Peraturan Menteri Desa PDTT

Kementrian desa kita

Pustaka Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kita

Dasar Hukum Mendirikan BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa adalah sebuah kesempatan yang membuka lebar Desa untuk bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sudah saatnya dengan BUMDesa ini desa-desa bisa bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri untuk memakmurkan desanya sendiri-sendiri.

Juga dalam hal ini dukungan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan bahkan diwajibkan untuk dapat menaungi dan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa, terlampir dalam tulisan ini ada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai bahan acuan tidak hanya untuk Desa namun juga untuk Kabupaten-kabupaten yang memiliki visi untuk memajukan dan memakmurkan warganya, terutama warga masyarakat Desa yang dimanapun di Indonesia ini Desa selalu ada dan para penduduknya hidup. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa Desa adalah jantung kehidupan Indonesia yang selama ini hanya dianggap sebagai sandal yang di injak-injak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendirikan BUMDesa:

Mendirikan BUMDesa sudah ada payung aturannya baik dari Menteri, maupun Kabupaten meskipun Propinsi juga sebaiknya memiliki andil untuk mendukung keberhasilan BUMDesa yang didukung oleh berbagai pihak ini. Aturan-aturan yang bersifat normatif maupun perlindungannya sudah cukup bagus dan layak, tinggal saat ini bagaimana Desa bisa bergerak dan memutuskannya.

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dijelaskan bahwa pendirian BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, dengan pertimbangan bahwa BUM Desa harus berasal dari inisiatif Pemerintah Desa ataupun Masyarakat Desa, potensi usaha ekonomi Desa, Sumber daya alam di Desa, Sumberdaya manusia untuk pengelolaan BUM Desa dan Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa untuk dikelola sebagai bagian dari BUM Desa. Jika prasayarat ini terpenuhi terutama setelah melakukan pemetaan potensi dan asset desa maka BUM Desa jelas akan dapat berjalan dan tentu saja sukses. Karena prinsip dari BUM Desa sebenarnya adalah kemandirian, kerjasama dan usaha keras masyarakat desa untuk memiliki sesuatu secara bersama secara ekonomi.

Demikian, sudah sangat jelas secara teknis tentang bagaimana mendirikan BUM Desa, pada aturan-aturan pemerintah di bawah ini:

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa - BUMDES

Contoh, Perbup Kulonprogo tentang BUMDES

Tata Cara Mendirikan BUMDESa

Tata Cara Mendirikan BUMDESa

Elemen penting otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana pendirian BUMDes ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah desa lainnya, BUMDes ini telah beroperasional dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan desa.

Pada dasarnya, BUMDes merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) :

  1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.

Tujuan Mendirikan BUMDES

Kekayaan milik desa merupakan aset desa yang semestinya dapat didayagunakan oleh masyarakat desa sekarang hingga mendatang. Dimana aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Oleh karenanya, pengelolaan kekayaan milik desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Sehingga tujuan dari pengelolaan kekayaan tersebut dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Inti dari otonomi Desa sejatinya adalah adanya transfer kewenangan dari tingkatan pemerintahan. Mengingat adanya otonomi yang telah diberikan kepada desa, maka pemberian kewenangan Pemerintah Desa merupakan hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dimana pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sebagai daerah yang otonom, desa berhak mendapatkan sumber pendapatan. Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut merupakan kekayaan desa. Tentunya pengelolaan kekayaan milik desa harus dilaksanakan berlandaskan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Hal ini ditujukan agar pengelolaan kekayaan desa menjadi sarana mewujudkan pembangunan desa.

Tujuan Pendirian BUMDes

  1. meningkatkan perekonomian Desa;
  2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
  3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  6. membuka lapangan kerja;
  7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
  8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pemerintah Desa mendirikan BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Oleh karena pembentukan BUMDes termasuk hal yang strategis, maka sebelum BUMDes berdiri, mekanisme pendirian BUMDes tersebut harus disepakati melalui Musyawarah Desa.

Tata Cara Mendirikan BUMDES

Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, dengan pertimbangan:

  1. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  2. potensi usaha ekonomi Desa;
  3. sumberdaya alam di Desa;
  4. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  5. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Musyawarah Desa untuk Mendirikan BUMDES

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bahasan Musyawarah Desa untuk mendirikan BUMDES

  1. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  2. organisasi pengelola BUM Desa;
  3. modal usaha BUM Desa; dan
  4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

BUMDES Bersama antar Desa

BUMDES bersama antar desa merupakan milik 2 desa atau lebih yang didirikan melalui mekanisme Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar desa kemudian BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama. Yaitu:

  1. Pemerintah Desa,
  2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa,
  3. Lembaga Kemasyarakatan Desa,
  4. Lembaga Desa lainnya,
  5. Tokoh masyarakat berdasarkan keadilan gender dan prinsip inklusi.

Pembentukan BUMDes yang termuat dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

pembentukan BUMDes yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah:

  1. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  2. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  3. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  4. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
  5. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
  6. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
  7. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahap-tahap

  1. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan
  2. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurangkurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
  3. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
  4. penerbitan peraturan desa.

Prinsip Pengelolaan BUMDes

Pada tahap persiapan pendirian BUMDes harus disiapkan siapa pengelola yang akan menjalankan dinamika BUMDes. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Sehingga pengelola juga terpisah dari pengelola organisasi Pemerintahan Desa. Hal ini penting mengingat pengelola adalah sumber daya utama yang dapat menggerakan roda organisasi.

Pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional. Dimana Penasihat sebagaimana dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa. Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Selain itu, penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.

Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Oleh karenanya, pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Pelaksana operasional terdiri atas direktur atau manajer dan kepala unit usaha. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bentuk Organisasi BUM Desa Menurut Permendesa 4 Tahun 2015

  1. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
  2. Jika BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang Perseroan Terbatas; dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

  1. Penasihat adalah ex officio Kepala Desa,
    1. Berkewajiban memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
    2. Berkewajiban memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
    3. Berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
    4. Berwenang untuk meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
    5. Berwenang untuk melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
  2. Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya. dan:
    1. Berkewajiban melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
    2. Berkewajiban menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
    3. Berkewajiban melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
    4. Berwenang untuk membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
    5. Berwenang untuk membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
    6. Berwenang untuk memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
  3. Pengawas, mewakili kepentingan masyarakat. Dengan susunan Pengurus Ketua, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan Anggota. Berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Masa Bakti Pengawas diatur dalam AD.ART BUMDES. Kewenangan Pengawas adalah menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
    1. pemilihan dan pengangkatan pengurus;
    2. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
    3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Kriteria dan syarat Pelaksana Operasional BUMDES

  1. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  2. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  3. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  4. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan

  1. meninggal dunia;
  2. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
  3. mengundurkan diri;
  4. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
  5. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Modal Bumdes - Badan Usaha Milik Desa

Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMDes dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain. Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sesuai peran BUMDes sebagai institusi payung.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes demi kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai suatu usaha ekonomi kerakyatan, BUMDes tidak serta merta menjelma menjadi sebuah badan usaha ekonomis yang menguntungkan, justru bila tidak dikelola secara baik, malah dapat merugikan atau setidaknya memberikan masalah baru bagi masyarakat. Disinilah terletak point penting yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, sebab tidak semua elemen jajaran pemerintahan dan masyarakat desa mengenal dan memiliki jiwa kewirausahaan yang baik dan benar. Lebih luas perlu dipikirkan dan dirumuskan pola pembinaan dan pengawasan BUMDes yang efektif, disisi lain BUMDes juga tidak mungkin berkembang tanpa dukungan semua pihak termasuk semua stakeholder.

Biasanya pada tahap awal pendirian badan usaha merupakan tahap yang penuh tantangan. Pada tahap ini, sebuah badan usaha akan membutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat menjalankan aktivitas usahanya. Khusus untuk pendirian BUMDes, hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Modal awal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karenanya, pendirian BUMDes di suatu desa harus dipersiapkan dangan perencanaan yang telah disepakati bersama agar modal pendirian dan operasional awal BUMDes dapat dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Modal awal BUMDes memang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena modal awal pendirian BUMDes berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka kekayaan yang dimiliki BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Kekayaan BUMDes tidak terbagi atas saham karena kepemilikannya sepenuhnya dimiliki desa. Namun, setelah BUMDes berdiri modal BUMDes nantinya dapat terdiri dari 2 (dua) sumber yakni penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Sehingga penyertaan modal desa dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun dari sumber lainnya. Penyertaan modal desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dapat bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah dan aset desa yang diserahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk bantuan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah maka mekanismenya akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Modal BUMDes menurut Permendesa 54 tahun 2015

  1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
  2. Modal BUM Desa terdiri atas:
    1. penyertaan modal Desa;
      1. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
      2. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
      3. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
      4. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
    2. penyertaan modal masyarakat Desa, dari tabungan atau simpanan masyarakat desa.

Kepmendesa PDTT No 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan 17000 Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kepmendesa PDTT No 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah diputuskan oleh Kementrian dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditandatangani Menteri Desa Eko Putro Sandjojo pada 29 Desember 2017.

Dalam Kepmendesa PDTT No 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini dilampiri juga dengan 17 ribu desa sasaran, yaitu desa berkembang dan desa tertinggal.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pertimbangan Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pertimbangan terbitnya dalam tersebut disebutkan bahwa dalam rangka memfokuskan kegiatan pembangunan Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang menyatakan bahwa terwujudnya sasaran pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, peningkatan keterkaitan desa-kota menjadi pusat pertumbuhan baru, pembangunan daerah tertinggal menjadi kabupaten maju dan mandiri, dan terwujudnya pembangunan transmigrasi dengan terbangun dan berkembangnya perkotaan baru menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan

Dasar Hukum Keputusan Menteri Desa PDTT No. 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
  10. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 259);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


KESATU : Menetapkan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejumlah 17.000 (tujuh belas ribu) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Desa Prioritas Sasaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan kategori Desa yang termasuk dalam wilayah pinggiran, yaitu Desa dalam kawasan perdesaan, perbatasan, dan daerah tertinggal dengan usaha pokok sektor pertanian dan pelaku usahanya mikro dan kecil yang berkarakter tradisional sebagaimana dimaksud dalam cita ke-3 Nawa Cita Kabinet Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Buku I angka 6.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
KETIGA : Kriteria penetapan Desa prioritas sasaran sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi:
  1. Desa-desa yang termasuk dalam deliniasi 40 (empat puluh) pusat pertumbuhan baru yang menjadi sasaran peningkatan keterkaitan Desa-kota;
  2. Desa-desa yang termasuk dalam deliniasi 144 (seratus empat puluh empat) Kawasan yang menjadi sasaran pembangunan transmigrasi;
  3. Desa-desa yang termasuk dalam deliniasi 80 (delapan puluh) kabupaten daerah tertinggal yang menjadi sasaran pengentasan menjadi kategori kabupaten maju;
  4. Desa-desa yang termasuk dalam kategori Tertinggal, Terpencil dan Terluar (3T);
  5. Desa-desa yang menjadi lokasi penanganan stunting melalui Program Padat Karya, yang mencakup 1.000 (seribu) Desa di 100 (seratus) Kabupaten;
  6. Desa-desa yang merupakan lokus dari kegiatan GSC (Gerakan Sehat Cerdas);
  7. Desa-desa yang menjadi sasaran terwujudnya Desa Wisata;
  8. Desa-desa yang menjadi Pilot Project Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang mencakup 37 (tiga puluh tujuh) Desa;
  9. Desa-desa yang memperoleh intervensi 4 (empat) agenda prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
  10. Desa-desa prioritas lain yang difasilitasi oleh Kementerian/Lembaga.
KEEMPAT : Desa-desa prioritas sasaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan dasar penetapan sasaran prioritas pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan Rencana Strategis Arah Baru Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
KELIMA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT wajib menjadi acuan dalam perencanaan, pemrograman, pengalokasian sumber daya, pemantauan dan evaluasi bagi setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan para pihak pemangku kebijakan lainnya.
KEENAM : Desa prioritas sasaran setiap tahun ditetapkan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA.
KETUJUH : Kegiatan yang dilaksanakan terhadap Desa-desa sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap dilanjutkan sampai dengan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan.
KEDELAPAN : Kegiatan yang dilaksanakan terhadap Desa-desa yang perencanaannya disusun setelah ditetapkannya Keputusan Menteri ini wajib berpedoman pada Keputusan Menteri ini.
KESEMBILAN : Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
KESEPULUH : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian isi dari tentang .

Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

dapat dilihat di pratayang dan dapat diunduh di lampiran tulisan ini.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017

daun kopi

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Apa yang diubah oleh Permendesa Nomor 4 Tahun 2017?

Permendesa Nomor 4 tahun 2017 mengubah Permendesa Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dalam ketentuan di Pasal 4, Pasal 9 dan penambahan satu ketentuan antara Pasal 17 dan Pasal 18 yaitu Pasal 17A. Perubahan tersebut adalah:


 Pasal 4

  1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  2. Prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
  3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
  4. Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 9

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisah dari prioritas pembangunan nasional.

Pasal 17 A

Apabila ada peraturan yang lebih tinggi yang mendorong perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka dapat dilakukan dengan Musyawarah Desa.

 


Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini ditanda tangani oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Eko Putro Sandjojo pada tanggal 5 april 2017, dan dinyatakan langsung berlaku.

Demikian tentang Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Softcopy tentang Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Permendesa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa dapat diunduh di lampiran di bawah.

UPDATE

Untuk Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 dapat di lihat di .

Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Indikator dan Metode Pemilihan Desa Padat Karya Tunai 2018

foto orang korea utara bikin jalan, mirip padat karya

Pidato Presiden Joko Widodo tentang Prioritas Penggunaan Desa tahun depan yang harus mengacu pada pemerataan pekerjaan dan perputaran uang di Desa seperti yang dikatakannya pada maupun pada tentang program padat karya di desa. Menjadi bahasan serius untuk dapat kita ketahui bersama bagaimana rencana penerapan program padat karya di desa tersebut.

DI Jakarta (17/11) – dilansir dari laman bahwa telah dilakukan Rakor Teknis Pelaksanaan Padat Karya Desa yang membahas persiapan regulasi pelaksanaan padat karya di desa, hari Jumat 17 November 2017, dan Kemenko PMK membahas penetapan lokasi desa dalam Rakor Penetapan Lokasi Desa Pelaksanaan Padat Karya Tunai di ruang rapat lantai 7 Kemenko PMK Jakarta.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, I Nyoman Shuida ini mendiskusikan bagaimana menentukan lokasi desa sasaran program padat karya. Dalam rapat ini dibahas tentang pemilihan 10 desa yang menjadi prioritas di 100 Kabupaten / Kota dalam penanganan kemiskinan dan stunting. Indikator dasar yang digunakan adalah Susenas 2013 dari BPS. Desa yang akan dilirik tersebut adalah:

  1. Desa yang memiliki angka kemiskinan tinggi,
  2. Desa Tertinggal, Berkembang, atau Mandiri,
  3. Desa kantong TKI dan eks TKI,
  4. Desa di daerah perbatasan,
  5. Desa di daerah kepulauan,
  6. Desa dengan tingkat stunting tinggi

Indikator untuk memilih 10 Desa prioritas di 100 daerah tingkat 2 adalah dengan melihat urutan:

  1. Jumlah Balita stunting dengan referensi dari Riskedas 2013 Kementrian Kesehatan,
  2. Prevalensi stunting prosentase jumlah balita pendek dan sangat pendek.

Metodologi pemilihan 10 Desa prioritas di 100 daerah tingkat 2 adalah dengan melihat, disebabkan karena tiadanya angka jumlah penduduk miskin sampai tingkat desa dari Susenas 2013:

  1. Jumlah penduduk desa dalam populasi satu desa pada tahun 2015, menurut BPS dan Kemendagri.
  2. Jumlah penduduk miskin desa berjumlah 20 % dalam kondisi sosial ekonomi yang paling rendah menurut data dari BPS.TNP2K
  3. Tingkat kemiskinan Desa hasil dari prosentasi jumlah penduduk miskin desa terhadap jumlah penduduk,
  4. Jumlah Penderita Gizi buruk baik marasmus maupun kwashiorkor selama 3 tahun terakhir dari data Desa 2014.

Program Padat Karya Tunai (Cash) di Desa ini akan dilaksanakan mulai Januari 2018. Sehingga Rakor Rakor Penetapan Lokasi Desa Pelaksanaan Padat Karya Tunai juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Sigit Priohutomo, Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, Staf ahli bidang UMKM, Ekonomi kreatif dan Ketenagakerjaan kemenko PMK, Sidqi Lego Pangesti dan Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto. Termasuk eselon I, II dan III Kementerian Lembaga terkait. Sebagai tindak lanjut, nantinya pemerintah akan menyusun pedoman pelaksanaan padat karya desa 2018

Program Padat Karya Tunai di Desa memiliki regulasi Perka LKPP No.13 Th.2013 Tentang Tata Cara PBJ di Desa, PP No.43/2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dasar pelaksanaan swakelola menurut peraturan perundang-undangan juga tercermin pada Pasal 89 UU No 6/2014 tentang Desa, Pasal 121 PP No 43/2015 jo. PP 47/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Pasal 47 Permendagri 114/2014 serta Pasal 4 Perka LKPP No 13/2013 jo. Perka LKPP No 22/2015 tentang Pedoman Tata Cara PBJ Desa.

[ Sumber : | Photo : ]

Jokowi : Penggunaan Dana Desa 2018

Presiden : Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018, Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih konsisten dengan pernyataannya bahwa 20 T, 60 T dan 80 T rupiah uang negara yang dikucurkan untuk Desa tahun depan adalah agar peredaran uang di desa digunakan oleh masyarakat Desa. Bahkan Penggunaan Dana Desa di 2018 menurutnya, Presiden Jokowi, akan didorong untuk memperluas dan memperlebar kesempatan bekerja di desa. Program Padat Karya Cash tidak hanya melalui dana desa alokasi APBN untuk Desa namun Presiden juga mengajak beberapa kementrian dan sektor terkait seperti PU, Maritim dan lainnya untuk membuka kesempatan kerja di desa-desa.

Hal tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo di depan Rakernas Partai Nasdem 15 November 2017.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bagaimana kerja kerasnya dalam membangun infrastruktur baik di Papua maupun di daerah lainnya, pun menyinggung soal perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangga.

Ungkapan Presiden Joko Widodo secara lengkap dapat anda simak di video di bawah ini:

Cukup menyenangkan memang mendengar impian Presiden Jokowi, pekerjaannya yang diselesaikan secara marathon dan ngebut. Meski diartikan oleh pihak-pihak yang tak suka dengan menuding bahwa pembangunan ala Jokowi hanya memperbesar utang negara. Memang betul pembangunan selalu menghabiskan biaya yang besar, namun jika kemudian hasil pembangunan seperti jalan tol kemudian dijual untuk diolah kepada pihak swastas, tentu saja anggapan miring tersebut tidak beralasan, selain hanya nyinyir untuk mengisi waktu luang.

Sebuah gelas yang bundar tentu dapat dilihat dari 360 sudut derajatnya bukan.

Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 diatur Kementrian Desa PDTT dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. PermendesaPDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ditetapkan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada tanggal 2 September 2019 di Jakarta. Permen Desa PDTT 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2010 mulai berlaku setelah diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2019 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dalam Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 dilampiri 3 dokumen petunjuk yang tidak terpisahkan, dan keseluruhan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1012 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 ini menjadi 113 halaman. Di sini lampiran akan terpisah agar lebih mudah dalam membacanya saja, dan dalam format yang tidak asli, hanya mirip.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Bupati/Wali Kota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PermendesaPDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

Status

Berlaku, Mencabut .

Latar Belakang

Pertimbangan PermendesaPDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dasar Hukum

Dasar hukum PermendesaPDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah:

  1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

Isi Permendesa PDTT 11/2019

Berikut adalah isi PermendesaPDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (bukan dalam format asli):

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
  4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
  5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa..
  12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat..
  13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun..
  14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun..
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa..
  16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa..
  17. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa..
  18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan..
  19. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan..
  20. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan..
  21. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya..
  22. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya..
  23. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa..
  24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat..
  25. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa..
  26. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa..
  27. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi..
  28. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:

  1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
  2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
  3. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

  1. kebutuhan prioritas;
  2. keadilan;
  3. kewenangan Desa;
  4. fokus;
  5. Partisipatif;
  6. swakelola; dan
  7. berbasis sumber daya Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

  1. prioritas penggunaan Dana Desa;
  2. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  3. publikasi dan pelaporan; dan
  4. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

  1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
    1. peningkatan kualitas hidup;
    2. peningkatan kesejahteraan;
    3. penanggulangan kemiskinan; dan
    4. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 6

  1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
    1. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    2. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    3. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
    4. meningkatkan pendapatan asli Desa.
  3. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
    1. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    2. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    3. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    4. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
    5. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  4. Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 7

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

  1. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:
    1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
      1. lingkungan pemukiman;
      2. transportasi;
      3. energi;
      4. informasi dan komunikasi; dan
      5. sosial.
    2. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
      1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
      2. pendidikan dan kebudayaan.
    3. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
      1. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
      2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
      3. usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
    4. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
      1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
      2. penanganan bencana alam; dan
      3. pelestarian lingkungan hidup.
    5. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
      1. konflik sosial; dan
      2. bencana sosial.
  2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 9

  1. Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
    1. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    2. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
    3. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
    4. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
  2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
  3. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 10

  1. Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
  2. Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    1. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
    2. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
    3. menciptakan lapangan kerja.
  3. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
  4. Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

  1. Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yaitu:
    1. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
    2. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
    3. pencegahan kematian ibu dan anak.
  2. Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), paling sedikit meliputi:
    1. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
    2. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
    3. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
  3. Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Bupati/Wali Kota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

  1. Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
  2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

  1. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
  2. RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
    1. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
    2. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 16

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 17

  1. Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada data IDM.
  2. Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 18

  1. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
  2. Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
    2. kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 19

  1. Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
  2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
  3. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 20

  1. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
  2. Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
  4. Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 21

  1. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota.
  2. Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
    2. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
  4. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  5. Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

  1. Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
  3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
  4. Unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 23

  1. Menteri melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
  3. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
  4. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

  1. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
  2. Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    1. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
    2. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    3. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
  3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui:
    1. Badan Permusyawaratan Desa; dan
    2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  4. Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
    1. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan
    2. berjenjang mulai dari:
      1. pemerintah Desa;
      2. pemerintah daerah kabupaten/kota;
      3. pemerintah daerah provinsi; dan
      4. pemerintah.
  5. Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
  2. tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2019
  MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
 

PermendesaPDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

Contoh-contoh Sistematika Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Desa Inklusi,  Contoh-contoh Sistematika Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 11 PermendesaPDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 Pasal 12, menyebutkan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari .

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

  1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
    1. peningkatan kualitas hidup;
    2. peningkatan kesejahteraan;
    3. penanggulangan kemiskinan; dan
    4. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 6

  1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
    1. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    2. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    3. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
    4. meningkatkan pendapatan asli Desa.
  3. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
    1. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    2. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    3. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    4. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
    5. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  4. Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 7

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

  1. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:
    1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
      1. lingkungan pemukiman;
      2. transportasi;
      3. energi;
      4. informasi dan komunikasi; dan
      5. sosial.
    2. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
      1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
      2. pendidikan dan kebudayaan.
    3. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
      1. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
      2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
      3. usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
    4. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
      1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
      2. penanganan bencana alam; dan
      3. pelestarian lingkungan hidup.
    5. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
      1. konflik sosial; dan
      2. bencana sosial.
  2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 9

  1. Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
    1. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    2. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
    3. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
    4. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
  2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
  3. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 10

  1. Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
  2. Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    1. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
    2. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
    3. menciptakan lapangan kerja.
  3. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
  4. Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

  1. Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yaitu:
    1. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
    2. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
    3. pencegahan kematian ibu dan anak.
  2. Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), paling sedikit meliputi:
    1. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
    2. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
    3. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
  3. Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran II berisi tentang Sistematika Contoh-contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Isinya seperti di bawah ini (format bukan seperti aslinya):

SISTEMATIKA CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

  1. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI
  2. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING)
  3. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)
  4. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA
  5. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
  6. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
  7. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
  8. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
  9. PENGEMBANGAN Desa INKLUSI
  10. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN Desa/ KAWASAN PERDESAAN
  11. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA
  12. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA
  13. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU
  14. PENGEMBANGAN DESA WISATA
  15. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
  16. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI
  17. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM
  18. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
  19. SISTEM INFORMASI DESA
  20. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA
  21. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Desa DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

  1. Padat karya tunai di Desa adalah:
    1. diprioritaskan bagi:
      1. anggota keluarga miskin;
      2. penganggur;
      3. setengah penganggur; dan
    2. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
    3. memberikan kesempatan kerja sementara;
    4. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
    5. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
    6. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
    7. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

  2. Manfaat padat karya tunai
    1. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis ();
    2. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
    3. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
    4. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
    5. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting).

  3. Dampak:
    1. terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
    2. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
    3. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
    4. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
    5. turunnya arus migrasi dan urbanisasi

  4. Sifat kegiatan padat karya tunai
    1. swakelola:
      1. kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
      2. sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
    2. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
    3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

  5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
    1. rehabilitasi irigasi Desa;
    2. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
    3. pembersihan daerah aliran sungai;
    4. pembangunan jalan rabat beton;
    5. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
    6. pembangunan embung Desa;
    7. penanaman hutan Desa;
    8. penghijauan lereng pegunungan;
    9. pembasmian hama tikus;

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut:

  1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
  2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
  3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
  4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut:

  1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
    1. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
    2. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
    3. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan
    4. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
  2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
  3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
  4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
  5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
  6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua;
  7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
  8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
  9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa;
  10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
  11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
  12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
  13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
  14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik lntegratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dankompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara :

  1. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
  2. pemberian makanan tambahan;
  3. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
  4. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan.
  5. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

  1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
  2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak anak oleh guru PAUD;
  3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
  4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
  5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah stunting pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko stunting pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

  1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir – 2 tahun; dan
  2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan parenting.

Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

  1. rak untuk tempat mainan anak;
  2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
  3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
  4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
  5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
  6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
  7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan
  8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (lnstrumen dari Pusat).
  9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun
  10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting; dan
  11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan.
  12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
    1. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
    2. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
  13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
    1. sumber air bersih;
    2. pembuangan limbah yang benar; dan
    3. sanitasi.
  14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
  15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
  16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
  17. obat-obatan ringan P3K.

D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat Desa harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:

  1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untuk melakukan:
    1. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
    2. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik;
    3. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar didesa.
  2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
    1. Ibu rumah tangga;
    2. Anak-anak, pemuda, dll;
    3. Pelaku usaha pangan:
      1. industri rumah tangga pangan;
      2. kelompok usaha bersama ;
      3. pedagang kreatif lapangan; dan
      4. penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll;
    4. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Desa.
    5. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
    6. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan rapid test kit)
    7. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, leaflet, spanduk.

E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Desa merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

  1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia layanan PAUD;
  2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;
  3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini;
  4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;
  5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita;
  6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
  7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
  8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya; dan
  9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
  10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
    1. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
    2. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
    3. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
    4. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
    5. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
    6. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah;
  11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

  1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

    Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai peyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (income generating) dan mengelola keuangan (financial management). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

    1. Tujuan Umum:

      Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

    2. Tujuan Khusus:
      1. Membangun paradigma melek finansial dan investasi
      2. Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan,
      3. Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
        1. dana pendidikan anak;
        2. dana ibadah; dan
        3. dana kebutuhan khusus.
      4. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas
      5. Memiliki pengatahuan ciri-ciri investasi bodong
        1. Materi Pelatihan
          1. Melek finansial dalam perspektif agama;
          2. Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial check-up;
          3. Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
          4. Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi; (5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
          5. Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan
          6. Pelatihan kader Desa dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia);
        2. Bentuk Penggunaan Dana Desa
          1. Pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
          2. Pelatihan perempuan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
          3. Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
          4. Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan
          5. Pendampingan keluarga-keluarga warga Desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Desa.

  2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

    Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

    1. Tujuan

      Meningkatkan pemahaman warga Desa umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

    2. Kelompok Sasaran
      1. Warga Desa
      2. Pemuka Agama
      3. Orangtua
    3. Bentuk Penggunaan Dana Desa
      1. Pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
      2. Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
      3. Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

  3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

    Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

    1. Tujuan Umum

      Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.

    2. Tujuan Khusus
      1. Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya
      2. Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga
      3. Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik
      4. Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.
    3. Materi
      1. Psikologi perkembangan & kematangan personal
      2. Membangun pondasi Keluarga Sakinah
      3. Tantangan kehidupan keluarga masa kini
      4. Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik
      5. Merencanakan perkawinan
    4. Bentuk Penggunaan Dana Desa
      1. Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja
      2. Pelatihan pendidik sebaya (Peer Educator)
      3. Pelatihan kader Desa pendamping remaja (pendampingan sebaya)
      4. Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya

  4. Pendidikan Keluarga Sakinah

    Bagi warga Desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekcokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Desa untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.

    1. Tujuan Umum

      Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

    2. Tujuan Khusus
      1. Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah
      2. Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga
      3. Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga
      4. Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan
      5. Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama
      6. Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga
    3. Materi
      1. Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat
      2. Membangun pondasi keluarga sakinah
      3. Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah
      4. Pengasuhan anak dalam keluarga sakinah
      5. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
      6. Memenuhi kebutuhan keluarga
    4. Bentuk Penggunaan Dana Desa
      1. Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
      2. Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan
      3. Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Desa dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah perdesaan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Desa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

  1. kegiatan keagamaan;
  2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
  3. pagelaran, festival seni dan budaya;
  4. olahraga atau aktivitas sehat;
  5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
  6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; dan
  7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan aset Desa sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Desa. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam pengunaan Dana Desa dengan sasaran antara lain:

  1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
  2. tenaga kerja usia produktif;
  3. kelompok usaha ekonomi produktif;
  4. kelompok perempuan;
  5. kelompok pemuda;
  6. kelompok tani;
  7. kelompok nelayan;
  8. kelompok pengrajin;
  9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
  10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritasakan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

  1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  2. pelatihan teknologi tepat guna;
  3. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa;
  4. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (live skill) bagi masyarakat Desa; dan
  5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

  1. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
  2. penguasaan bahasa asing;
  3. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

I. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI

Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas.

Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain:

  1. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, taman Desa;
  2. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa dan sebagainya.
  3. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
    1. alat bantu dengar;
    2. alat bantu baca;
    3. alat peraga;
    4. tongkat;
    5. kursi roda; dan
    6. kacamata.

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu dikelola oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Desa/kawasan perdesaan:

  1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.
  2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor.
  3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perdesaan.
  4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup.
  5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.
  6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.
  7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh- contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Desa, antara lain:

  1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

    Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Desa-desa yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

    Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

    Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

  2. Produsen Benih Tanaman Pangan

    Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Desa dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai “benih” adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.

    Dana Desa dapat digunakan untuk:

    1. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
    2. Pelatihan pemasaran benih unggul;
  3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

    Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

  4. Usaha Pengolahan Kopi

    Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

    Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desa yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa.

    BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

    Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

    Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

    Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh Desa-desa yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.


K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat kerjasama antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut:

  1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
  2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa.
  3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasilo industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

  1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
  2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan
  3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah:

  1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli:
  2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok.
  3. memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal;
  4. menumbuhkan Desa mandiri karena warga Desa akan membeli produk-produk dari Desanya sendiri.

M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DI DESA

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan Long Storage.

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Tenik Infratruktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

  1. Standar Teknis:
    1. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
    2. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
    3. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m3 sampai dengan 3.000 m3 dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.

  2. Kriteria Lokasi Pembangunan:
    1. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
    2. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung Desa harus dilapisi material terpal/geomembran;
    3. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak- petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
    4. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
    5. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani .

N. PENGEMBANGAN DESA WISATA

Desa-desa di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Desa.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa. Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah:

  1. meningkatkan perekonomian Desa;
  2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa;
  3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desa setempat;
  4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
  5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara lain:

  1. pondok wisata (homestay) yang berstandar nasional/internasional;
  2. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
  3. kios cenderamata;
  4. Ruang ganti dan/atau toilet;
  5. Pergola;
  6. Gazebo;
  7. Lampu Taman;
  8. Pagar Pembatas;
  9. panggung kesenian/pertunjukan;
  10. Pusat jajanan kuliner;
  11. Tempat Ibadah;
  12. Menara Pandang (viewing deck);
  13. Gapura identitas;
  14. wahana permainan anak;
  15. wahana permainan outbound;
  16. taman rekreasi;
  17. tempat penjualan tiket;
  18. angkutan wisata;
  19. tracking wisata mangrove;
  20. peralatan wisata snorkeling dan diving;
  21. papan interpretasi;
  22. sarana dan prasarana kebersihan;
  23. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
  24. internet corner;
  25. Pelatihan pemandu Wisata;
  26. Interpretasi wisata;
  27. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
  28. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  29. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

  1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

    Masalah yang dihadapi Desa-desa di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Desa-desa yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

    PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

    Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

    1. membiayai pengadaan generator listrik;
    2. membangun turbin;
    3. membendung sungai; dan
    4. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.

    Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli lisrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa.

  2. Kehutanan Sosial

    Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

    1. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa.
    2. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
    3. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
    4. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilatah masyarakat hutan adat.
    5. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.

    Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakan roda perekonomian warga Desa.

  3. Pengolahan Air Minum

    Bagi Desa yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat Desa tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama secara profesional.

  4. Pengolahan Pasca Panen

    Sumberdaya alam Desa sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan paska panen oleh masyararakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

    Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan paska panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

  5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

    Produktifitas masyarakat Desa perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (handycfaff), misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestraikan dan dikembangkan.

    Pengrajin yang ada di masyarakat Desa biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi mayarakat Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Desa.

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk:

  1. meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  2. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karekteristik Desa.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:

  1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

    Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

    1. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
      1. perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
      2. pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
      3. pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;
      4. melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry);
      5. pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
      6. pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
      7. pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
      8. dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yang berkelanjutan.

    2. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
      1. penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
      2. peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
      3. pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
      4. pengadaan alat angkut sampah;
      5. pembangunan tempat pembuangan sampah sementara; peralatan pengolahan jerami padi; dan
      6. pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).

    3. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
      1. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
      2. pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
      3. instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
      4. instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
      5. peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.

    4. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
      1. penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+;
      2. pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
      3. patroli kawasan hutan Desa;
      4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek illegal logging.
      5. peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
      6. peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan:
      7. pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan
      8. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.

  2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim

    Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:

    1. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa, dengan kegiatan antara lain:
      1. pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
      2. pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
      3. pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
      4. pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
      5. perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
      6. pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
      7. pembuatan kebun holtikultura bersama;
      8. perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
      9. pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

    2. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
      1. peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
      2. pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
      3. pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
      4. pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
      5. pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).

  3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim

    Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi

    Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi:

    1. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
      1. pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
      2. pengadaan peralatan pengendali banjir;
      3. pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
      4. pembuatan tanggul pemecah ombak;
      5. pembelian bibit dan penanaman bakau;
      6. penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
      7. pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
      8. pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
      9. rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
      10. pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.

    2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
      1. penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
      2. pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
      3. penyusunan rencana tanggap bencana;
      4. pelatihan relawan tanggap bencana;
      5. sosialisasi dan simulasi bencana; dan
      6. pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan- kegiatan antara lain:

  1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (early warning system) yaitu:
    1. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
    2. pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
    3. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
    4. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
    5. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan panghijauan pada lahan-lahan terbuka;
    6. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
    7. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
    8. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala–gejala bencana tanah longsor; dan
    9. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamtkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.

  2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
    1. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
    2. menyediakan dapur-dapur umum;
    3. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
    4. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes:
    1. Keadaan Bencana
      1. Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri.
      2. Pelatihan keterampilan paska bencana.
    2. Keadaan Darurat
      1. Menyediakan MCK komunal sederhana.
      2. Pelayanan kesehatan.
      3. Menyiapkan lokasi pengungsian.
      4. Menyediakan obat-obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
    3. Keadaan Mendesak
      1. Memberikan pertolongan pertama

        Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).

      2. Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter)

        Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.

      3. Penyediaan dapur umum

        Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.

      4. Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
      5. Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya
      6. Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
      7. Pengamanan Lokasi

        Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.

      8. Menerima dan menyalurkan bantuan.

    Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

    1. Perubahan RKPDes
      1. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
      2. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
      3. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
      4. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
      5. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
      6. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa);
      7. Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.

    2. Perubahan APBDesa Tahun 2020
      1. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 2020;
      2. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;
      3. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa;
      4. Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati/Wali Kota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Perubahan.

S. SISTEM INFORMASI DESA

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut: Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

  1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
  2. Data bersifat mikro dengan by name, by address sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran;
  3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan software dan hardwarenya, sebagai berikut:

  1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
  2. Pendataan oleh Tim Pendata;
  3. Peningkatan kapasitas Tim Operator Entry Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
  4. Proses entry data, cleaning data, rekonfirmasi data dan analisis data;
  5. Pengelolaan data dan updating data;
  6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada:

  1. okoh adat;
  2. tokoh agama;
  3. tokoh masyarakat;
  4. tokoh pendidikan;
  5. kelompok tani;
  6. kelompok nelayan;
  7. kelompok perajin;
  8. kelompok perempuan; dan
  9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa melalui:

  1. pertemuan sosialisasi;
  2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa;
  3. media pandang-dengar (audio-visual) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televisi;
  4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan bloger Desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan- tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan- kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek- praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius mengabil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

  1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa

    Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

  2. Pengembangan Paralegal Desa

    Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendididikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga paralegal di Desa. Agar tenaga Paralegal dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga Paralegal. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Demikian Lampiran II . Contoh-contoh Sistematika Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

dapat diunduh di .

PermendesaPDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Sebagaimana disebutkan dalam PermendesaPDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 Pasal 12, bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari .

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran I berisi tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Isinya seperti di bawah ini (format bukan seperti aslinya):

Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

BAB I
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicita- citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

B. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, dan Peningkatan pendapatan asli Desa maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

  1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan
  3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

  1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
  2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
  3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
  5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
  6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
  7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

D. Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
  2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Peraturan Bupati/Wali Kota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa.

Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan penggunana Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

E. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
    1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
      1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
      2. penerangan lingkungan pemukiman;
      3. pedestrian;
      4. drainase;
      5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
      6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
      7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
      8. sumur resapan;
      9. selokan;
      10. tempat pembuangan sampah;
      11. gerobak sampah;
      12. kendaraan pengangkut sampah;
      13. mesin pengolah sampah;
      14. pembangunan ruang terbuka hijau;
      15. pembangunan bank sampah Desa; dan
      16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
      1. perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
      2. tambatan perahu;
      3. dermaga apung;
      4. tambat apung (buoy);
      5. jalan pemukiman;
      6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
      7. jalan poros Desa;
      8. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
      9. jembatan Desa:
      10. gorong-gorong;
      11. terminal Desa; dan
      12. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
      1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
      2. pembangkit listrik tenaga diesel;
      3. pembangkit listrik tenaga matahari;
      4. pembangkit listrik tenaga angin;
      5. instalasi biogas;
      6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
      7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
      1. jaringan internet untuk warga Desa;
      2. website Desa;
      3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
      4. radio Single Side Band (SSB); dan
      5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

  2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
    1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
      1. air bersih berskala Desa;
      2. jambanisasi;
      3. mandi, cuci, kakus (MCK);
      4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 5) balai pengobatan;
      5. posyandu;
      6. poskesdes/polindes;
      7. posbindu;
      8. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
      9. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
      10. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      1. taman bacaan masyarakat;
      2. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD; 3)pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
      3. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
      4. wahana permainan anak di PAUD;
      5. taman belajar keagamaan;
      6. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
      7. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
      8. bangunan perpustakaan Desa;
      9. buku/bahan bacaan;
      10. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
      11. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
      12. film dokumenter;
      13. peralatan kesenian dan kebudayaan;
      14. pembuatan galeri atau museum Desa;
      15. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
      16. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
      17. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

  3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
    1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1. bendungan berskala kecil;
      2. pembangunan atau perbaikan embung;
      3. irigasi Desa;
      4. pencetakan lahan pertanian;
      5. kolam ikan;
      6. kapal penangkap ikan;
      7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
      8. tambak garam;
      9. kandang ternak;
      10. mesin pakan ternak;
      11. mesin penetas telur;
      12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
      13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
      14. embung Desa;
      15. gudang pendingin (cold storage);
      16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
      17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
      18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
      19. keramba jaring apung;
      20. keranjang ikan;
      21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
      22. alat produksi es;
      23. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
      24. tempat penjemuran ikan; dan
      25. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1. mesin jahit;
      2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
      3. mesin penepung ikan;
      4. mesin penepung ketela pohon;
      5. mesin bubut untuk mebeler;
      6. mesin packaging kemasan;
      7. roaster kopi;
      8. mesin percetakan;
      9. bioskop mini;
      10. alat pengolahan hasil perikanan;
      11. docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
      12. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1. pasar Desa;
      2. pasar sayur;
      3. pasar hewan;
      4. tempat pelelangan ikan;
      5. toko online;
      6. gudang barang;
      7. tempat pemasaran ikan; dan
      8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
      1. ruang ganti dan/atau toilet;
      2. pergola;
      3. gazebo;
      4. lampu taman;
      5. pagar pembatas;
      6. pondok wisata (homestay);
      7. panggung kesenian/pertunjukan;
      8. kios cenderamata;
      9. pusat jajanan kuliner;
      10. tempat ibadah;
      11. menara pandang (viewing deck);
      12. gapura identitas;
      13. wahana permainan anak;
      14. wahana permainan outbound;
      15. taman rekreasi;
      16. tempat penjualan tiket;
      17. angkutan wisata;
      18. tracking wisata mangrove;
      19. peralatan wisata snorkeling dan diving;
      20. papan interpretasi;
      21. sarana dan prasarana kebersihan;
      22. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
      23. internet corner; dan
      24. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1. penggilingan padi;
      2. peraut kelapa;
      3. penepung biji-bijian;
      4. pencacah pakan ternak;
      5. mesin sangrai kopi;
      6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
      7. pompa air;
      8. traktor mini;
      9. desalinasi air laut;
      10. pengolahan limbah sampah;
      11. kolam budidaya;
      12. mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
      13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

  4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
    1. pembuatan terasering;
    2. kolam untuk mata air;
    3. plesengan sungai;
    4. pencegahan kebakaran hutan;
    5. pencegahan abrasi pantai;
    6. pembangunan talud;
    7. papan informasi lingkungan hidup;
    8. pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
    9. rehabilitasi kawasan mangrove;
    10. penanaman bakau; danvsarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

  5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
    1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
    2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
    3. pembangunan gedung pengungsian;
    4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
    5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
    6. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
    7. P3K untuk bencana;
    8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
    9. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

  1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
    1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
      1. pelatihan pengelolaan air minum;
      2. pelayanan kesehatan lingkungan;
      3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
      4. alat bantu penyandang disabilitas;
      5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
      6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
      7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
      8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
      9. sosialisasi gerakan aman pangan;
      10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
      11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
      12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
      13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
      14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
      15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
      16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
      17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
      18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
      19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
      20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
      21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
      22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
      23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
      24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
      25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
      26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
      27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
      28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
      29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
      30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
      31. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
      2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
      3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
      4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
      5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
      6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
      7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
      8. pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
      9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
      10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
      11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
      12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
      13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
      14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
      15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
      16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
      17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
      18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
      19. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
      20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
      21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
      22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
      23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
      24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
      25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
      26. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
      27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
      28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

  2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
    1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
      1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
      3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
      1. pengelolaan terminal Desa;
      2. pengelolaan tambatan perahu; dan
      3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

    3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
      1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
      2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
      3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
      4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
      5. pengelolaan energi tenaga matahari;
      6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; danvpengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
      1. sistem informasi Desa;
      2. website Desa;
      3. radio komunitas;
      4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
      5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

  3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
    1. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1. perbenihan tanaman pangan;
      2. pembibitan tanaman keras;
      3. pengadaan pupuk;
      4. pembenihan ikan air tawar;
      5. pengelolaan usaha hutan Desa;
      6. pengelolaan usaha hutan sosial;
      7. pengadaan bibit/induk ternak;
      8. inseminasi buatan;
      9. pengadaan pakan ternak;
      10. tepung tapioka;
      11. kerupuk;
      12. keripik jamur;
      13. keripik jagung;
      14. ikan asin;
      15. abon sapi
      16. susu sapi;
      17. kopi;
      18. coklat;
      19. karet;
      20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon);
      21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
      22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
      23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
      24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
      25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
      26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    2. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1. meubelair kayu dan rotan,
      2. alat-alat rumah tangga;
      3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
      4. kain tenun;
      5. kain batik;
      6. bengkel kendaraan bermotor;
      7. pedagang di pasar;
      8. pedagang pengepul;
      9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
      10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
      11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
      12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    3. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
      1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
      2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
      3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
      4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

    4. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1. pengelolaan hutan Desa;
      2. pengelolaan hutan adat;
      3. pengelolaan air minum;
      4. pengelolaan pariwisata Desa;
      5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
      6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
      7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
      8. pelatihan pembenihan ikan;
      9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
      10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

    5. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1. hutan kemasyarakatan;
      2. hutan tanaman rakyat;
      3. kemitraan kehutanan;
      4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
      5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
      6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
      7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    6. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1. sosialisasi TTG;
      2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
      3. percontohan TTG untuk:
        1. produksi pertanian;
        2. pengembangan sumber energi perdesaan;
        3. pengembangan sarana transportasi;
        4. pengembangan sarana komunikasi; dan
        5. pengembangan jasa dan industri kecil;
      4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
      5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
      6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    7. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1. penyediaan informasi harga/pasar;
      2. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
      3. kerjasama perdagangan antar Desa;
      4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
      5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

  4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
    1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
    2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
    3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
    4. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
    5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang musyawarah Desa.

  5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
    1. pembibitan pohon langka;
    2. reboisasi;
    3. rehabilitasi lahan gambut;
    4. pembersihan daerah aliran sungai;
    5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
    6. pemeliharaan hutan bakau;
    7. pelatihan rehabilitasi mangrove;
    8. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
    9. pelatihan pengolahan limbah; dan
    10. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

  6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
    1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
      1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
      2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
      3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
      4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

    2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
      1. penyusunan arah pengembangan Desa;
      2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
      3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
      4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
      5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
      6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
      1. pendataan potensi dan aset Desa;
      2. penyusunan profil Desa/data Desa;
      3. penyusunan peta aset Desa;
      4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
      5. dukungan penetapan IDM;
      6. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
      7. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

    4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
      1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
      2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
      3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
      4. rembug stunting di Desa;
      5. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
      6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
      7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
      8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
      9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
      10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
      11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
      12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

    5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
      1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
      2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
      3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
      4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

    6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
      1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
      2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
      3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

    7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
      1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
      2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
      3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
      4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
      5. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
      2. pelatihan industri rumahan;
      3. pelatihan teknologi tepat guna;
      4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
      5. Pelatihan pemandu Wisata;
      6. Interpretasi wisata;
      7. Pelatihan Bahasa Asing;
      8. Pelatihan Digitalisasi;
      9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
      10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
      11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
      12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
      13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
      14. Pelatihan teknik pemasaran online;
      15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
      16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

    9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
      1. pemantauan berbasis komunitas;
      2. audit berbasis komunitas;
      3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
      4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
      5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
      6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasi pembangungan Desa; dan
      7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

G. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

  1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
    1. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
    2. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

  2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    1. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
    2. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
    3. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
    4. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

H. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa

  1. Bidang Pembangunan Desa:
    1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
      1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
      2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

    2. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
      1. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
      2. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.

    3. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
      1. penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
      2. usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
      3. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
      4. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

    4. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
      1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
      2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
      3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

  2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
    1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
      1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
      2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
      3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
      4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

    2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
      1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
      2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
      3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
      4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
      5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

    3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
      1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
      2. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
      3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
      4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
      5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

    4. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
      1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
      2. pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

I. Alokasi Afirmasi

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskian yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

  1. )pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
  2. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan danpermodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
  3. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
  4. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
  5. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
  6. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
  7. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
  8. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh waga miskin; dan
  9. kegiatan penanggulangan kemiskian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB II
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa dissun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa.

A. Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

  1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa – RPJMDesa

    Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:

    1. Pencermatan Ulang RPJMDes;
    2. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
    3. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
    4. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa.

    Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

  2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa
    1. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
    2. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
      1. pagu indikatif Dana Desa;
      2. program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
      3. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

    3. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
      1. berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
      2. pagu indikatif Dana Desa;
      3. program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
      4. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
      5. tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

  3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

    Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

    1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

      Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

      Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

      Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

      Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

      1. kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak;
      2. kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak- anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
      3. pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
      4. kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
      5. kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

    2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

      Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yangakan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

      1. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
      2. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
      3. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

    3. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa

      Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

      Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

    4. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

      Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

    5. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

      Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

    6. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

      Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

    7. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

      Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati/Wali Kota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.


  4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

    Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

    Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbangDesa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBDesa.

  5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

    Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati/Wali Kota menetapkan peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Bupati/Wali Kota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing- masing Desa. Bupati/Wali Kota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

    Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

    Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

    Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

  6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa
    1. Bupati/Wali Kota berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
      1. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
      2. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
      3. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
      4. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalamperaturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

    2. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Wali Kota menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
      1. Bupati/Wali Kota menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana pengunaan Dana Desa;
      2. kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana pengunaan Dana Desa;
      3. masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
      4. BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana pengunaan Dana Desa;
      5. Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana pengunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;
      6. Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana pengunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    3. Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

BAB III
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

  1. baliho;
  2. papan informasi Desa;
  3. media elektronik;
  4. media cetak;
  5. media sosial;
  6. website Desa;
  7. selebaran (leaflet);
  8. pengeras suara di ruang publik;
  9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Apabila Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

  1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati/Wali Kota

    Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

    1. Perdes tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenagan lokal berskala Desa;
    2. Perdes tentang RKPDesa;
    3. Perdes tentang APBDesa;
    4. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa

  2. Pelaporan dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur

    Bupati/Wali Kota berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada gubernur. Bupati/Wali Kota u.p. organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Desa wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

  3. Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Gubernur berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Laporan dimaksud disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari Bupati/Wali Kota.

  4. Pelaporan dalam Kondisi Khusus

    Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa, masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan secara berjenjang ke pusat layanan pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Hubungan
Masyarakat dan Kerja Sama Lantai 1
4. Layanan Social Media :
  1. (twitter),;
  2. Kemendesa.1 (Facebook)
  3. e-complaint.kemendesa.go.id; dan
  4. website http :
    (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BAB V
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi:

  1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
  2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
  3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
  4. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Demikian Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Lampiran I berisi tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini yang ditandatangani Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo.

dapat diunduh di .

PermendesaPDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

Pola Baru Pendistribusian Dana Desa

Pola Baru Pendistribusian Dana Desa

Apa yang di sampaikan Presiden Joko Widodo pada Rakernas Nasdem adalah hal yang serius. Tentang pola baru pendistribusian dana desa pun Presiden menjelaskan kepada DPA dalam Sarasehan Nasional DPD DI hari ini.

Pengelolaan dana desa akan diprogramkan seperti program cash for work atau padat karya tunai. Dana desa untuk program padat karya di desa-desa ini akan diberikan ke desa untuk dapat dikelola secara swakelola. Anggaran dana desa tahun depan sebesar 60 trilyun rupiah.

Berikut adalah Pers Release Kepresidenan tentang hal tersebut:

Presiden Jelaskan Pola Baru Pendistribusian Dana Desa kepada DPD

Presiden Joko Widodo menjelaskan kepada para anggota DPD bahwa mulai tahun 2018 mendatang pendistribusian dana desa akan memiliki pola baru. Sebagian dari alokasi dana tersebut akan difokuskan kepada sektor padat karya.

Untuk diketahui, saat dimulainya program tersebut tiga tahun lalu, pemerintah mengucurkan Rp20 triliun bagi program dana desa ini. Kemudian setahun setelahnya meningkat menjadi Rp47 triliun dan kembali meningkat lagi menjadi Rp60 triliun.

"Memang saat itu kita arahkan untuk infrastruktur kecil-kecil yang ada di desa agar produk-produk di desa bisa dibawa ke kota dengan cepat sehingga bisa menopang ekonomi di desa. Dengan adanya dana desa, kita harapkan juga perputaran uang yang ada di bawah menjadi lebih banyak," Presiden menjelaskan di acara Sarasehan Nasional DPD-RI di Gedung Nusantara 4 MPR/DPR/DPD pada Jumat, 17 November 2017.

Namun, sepanjang tiga tahun tersebut, pemerintah melakukan evaluasi terkait pemanfaatan dana desa tersebut. Salah satunya ditemukan bahwa dana yang masuk ke desa itu belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah.

"Oleh sebab itu tahun depan kita akan memulai untuk membangun padat karya. Artinya dana desa di Kementerian PU, Perhubungan, KKP, akan disiapkan skema-skema padat karya sehingga rakyat bisa bekerja di sana dibayar harian atau maksimal mingguan. Kita harapkan peredaran uang akan semakin merata dan uang yang diberikan kepada rakyat semakin hari semakin banyak," tuturnya.

Presiden sendiri mengharapkan dukungan dari DPD RI karena dirinya percaya bahwa para anggota DPD juga memiliki amanat konstitusional untuk memperjuangkan kesejahteraan daerah.

"Ini mestinya DPD ikut memberikan dukungan karena ini juga perjuangan DPD dalam mewujudkan kewajiban konstitusional DPD," ucapnya.


Jakarta, 17 November 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

SKB 4 Menteri, Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa

SKB 4 Menteri, Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro bersama-sama di Kantor Kementrian PMK menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didalamnya terdapat pembagian tugas dan kerja untuk melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan UU Desa.

SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan bahwa baru ada 4 kementrian yang memiliki kepedulian tentang Desa. Menunggu tahun depan apakah seluruh kabinet juga akan memberikan perhatian khusus terhadap desa ataukah hanya untuk program padat karya tunai?. Ini beritanya yang didapat dari rilis-rilis yang ada di media. Dan silakan unduh SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam lampiran tulisan ini.

Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 di Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Puan Maharani Menteri Koordinator PMK menyaksikan sendiri penandatanganan SKB 4 Menteri ini tentang Desa.

SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu upaya terbaru adalah dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama 4 Menteri agar pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa berjalan lebih optimal.

Fokus SKB 4 Menteri tentang Desa

Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Desa adalah merupakan upaya dalam menyelaraskan kementerian untuk lebih mengefektifkan pembangunan desa dan pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fokus SKB 4 Menteri adalah:

  1. Memasukkan pelaksanaan padat karya tunai di desa tahun 2018.
  2. Mengakomodasikan penyaluran Dana Desa dengan memperhatikan kebijakan afirmatif dalam rangka mengatasi kesenjangan desa.
  3. Mewujudkan sinergitas kebijakan pusat dan daerah.
  4. Mewujudkan pemberdayaan perekonomian desa atau pemberdayaan koperasi dan BUMDes.
  5. Mewujudkan tata kelola keuangan desa yang tertib, tepat waktu, lebih sederhana khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa.

"Pemerintah telah melakukan evaluasi dan kita melihat bahwa untuk bisa mengakselerasi penurunan kemiskinan, maka alokasi Dana Desa diubah formulanya. Untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal diberikan alokasi yang lebih besar," kata Sri Mulyani Indrawati. Menkeu menjelaskan, alokasi Dana Desa pada tahun anggaran (TA) 2017, sekitar 90% dilakukan berdasarkan basis yang sama, hanya 10% yang dialokasikan berdasarkan formula. Formula itu artinya desa yang penduduknya lebih besar jumlah rakyat miskinnya hanya mendapatkan alokasi sebesar 10% dari anggaran Dana Desa sekitar 60 triliun rupiah. Untuk TA 2018 alokasi formula akan dirubah hampir lebih dari 30% sehingga akan mendapatkan kisaran alokasi antara 800 juta sampai 3,5 milyar rupiah.

"Dengan demikian diharapkan desa yang benar-benar tertinggal dan tingkat kesulitannya lebih tinggi juga akan dibangun lebih bersama-sama. Biasanya tidak hanya masalah uangnya tetapi juga desa yang tertinggal itu dikasih uangnya banyak tetapi kapasitasnya tidak dibangun, maka uang itu juga tidak dapat mengurangi kemiskinan," papar Menteri Keuangan.

Senada dengan Menkeu, Menteri Koordinator PMK mengungkapkan bahwa, "SKB 4 Menteri adalah langkah konkret menyelaraskan 4 Kementerian agar lebih mengefektifkan pembangunan dan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”, ungkap Menko PMK saat memulai acara penandatanganan SKB antara Menteri Desa PDTT, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ka. Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.

SKB 4 Menteri juga merupakan persiapan pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 yang menjadi arahan Presiden agar dilaksanakan sejak Januari 2018. Program Padat Karya Tunai di Desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan mengurangi pengangguran. Program akan dilaksanakan di semua desa dengan prioritas pada 1000 desa di 100 kabupaten. Untuk langkah awal di Januari 2018, akan dilaksanakan di 10 Kabupaten pada 10 desa per kabupaten, sehingga jumlah desa yang menjadi sasaran awal program sebanyak 100 desa. Ke 100 desa akan dipilih yang tingkat kemiskinan dan kasus stuntingnya tinggi.

Selain memanfaatkan dana desa, Program Padat Karya Tunai di Desa juga mensinergikan program/kegiatan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga. Fokus SKB adalah memastikan berjalannya Program Padat Karya Tunai di Desa, mengakomodasi kebijakan afirmatif untuk mengatasi kesenjangan desa, meuwujudkan sinergi kebijakan pusat dan daerah, mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa, serta terlaksananya tata kelola keuangan desa yang tertib, sederha, dan tepat waktu.

SKB 4 Menteri tentang Desa menegaskan bahwa Program Padat Karya Tunai di Desa merupakan program lintas sektor yang dikerjakan bersama-sama. Setiap Menteri akan bertugas secara efektif sesuai tugas fungsi masing-masing. Bappenas akan berperan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Kementerian/Lembaga di 1000 desa yang menjadi sasaran. Kementerian Keuangan akan mengakomodasi penyaluran dana desa tahap I sejak Januari 2018, serta Kemendagri dan Kemendes PDTT melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan padat karya di desa.

“Program Padat Karya Tunai Desa adalah program ‘keroyokan’ dan gotong royong dari Kementerian/Lembaga yang terlibat melaksanakan program/kegiatannya di desa. Untuk itu sangat dibutuhkan sinergi, tak hanya di tingkat pusat melainkan hingga ke daerah bahkan desa. Semoga SKB 4 Menteri optimal dalam memperkuat dana desa”, pungkas Menko Puan menutup sesi siaran pers dengan awak media.

SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa


SALINAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI DESA
PEMBANGUNAN DAERAH, TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


NOMOR: 140-8698 TAHUN 2017
NOMOR: 954/KMK.07/2017
NOMOR: 116 TAHUN 2017
NOMOR: 01/SKB/M.PPN/12/2017


TENTANG


PENYELARASAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
"MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

 

Menimbang :
  1. bahwa dalam rangka penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan upaya penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07|2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07|2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENYELARASAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

KESATU :

Menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

  1. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
  2. Pengalokasian, penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
  3. Pendampingan Desa;
  4. Penataan Desa;
  5. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi;
  6. Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, Anggaran Kementerian/Lembaga dan APBD; dan
  7. Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan Penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

KEDUA :

Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1:

  1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan:
    1. koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019;
    2. koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk memastikan tercapainya target RPJMN 2015 - 2019 dan pelayanan kebutuhan dasar yang memenuhi standar; dan
    3. penyusunan kebijakan sinergi pendamping pembangunan lintas sektor desa berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian/Lembaga terkait.
  2. Kementerian Dalam Negeri melakukan:
    1. penguatan kapasitas aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
    2. penguatan peran pemerintah provinsi dalam penataan desa di tingkat Kabupaten/Kota;
    3. penguatan peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penataan desa adat;
    4. penguatan peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina desa di bidang kerjasama antar desa serta kerjasama desa dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan NGO;
    5. penguatan peran kecamatan dan organisasi perangkat daerah dalam mendampingi desa menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
    6. penguatan peran kecamatan dan organisasi perangkat daerah dalam mendampingi Badan Perwakilan Desa (BPD) melaksanakan fungsi pengawasan kinerja pemerintahan Desa;
    7. penguatan peran kecamatan dan organisasi perangkat daerah dalam penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa;
    8. pembinaan pemerintah kabupaten/kota dalam penetapan peraturan bupati/walikota tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
    9. pemantauan dan pembinaan terhadap program pendampingan dan pendamping teknis program kementerian/lembaga di desa;
    10. penguatan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam Pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
    11. penguatan peran aparat pengawas pemerintah daerah dalam pengawasan dana desa;
    12. penguatan peran badan perencana pembangunan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan desa;
    13. penguatan koordinasi organisasi perangkat daerah dalam penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD serta pemberian dana transfer dalam APBDesa;
    14. penguatan desa terhadap akses dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat; dan
    15. pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan desa.
KETIGA :

Dalam pengalokasian, penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa, ADD, dan bagian hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2:

  1. Kementerian Keuangan:
    1. melakukan penganggaran Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% dari dan diluar Dana Transfer ke Daerah (on top) atau sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2019;
    2. melakukan penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa dengan memerhatikan pemerataan dan mengedepankan keadilan serta memberikan afirmasi kepada desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai penduduk miskin tinggi dalam rangka mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar desa dan menanggulangi kemiskinan, dan berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
    3. melakukan penyempurnaan mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan dengan memerhatikan kinerja penyerapan, dan capaian output; dan
    4. dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota yang tidak memberikan ADD sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Transfer Khusus (DTK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
  2. Kementerian Dalam Negeri:
    1. menugaskan Gubernur untuk:
      1. memastikan setiap APBD kabupaten/kota memenuhi ADD minimal sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DTK dan minimal sebesar 10% dari bagian hasil PDRD kepada Desa;
      2. menyalurkan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Desa, sesuai dengan jumlah pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi, apabila terdapat kabupaten/kota yang tidak memenuhi ADD minimal sebesar 10%; dan
      3. melakukan fasilitasi kepada kabupaten/kota dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa.
    2. mendorong Bupati/Walikota untuk:
      1. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan yang didanai dari Dana Desa, ADD dan APBD;
      2. melakukan supervisi kepada desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa;
      3. mengalokasikan dan menyalurkan Dana Desa, ADD, dan bagian hasil PDRD sesuai ketentuan peraturan perundanganundangan; melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APBDesa agar dapat ditetapkan tepat waktu; dan memberikan bimbingan teknis kepada desa dalam hal perencanaan anggaran untuk kebutuhan kelompok perempuan, miskin dan difabel.
  3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:
    1. menyusun panduan teknis mekanisme musyawarah desa yang partisipatif bersama dengan Kementerian Dalam Negeri;
    2. melakukan supervisi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam merumuskan dan menetapkan rencana pembangunan desa yang partisipatif, sesuai kebutuhan dan prioritas desa dengan memberikan afirmasi peran serta perempuan, masyarakat miskin dan kelompok rentan desa; dan
    3. menyusun peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan memperhatikan masukan dari kementerian/lembaga serta para pihak lainnya.

KEEMPAT :

Dalam pelaksanaan pendampingan desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3:

  1. Kementerian Dalam Negeri menugaskan:
    1. gubernur melakukan fasilitasi kepada Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan mengoptimalkan peran aparatur OPD kabupaten/kota maupun kecamatan; dan
    2. bupati/walikota mengoptimalkan peran OPD kabupaten/kota dan kecamatan dalam melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
    3. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pendamping teknis program Kementerian/Lembaga di desa;
  2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan:
    1. penguatan pendampingan masyarakat Desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelompok rentan, masyarakat miskin dan perempuan serta fasilitasi keterlibatan mereka dalam pengambilan kebijakan strategis di Desa;
    2. fasilitasi pengembangan Sekolah Desa/Balai Rakyat Desa/Klinik Desa atau nama lainnya di desa;
    3. penyusunan modul pelatihan untuk pendampingan masyarakat Desa dengan memperhatikan masukan kementerian/lembaga terkait; dan
    4. evaluasi kinerja tenaga pendamping profesional setiap 6 (enam) bulan.

KELIMA :

Dalam pelaksanaan penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 4, Kementerian Dalam Negeri melakukan:

  1. fasilitasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pembentukan desa adat;
  2. penerbitan Surat Edaran mengenai pelaksanaan penataan Desa.
  3. fasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penetapan dan penegasan batas desa;
  4. fasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penyelesaian status desa yang berada dalam lokasi hutan produksi dan hutan lindung serta desa-desa UPT program kementerian/lembaga.

KEENAM :

Dalam pelaksanaan pengembangan BUMDesa dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 5:

  1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan:
    1. fasilitasi penyusunan konsep dan pedoman pengembangan BUMDesa melalui kerjasama kemitraan BUMDesa dan/atau unit usaha BUMDesa dengan Koperasi dalam berbagai bidang usaha sesuai dengan karakteristik dan potensi desa;
    2. fasilitasi kerjasama kemitraan koperasi dengan BUMDesa dan/atau unit usaha BUMDesa yang dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, kekeluargaan dan gotong royong serta secara sukarela dan otonom pada satu jenis/bidang usaha sesuai dengan kebutuhan ekonomi, sosial, dan kultural anggota koperasi dan masyarakat desa serta bidang usaha yang menjadi keunggulan koperasi;
    3. fasilitasi kepada Pemerintah provinsi untuk melakukan pembinaan kepada Pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat BUMDesa melalui:
      1. peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa;
      2. pengaturan penyertaan modal BUMDesa dari APBDesa secara transparan dan akuntabel dan tidak terus menerus;
      3. pengembangan usaha BUMDesa yang sesuai dengan azas kelayakan usaha dan tidak mematikan kegiatan usaha masyarakat; dan
      4. sinergi dengan pelaku ekonomi mikro dan kecil serta koperasi secara bertahap selama 2 (dua) tahun (2018-2019).
  2. Kementerian Dalam Negeri melakukan:
    1. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendampingi desa melakukan kerjasama antar desa dalam pengembangan BUMDesa;
    2. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mendampingi pemerintah desa menyusun peraturan desa tentang BUMDesa dan peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa di bidang BUMDesa; dan
    3. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kerjasama desa dengan pemerintah, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan BUMDesa.

KETUJUH :

Dalam pelaksanaan padat karya tunai di desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 6:

  1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan:
    1. penguatan pendamping profesional untuk:
      1. mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa; dan
      2. berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan.
    2. refocusing penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa,
      melalui koordinasi dengan kementerian terkait;
    3. fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa;
    4. upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa; dan
    5. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.
  2. Kementerian Keuangan melakukan:
    1. penyesuaian kebijakan penyaluran Dana Desa paling cepat bulan Januari, guna menunjang pelaksanaan padat karya tunai di desa yang dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;
    2. penyiapan pedoman pelaksanaan program padat karya tunai di desa yang didanai dari Dana Desa bersama-sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas;
    3. sinergi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra) dan program padat karya tunai di desa yang didanai dari Dana Desa; dan
    4. upaya mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi informasi laporan penyerapan anggaran dan capaian output dengan kegiatan yang dilakukan melalui padat karya tunai di desa
  3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan:
    1. penetapan lokasi percontohan pelaksanaan padat karya tunai di desa pada 1.000 Desa di 100 Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi stunting tinggi, tingkat pengangguran tinggi, tingkat kemiskinan tinggi dan kondisi infrastruktur dasar yang masih buruk;
    2. penyiapan pedoman umum pelaksanaan padat karya tunai di desa yang didanai dari APBN baik Kementerian/Lembaga dan Dana Desa serta APBD bersama-sama berbagai pihak terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    3. koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) agar melakukan pembinaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa swakelola padat karya tunai di desa yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan/material setempat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa di wilayah masing-masing;
    4. perencanaan dan penganggaran program kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan padat karya tunai di desa dengan Kementerian Keuangan; dan
    5. koordinasi pengembangan desain dan rencana pelaksanaan padat karya tunai di desa dan pemberdayaan masyarakat.
  4. Kementerian Dalam Negeri melakukan:
    1. fasilitasi pemerintah daerah provinsi membina pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan Peraturan Bupati/Walikota
      tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
    2. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota mendampingi desa merencanakan kegiatan-kegiatan desa yang menerapkan program padat karya tunai di desa dalam rencana pemerintah desa (RKP) Desa dan memfasilitasi hubungan antara perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan supra desa yang berisi program padat karya/ padat karya tunai;
    3. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan kecamatan mendampingi desa dalam penyusunan APBDesa yang mendukung program padat karya tunai di desa dan memfasilitasi penyusunan APBDesa dalam hubungannya dengan program padat karya dan padat karya tunai di desa; dan
    4. fasilitasi pengawas daerah dalam pengawasan dana desa yang mendukung program padat karya tunai di desa.
  5. Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dikoordinasikan oleh Kemenko PMK.

KEDELAPAN :

Dalam pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 7:

  1. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Pemerintah Daerah melakukan sinergi kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan:
    1. tata kelola pemerintahan desa;
    2. pengelolaan keuangan desa termasuk Dana Desa; dan
    3. pelaksanaan program padat karya tunai di desa.
  2. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan sinergi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap:
    1. peraturan daerah mengenai APBD untuk memastikan terpenuhinya penganggaran Dana Desa, ADD dan bagian hasil PDRD kepada desa;
    2. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa;
    3. realisasi penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
    4. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD;
    5. peraturan bupati/walikota mengenai daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
    6. penggunaan Dana Desa terutama dengan skema padat karya tunai di desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah desa yang partisipatif;
    7. ketercapaian hasil penggunaan Dana Desa; dan
    8. penyederhanaan laporan penggunaan Dana Desa.
  3. Kementerian Dalam Negeri memerintahkan:
    1. Gubernur melakukan koordinasi dengan bupati/walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, ADD dan bagian hasil PDRD serta pelaksanaan program padat karya tunai di desa; dan
    2. Bupati/Walikota untuk:
      1. memberdayakan aparat pengawas fungsional dalam pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, ADD, dan bagian hasil PDRD;
      2. memastikan ketersediaan dana pada APBD kabupaten/kota untuk biaya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa;
      3. melakukan pendataan nama, alamat, nomor kontak pelaksana pengelolaan keuangan desa dan nomor rekening kas desa untuk diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka pengawasan; dan
      4. melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan desa, keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
KESEMBILAN : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 18 Desember 2017

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

 

 

TTD

TJAHJO KUMOLO

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

TTD

SRI MULYANI
INDRAWATI

MENTERI
DESA
PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSPMIGRASI

 

TTD

EKO PUTRO
SANDJOJO

MENTERI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL / KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL

 

TTD

BAMBANG P.S.
BROJONEGORO

 


Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa

PermenDPDTT No 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa 2018

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018

Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ditandatangani oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Jakarta pada tanggal 22 September 2017 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ini diundangkan untuk dapat diberlakukan pada tanggal 29 September 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.

Pengawalan dana desa saat dengan adanya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 sekarang cukup rigid dan memperhatikan banyak hal seperti tipologi desa, cara agar transparan, bagaimana merencanakannya dan pelibatan supra desa agar pembangunan desa dapat selaras dengan prioritas kabupaten, maupun prioritas yang diinginkan Kementrian Desa agar terlihat semuanya memiliki prestasi. Sebab bagaimanapun negara sudah berusaha keras memenuhi dan menyediakan Dana Desa ditengah kegelisahan perekonomian yang disorot banyak pihak, dan kebutuhan sektor lain.

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dan dibuatkan saluran khusus dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 pada BAB VIII tentang Partisipasi Masyarakat Pasal 18 yang isinya bahwa :

  1. Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
    1. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; 
    2. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 
    3. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
  2. Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
    1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan Call Center: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Desa, Short Message Service: 0812 8899 0040/0877 8899 0040, Facebook: kemendesa.1/ Twitter: KemenDesa; dan/atau 
    2. website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 tersedia banyak penjelasan dan contoh bagaimana melakukan pemanfaatan dana desa 2018. Dalam Lampiran II misalnya, aspek-aspek pembangunan desa menggunakan dana desa agar mudah direview juga berdasarkan tipologi desa yang jelas, hingga produk unggulan desa yang bisa didukung menjadi lebih baik. Hingga contoh-contoh bentuk pemberdayaan masyarakat desa.

Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 sebagai Pedoman Penetapan, Prioritas dan Penggunaan Dana Desa 2018 ini mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552) dan membuatnya tidak berlaku.

Landasan Hukum Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018

Landasan Hukum dan Ketentuan Umum dalam Permendesa No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 disebutkan alasan terbitnya Permendesa tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018 ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Pasal 21

  1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
  2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
  3. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Dimana selanjutnya Penetapan Peraturan Menteri tentan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun tersebut harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari Dana Dana Desa oleh Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten dan Kota.

Pasal 22

Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Permendesa No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018

Landasan Hukum Permendesa No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

Ketentuan-Ketentuan Umum dalam Permendesa No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018

Dalam Permendesa No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018, yang dimaksud dengan:

  1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
  4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
  5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
  12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
  15. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
  16. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
  17. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
  18. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
  19. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
  20. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
  21. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
  22. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
  23. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
  24. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
  25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat dipastikan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Lebih-lebih dalam Pasal 5 UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Taka kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan denan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Panduan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 didalamnya memuat Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa khusus menjadi BAB tersendiri, dan berisi 3 Pasal yaitu Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dalam Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.


BAB IV
Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 11

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

  1. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
  2. Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
  3. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
  4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  5. Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

  1. Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun.
  2. Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah
  3. Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa terbagi dalam 5 tahap. Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Kelima Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

  1. Tahap Musyawarah Desa
  2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa
  3. Tahap Penetapan RKP Desa
  4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa
  5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembagunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

  1. pagu indikatif Dana Desa; dan
  2. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

  1. kemanfaatan hasil kegiatan;
  2. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
  3. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
  4. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
  5. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
  6. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

Nama Desa   Tipologi Desa
Desa A :

Tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal dan sangat tertinggal

Desa B :

Tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang

Desa C : Tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini.

Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing- masing Desa. Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati/walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

  1. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  2. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  3. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  4. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Mekanisme Pengawasan, Pembinaan, Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat dalam Dana Desa

Mekanisme Pengawasan, Pembinaan, Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa

Pengawasan, Pelaporan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa 2018 disebutkan di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yang di dalamnya memuat Mekanisme Pengawasan, Pembinaan, Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa. BAB V tentang Pembinaan dan Pengawasan, BAB VI tentang Pelaporan, dan BAB VII tentang Partisipasi Masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.


BAB V
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

  1. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
  2. Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orgaisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, ditingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

  1. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, bupati/walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
  2. Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  3. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
  4. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
  5. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan undangan.

BAB VI
Pelaporan

Pasal 17

  1. Bupati/walikota prioritas penggunaan dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  2. Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak APB Desa ditetapkan.

BAB VII
Partisipasi Masyarakat

Pasal 18

  1. Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
    1. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
    2. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    3. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
  2. Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
    1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan Call Center: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Desa, Short Message Service: 0812 8899 0040/0877 8899 0040, Facebook: kemendesa.1/ Twitter: KemenDesa; dan/atau
    2. website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.

Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah

Pendampingan

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan

  1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
  2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:
    1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
    2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
    3. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
    4. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
  3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
    1. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
    2. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
    3. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

Pelaporan Dana Desa

Pelaporan dari Desa kepada Bupati/Walikota

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota sebagimana Format 1. Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

  1. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  2. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
  3. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
  4. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Mekanisme Pelaporan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur

Bupati/Walikota menyampaikan laporan dengan dibantu tenaga ahli profesional tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagaimana Contoh Format 2. Terlampir dalam Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Mekanisme Pelaporan dari Gubernur Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Gubernur disampaikan kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana Contoh Format 3. Terlampir, paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari kabupaten/kota. Terlampir dalam Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

Panduan Prioritas Dana Desa 2018 bidang Kesehatan

Panduan Prioritas Dana Desa

Setiap tahun Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pastinya mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk periode tahun selanjutnya. Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur melalui Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Meski ini aturan untuk dapat mencairkan dana desa, namun perlu kita ketahui bersama bahwa 10 persen dari Total APBN adalah untuk dialokasikan atau dikembalikan ke Desa adalah hak yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan kewajiban-kewajiban yang membebani Desa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semenjak Indonesia Merdeka, penggunaan Dana APBN hanya diketahui dan dapat diakses oleh para elite negara, sekaligus dosa-dosanya dalam memperdaya masyarakat dan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 bidang Keseehatan

Sesuai dengan Permen Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Sepertinya Kementrian Kesehatan juga mencermatinya agar nyambung dan sesuai kepentingan Kementrian Kesehatan dalam mensukseskan program-programnya yang bisa gratis, karena masyarakat diarahkan untuk menggunakan Dana Desa. Namun karena ini bentuknya bukan penugasan, semestinyalah Kementrian bidang Kesehatan memberikan acuan sesuai kepentingannya. Pada saatnya nanti kementrian yang lainpun pasti akan ikut-ikutan seperti ini.

Kesehatan adalah bentuk layanan sosial dasar, sungguh memalukan jika ada dana desa namun penduduk desa atau warga desa justru sakit-sakitan dan tidak pernah sehat. Memang kepentingan kesehatan belum selesai di tingkat desa yang tertinggal dan desa miskin. Namun perlu kita pahami juga bahwa warga desa menjadi miskin atau kaya adalah usahanya sendiri, tidak semata-mata karena perbuatan Pemerintah Desa. Namun apabila penduduk desa dan warga masyarakat semua sakit-sakitan dan tidak sehat, bukankah menjadi tanggung pemerintah semuanya, bukan hanya pemerintah desa. Jadi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia berusaha mengkompilasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 dari Permendesa 19/2017 untuk bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Air Bersih Berskala Desa
    • Air Bersih,
    • Fasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (RPAM),
    • Penyediaan sarana teknologi tepat guna (TTG) untuk air bersih,
  2. Sanitasi Lingkungan
    1. Sanitasi yang layak kesehatan,
    2. Pembangunan sarana MCK (Mandi, Cuci, Kakus), sarana cuci tangan,
    3. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga serta yang berbasis masyarakat,
    4. Sanitasi berbasis masyarakat (mis: sanitasi pasar desa, menghilangkan genangan air, dsb.),
    5. Penyediaan sarana teknologi tepat guna (TTG) untuk sanitasi seperti septic tank terapung,
  3. Bantuan Insentif Kader Kesehatan / UKBM
    • Honor / insentif / reward kader,
    • Honor kader kesehatan,
    • Pendampingan oleh kader kepada perempuan usia 30 - 59 mendapatkan pelayanan skrining sadanis dan IVA di Puskesmas,
    • Honor instruktur senam di desa,
  4. Transport Kader Kesehatan
    • Transport Kader dalam pelaksanaan UKBM,
    • Transportasi petugas/kader ke Pos Lansia/Posbindu,
    • Pendampingan pelaksanaan kunjungan rumah,
    • Transport pendampingan masyarakat yang ditemukan beresiko dan berpenyakit PTM (Penyakit Tidak Menular), Pendamping IVA,
    • Pendampingan pendataan sasaran dan sweeping imunisasi.
  5. Perawatan dan/atau Pendampingan Ibu Hamil, Nifas, dan Menyusui
    • Pendampingan ibu hamil, nifas, dan menyusui oleh kader,
    • Pendampingan pendataan oleh kader terhadap bumil dan balita,
    • Pelaksanaan pendampingan program perencanaan, persalinan dan pencegahan komplikasi oleh kader,
  6. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan tambahan/sehat untuk peningkatan gizi bayi, balita dan anak sekolah
    • Pemantauan pertumbuhan balita oleh kader dan penyediaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bayi, balita dan anak,
    • Kunjungan rumah oleh kader untuk pemantauan pertumbuhan balita.
  7. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pembinaan UKBM (Poskedes/Polindes, Posbindu, Posyandu, dan pos kesehatan lainnya)
    • Pembinaan pengelolaan dan pembinaan UKBM,
    • Penyediaan sarpras (sarana prasarana),
    • Penyediaan media KIE,
    • Operasional UKBM,
    • Pengadaan Posbindu kit dan bahan habisa pakai posbindu kit untuk warga desa,
    • Penyediaan PMT bagi lansia di posyandu lansia/posbindu,
    • Pengembangan kegiatan promotif dan preventif di posyandu lansia/posbindu.
  8. Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
    • Penyelenggaraan dan Pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan dan Germas,
    • Penyediaan sarana dan prasarana olahraga,
    • Pertemuan kader kesehatan,
    • Penyuluhan kesehatan yang diselenggarakan oleh desa,
    • Menjadikan rumah ibadah sebagai KTR (Kawasan Tanpa Rokok),
    • Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat secara benar melalui Gema Cermat,
    • Edukasi kesehatan terkait pencegahan dan deteksi dini,
    • Gerakan makan sayur, buah dan ikan,
    • Gerakan olehraga bersama,
    • Pemanfaatan lahan tidur untuk tanaman obat keluarga (TOGA) dan irigasi desa untuk mengurangi genangan air serta peningkatan gizi,
    • Taman stimulasi anak dan lansia,
    • Lapangan olahraga.
  9. Kampanye dan Promosi Hidup Sehat (Peningkatan PHBS) guna mencegah Penyakit Menular Seksual HIV/AIDS, Tuberkulosis, Hipertensi, Diabets Mellitus dan Gangguan Jiwa
    • Peningkatan PHBS,
    • Pemantauan kepatuhan minum obat (TTD, obat TB, obat HIV, obat Malaria, dll) oleh kader,
    • Promosi/Penyuluhan dan penyediaan media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi),
    • Operasional kegiatan desa wisma/kunjungan rumah,
    • Aktivitas Kreatif yang sehat bagi remaja, pemuda dan kelompok seksual aktuf.

Demikian prioritas penggunaan dana desa untuk bidang kesehatan, yang tentunya dapat dilakukan melalui mekanisme pembuatan keputusan yang sudah ditentukan.

Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018

Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018

Prioritas Penggunaan Dana Desa dituntun oleh Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 sebagai Pedoman Penetapan, Prioritas dan Penggunaan Dana Desa 2018. Disebutkan dalam Batang Tubuh dan Lampiran Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018. Dalam Batang Tubuh Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa ada dalam BAB III Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 4, sebagaimana berikut.

Update !!!

Baca Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 di tautan >>

Pasal 4

  1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
  3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
  4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
  5. Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Update !!!

Baca Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 di tautan >>

Adapun Penetapan Penggunaan Desa dituliskan dalam Lampiran Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur melalui Pengaturan Dana Desa. Sebagaimana maksud, tujuan dan manfaat Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu:

  1. Maksud Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
  2. Bertujuan untuk menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.
  3. Manfaat yang diharapkan dari Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah:
    1. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Desa dalam rangka penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
    2. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
    3. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Dana Desa

Pengaturan Dana Desa dalam penggunaannya diatur dengan aturan-aturan yang disepakati dan melibatkan masyarakat desa yang kemudian ditetapkan bersama-sama, proses yang harus dilalui antara lain:

  1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa,
  2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa,
  3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa,
  4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa,

Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

  1. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
  2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Peraturan bupati/walikota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwewenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa.

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh bupati/walikota.

Urusan dan Kegiatan Desa yang diprioritas dibiayai Dana Desa

Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan dalam Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diproritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa dapat dibaca di tautan .

Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa dapat dibaca .

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa terbagi dalam 2 hal yaitu pengembangan kegiatan yang diprioritaskan dan pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa. Hal ini dapat di baca di .

Ketentuan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Sulit sekali menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa, karenanya diperlukan mekanisme, dan pedoman untuk menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Lampiran Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 memberikan pedoman beberapa kategori Prioritas Penggunaan Dana Desa sebelum ditetapkan Desa yaitu:

  1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan
  2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat
  3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan
  4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan
  5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan- kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

  1. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
  2. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
  3. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

  1. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
  2. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
  3. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembanguan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

  1. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
  2. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
  3. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

  1. Tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:
    1. Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
    2. Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
    3. Desa campuran geneologis-teritorial.
  2. Tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:
    1. Desa pesisir/Desa pantai;
    2. Desa dataran rendah/lembah;
    3. Desa dataran tinggi; dan
    4. Desa perbukitan/pegunungan.
  3. Tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:
    1. Desa dengan permukiman menyebar;
    2. Desa dengan permukiman melingkar;
    3. Desa dengan permukiman mengumpul; dan
    4. Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).
  4. Tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
    1. Desa pertanian;
    2. Desa nelayan;
    3. Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
    4. Desa perdagangan (jasa-jasa).
  5. Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:
    1. Desa sangat tertinggal;
    2. Desa tertinggal;
    3. Desa berkembang;
    4. Desa maju; dan
    5. Desa mandiri.

Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Panduan Penggunaan Dana Desa 2018 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 terbagi dalam dua bidang prioritas yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 keduanya dibahas dalam Pasal 5 - Pasal 10.

Desa berwenang mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang tidak tercantum dalam dalam pedoman umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, sebagai syarat pengembangan kegiatan prioritas Desa.


Pasal 10

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.
  2. Ketentuan tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bahkan Desa juga memiliki kewenangan untuk memprioritaskan kegiatannya untuk dibiayai dengan Dana Desa, diluar panduan prioritas yang dikeluarkan oelh Menteri, dan Bupati/Walikota.

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

  1. tercantum dalam Peraturan Bupati/Walikota Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  2. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
  3. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Panduan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 terbagi dalam dua bidang prioritas yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 keduanya dibahas dalam Pasal 5 - Pasal 10.

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diatur dalam Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di atur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

  1. Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
  2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
    1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
    2. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
    3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
    4. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
    5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
    6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
    7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
    8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
    9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
    10. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
    11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
  3. Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
  4. Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Pasal 8

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

  1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
    1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
  2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
    1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
    4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
  3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
    1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
    4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
  4. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
    1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
    2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
    3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
    4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
    5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
  5. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
    1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
    2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
    3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 9

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.
  2. Ketentuan tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Prioritas Dana Desa 2018, Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

  1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    1. penyediaan air bersih;
    2. pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
    4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
    5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
    7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
    8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
    9. pengobatan untuk lansia;
    10. keluarga berencana;
    11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
    12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
    13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
    14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
    15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
    16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    1. bantuan insentif guru PAUD;
    2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
    3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
    4. penyelengaraan kursus seni budaya;
    5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
    6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
    7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

  1. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    1. pengelolaan terminal Desa;
    2. engelolaan tambatan perahu; dan
    3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    1. sistem informasi Desa;
    2. koran Desa;
    3. website Desa;
    4. radio komunitas; dan
    5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

  1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. pembibitan tanaman pangan;
    2. pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk;
    3. pembenihan ikan air tawar;
    4. pengelolaan usaha hutan Desa;
    5. pengelolaan usaha hutan sosial;
    6. pengadaan bibit/induk ternak;
    7. inseminasi buatan;
    8. pengadaan pakan ternak; dan
    9. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. tepung tapioka;
    2. kerupuk;
    3. keripik jamur;
    4. keripik jagung;
    5. ikan asin;
    6. abon sapi;
    7. susu sapi;
    8. kopi;
    9. coklat;
    10. karet; dan
    11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. meubelair kayu dan rotan;
    2. alat-alat rumah tangga;
    3. pakaian jadi/konveksi;
    4. kerajinan tangan;
    5. kain tenun;
    6. kain batik;
    7. bengkel kendaraan bermotor;
    8. pedagang di pasar;
    9. pedagang pengepul; dan
    10. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
    1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
    2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
    3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
    4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
  5. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. pengelolaan hutan Desa;
    2. pengelolaan hutan Adat;
    3. industri air minum;
    4. industri pariwisata Desa;
    5. industri pengolahan ikan; dan
    6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
  6. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
    1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
    2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
    3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
    4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. hutan kemasyarakatan;
    2. hutan tanaman rakyat;
    3. kemitraan kehutanan;
    4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
    5. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
    6. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  8. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. sosialisasi TTG;
    2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
    3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
    4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  9. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. penyediaan informasi harga/pasar;
    2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
    3. kerjasama perdagangan antar Desa;
    4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
    5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

  1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

  1. pembibitan pohon langka;
  2. reboisasi;
  3. rehabilitasi lahan gambut;
  4. pembersihan daerah aliran sungai;
  5. pemeliharaan hutan bakau;
  6. perlindungan terumbu karang; dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

  1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    1. pengembangan sistem informasi Desa;
    2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    1. penyusunan arah pengembangan Desa;
    2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
    3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    1. pendataan potensi dan aset Desa;
    2. penyusunan profil Desa/data Desa;
    3. penyusunan peta aset Desa; dan
    4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
    2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
    3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
    4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
    1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
    2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
    3. pengembangan sistem informasi Desa; dan
    4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
    1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
    2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
    3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
  8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
    2. pelatihan teknologi tepat guna;
    3. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
    4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
    1. pemantauan berbasis komunitas;
    2. audit berbasis komunitas;
    3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
    4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
    5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
    6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
    7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bidang Pembangunan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bidang Pembangunan Desa

Panduan Penggunaan Dana Desa 2018 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 terbagi dalam dua bidang prioritas yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 keduanya dibahas dalam Pasal 5 - Pasal 10.

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa diatur dalam Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di atur dalam Pasal 5 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain (tidak sesuai format aslinya) :

  1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;
    3. energi; dan
    4. informasi dan komunikasi.
  2. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. kesehatan masyarakat; dan
    2. pendidikan dan kebudayaan.
  3. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
    1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
    2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
    3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  4. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    2. penanganan bencana alam; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.
  5. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

  1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
    1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
    2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulankawasan perdesaan.
  2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
    1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
    2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
  3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
    1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
    2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 9

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.
  2. Ketentuan tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

UU 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    2. penerangan lingkungan pemukiman;
    3. pedestrian;
    4. drainase;
    5. selokan;
    6. tempat pembuangan sampah;
    7. gerobak sampah;
    8. kendaraan pengangkut sampah;
    9. mesin pengolah sampah; dan
    10. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
    1. tambatan perahu;
    2. jalan pemukiman;
    3. jalan poros Desa;
    4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
    5. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
    6. jembatan Desa;
    7. gorong-gorong;
    8. terminal Desa; dan
    9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
    1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    2. pembangkit listrik tenaga diesel;
    3. pembangkit listrik tenaga matahari;
    4. instalasi biogas;
    5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
    1. jaringan internet untuk warga Desa;
    2. website Desa;
    3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
    4. telepon umum;
    5. radio Single Side Band (SSB); dan
    6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    1. air bersih berskala Desa;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. jambanisasi;
    4. mandi, cuci, kakus (MCK);
    5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    6. alat bantu penyandang disabilitas;
    7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
    8. balai pengobatan;
    9. posyandu;
    10. poskesdes/polindes;
    11. posbindu;
    12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
    13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. bangunan Pendidikan Aanak Usia Dini;
    3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Aanak Usia Dini lainnya;
    4. wahana permainan anak di Pendidikan Aanak Usia Dini;
    5. taman belajar keagamaan;
    6. bangunan perpustakaan Desa;
    7. buku/bahan bacaan;
    8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    9. sanggar seni;
    10. film dokumenter;
    11. peralatan kesenian; dan
    12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. bendungan berskala kecil;
    2. pembangunan atau perbaikan embung;
    3. irigasi Desa;
    4. percetakan lahan pertanian;
    5. kolamikan;
    6. kapal penangkap ikan;
    7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
    8. tambak garam;
    9. kandang ternak;
    10. mesin pakan ternak;
    11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
    12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
    2. lumbung Desa;
    3. gudangpendingin(coldstorage); dan
    4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. mesin jahit;
    2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
    3. mesin bubut untuk mebeler; dan
    4. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. pasar Desa;
    2. pasar sayur;
    3. pasar hewan;
    4. tempat pelelangan ikan;
    5. toko online;
    6. gudang barang; dan
    7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
    1. pondok wisata;
    2. panggung hiburan;
    3. kios cenderamata;
    4. kios warung makan;
    5. wahana permainan anak;
    6. wahana permainan outbound;
    7. taman rekreasi;
    8. tempat penjualan tiket;
    9. rumah penginapan;
    10. angkutan wisata; dan
    11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. penggilingan padi;
    2. peraut kelapa;
    3. penepungbiji-bijian;
    4. pencacah pakan ternak;
    5. sangrai kopi;
    6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
    7. pompa air;
    8. traktor mini; dan
    9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup

  1. pembuatan terasering;
  2. kolam untuk mata air;
  3. plesengan sungai;
  4. pencegahan abrasi pantai; dan
  5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

  1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  2. pembangunan gedung pengungsian;
  3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018

Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018

Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permendesa PDTT 19 tahun 2017. Adapun Prinsip dan Tujuan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 tersebut adalah:

Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018

Tujuan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018

Dalam Pasal 2 Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018, disebutkan tujuan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 yaitu:

  1. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
  2. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
  3. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018

Dalam Pasal 3 Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018, disebutkan prinsip-prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 yaitu:

  1. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
  2. Kebutuhan kepentingan prioritas, dengan Desa yang lebih mendahulukan mendesak, lebih langsung dengan dan berhubungan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
  3. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  4. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
  5. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
  6. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Manfaat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018

  1. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Desa dalam rangka penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  2. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
  3. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018

Prinsip Penggunaan Dana Desa 2018 juga termaktub dalam BAB IV Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Pasal 4 yaitu:

  1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
  3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
  4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
  5. Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ada untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendampingan Desa.

Tujuan Pendampingan Desa dalam Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa adalah (a) untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa, (b) Meningkatkan prakarsa, eksadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, (c) Meningaktkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor, dan (c) Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. (Pasal 2).

Ruang Lingkup Pendampingan Desa meliputi pelaksanaan secara berjenjang, sesuai kebutuhan geografis, nilai APB Desa, cakupan kegiatan dan dukungan dari pemerintah di atasnya. Pelaksana Pendampingan DEsa adalah tenaga pendamping yang profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga lainnya.

Simak selengkapnya Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa di bawah ini.

Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Permendesa No. 1/ 2015 : Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dikeluarkan oleh Menteri Desa pertama yaitu Marwan Jafar pada 28 Januari 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 158 pada tanggal 30 Januari 2015. PermeDPDTT Nomor 1 tahun 2015 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf a dan b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

BAB II Permendesa No. 1 tahun 2015 berisi tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, dalam Pasal 2 dijelaskan tentang Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

  1. sistem organisasi perangkat Desa;
  2. sistem organisasi masyarakat adat;
  3. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  4. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  5. pengelolaan tanah kas Desa;
  6. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
  7. pengelolaan tanah bengkok;
  8. pengelolaan tanah pecatu;
  9. pengelolaan tanah titisara; dan
  10. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3 menegaskan tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat yang meliputi:

  1. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
  2. pranata hukum adat;
  3. pemilikan hak tradisional;
  4. pengelolaan tanah kas Desa adat;
  5. pengelolaan tanah ulayat;
  6. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
  7. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
  8. masa jabatan kepala Desa adat.

Hak-Hak tersebut harus diakui pmerintah di atasnya seperti Bupati dan Gubernur (Pasal 4)

Kewenangan Lokal Berskala Desa (BAB II) dengan Kriteria (Pasal 5) kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

  1. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
  2. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
  3. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
  4. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
  5. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
  6. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Lengkapnya simak dalam Pratayang di bawah ini, dan sila unduh Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di bagian lampiran halaman ini.

Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Permendesa No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa

Permendesa No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa

Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Diundangkan dalam Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 159 pada 30 Januari 2015 setelah ditandatangani Menteri Desa pada 28 Januari 2015 di Jakarta.

Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa adalah amanah dari ketentuan Pasal 80 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa berguna untuk hal yang strategis seperti Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerja Sama Desa, Rencana Investasi yang masuk ke Desa, Pembentukan BUMDes, Penambahan dan pelepasan aset Desa, dan kejadian luar biasa lainnya. Dalam Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ini mengatur bagaimana menyelenggarakan Musyawarah Desa, Pedoman dan tata caranya.

Permendesa No. 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

peta pembangunan kawasan perdesaan

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Hal ini dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Peraturan Menteri ini rupanya untuk menjembatani dan menggarisbawahi pembangunan kawasan perdesaan, yang mana desa sudah memiliki RPJMDesa sendiri dan kemudian harus melihat lingkungan antar desa, kemudian apa kemauan pembangunan yang dimaui oleh Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri ini hanya melihat dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, di setujui oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyaarakat Desa. Sementara prosesnya akan diekseskusi oleh TKPKP yang kepanjangannya adalah Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan setelah menjadi peraturan bupati atau walikota. Atau lebih tepatnya menunjukkan bahwa masih ada penguasa wilayah selain Kepala Desa, di desa-desa seluruh Indonesia.

Pembangunan Kawasan Perdesaan memunculkan sebuah lembaga baru yaitu TKPKP. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya. Disebutkan begitu dalam Permendesa PDTTrans Nomor 5/2016.

Prinsip dan Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan dengan Prinsip (Pasal 2) Partisipasi, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada kata INKLUSIF di dalamnya. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. (Pasal 3 ayat 1) dalam ayat 2 pasal 3 disebutkan bahwa prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaa.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan berdasar aturan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (pasal 4 ayat 2) dan untuk pembangunan kawasan tertentu diatur oleh Direktur Jenderal Tehnis masing-masing (Pasal 4 ayat 3). Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan didalamnya adalah pengusulan kawasan perdesaan, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaa, dan pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pengusulan Kawasan Perdesaan dalam Permendesa Nomor 5 tahun 2016 berdasarkan prakarsa Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa atau disusulkan oleh beberapa desa (Pasal 5 ayat 1) dan dapat dibantu oleh pihak ketiga (pasal 5 ayat 2), dan harus memiliki gagasan kawasan perdesaan sesuai pasal 3 ayat 1. Kawasan yang diusulkan disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dengan bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan (Pasal 5 ayat 4) dan kemudian diserahkan kepada bupati/walikota (ayat 5). Juga harus mendapatkan persetujuan tokoh masyarakat di kawasan yang diusulkan sebagai kawasan perdesaan.

Penetapan dan perencanaan kawasan Perdesaan

Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan ada dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 Permen Desa nomor 5 tahun 2016. Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan disusun oleh TKPKP Kabupaten/Kota. Yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Jangka waktu pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan rencana pembangunan kawasan perdesaan adalah rencana program pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 tahun (pasal 7 ayat 1) yang terdiri atas kegiatan prioritas tahunan. Rencana pembangunan kawasan perdesaan setidaknya ada didalamnya tentang isu strategis kawasan perdesaan, tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan, strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, indikator capaian kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Mekanisme Penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan (Pasal 8) dimulai dengan Bupati/Walikota memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP kabupaten/kota, TKPKP dalam melakukan proses penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga. Pasal 8 huruf b.

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan adalah beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kessamaan, keterkaitan masalah dan potensi pengembangan dan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota (pasal 9 ayat 1). Pasal 9 ayat 2 menentukan tentang penetapan kawasan perdesaan harus memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumberdaya alam dan lainnya, permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilau strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/kota, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum ada dan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 10 mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di kawasan perdesaan. Pendanaan pelaksanaan pemabangunan kawasan perdesaan bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDesa, dan sumber lain yang tidak mengikat (pasal 11).

Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Desa. (2) Penunjukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten/kota. (3) PemerintahPusatdan/atauPemerintahDaerahprovinsi dapat menugaskan kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan. (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. (5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (6) Bupati/Walikota dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.(7) Bupati/Walikota dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 13, (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda Kabupaten/Kota.(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda Kabupaten/Kota tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 14, (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menjadi dasar Bappeda Kabupaten/Kota dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya. (3) Bappeda Kabupaten/Kota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada Bupati/Walikota. (4) Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya. (5) Bupati/Walikota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.

Kelembagaan TKPKP untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kelembagaan TKPKP dibahas dalam permendesa 5/2016 ini di bab 4 pasal 15 hingga pasal 20. Terdiri dari TKPKP Pusat, TKPKP Provinsi, dan TKPKP Kabupaten/Kota, dan melakukan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. (pasal 15)

Apa dan siapa TKPKP Pusat, TKPKP Provinsi, TKPKP Kabupaten/Kota :

TKPKP Pusat dalam Pasal 16:

  1. TKPKP pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari unsur kementerian/lembaga yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
  2. TKPKP pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat nasional berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh TKPKP Provinsi.
  3. TKPKP pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan TKPKP provinsi dan TKPKP kabupaten/kota.

TKPKP Provinsi dalam Pasal 17:

  1. TKPKP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari unsur Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  2. TKPKP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat provinsi berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
  3. Jumlah keanggotaan TKPKP provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

TKPKP Kabupaten/Kota dalam Pasal 18 dan 19:

Pasal 18

  1. TKPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari unsur Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
  2. TKPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk: a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan; b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati/Walikota; dan d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
  3. Jumlah keanggotaan TKPKP kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

Pasal 19

  1. TKPKP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
  2. Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk: a. membantu TKPKP kabupaten/kota dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
  3. Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

Dan ini yang istimewa dalam pasal 20 yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja TKPKP diatur dalam Keputusan Menteri. Lebih istimewa lagi adalah bab V dalam hal Pendanaan Kawasan Pembangunan Perdesaan, coba dicermati.

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa

  1. Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari DAK dan/atau Dana Tugas Pembantuan.
  2. PendanaanpenugasandariPemerintahDaerahprovinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembantuan.

Tugas Gubernur dan Menteri dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan

Menteri dan Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan (Pasal 22).

Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Menteri dan Gubernur

Pasal 23

  1. Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan pembinaan terhadap pembangunan kawasan perdesaan yaitu: a. standardisasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan; b. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan c. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
  2. Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan pembinaan dalam hal: a. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan b. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Dengan diberlakukannya ini maka menghapus ketentuan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Selengkapnya bisa dilihat di bawah ini atau unduh tautan dibawahnya tentang .

Permendesa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek. Tulisan ini bermaksud mengenalkan isi dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa ditandatangani Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada 18 Desember 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2017 Nomor 1810 pada tanggal 19 Desember 2017. Dan pada saat Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa ini mulai berlaku, peraturan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna dinyatakan tidak berlaku lagi dan menyesuaikan dengan Peraturan baru ini.

Pertimbangan terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa adalah bahwa:

  1. sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat Desa yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat Desa;
  2. pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi;

Landasan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

Ketentuan Umum dalam Permen Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

  1. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
  2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
  4. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
  5. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
  6. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
  7. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
  8. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaahuntuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
  9. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
  10. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
  11. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
  12. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
  13. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antardesa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
  15. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutanya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.
  16. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
  17. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  18. Badan Usaha Milik AntarDesa selanjutnya disebut BUMDesa bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  19. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
  20. Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
  21. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/wali kota dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  22. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi.
  23. Kementerian adalah kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
  24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Tujuan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

  1. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
  3. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
  4. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
  5. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

Sasaran Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

  1. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
  2. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
  3. pengelola posyantek Desa dan posyantek antardesa;
  4. inventor TTG; dan
  5. kelompok masyarakat lainnya.

Ruang Lingkup Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

  1. hak dan kewajiban;
  2. pengelolaan sumber daya alam Desa;
  3. kewenangan pengelolaan;
  4. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna Desa;
  5. pemasayarakatan teknologi tepat guna;
  6. lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
  7. mekanisme;
  8. pembinaan dan pengendalian;
  9. pendanaan; dan
  10. pelaporan.

Hak Masyarakat dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

  1. mengelola sumber daya alam Desa yang ramah lingkungan;
  2. memperoleh akses yang seimbang; dan
  3. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya. Dengan dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Kewajiban setiap orang dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

  1. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
  2. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
  3. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
  4. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
  5. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
  6. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

  1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.
  2. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
  3. Pengelolaan sumber daya alam Desa melalui penerapan teknologi tepat guna untuk:
    1. meningkatkan pendapatan masyarakat;
    2. membuka lapangan kerja;
    3. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
    4. meningkatkan pendapatan pemerintah desa; dan e. meningkatkan nilai tambah produk.

Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah berwenang untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam.

Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

  1. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
  2. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah desa dengan sumber daya alam; dan
  3. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Wewenang Kementerian/Lembaga/instansi ditetapkan dengan kriteria:

  1. besaran wilayah pengelolaan;
  2. jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
  3. besarnya modal dan teknologi yang digunakan; d. penggunaan sumber daya manusia;
  4. besaran dan persebaran dampak;
  5. nilai eksternalitas; dan
  6. aksesibilitas.

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pengembangan Teknologi Tepat Guna - TTG - dilakukan melalui kegiatan antara lain:

  1. penelusuran;
    meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
  2. pemetaan;
    1. pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
    2. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
    3. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan potensi sumber daya alam.
  3. pengkajian;
    dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
  4. pendokumentasian;
    dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
  5. pelindungan;
    1. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
    2. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.
  6. pemasaran
    dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Penerapan Teknologi Tepat Guna

Kegiatan untuk Penerapan Teknologi Tepat Guna - TTG - :

  1. Perekayasaan Teknologi Tepat Guna - TTG -
    dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
  2. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna - TTG -
    dilakukan dengan cara pemasyarakatan TTG

Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna

Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan. Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna dilakukan dengan:

  1. Gelar TTG;
    dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional yaitu:
    1. pameran TTG;
    2. lokakarya TTG;
    3. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor; d. forum komunikasi Posyantek;
    4. widyawisata teknologi;
    5. publikasi; dan
    6. festival/pameran potensi desa.
  2. Proyek Percontohan (pilot project);
    dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.
  3. Fasilitasi Proses Inkubasi;
    dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.
  4. Komunikasi, Informasi, Publikasi TTG;
    bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.
  5. Edukasi TTG;
    bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.
  6. Pembentukan Lembaga atau Pos Pelayanan TTG,
    bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk disetiap desa dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna

Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna terdiri atas Posyantek Antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan dan Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa.

Posyantek Antar Desa dibemtuk dengan Keputusan Bupati / Walikota. Posyantek Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pembentukan Posyantek antar desa dan Posyantek desa selanjutnya didaftarkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri Kabupaten/Kota guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota.

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Wartek atau Posyantek dapat menjadi bagian unit BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

Fungsi dan Tugas Posyantek antar Desa

  1. Fungsi Posyantek antar Desa
    1. koordinasi dan perkumpulan Posyantek desa; dan
    2. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek desa.
  2. Tugas Posyantek antar Desa
    1. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antardesa;
    2. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
    3. memfasilitasi posyantek desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
    4. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
    5. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
    6. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
    7. mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek desa; dan
    8. menyusun laporan pengelolaan posyantek.

Tugas Posyantek Desa

  1. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
  2. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
  3. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
  4. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
  5. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
  6. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
  7. memfasilitasi penerapan TTG; dan
  8. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.

Kepengurusan Posyantek Antar Desa dan Posyantek Desa

  1. Pengurus Posyantek antar desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek desa berasal dari desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan.
  2. Pengurus Posyantek desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di desa.
  3. Pengurus Posyantek antardesa dan Posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
  4. Pengurus Posyantek antardesa dan posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
  5. Jumlah dan susunan pengurus posyantek antardesa dan posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
  6. Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antardesa dan/atau Posyantek desa.

Mekanisme Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Pelaksana Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedikitnya setahun sekali Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.

Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga NonKementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

  1. efisiensi;
  2. efektivitas;
  3. sinergi;
  4. saling menguntungkan;
  5. kesepakatan bersama;
  6. itikad baik;
  7. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  8. persamaan kedudukan;
  9. transparansi;
  10. keadilan; dan
  11. kepastian hukum.

Surat Perjanjian Kerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat dan memuat sedikitnya tentang:

  1. subjek kerja sama;
  2. objek kerja sama;
  3. ruang lingkup kerja sama;
  4. hak dan kewajiban para pihak;
  5. jangka waktu kerja sama;
  6. pengakhiran kerja sama;
  7. keadaan memaksa; dan
  8. penyelesaian perselisihan.

Pembinaan dan Pengendalian dalam pelaksanaanPengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi. Pengendalian meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

Runtutan Mekanisme Pembinaan dan Pengendalian dalam pelaksanaanPengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

  1. Menteri melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Wali kota;
  2. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pembinaan dan pengendalian teknis;
  3. Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa yang dilaksanakan oleh Bupati/Wali kota;
  4. Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa; dan
  5. Camat atau sebutan lain melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di tingkat kecamatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hasil pembinaan dan pengendalian digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

Pendanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dibebankan sesuai dengan kewenangan masing-masing, kepada:

  1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  3. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota; dan
  4. anggaran pendapatan dan belanja Desa/Dana Desa;

Selain pendanaan sebagaimana di atas, pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

  1. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.
  2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Gubernur.
  3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa ditetapkan di Jakarta pada 13 Februari 2015 oleh Menteri Desa PDTT dan diundangkan dalam Berita Negara RI TAhun 2015 Nomor 296 pada 18 Februari 2015.

PermendesaPDTT 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi

<p>Pola usaha pokok transmigrasi adalah kegiatan usaha transmigran yang dikembangkan di kawasan transmigrasi sesuai dengan potensi daerah serta bakat dan kemampuan transmigran, meliputi kegiatan usaha primer, kegiatan usaha sekunder, dan kegiatan usaha tersier. Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan baku. Kegiatan Usaha Sekunder adalah kegiatan usaha yang mengolah hasil Kegiatan Usaha Primer menjadi barang setengah jadi dan/atau barang

Pola usaha pokok transmigrasi adalah kegiatan usaha transmigran yang dikembangkan di kawasan transmigrasi sesuai dengan potensi daerah serta bakat dan kemampuan transmigran, meliputi kegiatan usaha primer, kegiatan usaha sekunder, dan kegiatan usaha tersier. Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan baku. Kegiatan Usaha Sekunder adalah kegiatan usaha yang mengolah hasil Kegiatan Usaha Primer menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi berupa industri pengolahan dengan teknologi sederhana dan industri manufaktur dengan teknologi tinggi. Kegiatan Usaha Tersier adalah kegiatan usaha non pertanian yang terkait dengan Kegiatan Usaha Primer dan Kegiatan Usaha Sekunder dan/atau yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di kawasan transmigrasi berupa kegiatan usaha jasa dan perdagangan.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pelaku Transmigrasi disebut dengan nama transmigran.

Pola usaha pokok transmigrasi saat ini diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi. Permendesa PDTT tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi ditetapkan Menteri Eko Putro Sandjojo pada tanggal 26 Desember 2018. PermendesaPDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1912 di Jakarta.

PermendesaPDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi

Latar Belakang

Pertimbangan yanag menjadi latar belakang penetapan PermendesaPDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi

Dasar Hukum

Dasar hukum PermendesaPDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 808);

Isi Permen tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi

Berikut di bawah ini adalah isi PermendesaPDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi (bukan format asli) :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi adalah kegiatan usaha transmigran yang dikembangkan di kawasan transmigrasi sesuai dengan potensi daerah serta bakat dan kemampuan transmigran, meliputi kegiatan usaha primer, kegiatan usaha sekunder, dan kegiatan usaha tersier.
  2. Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan baku.
  3. Kegiatan Usaha Sekunder adalah kegiatan usaha yang mengolah hasil Kegiatan Usaha Primer menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi berupa industri pengolahan dengan teknologi sederhana dan industri manufaktur dengan teknologi tinggi.
  4. Kegiatan Usaha Tersier adalah kegiatan usaha non pertanian yang terkait dengan Kegiatan Usaha Primer dan Kegiatan Usaha Sekunder dan/atau yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di kawasan transmigrasi berupa kegiatan usaha jasa dan perdagangan.
  5. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
  6. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Kawasan Transmigrasi.
  7. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
  8. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
  9. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
  10. Sarana Produksi Pertanian yang selanjutnya disebut Saprodi adalah bahan yang menentukan dalam suatu budidaya tanaman pada suatu wilayah tertentu.
  11. Kelembagaan adalah aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
  12. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, dan koperasi atau kelembagaan ekonomi yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang usaha ekonomi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Transmigrasi.
  13. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
  14. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
  15. Pendampingan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk membantu, mengarahkan dan mendukung individu/kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi dalam mengembangkan organisasi yang dilakukan oleh masyarakat dan berorientasi pada kemajuan untuk meningkatkan pengembangan usaha kelompok.
  16. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
  17. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
  18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang diberikan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dalam peraturan perundang-undangan.
  20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
  21. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
  22. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
  23. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang setengah jadi atau barang produsen adalah barang yang digunakan sebagai bahan masukan produksi barang lain.
  24. Konsumsi adalah penggunaan benda nyata/riil atau suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi/menghabiskan daya guna suatu benda baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.
  25. Komoditi adalah barang yang mempunyai permintaan dan yang dibekalkan tanpa pembejaan kualitatif merentasi pasaran merupakan produk yang sama tanpa memperhatikan siapa yang menghasilkannya.
  26. Komoditas adalah suatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat ditukar dengan produk lainnya.
  27. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
  28. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus untuk penyimpanan barang yang dapat diperdangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
  29. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan pada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
  30. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dan dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
  31. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
  32. Usaha Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari memproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
  33. Perikanan Nelayan Tangkap adalah kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan ikan yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas.
  34. Nelayan Tangkap adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan.
  35. Budidaya Air Laut adalah kegiatan pemeliharaan dan pembesaran di laut dengan sistem keramba satu komoditas/beberapa komoditas ikan laut sampai dengan ukuran konsumsi.
  36. Budidaya Air Payau adalah kegiatan pemeliharaan dan pembesaran satu komoditas ditambak sampai dengan ukuran konsumsi.
  37. Tambak adalah kolam air payau yang dipakai untuk usaha budidaya komoditas tertentu yang letaknya tidak jauh dari laut.
  38. Budidaya Air Tawar adalah suatu kegiatan usaha perikanan budidaya yang dilakukan di perairan air tawar seperti sungai, danau, waduk, sawah dan kolam-kolam budidaya baik secara tradisional, semi intensif maupun intensif melalui proses penyemaian benih, pemeliharaan dan pemanenan.
  39. Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi dan/atau barang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya menjadi lebih dekat kepada pemakai akhir.
  40. Industri Manufaktur adalah industri yang kegiatan utamanya mengubah bahan baku, komponen, atau bagian lainnya menjadi barang jadi dan/atau barang setengah jadi yang memenuhi standar spesifikasi. Industri Manufaktur pada umumnya mampu memproduksi dalam skala besar dan/atau skala menengah.
  41. Pertambangan Galian C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian a (strategis) dan bahan galian b (vital); rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian yang tidak strategis dan tidak vital, merupakan bahan tambang yang digunakan pembangunan infrastruktur (pasir, krikil, batu kecil/batu kali).
  42. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
  43. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah ijin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu, serta hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan pada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
  44. Sistem Pertanian Terpadu adalah sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas lahan konservasi lingkungan, program pembangunan dan pengembangan desa secara terpadu.
  45. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarkat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 2

  1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi di kawasan Transmigrasi.
  2. Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan Transmigrasi mencapai sasaran yang ditetapkan untuk kesejahteraan masyarakat Transmigrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi dalam dimensi keruangan;
  2. Pola Usaha Pokok Transmigrasi dan jenis Transmigrasi;
  3. Pola Usaha Pokok Transmigrasi dan kelembagaan; dan
  4. Pola Usaha Pokok Transmigrasi yang ramah lingkungan.

BAB II
POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI
DALAM DIMENSI KERUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi di kawasan Transmigrasi disesuaikan dengan kelayakan untuk pengembangan usaha secara komersial.
  2. Pola Usaha Pokok Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di kawasan Transmigrasi pada Kegiatan Usaha Primer, Kegiatan Usaha Sekunder; dan Kegiatan Usaha Tersier.

Pasal 5

Berdasarkan struktur kawasan Transmigrasi, pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi sebagai berikut:

  1. pada SP dalam SKP dikembangkan Kegiatan Usaha Primer.
  2. pada SP sebagai Pusat SKP dikembangankan Kegiatan Usaha Primer, Kegiatan Usaha Sekunder, dan Kegiatan Usaha Tersier;
  3. pada SP sebagai Pusat KPB dikembangkan Kegiatan Usaha Sekunder dan Kegiatan Usaha Tersier.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengembangan Pola Usaha Pokok Transmigrasi

Pasal 6

  1. Pengembangan Pola Usaha Pokok Transmigrasi di kawasan Transmigrasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK);
    2. mengacu pada hasil Rencana Kawasan Transmigrasi;
    3. berada pada Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;
    4. berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah memperoleh surat keputusan pelepasan kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau kawasan hutan (HP dan HPT) untuk budidaya tanaman hutan;
    5. berbasis SKP, Pusat SKP dan KPB;
    6. berdasarkan kesesuaian antara potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya lainnya yang tersedia; dan
    7. mempunyai aksesibilitas yang baik.
  2. Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g didukung oleh:
    1. sistem jaringan jalan kolektor primer, lokal primer dan lingkungan primer sesuai posisi dan hierarki pelayanan jalannya untuk Pola Usaha Pokok Transmigrasi yang dikembangkan di kawasan Transmigrasi yang termasuk dalam hierarki Kawasan Strategis Nasional dan atau Kawasan Strategis Provinsi; dan
    2. sistem jaringan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder sesuai posisi dalam hierarki pelayanan jalannya untuk Pola Usaha Pokok Transmigrasi yang dikembangkan di kawasan Transmigrasi yang termasuk dalam hierarki Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.
  3. Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Pengembangan Pola Usaha Pokok Transmigrasi

Pasal 7

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi ditetapkan dan dikembangkan berdasarkan:
    1. hasil rencana pembangunan kawasan Transmigrasi; dan
    2. kesesuaian antara potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
  2. Penetapan dan pengembangan Pola Usaha Pokok Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada SP berbasis SKP, Pusat SKP, dan KPB sesuai dengan kegiatan usaha yang dikembangkan.
  3. Penetapan dan pengembangan Pola Usaha Pokok Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu:
    1. arahan pengembangan dari hasil Rencana Kawasan Transmigrasi;
    2. rencana pengembangan dari hasil Rencana Rinci SKP;
    3. rencana dan/atau pola pengembangan kegiatan usaha, meliputi Kegiatan Usaha Sekunder dan Kegiatan Usaha Tersier dari hasil Rencana Detail KPB;
    4. rencana detail dan pengembangan kegiatan usaha yang dapat dikembangkan dari hasil Rencana Teknis SP; dan
    5. rencana detail dan pengembangan kegiatan usaha yang dapat dikembangkan serta rencana pelayanan serta pengembangan kegiatan usaha jasa, industri, dan perdagangan yang dapat dikembangkan dari hasil Rencana Teknis Pusat SKP.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Pola Usaha Pokok Transmigrasi di kawasan Transmigrasi meliputi:

  1. Kegiatan Usaha Primer;
  2. Kegiatan Usaha Sekunder; dan/ atau
  3. Kegiatan Usaha Tersier.

Pasal 9

  1. Kegiatan Usaha Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi usaha di bidang:
    1. pertanian tanaman pangan;
    2. perikanan;
    3. peternakan;
    4. perkebunan;
    5. kehutanan; dan
    6. pertambangan.
  2. Kegiatan Usaha Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di permukiman Transmigrasi pada lingkup SP dan/atau Pusat SKP berbasis SKP di kawasan Transmigrasi yang dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas.
  3. Kegiatan Usaha Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikembangkan sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan Nasional.
  4. Kegiatan Usaha Primer yang dilaksanakan pada jenis TU berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah, meliputi:
    1. sebagian perbekalan Transmigran;
    2. lahan usaha dan lahan tempat tinggal dengan status hak milik;
    3. sarana produksi; dan
    4. catu pangan untuk jangka waktu tertentu.
  5. Kegiatan Usaha Primer yang dilaksanakan pada jenis TSB berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah, meliputi:
    1. sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak milik atau dengan status lain sesuai dengan pola usahanya;
    2. lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
    3. sebagian kebutuhan sarana produksi; dan
    4. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.
  6. Kegiatan Usaha Primer yang dilaksanakan pada jenis TSB dapat memperoleh catu pangan untuk jangka waktu tertentu.
  7. Kegiatan Usaha Primer yang dilaksanakan pada jenis TSB memperoleh bantuan dari Badan Usaha meliputi:
    1. perolehan kredit investasi dan modal kerja dari lembaga keuangan atau nonkeuangan;
    2. bimbingan, pelatihan dan pengelolaan usaha, keterampilan pengelolaan teknis bidang tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan galian C;
    3. informasi usaha;
    4. jaminan pemasaran produk yang dihasilkan dan jaminan harga yang layak; dan
    5. jaminan pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidup layak.

Paragraf 2
Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 10

  1. Pada usaha bidang pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat dikembangkan:
    1. tanaman pangan, antara lain, padi, palawija, dan umbi-umbian; dan
    2. tanaman hortikultura, antara lain, buah-buahan dan sayuran.
  2. Syarat areal yang dapat digunakan untuk pengembangan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    1. kesesuaian lahan minimal marginal (S.3) untuk pertanian tanaman pangan pada lahan kering;
    2. kemiringan lahan < 15% pada lahan kering tadah hujan;
    3. jika menggunakan lahan dengan kemiringan ≥ 15% maka harus ada perlakuan khusus pada lahan kering;
    4. pada lahan basah yang dibangun tata air mikro; dan
    5. pada lahan gambut kedalaman < 2m.
  3. Luasan lahan dan persyaratan teknis penyiapan lahan sebagai berikut:
    1. tanaman pangan lahan kering:
      1. lahan tempat tinggal, 0,10 – 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80%;
      2. lahan usaha I (LU-I), 0,75 – 0,90 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80%;
      3. lahan usaha II (LU-II): 1 Ha/KK kondisi belum dibuka (dibuka sendiri oleh transmigran atau dikerjasamakan dengan badan usaha). Selama lahan usaha II belum dibuka perlu dilakukan upaya pengamanannya sesuai dengan kondisi dan situasi lokasi.
      4. luas lahan tempat tinggal, lahan usaha I dan lahan usaha II keseluruhanya paling sedikit 2 Ha/KK.
    2. Tanaman pangan lahan basah:
      1. lahan tempat tinggal: 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80%.
      2. lahan usaha I (LU-I): 1 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80%.
      3. lahan usaha II (LU-II): 1 Ha/KK kondisi belum dibuka (dibuka sendiri oleh Transmigran atau dikerjasamakan dengan badan usaha).
  4. Dalam pengembangan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk pembuatan jalan usaha tani.
  5. Dalam hal pengembangan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lahan basah atau lahan gambut pasang surut, diperlukan saluran tata air untuk menjaga keseimbangan kebutuhan air bagi tanaman.
  6. Sistem saluran tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
    1. saluran navigasi lebar 20 – 50 meter;
    2. saluran primer lebar 15 – 20 meter;
    3. saluran sekunder lebar 4 – 6 meter; dan
    4. saluran tersier lebar 1 – 1,5 meter.
  7. Sistem saluran tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

  1. Jarak antarpusat SP pada bidang usaha tanaman pangan antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kilometer.
  2. Sarana pendukung yang diperlukan dalam pengembangan bidang usaha pertanian tanaman pangan antara lain:
    1. pergudangan untuk penyimpanan pupuk, pestisida, dan penyimpanan hasil;
    2. sarana pascapanen, antara lain, sarana proses pengeringan/penjemuran hasil panen;
    3. sarana pasar untuk pemasaran hasil;
    4. Saprodi pertanian; dan
    5. alat dan mesin pertanian.
  3. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, pengembangan bidang usaha pertanian tanaman pangan dapat dilaksanakan dengan sistem pertanian terpadu.
  4. Bidang usaha tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan maupun melalui kemitraan dengan badan usaha.

Paragraf 3
Bidang Usaha Perikanan

Pasal 12

  1. Bidang Usaha perikanan meliputi usaha perikanan:
    1. Nelayan Tangkap;
    2. Budi Daya Air Laut;
    3. Budi Daya Air Payau; atau
    4. Budi Daya Air Tawar.
  2. Bidang Usaha perikanan dilaksanakan melalui pola kemitraan.

Pasal 13

  1. Bidang Usaha Perikanan Nelayan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diarahkan memenuhi kebutuhan pasar ekspor dan pasar lokal.
  2. Jenis ikan yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. ikan tuna dan cakalang, untuk pasar ekspor;
    2. jenis lainnya, untuk konsumsi pasar lokal; dan
    3. jenis lainnya selain jenis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Pasal 14

  1. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang Usaha Perikanan Nelayan Tangkap berada pada kawasan Transmigrasi di daerah pesisir/pantai yang mempunyai:
    1. potensi wilayah penangkapan ikan (Fishing Ground); dan
    2. lokasi potensial untuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
  2. Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi minimal, sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan dengan kemiringan lahan < 15% dan jika menggunakan lahan dengan kemiringan lebih besar 15% maka perlu perlakuan khusus;
    2. wilayah Penangkapan Ikan (Fishing Ground), mempunyai potensi hasil tangkapan lestari serta terjangkau oleh kapal tangkap yang dimiliki oleh Transmigran Nelayan; dan
    3. oceanografi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) harus memenuhi syarat teknis berupa:
      1. kedalaman laut minimal 3,5 meter;
      2. kisaran pasang ≤ 3 meter;
      3. tinggi gelombang ≤ 1 meter; dan
      4. lebar alur pelayaran ≥ 20 meter.
  3. Luas lahan dan teknis penyiapan lahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal: 0,10 Ha – 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %; dan
    2. lahan diversifikasi: 0,75 Ha – 0,90 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %.
  4. Jarak antarpusat SP sepanjang antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kilometer.
  5. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan bidang Usaha Perikanan Nelayan Tangkap terdiri atas:
    1. ketersediaan armada kapal dan peralatan penangkapan ikan sesuai dengan kondisi laut perairan dan jenis ikan tangkapan;
    2. pangkalan Pendaratan Ikan, lengkap dengan fasilitas dermaga, tempat penambatan kapal dan gudang peralatan;
    3. dok kapal penangkapan ikan;
    4. sarana Air Bersih (SAB);
    5. sarana proses pengolahan ikan;
    6. ketersediaan es (cold storage);
    7. ketersediaan bahan bakar;
    8. kepastian pasar/pemasaran ikan; dan
    9. sarana pendukung lainnya
  6. Selain sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdapat sarana yang diperlukan untuk pengembangan bidang Usaha Perikanan Nelayan Tangkap berupa:
    1. ketersediaan saprodi untuk lahan tempat tinggal; dan
    2. lahan diversifikasi meliputi benih, pupuk dan pestisida.
  7. Dalam pengelolaan lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi untuk pengembangan bidang Usaha Perikanan dapat dilaksanakan dengan sistem pertanian terpadu.

Pasal 15

  1. Bidang Usaha Perikanan Budi Daya Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dikembangkan dengan sistem keramba jaring apung.
  2. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di daerah pesisir/pantai yang mempunyai perairan laut yang secara teknis dan sosial, potensial untuk pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya Air Laut.
  3. Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi minimal sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan, dengan kemiringan lahan ≤ 15%;
    2. jika menggunakan lahan dengan kemiringan lebih besar dari 15% perlu perlakuan khusus; dan
    3. kondisi oceanografi pada areal bidang usaha Perikanan Budidaya Air Laut dengan sistem keramba jaring apung harus memenuhi syarat teknis sebagai berikut:
      1. lokasi jauh dari sumber pencemaran;
      2. kedalaman laut minimal 5 meter (3 m tinggi jaring keramba, jarak dasar jaring ke dasar laut 2 m), dasar laut keras/pasir;
      3. kisaran pasang surut tidak terlalu besar;
      4. tersedianya ruang untuk jalur navigasi sesuai dengan kebutuhan;
      5. tinggi gelombang < 0,5 meter;
      6. kekeruhan air laut, perairan harus jernih, minimal kecerahan 5 meter;
      7. kecepatan arus 15 – 30 cm/detik;
      8. temperatur air laut rata-rata 27° - 32° C fluktuasi harian ≤ 50° C;
      9. salinitas air laut/kadar garam 30 – 34 ppm, pH 8,0 – 8,2;
      10. oksigen terlarut di atas 5 ppm; dan
      11. koloni bakteri tidak boleh melebihi 3000 sel/m3.
  4. Luas lahan dan persyaratan teknis penyiapan lahan sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal: 0,10 Ha – 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    2. lahan diversifikasi: 0,75 Ha – 0,90 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %; dan
    3. keramba jaring apung: luas dihitung agar tercapai target pendapatan, dan dengan konstruksi dan kondisi memenuhi ketentuan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  5. Jarak antar Pusat SP berkisar antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kilometer, kecuali bidang usaha tambak garam jarak antar SP berkisar antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) kilometer.
  6. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Air Laut, terdiri atas:
    1. pangkalan pendaratan ikan, lengkap dengan fasilitas dermaga, tempat penambatan kapal dan gudang peralatan;
    2. dok kapal penangkapan ikan;
    3. sarana sir bersih (SAB);
    4. sarana proses pengolahan pasca panen;
    5. ketersediaan es (cold storage);
    6. ketersediaan bahan bakar; dan
    7. sarana lain yang diperlukan.
  7. Sarana pendukung lain yang diperlukan untuk pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Air Laut terdiri atas:
    1. ketersediaan kapal angkut dan kapal operasional pemeliharaan;
    2. ketersediaan peralatan budidaya sesuai dengan jenis usaha;
    3. ketersediaan Saprodi untuk budidaya pertanian pada lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi yang meliputi benih, pupuk, dan pestisida;
    4. ketersediaan bibit ikan sesuai dengan kebutuhan pada tahap awal usaha;
    5. ketersediaan saprodi untuk budidaya perikanan dengan sistem jaring apung; dan
    6. sarana pendukung lainnya yang diperlukan.
  8. Dalam pengelolaan lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi untuk pengembangan bidang usaha perikanan Budidaya Air Laut dapat dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Pertanian Terpadu.

Pasal 16

  1. Selain bidang usaha perikanan Budidaya Air Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf (b), dapat dikembangkan juga bidang Usaha Budidaya Air Laut non-ikan.
  2. Pada bidang Usaha Budidaya Air Laut non-ikan, dikembangkan komoditas yang terdiri atas:
    1. rumput laut;
    2. kerang mutiara;
    3. tambak garam; dan/atau
    4. Budidaya Air Laut non-ikan lainnya.
  3. Posisi lokasi permukiman Transmigrasi dengan bidang Usaha Budidaya Air Laut non-ikan, berada pada kawasan Transmigrasi di daerah pesisir/pantai yang mempunyai perairan laut yang secara teknis dan sosial potensial untuk pengembangan Usaha sebagaimana disebut pada ayat (2).
  4. Permukiman Transmigrasi dengan bidang Usaha Budidaya Air Laut non-ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi minimal sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan, dengan kemiringan lahan ≤ 15%. Apabila menggunakan lahan dengan kemiringan lebih besar 15% perlu perlakuan khusus;
    2. kondisi oceanografi pada areal bidang usaha perikanan Budidaya Air Laut non-ikan harus memenuhi syarat teknis sebagai berikut:
      1. Budidaya Rumput Laut:
        1. jarak dari pesisir pantai ke permukiman 2 km;
        2. kedalaman laut waktu surut 10 cm-30 cm, dasar perairan agak keras dan tidak berlumpur;
        3. kisaran pasang 1,5 meter;
        4. perairan cukup tenang, terlindung dari pengaruh angin dan ombak;
        5. air laut tidak keruh (kejernihan air tidak kurang dari 5 cm);
        6. temperatur air laut rata-rata 20°– 28°C dengan fluktuasi harian maximal 4°C;
        7. gerak air(arus) 20 – 30 cm/detik;
        8. bebas dari bahan pencemaran;
        9. salinitas air laut/kadar garam 28 – 34 ppm dengan pH antara 7 – 9;
        10. mudah dijangkau untuk kelancaran proses produksi sampai kepada pemasaran hasil, dengan tersedianya ruang untuk jalur navigasi sesuai dengan kebutuhan.
      2. Budidaya Kerang Mutiara:
        1. lokasi usaha berada di perairan laut yang tenang dekat dengan pantai;
        2. bebas dari pencemaran;
        3. kedalaman laut 10 – 20 meter dengan dasar pasir karang;
        4. perairan subur, kaya makanan alami;
        5. lokasi terlindungi dari pengaruh angin musim dan gelombang besar;
        6. kecerahan air cukup tinggi (4,5 – 6,5 M);
        7. temperatur air laut rata-rata 25 °C – 30 °C dengan fluktuasi harian maksimal 4 °C;
        8. salinitas air laut/kadar garam 30 – 34 ppm, PH air laut 8 – 9;
        9. mudah dijangkau untuk kelancaran proses produksi sampai kepada pemasaran hasil, dengan tersedianya ruang untuk jalur navigasi sesuai dengan kebutuhan.
      3. Tambak Garam
        1. memiliki sumber air yang cukup, baik air tawar maupun air laut sepanjang tahun atau paling sedikit 10 (sepuluh) bulan;
        2. bukan daerah banjir;
        3. suhu udara > 32 &degC;
        4. lingkungan bebas pencemaran;
        5. sistem tata air, memungkinkan air laut masuk ke petak Tambak garam mencapai ketinggian 20 cm;
        6. kecepatan dan arah angin > 5 m/detik;
        7. penyinaran matahari 90 % ;
        8. salinitas air laut/kadar garam 10 – 25 ppm, pH 7 – 8,5;
        9. curah hujan rendah;
        10. mudah dijangkau untuk kelancaran proses produksi sampai kepada pemasaran hasil, dengan tersedianya ruang untuk jalan produksi sesuai dengan kebutuhan.
  5. Luasan lahan dan persyaratan teknis Penyiapan Lahan sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal : 0,10 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    2. lahan diversifikasi : 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    3. lahan Usaha:
      1. Rumput Laut:
        luasan areal penanaman rumput laut dihitung berdasarkan asumsi produksi dan target pendapatan Transmigran;
      2. Kerang mutiara di perairan laut:
        luasan dihitung berdasarkan asumsi produksi dan target pendapatan Transmigran;
      3. Tambak garam:
        luasan ditentukan dari produksi dan target pendapatan dengan kondisi siap budidaya garam dan tingkat kebersihan 100 %, dengan sistem saluran tata air memenuhi ketentuan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  6. Jarak antarpusat SP pada usaha bidang Budidaya Air Laut non-ikan berkisar antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kilometer, kecuali bidang usaha Tambak garam jarak antar-SP berkisar antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) kilometer.
  7. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan budidaya kerang mutiara dan rumput laut terdiri atas:
    1. dermaga, lengkap dengan fasilitas penambatan kapal, gudang penyimpanan peralatan;
    2. dok kapal angkut;
    3. sarana Air Bersih (SAB);
    4. sarana proses pengolahan pasca panen;
    5. ketersediaan kapal angkut dan kapal operasional pemeliharaan;
    6. ketersediaan bahan bakar;
    7. kepastian pasar/pemasaran; dan
    8. sarana lain yang diperlukan.
  8. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan budidaya Tambak garam terdiri atas:
    1. gudang penyimpanan peralatan dan penampungan hasil;
    2. sarana Air Bersih (SAB);
    3. sarana proses pengolahan pascapanen;
    4. sarana angkutan proses produksi maupun hasil produksi;
    5. kepastian pasar/pemasaran;
    6. sarana pendukung lain yang diperlukan.
  9. Sarana pendukung lain yang diperlukan untuk pengembangan budidaya rumput laut dan kerang mutiara terdiri atas:
    1. ketersediaan Saprodi untuk budidaya Pertanian pada lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi meliputi benih dan peralatan budidaya (jaring, tali, alat apung, perahu ketinting/ jukung, bak panen/keranjang, dan alat dan tempat penjemuran);
    2. ketersediaan bibit rumput laut dan kerang mutiara sesuai dengan kebutuhan pada tahap awal usaha; dan
    3. ketersediaan lain yang diperlukan.
  10. Dalam pengelolaan lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi untuk pengembangan bidang usaha Budi Daya Air Laut non-ikan disarankan diterapkan Sistem Pertanian Terpadu.

Pasal 17

  1. Pada bidang usaha Perikanan Budidaya Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, jenis Perikanan yang dapat dikembangkan terdiri atas:
    1. udang;
    2. bandeng; dan
    3. jenis perikanan lain selain huruf a dan huruf b, melalui sistem budidaya Tambak.
  2. Teknis budidaya Tambak dapat dilaksanakan dengan:
    1. Tambak tradisional;
    2. Tambak semi intensif; dan
    3. Tambak intensif.
  3. Tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan karakteristik, spesifikasi, dan potensi sumber daya alam lokasi serta kondisi sosial dan budaya masyarakat Transmigran sebagai pelaku usaha.
  4. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang usaha Perikanan Budidaya Air Payau/Tambak:
    1. berada di daerah pesisir pantai yang potensial untuk pengembangan usaha; dan
    2. dapat diintegrasikan dengan lokasi permukiman Transmigrasi yang mempunyai bidang usaha yang berbeda dalam satu kesatuan kawasan Transmigrasi.
  5. Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi minimal, sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan, dengan kemiringan lahan ≤ 15%;
    2. jika menggunakan lahan dengan kemiringan > 15% perlu perlakuan khusus;
    3. lahan budidaya mempunyai potensi untuk pengembangan Tambak yang memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
      1. kemiringan lahan ≤ 8 %;
      2. tekstur tanah dasar terdiri dari lempung liat atau lempung berpasir, dengan kandungan pasir tidak lebih dari 20 %;
      3. kisaran pasang ≤ 2 – meter;
      4. kedalaman air 25 – 30 cm;
      5. terhindar dari angin kencang, hempasan ombak dan banjir;
      6. jarak dari pantai minimal 50 m dan minimal jarak 50 m dari bantaran sungai;
      7. temperatur air laut rata-rata 26° – 28° C;
      8. sumber air tawar dan sumber air laut harus cukup untuk budidaya Tambak;
      9. kadar garam 10 – 30 ppm, pH 7,5 – 8,5.
  6. Luasan lahan dan persyaratan teknis Penyiapan Lahan sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal: 0,10 Ha – 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    2. lahan diversifikasi: 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    3. lahan Tambak:
      1. Tambak tradisional: 2 Ha/KK dengan kondisi siap tebar dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
      2. Tambak semi intensif: 1 Ha/KK dengan kondisi siap tebar dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
      3. Tambak intensif: 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap tebar dan tingkat kebersihan lahan 100 %.
  7. Pada lahan Tambak, harus didukung dengan infrastruktur saluran tata air dengan perhitungan yang cermat mengacu kepada ketentuan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Air Payau/Tambak dapat berkembang secara berkelanjutan.
  8. Di dalam pengembangan bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Payau/Tambak perlu memperhatikan:
    1. areal konservasi hutan bakau pantai, sebagai penahan abrasi air laut; dan
    2. upaya keseimbangan lingkungan ekosistem pesisir pantai termasuk dengan usaha budidaya pengelolaan areal hutan bakau yang dapat memberikan nilai tambah kepada petani petambak.
  9. Jarak antarapusat SP pada usaha bidang Perikanan Budidaya Air Payau berkisar antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kilometer.
  10. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Payau/Tambak terdiri atas:
    1. tersedia benih Ikan/udang;
    2. sarana Air Bersih (SAB);
    3. ketersediaan es (cold storage); dan
    4. sarana lain yang diperlukan.
  11. Sarana pendukung lain yang diperlukan untuk pengembangan bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Payau/Tambak terdiri atas:
    1. ketersediaan peralatan dan budidaya Tambak, mesin pompa, kincir air, dan alat angkut;
    2. ketersediaan Saprodi pertanian untuk lahan tempat tinggal, lahan diversifikasi, dan benih ikan/udang sesuai dengan kebutuhan pada tahap awal usaha; dan
    3. ketersediaan lain yang diperlukan.
  12. Dalam pengelolaan lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi untuk pengembangan bidang usaha Perikanan Budidaya Air Payau/Tambak disarankan diterapkan Sistem Pertanian Terpadu.

Pasal 18

  1. Bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, jenis ikan yang dapat dikembangkan terdiri atas:
    1. ikan gurame;
    2. ikan mas;
    3. ikan nila;
    4. ikan lele;
    5. ikan patin;
    6. ikan baung; dan
    7. ikan lainnya,
    melalui sistem budidaya kolam air deras, kolam air biasa, keramba sungai, keramba jaring apung, yang diterapkan sesuai dengan karakteristik dan potensi lokasi.
  2. Posisi lokasi permukiman Transmigrasi dengan bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar, berada pada Kawasan Transmigrasi di pinggir danau, waduk, bendungan, sungai yang berpotensi untuk pengembangan bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar.
  3. Permukiman Transmigrasi dengan bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan pekarangan dan lahan diversifikasi minimal, sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan, dengan kemiringan lahan ≤ 15%;
    2. lahan untuk kolam ikan, minimal marginal (S3) untuk tanaman pangan, dengan kemiringan lahan ≤ 15 %, dilengkapi dengan sistem saluran tata air yakni saluran pemasukan dan saluran pembuangan air;
    3. kualitas air danau, air waduk, air bendungan, dan air sungai memenuhi syarat untuk pengembangan budidaya karamba jaring apung; dan
    4. syarat lain yang diperlukan.
  4. Luasan lahan dan persyaratan teknis Penyiapan Lahan sebagai berikut:
    1. lahan pekarangan: 0,10 Ha – 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    2. lahan diversifikasi: 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    3. lahan kolam: luasan dihitung berdasarkan sistem yang diterapkan yaitu kolam air deras kolam air biasa/tenang dan berdasarkan perhitungan perkiraan produksi dan target pendapatan, dengan kondisi siap tebar dan tingkat kebersihan lahan kolam 80 %;
    4. keramba sungai: luasan dihitung berdasar perkiraan produksi dan target pendapatan;
    5. keramba jaring apung: luasan dihitung berdasarkan perkiraan produksi dan target pendapatan.
  5. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan Bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar terdiri atas:
    1. balai Benih Ikan;
    2. sarana Air Bersih (SAB).
  6. Sarana pendukung lain yang diperlukan untuk pengembangan Bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar terdiri atas:
    1. ketersediaan peralatan dan mesin budidaya perikanan air tawar, mesin pompa, dan kincir air;
    2. Saprodi pertanian berupa bibit, pupuk, dan pestisida; dan
    3. ketersediaan yang diperlukan.

Paragraf 4
Bidang Usaha Peternakan

Pasal 19

  1. Pada bidang usaha peternakan, jenis ternak yang dapat dikembangkan meliputi:
    1. ternak besar, terdiri atas sapi dan kerbau;
    2. ternak kecil, terdiri atas kambing, domba, dan babi; dan
    3. unggas, terdiri atas ayam petelor dan ayam pedaging.
  2. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang usaha peternakan:
    1. berada di SP dalam lingkup SKP; dan
    2. dapat diintegrasikan dengan permukiman Transmigrasi bidang usaha lainnya didalam satu kesatuan SKP dan/atau kawasan Transmigrasi.
  3. Bidang usaha peternakan sebagaimana disebut pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. pada areal dengan kesesuaian lahan minimal marginal (S3) untuk pertanian tanaman pangan;
    2. kemiringan lahan ≤15% pada lahan kering; dan
    3. jika menggunakan lahan dengan kemiringan lebih besar 15% perlu perlakuan khusus.
  4. Luas lahan dan persyaratan teknis penyiapan lahan, meliputi:
    1. lahan tempat tinggal: 0,10 Ha/KK sampai dengan 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80%;
    2. lahan usaha peternakan:
      1. ternak besar:
        1. lahan pakan hijauan 4 Ha/KK dengan kondisi siap olah dan tingkat kebersihan lahan 80%;
        2. lahan diversifikasi 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap olah dan tingkat kebersihan lahan 80%
      2. ternak kecil :
        1. lahan pakan hijauan 2 Ha/KK dengan kondisi siap olah dan tingkat kebersihan lahan 80%;
        2. lahan diversifikasi 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap olah dan tingkat kebersihan lahan 80%,
      3. ternak unggas:
        1. lahan untuk kandang 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap bangun dan tingkat kebersihan lahan 100%;
        2. lahan diversifikasi seluas 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80%.
  5. Jarak antar-Pusat SP pada usaha bidang:
    1. peternakan ternak besar berkisar antara 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kilometer;
    2. peternakan ternak kecil berkisar antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kilometer; dan
    3. peternakan ternak unggas berkisar antara 2,5 (dua koma lima) sampai dengan 3 (tiga) kilometer.
  6. Sarana pendukung yang diperlukan dalam pengembangan usaha bidang peternakan terdiri atas:
    1. tempat pelayanan kesehatan hewan dan karantina hewan;
    2. gudang pakan, obat-obatan dan peralatan;
    3. penampungan dan pengolahan limbah;
    4. pengolahan hasil peternakan dan rumah potong hewan;
    5. pasar hewan;
    6. sarana air bersih untuk ternak dan permukiman;
    7. sarana lain yang diperlukan.
  7. Sarana pendukung lain yang diperlukan terdiri atas:
    1. ketersediaan Saprodi meliputi bibit ternak bersertifikat, pakan ternak, dan obat-obatan;
    2. ketersediaan saprodi pertanian tanaman pangan untuk lahan tempat tinggal dan diverifikasi;
    3. ketersediaan peralatan dan mesin, seperti: alat angkut, timbangan, dan mesin pembuat pakan ternak; dan
    4. ketersediaan lain yang diperlukan.
  8. Dalam pengembangan bidang usaha peternakan di permukiman Transmigrasi harus dilakukan penanganan khusus, baik secara teknis maupun manajemen agar dapat berhasil dan berkembang secara berkelanjutan.
  9. Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait.
  10. Bidang usaha peternakan dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan badan usaha.

Paragraf 5
Bidang Usaha Perkebunan

Pasal 20

  1. Pada bidang usaha perkebunan, jenis tanaman yang dapat dikembangkan terdiri atas kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, karet, kopi, coklat, tebu, teh, cengkeh, lada, pala, sisal, dan jenis tanaman perkebunan lain.
  2. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang usaha perkebunan berada di SP dan/atau pusat SKP dalam lingkup SKP.
  3. Bidang usaha perkebunan dengan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. dikembangkan pada areal dengan kesesuaian lahan minimal marginal (S3) untuk pertanian perkebunan menurut komoditas yang dikembangkan;
    2. kemiringan lahan 8 % sampai dengan 25 % untuk lahan kering tadah hujan; dan
    3. lahan gambut dengan kedalaman ≤ 3m.
  4. Luas lahan dan persyaratan teknis penyiapan lahan, sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dengan syarat:
      1. 0,10 Ha – 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam; dan
      2. tingkat kebersihan lahan 80%.
    2. lahan usaha perkebunan dengan syarat:
      1. 2 Ha/KK dengan kondisi siap olah; dan
      2. tingkat kebersihan lahan 70%.
  5. Jarak antar-Pusat SP pada usaha bidang perkebunan berkisar antara 3,5 (tiga koma lima) sampai dengan 5 (lima) kilometer.
  6. Pada pengembangan lahan basah atau lahan gambut pasang surut, diperlukan saluran tata air untuk menjaga keseimbangan kebutuhan air untuk pertanian tanaman perkebunan.
  7. Sistem saluran tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
    1. saluran navigasi dengan lebar 20 m - 50 m, dengan kedalaman sesuai kondisi lokasi;
    2. saluran primer dengan lebar 15 m - 20 m, dengan kedalaman sesuai kondisi lokasi;
    3. saluran sekunder dengan lebar 10 m - 15 m, dengan kedalaman sesuai kondisi lokasi.
  8. Sistem saluran tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibangun dengan mengacu kepada ketentuan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  9. Sarana pendukung yang diperlukan dalam pengembangan usaha bidang perkebunan terdiri atas:
    1. ketersediaan sarana produksi pertanian memenuhi kriteria tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat harga;
    2. ketersediaan alat mesin pertanian;
    3. pergudangan untuk penyimpanan pupuk, pestisida dan penyimpanan hasil;
    4. sarana proses pascapanen;
    5. sarana pasar untuk pemasaran hasil;
    6. tempat pembibitan/balai benih; dan
    7. sarana pendukung lain yang diperlukan.
  10. Untuk mencapai hasil yang optimal, bidang usaha perkebunan yang dikembangkan menerapkan:
    1. Sistem Pertanian Terpadu;
    2. tumpangsari dengan tanaman pangan; atau
    3. hortikultura pada lahan kebun.
  11. Bidang Usaha perkebunan dilaksanakan melalui pola kemitraan.

Paragraf 6
Bidang Usaha Kehutanan

Pasal 21

  1. Pada bidang usaha kehutanan dapat dikembangkan jenis tanaman meliputi:
    1. tanaman kehutanan kayu dan non kayu pada kawasan hutan;
    2. hortikultura atau perkebunan berkarakter tanaman hutan di kawasan penyangga; dan/atau
    3. tanaman pangan di lahan diversifikasi pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL).
  2. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang usaha kehutanan berada pada Kawasan Transmigrasi yang berbatasan dengan kawasan hutan yang terintegrasi dengan permukiman Transmigrasi lainnya di kawasan budidaya.
  3. Bidang usaha kehutanan sebagaimana disebut pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan budi daya tanaman hutan pada kawasan hutan:
      1. jenis tanaman yang dikembangkan sesuai dengan tanaman hutan;
      2. kemiringan lahan sampai dengan 45% ,
    2. lahan budi daya tanaman perkebunan berkarakter tanaman hutan pada kawasan penyangga:
      1. sesuai marginal (S3) untuk tanaman perkebunan;
      2. kemiringan lahan sampai dengan 25% ,
    3. lahan diversifikasi:
      1. sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan;
      2. kemiringan lahan sampai dengan 15% pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL),
    4. lahan tempat tinggal:
      1. sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan dan hortikultura;
      2. kemiringan lahan ≤ 15% pada kawasan budi daya;
    5. memiliki IUPHHK-HTR.
  4. Luas lahan dan persyaratan teknis penyiapan lahan sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dengan syarat:
      1. 0,10 Ha/KK sampai dengan 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam; dan
      2. tingkat kebersihan lahan 80 %,
    2. lahan diversifikasi dengan syarat:
      1. 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap tanam; dan
      2. tingkat kebersihan lahan 80 %,
    3. lahan usaha tanaman hutan pada kawasan hutan dan/atau kawasan penyangga paling sedikit 8 Ha/KK, penyiapan lahan hanya pada titik penanaman dengan sistem pembersihan piringan, diameter piringan sesuai kebutuhan tanaman.
  5. Jarak antar-Pusat SP pada bidang usaha kehutanan antara 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer.
  6. Sarana pendukung yang diperlukan dalam pengembangan bidang usaha kehutanan terdiri atas:
    1. sarana produksi pertanian;
    2. alat dan mesin pertanian;
    3. pergudangan untuk penyimpanan pupuk, pestisida dan penyimpanan hasil;
    4. sarana pascapanen;
    5. sarana pasar untuk pemasaran hasil;
    6. tempat pembibitan/balai benih; dan
    7. sarana lain yang diperlukan.
  7. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan Sistem Pertanian Terpadu.
  8. Untuk kegiatan terpadu penyelenggaraan Transmigrasi dengan hutan tanaman rakyat (Trans-HTR) dilaksanakan dengan pelibatan badan usaha sebagai mitra dalam penyelenggaraan Trans-HTR.

Paragraf 7
Bidang Usaha Pertambangan

Pasal 22

  1. Pada bidang usaha pertambangan galian C, komoditas yang dapat diusahakan terdiri atas:
    1. pasir;
    2. batu;
    3. tanah/batu kapur; dan
    4. komoditas lain.
  2. Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem penambangan terbuka.
  3. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang usaha pertambangan galian C sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berada disekitar sumber bahan baku yang merupakan wilayah pertambangan rakyat.
  4. Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dengan permukiman Transmigrasi dengan pengembangan bidang usaha lain dalam satu kawasan Transmigrasi.
  5. Permukiman Transmigrasi pada ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi minimal, sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan dan hortikultura;
    2. kemiringan lahan ≤ 15% ; dan
    3. areal usaha pertambangan galian C dalam wilayah pertambangan rakyat dan mempunyai deposit yang cukup untuk dikembangkan yang dilaksanakan oleh sejumlah Transmigran dalam jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
  6. Pengembangan kegiatan usaha pertambangan galian C didahului dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)
  7. Setelah deposit usaha tambang habis dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun, lahan bekas tambang segera direklamasi menjadi lahan pertanian.
  8. Luas lahan dan persyaratan teknis, sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dengan syarat:
      1. 0,10 ha – 0,25 ha/KK dengan kondisi siap tanam; dan
      2. tingkat kebersihan lahan 80 %.
    2. lahan diversifikasi terdiri atas:
      1. 0,50 ha/KK dengan kondisi siap tanam; dan
      2. tingkat kebersihan lahan 80 %.
    3. areal usaha pertambangan:
      luasan didasarkan atas perkiraan produksi dan target pendapatan.
    4. areal usaha pertambangan dipersiapkan dengan mengacu pada ketentuan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.
  9. Jarak antar-Pusat SP pada usaha bidang pertambangan galian C berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kilometer.
  10. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan bidang usaha pertambangan galian C terdiri atas:
    1. tempat penumpukan hasil penambangan;
    2. sarana pengolahan hasil bahan mentah/baku;
    3. sarana angkutan;
    4. peralatan dan mesin pertambangan;
    5. sarana produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi;
    6. sarana pendukung lain yang diperlukan.
  11. Bidang Usaha Tambang galian C dilaksanakan melalui Kemitraan Badan Usaha.

Paragraf 8
Kegiatan Usaha Sekunder

Pasal 23

  1. Kegiatan Usaha Sekunder meliputi usaha di bidang Industri:
    1. pengolahan; dan
    2. manufaktur.
  2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berik
    1. kawasannya layak untuk pengembangan usaha komersial dalam kawasan Transmigrasi yaitu pada pusat SKP dan KPB;
    2. berpenduduk yang berpotensi dengan keahlian tertentu;
    3. berpotensi berkembang maju;
    4. pada areal dengan kesesuaian lahan minimal marginal (S3);
    5. kemiringan lahan ≤ 8%;
    6. luasan lahan 0,25 Ha/ KK;
    7. kepastian pasokan bahan baku sesuai dengan kapasitas mesin/peralatan terpasang; dan
    8. syarat lain yang diperlukan.
  3. Kegiatan Usaha Sekunder meliputi usaha bidang industri pengolahan dan industri manufaktur yang mengolah hasil kegiatan Usaha Primer berupa:
    1. produk awal menjadi barang setengah jadi; atau
    2. produk awal diolah menjadi barang jadi untuk meningkatkan nilai tambah.
  4. Bidang industri pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengolah produksi dari bahan mentah hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan tambang galian C yang dikembangkan dalam usaha mikro dan kecil menghasilkan komoditas dalam bentuk:
    1. barang setengah jadi sebagai pasokan bidang usaha industri manufaktur; dan
    2. barang jadi siap untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan.
  5. Bidang Industri Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dalam usaha menengah dan usaha besar untuk menghasilkan komoditas siap dikonsumsi dan/atau barang jadi melalui:
    1. pengolahan produksi dari bahan mentah hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan tambang galian C; dan
    2. pengolahan barang setengah jadi hasil dari industri pengolahan.
  6. Kegiatan Usaha sekunder yang dikembangkan oleh Transmigran jenis TSB berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah, meliputi:
    1. lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
    2. sebagian kebutuhan sarana usaha; dan
    3. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.
  7. Kegiatan Usaha Sekunder yang dikembangkan oleh transmigran jenis TSB memperoleh bantuan dari Badan Usaha meliputi:
    1. informasi usaha dalam bentuk informasi pasar;
    2. perolehan kredit investasi dan modal kerja dari lembaga keuangan atau non keuanganyang diperlukan bagi kegiatan usaha transmigran;
    3. bimbingan teknis usaha ekonomi, pelatihan keterampilan budidaya, penyuluhan dan pendampingan usaha ekonomi;
    4. jaminan pemasaran hasilusaha produksi sesuai dengan perjanjian kemitraan usaha; dan
    5. jaminan pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidup layak.
  8. Kegiatan Usaha Sekunder yang dikembangkan oleh Transmigran jenis TSM berhak memperoleh bantuan dari pemerintah berupa:
    1. lahan tempat tinggal dengan status hak milik;
    2. bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha; dan
    3. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.
  9. Kegiatan Usaha Sekunder yang dikembangkan oleh Transmigran jenis TSM memperoleh bantuan dari Badan Usaha meliputi:
    1. informasi usaha dalam bentuk informasi pasar;
    2. perolehan kredit investasi dan modal kerja dari lembaga keuangan atau non keuanganyang diperlukan bagi kegiatan usaha transmigran;
    3. bimbingan teknis usaha ekonomi, pelatihan keterampilan budidaya, penyuluhan dan pendampingan usaha ekonomi;
    4. jaminan pemasaran hasilusaha produksi sesuai dengan perjanjian kemitraan usaha; dan
    5. jaminan pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidup layak.

Paragraf 9
Kegiatan Usaha Tersier

Pasal 24

  1. Kegiatan Usaha Tersier mempunyai kegiatan utama di bidang jasa dan perdagangan.
  2. Kegiatan Usaha Tersier bertujuan untuk mendukung pengembangan Kegiatan Usaha Primer dan/atau bidang jasa dan perdagangan yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di kawasan Transmigrasi.
  3. Kegiatan Usaha Tersier dirancang untuk memperoleh pendapatan secara berkesinambungan dari usaha jasa dan perdagangan.
  4. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada ruang di Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi dan/atau Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi dengan penduduk yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan modal usaha sesuai dengan peluang di Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi atau Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi berbasis KPB.
  5. Kegiatan Usaha Tersier harus mempunyai syarat sebagai berikut:
    1. dikembangkan pada areal dengan kesesuaian lahan minimal marginal (S3);
    2. dengan kemiringan lahan ≤ 25%;
    3. luas lahan 0,10 ha/KK;
    4. tersedia lapangan kerja atau usaha;
    5. diprioritaskan bagi penduduk setempat yang diperlakukan sebagai Transmigran;
    6. didukung dengan tenaga kerja meliputi:
      1. tenaga buruh yang mempunyai keterampilan;
      2. tenaga kerja teknis/madya yang professional;
      3. tenaga kerja ahli yang professional,
    7. wirausahawan yang kreatif dan trampil sesuai bidang usahanya;
    8. didukung dengan peralatan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan; dan
    9. didukung dengan sarana dan sistem komunikasi/informasi tingkat Nasional, Regional, dan Internasional.
  6. Pada Kegiatan Usaha Tersier, Transmigran memperoleh bantuan dari pemerintah berupa:
    1. lahan tempat tinggal dengan status hak milik;
    2. bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha; dan
    3. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.
  7. Pada Kegiatan Usaha Tersier yang dikembangkan melalui kemitraan dengan Badan Usaha, Transmigran dapat memperoleh bantuan dari Badan Usaha berupa:
    1. pembangunan rumah melalui sistem kredit berdasarkan perjanjian;
    2. pembangunan sarana komersial berupa sarana industri, perdagangan dan jasa meliputi pembangunan pabrik, pertokoan, pasar, hotel/penginapan, perbengkelan, dan lainnya berdasarkan perjanjian;
    3. pelayanan informasi peluang berusaha dan kesempatan kerja;
    4. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
    5. pembangunan lain yang diperlukan.

BAB III
POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI
DAN JENIS TRANSMIGRASI

Pasal 25

  1. Pola Usaha Pokok yang dikembangkan di kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikembangkan pada jenis TU dan/atau TSB dan/atau TSM.
  2. Pola Usaha Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mencapai sasaran tahap kemandirian pada tahun kelima setelah penempatan.
  3. Untuk pengembangan Kegiatan Usaha Primer, Kegiatan Usaha Sekunder, dan Kegiatan Usaha Tersier, diperlukan calon Transmigran dan penduduk setempat yang memenuhi syarat sebagai Transmigran.

Pasal 26

Pengembangan Kegiatan Usaha Primer pada jenis TU dan/atau TSB sebagai tindak lanjut rekomendasi dari hasil rencana kawasan Transmigrasi, meliputi usaha di bidang:

  1. pertanian tanaman pangan:
  2. perikanan;
  3. peternakan;
  4. perkebunan;
  5. kehutanan; dan
  6. pertambangan.

Pasal 27

  1. Kegiatan usaha pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilaksanakan pada ruang dalam kawasan Transmigrasi yang belum layak untuk pengembangan usaha secara komersial.
  2. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada jenis TU.
  3. Kegiatan usaha di bidang tanaman pangan yang sejak awal sudah ada Badan Usaha, dikembangkan pada jenis TSB.
  4. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan bagi penduduk yang memiliki keterampilan usaha bercocok tanam, buruh tani, dan/atau yang telah mendapat latihan keterampilan di bidang usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura.
  5. Pembiayaan untuk kegiatan usaha bidang pertanian tanaman pangan pada jenis TU dan TSB bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

  1. Kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dikembangkan pada jenis TSB dan/atau TU pada kondisi tertentu.
  2. Penetapan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelaksanaannya yang mempunyai:
    1. resiko yang cukup tinggi;
    2. membutuhkan dukungan peralatan khusus; dan
    3. jaminan pemasaran hasil.
  3. Syarat dan kriteria Transmigran untuk kegiatan usaha bidang perikanan adalah:
    1. bidang usaha nelayan tangkap yang diutamakan bagi:
      1. penduduk pesisir pantai dan/atau nelayan miskin yang berpengalaman dalam usaha penangkapan ikan; dan/atau
      2. buruh usaha nelayan tangkap dan/atau sudah mendapat pelatihan keterampilan tentang usaha penangkapan ikan,
    2. bidang usaha perikanan Budidaya Air Laut yang diutamakan bagi:
      1. penduduk pesisir pantai yang berpengalaman dalam usaha Budidaya Air Laut;
      2. buruh usaha Perikanan Budidaya Air Laut; dan/atau
      3. yang telah mendapat pelatihan keterampilan tentang usaha Budidaya Air Laut,
    3. bidang usaha perikanan Budidaya Air Payau yang diutamakan bagi:
      1. penduduk pesisir pantai yang berpengalaman dalam usaha Budidaya Air Payau;
      2. buruh pada usaha perikanan Budidaya Air Payau; dan/atau
      3. yang telah mendapat pelatihan keterampilan tentang usaha perikanan Budidaya Air Payau,
    4. bidang usaha perikanan Budidaya Air Tawar yang diutamakan bagi penduduk:
      1. yang berpengalaman dalam usaha Budidaya Air Tawar;
      2. buruh pada usaha perikanan Budidaya Air Tawar; dan/atau
      3. yang telah mendapat pelatihan keterampilan tentang usaha perikanan Budidaya Air Tawar.
  4. Pembiayaan untuk kegiatan usaha bidang perikanan dengan jenis TSB dan/atau TU bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

  1. Kegiatan usaha di bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dikembangkan oleh Transmigran jenis TSB dan/atau TU pada kondisi tertentu.
  2. Penetapan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelaksanaannya yang mempunyai:
    1. resiko yang cukup tinggi;
    2. membutuhkan dukungan permodalan dan peralatan khusus; dan
    3. jaminan pemasaran hasil.
  3. Syarat dan kriteria Transmigran untuk kegiatan usaha bidang peternakan diutamakan bagi:
    1. penduduk yang mempunyai minat dan berpengalaman dalam usaha peternakan;
    2. buruh pada bidang usaha peternakan; dan/atau
    3. penduduk yang telah mendapat pelatihan keterampilan di bidang usaha peternakan.
  4. Pembiayaan untuk kegiatan usaha pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

  1. Kegiatan usaha di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dikembangkan pada jenis TSB dan/atau TU pada kondisi tertentu.
  2. Penetapan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelaksanaannya yang mempunyai:
    1. dukungan permodalan;
    2. industri pengolahan hasil; dan
    3. jaminan pemasaran hasil.
  3. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi:
    1. penduduk yang memiliki pengalaman usaha budidaya perkebunan;
    2. buruh di bidang usaha perkebunan; dan/atau
    3. penduduk yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan di bidang perkebunan.
  4. Biaya untuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenis TSB dan/atau TU, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

  1. Kegiatan usaha di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dikembangkan untuk:
    1. pengamanan dan pelestarian fungsi hutan; dan
    2. mendukung industri dengan bahan baku dari hasil tanaman hutan.
  2. Penetapan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelaksanaannya yang membutuhkan:
    1. dukungan izin usaha;
    2. permodalan;
    3. industri pengolahan hasil; dan
    4. jaminan pemasaran hasil.
  3. Kegiatan usaha di bidang kehutanan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada jenis TSB dan/atau TU pada kondisi tertentu.
  4. Bidang usaha kehutanan diutamakan bagi transmigran yang berasal dari penduduk dengan latar belakang:
    1. pengalaman di bidang usaha budi daya tanaman hutan;
    2. sebagai buruh usaha budi daya tanaman hutan; dan/atau
    3. telah memperoleh latihan keterampilan tentang usaha budi daya tanaman hutan.
  5. Pembiayaan pelaksanaan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

  1. Kegiatan usaha bidang pertambangan galian C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dikembangkan pada jenis TSB dan/atau TU pada kondisi tertentu.
  2. Penetapan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelaksanaannya yang membutuhkan:
    1. dukungan izin usaha;
    2. permodalan;
    3. peralatan khusus; dan
    4. jaminan pemasaran hasil.
  3. Kegiatan usaha bidang pertambangan galian C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan.
  4. Kegiatan usaha bidang pertambangan galian C diutamakan bagi:
    1. penduduk yang mempunyai pengalaman usaha di bidang pertambangan galian C;
    2. buruh usaha bidang pertambangan galian C; dan
    3. penduduk yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan usaha di bidang pertambangan galian C.
  5. Pembiayaan untuk kegiatan usaha bidang pertambangan galian C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

  1. Kegiatan Usaha Sekunder meliputi usaha di bidang industri pengolahan dan manufaktur dikembangkan oleh transmigran jenis TSB dan/atau TSM.
  2. Bidang industri pengolahan dan manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Transmigran jenis TSB dengan mengikutsertakan Badan Usaha.
  3. Bidang industri pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Transmigran jenis TSM dengan skala Usaha Kecil dan menggunakan teknologi tepat guna/sederhana.
  4. Bidang industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Transmigran jenis TSM yang mempunyai keterampilan di bidang industri manufaktur.
  5. Kegiatan usaha dibidang industri pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), diutamakan bagi:
    1. penduduk yang memiliki kemampuan pengolahan hasil usaha primer; dan/atau
    2. penduduk yang telah mendapat latihan keterampilan pengolahan hasil usaha primer.
  6. Pembiayaan untuk kegiatan jenis TSM bersumber dari Transmigran yang bersangkutan dan dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 34

  1. Kegiatan Usaha Tersier meliputi kegiatan usaha jasa dan perdagangan dikembangkan pada jenis TSM.
  2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi:
    1. penduduk yang telah memiliki kemampuan berusaha di sektor informal;
    2. memiliki kemampuan untuk usaha mandiri; dan/atau
    3. memiliki kemampuan usaha yang dikembangkan dan menguasai perdagangan.
  3. Kegiatan usaha jasa dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Badan Usaha.
  4. Pembiayaan untuk Kegiatan Usaha Tersier pada jenis Transmigrasi TSM bersumber dari transmigran bersangkutan dan dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha Primer

Pasal 35

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi Kegiatan Usaha Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didukung oleh:
    1. mitra Usaha; dan
    2. usaha Ekonomi Transmigrasi.
  2. Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. Perusahaan Swasta;
    2. Badan Usaha Milik Negara;
    3. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
    4. Badan Usaha Milik Desa,
    yang memiliki izin pengembangan usaha di bidang usaha yang sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi.
  3. Usaha Ekonomi Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Lembaga Usaha yang mewadahi kelompok usaha bersama Transmigran dalam pengembangan komoditi unggulan kawasan Transmigrasi yang terdiri atas:
    1. Kelompok Tani Sehamparan;
    2. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
    3. Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); dan
    4. Koperasi Petani Plasma;
    5. Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
    6. Koperasi; dan
    7. Kelompok lainnya.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha Sekunder

Pasal 36

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi Kegiatan Usaha Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) didukung oleh:
    1. Mitra Usaha; dan
    2. Usaha Ekonomi Transmigran.
  2. Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. Perusahaan Swasta;
    2. Badan Usaha Milik Negara;
    3. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
    4. Badan Usaha Milik Desa,
    yang memiliki izin usaha industri proses pengolahan hasil pertanian skala menengah dan/atau industri manufaktur dengan komoditi/komoditas barang siap konsumsi dan/atau barang siap pakai atau barang setengah jadi.
  3. Usaha Ekonomi Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Lembaga Usaha yang mewadahi kelompok usaha bersama Transmigran dalam pengembangan usaha industri pengolahan dan manufaktur yang terdiri atas:
    1. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
    2. Kelompok Usaha Industri Mikro dan Kecil;
    3. Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
    4. Koperasi; dan
    5. Kelompok lainnya.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha Tersier

Pasal 37

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi Kegiatan Usaha Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), didukung oleh Usaha Ekonomi Transmigran.
  2. Usaha Ekonomi Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Usaha yang mewadahi kelompok usaha bersama Transmigran sesuai dengan bidang usaha yang dikembangkan.
  3. Usaha Ekonomi Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota:
    1. Kelompok Usaha Bersama Bidang Jasa;
    2. Kelompok Usaha Bersama Bidang Perdagangan; dan
    3. Kelompok usaha lainnya.

Bagian Keempat
Kelembagaan Pendukung Lainnya

Pasal38

  1. Selain kelembagaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, perlu kelembagaan pendukung lainnya dalam pengembangan masyarakat Transmigrasi dan kawasan Transmigrasi.
  2. Kelembagaan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. lembaga pelayanan umum dan pemerintahan;
    2. lembaga pengembangan ekonomi kawasan;
    3. lembaga sosial budaya;
    4. lembaga mental spiritual;
    5. lembaga pengelola sumber daya alam dan lingkungan;
    6. lembaga pendampingan masyarakat; dan
    7. kelembagaan di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 39

Kegiatan Usaha Primer, Kegiatan Usaha Sekunder, dan Kegiatan Usaha Tersier pada jenis TU, TSB dan TSM, dilakukan pembinaan dan pendampingan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Usaha.

BAB V
POLA USAHA POKOK RAMAH LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

  1. Pengembangan Pola Usaha Pokok di kawasan Transmigrasi yang meliputi Kegiatan Usaha Primer, Kegiatan Usaha Sekunder, dan Kegiatan Usaha Tersier, diperhitungkan berdasarkan keserasian dan keseimbangan antara daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  2. Pengembangan Pola Usaha Pokok di kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan aspek kelestarian fungsi lingkungan yang direkomendasikan dari setiap tahapan hasil Rencana Kawasan Transmigrasi.
  3. Penetapan Pola Usaha Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ramah lingkungan.
  4. Penetapan Pola Usaha Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menurunkan emisi karbon di Indonesia, melalui pembangunan kawasan Transmigrasi.
  5. Penetapan Pola Usaha Pokok yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mata pencaharian di kawasan Transmigrasi yang telah mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha Primer

Pasal 41

  1. Kegiatan Usaha Primer dilaksanakan dengan pendekatan ramah lingkungan yang terdiri atas:
    1. konservasi tanah dan air;
    2. pengendalian banjir; dan
    3. mempertahankan kearifan lokal.
  2. Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Primer tanaman pangan dan hortikultura yang ramah lingkungan, dalam setiap tahapan proses produksi harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
    1. untuk mencegah terjadinya erosi, kemiringan lahan sebaiknya berkisar 0 – 8%;
    2. dalam hal memanfaatkan kemiringan lahan sampai dengan 15% maka dibutuhkan perlakuan konsevasi;
    3. kelas kesesuaian lahan S1 sampai S3;
    4. curah hujan, distribusi bulan basah dan bulan kering, dianalisis agar mencukupi untuk kebutuhan air pertanaman;
    5. jenis tanaman pangan dan hortikultura yang akan dikembangkan harus mempunyai sifat yang beradaptasi tinggi dengan potensi dan agroklimat kawasan Transmigrasi;
    6. luas minimal yang diusahakan dianalisis agar memenuhi skala ekonomi;
    7. menggunakan benih yang bersertifikat/berlabel;
    8. secara bertahap mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk buatan, dan meningkatkan penggunaan pupuk organik;
    9. secara bertahap mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura organik.
  3. Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Primer tanaman perkebunan yang ramah lingkungan dalam setiap tahapan proses produksi harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
    1. untuk mencegah terjadi erosi, kemiringan lahan sebaiknya 0 – 15%;
    2. dalam hal memanfaatkan kemiringan lahan sampai dengan 25%, harus dilengkapi dengan terasering;
    3. kelas kesesuaian lahan S1 sampai dengan S3;
    4. curah hujan, distribusi bulan basah dan bulan kering harus mencukupi untuk kebutuhan air pertanaman;
    5. jenis tanaman perkebunan yang akan dikembangkan harus mempunyai sifat daya adaptasi yang tinggi dengan potensi agroklimat kawasan Transmigrasi;
    6. luas minimal untuk tanaman perkebunan diuapayakan memenuhi skala ekonomi, sesuai dengan jenis tanaman perkebunan yang akan diusahakan;
    7. menggunakan bibit yang bersertifikat;
    8. secara bertahap mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk buatan, dan meningkatkan penggunaan pupuk organik;
    9. secara bertahap mengembangkan pertanian tanaman perkebunan organik.
  4. Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Primer kehutanan yang ramah lingkungan dalam setiap tahapan proses produksi harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
    1. berada dalam kawasan budidaya;
    2. berada pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan/atau areal penggunaan lain;
    3. dalam upaya melaksanakan kegiatan penghutanan kembali hutan yang terdegradasi;
    4. dalam upaya melaksanakan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan; dan
    5. dalam upaya mendukung pengelolaan hutan secara lestari.
  5. Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Primer perikanan yang ramah lingkungan dalam setiap tahapan proses produksi harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
    1. penangkapan ikan tidak melebihi potensi lestari;
    2. dukungan infrastruktur saluran tata air, yang direkomendasikan atau memenuhi kriteria teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
    3. memperhatikan areal konervasi hutan bakau;
    4. memperhatikan penahan abrasi;
    5. memberikan pakan yang tidak mengandung potensi toksin.
  6. Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Primer peternakan yang ramah lingkungan dalam setiap tahapan proses produksi harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
    1. kegiatan usaha ternak besar harus tersedia lahan untuk pakan hijauan ternak;
    2. kotoran ternak terutama ternak besar dimanfaatkan untuk pupuk organik padat, pupuk organik cair dan energi terbarukan biogas.
  7. Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Primer yang ramah lingkungan berupa pertambangan, hanya terbatas pada bahan tambang galian C yang terdiri atas:
    1. penambangan pasir;
    2. tanah/batu kapur; dan
    3. batu kali.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha Sekunder

Pasal 42

  1. Kegiatan Usaha Sekunder dilaksanakan dengan pendekatan ramah lingkungan.
  2. Kegiatan Usaha Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang industri pengolahan bertujuan mengolah hasil Kegiatan Usaha Primer berupa produk awal menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk meningkatkan nilai tambah.
  3. Kriteria Kegiatan Usaha Sekunder dengan pendekatan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. diupayakan menggunakan Bahan Bakar Nabati atau energi terbarukan;
    2. menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan kearifan local;
    3. kapasitas mesin masih relatif kecil dan sederhana.
  4. Kegiatan Usaha Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang usaha manufaktur harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. diupayakan menggunakan Bahan Bakar Nabati atau energi terbarukan;
    2. menggunakan teknologi dan mesin-mesin yang dirancang zero waste atau mekanisme produksi bersih;
    3. menggunakan tenaga kerja surya atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya;
    4. menggunakan tenaga kerja air atau Pembangkit Listrik Tenaga Air;
    5. penetapan lokasi manufaktur sesuai dengan zona industri yang telah ditetapkan berdasarkan penataan struktur dan fungsi ruang.

Bagian Keempat
Kegiatan Usaha Tersier

Pasal 43

  1. Kegiatan Usaha Tersier yang meliputi kegiatan usaha jasa dan perdagangan harus dilaksanakan dengan pendekatan ramah lingkungan.
  2. Kegiatan usaha jasa ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan usaha berupa:
    1. hotel/penginapan;
    2. lembaga keuangan;
    3. pegadaian;
    4. pelatihan keterampilan, dan pendampingan; dan
    5. kegiatan usaha lainnya dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan.
  3. Kegiatan usaha perdagangan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan usaha berupa:
    1. pasar;
    2. toko; dan
    3. pergudangan, yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan.

Bagian Kelima
Pengembangan Eco-Design

Pasal 44

  1. Rencana pengembangan Pola Usaha Pokok di kawasan Transmigrasi yang meliputi Kegiatan Usaha Sekunder dan Kegiatan Usaha Tersier.
  2. Kegiatan Usaha Sekunder dan Kegiatan Usaha Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan ramah lingkungan dengan pendekatan eco-design.
  3. Pendekatan eco-design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan jenis industri:
    1. pengolahan;
    2. manufaktur;
    3. jasa;
    4. perdagangan; dan
    5. jaringan transportasi,
    dengan menekan terjadinya polusi udara dan air serta mendaur ulang limbah menjadi barang yang mempunyai nilai tambah.
  4. Dalam rangka melaksanakan pendekatan eco design pada industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan mekanisme produksi bersih.
  5. Mekanisme produksi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa yang ramah lingkungan untuk mengurangi atau menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas lingkungan.
  6. Dalam rangka melaksanakan pendekatan eco design pada kegiatan usaha industri pengolahan, manufaktur, jasa dan perdagangan pada zona industri, zona perdagangan, dan jasa dialokasikan berdasarkan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
  7. Dalam rangka melaksanakan pendekatan eco design pada kegiatan usaha industri pengolahan, manufaktur, jasa, perdagangan, dan jaringan transportasi dilakukan secara bertahap menggunakan energi baru terbarukan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

  1. Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi.
  2. Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
  3. Bupati/Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi di wilayahnya.

Pasal 46

  1. Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi di wilayahnya kepada Gubernur.
  2. Gubernur melaporkan pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi kepada Menteri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018
  MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,, ,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1912

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi

[ Foto : Oleh , , ]

PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

indeks desa membangun

Indeks Desa Membangun adalah terusan dari Data Potensi Desa tahun 2014 yang diberlakukan sebagai baseline Data Dasar Pembangunan Desa. Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri, 2015) dan diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa (Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengentaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan minimal 2000 Desa Mandiri sesuai RPJMN 2015 - 2019. Indeks Desa Membangun diperlukan sebagai acuan terhadap status desa diatur dalam PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun yang terstruktur, terpusat pada Biro Pusat Statistik ini cukup meragukan. Sebaiknyalah Kementrian dan Lembaga melakukan koordinasi bersama dan melibatkan masyarakat Desa untuk menyusun potensi atau aset desa masing-masing dengan mengedepankan indeks desa membangun skala lokal yang didapatkan dari pengolahan data base desa yang dikelola oleh desa melalui .

Pasal 6, Penyusunan Indeks Desa Membangun untuk pertama kali bersumber dari data Potensi Desa yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik.

Tujuan Indeks Desa Membangun

Tujuan Indeks Desa Membangun menurut PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

  1. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.
  2. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah: a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.
  3. Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi: a. komponen Indeks Desa Membangun; b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Klasifikasi Status Desa

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Klasifikasi Status Desa dalam PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

  1. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
  2. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
  3. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.
  4. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
  5. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (≤) dari 0,4907.

Penghitungan Indeks Desa Membangun

perhitungan indeks desa membangun

Selengkapnya silakan lihat PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di bawah ini, dan silakan unduh di . Unduh Indeks Desa Membangun 2015 di .

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Lapor Penyalahgunaan Dana Desa

Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada bulan Nopember 2015 menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 ini sekaligus mencabut Permendesa PDTTrans Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Tentusaja Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 ini akan memperbaiki Permendesa PDTTrans Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Terlihat bahwa Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 ini dilampiri dengan form-form contoh pembangunan di Desa dari Bidang, Kegiatan dan Tujuan Pembangunan di Desa yang menggunakan Dana Desa tahun 2016.

Masih disayangkan memang bahwa Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 menyebutkan prioritas namun apa yang diprioritaskan tidak jelas karena dalam setiap bidang masih dipukul rata. Meskipun desa memiliki keperluan dan kondisi yang berbeda namun yang perlu hati-hati adalah contoh dalam penjelasan Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 ini acapkali dikunyah mentah-mentah oleh orang Desa karena tidak mau berbeda atau takut salah atau lebih tepatnya mengesampingkan kebutuhan pemabangunan di Desanya karena adanya contoh dari Peraturan Menteri yang tentunya adalah sudah dipikirkan masak-masak oleh para ahli.

Seperti misalnya dalam penjelasan ada tentang pembangunan dan pengembangan infrastruktur tentang pembangunan amphiteater di desa. Cukup mencengangkan juga, meskipun desa bisa, namun bahwa desa akan membangun amphiteater yang tentunya akan menimbulkan rasa gerah pada pemerintahan supra desa. Pengkategorian pembangunan di desa dan di kabupaten tentunya masih bisa dinegosiasikan dan bisa diselesaikan pada tingkat kementrian. Karena pada akhirnya hanya pembangunan infrastruktur fisiklah yang bisa dilihat dan dikatakan pembangunan karena terlihat secara fisik namun kapasitas kecerdasan masyarakat desa yang nantinya akan memiliki kemampuan membangun cerdas justru diberikan di nomor belakang, dan dirasa tidak perlu. Selain pembangunan infrastruktur fisik adalah hal atau bidang pembangunan yang sangat rawan korupsi.

Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016

 

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 4

 

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan penggunaan Dana Desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

 

Pasal 5

 

  1. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
  2. Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
  3. Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

 

BAB III
Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa
Pasal 6

 

  1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
    1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
    2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
    3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
    4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
    5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
  2. Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
  3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

 

Pasal 7

 

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

  1. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
  2. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desauntuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
  3. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatanpembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

 

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 8

 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

  1. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
  4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
  5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakanhidupbersih dansehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenagamedis/swamedikasi di Desa;
  6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
  7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  8. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

 

Pasal 9

 

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

  1. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
  2. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
  3. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

 

Pasal 10

 

  1. Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  2. Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh desa, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah desa perencanaan.

 

Pasal 11

 

  1. Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diuraikan dalam Lampiran Pedoman Umum dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Pemerintah Menteri dan Lampiran Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa.
  3. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

Pengawasan Penggunaan Dana Desa

 

Pasal 14

 

  1. Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.
  2. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
  3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 15

 

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

      1. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (crisis center) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
      2. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      3. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

Agar pembangunan Desa dan penggunaan dana desa sesuai harapan masyarakat, ada kewajiban bagi masyarakat atau lebih tepatnya kesempatan untuk dapat mengawasi penggunaan Dana Desa dimana Dana Desa adalah bukan untuk perangkat Desa ataupun Kades namun Dana Desa adalah untuk pembangunan Desa. Adapun pendapatan Desa masih ada didapatkan dari Alokasi Dana Desa dan yang lainnya yang seharusnya ditransparankan kepada masyarakat Desa, sebagai sasaran dan penerima manfaat dari Pembangunan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Permen Desa PDTT 16 tahun 2018

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

UPDATE

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dicabut dan diganti dengan .


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ditandatangani oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada tanggal 20 September 2018. Permen Desa PDTT No. 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana di Jakarta dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448.

Pasal 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehingga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ini merupakan acuan utama bagi Desa di seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa pada tahun 2019.

Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip:

  1. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
  2. Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
  3. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
  4. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  5. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
  6. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
  7. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota.
  8. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
  9. Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Pasal 4 BAB III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Prioritas Pembangunan Dana Desa dimaksud adalah:

  1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
  3. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Selanjutnya didetailkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 dengan dibagi menjadi 3 bagian yaitu Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Publikasi.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial Dasar dalam Bidang Pembangunan Desa

  1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:
    1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman; transportasi; energi; dan informasi dan komunikasi.
    2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat; dan pendidikan dan kebudayaan.
    3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi usaha pertanian untuk ketahanan pangan; usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
    4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial; penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan pelestarian lingkungan hidup.
  2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
  3. Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting). Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud meliputi:
    1. penyediaan air bersih dan sanitasi;
    2. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
    3. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
    4. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
    5. pengembangan apotek hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
    6. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
    7. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Program dan kegiatannya meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama. Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (stunting). Kegiatan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pertimbangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pembanguan Desa berdasarkan Tipologi Desa

Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, Desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa yaitu:

  1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
    1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
    2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
    1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
    3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
  3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
    1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
    3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 tercantum Lampiran I dan Lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:

  1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
  3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  4. pengembangan ketahanan keluarga;
  5. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
  6. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak, serta masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  7. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  8. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
  9. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  10. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  11. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteran masyarakat;
  12. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
  13. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  14. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pertimbangan Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Tipologi Desa

Dalam hal tipologi desa sebagai pertimbangan prioritas penggunaan dana desa. Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

  1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
    1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
    2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
    4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
  2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
    1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
    4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
    5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
  3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
    1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
    4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
    5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
  4. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
    1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
    2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
    3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
    4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
    5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
  5. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
    1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
    2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
    3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
    4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
    5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 untuk publikasi termaktub dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019.

  1. Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
  2. Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
  3. Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 BAB IV tentang Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desasecara jelas, dalam pasal per pasal di bawah ini:

Pasal 14

  1. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
  2. Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 15

  1. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
  2. Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
    1. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
    2. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Pasal 16

  1. Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
  2. Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
  3. Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 17

  1. Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), di evaluasi oleh Bupati/Wali Kota.
  2. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, Bupati/Wali Kota memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa.
  3. ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

Pasal 18

  1. Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
  2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM.
  3. Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa Tahun berkenaan.
  4. Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

Partisipasi Masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 21 BAB VII tentang Partisipasi Masyarakat . Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:

  1. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  2. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  3. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Masyarakat juga dapat mengadukan jika ada masalah atau penyalahgunaan penggunaan dana desa. Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui website LAPOR Kantor Staf Presiden (KSP) dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan sebagai berikut:

  • Layanan telepon: 1500040
  • Layanan SMS Center: 087788990040, 081288990040
  • Layanan PPID: Gedung Utama Lantai 1, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
  • Layanan Sosial Media: (twitter), Kemendesa.1 (Facebook)

Demikian tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Selengkapnya tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dapat dilihat dalam previu dibawah dan silakan unduh dalam tautan lampiran.

LampiranUkuran
PDF icon Permendesa Nomor 16 Tahun 2018768.54 KB

Program Inovasi Desa

Gerak jalan Difabel, PID, Program Inovasi Desa dalam Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa

Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo. Program Inovasi Desa ini akan dibiayai seluruhnya dengan Pinjaman uang dari International Bank For Reconstruction And Development (Loan Number) nomer 8217-ID antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Penerima manfaat utama dari Program Inovasi Desa - PID adalah DEsa dan Penyedia Jasa Layanan Teknis yang terkait dengan ketentuan dalam PID atau Program Inovasi Desa.

Prinsip Pengelolaan PID adalah taat hukum, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, inklusif dan kesetaraan Jender. Sementara Para Pihak yang terlibat dalam perancangan, pelaksanaan maupun pemantauan program dalam Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa ini adalah:

  1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai koordinator pemangku kepentingan antar pihak;
  2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan PID (Executing Agency);
  3. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai koordinator perencanaan program;
  5. Kementerian Keuangan, sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia yang menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia, Kementerian Keuangan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh pengaturan terkait dengan prinsip dan prosedur penggunaan anggaran program yang bersumber dari anggaran pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. BPKP, adalah Auditor Pemerintah yang melakukan audit program dan review Interim Financial Report (IFR) yang disampaikan oleh Executing Agency; dan
  7. Bank Dunia, sebagai mitra kerja dan lembaga donor dalam pembiayaan PID.

Isi Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa

Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa ini berisi 4 (empat hal):

  1. Menetapkan Pedoman Umum Program Inovasi Desa Tahun 2017, yang selanjutnya disebut PID, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
  2. Pedoman Umum PID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
    1. Pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) melalui penyediaan Dana Bantuan Pemerintah, peningkatan kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) kepada Desa, dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa;
    2. Penguatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan Desa, sedangkan PID untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa;
    3. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait dengan visioning, decision making, manajemen, pengawasan, dan mitigasi risiko program;
    4. Penyediaan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas melalui penyediaan tenaga ahli untuk konsultan dan tenaga dukungan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendorong inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa dan peningkatan efektivitas pengelolaan program pendampingan Desa; dan
    5. Pilot Inkubasi PID untuk memberikan dana stimulan dan technical assistant kepada Desa terpilih agar dapat mengembangkan produktivitas perekonomiannya.
  3. Pedoman Umum PID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kebijakan bagi seluruh pengelola PID mencakup pelaku sebagai berikut:
    1. Sekretariat Jenderal sebagai Unit Pelaksana Program Pengembangan Eksekutif, dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Unit Pelaksana Program Inovasi Desa;
    2. Satker Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan, mengelola dan melaksanakan kegiatan strategis Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID), memantau dan mengendalikan kinerja program, dan membuat laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
    3. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bertindak sebagai unit pelaksana program di tingkat nasional dan bertanggung jawab mengelola administrasi umum dan perencanaan teknis PID, mengelola anggaran PID, termasuk mengelola kontrak kerja para konsultan dan Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA), mengkoordinasikan pengelolaan dana dekonsentrasi PID dan komponen program lainnya dengan satker P3MD Provinsi, sesuai RKA DIPA Dekonsentrasi, dan menjalankan regulasi dan mengimplementasikan kebijakan terkait pengelolaan aset-aset program;
    4. Organisasi perangkat daerah ditingkat provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan PID;
    5. Program leader yang bertugas mengelola dukungan administrasi dan implementasi program;
    6. Sekretariat Program sebagai gugus tugas yang menangani fungsi administrasi dan kesekretariatan;
    7. Tim Inovasi Kabupaten (TIK) yang dipimpin oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
    8. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) sebagai kelompok masyarakat pengelola Dana Bantuan Pemerintah PPID.
  4. Lokasi dan Alokasi Dana Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa tercantum dalam Lampiran II, Lokasi dan Alokasi Dana Dekonsentrasi Penyedia Jasa Layanan Teknis Program Inovasi Desa tercantum dalam Lampiran III, Indikator Kinerja Utama Program Inovasi Desa tercantum dalam Lampiran IV, dan Kerangka dan Instrumen Manajemen Risiko tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
  5. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini, dibebankan pada International Bank For Reconstruction And Development Loan Number 8217-ID.

Tujuan Program Inovasi Desa

PID - Program Inovasi Desa seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Dalam jangka menengah, upaya ini diharapkan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas Desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian Desa, sesuai dengan arah dan kebijakan dan sasaran Kementerian Desa PDTT pada RPJMN 2015-2019.

Manfaat Program Inovasi Desa

Sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa, bahwa PID akan bermanfaat untuk Desa untuk:

  1. Fasilitasi dan pendampingan untuk saling bertukar pengetahuan dan belajar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan Desa lainnya;
  2. Fasilitasi dan pendampingan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
  3. Desa dapat memanfaatkan jasa layanan teknis untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa; dan
  4. Desa memperoleh kesempatan dan akses untuk meningkatkan kapasitas kegiatan perekonomiannya.

Lokasi Program Inovasi Desa

Program Inovasi Desa - PID - ada dalam lampiran Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa, sebagaimana dikatakan dalam Keputusan Menteri Desa tersebut.

PID dilaksanakan di seluruh Kecamatan, pada 434 (empat ratus tiga puluh empat) Kabupaten/Kota di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), sedangkan untuk PJLT akan dilaksanakan di 246 (dua ratus empat puluh enam) Kabupaten (Lampiran tentang daftar lokasi dan alokasi).

Ruang Lingkup Program Inovasi Desa - PID

  1. Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa,
    • penyediaan Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa;
    • peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis; dan
    • pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.
  2. Program Penguatan P3MD dan PID
  3. Program Penguatan P3MD dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan Desa, sedangkan PID untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

  4. Program Pengembangan Eksekutif (PPE)
  5. PPE merupakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk pejabat di lingkungan Kementerian Desa PDTT terkait dengan visioning, decision making, program manajemen dan mitigasi risiko.

  6. Pilot Inkubasi Program Inovasi Desa
  7. Pilot Inkubasi PID dimaksudkan untuk memberikan dana stimulan dan technical assistant kepada Desa terpilih agar dapat mengembangkan produktivitas perekonomiannya.

Jangka Waktu Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

Pelaksanaan PID terhitung sejak Loan Agreement PID (IBRD 8217-ID) berlaku efektif sampai dengan 31 Desember 2018 menurut .

Fokus Pembiayaan PID - Program Inovasi Desa

Program Inovasi Desa yang dibiayai dengan utang luar negeri antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (IBRD 8217 ID) difokuskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa, yaitu:

  1. komponen 1a. Hibah Inovasi Desa. Hibah Inovasi Desa berupa Dana Bantuan Pemerintah yang dialokasikan di kecamatan sebagai biaya operasional dan kegiatan untuk mendorong munculnya inovasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa.
  2. komponen 1b. Hibah Inkubasi Inovasi Desa. Hibah Inkubasi Inovasi Desa berupa Dana Bantuan Pemerintah yang dialokasikan di 500 Desa terpilih, sebagai stimulan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal desa.
  3. komponen 2 – Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas. Yaitu penyediaan tenaga ahli untuk konsultan dan tenaga dukungan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendorong inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa dan peningkatan efektivitas pengelolaan program pendampingan Desa.
  4. komponen 3 - Penguatan Manajemen. Maksudnya Penguatan manajemen untuk mendukung penguatan kelembagaan dalam pengelolaan PID, Pendampingan Desa, Pengawasan Pembangunan Desa dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam pratayang Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang . Atau Unduh Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum dalam lampiran tulisan ini.