Peraturan Menteri Keuangan

logo kementrian keuangan kita

Pustaka Peraturan Menteri Keuangan negara kita untuk desa dan masyarakatnya

9/PMK.03/2018, Perubahan atas Permenkeu No 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas . PMK Permenkeu 9/PMK.03/2018 ditandatangani Menteri Keuangan Sir Mulyani Indrawati pada 23 Januari 2018 dan diundangkan di Jakarta pada 26 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180 agar setiap orang dapat mengetahuinya. Permenkeu 9 tahun 2018 tentang SPT ini terdiri atas 2 Pasal, 54 halaman plus lampiran sebanyak 31 halaman.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Abstraksi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dalam rangka menyederhanakan administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mendukung kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) dan memberikan kepastian hukum dalam penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014;

Pertimbangan Perlunya Perubahan Peraturan SPT

  1. Ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
  2. Untuk menyederhanakan administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mendukung kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) dan memberikan kepastian hukum dalam penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), perlu melakukan perubahan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPf) sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat ( l a), ayat ( l b), ayat (2); ayat (3c), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 9 8 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ Undang Nomor 5 Tahun 2 0 0 8 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, serta Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 1 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Namer 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

Dasar Hukum Perubahan Peraturan SPT

. Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1974.

Apa yang diubah dalam PMK 9/PMK.03/2018 tentang SPT?

Pasal 1 menyatakan bahwa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/20 14 tentaJ:?.g Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah, yaitu tentang penelitian dalam penerimaan SPT.
  2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) yaitu tentang Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT Tahunan PPh.
  3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A tentang SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak.
  4. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) clisisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta menambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) yaitu tentang Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yaitu tentang jangka waktu penyampaian SPT.
  6. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2a), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan ayat (8a) tentang wajib melaporkan pembayaran pajak.
  7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, di antara ayat ( 1) dan ayat (2) disisipkan 1 ( satu) ayat yakni ayat (2a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) tentang Pemungut Pajak PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor wajib melaporkan hasil pemungutannya.
  8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A tentang menyampaikan SPT Tahunan dalam batas waktu perpanjangan.
  9. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah yaitu tentang membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
  10. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 2 lA, Pasal 21 B, Pasal 21 C, Pasal 21 D, dan Pasal 2 1E yaitu tentang Kantor Pelayanan Pajak melakukan Penelitian SPT.
  11. Pasal 22 dihapus.
  12. Ketentuan Pasal 23 diubah yaitu tentang tanda bukti penyampaian SPT.
  13. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23B yaitu tentang SPT dengan status lebih bayar.
  14. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A yaitu tentang Kewajiban penyampaian SPT melalui saluran tertentu berlaku untuk SPT yang disampaikan sejak bulan April 2018.

Perubahan dalam PMK 9/PMK.03/2018 tentang SPT


Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/20 14 tentaJ:?.g Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974), diubah sebagai berikut:


  1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:


    Pasal 1

    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
    2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang­ Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
    3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 42 Tahun 2009.
    4. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
    5. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
    6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
    7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
    8. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
    9. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
    10. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
    11. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak.
    12. Penelitian dalam Penerimaan SPT yang selanjutnya disebut Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya.
  2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:


    Pasal 3
    1. SPT meliputi:
      1. SPT Masa, yang terdiri atas:
        1. SPT Masa PPh;
        2. SPT Masa PPN; dan
        3. SPT Masa PPN bagi Peoungut PPN; dan
      2. SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:
        1. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan
        2. SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.
    2. SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
      1. dokumen elektronik; atau
      2. formulir kertas hardcopy
    3. Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender;
      2. menggunakan tahun kalender yang di dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau
      3. menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing-masing tahun kalender.
  3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:


    Pasal 3A
    1. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
      1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa Pajak;
      2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
      3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
      4. melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
    2. SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
      1. menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
      2. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu bukti pemotongan.
    3. SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.
    4. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib disampaikan oleh setiap pemungut PPN selain bendahara Pemerintah, dalam bentuk dokumen elektronik.
    5. Kewajiban penyampaian SPT Masa PPN bagi pemungut PPN oleh bendahara Pemerintah dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
    6. Selain SPT Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
      1. Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
      2. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.
    7. Wajib Pajak wajib menggunakan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik, sepanjang Wajib Pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
      1. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (l);
      2. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2
      3. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
      4. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik;
      5. terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
      6. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan PPh; dan/atau
      7. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.
    8. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sampai dengan ayat (7) untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik.
    9. Dalam hal terdapat penyesuaian kriteria Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7), penyesuaian dimaksud dilakukan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
    10. Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, namun Wajib Pajak bersangkutan tetap menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy).
    11. Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dianggap tidak menyampaikan SPT.
    12. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
  4. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, ayat (4) dan ayat (5) clihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta menambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:


    Pasal 8
    1. Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:
      1. secara langsung;
      2. melalui pas dengan bukti pengiriman surat;
        atau
      3. dengan cara lain.
    2. Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui
      1. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
      2. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
    3. a. Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
      1. laman Direktorat Jenderal Pajak;
      2. laman penyalur SPT elektronik;
      3. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
      4. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
      5. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
    4. Atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
    5. Dihapus
    6. Dihapus
    7. Wajib Pajak badan yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 melalui saluran tertentu.
    8. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), wajib menyampaikan SPT Masa PPN melalui saluran tertentu.
    9. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu.
    10. Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu, namun Wajib Pajak bersangkutan menyampaikan SPT selain melalui saluran tertentu.
    11. Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dianggap tidak menyampaikan SPT.
  5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:


    Pasal 9A
    1. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak, wajib menyampaikan SPT tersebut paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.
    2. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban penyampa1an SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak, wajib menyampaikan SPT tersebut paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.
  6. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2a), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan ayat (8a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:


    Pasal 10
    1. (1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib melaporkan:
      1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong;
      2. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri;
      3. PPh Pasal 15 yang dipotong;
      4. PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri;
      5. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong;
      6. PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong; dan/atau
      7. PPh Pasal 25 dibayar,
      dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
    2. (2) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate Of Domicile).
    3. (2a) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 2 1 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap berlaku.
    4. (3) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.
    5. (4) Wajib Pajak dengan angsuran PPh Pasal 25 nihil dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25.
    6. (5) Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
    7. (6) Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
    8. (7) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
    9. (8) Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
    10. (8a) Pemungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, dalam hal pada suatu Masa Pajak tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN dan/atau PPnBM.
    11. (9) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undnag KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, wajib menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (duapuluh) hari setelah berakhirnya Msa Pajak terakhir.
  7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:


    Pasal 11
    1. (1) Pemungut Pajak PPh Pasal 22 , PPN atau PPN dan PPnBM atas impor wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
    2. (2) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
    3. (2a) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembayaran PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah melaporkan PPN yang terutang tersebut sesuai dengan tanggal validasi.
    4. (3) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang telah disetor, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
    5. (4) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembayaran PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah melaporkan PPN yang terutang tersebut sesuai dengan tanggal validasi.
  8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:


    Pasal 16A
    1. Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan wajib menyampaikan SPT Tahunan dalam batas waktu perpanjangan sebagaimana tertera dalam pemberitahuan tersebut.
    2. Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan nilai PPh kurang bayar yang lebih kecil dari nilai paja� yang telah disetor dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), atas kelebihan pembayaran tersebut dapat:
      1. diajukan permohonan pemindahbukuan; atau
      2. diminta kembali melalui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
  9. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:


    Pasal 20
    1. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:
      1. surat pemberitahuan Pemeriksaan; atau
      2. surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka,
      kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
    2. Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPT.
    3. Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
    4. Dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau bejerapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
    5. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
    6. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  10. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 2lA, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, dan Pasal 21 E sehingga berbunyi sebagai berikut:


    Pasal 21A

    Atas penyampaian SPT, Kantor Pelayanan Pajak melakukan Penelitian SPT sebagai berikut:
    1. SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP;
    2. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah;
    3. SPT sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang KUP;
    4. SPT Lebih Bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis; dan
    5. SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
    Pasal 21B
    1. Berdasarkan Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, atas penyampaian SPT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. dalam hal SPT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, diberikan bukti penerimaan; atau
      2. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, SPT dikembalikan kepada Wajib Pajak.
    2. Surat permintaan kelengkapan SPT tidak dapat diterbitkan terhadap SPT Wajib Pajak yang telah diberikan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
    Pasal 21C
    1. Berdasarkan penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2lA, atas penyampaian SPT melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan melalui cara lain berupa jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. dalam hal SPT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penyampaian SPT;
      2. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan; atau
      3. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A huruf c, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT.
    2. Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ke Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah surat permintaan kelengkapan SPT disampaikan.
    3. Penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan:
      1. secara langsung;
      2. melalui pas dengan bukti pengiriman surat;
      3. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
      4. cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
    4. Atas penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hun1f a dan huruf d diberikan bukti penerimaan.
    5. Bukti pengiriman surat untuk penyampaian kelengkapan SPT sebagaimar:a dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan kelengkapan SPT.
    6. Tanggal penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tanggal pengiriman kelengkapan SPT yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap sebagai tanggal penerimaan SPT.
    7. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan.
    Pasal 21D
    1. Berdasarkan penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. dalam hal SPT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2lA, bukti penerimaan elektronik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bukti penerimaan SPT;
      2. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 l A huruf a, huruf b , huruf d, dan huruf e , Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan; atau
      3. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 l A huruf c , Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT.
    2. Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c ke Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah surat permintaan kelengkapan SPT disampaikan.
    3. Penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan:
      1. secara langsung;
      2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
      3. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
      4. cara lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak
    4. Atas penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d diberikan bukti penerimaan.
    5. Bukti pengiriman surat untuk penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan kelengkapan SPT.
    6. Tanggal penyampaian kelengkapan SPT yang tercantum dalam bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tanggal pengiriman kelengkapan SPT yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap sebagai tanggal penerimaan SPT.
    7. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan.
    Pasal 21E

    Dokumen berupa:
    1. Surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal21C ayat (1) huruf b dan ayat (7), dan Pasal 21D ayat (1) huruf b dan ayat (7); dan
    2. surat permintaan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21C ayat (1) huruf c, dan Pasal 21D ayat (1) huruf c,
    dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  11. Pasal 22 dihapus.

  12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


    Pasal 23

    Terhadap SPT yang telah diberikan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 l B dan bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai tanda bukti penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 C, dilakukan perekaman SPT ke dalam basis data perpajakan.
  13. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut:


    Pasal 23A

    Dalam hal SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan SPT dengan status lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian dihitung sejak tanggal SPT diterima lengkap.
    Pasal 23B

    Dalam hal penyampaian SPT tidak dapat dilakukan melalui sistem informasi administrasi Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan prosedur tertentu dalam rangka penyampaian SPT dimaksud.
  14. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:


    Pasal 26A

    Kewajiban penyampaian SPT melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat(7), berlaku untuk SPT yang disampaikan sejak bulan April 2018.

Permenkeu Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Rilis Permenkeu Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

LampiranUkuran
PDF icon 9/PMK.03/2018 648.3 KB

Alokasi dan Prioritas Dana Desa dalam APBN 2018

Alokasi Dana Desa dalam APBN 2018, Sri Mulyani

Alokasi Dana Desa dan transfer Belanja Daerah yang berada dalam UU APBN 2018 telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan menyepakati target pendapatan negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun dengan pagu belanja negara Rp. 2.220,7 triliun. Angka tersebut di dalamnya terdapat angka untuk transfer ke daerah dan alokasi dana desa senilai Rp. 766,2 Triliun. Alokasi Dana Desa dan transfer ke daerah memiliki fokus utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antar daerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja, serta mengentaskan kemisinan. Dalam penyalurannya menggunakan basis kinerja.

"Sebesar Rp 766,2 triliun yang akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).

Dana Desa dalam APBN 2018 sebesar Rp. 60 Triliun dan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp. 706,1 Triliun. Dana Transfer ke Daerah yang sebesar itu terbagi dalam komponen-komponen:

  1. Dana Bagi Hasil (DBH), dengan pagu dana sebesar Rp89,2 triliun. Kebijakan terbaru pada komponen DBH adalah penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk 5 program sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan dan mendukung program jaminan kesehatan nasional. Selain itu DBH Dana Reboisasi, selain digunakan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) juga penanganan kebakaran hutan, penanganan batas kawasan dan pembenihan;
  2. Dana Alokasi Umum (DAU), dengan pagu dana sebesar Rp401,5 triliun. Kebijakan untuk tahun 2018 antara lain pagu yang bersifat dinamis dan bobot wilayah laut menjadi 100%;
  3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dengan pagu dana sebesar Rp62,4 triliun. DAK Fisik digunakan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pelayanan publik di daerah. Selain itu dalam DAK Fisik terdapat afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Pengalokasian DAK menggunakan mekanisme proposal based sesuai proritas nasional;
  4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan pagu sebesar Rp123,5 triliun digunakan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,2 juta guru dan BOK untuk 9.785 Puskesmas.
  5. Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY, dengan dana sebesar Rp21,1 triliun digunakan untuk percepatan percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pengentasan kemiskinan , pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.
  6. Dana Insentif Daerah (DID), dengan dana sebesar Rp 8,5 triliun. DID digunakan sebagai trigger dari pemerintah sebagai reward atas pemda yang berprestasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Fokus Alokasi Dana Desa 2018

Dalam APBN 2018 prioritas Dana Desa fokus digunakan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Ketertinggalan Geografis melalui:

  1. Pemberian afirmasi kepada Desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi,
  2. Penurunan alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, dan
  3. pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

Berdasarkan data Kementerian Desa, pada APBN-P 2016 dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 20,76 triliun, dengan rata-rata dana desa per desa sebesar Rp 280,3 juta. Sementara pada 2016, dana desa meningkat sebesar Rp 46,98 triliun dan rata-rata dana desa per desa sebesar Rp 643,6 juta.

Pada tahun 2017, dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 60 triliun, rata-rata dana desa per desa sebesar Rp 800,4 juta. Adapun pada 2018, alokasi dan prioritas dana desa yang dianggarkan meningkat dua kali lipatnya, yakni Rp 120 triliun, rata-rata per desa sebesar Rp 1,4 miliar.

Alokasi Dana Desa yang dulunya bersifat merata untuk seluruh desa akan berubah pada tahun 2018. Fokus dan titik berat untuk pengentasan kemiskinan menjadikan desa-desa dengan penduduk miskin dan pengangguran tertinggi akan mendapatkan porsi prioritas Dana Desa yang lebih tinggi sekitar 20 - 35 persen. Priorutas dan Alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dapat anda simak di pratayang di bawah, dan bisa diunduh di tautan lampiran.

Membawa dan Belanja Barang ke Luar Negeri, PMK No 203/PMK.04/2017

PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Keluar Negeri atau pulang dari luar negeri dengan membawa barang atau dikirimkan sekarang ada aturannya. Aturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Ada batasan nilai barang bahkan ada Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) Pelayanan Barang Bawaan Penumpang untuk memberikan one stop service kepada penumpang yang mengalami kesulitan dengan proses penyelesaian barang bawaannya.

Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Hotline Satgas Pelayanan Barang Bawaan Penumpang

Satgas Satgas Pelayanan Barang Bawaan Penumpang tersedia di 4 bandar udara (bandara) internasional di Indonesia dengan jalur komunikasi langsung (hotline service) yang dapat dihubungi, yaitu :

  1. Contact Center Bea Cukai 1500225
  2. Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta (081289330168),
  3. Bea Cukai Bandara Juanda Surabaya (08113009147),
  4. Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Bali (085934484644), dan
  5. Bea Cukai Bandara Kualanamu Medan (081361709382).

Untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut pada 27 Desember 2017 lalu. PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900.

PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut ini mencabut dan tidak memberlakukan:

  1. Pasal 2 sampai dengan Pasal 11;
  2. Pasal 13 sampai dengan Pasal 18; dan
  3. Pasal 32 sampai dengan Pasal 35,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 530).

Pertimbangan dan Landasan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

  1. ketentuan mengenai 1mpor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 8 /PMK. 0 4/2 0 10 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman;
  2. untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas ekspor dan 1mpor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal lOB ayat (5), Pasal 1lA ayat (7), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Undang­ Undang Nomor 10 Tahun 19 9 5 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 19 9 5 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;

Landasan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Adapun ketentuan ekspor barang yang dibawa oleh penumpang awak sarana pengangkut meliputi:

  1. barang apa saja yang termasuk ke dalam barang bawaan ekspor,
  2. ketentuan ekspor barang berupa perhiasan,
  3. ketentuan ekspor barang yang akan dibawa kembali ke dalam daerah pabean,
  4. pengaturan bawaan barang berupa uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain dalam mata uang rupiah atau mata uang asing serta
  5. ketentuan bea keluar yang dikenakan bagi barang ekspor.

Selanjutnya, ketentuan terkait pemberitahuan pabean barang impor tersebut, ketentuan pembebasan bea masuk dan cukai, ketentuan untuk dilakukannya pemeriksaan dan pengeluaran barang impor, serta penetapan tarif bea masuk untuk barang impor.

Kewajiban menyampaikan berkas bagi masyarakat yang memiliki barang ekspor, yaitu:

  1. pemberitahuan ekspor barang,
  2. nota pelayanan ekspor,
  3. cetak tiket, dan
  4. pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang telah ditandatangani oleh eksportir

Selanjutnya berkas tersebut ditujukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh penumpang di terminal keberangkatan internasional.

“Dalam hal nilai barang pribadi Penumpang yang diperoleh dari luar Daerah Pabean melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud (500 dollar AS), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk pajak dalam rangka impor,” bunyi Pasal 12 ayat (2) PMK ini.

Perlu dicermati bagi masyarakat yang ingin berbelanja barang dari luar negeri maupun ingin mengirimkan barangnya ke luar negeri untuk memperhatikan dengan seksama aturan ini. Terhadap barang pribadi Penumpang yang diperoleh dari luar Daerah Pabean dengan nilai pabean paling banyak FOB 500.00 (lima ratus) dollar AS per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.

Ketentuan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa

  1. 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya; dan/atau
  2. 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

Untuk hal barang pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean paling banyak FOB 50,00 (lima puluh) dollar AS per orang untuk setiap kedatangan, menurut PMK ini, diberikan pembebasan bea masuk. Terhadap kelebihan dari batasan ini dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Dalam hal barang bawaan Penumpang yang memiliki nilai pabean melebihi FOB 500,00 dollar AS, menurut PMK ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10%; dan
  2. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan Penumpang dikurangi dengan FOB 500,00 dollar AS.

Dalam hal barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut yang memiliki nilai pabean melebihi FOB 50,00 dollar AS berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10%; dan
  2. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan Penumpang dikurangi dengan FOB 50,00 dollar AS.

Ketentuan Umum dalam 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Dalam Peraturan Menteri Keuangan 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, yang dimaksudkan dengan:

  1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
  3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas- batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  4. Penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.
  5. Awak Sarana Pengangkut adalah setiap orang yang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut.
  6. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang.
  7. Customs Declaration adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
  8. Jalur Hijau adalah jalur pengeluaran barang 1mpor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang.
  9. Jalur Merah adalah jalur pengeluaran barang 1mpor dengan dilakukan pemeriksaan fisik barang.
  10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
  11. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
  12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Permenkeu No 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Aturan Membawa Barang dari Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Ketentuan membawa barang bawaan diubah. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas impor yang dilakukan Kementrian Keuangan adalah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut pada 27 Desember 2017. PMK ini berlaku sejak 1 Januari 2018. Hal yang diatur di dalam PMK ini adalah hal-hal yang terkait dengan ekspor dan impor barang yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut, termasuk kenaikan threshold barang bawaan penumpang dan perubahan tarif bea masuknya. Dengan berlakunya PMK 203, ketentuan mengenai impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11, pasal 13 sampai dengan pasal 18, dan pasal 32 sampai dengan pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, maka ketentuan mengenai impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11, pasal 13 sampai dengan pasal 18, dan pasal 32 sampai dengan pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Salah satu poin penting yang diatur dalam PMK 203 ini adalah mengenai pembebasan bea masuk dan cukai terhadap barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut. Sesuai ketentuan Pasal 12 dan 14, terhadap barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan/personal use yang diperoleh dari luar daerah pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar daerah pabean, dengan nilai pabean paling banyak FOB (free on board) US$500 (barang pribadi penumpang) atau FOB US$50 (barang pribadi awak sarana pengangkut) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk. Selain menaikkan batasan pembebasan bea masuk, PMK ini juga menghapus ketentuan barang bawaan keluarga untuk barang pribadi penumpang.


Bea masuk dan cukai terhadap barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut dibebaskan


Ketentuan Ekspor Barang

Selain kenaikan barang bawaan yang dibawa dari luar negeri (impor), PMK 203 juga mengatur mengenai ekspor barang bawaan yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut ke luar negeri, baik berupa perhiasan, barang yang akan dibawa kembali, uang tunai ataupun instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100 juta atau mata uang asing yang setara, dan barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Barang ekspor bawaan dimaksud harus diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), penumpang yang membawa barang ekspor tersebut dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib menyampaikan pemberitahuan ekspor barang, nota pelayanan ekspor, cetak tiket dan pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang telah ditandatangani oleh eksportir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional.

Untuk memperlancar proses ketika kembali ke tanah air, PMK 203 memberikan kemudahan prosedur bagi para penumpang yang akan membawa barang-barang ke luar negeri untuk dibawa kembali ke Indonesia, sehingga pada saat tiba di bandara Indonesia mendapatkan kepastian dan kelancaran pengeluarannya. Sesuai ketentuan PMK 203 pasal 4 ayat (2), barang ekspor yang akan dibawa kembali ke daerah pabean oleh penumpang wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional dengan menggunakan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali. Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik ataupun tulisan di atas formulir.


Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), penumpang yang membawa barang ekspor tersebut dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib menyampaikan pemberitahuan ekspor barang, nota pelayanan ekspor, cetak tiket dan pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang telah ditandatangani oleh eksportir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional.


Selanjutnya untuk aturan barang ekspor yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut, kewajiban pabeannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea keluar. Contohnya apabila seseorang bepergian ke luar negeri dan membawa sepeda, maka orang tersebut harus menginformasikannya kepada petugas Bea Cukai di terminal keberangkatan dan menunjukkan bukti pemberitahuan tersebut pada saat dia kembali ke Indonesia. Prosedur ini akan memudahkan petugas untuk mempercepat proses clearance dan tidak akan dikenakan pungutan apapun.

Prosedur ini akan memudahkan petugas untuk mempercepat proses clearance dan tidak akan dikenakan pungutan apapun.

Terkait dengan barang bawaan ekspor berupa uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, penumpang wajib memberitahukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean dan mengisi formulir pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain. Pemberitahuan disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional, baik dalam bentuk data elektronik maupun tulisan di atas formulir.

Aturan Barang Impor

Seperti halnya barang ekspor, PMK ini juga menegaskan bahwa barang impor yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis pada tempat tertentu dan aturan teknisnya ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa pemberitahuan secara tertulis disampaikan menggunakan customs declaration atau pemberitahuan impor barang khusus.

Selain diberikan pembebasan bea masuk, menurut PMK ini, terhadap barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan ketentuan, 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/ produk hasil tembakau lainnya. Dan atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

Selain diberikan pembebasan bea masuk, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, terhadap barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan ketentuan, 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/ produk hasil tembakau lainnya. Dan atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

Adapun terhadap barang pribadi awak sarana pengangkut dengan nilai pabean paling banyak FOB US$ 50 per orang untuk setiap kedatangan, menurut PMK ini, diberikan pembebasan bea masuk. Terhadap kelebihan dari batasan ini dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Penyederhanaan Tarif

Terhadap kelebihan atas barang bawaan penumpang maupun awak sarana pengangkut dilakukan penyederhanaan pengenaan tarif bea masuk, yang sebelumnya dihitung item per item barang menjadi hanya tarif tunggal sebesar 10 persen. Pemberlakuan tarif tunggal ini sesuai dengan praktik internasional, seperti halnya Singapura (7 persen), Jepang (15 persen), dan Malaysia (30 persen).

Terhadap barang bawaan penumpang yang memiliki nilai pabean melebihi FOB US$500, berlaku ketentuan tarif bea masuk yang ditetapkan sebesar 10 persen. Nilai pabean tersebut dihitung berdasarkan pada keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan penumpang yang dikurangi dengan FOB US$500. Demikian juga terhadap barang impor bawaan awak sarana pengangkut yang memiliki nilai pabean melebihi FOB US$50, tarif bea masuknya ditetapkan sebesar 10 persen dan nilai pabean yang ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan awak sarana pengangkut dikurangi dengan FOB US$50.

Simpulan

Penerbitan aturan PMK 203/2017 dilatarbelakangi adanya pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan dan peningkatan pendapatan per kapita warga negara Indonesia, serta aspirasi masyarakat. Pemerintah memfasilitasinya dengan mengedepankan kemudahan, simplifikasi prosedur, kepastian layanan dan transparansi kebijakan. Kenaikan batasan minimal pembebasan barang bawaan penumpang kiranya sudah sesuai dengan best practice negara lain dan nilai pabean FOB yang masuk dari bandara internasional di Indonesia. Penghapusan istilah keluarga dalam ketentuan PMK 203/2017 juga mengurangi waktu verifikasi hubungan keluarga penumpang yang tidak lazim dipraktekkan di dunia internasional.

Riviu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Riviu ini asli berasal dari Majalah Media Keuangan Edisi Februari 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015

PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)

PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI Bambang P.S Brodjonegoro pada tanggal 31 Desember 2015 dan diundangkan pada Berita Negara tahun 2015 Nomor 2055 pada 31 Desember 2015.

PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Th 2014 tentang desa Sumber perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017

Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan sebagai pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013 dan perubahannya. Di dalamnya, Ditjen Pajak meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah. Adapun yang wajib disampaikan adalah transaksi kartu kredit dengan total tagihan selama setahun tersebut paling sedikit Rp 1 miliar.

Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan ditandatangani Menteri Sri Mulyani Indrawati pada 29 Desember 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977 pada hari itu juga di Jakarta.

Ditjen Pajak menyatakan bahwa permintaan atas data-data transaksi kartu kredit itu baru akan berlaku untuk data transaksi 2018. “Penyampaian data kartu kredit oleh perbankan/penyelenggara kartu kredit kepada DJP untuk pertama kalinya adalah data kartu kredit untuk tagihan selama tahun 2018 (Januari sampai Desember),” kata Ditjen Pajak Jumat (2/2).

Saat ini status dari permintaan kepada perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah itu masih ditunda. Sebelumnya, Ditjen Pajak memastikan untuk menunda permintaan perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi itu lewat surat yang dikeluarkan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi pada 31 Maret 2017 kepada perbankan.


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 228/PMK.03/2017

TENTANG

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN

DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

 

  1. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan telah diatur dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tenang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
  2. bahwa terhadap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud dalam huruf a, terdapat perubahan rincian jenis data dan informasi yang harus disampaikan serta penambahan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain;
  3. bahwa untuk melaksanakan simplifikasi ketentuan yang mengatur mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;

 

Mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);


MEMUTUSKAN

 

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN.


Pasal 1

(1)

Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

(2)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan.

(3)

Data dan informasi yang wajib diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rincian jenis data dan informasi.

(4)

Termasuk dalam pengertian rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penjelasan dan keterangan yang terkait dengan data yang diberikan.

(5)

Rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara berkala sesuai dengan jadwal penyampaian yang telah ditentukan.

(6)

Direktur Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan data dan informasi yang disampaikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain apabila data dan informasi yang disampaikan telah lengkap sesuai dengan rincian jenis data dan informasi yang ditentukan.

(7)

Dalam hal terdapat perubahan rincian jenis data dan informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dapat menyampaikan perubahan rincian jenis data dan informasi tersebut pada jadwal penyampaian berikutnya.

(8)

Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktorat Jenderal Pajak berwenang meminta data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(9)

Mekanisme permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


Pasal 2

(1)

Rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) harus diberikan dalam bentuk elektronik.

(2)

Yang dimaksud dengan rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rincian jenis data dan informasi yang sifat dan bentuknya elektronik yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya, yang disimpan dalam media elektronik dan/atau yang masih berada dalam suatu jaringan elektronik.

(3)

Rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara online atau secara langsung.

(4)

Dalam hal penyampaian rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik dilakukan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyampaiannya dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang tersedia.

(5)

Dalam hal penyampaian rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang berupa sarana penyimpan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data.

(6)

Dalam hal terjadi kegagalan dalam jaringan komunikasi yang mengakibatkan rincian jenis data dan informasi tidak dapat disampaikan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rincian jenis data dan informasi dapat disampaikan secara langsung.


Pasal 3

(1)

Dalam hal rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum tersedia dalam bentuk elektronik, rincian jenis data dan informasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk non-elektronik.

(2)

Penyampaian rincian jenis data dan informasi dalam bentuk non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sampai batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak jadwal penyampaian yang pertama ditentukan.

(3)

Setelah batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain harus memberikan rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik.


Pasal 4

(1)

Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan rincian jenis data dan informasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan penunjukan tersebut diberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2)

Direktur Jenderal Pajak harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menerima rincian jenis data dan informasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan penunjukan tersebut diberitahukan kepada pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.


Pasal 5

(1)

Penetapan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), serta jadwal penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, serta rincian jenis data dan informasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengubah Peraturan Menteri ini.

(3)

Perubahan atas deskripsi pada kolom 4, bentuk data pada kolom 5, cara penyampaian pada kolom 6, dan jadwal penyampaian pada kolom 8 dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dilakukan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, setelah instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak.


Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 30);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 594);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.03/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 879);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1174);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1457); dan
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 442)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali tanggal penyampaian pertama kali yang tercantum dalam lampiran.

 

 

                                                                                                Pasal 7

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

 

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

                                                BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1977



Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 4 April 2017 dan diundangkan di Jakarta pada Berita Negara RI tahun 2017 Nomor 537 tanggal 4 April 2017. PMK 50/PMK.07/2017 merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016 yang sebelumnya merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan TKDD. Adanya beberapa kali revisi atas kebijakan TKDD tersebut perlu dilakukan guna memperbaiki beberapa ketentuan mengenai pengelolaan TKDD, terutama sisi pengalokasian, penyaluran dan pelaporan, serta efektivitas penggunaan TKDD.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk mengatur kembali ketentuan mengenai pengalolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa poin-poinnya untuk melaksanaan mengena1 penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyempurnaan penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Banyak hal yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditandatangani Menteri Keuangan Sir Mulyani Indrawati pada tanggal 1 Agustus 2017 dan berlaku sepenuhnya setelah diundangkan di Jakarta pada Berita Negara RI tahun 2017 nomor 1081 tanggal 3 Agustus 2017.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dapat diunduh di .

Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa pada akhir tahun 2018. Peraturan Menteri Keuangan tersebut bernomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indraawati pada tanggal 31 Desember 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 31 Desember 2018 di Jakarta.

Melatarbelakangi terbitnya Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, dan selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur lebih lanjut tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa. Serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 1 8, Pasal 23, Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

Adapun dasar hukum Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 168, TLN No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 5864).

Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa ini mengatur tentang Ketentuan mengenai ketentuan dan ruang lingkup pengelolaan dana desa, meliputi: penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi.

Perubahan-perubahan akibat diterbitkannya Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Pertimbangan Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

  1. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  3. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur lebih Ianjut tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa;

Dasar Hukum Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa

Pasal demi Pasal dalam Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
  2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
  6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
  10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
  11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
  12. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
  13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
  14. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
  15. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
  16. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
  17. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
  18. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
  19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.
  20. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
  21. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
  23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  25. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
  28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
  29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
  30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
  31. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.
  32. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa, meliputi:

  1. penganggaran;
  2. pengalokasian;
  3. penyaluran;
  4. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
  5. pedoman penggunaan; dan
  6. pemantauan serta evaluasi.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

  1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa.
  2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.
  3. Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.
  4. Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
    1. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan
    3. kemampuan keuangan negara.

Pasal 4

Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN.

Pasal 5

  1. Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.
  2. Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
    1. Alokasi Dasar;
    2. Alokasi Afirmasi; dan
    3. Alokasi Formula.
  3. Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.
  4. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
  5. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
    1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
    2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
    3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
    4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
  6. Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
  7. Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  8. Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  9. Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing- masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Daerah kabupaten/kota.
  10. Data indeks desa membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
  11. Dalam hal data indeks desa membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 6

  1. Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan.
  2. Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.
  3. Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB IV
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

DD Kab/Kotab = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AF Kab/Kota
Keterangan :
DD Kab/Kota = Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota
AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota
AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota

AF Kab/Kota

= Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

Pasal 8

  1. Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah kabupatan/kota.
  2. Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan jumlah Desa secara nasional.
  3. Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 9

  1. Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
    AA Kab/Kota = (AA DST x DST Kab/Kota) + (AA DT x DT Kab/Kota)
    Keterangan :  

    AA Kab/Kota

    =

    Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota

    AA DST

    =

    besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

    DST Kab/Kota

    =

    jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota

    AA DT

    =

    besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

    DT Kab/Kota

    =

    jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota

  2. Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
  3. Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
  4. Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    AA Desa = (0,03 x DD) / {(2 x DST) + (1 x DT)}
    Keterangan :  
    AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
    DD = pagu Dana Desa nasional
    DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
    DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 10

  1. Besaran Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
    AF Kab/Kota = {(0,10xY1)+(0,50xY2)+(0,15x Y3) + (0,25 x Y4)} X (0,25 x DD)
    Keterangan :  
    AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota
    Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional
    Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional
    Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional
    Y4 = rasio IKK Daerah kabupaten/kota terhadap total IKK Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa
  2. Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
  3. Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
  4. Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.
  5. Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
  6. Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 11

  1. Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), bupati/wali kota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
  2. Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
    1. Alokasi Dasar setiap Desa;
    2. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
    3. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 12

  1. Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  2. Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota berbeda dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  3. Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), bupati/wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.
  4. Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), bupati/wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

  1. Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
  2. Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).
  3. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota.

Pasal 14

  1. Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
    1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
    2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
    3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
    4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
  2. Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
    AF Desa = {(0,10xZ1)+(0,50xZ2)+(0,15x Z3) + (0,25 x Z4)} x AF Kab/Kota
    Keterangan :  
    AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
    Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota
    Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota
    Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/kota
    Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota
    AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota
  3. Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
  4. IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 15

  1. Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
  2. Peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur mengenai:
    1. jumlah Desa;
    2. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
    3. penetapan rincian Dana Desa;
    4. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
    5. prioritas penggunaan Dana Desa;
    6. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
    7. sanksi administratif.
  3. Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Kepala KPPN setempat dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, gubernur, Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, dan kepala Desa.

BAB V
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Kuasa Pengguna Anggaran

  1. Untuk pelaksanaan penyaluran Dana Desa, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan:
    1. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan; dan
    2. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  2. Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan sebagai koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  3. Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa.
  4. Dalam hal KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
  5. Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Pejabat Eselon IV pada KPPN atau Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadi pelaksana tugas Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  6. Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi KPA BUN dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Tugas dan fungsi Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
    1. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda tangan SPM;
    2. melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;
    3. melaksanakan penyaluran Dana Desa;
    4. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
    5. menatausahakan dan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
    6. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    7. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  8. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  9. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d sampai dengan huruf f dan proyeksi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g merupakan satu kesatuan dengan penyampaian laporan dan proyeksi penyaluran Dana Desa.
  10. Tugas dan fungsi Koordinator KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
    1. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
    2. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
    3. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi dengan sistem aplikasi terintegrasi kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
    5. menyampaikan bukti penyaluran elektronik kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD; dan
    6. menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Cash Planning Information Network (CPIN).
  11. KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Paragraf 1
DIPA

Pasal 17

  1. KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
  3. RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga untuk direviu.
  4. RKA BUN Dana Desa yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RDP BUN TKDD.
  5. Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.
  6. Hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Daftar Hasil Penelaahan RDP BUN TKDD.
  7. KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKDD yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  8. DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  9. Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan DIPA BUN Dana Desa berdasarkan hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  10. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan DIPA/DIPA Petikan BUN Dana Desa kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  11. DIPA/DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.
  12. DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat (11) merupakan satu kesatuan dengan DIPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 18

  1. KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat menyusun perubahan DIPA BUN Dana Desa.
  2. Penyusunan perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Paragraf 2
SPP, SPM, dan SP2D

Pasal 19

  1. PPK BUN menggunakan DIPA/DIPA Petikan Dana Desa sebagai dasar penerbitan SPP.
  2. SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPSPM BUN sebagai dasar penerbitan SPM.
  3. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Paragraf 1
Penyaluran dari RKUN ke RKUD

Pasal 20

  1. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
  2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
    2. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    3. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
  3. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I dan tahap II secara bersamaan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 40% (empat puluh persen); dan
    2. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
  4. Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemerintah Daerah yang:
    1. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD kurang dari 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD; dan
    2. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tahap III paling lambat bulan November,
    berdasarkan data transaksi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD.
  5. Data transaksi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun berkenaan.
  6. Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan daftar Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati/wali kota dan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun berkenaan.
  7. Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. penyaluran pertama untuk Desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III; dan
    2. penyaluran kedua untuk sisa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  8. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 21

  1. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I berupa:
      1. surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
      2. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
      2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II;
      2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
      3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.
  2. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I dan tahap II berupa:
      1. surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
      2. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
      3. daftar Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya;
      4. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
      5. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
  3. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan dan daftar Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  4. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c dan ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3, dan huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  5. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 4 menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
  6. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
  7. Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan dalam 2 (dua) kali penyaluran:
    1. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada masing-masing penyaluran;
    2. untuk penyaluran pertama Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 menunjukkan:
      1. realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD; dan
      2. realisasi capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    3. untuk penyaluran kedua Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 dari seluruh Desa menunjukkan:
      1. rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD; dan
      2. rata-rata realisasi capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
  8. Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c mencakup laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa terkini dari desa yang sudah menerima Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.
  9. Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.
  10. Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output.

Pasal 22

  1. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan dokumen elektronik (softcopy).
  2. Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 23

  1. Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
  2. Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 2
Penyaluran dari RKUD ke RKD

Pasal 24

  1. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh bupati/ wali kota.
  2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/ wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
    2. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
      2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
  3. Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    2. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
  4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
  5. Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
  6. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
  7. Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 25

  1. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, bupati/wali kota mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa khusus untuk Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan dengan peraturan bupati/wali kota.
  3. Bupati/ wali kota menyampaikan peraturan bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Pasal 26

  1. Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf d kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  2. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 27

  1. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun Laporan Keuangan TKDD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan TKDD.
  2. Laporan Keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.
  3. Laporan Keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan TKDD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
  4. Untuk penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
    2. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  6. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi DAK Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan
    2. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disampaikan kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi DAK Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer dan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 28

Untuk sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Dana Desa dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan oleh Kepala Desa dan Bupati/Wali kota

Pasal 29

  1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati/wali kota.
  2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II.
  3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
  4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
  5. Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati/wali kota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
  6. Bupati/wali kota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 30

  1. Bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
  2. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
  3. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
  4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
  5. Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VII
PEDOMAAN PENGGUNAAN

Pasal 31

  1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
  2. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Pasal 32

  1. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
  2. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 33

  1. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota.
  2. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
  3. Persetujuan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 34

  1. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
  3. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi oleh Kementerian Keuangan

Pasal 35

  1. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    1. penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
    3. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa;
    4. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota;
    5. sisa Dana Desa di RKUD; dan
    6. pencapaian output Dana Desa.

Pasal 36

  1. Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa untuk tahap I.
  2. Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
  3. Kepala KPPN selaku KPA Penyalμran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/wali kota dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

  1. Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat memberikan teguran kepada bupati/wali kota.
  3. Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
    1. keterlambatan penyaluran; dan/atau
    2. tidak tepat jumlah penyaluran.
  4. Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

  1. Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
  2. Dalam hal bupati/wali kota terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta kepada bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/wali kota untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

  1. Pemantauan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya.
  2. Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena bupati/wali kota belum menerima laporan realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta kepada bupati/wali kota untuk memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II.
  3. Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena perbedaan jumlah Desa, bupati/wali kota menyampaikan pemberitahuan kelebihan salur Dana Desa dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 40

Pemantauan capaian output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 41

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

  1. penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
  2. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.

Pasal 42

  1. Evaluasi terhadap penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
  3. Perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  4. Penyampaian perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III.

Pasal 43

  1. Evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian output Dana Desa.
  2. Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan realisasi penyerapan Dana Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) serta capaian output kurang dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/wali kota.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi oleh Bupati/Wali kota

Pasal 44

Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

  1. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  2. capaian output Dana Desa.

Pasal 45

  1. Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/wali kota:
    1. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
    2. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
  2. Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  3. Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan bupati/wali kota.

Pasal 46

  1. Bupati/wali kota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
    1. bupati/wali kota belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
    2. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; dan/atau
    3. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
  2. Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
  3. Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
  4. Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  5. Bupati/wali kota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  6. Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  7. Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan dari penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  8. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
  9. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 47

  1. Bupati/wali kota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dalam hal:
    1. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a telah diterima;
    2. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
    3. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
  2. Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
  3. Bupati/wali kota melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
  4. Bupati/wali kota memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
  5. Bupati/wali kota menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
  7. Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  8. Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/wali kota menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
  9. Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
  10. Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 48

  1. Bupati/wali kota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
  2. Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bupati/wali kota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat penyaluran Dana Desa tahap III.
  3. Bupati/wali kota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 49

  1. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:
    1. pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);
    2. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3); dan/atau
    3. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
  2. Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar Alokasi Dasar setiap Desa dikali selisih jumlah Desa pada tahun anggaran berjalan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Ketentuan mengenai:

  1. pedoman dan contoh penghitungan pembagian Dana Desa ke Setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b;
  2. format laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 4;
  3. format laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 5;
  4. format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 3; dan
  5. format Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan Pasal 24 ayat (2) huruf c angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. ketentuan penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); dan
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) sampai dengan ayat (6), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 3, Pasal 24 ayat (2) huruf c angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 2, Pasal 29 ayat (2) huruf b, Pasal 30 ayat (2) huruf b, Pasal 35 ayat (2) huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) mulai berlaku untuk Daerah kabupaten/kota prioritas pada tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan yang belum bersifat wajib dan bersifat wajib untuk seluruh Daerah kabupaten/kota pada tanggal 1 Januari 2021.
  3. Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daerah kabupaten/kota prioritas yang melaksanakan program intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif untuk pencegahan stunting yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1838

Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Permenkeu 243/PMK.03/2014 tentang SPT

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Peraturan Menteri Keuangan ini diperbaharui atau diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).


logo garuda

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 243/PMK.03/2014

TENTANG

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000;

   

b.

bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;

   

c.

bahwa ketentuan mengenai Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007;

   

d.

bahwa ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007;

   

e.

bahwa ketentuan mengenai Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007;

   

f.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, serta untuk memenuhi kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT);

   

g.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), ayat (3c),  ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6  ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Surat Pemberitahuan (SPT) ;

       

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

   

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;

       

MEMUTUSKAN:

     

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT).

     

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

   

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

   

1.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.

   

2.

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

   

3.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

   

4.

Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

   

5.

Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

   

6.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

   

7.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

   

8.

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

   

9.

SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

   

10.

SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

   

11.

Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak.

   

12.

Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.

 

BAB II

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

   

(1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

   

(2)

Wajib Pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

 

BAB III
JENIS, BENTUK, DAN ISI SPT

Bagian Kesatu
Jenis dan Bentuk SPT

Pasal 3

   

(1)

SPT meliputi:

     

a.

SPT Tahunan PPh; dan

     

b.

SPT Masa yang terdiri dari:

       

1.

SPT Masa PPh;

       

2.

SPT Masa PPN; dan

       

3.

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.

   

(2)

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

     

a.

formulir kertas (hardcopy); atau

     

b.

dokumen elektronik.

         

Bagian Kedua

Isi SPT


Pasal 4

   

(1)

SPT paling sedikit memuat:

     

a.

jenis pajak;

     

b.

nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak;

     

c.

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan

     

d.

tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

   

(2)

SPT Tahunan PPh, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

     

a.

jumlah peredaran usaha;

     

b.

jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;

     

c.

jumlah Penghasilan Kena Pajak;

     

d.

jumlah pajak yang terutang;

     

e.

jumlah kredit pajak;

     

f.

jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;

     

g.

jumlah harta dan kewajiban;

     

h.

tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan

     

i.

data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

   

(3)

SPT Masa PPh, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

     

a.

jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar;

     

b.

tanggal pembayaran atau penyetoran; dan

     

c.

data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

   

(4)

SPT Masa PPN, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

     

a.

jumlah penyerahan;

     

b.

jumlah Dasar Pengenaan Pajak;

     

c.

jumlah Pajak Keluaran;

     

d.

jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

     

e.

jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;

     

f.

tanggal penyetoran; dan

     

g.

data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

   

(5)

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

     

a.

jumlah Dasar Pengenaan Pajak;

     

b.

jumlah pajak yang dipungut;

     

c.

jumlah pajak yang disetor;

     

d.

tanggal pemungutan;

     

e.

tanggal penyetoran; dan

     

f.

data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

         

Pasal 5

   

(1)

SPT terdiri dari SPT induk dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

   

(2)

Ketentuan mengenai lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk SPT bagi Wajib Pajak tertentu.

   

(3)

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

       

BAB IV
TEMPAT DAN CARA PENGAMBILAN SPT
 

Pasal 6

   

(1)

SPT berbentuk formulir kertas (hardcopy) dapat diambil secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

   

(2)

SPT berbentuk dokumen elektronik dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

       

BAB V

PENYAMPAIAN SPT

Bagian Kesatu
Penandatanganan SPT

Pasal 7

   

(1)

SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

   

(2)

Dalam hal SPT ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPT harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

   

(3)

Penandatanganan SPT dilakukan dengan cara:

     

a.

tanda tangan biasa;

     

b.

tanda tangan stempel; atau

     

c.

tanda tangan elektronik atau digital.

   

(4)

Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mempunyai kekuatan hukum yang sama.

         

Bagian Kedua
Tempat dan Cara Penyampaian

Pasal 8

   

(1)

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:

     

a.

secara langsung;

     

b.

melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

     

c.

dengan cara lain.

   

(2)

Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

     

a.

perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau

     

b.

saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

   

(3)

Atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b diberikan bukti penerimaan.

   

(4)

Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dianggap sebagai bukti penerimaan sepanjang SPT tersebut lengkap.

   

(5)

Tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang SPT tersebut lengkap.

       

Bagian Ketiga
Batas Waktu Penyampaian

Pasal 9

   

(1)

Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

   

(2)

Wajib Pajak badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

       

Pasal 10

   

(1)

Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib melaporkan:

     

a.

PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong;

     

b.

PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri;

     

c.

PPh Pasal 15 yang dipotong;

     

d.

PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri;

     

e.

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong;

     

f.

PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong; dan/atau

     

g.

PPh Pasal 25 dibayar,

     

dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

   

(2)

Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

   

(3)

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.

   

(4)

Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   

(5)

Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

   

(6)

Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

   

(7)

Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

   

(8)

Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

   

(9)

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, wajib menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

       

Pasal 11

   

(1)

Pemungut Pajak PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.

   

(2)

Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri yang telah disetor dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

   

(3)

Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang  telah disetor, dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

 

Pasal 12

   

(1)

Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

   

(2)

Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional.

 

Bagian Keempat
Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Pasal 13

   

(1)

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

   

(2)

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) atau dalam bentuk dokumen elektronik.

       

Pasal 14

   

(1)

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

     

a.

penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;

     

b.

laporan keuangan sementara; dan

     

c.

Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak.

   

(2)

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

   

(3)

Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

         

Pasal 15

   

(1)

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan:

     

a.

secara langsung;

     

b.

melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

     

c.

dengan cara lain.

   

(2)

Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

     

a.

perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau

     

b.

saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

   

(3)

Ketentuan mengenai bukti penerimaan SPT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap bukti penerimaan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

       

Pasal 16

   

(1)

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

   

(2)

Apabila pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dianggap bukan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

     

Bagian Kelima
Sanksi Administrasi atas
Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

Pasal 17

   

(1)

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang­Undang KUP.

   

(2)

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:

     

a.

Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;

     

b.

Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

     

c.

Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;

     

d.

Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

     

e.

Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

     

f.

Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

     

g.

Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

     

h.

Wajib Pajak lain.

   

(3)

Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena:

     

a.

kerusuhan massal;

     

b.

kebakaran;

     

c.

ledakan bom atau aksi terorisme;

     

d.

perang antarsuku;

     

e.

kegagalan sistem informasi administrasi penerimaan negara atau perpajakan; atau

     

f.

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

   

(4)

Penetapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

         

Bagian Keenam
Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang
Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT PPh

Pasal 18

   

(1)

Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT.

   

(2)

Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

     

a.

Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang PPh; atau

     

b.

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

   

(3)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

   

(4)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25.

       

Bagian Ketujuh
SPT Dianggap Tidak Disampaikan

Pasal 19

   

(1)

SPT dianggap tidak disampaikan apabila:

     

a.

SPT tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

     

b.

SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);

     

c.

SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau

     

d.

SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

   

(2)

Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

   

(3)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimulai pada:

     

a.

tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk pemeriksaan lapangan; atau

     

b.

tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak seharusnya datang memenuhi panggilan sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

   

(4)

Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimulai pada tanggal surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan bukti permulaan.

       

BAB VI

PEMBETULAN SPT

Pasal 20

   

(1)

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan:

     

a.

penyampaian surat pemberitahuan hasil Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak;

     

b.

penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak; atau

     

c.

penyampaian  pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

   

(2)

Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPT.

   

(3)

Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

   

(4)

Dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

   

(5)

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

   

(6)

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

       

BAB VII

PENGOLAHAN SPT
 

Pasal 21

   

Terhadap SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan pengolahan yang meliputi:

   

a.

Penelitian SPT; dan

   

b.

perekaman SPT.

       

Pasal 22

   

Berdasarkan hasil Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berlaku ketentuan dalam hal:

   

a.

SPT yang disampaikan Wajib Pajak atau kuasanya dinyatakan lengkap kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan; atau

   

b.

SPT yang disampaikan Wajib Pajak atau kuasanya dinyatakan tidak lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

 

Pasal 23

   

Terhadap SPT yang sudah diberikan bukti penenmaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan perekaman SPT ke dalam basis data perpajakan.

     

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

   

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari:

   

a.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;

   

b.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;

   

c.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan;

   

d.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan; dan

   

e.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan,

   

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 25

   

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

   

a.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;

   

b.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;

   

c.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan;

   

d.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;

   

e.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan; dan

   

f.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan,

   

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

       

Pasal 26

   

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

   

a.

bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT;

   

b.

keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT;

   

c.

tempat dan cara lain pengambilan SPT;

   

d.

tata cara penandatanganan SPT;

   

e.

tata cara penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan;

   

f.

tata cara pembetulan SPT; dan

   

g.

tata cara penelitian, pengelompokan, perekaman, dan pengelolaan SPT,

   

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

       

Pasal 27

   

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

             
           

Ditetapkan di Jakarta

           

pada tanggal 24 Desember 2014

           

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

             
           

                                 ttd.

             
           

           BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                  REPUBLIK INDONESIA,

 

                                 ttd.

 

                  YASONNA H. LAOLY

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1974

Permenkeu 49/PMK.07/2016, Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

UPDATE:

telah tidak berlaku dan dicabut, diganti dengan

STATUS : Sudah tidak berlaku dan dicabut oleh


Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P. S. Brodjonegoro Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada 29 Maret 2016 di Jakarta menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ini terbit hanya 2 hari dari bulan April 2016, dimana hal ini mungkin akan mengubah banyak sekali dan memundurkan pencairan Dana Desa 2016. Bisa jadi akan mengubah besaran APBDes yang diajukan dari Desa. Namun tidak jadi mengapa karena banyak kabupaten yang meloloskan APBDes dari Desa untuk dapat dicairkan tanpa landasan RPJMDes yang jelas ataupun ada. Jadi ya tidak apa-apa Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan menteri yang mengikat ke bawah pada hari yang mepet dengan hari yang ditunggu-tunggu pemerintah Desa untuk selanjutnya mendapatkan formula Dana Desa yang lebih mapan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa berisi tentang Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang didalamnya termaktub tentang Indikasi Kebutuhan dan Rencana Pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa. Untuk kemudian menjadi rincian Dana Desa perkabupaten/kota. Alokasi Dana didasarkan pada Rincian Dana Desa perkabupaten/kota yang dihitung merata dan berkeadilan dengan dasar Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.

Rumus Alokasi Dana Desa perkabupaten/kota

Pengalokasian Dana Desa per Kabupaten/kota dihitung dengan rumus : Dana Desa Kab/Kota = Alokasi Dasar kab/kota + Alokasi Formula kab/kota

Dimana besaran alokasi dasar setiap kabupaten/kota adalah hasil perkalian dari Alokasi Dasar kali Jumlah Desa di kabupaten/kota

Selengkapnya tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa berisi tentang Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa silakan lihat dokumen di bawah ini.

Silakan unduh di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta, 2016. Permenkeu, Penyaluran Dana Desa, Pengalokasian Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Tata Cara Dana Desa. Mencabut 247/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

Permenkeu 61/PMK.07/2019, Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Permenkeu 61/PMK.07/2019, Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Intervensi pencegahan stunting terintegrasi hingga ke tingkat Desa. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 13 Mei 2019 dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 530.

Pemerintah desa yang menghadapi permasalahan Stunting, mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pencegahan stunting dilakukan Pemerintah secara terintegrasi hingga tingkat Pemerintah Desa. Desa-desa yang memiliki resiko tinggi warganya mengalami stunting sudah barang tentu wajib menganggarkan untuk menghindari resiko stunting pada warganya ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Dana Desa tidak melulu untuk perbaikan sarana dan prasarana fisik namun sarpras non-fisik dan sosial kesehatan mutlak perlu dikedepankan.

Berikut tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.

Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan No 61/PMK.07/2019

  1. penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
  2. diperlukan payung hukum yang akomodatif dan aplikatif terhadap tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang menjadi pedoman bagi kementrian/lembaga nonkementrian teknis, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.
  3. perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Dasar Hukum

Landasan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
  2. Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi adalah aksi integrasi atau konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam rangka pencegahan terjadinya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun (stunting), yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.
  3. Stunting atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
  4. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menyasar penyebab langsung Stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit. 5 . Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menyasar penyebab tidak langsung Stunting yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

Pasal 2

  1. TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas:
    1. Dana Alokasi Khusus Fisik;
    2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan
    3. Dana Desa
  2. Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. Bidang Kesehatan;
    2. Bidang Air Minum; dan
    3. Bidang Sanitasi.
  3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. Bantuan Operasional Kesehatan; dan
    2. Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
  4. Dalam hal terdapat perubahan bidang Dana Alokasi Khusus Fisik dan / atau Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kementerian Keuangan membahas dan menyepakati perubahan bidang Dana Alokasi Khusus Fisik dan/atau Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/ lembaga nonkementerian teknis.
  5. Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan lntervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

  1. TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada daerah kabupaten/kota prioritas dan daerah kabupaten/kota nonprioritas.
  2. Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada daerah kabupaten/kota prioritas melalui Bantuan Operasional Kesehatan Stunting yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  3. Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan daerah fokus yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
  4. Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang perencanaan pembangunan nasional kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/ lembaga nonkementerian teknis paling lambat bulan Januari tahun sebelumnya.

Pasal 4

  1. Pemerintah daerah kabupaten/kota prioritas menggunakan Bantuan Operasional Kesehatan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor.
  2. Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  3. Dalam hal Bantuan Operasional Kesehatan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor, pemerintah daerah kabupaten/kota prioritas mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  4. Pengalokasian anggaran se bagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 5

  1. Pemerintah daerah kabupaten/kota nonprioritas yang menghadapi permasalahan Stunting, dapat mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  2. Pengalokasian anggaran sebagaiman,a dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 6

Pemerintah desa yang menghadapi permasalahan Stunting, mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

  1. Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.
  2. Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh Kementerian Keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bi dang perencanaan pembangunan nasional, dan kemen terian / lem bag a nonkemen terian teknis.
  3. Rincian kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kementerian/lembaga nonkementerian teknis dalam petunjuk teknis penggunaan masing-masing jenis TKDD.
  4. Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan integrasi antarkegiatan antarjenis TKDD.

Pasal 8

  1. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan secara berjenjang dan melalui kelembagaan yang berjenjang pada tingkat nasional, kabupaten/kota, dan desa.
  2. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Presiden.
  3. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
  4. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 9

  1. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama kementerian/lembaga nonkementerian teknis melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.
  2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. memantau kesesuaian antara realisasi dana dan capaian output kegiatan;
    2. memantau terjadinya integrasi antar Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi di tingkat kabupaten/kota/desa;dan
    3. memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.
  3. Pemantauan dan evaluasi penggunaan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. realisasi anggaran;
    2. pencapaian target output; dan
    3. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

 

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 MEI 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 530

 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Permenkeu 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

Pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah. BLU PIP melaksanakan Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan target penyaluran pembiayaan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan Ultra Mikro disalurkan melalui perantaraan Penyalur.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. Pembiayaan UMi disalurkan melalui LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Tahun 2018, UMi ditargetkan untuk menyentuh 800.000 pelaku usaha mikro yang tidak bankable. Simak kisah tiga penerima kredit UMi yang terbantu dan dapat berdaya memperbaiki taraf hidupnya. Pembiayaan Ultra Mikro diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tentang Pembiayaan ultra mikro. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 331), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang pembiayaan ultra mikro yang baru.

Apa saja Perbedaan KUR dan UMi ?

KRITERIA KUR UMi
Lembaga Penyalur Perbankan dan Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Plafon sd. Rp25 juta (Mikro) Rp25juta s.d. Rp500 juta (ritel) Maksimal 10 juta
Penerima Usaha Mikro dan Kecil Pelaku Usaha Ultra mikro
Tenor Pinjaman Jangka Panjang (>1 tahun) Jangka pendek (<52 minggu)
Agunan Usaha Kecil diperlukan agunan sebagaimana ketentuan Perbankan Untuk pembiayaan kelompok tidak ada agunan
Pendampingan dan Pelatihan Tidak wajib Wajib
Konsep Dukungan pemerintah Subsidi bunga PIP memberikan pinjaman ke LKBB dengan bunga 2%-4%
Prosedur Pinjaman Mekanisme perbankan Mekanisme LKBB

Syarat mendapatkan UMi

  1. Tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan/koperasi.
  2. Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan Elektronik.
  3. Memiliki ijin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah dan/atau surat keterangan usaha dari penyalur.

Lembaga Penyalur
Kreasi UMi (PT Pegadaian)
Keuntungan :

  1. Pengajuan Kredit sangat cepat dan mudah
  2. Jangka waktu pinjaman Fleksibel
  3. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
  4. Jaminan BPKB

Mekaar (PT Permodalan Nasional Madani)
Keuntungan :

  1. Mengadopsi Pola Grameen Bank
  2. Wanita prasejahtera secara berkelompok
  3. Pinjaman modal serta binaan untuk membuka usaha
  4. Displin hadir dalam setiap pertemuan dengan kelompok dan mengangsur pinjaman

Koperasi (PT Bahana Artha Ventura)
Keuntungan :

  1. Lembaga Linkage
  2. Komida
  3. AKR
  4. Sidogiri
  5. BMT BUS

 

Info lebih lanjut hubungi:

Pusat Investasi Pemerintah
Gd. Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3449230 ext. 5128; Fax (021) 3516978

 

Daftar Pertanyaan/FAQ

1 Apa saja syarat menerima pembiayan UMi?
  Warga Negara Indonesia yang memiliki usaha dengan kategori mikro, anda boleh menjadi debitur UMI. Dengan catatan:
1.Punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) elektronik.
2.Punya surat keterangan usaha atau sejenisnya.
3.Tidak sedang punya hutang dengan lembaga keuangan/koperasi
2 Saya belum punya KTP Elektronik? Bolehkah saya terima UMi?
  Bisa. Yang penting telah terdaftar dan memiliki NIK Elektronik. Cukup meminta surat keterangan pengganti e-KTP di instansi terkait
3 Apakah yang dimaksud dengan tidak sedang punya hutang dengan lembaga keuangan/koperasi?
  Seorang debitur ketika akan menjadi debitur UMI, ia tidak sedang punya hutang. Dengan demikian diharapkan ia fokus dan mudah dalam melakukan pencicilan. Ini juga sekaligus melatih debitur UMI untuk melakukan manajemen utang.
Bagaimana membuktikannya? Bagi penyalur yang canggih, mereka umumnya terkoneksi dengan sistem informasi debitur, tetapi bagi penyalur yang tidak punya koneksi tersebut, cukup gunakan surat pernyataan dari debitur bahwa ia tidak punya utang. Tanggung jawab ada pada debitur tersebut.
5 Apakah penyalur tahu, apabila kita mempunyai hutang UMi dengan lembaga keuangan/koperasi lainnya?
  Pasti Tahu. Karena penyalur dan pemerintah mempunyai Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang akan menjadi database penerima UMi. Dengan SIKP, seorang debitur pada saat yang sama tidak akan menerima fasilitas pembiayaan ganda. Apakah itu UMI atau KUR.
6 Kenapa syarat pembiayaan UMi banyak sekali?
  Tidak banyak, dengan NIK elektronik, pemerintah bermaksud agar pengguna kredit UMi terdata dan diakui dalam sistem. Dengan surat keterangan usaha, diharapkan pengguna tahu bahwa untuk dapat berusaha, ada dokumen yang dipersyaratkan agar bisa terdata dalam sistem. Selain itu, kedua hal tersebut sekaligus menjadi insentif penghargaan bagi warga negara yang taat dalam melaksanakan aturan kependudukan dan keusahaan.
7 Siapa yang menjadi pelaksana program atau operator UMI?
  Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP)
8 Apakah BLU PIP menyalurkan UMi secara langsung ke pelaku usaha mikro?
  Tidak. BLU PIP hanya sebagai koordinator dana yang akan menyalurkan UMi ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur yang akan menyalurkan ke pelaku usaha mikro.
9 Siapa lembaga penyalur UMi?
  Penyalur UMI adalah lembaga keuangan bukan bank yang telah lulus uji kecakapan dari PIP
10 Apa syarat untuk menjadi penyalur UMi
  a.Memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM paling singkat 2 (dua) tahun;
b.mampu melakukan pendampingan atau pelatihan secara rutin;
c.sehat dan berkinerja baik;
d.memiliki online system dengan SIKP; dan
e.kriteria lain yang ditetapkan oleh PIP.
11 Apakah ada keringanan sebagai penyalur?
  Anda bisa saja menjadi penyalur linkage dari penyalur utama. Jika anda menjadi linkage, anda akan menyalurkan pinjaman dari penyalur utama. Hubungan anda dengan penyalur utama adalah hubungan bisnis ke bisnis. Pemerintah tidak menetapkan syarat untuk menjadi lembaga linkage, hanya menetapkan institusi apa saja yang boleh menjadi linkage yaitu:
a.lembaga keuangan mikro,
b.lembaga perkreditan yang diakui adat
c.Koperasi
12 Sebenarnya uang yang diterima debitur UMi itu uang siapa ya? Uang pemerintah atau penyalur?
  Uang yang diterima debitur UMI adalah uang penyalur. Bukan uang pemerintah. Sebab jika debitur UMI tersebut gagal bayar, pemerintah tetap menagih kepada penyalur. Karena akad perjanjiannya adalah antara pemerintah dengan penyalur. Bukan antara pemerintah dengan debitur UMI.
13 Berapa lama saya bisa menjadi debitur Umi?
  Anda memiliki hak untuk menjadi debitur UMI seumur hidup anda adalah kumulatif 48 bulan saja atau 4 tahun selama anda masih dalam kategori usaha mikro. Anda boleh saja sekarang pinjam untuk jangka waktu 6 bulan. Berarti sisa hak anda adalah 42 bulan. Tetapi jika anda semula dalam akad meminjam dengan jangka waktu 6 bulan dan kemudian ternyata anda melunasi dalam waktu 1 bulan saja, maka hak anda yang tersisa adalah 47 bulan.
14 Apa perbedaan pembiayaan kelompok dengan individu dalam UMi?
  1. Konsep pembiayaan UMi adalah pertama-tama, dibentuk kelompok terlebih dahulu. Maksud dibentuk kelompok adalah memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki agunan. Karena ketiadaan agunan, maka diimbangi dengan pendampingan yang intensif dan tanggung renteng.
2. Setelah meningkat skala usahanya, debitur kelompok diharapkan telah mandiri dan memiliki sedikit aset yang dapat dijaminkan. Pada saat itulah debitur tersebut boleh lepas dari kelompok dan boleh mengambil skema individu yang mensyaratkan jaminan sebagai tanda kemandirian.

Kebijakan baru untuk pembiayaan ultra mikro tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 14 Agustus 2018 di Jakarta. Mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018 setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1088, oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana.

Permenkeu Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

Status

Permenkeu Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro berlaku dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 331).

Latar Belakang

Pertimbangan kebijakan baru Permenkeu Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro adalah:

  1. untuk melaksanakan investasi pemerintah dalam bidang pemberdayaan usaha ultra mikro yang berbasis ekonomi kerakyatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro;
  2. untuk melaksanakan simplifikasi proses bisnis agar pembiayaan ultra mikro lebih efektif, efisien, dan menjangkau pelaku usaha ultra mikro, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pembiayaan ultra mikro;

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Permenkeu Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

Isi Kebijakan Pembiayaan Ultra Mikro

Berikut adalah isi kebijakan Permenkeu Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (bukan format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah. Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mem1mp1n pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
  4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
  5. Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan.
  6. Pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
  7. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat BLU PIP adalah unit pelaksana investasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Investasi Pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
  8. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga yang menyediakan pelayanan jasa keuangan serta bukan merupakan bank, perusahaan asuransi, dan lembaga penjamin.
  9. Penyalur adalah pihak yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan dari BLU PIP untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro.
  10. Lembaga Linkage adalah LKBB yang bukan merupakan Penyalur yang ditunjuk oleh BLU PIP.
  11. Debitur adalah pelaku Usaha Ultra Mikro yang memperoleh fasilitas Pembiayaan Ultra Mikro.
  12. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
  13. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.

BAB III
PELAKSANA PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

Pasal 3

  1. Pembiayaan Ultra Mikro dilaksanakan oleh BLU PIP.
  2. Dalam Pembiayaan Ultra Mikro, BLU PIP menjalankan fungsi koordinator dana untuk melaksanakan tugas penghimpunan dan penyaluran dana.
  3. Dalam melaksanakan tugas penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU PIP menerapkan manajemen risiko.

Pasal 4

BLU PIP melaksanakan Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan target penyaluran pembiayaan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 5

  1. Pembiayaan Ultra Mikro dapat bersumber dari:
    1. rupiah murni;
    2. hibah;
    3. pendapatan dari pembiayaan; dan/ atau
    4. sumber lainnya.
  2. Rupiah murm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran investasi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  3. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber dana yang diterima langsung dan dicatat sebagai pendapatan BLU PIP.
  4. Pendapatan dari pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan dari penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro berupa bunga, marjin, bagi hasil, dan/ atau hasil lainnya.
  5. Sumber dana lainnya sebagaima:ia dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa dana yang berasal dari:
    1. kerja sama pendanaan; dan
    2. kerja sama investasi.

Pasal 6

  1. Dana yang berasal dari kerja sama pendanaan sebagaimarta dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, merupakan gabungan dana dengan besaran komitmen dana tertentu antara BLU PIP, Pemerintah Daerah, dan/ atau pihak lainnya.
  2. Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara BLU PIP, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya yang paling sedikit memuat:
    1. besaran komitmen dana;
    2. jangka waktu kerja sama;
    3. manajemen risiko; dan
    4. pengelolaan gabungan dana.
  3. Dalam mengelola gabungan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , BLU PIP dan Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lainnya dapat menggunakan rekening pengelolaan dana pada bank umum.
  4. Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh BLU PIP berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lainnya sesuai dengan prinsip efisiensi, ekonomis, dan praktik bisnis yang sehat.
  5. Penggunaan dana pada rekening pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BLU PIP dengan Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lainnya.

Pasal 7

Dana yang berasal dari kerjasama investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b merupakan dana yang dikelola oleh BLU PIP yang bersumber dari penempatan dana investasi oleh Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lainnya.

BAB V
SKEMA PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

Bagian Kesatu
Pola Penyaluran

Pasal 8

  1. Pembiayaan Ultra Mikro disalurkan melalui perantaraan Penyalur.
  2. Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LKBB dengan kriteria:
    1. memiliki pengalaman dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit 2 (dua) tahun;
    2. sehat dan berkinerja baik;
    3. memiliki sistem yang terkoneksi dan/ atau kompatibel dengan sistem informasi yang digunakan oleh BLU PIP; dan
    4. dimiliki oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah atau terafiliasi dengan lembaga milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah.

Pasal 8

  1. BLU PIP menyalurkan pembiayaan kepada Penyalur melalui pembiayaan konvensional dan/ atau pembiayaan syariah.
  2. Penyalur menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro kepada Debitur dengan pola:
    1. langsung; dan/atau
    2. tidak langsung;
  3. Penyaluran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penyalur secara langsung kepada Debitur.
  4. Penyaluran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan Penyalur kepada Debitur bekerja sama dengan Lembaga Linkage.
  5. Pemilihan pola penyaluran langsung dan/atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BLU PIP dan Penyalur.

Pasal 10

Penyalur dan Lembaga Linkage bertanggung jawab atas penyaluran yang dilakukan kepada Debitur.

Bagian Kedua
Kerjasama Penyaluran

Pasal 11

  1. Dalam menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro, BLU PIP melakukan kerja sama penyaluran pembiayaan dengan Penyalur.
  2. Kerja sama penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama penyaluran pembiayaan yang paling sedikit memuat:
    1. jumlah pembiayaan dan target penyaluran;
    2. pola penyaluran;
    3. jaminan/ fidusia;
    4. pendampingan;
    5. monitoring dan evaluasi; dan
    6. sanksi.

Pasal 12

  1. Dalam hal Penyalur menggunakan pola penyaluran tidak langsung, Penyalur melakukan kerja sama dengan Lembaga Linkage secara business to business.
  2. Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyalur melakukan penilaian kelayakan Lembaga Linkage berdasarkan kriteria paling sedikit:
    1. memiliki pengalaman dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit selama 2 (dua) tahun; dan
    2. sehat dan berkinerja baik;
  3. Kerjasama antara Penyalur dan Lembaga Linkage dalam pola penyaluran tidak langsung dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga
Fidusia

Pasal 13

  1. Untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro, Penyalur menjaminkan piutang lancar dengan Fidusia kepada BLU PIP paling sedikit sebesar jumlah pinjaman.
  2. BLU PIP menerima piutang lancar yang dimiliki Penyalur sebelum ditetapkannya perjanjian pembiayaan antara BLU PIP dan Penyalur.
  3. Penjaminan piutang lancar dengan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari piutang yang memiliki nilai paling besar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per piutang.
  4. Penyalur menyerahkan kepemilikan piutang yang dijaminkan dengan Fidusia kepada BLU PIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Fidusia.
  5. Penyalur memperbaharui piutang yang dijaminkan dalam hal piutang yang dijaminkan macet atau jatuh tempo.
  6. BLU PIP melakukan penatausahaan dan pemantauan terhadap piutang yang dijaminkan secara Fidusia oleh Penyalur.

Bagian Keempat
Penyaluran Kepada Debitur

Pasal 14

Pihak yang dapat menjadi Debitur dalam Pembiayaan Ultra Mikro harus memenuhi kriteria:

  1. tidak sedang dibiayai oleh kredit program pemerintah di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah yang tercatat dalam SIKP; dan
  2. dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 15

  1. Debitur dapat menerima Pembiayaan Ultra Mikro secara:
    1. individu; atau
    2. berkelompok.
  2. Debitur secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan agunan.
  3. Debitur secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
    1. tidak dikenakan agunan; dan
    2. menerapkan mekanisme tanggung renteng.
  4. Pembiayaan Ultra Mikro yang diterima oleh Debitur secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar baki debet (outsanding) paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).
  5. Pembiayaan Ultra Mikro yang diterima oleh Debitur secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing sebesar baki debet (outsanding) paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per individu.

Bagian Kelima
Pendampingan

Pasal 16

  1. Penyalur dan Lembaga Linkage harus melakukan pendampingan kepada Debitur.
  2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. pemberian motivasi;
    2. konsultasi terkait usaha;
    3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
    4. pengawasan terhadap Debitur; dan/ atau
    5. bentuk pendampingan lainnya.
  3. Pelaksanaan pendampingan dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh BLU PIP.

Bagian Keenam
Sistem Informasi

Pasal 17

BLU PIP menatausahakan Pembiayaan Ultra Mikro melalui SIKP Ultra Mikro (SIKP UMi) yang memiliki koneksi langsung antar sistern dengan SIKP.

Pasal 18

  1. Penyalur dan Lembaga Linkage menatausahakan data­ data Pembiayaan Ultra Mikro melalui koneksi langsung antarsistem Penyalur dan Lembaga Linkage dengan SIKP UMi.
  2. Dalam hal koneksi langsung antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Penyalur dan Lembaga Linkage melakukan unggah data melalui SIKP UMi.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 19

Penyalur menyampaikan laporan terkait Pembiayaan Ultra Mikro kepada BLU PIP.

Pasal 20

  1. BLU PIP menyampaikan laporan kinerja penyaluran kepada Direktur Jenderal secara semesteran.
  2. Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta BLU PIP untuk menyampaikan laporan lain terkait Pembiayaan Ultra Mikro.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

  1. Dalam pembinaan terhadap pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro, Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi.
  2. Monitoring dan evaluasi dalam Pembiayaan Ultra Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. monitoring ketepatan data penyaluran;
    2. pengukuran nilai keekonomian debitur; dan/ atau
    3. monitoring dan evaluasi lainnya.
  3. Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro.
  4. Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi atas Pembiayaan Ultra Mikro diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

  1. Dalam pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro, Pimpinan BLU PIP menyusun ketentuan teknis mengenai:
    1. mekanisme penerapan manajemen risiko;
    2. mekanisme kerja sama pendanaan, kerja sama investasi, penunjukan bank pengelola gabungan dana, dan penggunaan gabungan dana;
    3. mekanisme kerja sama penyaluran dan penunjukan Penyalur;
    4. mekanisme penatausahaan dan pemantauan dan evaluasi atas jaminan Fidusia;
    5. mekanisme serta pemantauan dan evaluasi atas pendampingan; dan
    6. jenis dan mekanisme penyampaian laporan oleh Penyalur.
  2. Pimpinan BLU PIP menyampaikan salinan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 23

Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur dan/ atau organisasi BLU PIP yang tidak mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi BLU PIP dalam pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro, kegiatan Pembiayaan Ultra Mikro masih dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat peraturan Menteri ini berlaku, seluruh perjanjian yang telah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 331), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Pasal 25

Dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan dan/ atau ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.055/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 331), dinyatakan masih tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/ PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 17017 Nomor 331), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018
  MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

[ Sumber: Kemenkeu ]

Permenkeu No 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto

Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto pada 12 Februari 2018. Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 258 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2018.

Pasal 6 Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini (Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto) mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto

Abstraksi

Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto ditandatangani dan diundangkan dengan pertimbangan bahwa:

  1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti pendukungnya, perlu diatur cara lain untuk menghitung peredaran brutonya dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  2. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Pasal Demi Pasal


Pasal 1

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak:

  1. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau
  2. tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya,

sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain.

Pasal 2

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi metode:

  1. transaksi tunai dan nontunai;
  2. sumber dan penggunaan dana;
  3. satuan dan/atau volume;
  4. penghitungan biaya hidup;
  5. pertambahan kekayaan bersih;
  6. berdasarkan Surat Pemberitahuan atau pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
  7. proyeksi nilai ekonomi; dan/atau
  8. penghitungan rasio.

Pasal 3

  1. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode transaksi tunai dan nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak.
  2. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode sumber dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai sumber dana dan/atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.
  3. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode satuan dan/atau volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai jumlah satuan dan/atau volume usaha yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak.
  4. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode penghitungan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai biaya hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.
  5. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode pertambahan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak.
  6. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dilakukan berdasarkan data Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.
  7. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode proyeksi nilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.
  8. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode penghitungan rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilakukan berdasarkan persentase atau rasio pembanding.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan metode penghitungan peredaran bruto dengan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang sedang dilakukan pemeriksaan serta belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, atas peredaran bruto Wajib Pajak dimaksud dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto

Permenkeu No 35/PMK.03/2019, Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 1 April 2019 menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap. Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 358 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 April 2019 di Jakarta.

Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Dasar Hukum Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Dasar Hukum Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Bentuk Usaha Tetap adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Dasar Pertimbangan Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Dasar Pertimbangan Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap adalah:

  1. bahwa seiring dengan meningkatnya perkembangan model usaha lintas negara yang melibatkan subjek pajak luar negeri, perlu memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya di Indonesia;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap;

Isi Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Orang Pribadi Asing adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
  2. Badan Asing adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
  3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang selanjutnya disingkat P3B, adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

Pasal 2

  1. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
  2. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dimulai pada saat Orang Pribadi Asing atau Badan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  3. Pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah saat mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  4. Dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
  5. Tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 3

  1. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  2. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batasan pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  3. Tata cara pengukuhan dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 4

  1. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. adanya suatu tempat usaha (place of business) di Indonesia;
    2. tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat permanen; dan
    3. tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
  2. Bentuk usaha sebagai berikut merupakan bentuk usaha tetap meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
    2. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
    3. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; dan
    4. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
  3. Pengertian usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala hal yang dilakukan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan.

Pasal 5

  1. Tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mencakup segala jenis tempat, ruang, fasilitas, atau instalasi, termasuk mesin atau peralatan, yang digunakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, yang dapat berupa:
    1. tempat kedudukan manajemen;
    2. cabang perusahaan;
    3. kantor perwakilan;
    4. gedung kantor;
    5. pabrik;
    6. bengkel;
    7. gudang;
    8. ruang untuk promosi dan penjualan;
    9. pertambangan dan penggalian sumber alam;
    10. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
    11. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; dan
    12. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha melalui internet.
  2. Adanya tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan tanpa memperhatikan apakah Orang Pribadi Asing atau Badan Asing memiliki atau menyewa atau apakah Orang Pribadi Asing atau Badan Asing berhak secara hukum menggunakan tempat usaha tersebut.
  3. Tempat usaha bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sepanjang tempat usaha tersebut:
    1. digunakan secara kontinu; dan
    2. berada di lokasi geografis tertentu.
  4. Tempat usaha digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sepanjang:
    1. tempat usaha tersebut tersedia untuk digunakan sehingga Orang Pribadi Asing atau Badan Asing memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan; dan
    2. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui tempat usaha tersebut.
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak terpenuhi dalam hal:
    1. tempat usaha di Indonesia hanya digunakan untuk penyimpanan data dan/atau pengelolaan data secara elektronik oleh Orang pribadi Asing atau Badan Asing; dan
    2. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing memiliki akses yang terbatas untuk mengoperasikan tempat usaha tersebut.

Pasal 6

  1. Untuk penerapan P3B, bentuk usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tetapi hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) atau penunjang (auxiliary) dikecualikan dari pengertian bentuk usaha tetap.
  2. Kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pendahuluan agar kegiatan yang esensial dan signifikan siap untuk dilakukan.
  3. Kegiatan yang bersifat penunjang (auxiliary) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan tambahan yang memperlancar kegiatan yang esensial dan signifikan.
  4. Kegiatan yang esensial dan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup kegiatan yang:
    1. merupakan usaha atau kegiatan inti Orang Pribadi Asing atau Badan Asing;
    2. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha atau kegiatan inti Orang Pribadi Asing atau Badan Asing;
    3. secara langsung menimbulkan penghasilan untuk Orang Pribadi Asing atau Badan Asing; atau
    4. menggunakan harta atau sumber daya manusia dalam jumlah yang signifikan.
  5. Dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) atau penunjang (auxiliary) untuk pihak lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku.

Pasal 7

  1. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang merupakan usaha atau kegiatan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing di Indonesia.
  2. Proyek konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    1. jasa konsultansi konstruksi, yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi, survei, pengujian teknis, atau analisis;
    2. pekerjaan konstruksi, yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, atau pembangunan kembali; dan
    3. pekerjaan konstruksi terintegrasi, yang meliputi model rancang bangun atau model perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
  3. Instalasi atau proyek perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    1. instalasi atau proyek perakitan yang terkait dengan pengerjaan proyek konstruksi; dan
    2. instalasi atau proyek perakitan mesin atau peralatan.
  4. Untuk penerapan P3B, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk usaha tetap sepanjang dikerjakan melebihi periode waktu dalam P3B.
  5. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) juga meliputi proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan di Indonesia yang:
    1. pengerjaannya dilakukan di luar Indonesia; dan/atau
    2. pengerjaannya diteruskan kepada subkontraktor dalam negeri maupun luar negeri.
  6. Dalam penentuan periode waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. periode waktu dihitung sejak saat proyek mulai dikerjakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing;
    2. periode waktu berakhir saat:
      1. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima jasa konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; atau
      2. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing menghentikan pekerjaan sebelum pekerjaan selesai;
    3. penghentian pengerjaan proyek untuk sementara tidak menunda penghitungan periode waktu;
    4. bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari;
    5. bagian dari bulan kalender dihitung penuh 1 (satu) bulan, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan bulan; dan
    6. waktu pengerjaan oleh subkontraktor diperhitungkan ke dalam periode waktu, dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing meneruskan pekerjaan kepada subkontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

  1. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan bentuk usaha tetap sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. pegawai atau orang lain tersebut dipekerjakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing atau subkontraktor dari Orang Pribadi Asing atau Badan Asing tersebut;
    2. pemberian jasa dilakukan di Indonesia; dan
    3. pemberian jasa dilakukan kepada pihak di Indonesia atau di luar Indonesia.
  2. Untuk penerapan P3B, pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain yang dipekerjakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing merupakan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sepanjang dilakukan melebihi periode waktu dalam P3B di Indonesia.
  3. Penghitungan periode waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. periode waktu dimulai saat pemberian jasa mulai dilakukan;
    2. periode waktu berakhir saat pemberian jasa selesai dilakukan;
    3. bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari;
    4. bagian dari bulan kalender dihitung penuh 1 (satu) bulan, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari; dan
    5. waktu pengerjaan oleh subkontraktor diperhitungkan ke dalam periode waktu, dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing meneruskan pekerjaan kepada subkontraktor.

Pasal 9

  1. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan bentuk usaha tetap sepanjang orang pribadi atau badan bertindak untuk dan atas nama Orang Pribadi Asing atau Badan Asing.
  2. Orang pribadi atau badan bertindak untuk dan atas nama Orang Pribadi Asing atau Badan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang orang pribadi atau badan tersebut:
    1. menerima instruksi untuk kepentingan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya; atau
    2. tidak menanggung sendiri risiko usaha atau kegiatannya.
  3. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila Orang Pribadi Asing atau Badan Asing tersebut dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen, broker atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.
  4. Untuk penerapan P3B, dalam hal agen yang berkedudukan tidak bebas hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) atau penunjang (auxiliary) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maka agen yang berkedudukan tidak bebas tersebut bukan merupakan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.

Pasal 10

  1. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan bentuk usaha tetap sepanjang:
    1. menerima premi asuransi di Indonesia; atau
    2. menanggung risiko di Indonesia dimana pihak tertanggung bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau berada di Indonesia.
  2. Untuk penerapan P3B, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk reasuransi.

Pasal 11

  1. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam hal bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
  2. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
  3. Tata cara penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pasal 12

  1. Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap tidak lagi memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1).
  2. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak atau secara jabatan.
  3. Tata cara pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 358

Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

[ Oleh - Karya sendiri, , ]

Permenkeu No 48/PMK.07/2016, Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Permenkeu No 48/PMK.07/2016, Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Permenkeu 48/PMK.07/2016 mencabut Permenkeu No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BAB X Ketentuan Penutup Pasal 123).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 ini mengatur semua pengelolaan dana transfer ke Daerah dan Dana Desa. Meskipun Dana Desa hadir melalui skema Negara, Kabupaten baru ke Rekening Desa, namun harus diatur oleh Peraturan ini karena merupakan dana yang bersumber dari APBN.

Pasal 2 ayat 1 memuat ketentuan tentang Transfer ke Daerah dan Dana yang meliputi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini mengatur juga semuanya tentang dana transfer meliputi Transfer ke daerah yang terdiri atas Dana Perimbangan, DID, dan Dana otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Transfer Khususu dan Dana Transfer Umum seperti DBH dan DAU hingga Dana BOS.

BAB II
RUANG LINGKUP
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

  1. Penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  2. Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  3. Penyaluran dan Penatausahaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  4. Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Daerah; dan
  5. Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa ada di BAB III Pasal 4 hingga Indikasi Kebutuhan, misalnya Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b, disusun dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa. Hingga perkiraan pendapatan nasional, bagi hasil dan operasional pentransferan.

BAB IV
PENGALOKASIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Bagian Kedelapan Dana Desa
Pasal 59

  1. Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.
  2. Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten dan kota tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengatur juga di dalamnya tentang Penyaluran Dana Desa pada BAB V, Penyaluran dan Penatausahaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Paragraf 10 tentang Dana Desa PAsal 89 yang berbunyi PEnyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri KEuangan mengenai pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN yang meliputi tata cara penglokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, dan sanksi Dana Desa.

Penggunaan Sisa Dana Desa di atur dalam Pasal 113 yang menyebutkan bahwa Sisa Dana Desa yang ada pada RKUD dianggarkan kembali untuk disalurkan ke desa pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini juga mengatur tentang rekapitulasi, pemantauan hingga aturan peralihan.

Selengkapnya dapat dilihat di tautan di bawah ini, dan untuk mengunduh silahkan klik di .

Perubahan Rincian Dana Desa 2018, Permenkeu 226/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 29 Desember 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1971 tanggal 29 Desember 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 terbit dengan pertimbangan dan berdasarkan pada:

  1. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan rincian Dana Desa menurut daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018;
  2. Data Indeks Desa Membangun yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terdapat perubahan data status Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan rincian Dana Desa menurut daerah kabupaten/kota;
  3. Ketentuan Pasal 5 ayat (13) huruf a Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perubahan rincian Dana Desa menurut daerah kabupaten/kota sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah). Maka terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Formula pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 disempurnakan dengan:

  1. Penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula);
  2. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dan
  3. Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.

Alokasi Dana Desa 2018 adalah sebesar 60 Trilyun Rupiah. Ketentuan dalam Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah:

  1. Alokasi Dasar (AD), sebesar 77% dari pagu atau sebesar Rp46.200,00 miliar, dibagi secara merata kepada setiap desa, besaran per Desa adalah Rp. 616.345.000,-;
  2. Alokasi Afirmasi (AA), sebesar 3% dari pagu atau Rp1.800,00 miliar, dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi;
  3. Alokasi Formula (AF), sebesar 20% dari pagu atau Rp12.000,00 miliar, dibagi berdasarkan:
    1. jumlah penduduk desa dengan bobot 10%,
    2. jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 50%,
    3. luas wilayah desa dengan bobot 15%, dan
    4. Indeks Kemahalan Konstruksi atau Indeks Kesulitan Geografis desa dengan bobot 25%.

Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi adalah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin (JPM) terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8, 9, dan 10.

Data Penghitungan Alokasi Dana Desa

Data yang digunakan untuk penghitungan Dana Desa bersumber dari BPS dan/atau Kementerian/Lembaga yang sesuai kewenangannya berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tidak tersedia, perhitungan Dana Desa menggunakan data tahun sebelumnya dan/atau menggunakan rata-rata data desa dalam satu kecamatan dimana desa tersebut berada. Data untuk penghitungan pengalokasian Dana Desa terdiri dari:

  1. Jumlah Desa, yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  2. Jumlah Penduduk (JP) Desa, yang bersumber dari data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri;
  3. Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Desa, yang bersumber dari Kementerian Sosial;
  4. Luas wilayah (LW) Desa, yang bersumber dari BPS; serta
  5. Status Desa, yang bersumber dari data indeks desa membangun Kementerian Desa dan PDTT.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan rincian Dana Desa menurut kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018. Namun berdasarkan perubahan data status Desa yang bersumber dari data Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu dilakukan perubahan rincian Dana Desa menurut kabupaten/kota TA 2018 melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang menyatakan bahwa perubahan rincian Dana Desa menurut kabupaten/kota sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

 

Tahapan Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017

PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengubah cara-cara dan mekanisme Pencairan Dana Desa 2018 sekarang menjadi melalui 3 tahap skema baru. Yaitu Pencairan Dana Desa 2018 Tahap 1 sebesar 20% pada bulan Januari 2018, Pencairan Dana Desa 2018 tahap 2 sebesar 40% pada bulan Maret 2018, Pencairan Dana Desa 2018 tahap 3 pada bulan Juli 2018 sebesar 40%. Hal ini berbeda dengan tahapan seperti biasanya yang hanya 2 tahap.

Mekanisme, cara dan tahapan Pencairan Dana Desa 2018 dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Tahap dan Syarat Pencairan Dana Desa 2018

Pencairan Dana Desa 2018 dibagi menjadi 3 tahapan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Desa yaitu:

  1. Tahap 1. Paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 bulan Juni 2018 sebesar 20% dengan syarat:
    1. Perdes (Peraturan Desa) tentang APBDesa;
    2. Peraturan Daerah mengenai APBD;
    3. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa.
  2. Tahap 2. Disalurkan paling cepat bulan Maret, dan paling lambat minggu ke-4 bulan Juni 2018 sebesar 40% dengan syarat:
    1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017,
    2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017.
  3. Tahap 3. Sebesar 40%. Disalurkan paling cepat bulan Juli 2018, dengan syarat :
    1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2018 minimal 75%, atau Tahap II;
    2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.

PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dana Desa dialokasikan sejak tahun 2015 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016. Pelaksanaan teknis PP dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, khususnya ketentuan terkait Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Berdasarkan PMK tersebut, tugas penyaluran, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan kepada Pemerintah Daerah penerima Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 telah mengalami perubahan melalui PMK 112/PMK.07/2017.

Sesuai dengan APBN TA 2018, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa TA 2018 yang ditujukan untuk untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Kemudian dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan skema padat karya tunai (Cash For Work), dan dapat dilaksanakan mulai bulan Januari 2018. Untuk mendukung pelaksanaan arahan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan PMK tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Isi Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 dalam PMK Nomor 225/PMK.07/2017

  1. Perubahan Tahapan Penyaluran Dana Desa 2018 berubah dari 2 tahap menjadi tahap ditambah dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini mengubag ketentuan Pasal 100 PMK Nomor 50/PMK.07/2017, yaitu:
    1. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan:
      1. Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
      2. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa;
    2. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:
      1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
      2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan:
      1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
      2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.
  2. Persentase penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dalam Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan Tahap II, diubah dari semula paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) menjadi paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Perubahan persentase tersebut mengakomodasi masukan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, agar desa yang berkinerja baik dalam pelaksanaan Dana Desa tidak terganggu dengan Desa yang mempunyai kinerja kurang baik.
  3. Perubahan batas waktu pemanfaatan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di Rekening Kas Desa (RKD) di atas 30%, dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni.
  4. Perubahan batas waktu penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKUD, dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni
  5. Perubahan batas waktu Bupati/Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUN ke RKUD dari semula minggu kedua bulan Juli menjadi minggu ketiga bulan Juni.
  6. Perubahan batas waktu KPPN melaksanakan penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari semula bulan Juli menjadi bulan Juni.
  7. Penambahan kolom swakelola dalam Laporan Realisasi Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, yang memuat jumlah tenaga kerja, durasi pelaksanaan kegiatan, dan upah. Hal ini dimaksudkan sebagai alat pemantauan pelaksanaan program padat karya tunai (Cash For Work) pada kegiatan Dana Desa.

Pasal atau Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

  1. Ketentuan ayat (2) Pasal 99,
  2. Ketentuan Pasal 100,
  3. Ketentuan Pasal 102,
  4. Ketentuan ayat (1) Pasal 109,
  5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 114,
  6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 115,
  7. Ketentuan ayat (4) Pasal 150,
  8. Ketentuan ayat (2) Pasal 151,
  9. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 154,
  10. Ketentuan ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 155,

Demikianlah isi tentang Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang berisi syarat, tahapan hingga jumlah prosentase dana desa per-tahap untuk tahun 2018

PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Ketentuan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018

Ketentuan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018

Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diterbitkan pada 29 Desember 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970.

Mengapa ?

Pertimbangan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah:

  1. Pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  2. Untuk mendukung pelaksanaan program padat karya tunai yang didanai dengan Dana Desa, penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;

Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

  1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

Apa yang diubah?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa hanya memiliki 2 Pasal yaitu:


Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan ayat (2) Pasal 99,
  2. Ketentuan Pasal 100,
  3. Ketentuan Pasal 102,
  4. Ketentuan ayat (1) Pasal 109,
  5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 114,
  6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 115,
  7. Ketentuan ayat (4) Pasal 150,
  8. Ketentuan ayat (2) Pasal 151,
  9. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 154,
  10. Ketentuan ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 155,

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pasal atau Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 99
    1. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
    2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20%(dua puluh persen);
      2. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
      3. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
    3. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
  2. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 100
    1. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. tahap I berupa:
        1. surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
        2. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
      2. tahap II berupa:
        1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
        2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
      3. tahap III berupa:
        1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
        2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
    2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
    3. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
    4. Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
    5. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
    6. Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.
    7. Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output.
  3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 102
    1. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan oleh bupati/wali kota.
    2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
      2. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
      3. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
    4. Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
    5. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
    6. Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
  4. Ketentuan ayat (1) Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 109
    1. Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c dan Pasal 101 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
    2. Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 114 diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 114
    1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati/walikota.
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
    4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
    5. Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
    6. Bupati/walikota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
  6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 115
    1. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
    2. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      1. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
      2. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
    3. Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Dana Desa diterima di RKUD.
    4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
    5. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
    6. Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala KPPN dapat meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
  7. Ketentuan ayat (4) Pasal 150 diubah, sehingga Pasal 150 berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 150
    1. Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
    3. Perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
    4. Perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III.
  8. Ketentuan ayat (2) Pasal 151 diubah, sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 151
    1. Evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian output Dana Desa.
    2. Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) dan realisasi penyerapan Dana Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) serta capaian output kurang dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/walikota.
  9. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 154 diubah, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 154
    1. Bupati/wali kota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
      1. bupati/wali kota belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2);
      2. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153; dan/atau
      3. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
    2. Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
    3. Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
    4. Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
    5. Bupati/wali kota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
    6. Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
    7. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
    8. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
  10. Ketentuan ayat (6) sampai dengan ayat (9) Pasal 155 diubah, sehingga Pasal 155 berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 155
    1. Bupati/wali kota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
      1. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a telah diterima;
      2. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
      3. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
    2. Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
    3. Bupati/wali kota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
    4. Bupati/wali kota memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
    5. Bupati/wali kota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    6. Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
    7. Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/wali kota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
    8. Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari bupati/wali kota, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
    9. Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.
  11. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengatur ketentuan mengenai:
    1. format laporan realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD;
    2. format laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa; dan
    3. format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa,
    diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Demikian isi tentang Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang berisi syarat, tahapan hingga jumlah prosentase dana desa per-tahap untuk tahun 2018.

PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Tata Cara Pengalokasian dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa. Permenkeu No. 199/PMK.07/2017 ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884 pada 22 Desember 2017.

mencabut , dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478) dinyatakan tidak berlaku.

Pertimbangan dan Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa. Permenkeu No. 199/PMK.07/2017 mencabut dan tidak memberlakukan adalah :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478)
  3. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017.
  4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afrmasi, dan alokasi formula dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan,
  5. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 mencabut ketentuan penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta sanksi Dana Desa dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 42 PMK Nomor 49/PMK.07/2015. Ketentuan penganggaran dan pengalokasian yang diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 PMK Nomor 49/PMK.07/2015 tidak sesuai dengan implementasi kebijakan pengalokasian Dana Desa dalam APBN TA 2018.

Ketentuan Umum dalam Permenkeu No. 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

  1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan me gurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
  4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
  5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geogra s Desa setiap kabupaten/kota.
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  7. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografs yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah.
  8. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

Pokok-pokok Perubahan Permenkeu No. 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

  1. Mengubah Ketentuan Definisi AD - Alokasi Dasar - dan menambahkan definisi AA - Alokasi Afirmasi -,
  2. Mengatur porsi Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF) dari pagu Dana Desa,
  3. Mengatur metode penghitungan Alokasi Afirmasi (AA) setiap Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST),
  4. Mengubah ketentuan bobot variabel yang digunakan untuk penghitungan Alokasi Afirmasi,
  5. Mengatur pemberitahuan nama Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mendapatkan Alokasi Afirmasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan.

Penganggaran Dana Desa 2018

  1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa.
  2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota.
    1. Rincian Dana Desa disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan.
    2. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota yang telah disetujui menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.
    3. Rincian Dana Desa dicantumkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN.
  3. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
    1. Alokasi Dasar,
    2. Alokasi Afirmasi,
    3. Alokasi Formula.

Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten / Kota

  1. Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus:
    DD Kab/Kota = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AF Kab/Kota
    Keterangan: DD Kab/Kota = Dana Desa setiap kabupaten/kota AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota.
  2. Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.
  3. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
  4. Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  5. Data jumlah penduduk miskin bersumber dari Kementerian Sosial.
  6. Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  7. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
    1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
    2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
    3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
    4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
  8. Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing- masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten/kota.

Alokasi Dasar

Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap desa dengan jumlah Desa di kabupaten/kota. Alokasi Dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah Desa secara nasional. Jumlah Desa merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Alokasi Afirmasi

Besaran Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus :

AA Kab/Kota = (AA DST * DST Kab/Kota) + (AA DT * DT Kab/Kota)

Keterangan:

  • AA Kab/Kota => Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota
  • AA DST => besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
  • DST Kab/Kota => jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten/kota
  • AA DT => besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
  • DT Kab/Kota => jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten/kota

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung dengan rumus:

AA Desa = (0,03 * DD) / {(2 * DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

  • AA Desa = Alokasi Afirmasi Setiap Desa
  • DD = Pagu Dana Desa Nasional
  • DST = jumlah Desa Sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
  • DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Alokasi Formula

Besaran Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan rumua:

AF Kab/Kota = {(0,10 * Y1) + (0,50 * Y2) + (0,15 * Y3) + (0,25 * Y4)} * (0,20 * DD)

Keterangan:

  • AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/Kota
  • Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional
  • Y2 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional
  • Y4 = rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Jika data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota terlambat atau tidak disampaikan, penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.

Bila data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Berdasarkan Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota yang tercantum dalam PP APBN. Bupati/Walikota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa agar dapat dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan dasar:

  1. Alokasi Dasar setiap Desa;
  2. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
  3. Alokasi Formula setiap Desa.

Pedoman dan contoh penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa terdapat dalam Lampiran .

Alokasi Dasar setiap Desa

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar kabupaten/kota dengan jumlah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Jika jumlah Desa di kabupaten/kota berbeda dengan jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bila jumlah Desa di kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.

Jika jumlah Desa di kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Alokasi Afirmasi setiap Desa

Alokasi Afirmasi setiap Desa rumusnya:

AA Desa = (0,03 * DD) / {(2 * DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

  • AA Desa = Alokasi Afirmasi Setiap Desa
  • DD = Pagu Dana Desa Nasional
  • DST = jumlah Desa Sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
  • DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal kepada bupati/walikota.

Alokasi Formula setiap Desa

Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:

  1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

  • AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
  • Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota
  • Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota
  • Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota
  • Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota
  • AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

IKG Desa disusun mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa. Beberpa faktor penentu IKG Desa adalah:

  1. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  2. kondisi infrastruktur; dan
  3. aksesibilitas/transportasi.

Pedoman dan contoh penyusunan IKG Desa dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa

Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa. Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa sedikitnya mengatur mengenai:

  1. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
  2. penetapan rincian Dana Desa;
  3. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
  4. prioritas penggunaan Dana Desa;
  5. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
  6. sanksi administratif.

Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan kepala Desa.

Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Update tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa :

Status: Sudah dicabut dengan

----

Update Informasi Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatur kembali Ketentuan tentang Dana Desa untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan Dana Desa, pemerintah melakukan pengaturan kembali tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 28 Desember 2015.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota secara berkeadilan, yang didasarkan pada dua jenis alokasi. Pertama, alokasi dasar, sebesar 90 persen. Kedua, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota, yaitu sebesar 10 persen.

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dilakukan secara bertahap, penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan pada Bulan April, sebesar 40 persen. Tahap II dilakukan pada Bulan Agustus, juga sebesar 40 persen. Untuk tahap III dilakukan pada Bulan Oktober, sebesar 20 persen. Paling lambat dilakukan minggu kedua bulan tersebut, dan disalurkan ke Desa melalui RKUD ke Rekening Kas desa paling lambat 7 hari setelahnya.

 

 

 

Diposting oleh Kemenkeu seperti

Jakarta, 08/01/2016 Kemenkeu - Untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan Dana Desa, pemerintah melakukan pengaturan kembali tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 28 Desember 2015.

Sesuai peraturan ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota secara berkeadilan, yang didasarkan pada dua jenis alokasi. Pertama, alokasi dasar, sebesar 90 persen. Kedua, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota, yaitu sebesar 10 persen.

Dana Desa sendiri dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya dipindahbukukan  dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dilakukan secara bertahap, penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan pada Bulan April, sebesar 40 persen. Tahap II dilakukan pada Bulan Agustus, juga sebesar 40 persen. Untuk tahap III dilakukan pada Bulan Oktober, sebesar 20 persen.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap tersebut dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sementara, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima RKUD.

Untuk memastikan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah akan memantau penyalurannya. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam penyaluran Dana Desa, baik berupa keterlambatan penyaluran maupun tidak tepat jumlah penyalurannya, maka Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan memberikan teguran kepada bupati/walikota.

Selanjutnya, bupati/walikota wajib menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD paling lambat tujuh hari kerja sejak teguran diterima. Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil kabupaten/kota akan diberlakukan jika bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan ini.

Peraturan ini sendiri mulai berlaku pada 28 Desember 2015. Dengan berlakunya peraturan ini, maka PMK Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,  Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.(nv)

Informasi selengkapnya:

PMK Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

| PMK_247_batang_tubuh_dan_lampiran_I_IV.pdf

| PMK_247_LAMP_V_Wilayah_Jawa_I_Jabar__Jateng.pdf

| PMK_247_LAMP_V_Wilayah_Jawa_II_DIY__Jatim.pdf

| PMK_247_LAMP_V_Wilayah_Bali_Nusa_Tenggara_Maluku__Papua_opt.pdf

| PMK_247_LAMP_V_Wilayah_Kalimantan__Sulawesi.pdf

| PMK_247_LAMP_V_Wilayah_Malut_Banten_Babel_Kepri_Gorontalo_Papua_Barat_Sulbar__Kaltara.pdf

| PMK_247_LAMP_V_Wilayah_Sumatera_I_Aceh__Sumut.pdf

| PMK_247_LAMP_V_Wilayah_Sumatera_II_Sumbar_s.d_Lampung.pdf

Tulisan yang lalu, 93/PMK.07/2015 tidak berlaku lagi dan diubah menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatur kembali Ketentuan tentang Dana Desa untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan Dana Desa, pemerintah melakukan pengaturan kembali tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 28 Desember 2015.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diterbitkan dengan diberi nomor 93/PMK.07/2015 tetang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa pada tanggal 4 Mei 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangakan pada 5 Mei 2015 ini menjadi pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa dari Kementrian hingga ke Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Desa.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri ini alur, rumus alokasi dana Desa baik untuk Kabupaten maupun untuk tingkat Desa, jadi Kementrian Keuangan Republik Indonesia benar-benar mengontrol aliran dana desa ini hingga ke tingkat Desa. Dalam Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa untuk dialokasikan sebagai anggaran Dana Desa, yang di teruskan pada ayat setelahnyanya bahwa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota,

Prinsip alokasi dana desa pada setiap kabupaten/kota dilakukan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. (pasal 2 ayat 3). Dimana Rincian Dana Desa setiap kabupaten/Kota berdasarkan alokasi dasar adalah 90 persen dari anggaran dana Desa (pasal 3) berarti variabel pembeda alokasi dana desa adalah pada 10 persen total anggaran dana desa dari negara, yang akan ditentukan dengan rumus sapujagad.

Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota:

Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

  1. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  2. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
  3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitangeografis Desa setiap kabupaten/kota.
Pasal 4 ayat 1 Permenkeu No 93/PMK.07/2015, hal ini akan ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin Desa dan IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) Kabupaten/Kota.

Penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
X =(0,25xYl)+ (0,35xY2)+ (0,10xY3)+ (0,30xY4)
Keterangan :
X = Dana Desa kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis D esa setiap kabupaten/kota
Yl = rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional
Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional
Y3 = rasio luas wilayah D esa setiap terhadap luas wilayah Desa nasional kabupaten/kota
Y4 = rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa
(Pasal 4 ayat 3 Permenkeu No 93/PMK.07/2015). Hasil penghitungan ini kemudian disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada saat pembahasan tingkat 1 Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapatkan persetujuan, kemudian berdasarkan pagu Dana Desa dalam UU APBN dan hasil pembahasan dana desa kemudian baru ditetapkan menjadi rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dan dicantumkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pengalokasian Dana Desa setiap Desa

Pasal 7, 8 dan 9 Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa mengacu dengan pasal 2, 3 dan 4 diatasnya dan dilakukan oleh Bupati/Walikota untuk menghitung dan menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa di kabupaten/kota-nya. Pada pasal 9 disebutkan sebagaimana berikut:

Pasal 9 Ayat 1 menerangkan bahwa Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan m:emperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan , luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:

  1. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  2. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
  3. 10% (sepuluh pE!r seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
Dimana Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG (Indeks Kesulitan Geografis) Desa.

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
W = (0,25x Zl)+ (0,35x Z2)+ (0,10x Z3)+ (0,30x Z4)
Keterangan :
W = Dana Desa setiap Desa yang 'dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabuoaten/kota vang bersangkutan

Data yang digunakan untuk menghitung jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah desa bersumber pada data dari kementrian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pada pasal 9 ayat 4 Peremnkeu Nomor 93 tahun 2015 ini masih berhati-hati sekali dan masih sangat sentralistik sementara data-data yang selalu digunakan untuk pemberian bantuan raskin, BLT dan sebagainya tidak tepat sasaran, namun masih saja ngeyel menggunakan data tersebut yang tidak pernah update dan valid dalam arti kata yang sesungguhnya. Kepentingan politik dan birokrasi masih membayangi keberhasilan implementasi UU Desa sejak dari hilir.

Peraturan Bupati yang dibutuhkan terkait Dana Desa:

Bupati/Walikota menetapkan:

Tata cara penghintungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dengan Peraturan Bupati / Walikota (Pasal 11 Ayat 1) yang softcopynya diberikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Gubernur dan Kepala Desa.

Peraturan Bupati / Walikota ini paling sedikit mengatur mengenai:

  1. tata cara penghitungan Dana Desa setiap desa;
  2. penetapan rincian Dana Desa;
  3. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
  4. prioritas penggunaan Dana Desa;
  5. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
  6. sanksi berupa penundaan penyaluran dan pemotongan Dana Desa.

Penyaluran Dana Desa dari Pusat hingga ke Desa

Pada Bab IIi Permenkeu 93/PMK.07/2015 ini dijelaskan tentang penyaluran dana Desa yaitu melalui:

  1. Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Direktur Dana Perimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Dana Desa. (Pasal 12 Ayat 1), dan tugas serta kewenangannnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dokumen Pelaksana Anggaran, KPA Dana Desa menyusun DIPA Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota (Pasal 13 Ayat 1). DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dana Desa disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapatkan pengesahan (pasal 13 ayat 2).
  3. Berdasarkan DIPA Dana Desa KPA Dana Desa menerbitkan SKPR DD. (SKPR DD, Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa adalah surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran.)
  4. Berdasarkan SKPR DD maka KPA Dana Desa menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Yang berisi permintaan pembayaraan tagihan kepada Negara.
  5. SPP menjadi dasar penerbitan SPM yaitu Surat Perintah Membayar.
  6. SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang dikeluarkan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakunan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untukmenampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah. yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan) sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi prosentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

  1. tahap I,· pada. bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  2. tahap II, pada bulan Agustus sebesar40% (empat puluh per seratus); dan
  3. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Penyaluran Dana Desa dari Pusat (RKUN) ke Kabupaten / Kota (RKUD)

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilaksanakan oleh KPA Dana Desa setelah bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Namun pada Pasal 16 Ayat 3 menerangkan jika dalam Perda APBD belum ditetapkan maka penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan Bupati atau Walikota mengenai APBD dan penyampaiannya dilakukan paling lambat pada minggu ke empat bulan Maret.

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten / Kota (RKUD) ke Desa (RKD)

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Desa (RKD) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati atau Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret. Ada pengecualian dalam pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh bupati dalam hal kondisi Desa yang belum terjangkau dengan layanan perbankan yang bisa diatur oleh Bupati / Walikota mengenai penarikan Dana Desa dari RKD dengan Peraturan Bupati.

Bupati / Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi dan Gubernur yang dilakukan paling lambat Minggu keempat Bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya dengan format yang dilampirkan pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

Pasal 21

  1. Dana Desa digunakan untuk membiayaai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
  2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayaai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
  4. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Pasal 23

  1. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ayat ( 3 ) setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.
  2. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
  3. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , bupati/walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 24

  1. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
  2. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
  3. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 25

  1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.
  2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  3. a. semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
  4. Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa.
  5. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan.
  6. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.
  7. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.

Pemantauan Penyaluran Dana Desa dititikberatkan pada penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa; penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan. Dana Desa (Pasal 26 ayat 2) dan Evaluasi dilakukan pada penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan realisasi penggunaan Dana Desa (Pasal 30)

Sementara itu juga Bupati/Walikota mengagendakan untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Desa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa). Jika ditemukan SiLPA lebih dari 30 persen maka Bupati/Walikota akan meminta penjelasan kepada Kepala Desa tentang SiLPA tersebut dan/atau meminta pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Demikian sekilas tentang Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa yang selengkapnya dapat diunduh di .

Status: Sudah dicabut dengan