliate marketing adalah merancang strategi promosi yang menarik agar pelanggan menggunakan kode referal yang kamu bagikan. Berikut ini empat tahap atau cara kerja dalam affiliate marketing:

1. Daftar ke program affiliate marketing

Tahap pertama, kamu harus lebih dulu mendaftarkan diri agar bisa menjadi seorang affiliate sebuah perusahaan. Setiap perusahaan akan memiliki syarat dan ketentuan masing-masing untuk menjadi affiliate.

2. Bagikan kode referal

Setelah kamu resmi terdaftar menjadi bagian dari affiliate marketing sebuah perusahaan, biasanya akan mendapatkan kode referal unik milikmu sendiri.

Nanti, kamu bisa mulai membagikan dan mempromosikan produk atau jasa yang dijual oleh merchant melalui kode referral tersebut.

3. Pelanggan menggunakan kode affiliate milikmu

Apabila setelah dibagikan, ada pelanggan yang mendaftar atau membeli produk merchant dengan menggunakan kode referal milikmu, berarti promosi tersebut bisa dibilang sukses.

4. Mendapatkan komisi

Apabila transaksi pelanggan telah sukses dengan menggunakan kode referal tersebut, nantinya kamu akan mendapatkan komisi yang bisa dicairkan.

Biasanya, kamu akan mendapatkan komisi setelah berhasil mendapatkan pelanggan baru melalui kode referal atau link khusus.

Keunggulan bergabung di program affiliate marketing

Selain bisa mendapatkan uang dengan mudah dari internet, tentu ada juga beberapa keunggulan lain ketika bergabung di program affiliate marketing.

1. Kamu tidak harus memiliki keahlian di bidang marketing

Apabila menjadi seorang affiliate marketer, kamu tidak harus memiliki keahlian khusus dalam marketing. Semua ilmu tentang program affiliate marketing ini bisa kamu pelajari sembari menjalankan promosinya.

Jika kamu membutuhkan hosting, kamu bisa membeli hosting murah di DomaiNesia.

2. Bisa menjadi pekerjaan sampingan tanpa modal

Keunggulan lainnya kamu bisa bergabung menjadi affiliate marketing ini tanpa harus mengeluarkan modal sama sekali, atau bahkan dengan biaya yang relatif rendah dibanding model bisnis lainnya.

3. Bisa mendapatkan penghasilan pasif yang maksimal

Bagi kamu yang memiliki pekerjaan full time atau sebagai pegawai tetap di salah satu perusahaan, mengikuti program affiliate marketing ini bisa menjadi pilihan pas untuk mendapatkan penghasilan pasif yang maksimal.

Dalam melakukan pekerjaan ini sendiri , kamu hanya perlu media promosi dan strategi tepat agar berhasil. Dan selebihnya, kamu hanya perlu memonitor hasilnya saja.

4. Tidak perlu tanggung jawab atas pengelolaan produk

Meskipun kamu terikat dengan perusahaan sebagai affiliate marketer, tetapi tidak perlu bertanggung jawab atas pengelolaan produk.

Namun, bukan berarti juga kamu bisa asal pilih program afiliasi yang telah dipromosikan, ya. Sebaiknya pilihlah program afiliasi yang kamu percayai kualitasnya. Tujuannya agar pelanggan yang membeli melalui kode referal milikmu tidak kecewa atau mengalami kerugian.

5. Pekerjaan yang fleksibel dan tidak terikat

Keunggulan lainnya adalah kamu dapat menjalankan program afiliasi ini dari mana saja dan kapan saja atau bisa dibilang memiliki waktu yang cukup fleksibel.

Selain itu, kamu juga masih dapat bergabung dengan program lainnya untuk memaksimalkan pendapatan pasif.

Itulah penjelasan tentang bagaimana cara kerja affiliate marketing. Jadi, bagi kamu yang ingin mendapatkan pendapatan pasif secara maksimal, ikut gabung dengan program afiliasi seperti ini bisa menjadi pilihan yang tepat dan menguntungkan.

Bisnis Dagang Tekno Panduan

Cara Memilih Pinjaman Online untuk Modal Usaha

Cara Memilih Pinjaman Online untuk Modal Usaha
Cara Memilih Pinjaman Online untuk Modal Usaha
suryaden Jum, 03/05/2021 - 17:34

Lakukan saja, kerjakan dulu, merupakan petuah-petuah dari orang-orang pintar dan tokoh-tokoh dunia yang selalu menjadi motivasi untuk tidak berdiam diri dan terendam dalam kekalutan. Prinsip kehati-hatian memang kunci dan perlu untuk selalu dikedepankan. Namun ketika memiliki gagasan usaha yang bagus, setelah ditimbang-timbang, tanya kesana kesini, dan mencari advice dari orang-orag terpercaya. Lakukan saja menjadi kunci utama untuk segera mengeksekusi gagasan tersebut. Modal usaha memang perlu dipikirkan dan ketika bisnis proses dan bisnis model sudah ada dalam genggaman tinggal mencari modal usaha. Cara memilih pinjaman online untuk modal usaha tersedia banyak di Indonesia. Bahkan lebih cepat daripada memilih pinjaman yang offline.

Pandemi COVID-19 memang meluluhlantakkan perekonomian dan kita harus tetap bekerja dan berbisnis untuk menyambung hidup dan menghidupi keluarga. Pemerintah Indonesia memang membuka kesempatan yang luas untuk melakukan sesuatu, namun bukan itu saja yang diperlukan. Motivasi diri untuk bangkit menjadi kunci utama melawan efek Pandemi yang sangat merugikan berbagai hal. Selain banyak kesempatan yang muncul karena perubahan pola dan perilaku ekonomi masyarakat saat sekarang. Produktif untuk bekerja dan menghasilkan uang bisa menjadi motivasi selain untuk membangkitkan ekosistem ekonomi kita agar tidak jatuh lebih buruk. Bagaimanapun kita, masyarakat adalah penggerak ekonomi, sesedikit apa yang kita lakukan, jika produktif, adalah pelumas mesin ekonomi bangsa kita.

Banyak pilihan untuk work from home saat ini, karena memang jamannya dan kondisi pandemi yang mengharuskan menjaga diri sesuai protokol kesehatan. Kondisi rumah yang kondusif dan banyak orang mencari rumah-rumah baru yang lebih nyaman untuk bekerja dari rumah. Infrastruktur internet dan komputer menjadi pilihan bijak untuk memulai, selain ide dan gagasan yang cemerlang. Kelompok rumah tangga dan bisnis rumahan merupakan roda penggerak dan tulang punggung ekonomi yang tak lekang di makan zaman. Kondisi aman dan kondusif memungkinkan bisnis ini dapat berjalan lancar, selain hal lain yang mengikutinya.

Cara Memilih Pinjaman Online untuk Modal Usaha

Adanya pinjaman online, tentunya sangat membantu Anda yang ingin memulai usaha atau yang sedang ingin mengembangkan usaha supaya lebih besar lagi. Untuk itu, Anda tidak perlu gengsi melakukan pinjaman modal usaha, asalkan selalu mematuhi prosedur yang ada. Namun, untuk menghindar pinjaman online ilegal ini, Anda perlu memperhatikan cara memilih pinjaman online terbaik untuk modal usaha. Berikut caranya:

  1. Fintech Pinjaman Online Telah Terdaftar di OJK

    Meskipun sedang membutuhkan dana untuk modal usaha, Anda tetap harus memilih perusahaan pinjaman modal usaha yang sudah terdaftar di OJK. Dengan begitu, maka Anda akan terlindungi dari pinjaman online yang ilegal.

    Caranya, silahkan mengecek langsung di www.ojk.go.id. Dengan melihat daftar-daftar pinjaman online tersebut, Anda bisa mengetahui KTA mana saja yang telah terdaftar dan memiliki izin yang resmi untuk beroperasi.

    Perusahaan pinjaman online yang terdaftar dan diawasi OJK wajib mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh OJK untuk melindungi konsumennya sehingga tidak akan merugikan Anda.

  1. Meminjam Sesuai Kemampuan

    Pastikan meminjam pinjaman untuk modal usaha sesuai dengan kemampuan. Hal ini supaya nantinya mampu membayar cicilan pinjaman tersebut sampai lunas.

    Pastikan meminjam benar-benar untuk modal usaha tanpa digunakan untuk memperbaiki tempat usaha yang malah tidak akan membuat uang kembali. Hal ini penting agar tidak ada catatan kredit cacat yang akan menyulitkan Anda untuk mengajukan pinjaman lagi jika selanjutnya butuh pinjaman.

  1. Memiliki Call Center yang Responsif

    Pilih perusahaan pinjaman online yang menyediakan layanan call center yang mudah dihubungi, seperti memiliki nomor telepon, WA yang aktif dan alamat email resmiii yang aktif. Hal ini penting untuk kemudian hari jika ada masalah, Anda bisa mengadukannya langsung ke layanan call center tersebut.

  1. Memiliki Website dan Aplikasi yang Secured

    Pastikan memilih pinjaman online yang memiliki alamat website dan aplikasi yang terproteksi dengan secured. Aturan ini biasanya juga diwajibkan oleh OJK dengan sejumlah keamanan untuk melindungi seluruh data konsumen dengan resmi.

    Anda bisa melihat tingkat keamanan dari situs website pinjaman online tersebut dari logo gembok yang ada di bagian kiri atas.

  1. Pahami dengan Teliti Kontrak Perjanjian

    Sebelum menandatangani kontrak pinjaman online, baca kontrak perjanjian tersebut dengan lebih teliti dan rinci. Jika ada peraturan merasa kurang berkenan dan sulit dipahami, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan dengan jelas.

    Semua hak dan kewajiban yang harus dipenuhi debitur dan kreditur ada di dalam kontrak perjanjian tersebut. Jika suatu saat ada yang melanggar, Anda bisa gunakan kontrak tersbeut untuk mengajukan gugatan ke pihak berwajib.

Di antara cara memilih pinjaman online untuk modal usaha tersebut, semuanya sudah ada di Tunaiku. Tempat pinjaman online tanpa agunan yang aman dan amanah.

Selain itu, Tunaiku juga sudah terdaftar dan diawasi OJK karena perusahaannya berada di bawah pengawasan Bank Amar secara langsung. Jumlah tawaran pinjaman mulai Rp. 2 juta hingga Rp 20 juta dengan masa tenor pengembalian 6 bulan hingga 20 bulan.

Selain itu, Tunaiku juga membebaskan biaya provisi dan tidak mengenakan biaya tambahan jika Anda ingin melunasi pinjaman lebih cepat dari jatuh tempo. Anda bisa mendapatkan pinjaman di Tunaiku dengan cepat tanpa ribet. Menarik bukan?

Itulah cara memilih pinjaman modal usaha yang bisa dicoba untuk memulai bisnis Anda. Semoga bermanfaat.

Panduan Bisnis

Cara Mempelajari Polis Asuransi

Cara Mempelajari Polis Asuransi
Cara Mempelajari Polis Asuransi
suryaden Kam, 04/29/2021 - 22:43

Penyedia jasa asuransi banyak beredar di pasaran. Namun apakah kita mengetahui benar-benar tentang apa itu Asuransi. Biasanya setelah mendaftarkan diri ke sebuah layanan jasa asuransi kita dapat sebuah polis asuransi, sebagai bukti keikutsertaan dan kontrak kita dengan layanan perusahaan jasa asuransi. Selain itu kita juga harus membayar premi asuransi. Nah bagaimanakah cara mempelajari polis asuransi?.

Asuransi bukanlah investasi, namun biaya pengeluaran kita untuk asuransi itu sendiri. Maka kita akan mendapatkan manfaat sesuai perjanjian dengan perusahaan asuransi tersebut. Asuransi dalam tataran bidangnya adalah bidang bisnis jasa. Seperti jasa penjaminan, namun tentu bukan atau berbeda dengan pegadaian. Karena memang bidangnnya berlainan. Asuransi memiliki Polis Asuransi dan Premi dan manfaatnya.

Cara Mudah Mempelajari Polis Asuransi

Setiap kali Anda membeli asuransi, maka Anda akan diberikan sebuah buku bernama polis asuransi. Polis asuransi bukan hanya bukti keikutsertaan Anda dalam asuransi melainkan perjanjian asuransi antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (nasabah/peserta asuransi).

Sesuai dengan namanya yaitu “perjanjian,” maka isi dari polis adalah perjanjian pengalihan risiko, syarat-syarat, serta komitmen dari kedua belah pihak.

Umumnya, polis berbentuk buku tebal yang melelahkan untuk dibaca. Namun dengan memahami polis, kita akan paham terhadap produk asuransi yang sudah kita beli.

Lifepal.co.id merangkum beberapa cara mudah mempelajari polis asuransi jiwa.

Baca dan cermatilah lembar pernyataan

Ikhtisar atau lembar pernyataan umumnya terdiri dari 3 atau 5 halaman. Adapun informasi yang tercantum di dalam lembar itu adalah:

  1. Nama tertanggung;

  2. Nama pemegang polis;

  3. Nama penerima manfaat atau ahli waris, serta besaran persentase pembagiannya;

  4. Alamat tertanggung;

  5. Uang pertanggungan;

  6. Lingkup jaminan;

  7. Rider, clause dan warranty;

  8. Periode Asuransi;

  9. Potongan biaya yang dikenakan (bila Asuransi yang dibeli adalah unit link);

  10. Nilai premi yang harus dibayar;

  11. Tanggal terbit polis;

  12. Tanda tangan penanggung.

Polis akan berfungsi sebagai pedoman tata pelaksanaan hingga penyelesaian masalah apabila terjadi sebuah sengketa. Oleh karena itu, kenalilah informasi-informasi tersebut dengan baik dan seksama.

Pastikan saja apapun yang tertera di dalam lembar pernyataan sudah benar.

Ketahui besaran plafon yang diberikan

Ketika Anda membeli asuransi kesehatan, akan ada besaran plafon yang tertera di bagian polis. Sebut saja seperti:

  1. biaya dokter;

  2. biaya aneka perawatan;

  3. biaya sebelum perawatan dan setelah perawatan;

  4. biaya operasi;

  5. biaya rawat inap;

  6. biaya pengecekan kesehatan; dan

  7. lain sebagainya.

Dengan memahami hal tersebut, Anda akan mengetahui berapa maksimal pertanggungan yang diberikan untuk setiap manfaat, sekaligus apa saja yang sudah tercover dan yang belum.

Anda pun bisa menyiapkan dana tambahan untuk asuransi tambahan untuk mengcover biaya yang belum tercantum.

Sementara itu, untuk asuransi penyakit kritis, ketahuilah apakah manfaat sudah mencakup penyakit kritis, seperti serangan jantung, stroke, kanker, lumpuh, dan gagal ginjal.

Dan ketahui pulalah, apa ada perlindungan pada masa rawat jalan jika sudah terkena penyakit-penyakit di atas.

Anggap saja, bila seorang divonis gagal ginjal, apakah biaya cuci darahnya bisa diklaim di kemudian hari?.

Cari tahu ketentuan pembayaran premi

Ada tiga hal yang berkaitan dengan pembayaran premi, pertama adalah jumlah premi, ketentuan telat bayar, dan pemulihan kembali polis asuransi Anda.

Jumlah premi yang dibayarkan berisi informasi seputar besaran premi asuransi yang mesti dibayar biasanya berdasarkan jenis asuransi yang diambil, besaran uang pertanggungan, usia, jenis kelamin, merokok atau tidak merokok, gaya hidup.

Tertera pula hal-hal yang mencakup periode, metode, hingga mata uang yang digunakan untuk pembayaran.

Sementara itu ketentuan telat bayar akan memuat ketentuan grace period (masa tenggang selama sebulan sejak batas waktu pembayaran premi).

Ketika Anda memasuki masa tenggang, Anda masih bisa mendapatkan manfaat dari asuransi dan mengajukan klaim, meski belum membayar premi. Ketika grace period berakhir, maka Anda akan memasuki masa lapse (kadaluarsa), atau berakhirnya proteksi asuransi.

Dan yang terakhir terkait pemulihan kembali polis yang sudah lapse juga patut diketahui ketentuannya, bila memang Anda berniat untuk mengaktifkannya kembali.

Pelajari cara klaim

Sebut saja, dalam asuransi jiwa, beberapa perusahaan asuransi menetapkan aturan bahwa klaim diajukan maksimal 90 hari saat tertanggung wafat atau memasuki akhir masa pertanggungan. Lewat 90 hari tentu klaim akan ditolak.

Lalu, catat baik-baik seputar dokumen yang dibutuhkan. Sebut saja seperti formulir permohonan klaim, Surat Keterangan Kematian (asli dan legalisir), Surat Keterangan sebab meninggal dunia yang dikeluarkan dokter, Berita Acara Kecelakaan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, fotokopi Tanda Bukti Diri dari ahli waris dan tertanggung, dan fotokopi legalisir Kartu Keluarga pemegang polis.

Itulah beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk mempelajari polis asuransi dengan cepat. Patut diketahui bahwa perusahaan asuransi bakal memberikan Anda waktu buat mempelajari polis asuransi jiwa ataupun asuransi lainnya, yaitu 14 hari sejak tanggal terbitnya.

Manfaatkan masa ini untuk benar-benar memahami syarat dan ketentuan.

Catatan

Tips ini dibuat oleh Aulia Akbar CFP®, Perencana Keuangan & Financial Educator Lifepal.

Finance

Cara Memperbaiki Kesehatan Keuangan Pasca-Lebaran

Cara Memperbaiki Kesehatan Keuangan Pasca-Lebaran
Cara Memperbaiki Kesehatan Keuangan Pasca-Lebaran
suryaden Sab, 05/15/2021 - 04:03

Cara memperbaiki kesehatan keuangan pasca-lebaran bukan hal mudah. Tak sedikit dari kita mengalami masalah keuangan setelah Hari Raya Idul Fitri, seperti tabungan terkuras dan sebagainya. Hal itu wajar dialami, karena pengeluaran kita mungkin membengkak di Bulan Ramadan.

Adanya larangan mudik 2021 sebetulnya bisa memberikan dampak positif bagi keuangan kita di bulan Ramadan. Pasalnya, pengeluaran mudik yang rutin kita lakukan umumnya sangat besar dan kerap menjadi pengeluaran terbesar kita. Tidak mudik merupakan salah satu cara memperbaiki kesehatan keuangan pasca-lebaran.

Namun, kegiatan buka puasa bersama, kirim-mengirim hampers untuk sanak saudara, sahabat atau teman, dan lainnya bisa saja menjadi salah satu pengeluaran yang kurang diwaspadai beberapa waktu ini.

Pengeluaran memang hal yang tidak bisa dihindari pada saat menuju, pas serta setelah Lebaran. Tak ada jeleknya untuk mencari cara memperbaiki kesehatan keuangan pasca-lebaran. Untuk membuat keuangan Anda sehat pasca-Lebaran, berikut ini adalah tips dari Financial Educator Lifepal, Aulia Akbar, CFP®.

Cara Memperbaiki Kesehatan Keuangan Pasca-Lebaran

Cek kesehatan keuangan

Langkah awal dari melakukan perencanaan keuangan adalah mengetahui kondisi kesehatan keuangan saat ini, dan mendapatkan rekomendasi untuk memperbaiki kondisi buruk dan mempertahankan kondisi yang sudah baik.

Adapun cara untuk mengetahui kesehatan keuangan kita adalah dengan mengenali sejumlah nilai atau rasio kesehatan keuangan Anda. Beberapa di antaranya, ketersediaan dana darurat, nilai arus kas, nilai kekayaan bersih rasio utang berbanding aset, rasio aset lancar berbanding kekayaan bersih, rasio aset investasi berbanding kekayaan bersih dan lain sebagainya.

Pemeriksaan kesehatan keuangan merupakan tahap awal dari proses perencanaan keuangan.

Anda pun bisa melakukan pengecekan keuangan pribadi Anda dengan menggunakan fitur cek kesehatan keuangan di situs Lifepal.

Gunakanlah skala prioritas untuk memperbaiki kesehatan keuangan

Setelah mengetahui kondisi kesehatan keuangan kita, segera buat prioritas untuk memperbaiki kesehatan keuangan Anda.

Contohnya:

tips dan cara memperbaiki kesehatan keuangan pasca-lebaran

Contoh di atas adalah hasil pemeriksaan kesehatan seorang kepala keluarga yang bekerja dengan upah Rp10 juta per bulan.

Dia sudah mendapat fasilitas asuransi kesehatan dari tempat kerjanya, yang menanggung anak dan istri, namun tidak memiliki asuransi jiwa.

Dalam contoh kasus penilaian kesehatan keuangan itu, dinyatakan tidak memiliki dana darurat yang ideal, jumlah aset lancar yang terlampau besar, tidak memiliki manajemen risiko yang baik, serta jumlah aset investasi yang terlampau kecil.

Apakah bisa baginya untuk langsung mengubah sebagian besar aset lancarnya menjadi aset investasi agar kesehatan keuangannya sehat? Jawabannya adalah “bisa”. Namun, apakah tepat untuk langsung dilakukan? Tentu saja tidak.

Perbaikilah keamanan finansial terlebih dulu sebelum menambah jumlah aset investasi.

Mengingat dia adalah seorang kepala keluarga, maka alangkah baiknya untuk menambah ketersediaan dana darurat hingga mencapai 6 kali pengeluaran pokok bulanan, dan membeli asuransi jiwa. Setelah kebutuhan akan dana darurat dan asuransi terpenuhi, maka dia pun bisa memulai investasi.

tips dan cara memperbaiki kesehatan keuangan pasca-lebaran

Jangan habiskan THR, gunakan untuk memperbaiki kesehatan keuangan Anda

Tak salah bagi Anda melakukan self reward dengan memanfaatkan THR untuk membeli barang yang kita inginkan atau melakukan aktivitas lain. Namun, alangkah lebih baik pula jika Anda memanfaatkan dana segar itu guna menyehatkan keuangan Anda pasca-Lebaran.

Dalam kasus di atas, uang THR tentu sangat berguna untuk menambah dana darurat dan membayar premi asuransi jiwa.

Namun sebelum memilih asuransi jiwa, lakukan perhitungan terhadap uang pertanggungan Anda, baik dengan metode Nilai Hidup Manusia maupun dari Pendekatan Pengeluaran. Anda bisa menemukan kalkulator uang pertanggungan di situs Lifepal.

Itulah hal yang bisa Anda lakukan untuk memulihkan keuangan pasca-Lebaran. Agar lebih mudah, catat kondisi keuangan saat ini untuk menjadi acuan terhadap kesehatan keuangan Anda di tahun depan.

Jika memang pengeluaran kita di tahun ini terlihat besar, maka Anda bisa melakukan penyesuaian pengeluaran untuk mempersiapkan diri di Ramadan 2022 mendatang.

Demikianlah beberapa tips dan cara memperbaiki kesehatan keuangan pasca-lebaran, semoga bermanfaat.

Finance

Cara Mengunduh Sertifikat Vaksin

Cara Mengunduh Sertifikat Vaksin
Cara Mengunduh Sertifikat Vaksin
suryaden Sab, 07/17/2021 - 13:44

Sudah install aplikasi PeduliLindungi.id belum? Aplikasi ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi Pandemi COVID-19 sekarang ini. Selain mengaetahui lokasi pengguna, memberitahu keamanan lokasi apakah zona merah atau hijau. Peduli Lindungi juga tempat untuk mendaftar vaksinasi. Pun setelah divaksinasi Peduli Lindungi juga tempat untuk mengunduh sertifikat vaksin COVID-19. Nah bagaimana cara mengunduh sertifikat vaksin?

Pada batch-batch vaksinasi yang terdahulu mungkin sertifikat vaksinasi dapat diunduh dengan link yang di smskan, namun saat ini sepertinya berbeda jadi bagaimana cara mengunduh sertifikat vaksin COVID-19 sekarang melalui pedulilindungi.id?

Cara unduh sertifikat vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan dengan mendaftarkan diri di web ataupun aplikasi Pedulindungi. Aplikasi untuk Android ataupun untuk iOS. Setelah terdaftar sesuai nama, NIK, Nomor Ponsel dan Email, maka akan mendapatkan kode OTP SMS, untuk memverifikasi, atau email verifikasi juga. Setelah bisa login maka jika memang sudah divaksin maka sertifikat akan muncul di tombol profil, sebelah kanan atas. Apa itu PeduliLindungi, berikut di kutip dari laman resmi PeduliLindungi.ID.

Cara Mengunduh Sertifikat Vaksin via Laman PeduliLindungi.id

  1. Buka laman pedulilindungi.id;

  2. Klik menu login atau register yang berada di sudut kanan atas;

  3. Isi nama lengkap sesuai KTP dan nomor ponsel yang aktif;

  4. Klik "Buat Akun";

  5. Kode OTP akan dikirim ke nomor ponsel yang didaftarkan melalui SMS;

  6. Setelah memiliki akun, login dengan menggunakan nomor ponsel yang aktif;

  7. Masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS;

  8. Klik panah bawah pada nama yang terletak di sudut kanan atas;

  9. Pilih "Sertifikat Vaksin";

  10. Pilih menu "Sertifikat Vaksin" yang berada di samping kiri;

  11. Sertifikat vaksin akan ditampilkan di sebelah kanan;

  12. Klik gambar sertifikat untuk memperbesar;

  13. Klik unduh untuk menyimpan sertifikat vaksin;

  14. Selesai, Logout jika mau keluar.

Cara Unduh Sertifikat Vaksin

Cara Unduh Sertifkat Vaksin via Aplikasi PeduliLindungi

  1. Unduh dan instal aplikasi Pedulilindungi di Playstore atau App store;

  2. Klik login jika sudah mempunyai akun;

  3. Pilih register apabila belum mempunyai akun;

  4. Masukkan nama lengkap, NIK, dan nomor ponsel;

  5. Masukkan 6 digit kode OTP yang dikirim melalui SMS;

  6. Klik "Paspor Digital";

  7. Klik "Nama" untuk memunculkan sertifikat vaksin;

  8. Pilih sertifikat vaksin;

  9. Klik unduh untuk menyimpan sertifikat vaksin;

Cara Unduh Sertifikat Vaksin COVID-19

Apa itu PeduliLindungi?

Dikutip dari laman Pedulilindungi. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.

Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan.

Bagaimana PeduliLindungi bekerja?

Pada saat Anda mengunduh PeduliLindungi, sistem akan meminta persetujuan Anda untuk mengaktifkan data lokasi. Dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi Anda serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi penyebaran COVID-19.

Hasil tracing ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Sehingga, semakin banyak partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi ini, akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan tracing dan tracking.

PeduliLindungi sangat memperhatikan kerahasiaan pribadi Anda. Data Anda disimpan aman dalam format terenkripsi dan tidak akan dibagikan kepada orang lain. Data Anda hanya akan diakses bila Anda dalam risiko tertular COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan.

Panduan

Cara menjaga keuangan di saat PPKM

Cara menjaga keuangan di saat PPKM
Cara Menjaga Keuangan Karyawan saat PPKM
suryaden Rab, 06/30/2021 - 07:08

Cara menjaga keuangan di saat PPKM dan gawatnya Pendemi COVID-19 merupakan salah satu hal penting disamping kondisi badan keluarga yang perlu dijaga agar dalam keadaan fit dan selalu sehat. Selalu berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan merupakan hal baik. Mematuhi dan melakukan protokol kesehatan dalam perilaku sehari-hari dimanapun dalam berbagai aktifitas juga sangat penting. Tidak ada yang tidak penting di saat Pandemi COVID-19.

Kasus positif COVID-19 seakan berlomba berkejar-kejaran dengan niat Pemerintah dalam melakukan Vaksinasi COVID-19. Wilayah yang kasusnya memerah seakan memanggil-manggil untuk segera didatangkan Vaksin COVID-19. Tidak ada yang tidak sibuk dan terjaga dalam menghadapi Pandemi ini. Cara menjaga keuangan di saat PPKM semakin ketat semakin memusingkan apalagi buat karyawan yang digaji harian atau perkedatangan.

Pandemi datang pendapatan berkurang dialami banyak saudara-saudara kita. Semuanya terpengaruh karena hal ini, bukan hanya pemikiran, pergerakan, rencana bisnis bahkan mimpi-mimpi indah traveling menjadi hal sangat mewah. Positif tidak positif COVID-19 kita semua terkena dampaknya. Karyawan menjadi tak bisa bekerja dan mengembangkan perusahaan dengan cara-cara yang biasanya. Namun menghabiskan uang yang dimiliki untuk mencari kesenangan di saat pandemi sungguh tidak bijaksana. Punya atau tidak punya uang kita semua adalah Korban Pandemi COVID-19.

Terhitung pada tanggal 28 Juni 2021 kasus COVID-19 di Indonesia tampak terus mengalami kenaikan, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia tembus 20.694. Mulai banyak nama-nama dekat yang kita kenal dan kita sayangi direnggut oleh COVID-19. Semakin menyedihkan kondisi saat sekarang, sementara di belahan dunia lain di Eropa dan Amerika sudah mulai ada perhelatan-perhelatan besar yang mengundang banyak orang berkerumun bahkan bergembira ria.

Dengan total kasus yang mencapai 2,11 juta kasus, maka Indonesia menduduki peringkat ke 17 sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak.

Perencana Keuangan sekaligus Financial Educator Lifepal, Aulia Akbar, CFP®, AEPP® menilai, harus ada persiapan dalam hal keuangan untuk berjaga-jaga atas meningkatnya penyebaran virus mematikan ini.

Grafik Peningkatan Kasus COVID Juni 2021

Waspadai pengeluaran tidak tetap Anda

Di awal 2021, sebagian dari Anda mungkin sudah memulai kerja dari kantor (Work From Office atau WFO) selama tiga, dua atau satu kali dalam sepekan.

Dengan menyaksikan peningkatan kasus COVID-19 dan pengetatan PPKM Mikro, bukan tidak mungkin perusahaan tempat Anda bekerja akan menerapkan kebijakan kerja di rumah (Work From Home atau WFH) secara penuh.

WFH tentu bisa membantu Anda menghemat biaya transportasi, uang makan atau jajan. Namun, kondisi ini juga bisa memunculkan sejumlah pengeluaran tak terduga.

Sebut saja seperti tagihan listrik yang berpotensi membengkak lantaran banyak peralatan dan elektronik yang lebih sering digunakan ketika Anda di rumah. Mulai dari lampu, kipas angin, AC, microwave, dan perangkat kerja.

Selain listrik, pemakaian internet tentu menjadi kebutuhan yang harus tersedia saat WFH. Penggunaan paket internet berbasis kuota dari provider telekomunikasi tentu kurang efektif, dan bisa membuat pengeluaran Anda membengkak.

Kedua, pengeluaran di atas tentu dengan jenis tidak tetap. Karena itu, mungkin saja jumlahnya akan membengkak.

Akan lebih baik bagi Anda menggunakan internet fiber di rumah daripada memakai sistem kuota, dan menetapkan batas pengeluaran listrik demi menghemat biaya.

Siapkan dana darurat

COVID-19 sudah terbukti mampu memberikan tekanan yang cukup berat dalam perekonomian. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan laba karena terdampak pandemi yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 ini.

Sebagai karyawan, potensi kita mengalami pengurangan pendapatan karena pemotongan gaji atau kehilangan kerja juga masih ada. Karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan dana darurat.

Untuk amannya, sebaiknya Anda menyediakan dana darurat minimal enam kali pengeluaran bulanan.

Miliki jaminan kesehatan

Tidak semua dari kita beruntung mendapat fasilitas asuransi kesehatan dari tempat kerja. Bila Anda hanya mendapat BPJS Kesehatan, maka miliki juga asuransi kesehatan swasta. Sebab, pada dasarnya, dua jaminan kesehatan itu saling melengkapi.

BPJS Kesehatan menanggung hampir segala jenis penyakit dan tidak mengenal istilah pre-existing condition, namun asuransi kesehatan tentu bisa menjadi solusi bagi Anda untuk berobat secara praktis tanpa harus meminta rujukan dari dokter umum.

Bila bujet Anda terbatas, pertimbangkanlah untuk memiliki asuransi rawat inap terlebih dulu. Karena untuk rawat jalan, Anda bisa mengandalkan BPJS Ketenagakerjaan.

Proteksi asuransi jiwa bagi pencari nafkah utama

Bagi beberapa golongan masyarakat tertentu, COVID-19 juga bisa mendatangkan risiko kematian.

Bila orang-orang tersebut adalah pencari nafkah utama di keluarga, sangat penting untuk memastikan bahwa diri mereka telah memiliki asuransi jiwa.

Uang pertanggungan (UP) di asuransi jiwa akan cair, dan diterima para penerima manfaat apabila tertanggung kehilangan kemampuan mencari nafkah disebabkan meninggal dunia atau kehilangan fungsi anggota tubuh (cacat tetap total).

Lakukanlah perhitungan UP terlebih dulu lewat Kalkulator Uang Pertanggungan Lifepal, sebelum Anda memilih produk asuransi jiwa.

Menambah pendapatan Anda

Dengan menambah pendapatan, Anda memiliki potensi untuk cepat terkumpulnya dana darurat, mudah membayar premi asuransi, serta berinvestasi.

Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mencari pendapatan tambahan. Pertama, tentu saja dengan kerja sampingan dan yang kedua adalah investasi di instrumen pendapatan tetap.

Namun, tak ada salahnya juga bagi Anda untuk pindah kerja ke perusahaan baru demi penghasilan yang lebih tinggi.

Bila pindah kerja adalah hal yang Anda prioritaskan, maka pastikan perusahaan tersebut tergolong sehat secara keuangan atau sektor usahanya tidak terlalu terdampak pandemi.

Pastikan juga mereka akan memberikan jaminan kesehatan berupa asuransi kesehatan swasta untuk Anda dan anggota keluarga Anda bila perlu.

Itulah hal-hal yang mesti Anda persiapkan secara finansial untuk mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia.

Berinvestasi untuk masa depan tentu sangat penting, namun jangan mengabaikan keamanan finansial dan kesehatan Anda.

Tentu saja tips cara menjaga keuangan di saat PPKM yang semakin memukul kondisi ekonomi semua orang adalah hal ideal yang bisa kita lakukan. PPKM bukan hal yang negatif, PPKM adalah upaya Pemerintah dan Masyarakat yang menjadi pelaku aktifnya, dalam menjaga agar Pandemi COVID-19 yang menggila ini dapat diredam dan dilokalisasi. Harapannya adalah banyak yang terhindar dari Virus COVID-19, untuk kemudian bangkit lagi membangun diri, keluarga, masyarakat dan negara kita dalam keadaan sehat dan tanpa kekhawatiran.

Perusahaan dan karyawan-karyawanya mulai bangkit lagi melakukan misinya mengembangkan perusahaan. Dengan perhitungan dan perkiraan apa saja yang dapat dilakukan setelah pandemi ini berakhir. Dengan tim yang sehat, mari kita songsong kesuksesan.

menjaga keuangan di saat PPKM
Finance

Cari Tiket Pesawat murah di Internet dengan Google

Cari Tiket Pesawat murah di Internet dengan Google
Cari Tiket Pesawat murah di Internet dengan Google
jogloabang Jum, 02/02/2018 - 04:46

Mengalami kesulitan membeli dan memilih tiket pesawat murah ketika traveling. Hal biasa yang kadang membuat pusing, apalagi ketika terburu-buru. Kebiasaan pusing ini sepertinya sekarang dapat tertolong dengan mesin pencari Google. Pada 31 Januari 2018 Google memperkenalkan alat pencari tiket murah. Mencari tiket murah dari banyak maskapai penerbangan yang memusingkan itu rupanya sekarang dapat ditinggalkan dengan tool aplikasi pencari tiket pesawat murah di internet.

Cari Tiket Pesawat murah di Internet dengan Google
cari tiket pesawat murah

Google memperkenalkan pencarian tiket pesawat murah ekonomis di intenet dalam postingan di blognya yang berjudul Get help with cheaper flights and potential flight delays this winter. Pencari tiket murah menurut bujet kita atau Basic Economy di tautan Google Flights ini selain bisa mencarikan tiket yang sesuai kantong. Google Flights juga bisa memperkirakan flight atau penerbangan yang memiliki potensi delay berdasarkan history flights atau catatan terbang maskapai penggemar delay.

Selain dapat memperkirakan potensi delay Google Flights juga memberikan rasa percaya untuk memilih tiket yang termurah kemanapun anda akan pergi. Bahkan di Amerika untuk maskapai American, Delta dan United. Google Flights dapat memberikan perkiraan untuk biaya bagasi, prediksi penuhnya pesawat hingga kemampuan untuk memilih tempat duduk di pesawat. Selain memperkirakan potensi delay, Google Flights juga dapat menemukan alasan mengenai keterlambatan jadwal penerbangan tersebut sepanjang ada informasi realtime yang terupdate atau terkirimkan.

Tidak ada salahnya mencoba Google Flights, sebagai alat bantu mencari tiket pesawat murah. Setelah memilih tiket termurah yang sesuai dengan jadwal keinginan kita. Google akan mengarahkan ke halaman pembelian tiket, kepada penyedia, penjual atau bahkan maskapai yang akan kita gunakan.

Happy Travelling, dengan Google Flights alat pencari tiket pesawat murah di internet, meski jika ingin juga dapat mencari tiket yang sesuai dengan keinginan kita. Selamat menempuh perjalanan dengan bantuan Google Flight untuk mencari tiket pesawat murah di manapun di dunia ini.

Selain hal di atas, Google Flights yang bisa di akses di https://www.google.com/flights/ juga dapat tracking informasi harga tiket yang dapat dikirimkan ke handphone.

Kelana

Cek Virus Corona: Rapid Test dan PCR, Apa Bedanya?

Cek Virus Corona: Rapid Test dan PCR, Apa Bedanya?
Perbedaan Rapid Test dengan Tes PCR
jogloabang Sab, 05/30/2020 - 14:30

Kasus positif virus corona kini semakin melonjak di Indonesia. Hal ini membuat pemerintah daerah mengambil upaya untuk melakukan Rapid Test atau tes serologis kilat pada warganya. Upaya ini bertujuan untuk memberikan penanganan secara cepat terhadap potensi penyebaran virus COVID-19. Rapid Test sering dianggap sebagai cara untuk mendiagnosa seseorang apakah positif terinfeksi coronavirus atau tidak. Namun, metode cek virus corona ini sebenarnya hanya merupakan screening awal terhadap coronavirus saja. Jika seseorang dinyatakan positif setelah menjalani Rapid Test, maka selanjutnya harus menjalani tes PRC atau Polymerase Chain Reaction untuk mengonfirmasi hasil tes tersebut.

Inilah Perbedaan Rapid Test dengan Tes PCR

Meskipun Rapid Test dan Tes PCR sama-sama bertujuan untuk mendeteksi infeksi virus corona, namun keduanya memiliki sejumlah perbedaan. Berikut adalah beberapa perbedaan metode cek virus corona tersebut:

  1. Fungsi Tes

    Sama-sama dilakukan dengan tujuan untuk menguji adanya coronavirus, kenyataannya Rapid Test dan Swab Test memiliki tujuan yang sangat berbeda. Rapid Test adalah tes massal yang berfungsi untuk melakukan screening terhadap potensi kasus positif coronavirus di masyarakat. Sementara itu, Swab Test atau Tes PCR berfungsi sebagai standar yang dianjurkan oleh World Health Organization (WHO) untuk mendiagnostik coronavirus.

  2. Alat dan Metode

    Bukan hanya fungsinya saja yang berbeda, alat dan metode yang digunakan untuk melakukan test juga berbeda. Metode pengujian pada Rapid Test dilakukan secara massal menggunakan sampel darah.

    Sampel darah tersebut dicek menggunakan alat tes darah yang bentuknya mirip seperti alat tes kehamilan atau disebut dengan Rapid Test Kit. Tujuan tes ini adalah untuk melihat adanya reaksi antara antibodi atau zat imunoglobulin yang terbentuk saat terserang oleh virus.

    Sementara pada Swab Test, metode pengujian dilakukan menggunakan sampel swab dari mulut, hidung, atau tenggorokan. Hasil sampel swab tersebut kemudian dites menggunakan metode PCR. Metode ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya DNA dari virus corona.

  3. Lama Waktu Pengujian

    Lama waktu untuk mendapatkan hasil Rapid Test tergolong sangat singkat. Biasanya, hasilnya bisa diperoleh 10 – 15 menit setelah pengujian. Sementara itu, lama waktu pengujian Swab Test tergolong lebih lama. Biasanya, hasil Swab Test baru bisa diketahui setelah 2 – 7 hari pengujian. Hal ini mengingat bahwa pada rangkaian tes PCR cukup rumit dilakukan.

  4. Tempat Test atau Pengujian

    Metode Rapid Test cukup sederhana dan mudah dilakukan. Sehingga, uji ini bisa dilakukan di ruangan laboratorium rumah sakit maupun puskesmas. Sementara itu, rumitnya metode Swab Test membuat tes ini hanya dapat dilakukan di laboratorium khusus yang telah berstandar BSL 2 atau Biosafety Level 2.

  5. Akurasi Hasil Uji

    Dibandingkan Rapid Test, Swab Test tentu terbilang lebih akurat. Hal ini disebabkan karena antibodi tidak akan langsung terbentuk meskipun tubuh telah terinfeksi coronavirus. Setidaknya, antibodi akan terbentuk setelah 7 hari sejak tubuh terinfeksi. Sehingga, hasil Rapid Test seringkali kurang akurat. Maka dari itu, Rapid Test hanya digunakan sebagai skrining awal saja. Jika mendapatkan hasil positif, maka harus dipastikan keakuratan hasilnya dengan melakukan Swab Test.

Itulah beberapa perbedaan antara kedua metode cek virus corona. Jadi, meski keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk mendeteksi adanya infeksi coronavirus, namun banyak perbedaan diantara dua metode tersebut. Bahkan, untuk keakuratan hasil uji pun berbeda, dimana Swab Test sangat akurat sementara Rapid Test kurang akurat.

Saat ini untuk melakukan Rapid Test sangat mudah sekali, karena hadir sebuah aplikasi yang bernama Halodoc. Dalam aplikasi tersebut tidak hanya bisa menjalin janji untuk rapid test saja, namun ketika Anda memiliki masalah yang terdapat di tubuh, Anda bisa berkonsultasi melalui dokter profesional. Tidak hanya itu, dalam Halodoc ini Anda juga dapat membuat janji dengan dokter.

Edukasi

Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa

Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa
Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa
jogloabang Sel, 12/05/2017 - 02:17

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa saat ini sudah berumur 4 tahun. UU 6 tahun 2014 tentang Desa ini sah di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2014 Nomor 7 pada 15 Januari 2014. Desa mulai berbenah dan mendapatkan alokasi Dana Desa yang cukupan. Untuk mendampingi dan melaksanakan amanat UU Desa saat ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan.

Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:

  1. UU 6/2014 tentang Desa
  2. PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
  3. PP 8/2016 ttg Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa

Inilah Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa.

PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa

PP 11/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

PERMENDAGRI:

  1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
  2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
  3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  4. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

PERMENKEU

  1. PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)
  2. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
  3. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017

PERMENDES:

  1. Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
  2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa
  3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa
  4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
  5. Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018
 
Perka LKPP no 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015  

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lampiran Ukuran
UU Desa (193.09 KB) 193.09 KB
Penjelasan UU Desa (125.78 KB) 125.78 KB
Konstitusi Peraturan Pemerintah Menteri Daerah Pemdes Pedoman Edukasi Berlaku

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah
Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah
jogloabang Kam, 08/01/2019 - 05:44

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah diterbitkan pada bulan Oktober 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Dengan adanya Festival Literasi Sekolah 2019 pada tanggal 26 s.d 29 Juli 2019, peran aktif semua pihak dalam upaya menggerakkan literasi di sekolah menjadi hal penting bagi para pemangku kepentingan. Berita tentang Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah ini dirilis dalam blog Kembdikbud pada 31 Juli 2019.

Literasi dasar yang terdiri atas baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewargaan merupakan bagian dari kecakapan abad XXI. Bersama dengan kompetensi dan karakter, ketiga hal tersebut akan bermuara pada pembelajaran sepanjang hayat. Program Gerakan Literasi Sekolah memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Salah satu kegiatan Gerakan Literasi Sekolah - GLS yang masih dijalankan di banyak satuan pendidikn adalah kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik.

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah disusun agar pemangku kepentingan dapat memberikan arahan strategis bagi kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah. Dengan tersedianya Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah, pemangku kepentingan diharapkan dapat memahami fondasi dan arahan konseptual mengenai bagaimana sebaiknya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dilaksanakan dan dikembangkan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan.

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah dapat diunduh di sini [download].

Berikut adalah isi buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia dalam format teks. Selain tautan download di atas, buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah juga dapat diunduh di lampiran tulisan ini.

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah

Sambutan Dirjen Dikdasmen

Literasi dasar yang terdiri atas baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewargaan merupakan bagian dari kecakapan abad XXI. Bersama dengan kompetensi dan karakter, ketiga hal tersebut akan bermuara pada pembelajaran sepanjang hayat.

Dalam konteks internasional, pemahaman membaca tingkat sekolah dasar (kelas IV) diuji oleh Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Prestasi Pendidikan (IEA-the International Association for the Evaluation of Educational Achievement) dalam Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) yang dilakukan setiap lima tahun (sejak tahun 2001). Selain itu, PIRLS berkolaborasi dengan Trends in International Mathematics and Science Studies(TIMSS) menguji kemampuan matematika dan sains peserta didik. Pada tingkat sekolah menengah (usia 15 tahun) pemahaman membaca peserta didik (selain matematika dan sains) diuji oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD—Organization for Economic Cooperation and Development) dalam Programme for International Student Assessment (PISA). Sementara itu, dalam konteks nasional, Puspendik Kemendikbud mengembangkan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (Indonesia National Assesment Program – INAP) yang setara dengan PIRLS, untuk menguji siswa SD kelas IV pada 2016. AKSI mengukur kemampuan siswa dalam mata pelajaran membaca, matematika, dan sains.

Sayangnya, hasil PIRLS, AKSI, dan PISA peserta didik Indonesia, khususnya dalam keterampilan memahami bacaan, masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan belum secara maksimal dapat mengembangkan kompetensi dan minat peserta didik terhadap pengetahuan.

Untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) digulirkan sejak Maret 2016. Akan tetapi, hingga sekarang belum banyak pengaruhnya terhadap hasil belajar karena baru berada pada tahap sosialisasi dan koordinasi.

Program GLS memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah “kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai”. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik.

Selain itu, Kegiatan GLS ditujukan bagi pemantapan Kurikulum 2013 bagi semua mata pelajaran dengan menerapkan strategi literasi dalam pembelajaran dengan merujuk pada higher order thinking skills (HOTS, keterampilan bernalar tingkat tinggi), kompetensi abad XXI (kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif), dan penguatan pendidikan karakter.

Terobosan penting ini hendaknya melibatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan. Pelibatan orang tua peserta didik dan masyarakat juga menjadi komponen penting dalam GLS.

Desain Induk ini disusun guna memberi arahan strategis bagi kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaan GLS akan melibatkan unit kerja terkait di Kemendikbud dan juga pihak-pihak lain yang peduli terhadap pentingnya literasi. Kerja sama semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk melaksanakan gerakan bersama yang terintegrasi dan efektif.

Jakarta, September 2018

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

 

Hamid Muhammad, Ph.D.

BAB 1
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berhasil mengurangi angka buta huruf. Data United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2014 mencatat bahwa tingkat kemelekhurufanmasyarakat Indonesia mencapai 92,8% untuk kelompok dewasa, dan 98,8% untuk kategori remaja. Capaian ini sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati tahapan krisis literasi dalam pengertian kemelekhurufan.

    Tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah ketersediaan buku yang belum merata di hampir seluruh wilayah Indonesia serta rendahnya motivasi dan minat baca peserta didik.

    Hal ini memprihatinkan karena di era teknologi informasi, peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan membaca dalam pengertian memahami teks secara analitis, kritis, dan reflektif.

    Masyarakat global dituntut untuk dapat mengadaptasi kemajuan teknologi dan keterbaruan/kekinian. Hal ini tercantum dalam Deklarasi Praha (Unesco, 2003) yang mencanangkan pentingnya literasi informasi (information literacy), yaitu kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis, dan mengelola informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan kehidupan pribadi dan sosialnya.

    Dalam era global ini, literasi informasi menjadi penting. Deklarasi Alexandria pada tahun 2005 menjelaskan bahwa literasi informasi adalah:

    “kemampuan untuk melakukan manajemen pengetahuan dan kemampuan untuk belajar terus-menerus. Literasi informasi merupakan kemampuan untuk menyadari kebutuhan informasi dan saat informasi diperlukan, mengidentifikasi dan menemukan lokasi informasi yang diperlukan, mengevaluasi informasi secara kritis, mengorganisasikan dan mengintegrasikan informasi ke dalam pengetahuan yang sudah ada, memanfaatkan serta mengkomunikasikannya secara efektif, legal, dan etis.”
    (sebagaimana dirilis dalam www.unesco.org)

    Kebutuhan literasi di era global ini menuntut pemerintah untuk menyediakan dan memfasilitasi sistem dan pelayanan pendidikan sesuai dengan UUD 1945, Pasal 31, Ayat 3, “Pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Ayat ini menegaskan bahwa program literasi juga mencakup upaya mengembangkan potensi kemanusiaan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosi, bahasa, estetika, sosial, spiritual, dengan daya adaptasi terhadap perkembangan arus teknologi dan informasi. Upaya ini sejalan dengan falsafah yang dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan harus melibatkan semua komponen masyarakat (keluarga, pendidik profesional, pemerintah, dll.) dalam membina, menginspirasi/memberi contoh, memberi semangat, dan mendorong perkembangan anak.

    Literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana peserta didik dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah. Literasi juga terkait dengan kehidupan peserta didik, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya.

    Uji literasi membaca mengukur aspek memahami, menggunakan, dan merefleksikan hasil membaca dalam bentuk tulisan. Dalam PIRLS 2011, Indonesia menduduki peringkat ke-42 dari 45 negara peserta dengan skor 428 dari skor rata-rata 500 (IEA, 2012). Sementara itu, uji literasi membaca dalam PISA 2009 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-57 dengan skor 402 (skor rata-rata OECD 493),

    Sedangkan PISA 2012 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke- 64 dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 496) (OECD, 2013). Sebanyak 65 negara berpartisipasi dalam PISA 2009 dan 2012. Posisi Indonesia tetap pada urutan ke-64 pada PISA 2015, dengan peserta terdiri atas 72 negara. Ini berarti ada kenaikan hanya satu angka, dari 396 pada PISA 2012 menjadi 397 pada PISA 2015. Kenaikan ini tidak cukup signifikan ketika penerapan Kurikulum 2013 yang berbasis teks sudah diberlakukan sejak tahun 2013 dan dua tahun kemudian PISA (juga berbasis teks) ditempuh pada 2015.

    Pada tahun 2016, Puspendik Kemendikbud dalam program Indonesian National Assessment Program (INAP) atau Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menguji keterampilan membaca, matematika, dan sains peserta didik SD kelas IV. Khusus dalam membaca, hasilnya adalah 46,83% dalam kategori kurang, 47,11% dalam kategori cukup, dan hanya 6,06% dalam kategori baik.

    Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik Indonesia masih tergolong rendah dan harus ditingkatkan. Permasalahan ini menegaskan bahwa pemerintah memerlukan strategi khusus agar kemampuan membaca peserta didik dapat meningkat dengan mengintegrasikan/menindaklanjuti program sekolah dengan kegiatan dalam keluarga dan masyarakat, yang diwadahi dalam gerakan literasi.

    Gerakan Literasi Sekolah (GLS) telah digulirkan mulai Maret 2016 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.

    GLS dikembangkan berdasarkan sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, khususnya Nawacita nomor 5, 6, 8, dan 9. Butir Nawacita yang dimaksudkan adalah:

    1. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
    2. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
    3. melakukan revolusi karakter bangsa; dan
    4. memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

    Empat butir Nawacita tersebut terkait erat dengan komponen literasi sebagai modal pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing, berkarakter, serta nasionalis. Untuk dapat mengembangkan Nawacita, diperlukan pengembangan strategi pelaksanaan literasi di sekolah yang berdampak menyeluruh dan sistemik. Dalam hal ini, sekolah:

    1. sebaiknya tumbuh sebagai sebuah organisasi yang mengembangkan warganya sebagai individu pembelajar;
    2. perlu memiliki struktur kepemimpinan yang juga terkait dengan lembaga lain di atasnya, serta sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana; dan
    3. memberikan layanan pendidikan dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas dan berbagai kegiatan lain di luar kelas yang menunjang pembelajaran dan pendidikan.

    Dengan memperhatikan karakteristik sekolah sebagai sebuah organisasi akan mempermudah pelaksana program untuk mengidentifikasi sasaran agar perlakuan dapat diberikan secara menyeluruh sehingga kemampuan membaca akan meningkat.

    Akan tetapi, saat ini hasil kemampuan membaca masih belum menggembirakan karena pelaksanaan GLS masih dalam tahap awal. Oleh sebab itu, beragam kegiatan dalam GLS perlu dilanjutkan dan ditingkatkan guna mencapai hasil yang lebih baik. Dukungan berbagai pihak sangat diharapkan.

  2. Landasan Filosofi dan Landasan Hukum

    1. Landasan Filosofi

      Sumpah Pemuda butir ketiga (3) menyatakan, “menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia“ yang memiliki makna pengakuan terhadap keberadaan ratusan bahasa daerah yang memiliki hak hidup dan peluang penggunaan bahasa asing sesuai dengan keperluannya. Butir ini menegaskan pentingnya pembelajaran berbahasa dalam pendidikan nasional. Berikut ini konvensi terkait literasi.

      1. Konvensi PBB tentang Hak Anak pada tahun 1989 tentang pentingnya penggunaan bahasa ibu. Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa, khususnya mikrokultur-mikrokultur tertentu perlu difasilitasi dengan bahasa ibu saat mereka memasuki pendidikan dasar kelas rendah (kelas I, II, III).
      2. Konvensi PBB di Praha tahun 2003 tentang kecakapan literasi dasar dan kecakapan perpustakaan yang efektif merupakan kunci bagi masyarakat yang literat dalam menghadapi derasnya arus informasi teknologi. Lima komponen esensial literasi informasi adalah basic literacy, library literacy, media literacy, technology literacy, dan visual literacy.
  3. Landasan Hukum

    1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 3: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”
    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
    4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
    5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
    8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
    9. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
    10. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
    11. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendikbud No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Dikdas di Kabupaten/Kota.
    12. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah.
    13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
    14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
    15. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
  4. Tujuan

    1. menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran berbudaya literasi.
    2. membentuk warga sekolah yang literat dalam hal:
      1. baca tulis,
      2. numerasi,
      3. sains,
      4. digital,
      5. finansial,
      6. budaya dan kewargaan
  5. Sasaran

    Sasaran gerakan literasi sekolah adalah ekosistem sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

BAB 2
KONSEP DASAR

  1. Literasi

    Multiliterasi dimaknai sebagai keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun bentuk-bentuk teks inovatif, simbol, dan multimedia (Abidin, 2015).

    Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Namun, Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya (UNESCO, 2003). Deklarasi UNESCO itu juga menyebutkan bahwa literasi informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan-kemampuan tersebut perlu dimiliki tiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat.

    Dari sisi istilah, kata “literasi” berasal dari bahasa Latin litteratus (littera), yang setara dengan kata letter dalam bahasa Inggris yang merujuk pada makna ‘kemampuan membaca dan menulis’. Adapun literasi dimaknai ‘kemampuan membaca dan menulis’ yang kemudian berkembang menjadi ‘kemampuan menguasai pengetahuan bidang tertentu’.

    Untuk merujuk pada orang yang mempunyai kemampuan tersebut digunakan istilah literet (dari literate) yang dapat dimaknai ‘berpendidikan, berpendidikan baik, membaca baik, sarjana, terpelajar, bersekolah, berpengetahuan, intelektual, intelijen, terpelajar, terdidik, berbudaya, kaya informasi, canggih’.

    Di Indonesia, pada awalnya literasi dimaknai 'keberaksaraan' dan selanjutnya dimaknai 'melek' atau 'keterpahaman'. Pada langkah awal, “melek baca dan tulis" ditekankan karena kedua keterampilan berbahasa ini merupakan dasar bagi pengembangan melek dalam berbagai hal. Pemahaman literasi pada akhirnya tidak hanya merambah pada masalah baca tulis saja, bahkan sampai pada tahap multiliterasi.

    Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan literasi dimaknai sebagai “ kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.”

    Menurut Word Economic Forum (2016), peserta didik memerlukan 16 keterampilan agar mampu bertahan di abad XXI, yakni fondasi literasi atau literasi dasar (bagaimana peserta didik menerapkan keterampilan berliterasi untuk kehidupan sehari-hari), kompetensi (bagaimana peserta didik menyikapi tantangan yang kompleks), dan karakter (bagaimana peserta didik menyikapi perubahan lingkungan mereka). Berikut adalah Tabel 2.1 yang memaparkan kecakapan abad XXI tersebut.

    Tabel 2.1 Kecakapan Abad XXI

      KETERAMPILAN DEFINISI
    FONDASI LITERASI Literasi Baca-Tulis Kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan bahasa tulisan.
    Numerasi Kemampuan untuk menggunakan angka dan simbol lain untuk memahami dan mengekspresikan hubungan kuantitatif.
    Literasi Sains Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan prinsip ilmiah untuk memahami lingkungan dan menguji hipotesis.
    Literasi Digital Kemampuan untuk menggunakan dan menciptakan konten berbasis teknologi, termasuk menemukan dan berbagi informasi, menjawab pertanyaan, berinteraksi dengan orang lain dan pemrograman komputer.
    Literasi Finansial Kemampuan memahami dan menerapkan aspek konseptual dan ihwal keuangan dalam kegiatan keseharian.
    Literasi Budaya dan Kewargaan Kemampuan memahami, menghargai, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan tentang kebudayaan dan kewargaan.
    KOMPETENSI Berpikir Kritis / Pemecahan Masalah Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi situasi, gagasan, dan informasi untuk menyampaikan tanggapan dan solusi.
    Kreativitas Kemampuan untuk mengangankan dan merancang cara baru yang inovatif untuk mengatasi masalah, menjawab pertanyaan atau mengungkapkan makna melalui penerapan, sintesis atau beradaptasi dengan tujuan pemerolehan pengetahuan yang beragam.
    Komunikasi Kemampuan untuk mendengarkan, memahami, menyampaikan, dan mengontekstualisasikan informasi secara verbal, nonverbal, visual, dan tertulis.
    Kolaborasi Kemampuan bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersa- ma, termasuk kemampuan untuk mencegah dan mengelola konflik.
    KARAKTER Melit
    (Keingintahuan)
    Kemampuan dan keinginan untuk mengajukan pertanyaan, keterbukaan pikiran, dan keingintahuan.
    Inisiatif Kemampuan dan keinginan untuk secara proaktif melakukan tugas atau tujuan baru.
    Ketekunan Kemampuan untuk mempertahankan minat dan usaha serta tekun untuk mencapai suatu tugas atau tujuan.
    Penyesuaian Diri Kemampuan untuk mengubah rencana, metode, pendapat atau tujuan berdasarkan hal-hal baru.
    Kepemimpinan Kemampuan untuk secara efektif mengarahkan, membimbing, dan mengilhami orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
    Kepekaan Sosial dan Budaya Kemampuan untuk berinteraksi sosial dan budaya secara santun.

     

    Sumber: ESCO Skills Hierarchy for Transversal Skills; Partnership for 21st Century Skills. "Framework for 21st Century Learning." NEXT: Washington DC, 2001; Burkhardt, Gina. "enGauge 21st Century Skills: Literacy in the Digital Age." North Central Regional Educational Laboratory and The Metiri Group, 2003.; Learning Metrics Taskforce. "Towards Universal Learning: What Every Child Should Learn." Center for Universal Education at the Brookings Institution and UNESCO Institute for Statistics: Washington, DC, 2013; The Economist Intelligence Unit. "The Learning Curve: Education and Skills for Life." Pearson: London, 2014. Other sources considered but not included: AT21CS, WorldSkills, Iowa Dept. of Education's 21st Century Skills, and Tony Wagner's Seven Survival Skills.

    Khusus dalam pembangunan karakter, Indonesia mendeskripsikannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila pada Tabel 2.2 berikut.

    Tabel 2.2 Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter

    Religius Beriman, bertakwa, toleransi, dan cinta lingkungan.
    Nasionalis Cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menghargai kebinekaan.
    Mandiri Kerja keras, kreatif, disiplin, berani, dan suka belajar
    Gotong Royong Kerja keras, solidaritas, saling menolong, dan kekeluargaan.
    Integritas Kejujuran, keteladanan, kesantunan, dan cinta pada kebenaran.

    Sumber: Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Setjen Kemendikbud, 2017

    Selain fondasi literasi atau literasi dasar, ada juga tiga literasi lainnya yang perlu dikuasai oleh peserta didik, yakni literasi kesehatan, keselamatan (jalan, mitigasi bencana), dan kriminal (bagi siswa SD disebut “sekolah aman”) (Wiedarti, Mei 2016).

    Berdasarkan uraian tersebut, istilah literasi merupakan sesuatu yang terus berkembang dan berproses yang berporos pada pemahaman terhadap teks dan konteksnya sebab manusia berurusan dengan teks sejak dilahirkan, masa kehidupan, hingga kematian. Keterpahaman terhadap beragam teks akan membantu keterpahaman kehidupan dan berbagai aspeknya karena teks merupakan representasi dari kehidupan individu dan masyarakat dalam budaya masing-masing.

    Dalam konteks GLS, literasi dimaknai tidak hanya sekadar pengetahuan dan kecakapan (1) baca tulis, namun juga mencakup (2) numerasi, (3) sains, (4) digital, (5) finansial, (6) budaya dan kewargaan yang bermuara pada perilaku yang berterima dalam kehidupan sehari-hari.

    Saat ini kegiatan di sekolah ditengarai belum optimal mengembangkan kemampuan literasi warga sekolah, khususnya guru dan siswa. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman warga sekolah terhadap pentingnya kemampuan berliterasi dalam kehidupan mereka serta minimnya penggunaan buku-buku di sekolah selain buku-teks pelajaran. Biarpun buku siswa atau buku teks pelajaran juga termasuk dalam bagian literasi, akan tetapi kegiatan membaca di sekolah tampaknya masih terbatas pada membaca buku teks pelajaran, belum meluas pada buku-buku nonteks pelajaran.

  2. Gerakan Literasi Sekolah

    GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dll.), dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    GLS adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Salah satunya yang ditempuh untuk mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat adalah pembiasaan membaca peserta didik. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca (guru membacakan buku dan/atau siswa dan guru membaca dalam hati, yang disesuaikan dengan konteks atau target sekolah)

    Ketika pembiasaan membaca terbentuk, selanjutnya akan diarahkan ke kegiatan pengembangan, dan pembelajaran (disertai tagihan berdasarkan Kurikulum 2013). Variasi kegiatan dapat berupa perpaduan pengembangan keterampilan reseptif maupun produktif.

    Dalam pelaksanaannya, pada periode tertentu yang terjadwal, dilakukan asesmen agar dampak keberadaan GLS dapat diketahui dan terus-menerus dikembangkan.

    GLS diharapkan mampu menggerakkan warga sekolah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk bersama-sama memiliki, melaksanakan, dan menjadikan gerakan ini sebagai bagian penting dalam kehidupan yang warganya literat sepanjang hayat.

  3. Komponen Literasi

    Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Di abad ke-21 ini, kemampuan ini disebut sebagai literasi informasi.

    Clay (2001) dan Ferguson (www.bibliotech.us/ pdfs/InfoLit.pdf) menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual.

    Dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar pemerolehan berliterasi tahap selanjutnya. Komponen literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

    Dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar pemerolehan berliterasi. Kelima komponen literasi di atas perlu didahului dengan pengembangan literasi usia dini (White, 2005).

    Secara rinci keenam komponen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

    1. Literasi Dini [Early Literacy (Clay, 2001)], yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar.
    2. Literasi Permulaan (Basic Literacy), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (counting) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi (perceiving), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (drawing) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi (cf. fondasi literasi atau literasi dasar yang tercantum dalam World Economic Forum, 2016).
    3. Literasi Perpustakaan (Library Literacy), antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
    4. Literasi Teknologi (Technology Literacy), yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (hardware), peranti lunak (software), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer (Computer Literacy) yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta mengoperasikan program perangkat lunak. Sejalan dengan membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.
    5. Literasi Visual (Visual Literacy), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbendung, baik dalam bentuk cetak, auditori, maupun digital (perpaduan ketiganya disebut teks multimodal), perlu dikelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan.

    Pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan komponen literasi dipaparkan pada Tabel 2.3 berikut:

    Tabel 2.3 Komponen Literasi dan Pihak yang Berperan Aktif

    NO KOMPONEN LITERASI PIHAK YANG BERPERAN AKTIF
    1 Literasi usia dini Orang tua dan keluarga, guru/PAUD, pamong/pengasuh
    2 Literasi permulaan Pendidikan formal dan keluarga
    3 Literasi perpustakaan Pendidikan formal
    4 Literasi teknologi Pendidikan formal dan keluarga
    5 Literasi media Pendidikan formal, keluarga dan lingkungan sosial (tetangga/masyarakat sekitar)
    6 Literasi visual Pendidikan formal, keluarga dan lingkungan sosial (tetangga/masyarakat sekitar)

    Literasi yang komprehensif dan saling terkait ini memampukan seseorang untuk berkontribusi kepada masyarakatnya sesuai dengan kompetensi dan perannya sebagai warga negara global (global citizen).

    Dalam pendidikan formal, peran aktif para pemangku kepentingan, yaitu kepala sekolah, guru sebagai pendidik, tenaga kependidikan, dan pustakawan sangat berpengaruh untuk memfasilitasi pengembangan komponen literasi peserta didik. Agar lingkungan literasi tercipta, diperlukan perubahan paradigma semua pemangku kepentingan.

    Selain itu, diperlukan juga pendekatan cara belajar-mengajaryang mengembangkan komponen-komponen literasi ini. Kesempatan peserta didik terpajan dengan kelima komponen literasi akan menentukan kesiapan peserta didik berinteraksi dengan literasi visual.

  4. Ihwal Literasi di Sekolah

    Mengacu pada metode pembelajaran Kurikulum 2013 yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator, kegiatan literasi tidak lagi berfokus pada peserta didik semata. Guru selain sebagai fasilitator, juga menjadi subjek pembelajaran. Akses yang luas pada sumber informasi, baik di dunia nyata maupun dunia maya dapat menjadikan peserta didik lebih tahu daripada guru. Oleh sebab itu, kegiatan peserta didik dalam berliterasi semestinya tidak lepas dari kontribusi guru, Guru sebaiknya berupaya menjadi fasilitator yang berkualitas. Guru dan pemangku kebijakan sekolah merupakan figur teladan literasi di sekolah.

    Dalam ksekolah, subjek dalam kegiatan literasi adalah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan (pustakawan, pengawas), dan kepala sekolah. Semua komponen warga sekolah ini berkolaborasi dalam Tim Literasi Sekolah (TLS) di bawah koordinasi kepala sekolah dan dikuatkan dengan SK kepala sekolah. TLS bertugas untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen program. TLS dapat memastikan terciptanya suasana akademis yang kondusif, yang mampu membuat seluruh anggota komunitas sekolah antusias untuk belajar. (Dokumen TLS dapat dibaca lebih lanjut pada Manual Pendukung Pelaksanaan GLS untuk Jenjang SMP, Direktorat Pembinaan SMP, 2016, Kemendikbud.

    1. Prinsip-prinsip Literasi Sekolah

      Menurut Beers (2009), praktik-praktik yang baik dalam Gerakan Literasi Sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut.

      1. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi

        Tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis saling beririsan antartahap perkembangan. Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik dapat membantu sekolah untuk memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan mereka.

      2. Program literasi yang baik bersifat berimbang

        Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa tiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Program literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan kaya ragam teks, seperti karya sastra untuk anak dan remaja

      3. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum

        Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru di semua mata pelajaran sebab pembelajaran mata pelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Dengan demikian, pengembangan profesional guru dalam hal literasi perlu diberikan kepada guru semua mata pelajaran.

      4. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun

        Misalnya, ‘menulis surat kepada presiden’ atau ‘membaca untuk ibu’ merupakan contoh-contoh kegiatan literasi yang bermakna.

      5. Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan

        Kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai kegiatan lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran di kelas. Kegiatan diskusi ini membuka kemungkinan adanya perbedaan pendapat agar kemampuan berpikir kritis dapat diasah. Peserta didik perlu belajar untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya, saling mendengarkan, dan menghormati perbedaan pandangan.

      6. Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman

        Warga sekolah perlu menghargai perbedaan melalui kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk peserta didik perlu merefleksikan kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat terpajan pada pengalaman multikultural.

    2. Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah

      Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya literasi, Beers, dkk. (2009) dalam buku A Principal’s Guide to Literacy Instruction, menyampaikan beberapa strategi untuk menciptakanbudaya literasi yang positif di sekolah.

      1. Mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi

        Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik diseluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah dan guru. Selain itu, karya-karya peserta didik diganti secara rutin untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Selain itu, peserta didik dapat mengakses buku dan bahan bacaan lain di Sudut Baca di semua kelas, kantor, dan area lain di sekolah. Ruang pimpinan dengan pajangan karya peserta didik akan menunjukkan pengembangan budaya literasi. Dalam hal ini setiap sekolah perlu memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

      2. Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat

        Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk menghargai kemajuan peserta didik di semua aspek. Prestasi yang dihargai bukan hanya akademis, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghargaan sekolah.

        Selain itu, literasi diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting di sepanjang tahun pelajaran. Ini bisa direalisasikan dalam bentuk festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan sekolah selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara lain dengan membangun budaya kolaboratif antarguru dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, setiap orang dapat terlibat sesuai kepakaran masing-masing. Peran orang tua sebagai relawan gerakan literasi akan semakin memperkuat komitmen sekolah dalam pengembangan budaya literasi.

      3. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat

        Lingkungan fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan akademis. Ini dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran literasi. Salah satunya dengan menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan/atau guru membacakan bukudengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Untuk menunjang kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya

      Selain membaca 15 menit yang melibatkan buku-buku nonteks pelajaran, lingkungan akademis yang literat juga didukung oleh penggunaan strategi literasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran dengan memadukan keterampilan abad XXI dan pembangunan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Tabel 2.2) diharapkan dapat menjadi bekal kecakapan hidup sepanjang hayat. Materi atau buku yang digunakan bersumber dari buku pelajaran dan diperkaya dengan buku-buku nonteks pelajaran. Strategi literasi seharusnya tampak dalam langkah-langkah pembelajaran yang terdapat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun oleh para guru/instruktur.

      Tabel 3 di bawah ini mencantumkan beberapa parameter yang dapat digunakan sekolah untuk membangun budaya literasi sekolah yang baik.

      TABEL 3 EKOSISTEM SEKOLAH YANG LITERAT
      A Lingkungan Fisik
      1 Karya peserta didik dipajang di sepanjang lingkungan sekolah, termasuk koridor dan kantor (kepala sekolah, guru, administrasi, bimbingan konseling).
      2 Karya peserta didik dirotasi secara berkala untuk memberi kesempatan yang seimbang kepada semua peserta didik.
      3 Buku dan materi bacaan lain tersedia di pojok-pojok baca di semua ruang kelas.
      4 Buku dan materi bacaan lain tersedia juga untuk peserta didik dan orang tua/ pengunjung di kantor dan ruangan selain ruang kelas.
      5 Kantor kepala sekolah memajang karya peserta didik dan buku bacaan untuk anak.
      6 Kepala sekolah bersedia berdialog dengan warga sekolah.
      B Lingkungan Sosial dan Afektif
      1 Penghargaan terhadap prestasi peserta didik (akademis dan nonakademis) diberikan secara rutin (tiap minggu/bulan). Upacara hari Senin merupakan salah satu kesempatan yang tepat untuk pemberian penghargaan mingguan.
      2 Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi.
      3 Merayakan hari-hari besar dan nasional dengan nuansa literasi, misalnya meraya- kan Hari Kartini dengan membaca surat-suratnya.
      4 Terdapat budaya kolaborasi antarguru dan staf, dengan mengakui kepakaran masing-masing.
      5 Terdapat waktu yang memadai bagi TLS untuk berkolaborasi dalam menjalankan program literasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaannya.
      6 Staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam menjalankan program literasi.
      C Lingkungan Akademis
      1 Terdapat TLS yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan. Bila diperlu- kan, ada pendampingan dari pihak eksternal.
      2 Disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran dan pembiasaan literasi: membaca dalam hati (sustained silent reading), membacakan buku dengan nyaring (reading aloud), membaca bersama (shared reading), membaca terpandu (guided reading), diskusi buku, bedah buku, presentasi (show-and-tell presenta- tion).
      3 Waktu berkegiatan literasi dijaga agar tidak dikorbankan untuk kepentingan lain.
      4 Disepakati waktu berkala untuk TLS membahas pelaksanaan gerakan literasi sekolah.
      5 Buku fiksi dan nonfiksi tersedia dalam jumlah cukup banyak di sekolah. Buku cerita fiksi sama pentingnya dengan buku berbasis ilmu pengetahuan.
      6 Ada beberapa buku yang wajib dibaca oleh warga sekolah.
      7 Ada kesempatan pengembangan profesional tentang literasi yang diberikan untuk staf, melalui kerja sama dengan institusi terkait (perguruan tinggi, dinas pendidikan, dinas perpustakaan, atau berbagi pengalaman dengan sekolah lain).
      8 Seluruh warga sekolah antusias menjalankan program literasi, dengan tujuan membangun organisasi sekolah yang suka belajar.
      9 Guru menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran.
      (cf. Beers, dkk., 2009)

      Aspek-aspek tersebut adalah karakteristik penting dalam pengembangan budaya literasi di sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah dapat mengadaptasinya sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Guru dan pimpinan sekolah perlu bekerja sama untuk mengimplementasikan strategi tersebu

BAB 3
PELAKSANAAN LITERASI DI SEKOLAH

  1. Rancangan Program Literasi Sekolah

    Kesuksesan program literasi sekolah membutuhkan partisipasi aktif semua unit kerja di lingkungan internal Kemendikbud (Permendikbud Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud) dan juga kolaborasi dengan lembaga di luar Kemendikbud. Pelaksanaan program literasi di semua satuan pendidikan melibatkan semua pemangku kepentingan, meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

    Pada lingkup internal Kemendikbud, kolaborasi literasi melibatkan, antara lain Badan Bahasa, LPMP, Balitbang (Puskurbuk dan Puspendik), dan Pustekkom, sedangkan pada lingkup eksternal Kemendikbud melibatkan, antara lain kementerian lain, perguruan tinggi, Perpusnas, Perpusda, Ikapi, lembaga donor, dunia usaha dan industri, dan lain-lain. Struktur organisasi kerja sama tersebut digambarkan pada Bagan 3.1 berikut ini.

    bagan 31 Struktur Organisasi internal eksternal kemdikbud

    Di samping itu, kegiatan literasi sekolah membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan, dari tingkat pemerintah pusat, LPMP, dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, yang menerima perlakuan (intervensi) adalah kepala sekolah, pengawas, guru, TLS, dan masyarakat (termasuk dunia usaha dan industri). Perlakuan yang diberikan kepada setiap unsur berbeda sesuai dengan peran dan kapasitasnya dalam pendidikan terkait dengan kebijakan yang berlaku. Dari unsur masyarakat dapat dilibatkan, antara lain, lembaga masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, dan para tokoh masyarakat. Pelibatan dari dunia industri dapat berupa program pendidikan yang merupakan implementasi dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Kesuksesan program literasi sekolah dapat dicapai apabila masing-masing pemangku kepentingan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program literasi sesuai dengan perannya.

  2. Peran Pemangku Kepentingan

    1. Pemangku Kepentingan GLS Dikdas

      Peran pemangku kepentingan GLS Dikdas dipaparkan pada Bagan 3.2 sebagai berikut.

      Bagan 3.2 Pemangku Kepentingan GLS Dikdas

      Bagan 3.2 Pemangku Kepentingan Gerakan Literasi Sekolah Dikdas

      Kegiatan literasi dapat berjalan optimal dengan kolaborasi di antara semua elemen pemerintah dan masyarakat. Lembaga pemerintah dan masyarakat memiliki peran sebagai berikut.

      1. Kemendikbud
        1. Membuat kebijakan literasi.
        2. Menjabarkan desain induk pelaksanaan GLS.
        3. Menyusun panduan pelaksanaan, petunjuk teknis, dan semua dokumen pendukung pelaksanaan GLS.
        4. Melaksanakan sosialisasi GLS kepada dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.
        5. Merancang dan melaksanakan pelatihan literasi untuk warga sekolah dan masyarakat.
        6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
        7. Membuat rencana tindak lanjut GLS berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.
      2. LPMP
        1. Melaksanakan pemetaan awal kebutuhan literasi sekolah.
        2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan GLS.
        3. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        4. Melaksanakan supervisi pelaksanaan GLS.
        5. Melaksanakan pemetaan akhir data kebutuhan literasi sekolah dan GLS.
        6. Melaporkan hasil pemetaan akhir ke Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.
        7. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di satuan pendidikan tingkat provinsi dan lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota.
        8. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.
      3. Dinas Pendidikan Provinsi
        1. Melakukan kompilasi analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi guru dan peserta didik di wilayah masing-masing.
        2. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS.
        3. Melakukan sosialisasi konsep, program, dan kegiatan GLS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi masing-masing.
        4. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di tingkat provinsi dan lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota.
        5. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.
      4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
        1. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi guru dan peserta didik di wilayah masing-masing.
        2. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS.
        3. Melakukan sosialisasi konsep, program, dan kegiatan GLS di satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing.
        4. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        5. Memantau serta memastikan ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan, dan sarana yang mendukung program GLS.
        6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di tingkat kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.
        7. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.
      5. Satuan Pendidikan
        1. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal.
        2. Melaksanakan tahapan kegiatan GLS yang meliputi pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.
        3. Melaksanakan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        4. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran.
        5. Mengelola perpustakaan sekolah dengan baik.
        6. Menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku).
        7. Menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah.
        8. Melaksanakan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran bagi seluruh warga sekolah.
        9. Mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu.
        10. TLS mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLS.
        11. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat.
        12. Merencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan GLS.
        13. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLS yang dilaksanakan.
        14. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.
      6. Masyarakat
        1. Ikut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan GLS untuk meningkatkan kemampuan literasi warga sekolah.
        2. Menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku anak dan menyalurkannya ke taman-taman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.
    2. Pemangku Kepentingan GLS Dikmen

      Peran pemangku kepentingan GLS Dikmen dipaparkan pada Bagan 3.3 sebagai berikut.

      Bagan 3.3 Pemangku Kepentingan GLS Dikmen

      Bagan 3.3 Pemangku Kepentingan Gerakan Literasi Sekolah Dikmen

      1. Kemendikbud
        1. Membuat kebijakan literasi.
        2. Menjabarkan desain induk pelaksanaan GLS.
        3. Menyusun panduan pelaksanaan, petunjuk teknis, dan semua dokumen pendukung pelaksanaan GLS.
        4. Melaksanakan sosialisasi GLS kepada dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.
        5. Merancang dan melaksanakan pelatihan literasi untuk warga sekolah dan masyarakat.
        6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
        7. Membuat rencana tindak lanjut GLS berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.
      2. LPMP
        1. Melaksanakan pemetaan awal data kebutuhan literasi sekolah GLS.
        2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan GLS.
        3. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        4. Melaksanakan supervisi pelaksanaan GLS.
        5. Melaksanakan pemetaan akhir data kebutuhan literasi sekolah dan GLS.
        6. Melaporkan hasil pemetaan akhir ke Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.
        7. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di satuan pendidikan tingkat provinsi dan lingkungan dinas pendidikan kabupaten/ kota.
        8. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.
      3. Dinas Pendidikan Provinsi
        1. Melakukan kompilasi analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi pendidik dan peserta didik di wilayah masing-masing.
        2. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS.
        3. Melakukan sosialisasi konsep, program, dan kegiatan GLS di satuan pendidikan.
        4. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan iterasi peserta didik.
        5. Memantau serta memastikan ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan, dan sarana yang mendukung program GLS.
        6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di tingkat provinsi dan satuan pendidikan menengah.
        7. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.
      4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
        Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendukung pelaksanaan GLS di tingkat satuan pendidikan menengah.
      5. Satuan Pendidikan
        1. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan standar nasional pendidikan.
        2. Melaksanakan tahapan kegiatan GLS yang meliputi pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran.
        3. Melaksanakan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        4. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran.
        5. Mengelola perpustakaan sekolah dengan baik.
        6. Menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku).
        7. Menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah.
        8. Melaksanakan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran bagi seluruh warga sekolah.
        9. Mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu.
        10. TLS mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLS.
        11. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat.
        12. Merencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan GLS.
        13. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLS yang dilaksanakan.
        14. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.
      6. Masyarakat
        1. Ikut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan GLS untuk meningkatkan kemampuan literasi warga sekolah.
        2. Menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku anak dan menyalurkannya ke taman-taman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.
  3. Pelaksanaan GLS

    Program GLS dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan ini mencakup kesiapan kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi), kesiapan warga sekolah, dan kesiapan sistem pendukung lainnya (partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan).

    Untuk memastikan keberlangsungannya dalam jangka panjang, GLS dilaksanakan dengan peta seperti yang digambarkan pada Bagan 3.4 berikut.

     

    bagan Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah

     

    1. Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah

      Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca adalah membiasakan warga sekolah membaca buku selama 15 menit setiap hari. Kegiatan 15 menit membaca dapat dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai atau pada waktu lain yang memungkinkan. Kegiatan yang bertujuan menumbuhkan minat terhadap bacaan ini dilaksanakan tanpa tagihan sampai minat membaca warga sekolah tumbuh, berkembang, dan sampai pada tahap gemar/cinta membaca.

    2. Pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi

      Kegiatan literasi pada fase ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan (Anderson & Krathwol, 2001). Pengembangan minat baca yang berdasarkan pada kegiatan membaca 15 menit setiap hari ini mengembangkan kecakapan literasi melalui kegiatan nonakademis (tagihan nonakademis yang tidak terkait dengan nilai dapat dilakukan). Contoh: menulis sinopsis, berdiskusi mengenai buku yang telah dibaca, kegiatan ekstrakurikuler, dan kunjungan wajib ke perpustakaan (jam literasi).

    3. Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi

      Kegiatan literasi pada fase pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku pengayaan dan buku pelajaran (cf. Anderson & Krathwol, 2001). Dalam hal ini tagihan yang bersifat akademis (terkait dengan mata pelajaran) dapat dilakukan. Guru menggunakan strategi literasi dalam melaksanakan pembelajaran (dalam semua mata pelajaran). Pelaksanaan strategi literasi didukung dengan penggunaan pengatur grafis. Selain itu, semua mata pelajaran sebaiknya menggunakan ragam teks (cetak/visual/digital) yang tersedia dalam buku-buku pengayaan atau informasi lain di luar buku pelajaran. Guru diharapkan bersikap kreatif dan proaktif mencari referensi pembelajaran yang relevan.

      Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi ini mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik membaca buku nonteks pelajaran yang dapat berupa buku tentang pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal, dan juga dapat dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sebanyak enam buku bagi siswa SD, 12 buku bagi siswa SMP, dan 18 buku bagi siswa SMA/SMK. Buku laporan kegiatan membaca ini disediakan oleh wali kelas. Judul dan jumlah buku yang telah dibaca dijadikan bahan pertimbangan pada saat kenaikan kelas atau kelulusan jenjang tertentu.

  4. Strategi

    1. Strategi Umum

      Peningkatan kapasitas di semua lini, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan, dapat dilakukan melalui pelaksanaan GLS di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB (SDLB, SMPLB, SMALB) dengan strategi, antara lain:

      1. menggulirkan dan menggelorakan gerakan literasi di sekolah;
      2. menyiapkan kebijakan pimpinan dari pusat sampai daerah dengan program GLS yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan hingga ke tingkat satuan pendidikan;
      3. meningkatkan kapasitas sekolah untuk mengembangkan kemampuan literasi warga sekolah, melalui:
        1. sarana prasarana/lingkungan sekolah, perpustakaan, dan buku; dan
        2. sumber daya manusia (pengawas, kepala sekolah, guru, pustakawan, Komite Sekolah)
        3. menyemai gerakan literasi akar rumput; E.meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya GLS;
        4. memberikan apresiasi atas capaian literasi berupa pemberian penghargaan literasi; dan
        5. melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan berkelanjutan bagi GLS.
    2. Strategi Pelaksanaan

      Strategi pelaksanaan dapat dipaparkan pada Bagan 3.5 berikut.

      Strategi Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah

      Di tingkat sekolah, kesuksesan GLS ditentukan oleh adanya dukungan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi, meningkatnya peran dan kapasitas warga sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pustakawan, dan Komite Sekolah). Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, keberlangsungan program GLS juga ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang menunjang kegiatan GLS.

  5. Peningkatan Kapasitas

    Peningkatan kapasitas di semua lini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan:

    1. Sosialisasi

      Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar program dan kebijakan GLS tersampaikan ke publik secara masif dan efektif. Semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi penting seputar kegiatan literasi. Masyarakat perlu dilibatkan dalamkegiatansosialisasitersebut.Olehkarenaitu, kegiatan sosialisasi sebaiknya dikemas semenarik mungkin untuk memikat minat masyarakat

    2. Lokakarya

      Lokakarya diperlukan untuk menyamakan persepsi dan menentukan langkah bersama dalam gerakan literasi. Forum ini mengundang sejumlah pihak terkait dan berkompeten untuk membahas berbagai persoalan dari sudut pandang ilmiah mengenai problematika literasi dan cara terbaik penanganannya. Lokakarya dapat menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan di bidang literasi yang mengikat semua pihak untuk menjalankannya secara konsisten.

    3. Pendampingan

      Pendampingan adalah upaya untuk memastikan keberlangsungan program literasi sekolah terus-menerus dilaksanakan. Pendampingan dilakukan melalui dua cara, yaitu pendampingan teknis dan pendampingan operasional.

      1. Pendampingan teknis berupa penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan dan/atau pendampingan literasi (literacy coaching), semiloka, peningkatan minat baca. Pendampingan teknik diberikan dalam bentuk saran-saran kegiatan, perbaikan program, pemecahan masalah, dan/atau petunjuk langsung yang diberikan sebagai bagian dari kegiatan harian GLS.
      2. Pendampingan operasional biasanya berupa kunjungan ke sekolah untuk melihat langsung pelaksanaan GLS dan berdiskusi dengan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan termasuk pustakawan.

      Idealnya, pendampingan teknis dan pendampingan operasional diberikan oleh orang yang sama. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar materi-materi yang diberikan dalam kegiatan pendampingan teknis dapat diimplementasikan dalam kegiatan harian sekolah. Akan tetapi, seandainya hal ini tidak mungkin dilakukan, pendampingan operasional dapat diberikan oleh pengawas, anggota tim LPMP, atau anggota Satgas GLS.

    4. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pendanaan

      Agar berjalan efektif dan komprehensif, gerakan literasi membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan ini dapat berupa dokumen, infrastruktur, program, dan produk pendukung lainnya. Alokasi anggaran yang memadai sangat penting untuk mendukung GLS.

      Penyediaan sarana dan prasarana dapat berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility— CSR, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun dana pelaksanaan GLS dapat disediakan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

  6. Target Pencapaian

    Program literasi sekolah diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang literat, yang akhirnya, menumbuhkan budi pekerti peserta didik. Ekosistem sekolah yang literat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

    1. Menyenangkan dan ramah anak, sehingga menumbuhkan semangat warganya dalam belajar.
    2. Semua warganya menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama.
    3. Menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan.
    4. Memampukan warganya untuk cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya.
    5. Mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sekolah.

    Ekosistem sekolah yang diharapkan di setiap jenjang dipaparkan pada Tabel 3.2 berikut.

    Tabel 3.2 Ekosistem Sekolah yang Diharapkan pada Setiap Jenjang Pendidikan

    SD Ekosistem SD yang literat adalah kondisi yang menanamkan dasar-dasar karakter, sikap, perilaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan.
    SMP Ekosistem SMP yang literat adalah kondisi yang memungkinkan penguatan karakter serta pengembangan sikap kritis, kreatif, perilaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan
    SMA Ekosistem SMA yang literat adalah kondisi yang memungkinkan penguatan karakter serta pengembangan sikap kritis, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha, perilaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan.
    SMK Ekosistem SMK yang literat adalah kondisi yang memungkinkan penguatan karakter serta pengembangan sikap kritis, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha, perilaku empati sosial, cinta kepada pengetahuan, dan siap kerja.
    SLB Ekosistem SLB yang literat adalah kondisi yang memungkinkan penguatan karakter serta pengembangan sikap dan perilaku yang baik, berempati sosial, terampil, dan mandiri.
    Tabel 3.2 Ekosistem Sekolah yang Diharapkan pada Setiap Jenjang Pendidikan

    Kemampuan literasi ditumbuhkan secara berkesinambungan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK, dan SLB. Perkembangan teknologi dan media menuntut penguatan karakter serta kemampuan literasi peserta didik yang terintegrasi, dengan fokus kepada aspek kreativitas, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan satu hal yang penting adalah kemampuan untuk menggunakan media secara aman (media safety) seperti yang dipaparkan pada Tabel 3.3 berikut.

    JENJANG KOMUNIKASI BERPIKIR KRITIS KEAMANAN MEDIA (MEDIA SAFETY)
    SD/SDLB
    Kelas Rendah
    Mengartikulasikan empati terhadap tokoh cerita Memisahkan fakta dan fiksi Mampu menggunakan teknologi dengan bantuan/pendampingan orang dewasa
    SD/SDLB
    Kelas Tinggi
    Mempresentasikan cerita dengan efektif Mengetahui jenis tulisan dalam media dan tujuannya Mengetahui batasan unsur dan aturan kegiatan sesuai konten
    SMP/SMPLB Bekerja dalam tim, mendiskusikan informasi dalam media Menganalisis dan mengelola informasi dan memahami relevansinya Memahami etika dalam menggunakan teknologi dan media sosia
    SMA/SMK/SMALB Mempresentasikan analisis dan mendiskusikannya Menganalisis stereotip/ideologi dalam media Memahami landasan etika dan hukum/aturan teknologi
    Tabel 3.3 Peta Kompetensi Literasi Sekolah (Warsnop, 2000)

    Kompetensi berjenjang di atas dicapai melalui kegiatan yang relevan di satuan pendidikan SD/SDLB,SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMLB. Fokus kegiatan di tiap-tiap jenjang perlu melibatkan aspek-aspek menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan/atau memirsa yang didukung oleh jenis teks dan sarana/prasarana yang sesuai dengan kegiatan di setiap jenjang.

    Keterampilan reseptif (menyimak dan membaca) disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini. Adapun keterampilan produktif (berbicara dan menulis) tidak disajikan karena bergantung pada target tiap sekolah.

    Tabel 3.4 Keterampilan Reseptif, Kegiatan, Jenis Bacaaan, dan Sarana Prasarana Pendukungnya

    JENJANG MENYIMAK MEMBACA KEGIATAN JENIS BACAAN SARANA & PRASARANA
    SD
    Kelas Rendah
    Menyimak cerita untuk menumbuhkan empati Mengenali dan membuat inferensi, prediksi terhadap gambar/film Membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati Buku cerita bergambar, buku tanpa teks, buku dengan teks sederhana, baik fiksi maupun nonfiksi Sudut Baca Kelas, Perpustakaan, Area Baca
    SD
    Kelas tinggi
    Menyimak (lebih lama) untuk memahami isi bacaan Memahami isi bacaan dengan berbagai strategi (mengenali jenis teks, membuat inferensi, koneksi dengan pengalaman/ teks lain, dll.) Membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati. Buku cerita bergambar, buku bergambar kaya teks, buku novel pemula, baik dalam bentuk cetak/digital/ visual Sudut Baca Kelas, Perpustakaan, Area Baca
    SMP Menyimak untuk memahami makna implisit dari cerita/ pendapat penulis Memahami isi bacaan dengan berbagai strategi (mengenali jenis teks, membuat inferensi, koneksi dengan pengalaman/ teks lain, dll Membacakan buku dengan nyaring, membaca senyap Semua jenis teks cetak/visual/ digital yang sesuai dengan peruntukan usia SMP Sudut Baca Kelas, Perpustakaan, Area Baca
    SMA/SMK Menyimak cerita dan melakukan analisis kritis terhadap pendapat penulis Mengembang kan pemahaman terhadap bacaan menurut tujuan penulisan, konteks, dan ideologi dalam penulisannya Membacakan buku dengan nyaring, membaca senyap Semua jenis teks cetak/visual/ digital yang sesuai dengan peruntukan usia SMA/SMK Sudut Baca Kelas, Perpustakaan, Area Baca
    Tabel 3.4 Keterampilan Reseptif, Kegiatan, Jenis Bacaaan, dan Sarana Prasarana Pendukungnya

BAB 4
MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi pelaksanaan literasi pada tiap jenjang pendidikan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pasal 2 dan Pasal 3).

Masing-masing pemangku kepentingan melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan jangkauan yang berbeda sebagai berikut:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Dalam struktur Kemendikbud, unit yang melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait GLS adalah Direktorat Teknis dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

    Hal yang dimonitor dan dievaluasi meliputi:

    1. keefektifan sosialisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan dan masyarakat;
    2. pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan tingkat provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan dan masyarakat terhadap konsep GLS;
    3. keefektifan kegiatan pelatihan guru terutama dampak pelatihan terhadap kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.

    Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dijadikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaanprogram di tahap berikutnya, terutama terkait dengan desain induk pelaksanaan GLS pada tiap jenjang pendidikan, rencana, model, dan pelaksanaan sosialisasi pada semua pemangku kepentingan dan pelatihan guru.

  2. Dinas Pendidikan Provinsi

    Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan literasi di tingkat provinsi dan di lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota.

    Hal yang dimonitor dan dievaluasi, meliputi:

    1. apabila ada kebijakan daerah terkait GLS, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut (terhadap program dan kegiatan yang dijabarkan merujuk kebijakan tersebut);
    2. dampak pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tingkat provinsi di wilayah masing-masing;
    3. dampak pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait GLS di tingkat provinsi terhadap kemampuan literasi warga sekolah.

    Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dijadikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program di tahap berikutnya, terutama terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan pusat dan kebijakan daerah, pelaksanaan sosialisasi pemangku kepentingan tingkat provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

  3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

    Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLS di tingkat kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.

    Hal yang dimonitor dan dievaluasi, meliputi:

    1. apabila ada kebijakan daerah terkait GLS, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut (terhadap program dan kegiatan yang dijabarkan merujuk kebijakan tersebut);
    2. dampak pelaksanaan sosialisasi terhadap pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat;
    3. keefektifan kegiatan pendampingan pelatihan guru terutama dampak pelatihan terhadap kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik; dan
    4. dilaksanakannya kegiatan 15 menit membaca setiap hari (dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah); terbentuknya TLS; dan dilaksanakannya kegiatan untuk meningkatkan kesadaran orang tua peserta didik terhadap GLS.

    Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dijadikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program di tahap berikutnya, terutama terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan pusat dan kebijakan daerah, pelaksanaan sosialisasi pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.

    Selain itu, terdapat upaya mendukung GLS dengan Permendikbud melalui instrumen akreditasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; Nomor 003/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs); Nomor 004/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas; Nomor 005/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam instrumen akreditasi Standar Kompetensi Lulusan pada pertanyaan nomor 34 (untuk SD), dan pertanyaan nomor 33 (untuk SMP, SMA, dan SMK) disebutkan ihwal gerakan literasi sekolah, sebagai berikut:

    34/33. Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap pembelajar sejati sepanjang hayat sesuai dengan perkembangan anak, yang diperoleh dari pengalaman pembelajaran dan pembiasaan melalui gerakan literasi sekolah/madrasah, meliputi: (1) perencanaan dan penilaian program literasi, (2) waktu yang cukup untuk kegiatan literasi, (3) membaca buku, (4) lomba terkait literasi, (5) memajang karya tulis, (6) penghargaan berkala untuk siswa, (7) Pelatihan literasi.

     

  4. Satuan Pendidikan

    Satuan pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan literasi di sekolah masing-masing.

    Hal yang dimonitor dan dievaluasi, meliputi:

    1. pemenuhan indikator SPM Dikdas dan efektivitas upaya pemenuhannya terutama ketersediaan sepuluh judul buku referensi dan 100 judul buku pengayaan dan prasarana lain, serta pengelolaan dan pemanfaatannya;
    2. keefektifan pelaksanaan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
    3. keefektifan dan dampak pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
    4. keefektifan dan dampak pengelolaan perpustakaan sekolah dengan baik terhadap pembelajaran dan kemampuan literasi warga sekolah;
    5. keefektifan dan dampak pelaksanaan inventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku) terhadap pelayanan sekolah;
    6. keefektifan dan dampak adanya ruang-ruang baca terhadap kemampuan literasi warga sekolah dan budaya sekolah;
    7. keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran terhadap minat dan budaya baca warga sekolah;
    8. keefektifan dan dampak pembentukan TLS dalam pelaksanaan berbagai kegiatan GLS yang dilaksanakan sekolah;
    9. keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat dengan melihat tindakan yang diberikan kepada peserta didik oleh orang tua dan masyarakat untuk menindaklanjuti perlakuan yang diterima peserta didik di sekolah; dan
    10. keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan pihak lain terhadap kemampuan literasi warga sekolah.

BAB 5
PENUTUP

Desain Induk GLS ini diharapkan dapat memberikan fondasi dan arahan konseptual untuk memahami bagaimana sebaiknya GLS dilaksanakan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan.

Desain induk ini diharapkan berkembang secara kreatif dan inovatif dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota hingga masyarakat pegiat literasi. Untuk mendukung pelaksanaan GLS desain induk ini dilengkapi dengan panduan praktis dalam bentuk media: cetak, elektronik, dan digital (infografis, poster, dan videografis) untuk memandu pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan GLS.

Akhir kata, terbitnya Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak untuk berperan aktif dalam menyukseskan GLS.

Pertanyaan terkait pelaksanaan GLS dapat dikirimkan melalui sur-el: [email protected]

Glosarium

Pengatur grafis (graphic organizer): Peta konsep pemahaman dari bacaan yang disajikan dalam bentuk diagram atau bagan.

Membaca bersama (shared reading): Pendidik membaca buku nyaring bersama-sama dengan peserta didik dan meneruskannya dengan diskusi untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap bacaan.

Membaca dalam hati (sustained silent reading): Membaca buku secara mandiri tanpa bersuara.

Membacakan nyaring (read aloud): Pendidik membacakan buku kepada anak dengan volume suara yang dapat didengar oleh peserta didik.

Membaca terpandu (guided reading): Pendidik membimbing peserta didik membaca, baik secara individual ataupun dalam kelompok kecil, untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap bacaan.

Peta cerita: Peta pemahaman terhadap struktur dan elemen-elemen cerita yang disajikan dalam bentuk diagram atau bagan.

Selengkapnya bisa unduh Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah di tautan lampiran.

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah

Lampiran Ukuran
Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (1.98 MB) 1.98 MB
Panduan Edukasi

Desain Pengembangan Pendidikan Inklusif Nasional 2019 - 2024

Desain Pengembangan Pendidikan Inklusif Nasional 2019 - 2024
Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional 2019 - 2024
jogloabang Rab, 06/19/2019 - 11:09

Grand Design atau Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 telah ditandatangani oleh Dra. Poppy Dewi Puspitawati, MM selaku Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2019. Grand Design atau Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 disusun oleh Subdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beralamat di Komplek Kemdikbud Gedung B Lantai 2, Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan Telp. (021) 976000000 laman: pklk.kemdikbud.go.id email: [email protected]. Anda dapat membaca gambarannya dalam postingan ini, dan dapat mengunduh atau download Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 secara lengkap pada lampiran tulisan dibawah.

Dalam Kata Pengantarnya, Dra. Poppy Dewi Puspitawati, MM tentang Grand Design atau Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 mengatakan bahwa

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan sejak Indonesia merdeka sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas pada pasal 31 baik sebelum maupun sesudah amandemen. Negara Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan pendidikan secara umum dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia. Namun demikian, masih terdapat warga negara Indonesia yang belum dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan secara layak, khususnya mereka yang masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Dalam sistem pendidikan Indonesia, diatur bahwa bagi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial termasuk warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pada prinsipnya setiap anak usia sekolah berhak dan wajib mengikuti pendidikan yang bermutu. Namun demikian, anak berkebutuhan khusus memiliki beberapa kendala dalam mengikuti pendidikan antara lain sifat disabilitasnya dan yang tak kalah pentingnya adalah penerima masyarakat terhadap kondisinya. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu bergabung dengan anak-anak pada umumnya di sekolah reguler yang disebut dengan pendidikan inklusif, atau mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi pemberian akses pendidikan kepada semua anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan bersama-sama anak yang lain. Inklusi merupakan suatu sistem yang menempatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, masyarakat dan pembina pendidikan, secara bersama-sama mengembangkan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

Pada prinsipnya setiap anak usia sekolah berhak dan wajib mengikuti pendidikan yang bermutu. Namun demikian, anak berkebutuhan khusus memiliki beberapa kendala dalam mengikuti pendidikan antara lain sifat disabilitasnya dan yang tak kalah pentingnya adalah penerima masyarakat terhadap kondisinya. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu bergabung dengan anak-anak pada umumnya di sekolah reguler yang disebut dengan pendidikan inklusif, atau mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi pemberian akses pendidikan kepada semua anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan bersama-sama anak yang lain. Inklusi merupakan suatu sistem yang menempatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, masyarakat dan pembina pendidikan, secara bersama-sama mengembangkan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

Dalam Peta Jalan Program Pendidikan Inklusif Tahun 2017-2021 sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan dalam 3 tahap: Tahap Sosialisasi (2017-2018) dengan target penyamaan persepsi dan sosialisasi, Tahap Rintisan (2019) dengan target perubahan sikap satuan pendidikan dan masyarakat, Tahap Penguatan (2020) dengan target perluasan dan peningkatan mutu layanan, dan Tahap Implementasi (2021) dengan target implementasi di tingkat kabupaten/ kota dan nasional. Namun demikian, saat ini baru dimiliki sebanyak 29.317 sekolah penyelenggara inklusif di seluruh Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK (Dapodik, per 31 Januari 2019). Artinya baru sekitar 11% dari jumlah sekolah di Indonesia yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, sementara dalam peta jalan, ditargetkan bahwa pada tahun 2021 semua sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dilakukannya review terhadap Peta Jalan Pendidikan Inklusif untuk disesuaikan dengan kondisi dengan durasi tahun dimulai dari tahun 2019 s.d. 2024.

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia Tahun 2019-2024 merupakan hasil review rencana induk sebelumnya, serta penyesuaian dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah dicapai. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rencana induk ini diucapkan terima kasih, semoga rencana induk ini dapat menjadi bagian penting dalam pemberian layanan pendidikan yang bermutu terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Demikian kata pengantar ibu Dra. Poppy Dewi Puspitawati, MM. Selanjutnya Grand Design Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 ini berisi sekitar 50 halaman yang terbagi dalam 5 bab dan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 berada di BAB IV. Berikut dibawah ini adalah gambaran lengkapnya.

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024

BAB I
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Pendidikan inklusif merupakan cara pandang tentang pendidikan yang terbuka dan menghargai hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan meningkatnya pengharagaan dan pengakuan terhadap keberagaman atau perbedaan. Pandangan tentang penyeragaman dan penyamarataan menjadi tidak relevan lagi. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan melainkan dilihat sebagai sumber pengayaan (Sunanto, 2009). Sebagai realisasi dari pandangan seperti itu, dalam bidang pendidikan muncul gagasan bahwa pendidikan itu hak semua orang, atau pendidikan itu untuk semua (UNESCO, 2006). Untuk merealisasikan ide bahwa pendidikan itu untuk semua maka cara yang paling efektif adalah dengan mengembangkan ideologi dan konsep pendidikan inklusif. (Booth, 2002).

    Pendidikan inklusif sebagai sebuah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar bagi semua anak, yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang rawan dan rapuh, terpinggirkan dan terabaikan (termasuk anak-anak berkebutuhan khusus). Prinsip pendidikan inklusif diadopsi dari Konferensi Salamanca tahun 1994 tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus (UNESCO, 2006) dan diulang kembali pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar 2000.

    Pendidikan inklusif mempunyai arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak disabilitas; anak-anak berbakat (children with gifted and Talented); pekerja anak dan anak jalanan; anak di daerah terpencil; anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas; anak-anak yang tidak beruntung; dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Salamanca Statement, 1994).

    Persoalan pokok dalam pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia (HAM) dalam pendidikan yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaratation of Human Right, 1948). Hal yang lebih khusus dan sangat penting adalah hak anak untuk tidak didiskriminasikan yang dinyatakan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child, UN, 1989). Sebagai konsekuensi logis dari hak-hak anak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang ramah yang tidak diskriminatif dalam hal kecacatan, kelompok etnik, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan sebagainya.

    Sementara itu terdapat alasan-alasan penting seperti alasan ekonomi, sosial, politik, dan budaya untuk mencari kebijakan dan pendekatan pendidikan yang bersifat inklusif. Ini berarti bahwa pendidikan harus memimbulkan perkembangan personal, membangun hubungan diantara individu, kelompok, dan bangsa. Dokumen Salamanca Statement and framework for Action, (2006), menjelaskan bahwa sekolah regular yang beroientasi inklusif adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat inklusif dan mencapai cita-cita pendidikan untuk semua.

    Pengaruh perkembangan politik terhadap keberagaman budaya dan meluasnya pemahaman tentang demokrasi telah menguatkan peran pendidikan dalam sosialisasi politik dan memfasilitasi keaktifan warga negara dalam berdemokrasi. Pendidikan, di samping harus merespon keberagaman talenta individual, pendidikan juga harus menghadapi rentang latar belakang budaya yang luas dari kelompok yang akan membentuk masyarakat. Pendidikan harus memikul tugas berat untuk mengarahkan keberagaman menjadi sebuah konstribusi konstruktif terhadap pemahaman bersama antara individu dengan kelompok. Sebuah kebijakan pendidikan harus mampu mempertemukan pluralisme dan memungkinkan setiap orang menemukan tempatnya di dalam masyarakat. Komisi International tentang Pendidikan untuk abad 21, mengingatkan, kebijakan pendidikan harus secara memadai bersifat diversifikasi dan harus dirancang agar tidak menjadi penyebab terjadinya eksklusi sosial, dan sekolah-sekolah harus mendorong keinginan individu untuk hidup secara bersama (UNESCO, 2006).

    Dari penjelasan itu terkandung makna adanya pengakuan tehadap konsep pendidikan dasar yang luas, yang meliputi: pemberian akses yang sangat luas dan mempromosikan kesamaan, memfokuskan kepada belajar, memperluas cara dan lingkup pendidikan, meningkatkan peran lingkungan untuk kepentingan belajar, dan memperkuat kemitraan (UNESCO, 2006).

    Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua. Pendidikan inklusif bertujuan untuk membangun konsep yang koheren dan kerangka kebijakan yang kontekstual dengan kondisi lingkungan sehingga tersedia akses dan kesamaan dalam pendidikan untuk semua, dan apa yang terkandung dalam pendidikan sehingga kebutuhan pendidikan yang beragam dapat direspon dan dipenuhi di dalam jalur utama pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

    Pendidikan Inklusif dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eklusivitas di dalam dan dari pendidikan (Booth, 2002). Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat meng-akomodasi kebutuhan semua anak seseuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari sistem pendidikan biasa untuk mendidik semua anak (UNESCO, 2006).

    Pendidikan inklusif sangat peduli dalam memberikan respon tepat terhadap spektrum kebutuhan belajar yang luas baik dalam seting pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendektan yang melihat bagaimana mengubah sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik.Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai masalah.

    Pendidikan inklusif saat ini menjadi agenda internasional untuk memperluas kesempatan dan akses pendidikan bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan itu Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan pembudayaan pendidikan inklusif ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan rencana pengembangan pendidikan inklusif yang jelas, sistematis, komprehensif, dan relevan dengan kebutuhan nasional. Perumusan grand design ini diawali dengan studi pendahuluan berbasis laporan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh USAID, DFAT, UNESCO dan BANK DUNIA bekerjasama dengan Kemendikbud.

    Berdasarkan Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2018 tercatat sekolah penyelenggaran pendidikan inklusif yang sudah terjangkau melalui program yang dikembangkan selama ini terdapat 1600 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang tersebar di berbagai jenjang dan jenis pendidikan (SD, SPM, SMA DAN SMK) di seluruh Indonesia. Jumlah ini masih jauh dari harapan. Temuan lain terkait dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat tentang pendidikan inklusif, masih keliru atau belum dipahami dengan baik dan diskriminatif. Masalah lain terkait dengan singkronisasi data antar lembaga terkait penyandang disabilitas masih berbeda-beda sehingga sulit untuk dijadikan rujukan. Hasil temuan lain terkait dengan peran dan fungsi GPK, banyak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih belum memahami dengan baik. Demikian pula halnya dengan aksesibilitas baik secara fisik maupun non fisik, masih belum aksesibel dalam memberikan kenyamanan dan ramah bagi semua anak. Selain itu, keberlanjutan pembinaan dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif kepada sekolah-sekolah rintisan belum berjalan sebagaimana mestinya.

  1. Tujuan

    Tujuan penyusunan grand design ini untuk memberikan pedoman penyelenggaraan implementasi pendidikan inklusif secara nasional yang dapat dijadikan sebagai panduan bagi pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat satuan pendidikan.

  1. Permasalahan

    Beberapa permasalahan mendasar yang perlu dijawab terkait dengan rencana induk pendidikan inklusif di Tingkat Nasional dalam kurun waktu lima yaitu mulai tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut;

    1. Bagaimana gambaran singkat perkembangan implementasi pendidikan inklusif di Tingkat Nasional?
    2. Bagaimana tantangan dan peluang pengembangan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional?
    3. Bagaimana rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional dapat didekumentasikan secara baik, sistimatis dan sistemik dalam kurun lima tahun (2019-2024)?
  1. Hasil yang diharapkan

    Adapun hasil yang diharapkan dari rencana induk pengembangan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional adalah terdokumentasikannya grand design/rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional secara komprehensif, sistimatis dan sistemik dalam kurun waktu lima tahun 2019-2024.

BAB II
KONSEP DASAR PENDIDIKAN INKLUSIF

  1. Analisis Konseptual Tentang Pendidikan Inklusif
    1. Tantangan yang Dihadapi Pendidikan Dasar

      Terdapat dua tantangan besar yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini yaitu: (1) pertambahan jumlah anak yang tereklusikan (terbaikan) dari partisipasi pendidikan yang semakin banyak. Diperkirakan ada sekitar 113 juta anak usia sekolah dasar di seluruh dunia termasuk anak disabilitas, tidak memperoleh kesempatan pendidikan dasar (International Consultative Forum on Education for All, 2000), 90% dari mereka hidup di negara berkembang termasuk di Indonesia. Di samping itu anak-anak yang sudah masuk sekolah dasar pun dihadapkan pada masalah drop out sebelum dapat menyelesaikan pendidikan (UNESCO, 2000), (2) Secara spesifik sekolah masih belum memberi keuntungan kepada semua anak. Artinya kebutuhan belajar anak secara individual belum dapat dipenuhi. Sekolah lebih menekankan pada pencapaian akademik dari pada mengembangkan anak sebagai individu dalam mencapai perkembangan optimal.

      Untuk mengatasi dua tantangan itu maka secara international terjadi pergeseran paradigma pendidikan dari pendidikan yang bersifat konvensional (ekslusif) ke pendidikan yang menjangkau semua anak yang bersifat inklusif, anti diskriminatif dan menghargai keberagaman. Sehubungan dengan itu, tulisan ini dirumuskan untuk menjelaskan paradigma pendidikan inklusif.

    2. Paradigma Pendidikan Inklusif

      Pendidikan inklusif dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eklusivitas di dalam dan dari pendidikan (Booth, 2002). Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari sistem pendidikan biasa untuk mendidik semua anak (UNESCO, 2006).

      Pendidikan inklusif sangat peduli dalam memberikan respon tepat terhadap spektrum kebutuhan belajar yang luas baik dalam seting pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah dan mengadaptasikan sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik. Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai hal yang normal sekaligus tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar. Keberagaman bukan sebagai masalah.

      Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang konsep pendidikan inklusif, diperlukan definisi yang jelas, disepakati dan diterima oleh banyak pihak secara internasional. Jika pendidikan inklusif didefinisikan secara sempit atau hanya didasarkan pada pandangan bahwa anak sebagai masalah, maka pendidikan inklusif akan menjadi tidak cocok. Pendidikan inklusif memandang bahwa lingkungan sebagai masalah. Semua anak memungkinkan dapat belajar dengan optimal jika dilakukan perubahan/penyesuaian lingkungan terhadap kebutuhan dan hambatan belajar anak. Definisi tentang pendidikan inklusif akan terus berubah secara bertahap sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam praktiknya, dalam kenyataan, dan bahkan harus terus berubah jika pendidikan inklusif ingin tetap memiliki respon yang bernilai nyata dalam menghadapi tantangan pendidikan dan hak asasi manusia.

      Meskipun definisi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan terus berubah, tetapi diperlukan kejelasan konsep yang terkandung didalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/pendidikan luar biasa (PLB). Konsep yang mendasari pendidian inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendidikan khusus. Inklusi atau pendidikan inklusif bukan istilah lain dari pendidikan khusus. Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua dan konsep tentang perbaikan sekolah.

      Definisi pendidikan inklusif yang diterima oleh banyak pihak adalah definisi yang diangkat dari seminar tentang pendidikan inklusif (Seminar on Inclusive Education Agra India, 1998), yang diselenggarakan di Agra India, dan disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara. Dari hasil seminar itu pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut:

      1. Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, non-formal dan sistem informal
      2. Menghargai bahwa semua anak dapat belajar
      3. Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua anak
      4. Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, disabilitas, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan
      5. Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya
      6. Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif

      Definisi yang dikutip di atas menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan konsep-konsep tentang: anak, sistem pendidikan, keragaman dan anti diskriminasi, proses memajukan inklusi, dan konsep tentang sumber daya. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

      1. Konsep tentang Anak
        1. Hak semua anak untuk memperoleh pendidikan di dalam masyarakatnya sendiri
        2. Semua anak dapat belajar dan siapapun dapat mengalami kesulitan dalam belajar
        3. Semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar
        4. Pembelajaran berpusat dan menguntungkan semua anak
        5. Keberagaman diterima dan dihargai
      2. Konsep tentang Sistem Pendidikan dan Sekolah
        1. Pendidikan lebih luas dari pada pendidikan formal di sekolah
        2. Fleksibel dan sistem pendidikan bersifat responsif
        3. Lingkunngan pendidikan ramah terhadap anak
        4. Sistem mengakomodasi setiap anak yang beragam dan bukan anak yang menyesuaian dengan sistem
        5. Kolaboratif antar mitra dan bukan kompetitif
      3. Konsep Tentang Keberagaman dan Diskriminasi
        1. Menghilangkan diskriminasi dan pengucilan
        2. Memandang keberagaman sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah
        3. Pendidikan inklusif menyiapkan siswa menjadi toleran dan menghargai perbedaan.
      4. Konsep tentang Sumberdaya
        1. Memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia
        2. Mendistribusikan sumber daya yang tersedia
        3. Memandang manusia (antara lain: anak, orang tua, guru, kelompok orang yang termarginalkan dsb) sebagai sumberdaya kunci

      Secara eksplisit pendidikan inklusif dapat didefinisikan: bahwa sekolah seharusnya mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial-emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak disabilitas, anak-anak berbakat, anak-anak jalanan, anak-anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari masyarakat (Pernyataan Salamanca, 1994). Pendidikan inklusif sebenarnya pendidikan yang menghendaki perubahan dan modifikasi isi kurikulum, pendekatan, struktur dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan anak. Sejalan dengan itu pendidikan inklusif ditopang oleh elemen-elemen sebagai berikut: 1) merangkul semua anak, 2) pelaksanaan pembelajaran berpusat pada anak bukan pada kurikulum, 3) menghargai dan menerima perbedaan serta keberagaman, 4) lingkungan sekolah mudah dijangkau, 5) guru bekerja dalam tim, 6) orang tua terlibat dalam pembelajaran di sekolah, 7) kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian disesuaikan pada kebutuhan anak.

  1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Munculnya Konsep Pendidikan Inklusif

    Munculnya gagasan tentang pendidikan inklusif dilatarbelakangi oleh dua faktor utama yaitu adanya gerakan yang disebut schools improvement dan didorong oleh pemikiran yang berkembang dalam bidang special needs education. Kedua faktor tersebut dalam realitasnya terjadi melalui: (1) Lobi-lobi yang dilakukan oleh para aktivis seperti organisasi penyandang cacat, kelompok-kelopok orang tua, dan kelompok-kelompok yang mendorong anak perempuan untuk memperoleh akses ke pendidikan, (2) Adanya pandangan yang menganggap bahwa program sekolah khusus dan sekolah terpadu tidak berhasil, (3) Adanya desakan yang sangat kuat terhadap sekolah agar peduli terhadap kenyataan bahwa ada sekian banyak anak yang terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses ke pendidikan, seperti pengungsi, orang yang terinfeksi HIV/AIDS, anak-anak dari keluarga miskin, dan situasi konflik, (4) Adanya keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam pemberantasan buta huruf dan keberhasilan program rehabilitasi bersumber daya masyarakat (Community Based Rehabilitation), dalam membantu mengembangkan para penyandang cacat, (5) Banyaknya contoh-contoh keberhasilan dalam praktik inklusif dalam rentang budaya dan konteks sosial tertentu.

    1. Peningkatan Mutu Sekolah
      1. Gerakan Peningkatan Mutu Sekolah di Negara Berkembang

        Salah satu aspek dari gerakan peningkatan mutu sekolah atau perbaikan mutu sekolah adalah mempromosikan pendidikan dasar untuk semua, yaitu memberi kesempatan kepada semua anak untuk belajar pendidikan dasar di sekolah (meningkatkan akses). Akan tetapi jika hanya sekedar memberi kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah adalah tindakan yang membuang-buang waktu, tenaga dan sumber daya saja kecuali apa yang terjadi di sekolah bermanfaat, relevan dangan masyarakat, efektif dan cocok dengan kebutuhan anak. Dengan kata lain pendidikan harus berkualitas.

        Jika pendidikan tidak bermakna bagi anak dan masyarakat (berkualitas), maka kemudian anak bisa jadi bakal keluar dari sekolah. orang tua dan masyarakat tidak memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak mereka. Sangat banyak sekolah di Negara berkembang yang berkualitas rendah. Oleh karena itu yang dimaksud peningkatan mutu sekolah adalah upaya untuk memperbaiki mutu sekolah untuk semua anak. Masalah-masalah yang mempengaruhi sekolah, berkaitan erat dengan kemiskinan dan diskriminasi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama antara lain meliputi: utang pemerintah, pengaruh penjajahan, pengaruh penyesuaian kebijakan struktural, dan konflik horizontal di dalam masyarakat.

        Kenyataan seperti itu mendorong munculnya inisiatif sebagai respon untuk mencari jalan ke luar dari masalah-masalah seperti itu. Salah satu gerakan perbaikan mutu sekolah dilakukan oleh organisasi non pemerintah di Inggris yang disebut Save the Children, dengan meluncurkan program yang diberi nama Responsive School Systems yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Bersifat inklusif, yang merespon terhadap kebutuhan semua anak di masyarakat, (2) Mengupayakan adanya sumber-sumber daya yang cocok dengan keperluan dan memadai, (3) Mengembangkan pendidikan berkualitas yang ditandai adanya relevansi antara pendidikan dengan kehidupan masyarakat dan memberikan respon terhadap perkembangan kebutuhan setiap anak.

      2. Peningkatan Mutu Sekolah di Negara Maju

        Di negara-negara maju di belahan utara, sekolah juga berubah dan berkembang serta sering mengalami konflik dalam mengahdapi tekanan-tekanan yang dapat menimbulkan pengucilan (eklusi) pada siswa-siswanya. Beban kurikulum yang berlebihan, guru yang tertekan dan siswa yang buruk prestasi belajaranya. Selain itu ada peningkatan tantangan berkenaan dengan keberagaman kebutuhan siswa yang luas, siswa yang berasal dari bahasa yang berbeda, dan etnik minoritas dan anak-anak pengungsi setra termasuk anak-anak penyandang cacat yang bervariasi.

        Meskipun sekolah-sekolah di negara maju sering mengeluhkan juga tentang kekurangan sumber daya, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di negara berkembang, yang berarti kekurangan sumberdaya berkaitan dengan makanan, air bersih, perlindungan dan peralatan. Tetapi baik di negara maju maupun di negara berkembang sesunguhnya memiliki masalah bersama berkenaan dengan inklusi dan eksklusi.

    2. Implikasi dari Peningkatan Mutu Sekolah terhadap Pendidikan Inklusif

      Penjelasan di atas tentang masalah-masalah pendidikan terutama pendidikan dasar yang dihadapi baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, bahwa pendidikan inklusif bukan sekedar memasukan anak penyandang cacat ke dalam sistem yang kaku seperti yang ada sekarang, dan bukan persoalan mengadaptasikan anak ke dalam sistem, akan tetapi persoalan mengadaptasikan sistem yang ada kepada semua anak. Dalam perspektif pendidkan inklusif yang dipandang sebagai masalah adalah sistem (kurikulum, guru, lingkungan) bukan anak. Oleh karena itu sistem yang harus disesuaikan dengan keragaman anak, yaitu perhatian guru harus berpusat pada anak, kurikulum harus menjadi fleksibel, masyarakat dan orang tua harus terlibat.

    3. Relevansi Pendidikan Inkluisif dengan Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan
      1. Perluasan Akses

        Seperti telah dijelaskan bahwa pendidikan inkluisif mengakomodasi semua anak dan menghilangkan diskriminasi. Jika paham ini dipegang teguh maka sekolah menerima semua anak, sekolah tidak memilih siswa, anak akan masuk ke sekolah yang paling dekat dengan rumah mereka maka dari itu tidak akan ada lagi anak yang tidak terakomodasi dalam pendidikan. Pendididikan inklusif akan dapat dilakukan jika terdapat dua hal, pertama: jika guru, kepala sekolah, orang tua, pemegang kebijakan pendidikan memiliki sikap positif terhadap perbedaan dan keberagaman peserta didik, keberagaman dihargai dan diterima. Kedua, jika guru, kepala sekolah, orang tua dan pemegang kebijakan pendidikan meyakini bahwa pendidikan itu proses mengembangkan diri individu, bukan semata-mata mengajarkan pengetahuan akademik. Jika ada peserta didik di sekolah yang secara akademik tidak memungkinkan untuk dikembangkan maka proses pendidikan dilakukan untuk mengembangkan aspek lain yang dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan. Jika dua hal itu terjadi (sikap positif dan cara pandang dalam pendidikan) maka, apapun keadaan peserta didik dapat belajar bersama di sekolah.

      2. Peningkatan Mutu

        Mutu pendidikan mutlak harus didasari atas proses karena itu tidak akan ada pendidikan yang bermutu tanpa proses yang bermutu. Pendidikan inklusif sangat memperhatikan mutu proses. Sekolah yang mengakomodasi semua pesert didik meletakkan fleksibilitas dan kebutuhan peserta didik sebagai sesuatu yang utama. Pendidikan yang bersifat inklusif menempatkan peserta didik untuk saling mendukung satu dengan lainnya, untuk maju bersama menurut kekuatan dan kemampuan masing-masing (kooperatif) bukan kompetitif. Pandangan ini melihat bahwa perbedaan merupakan kekuatan untuk belajar. Jadi mutu itu dapat dilihat apabila peserta didik berkembang optimal sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain tidak ada penyeragaman.

        Dalam tradisi pendidikan kita, kualitas pendidikan sering dipandang semata-mata sebagai hasil pencapaian prestasi akademik dengan melihat angka hasil ujian. Pandangan seperti ini membuat makna pendidikan menjadi sangat sempit, sementara pendangan pendidikan inklusif memaknai mutu pendidikan lebih luas dan mendasar yaitu berkenaan dengan semua aspek perkembangan peserta didik.

BAB III
METODOLOGI

  1. Pendekatan

    Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu terumuskanya Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional Tahun 2019-2024, maka digunakan pendekatan manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran (Jen ZA Hans, 2007). Manajemen strategi juga dapat diartikan sebagai seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakan yang akan dan harus dijalankan guna menghadapi masa depan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam kaitan dengan perumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional Tahun 2019-2024, berarti dengan mempertimbangkan lingkungan strategi saat ini dan masa depan, bagaimana Tingkat Nasional harus menetapkan visi, misi, tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah secara Nasional ke depan dalam pendidikan inklusif, serta rencana strategis dan program pelaksanaannya guna menjamin tercapainya tujuan tersebut.

  1. Metode

    Selaras dengan permasalahan dan tujuan akhir yang diharapkan dalam kegiatan ini, yaitu rumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional (2019-2024) yang sistematis, komprehensif dan realistis sebagai rujukan bagi Dinas Pendidikan dan Dinas lain yang terkait, maka pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan melalui metode:

    1. Survey
    2. Diskusi Kelompok Terpumpun – FGD
    3. Workshop
    4. Seminar dan lokakarya
    5. Finalisasi

    Dipilihnya metode-metode di atas mengingat kegiatan ini memerlukan data yang variatif dan kompleks, sehingga tidak mungkin menggunakan satu metode saja. Banyaknya metode yang digunakan juga akan menjadikan data lebih komprehensif dan valid.

Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Indklusif Tingkat Nasional 2019 - 2024
  1. Tahapan Kegiatan

    Secara garis besar, tahapan kegiatan perumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional 2019-2024 ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Masing-masing tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

    1. Tahap Pendahuluan

      Kegiatan pendahuluan ini meliputi:

      1. Membentuk tim pengembang untuk membuat rencana kegiatan dan menyusun kerangka acuan rencana kerja induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional dalam 5 tahun mendatang secara sistimatis dan sistemik serta target capain yang diharapkan dari tahun ke tahun secara jelas dan berkesinambungan.
      2. Mengkaji secara konseptual tentang pendidikan inklusif, terutama terkait dengan paradigma pendidikan inklusif dan relevansinya dengan peningkatan kualitas dunia pendidikan saat ini. Hasil kajian ini selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan konseptual dalam perumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional 2017-2021. Kegiatan ini dianggap penting agar rumusan rencana induk pengembangan pendidikan inklusif yang dibuat sejalan dengan filosofi dan teori yang mendasarinya.
    2. Tahap Pelaksanaan

      ***Gambar di atas aslinya ada di sini***

      Tahap pelaksanaan perumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional 2019-2024, dapat dijelaskan dalam table sebagai berikut:

      Tabel 1. TAHAP PELAKSANAAN

      NO KEGIATAN TUJUAN
      1 Survey Memperoleh informasi tentang potensi, hambatan, tantangan, dan kebutuhan dalam implementasi pendidikan inklusif di Tingkat Nasional saat ini, untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan factual dalam penyusunan rencana induk.
      2 Diskusi Kelompok Terarah - FGD Menghimpun masukan yang lebih luas, komprehensif, dan mendalam tentang potensi, hambatan, dan kebutuhan dalam pengembang an pendidikan inklusif di Tingkat Nasional dari pihak-pihak terkait, seperti dari kalangan praktisi, akademisi, birokrasi, pemerhati, maupun pihak-pihak lain yang terkait (missal: orang tua ABK) untuk mengerucutkan hasil survey.
      3 Workshop Penyusunan Draft Terumuskannya draf Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024.
      4 Validasi Draft Menguji kelayakan Draf Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif yang sudah dirumuskan dari kalangan pakar, sekaligus menghimpun masukan guna penyem purnaannya. Validasi ini akan dilakukan melalui kegiatan seminar dan lokakarya.
      5 Finalisasi Dihasilkannya rumusan akhir Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024

      Secara oprasional proses dari kelima kegiatan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

      1. Survey

        Survey atau survey lapangan adalah kegiatan mengumpulkan data atau informasi tentang implementasi pendidikan inklusif di Tingkat Nasional. Dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana kondisi factual penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif yang selama ini berjalan. Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh data atau informasi tentang potensi, hambatan, tantangan, serta kebutuhan yang dihadapi para penyelenggara pendidikan inklusif selama ini untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan atau landasan factual dalam merumuskan rencana induk pengembangan layanan pendidikan inklusif selama 5 tahun ke depan di Wilayah Tingkat Nasional pada periode tahun anggaran 2019-2024.

        Survey dilakukan kepada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Tingkat Nasional, melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi:

        1. Status sekolah (negeri dan swasta)
        2. Riwayat penyelenggaraan (ditunjuk dan atas inisiatif sendiri)
        3. Keberhasilan sekolah dalam mengembangkan pendidikan inklusi di sekolahnya.
        4. SDM pendukung pendidikan inklusif (keberadaan GPK)
        5. Banyaknya peserta didik ABK
        6. Lokasi sekolah
        7. Komitmen sekolah dalam penyelenggaran pendidikan inklusif di sekolahnya
        8. Pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif (lamanya)

        Selanjutnya, kegiatan survey ini difokuskan kepada permasalahan sebagai berikut:

        1. Potensi, yaitu aspek-aspek potensial sekolah, baik yang sifatnya internal maupun internal, baik yang sifatnya material maupun non material (seperti aspek kebijakan, dukungan lingkungan, dsb) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.
        2. Hambatan, yaitu faktor-faktor penghambat atau kendala yang dihadapi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.
        3. Kebutuhan, yaitu aspek-aspek yang secara signifikan diperlukan untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

        Survey dilakukan melalui angket dan wawancara. Data hasil survey selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut melalui Analisis SWOT untuk mengevaluasi kondidi-kondisi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) Tingkat Nasional dalam rangka perumusan rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024. Dengan demikian diperoleh gambaran yang lebih utuh tentang profil Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan pendidikan inklusif saat ini.

      2. Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion – FGD)

        Diskusi kelompok terpumpun (FGD) dilakuakn dengan tujuan untuk mendapat masukan atau informasi yang lebih komprehensif, tajam, rinci, dan akurat tentang permasalahan-permasalahan spesifik yang terkait dengan hasil survey yang telah dilakukan tentang pendidikan inklusif di Tingkat Nasional. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak yang terkait sebagai narasumber, yaitu:

        1. Praktisi: Kepala sekolah, GPK, Guru BK, Guru Mapel sekolah inklusi yang terpilih.
        2. Birokrat: Dinas Pendidikan, pengawas Provinsi/kab/kota mulai dari Pengawas TK-SMP terpilih.
        3. Akademisi: Dosen Dept PKh FIP dan Prodi PKh SPS pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusif, dan pakar-pakar di bidang Pendidikan Inklusif.
        4. Pemerhati` : Ormas, LSM, dan komunitas peduli Pendidkan Inklusif yang terpilih.
        5. Pihak lain yang terkait, seperti Orang tua ABK.

        Sesuai dengan kegiatannya, kegiatan ini akan diikuti oleh jumlah anggota yang terbatas, karena itu beberapa peserta dari masing-masing kelompok di atas akan diplih secara selektif.

        Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terjadinya pemahaman bersama terkait dengan rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional dalam 5 tahun ke depan dengan melihat kondisi factual lapangan dan kebutuhan untuk dikembangkan kemudian.

      3. Workshop Penyusunan Rancangan

        Kegiatan ini berisi penyusunan rancangan rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional untuk 5 tahun mendatang yaitu tahun 2019-2024. Penyusunan rancangan mengacu kepada hasil-hasil kegiatan sebelumnya, yaitu hasil survey maupun FGD. Rancangan RIP induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional tahun 2019-2024, secara garis besar akan memuat tentang: Visi, Misi, Tujuan, strategi, dan program.

      4. Seminar dan Lokakarya

        Tujuan utama kegiatan seminar dan lokakarya ini adalah dalam rangka validasi Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 – 2024 yang telah dirumuskan. Karena sifatnya validasi maka:

        1. Kepada nara sumber dikirimkan racangan RIP pendidikan inklusif yang sudah dibuat agar dapat reviu sebagai bahan pengembangan atau dijadikan bahan pembanding dari permasalahan yang akan disampaikan nara sumber.
        2. Setelah selesai seminar, peserta diminta untuk bekerja dalam kelompok untuk membahas, mengevaluasi, dan memberi masukan perbaikan terhadap rancangan yang sudah dibuat.

        Peserta kegiatan yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah dari kalangan birokrat (Kepala-Kepala Dinas/SKPD Tingkat Nasional), praktisi pendidikan (kepala sekolah dan GPK di lingkungan Tingkat Nasional), akademisi, kalangan LSM peduli pendidikan inklusif, orang tua ABK, dsb.

        Melalui uji validasi inilah diharapkan akan mendapat masukan sehingga tersusunnya sebuah dekumen tentang rencana induk pengembangan pendidikan inklusif kurun waktu 2019-2024.

      5. Finalisasi

        Finalisasi berarti kegiatan penyelesaian akhir. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan revisi, perbaikan, atau penyempurnaan rancangan yang sudah dibuat sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya, yaitu seminar.

    3. Tahap Akhir

      Kegiatan pada tahap ini yaitu:

      1. Pelaporan kegiatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan.
      2. Penggandaan dan penyampaian laporan kepada Bappeda Tingkat Nasional.

BAB IV
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019-2024

  1. GAMBARAN SINGKAT PENDIDIKAN INKLUSIF DI TINGKAT NASIONAL

    Bagi Provinsi Jawa Barat menjadi inisiator pendidikan berbasis hak asasi semua anak bukan hal yang mengherankan. Sejak tahun 1901 Jawa Barat Khususnya Tingkat Nasional merupakan pioneer dalam memberikan hak dasar bagi anak termasuk anak dengan disabilitas, karena pada tahun itu sekolah pertama penyandang tuna netra didirikan di Jl. Pajajaran Bandung dengan nama Blinden institute atau dikenal oleh masyarakat sebagai rumah buta. Semenjak itu banyak orang tua kemudian mengirimkan anak-anak mereka yang menderita kebutan baik total ataupun sebagian menyekolahkan ke Blinden Institute yang sekarang lebih dikenal dengan SLBN-A Padjadjaran Bandung.

    Pada tahun 1978 ketika pendidikan integrasi diperkenalkan di Indonesia oleh Depdikbud bekerjasama dengan Hellen Keller International kembali Jawa Barat khususnya Tingkat Nasional dipilih sebagi lokasi uji coba pelaksanaan Sekolah Integrasi bagi peserta didik Tunanetra di sekolah-sekolah umum. Sejak tahun 1999 Pendidikan inklusif mulai diperkenalkan di Indonesia melalui proyek peningkatan mutu pendidikan bagi anak tunanetra yang merupakan program kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Depdikbud dan Pemerintah Kerajaan Norwegia yang diwakili oleh Braillo Norway dan Universitas Oslo Norwegia.

    Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang membangun solidaritas, pengahargaan kebergaman dan pemenuhan hak dasar tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif juga merupakan perwujudan dari Rights Based Education yang mengedepankan semangat saling menghargai dan saling menghormati yang merupakan embrio dasar untuk membangun kesatuan dan persatuan bangsa yang lebih utuh. Sehingga hal ini diharapkan dapat mengokohkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Repulik Indonesia.

    Lahirnya orientasi program pendidikan inklusif sarat dengan muatan kemanusiaan dan penegakan hak asasi manusia. Inti dari pendidikan inklusif yaitu sistem pemberian layanan pendidikan dalam keberagamaan, dan falsafahnya adalah menghargai perbedaan. Dalam implementasi pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pihak terkait, seperti Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas (sekarang Direktorat Pembinaan PKLK Ditjen Pendidikan dasar dan Direktorat Pembinaan PKLK Ditjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Dinas Pendidikan Jawa Barat, UNESCO, Braillo Norway/IDP Norway, UNICEF Jabar-Banten, World Bank, UPI Bandung, YPWG, ICRAIS, YKII Bogor, AUSAID, Save The Children dan sebagainya. Masih banyak kendala yang dihadapi oleh Sekolah yang menyelengarakan Pendidikan Inklusif. Misalnya belum/kurang tersedianya tenaga pendidik yang kompeten, media pembelajaran adaptif dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang belum tersedia di semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan GPK yang sudah ada belum melaksanakan fungsinya secara optimal.

    Dalam rangka mendukung semangat tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen untuk mengimplementasikan pendidikan berbasis hak ini. Hal ini telah dibuktikan bahwa sejak tahun 2003 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berinisiatif untuk melakukan serangkaian program implementasi pendidikan inklusif di semua Kabupaten/Kota dimulai dari 3 sekolah uji coba (SDN Tunas Harapan, SDN Gegerkalong, dan SD BPI Bandung yang kemudian diganti oleh SDN Putraco) di Tingkat Nasional yang merupakan buah kerjasama antara Pokja Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan UNESCO, Braillo Norway dan Kemendikbud Jakarta.

    Kembali Tingkat Nasional merupakan pioneer pelaksanaan inovasi pendidikan berbabasis hak ini. Walaupun masih terdapat kendala, di sisi lain terdapat fakta yang cukup membanggakan yaitu adanya sekolah umum secara natural melaksanakan pendidikan secara inklusif dan adanya sekolah umum yang sungguh-sungguh mengimplementasikan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional seperti diuraikan pada bagian sebelumnya. Tingkat Nasional merupakan salah satu Kota yang proaktif mendukung implementasi pendidikan inklusif dengan menganggarkan dana alokasi khusus pendidikan inklusif melalui APBD. Saat ini Tingkat Nasional telah memiliki sejumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari mulai SD, SMP, SMA, dan SMK. Sampai saat ini tercatat sekitar kurang lebih 1600 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang dapat dijadikan sebagi modal dasar untuk mengembangkan dan memperluas kebijakan untuk menerapkannya ke seluruh sekolah di indonesia.

  1. TANTANGAN DAN PELUANG DALAM IMPEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI TINGKAT NASIONAL

    Dalam mengimplementasikan pendidika inklusif di Indonesia, khususnya di Tingkat Nasional dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Secara garis besar tantangan itu biasa diketegorikan ke dalam tiga kelompok besar yaitu tantangan yang besifat budaya, kebijakan dan tantangan dalam praktik pendidikan inklusif.

    1. Tantangan yang Bersifat Budaya

      Akar budaya bangsa Indonesia sejatinya adalah budaya inklusif. Hal ini bisa dibuktikan bahwa Negara Republik Indonesia didirikan di atas landasan falsafah Bhineka Tunggal Ika, yang sangat mehargai perbdaan dan keberagama. Oleh karena itu]paara pendiri Negara ini sangat menyadarai bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen, sehingga perbedaan-perbdaan itu harus dikelola secara bijaksana. Sejauh ini secara makro sikap inklusifitas masyarakat Indonsia berkembang dengan baik, seperti penghargaan terhadap perbedaan agama, perbedaan bahasa dan budaya daerah serta perbedaan adat istiadat berjalan harmonis. Akan tetapi implementasi pendidikan inklusif pada aspek budaya masih pada tataran mikro, masih mengahdapi tantangan yang cukup berat.

      Tantangan yang bersifat budaya pada tataran mikro, belum tumbuh sikap menerima dan menghargai perbedaan. Padalah sesungguhnya paham pendidikan inklusif menghendaki adanya penghargaan pada martabat manusia secara universal. Sikap belum bisa menerima dan menghargai perbedaan tercermin dalam perilaku guru, kepala sekolah, para orang tua, dan para pengambil kebijakan seperti masih adanya diskriminasi terhadap individu yang berbeda dari orang kebanyakan seperti karena disabilitas, budaya/agama atau karena alasan ekonomi. Oleh karena itu individu yang berbeda tersebut masih mengalami kesulitan untuk diterma di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan/sekolah.

    2. Tantangan yang Bersifat Kebijakan

      Kebijakan pemerintah Indonesia tentang pendidikan inklusif sudah sangat memadai. Hal ini bisa dilihat dari perundang-undangan dan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, misalnya 1) di dalam undang-undang system pendidikan nasional secara eksplisit disebutkan bahwa siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan dapat megikuti pendidikan secara inklusif pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan atau dapat mengkuti pendidikan pada jalur pedidikan khusus, 2) undang-undang perlindunga anak yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak semua anak, 3) undang undang disabilitas yang baru saja diluncurkan, menjamin hak dan perlindingan individu disablitas termasuk menjamin hak pendidikan. Akan tetapi yang masih menjadi tantangan besar adalah belum ada konsistensi yang jelas antara undang-undang/peratauran yang sudah dibuat dengan implementasinya. Dengan kata lain masih ada kesenjengan yang lebar antara undang-undang/peraturan dengan pelasanaannya. Apa yang tertulis dalam undang-undang belum bisa dilaksanakan secara penuh.

      Dilihat dari kebijakjan anggaran dan dana yang sediakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementian Pendidikan dan Kebudyaan sudah cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya program dan kegiatan yang dilakukan misalnya worshop, pelatihan, bimbingan teknis untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif sudah sangat banyak dilakukan. Akan tetapi kelihatannya ada ketidaksesuaian antrar rencana kebijakan dengan kebutuhan nyata dilapangan. Dengan kata lain banyak kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dalam pengembangan pendidikan inklusif di lapangan.

    3. Tantangan yang Bersifat Praktik

      Dalam prakteknya pendidikan inklusf secara nasional sudah mulai diimplementasikan dibeberapa sekolah yang tersebar hampir di seluruh provinsi di indonesia, akan tetapi dalam pelasanaannya masih banyak kekeliruan. Hal ini disebabkan karena para praktisi maupun pemangku kebijakan di daerah masih belum memahami pendidikan inklsif secara utuh dan baik . Kekeliruan-kekeliruan itu misalnya;

      1. Pendidikan inklusif dipahamai sebagai menerima anak disabilitas di sekolah umum, jika di sekolah itu tidak ada lagi anak disabilitas maka sekolah tersebut tidak inklusif lagi
      2. Anak yang memiliki kebutuhan khusus dan belajar di sekolah umum proses belajarnya tidak dilakukan penyesuaian atau tidak dilakukan akomodasi. Anak dipaksa untuk menyesuaikan dengan system yang ada bukan system yang diadaptasikan terhadap kebutuhan belajar anak
      3. Guru, Kepala Sekolah dan Pengwas belum terbiasa dengan cara kerja yang fleksibel, dan kreatif mereka sudah terbiasa bekerja dengan salalu menggunakan petunjuk teknis. Oleh karena itu ada kesulitan bagi guru dan kepala sekolah untuk melakukan langkah langkah penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak secara individual, kratif dan fleksibel.
      4. Guru dan Kepala Sekolah belum terbiasa menghadapi siswa yang beragam, guru lebih terampil dalam mengahadapi siswa yang homogen. Ketika seorang guru menghadapi 30 murid maka seolah-olah sedang mengadapai seorang murid saja. Padahal esensi dari pendidikan inklusif adalah upaya memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam.
      5. Peran dan fungsi GPK belum berjalan sebagaimana mestinya, fakta yang terjadi dimana keberadaan GPK di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif lebih diperankan sebagai guru untuk menangani anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan bukan sebagai tenaga akan membangun kompetensi guru di sekolah tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
      6. Belum responsifnya masyarakat (orang tua) dalam mensikapi penyelenggaraan pendidikan inklusif dan masalah keberagaman.
  1. URAIAN RENCANA INDUK
    1. VISI, MISI DAN TUJUAN
      1. Visi

        Mewujudkan budaya, kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di Tingkat Nasional

      2. Misi
        1. Mengembangkan budaya di Tingkat Nasional yang inklusif tidak diskriminatif, menerima dan menghargai keberagaman
        2. Mengembangkan kebijakan yang melandasi pelaksanaan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional
        3. Mengembangkan dan memperluas praktik pelaksanaan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional
      3. Tujuan
        1. Tujuan Umum

          Membangun pemahaman dan kesadaran tentang pendidikan inklusif pada aspek budaya, kebijakan, dan praktik yang direfleksikan dalam kegiatan pendidikan di sekolah.

        2. Tujuan Khusus
          1. Mengubah sikap orang tua, guru atau warga sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dalam menerima pendidikan inklusif dan anak dengan disabilitas (tidak terjadi penolakan) sebagai bagian dari keberagaman
          2. Merumusan regulasi dan sistem penganggaran yang mendorong terlaksananya pendidikan inklusif, melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
          3. Mengembangkan sekolah penyelengara pendidikan inlusif dan memberi dukungan/keterlibatan dari steakholdeer yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
          4. Mendorong dan memberi penguatan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah (sma/smk).
          5. Membangun kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam layanan pendidikan inklusif .
    2. DASAR PEMIKIRAN PENGEMBANGAN RENCANA INDUK PENDDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT NASIONAL
      1. Pendidikan inklusif sebagai agenda masyarakat internasional dalam mencapai pendidikan untuk semua, hal ini diyakini oleh berbagai kalangan sebagaimana diungkapkan oleh Mel Ainscow (2006) pada Symposium Internasional di Bukittinggi menegaskan bahwa: “Pendidikan inklusif merupakan cara yang efektif untuk menuntaskan Pendidikan Untuk Semua.” Dalam beberapa konferensi internasional lain seperti Pertemuan Salamanka tahun 2004 yang menghasil Kerangka Aksi dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus yang menekankan cara terbaik untuk mencapai Pendidikan Untuk Semua bukan pendidikan bagi sebagian dari semua, adalah pendidikan inklusif.
      2. Pendidikan inklusif sebagai filosofi bukan sebagai model, pendekatan atau strategi, hal ini berarti bahwa pendidikan inklusif merupakan sebuah perubahan cara berfikir dalam mengimplementasikan pendidikan yang sebelumnya berfikir sangat segregatif, labelling dan terpisah menjadi pendidikan yang lebih bersatu dan mengahrgai keberagaman serta mengutamakan kolaboratif ketimbang kompetitif sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
      3. Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak harus seragam dan merupakan proses, dan diyakini bahwa perbedaan dalam kontek budaya, kebiasaan di suatu daerah dan sekolah akan mempengaruhi proses implementasi pendidikan inklusif. Hal ini dapat diartikan bahwa budaya dan kebiasan inklusif merupakan perwujudan sikap menghargai perbedaan sehingga berimplikasi bahwa tidak ada satupun model yang dapat didedikasikan untuk semua sekolah namun falsafah dan konsepnya tetap sama yaitu mengahrgai perbedaan dan keberagaman serta lebih menekankan pada aspek kolaboratif ketimbang kompetitif. Dan pendidikan inklusif adalah sebuah proses untuk meraih mutu pendidikan yang lebih baik dan akan mengalami perubahan pada setiap milestone yang dilewatinya.
      4. Pelaksanaan pendidikan inklusif memiliki tiga aspek; budaya, kebijakan dan praktik, hal ini dapat diartikan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif akan dipengaruhi oleh 3 faktor utamanya yaitu: Bagaimana budaya saling menghargai dan menerima keberagaman merupakan landasan dan fondasi utama, selanjutnya bagaimana pendidikan dapat dipraktikkan dengan mengeliminasi berbagai tindak diskriminasi dan pengabaian dalam pendidikan bahkan dalam pembelajaran, namun demikian pengembangan kebijakan (policy) memberikan dukungan dan memayungi pelaksanaannya, misalnya dirumuskannya regulasi yang kuat dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaannya, sehingga pada akhirnya praktik pendidikan yang lebih inklusif dapat diterapkan dengan baik.
      5. Tingkat Nasional memiliki potensi dalam ke tiga aspek di atas untuk melaksanakan pendidikan inklusif, secara kultural Tingkat Nasional dipengaruhi oleh budaya sunda yang lebih menekankan pada filosofi Sunda, “Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh” atau Saling membelajarkan, saling menyayangi dan saling membantu hal itu senyampang dengan filosofi dasar pendidikan ilkusif yang lebih menekankan pada keberagaman. Pada sisi Kebijakan yang berpihak kepada semua anak untuk memperoleh hak dasarnya dalam pendidikan Pemerintah Tingkat Nasional telah merumuskan Peraturan Walikota Nomor 610 tahun 2016 tentang PPDB dan peraturan lainnya sangat menekankan bahwa stiap anak wajib dilayani pendidikannya di sekolah-sekolah di mana ia berdomisili dan pemberian kuota affirmasi sebesar 10 % untuk kelompok berkebutuhan khusus secara umum ditambah 3% untuk anak dengan disabilitas menjadi bagian dari pengaturan regulasi tersebut. Dari sisi praktik secara Nasional samape pada tahun 2018 telah memiliki 1600 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang tersebar dari mulai SD, SMP, dan SMA/SMK.
    3. KOMPONEN PENGEMBANGAN RENCANA INDUK PENDIDIKAN INKLUSIF

      Pengembangan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024 disusun berdasar atas tujuh komponen yang masing-masing komponen merupakan bagian yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Komponen tersebut yaitu: tema, tujuan makro, lingkup program, strategi pencapaian, output dan outcome, evaluasi dan monitoring, dan sasaran.

      1. Tema

        Tema adalah ide, gagasan, persoalan, atau kepedulian utama yang akan dijadikan fokus kerja atau pengembangan sesuatu. Adapun tema dalam Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inlusif Tingkat Nasional pada tahun 2017-2021, yaitu:

        Tabel 1 : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF

        TAHUN

        TEMA

        2019

        1. Penambahan perintisan dan penguatan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan model pengimbasan pada satuan pendidikan.
        2. Perubahan sikap terhadap pendidikan inklusif pada orang tua, guru dan pemangku kepentingan, dll.
        3. Perubahan sikap satuan pendidikan dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus (tidak terjadi penolakan)

        2020

        1. Penambahan dan penguatan penyelenggaran pendidikan inklusif dengan model pengimbasan pada satuan pendidikan dasar.
        2. Penguatan dan perluasan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan menengah.
        3. Perubahan pandangan bahwa perbedaan merupakan sebuah pengayaan dan bukan sebuah masalah.
        4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam layanan pendidikan inklusif

        2021

        1. Penyelenggaran pendidikan inklusif dengan menggunakan praktik-praktik terbaik yang dikembangkan dari satuan pendidikan pengimbas pada kabupaten/kota dan provinsi.
        2. Aktualisasi praktik, kebijakan, dan budaya pendidikan inklusif di tingkat nasional.

        2022

         

        2023

         

        2024

         

      2. Tujuan

        Tujuan adalah tujuan yang ingin dicapai dalam arti luas yang mencakup berbagai dimensi sesuai tema yang dikembangkan.

        Tabel 2. TUJUAN

        TAHUN

        TUJUAN

        2019

        1. Mendorong perluasan dan penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
        2. Mengubah sikap orang tua, guru dan pemangku kepentingan dalam menerima pendikan inklusif.
        3. Mengubah sikap satuan pendidikan dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus (tidak terjadi penolakan)

        2020

        1. Mendorong perluasan dan penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar
        2. Mendorong penguatan dan perluasan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan menengah
        3. Membangun persepsi masyarakat bahwa perbedaan merupakan sebuah pengayaan dan bukan sebuah masalah)
        4. Membangun kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam layanan pendidikan inklusif

        2021

        1. Mendorong pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menggunakan praktik-praktik terbaik yang dikembangkan dari satuan pendidikan pengimbas pada kabupaten/kota dan provinsi
        2. Mewujudkan praktik, kebijakan, dan budaya pendidikan inklusif secara nasional
      3. Lingkup Program

        Lingkup program Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024, yaitu:

        Tabel 3 : LINGKUP PROGRAM

        TAHUN

        LINGKUP PROGRAM

        2019

        1. Perluasan dan penguatan satuan pendidikan penyelengara pendidikan inklusif
        2. Penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang sudah dirintis sebelumnya pada satuan pendidikan
        3. Pengembangan kapasitas SDM (guru,kep.sekolah, orang tua,pemangku kepentingan )
        4. Perumusan kebijakan dalam penerimaan siswa baru yang lebih inklusif
        5. Pengembangan sikap orang tua, guru dan pemangku kepentingan dalam menerima pendikan inklusif

        2020

        1. Perluasan dan penambahan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar
        2. Penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar
        3. Pengembangan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan menengah
        4. Pengubahan persepsi bahwa perbedaan merupakan sebuah pengayaan dan bukan sebuah masalah.
        5. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam layanan pendidikan inklusif.

        2021

        1. Perluasan dan penambahan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
        2. Penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
        3. Perwujudan praktik, kebijakan dan budaya pendidikan inklusif secara nasional.
      4. Strategi Pencapaian

        Strategi pencapaian pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

        Tabel 4: SRATEGI PENGEMBANGAN

        TAHUN

        STRATEGI PENCAPAIAN

        2019

        1. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
        2. Perubahan sikap SDM (guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, pemangku kepentingan) terhadap pendidikan inklusif meningkat, sehingga tidak terjadi penolakan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus
        3. Semakin kuat kapasitas satuan pendidikan dalam menyelanggarakan pendidikan inklusif yang sudah berjalan

        2020

        1. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
        2. Kapasitas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif meningkat
        3. Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam implementasi pendidikan inklusif meningkat
        4. Pemahaman tentang pendidikan inklusif pada seluruh pemangku kepentingan pendidikan inklusif meningkat

        2021

        1. Semua satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sudah melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan inklusif secara benar
        2. Praktik, kebijakan dan budaya pendidikan inklusif secara nasional terlaksana secara baik

        Table 7: EVALUASI DAN MONITORING

        TAHUN

        EVALUASI DAN MONITORING

        2019

        Menilai tingkat pemahaman dan cara memberikan pemahaman yang berdampak pada peningkatan partisipasi pendidikan inklusif

        2020

        Efektifitas perluasan implementasi pendidikan inklusif dan jumlah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (jumlah dan kapasitas satuan pendidikan, partisipasi stakeholder, dan peningkatan pemahaman tentang pendidikan inklusif)

        2021

        Melihat pemahaman, penerapan, penyebaran jumlah satuan pendidikan, dan tingkat kesadaran/partisifasi stakeholder pendidikan terhadap kebijakan (regulasi dan program) penyelenggaraan pendidikan inklusif.

        Tabel 8 : SASARAN

        SASARAN

        Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota, masyarakat dan Orang tua peserta didik secara nasional.

        Pemetaan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusi

    4. URAIAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF SETIAP TAHUN

      No

      Tema /Tujuan

      Lingkup Program

      Target/outcome

      Tahun Pelaksanaan

      19

      20

      21

      22

      23

      24

      1

      Bertambahnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif rintisan dan sekolah Imbas.

      Perintisan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

       

       

       

       

       

      Pembinaan dan pengembangan sekolah rintisan dan sekolah imbas

       

       

       

       

       

      2

      Peningkatan pemahaman, sikap akomodatif dan partisipasi orang tua, guru dan pemuka masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

      Sosialisasi pendidikan inklusi kepada orangtua, guru dan pemuka masyarakat

       

       

       

       

       

       

      Pemberdayaan komite sekolah dalam mendukung penyelenggaran pendidikan inklusif

       

       

       

       

       

       

      3

      Meningkatkan aksesibitas fisik dan non fisik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

       

      Pengadaan dan peningkatan aksesibilitas bangunan dan lingkungan sekolah

       

       

       

       

       

      Peningkatan layanan aksesibilitas sosial

       

       

       

       

       

      4

      Meningkatkan kompetensi guru pembimbing Khusus

      Pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan inklusif bagi GPK

       

       

       

       

       

      5

      Meningkatkan mutu penyelenggaran pendidikan inklusif sekolah rintisan dan sekolah imbas.

      Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada sekolah rintisan menggunakan praktek baik (Best Practice) dari sekolah inti

       

       

       

       

      Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada sekolah imbas menggunakan praktek baik (Best Practice) dari sekolah inti

       

       

       

       

      6

      Meningkatkan peran lembaga mitra dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

      Penyelenggraan program kemitraan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan LPK , dunia usaha dan dunia industri serta lembaga lain yang relevan.

       

       

       

       

      7

      Meningkatkan peran provinsi/kabupaten/kota dalam pengembangan pendidikan inklusif

      Pembinaan dan penguatan peran provinsi/kabupaten/Kota dalam pengembangan pendidikan inklusif

      Meningkatnya jumlah dan peran Pokja Inklusi lintas sektor

       

       

       

      8

      Meningkatkan pemahaman dan implementasi budaya inklusi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat

      Penyediaan media komunikasi informasi edukasi

       

       

      Terwujudnya Implementasi praktik budaya inklusif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

       

       

       

       

      Peningkatan peran komite sekolah dan pokja inklusif dalam mewujudkan budaya inklusif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan.

       

       

       

       

      9

      Terwujudnya Penguatan dan sinkronisasi Regulasi

      Pengkajian dan perumusan regulasi pendidikan inklusif

      Terwujudnya sinkronisasi dan penguatan regulasi pendidikan inklusif

       

       

       

      10

      Diperoleh data Anak Berkebutuhan Khusus secara nasional baik yang sudah dan belum mendapatkan layanan pendidikan

      Melakukan penjaringan anak berkebutuhan khusus secara nasional baik yang dilakukan Kementerian pendidikan dan kebudayaan maupun kerjasama dengan BPS, dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota

      Diperolehnya data anak berkebutuhan khusus yang sudah dan belum mendapat layanan pendidikan

       

       

       

      11

      Terpenuhinya kebutuhan Guru pembimbing Khusus dan tenaga kependidikan di sekolah inklusif

      Analisis kebutuhan GPK dan tenaga kependidikan di sekolah inklusif melalui kerjasama dengan lembaga terkait

      Diperolehnya data kebutuhan GPK dan tenaga kependidikan di sekolah inklusif

       

       

       

       

      12

      Meningkatkan fungsi dan peran SLB sebagai pusat sumber dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif

      Optimalisasi fungsi dan peran SLB sebagai pusat sumber dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

      Meningkatnya fungsi dan peran SLB sebagai pusat sumber dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

       

       

       

       

       

      13

      Meningkatkan peran pemerintah daerah Provinsi/Kab/Kota sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah

      Terbitnya surat edaran tentang peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

       

       

       

       

      Pemberian Banper pendampingan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

       

       

       

       

      Pendampingan GPK dan guru SLB di setiap provinsi/ kab/kota

       

       

       

       

Visualisasi Tahapan Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Indklusif Tingkat Nasional 2019 - 2024

BAB V
PENUTUP

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional disingkat (RIP), merupakan rencana strategis pemerintah Tingkat Nasional untuk mewujudkan harapan bahwa Tingkat Nasional ingin menjadi kota Inklusif. Sebagai sebuah rencana yang baik, tentu saja proses penyusunannya dilakukan dengan mengikuti langkah sebagai berikut : a) melakukan survey lapangan, b) diskusi kelompok terarah, c) lokakarya, dan diakhiri dengan seminar, sebagai bentuk validasi terhadap isi rencana yang telah dikembangkan. Secara substansi dari RIP ini merujuk kepada kaidah-kaidah pendidikan inklusif secara internasional.

RIP ini berfungsi sebagai panduan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusif selama lima tahun, yaitu dari tahun 2017-2021. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah mewujudkan praktik, kebijakan dan budaya pendidikan inklusif di Tingkat Nasional sehingga Tingkat Nasional menjadi pelopor dalam implementasi pendidikan iklusif di Indonesia. Keberhasilan dalam implemenatsi sebuah rencana program akan sangat tergantung kepada kesungguhan dalam melaksanakannya, bagaimanapun baiknya sebuah rencana akan menjadi tidak berguna jika tidak dilaksanakan dengan sungguh-sunggguh. Oleh karena itu kesungguhan dalam melasanakannya menjadi sangat penting.

Sebagai sebuah rencana tentu saja mengandung kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu dalam proses implementasinya RIP ini terbuka untuk diperbaiki dan dikoreksi sehingga kelemahan dan kekurangannya dapat diatasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Booth, T. & Ainscow, M. 2002. Indeks for Inclusion: Developing Learning and Particapation in Schools. London: Centre for studies on Inclusive Education.
  2. Deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia. 1948, UNESCO: 2006
  3. Jen Z.A Hans,2006, Managemen Strategi dan Perubahan, Lembang, Sespen Polri, (makalah tidak diterbitkan)
  4. Sunanto, J. 2009. Profil Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar di Tingkat Nasional. Laporan Penelitian. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
  5. UNESCO (2003). Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education. A Challenge and a Vision. (conceptual paper)
  6. UNESCO dan PLAN Indonesia. 2006. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990. Kompendium Perjanjian, Hukum, dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif. Jakarta: UNESCO Office.
  7. UNESCO dan PLAN Indonesia. 2006. Deklarasi Dunia tentang Pernyataan Salamanca Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990. Kompendium Perjanjian, Hukum, dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif. Jakarta: UNESCO Office.
  8. Deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia. 1948, UNESCO: 2006

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024

Tulisan ini dapat juga di baca di halaman Gerak Inklusi.

Pedoman Edukasi

Ekologi Demokrasi

Ekologi Demokrasi
Ekologi Demokrasi
jogloabang Kam, 12/14/2017 - 05:39

Ekologi Demokrasi : Temukan cara-cara untuk memiliki kehidupan yang kuat dalam membentuk masa depan. Buku Ekologi Demokrasi adalah karya David Mathews dengan judul aslinya The Ecology of Democracy : Finding Ways to Have Stronger Hand in Shaping Our Future diterbitkan tahun 2014 oleh Kettering Foundation Press. Versi Bahasa Indonesia di terjemahkan dan diterbitkan oleh Lembaga Kajian Kebijakan Para Syndicate, tahun 2017.

Pengantar The Ecology of Democracy oleh David Mathews

NAMA SAYA TERCANTUM dalam sampul buku ini, maka saya bertanggung jawab atas semua kata di dalamnya. Namun demikian, penelitian dan penulisan buku ini adalah upaya bersama dari sebuah tim kecil di Yayasan Kettering yang disebut Cousins Research Group. Laura Carlson, Paloma Dallas, dan Melinda Gilmore mengerjakan naskah yang tak terhitung banyaknya, dan, bersama-sama dengan Kristin Cruset, memeriksa data dalam buku ini. Alex Lovit memberikan sudut pandang sejarah, dan Ekaterina Lukianova menganalisi penjelasan saya tentang apa yang terjadi dalam diskusi publik. Kathy Heil mengetik manuskrip buku ini, dengan bantuan Angel George Cross dan Margaret Dixon.

Prosesnalisasi buku dikawal oleh Melinda Gilmore. Ia didampingi oleh para seniman dan disainer yang membantu menuangkan ide-ide ke dalam bentuk visual. Adalah Mia Roets yang pertama kali membuat ilustrasi analogi lahan basah (wetlands) untuk sampul buku ini. Ilustrasi awal yang dibuatnya telah membantu kami membuat desain akhir sampul buku ini, yang dikerjakan oleh Matt Minde.

Ketika kami tidak menemukan kartun untuk mengurangi teks, Jennifer Berman menambahkan ilustrasi asli. Disain interior buku ini dibuat oleh Steve dan Heidi Long, Joey Easton O’Donnell memeriksa naskah, dan Lisa Boone-Berry mengerjakan indeksnya.

Seperti biasa, saya sangat berterimakasih kepada istri saya, Mary, yang telah menjadi penyimak penting dan penyumbang saran-saran yang baik.

Saya sangat berutang kepada semuanya — dan dengan senang hati mengakuinya.

Kata Pengantar Para Syndicate di Ekologi Demokrasi

BUKU INI ADALAH perkenalan kami dengan kesaksian Penulis bahwa demokrasi kita hari ini sedang beradaptasi dengan ‘ekologi’ zaman. Buku ini membuka optimisme bahwa janji demokrasi tidak pernah lepas dari mimpinya mengejar kebebasan dan keadilan. Nyatanya hari ini tidak sedikit orang-orang yang kita jumpai di lingkungan sekitar kita yang tulus melakukan kerja untuk membuat demokrasi itu bekerja untuk warga. Kerja bersama ‘orang-orang hebat’ dalam memecahkan masalah lokal di lingkungan dan komunitasnya menjadi simpul energi baru demokrasi menghidupkan tindakan warga. Pesannya sederhana namun menggugat: politik retorika ‘elite’ harus ditarik membumi menjadi politik kerja ‘warga’ dengan pelibatan kepedulian setiap orang.

Meskipun mengambil pengalaman belajar berdemokrasi di Amerika, buku ini bercerita tentang demokrasi dunia yang sedang beradaptasi dengan ciri-ciri yang khas untuk tiap-tiap negara yang mau belajar, termasuk Indonesia. Persisnya, saat tahap demokrasi kita di Republik sedang dalam proses ‘in the making’ sekarang ini, kesabaran berpolitik kita sedang diuji banyak pencobaan: korupsi yang menggurita, oligarki partai politik, menguatnya gejala populisme konservatif yang anti- toleransi dan anti-demokrasi.

Terima kasih sebesarnya atas kepercayaan Kettering Foundation (USA) kepada lembaga kami untuk menerbitkan edisi terjemahan buku ini dalam Bahasa Indonesia. Semoga buku ini menjadi referensi kita ‘belajar bersama’ membangun demokrasi berekologi dengan kebutuhan menjaring inisiatif warga dan merajut partisipasi setiap orang untuk terlibat bekerja ‘mulai dari yang kecil’ di lingkungan politiknya masing- masing.

Salam Demokrasi.

Simak Ekologi Demokrasi

Politik seharusnya menjadi profesi paruh-waktu bagisetiap warganegara. - Dwight D. Eisenhower

Buku Ekologi Demokrasi mencermati tentang fenomena demokrasi di tingkat bawah, dan di tingkat pemerintahan serta hasil- hasilnya mengapa kok jadi tidak seimbang lagi dengan cara yang terang dan halus. Apa yang terjadi secara alami oelh tiap individu manusia adalah salah satu bentuk demokrasi yang baik, demikian karena mereka menganut demokrasi sebagai acuannya.

Buku Ekologi Demokrasi memotret kebingungan penulisnya sendiri dalam melihat fenomena sosial. Karena sebagai ilmuwan harus mengakomodasi dan mengedepankan apa yang sudah ada dan pernah diteliti menjadi teori yang sudah diuji oleh para professor. Jadi bagi orang Jawa agak lucu juga membaca buku ini. Terkecuali yang sudah teracuni oleh kata DEMOKRASI.

Ekologi Demokrasi

Fatwa MUI, Vaksin MR Mubah

Fatwa MUI, Vaksin MR Mubah
Bayi Kena Rubella
jogloabang Kam, 08/23/2018 - 03:47

Dibawah ini isi Fatwa MUI - Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin MR - Measles Rubella yang menjadi kontroversi karena mengandung unsur babi. Vaksin MR ini dibuat dari Negara India yaitu dari Serum Institute of India. Tentu saja faktor keharaman dari babi yang kemudian dalam Fatwa ini tetap dibolehkan penggunaannya karena belum adanya serum atau vaksin MR yang lainnya menjadi hal logis, namun MUI tetap memberikan nilai Mubah untuk memakai serum MR di Indonesia.

Sebenarnya hal yang penting dipahami adalah memang memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk memberikan rangsangan bagi tubuh untuk dapat menolah atau mengatasi virus adalah hal biasa, dan memang tidak pernah diketahui suci atau tidak virus yang dilemahkan untuk menjadi vaksin tersebut. Jika virus tersebut suci dan baik sekiranya menjadi pemahaman kita adalah hal yang baik sehingga dia tidak menyakiti tubuh, justru tidak perlu diadakan upaya serumnya.

Terlepas dari banyak kontroversi dan pemahaman yang berbeda-beda saat ini. Fatwa dari MUI intinya membolehkan dan beginilah isinya.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 33 Tahun 2018

Tentang

PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Pertama : Ketentuan Hukum

  1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.
  2. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.
  3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena :
    1. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah)
    2. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
    3. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
  4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua : Rekomendasi

  1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
  2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
  4. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup

  1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
  2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
08 Dzulhijjah 1439 H
20 Agustus 2018 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA
Ketua

DR.H. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA
Sekretaris

Format File PDF vs Word untuk Resume

Format File PDF vs Word untuk Resume
Format File PDF vs Word untuk Resume
suryaden Sel, 03/16/2021 - 04:50

PDF Vs. Word: Format File Terbaik untuk Resume

Membuat resume menjadi mudah, berkat alat pembuat resume online dan tema berbeda yang ditawarkan oleh MS word dan platform penulisan lainnya. Setelah membuat dan menyesuaikan resume dengan gaya favorit Anda, langkah terakhir adalah menyimpannya sebelum Anda membagikannya.

Menyimpan file resume adalah langkah yang rumit karena Anda memiliki banyak pilihan berbeda. Format penyimpanan resume yang paling umum adalah MS Word dan PDF.

Panduan singkat ini akan memberi tahu Anda tentang pro dan kontra menyimpan resume Anda di Word atau PDF. Setelah membaca posting singkat ini, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin menyimpan CV Anda atau tidak!

Empat format umum teratas untuk menyimpan resume keempat format adalah di:

  • Adobe PDF

  • MS Word

  • TXT

  • HTML

Di bawah ini, mari kita membahas dua format yang paling banyak digunakan!

Format kata untuk menyimpan resume!

Ada keuntungan tertentu dari menyimpan resume dalam format kata yang telah kita bahas di bawah ini. Anda dapat mempertimbangkan keuntungan ini sebagai alasan berbeda mengapa perekrut lebih memilih resume untuk dikirimkan di Word.

  1. 1. Pertama, Anda harus memahami bahwa gambar atau file PDF tidak dapat diterjemahkan atau dirayapi oleh sistem pelacakan pelamar yang digunakan oleh sebagian besar perekrut. 95% dari ATS hanya akan menerima file MS word, dan jika Anda mengirimkan resume Anda dalam format lain, maka isinya bisa hilang.

  2. File PDF dan gambar tidak dapat diedit atau diubah. Jika Anda melamar pekerjaan jarak jauh/freelance, maka Anda harus selalu mengirim resume dalam format kata karena perekrut harus mengirim resume Anda ke klien mereka dari mana mereka mendapatkan pekerjaan mereka. Perekrut dapat dengan mudah mengedit resume format kata karena mereka mungkin ingin menambahkan logo perusahaan mereka di resume Anda dan menghapus informasi kontak Anda dari resume.

  3. Jika Anda secara khusus diminta untuk mengirimkan resume di Word, tidak akan ada opini kedua. Saat Anda membahas persyaratan posisi pekerjaan, Anda juga harus melihat apakah manajer perekrutan telah meminta untuk mengirimkan resume dalam Word atau format lainnya.

Bagaimana cara memformat resume di Word?

Di sini kami telah membuat daftar tip yang akan membantu Anda memformat file Word tanpa masalah:

  • Anda harus memasukkan header dan footer di resume. Anda dapat memilih opsi sisipkan dan memilih format header / footer yang dirasa paling sesuai.

  • Dalam resume, Anda harus memastikan bahwa Anda menambahkan tag judul yang tepat dalam huruf tebal agar menarik perhatian.

  • Anda juga harus menggunakan fitur tampilkan / sembunyikan Word agar resume tertata rapi. Jika Anda ingin membersihkan kekacauan format, Anda dapat menggunakan shortcut shift + ctrl + 8.

Hal penting yang perlu Anda ketahui adalah bahwa format kata dapat dengan mudah rusak jika perekrut menggunakan versi Word yang berbeda dari versi Anda. Di sinilah PDF masuk. Mari kita lihat manfaat format pdf di resume!

Format PDF untuk menyimpan resume!

Jika Anda menggunakan format pdf untuk menyimpan resume, maka Anda menikmati keuntungan berikut:

  • File PDF memiliki format universal apa pun versi atau pembaca yang Anda kirimkan. File tersebut akan tetap sama saat dibuka di perangkat apa pun. Format resume Anda akan terlindungi dengan baik dalam format pdf.

  • File PDF lebih mudah untuk dibagikan & dilihat, jadi kebanyakan orang di seluruh dunia lebih memilih PDF. PDF adalah pilihan yang aman karena Anda juga dapat menghentikan pembaca untuk mengedit atau memodifikasi resume Anda. Format resume ini biasanya lebih disukai saat Anda melamar pekerjaan in-house.

  • Resume PDF dapat dibuka dan diakses di perangkat apa pun. Ini memberikan kebebasan kepada manajer perekrutan untuk membaca file di komputer pribadi atau ponsel cerdas mereka & kapan pun mereka mau.

  • Anda dapat menambahkan gambar ke CV. Jika Anda mengirimkan CV dengan gambar profil Anda di dalamnya, Anda harus memastikan bahwa Anda lebih suka format pdf karena akan melindungi tata letak CV dan menampilkannya dengan kualitas terbaik.

Anda harus membuat dan memformat resume di Word atau platform penulisan lainnya. Jika Anda ingin mengirimkan resume Word di Word atau diminta, Anda harus menggunakan alat konverter word ke pdf yang terkenal seperti duplichecker.com! Konverter Word ke pdf gratis ini akan membantu Anda mengubah resume dalam format Word ke pdf dan struktur / format yang sama. Penggunaan konverter kata ke pdf akan menghemat banyak waktu dan menyimpan resume dalam pdf dengan akurasi penuh.

Teks dan format HTML resume sangat jarang digunakan, jadi Anda tidak perlu membuang waktu Anda untuk itu!

Panduan

Foto Resmi Presiden Dan Wapres RI 2019 - 2024

Foto Resmi Presiden Dan Wapres RI 2019 - 2024
Foto Resmi Presiden Dan Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024
jogloabang Kam, 10/17/2019 - 08:26

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menerbitkan Surat Edaran Sosialisasi Foto Resmi Presiden Dan Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024. Surat edaran Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 - 2024 tersebut bernomor B-117/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/20/2019 dengan topik Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019 s.d 2024.

Surat Edaran Mensesneg nomor B-117/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/20/2019 terbit sehubungan dengan akan diadakannya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 s.d 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019. Dan mengabarkan bahwa Sekretariat Negara telah menerbitkan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 s.d 2024.

Foto resmi tersebut dapat diunduh di halaman web setneg atau melalui tautan di bawah ini yang mengarah ke laman www.setneg.go.id. Tautan tersebut adalah:

  1. Surat Edaran Sosialisasi Foto Resmi Presiden Dan Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024 [unduh]
     
  2. Foto Resmi Presiden RI Periode 2019 - 2024 (Ukuran A3) [unduh]
    SHA1: ac6a546fe814dce0dc00d561070e0f528ce29ff6  
    MD5: a46ddae5ff0e80b140909cbbc7390973
     
  3. Foto Resmi Presiden RI Periode 2019 - 2024 (Ukuran A2) [unduh]
    SHA1: 0009e34ae8bea6a4210dcdc64f61cec1d0d01d5e
    MD5: e26d6c683faf515fb2ce6fb81848572a
     
  4. Foto Resmi Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024 (Ukuran A3) [unduh]
    SHA1: e23678610ddeee4ea0602bd434858b8a4a4763d4  
    MD5: 1cd1a121fd24f5caf99e10c58f53db2d  
     
  5. Foto Resmi Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024 (Ukuran A2) [unduh
    SHA1: c70d7ab4e34a6aa92edb1743407acd8095a68f4b
    MD5: cdb56a2ac769d6bc264c4a1f143ebf6f

Ketentuan pencetakan:

- Kertas Art Carton 260 gram 4 warna offset.

- Ukuran (A2): tinggi 64,5 cm lebar 48,6 cm.

- Ukuran (A3): tinggi 42,5 cm lebar 32 cm.

Demikian informasi ini disebarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Edaran Sosialisasi Foto Resmi Presiden Dan Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024

Edaran Menteri

Hari Santri 2019

Hari Santri 2019
Apel Hari Santri
jogloabang Kam, 10/03/2019 - 02:15

Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dengan Kepres Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 15 Oktober 2015. Dasar hukum Kepres Hari Santri adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk menetapkan Hari Santri 22 Oktober adalah, seperti dalam kepresnya:

  1. Ulama dan santri pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengisi kemerdekaan;
  2. untuk mengenang, meneladani dan melanjutkan peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa, perlu menetapkan Hari Santri pada 22 Oktober;
  3. bahwa tanggal 22 Oktober tersebut diperingati merujuk pada ditetapkannya seruan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 oleh para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia yang mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah;
  4. Berdasarkan pertimbangan di atas maka Presiden menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri dengan Keputusan Presiden.

Kepres tentang Hari Santri berisi diktum-diktum sebagaimana berikut:

  1. Pertama: Menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri,
  2. Kedua: Hari Santri bukan merupakan hari libur,
  3. Ketiga: Keputusan Presiden mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian tentang Kepres Hari Santri. Dan setiap tahunnya hari Santri diperingati oleh para santri setiap tanggal 22 Oktober. Untuk memperingati Hari Santri pada tahun 2019 ini Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam menerbitkan kerangka acuan (TOR) tentang Peringatan Hasi Santri 2019, yang ditandatangani oleh Ahmad Zayadi.

TERM OF REFERENCE PERINGATAN HARI SANTRI 2019

  1. DASAR PEMIKIRAN

    Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan tanggal 22 Oktober merujuk pada tercetusnya “Resolusi Jihad” yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik 10 Nopember 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

    Sejak Hari Santri ditetapkan pada tahun 2015, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selalu menggelar peringatan setiap tahunnya dengan tema yang berbeda. Secara berurutan pada tahun 2016 mengusung tema “Dari Pesantren untuk Indonesia”, tahun 2017 “Wajah Pesantren Wajah Indonesia”, dan tahun 2018 “Bersama Santri Damailah Negeri”.

    Meneruskan tema Hari Santri 2018, peringatan Hari Santri 2019 mengusung tema “Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia”. Isu perdamaian diangkat berdasar fakta bahwa sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian. Sebagai laboratorium perdamaian, pesantren merupakan tempat menyemai ajaran Islam rahmatanlilalamin, Islam ramah dan moderat (wasatiyah). Semangat ajaran inilah yang dapat menginspirasi santri untuk berkontribusi merawat perdamaian dunia.

    Setidaknya ada sembilan alasan dan dasar mengapa pesantren layak disebut sebagai laboratorium perdamaian. Selanjutnya, sembilan alasan dan dasar ini menjadi acuan dalam menyusun desain peringatan Hari Santri 2019. Pertama; Kesadaran harmoni beragama dan berbangsa. Perlawanan kultural di masa penjajahan, perebutan kemerdekaan, pembentukan dasar negara, tercetusnya Resolusi Jihad 1945, hingga melawan pemberontakan PKI misalnya, tidak lepas dari peran kalangan pesantren. Sampai hari ini pun komitmen santri sebagai generasi pecinta tanah air tidak kunjung pudar. Sebab, mereka masih berpegang teguh pada kaidah hubbul wathan minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman).

    Kedua; Metode mengaji dan mengkaji. Selain mendapatkan bimbingan, teladan dan transfer ilmu langsung dari kiai, di pesantren diterapkan juga keterbukaan kajian yang bersumber dari berbagai kitab, bahkan sampai kajian lintas mazhab. Tatkala muncul masalah hukum, para santri menggunakan metode bahsulmasail untuk mencari kekuatan hukum dengan cara meneliti dan mendiskusikan secara ilmiah sebelum menjadi keputusan hukum. Melalui ini para santri dididik untuk belajar menerima perbedaan, namun tetap bersandar pada sumber hukum yang otentik.

    Ketiga; Para santri biasa diajarkan untuk khidmah (pengabdian). Ini merupakan ruh dan prinsip loyalitas santri yang dibingkai dalam paradigma etika agama dan realitas kebutuhan sosial.

    Keempat; Pendidikan kemandirian, kerja sama dan saling membantu di kalangan santri. Lantaran jauh dari keluarga, santri terbiasa hidup mandiri, memupuk solidaritas dan gotong-royong sesama para pejuang ilmu.

    Kelima; Gerakan komunitas seperti kesenian dan sastra tumbuh subur di pesantren. Seni dan sastra sangat berpengaruh pada perilaku seseorang, sebab dapat mengekspresikan perilaku yang mengedepankan pesan-pesan keindahan, harmoni dan kedamaian.

    Keenam; Lahirnya beragam kelompok diskusi dalam skala kecil maupun besar. Setting kamar kebanyakan pesantren relatif padat. Satu kamar berukuran kecil bisa ditempati oleh 8 orang lebih. Kondisi ini membuat mereka sering membuat forum kecil untuk membahas hal-hal remeh sampai yang serius. Dialog kelompok membentuk santri berkarakter terbuka terhadap hal-hal berbeda dan baru.

    Ketujuh; Merawat khazanah kearifan lokal. Relasi agama dan tradisi begitu kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren menjadi ruang yang kondusif untuk menjaga lokalitas di tengah arus zaman yang semakin pragmatis dan materialistis.

    Kedelapan; Prinsip Maslahat (kepentingan umum) merupakan pegangan yang sudah tidak bisa ditawar lagi oleh kalangan pesantren. Tidak ada ceritanya orang-orang pesantren meresahkan dan menyesatkan masyarakat. Justru kalangan yang membina masyarakat kebanyakan adalah jebolan pesantren, baik itu soal moral maupun intelektual.

    Kesembilan; Penanaman spiritual. Tidak hanya soal hokum Islam (fikih) yang didalami, banyak pesantren juga melatih para santrinya untuk tazkiyatunnafs, yaitu proses pembersihan hati. Ini biasanya dilakukan melalui amalan zikir dan puasa, sehingga akan melahirkan fikiran dan tindakan yang bersih dan benar. Makanya santri jauh dari pemberitaan tentang intoleransi, pemberontakan, apalagi terorisme.

    Di samping alasan pesantren sebagai laboratorium perdamaian, keterpilihan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sejak 2 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020 dan penobatan Indonesia sebagai Presiden DK PBB selama bulan Mei 2019–dimana bargaining position Indonesia dalam menginisiasi dan mendorong proses perdamaian dunia semakin kuat dan nyata–menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa, terutama kalangan santri Indonesia agar turut berperan aktif dan terdepan dalam menyampaikan pesan-pesan perdamaian di dunia internasional.

    Adapun rangkaian peringatan telah dimulai dengan Santri Millennial Competitions yang berisi Sayembara Logo Hari Santri 2019 sejak 5-18 Agustus 2019. Sementara Lomba Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Perdamaian, Muhadhoroh Santri Cinta Damai, Pesan Ulama, dan Syair Pesantren pada tanggal 5 Agustus-30 September 2019. Panitia menyediakan hadiah mencapai 207,5 juta bagi para pemenang untuk kategori santri dan umum.

    Launching peringatan Hari Santri 2019 akan dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kantor Kementerian Agama pada tanggal 19 September 2019 dengan balutan Orchestra Perdamaian yang mengusung tema “Seribu Cahaya Santri untuk Perdamaian Dunia”.

    Disusul Kopdar Akbar Santrinet Nusantara yang berlangsung pada tanggal 19-21 September 2019. Para admin media online dan media sosial santri atau pesantren akan membincang strategi gerakan pengarusutamaan moderasi beragama dan perdamaian, sekaligus meramaikan jagat dunia maya dengan konten-konten yang positif.

    Yang tidak kalah menarik adalah Muktamar Pemikiran Santri Nusantara yang diselenggarakan melalui metode call paper di Ma’had Aly Saíidussiddiqiyyah Jakarta pada tanggal 28-30 September 2019. Tema kajian tentang pesantren dan perdamaian dengan menghadirkan para tokoh yang selama ini konsen pada gerakan perdamaian di dunia internasional.

    Berbarengan Muktamar Pemikiran Santri Nusantara juga akan digelar Malam Kebudayaan Pesantren dengan konsep “Ngaji, Ngopi, Ngomedi” yang akan diisi dengan dialog dan humor-humor ala pesantren dari para tokoh pesantren, ada juga Komunitas Musik Mengaji (KOMUJI), serta penampilan santri milenial. Tanggal 6 Oktober 2019 dilaksanakan gerakan nasional Ro’an Akbar “Jaga Bumi, Jaga Hati” yang akan diikuti oleh pengasuh dan santri di seluruh pesantren di Indonesia. Roán merupakan tradisi kerjabakti santri menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan pesantren.

    Seminggu kemudian pada tanggal 13 Oktober 2019 dilanjutkan dengan Parade Santri Cinta Damai bersamaan dengan Car Free Day di sepanjang jalan Jalan MH. Thamrin-Sudirman Jakarta Pusat. Parade Santri Cinta Damai akan menampilkan berbagai atraksi dan budaya pesantren yang beragam, kampaye perdamaian, serta pembentangan bendera merah putih sepanjang 1 kilo meter yang dibawa oleh para santri.

    Sedangkan tanggal 21 Oktober 2019 sebagai malam puncak Hari Santri 2019 atau “SantriVersary” yang rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia. SantriVersary yang dikemas dengan Salawat dan Tausiah Kebangsaan ini akan diisi Gus Muwafiq, Habib Jindan bin Novel Salim Jindan, dan Syubbanul Muslimin dari Probolinggo Jawa Timur.

    Pagi harinya pada tanggal 22 Oktober 2019 yang telah ditetapkan sebagai Hari Santri akan dilaksanakan upacara bendera oleh Kementerian Agama dan pesantren di seluruh Indonesia. Dimaksudkan sebagai refleksi atas kejuangan, keteladanan dan kontribusi santri sejak sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan hingga sekarang, sekaligus memperteguh komitmen Santri Indonesia untuk Perdamamaian Dunia.

  2. TEMA

    Tema peringatan Hari Santri 2019 adalah “Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia”

  3. RANGKAIAN KEGIATAN

    Adapun rangkain peringatan Hari Santri 2019 sebagai berikut:

    No Tanggal Kegiatan
    1 5-18 Agustus 2019 Santri Millennial Competitions
    • Sayembara Logo Hari Santri 2019
    2 12 Agustus-30 September 2019
    • Iklan Layanan Masyarakat tentang Perdamaian
    • Pesan Ulama
    • Muhadloroh Santri
    • Syair Pesantren
    3 19 September 2019 Launching Peringatan Hari Santri 2019 Orchestra Perdamaian “Seribu Cahaya Santri untuk Perdamaian Dunia”
    4 28-30 September 2019 Muktamar Pemikiran Santri Nusantara Call for Papers santri
    5 28 September 2019 Malam Kebudayaan Pesantren Ngaji, Ngopi, Ngomedi
    6 6 Oktober 2019 Roán Akbar Jaga Bumi, Jaga Hati
    7 13 Oktober 2019 Parade Santri Cinta Damai In Car Free Day
    8 21 Oktober 2019 SantriVersary Salawat, dan Tausiah Perdamaian
    9 22 Oktober 2019 Upacara Bendera Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia
  4. PENUTUP

    Demikian Term of Reference ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2019. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kepres 22 tahun 2015 tentang Hari Santri

dibawah

Term Of Reference Peringatan Hari Santri 2019

dibawah

Lirik Lagu Hari Santri

Saat ini kita telah merdeka

Mari teruskan perjuangan ulama

Berperan aktif dengan dasar Pancasila

Nusantara tanggung jawab kita…

Reff

Hari Santri 3x

Hari Santri bukti cinta pada negeri

Ridho dan rahmat dari Ilahi

NKRI Harga Mati…

 

Ayo Santri 3x

Ayo ngaji dan patuh pada Kiai

Jayalah bangsa, jaya negara

Jayalah pesantren kita…

[ Foto Santri Pondok Pesantren Al-Khoirot sedang melaksanakan apel hari santri pertama pada 22 Oktober 2016 Oleh Farzanesfandiar - Karya sendiri, CC BY-SA 4.0, Pranala ]

Keputusan Presiden Pedoman

ICT

ICT jogloabang Kam, 03/31/2011 - 05:42

ICT Jogloabang

ICT Jogloabang

9 Tips Memilih Nama Domain yang Tepat

9 Tips Memilih Nama Domain yang Tepat
9 Tips Memilih Nama Domain yang Tepat
suryaden Rab, 09/22/2021 - 12:47

Ketika ingin membuat situs website untuk bisnis milikmu, memilih jenis layanan hosting memang menjadi salah satu aspek penting. Tetapi, memilih nama domain yang tepat juga tak boleh kamu sepelekan. Hal ini karena, nama domain yang unik dan mudah dieja dapat memengaruhi trafik pengunjung website. Jadi, sama seperti mengambil keputusan bisnis, kamu juga harus berhati-hati dalam memilih nama domain. Agar tidak salah, simak tips memilih nama domain yang tepat dari DomaiNesia berikut ini, yuk.

Tips memilih nama domain

1. Pilih Top Level Domain (TLD) dengan sangat hati-hati

Top Level Domain (TLD) adalah bagian dari domain yang muncul setelah nama situs. Beberapa TLD yang paling populer digunakan saat ini adalah .com, .net, dan .org. Ada banyak opsi TLD yang lebih baru, tetapi sampai saat ini yang paling baik dan populer adalah tetap menggunakan .com. Fungsi dari TLD ini sebenarnya juga untuk menunjukkan penggunaan website, seperti:

TLD - .org

Penggunaan TLD .org ini biasanya digunakan untuk sebuah lembaga atau organisasi tertentu.

TLD - .net

Selanjutnya, .net biasanya akan digunakan untuk beberapa situs website yang berkaitan dengan teknologi dan jaringan.

TLD - .info

Kemudian untuk .info akan digunakan untuk situs website yang bersifat informatif.

Namun apabila kamu TLD .com sudah tidak bisa digunakan karena banyaknya pendaftar yang lain, kamu bisa menggunakan alternatif lain. Pastikan saja apapun yang dipilih masih sesuai dengan situs web dan target audiens.

2. Memasukkan kata kunci yang sesuai dengan bisnis

Tips memilih nama domain selanjutnya adalah memperhatikan kata kunci untuk nama domain. Pastikan kamu memilih kata kunci tidak hanya untuk konten saja Mesin pencari akan menggunakan nama domain untuk memahami tentang situs website milikmu dan membantu menentukan peringkat pencarian. Jadi, penting untuk memasukkan kata kunci yang tepat sesuai kebutuhan bisnis.

Kata kunci yang dipilih untuk nama domain harus relevan dengan situs website. Jika kesulitan mendapatkan ide, dapat mencoba Google Keyword Planner. Alat ini bisa kamu gunakan secara gratis dan membantu mencari kata kunci berdasarkan volume pencarian dan faktor lain untuk mengidentifikasi istilah yang benar-benar digunakan orang.

 

3. Pastikan domain mudah diucapkan dan dieja

Kamu juga harus mempertimbangkan nama domain yang mudah diucapkan dan dieja. Dalam tips memilih nama domain, tidak peduli seberapa keren namanya, jika sulit untuk diucapkan dan dieja hal itu akan memengaruhi trafik pengunjung website. Karena akan ada saatnya kamu harus memberitahu situs website atau alamat email secara lisan kepada seseorang.

Dari mulut ke mulut masih menjadi media promosi yang paling kuat. Terlebih lagi, ini hanya berfungsi ketika orang benar-benar dapat mengucapkan domain dengan jelas dan tepat. Pemilihan nama domain yang tepat juga membuat banyak orang jadi lebih mudah mengingatnya, meningkatkan kemungkinan orang akan mengunjungi dan meneruskan situs ke jaringan mereka.

4. Hindari tanda hubung

Menggunakan tanda hubung mungkin tampak seperti cara kreatif untuk mendapatkan nama domain yang kamu inginkan. Namun sayangnya, pemakaian tanda hubung dalam nama domain sulit untuk diungkapkan secara lisan. Penggunaan tanda hubung pada nama domain ini juga membuat domain lebih sulit untuk diketik.

Beberapa orang kemungkinan akan langsung melewatkannya dan justru memilih untuk mengunjungi situs web orang lain yang lebih mudah dieja. Umumnya, saat melakukan brainstorming ide nama domain, cobalah untuk menghindari apa pun yang bukan huruf. Hal tersebut termasuk mengganti huruf dengan angka.

5. Hindari menggunakan huruf ganda

Menggunakan huruf ganda dalam nama domain dapat memicu terjadinya salah ketik. Huruf ganda sulit dibaca dan bahkan lebih susah untuk mengetik dengan benar. Jika kesalahan terjadi cukup sering, pengunjung website bisa jadi justru berakhir di tempat lain. Selain itu, pengunjung juga harus menghabiskan beberapa detik lebih lama dari yang diperlukan untuk mencoba mengeja domain.

6. Jaga agar nama domain tetap singkat

Ada beberapa alasan mengapa nama domain yang singkat berfungsi lebih baik. Pertama, nama yang lebih singkat pasti akan lebih mudah diingat dan diketik. Oleh karena itu, menggunakan nama domain yang singkat juga bermanfaat untuk tujuan branding.

7. Tetap unik dan brandable

Nama domain yang unik dapat membuat bisnis milikmu lebih menonjol di pasaran serta berpotensi menghindari dari masalah hukum yang ada. Tips memilih nama domain yang satu ini juga dapat berkontribusi pada upaya pemasaran bisnis milikmu.

8. Lakukan riset nama domain

Setelah mempersempit pencarian ke beberapa pilihan nama domain, kamu juga harus terlebih dahulu menggunakan alat penelitian untuk menentukan apakah masih tersedia. Namun, hanya karena nama domain tersedia tidak berarti orang lain belum memiliki klaim yang sah atas nama domain tersebut. Agar aman, sebaiknya melakukan pencarian merek dagang sebelum menentukan pilihan.

9. Belilah banyak domain

Tips memilih nama domain yang terakhir adalah jika sudah berhasil mendapatkan alamat .com yang didambakan, tak ada salahnya untuk tetap mempertimbangkan membeli opsi lain dan menyiapkan pengalihan. Kamu bahkan dapat melangkah lebih jauh dan membeli salah eja umum dari nama domain yang sudah dipilih. Cara ini adalah strategi cerdas untuk diterapkan ke media sosial juga.

Itulah deretan tips memilih nama domain yang tepat. Jadi pastikan sebelum menentukan sebuah nama domain, kamu juga harus mempertimbangkan tips-tips di atas untuk menunjang kualitas sebuah situs website. Selain itu, DomaiNesia juga menyediakan pencarian untuk domain cek hingga cara buat blog profesional bagi pemula.

Bisnis Kreasi

APT di terminal Ubuntu

APT di terminal Ubuntu
apt
suryaden Sab, 12/02/2017 - 01:45

APT atau Advanced Package Tool sangat dikenal oleh para pengguna Linux utamanya Linux Mint, Debian, Ubuntu atau distribusi lainnya yang berbasis Debian atau Ubuntu. Apalagi saat ini distribusi Linux Ubuntu merekomendasikan APT sebagai perintah terminal untuk manajemen paket.

Apa itu APT?

Ubuntu adalah turunan dari Debian, dan seperti kita tahu Debian menggunakan sistem pemaketan untuk menyediakan program dan installasi aplikasinya dikenal dengan dpkg packaging system. Jadi apa itu APT atau Advanced Package Tool?

What is APT?

APT (for Advanced Package Tool) is a set of tools for managing Debian packages, and therefore the applications installed on your Debian system. APT makes it possible to:

  • Install applications
  • Remove applications
  • Keep your applications up to date
  • and much more...

APT resolves dependency problems and retrieves requested packages from designated package repositories. APT delegates the actual installation and removal of packages to dpkg. APT is primarily used by commandline tools, but

  • there are many GUI tools to let you use APT without having to touch the command line.

  • tools like aptitude can interact with APT via both commandline and TUI interfaces.

APT adalah baris perintah di terminal untuk berinteraksi dengan sistem paket. Memang ada perintah khusus untuk 'dpkg' untuk mengelolanya. Namun APT dikenal lebih mudah untuk menginstall, upgrade dan mencopot aplikasi. Perintah APT menyediakan diri untuk berinteraksi dengan APT dan manajemen paket aplikasi/program. apt-get adalah perintah yang sudah lama populer dalam berbagai perintah 'apt'. Adapun beberapa perbedaannya adalah:

Perintah apt Yang diganti Fungsi
apt install apt-get install Instal Paket
apt remove apt-get remove Mencopot Paket
apt purge apt-get purge Copot Paket dan Konfigurasinya
apt update apt-get update Refresh repository index
apt upgrade apt-get upgrade Upgrade semua paket yang bisa di upgrade
apt autoremove apt-get autoremove Bersihkan paket yang tak diinginkan
apt full-upgrade apt-get dist-upgrade Upgrade paket dengan penangananan depedencies
apt search apt-cache search Pencarian program
apt show apt-cache show Menampilkan detil paket

Perintah baru di APT

Perintah baru APT Fungsi
apt list Lis Paket dengan Kriteria apakah sudah terinstall, dapat diupgrade dsb.)
apt edit-sources Edit sources list

Menggunakan APT di Linux berbasis Debian dan Ubuntu

  • Update paket database dengan apt
    sudo apt update
  • Upgrade paket terinstal dengan apt
    sudo apt upgrade
    sudo apt full-upgrade
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
    sudo apt install <package_name> contoh : sudo apt install mplayer
  • Install beberapa paket aplikasi sekaligus:
    sudo apt install <package_1> <package_2> <package_3>
  • Install tanpa Upgrade
    sudo apt install <package_name> --no-upgrade
  • Hanya upgrade
    sudo apt install <package_name> --only-upgrade
  • Spesifik install
    sudo apt install <package_name>=<version_number>
  • Copot Paket
    sudo apt remove <package_name>
    sudo apt purge <package_name>
  • Cari Paket
    apt search <search term>
  • Lihat isi paket
    apt show <package_name>
  • Melihat paket yang bisa diupgrade
    apt list --upgradeable
    apt list --installed
    apt list --all-versions
  • Membersihkan sistem Ubuntu
    sudo apt autoremove

 

Begitulah sekilas perintah 'apt' untuk Linux berbasis Debian dan Ubuntu.

 

Atasi Update High Sierra Macbook Gagal

Atasi Update High Sierra Macbook Gagal
Fail Update High Sierra Mac OS
jogloabang Sab, 01/13/2018 - 06:34

Pernah mengalami gagal install update Mac OS High Sierra?. Dua kali kejadian gagal install update OS Mac High Sierra. Ketika itu High Sierra Versi Beta 2 dan Mac OS High Sierra 10.13.3 Versi Public Beta. Pangalaman yang cukup mengenaskan karena pada awalnya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Memang ketika gagal install update dapat di reboot dan menekan Command + R sehingga Macbook bisa masuk ke safe mode dimana banyak pilihannya yaitu Restore dengan Time Machine, Memperbaiki Hardisk, Install Ulang OS, mengulangi menginstall update Mac maupun format disk.

gagal install update high sierra

Tentu saja bukan itu yang kita inginkan, selain restore dari snapshot yang otomatis dibangun oleh Mac ketika menginstall update, file restore dari snapshot dapat mudah kita temukan setelah masuk safe mode berada di partisi Base pun otomatis ditemukan oleh Macbook. Namun apa yang terjadi karena file update yang sudah terdownload masih tersimpan dan belum terinstal, yaitu ikon App Store selalu masih ditandai dengan angka 1 yang warnanya merah. Cukup mengganggu dan ketika diinstall lagi pun pasti gagal, karena produk unduhan update yang gagal, dan belum diganti dengan file update yang sehat.

Searching di internet tentunya untuk mencari pemecahan masalah tentang gagal install update Mac OS High Sierra. Ketemunya apa? Ketemunya adalah petunjuk seperti yang ada ketika kita menekan Command + R pasca gagal install kemudian reboot, ya pada tampilan safe mode itu tentunya, dan setelahnya adalah paragraf jualan software untuk memudahkan backup Mac dan sebagainya.

Selain tentunya adalah informasi mengapa kita mendapatkan file update yang bikin gagal, atau buruk, tentu alasannya adalah koneksi internet yang buruk dan ramainya orang mengunduh file updates yang otomatis akan diunduh oleh Mac ketika terhubung ke internet. Wajar saja karen jutaan Macbook yang terhubung internet ramai-ramai mengunduh file yang sama.

Akhirnya juga sampai browsing ke forum-forum, hingga diperlukan keberanian untuk mencari kata kunci yaitu 'how to remove updates files on Mac'  sebab penyebabnya adalah file gagal unduh yang tersimpan. Itulah file yang harus dihapus dan dibuang untuk diganti dengan file update unduhan yang baru dan sehat. Persoalannya adalah dimana letak file unduhan update Macbook yang gagal tersebut. Ketemu dan sangat mudah.

file installasi update mac

 

letak file unduhan update installasi high sierra

 

File update Mac OS tersebut berada di hardisk Base, berada di folder Library/Updates, atau Perpustakaan/Updates. Klik folder tersebut dan lihat mana file update Macbooknya. Kemudian buang satu folder tersebut ke bak sampah. Untuk amannya baru kosongkan trash setelah install update-nya sukses. Kemudian reboot Mac.

gambar mengunduh update mac high sierra

Setelah reboot mulai ulang komputer Mac, download file update kembali dapat dilakukan, tunggu sampai rampung kemudian install update Mac OS High Sierra tersebut. Pasti bisa.

install update high sierra

BebeStar 2013

BebeStar 2013 jogloabang Sab, 09/07/2013 - 16:18

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"116","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"367","typeof":"foaf:Image","width":"447"}}]]

Everyone's a Star

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"117","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"341","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Mini Workshop Pengembangan Bakat si Kecil

Mini Workshop Pengembangan Bakat si Kecil
Sab, 09/14/2013 - 00:00
jogloabang Sel, 09/10/2013 - 17:47
Jogloabang

Orang tua atau ibu-ibu muda yang memiliki anak kecil terutama pada keluarga-keluarga muda masa sekarang adalah individu-individu yang cerdas dan memiliki akses informasi mudah. Berbeda dengan masa beberapa tahun yang lampau dimana penetrasi informasi, internet ataupun media selular dan televisi belum seperti saat ini.

Namun permasalahan tentang informasi dasar yang benar tentang bakat dan situasi anak pada usia 3 – 6 tahun hanyalah dimiliki oleh para ahlinya. Di media-media seperti suratkabar, media sosial, televisi dan radio sangat jarang informasi tersebut terkupas dengan sederhana dan mengena.

Informasi dasar ataupun prinsip untuk membesarkan anak usia bawah 7 tahun sangat perlu dimiliki oleh ibu-ibu muda bukan karena mereka tidak tahu namun kemampuan ahli psikologi anak akan memberikan garis bawah atau keyakinan bagaimana membawa dan mengembangkan bakat anak secara lebih mudah dan pasti. Tidak harus kebingungan dan menerka-menerka bagaimana dan apakah sih bakat anak saya?, juga tidak perlu resah apabila sang anak hanya menampilkan kemampuan yang biasa-biasa sahaja.

Bagaimana mendeteksi bakat anak secara dini dari sudut pandang ibu. Bakat anak mungkin adalah campuran dan efek dari percampuran bakat kedua orang tua. Jadi kadang orang tua hanya menganggap hal biasa tentang kemampuan si kecil karena kedua orang tua juga memilikinya. Hal tersebut menjadikan hambatan bagi pengembangan bakat si kecil namun juga bisa sangat bermanfaat ketika orang tua menyadari bahwa anaknya memiliki bakat yang sama dengan dirinya.

Pengetahuan tentang profesi-profesi, seni, dan pekerjaan-pekerjaan informal yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan perlu diketahui oleh orangtua sehubungan dengan dikenalinya bakat si anak yang mungkin spesial. Bahwa kemampuan setiap orang secara positif akan memberikan dampak positif bagi kehidupan seluruh dunia. Dan nutrisi apakah yang diperlukan anak untuk dapat tumbuh kembang secara sehat, dan bagaimana nutrisi tersebut terdapat pada resep-resep masakan si kecil.

Tujuan Mini Workshop Pengembangan Bakat si Kecil

Tujuan dari dilakukannya mini Workshop untuk ibu-ibu muda ini adalah bagaimana menyikapi dan mengembangkan bakat si kecil. Bagaimana mencari referensi dan mengetahui bahwa kemampuan setiap orang memiliki potensi positif untuk menyelesaikan masalah-masalah bagi orang lain. Kemampuan dan bakat anak ditunjang oleh nutrisi penguat agar bisa bertahan hidup dan sehat, diperlukan pengetahuan dasar mengenai kebutuhan nutrisi yang disederhanakan dalam bentuk makanan maupun resep yang mudah dibuat.

Pelaksanaan

Tanggal : 14 September 2014

Jam : 09.00 – 12.30

Lokasi : Pendopo Jogloabang, Ds Gombang, Tirtoadi Mlati Sleman.

Peserta : Ibu-ibu muda pengirim video bebestar 2013 (maks 100 orang, gratis)

Pembicara : Intan KW, Psikolog anak RS Sardjito, dan dr. Dwi Murti Nuryanti

Acara :

09.00 – 09.15 : Pendaftaran

09.15 – 09.30 : Pembukaan

09.30 – 10.30 : Tentang bakat anak

10.30 – 11.30 : Nutrisi anak

11.30 – 12.30 : Diskusi atau sharing

12.30 : Selesai

Dalam event ini juga terbuka untuk pengumpulan video anak berbakat.

Pendaftaran bisa mention ke @bakatanak atau langsung datang saja.

Pendopo Jogloabang Lokasi Mini Workshop bakat anak

Pendopo Jogloabang Lokasi Mini Workshop bakat anak jogloabang Kam, 09/12/2013 - 02:51

Jogloabang terletak di dusun Gombang - Rajek Lor, Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, DIY. Sekitar 9 Kilometer dari Tugu Yogyakarta. Perjalanan dengan menggunakan pribadi dapat di tempuh dengan route ini.

Rute dalam gambar :

Persyaratan Mengikuti Bebestar 2013

Persyaratan Mengikuti Bebestar 2013 jogloabang Sab, 09/07/2013 - 17:33
  • Bebestar terbuka bagi siapa saja tidak terbatas pada pengguna susu Bebelac
  • Anak harus berusia lebih dari 3 tahun atau kurang dari 7 tahun saat pendaftaran ditutup (Kelahiran 7 Oktober 2007 – 6 Oktober 2010)
  • Juri hanya akan memanggil peserta yang memiliki salah satu/lebih dari ke tiga bakat: Menari, Menyanyi dan Bermain Musik.
  • Apabila terpilih masuk ke audisi, maka persyaratan tambahan adalah membeli susu Bebelac 2 x 400 gram dan Pendaftar/Orangtua harus bersedia untuk pergi menuju kota audisi terdekat apabila Anaknya terpilih masuk ke dalam audisi.
  • Bebestar terbaik dalam Audisi akan dihubungi oleh panitia 1 minggu sebelum plaksanaan Final.
  • Satu Bebestar terbaik dari final akan dikirimkan ke Jakarta untuk tampil bersama 9 Bebestar terbaik dari kota lain.

Persyaratan Mengikuti Little Bebestar 2013

Persyaratan Mengikuti Little Bebestar 2013 jogloabang Sab, 09/07/2013 - 17:38
  • Little Bebestar terbuka bagi siapa saja tidak terbatas pada pengguna susu Bebelac
  • Anak harus berusia lebih dari 1 tahun atau kurang dari 3 tahun saat pendaftaran ditutup (Kelahiran 7 Oktober 2010 – 6 Oktober 2012)
  • Dalam video little Bebestar penilaian akan diberikan kepada video yang mampu menampilkan momen terbaik antara Ibu dan Anak dan akan dipilih 10 video terbaik
  • 10 video terbaik terdiri dari 5 video pilihan juri dan 5 video favorit.
  • Pemenang video akan memperoleh hadiah tabungan pendidikan dan penampilan videonya bersama dengan 9 Little Bebestar lainnya di acara Bebestar Night.
  • Keikutsertaan Little Bebestar hanya bisa dilakukan melalui kanal digital dan dropbox, tidak berlaku pada in-store, Radio recording dan Bebecar/Bebevan/Bebebus + pendaftaran via komunitas bekerjasama dengan IBN.

Tentang BebeStar

Tentang BebeStar jogloabang Sab, 09/07/2013 - 17:18

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"118","attributes":{"alt":"Bebestar","class":"media-image","height":"287","style":"float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;","title":"BebeStar 2013","typeof":"foaf:Image","width":"369"}}]]BEBESTAR dengan tag line "Everyone is a Star" adalah salah satu program PT. Nutricia Indonesia Sejahtera yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak berumur 3 – 6 tahun dari seluruh penjuru Indonesia untuk menampilkan bakat mereka dalam menyanyi, menari dan memainkan alat musik.

Selain BEBESTAR khusus bagi anak yang berusia di atas 1 tahun dan dibawah 3 tahun juga dapat di ikut sertakan dalam acara LITTLE BEBESTAR yang lebih fokus pada menampilkan ikatan Antara Ibu dan Anak dalam sebuah Video.

BEBESTAR dan LITTLE BEBESTAR bukanlah ajang kompetisi lomba, namun adalah acara yang akan mengeluarkan potensi terbaik pada Anak. Oleh karena itu istilah: Lomba, Kompetisi, Menang, Kalah, Juara, Pemenang adalah TABU dan DILARANG KERAS untuk digunakan dalam semua bentuk komunikasi dalam program/acara Bebestar karena di dalam BEBESTAR – Everyone’s a Star
 
Istilah yang digunakan adalah BEBESTAR TERBAIK. Tanamkan pada setiap komunikasi bahwa semua anak BEBESTAR adalah bintang!

Contoh AD-ART Gapoktan

Contoh AD-ART Gapoktan jogloabang Kam, 03/31/2011 - 05:57

Contoh/konsep

ANGGARAN DASAR GAPOKTAN ...............................

 

BAB I

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

 

Pasal 1

 

  1. Badan Usaha ini bernama ”Gapoktan ...........” yang dalam Anggaran Dasar ini disebut Gapoktan ......

  2. Gapoktan ................... ini berkedudukan di :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Sleman

Propinsi : Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta

  1. Daerah Kerja Gapoktan ............... meliputi wilayah Republik Indonesia

  2. Gapoktan ................... didirikan untuk waktu yang tidak terbatas

 

 

BAB II

AZAS, VISI, MISI DAN TUJUAN

 

Pasal 2

 

  1. Azas Gapoktan ..................... adalah Pancasila

  2. Visi Gapoktan ................... adalah menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya berkehidupan penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

  3. Misi Gapoktan ..................... adalah mengembangakan Gapoktan ..................... sebagai lembaga ekonomi petani yang dapat melayani pembiayaan dengan cepat dan mudah.

  4. Tujuan Gapoktan ..................... adalah mewujudkan kehidupan petani dan masyarakat di lingkungannya sekitar yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

 

 

BAB III

SIFAT, PERAN DAN FUNGSI

 

Pasal 3

 

  1. Gapoktan ..................... bersifat terbuka, independen dan tidak partisan (tidak memihak pada golongan dan partai tertentu), berorientasi pada pengenbangan masyarakat untuk mendukung bisnis ekonomi produktif anggota dan kesejahjteraan sosisal masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

  2. Dalam mencapai tujuannya Gapoktan ..................... berperan sebagai :

    1. Motor penggerak ekonomi pedesaan

    2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi keadilan

    3. Penghubung anatara kaum berada dengan kaum yang lemah

    4. Sarana pendidikan non formal untuk mewujudkan prinsip hidup yang berkah, perbuatan baik melalui komonikasi yang terbuka untuk keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

 

  1. Dalam rangka mencapai tujuannya, Gapoktan ..................... berfungsi :

    1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, Pengelola dan Pengurus menjadi lebih profsional dan amanah sallam (selamat, damai dan sejahtera sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang beribadah menghadapi tantangan global.

    2. Mengorganisir dan memobilisasi dana masyarakat sehingga bermanfaat secara optimal untuk kepentingan masyarakat banyak.

    3. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.

    4. Mengembangkan kesempatan kerja.

    5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi sosial masyarakat banyak.

 

 

BAB IV

USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 4

 

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Gapoktan ..................... melakukan usaha-usaha dan kegiatan sebagai berikut :

A.Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

(1) Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk melayani Pembiayaan usaha-usaha anggota dan usaha Gapoktan .....................

(2) Memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif anggota melalui cara pelayanan yang cepat, layak, aman dan tepat sasaran.

(3) Aturan dan jenis pembiayaan akan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

(4) Mengembangkan usaha-usana sektor riil yang menunjang usaha anggotanya yang tata caranya ditentukan dalam ART.

(5) Mengelola usaha tersebut secara profesional berdasarkan prinsip ekonomi keadilan (non riba)

 

B. Usaha Kesejahteraan Sosial

(1) Menggalang dan menghimpun dana sosial dari sumber yang halal dan baik yang tidak mengikat.

(2) Memberikan pinjaman dalam bentuk Pembiayaan Kebajikan.

(3) Melaksanakan pendidikan dan bimbingan berusaha kepada anggota yang menerima pembiayaan agar mereka mampu mengembangkan usahanya sehingga bisa mempertanggungjawabkan pembiayaan yang diterimanya.

(4) Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan kesejahteraan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana.

BAB V

KEANGGOTAAN

 

Pasal 5

 

Anggota Gapoktan ..................... terdiri :

  1. Anggota Pendiri Gapoktan ....................., yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simapanan wajib dan simpanan pokok khusus yang terdiri minimal 20 orang.

  2. Anggota Biasa, yaitu anggota yang m,embayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

  3. Calon Anggota, yaitu mereka yang memmanfaatkan jasa Gapoktan ..................... tetapi belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.

  4. Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan Gapoktan ..................... tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota Gapoktan .....................

  5. Anggota Pendiri Kehormatan, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20 % dari jumlah modal Gapoktan .....................

 

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 

Pasal 6

 

  1. Setiap anggota berhak :

    1. Mengajukan pendapat dan menyampaikan usul

    2. Meminta laporan mengenai keadaan keuangan Gapoktan .....................

    3. Memperolaeh pelayanan usaha-usaha Gapoktan .....................

 

  1. Setiap anggota berkewajiban :

    1. Memajukan usaha-usaha Gapoktan .....................

    2. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Gapoktan .....................

    3. Mematuhi ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputasan rapat, serta peraturan khusus Gapoktan .....................

    4. Berpartisipasi dalam kegaiatan usaha Gapoktan .....................

    5. Wajib mengembangkan dan memeliohara kebersamaan atas azas kekeluargaan

    6. Berusaha terus untuk mendalami, menghayati dan melaksanakan tujuan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip utama Gapoktan .....................

 

 

BAB VII

PENGURUS

 

Pasal 7

 

  1. Pengurus Gapoktan .....................dipilih dari anggota pendiri (yang telah membayar lunas simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib) melalui mekanisme Rapat anggota.

  2. Pengurus dipilih untuk mewakili seluruh anggota dalam menjalankan, mengendalikan dan mengawasi usaha dan kelembagaan Gapoktan .....................

  3. Pengurus dipilih berdasarkan kemampuannya untuk mengawasi dan mengandalikan jalannya Gapoktan .....................

  4. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali apabila selesai masa jabatannya berakhir.

  5. Pengurus terdiri sekurang-kurangnya satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan satu orang Bendahara.

 

 

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

 

Pasal 8

  1. Pengurus mempunyai kewajiban :

    1. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan usaha Gapoktan .....................

    2. Bertatanggungjawab atas pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.

    3. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran Gapoktan .....................

    4. Menyelenggarakan rapat anggota

    5. Bertanggungjawab kepada rapat anggota, dalam hal pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, baik organisasi maupun keuangan.

    6. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Gapoktan ....................., serta mewakilinya dihadapan dan diluar Pengadilan.

    7. Pengurus bersama pengelola Gapoktan .....................mengadakan Kajian Ruhiyah dengan anggota dan atau kelompok-kelompok secara berkala.

 

  1. Pengurus mempunyai Hak :

    1. Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus menyeleksi dan mengangkat Pengelola, guna mensukseskan program dan perkembangan Gapoktan .....................

    2. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar.

    3. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar.

 

Pasal 9

 

  1. Pengurus tidak menerima gaji atau honor setiap bulannya, akan tetapi dapat diberikan bonus atau uang jasa, yang besarnya disepakati dalam rapat anggota.

  2. Pengurus wajib memberikan laporan kepada Pemerintah auat Instansi Pembina terkait tentang keadaan dan perkembangan organisasi serta usaha Gapoktan ..................... sekurang-kurangnya satu tahun sekali.

 

Pasal 10

 

  1. Pengurus Gapoktan ....................., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung selain membayar kerugian yang diderita Gapoktan ....................., karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, disamping pengaantianapabila tindakan itu dilakukan dengan sengaja, juga tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

  2. Pengurus Gapoktan ..................... tidak menanggung kerugian, bila kerugian tersebut karena bencana alam dan diputuskan dalam rapat anggota.

 

 

BAB IX

PENGAWAS DAN PEMBINA

 

Pasal 11

 

  1. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh pengurus

  2. Pengurus dapat menunjuk orang atau lembaga sebagai pengawas, untuk mengontrol dari segi aspek-aspek sistem pengelolaan keuangan dan transaksi, agar kegiatan Gapoktan ..................... tidak menyimpang dari kaidah-kaidah keadilan

  3. Dalam menunjuk pengawas dipilih orang atau lembaga yang mengerti tentang konsep ekonomi keadilan.

  4. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip pengelolaan Gapoktan ..................... yang profesional, pengurus dapat menunjuuk orang atau lembaga sebagai pembina.

 

 

BAB X

PENGELOLA

 

Pasal 12

 

  1. Pengeloa Gapoktan ..................... adalah tenaga profesional yang direkut (dipilih dan diseleksi sesuai dengan kemampuan dan pendidikan) untuk dilatih dan dipekerjakan mengelola bisnis dan kelembagaan Gapoktan ..................... sehari-hari.

 

  1. Dalam hal pengelola Gapoktan ..................... sesuai dengan Pasal 12 ayat 1, Konsultan Pendamping dapat merekomendasikan pengelola yang sudah dilatih untuk dilanjutkan ke tingkat menengah, dan ahli, agar dalam mengelola Gapoktan .....................dapat berjalan sesuai dengan standar dan profesional.

  2. Status Pengelola dikembangkan secara bertahap setiap 6 bulan dengan melakukan evaluasi dari status magang, kontrak, staf percobaan dan staf tetap.

  3. Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus Gapoktan .....................

  4. Pengelola mendapat gaji bulanan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perkembangan usaha Unit Gapoktan ....................., kesepakatan dan pertimabangan serta penetapan Pengurus Gapoktan .....................

  5. Pengeloa bersama Pengurus melakukian pembinaan mental spiritual anggota dan atau kelompok-kelompok anggota secara berkala.

  6. Pengelola mendapat bonus dan SHU setiap tahun, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

 

 

BAB XI

KELOMPOK USAHA BERSAMA (POKUSMA)

 

Pasal 13

 

Dalam pembinan anggota, Gapoktan ..................... dapat membentuk kelompok usaha bersama (Pokusma) apabila jumlah anggota minimal 40 orang.

 

BAB XII

PENDAMPINGAN

 

Pasal 14

 

  1. Proses pendirian dan pelaksanaan operasional Gapoktan ..................... dilakukan oleh Penyuluh pendamping sebagai endamping.

  2. Dalam hal pendampingan, Penyuluh Pendamping menunjuk Penyelia Mitra Tani sebagai koordinator pendamping yang berada di lapangan atau lokasi Gapoktan ......................

 

 

Pasal 15

 

Pendamping berkewajiban :

  1. Memotivasi pendirian dan pengembangan Unit SP pada Gapoktan ......................

  2. Membina para Anggota, baik dari aspek ekonomi, sosial dan aspek penmguatan iman.

  3. Membantu Pengurus dan Pengeloa membuat laporan perkembangan keuangan dan kegiatan Gapoktan ..................... untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang.

  4. Membentu operasional Gapoktan ..................... dengan harapan Gapoktan ..................... dapat berjalan dan berkembang dengan maksimal (membantu memberikan solusi bila ada masalah, mengakses dana-dana pihak ketiga, dll).

 

Pendamping mempunyai hak :

  1. Menjadi Anggota Pendiri Gapoktan ..................... mewakili Pendamping

  2. Malukan internal audit dan standarisasi, serta menilai tingkat kesehatan Gapoktan ..................... apabila diminta Gapoktan .....................

 

 

BAB XIII

RAPAT ANGGOTA

 

Pasal 16

 

    1. Rapat Anggota Gapoktan ..................... dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dimana anggota wajib menghadirinya.

    2. Rapat pembentukan Gapoktan ..................... merupakan arap Anggota yang pertama.

    3. Rapat Anggota dilakukan atas dasr undangan yang disampaikan oleh Pengurus melalui Pengelola.

    4. Rapat Anggota dilakukan dengan mengharuskan mengundang instansi pembina terkait.

    5. Setiap keputusan dalam Rapat anggota diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir di dalam rapat

 

 

Pasal 17

 

  1. Rapat Anggota sah jika dihadiri dari sepertiga jumlah Anggota Pendiri.

  2. Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka Rapat anggota ditunda selama 10 hari dengan pemberitahuan tertulis kepada Anggota.

  3. Apabila yang terdapat dalam 2 dalam pasal ini tidak dapat dicapai, maka setelah diadakan penundaan selama 1 jam dan telah melaksanakan ayat 2 pasal ini, maka rapat dapat dilaksanakan dan dianggap sah adanya.

  4. Setiap Anggota Pendiri memiliki satu suara.

  5. Rapat Anggota Tahunan (RAT) menetapkan :

    1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

    2. Kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha

    3. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus.

    4. Rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja serta pengesahan laporan keuangan Gapoktan .....................

    5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya

    6. Pembagian Sisa Hasil Usaha

    7. Penggabungan, Peleburan dan pembubaran Gapoktan .....................

 

 

Pasal 18

 

Rapat Anggota Gapoktan .....................harus dihadiri oleh intansi Pembina terkait yang langsung maupun tidak langsung mempunyai hubungan dengan Gapoktan .....................

 

 

BAB XIV

SUMBER DANA

 

Pasal 19

 

  1. Sumber dana Gapoktan .....................terditri atas modal da pinjaman

  2. Modal Gapoktan ..................... bersumber dari :

    1. Simpanan Pokok Khusus, yang total akumulasinya harus mencapai minimum 10 % dari Modal Penyertaan yang akan masuk di Gapoktan .....................

    2. Simpanan Pokok

    3. Simpanan Wajib

    4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat (hibah)

    5. Sisa hasil usaha yang dicadangkan

 

  1. Dana pinjaman bersumber dari :

    1. Simpanan-simpanan Sukarela/Tabungan Anggota

    2. Dana Penyertaan dari Pemerintah

    3. Perorangan, Bank dan lembaga keuangan lainnya

    4. Sumber-sumber lainnya yang sah dan halal

 

 

BAB XV

OPERASIONAL

 

Pasal 20

 

  1. Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional Gapoktan ....................., diambil dari hasil pendapatan yang diperoeh Gapoktan ..................... pada setiap bulannya.

  2. Pendapatan setiap bulan yang diperoleh Gapoktan ....................., setelah dikeluarkan biaya bagi hasil/bonus simpanan anggota, pengeluiarnnya diatur sebagai berikut :

  • Maksimum 60 % sebagai biaya operasional

  • 35 % sebagai pendapatan yang ditahan (laba bulanan) dan diakumulasikan sebagai SHU

  • 5 % untuk Dana Pembinaan

 

 

BAB XVI

SISA HASIL USAHA

 

Pasal 21

 

  1. Sisa Hasil Usaha (SHU) Gapoktan ..................... adalah hasil akumulasi pendapatan yang diperoleh selama satu tahun buku dikurangi kewajiban-kewajiban pada tahun buku yang bersangkutan.

  2. Tahun buku Gapoktan .....................adalah tahun kalender.

  3. Pembagian pngalokasian Dana SHU Gapoktan .....................diatur sebagai berikut :

    1. 2,5 % untuk Danan Sosial

    2. 25 % untuk Cadangan

    3. 50 % untuk anggota sesuai dengan jasa usahanya terhadap Gapoktan ..................... (besarnya partisipasi modal : Simpoksus, Simpok dan Simwa yang diinvestasikan)

 

    1. 12,5 % untuk Pengurus

    2. 5 % untuk Pengelola

    3. 5 % untuk kegiatan pendidikan, pengembangan kualitas SDM dan sosial.

 

 

Pasal 22

 

  1. Cadangan adalah kekayaan Gapoktan .....................yang diperuntukakan untuk menutup kerugian Gapoktan ..................... sehingga tidak boleh dibagikan kepada Anggota.

  2. Penggunaan dana cadangan harus berdasarkan keputusan rapat anggota.

 

 

BAB XVII

PEMBUKUAN

 

Pasal 23

 

  1. Segala jenis usaha maupun kekayaan Gapoktan ..................... ini harus dibukukan sesuai dengan kaidah akutansi yang lazim dan dapat dipertanggungjawabkan.

  2. Tahun buku Gapoktan ..................... dimulai pada wal bulan 1 Januari dan berakhir pada bulan 31 desember

  3. Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau pada bulan Maret harus sudah dibuat laporan keuangan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus kepada Rapat Umum Anggota.

 

 

BAB XVIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

 

Pasl 24

 

  1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan oleh rapat Anggota

  2. Demikian Anggaran Dasar ini ditanda tangani oleh Pengurus yang telah diberi Kuasa Penuh dalam rapat pembentukan Unit Simpan Pinjam Gapoktan .............. pada tanggal .................... 2008

  3. Bilamana terjadi perubahan terhadap anggaran dasar ini, maka perlu dibuatkan catatan perubahan Anggaran sdasar dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya satu minggu setelah terjadinya perubahan.

 

 

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 25

 

  1. Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan oleh rapat anggota.

  2. Demikian anggaran dasar ini ditanda tangani oleh Pengurus yang telah diberi Kuasa Penuh dalam rapat pembentukan Unit Simpan Pinjam Gapoktan ..................... pada tranggal ..................... 2008

Anggota Pendiri

 

No

Nama

Alamat

Tanda Tangan

1

 

 

1

 

2

 

 

 

2

3

 

 

3

 

4

 

 

 

4

5

 

 

5

 

6

 

 

 

6

7

 

 

7

 

8

 

 

 

8

9

 

 

9

 

10

 

 

 

10

11

 

 

11

 

12

 

 

 

12

13

 

 

13

 

14

 

 

 

14

15

 

 

15

 

16

 

 

 

16

17

 

 

17

 

18

 

 

 

18

19

 

 

19

 

20

 

 

 

20

21

 

 

21

 

22

 

 

 

22

23

 

 

23

 

24

 

 

 

24

25

 

 

25

 

26

 

 

 

26

27

 

 

27

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA GAPOKTAN ..............................

 

 

 

BAB I

KEANGGOTAAN

 

Anggota Gapoktan ............................... terdiri dari :

    1. Anggota Pendiri Kehormatanyaitu anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20 % dari jumlah modal Gapoktan ...............................

    2. Anggota Pendiri Gapoktan ....................., yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simapanan wajib dan simpanan pokok khusus yang nilainya sesuai dengan kesepakatan anggota.

    3. Anggota Biasa Gapoktan ....................., yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

    4. Anggota Luar Biasa Gapoktan ....................., yaitu mereka yang memanfaatkan jasa Gapoktan ....................., tetapi belum meluasi simpanan pokok dan simpanan wajib.

    5. Anggota Kehormatan Gapoktan ....................., yaitu mereka yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan Gapoktan ..................... tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota Gapoktan ......................

 

 

Pasal 2

 

  1. Setelah Gapoktan ..................... berdiri, anggota pendiri bisa ditambah dari anggota biasa dan badan hukum atau lembaga dengan syarat :

    • Membayar Simpanan Pokok Khusus

    • Mempunyai Komitmen yang tinggi terhaddap Gapoktan .....................

    • Diterima oleh 50 % plus 1 Anggota Pendiri yang sudah ada

  2. Permohonoan untuk menjadi anggota Gapoktan ..................... diajukan oleh calon anggota kepada pengurus melalui pengelola secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah disediakan untuk keperluan itu.

  3. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan calon anggota, pengurus harus memberi jawaban tentang penerimaan atau penolakannya.

  4. Setiap calon anggota pendiri baru dapat dianggap menjadi anggota penuh, dengan segala hak dan kewajibannya, juika ia telah melunasi simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simapanan wajib.

  5. Anggota pendiri menyerahkan simpanan pokok khusus minimal 30 % dari jumlah simpanan pokok khusus yang diperkjanjikan setelah terbentuk Pengurus dan Pengelola; 70 % sisanya setelah Gapoktan ..................... siap beroperasi.

  6. Setiap anggota harus mengikuti secara aktif acara pembinaan anggota.

  7. Setiap anggota harus menghadiri setiap acara yang diselenggarakan Gapoktan ..................... untuk anggota.

  8. Setiap anggota harus secara aktif menempatkan simpanan sukarela pada Gapoktan .....................

 

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 

Pasal 3

 

  1. Anggota pendiri berhak untuk :

    1. memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengelola Gapoktan .....................

    2. memberikan suaranya dalam pemungutan suara dengan satu anggota satu suara dan tidak dapat diwakilkan.

    3. Mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan.

    4. Memperoleh kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya.

    5. Anggota pendiri dapat mnggelar rapat istimewa apabila diketahui ada penyimpangan AD/ART oleh pengurus dengan persetujuan pengwas dan 2/3 anggota pendiri.

 

  1. Anggota Biasa berhak untuk :

    1. dipilih menjadi pengurus atau pengelola Gapoktan

    2. mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan.

    3. Memperoleh kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya.

 

  1. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak atas :

    1. mengeluarkan pendapat bail lisan maupun tulisan.

    2. Memperoleh kesejahteraan sesuai darma baktinya.

 

Pasal 4

 

Seluruh anggota Gapoktan ..................... berkewajiban untuk :

  1. Berpartisipasi aktif dalam memajukan usaha Gapoktan ....................., baik secara langsung maupun tidak langsung.

  2. Menghadiri rapat yang dipandang perlu diadakan pengurus.

  3. Mengikuti secara aktif program Gapoktan ....................., terutama dalam peningkatan sumberdaya insani.

  4. Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

 

 

BAB III

KELOMPOK USAHA

 

Pasal 5

 

  1. Pembentukan kelompok-kelompojk usaha sebagaimana dimaksud pada bab XI pasal 13 Anggaran Dasar, dapat dilakukan bila jumlah anggota lebih dari 5-10 orang.

  2. Kelompok usaha dibentuk berdasarkan jenos usaha atau tempat tinggal atau tempat usaha dengan anggota 5-10 orang.

  3. Kelompok usaha membantu peningkatan kualitas usaha dan kualitas sumber daya insani anggotanya.

  4. Kelompok usaha memeilih ketua dan menyelenggarakan pertemuan sesuai dengan kebutuhan.

  5. Pembentukan Kelompok anggota harus disahkan oleh pengurus Gapoktan .....................

 

BAB IV

PENGURUS

 

Pasal 6

 

Pengurus Gapoktan ....................., pada dasarnya bertindak sebagai wakil yang ditunjuk untuk kepentingan seluruh anggota dalam melakukan pengawasan segala kegiatan Unit Simpan Pinjam Gapoktan .....................,

 

Pasal 7

 

  1. Pengambilan keputusan pengurus harus dilakukan oleh semua anggota pengurus dalam rapat pengurus, kecuali rapat yang telah menetapkan :

    1. pembagian tugas/pekerjaan

    2. memeberikan wewenang kepada paling tidak 2 orang untuk mewakili pengurus.

  2. Setiap anggota pengurus yang berturut-turut tidak hadir dalam 3 kali rapat rutin pengurus tanpa memberikan alasan yang dapat diterima, maka pengurus yang bersangkutan dianggap telah meninggalkan jabatannya.

  3. Setiap lowongan dalam keanggotaan pengurus harus diisi oleh anggota pengurus baru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, dimana anggota pengurus yang masih ada mengadakan rapat anggota pendiri untuk memeilih penggantinya yang selanjutnya disahkan oleh rapat anggota berikutnya.

 

Pasal 8

 

  1. Pengurus berkewajuban menyusun dan menggariskan pola kebijakan umum secara khusus, pengurus bertindak atas nama dan bertanggungjawab kepada rapat anggota Gapoktan ....................., atas pelaksanaan kebijakan- kebijakan yang telah digariskannya, yang meliputi :

    1. Kebijakan mengenai penerimaan dan pemberhentian anggota.

    2. Kebijakan mengenai jumlah maksimal pembiayaan yang dapat diberikan kepada anggota atau Pokusma dengan pertimbangan :

      • Skala usaha anggota atau pokusma apakah sangat mikro, mikro atau usaha kecil.

      • Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah dimiliki anggota atau pokusma atas jumlah yang diperlukan dalam usaha yang diajukan pembiayaannya.

      • Lama keanggotaannya.

      • Kesediaan menempatkan simpanan pembiayaan selama dalam masa pembiayaan.

      • Jaminan keberadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil

    3. Kebijakan mengenai jangka waktu maksimum pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada anggota, serta faktor-faktor utama pertimabngan (antara lain kelayakan usaha dan pengusaha) untuk menentukan diluluskannya atau ditolaknya permohonan- permohonan pembiayaan.

    4. Kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesehatan dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun, khususnya aspek finansial, kelembagaan dan memejemen.

    5. Kebijakan penandatanganan cek dengan kontra sign tandatangan rangkap untuk tingkat pengambilan/penarikan dana simpanan di Kas/Bank untuk operasionalisasi likuiditas Unit Simpan Pinjam Gapoktan .....................

    6. Kebijakan tatacara pengambilan keputusan pembiayaan (komisi pembiayaan).

    7. Pengurus menunjuk Pengelola sebagai pelaksana dan berhak memberhentikannya jika dianggap perlu (terutama karena tidak cakap, kurang berprestasi dan tidak diterima oleh masyarakat).

    8. Kebijakan dan usul mengenai pembagian atas sisa hasil usaha (SHU) dan saran-saran amandemen perubahan terhadap AD/ART kepada Rapat anggota Tahunan/Khusus.

    9. Kebijakan pembiayaan yang dapat diberikan kepada anggota tidak diperbolehkan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah modal Gapoktan .....................

    10. Kebijakan mengenai penerimaan pegawai.

    11. Jumlah balas karya yang dapat diberikan kepada para pengelola

    12. Kebijakan mengenai pinjaman yang sifatnya mengikat yang dapat diambil Gapoktan ..................... dari pihak ke 3 untuk kepentingan operasional

    13. Kebijakan perihal tatacara pemungutan kembali pembiayaan serta penghapusan pembiayaan atau sisa pembiayaan anggota yang sudah tidak mungkin dikembalikan dengan persetujuan arapat anggota.

    14. Kebijakan- kebijakan lain yang sewaktu-waktu dikuasakan oleh rapat anggota.

 

 

  1. Pengurus mengesahkan laporan dan tingkat kesehatan USP Gapoktan ....................., keuangan USP Gapoktan .....................dan selalu mendapat sehelai tembusan laporan bulanan keuangandan tingkat kesehatan USP Gapoktan ..................... yang terakhir.

    1. pengurus harus memberikan tiap laporan keuangan dan tingkat kesehatan USP Gapoktan .....................

    2. Pengurus harus memberikan saran-saran yang diperlukan pengelola untuk memperbaiki posisi keuangan dan tingkat kesehatan USP Gapoktan .....................

 

 

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 9

 

  1. Pembinaan ke USP Gapoktan ..................... an : adalah pembinaan kepada anggota sehingga tercapai tingkat pengertian, kesadaran tentang visi, misi, tujuan, fungsi, prinsip-prinsip utama USP Gapoktan ..................... serta hak dan kewajiban sebagai anggota.

  2. Pembinaan meningkatkan produktifitas usaha USP Gapoktan ..................... adalah :

    1. Kegiatan untuk menguatkan dan mengembangkan kinerja USP Gapoktan .....................

    2. Kegiatan untuk menguatkan dan mengembangkan kinerja usaha anggota dan Pokusma

    3. Kegiatan untuk menguatkan dan mengembangkan teknologi, manajemen, produktifitas dan nilai tambah Anggota dan Pokusma.

  3. Pembinaan akhlak dan keagamaan anggota, pengelola dan pengguna Gapoktan ..................... adalah kegiatan membentuk kepribadian akhlak mulia yang utuh dan tangguh sehingga mampu menghadapi tantangan bisnis yang membahayakan perkembangan ekonomi rakyat kecil.

  4. Pembinaan internal dalam bentuk pendidikan bagi para Anggota dilakukan oleh atau melalui pengelola.

  5. Bentuk-bentuk pendidikan yang diberikan meliputi :

    1. pendidikan dan penyuluhan bagi calon-calon Anggota dan Pokusma USP Gapoktan .....................

    2. pendidikan dan penyuluhan bagi Anggota dan Pokusma USP Gapoktan .....................

    3. memberikan penerangan pada khalayak ramai

    4. meningkatkan jumlah Anggota Gapoktan .....................dengan melaksanakan sosialisasi

    5. mengadakan kegiatan edukatif dalam bentuk pembinaan mental yang atraktif sehingga terwujud kepribadian akhlak yang utuh dan tangguh yang mulia bagi Anggota dan Pokusma Gapoktan ..................... dan masyarakat di lingkungan kerja USP Gapoktan .....................

 

Pasal 10

 

  1. Pengawasan Pengurus terhadap Pengelola dilaksanakan dengan cara :

    1. mendiskusikan secara rinci setiap laporan-laporan pengelola tentang komponen-komponen kesehatan USP dalam rapat Pengurus dan Pengelola, minimum sekali dalam sebulan.

    2. laporan Pengelola dapat berbentuk harian, mingguan, bulanan dan laporan tahunan.

    3. Waktu pemeriksaan disesuaikan dengan sifat, bentuk dan karakteristik masing-masing laporan.

    4. Bentuk-bentuk laporan yaitu laporan kas/bank, laporan penghimpunan dan pembiayaan, laporan neraca rugi/laba, dan laporan tingkat kesehatan USP Gapoktan .....................

        2. Pengawasan Pengelola terhadap Anggota yang menerima pembiayaan dilakukan dengan cara :

    1. mengadministrasikan jadwal angsuran setiap Anggota penerima pembiayaan

    2. merencanakan komunikasi dengan Anggota penerima pembiayaan 3 hari sebelum jatuh tempo angsuran

    3. mengadakan kunjungan kepada Anggota yang bersangkutan dengan menyiapkan surat teguran jika yang bersangkutan tidak berada di tempat

    4. mendiskusikan hambatan-hambatan dalam usaha Anggota dan Pokusma serta mencari jalan keluar agar tidak timbul pembiayaan bermasalah.

 

BAB VI

PILIHAN PENGURUS

 

Pasal 11

 

  1. Pengurus membentuk sebuah panitia pencalonan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum rapat Anggota diadakan. Panitia pencalonan terdiri atas 3 (tiga) Anggota dimana tidak boleh duduk lebih dari satu orang Anggota Pengurus periode berikutnya. Tugas panitia pencalonan adalah mengajukan calon-calon untuk setiap lowongan Pengurus yang perlu diisi dengan jalan pemilihan dalam rapat Anggota.

  2. Sesudah nama-nama calon diumumkan oleh Panitia Pencalonan, Pimpinan Rapat Anggota meminta tambahan calon-calon dari Anggota yang hadir dan mempunyai hak suara. Kemudian dapat mensahkan pencalonan.

  3. Rapat Anggota melakukan Pemilihan Pengurus dari calon-calon yang telah disahkan tanpa menentukan jabatan masing-masing calon. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara yang menggunakan surat suara. Hanya anggota yang mempunyai hak suara yang dapat memilih secara bebas dan rahasia.

  4. Tiap-tiap pemilihan diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Apabila dua calon atau lebih mendapat suara yang sama, maka pemungutan suara diualangi, kecuali diantara mereka menyatakan mengundurkan diri dari calon.

  5. Pencalonan maupun pemilihan dilakukan dalam jumlah ganjil 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) untuk Pengurus.

 

 

BAB VII

JABATAN DALAM KEPENGURUSAN

 

Pasal 12

 

Jabatan secara hak dan kewajiban para Anggota Pengurus adalah sebagai berikut :

  1. KETUA : menjalankan tugas-tugas memimpin Rapat anggota dan Rapat Pengurus, Tugas-tugas kepemimpinan diantara anggota Pengurus, membina kepemimpinan para pengelola, ikut menanda tangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan USP Gapoktan ....................., menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh ketentuan AD/ART USP Gapoktan ....................., khususnya mengenai pencapaian tujuan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip utama USP Gapoktan .....................

  2. WAKIL KETUA ; menjalankan tugas-tugas Ketua bilamana Ketua tidak hadir, berhalangan atau berkeberatan melakukan tugas-tugasnys, membantu/mendukung sepenuhnya kawajiban KETUA.

  3. BENDAHARA : memberikan catatan- catatan keuangan USP catatan, memverifikasi dan memberikan saran pada Ketua tentang berbagai situasi dan mengatur efektifnya pengamanan kekayaan, rekening bank atas nama USP catatan dan komisi pembiayaan.

  4. SEKRETARIS : bertugas membuat serta memelihara Berita Acara yang asli dan lengkap dari rapat-rapat Anggota dan rapat-rapat Pengurus. Sekretaris bertanggungjawab atas pembentukan kepada anggota sebelum rapat rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART. Bila USP Gapoktan ..................... telah berkembang, jumlah Anggota Pengurus dapat diperbesar, dengan pembagian pekerjaan yang jelas dengan mempraktekkan prinsip kebersamaan, musyawarah dan keadilan.

  5. Jabatan Pengurus berlaku selama 3 tahun dan Pengurus dapat dipilih kembali maksimal 2 kali masa jabatan berturut-turut.

 

 

BAB VIII

PENGELOLA

 

Pasal 13

 

  1. Pengelola adalah pelaksana usaha USP Gapoktan ..................... yang ditunjuk oleh Pengurus untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset USP Gapoktan .....................

  2. Pengelola dapat terdiri dari Manajer utama, Manajer Pembiayaan, Manajer Pelayanan Anggota serta Manajer Pengalangan Dana Simpanan Anggota, Administrasi Pembukuan dan Kasir.

  3. Keputusan untuk penambahan persona pengelola disesuaikan dengan kebutuhan atas usul Manajer Utama.

  4. Pengelola melaksanakan semua kebijakan Pengurus dan bertanggungjawab kepada Pengurus.

  5. Pengelola mendapat imbalan jasa dalam bentuk gaji yang ditentukan oleh Pengurus.

  6. Pengelola berkewajiban membuat laporan tentang :

    1. keuangan

    2. perkembangan pembiayaan

    3. perkembangan tabungan

    4. kegiatan usaha

    5. tingkat kesehatan USP Gapoktan .....................

 

 

BAB IX

MODAL DAN SIMPANAN ANGGOTA

 

Pasal 14

 

Modal USP Gapoktan ..................... terdiri dari :

      1. Simpanan Pokok Khusus adalah simpanan para Pendiri pada tahap awal pengembangan pendirian USP Gapoktan .....................

      2. Besarnya Simpanan Pokok Khusus minimal setiap Anggota Pendiri adalah Rp. 1.000.000,00 dibayar dengan cara angsuran/saru kali/lain-lain sesuai kesepakatan Rapat Anggota.

      3. Simpanan Pokok adalah simpanan yang harus dibayar oleh Anggota Pendiri dan Anggota Biasa pada tahap awal keanggotan USP Gapoktan .....................

      4. Besarnya Simpanan Pokok adalah sebesar Rp. 100.000,00 sesuai kesepakatan Rapat Anggota.

      5. Simpanan Wajib adalah simpanan yang harus dibayar oleh Anggota Pendiri dan Anggota Biasa secara berkala, 1 bulan/2 bulan sekali/lain-lain sesuai kesepakatan Rapat Anggota

      6. Besarnya Simpanan Wajib adalah Rp. 10.000,00 per bulan

      7. Hibah adalah pemberian segala bentuk kekayaan yang berasal dari semua pihak untuk USP Gapoktan .....................

      8. Cadangan dari Sisa Hasil Usaha besarnya ditetapkan oleh Rapat Anggota

      9. Simpanan Pokok Khusus dan Simpanan Pokok tidak daspat ditarik kecuali berakhir keanggotaannya.

 

 

Pasal 15

  1. Tabungan Sukatela adalah simpanan Anggota yang dapat ditarik kapan saja oleh Anggota sesuai dengan jenis dan ketentuannya.

  2. Tabungan Sukarela terdiri dari :

    • Tabungan Sukarela Titipan adalah simpanan dengan akad titipan yang dapat diperlukan sebagi simpanan biasa atau simpanan berjangka. Tabungan ini adalah simpanan yang penarikannya ditentukan jangka waktunya. Jenis Simpanannya yaitu TAHARA (Tabungan Hari Raya), TADIKA (Tabungan Pendidikan), TAJAKA (Tabungan Berjangka).

    • Tabungan Sukarela Bagi Hasil adalah simpanan dengan akad bagi hasil. Simpanan ini di USP Gapoktan ..................... disebut TAMARA (Tabungan Masyarakat Sejahtera).

 

 

BAB X

PEMBIAYAAN

 

Pasal 16

 

Jenis Pembiayaan :

  1. Jual Beli-Bayar Angsuran (JB-BA), adalah Pembiayaan akad jual belim dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) secara angsuran.

  2. Jual Beli- Bayar Jatuh Tempo (JB-BJT) adalah pembiayaan akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) setelah jatuh tempo.

  3. Pembiayaan Bersama - Bagi Hasil (PB-BH) adalah pembiayaan dengan akad kerja sama dimana Gapoktan ..................... dan anggota membiayai usaha dengan penyertaan manajemen Gapoktan ..................... didalamnya.

  4. Pembiayaan Jasa –Swea beli adalah Pembiayaan yang diberikan untuk pembiayaan sewa barang, rumah atau bangunan dan jasa yang diperlukan debitur, dan debitur membayar harga poko sewa barang tersebut dengan Bagi Hasil/Mark Up yang disepakati.

 

 

BAB XI

USAHA

 

Pasal 17

 

Jika Gapoktan ..................... hanya bergerak di bidang Simpan Pinjam, Gapoktan ..................... berusaha :

  1. Mengadakan Usaha Simpan Pinjam berdasarkan bagi hasil antar Anggota dan Pokusma.

  2. Mengembangkan dan mimbina usaha produktif dan Pembiayaan dari Anggota dan Pokusma

  3. Kegiatan-kegiatan Gapoktan ..................... lainnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial.

  4. Menyediakan barang kebutuhan usaha Anggota dan Pokusma untuk menunjang usaha Anggota/Pokusma, tanpa menyainginya.

  5. Memperlancar pemasaran hasil usaha Anggota/Pokusma sehingga diterima hanya yang layak.

  6. Meningkatkan usaha-usaha ekonomi lainnya untuk kepentinganAnggota/Pokusma sepanjang layak dari segi permodalan, dan mempertimbangkan tingkat kesehatan USP Gapoktan .....................

  7. Kerjasama dengan Gapoktan dan Lembaga lainnya untuk mendapatkan permodalan yang menguntunmgkan Anggotanya.

  8. Penyuluhan di bidang usaha ekonomi dikaitkan dengan keterpaduan dengan ibadah.

 

 

BAB XII

BADAN PENGAWAS DAN PEMBINA

 

Pasal 18

 

  1. Juka Pengurus USP , karena satu dan lain hal, memutuskan memerlukan membentuk Badan Pengawas USP Gapoktan ..................... demi kelancaran hubungan kerja pembinaan dan pengawasan antara Pengurus dan Pengelola Gapoktan ....................., maka Pengurus dapat membentuk Badan Pengawas USP Gapoktan ..................... dengan ketentuan sebagai berikut :

    1. Terdiri dari 3 (tiga) orang yang masing-masing diusahakan memiliki latar belakang pengembangan usaha mikro/kecil bawah, pembukuan keuanganperusahaan dan kelembagaan perusahaan dan atau organisasi masyarakat.

    2. Bekerja lebih intensif dalam pembinaan dan pengawasan pengeloaan USP Gapoktan .....................

    3. Melaporkan penemuan dan hasil kerjanya pada Pengurus paling lama setiap dua bulan satu kali.

 

  1. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip pengelolaan USP Gapoktan ..................... yang profesional, Pengurus dapat menunjuk orang atau lembaga sebagai Pembina. Pembinaan dilaksanakan berdasarkan prinsip manfaat dalam semangat kebaikan.

 

 

BAB XIII

DEWAN PENGAWAS ETIKA DAN MANAJEMEN

 

Pasal 19

 

USP Gapoktan ..................... tunduk pada ketentuan-ketentuan Dewan Pengawas Etika dan Manajemen.

 

 

BAB XIV

SISA HASIL USAHA

 

Pasal 20

 

  1. SHU adalah laba bersih yang diperoleh selama satu tahun buku dikurangi zakat perdagangan dan pajak.

  2. Pembagian SHU dilakukan atas dasar sumber keuntungan yaitu :

    1. SHU yang diperoleh dari usaha untuk anggota dialokasikan untuk :

      • 40 % untuk anggota pendiri (dibagi sesuai dengan proporsional modal yang ditempatkan)

      • 10 % untuk Pengurus (dibagi sesuai dengan tugas dan keputusan rapat Pengurus)

      • 10 % untuk jasa Simapanan Pokok dan Simpanan Wajib (dibagi proporsional terhadap rata-rata saldo)

      • 5 % Jasa Audit

      • 10 % untuk Pengembangan USP dibagi sesuai dengan proporsional

      • 15 % untuk cadangan modal

      • 10 % untuk cadangan dana pendidikan

 

    1. SHU yang diperoleh dari usaha bukan untuk anggota

  • 35 % untuk Anggota Pendiri

  • 10 % untuk Pengurus

  • 10 % untuk Pengelola dan Karyawan

  • 10 % Jasa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

  • 15 % untuk cadangan modal

  • 15 % untuk cadangan dana pendidikan

  • 5 % untuk sosial

 

 

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 21

 

  1. Perubahan anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota berdasarkan keputusan setidak-tidaknya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir dan mempinyai hak suara dalam Rapat anggota Tahunan atau rapt yang khusus diadakan untuk itu.

  2. Perubahan terhadap ART dapat dibicarakan dalam Rapat anggota atas usul Pengurus atau sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota Pokusma yang mempunyai hak suara.

  3. USP Gapoktan ..................... menyimpan buku amandemen/perubahan terhadap ART yang selalu tersedia untuk diperiksa oleh anggota dan siapa saja yang mendapat ijin untuk itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan dalam rapat anggota,

Pada Tanggal .......... 2008

Desa ................................

Kecamatan ......................

Kabupaten Sleman

Propinsi DI Jogjakarta

 

 

Atas Nama seluruh Anggota Gapoktan .....................

 

 

Ketua, Sekretaris,

 

 

 

 

(.................................) (.................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog Gubernur DIY - Masdjo Netizen Jogja Istimewa

Dialog Gubernur DIY - Masdjo Netizen Jogja Istimewa
Gubernur DIY dan Masdjo
jogloabang Sel, 03/21/2017 - 16:39

Bertempat di Bangsal Kepatihan Kantor Gubernur DIY hari Senin, 20 Maret 2017 Jam 19.00 terjadi Dialog antara Gubernur DIY Sri Sultan HB X dengan Netizen. Netizen yang hadir adalah anak-anak muda yang tergabung dalam jaringan Masyarakat Digital Jogja. Memang acara ramah tamah Netizen dengan para pejabat Propinsi DIY masih berlangsung kaku karena mungkin pertama kali dan harus mematuhi protokoler Kantor Gubernur yang ketat, misalnya dengan dress code batik lengan panjang dan sebagainya. Tentu saja perkenalan pertama kali belum menjadikan seakrab dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika ada.

Pertemuan Dialog Gubernur dan Netizen Jogja Istimewa ini dipandu oleh Anang Batas sebagai MC sekaligus moderator. Pertama-tama yang membuka acara adalah GKR Hayu yang juga Pengageng Tepas di Kraton Jogja. Hayu menceritakan tentang bagaimana sepak terjang Masdjo dalam media sosial untuk mengangkat nama baik Jogjakarta maupun trik-trik Masdjo untuk membuat Jogja yang menyenangkan baik dalam bidang pariwisata, budaya maupun kuliner dan banyak lagi. Hal ini pun dituturkan oleh Eko Nuryono sebagai Pimpinan Masdjo yang menceritakan pengalamannya bagaimana menuntun para wisatawan ketika akhir tahun atau liburan ke Jogja untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di luar kota dalam area DIY. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat eksplorasi para wisatawan ke daerah-daerah baru, mengembangkan wisata yang belum terkenal namun indah, dan memiliki efek langsung terhadap menurunnya kemacetan yang sangat tinggi di dalam kota Yogyakarta.

Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menjabat sebagai Gubernur DIY menyambut pertemuan ini dengan bercerita bagaimana Jogja sejak tahun 2006 sudah membangun Blue Prin DGS - Digital Government Services dan mencanangkan untuk menjadi Jogja Cyber Province. Ada banyak hambatan diantaranya adalah jika para admin dan orang-orang yang mengurusi DGS adalah pegawai negeri. Sebab ketika naik pangkat atau jabatan yang dilakukan periodik, otomatis orang tersebut akan berpindah tugas dan tidak boleh menangani tugas yang dahulu, kata Sultan. Oleh sebab itu Gubernur DIY menantang jejaring Masdjo untuk dapat membantu hambatan yang dialami oleh Pemerintah DIY tersebut.

Selain itu tanggapan dan harapan dari Kominfo DIY hingga Polda Jogja Istimewa pun turut meramaikan dialog yang enteng berisi ini. Acara Dialog Gubernur DIY dengan Netizen Jogja Istimewa Masdjo ini berlangsung singkat dan berakhir pada pukul 22.00.

Festival Jawa Kidul Gerakan Desa Membangun

Festival Jawa Kidul Gerakan Desa Membangun jogloabang Sen, 05/07/2012 - 13:58

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"98","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"307","style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Festival Jawa Selatan : Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Kawasan menuju pemerintahan yang akuntabel, terbuka, partisipatif dan berpihak pada masyarakat

Mandalamekar, Jatiwaras, Tasimalaya Jawa Barat

2-5 Juni 2012


Alasan diadakannya Festival Jawa Kidul

Alasan diadakannya Festival Jawa Kidul jogloabang Sen, 05/07/2012 - 14:02

 

Desa adalah bagian tidak terpisahkan dalam satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No 32 tahun 2004).

 

Desa memiliki modal besar untuk mendorong upaya-upaya perubahan sosial, terutama membangun pemenuhan kebutuhan warganya. Desa pun kaya aspek pengetahuan yang dapat menjadi bahan pembelajaran pembangunan, pengembangan komunitas, dan penataan ekonomi warga. Sebagai contoh, desa umumnya memiliki keunikan sumber daya ekonomi dengan model pengelolaan yang beragam. Desa mampu memetakan dan mengembangkan produk, menata pasar dalam dan luar desa dan mampu mengembangkan lumbung desa.

 

Keunggulan desa lainnya adalah semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Warga mendapat jaminan untuk terlibat langsung mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai  pengawasan pembangunan di desa. Tradisi tolong-menolong, bersama membangun, persaudaraan, gotong-royong, adat-istiadat, berkesenian dan penggunaan bahasa lokal menjadi modal dasar keterlibatan warga dapat terus berjalan. Selain itu, ada praktik perlindungan hak-hak warga dan kelompok rentan masih terjaga dengan baik sebagai khasanah kearifan lokal.

 

Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi memberikan peluang bagi desa untuk ikut serta membicarakan tata kelola sumber daya secara mandiri. Kemunculan pewartaan warga memberikan harapan baru bagi desa untuk menuliskan pengalaman, sumber daya, dan kekayaan pengetahuan secara mandiri. Pewartaan warga memungkinkan desa memberitakan hal-hal yang selama ini tak muncul dalam media-media arus utama soal desa.

 

Peran desa untuk menunjang pembangunan secara lebih luas sangatlah sentral. Desa secara administratif berhubungan langsung dengan warga selaku penerima manfaat tata layanan pemerintah. Tata layanan pemerintah diselenggarakan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti ketersediaan informasi tentang prosedur, tata cara pelayanan yang jelas dan biaya administrasi yang sesuai (KepmenPAN no 26 tahun 2004). Selaras dengan komitmen tersebut, pemerintah desa harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat, akurat, dan murah.

 

Gerakan Desa Membangun (GDM) merancang sistem pendukung yang dirancang secara kolektif untuk menyelenggarakan tata layanan publik secara prima, termasuk mendorong ketersediaan dan kesahihan data desa. Sistem tersebut dikerjakan oleh para programmer terbaik bangsa dan bisa didapatkan secara gratis sebagai dukungan para pekerja teknologi informasi dan komunikasi bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih. Keterbukaan anggaran dan pembangunan desa akan memudahkan desa dalam mengisi pembangunan itu sendiri.

 

Festival Jawa Kidul, selanjutnya disebut dengan JadulFest, merupakan festival dunia perdesaan di daerah Jawa bagian Selatan. Festival ini digagas pada Desember 2011 dalam Lokakarya Desa Membangun (LDM) di Desa Melung, Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas sebagai wahana pertukaran gagasan dan informasi antar pegiat perdesaan di wilayah Jawa bagian selatan.

 

Mengapa Jawa Selatan? Wilayah Jawa bagian selatan mengalami kesenjangan terkait dengan pembangunan infrastruktur, akses pendidikan dan keselahatan, dan eksploitasi sumber daya alam. selain itu, secara historis Gerakan Desa Membangun dipelopori desa desa yang berada di wilayah desa yang berada di Pulau Jawa bagian Selatan. 

 

Pengalaman Desa Melung dan Desa Dermaji di Banyumas dan Mandalamekar di Tasikmalaya menunjukkan desa dapat melakukan perubahan sosial yang signifikan untuk mendorong perubahan yang lebih luas. Keterbatasan akses internet bukan menjadi masalah untuk menjadikan kedua desa tersebut tetap berdaya dalam pengelolaan informasi. Pengalaman ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan adalah tantangan untuk memajukan desa.

 

Beberapa desa telah menyusul upaya yang dilakukan ketiga desa di atas melalui gerakan bersama “Gerakan Desa Membangun”. Di Banyumas ada 19 desa yang melakukan gerakan serupa, seperti Desa Karangnangka, Beji, Kutaliman, Kelikesur, Baseh. Hal serupa dilakukan oleh desa-desa di Kabupaten Tasikmalaya, Cianjur, Cilacap, dan Sukabumi. Semua itu menunjukkan desa telah mengambil inisiatif secara aktif untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di wilayahnya.

 

Selama festival peserta akan berbagi cerita permasalahan dan keberhasilan mereka mendorong pembangunan di desanya, terutama tata kelola sumber daya perdesaan. Dunia perdesaan tidak dapat lepas dari sumber daya alam, baik pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Sementara itu, sekarang mulai muncul persoalan baru dalam tata kelola alam, seperti masalah privatisasi sumber mata air dan eksploitasi tambang menjadi tantangan yang harus dicari jalan keluarnya oleh masyarakat perdesaan.

 

Peserta utama festival adalah 100 desa anggota Gerakan Desa Membangun (GDM) yang tersebar di Kabupaten Kulonprogo, Kebumen, Cilacap, Banyumas, Ciamis, Tasikmalaya, Cianjur, Garut, Lebak dan Sukabumi. Selama ini mereka melakukan jejaring kerja untuk mengambil inisiatif perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara kolektif.

Isi Rangkaian Acara Festival Jawa Kidul

Isi Rangkaian Acara Festival Jawa Kidul jogloabang Sen, 05/07/2012 - 14:17
Seminar pada pelaksanaan Festival Jawa Selatan akan berisi materi-materi terkait dengan pengambangan kapasitas pengelola pemerintahan desa dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
 
Konsep Klinik desa disajikan dalam bentuk unit-unit pelayanan belajar selama proses Festival Jawa Selatan digelar.  Klinik berfungsi sebagai layanan pendalaman untuk pelbagai materi dan tema-tema besar yang disampaikan pada forum-forum lokakarya dan diskusi. 
 
Unit penguatan kapasitas ini akan disajikan secara tematik dan melibatkan pelbagai organisasi masyarakat sipil, komunitas dan lembaga pemerintah. 
 
Beberapa klinik layanan penguatan kapasitas yang akan digelar selama pelaksanaan festival Jawa Selatan, antara lain:
  1. Klinik Teknologi Informasi dan Komunikasi 
  2. Klinik Keterbukaan Informasi Publik
  3. Klinik Jurnalisme Warga
  4. Klinik Pemetaan Kampung
  5. Klinik Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi 
  6. Klinik Perbaikan Pelayanan Buruh Migran 
  7. Klinik Tata Kelola Lingkungan 
  8. Klinik Media Komunitas 
  9. Klinik perencanaan pembangunan perdesaan
  10. Klinik perempuan perdesaan
  11. Klinik isu lain yang diusulkan dan dikelola oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) dan komunitas. 
 
Untuk Materi dan Rancangan Isi Rangkaian acara Festival Jawa Kidul sila download lampiran di bawah.

Tujuan Festival Jawa Kidul - JadulFest

Tujuan Festival Jawa Kidul - JadulFest jogloabang Sen, 05/07/2012 - 14:06

Acara JadulFest atau Festival Jawa Kidul bertujuan :