Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan jogloabang Rab, 12/27/2017 - 20:39

Pustaka Peraturan Menteri Keuangan negara kita untuk desa dan masyarakatnya

Peraturan Menteri
standard

Alokasi dan Prioritas Dana Desa dalam APBN 2018

Alokasi dan Prioritas Dana Desa dalam APBN 2018 jogloabang Sen, 11/27/2017 - 21:22

Alokasi Dana Desa dan transfer Belanja Daerah yang berada dalam UU APBN 2018 telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan menyepakati target pendapatan negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun dengan pagu belanja negara Rp. 2.220,7 triliun. Angka tersebut di dalamnya terdapat angka untuk transfer ke daerah dan alokasi dana desa senilai Rp. 766,2 Triliun. Alokasi Dana Desa dan transfer ke daerah memiliki fokus utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antar daerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja, serta mengentaskan kemisinan. Dalam penyalurannya menggunakan basis kinerja.

"Sebesar Rp 766,2 triliun yang akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).

Dana Desa dalam APBN 2018 sebesar Rp. 60 Triliun dan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp. 706,1 Triliun. Dana Transfer ke Daerah yang sebesar itu terbagi dalam komponen-komponen:

  1. Dana Bagi Hasil (DBH), dengan pagu dana sebesar Rp89,2 triliun. Kebijakan terbaru pada komponen DBH adalah penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk 5 program sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan dan mendukung program jaminan kesehatan nasional. Selain itu DBH Dana Reboisasi, selain digunakan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) juga penanganan kebakaran hutan, penanganan batas kawasan dan pembenihan;
  2. Dana Alokasi Umum (DAU), dengan pagu dana sebesar Rp401,5 triliun. Kebijakan untuk tahun 2018 antara lain pagu yang bersifat dinamis dan bobot wilayah laut menjadi 100%;
  3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dengan pagu dana sebesar Rp62,4 triliun. DAK Fisik digunakan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pelayanan publik di daerah. Selain itu dalam DAK Fisik terdapat afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Pengalokasian DAK menggunakan mekanisme proposal based sesuai proritas nasional;
  4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan pagu sebesar Rp123,5 triliun digunakan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,2 juta guru dan BOK untuk 9.785 Puskesmas.
  5. Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY, dengan dana sebesar Rp21,1 triliun digunakan untuk percepatan percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pengentasan kemiskinan , pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.
  6. Dana Insentif Daerah (DID), dengan dana sebesar Rp 8,5 triliun. DID digunakan sebagai trigger dari pemerintah sebagai reward atas pemda yang berprestasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Fokus Alokasi Dana Desa 2018

Dalam APBN 2018 prioritas Dana Desa fokus digunakan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Ketertinggalan Geografis melalui:

  1. Pemberian afirmasi kepada Desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi,
  2. Penurunan alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, dan
  3. pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

Berdasarkan data Kementerian Desa, pada APBN-P 2016 dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 20,76 triliun, dengan rata-rata dana desa per desa sebesar Rp 280,3 juta. Sementara pada 2016, dana desa meningkat sebesar Rp 46,98 triliun dan rata-rata dana desa per desa sebesar Rp 643,6 juta.

Pada tahun 2017, dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 60 triliun, rata-rata dana desa per desa sebesar Rp 800,4 juta. Adapun pada 2018, alokasi dan prioritas dana desa yang dianggarkan meningkat dua kali lipatnya, yakni Rp 120 triliun, rata-rata per desa sebesar Rp 1,4 miliar.

Alokasi Dana Desa yang dulunya bersifat merata untuk seluruh desa akan berubah pada tahun 2018. Fokus dan titik berat untuk pengentasan kemiskinan menjadikan desa-desa dengan penduduk miskin dan pengangguran tertinggi akan mendapatkan porsi prioritas Dana Desa yang lebih tinggi sekitar 20 - 35 persen. Priorutas dan Alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dapat anda simak di pratayang di bawah, dan bisa diunduh di tautan lampiran.

Lampiran Ukuran
Rincian Alokasi TKDD dalam APBN TA 2018 (1) (1.48 MB) 1.48 MB
Rincian Alokasi TKDD dalam APBN TA 2018 (2) (358.85 KB) 358.85 KB
Peraturan Menteri Daerah Pemdes Pedoman
standard

Membawa dan Belanja Barang ke Luar Negeri, PMK No 203/PMK.04/2017

Membawa dan Belanja Barang ke Luar Negeri, PMK No 203/PMK.04/2017 jogloabang Rab, 01/31/2018 - 08:38

Keluar Negeri atau pulang dari luar negeri dengan membawa barang atau dikirimkan sekarang ada aturannya. Aturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Ada batasan nilai barang bahkan ada Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) Pelayanan Barang Bawaan Penumpang untuk memberikan one stop service kepada penumpang yang mengalami kesulitan dengan proses penyelesaian barang bawaannya.

Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Hotline Satgas Pelayanan Barang Bawaan Penumpang

Satgas Satgas Pelayanan Barang Bawaan Penumpang tersedia di 4 bandar udara (bandara) internasional di Indonesia dengan jalur komunikasi langsung (hotline service) yang dapat dihubungi, yaitu :

  1. Contact Center Bea Cukai 1500225
  2. Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta (081289330168),
  3. Bea Cukai Bandara Juanda Surabaya (08113009147),
  4. Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Bali (085934484644), dan
  5. Bea Cukai Bandara Kualanamu Medan (081361709382).

Untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut pada 27 Desember 2017 lalu. PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900.

PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut ini mencabut dan tidak memberlakukan:

  1. Pasal 2 sampai dengan Pasal 11;
  2. Pasal 13 sampai dengan Pasal 18; dan
  3. Pasal 32 sampai dengan Pasal 35,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 530).

Pertimbangan dan Landasan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

  1. ketentuan mengenai 1mpor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 8 /PMK. 0 4/2 0 10 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman;
  2. untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas ekspor dan 1mpor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal lOB ayat (5), Pasal 1lA ayat (7), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Undang­ Undang Nomor 10 Tahun 19 9 5 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 19 9 5 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;

Landasan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Adapun ketentuan ekspor barang yang dibawa oleh penumpang awak sarana pengangkut meliputi:

  1. barang apa saja yang termasuk ke dalam barang bawaan ekspor,
  2. ketentuan ekspor barang berupa perhiasan,
  3. ketentuan ekspor barang yang akan dibawa kembali ke dalam daerah pabean,
  4. pengaturan bawaan barang berupa uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain dalam mata uang rupiah atau mata uang asing serta
  5. ketentuan bea keluar yang dikenakan bagi barang ekspor.

Selanjutnya, ketentuan terkait pemberitahuan pabean barang impor tersebut, ketentuan pembebasan bea masuk dan cukai, ketentuan untuk dilakukannya pemeriksaan dan pengeluaran barang impor, serta penetapan tarif bea masuk untuk barang impor.

Kewajiban menyampaikan berkas bagi masyarakat yang memiliki barang ekspor, yaitu:

  1. pemberitahuan ekspor barang,
  2. nota pelayanan ekspor,
  3. cetak tiket, dan
  4. pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang telah ditandatangani oleh eksportir

Selanjutnya berkas tersebut ditujukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh penumpang di terminal keberangkatan internasional.

“Dalam hal nilai barang pribadi Penumpang yang diperoleh dari luar Daerah Pabean melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud (500 dollar AS), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk pajak dalam rangka impor,” bunyi Pasal 12 ayat (2) PMK ini.

Perlu dicermati bagi masyarakat yang ingin berbelanja barang dari luar negeri maupun ingin mengirimkan barangnya ke luar negeri untuk memperhatikan dengan seksama aturan ini. Terhadap barang pribadi Penumpang yang diperoleh dari luar Daerah Pabean dengan nilai pabean paling banyak FOB 500.00 (lima ratus) dollar AS per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.

Ketentuan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa

  1. 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya; dan/atau
  2. 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

Untuk hal barang pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean paling banyak FOB 50,00 (lima puluh) dollar AS per orang untuk setiap kedatangan, menurut PMK ini, diberikan pembebasan bea masuk. Terhadap kelebihan dari batasan ini dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Dalam hal barang bawaan Penumpang yang memiliki nilai pabean melebihi FOB 500,00 dollar AS, menurut PMK ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10%; dan
  2. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan Penumpang dikurangi dengan FOB 500,00 dollar AS.

Dalam hal barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut yang memiliki nilai pabean melebihi FOB 50,00 dollar AS berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10%; dan
  2. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan Penumpang dikurangi dengan FOB 50,00 dollar AS.

Ketentuan Umum dalam 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Dalam Peraturan Menteri Keuangan 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, yang dimaksudkan dengan:

  1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
  3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas- batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  4. Penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.
  5. Awak Sarana Pengangkut adalah setiap orang yang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut.
  6. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang.
  7. Customs Declaration adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
  8. Jalur Hijau adalah jalur pengeluaran barang 1mpor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang.
  9. Jalur Merah adalah jalur pengeluaran barang 1mpor dengan dilakukan pemeriksaan fisik barang.
  10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
  11. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
  12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Permenkeu No 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Peraturan Menteri Berlaku
standard

Aturan Membawa Barang dari Luar Negeri

Aturan Membawa Barang dari Luar Negeri jogloabang Min, 02/04/2018 - 14:40

Ketentuan membawa barang bawaan diubah. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas impor yang dilakukan Kementrian Keuangan adalah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut pada 27 Desember 2017. PMK ini berlaku sejak 1 Januari 2018. Hal yang diatur di dalam PMK ini adalah hal-hal yang terkait dengan ekspor dan impor barang yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut, termasuk kenaikan threshold barang bawaan penumpang dan perubahan tarif bea masuknya. Dengan berlakunya PMK 203, ketentuan mengenai impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11, pasal 13 sampai dengan pasal 18, dan pasal 32 sampai dengan pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, maka ketentuan mengenai impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11, pasal 13 sampai dengan pasal 18, dan pasal 32 sampai dengan pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salah satu poin penting yang diatur dalam PMK 203 ini adalah mengenai pembebasan bea masuk dan cukai terhadap barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut. Sesuai ketentuan Pasal 12 dan 14, terhadap barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan/personal use yang diperoleh dari luar daerah pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar daerah pabean, dengan nilai pabean paling banyak FOB (free on board) US$500 (barang pribadi penumpang) atau FOB US$50 (barang pribadi awak sarana pengangkut) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk. Selain menaikkan batasan pembebasan bea masuk, PMK ini juga menghapus ketentuan barang bawaan keluarga untuk barang pribadi penumpang.


Bea masuk dan cukai terhadap barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut dibebaskan

Ketentuan Ekspor Barang

Selain kenaikan barang bawaan yang dibawa dari luar negeri (impor), PMK 203 juga mengatur mengenai ekspor barang bawaan yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut ke luar negeri, baik berupa perhiasan, barang yang akan dibawa kembali, uang tunai ataupun instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100 juta atau mata uang asing yang setara, dan barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Barang ekspor bawaan dimaksud harus diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), penumpang yang membawa barang ekspor tersebut dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib menyampaikan pemberitahuan ekspor barang, nota pelayanan ekspor, cetak tiket dan pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang telah ditandatangani oleh eksportir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional.

Untuk memperlancar proses ketika kembali ke tanah air, PMK 203 memberikan kemudahan prosedur bagi para penumpang yang akan membawa barang-barang ke luar negeri untuk dibawa kembali ke Indonesia, sehingga pada saat tiba di bandara Indonesia mendapatkan kepastian dan kelancaran pengeluarannya. Sesuai ketentuan PMK 203 pasal 4 ayat (2), barang ekspor yang akan dibawa kembali ke daerah pabean oleh penumpang wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional dengan menggunakan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali. Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik ataupun tulisan di atas formulir.


Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), penumpang yang membawa barang ekspor tersebut dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib menyampaikan pemberitahuan ekspor barang, nota pelayanan ekspor, cetak tiket dan pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang telah ditandatangani oleh eksportir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional.

Selanjutnya untuk aturan barang ekspor yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut, kewajiban pabeannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea keluar. Contohnya apabila seseorang bepergian ke luar negeri dan membawa sepeda, maka orang tersebut harus menginformasikannya kepada petugas Bea Cukai di terminal keberangkatan dan menunjukkan bukti pemberitahuan tersebut pada saat dia kembali ke Indonesia. Prosedur ini akan memudahkan petugas untuk mempercepat proses clearance dan tidak akan dikenakan pungutan apapun.

Prosedur ini akan memudahkan petugas untuk mempercepat proses clearance dan tidak akan dikenakan pungutan apapun.

Terkait dengan barang bawaan ekspor berupa uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, penumpang wajib memberitahukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean dan mengisi formulir pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain. Pemberitahuan disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional, baik dalam bentuk data elektronik maupun tulisan di atas formulir.

Aturan Barang Impor

Seperti halnya barang ekspor, PMK ini juga menegaskan bahwa barang impor yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis pada tempat tertentu dan aturan teknisnya ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa pemberitahuan secara tertulis disampaikan menggunakan customs declaration atau pemberitahuan impor barang khusus.

Selain diberikan pembebasan bea masuk, menurut PMK ini, terhadap barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan ketentuan, 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/ produk hasil tembakau lainnya. Dan atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

Selain diberikan pembebasan bea masuk, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, terhadap barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan ketentuan, 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/ produk hasil tembakau lainnya. Dan atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

Adapun terhadap barang pribadi awak sarana pengangkut dengan nilai pabean paling banyak FOB US$ 50 per orang untuk setiap kedatangan, menurut PMK ini, diberikan pembebasan bea masuk. Terhadap kelebihan dari batasan ini dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Penyederhanaan Tarif

Terhadap kelebihan atas barang bawaan penumpang maupun awak sarana pengangkut dilakukan penyederhanaan pengenaan tarif bea masuk, yang sebelumnya dihitung item per item barang menjadi hanya tarif tunggal sebesar 10 persen. Pemberlakuan tarif tunggal ini sesuai dengan praktik internasional, seperti halnya Singapura (7 persen), Jepang (15 persen), dan Malaysia (30 persen).

Terhadap barang bawaan penumpang yang memiliki nilai pabean melebihi FOB US$500, berlaku ketentuan tarif bea masuk yang ditetapkan sebesar 10 persen. Nilai pabean tersebut dihitung berdasarkan pada keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan penumpang yang dikurangi dengan FOB US$500. Demikian juga terhadap barang impor bawaan awak sarana pengangkut yang memiliki nilai pabean melebihi FOB US$50, tarif bea masuknya ditetapkan sebesar 10 persen dan nilai pabean yang ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan awak sarana pengangkut dikurangi dengan FOB US$50.

Simpulan

Penerbitan aturan PMK 203/2017 dilatarbelakangi adanya pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan dan peningkatan pendapatan per kapita warga negara Indonesia, serta aspirasi masyarakat. Pemerintah memfasilitasinya dengan mengedepankan kemudahan, simplifikasi prosedur, kepastian layanan dan transparansi kebijakan. Kenaikan batasan minimal pembebasan barang bawaan penumpang kiranya sudah sesuai dengan best practice negara lain dan nilai pabean FOB yang masuk dari bandara internasional di Indonesia. Penghapusan istilah keluarga dalam ketentuan PMK 203/2017 juga mengurangi waktu verifikasi hubungan keluarga penumpang yang tidak lazim dipraktekkan di dunia internasional.

Riviu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Riviu ini asli berasal dari Majalah Media Keuangan Edisi Februari 2018.

Peraturan Menteri Berlaku Diubah
standard

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 jogloabang Sen, 12/04/2017 - 20:03

PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI Bambang P.S Brodjonegoro pada tanggal 31 Desember 2015 dan diundangkan pada Berita Negara tahun 2015 Nomor 2055 pada 31 Desember 2015.

PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Th 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Menteri Tata Cara Berlaku
standard

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) jogloabang Kam, 02/08/2018 - 02:59

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). PMK Permenkeu 9/PMK.03/2018 ditandatangani Menteri Keuangan Sir Mulyani Indrawati pada 23 Januari 2018 dan diundangkan di Jakarta pada 26 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180 agar setiap orang dapat mengetahuinya. Permenkeu 9 tahun 2018 tentang SPT ini terdiri atas 2 Pasal, 54 halaman plus lampiran sebanyak 31 halaman.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Abstraksi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dalam rangka menyederhanakan administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mendukung kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) dan memberikan kepastian hukum dalam penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014;

Pertimbangan Perlunya Perubahan Peraturan SPT

  1. Ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
  2. Untuk menyederhanakan administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mendukung kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) dan memberikan kepastian hukum dalam penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), perlu melakukan perubahan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPf) sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat ( l a), ayat ( l b), ayat (2); ayat (3c), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 9 8 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ Undang Nomor 5 Tahun 2 0 0 8 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, serta Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 1 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Namer 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

Dasar Hukum Perubahan Peraturan SPT

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1974.

Apa yang diubah dalam PMK 9/PMK.03/2018 tentang SPT?

Pasal 1 menyatakan bahwa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/20 14 tentaJ:?.g Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah, yaitu tentang penelitian dalam penerimaan SPT.
  2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) yaitu tentang Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT Tahunan PPh.
  3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A tentang SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak.
  4. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) clisisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta menambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) yaitu tentang Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yaitu tentang jangka waktu penyampaian SPT.
  6. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2a), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan ayat (8a) tentang wajib melaporkan pembayaran pajak.
  7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, di antara ayat ( 1) dan ayat (2) disisipkan 1 ( satu) ayat yakni ayat (2a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) tentang Pemungut Pajak PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor wajib melaporkan hasil pemungutannya.
  8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A tentang menyampaikan SPT Tahunan dalam batas waktu perpanjangan.
  9. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah yaitu tentang membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
  10. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 2 lA, Pasal 21 B, Pasal 21 C, Pasal 21 D, dan Pasal 2 1E yaitu tentang Kantor Pelayanan Pajak melakukan Penelitian SPT.
  11. Pasal 22 dihapus.
  12. Ketentuan Pasal 23 diubah yaitu tentang tanda bukti penyampaian SPT.
  13. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23B yaitu tentang SPT dengan status lebih bayar.
  14. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A yaitu tentang Kewajiban penyampaian SPT melalui saluran tertentu berlaku untuk SPT yang disampaikan sejak bulan April 2018.

Perubahan dalam PMK 9/PMK.03/2018 tentang SPT


Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/20 14 tentaJ:?.g Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974), diubah sebagai berikut:


  1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
    2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang­ Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
    3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 42 Tahun 2009.
    4. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
    5. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
    6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
    7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
    8. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
    9. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
    10. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
    11. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak.
    12. Penelitian dalam Penerimaan SPT yang selanjutnya disebut Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya.
  2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 3

    1. SPT meliputi:
      1. SPT Masa, yang terdiri atas:
        1. SPT Masa PPh;
        2. SPT Masa PPN; dan
        3. SPT Masa PPN bagi Peoungut PPN; dan
      2. SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:
        1. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan
        2. SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.
    2. SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
      1. dokumen elektronik; atau
      2. formulir kertas hardcopy
    3. Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender;
      2. menggunakan tahun kalender yang di dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau
      3. menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing-masing tahun kalender.
  3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 3A

    1. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
      1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa Pajak;
      2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
      3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
      4. melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
    2. SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
      1. menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
      2. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu bukti pemotongan.
    3. SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.
    4. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib disampaikan oleh setiap pemungut PPN selain bendahara Pemerintah, dalam bentuk dokumen elektronik.
    5. Kewajiban penyampaian SPT Masa PPN bagi pemungut PPN oleh bendahara Pemerintah dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
    6. Selain SPT Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
      1. Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
      2. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.
    7. Wajib Pajak wajib menggunakan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik, sepanjang Wajib Pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
      1. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (l);
      2. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2
      3. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
      4. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik;
      5. terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
      6. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan PPh; dan/atau
      7. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.
    8. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sampai dengan ayat (7) untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik.
    9. Dalam hal terdapat penyesuaian kriteria Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7), penyesuaian dimaksud dilakukan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
    10. Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, namun Wajib Pajak bersangkutan tetap menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy).
    11. Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dianggap tidak menyampaikan SPT.
    12. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
  4. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, ayat (4) dan ayat (5) clihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta menambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 8

    1. Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:
      1. secara langsung;
      2. melalui pas dengan bukti pengiriman surat;
        atau
      3. dengan cara lain.
    2. Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui
      1. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
      2. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
    3. a. Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
      1. laman Direktorat Jenderal Pajak;
      2. laman penyalur SPT elektronik;
      3. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
      4. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
      5. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
    4. Atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
    5. Dihapus
    6. Dihapus
    7. Wajib Pajak badan yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 melalui saluran tertentu.
    8. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), wajib menyampaikan SPT Masa PPN melalui saluran tertentu.
    9. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu.
    10. Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu, namun Wajib Pajak bersangkutan menyampaikan SPT selain melalui saluran tertentu.
    11. Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dianggap tidak menyampaikan SPT.
  5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 9A

    1. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak, wajib menyampaikan SPT tersebut paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.
    2. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban penyampa1an SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak, wajib menyampaikan SPT tersebut paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.
  6. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2a), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan ayat (8a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 10

    1. (1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib melaporkan:
      1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong;
      2. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri;
      3. PPh Pasal 15 yang dipotong;
      4. PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri;
      5. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong;
      6. PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong; dan/atau
      7. PPh Pasal 25 dibayar,
      dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
    2. (2) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate Of Domicile).
    3. (2a) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 2 1 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap berlaku.
    4. (3) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.
    5. (4) Wajib Pajak dengan angsuran PPh Pasal 25 nihil dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25.
    6. (5) Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
    7. (6) Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
    8. (7) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
    9. (8) Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
    10. (8a) Pemungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, dalam hal pada suatu Masa Pajak tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN dan/atau PPnBM.
    11. (9) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undnag KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, wajib menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (duapuluh) hari setelah berakhirnya Msa Pajak terakhir.
  7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 11

    1. (1) Pemungut Pajak PPh Pasal 22 , PPN atau PPN dan PPnBM atas impor wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
    2. (2) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
    3. (2a) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembayaran PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah melaporkan PPN yang terutang tersebut sesuai dengan tanggal validasi.
    4. (3) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang telah disetor, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
    5. (4) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembayaran PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah melaporkan PPN yang terutang tersebut sesuai dengan tanggal validasi.
  8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 16A

    1. Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan wajib menyampaikan SPT Tahunan dalam batas waktu perpanjangan sebagaimana tertera dalam pemberitahuan tersebut.
    2. Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan nilai PPh kurang bayar yang lebih kecil dari nilai paja� yang telah disetor dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), atas kelebihan pembayaran tersebut dapat:
      1. diajukan permohonan pemindahbukuan; atau
      2. diminta kembali melalui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
  9. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 20

    1. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:
      1. surat pemberitahuan Pemeriksaan; atau
      2. surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka,
      kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
    2. Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPT.
    3. Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
    4. Dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau bejerapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
    5. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
    6. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  10. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 2lA, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, dan Pasal 21 E sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 21A

    Atas penyampaian SPT, Kantor Pelayanan Pajak melakukan Penelitian SPT sebagai berikut:
    1. SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP;
    2. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah;
    3. SPT sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang KUP;
    4. SPT Lebih Bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis; dan
    5. SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

    Pasal 21B

    1. Berdasarkan Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, atas penyampaian SPT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. dalam hal SPT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, diberikan bukti penerimaan; atau
      2. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, SPT dikembalikan kepada Wajib Pajak.
    2. Surat permintaan kelengkapan SPT tidak dapat diterbitkan terhadap SPT Wajib Pajak yang telah diberikan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

    Pasal 21C

    1. Berdasarkan penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2lA, atas penyampaian SPT melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan melalui cara lain berupa jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. dalam hal SPT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penyampaian SPT;
      2. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan; atau
      3. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A huruf c, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT.
    2. Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ke Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah surat permintaan kelengkapan SPT disampaikan.
    3. Penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan:
      1. secara langsung;
      2. melalui pas dengan bukti pengiriman surat;
      3. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
      4. cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
    4. Atas penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hun1f a dan huruf d diberikan bukti penerimaan.
    5. Bukti pengiriman surat untuk penyampaian kelengkapan SPT sebagaimar:a dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan kelengkapan SPT.
    6. Tanggal penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tanggal pengiriman kelengkapan SPT yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap sebagai tanggal penerimaan SPT.
    7. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan.

    Pasal 21D

    1. Berdasarkan penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. dalam hal SPT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2lA, bukti penerimaan elektronik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bukti penerimaan SPT;
      2. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 l A huruf a, huruf b , huruf d, dan huruf e , Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan; atau
      3. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 l A huruf c , Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT.
    2. Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c ke Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah surat permintaan kelengkapan SPT disampaikan.
    3. Penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan:
      1. secara langsung;
      2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
      3. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
      4. cara lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak
    4. Atas penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d diberikan bukti penerimaan.
    5. Bukti pengiriman surat untuk penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan kelengkapan SPT.
    6. Tanggal penyampaian kelengkapan SPT yang tercantum dalam bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tanggal pengiriman kelengkapan SPT yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap sebagai tanggal penerimaan SPT.
    7. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan.

    Pasal 21E

    Dokumen berupa:

    1. Surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal21C ayat (1) huruf b dan ayat (7), dan Pasal 21D ayat (1) huruf b dan ayat (7); dan
    2. surat permintaan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21C ayat (1) huruf c, dan Pasal 21D ayat (1) huruf c,
    dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  11. Pasal 22 dihapus.

  12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 23

    Terhadap SPT yang telah diberikan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 l B dan bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai tanda bukti penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 C, dilakukan perekaman SPT ke dalam basis data perpajakan.
  13. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 23A

    Dalam hal SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan SPT dengan status lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian dihitung sejak tanggal SPT diterima lengkap.

    Pasal 23B

    Dalam hal penyampaian SPT tidak dapat dilakukan melalui sistem informasi administrasi Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan prosedur tertentu dalam rangka penyampaian SPT dimaksud.

  14. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 26A

    Kewajiban penyampaian SPT melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat(7), berlaku untuk SPT yang disampaikan sejak bulan April 2018.

Permenkeu Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Rilis Permenkeu Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Lampiran Ukuran
PMK 9/PMK.03/2018 SPT (648.3 KB) 648.3 KB
Perubahan Peraturan Menteri Badan Pedoman Berlaku
standard

Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017

Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 jogloabang Sab, 02/03/2018 - 02:29

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan sebagai pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013 dan perubahannya. Di dalamnya, Ditjen Pajak meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah. Adapun yang wajib disampaikan adalah transaksi kartu kredit dengan total tagihan selama setahun tersebut paling sedikit Rp 1 miliar.

Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan ditandatangani Menteri Sri Mulyani Indrawati pada 29 Desember 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977 pada hari itu juga di Jakarta.

Ditjen Pajak menyatakan bahwa permintaan atas data-data transaksi kartu kredit itu baru akan berlaku untuk data transaksi 2018. “Penyampaian data kartu kredit oleh perbankan/penyelenggara kartu kredit kepada DJP untuk pertama kalinya adalah data kartu kredit untuk tagihan selama tahun 2018 (Januari sampai Desember),” kata Ditjen Pajak Jumat (2/2).

Saat ini status dari permintaan kepada perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah itu masih ditunda. Sebelumnya, Ditjen Pajak memastikan untuk menunda permintaan perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi itu lewat surat yang dikeluarkan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi pada 31 Maret 2017 kepada perbankan.


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228/PMK.03/2017
TENTANG
RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN
DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan telah diatur dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tenang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
  2. bahwa terhadap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud dalam huruf a, terdapat perubahan rincian jenis data dan informasi yang harus disampaikan serta penambahan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain;
  3. bahwa untuk melaksanakan simplifikasi ketentuan yang mengatur mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;

Mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

(1)

Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

(2)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan.

(3)

Data dan informasi yang wajib diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rincian jenis data dan informasi.

(4)

Termasuk dalam pengertian rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penjelasan dan keterangan yang terkait dengan data yang diberikan.

(5)

Rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara berkala sesuai dengan jadwal penyampaian yang telah ditentukan.

(6)

Direktur Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan data dan informasi yang disampaikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain apabila data dan informasi yang disampaikan telah lengkap sesuai dengan rincian jenis data dan informasi yang ditentukan.

(7)

Dalam hal terdapat perubahan rincian jenis data dan informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dapat menyampaikan perubahan rincian jenis data dan informasi tersebut pada jadwal penyampaian berikutnya.

(8)

Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktorat Jenderal Pajak berwenang meminta data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(9)

Mekanisme permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 2

(1)

Rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) harus diberikan dalam bentuk elektronik.

(2)

Yang dimaksud dengan rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rincian jenis data dan informasi yang sifat dan bentuknya elektronik yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya, yang disimpan dalam media elektronik dan/atau yang masih berada dalam suatu jaringan elektronik.

(3)

Rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara online atau secara langsung.

(4)

Dalam hal penyampaian rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik dilakukan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyampaiannya dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang tersedia.

(5)

Dalam hal penyampaian rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang berupa sarana penyimpan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data.

(6)

Dalam hal terjadi kegagalan dalam jaringan komunikasi yang mengakibatkan rincian jenis data dan informasi tidak dapat disampaikan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rincian jenis data dan informasi dapat disampaikan secara langsung.

Pasal 3

(1)

Dalam hal rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum tersedia dalam bentuk elektronik, rincian jenis data dan informasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk non-elektronik.

(2)

Penyampaian rincian jenis data dan informasi dalam bentuk non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sampai batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak jadwal penyampaian yang pertama ditentukan.

(3)

Setelah batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain harus memberikan rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik.

Pasal 4

(1)

Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan rincian jenis data dan informasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan penunjukan tersebut diberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2)

Direktur Jenderal Pajak harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menerima rincian jenis data dan informasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan penunjukan tersebut diberitahukan kepada pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.

Pasal 5

(1)

Penetapan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), serta jadwal penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, serta rincian jenis data dan informasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengubah Peraturan Menteri ini.

(3)

Perubahan atas deskripsi pada kolom 4, bentuk data pada kolom 5, cara penyampaian pada kolom 6, dan jadwal penyampaian pada kolom 8 dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dilakukan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, setelah instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 30);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 594);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.03/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 879);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1174);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1457); dan
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 442)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali tanggal penyampaian pertama kali yang tercantum dalam lampiran.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017
  MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1977


Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan

Peraturan Menteri Tata Cara Bisnis Berlaku
standard

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.07/2017 jogloabang Sen, 12/04/2017 - 20:51

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 4 April 2017 dan diundangkan di Jakarta pada Berita Negara RI tahun 2017 Nomor 537 tanggal 4 April 2017. PMK 50/PMK.07/2017 merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016 yang sebelumnya merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan TKDD. Adanya beberapa kali revisi atas kebijakan TKDD tersebut perlu dilakukan guna memperbaiki beberapa ketentuan mengenai pengelolaan TKDD, terutama sisi pengalokasian, penyaluran dan pelaporan, serta efektivitas penggunaan TKDD.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk mengatur kembali ketentuan mengenai pengalolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa poin-poinnya untuk melaksanaan mengena1 penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyempurnaan penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Banyak hal yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditandatangani Menteri Keuangan Sir Mulyani Indrawati pada tanggal 1 Agustus 2017 dan berlaku sepenuhnya setelah diundangkan di Jakarta pada Berita Negara RI tahun 2017 nomor 1081 tanggal 3 Agustus 2017.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dapat diunduh di sini.

Peraturan Menteri Pemdes Pedoman
standard

Permen Keuangan 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Permen Keuangan 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah jogloabang Jum, 10/25/2019 - 23:26

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah mencabut dan tidak memberlakukan ketentuan mengenai DID dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018. Ketentuan tersebut mengenai mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Insentif Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah diundangkan dan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1180.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Mencabut

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah berlaku, ketentuan mengenai DID dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah adalah:

  1. bahwa ketentuan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Insentif Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  2. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Insentif Daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 97 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah adalah:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Isi PMK Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Berikut isi kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (bukan format asli):

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
  4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
  6. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteriajkategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
  7. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
  8. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negarajlembaga.
  9. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pus_at dan transfer ke daerah tahunan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN.
  10. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN.
  11. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BABUN.
  12. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negarajlembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
  13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
  14. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana TKDD adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKDD.
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  19. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap daerah menurut jenis transfer dalam periode tertentu.
  20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
  21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
  22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DID

Pasal 2

  1. Dalam rangka pengelolaan DID, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan:
    1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;
    2. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan
    3. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Penyaluran TKDD.
  2. Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Dana TransferUmum dan/atau KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan/atau KPA BUN Penyaluran TKDD.

Pasal 3

  1. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
    1. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
    2. menyusun RKA BUN DID beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
    3. menyampaikan RKA BUN DID beserta dokumen pendukung kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
    4. menandatangani RKA BUN DID yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD; dan
    5. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran DID kepada KPA BUN Penyaluran TKDD.
  2. KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
    1. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan SPM;
    2. menyusun RDP BUN TKDD;
    3. menyusun DIPA BUN TKDD;
    4. menyusun SKPRTD atas DIPA BUN TKDD;
    5. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana TKDD;
    6. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran TKDD;
    7. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran TKDD kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD; dan
    8. melaksanakan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran dan penyaluran kembali TKDD.

Pasal 4

KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan DID oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID

Pasal 5

  1. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD.
  2. Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID.
  3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.
  4. Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.
  5. Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dengan memperhatikan:
    1. perkembangan DID dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
    2. arah kebijakan DID; dan/atau
    3. kemampuan keuangan negara.

Bagian Kedua
Penyediaan Data DID

Pasal 6

  1. Dalam penyediaan data DID, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permintaan data kepada:
    1. Kepala Badan Pusat Statistik;
    2. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan; dan
    3. menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait,
    paling lambat bulan Juni.
  2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan data:
    1. APBD;
    2. realisasi APBD;
    3. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD;
    4. penyampaian Peraturan Daerah mengenai APBD kepada Kementerian Keuangan;
    5. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah;
    6. penyampa1an laporan realisasi APBD semester I; dan/atau
    7. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat bulan September.

Bagian Ketiga
Penghitungan dan Penetapan Alokasi DID

Pasal 7

  1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID berdasarkan pagu indikatif DID dan kebijakan pemerintah.
  2. Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
    1. kriteria utama; dan
    2. kategori kinerja.

Pasal 8

  1. Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID.
  2. Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian;
    2. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;
    3. pelaksanaan e-government; dan/atau
    4. ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  3. Dalam hal menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait tidak melakukan penilaian atau menyediakan data kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kriteria utama tersebut tidak diperhitungkan dalam pengalokasian DID.

Pasal 9

  1. Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikelompokkan dalam:
    1. kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
    2. kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
    3. kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
    4. kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
    5. kategori pelayanan umum pemerintahan;
    6. kategori kesejahteraan masyarakat;
    7. kategori peningkatan investasi;
    8. kategori peningkatan ekspor; dan/atau
    9. kategori pengelolaan sampah.
  2. Kelompok kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    1. kemandirian daerah yang didasarkan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan/ atau produk domestik regional bruto;
    2. efektivitas pengelolaan belanja daerah meliputi kategori:
      1. kualitas belanja modal untuk pendidikan;
      2. kualitas belanja modal untuk kesehatan; dan/atau
      3. realisasi belanja daerah;
    3. pembiayaan kreatif; dan
    4. kepatuhan daerah meliputi kategori:
      1. Mandatory Spending, dan
      2. ketepatan waktu pelaporan.
  3. Mandatory Spending sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 merupakan anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pemenuhan anggaran:
    1. belanja pendidikan;
    2. belanja kesehatan;
    3. Alokasi Dana Desa; dan
    4. belanja infrastruktur,
    dalam APBD sesuai persentase yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
  4. Ketepatan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 meliputi:
    1. penyampaian laporan Peraturan Daerah mengenai APBD sebelum tanggal 31 Januari tahun bersangkutan;
    2. penyampaian laporan realisasi semester I tahun anggaran berjalan paling lambat tanggal 30 Juli tahun bersangkutan; dan
    3. penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.
  5. Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    1. angka partisipasi murni;
    2. peta mutu pendidikan; dan
    3. rata-rata nilai ujian nasional.
  6. Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
    1. penanganan stunting,
    2. balita mendapatkan imunisasi lengkap; dan
    3. persalinan di fasilitas kesehatan.
  7. Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
    1. akses sanitasi layak; dan
    2. akses air minum layak.
  8. Kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
    1. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    2. penghargaan pembangunan daerah;
    3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
    4. inovasi daerah meliputi kategori:
      1. inovasi pelayanan publik; dan
      2. inovasi Pemerintah Daerah.
  9. Kelompok kategori kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
    1. penurunan penduduk miskin; dan
    2. Indeks Pembangunan Manusia.
  10. Kelompok kategori peningkatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
  11. Kelompok kategori peningkatan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa nilai ekspor.
  12. Kelompok kategori pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa kinerja pengelolaan sampah.

Pasal 10

Dalam hal terdapat perubahan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perubahan kriteria utama dan/atau kategori kinerja ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 11

  1. Penilaian:
    1. kategori kemandirian daerah;
    2. kategori kualitas belanja modal untuk pendidikan;
    3. kategori kualitas belanja modal untuk kesehatan;
    4. kategori realisasi belanja daerah;
    5. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
    6. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
    7. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
    8. kelompok kategori kesejahteraan masyarakat;
    9. kelompok kategori peningkatan investasi; dan
    10. kelompok kategori peningkatan ekspor,
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) didasarkan pada peningkatan kinerja dan capaian kinerja tahun terakhir.
  2. Penilaian peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih nilai kinerja selama 2 (dua) tahun.
  3. Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
  4. Capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
  5. Nilai kinerja masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan bobot tertentu.
  6. Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperingkatkan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu:
    Nilai Kinerja Peringkat
    91 - 100 amat baik (A)
    76 - 90 baik (B)
    61 - 75 cukup (C)
    51 - 60 sedang (D)
    0 - 50 kurang (E)

Pasal 12

  1. Penilaian:
    1. kategori pembiayaan kreatif;
    2. kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan; dan
    3. kategori kinerja pengelolaan sampah,
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, ayat (8), dan ayat (12) merupakan hasil penilaian kementerianflembaga nonkementerian terkait.
  2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait.
  3. Dalam hal menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait tidak melakukan penilaian kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kategori tersebut tidak diperhitungkan dalam pengalokasian DID.

Pasal 13

  1. Pagu DID per kategori ditentukan berdasarkan prioritas kategori dan jumlah daerah penerima DID per kategori.
  2. Prioritas kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    1. kategori peningkatan investasi;
    2. kategori peningkatan ekspor;
    3. kategori kemandirian daerah;
    4. kategori pembiayaan kreatif;
    5. kelompok kategori kesejahteraan masyarakat;
    6. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
    7. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
    8. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
    9. kategori penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    10. kategori penghargaan pembangunan daerah;
    11. kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
    12. kelompok kategori efektivitas pengelolaan belanja daerah;
    13. kategori pengelolaan sampah;
    14. kategori inovasi pelayanan publik; dan
    15. kategori inovasi pemerintah daerah.
  3. Penentuan pagu DID per kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pagu DID kategori Mandatory Spending dan kategori ketepatan waktu pelaporan.
  4. Pagu DID kategori Mandatory Spending dan kategori ketepatan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan jumlah Daerah yang memenuhi Mandatory Spending dan ketepatan waktu pelaporan serta jumlah alokasi DID per Daerah.
  5. Dalam hal terdapat perubahan prioritas kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan prioritas kategori ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 14

  1. Alokasi DID diberikan kepada Daerah yang memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    1. paling kurang mendapat nilai baik (B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (6);
    2. pemenuhan Mandatory Spending sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
    3. ketepatan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan/atau
    4. mendapatkan penilaian oleh kementerianjlembaga nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
  2. Alokasi DID suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d untuk masing-masing kategori dihitung berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) pada satu kategori dibagi total nilai kinerja dalam satu kategori dikali dengan pagu DID per kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
  3. Alokasi DID suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dengan jumlah tertentu.
  4. Alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan pagu alokasi DID dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan alokasi DID menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  5. Berdasarkan alokasi DID menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DID melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  6. Alokasi DID menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 15

  1. KPA BUN Penyaluran TKDD menyusun DIPA BUN TKDD atau perubahan DIPA BUN TKDD.
  2. Penyusunan DIPA BUN TKDD atau perubahan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesua1 dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

Pasal 16

  1. Berdasarkan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPA BUN Penyaluran TKDD menetapkan SKPRTD sesuai dengan alokasi DID untuk setiap Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
  2. SKPRTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pejabat Pembuat Komiten sebagai dasar penerbitan SPP.
  3. SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pejabat Penandatangan SPM sebagai dasar penerbitan SPM.
  4. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai dasar penerbitan SP2D.
  5. Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Pasal 17

  1. Penyaluran DID dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
  2. Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
    1. asli rekening koran dari RKUD; dan
    2. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD.

Pasal 18

  1. Penyaluran DID dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
    1. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni; dan
    2. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Juli.
  2. Penyaluran DID tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
    1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
    2. rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan; dan
    3. laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan DID pada tahun anggaran sebelumnya,
    dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 Juni.
  3. Penyaluran DID tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DID tahap I dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November.
  4. Laporan realisasi penyerapan DID tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan penyerapan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD.
  5. Rencana penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.
  6. Laporan realisasi penyerapan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah.
  7. Dalam hal persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DID tidak disalurkan.
  8. Dalam hal tanggal 20 Juni dan 20 November sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran DID pada hari kerja berikutnya.

Pasal 19

  1. Persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) disusun dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.
  2. Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 20

  1. DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
  2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang mendapat alokasi DID.
  3. Dalam hal pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak mendapat alokasi DID.
  4. Penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat pernyataan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.
  5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana penggunaan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
  6. DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
    1. honorarium, kecuali yang melekat pada kegiatan seperti narasumber dan panitia kegiatan; dan
    2. perjalanan dinas, kecuali yang melekat pada kegiatan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
PELAPORAN

Pasal 21

  1. KPA BUN Penyaluran TKDD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pengelolaan DID tingkat KPA kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD.
  2. Laporan keuangan pengelolaan DID tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dalam laporan keuangan tingkat KPA atas pengelolaan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  3. Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun laporan keuangan BA BUN TKDD berdasarkan laporan keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Laporan keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan keuangan BA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN TKDD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
  5. Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKDD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan mengenai:

  1. format rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b;
  2. format laporan realisasi penyerapan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan ayat (3); dan
  3. format pernyataan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini:

  1. ketentuan mengenai KPA untuk Tahun 2019; dan
  2. ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi DID Tahun Anggaran 2019,

dilaksanakan sesua1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai DID dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 0ktober 2019
  MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Peraturan Menteri Daerah Berlaku
standard

Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19

Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 suryaden Jum, 03/27/2020 - 01:55

Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020.

Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Coronavirus Disease COVID-19 diundangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 16 Maret 2020 di Jakarta.

Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Coronavirus Disease COVID-19 ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Coronavirus Disease COVID-19 adalah upaya Pemerintah untuk menanggulangi Pagebluk Pandemi COVID-19 yang meluluhlantakkan perekonomian dunia sehubungan dengan berhentinya tata cara kerja dan isolasi mandiri warga dunia dirumahnya, sehingga banyak event maupun kegiatan perekonomian lainnya harus ditunda hingga waktu yang belum diketahui.

Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Coronavirus Disease COVID-19 menjadi payung hukum bagi para pengelola keuangan dan pemerintahan daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran dan refocussing kegiatan seabgai cara pendanaan penanganan virus corona di Indonesia.

Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Maka Kementerian Keuangan harus pula memiliki Peraturan Menteri Keuangan agar penggunaan dana dan refoccussing menjadi lebih terarah, terkendali, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Menteri ini berlaku sampa1 dengan bulan September Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7 ayat 3, Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19

Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19

Latar Belakang

Latar Belakang Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 adalah:

  1. bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, diperlukan adanya respon tanggap dari Pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa;
  2. bahwa dalam rangka merespon Covid-19 di wilayah Indonesia terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, perlu dilakukan penyesuaian sementara pada persyaratan penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan;
  3. bahwa diperlukan payung hukum yang akomodatif dan aplikatif dalam rangka penyesuaian terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah untuk merespon COVID-19 dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.Ol/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.O1/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.Ol/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1180);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 jPMK.07 /2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana ~agi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);

Isi Permenkeu tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19

Berikut adalah isi Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  3. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
  6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
  7. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat DBH SDA Migas adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi.
  8. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
  9. Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.
  10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

  1. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi penyaluran dan penggunaan DBH, DAU, dan DID Tahun Anggaran 2020.
  2. DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. DBH CHT;
    2. DBH SDA selain DBH SDA Kehutanan; dan
    3. DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus.

Pasal 3

  1. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang besarannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD danjatau Perubahan APBD.
  2. Belanja wajib bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

BAB II
PENYALURAN

Pasal 4

  1. Penyaluran DBH SDA triwulan II dan triwulan III dan penyaluran DAU bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19; dan
    2. Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan.
  2. Penyaluran DID Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan dilaksanakan secara bersamaan paling cepat bulan Maret 2020 dan paling lambat bulan Juni 2020.

BAB III
PENGGUNAAN

Pasal 5

  1. DBH CHT yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan danjatau penanganan Covid-19.
  2. DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan danjatau penanganan Covid-19.
  3. DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

BAB IV
PENGENDALIAN

Pasal 6

  1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, terhadap penyaluran sebagian DAU Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan pemotongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
  2. Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selama dua bulan berturut-turut.
  3. Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan perkiraan kebutuhan belanja daerah tiga bulan ke depan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

  1. Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, pengelolaan DBH CHT, DBH SDA selain DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus, dan DID dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan PMK 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
  2. Ketentuan mengenai format Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Peraturan Menteri ini berlaku sampa1 dengan bulan September Tahun Anggaran 2020.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap permohonan penyaluran DID tahap I Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh gubernur/bupati/wali kota kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penyalurannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian tentang Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Coronavirus Disease COVID-19 yang akan berlaku hingga bulan September tahun anggaran 2020.

Peraturan Menteri Daerah Pedoman Berlaku
featured
standard

Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa jogloabang Sab, 07/06/2019 - 17:13

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa pada akhir tahun 2018. Peraturan Menteri Keuangan tersebut bernomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indraawati pada tanggal 31 Desember 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 31 Desember 2018 di Jakarta.

Melatarbelakangi terbitnya Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, dan selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur lebih lanjut tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa. Serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 1 8, Pasal 23, Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

Adapun dasar hukum Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 168, TLN No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 5864).

Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa ini mengatur tentang Ketentuan mengenai ketentuan dan ruang lingkup pengelolaan dana desa, meliputi: penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi.

Perubahan-perubahan akibat diterbitkannya Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Pertimbangan Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

  1. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  3. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur lebih Ianjut tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa;

Dasar Hukum Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa

Pasal demi Pasal dalam Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
  2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
  6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
  10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
  11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
  12. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
  13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
  14. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
  15. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
  16. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
  17. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
  18. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
  19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.
  20. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
  21. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
  23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  25. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
  28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
  29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
  30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
  31. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.
  32. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa, meliputi:

  1. penganggaran;
  2. pengalokasian;
  3. penyaluran;
  4. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
  5. pedoman penggunaan; dan
  6. pemantauan serta evaluasi.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

  1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa.
  2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.
  3. Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.
  4. Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
    1. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan
    3. kemampuan keuangan negara.

Pasal 4

Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN.

Pasal 5

  1. Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.
  2. Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
    1. Alokasi Dasar;
    2. Alokasi Afirmasi; dan
    3. Alokasi Formula.
  3. Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.
  4. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
  5. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
    1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
    2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
    3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
    4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
  6. Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
  7. Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  8. Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  9. Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing- masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Daerah kabupaten/kota.
  10. Data indeks desa membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
  11. Dalam hal data indeks desa membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 6

  1. Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan.
  2. Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.
  3. Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB IV
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

DD Kab/Kotab = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AF Kab/Kota
Keterangan :  
DD Kab/Kota = Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota
AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota
AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota

AF Kab/Kota

= Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

Pasal 8

  1. Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah kabupatan/kota.
  2. Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan jumlah Desa secara nasional.
  3. Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 9

  1. Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
    AA Kab/Kota = (AA DST x DST Kab/Kota) + (AA DT x DT Kab/Kota)
    Keterangan :  

    AA Kab/Kota

    =

    Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota

    AA DST

    =

    besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

    DST Kab/Kota

    =

    jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota

    AA DT

    =

    besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

    DT Kab/Kota

    =

    jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota

  2. Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
  3. Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
  4. Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    AA Desa = (0,03 x DD) / {(2 x DST) + (1 x DT)}
    Keterangan :  
    AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
    DD = pagu Dana Desa nasional
    DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
    DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 10

  1. Besaran Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
    AF Kab/Kota = {(0,10xY1)+(0,50xY2)+(0,15x Y3) + (0,25 x Y4)} X (0,25 x DD)
    Keterangan :  
    AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota
    Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional
    Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional
    Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional
    Y4 = rasio IKK Daerah kabupaten/kota terhadap total IKK Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa
  2. Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
  3. Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
  4. Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.
  5. Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
  6. Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 11

  1. Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), bupati/wali kota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
  2. Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
    1. Alokasi Dasar setiap Desa;
    2. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
    3. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 12

  1. Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  2. Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota berbeda dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  3. Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), bupati/wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.
  4. Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), bupati/wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

  1. Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
  2. Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).
  3. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota.

Pasal 14

  1. Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
    1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
    2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
    3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
    4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
  2. Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
    AF Desa = {(0,10xZ1)+(0,50xZ2)+(0,15x Z3) + (0,25 x Z4)} x AF Kab/Kota
    Keterangan :  
    AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
    Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota
    Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota
    Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/kota
    Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota
    AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota
  3. Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
  4. IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 15

  1. Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
  2. Peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur mengenai:
    1. jumlah Desa;
    2. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
    3. penetapan rincian Dana Desa;
    4. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
    5. prioritas penggunaan Dana Desa;
    6. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
    7. sanksi administratif.
  3. Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Kepala KPPN setempat dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, gubernur, Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, dan kepala Desa.

BAB V
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Kuasa Pengguna Anggaran

  1. Untuk pelaksanaan penyaluran Dana Desa, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan:
    1. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan; dan
    2. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  2. Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan sebagai koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  3. Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa.
  4. Dalam hal KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
  5. Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Pejabat Eselon IV pada KPPN atau Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadi pelaksana tugas Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  6. Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi KPA BUN dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Tugas dan fungsi Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
    1. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda tangan SPM;
    2. melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;
    3. melaksanakan penyaluran Dana Desa;
    4. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
    5. menatausahakan dan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
    6. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    7. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  8. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  9. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d sampai dengan huruf f dan proyeksi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g merupakan satu kesatuan dengan penyampaian laporan dan proyeksi penyaluran Dana Desa.
  10. Tugas dan fungsi Koordinator KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
    1. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
    2. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
    3. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi dengan sistem aplikasi terintegrasi kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
    5. menyampaikan bukti penyaluran elektronik kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD; dan
    6. menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Cash Planning Information Network (CPIN).
  11. KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Paragraf 1
DIPA

Pasal 17

  1. KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
  3. RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga untuk direviu.
  4. RKA BUN Dana Desa yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RDP BUN TKDD.
  5. Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.
  6. Hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Daftar Hasil Penelaahan RDP BUN TKDD.
  7. KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKDD yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  8. DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  9. Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan DIPA BUN Dana Desa berdasarkan hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  10. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan DIPA/DIPA Petikan BUN Dana Desa kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  11. DIPA/DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.
  12. DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat (11) merupakan satu kesatuan dengan DIPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 18

  1. KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat menyusun perubahan DIPA BUN Dana Desa.
  2. Penyusunan perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Paragraf 2
SPP, SPM, dan SP2D

Pasal 19

  1. PPK BUN menggunakan DIPA/DIPA Petikan Dana Desa sebagai dasar penerbitan SPP.
  2. SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPSPM BUN sebagai dasar penerbitan SPM.
  3. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Paragraf 1
Penyaluran dari RKUN ke RKUD

Pasal 20

  1. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
  2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
    2. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    3. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
  3. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I dan tahap II secara bersamaan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 40% (empat puluh persen); dan
    2. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
  4. Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemerintah Daerah yang:
    1. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD kurang dari 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD; dan
    2. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tahap III paling lambat bulan November,
    berdasarkan data transaksi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD.
  5. Data transaksi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun berkenaan.
  6. Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan daftar Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati/wali kota dan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun berkenaan.
  7. Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. penyaluran pertama untuk Desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III; dan
    2. penyaluran kedua untuk sisa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  8. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 21

  1. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I berupa:
      1. surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
      2. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
      2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II;
      2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
      3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.
  2. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I dan tahap II berupa:
      1. surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
      2. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
      3. daftar Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya;
      4. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
      5. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
  3. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan dan daftar Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  4. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c dan ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3, dan huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  5. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 4 menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
  6. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
  7. Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan dalam 2 (dua) kali penyaluran:
    1. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada masing-masing penyaluran;
    2. untuk penyaluran pertama Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 menunjukkan:
      1. realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD; dan
      2. realisasi capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    3. untuk penyaluran kedua Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 dari seluruh Desa menunjukkan:
      1. rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD; dan
      2. rata-rata realisasi capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
  8. Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c mencakup laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa terkini dari desa yang sudah menerima Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.
  9. Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.
  10. Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output.

Pasal 22

  1. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan dokumen elektronik (softcopy).
  2. Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 23

  1. Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
  2. Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 2
Penyaluran dari RKUD ke RKD

Pasal 24

  1. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh bupati/ wali kota.
  2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/ wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
    2. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
      2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
  3. Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    2. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
  4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
  5. Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
  6. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
  7. Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 25

  1. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, bupati/wali kota mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa khusus untuk Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan dengan peraturan bupati/wali kota.
  3. Bupati/ wali kota menyampaikan peraturan bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Pasal 26

  1. Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf d kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  2. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 27

  1. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun Laporan Keuangan TKDD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan TKDD.
  2. Laporan Keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.
  3. Laporan Keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan TKDD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
  4. Untuk penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
    2. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  6. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi DAK Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan
    2. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disampaikan kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi DAK Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer dan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 28

Untuk sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Dana Desa dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan oleh Kepala Desa dan Bupati/Wali kota

Pasal 29

  1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati/wali kota.
  2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II.
  3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
  4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
  5. Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati/wali kota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
  6. Bupati/wali kota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 30

  1. Bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
  2. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
  3. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
  4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
  5. Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VII
PEDOMAAN PENGGUNAAN

Pasal 31

  1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
  2. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Pasal 32

  1. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
  2. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 33

  1. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota.
  2. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
  3. Persetujuan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 34

  1. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
  3. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi oleh Kementerian Keuangan

Pasal 35

  1. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    1. penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
    3. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa;
    4. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota;
    5. sisa Dana Desa di RKUD; dan
    6. pencapaian output Dana Desa.

Pasal 36

  1. Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa untuk tahap I.
  2. Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
  3. Kepala KPPN selaku KPA Penyalμran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/wali kota dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

  1. Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat memberikan teguran kepada bupati/wali kota.
  3. Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
    1. keterlambatan penyaluran; dan/atau
    2. tidak tepat jumlah penyaluran.
  4. Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

  1. Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
  2. Dalam hal bupati/wali kota terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta kepada bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/wali kota untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

  1. Pemantauan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya.
  2. Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena bupati/wali kota belum menerima laporan realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta kepada bupati/wali kota untuk memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II.
  3. Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena perbedaan jumlah Desa, bupati/wali kota menyampaikan pemberitahuan kelebihan salur Dana Desa dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 40

Pemantauan capaian output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 41

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

  1. penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
  2. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.

Pasal 42

  1. Evaluasi terhadap penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
  3. Perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  4. Penyampaian perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III.

Pasal 43

  1. Evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian output Dana Desa.
  2. Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan realisasi penyerapan Dana Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) serta capaian output kurang dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/wali kota.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi oleh Bupati/Wali kota

Pasal 44

Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

  1. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  2. capaian output Dana Desa.

Pasal 45

  1. Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/wali kota:
    1. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
    2. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
  2. Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  3. Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan bupati/wali kota.

Pasal 46

  1. Bupati/wali kota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
    1. bupati/wali kota belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
    2. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; dan/atau
    3. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
  2. Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
  3. Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
  4. Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  5. Bupati/wali kota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  6. Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  7. Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan dari penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  8. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
  9. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 47

  1. Bupati/wali kota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dalam hal:
    1. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a telah diterima;
    2. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
    3. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
  2. Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
  3. Bupati/wali kota melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
  4. Bupati/wali kota memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
  5. Bupati/wali kota menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
  7. Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  8. Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/wali kota menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
  9. Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
  10. Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 48

  1. Bupati/wali kota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
  2. Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bupati/wali kota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat penyaluran Dana Desa tahap III.
  3. Bupati/wali kota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 49

  1. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:
    1. pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);
    2. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3); dan/atau
    3. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
  2. Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar Alokasi Dasar setiap Desa dikali selisih jumlah Desa pada tahun anggaran berjalan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Ketentuan mengenai:

  1. pedoman dan contoh penghitungan pembagian Dana Desa ke Setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b;
  2. format laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 4;
  3. format laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 5;
  4. format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 3; dan
  5. format Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan Pasal 24 ayat (2) huruf c angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. ketentuan penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); dan
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) sampai dengan ayat (6), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 3, Pasal 24 ayat (2) huruf c angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 2, Pasal 29 ayat (2) huruf b, Pasal 30 ayat (2) huruf b, Pasal 35 ayat (2) huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) mulai berlaku untuk Daerah kabupaten/kota prioritas pada tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan yang belum bersifat wajib dan bersifat wajib untuk seluruh Daerah kabupaten/kota pada tanggal 1 Januari 2021.
  3. Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daerah kabupaten/kota prioritas yang melaksanakan program intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif untuk pencegahan stunting yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1838

Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Daerah Pemdes Pedoman Tidak Berlaku Dicabut
standard

Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa jogloabang Sab, 01/11/2020 - 08:53

Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah dana APBN bagi Desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 diatur dengan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga Pengelolaan Dana Desa perlu diatur lagi dengan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan mencabut serta menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 31 Desember 2019 di Jakarta. Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa diundangkan dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700 di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Agar setiap orang mengetahuinya.

“Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa”

PMK tentang Pengelolaan Dana Desa ini, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2020 harus dimulai pada bulan Januari Tahun 2020 dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I (40%), Tahap II (40%), dan Tahap III (20%). PMK dimaksud juga disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan reformulasi perhitungan alokasi Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Status, Mencabut

Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838) dan menyatakannya tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54, BAB XI Ketentuan Penutup,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah:

  1. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  3. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur lebih lanjut tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Isi Kebijakan PMK Pengelolaan Dana Desa

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (bukan format asli):

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
  2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas­ batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
  6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
  10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
  11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
  12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
  13. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
  14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
  15. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
  16. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
  17. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
  18. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
  19. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
  20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.
  21. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
  22. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
  24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. penganggaran;
  2. pengalokasian;
  3. penyaluran;
  4. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; pedoman penggunaan; dan
  5. pemantauan serta evaluasi.

BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 3

  1. Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan:
    1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;
    2. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan
    3. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  2. Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan sebagai koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  3. Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa.
  4. Dalam hal KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.
  5. Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Pejabat Eselon IV pada KPPN atau Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadi pelaksana tugas Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  6. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
    1. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
    2. melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;
    3. melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Desa;
    4. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
    5. menatausahakan dan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
    6. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    7. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  8. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  9. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d sampai dengan huruf f dan proyeksi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g merupakan satu kesatuan dengan penyampaian laporan dan proyeksi penyaluran DAK Fisik.
  10. Koordinator KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
    1. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
    2. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
    3. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi dengan sistem aplikasi terintegrasi kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
    5. menyampaikan bukti penyaluran elektronik kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD; dan
    6. menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Cash Planning Information Network (CPIN).
  11. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 4

  1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa.
  2. Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
    1. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan
    3. kemampuan keuangan negara.
  3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.
  4. Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.

Pasal 5

Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN.

BAB IV
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 6

  1. Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.
  2. Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
    1. Alokasi Dasar;
    2. Alokasi Afirmasi;
    3. Alokasi Kinerja; dan
    4. Alokasi Formula.
  3. Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.
  4. Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
  5. Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
  6. Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
    1. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
    2. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
    3. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
    4. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
  7. Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:
    1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
    2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
    3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
    4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
  8. Desa secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data jumlah Desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
  9. Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
  10. Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  11. Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  12. Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing­ masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Daerah kabupaten/kota.
  13. Data jumlah Desa, data indeks Desa membangun, dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
  14. Dalam hal data jumlah Desa, data indeks desa membangun, dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (13), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 7

  1. Bupati/wali kota melakukan verifikasi data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa dalam alokasi Dana Desa tahun sebelumnya dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8).
  2. Bupati/wali kota menyampaikan hasil verifikasi data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
  3. Dalam hal data jumlah Desa hasil verifikasi bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data jumlah Desa hasil verifikasi bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
  4. Dalam hal data jumlah Desa hasil verifikasi bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

  1. Hasil penghitungan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Berdasarkan pagu alokasi Dana Desa dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.
  3. Berdasarkan alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  4. Alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 9

Pengalokasian nncian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:
DD Kab/Kota = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AK Kab/Kota + AF Kab/Kota

Keterangan:

  • DD Kab/Kota = Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota
  • AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota
  • AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota
  • AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/Kota
  • AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

Pasal 10

  1. Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota.
  2. Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan jumlah Desa secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) atau jumlah Desa hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

  1. Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan menggunakan rumus:
    AA Kab/Kota = (AA DST x DST Kab/Kota) + (AA DT x DT Kab/Kota)

    Keterangan:

    • AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota
    • AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
    • DST Kab/Kota = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota.
    • AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
    • DT Kab/Kota = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota
  2. Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
  3. Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
  4. Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus:
    AA Desa = (0,015 x DD) / {(2 x DST) + (1 x DT)}

    Keterangan:

    • AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
    • DD = pagu Dana Desa nasional
    • DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
    • DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 12

  1. Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
    AK Kab/Kota = Jumlah Desa AK x AK Desa

    Keterangan

    • AA Kab/Kota = Alokasi Kinerja setiap kabupaten/kota
    • Jumlah Desa AK = jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Kab/Kota
    • AK = Alokasi Kinerja untuk Setiap Desa
  2. Desa penenma Alokasi Kinerja setiap Kab/Kota sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
    1. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa;
    2. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan
    3. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima alokasi kinerja adalah sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.
  3. Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:
    Skor Kinerja = {(0,20 X Y1) + (0,20 x Y2) + (0,25 x Y3) + (0,35 x Y4)}

    Keterangan:

    • Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
    • Y1 = pengelolaan keuangan desa
    • Y2 = pengelolaan Dana Desa
    • Y3 = capaian keluaran Dana Desa
    • Y4 = capaian basil pembangunan Desa
  4. Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
    1. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
  5. Pengeloaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
    1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
    2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
  6. Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
    1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
  7. Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
    1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
    2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
    3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
    4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
  8. Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:
    AK Desa = (0,015 x DD) / (0,1 x Jumlah Desa)

    Keterangan:

    • AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
    • DD = pagu Dana Desa nasional
    • Jumlah Desa = jumlah Desa nasional
  9. Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  10. Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

  1. Besaran Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan menggunakan rumus:
    AF Kab/Kota = {(0,10 x Y1) + (0,50 x Y2) + (0,15 x Y3) + (0,25 x Y4)} x (0,28 x DD)

    Keterangan:

    • AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota
    • Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional
    • Y2 = rasio angka kemiskinan Desa Uumlah penduduk miskin Desa) setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional
    • Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional
    • Y4 = rasio IKK Daerah kabupaten/kota terhadap total IKK Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa
  2. Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
  3. Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
  4. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan konsistensi dan ketersediaan data.
  5. Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.
  6. Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
  7. Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 14

  1. Berdasarkan nncian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4), bupati/wali kota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
  2. Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
    1. Alokasi Dasar setiap Desa;
    2. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
    3. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
    4. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 15

  1. Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  2. Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota berbeda dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), bupati/wali kota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  3. Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), bupati/wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.
  4. Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), bupati/wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa mutakhir.

Pasal 16

  1. Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4).
  2. Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11).
  3. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota.

Pasal 17

  1. Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (8).
  2. Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
  3. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota.

Pasal 18

  1. Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot:
    1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
    2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
    3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
    4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
  2. Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
    AF Desa = {(0,10xZl) + (0,50xZ2) + (0,15xZ3) + (0,25 x Z4)} x AF Kab/Kota

    Keterangan:

    • AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
    • Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota
    • Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota
    • Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/kota
    • Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap 1KG Desa Daerah kabupaten/kota
    • AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota
  3. Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing­ masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
  4. IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 19

  1. Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
  2. Peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    1. jumlah Desa;
    2. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
    3. penetapan rincian Dana Desa;
    4. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
    5. prioritas penggunaan Dana Desa;
    6. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
    7. sanksi administratif.
  3. Data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari hasil verifikasi data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
  4. Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN setempat dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan kepala Desa.
  5. Penyampaian peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen elektronik (softcopy) kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa dan daftar RKD.
  6. Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan daftar rekening kas setiap desa pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menyampaikan perubahan RKD kepada Kepala KPPN.
  8. Ketentuan mengenai tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB V
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Paragraf 1
DIPA

Pasal 20

  1. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
  3. RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu.
  4. RKA BUN Dana Desa yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RDP BUN TKDD.
  5. Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.
  6. Hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Daftar Hasil Penelaahan RDP BUN TKDD.
  7. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKDD yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  8. DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  9. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN Dana Desa berdasarkan hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  10. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan DIPA/DIPA Petikan BUN Dana Desa kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  11. DIPA/DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.

Pasal 21

  1. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dapat menyusun perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 20.
  2. Penyusunan perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Paragraf 2
Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar,
dan Surat Perintah Pencairan Dana

Pasal 22

  1. Pejabat Pembuat Komitmen menggunakan DIPA/DIPA Petikan Dana Desa sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 20 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
  2. Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar.
  3. Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

Bagian Kedua
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 23

  1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
  2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
  3. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
  4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
    1. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
    2. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    3. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
  5. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
    1. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    2. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
  6. Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 24

  1. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
    1. tahap I berupa:
      1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
      2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
      3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
    2. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
      2. laporan realisasi penyerapan dan capa1an keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata­ rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
      2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
    4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
      1. tahap I berupa:
        1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
        2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
        3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
      2. tahap II berupa:
        1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
        2. laporan realisasi penyerapan dan capa1an keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata­ rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
        3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
    5. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampa1an dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
    6. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
    7. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesua1 dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
    8. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
    9. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
    10. Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 25

  1. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
    1. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capa1an keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata­ rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capa1an keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
      2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
  2. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
    1. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    2. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata­ rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capa1an keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
      3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
  3. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  4. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  5. Bupati/wali kota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
  6. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
  7. Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.
  8. Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 26

  1. Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
  2. Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota
kepada Desa

Pasal 27

  1. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
  2. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 28

  1. Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
  2. Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
  3. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
  4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
  5. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
  6. Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan bupati/wali kota.
  7. Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati/wali kota.
  8. Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Pasal 29

  1. Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  2. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 30

  1. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan keuangan TKDD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan TKDD.
  2. Laporan keuangan TKDD sebagaimana maksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.
  3. Laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clisusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan TKDD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
  4. Untuk penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan ketentuan:
    1. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengena1 pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
    2. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  6. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan ketentuan:
    1. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi DAK Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan
    2. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disampaikan kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi DAK Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 31

Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Dana Desa dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEDOMAAN PENGGUNAAN

Pasal 32

  1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
  2. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Pasal 33

  1. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
  2. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 34

  1. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota.
  2. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
  3. Persetujuan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 35

  1. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
  3. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

  1. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    1. penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. penyaluran Dana Desa;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
    4. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Daerah kabupaten/kota;
    5. sisa Dana Desa di RKD; dan
    6. pencapaian keluaran Dana Desa.

Pasal 37

  1. Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.
  2. Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
  3. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/wali kota dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

  1. Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
  2. Dalam hal bupati/wali kota terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta kepada bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/wali kota untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

  1. Pemantauan s1sa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
  2. Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.

Pasal 41

Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 42

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

  1. data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten/kota; dan
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 43

  1. Evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan untuk memastikan data jumlah Desa, dan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
  3. Perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  4. Penyampaian perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c atau ayat (5) huruf b.

Pasal 44

  1. Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.
  2. Dalam hal realisasi penyerapan dan capa1an keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/wali kota.

Pasal 45

Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

  1. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  2. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 46

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, bupati/wali kota:

  1. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  2. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 47

  1. Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
  2. Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
  3. Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
  4. Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
  5. Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 48

  1. Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) setelah menerima:
    1. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
    2. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
    atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
  2. Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Ketentuan mengenai penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai APBN.

Pasal 50

Ketentuan mengenai:

  1. pedoman dan contoh penghitungan pembagian Dana Desa ke Setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b;
  2. format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5);
  3. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2);
  4. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);
  5. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2);
  6. format surat pengantar sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (6); dan
  7. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tetap diakui dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 bagi Pemerintah Daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

  1. Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan bupati/wali kota paling lambat akhir bulan Juni 2020.
  2. Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
  3. Bupati/wali kota melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
  4. Bupati/wali kota menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

Pasal 53

  1. Dalam hal aplikasi penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa yang digunakan oleh Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa belum tersedia, Menteri Keuangan menunjuk Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai KPA Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa.
  2. KPA Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
  3. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

  1. Ketentuan rnengenai laporan konvergensi pencegahan stunting dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk Daerah kabupaten/kota prioritas pada tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan yang belum bersifat wajib dan bersifat wajib untuk seluruh Daerah kabupaten/kota pada tanggal 1 Januari 2021.
  2. Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daerah kabupaten/kota prioritas yang melaksanakan program gizi spesifik dan sensitif untuk penanganan stunting yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 56

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Demikianlah mengenai isi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 31 Desember 2019 di Jakarta.

Unduh PMK Nomor 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di tautan ini.

Lampiran Ukuran
Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (583.15 KB) 583.15 KB
Peraturan Menteri Daerah Pemdes Pedoman Berlaku
featured
slider
trending
standard

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat suryaden Rab, 03/11/2020 - 05:07

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.

Menteri/pimpinan lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri ini dan harus mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Status Mencabut

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri m1 mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2144), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah:

  1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
  2. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.OS/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.OS/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.OS/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
  3. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk lebih memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Isi Permenkeu Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Berikut isi Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
  2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah pnnsip- prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat.
  3. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
  4. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
  5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan SAP berbasis akrual.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk:

  1. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan; dan
  2. memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.

Pasal 4

  1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri atas:
    1. pendahuluan kebijakan akuntansi;
    2. kebijakan pelaporan keuangan;
    3. kebijakan akuntansi kas dan setara kas;
    4. kebijakan akuntansi investasi;
    5. kebijakan akuntansi piutang;
    6. kebijakan akuntansi persediaan;
    7. kebijakan akuntansi aset tetap;
    8. kebijakan akuntansi aset lainnya;
    9. kebijakan akuntansi kewajiban/utang;
    10. kebijakan akuntansi ekuitas;
    11. kebijakan akuntansi pendapatan;
    12. kebijakan akuntansi beban, belanja, dan transfer;
    13. kebijakan akuntansi pembiayaan;
    14. kebijakan akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)/SAL; dan
    15. kebijakan akuntansi transitoris.
  2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

  1. Menteri/pimpinan lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri ini.
  2. Petunjuk teknis akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Laporan Keuangan tahun anggaran 2019 yang telah dan sedang disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2144), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Berlaku
standard

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya suryaden Sab, 04/11/2020 - 03:20

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB VIII.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang.

Aset Lainnya, antara lain:

  1. Aset tak berwujud;
  2. Kemitraan dengan pihak ketiga;
  3. Kas yang dibatasi penggunaannya; Uang Muka Rekening BUN; dan
  4. Aset Lain-Lain.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB VIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang.

Aset Lainnya, antara lain:

  1. Aset tak berwujud;
  2. Kemitraan dengan pihak ketiga;
  3. Kas yang dibatasi penggunaannya; Uang Muka Rekening BUN; dan
  4. Aset Lain-Lain.

A. ASET TAK BERWUJUD (ATB)

  1. Definisi

    ATB didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut:

    1. Dapat diidentifikasi;
    2. Dikendalikan, dikuasasi, atau dimiliki oleh pemerintah;
    3. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh pemerintah; dan
    4. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

  2. Jenis Aset Tak Berwujud

    ATB dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan serta masa manfaatnya.

    Menurut jenis sumber dayanya, Aset tak Berwujud dapat dibedakan menjadi:

    1. Perangkat Lunak (Software) Komputer

      Software Komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Dengan kata lain, software yang dimaksud di sini adalah software yang dapat digunakan di komputer atau jenis hardware lainnya.

    2. Hak Paten dan Hak Cipta

      Hak Paten dan Hak Cipta diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu, dengan adanya hak ini, entitas dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

    3. Lisensi dan Waralaba (Franchise)

      Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Waralaba (Franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

    4. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

      Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panJang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang dan dapat diidentifikasi sebagai aset. Diantara bentuk hasil penelitian adalah peta digital yang dikembangkan oleh beberapa kementerian negara/lembaga.

    5. ATB Lainnya

      ATB lainnya merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada.

      Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi:

      1. Pembelian;
      2. Pengembangan internal;
      3. Pertukaran;
      4. Kerjasama;
      5. Donasi/hibah;
      6. Warisan budaya/sejarah.

      Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi:

      1. ATB dengan masa manfaat terbatas;
      2. ATB dengan masa manfaat tak terbatas.

  3. Pengakuan

    ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:

    1. Dapat diidentifikasi;
    2. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
    3. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
    4. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

    Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:

    1. Tahap penelitian/riset; dan
    2. Tahap pengembangan

    Dalam tahap penelitian/riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:

    1. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru;
    2. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
    3. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
    4. Perumusan formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

    Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:

    1. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
    2. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
    3. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
    4. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
    5. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut;
    6. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

    Contoh tahap pengembangan diantaranya:

    1. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
    2. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
    3. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

  4. Pengukuran

    Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:

    1. Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
    2. Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.

    ATB yang diperoleh melalui pembelian diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas tersebut. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

    Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

    1. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
    2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

      Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

      1. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
      2. Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
      3. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

    Pengukuran ATB yang diperoleh pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

    Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

    Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri disajikan sebesar nilai wajar.

    Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Namun demikian, perlu dipastikan benar-benar aset tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat diestimasikan khususnya terkait dengan saat dimana aset dimaksud tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih baru atau yang lebih canggih. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

  5. Penghentian dan pelepasan

    ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim juga disebut sebagai pemindahtanganan.

    Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

    Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi.

    Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai pendapatanjbeban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

  6. Penyajian dan Pengungkapan

    ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB antara lain sebagai berikut:

    1. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
    2. ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
    3. Masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
    4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
    5. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
    6. Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
    7. Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada;
    8. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
    9. Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada

B. AKUNTANSI ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

  1. Definisi
    1. Aset kemitraan adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunym komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
    2. Bangun, Kelola, Serah - BKS (Build, Operate, Transfer - BOT), adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kernbali aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
    3. Bangun, Serah, Kelola - BSK (Build, Transfer, Operate - BTO) adalah pola kerjasama berupa pemanfaatn aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati (masa konsesi).
    4. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
    5. Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemerintah dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
      1. disediakan oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) dimana:
        1. mitra kerjasama membangun, mengembangkan, atau memperoleh dari pihak lain; atau
        2. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
      2. Disediakan oleh pemerintah dimana:
        1. Merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah; atau
        2. merupakan peningkatan kapitalisasi terhadap aset milik pemerintah yang dipartisipasikan.
    6. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian yang mengikat antara pemerintah dan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) dimana:
      1. mitra menggunakan aset konsesi jasa selama masa konsesi; dan
      2. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa publik selama masa konsesi
    7. Masa kerjasama, kemitraan, atau konsesi adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) masih terikat dengan perjanjian kemitraan.

  2. Jenis
    1. Tanah
    2. Gedung dan Bangunan dan/atau Sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan
    3. BMN selain Tanah dan Bangunan.
    4. Aset Tak Berwujud

  3. Pengakuan
    1. Pengakuan aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BKS
      1. BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BKS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
      2. Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
      3. Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BKS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMN sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.
      4. Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah kecil pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan.
    2. Pengakuan aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK
      1. BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSK diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
      2. Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
    3. Pengakuan aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa
      1. Karakteristik umum perjanjian konsesijasa antara lain:
        1. Mitra memperoleh hak konsesi dari pemerintah;
        2. Mitra bertanggung jawab terhadap manajemen pengelolaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa publiknya, dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemerintah;
        3. Terdapat pengaturan oleh pemerintah atas penetapan tarif yang dipungut oleh mitra sepanjang masa konsesi;
        4. Mitra diwajibkan untuk menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemerintah pada kondisi yang ditentukan di akhir masa konsesi, dengan sedikit atas tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya membiayai aset konsesi jasa; dan
        5. Konsesi jasa merupakan perjanjian mengikat yang mencakup standar capaian layanan, mekanisme penyesuaian tarif, dan pengaturan untuk penyelesaian perselisihan.
      2. Pemerintah mengakui aset partisipasi mitra dan peningkatan kapitalisasi aset pada BMN yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
        1. Pemerintah mengendalikan atas mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan serta penetapan tarifnya; dan
        2. Pemerintah mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas nilai sisa aset di akhir masa konsesi.
      3. Diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika pemerintah mengendalikan atas mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan serta penetapan tarifnya.
      4. Aset konsesi jasa yang berasal dari aset partisipasi mitra menjadi BMN ketika serah terima aset yang disertai pengalihan status kepemilikannya kepada pemerintah.
      5. Dalam hal terdapat BMN yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa dan memenuhi kondisi persyaratan pengakuan aset konsesi jasa sebagaimana angka (2) poin i dan poin ii, maka pemerintah melakukan reklasifikasi BMN yang dipartisipasikan tersebut sebagai aset konsesi jasa.
      6. Pada akhir masa konsesi, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis aset tetap atau aset tak berwujud sesuai dengan karakteristik asetnya.

  4. Pengukuran
    1. Pengukuran aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BKS
      1. BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BKS yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai wajar pada saat telah terdapat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
      2. Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
    2. Pengukuran aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK
      1. BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSK yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai tercatat aset atau nilai wajar aset pada saat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
      2. Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai wajar konstruksi bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya atau penambahan kapitalisasi aset pada BMN yang dipartisipasikan sesum dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan.
    3. Pengukuran aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa
      1. Aset konsesi jasa yang berasal dari aset partisipasi mitra yang memenuhi kondisi persyaratan pengakuan aset konsesi jasa diukur sebesar nilai wajar yaitu nilai konstruksi aset konsesi jasa atau peningkatan kapitalisasi aset pada BMN yang sudah ada sesuai dengan dokumen laporan konstruksi, BAST operasional aset konsesi jasa atau dokumen yang dipersamakan.
      2. Dalam hal terdapat BMN yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa dan memenuhi kondisi persyaratan pengakuan aset konsesi jasa, maka pemerintah melakukan reklasifikasi BMN yang dipartisipasikan tersebut sebagai aset konsesi jasa sebesar nilai tercatat aset sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan.

  5. Penyajian dan Pengungkapan
    1. Aset kemitraan disajikan di neraca pada pos aset lainnya.
    2. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang tepat dalam Catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan aset kemitraan, antara lain:
      1. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan
      2. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian kemitraan yang dapat mempengaruhi perubahan suatu jumlah nilai, periode waktu, dan kepastian aliran uang di masa depan (misalnya masa konsesi, adanya sejumlah pembayaran oleh pemerintah atas penyerahan aset di akhir masa konsesi, atau negosiasi ulang)
      3. Hal-hal umum perjanjian kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BKS sehubungan:
        1. Pengungkapan BMN yang direklasifikasi sebagai aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BKS;
        2. Pengungkapan aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama pemanfaatan BKS;
        3. Pengungkapan ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor oleh mitra kerjasama ke Rekening Kas Negara;
        4. Pengungkapan hak untuk menerima aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra di akhir masa kerjasama;
        5. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian kerjasama pemanfaatan BKS;
        6. Apabila ada, pengungkapan yang mensyaratkan sejumlah kecil pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama.
    3. Hal-hal umum perjanjian kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK sehubungan:
      1. Pengungkapan BMN yang direklasifikasi sebagai aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK;
      2. Pengungkapan aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama pemanfaatan BSK;
      3. Pengungkapan ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Negara
      4. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian kerjasama pemanfaatan BSK
    4. Hal-hal umum kemitraan pola perjanjian konsesi jasa sehubungan:
      1. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
      2. Hak untuk mengharapkan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
      3. Pengakuan aset konsesi jasa pada periode pelaporan, baik aset dibangun atau dikembangkan oleh mitra maupun BMN yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
      4. Hak untuk menerima aset konsesi jasa yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
      5. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
      6. Ketentuan yang mengatur perlakuan adanya penggantian atau perbaikan besar komponen utama aset (overhaul) selama operasi konsesi jasa;
      7. Ketentuan untuk mitra mendapatkan ijin penggunaan aset konsesi jasa atau penyelenggaraan hak usaha dari aset konsesi jasa; dan
      8. Perkembangan penyelesaian konstruksi aset konsesi jasa atau perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi selama periode berjalan.

  6. Perlakuan setelah perolehan
    1. Aset kemitraan yang mempunyai karakteristik aset untuk disusutkan atau diamortisasi, dilakukan perhitungan estimasi nilai penyusutan atau amortisasi aset secara sistematis selama umur ekonomi aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi.
    2. Pada akhir masa konsesi, aset kemitraan direklasifikasi ke dalam jenis aset tetap atau aset tak berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat asetnya.

  7. Peralihan
    1. Dalam hal pemerintah untuk pertama kali dan sebelumnya belum pernah mengakui aset konsesi jasa sebagai aset kemitraan sesuai pelaksanan perjanjian konsesi jasa, maka pengakuan pertama kali dan pengukuran awal nilai aset konsesi jasa dan awal nilai kewajiban yang melekat diperlakukan secara retrospektif.
    2. Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka pemerintah dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.
    3. Selisih antara nilai pengakuan awal aset konsesi jasa yang berasal dari mitra sesuai dengan awal mula perjanjian dan perubahannya dengan nilai tercatat asetnya di tahun koreksiannya, dicatat dalam akun ekuitas.

C. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

  1. Definisi

    Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

  2. Jenis Kas yang Dibatasi Penggunaannya

    Kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (restricted cash) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan, memiliki jenis yang beragam. Termasuk dalam jenis Kas yang Dibatasi Penggunaannya, dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya yang dikelola K/L telah dapat diidentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya.

    Terdapat rekening lainnya yang dimungkinkan dibatasi penggunaannya antara lain Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan Rekening Penampungan Sementara yang berdasarkan sistematika pelaporan rekening digolongkan sebagai rekening dengan dana yang belumjtidak menjadi hak negara.

    Dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya dikelola kementerian negarajlembaga teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka diklasifikasikan dan diakui sebagai Aset Lainnya.

    Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya (menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup kementerian negara/lembaga) diakui Aset Lainnya sebagai berikut:

    No Kondisi Pasangan Jurnal Rekening Lainnya
    1.
    Terdapat saldo kas yang berdasarkan ketentuan masih belum/tidak menjadi hak negara.
    Beban xxx Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, Rekening Penampungan Sementara
    2. Terdapat saldo kas yang berdasarkan ketentuan masih belum/tidak menjadi hak negara dan berdasarkan ketentuan masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana Dana Pihak Ketiga (Untuk alasan kepraktisan, maka K/L mengakui sebagai Dana Pihak Ketiga)

  3. Pengakuan

    Pengakuan atas kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

  4. Pengukuran

    Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

  5. Penyajian dan Pengungkapan

    Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam mengintepretasi hasilnya.

D. UANG MUKA REKENING BUN

  1. Definisi

    Uang Muka Rekening BUN adalah dana yang telah dibayarkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibebankan ke rekening khusus (reksus). Uang Muka Rekening BUN disajikan atas transaksi sebagai berikut:

    1. SP2D reksus belum dibebankan pada reksus berkenaan (termasuk Uang Persediaan);
    2. Saldo rekening khusus tidak mencukupi/kosong;
    3. Gagal pembebanan karena sistem aplikasi error.
  2. Pengakuan

    Uang Muka Rekening BUN dicatat pada saat tanggal pelaporan.

  3. Pengukuran

    Uang Muka Rekening BUN dicatat dengan nilai nominal sebesar nilai rupiah SP2D reksus yang belum dilakukan pembebanan.

  4. Penyajian dan Pengungkapan

    Uang Muka Rekening BUN disajikan di dalam Neraca dalam pos Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E. ASET LAIN-LAIN

  1. Definisi

    Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

  2. Jenis dan Pengakuan Aset Lain-lain

    Aset tetap dan Aset Lainnya yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Contoh: Penghentian penggunaan aset tetap dan atau aset lainnya (semisal ATB) pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Selain itu, aset lain-lain pada pemerintah pusat termasuk di dalamnya, antara lain adalah aset eks Pertamina, aset Kontraktor Kontrak Kerja Sarna (KKKS), dan aset PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA).

  3. Pengakuan

    Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

  4. Pengukuran

    Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

  5. Penyajian dan Pengungkapan

    Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

  6. Perlakuan Khusus

    Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

    1. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga.
    2. Software yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan:
      1. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu instansi pemerintah;
      2. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
      3. kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
      4. perangkat lunak (software) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.
    3. Software komputer yang dibangunjdikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.
    4. Software yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
    5. Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.
    6. Apabila software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware, maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai bagian dari hardware yang bersangkutan.
Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
featured
standard

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap suryaden Sen, 04/06/2020 - 21:41

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap adalah BAB VII dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB VII
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. DEFINISI

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

B. JENIS-JENIS ASET TETAP

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

  1. Tanah;

    tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

  2. Peralatan dan Mesin;

    mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

  3. Gedung dan Bangunan;

    mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

  4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

    mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

    Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau Janngan dimaksud.

    Jalan, irigasi dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

    1. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
    2. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
    3. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
    4. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

    Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

    Aset yang termasuk dalam kategori Jalan, irigasi dan jaringan antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

    Sejalan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. Disamping itu, untuk kebutuhan pencatatan, jalan meliputi pula jalan kereta api dan landasan pacu pesawat terbang.

    Jalan dapat berupa jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yan dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan terbatas.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang Jenlsnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

    Irigasi terdiri dari 2 (dua) jenis jaringan, yakni jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. Sedangkan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

  5. Aset Tetap Lainnya;

    mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.

    Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.

  6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

    mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

C. PENGAKUAN

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah:

  1. Berwujud;
  2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari sitaa/jrampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
  2. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
  3. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
  4. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka:

  1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
  3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunym bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasm dan/ atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
    1. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    2. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    3. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    4. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai Aset Tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.

Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. PENGUKURAN

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Komponen Biaya Perolehan

    Biaya perolehan aset terdiri dari:

    1. Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat;
    2. Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

    Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli Aset Tetap tersebut.

    Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset, antara lain:

    1. biaya persiapan tempat;
    2. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
    3. biaya pemasangan (installation cost);
    4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
    5. biaya konstruksi;
    6. biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil pada suatu kementerian.

    Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (nilai rupiah harga perolehan) pada dokumen kontrak/perjanjian. Perbedaan/selisih antara nilai rupiah harga perolehan dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

    Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset untuk membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain yang sejenis adalah bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

    Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

    Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

    1. biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
    2. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
    3. semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/perolehan Aset Tetap tersebut.

    Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan BMN.

    Khusus Aset Tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi. Oleh karena itu, berapa pun nilainya akan dikapitalisasi.

  2. Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

    Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (carrying amount). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

    Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki; dan
    2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/ aset lainnya.

    Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

    1. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.
    2. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 (dua ratus) KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 (tiga ratus) KW.
    3. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
    4. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 (empat ratus) m2 menjadi 500 (lima ratus) m2.

    Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya.

    Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (expense).

    Komponen utama beberapa jenis Aset Tetap memerlukan penggantian secara periodik. Contoh: interior pesawat seperti kursi dan toilet yang membutuhkan penggantian beberapa kali sepanjang umur pesawat. Beberapa komponen aset tetap dimaksud harus diperhitungkan sebagai aset terpisah karena memiliki umur yang tidak sama dengan aset induk. Oleh karenanya, sepanjang kriteria pengakuan Aset Tetap terpenuhi, biaya penggantian atau biaya untuk memperbarui aset dimaksud diakui sebagai perolehan aset yang terpisah.

  3. Pertukaran

    Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

    Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

    Suatu Aset Tetap dapat juga diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

    Suatu Aset Tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran Aset Tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/ pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang untuk kemudian membukukan Aset Tetap pengganti.

  4. Penyusutan

    Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

    Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (whichever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

    Manfaat ekonomi atau potensi servis yang melekat pada suatu Aset Tetap pada prinsipnya dipakai/dikonsumsi oleh entitas melalui penggunaan aset tersebut. Namun demikian, faktor-faktor lainnya seperti aus karena pemakaian maupun faktor teknis lainnya yang mengakibatkan aset menjadi idle (tidak terpakai) seringkali mengakibatkan pengurangan manfaat ekonomi atau potensi servis yang diharapkan dari Aset Tetap tersebut. Konsekuensinya, faktor-faktor berikut perlu dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat suatu Aset Tetap:

    1. Ekspektasi (harapan) pemakaian aset oleh entitas. Pengukuran pemakaian mengikuti ekspektasi kapasitas aset atau output fisik yang dihasilkan;
    2. Ekspektasi tingkat keausan atau kerusakan aset tergantung pada faktor-faktor operasional seperti jumlah pemakaian dan program perbaikan dan pemeliharaan yang diadakan, dan perawatan dan perbaikan aset ketika tidak dipakai (idle);
    3. Keausan teknis yang diakibatkan oleh perubahan atau kenaikan produksi atau dari perubahan permintaan pasar atas produk atau output servis dari aset tersebut;
    4. Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, seperti tanggal kadaluarsa.

    Tanah dan bangunan merupakan aset yang terpisah dan mendapatkan perlakuan akuntansi secara terpisah pula, meskipun keduanya diperoleh pada saat yang sama. Tanah tidak mempunyai batasan umur dan karenanya tidak didepresiasikan. Bangunan mempunyai batasan umur dan karenanya dilakukan depresiasi. Kenaikan nilai tanah dimana suatu bangunan berdiri tidak mempengaruhi penurunan masa manfaat bangunan tersebut.

    Besaran aset yang dapat didepresiasikan ditentukan setelah mengurangi nilai sisa (residual value) aset tersebut. Ketika nilai sisa Aset Tetap diperkirakan signifikan, estimasi nilai sisa tersebut dapat ditetapkan pada tanggal perolehan dan tidak mengalami kenaikan karena adanya perubahan nilai pada periode/tahun-tahun sesudahnya.

    Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

    1. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
    2. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
    3. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

    Aset Tetap yang direklasifikasikan menjadi Aset Lainnya dalam neraca, misalnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga atau Aset Idle, maka disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

    Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya, tidak disusutkan. Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan kembali, maka terhadap Aset Tetap tersebut direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya Aset Tetap.

    Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan K/L, Laporan BMN dan LKPP serta diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang rusak berat dan/atau usang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat.

    Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya, direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan K/L, Laporan BMN dan LKPP serta diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

    Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

    Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pemerintah untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasikan (depreciable amou,nt) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

    Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan
    Masa manfaat

    Di antara kebaikan dari dipilihnya metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah, sehingga penerapannya tidak akan mengganggu entitas akuntansi dalam perhitungan dan analisanya.

  5. Penghentian dan Pelepasan

    Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

    Dalam hal penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran. Disamping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

  6. Penilaian kernbali

    Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut prinsip penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

  7. Penyusunan Neraca Awal

    Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal penyajian neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

E. PENYAJIAN

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Berikut adalah ilustrasi penyajian Aset Tetap pada neraca:

PEMERINTAH ABC
NERACA
Per 31 Desember 20Xl

URAIAN JUMLAH
ASET  
  ASET LANCAR  
    ....  
    .....  
  ASET TETAP  
    Tanah xxx
    Peralatan dan Mesin xxx
    Gedung dan Bangunan xxx
    Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx
    Konstruksi dalam Pengerjaan xxx
    Aset Tetap Lainnya xxx
    (Akumulasi Penyusunan Aset Tetap) (xxx)
  ASET LAINNYA  
KEWAJIBAN  
EKUITAS  

F. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

  1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
  2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    1. Penambahan;
    2. Pelepasan;
    3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
    4. Mutasi Aset Tetap lainnya.
  3. Informasi penyusutan, meliputi:
    1. Nilai penyusutan;
    2. Metode penyusutan yang digunakan;
    3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  4. Informasi terkait pertukaran Aset Tetap jika ada), meliputi:
    1. Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;
    2. Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya;
    3. Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan
    4. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.
  5. Hal lain yang juga harus mengungkapkan:
    1. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
    2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
    3. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
    4. Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

G. PERLAKUAN KHUSUS

  1. Aset Bersejarah

    Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa Aset Tetap dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).

    Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

    1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
    2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
    3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
    4. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

    Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja barang tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

    Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.

  2. Reklasifikasi dan Koreksi

    Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah secara permanen oleh pimpinan entitas dan tidak lagi memenuhi definisi Aset Tetap maka harus dipindahkan (direklasifikasi) ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

    Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi Aset Tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun Aset Tetap yang bersangkutan. Koreksi Aset Tetap dapat dilakukan kapan saja, pada saat ditemukan kesalahan dan tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan.

  3. Aset Tetap Tuntutan Hukum

    Dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap K/L yang memiliki perkara tuntutan hukum melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut. Selain menyampaikan data tuntutan hukum, setiap K/ L juga melaporkan Putusan Pengadilan yang inkracht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa Aset Tetap dalam LKKL dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

    1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (inkracht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutanjluar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah inkracht:
      1. tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
      2. dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL jika SK penghapusan belum terbit.
    2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (inkracht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah inkracht tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK LKKL; dan
    3. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang inkracht atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKKL.
  4. Lainnya

    Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, adalah memenuhi definisi Aset Tetap dan harus diperlakukan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.

    Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Dalam pelaksanaan konstruksi Aset Tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah Aset Tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material baik dari sisi jumlah/volume maupun dari sisi nilainya.

Lampiran Ukuran
Kebijakan Akuntansi Aset Tetap (7.58 MB) 7.58 MB
Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
standard

Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer

Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer suryaden Kam, 04/23/2020 - 07:54

Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XII.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer, Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah..

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian serta dana bagi hasil milik pemerintah daerah.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB XII
Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer

A. BEBAN

  1. Definisi

    Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

  2. Jenis-jenis Beban

    Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi:

    1. Beban Pegawai;
    2. Beban Persediaan;
    3. Beban Barang dan Jasa;
    4. Beban Pemeliharaan;
    5. Beban Perjalanan Dinas;
    6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat;
    7. Beban Bunga;
    8. Beban Subsidi;
    9. Beban Hibah;
    10. Beban Bantuan Sosial;
    11. Beban Transfer;
    12. Beban Lain-lain;
    13. Beban Penyusutan dan Amortisasi; dan
    14. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

  3. Pengakuan

    Beban diakui pada saat:

    1. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

      Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutanjberlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

    2. Terjadinya konsumsi aset

      Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

      1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
      2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

      Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

    3. Timbulnya kewajiban

      Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.


  4. Pengukuran
    1. Beban Pegawai

      Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaJI, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

    2. Beban Persediaan

      Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

    3. Beban Barang dan Jasa

      Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

    4. Beban Pemeliharaan

      Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK danjatau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

    5. Beban Perjalanan Dinas

      Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/ PPK.

    6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

      Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK danjatau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

    7. Beban Bunga

      Beban bunga dicatat sebesar resume tagihan belanja bunga dan/atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui KPA/PPK.

    8. Beban Subsidi

      Beban subsidi dicatat sebesar resume tagihan belanja subsidi dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.

    9. Beban Hibah

      Beban hibah dicatat sebesar resume tagihan belanja hibah dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.

    10. Beban Bantuan Sosial

      Beban bantuan sosial dicatat sebesar resume tagihan belanja bantuan sosial dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.

    11. Beban Transfer

      Beban transfer dicatat sebesar resume tagihan belanja transfer ke daerah dan dana desa dan/atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer.

    12. Beban Lain-Lain

      Beban lain-lain dicatat sebesar resume tagihan belanja lain-lain dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja lain-lain oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.

    13. Beban Penyusutan dan Amortisasi

      Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

    14. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

      Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.


  5. Koreksi dan Pengembalian

    Penerimaan kembali beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan beban bantuan sosial yang tidak menghasilkan aset persediaan yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kernbali beban-beban dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

    Perlakuan berbeda untuk pengembalian beban transfer ke daerah dan dana desa dilakukan pada periode berikutnya, bahwa pengembalian beban transfer tersebut dicatat sebagai pengurang beban transfer tahun berikutnya.

  6. Penyajian dan Pengungkapan

    Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

    Berikut adalah ilustrasi penyajian Beban pada Laporan Operasional:

    LAPORAN OPERASIONAL
    UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
    31 DESEMBER 20X1

    URAIAN JUMLAH
    KEGIATAN OPERASIONAL  
      PENDAPATAN  
      BEBAN  
        Beban Pegawai xxxx
        Beban Persediaan xxxx
          Beban Jasa xxxx
          Beban Pemeliharaan xxxx
          Beban Perjalanan Dinas xxxx
          Beban Bunga xxxx
          Beban Subsidi xxxx
          Beban Hibah xxxx
          Beban Bantuan Sosial xxxx
          Beban Penyusutan xxxx
          Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxx
          Beban Transfer xxxx
          Beban Lain-Lain xxxx
        Jumlah Beban xxxx
        SURPLUS/DEFISIT  
      KEGIATAN NON OPERASIONAL  
      POS LUAR BIASA  
      SURPLUS/DIFISIT - LO  

B. BELANJA

  1. Definisi dan Pengakuan

    Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

  2. Jenis-Jenis

    Berdasarkan klasifikasi ekonomi maka belanja dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis, yaitu:

    1. Belanja Pegawai;
    2. Belanja Barang;
    3. Belanja Modal;
    4. Belanja Bunga Utang;
    5. Belanja Subsidi;
    6. Belanja Hibah;
    7. Belanja Bantuan Sosial; dan
    8. Belanja Lain-lain.

  3. Pengakuan

    Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

    Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

  4. Pengukuran

    Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

  5. Penyajian dan Pengungkapan

    Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

    1. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
    2. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
    3. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
    4. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

  6. Perlakuan Khusus
    1. Beban Persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/PEMDA dan Persediaan yang diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial berbentuk barang.
    2. Hibah Aset Tetap yang dimiliki pemerintah yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal, maka ketika aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak dicatat sebagai belanja/beban hibah, melainkan dicatat sebagai beban dari kegiatan non operasional.

C. TRANSFER

  1. Definisi

    Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian serta dana bagi hasil milik pemerintah daerah.

    Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat.

  2. Jenis-Jenis

    Sesuai dengan sifatnya, terdapat 2 (dua) kelompok transfer, yaitu:

    1. Transfer Dana Bagi Hasil (DBH).

      Kelompok transfer ini mengacu pada hak daerah penghasil yang ditentukan oleh realisasi pendapatan yang diterima. Dana Bagi Hasil dibagikan kepada entitas yang berhak sesuai hasil realisasi pendapatan jenis tertentu yang diterima pemerintah dengan persentase tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Entitas yang berhak mendapatkan DBH adalah entitas yang menaungi wilayah tempat pendapatan dimaksud dihasilkan dalam hal pendapatan perpajakan dan retribusi serta entitas di sekitar wilayahnya untuk pendapatan yang berasal dari sumber daya alam.

    2. Transfer yang dialokasikan dalam anggaran dan direalisasikan tanpa melihat realisasi pendapatan yang diterima entitas.

  3. Pengakuan

    Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

  4. Pengukuran

    Pengukuran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

  5. Pengembalian Transfer

    Pengembalian transfer keluar jika dilihat berdasarkan waktu kejadiannya dapat diperlakukan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

    1. Pengembalian transfer keluar atas transfer keluar tahun anggaran berjalan, maka dibukukan sebagai pengurang transfer keluar pada tahun berjalan; dan
    2. Pengembalian transfer keluar atas transfer keluar tahun anggaran lalu, maka dibukukan sebagai penerimaan negara bukan pajak.

  6. Penyajian dan Pengungkapan

    Transfer keluar disajikan sebagai berikut:

    1. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
    2. Laporan Arus Kas yang dimasukkan dalam kategori Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi; atau
    3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Demikianlah isi dari Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XII.

Lampiran Ukuran
Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer (7.58 MB) 7.58 MB
Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
featured
standard

Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Kebijakan Akuntansi Ekuitas suryaden Min, 04/19/2020 - 22:21

Kebijakan Akuntansi Ekuitas adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Ekuitas terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB X.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Ekuitas, Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB X
Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Sebelum laporan keuangan konsolidasian disusun, masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Transaksi Antar Entitas terjadi antar entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Pusat. Di level konsolidasian, Transaksi Antar Entitas seharusnya saling mengeliminasi sehingga bersaldo nihil. Transaksi Antar Entitas dapat terjadi antar satker dalam satu K/L/BUN, antar satker lintas K/L/BUN, antara satker K/L dengan BUN, dan antara satker K/L/BUN dengan Kuasa BUN.

Contoh Transaksi Antar Entitas:

  1. Transaksi Antar Entitas (TAE) muncul dari transaksi pengalihan aset dari satu satker ke satu atau beberapa satker yang lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transfer masuk/transfer keluar dapat terjadi antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan K/L/BUN atau antar entitas akuntansi lintas entitas pelaporan K/L/BUN. Atas transfer masuk/transfer keluar harus dilakukan eliminasi akun timbal balik pada konsolidasian dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Apabila transfer masuk/ transfer keluar terjadi antar satker/entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan K/L/BUN, maka di level LKKL/LKBUN Transaksi Antar Entitas yang berasal dari transfer masuk/transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil.
    2. Apabila transfer masuk/keluar terjadi antar satker/entitas akuntansi lintas entitas pelaporan K/L/BUN, maka di level LKPP Transaksi Antar Entitas yang berasal dari transfer masuk/transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil.

  2. Pengesahan Hibah Langsung

    Pengesahan hibah langsung adalah transaksi antar entitas satker yang menerima hibah langsung dengan BUN pengelola hibah. Berdasarkan dokumen pengesahan atas pendapatan hibah langsung, satker meng-kredit ekuitas dari pengesahan hibah langsung dan BUN pengelola hibah men-debet ekuitas dari pengesahan hibah langsung. Pada saat penyusunan LKPP ekuitas dari pengesahan hibah langsung yang disajikan oleh K/L dan BUN akan saling mengeliminasi.

  3. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

    Pada saat Satker melakukan transaksi dengan Kuasa BUN, terbentuk jurnal antar entitas (DDEL/DKEL). Hal ini disebabkan adanya pemisahan fungsi antara Satker yang mempunyai kewenangan melakukan belanja dan menatausahakan pendapatan dengan Kuasa BUN yang mempunyai kewenangan mengelola kas (membayar tagihan dan menerima setoran). Pada saat penyajian laporan keuangan, Satker maupun Kuasa BUN menyajikan akun DDEL/DKEL sebagai pos Transaksi Antar Entitas (TAE) pada LPE. Pada saat konsolidasi LKPP, TAE pada LPE K/L dan TAE pada Kuasa BUN akan saling mengeliminasi.

Perlakuan khusus:

Transaksi Antar Entitas yang terjadi antara satuan kerja dengan Kuasa BUN atas transaksi penerimaan dan pengembalian dana UP/TUP membentuk akun dengan pos yang berbeda serta terdapat perlakuan penyajian yang bersifat khusus.

Penarikan dan pengembalian dana UP/TUP merupakan transaksi transitoris. Penarikan dana UP/TUP oleh Satker (SP2D) UP/TUP dicatat oleh Kuasa BUN sebagai pengurangan kas dan ekuitas (DDEL). Kuasa BUN juga menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran dan ekuitas. Sedangkan Satker mencatat sebagai penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran dan kewajiban (Uang Muka dari KPPN).

Sebaliknya pada saat penenmaan pengembalian dana UP/TUP, Kuasa BUN mencatat penambahan kas dan ekuitas (DKEL). Kuasa BUN juga mencatat pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran dan ekuitas. Sedangkan Satker mencatat pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN.

Pada saat konsolidasian, LKPP menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan oleh K/L dengan pasangan ekuitas. Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan oleh Kuasa BUN dieliminasi dengan saldo Uang Muka dari KPPN yang disajikan oleh K/L.

Berikut adalah ilustrasi penyajian Ekuitas pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas:

Pemerintah ABC
NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

URAIAN 20X1 20X0
ASET    
  ASET LANCAR    
  ASET TETAP    
  INVESTASU JANGKA PANJANG    
  ASET LAINNYA    
KEWAJIBAN    
     
EKUITAS    
    EKUITAS xxxx Xxxxx
    JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xxxx Xxxxx

Pemerintah ABC
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

URAIAN 20X1 20X0
EKUITAS AWAL xxxx xxxx
SURPLUS/DEFISIT-LO xxxx xxxx
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS xxxx xxxx
EKUITAS AKHIR xxxx xxxx
Lampiran Ukuran
Kebijakan Akuntansi Ekuitas (7.58 MB) 7.58 MB
Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
standard

Kebijakan Akuntansi Investasi

Kebijakan Akuntansi Investasi suryaden Kam, 03/12/2020 - 17:07

Kebijakan Akuntansi Investasi dari Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi Investasi merupakan BAB IV dari Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.

  1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri atas:
    1. pendahuluan kebijakan akuntansi;
    2. kebijakan pelaporan keuangan;
    3. kebijakan akuntansi kas dan setara kas;
    4. kebijakan akuntansi investasi;
    5. kebijakan akuntansi piutang;
    6. kebijakan akuntansi persediaan;
    7. kebijakan akuntansi aset tetap;
    8. kebijakan akuntansi aset lainnya;
    9. kebijakan akuntansi kewajiban/utang;
    10. kebijakan akuntansi ekuitas;
    11. kebijakan akuntansi pendapatan;
    12. kebijakan akuntansi beban, belanja, dan transfer;
    13. kebijakan akuntansi pembiayaan;
    14. kebijakan akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)/SAL; dan
    15. kebijakan akuntansi transitoris.
  2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB III
Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

A. INVESTASI JANGKA PENDEK

  1. Definisi

    Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

    Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

    1. Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan;
    2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan
    3. Berisiko rendah.

  2. Jenis-jenis Investasi Jangka Pendek

    Berikut adalah jenis investasi jangka pendek antara lain:

    1. Deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
    2. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
    3. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan
    4. Reksa dana.

  3. Pengakuan

    Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

    1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
    2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

    Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

    Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional. Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasanjpenjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.

  4. Pengukuran
    1. Beberapa Jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
    2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
    3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
    4. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
    5. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

  5. Penyajian/Pengungkapan

    Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan BLU, dan tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

    Pada LAK, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

    Berikut adalah ilustrasi penyajian investasi pada Laporan Realisasi Anggaran:

    PEMERINTAH ABC
    LAPORAN REALISASI ANGGARAN
    UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 20X1

    URAIAN JUMLAH
    PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH XXXX
    BELANJA NEGARA (XXXX)
    SURPLUS (DEFISIT) XXXX
    PEMBIAYAAN NETO XXXX
    SiLPA (SiKPA) XXXX
       Penyesuaian SiLPA (SiKPA)* XXXX
    SiLPA (SiKPA) SETELAH PENYESUAIAN XXXX

    *) Termasuk penyesuaian atas Selisih Harga Penjualan/Pelepasan dan Nilai Tercatat atas Investasi Jangka Pendek

    Berikut adalah ilustrasi penyajian investasi pada Neraca:

    PEMERINTAH ABC
    NERACA
    PER 31 DESEMBER 20X1

    URAIAN JUMLAH
    ASET  
      ASET LANCAR  
        ......  
          Investasi Jangka Pendek  
            Investasi dalam Deposito xxxx
            Investasi dalam SUN xxxx
            Investasi dalam SBI xxxx
            Invstasi BLU xxxx
            Investasi Jangka Pendek Lainnya xxxx
               Jumlah Investasi Jangka Pendek xxxxx
            .............  
       
      INVESTASI JANGKA PANJANG  
      ASET TETAP  
      ASET LAINNYA  
    KEWAJIBAN  

    Berikut adalah ilustrasi penyajian pada LAK, apabila pada tanggal pelaporan masih terdapat investasi jangka pendek:

    PEMERINTAH ABC
    LAPORAN ARUS KAS
    UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 20X1

    URAIAN JUMLAH
    AKTIVITAS OPERASI xxxx
    AKTIVITAS INVESTASI xxxx
    AKTIVITAS PENDANAAN xxxx
    AKTIVITAS TRANSITORIS xxxx
      Total Kenaikan (Penurunan} Kas xxxx
        Penyesuaian *) xxxx
      Total Kenaikan (Penurunan) Kas setelah Penyesuaian xxxx
      Saldo Awal Kas di BUN xxxx
        Koreksi Saldo Awal Kas xxxx
      Saldo Awal Kas di BUN setelah Koreksi xxxx
      Saldo Akhir Kas di BUN xxxx
        Investasi Jangka Pendek (xxxx)
      Saldo Akhir Kas di BUN Selain yang telah Diinvestasikan xxxx
        Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran xxxx
        Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan xxxx
        Saldo Akhir Kas di .... xxxx
      SALDO AKHIR KAS xxxx

    *) Termasuk penyesuaian atas Selisih Harga PenjualanjPelepasan dan Nilai Tercatat Atas Investasi Jangka Pendek

    Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

    1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek;
    2. Jenis-jenis investasi;
    3. Perubahan harga pasar;
    4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
    5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
    6. Perubahan pos investasi.

  6. Perlakuan khusus

    Satuan kerja tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek, kecuali satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). Satker BLU dapat melakukan investasi dalam rangka pemanfaatan kas yang menganggur (idle cash). Pemanfaatan kas tersebut lazimnya dalam bentuk deposito.

    Apabila kas yang digunakan oleh BLU untuk investasi jangka pendek berasal dari kas operasional (telah disahkan oleh Kuasa BUN), maka investasi tersebut disajikan sebagai investasi jangka pendek dan merupakan bagian dari SiLPA/SAL.

    Apabila kas yang digunakan oleh BLU untuk investasi jangka pendek berasal dari kas kelolaan yang akan/belum digulirkan, maka investasi tersebut disajikan sebagai aset lainnya, dan bukan merupakan bagian dari SiLPA/SAL.

    Berikut adalah ilustrasi penyajian pada LAK, apabila terdapat Kas pada BLU yang didepositokan sebagai investasi jangka pendek:

    PEMERINTAH ABC
    LAPORAN ARUS KAS
    UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 20X1

    URAIAN JUMLAH
    AKTIVITAS OPERASI xxxx
    AKTIVITAS INVESTASI xxxx
    AKTIVITAS PENDANAAN xxxx
    AKTIVITAS TRANSITORIS xxxx
      Total Kenaikan (Penurunan} Kas xxxx
        Penyesuaian *) xxxx
      Total Kenaikan (Penurunan) Kas setelah Penyesuaian xxxx
      Saldo Awal Kas di BUN xxxx
        Koreksi Saldo Awal Kas xxxx
      Saldo Awal Kas di BUN setelah Koreksi xxxx
      Saldo Akhir Kas di BUN xxxx
        Investasi Jangka Pendek (xxxx)
        Kas pada BLU yang didepositokan
        (Investasi Jangka Pendek)
    xxxx
      Saldo Akhir Kas di BUN Selain yang telah Diinvestasikan xxxx
        Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran xxxx
        Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan xxxx
        Saldo Akhir Kas di .... xxxx
      SALDO AKHIR KAS xxxx

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

  1. Definisi

    Investasi jangka panJang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

  2. Jenis-jenis Investasi Jangka Panjang Pemerintah

    Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu:

    1. Investasi Permanen

      Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus-menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

      Investasi permanen yang dilakukan pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa:

      1. Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, badan internasional, dan badan lainnya. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas atau non surat berharga. Penyertaan modal pemerintah berupa non surat berharga yaitu kepemilikan modal pada perusahaan bukan perseroan terbatas atau lembaga/organisasi tertentu.
      2. Investasi Permanen Lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi permanen yang tidak dapat diklasifikasikan dalam penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

    2. Investasi Non Permanen

      Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi nonpermanen dapat berupa:

      1. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo.
      2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
      3. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir).
      4. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

  3. Pengakuan

    Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

    1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
    2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal.

    Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasanjpenjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penenmaan pembiayaan. Pengeluaran dan penerimaan pembiayaan disajikan dalam LRA.

    Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi.

    Keuntungan/kerugian pelepasan investasi disajikan dalam LO.

    Hasil investasi seperti dividen tunai (cash dividend) dan bunga diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO.

    Sedangkan hasil investasi berupa dividen saham (stock dividend) tidak diakui sebagai pendapatan baik di LRA maupun LO, tetapi diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.


  4. Pengukuran

    Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah adalah:

    1. Metode Biaya

      Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

      Metode biaya diterapkan untuk:

      1. Investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 20%.

        Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

        Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

      2. Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
      3. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek Perkebunan Inti Rakyat/PIR). Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

    2. Metode Ekuitas

      Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen) ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

      Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

      Penilaian investasi pada tanggal pelaporan keuangan disajikan sebesar investasi awal ditambah (dikurangi) proporsi bagian laba (rugi) pemerintah setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan dividen tunai bagian pemerintah.

      Bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam Laporan Operasional dan mengurangi nilai investasi pemerintah di Neraca. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah.

      Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah.

      Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

      Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nilai investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing, perjanjian antara pemerintah dengan BUMN serta revaluasi aset tetap.

      >br />
    3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)

      Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk:

      1. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
      2. Investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

      Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terealisasi.

      Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan nilai investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai investasi non permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi non permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

      Akun lawan (contra account) dari investasi non permanen diragukan tertagih/ direalisasikan adalah beban investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan.

      Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

      1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
      2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
      3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; dan
      4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat dewan direksi.

      Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar investasi yang diperoleh. Jika nilai wajar investasi yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.

      Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilai wajarnya lebih besar dari nilai buku, maka selisih lebih dicatat sebagai pendapatan LO.

      Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada neraca, investasi dalam mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah antara tanggal perolehan investasi dan tanggal pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.


  5. Penyajian/Pengungkapan

    Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen.

    Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

    Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada neraca.

    Berikut adalah ilustrasi penyajian investasi jangka panjang pada neraca:

    PEMERINTAH ABC
    NERACA
    PER 31 DESEMBER 20X1

    URAIAN JUMLAH
    ASET  
      ASET LANCAR  
        ....  
        Investasi Jangka Pendek  
        Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang Non Permanen xxxx
        .....  
      INVESTASI JANGKA PANJANG  
        Investasi Jangka Panjang Non Permanen  
          Investasi dalam obligasi xxxx
          Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan xxxx
          Dana Bergulir xxxx
          (Dana Bergulir yang diragukan tertagih/terealisasi) (xxxx)
          Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya xxxx
          (Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya yang diragukan tertagih/terealisasi) (xxxx)
            Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen xxxx
        Investasi Jangka Panjang Permanen  
          Investasi Permanen PMN xxxx
          Investasi Permanen BLU xxxx
          Investasi Permanen Lainnya xxxx
            Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen xxxx
              Jumlah Investasi  Jangka Panjang xxxxx
      ASET TETAP  
      ASET LAINNYA  
      ....  
          Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan xxxx
    KEWAJIBAN  
    EKUITAS  

    Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

    1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
    2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen.
    3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar.
    4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
    5. Investasi yang dinilai dengan nilai waJar dan alasan penerapannya.
    6. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas.
    7. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi.
    8. Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum.
    9. Perubahan klasifikasi pos investasi.
    10. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

  6. Perlakuan khusus
    1. Investasi dalam saham bersaldo minus.

      Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan negara terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus.

      Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

      Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

      Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.

      Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

      Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.

      Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rug1 diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

    2. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).

      BPYBDS adalah aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset BPYBDS diperoleh melalui anggaran belanja K/L dan ditujukan sebagai penyertaan modal pada BUMN. Aset tersebut berstatus BPYBDS karena aset tersebut telah digunakan/ dioperasikan oleh BUMN, namun belum ditetapkan sebagai penyertaan modal melalui PP.

      BUMN mencatat aset tersebut dalam neracanya masing- masing, dan di sisi lain K/L masih mencatat aset tersebut dalam pembukuannya. Untuk menghindari pembukuan ganda atas aset tersebut, maka aset BPYBDS dikeluarkan dari neraca K/L dan diungkapkan dalam CaLK K/L baik nilai maupun tahap penyelesaian yuridisnya secara rinci.

      Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip substance over form dan matching cost against revenue, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan.

    3. Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Internasional yang diperoleh melalui penerbitan Promissory Notes.

      Penyertaan pemerintah pada organisasi/lembaga internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan Promissory Notes.

      Penerbitan Promissory Notes ini adalah dalam rangka penyesuaian akibat selisih kurs rugi atas nilai kontribusi tunai dengan nilai kuota yang mencerminkan hak suara pemerintah.

      Promissory Notes adalah surat pengakuan utang yang diterbitkan Pemerintah dalam rangka penyertaan pada organisasiI lembaga keuangan internasional. Promissory Notes yang diterbitkan dalam rangka pembayaran penyertaan kepada lembaga/organisasi keuangan internasional/regional, diakui dan dicatat sebagai kewajiban.

    4. Dana Bergulir yang Belurn Digulirkan/Diinvestasikan.

      Dalam hal terdapat Dana Bergulir yang sudah dicairkan dari APBN atau dari pengembalian Dana Bergulir yang belum digulirkan/diinvestasikan sampai dengan tanggal pelaporan, maka dana tersebut disajikan pada Aset Lainnya sebagai Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.

    5. Dana Bergulir yang tidak Digulirkan Kembali.

      Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas.

Peraturan Menteri Berlaku
standard

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas suryaden Kam, 03/12/2020 - 10:37

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas adalah bagian dari Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB III membahas tentang Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas.

Kas dan Setara Kas didefinisikan dalam Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. DEFINISI

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

B. JENIS-JENIS

  1. Kas terdiri atas:
    1. Uang Tunai, adalah uang kertas dan/atau koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan/atau koin dalam mata uang asing.
    2. Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah di Bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
  2. Setara Kas, adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan.

    Berdasarkan unit pengelolanya maka kas dan setara kas dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

    1. Kas dan setara kas Yang Dikelola Bendahara Umum Negara (BUN)

      Kas dan setara kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

      1. Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan sub Rekening Kas Umum Negara (sub RKUN) di Bank Sentral.
      2. Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum.
      3. Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN.
      4. Rekening khusus (special account) pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
    2. Kas dan Setara Kas yang Dikelola Kementerian Negara/Lembaga

      Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, antara lain:

      1. Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerianjlembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
      2. Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
      3. Kas pada BLU, merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di kementerian negara/lembaga.

        Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui/disahkan oleh KPPN unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

        Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan oleh KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

        BLU sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLU dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN.

        Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas BLU yang bukan milik BLU antara lain:

        1. Dana titipan pihak ketiga;
        2. Uang jaminan; dan
        3. Uang muka pasien rumah sakit.

          Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN dicatat sebagai aset lainnya.

      4. Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada kementerian negara/lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU terdiri dari:
        1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

          Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka kementerian negara/lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

          Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya (menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup kementerian negara/lembaga) diakui sebagai Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran dengan rincian berdasarkan kondisi dan pasangan jurnalnya sebagai berikut:

          No. Kondisi Pasangan
          Jurnal
          Rekening Lainnya
          1. Terdapat saldo kas pada tanggal pelaporan yang harus disetorkan ke kas negara dan merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAYL Penerimaan Kernbali Belanja TAYL Rekening Penyaluran Dana Bantuan
          2. Terdapat saldo kas pada tanggal pelaporan yang harus disetorkan ke kas negara dan merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAB
          Beban xxx
          3. Terdapat saldo dana yang tidak lagi dipergunakan untuk kegiatan kerjasama/ kemitraan dan menurut perjanjian harus dikembalikan kepada pihak pemberi dana kerjasama/ kemitraan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Rekening Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan
          4. Terdapat saldo dana yang masih akan dibayarkan oleh pihak penerima dana kepada pihak ketiga (penyedia barangjjasa) berdasarkan tagihan yang telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
          5. Terdapat saldo dana yang tidak dipergunakan untuk kegiatan kerjasamaj kemitraan dan akan disetorkan ke kas negara Pendapatan PNBP Lainnya (dicatat oleh K/L Penerima Dana Kerjasama/ Kemitraan)
          6. Terdapat saldo kas yang belum terdapat kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana Dana Pihak Ketiga
          (Untuk alasan kepraktisan, maka K/L mengakui sebagai Dana Pihak Ketiga)
          Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, Rekening Penampungan Sementara
          7. Terdapat saldo kas yang telah dapat diakui sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara Pendapatan PNBP Lainnya

          Kas Lainnya di Bendahara pengeluaran dapat juga berupa bunga, jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dan belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Perlakuan akuntansi untuk Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

          No Kondisi Pasangan
          Jurnal
          1. Kas lainnya berupa bunga, jasa giro yang belum disetor ke kas negara Pendapatan Jasa lembaga Keuangan (Jasa Giro)
          2. Kas lainnya berupa pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran tetapi belum disetor ke kas negara Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor
          3. Kas lainnya berupa uang pihak ketiga lainnya yang belum diserahkan Utang kepada pihak ketiga
        2. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

          Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan baik yang telah menjadi hak pemerintah maupun tidak dapat diakui sebagai pendapatan misalnya berupa saldo kas yang terdapat pada rekening penampungan atau rekening pemerintah lainnya yang dibuka kementerian negara/lembaga.

          Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya (menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup kementerian negara/lembaga) diakui sebagai Kas lainnya di Bendahara Penerimaan dengan rincian berdasarkan kondisi dan pasangan jurnalnya sebagai berikut:

          No. Kondisi Pasangan
          Jurnal
          Rekening Lainnya
          1. Terdapat saldo kas pada tanggal pelaporan yang harus disetorkan ke kas negara dan merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAB Beban xxx Rekening Penyaluran Dana Bantuan
          2. Terdapat saldo kas yang belum terdapat
          kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana
          Dana Pihak Ketiga (Untuk alasan kepraktisan, maka K/ L mengakui sebagai Dana Pihak Ketiga) Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, Rekening Penampungan Sementara
          3. Terdapat saldo kas yang telah dapat diakui
          sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara
          Pendapatan PNBP Lainnya

          Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dapat juga berupa utang pajak yang belum disetor ke kas negara, dan belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Akuntansi untuk Kas lainnya di Bendahara Penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:

          No. Kondisi Pasangan
          Jurnal
          1. Kas lainnya berupa utang pajak yang belum disetor ke kas negara Utang pajak Bendahara Penerimaan yang belum di setor
          2. Kas lainnya berupa belanja yang sudah dicairkan namun dananya belum diserahkan kepada yang berhakjpihak ketiga Utang kepada Pihak Ketiga
        3. Kas Lainnya dari Hibah

          Kas Lainnya dari Hibah dapat berupa kas hibah dari pemberi hibah baik yang belum dilakukan pengesahan maupun yang telah disahkan pada tanggal pelaporan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening penampungan dana hibah dapat diakui sebagai Kas Lainnya di kementerian negara/lembaga dari Hibah yang Belum Disahkan atau Kas Lainnya di kementerian negara/lembaga dari Hibah. Nilai kas lainnya dari Hibah yang disajikan diperoleh dari saldo rekening penampungan hibah termasuk saldo yang terdapat pada rekening penyaluran hibah.

          No. Kondisi Diakui sebagai Pasangan Jurnal
          1. Terdapat Saldo Kas hibah dari donor yang belum dilakukan pengesahan. Kas lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan Hibah langsung yang Belum Disahkan
          2. Terdapat saldo hibah dari donor yang telah dilakukan pengesahan. Kas Lainnya di K/L dari Hibah Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan
        4. Dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya dikelola kementerian negara/lembaga teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kas atau Setara Kas lainnya melainkan diakui sebagai Aset Lainnya.

C. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

  1. Penerimaan Kas

    Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara yang menambah saldo uang negara.

    Penerimaan kas melalui BUN dipengaruhi oleh:

    1. Penerimaan Pendapatan

      Penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan terdiri dari Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Bukan Pajak, dan Hibah.

    2. Penerimaan Pembiayaan

      adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan.

    3. Penerimaan Kas Lainnya

      Adalah penerimaan kas yang tidak memengaruhi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan PFK, Transaksi Retur Belanja, Pengembalian Belanja, Penjualan Aset Tetap, dan sebagainya.

  2. Pengeluaran Kas

    Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi kas negara.

    Pengeluaran kas melalui BUN dipengaruhi oleh transaksi belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer, dan pengeluaran lainnya/transitoris.

D. PENGAKUAN

Kas dan setara kas diakui pada saat:

  1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
  2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Penerimaan/Pengeluaran Kas melalui BUN

Penerimaan Kas melalui BUN diakui pada saat diterima di rekening milik BUN. Sedangkan Pengeluaran kas melalui BUN diakui pada saat ada pengeluaran dari rekening milik BUN.

Penerimaan/Pengeluaran Kas melalui rekening Kementerian Negara/Lembaga.

Penerimaan kas melalui rekening Kementerian Negara/Lembaga diakui pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas kementerian negara/lembaga. Pengeluaran kas melalui rekeningjkas kementerian negara/lembaga diakui pada saat dikeluarkan kas tunai oleh bendahara atau pada saat dikeluarkan dari rekening kas kementerian negara/lembaga.

E. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/kerugian.

F. PENYAJIAN

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca. Berikut adalah ilustrasi penyajian Kas dan Setara Kas pada neraca:

PEMERINTAH ABC

NERACA

Per 31 Desember 20X1

URAIAN JUMLAH
ASET  
  ASET LANCAR  
    Kas dan Setara Kas  
    Kas  
       Kas di Rekening Kas Umum Negara XXXX
       Kas di KPPN XXXX
       Kas di Rekening Pemerintah Lainnya XXXX
       Kas di Bendahara Penerimaan XXXX
       Kas di Bendahara Pengeluaran XXXX
       Kas di Badan Layanan Umum XXXX
   
       Setara Kas XXXX
       .......  
     INVESTASI JANGKA PANJANG XXXX
     ASET TETAP XXXX
     ASET LAINNYA XXXX
KEWAJIBAN XXXX
EKUITAS XXXX

Transaksi kas dan setara kas juga disajikan dalam Laporan Arus Kas oleh KPPN dan Satuan Kerja BLU. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai dengan aktivitasnya, Laporan Arus Kas disajikan secara khusus pada Kebijakan Pelaporan Keuangan.

Berikut adalah ilustrasi penyajian pada LAK, apabila terdapat kenaikan atau penurunan atas kas dan setara kas:

PEMERINTAH ABC

NERACA

Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 20X1

URAIAN JUMLAH
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI XXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI XXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN XXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS XXXX
    Total Kenaikan (Penurunan) Kas XXXX
    Penyesuaian XXXX
Saldo Awal Kas di BUN XXXX
Unrealised Gain/Loss XXXX
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran XXXX
     Saldo Akhir Kas di BUN & Bendahara Pengeluaran XXXX
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan XXXX
Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum XXXX
Setara Kas XXXX
    SALDO AKHIR KAS XXXX

G. PENGUNGKAPAN

Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pemerintah mengungkapkan:

  1. Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
  2. Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah;
  3. Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan;
  4. Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan;
  5. Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya, bila ada;
  6. Selisih kas, bila ada; dan
  7. Rincian setara kas, termasuk jenis dan jangka.

H. PERLAKUAN KHUSUS

  1. Dalam hal terjadi pemindahbukuan/transfer/kiriman uang dari satu rekening pemerintah ke rekening pemerintah lainnya yang terjadi pada akhir periode pelaporan, namun rekening yang dituju belum menerima kas dimaksud dan baru diterima pada awal periode pelaporan berikutnya, maka saldo kas yang dipindahbukukan/ditransfer/dikirimkan tersebut disajikan sebagai Kas dalam Transito.
  2. Rekening Dana Kelolaan pada BLU adalah rekening yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dimasukkan ke dalam rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU. Rekening Dana kelolaan ini digunakan untuk menampung antara lain Dana bergulir dan/atau dana yang belurn menjadi hak BLU serta dana yang dibatasi penggunaanya. Dengan demikian, Rekening Dana Kelolaan tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kas atau Setara Kas melainkan sebagai Aset Lainnya.
  3. Dalam hal terjadi kerugian negara akibat hilangnya Kas di Bendahara Pengeluaran, maka:
    1. Atas kas yang hilang dapat dilakukan reklasifikasi menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sepanjang diyakini dapat dibayarkan/dapat ditagih.
    2. Prosedur Reklasifikasi kas yang hilang menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diatur oleh Dirjen Perbendaharaan.
  4. Dalam hal pengelompokkan rekening yang dijelaskan pada Kas dan Setara Kas yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka rekening dimaksud tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas atau Setara Kas melainkan sebagai Aset Lainnya.
Peraturan Menteri Berlaku
standard

Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang

Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang suryaden Sab, 04/18/2020 - 13:29

Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB IX.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang, Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB IX
Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

  1. Definisi

    Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

    Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka pendek dapat muncul antara lain karena:

    1. penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka pendek dari masyarakat dan lembaga keuangan;
    2. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
    3. kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya;
    4. kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi/realokasi pendapatan atau anggaran;
    5. kewajiban kepada lembaga internasional karena menjadi anggota yang harus memberikan iuran secara rutin dalam tempo kurang dari satu tahun;
    6. Kewajiban kepada wajib bayar PNBP yang timbul karena Pemerintah telah menerima uang dari wajib bayar namun Pemerintah belum dapat menyelenggarakan jasa/pelayanan kepada wajib bayar sampai dengan tanggal pelaporan.

  2. Jenis-Jenis

    Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas:

    1. Utang Transfer;
    2. Utang Bunga;
    3. Utang kepada Pihak Ketiga;
    4. Utang Perhitungan Fihak Ketiga;
    5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
    6. Utang Jangka Pendek Lainnya, yang terdiri atas:
      1. Pendapatan Diterima Di Muka;
      2. Utang Biaya; dan
      3. Kewajiban Pada Pihak Lain;
    7. Surat Perbendaharaan Negara;
    8. Kewajiban Diestimasi;
    9. Kewajiban Kontijensi; dan
    10. Kewajiban Masa Lalu Program THTIUnfunded Past Service Liability (UPSL).

  3. Pengakuan

    Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

  4. Pengukuran

    Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

  5. Penyajian/Pengungkapan

    Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam:

    1. Neraca; dan
    2. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

    Penyajian Utang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi.

    Berikut adalah ilustrasi penyajian Kewajiban Jangka Pendek pada neraca:

    Pemerintah ABC
    NERACA
    Per 31 Desember 20XI

    URAIAN JUMLAH
    ASET  
      ASET LANCAR  
      ASET TETAP  
      INVESTASI JANGKA PANJANG  
      ASET LAINNYA  
    KEWAJIBAN  
    KEWAJIBAN JANGKA PENDEK XXXX
        Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXXX
        Utang Bunga XXXX
    Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXXX
        Pendapatan Diterima DImuka XXXX
        Utang Belanja XXXX
        Utang Jangka Pendek Lainnya XXXX
      Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXXX
      KEWAJIBAN JANGKA PANJANG XXXXX
    EKUITAS  

  6. Perlakuan Khusus

    Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari beberapa jenis atau klasifikasi utang. Masing-masing jenis utang tersebut memiliki karakteristik pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang berbeda- beda. Penjelasan untuk perlakuan khusus dari masing-masing jenis Utang Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut:

    1. Utang Transfer ke Daerah

      Utang transfer timbul akibat beban transfer ke pemerintah daerah yang menjadi kewajiban pemerintah pusat yang sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan belum disalurkan.

      1. Pengakuan

        Utang transfer diakui pada saat terdapat pernyataan utang dengan mengidentifikasi nilai nominal pasti kewajiban transfer ke masing-masing pemerintah daerah penerima, yang berupa Peraturan Menteri Keuangan, pemberitahuan dari PA/KPA penyalur transfer ke Pemerintah Daerah, dan/atau penyajian oleh P A/KP A pada laporan keuangan yang telah diaudit.

      2. Penyajian

        PA/KPA menyajikan utang transfer diestimasi dalam hal:

        1. Nominal utang transfer secara rinci untuk masing-masing Pemda tidak dapat dipastikan; dan
        2. Nominal utang transfer belum ditetapkan dalam PMK mengenai kurang bayar atau salur dana transfer
    2. Utang Bunga

      Utang bunga timbul akibat:

      1. Perhitungan akuntansi kewajiban atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran pada tanggal Neraca semesteran dan tahunan; dan
      2. Transaksi bunga diterima di muka dari investor atas praktek penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

      Utang bunga disajikan pada tanggal pelaporan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

    3. Utang kepada Pihak Ketiga

      Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uangjkompensasi kepada pihak lain. Termasuk bentuk utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi. Dalam pelaksanaannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan (harga jual) dengan biaya produksinya.

      1. Pengakuan

        Utang Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagianjseluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi belum dibayar.

        Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui pada saat pemerintah menyatakan secara tertulis kesanggupan untuk mengganti kekurangan penerimaan yang dialami oleh badan usaha.

      2. Pengukuran

        Utang Pihak Ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barangjjasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.

        Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui sebesar nilai nominal yang ditanggung oleh pemerintah dan telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.


    4. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

      Utang PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pendapatan atau penerima iuran jaminan kesehatan, iuran dana pensiun, iuran tabungan hari tua, iuran beras Bulog, dan iuran lain yang akan diserahkan ke lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

      Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), BPJS Kesehatan, Perum Bulog, dan lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

      1. Pengakuan

        Utang PFK diakui:

        1. pada saat dilakukan pemotongan oleh BUN atau diterima oleh BUN untuk PFK yang disetorkan oleh BUD; atau
        2. pada akhir periode pelaporan, saldo pungutanjpotongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada Pihak Lain dicatat pada periode laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
      2. Pengukuran

        Nilai yang dicatat adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUN belum disetorkan kepada yang berkepentingan.


    5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

      Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian dari Utang Jangka Panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

      1. Pengakuan

        Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

      2. Pengukuran

        Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian. Bagian Lancar Surat Berharga Negara (SBN) dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount), yaitu nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang belum diamortisasi, dan disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal SBN tersebut mencerminkan nilai yang masih terutang pada tanggal pelaporan dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Premium/diskon diamortisasi sepanjang masa berlakunya SBN. Apabila SBN diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.


    6. Utang Jangka Pendek Lainnya
      1. Pendapatan Diterima Dimuka

        Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barangjjasajuang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.

        1. Pengakuan

          Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapatjtimbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belurn ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.

        2. Pengukuran

          Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barangjjasa belum diserahkan oleh pemerintah.


      2. Utang Biaya

        Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barangjjasa tersebut. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga melaksanakan penyediaan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Sebagai contoh, penyediaan barangjjasa berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

        1. Pengakuan

          Utang biaya diakui pada saat diterimanya surat tagihan atau invoice dari Pihak Ketiga atas barang/jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran.

        2. Pengukuran

          Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.


      3. Kewajiban Pada Pihak Lain

        Kewajiban Pada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun.

        1. Pengakuan

          Kewajiban pada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.

        2. Pengukuran

          Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.


    7. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

      SPN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

      Yang dimaksud dengan pembayaran bunga secara diskonto adalah pembayaran atas bunga yang tercermin secara implisit di dalam selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang diterima saat jatuh tempo.

      1. Pengakuan

        SPN diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

      2. Pengukuran

        SPN dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount), yaitu nilai nominal dikurangi diskon yang belum diamortisasi yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal SPN tersebut mencerminkan nilai yang masih terutang pada tanggal pelaporan dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Diskon diamortisasi sepanjang masa berlakunya SPN. Apabila SPN diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.


    8. Kewajiban Diestimasi

      Kewajiban Diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ketidakpastian ini disebabkan karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai namun disatu sisi entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam neraca mengingat kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan.

      1. Pengakuan

        Utang Estimasi diakui pada saat derajat kepastian atas kewajiban tersebut sangat besar sehingga berdasarkan azas konservatif harus dilaporkan.

      2. Pengukuran

        Kewajiban diestimasi hanya dapat disajikan apabila nilainya dapat diestimasikan secara handal.

      Contoh Utang Diestimasi misalnya Utang Transfer Diestimasi. Utang Transfer yang diestimasi berkaitan dengan bagi hasil pendapatan kepada pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena jenis pendapatan yang harus dibagihasilkan tersebut sudah diketahui tetapi entitas yang berhak menerima belum dapat diketahui dengan pasti hingga tanggal laporan keuangan.

    9. Kewajiban Kontijensi

      Kewajiban kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

      1. Pengakuan

        Kewajiban kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

        1. Tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
        2. Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara handal.

      2. Pengukuran

        Kewajiban kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Maka untuk memperoleh nilai yang handal diperlukan pertimbangan professional oleh pihak yang berkompeten.

      3. Penyajian dan Pengungkapan

        Kewajiban kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis kewajiban kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

        1. Karakteristik kewajiban kontijensi;
        2. Estimasi dari dampak financial yang diukur;
        3. Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
        4. Kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

    10. Kewajiban Masa Lalu Program THTIUnfunded Past Service Liability (UPSL)

      Merupakan kewajiban masa lalu untuk program THT yang belum terpenuhi sebagai akibat dari kondisi sebagai berikut:

      1. Perubahan formula manfaat Program THT PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kementerian PertahananjPolri;
      2. Kenaikan tabel gaji pokok PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri yang menjadi dasar pembayaran manfaat Program THT PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan PNS Kementerian PertahananjPOLRI; dan
      3. Penambahan peserta baru yang tanggal penempatannya berbeda dengan tanggal pengangkatan.

      Pengakuan:

      Kewajiban UPSL diakui oleh Pemerintah pada saat ditetapkan besaran dana UPSL oleh Kementerian Keuangan.

      Pengukuran:

      Kewajiban UPSL diukur sebesar nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tata cara perhitungan kewajiban UPSL berpedoman pada peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara perhitungan, pengakuan, dan pembayaran Unfunded Past Service Liability (UPSL).

      Penyajian:

      Kewajiban UPSL disajikan sebagai Kewajiban Lancar pada Neraca.

B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

  1. Definisi

    Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

    Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka panjang dapat muncul antara lain karena:

    1. penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, maupun lembaga internasional; dan
    2. kewajiban dengan pemberi jasa yang penyelesaiannya melalui cicilan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

  2. Jenis-Jenis

    Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

    1. Pinjaman Luar Negeri;
    2. Pinjaman Dalam Negeri;
    3. Utang ObligasijSurat Utang Negara (SUN);
    4. Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
    5. Utang Pembelian Cicilan;
    6. Utang Kemitraan;
    7. Utang Jangka Panjang Lainnya;
    8. Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum;
    9. Kewajiban Pemerintah terkait Pensiun; dan
    10. Kewajiban atas Kebijakan Pemerintah

  3. Pengakuan

    Secara umum, kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinja:rnan diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

  4. Pengukuran

    Secara umum, kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

  5. Penyajian dan Pengungkapan

    Utang jangka panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

    1. Jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
    2. Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
    3. Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang tersebut.

    Penyajian Utang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi.

    Berikut adalah ilustrasi penyajian Kewajiban Jangka Panjang pada neraca:

    Pemerintah ABC
    NERACA
    Per 31 Desember 20Xl

    URAIAN JUMLAH
    ASET  
      ASET LANCAR  
      ASET TETAP  
      INVESTASI JANGKA PANJANG  
      ASET LAINNYA  
    KEWAJIBAN  
    KEWAJIBAN JANGKA PENDEK  
    KEWAJIBAN JANGKA PANJANG  
        Utang Luar Negeri xxxx
        Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxxx
        Utang Dalam Negeri - Obligasi  
        Premium (Diskonto) Obligasi xxxx
        Utang Jangka Panjang Lainnya xxxx
       
    EKUITAS XXXXX

  6. Perlakuan Khusus
    1. Kewajiban jangka panjang yang berasal dari penerimaan pembiayaan pinjaman oleh BUN

      Kewajiban jangka panjang yang berasal dari penerimaan pembiayaan pinjaman oleh BUN dapat bersumber dari sumber pinjaman dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang. Penerimaan pembiayaan pinjaman oleh BUN dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

      1. Utang Jangka Panjang dari Sumber Pinjaman

        Pengakuan

        Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diakui pada saat tanggal valuta (value date) sebagaimana tercantum dalam Notice of Disbursement (NoD) atau yang dipersamakan.

        Pengukuran

        Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NoD.

        Penyajian

        Utang jangka panjang dari sumber pmJaman disajikan di Neraca dalam pos Kewajiban Jangka Panjang.

      2. Utang Jangka Panjang dari Sumber Penerbitan SBN Jangka Panjang

        Pengakuan:

        Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN jangka panjang diakui pada saat tanggal setelmen yang tercantum dalam dokumen setelmen.

        Pengukuran:

        Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN.

        Penyajian:

        Utang jangka panJang dari sumber penerbitan SBN disajikan di Neraca dalam pos Kewajiban Jangka Panjang.


    2. Utang Dalam Negeri

      Pinjaman Dalam Negeri adalah pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.

      Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesua1 dengan masa berlakunya. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri dilakukan dalam mata uang Rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah, yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Perusahaan Daerah, yang digunakan untuk membiayai Kegiatan tertentu. Pinjaman Dalam Negeri dapat diterus pinjamkan kepada Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Penerima penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah Pemerintah Daerah atau BUMN/BUMD. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memu at kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

      Pengakuan:

      Pinjaman dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUN dan/atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinJaman dalam negeri pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LC I Direct Payment/ Rekening Khususj Pembiayaan PendahuluanjPenarikan Tunai diakui berdasarkan tanggal penarikan (value date) yang terdapat dalam dokumen NoD (Notice of Disbursement), atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari lender.

      Pengukuran:

      Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.


    3. Utang Obligasi/ SUN

      Utang Obligasi/SUN adalah jenis Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan imbalan bunga tetap (fixed rate/FR) atau dengan imbalan bunga secara variabel (variable rate/VR).

      Pengakuan:

      Utang Obligasi Negara diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

      Pengukuran:

      Utang Obligasi Negara dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount), yaitu nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang belum diamortisasi dan disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Negara tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsurI dipercepat, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi. Apabila surat utang obligasi diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.


    4. Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

      SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan pnns1p syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing.

      Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.

      SBSN dapat berupa:

      1. SBSN Ijarah, yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah;
      2. SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan akad mudarabah;
      3. SBSN Musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan akad musyarakah;
      4. SBSN Istishna', yang diterbitkan berdasarkan akad istishna';
      5. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
      6. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dua atau lebih akad di atas.

      Pengakuan:

      Utang SBSN diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

      Pengukuran:

      SBSN dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount), yaitu nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang belum diamortisasi yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal SBSN tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada ketentuan dan persyaratan SBSN dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal SBSN yang pelunasannya diangsur/dipercepat, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut.

      Apabila SBSN dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atasnilai par (dengan premium), maka nilai pokok SBSN adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya SBSN.Apabila SBSN diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.


    5. Utang Pembelian Cicilan

      Utang Pembelian Cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barangjjasa pemerintah yang dilakukan dengan membayar secara angsuran. Secara hukum, transaksi ini ditandai dengan penandatanganan suatu akta utang atau hipotek oleh pembeli yang menetapkan secara spesifik syarat-syarat pembayaran atau penyelesaian kewajiban. Transaksi pembelian secara angsuran/cicilan memiliki dua varian utama.

      Pertama, perjanjian dengan menetapkan jumlah cicilan di masa depan dengan tingkat bunga tertentu. Kedua, perjanjian dengan menetapkan skema pembayaran secara angsuran per periode dengan besaran jumlah tetap mencakup pokok dan bunga yang tidak disebutkan secara eksplisit. Kesamaan pada kedua varian tersebut adalah bahwa tingkat bunga dikenakan terhadap sisa pokok utang yang belum dibayar.

      Pelaksanaan transaksi pembelian pemerintah secara kredit yang melampaui tahunanggaran lebih rumit daripada yang dibayar tunai, karena di satu pihak akan menghadapi persoalan yang berhubungan dengan ketentuan pelaksanaan anggaran belanja, di lain pihak pelunasan kredit sekaligus atau cicilan akan dikenain bunga eksplisit atau tersamar, yang pada gilirannya berkonsekuensi pada besaran harga pembelian.

      Pengakuan:

      Utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang telah mengikat para pihak secara legal, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

      Pengukuran:

      Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal.Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga. Dalam hal transaksi dalam mata uang asing maka kewajiban dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.


    6. Utang Kemitraan

      Utang kemitraan merupakan pengakuan kewajiban yang timbul dari perjanjian kemitraan pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga, atau investor) pada pola kerjasama pemanfaatan Bangun, Serah, Kelola (BSK) dan pola perjanjian konsesi jasa sehubungan pengakuan aset kemitraan yang sumber dayanya berasal dari mitra.

      Pengakuan:

      1. Pengakuan kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK

        Kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK diakui sebagai utang kemitraan pada saat pengakuan aset kemitraan berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra sesuai dengan BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

      2. Pengakuan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa

        Kewajiban pola perjanjian konsesi jasa diakui sebagai utang kemitraan pada awalnya saat pengakuan aset konsesi jasa yang sumber dayanya berasal dari mitra sesuai dengan dokumen laporan konstruksi, BAST operasional aset konsesi jasa atau dokumen yang dipersamakan, dan disesuaikan apabila ada nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemerintah kepada mitra atau mitra kepada pemerintah.


      Pengukuran

      1. Kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK pada awalnya diukur sebesar nilai wajar konstruksi bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya fasilitasnya atau penambahan kapitalisasi aset yang berasal dari mitra sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, dan disesuaikan nilainya sehubungan pembayaran periodik oleh pemerintah kepada mitra.
      2. Kewajiban kemitraan pola perJanJian konsesi jasa diukur pada awalnya sebesar nilai wajar yaitu nilai konstruksi aset konsesi jasa atau peningkatan kapitalisasi aset pada BMN yang sudah ada sesuai dengan dokumen laporan konstruksi, BAST operasional aset konsesi jasa atau dokumen yang dipersamakan, dan disesuaikan apabila ada nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemerintah kepada mitra atau mitra kepada pemerintah. Penyesuaian setelah nilai awal pengakuan kewajiban kemitraan terjadi sehubungan dengan:
        1. skema pembayaran kepada mitra: bagian pembayaran periodik oleh pemerintah kepada mitra yang mengurangi nilai pengakuan kewajiban kemitraan sehubungan konstruksi, perolehan, atau peningkatan kapitalisasi aset konsesi jasa yang berasal dari mitra. Sedangkan bagian pembayaran periodik oleh pemerintah kepada mitra untuk tagihan atas biaya transaksi keuangan dan untuk tagihan atas penyediaan jasa publik oleh mitra bukan merupakan pengurang nilai pengakuan kewajiban kemitraan.
        2. skema pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada mitra: bagian amortisasi tahun berjalan dari perhitungan garis lurus pendapatan tangguhan sepanjang masa konsesi atas pengakuan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra.

        Penyajian dan Pengungkapan:

        1. Nilai kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK dan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa disajikan di neraca sebagai utang kemitraan di neraca pada pos utang jangka panjang lainnya.
        2. Pengungkapan kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK
        3. Pengungkapan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa:
          1. Dalam hal pengakuan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa dengan skema pembayaran kepada mitra, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan konstruksi, perolehan, atau peningkatan kapitalisasi aset konsesi jasa, maka pengungkapan dilakukan sehubungan dengan bagian dan akumulasi pembayaran periodik oleh pemerintah kepada mitra yang mengurangi nilai pengakuan kewajiban kemitraan atas pengakuan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra.
          2. Dalam hal pengakuan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa dengan skema pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada mitra, yaitu pemerintah tidak mempunyai kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan konstruksi, perolehan, atau peningkatan kapitalisasi aset konsesi jasa, maka pengungkapan dilakukan sehubungan dengan estimasi perhitungan garis lurus amortisasi sepanjang masa konsesi jasa terhadap nilai pendapatan tangguhan atas pengakuan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra

    7. Utang Jangka Panjang Lainnya

      Termasuk bentuk Utang Jangka Panjang Lainnya adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi. Dalam pelaksanaannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan (harga jual) dengan biaya produksinya.

      Pengakuan:

      Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui pada saat pemerintah menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk mengganti kekurangan penerimaan yang dialami oleh badan usaha.

      Pengukuran :

      Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi dicatat sebesar nilai nominal yang ditanggung oleh pemerintah dan akan dibayarkan lebih dari 12 bulan serta belum dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.

    8. Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum

      Dalam hal terjadi tuntutan hukum pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap K/L yang memiliki perkara tuntutan hukum melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut. Selain menyampaikan data tuntutan hukum, setiap K/L juga melaporkan Putusan Pengadilan yang inkracht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah dalam LKKL dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

      1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (inkracht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian NegarajLembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkracht disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
      2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (inkracht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah namun belum dianggarkan dalam DIPA Kementerian NegarajLembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkracht hanya diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum); dan
      3. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang inkracht atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK LKKL.

      Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi- kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

      1. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

        Untuk sekuritas yang diselesaikan sebelum jatuh tempo antara lain karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya (carrying amount) harus diungkapkan pada CaLK.

      2. Tunggakan

        Jumlah tunggakan atas pmJaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Pembayaran kepada Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

      3. Restrukturisasi Utang

        Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

        Apabila jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditetapkan dalam persayaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

        Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

      4. Penghapusan Utang

        Penghapusan utang adalah penghapusan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Penghapusan utang dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam restrukturisasi utang di atas.

        Informasi atas penghapusan utang harus disajikan dalam CaLK yang antara lain mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

        1. Nilai tercatat utang yang diselesaikan Jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
        2. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

    9. Kewajiban Pemerintah terkait Pensiun

      Kewajiban pemerintah terkait program pensiun merupakan kewajiban pemerintah yang terjadi karena adanya perikatan antara pemerintah dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bekerja dalam dinas pemerintah.

      Saat ini, program pensiun bagi pegawai pemerintah dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dalam undang-undang ini diatur bahwa program pensiun yang berlaku adalah program manfaat pasti dengan mekanisme pendanaan pay as you go, yaitu pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak menerima pensiun (sebagai penerima pensiun) yaitu pada saat memasuki usia pensiun.

      Berdasarkan jenis dan mekanisme pembayaran program pensiun ini, pemerintah mengakui beban pensiun pada saat pegawai berhak menerima pensiun, yaitu pada waktu yang sama dengan periode pembayaran pensiun tersebut. Dengan demikian, pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban jangka panjang terkait program pensiun, kecuali kewajiban jangka pendek, yaitu apabila terdapat hak penerima pensiun yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan.

      Pengakuan kewajiban terkait pensiun bervariasi antara negara-negara yang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2016, diketahui bahwa dari 34 negara anggota OECD, 25 negara (73%) telah menggunakan basis akrual dalam pelaporannya, 3 negara (9%) sedang dalam proses reformasi dari basis kas ke basis akrual (modified cash), dan 6 negara (18%) menggunakan basis kas. Berkaitan dengan penyajian kewajiban terkait program pensiun di laporan keuangan, dari 28 negara yang menerapkan basis akrual atau sedang dalam transisi ke basis akrual, diketahui bahwa hanya 11 negara yang menyajikan kewajiban pensiun (Civil and Military Service Pensions) di neraca, 4 negara mengungkapkan dalam laporan keuangan (disclose) dan sisanya tidak melaporkan.

      Sebagaimana di Indonesia, pertimbangan negara-negara yang tidak melaporkan kewajiban jangka panjang pensiun adalah karena pemerintah dapat mengubah manfaat pens1un yang diberikan, baik itu bertambah atau pun berkurang. Di samping itu, tidak semua pegawai yang aktif dapat dipastikan akan menerima hak pensiun, yaitu apabila pegawai tersebut tidak dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

      Penentuan skema pembayaran pensiun akan sangat mempengaruhi kebijakan akuntansi atas transaksi termasuk pengakuan beban dan kewajiban Pemerintah terkait pelaksanaan program pensiun.

      Dalam paragraf 30 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa "Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah...". Di samping itu, sampai dengan saat ini belum terdapat PSAP yang mengatur mengenai pensiun, dalam hal ini yaitu PSAP yang mengatur mengenai Imbalan Pascakerja.

      Mengingat bahwa pengakuan/ pencatatan kewajiban pemerintah terkait program pensiun membutuhkan perlakuan yang spesifik dan tidak sama dengan perlakuan akuntansi kewajiban pada umumnya, maka sebelum Peraturan Pemerintah terkait jaminan pensiun ditetapkan dan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait imbalan pascakerja (pensiun) diterbitkan, perlakuan akuntansi atas kewajiban jangka panjang terkait program pensiun manfaat pasti adalah diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan dilakukan dengan menjelaskan antara lain jumlah pegawai aktif, jumlah penerima pensiun dan skema pemberian manfaat pensiun yang akan diterima oleh pegawai pemerintah, saat yang bersangkutan memasuki usia pensiun.

      Sedangkan, kewajiban jangka pendek atas program pensiun diakui pemerintah apabila terdapat hak penerima pensiun yang belum dibayarkan pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan. Penjelasan mengenai kebijakan akuntansi untuk pengakuan kewajiban jangka pendek m1, selanjutnya diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


    10. Kewajiban atas kebijakan pemerintah

      Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang berdampak pada timbulnya potensi beban yang wajib ditunaikan maka untuk terus menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, perlu diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan dilakukan dengan menjelaskan alasan pengambilan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Lampiran Ukuran
Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang (7.58 MB) 7.58 MB
Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
featured
standard

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan jogloabang Min, 05/24/2020 - 16:20

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XIII.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang perlu dibayar kembali.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara yang akan diterima kembali.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB XIII yaitu Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB XIII
Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

A. DEFINISI

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang perlu dibayar kembali.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara yang akan diterima kembali.

B. JENIS-JENIS

Jenis-jenis pembiayaan terdiri dari:

  1. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:
    1. penerimaan pinjaman,
    2. penjualan obligasi pemerintah,
    3. hasil privatisasi perusahaan negara,
    4. penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga,
    5. penjualan investasi permanen lainnya, dan
    6. pencairan dana cadangan.
  2. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:
    1. pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,
    2. penyertaan modal pemerintah,
    3. pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
    4. pembentukan dana cadangan.

C. PENGAKUAN

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Negara atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa bendahara Umum Negara.

D. PENGUKURAN

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran penerimaan pembiayaan dengan penggunaan mata uang asing adalah:

  1. Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung digunakan untuk membayar dalam mata uang yang sama dibukukan dalam rupiah dengan kurs tengah;
  2. Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung untuk membayar transaksi dalam rupiah dibukukan dengan kurs transaksi dari BI/Bank Umum bersangkutan.
  3. Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang sesuai dengan komitmennya dalam mata uang asing yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Negara dibukukan dengan kurs tengah BI/Bank Umum bersangkutan;
  4. Penerimaan/penarikan dalam mata uang asmg yang tidak sesuai dengan komitmennya yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Negara dibukukan dengan kurs transaksi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran penerimaan pembiayaan dengan penggunaan mata uang asing adalah:

  1. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
  2. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
  3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
    1. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
    2. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

E. PENYAJIAN

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan disajikan pada Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan).

Berikut adalah ilustrasi penyajian transaksi pembiayaan pada LAK:

Pemerintah ABC
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0

URAIAN 20X1 20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI    
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI    
Arus Kas Masuk    
....    
Penerimaan dari DIvestasi xxxx Xxxx
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen xxxx Xxxx
Jumlah Arus Masuk Kas xxxx Xxxx
Arus Kas Keluar    
.....    
Pengeluaran Penyertaan Modal Negara xxxx Xxxx
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen xxxx Xxxx
Jumlah Arus Keluar Kas xxxx Xxxx
  Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi xxxx Xxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN    
Arus Masuk Kas    
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxxx Xxxx
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxxx Xxxx
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxxx Xxxx
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri xxxx Xxxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Daerah xxxx Xxxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxxx Xxxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxxx Xxxx
Jumlah Arus Masuk Kas xxxx Xxxx
Arus Keluar Kas    
Pembayaran Pokok Pinj. Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxxx Xxxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxxx Xxxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxxx Xxxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxxx Xxxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxxx Xxxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxxx Xxxx
Jumlah Arus Keluar Kas xxxx Xxxx
  Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan xxxx Xxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS    
Total Kenaikan (Penurunan) Kas    
Saldo Awal Kas di BUN & Bendahara Pengeluaran    
Saldo Akhir Kas di BUN & Bendahara Pengeluaran    
......    
Saldo Akhir Kas di BUN & Bendahara Penerimaan    
Saldo Akhir Kas di ....    

F. PENGUNGKAPAN

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

  1. Anggaran dan realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan; dan
  2. Anggaran dan realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

G. PERLAKUAN KHUSUS

  1. Penerimaan pembiayaan untuk plnJaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus dimana Penerimaan Notice of Disbursement (NoD) mendahului Penerimaan Kas.

    Pengakuan penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus adalah pada saat diterimanya NoD dari lender dan dibukukan berdasarkan tanggal valuta NoD.

    Dalam hal terjadi selisih kurs akibat perbedaan tanggal NoD dengan Penerimaan Kas-nya, maka Kuasa BUN mengakui adanya selisih kurs (unrealized).

  2. Penerimaan pembiayaan untuk pmJaman luar negen yang melalui mekanisme rekening khusus (Penerimaan Kas mendahului Penerimaan NoD).

    Pengakuan penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus dimana kas diterima sebelum diterimanya NoD adalah pada saat diterimanya NoD dari lender dan dibukukan berdasarkan tanggal valuta NoD. Namun, pengakuan penerimaan kas tersebut digunakan pasangan akun Penerimaan Pembiayaan Ditangguhkan.

    Dalam hal terjadi selisih kurs akibat perbedaan tanggal NoD dengan Penerimaan Kasnya, maka Kuasa BUN mengakui adanya selisih kurs (unrealized).

  3. Perlakuan khusus penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negen yang melalui mekanisme rekening khusus (Penerimaan Kas mendahului Penerimaan NoD) pada akhir tahun anggaran diatur dalam peraturan tersendiri.

  4. Penerimaan pembiayaan atas obligasi yang diterbitkan dengan premium atau diskon.

    Pada saat penerbitan obligasi, jumlah kas yang diterima dapat lebih besar atau lebih kecil dari nilai nominalnya. Dalam hal nilai kas yang diterima lebih besar dari pada nilai nominal obligasi maka diakui adanya premium. Sedangkan apabila nilai kas yang diterima lebih kecil dari pada nilai nominal obligasi maka diakui adanya diskon.

    Penerimaan pembiayaan atas obligasi yang diterbitkan dengan premium atau diskon diakui sebesar jumlah kas yang diterima.

    Premium atau diskon disajikan di neraca dalam kelompok pos kewajiban.

    Amortisasi atas premium dan diskon dilakukan secara periodik dan menggunakan metode garis lurus terhadap pembayaran bunga atau kupon atas obligasi tersebut.

[ Photo Cost Accounting by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 ImageCreator ]

Lampiran Ukuran
Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (7.58 MB) 7.58 MB
Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
featured
standard

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat suryaden Kam, 03/12/2020 - 04:17

Kebijakan Akuntansi adalah BAB I dari Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.

Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB I
PENDAHULUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU 17/2003, yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan badan lainnya yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual dimaksud diungkapkan dalam UU 17/2003 dengan rumusan definisi unsur anggaran sebagai berikut:

  • Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
  • Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Ketentuan peralihan dalam Pasal 36 ayat (1) UU 17/2003 menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU 17/2003, dinyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNIAPBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa SAP dimaksud disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komite ini selanjutnya dikenal dengan nama Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Pada Tahun 2005, Pemerintah telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24/2005). SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk Laporan Keuangan. SAP menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun laporan realisasi anggaran dengan menggunakan basis kas dan untuk menyusun neraca dengan menggunakan basis akrual. Selanjutnya, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (cash towards accrual).

Pemerintah sudah mampu menyusun laporan keuangan mulai tahun 2004 dengan pendekatan basis kas menuju akrual. Dengan pendekatan ini, neraca disusun berdasarkan basis akrual, sedangkan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas disusun berdasarkan basis kas. Walaupun laporan keuangan pemerintah tahun 2004 masih mendapatkan opini disclaimer dari BPK, namun langkah besar ini patut mendapatkan apresiasi mengingat pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah belum dapat menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

UU 17/2003, tepatnya Pasal 36 Bab X Ketentuan Peralihan, mengamanatkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Hal ini berarti bahwa dalam LKPP tahun 2008 seluruh entitas akuntansi harus sudah mengakui pendapatan dan belanja secara akrual. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan ketentuan ini tidak mudah. Dibutuhkan kesiapan dari seluruh unit entitas akuntansi, unit entitas pelaporan, unit perbendaharaan dan unit pembuat standar akuntansi untuk bersama-sama melaksanakan aksi sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing agar akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan dengan baik. Disamping itu, tren penggunaan akuntansi berbasis akrual yang semakin luas terutama di negara-negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) diyakini merupakan bagian integral dari reformasi manajemen keuangan publik khususnya untuk tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan.

Dalam perkembangannya dan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), implementasi akuntansi berbasis akrual ditunda pelaksanaannya hingga tahun 2015. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP 71/2010).

Dengan terbitnya PP 71/2010 tentang SAP yang merupakan pengganti PP 24/2005, implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran I tentang SAP berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Berdasarkan SAP maka pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang akan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

  1. Tujuan

    Tujuan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat m1 antara lain adalah:

    1. Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian NegarajLembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas pelaporan; dan
    2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.
  2. Ruang Lingkup

    Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disusun dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah pusat.

C. ACUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat didasarkan pada:

  1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).
  2. Buletin Teknis dan produk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) lainnya.
  3. Peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
  4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.
  5. Standar akuntansi dalam negeri terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi sektor publik lainnya.
  6. Standar akuntansi internasional terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi sektor publik lainnya.

D. GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yang berlaku umum.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

Pengakuan pendapatan dan belanja berbasis kas mengikuti pengaturan sebagaimana yang tertuang dalam IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah (Rekening KUN/D), sedangkan Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang diterima pada Rekening KUN/D dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening KUN j D mengikuti pengaturan sebagaimana IPSAP Nomor 03.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

Kebijakan akuntansi secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Peraturan Menteri Berlaku
standard

Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Kebijakan Akuntansi Pendapatan suryaden Kam, 04/23/2020 - 06:57

Kebijakan Akuntansi Pendapatan adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Pendapatan terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XI.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan menurut jenis pendapatannya, yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO serta Pendapatan Hibah-LO.

Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LRA dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan PNBP-LRA serta Pendapatan Hibah-LRA.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB XI
Kebijakan Akuntansi Pendapatan

A. PENDAPATAN-LO

  1. Definisi

    Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

    Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO serta Pendapatan Hibah-LO.

    1. Pendapatan Perpajakan-LO

      Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

    2. Pendapatan PNBP-LO

      Pendapatan PNBP-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan PNBP yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

    3. Pendapatan hibah-LO

      Pendapatan Hibah-LO adalah penenmaan Pemerintah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.


  2. Jenis-jenis Pendapatan LO
    1. Pendapatan Perpajakan-LO, terdiri atas:
      1. Pajak Penghasilan (PPh), yang dibagi menjadi:
        1. PPh Minyak dan Gas Bumi (Migas)

          PPh Minyak dan Gas Bumi (Migas) yaitu pendapatan pajak yang berasal dari sektor minyak dan gas bumi. Komponen akun PPh Migas adalah Pendapatan PPh Minyak Bumi, Pendapatan PPh Gas Bumi, dan Pendapatan PPh Migas Lainnya, yakni penerimaan yang berasal dari PPh lainnya.

        2. PPh Non Migas

          PPh Non Migas yaitu pendapatan pajak penghasilan yang berasal dari sektor selain minyak dan gas bumi. Kelompok PPh Non Migas antara lain Pendapatan PPh Pasal 21, Pendapatan PPh Pasal 22, Pendapatan PPh Pasal 22 Impor, Pendapatan PPh Pasal 23, Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan, Pendapatan PPh Pasal 26, Pendapatan PPh Final, dan Pendapatan PPh Non Migas Lainnya.

        3. PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)

          Dalam laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak antara lain Pendapatan PPh Pasal 21 DTP, Pendapatan PPh Pasal 22 DTP, Pendapatan PPh Pasal 22 Impor DTP, Pendapatan PPh Pasal 23 DTP, Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi DTP, Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP, Pendapatan PPh Pasal 26 DTP, Pendapatan PPh Final DTP, dan Pendapatan PPh Non Migas Lainnya DTP.


      2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), terdiri dari:
        1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

          Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. PPN dibagi menjadi Pendapatan PPN Dalam Negeri, Pendapatan PPN Impor, dan Pendapatan PPN Lainnya (yakni penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPN, yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PPN di atas).

        2. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

          Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yaitu pajak yang dikenakan pada saat penyerahan atau impor Barang Kena Pajak (BKP) Mewah. PPnBM dibagi menjadi Pendapatan PPnBM Dalam Negeri, Pendapatan PPnBM Impor dan PPnBM lainnya.

        3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

          Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pendapatan pajak atas pemanfaatan bumi dan bangunan yang bersumber dari sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3).

        4. Pendapatan Pajak Lainnya

          Pendapatan Pajak Lainnya terdiri dari Pendapatan Pajak Lainnya dan Pendapatan Bunga Penagihan Pajak.

          1. Pendapatan Pajak Lainnya, antara lain:
            1. Pendapatan Bea Meterai

              Pendapatan Bea Meterai yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan;

            2. Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai

              Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

            3. Penerimaan Dana Hasil Penjualan Benda Meterai
            4. Pendapatan PPn Batubara

              Pendapatan PPn Batubara yakni Penerimaan Pajak Penjualan (PPn) yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

            5. Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

              Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya yakni penerimaan yang berasal dari pembayaran pajak tidak langsung lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM.

            6. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak

              Pendapatan Bunga Penagihan Pajak yaitu penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).


    2. Pendapatan PNBP-LO

      Pendapatan PNBP-LO terdiri dari beberapa jenis pendapatan yaitu:

      1. Pendapatan PNBP-LO perizinan

        Pendapatan PNBP-LO perizinan adalah pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari kewenangan pemerintah dalam bidang perizinan berasal dari pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

      2. Pendapatan PNBP-LO layanan

        Pendapatan PNBP-LO layanan adalah pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib bayar.

        Contoh dari pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari layanan kesehatan, layanan pendidikan, biaya pengurusan dokumen sipil/negara dan lain-lain.

      3. Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfataan Sumber Daya Alam (SDA), terdiri atas:
        1. Sumber Daya Alam Migas

          Pendapatan SDA Migas pada prinsipnya merupakan penerimaan negara yang eamingprocess-nya belum selesai, sehingga untuk dapat diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dibutuhkan proses identifikasi dan perhitungan kewajiban kontraktual pemerintah untuk dicadangkan terlebih dahulu. Dana penerimaan migas setelah dikurangi dengan cadangan tersebut selanjutnya akan diproses pemindahbukuannya ke Rekening KUN sebagai pendapatan PNBP SDA migas berbasis kas.

          Yang termasuk penerimaan jenis ini antara lain:

          1. Penerimaan hasil penjualan minyak bumi, yang terdiri atas:
            1. Penerimaan minyak bumi dari kilang Pertamina; dan
            2. Penerimaan minyak bumi dari non kilang Pertamina.

          2. Penerimaan hasil penjualan gas bumi, yang terdiri atas:
            1. Penerimaan LNG;
            2. Penerimaan LPG;
            3. Penerimaan Natural Gas; dan
            4. Penerimaan CBM.

          3. Penerimaan atas setoran overlifting m1gas Kontraktor

            Jenis penerimaan m1 setelah dipindahbukukan akan diakui sebagai PNBP SDA Migas.


        2. Sumber Daya Alam Non Migas

          Pendapatan SDA Non Migas merupakan pendapatan negara dari Sumber Daya Alam selain Migas diantaranya:

          1. Pendapatan dari sektor Pertambangan Umum;
          2. Pendapatan dari sektor Kehutanan;
          3. Pendapatan dari sektor Perikanan; dan
          4. Pendapatan dari sektor Pengusahaan Panas Bumi.

      4. Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah

        Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Karakteristik investasi jangka pendek yaitu dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah. Sementara itu investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen.

        Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

      5. Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah

        Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah adalah PNBP yang berasal dari antara lain penyewaan aset pemerintah, pendapatan dari kerja sama antara pemerintah dengan pihak ketiga dan lain-lain.

      6. Pendapatan-LO lainnya,

        Pendapatan-LO lainnya adalah PNBP yang diperoleh dari antara lain terdiri dari keuntungan penjualan aset, denda akibat perjanjian/peraturan, bunga/jasa perbankan, penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/pelanggaran hukum serta penghapusan utang.


    3. Pendapatan Hibah-LO

      Adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari pemberi hibah baik dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa.


  3. Asas Bruto

    Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

    Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

  4. Pengakuan Pendapatan-LO

    Pengakuan pendapatan-LO diatur sebagai berikut:

    1. Pendapatan Perpajakan-LO

      Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.

      1. Sistern Self Assesment

        Sistem Self Assesment Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar/pajak terutang.

      2. Sistem Official Assesment

        Sistem Official Assesment Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.

      3. Withholding tax system

        Withholding tax system adalah sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan, memotong/memungut, dan menyetorkan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

      Untuk dapat mencatat pendapatan perpajakan-LO, Pemerintah Pusat memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan.

      Mekanisme pencatatan Pendapatan Perpajakan LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut:

      1. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode self assessment dan Withholding tax system.

        Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan metode self assessment maupun sistem withholding assesment diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas Negara dan telah mendapatkan nomor pendaftaran tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan. Apabila pada akhir periode pelaporan masih terdapat penenmaan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran pada dokumen kepabeanan, maka diungkap dalam CaLK.

        Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO dengan sistem self assessment maupun sistem withholding assessment antara lain bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti penenmaan negara yang telah divalidasi oleh pihak yang berwenang.

      2. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode official assessment

        Pendapatan Perpajakan LO yang dipungut dengan metode official assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan perpajakan LO.

        Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan perpajakan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.


    2. Pendapatan PNBP-LO
      1. Pendapatan PNBP-LO perizinan

        Pendapatan-LO yang diperoleh dari kewenangan pemerintah dalam bidang perizinan diakui:

        1. pada saat diterimanya kas oleh pemerintah pada saat wajib bayar mengajukan permohonan; atau
        2. pada saat diterbitkannya tagihan oleh pemerintah apabila berdasarkan ketentuan pembayaran dilakukan oleh wajib bayar setelah izin diterbitkan.

        Pertimbangan pengakuan pendapatan perizinan dilakukan sekali pada saat diterimanya pendapatan yaitu karena proses pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan setelah pemohon membayar biaya perizinan tersebut dan biaya perizinan yang telah disetor pada umumnya tidak akan dikembalikan kepada pemohon. Disamping itu pendapatan dari perizinan juga tidak dibagi secara proporsional sesuai waktu berlakunya izin dengan pertimbangan bahwa izin dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu dan tidak adanya sumber daya yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan izin yang dikeluarkan (tidak berlaku prinsip penandingan pendapatan dan biaya atau matching cost againts revenue).

      2. Pendapatan PNBP-LO layanan

        Pendapatan PNBP-LO layanan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Apabila hasil dari transaksi layanan pemberian jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:

        1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
        2. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan diperoleh entitas;
        3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
        4. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biayai untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

        Contoh dari pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari layanan kesehatan, layanan pendidikan, biaya pengurusan dokumen sipiljnegara dan lain-lain). Apabila pembayaran dilakukan untuk layanan yang meliputi beberapa periode maka pendapatannya diakui sesuai dengan masa layanan yang diberikan.

      3. Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfataan Sumber Daya Alam (SDA)

        Pendapatan-LO yang diperoleh dari eksploitasi/pemanfaatan Sumber Daya Alam dibedakan ke dalam empat kelompok yaitu:

        1. berdasarkan pemberian izin terkait dengan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam;
        2. berdasar volume/unit pengambilan;
        3. berdasarkan harga jual; dan
        4. berdasarkan bagi hasil.

        Pengakuan pendapatan SDA yang terkait dengan pemberian izin eksplorasi maupun eksploitasi SDA dapat mengacu pada proses pengakuan pendapatan dari perizian.

      4. Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah

        Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa bunga deposito dan bunga obligasi serta dividen tunai diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara.

      5. Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah

        Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari pemanfaatan aset non keuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.

      6. Pendapatan-LO lainnya
        1. Pendapatan PNBP-LO lainnya yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat diterima oleh entitas;
        2. Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas;
        3. Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari bunga/jasa perbankan diakui pada saat diterima oleh entitas;
        4. Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas;
        5. Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari putusan pengadilan atau pelanggaran hukum lainnya diakui pada saat salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkhract) diterima oleh eksekutor yang dijadikan dasar penagihan; (dicek kembali dengan Surat Dir. APK ke KPK); dan
        6. Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari penghapusan utang diakui pada saat telah ada penetapan dari pemberi pinJaman bahwa utang entitas telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman.

    3. Pengakuan Pendapatan Hibah-LO
      1. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uang, diakui pada saat:
        1. kas diterima di RKUN atau Reksus,
        2. tanggal penarikan (valuta) yang tercantum dalam NoD, atau
        3. pengesahan oleh Kuasa BUN
      2. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa dan/atau surat berharga diakui dan dicatat pada saat pengesahan oleh Kuasa BUN

  5. Pengukuran Pendapatan-LO

    Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

    Misalnya, pemerintah menerima pendapatan PBB dan harus mengeluarkan upah pungut. Atas penerimaan pendapatan PBB tersebut tidak boleh dikurangi dengan jumlah upah pungut tersebut. Contoh lain, untuk jenis pajak tertentu, Pemerintah memberikan kemudahan pembayaran pajak dengan berbagai metode pembayaran, seperti pembayaran melalui mekanisme perbankan yang mengharuskan adanya beban administrasi perbankan yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Dalam kasus-kasus seperti ini, maka jumlah beban pemerintah tersebut, upah pungut dan adminsitrasi perbankan, tidak boleh mengurangi jumlah pendapatan dan harus diakui secara terpisah dalam laporan keuangan.

    Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

    1. Pengukuran Pendapatan Perpajakan-LO

      Pendapatan-LO Perpajakan diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self assessment system dan Withholding tax system.

      Sementara itu untuk official assessment, pendapatan-LO Perpajakan diukur dengan nilai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

      Pendapatan-LO Perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diukur dengan nilai nominal yang akan diterima oleh pemerintah sebesar yang tercantum pada pemberitahuan pabean dan cukai, dokumen pelengkap pabean, dan surat penetapan/tagihan.

    2. Pengukuran Pendapatan PNBP-LO

      Pendapatan PNBP-LO diukur melalui beberapa cara:

      1. Jumlah yang diterima dari wajib bayar atas pendapatan bukan pajak-LO yang diakui berdasarkan aliran uang masuk yang diterima di Kas Umum Negara;
      2. Jumlah yang menjadi hak entitas atas pendapatan bukan pajak yang berasal dari kontrak kerjasama dalam rangka perikatan;
      3. Tarif PNBP dengan menggunakan formula tertentu. PNBP ini diukur dengan memasukkan variabel tertentu yang dimasukkan ke dalam formula yang tertera dalam peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif pendapatan bukan pajak.

    3. Pengukuran Pendapatan Hibah-LO

      Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:

      1. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar:
        1. Nilai nominal hibah yang diterima di RKUN atau Reksus;
        2. Nilai nominal yang tercantum dalam NoD; atau
        3. Nilai nominal yang tercantum dalam SP2HL/SPHL yang disahkan oleh Kuasa BUN.
      2. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah, dicatat sebesar nilai barang/jasa dan/atau surat berharga yang diterima berdasarkan BAST;
      3. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, pengukuran dilakukan dengan berdasarkan hal di bawah ini dengan urutan menandakan prioritas sebagai berikut:
        1. Menurut biayanya;
        2. Menurut harga pasar; atau
        3. Menurut perkiraan/taksiran harga wajar berdasarkan hasil penilaian.

        Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


  6. Penyajian dan Pengungkapan
    1. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
    2. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
    3. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

  7. Perlakuan Khusus
    1. Koreksi Pendapatan-LO

      Akuntansi untuk koreksi Pendapatan-LO diatur melalui pembukuan koreksi atas pendapatan-LO sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut.

    2. Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang mempengaruhi kas

      Apabila berdasarkan pemeriksaan otoritas pajak terdapat kelebihan penghitungan pajak, maka perlu dilakukan pengembalian pendapatan perpajakan.

    3. Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang tidak mempengaruhi kas

      Apabila berdasarkan hasil keputusan otoritas pajak ataupun putusan atas upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak mengakibatkan koreksi atas nilai ketetapan pajak sebelumnya menjadi lebih kecil, maka perlu dilakukan koreksi atas pengakuan pendapatan perpajakan sebelumnya.

      Dalam hal atas ketetapan pajak yang diajukan upaya hukum telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak sebelum terbitnya keputusan atau putusan upaya hukum dan selanjutnya keputusan atau putusan upaya hukum yang terbit mengakibatkan piutang pajak yang dibayar menjadi lebih kecil sehingga mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka perlu dicatat penyesuaian atas nilai piutang pajak dan pengembalian pendapatan perpajakan-LO.

B. PENDAPATAN-LRA

  1. Definisi

    Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

    Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LRA dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan PNBP-LRA serta Pendapatan Hibah-LRA.

    1. Pendapatan Perpajakan-LRA

      Pendapatan Perpajakan-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari perpajakan pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

    2. Pendapatan PNBP-LRA

      Pendapatan Negara Bukan Pajak-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak pusat dan/atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

    3. Pendapatan hibah-LRA

      Pendapatan Hibah-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari hibah yang diterima pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.


  2. Klasifikasi dan Jenis-jenis Pendapatan-LRA

    Pendapatan LRA dibagi ke dalam klasifkasi sebagai berikut:

    1. Pendapatan Perpajakan-LRA

      Pada pemerintah pusat, Pendapatan Perpajakan-LRA antara lain mencakup:

      1. Pendapatan Pajak Penghasilan
      2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
      3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
      4. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
      5. Pendapatan Cukai
      6. Pendapatan Bea Masuk
      7. Pendapatan Bea Keluar
      8. Pendapatan Pajak Lainnya

    2. Pendapatan Negara Bukan Pajak

      Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak pusat dan/atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

      Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak-LRA yang dipungut oleh Pemerintah Pusat antara lain mencakup:

      1. Pendapatan dari perizinan;
      2. Pendapatan dari layanan;
      3. Pendapatan dari eksplitasi/pemanfaatan sumber daya alam;
      4. Pendapatan dari hasil investasi;
      5. Pendapatan dari hasil investasi aset non keuangan; dan
      6. Pendapatan non perpajakan lainnya.

    3. Pendapatan Hibah

      Pendapatan Hibah adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari hibah yang diterima pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.


  3. Pengakuan

    Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBP, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

  4. Pengukuran Pendapatan-LRA

    Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

  5. Penyajian

    Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

    Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

  6. Perlakuan Khusus

    Untuk mendapatkan nilai Pendapatan-LRA yang benar, pemerintah sering melakukan koreksi atas Pendapatan LRA tersebut. Koreksi tersebut dapat diakibatkan kesalahan pencatatan atau pengembalian Pendapatan-LRA. Akuntansi untuk koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
    2. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
    3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
    4. Dalam hal Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Dihentikan telah terbit dan dinyatakan berlaku maka kebijakan akuntansi untuk koreksi adalah sebagai berikut:
      1. Pengembalian kelebihan penenmaan pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.
      2. Apabila tidak terdapat realisasi pendapatan pada tahun berjalan, maka pengembalian kelebihan penenmaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/atau ekuitas.
      3. Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan hibah yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/ atau ekuitas.

Demikian tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XI.

Lampiran Ukuran
Kebijakan Akuntansi Pendapatan (7.58 MB) 7.58 MB
Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
featured
standard

Kebijakan Akuntansi Persediaan

Kebijakan Akuntansi Persediaan suryaden Min, 04/05/2020 - 02:14

Kebijakan Akuntansi Persediaan adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Persediaan adalah BAB VI dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Persediaan, Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual danjatau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB VI
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

  1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh: barang habis pakai seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
  2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah (pemda).
  3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.
  4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contohnya:
    1. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;
    2. tanah/bangunanjperalatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
  5. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.

Untuk persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (intention) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA KL-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencatatan Persediaan untuk operasional kegiatan satker adalah:

  1. Materialitas;
  2. Penceminan dari tugas dan fungsi utama satker; dan
  3. Pengendalian internal.

Dalam hal barang berasal dari bantuan pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda, harus dicatat sebagai persediaan.

B. JENIS-JENIS PERSEDIAAN

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas:

  1. Barang habis pakai;
  2. Barang tak habis pakai; dan
  3. Barang bekas pakai.

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan terdiri atas:

  1. Barang konsumsi;
  2. Amunisi;
  3. Bahan untuk pemeliharaan;
  4. Suku cadang;
  5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
  6. Pita cukai dan leges;
  7. Bahan baku;
  8. Barang dalam proses/setengah jadi;
  9. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  10. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  11. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  12. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  13. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  14. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

C. PENGAKUAN

  1. Persediaan diakui pada saat:
    1. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau
    2. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

    Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).

    Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.

    Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

    Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

    Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.

  2. Beban Persediaan

    Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

D. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

  1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

    Biaya perolehan persediaan meliputi:

    1. harga pembelian;
    2. biaya pengangkutan;
    3. biaya penanganan;
    4. biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

    Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:

    1. potongan harga,
    2. rabat, dan lainnya yang serupa.
  2. Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri

    Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.

  3. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. Contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya

    Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

    Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode First In First Out (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

    Dalam hal metode First In First Out (FIFO) belum dapat diterapkan, maka penilaian Persediaan dilakukan dengan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir.

    Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah Pemakaian barang Persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan dan Penyerahan Barang Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang dicatat sebagai Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.

    Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

E. PENYAJIAN

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik (stock opname) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

F. PENGUNGKAPAN

Persediaan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas Laporan Keuangan hal-hal sebagai berikut antara lain:

  1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
  2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  3. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
  4. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using.

G. PERLAKUAN KHUSUS

  1. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual seperti pita cukai dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
  2. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakatjpihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).
  3. Ada kalanya unit pemerintah, karena tugas dan fungsinya, menerima hibah berupa emas, seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak (HTT) atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang (contohnya pada Kementerian Sosial). Dalam hal ini, persediaan berupa emas tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan.

[ Gambar Inventory by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images ]

Lampiran Ukuran
Kebijakan Akuntansi Persediaan (7.58 MB) 7.58 MB
Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
featured
standard

Kebijakan Akuntansi Piutang

Kebijakan Akuntansi Piutang suryaden Jum, 04/03/2020 - 19:51

Kebijakan Akuntansi Piutang adalah BAB V dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Piutang, Piutang di bagi menjadi Piutang Jangka Pendek dan Piutang Jangka Panjang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. PIUTANG JANGKA PENDEK

  1. Definisi

    Piutang Jangka Pendek adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

  2. Jenis-jenis Piutang Jangka Pendek
    1. Piutang Pajak

      Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Piutang Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    2. Piutang Bukan Pajak

      Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

      Piutang Bukan Pajak mencakup:

      1. Piutang dari Penerimaan Sumber Daya Alam;
      2. Piutang dari Pendapatan Laba BUMN;
      3. Piutang dari Pendapatan PNBP Lainnya.
    3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

      Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemindahtanganan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui penjualan tunai atau dengan metode cicilan/angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara cicilan/angsuran lebih dari 12 bulan maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran yang dimasukkan dalam kelompok aset non lancar. Bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai Bagian Lancar TPA.

    4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPJTGR)

      Piutang TP/TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

    5. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

      Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan bagian piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

    6. Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

      Beban Dibayar di MukajUang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barangjjasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah.

      Contoh dari Uang Muka Belanja adalah uang muka pembelian aset. Sedangkan, contoh dari Beban Dibayar di Muka adalah pembayaran sewa gedung untuk periode tahun mendatang.

    7. Piutang BLU

      Piutang BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLU.

    8. Piutang Transfer ke Daerah

      Piutang Transfer ke Daerah merupakan piutang yang timbul akibat dana Transfer ke Daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat melebihi dari yang menjadi hak pemerintah daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan yang akan dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau yang akan dikompensasi dengan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran berikutnya.

  3. Pengakuan

    Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

    1. Piutang Perpajakan

      Secara umum, pengakuan piutang perpajakan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Untuk dapat diakuinya piutang perpajakan, maka harus dipenuhi kriteria:

      1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
      2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

      Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak

      Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan Piutang Pajak ditetapkan sebagai berikut:

      1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya, Piutang Pajak diakui pada saat diterbitkan:
        1. Surat Tagihan Pajak;
        2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
        3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
        4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
        5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
        6. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB);
        7. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan bangunan (SKP PBB).
      2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, Piutang Pajak diakui pada saat:
        1. diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
        2. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
        3. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
        4. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
        5. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampa1 dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
        6. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
        7. Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
        8. diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
        9. diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
        10. diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
        11. diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB);
        12. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB);

      Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

      Piutang atas pendapatan pajak berupa bea masuk, bea keluar dan cukai yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat timbul karena adanya:

      1. penundaan pembayaran pungutan negara;
      2. pembayaran berkala pungutan negara; dan
      3. penetapan pejabat atau Direktur Jenderal.

      Penundaan pembayaran atau pembayaran berkala pungutan negara terjadi ketika penyelesaian/pelunasan kewajiban kepabeanan atau cukai dilakukan setelah tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan kepabeanan dan cukai.

      Penetapan yang dilakukan oleh pejabat atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilakukan apabila dari hasil penelitian atas pemberitahuan pabean atau cukai yang disampaikan oleh wajib bayar, terdapat kekurangan pembayaran atas pungutan pabean atau cukai.

      Dokumen sumber pengakuan piutang pajak yang berasal dari pendapatan negara yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berupa:

      1. pemberitahuan dokumen pabean impor atau ekspor dengan penundaan pembayaran pungutan negara;
      2. dokumen pelengkap pabean impor dengan penundaan pembayaran pungutan negara.
      3. surat penetapan;
      4. surat tagihan;
      5. dokumen cukai dengan fasilitas penundaan pembayaran;
      6. dokumen cukai dengan fasilitas pembayaran berkala; dan
      7. surat atau dokumen sejenis lainnya.
    2. Piutang Bukan Pajak

      Pengakuan Piutang Bukan Pajak dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan negara bukan pajak. Untuk dapat diakui sebagai Piutang Bukan Pajak, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

      1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
      2. Telah diterbitkan surat penagihan.
    3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

      Bagian Lancar TPA merupakan reklasifikasi dari TPA sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pengakuan Bagian Lancar TPA adalah melalui reklasifikasi TPA menjadi Bagian Lancar TPA yang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

    4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

      Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

    5. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

      Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi dari Piutang Jangka Panjang sebesar nilai Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

    6. Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

      Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.

    7. Piutang BLU

      Piutang BLU diakui dengan kriteria:

      1. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;
      2. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
      3. Telah diterbitkan surat penagihan.
    8. Piutang Transfer ke Daerah

      Piutang Transfer ke daerah berupa kelebihan transfer ke daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan:

      1. hasil rekonsiliasi antara unit yang menyalurkan transfer dengan unit yang mengelola pendapatan yang akan dibagihasilkan untuk transfer DBH; dan/atau
      2. laporan penggunaan dana transfer dari entitas penerima transfer untuk jenis dana transfer yang telah ditentukan peruntukannya.
  4. Pengukuran
    1. Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
      1. Pengukuran saat pengakuan
        1. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Tagihan Pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya. Sedangkan, untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya adalah sebesar nilai yang disetujui Wajib Pajak.
        2. Piutang pajak dicatat sebesar nilai penenmaan pajak yang yang sudah terlanjur dikembalikan kepada wajib pajak, namun seharusnya tidak dikembalikan kepada wajib pajak sesuai Surat Keputusan Keberatan, Surat Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali.
        3. Khusus Piutang Perpajakan atas Pendapatan Bea dan Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terhadap ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan/banding, piutang pajaknya dicatat berdasarkan surat ketetapan terakhir sebelum wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
      2. Pengukuran setelah pengakuan

        Selanjutnya Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan, atau khusus untuk Tahun 2007 dan sebelumnya, Piutang Pajak juga dapat berkurang karena adanya keputusan keberatan, keputusan non keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Sedangkan untuk tahun 2008 dan seterusnya, piutang pajak dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang.

        Khusus untuk piutang PBB, apabila terhadap pajak terutang diterbitkan Surat Tagihan Pajak PBB, yang merupakan pengganti dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak PBB, nilai nominal piutang pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak PBB tersebut dikurangkan dari saldo Piutang Pajak. Selanjutnya piutang pajak yang tercatat menjadi sebesar nilai nominal Surat Tagihan Pajak PBB.

      3. Piutang Bukan Pajak

        Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

      4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

        Bagian Lancar TPA dicatat sebesar jumlah TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

      5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan(TP) / Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

        Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

      6. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

        Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

      7. Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

        Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

      8. Piutang BLU

        Piutang BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

      9. Piutang Transfer ke Daerah

        Piutang Transfer ke Daerah disajikan sebesar jumlah nominal kelebihan transfer ke daerah dari jumlah yang seharusnya.

      Piutang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau saat timbulnya piutang.

    Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

    Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

    Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO.

    Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk Jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah.

    Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitasjumur piutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

  5. Penyajian

    Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang.

    Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

    Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

    Berikut ini adalah ilustrasi penyajian piutang di Neraca:

    PEMERINTAH ABC
    NERACA
    Per 31 Desember 20Xl

    URAIAN JUMLAH
    ASET  
      ASET LANCAR  
        ..... xxxx
        Piutang Pajak xxxx
        Piutang Bukan Pajak xxxx
        Bagian Lancar TPA xxxx
        Bagian Lancar TP/TGR xxxx
        Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang xxxx
        Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka xxxx
        Piutang BLU xxxx
        Piutang Transfer ke Daerah xxxx
        Piutang Lainnya xxxx
        (Penyisihan Piutang Tidak Tertagih) (xxxx)
        Jumlah Piutang setelah Penyisihan xxxx
      ASET TETAP  
      ASET LAINNYA  
      ....  
    KEWAJIBAN  
       
    EKUITAS  
  6. Pengungkapan

    Informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

    1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
    2. Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut kualitas piutang;
    3. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
    4. Penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penagihan oleh Satuan Keija pemilik piutang atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN;
    5. Barang jaminan atau barang sitaan, bila ada;
    6. Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada;
    7. Penjelasan atas penyelesaian piutang (tindakan penagihan), khususnya untuk Wajib Pajak dengan piutang pajak yang signifikan dan material.

    Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengena1 proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

    Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang.

B. PIUTANG JANGKA PANJANG

  1. Definisi Piutang Jangka Panjang

    Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

  2. Jenis-Jenis Piutang Jangka Panjang

    Terdapat beberapajenis Piutang Jangka Panjang, yaitu:

    1. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

      Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

    2. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

      Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

      Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

    3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

      Piutang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negen kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

    4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

      Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan pemberian kredit oleh pemerintah kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

    5. Piutang Jangka Panjang Lainnya

      Piutang Jangka Panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas dikategorikan sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya.

  3. Pengakuan Piutang Jangka Panjang
    1. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

      Piutang TPA diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

    2. Piutang Tagihan TP/TGR

      Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

      1. Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
      2. Telah diterbitkan:
        1. Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
        2. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
      3. Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
    3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

      Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman diakui atau timbul pada saat terjadinya penarikan pinjaman sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Notice of Disbursement (NoD) untuk mekanisme pembayaran langsung, mekanisme Letter of Credit (LC) dan mekanisme pembiayaan pendahuluan. Sedangkan untuk penarikan pinjaman dengan mekanisme rekening khusus, maka piutang jangka panjang penerusan pinjaman diakui pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerusan Pinjaman.

    4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

      Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah timbul pada saat terjadinya pengeluaran pembiayaan atas kredit yang diberikan pemerintah.

    5. Piutang Jangka Panjang Lainnya

      Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

  4. Pengukuran Piutang Jangka Panjang

    Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

    1. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

      Piutang TPA dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

    2. Piutang Tagihan TP/TGR

      Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.

    3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

      Piutang penerusan pinjaman dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi penarikan penerusan pinjaman.

    4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

      Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi pemberian kredit.

    5. Piutang Jangka Panjang Lainnya

      Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

    Piutang Jangka Panjang Dalam Mata Uang Asing

    Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau timbulnya piutang.

    Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

    Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadanganjpenyisihan piutang tidak tertagih (the allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang- piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO.

    Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

    Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitasjumur piutang. Ketentuan lebih lanjut mengenm penggolongan kualitasjumur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

  5. Penyajian dan Pengungkapan

    Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar.

    Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

    Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang..

    Berikut ini adalah ilustrasi penyajian piutang jangka panjang di neraca:

    PEMERINTAH ABC
    NERACA
    Per 31 Desember 20Xl

    URAIAN JUMLAH
    ASET  
      ASET LANCAR  
      ASET TETAP  
      PIUTANG JANGKA PANJANG  
        Piutang TPA xxxx
        Piutang Tagihan TP/TGR xxxx
        Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman xxxx
        Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah xxxx
        Piutang Jangka Panjang Lainnya xxxx
        Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (xxxx)
      ASET LAINNYA  
    KEWAJIBAN  
       
    EKUITAS  
  6. Perlakuan Khusus
    1. Konversi piutang menjadi penyertaan modal negara

      Piutang negara bukan pajak atau piutang penerusan pinjaman dapat dikonversi menjadi penyertaan modal negara. Bila terjadi konversi, maka akun piutang akan berkurang sebesar nilai piutang yang dikonversi, dan nilai penyertaan modal negara (investasi permanen) akan bertambah sebesar nilai yang sama.

    2. Penyajian piutang berupa bagian lancar atas TPA, Tagihan TP/TGR, dan Piutang Jangka Panjang pada laporan keuangan interim semester I.

      Pada laporan keuangan interim semester I, bagian lancar atas TPA, TP/TGR, dan Piutang Jangka Panjang disajikan sebesar TPA, TP/TGR, dan Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan keuangan interim semester I.

    3. Pengakuan piutang atas Laba BUMN

      Piutang atas bagian laba BUMN timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas Negara.

    4. Penyesuaian Piutang Pajak setelah Pengakuan

      Nilai piutang pajak dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kejadian yang berkaitan dengan piutang pajak tersebut. Penyesuaian nilai piutang pajak harus dilakukan dalam hal adanya kejadian yang mengakibatkan hak negara berkurang atau bertambah atas pendapatan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan penyesuaian nilai piutang pajak antara lain:

      1. pembayaran/pelunasan;
      2. pembetulan atau pembatalan surat penetapan;
      3. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi perpajakan
      4. penghapusan piutang pajak;
      5. keputusan keberatan, putusan pengadilan pajak;
      6. putusan Mahkamah Agung; atau
      7. kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan nilai piutang pajak harus disesuaikan.
    5. Penyesuaian nilai nominal dari piutang pajak

      Penyesuaian nilai nominal dari piutang pajak harus didukung dokumen sumber yang mengakibatkan penyesuaian nilai nominal dari piutang pajak. Nilai nominal piutang diakui sebesar dokumen sumber awal pengakuan piutang dikurangi atau ditambah sebesar selisih nilai nominal yang tercantum pada dokumen sumber yang mengakibatkan timbulnya penyesuaian.

      Terhadap piutang yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal atas surat penetapan diajukan keberatan maka nilai piutang dicatat sebesar nilai kekurangan pembayaran yang tercantum pada keputusan keberatan.

      Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna (Full Disclosure). Bahwa nilai nominal piutang pajak yang dilaporkan harus disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan. Oleh karena hal tersebut dan agar dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, maka diperlukan suatu proses invetarisasi piutang pajak secara periodik.

    6. Denda, pinalti, dan biaya lainnya yang sejenis yang timbul dari piutang jangka panjang.

      Apabila terdapat bunga, denda, commitment fee, dan/ atau biaya-biaya pinjaman lainnya yang belum diterima oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan atas pinjaman jangka panjang, maka bunga, denda, commitment fee, dan/atau biaya-biaya lainnya tersebut harus diakui sebagai piutang jangka pendek (aset lancar).

    7. Piutang yang penagihannya diserahkan kepada Direktur J enderal Kekayaan Negara

      Terhadap Piutang Jangka Panjang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja instansi yang bersangkutan. Klasifikasi piutang jangka panjang adalah sesuai dengan klasifikasi awalnya. Misalnya, piutang jangka panjang yang diserahkan penagihannya, karena macet, kepada Panitia Urusan Piutang Negara / Ditjen Kekayaan Negara (PUPN/DJKN), maka nilai piutang dimaksud tetap disajikan sebagai piutang jangka panjang pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan, dan tidak direklasifikasi menjadi aset lancar.

    8. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan.

      Piutang yang timbul akibat adanya putusan pengadilan dapat dilakukan pada saat telah ada inlcracht dan salinan putusan tersebut diterima oleh entitas yang bertindak sebagai eksekutor yang ditunjuk berdasarkan undang-undang serta diterbitkan surat ketetapan atas putusan dimaksud.

      Dalam hal terjadi perbedaan waktu antara inlcracht dengan diterbitkannya salinan putusan pengadilan, di mana inlcracht diputuskan sebelum tanggal pelaporan keuangan (31 Desember) dan salinan putusan pengadilan diterima setelah tanggal pelaporan keuangan, namun masih dalam periode pemeriksaan lapangan oleh auditor (ditandai dari tanggal periode pemeriksaan pada surat tugas pemeriksaan), maka hal tersebut diperlakukan sebagai "peristiwa penting setelah tanggal neraca" yang memerlukan penyesuaian, sehingga atas peristiwa tersebut agar dilakukan penyesuaian nilai Piutang Uang Pengganti pada laporan keuangan periode pelaporan tahun berkenaan.

      Karena sifatnya yang berbeda dengan Pendapatan Bukan Pajak lainnya, penyisihan piutang ini dapat dilakukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan tersendiri oleh entitas tersebut.

    9. Penghentian Pengakuan Piutang

      Secara umum penghentian pengakuan piutang dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan). Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dapat dilakukan dengan penghapusan baik penghapusbukuan (write off} maupun penghapustagihan (write down). Penghentian pengakuan piutang dengan pelunasan dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

      1. Pelunasan atas piutang pada periode berjalan

        Pelunasan piutang dilakukan dengan penyetoran dengan menggunakan BPN. Selain perekaman BPN, satuan kerja harus menghentikan pengakuan piutang.

      2. Pelunasan atas piutang yang telah dicadangkan penyisihan piutang tak tertagihnya

        Selain perekaman dokumen pelunasan, satuan kerja harus menghentikan pengakuan piutang.

        Pada akhir periode pelaporan, satuan kerja melakukan penyesuaian. Dengan pelunasan tersebut kartu piutang atas nama debitur yang bersangkutan dapat ditutup.

      3. Penghapusbukuan atas piutang yang telah disisihkan 100% (seratus persen)

        Apabila piutang telah disisihkan 100% (seratus persen) dan telah diterbitkan surat keputusan penghapusbukuan piutang, maka dilakukan pencatatan.

      4. Penerimaan Pelunasan atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

        Apabila piutang yang telah dihapusbukukan kemudian diterima pelunasannya, maka harus dilakukan pencatatan untuk memunculkan kembali piutang tersebut.

        Penerimaan pelunasan tersebut diakui sebagai pendapatan LRA dan diakui sebagai pendapatan LO.

        Pada tanggal 31 Desember 2015, dilakukan penyesuaian a:tas saldo penyisihan piutang tak tertagih.

    10. Piutang denda yang timbul karena hasil pemeriksaan auditor eksternal

      Pengakuan Piutang denda yang disebabkan adanya pemeriksaan auditor eksternal diakui berdasarkan dokumen sumber yang terkait.

Peraturan Menteri Bisnis Berlaku
standard

Kebijakan Akuntansi SiLPA, SiKPA, SAL

Kebijakan Akuntansi SiLPA, SiKPA, SAL jogloabang Min, 05/24/2020 - 17:42

Kebijakan Akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA)/Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA)/Saldo Anggaran Lebih (SAL) terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XIV.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA)/Saldo Anggaran Lebih (SAL), SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.

SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB XIV yaitu Kebijakan Akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA)/Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB XIV
Kebijakan Akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA)/Saldo Anggaran Lebih (SAL)

A. SILPA/SIKPA

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebihjkurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

Pada Laporan Realisasi Anggaran, SiLPA/SiKPA disajikan sebagai selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan; belanja; penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, SiLPA/SiKPA disajikan sebagai penambah/pengurang saldo awal SAL sehingga diperoleh saldo akhir SAL.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

  1. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat non - recurring;
  2. Selisih kurs belum terealisasi atas kas di Bendahara Umum Negara (BUN) dan kas di bendahara pengeluaran (dalam bentuk valas); dan
  3. Koreksi terhadap penerimaanjpengeluaran pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

B.SAL

SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Saldo akhir SAL dipengaruhi oleh Saldo awal SAL, penggunaan SAL tahun berjalan, SiLPA/SiKPA berikut koreksi-koreksi atas SiLPA/SiKPA.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilaporkan pada Laporan Keuangan BLU, Laporan Konsolidasian BUN, dan LKPP.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain:

  1. koreksi kesalahan saldo Kas di BUN;
  2. Kas di KPPN;
  3. Kas di BLU;
  4. Kas di Bendahara Pengeluaran;
  5. Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun anggaran sebelumnya; dan
  6. penyesuaian catatan SAL.
Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
featured
standard

Kebijakan Akuntansi Transitoris

Kebijakan Akuntansi Transitoris jogloabang Min, 05/24/2020 - 18:14

Kebijakan Akuntansi Transitoris adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Transitoris terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XV.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Transitoris, Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanjajbeban, dan pembiayaan pemerintah.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB XV yaitu Kebijakan Akuntansi Transitoris.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB XV
Kebijakan Akuntansi Transitoris

A. DEFINISI

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanjajbeban, dan pembiayaan pemerintah.

B. JENIS-JENIS

Transaksi non anggaranjtransitoris dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

  1. Transaksi Transito

    Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau penenmaan kernbali uang persediaan kepadaj dari bendahara pengeluaran.

  2. Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

    Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/ daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/Daerah dan sejumlah daiia yang disetorkan oleh pemerintah provinsijkabupatenjkota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.

  3. Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang

    Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Negara. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

  4. Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN

    Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN merupakan transaksi antara rekening BUN dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

  5. Transaksi non anggaran Pihak Ketiga

    Merupakan transaksi penerimaan kas yang akan disalurkan kepada pihak ketiga selain Dana PFK dan/atau penerimaan kas direkening BUN yang belum dapat ditetapkan sebagai pendapatan atau pembiayaan. Misalnya: penerimaan retur dana·SP2D, penerimaan di Rekening Migas (RPL), penerimaan penarikan pinjaman/hibah luar negeri di Reksus sebelum terbit NoD, dan lain-lain

    Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

    Hal-hal yang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

    1. Rincian jenis transaksi transitoris;
    2. Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban.

Berikut adalah ilustrasi penyajian transaksi transitoris pada LAK

Pemerintah ABC
LAPORAN ARUS KAS

Untuk: Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 20Xl

URAIAN JUMLAH
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI  
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI  
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN  
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS xxxx
Arus Masuk Kas  
    Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) xxxx
    Kiriman Uang Masuk xxxx
Jumlah Arus Masuk Kas xxxx
Arus Keluar Kas  
    Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga (PPK) xxxx
    Kiriman Uang Keluar xxxx
Jumlah Arus Keluar Kas xxxx
        Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris xxxx
    Total Kenaikan (Penurunan) Kas xxxx
    Saldo Awal Kas di BUN & Bendahara Pengeluaran  
    Saldo akhir Kas di BUN & Bendahara Pengeluaran  
    ........  
    Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan  
    Saldo Akhir Kas di ....  
    SALDO AKHIR KAS  
Lampiran Ukuran
Kebijakan Akuntansi Transitoris (7.58 MB) 7.58 MB
Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
featured
standard

Kebijakan Pelaporan Keuangan

Kebijakan Pelaporan Keuangan suryaden Kam, 03/12/2020 - 05:57

Kebijakan Pelaporan Keuangan adalah bagian dari Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu BAB II Kebijakan Laporan Keuangan.

Tujuan laporan keuangan dalam Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu BAB II Kebijakan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB II
KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

A. KERANGKA DASAR

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan:

  1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
  2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
  3. menyediakan informasi mengenm sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
  6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
  7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyaJian laporan keuangan.

3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan pemerintah terdiri atas:

  1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

    LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.


  2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

    LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos- pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.


  3. Neraca;

    Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.


  4. Laporan Operasioan (LO);

    LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.


  5. Laporan Arus Kas (LAK);

    LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.


  6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

    LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir


  7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

    CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

Komponen laporan keuangan pemerintah bertujuan umum tersebut merupakan laporan keuangan pemerintah pusat hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian negara/lembaga (LKKL) konsolidasian dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) konsolidasian.

Komponen LKKL konsolidasian bertujuan umum terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Dalam hal kementerian negara/lembaga memiliki rentang kendali atas entitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), komponen LKKL konsolidasian menggabungkan laporan keuangan BLU, namun demikian komponen LKKL konsolidasiannya tetap terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK, tidak termasuk LAK dan LPSAL.

Komponen LKBUN konsolidasian bertujuan umum terdiri dari LRA, LP SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

4. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

5. Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

  1. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
  2. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

6. Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

  1. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
  2. dapat diandalkan, dengan pengertian:
    1. mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
    2. menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
    3. netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
    4. dapat diverifikasi;
    5. mencerminkan kehati-hatian; dan
    6. mencakup semua hal yang material.
  3. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
  4. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah memperhatikan:

  1. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
  2. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP, IPSAP, Buletin Teknis SAP, dan Produk KSAP lainnya; dan
  3. peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat sepanjang konsisten dengan huruf a dan huruf b.

7. Penyajian Laporan Keuangan

  1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
  3. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
  4. Catatan atas Laporan Keuangan
    1. Harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya;
    2. Dijelaskan secara berjenjang pada setiap entitas akuntansi hingga ke entitas pelaporan dengan mempertimbangkan tingkat materialitasnya. Contoh: Dalam pengungkapan pada akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), maka pada level entitas akuntansi wajib mengungkapkan secara detil hal-hal terkait rincian kontrak konstruksi, tingkat penyelesaian, nilai kontrak, sumber pendanaan, uang muka yang diberikan dsb, namun dalam proses konsolidasian oleh tingkat di atasnya, pengungkapan yang diperlukan semakin generik/umum dan difokuskan kepada hal-hal yang material.
  5. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
  6. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Perubahan estimasi akuntansi

      Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

      Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK.


    2. Perubahan kebijakan akuntansi

      Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:

      1. penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
      2. diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
    3. Kesalahan mendasar

      Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara prospektif, yaitu dengan melakukan koreksi pada periode berjalan dan tidak perlu melakukan penyajian ulang(restatement) laporan keuangan periode sebelumnya.

8. Konsistensi

  1. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  2. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
    1. terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operas1 entitas pemerintahan; atau
    2. perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

9. Materialitas dan Agregasi

  1. penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
  2. pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
  3. informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil.

10. Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Informasi Komparatif

  1. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
  2. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

12. Laporan Keuangan Interim

  1. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
  2. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan.

13. Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

  1. Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi, sepanjang transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara handal, antara:
    1. Satu entitas akuntansi dan entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan; dan/atau
    2. Entitas pelaporan yang terkonsolidasi;
  2. Prosedur eliminasi transaksi dan saldo resiprokal dikembangkan secara bertahap sebagai berikut:
    1. Pada tahap awal, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antara entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

      Contoh:

      Transaksi resiprokal antar satker dalam satu kementerian negara/lembaga agar dilakukan eliminasi di tingkat kementerian negara/lembaga.

    2. Tahap selanjutnya, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antar entitas pelaporan.

      Contoh:

      Transaksi resiprokal antar entitas pelaporan yang perlu dieliminasi pada tingkat konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  3. Eliminasi dilakukan dengan menggunakan jurnal dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
  4. Dalam hal proses eliminasi belum dapat dilakukan melalui sistem, maka proses eliminasi dilakukan secara manual pada tingkat konsolidasian LKBUN dan/ atau LKPP.
  5. Dalam hal diperlukan, prosedur eliminasi dapat diatur lebih lanjut, dan dilakukan hanya untuk hal-hal yang material.
  6. Eliminasi tidak dilakukan untuk akun-akun Laporan Realisasi Anggaran karena merupakan pencerminan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
  7. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan Bendahara Umum Negara dan laporan keuangan pemerintah pusat pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
  8. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
  9. Laporan keuangan konsolidasian pada kementerian negara/lembaga sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

1. Neraca;

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

3. Laporan Operasional (LO);

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

4. Laporan Arus Kas (LAK);

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplusjdefisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambahjmengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

6. Laporan Perubahan SAL (LPSAL);

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyaJian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

C. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

  1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau pun pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya.
  2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
  3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
  4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
  5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.
  6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesua1 dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan, sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi antar instansi pemerintah pusat.

Peraturan Menteri Berlaku
standard

Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona

Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona suryaden Kam, 03/26/2020 - 21:13

Pagebluk atau pandemi wabah COVID-19 menghancurkan berbagai sendi kehidupan, utamanya ekonomi sektor industri. Pemerintah merespon dengan Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona. Sebagai negara miskin tentunya kita tidak bisa iri dengan Amerika Serikat yang mengeluarkan 2 Trilyun USD untuk merespon pandemi COVID-19. Kesehatan memang mahal harganya, semoga kita semua dikaruniai kesehatan segera terhindar dari Wabah Corona.

Menteri Keuangan menerbitkan Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona pada tanggal 21 Maret 2020 dan Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2020. Coronavirus Disease COVID-19 saat ini telah menjadi bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas banyak sektor penting.

Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277. Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Pasal 12, Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona

Dalam Lampiran Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona dijelaskan tentang fasilitas, insentif dan cara penghitungan:

  1. Fasililitas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) untuk 440 KLU Wajib Pajak.
  2. Fasilitas Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Besar Angsuran PPh Pasal 25 dan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran PPN untuk 102 KLU Wajib Pajak.

Sebagai salah satu cara untuk mendukung penanggulangan dan penanganan virus Corona di Indonesia. Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona patut disyukuri mengingat beratnya dampak dan kehancuran ekonomi dunia karena pagebluk COVID-19.

Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona

Latar Belakang

Pertimbangan Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona adalah:

  1. bahwa wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu;
  2. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus corona dimaksud;
  3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu mengatur pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak wabah virus corona;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Isi Kebijakan Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona

Berikut adalah isi Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona, bukan dalam format asli:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  3. Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
  4. Pegawai adalah adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja.
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
  6. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disebut KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
  7. Wajib Pajak Berstatus Pusat, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Pusat, adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan kode 3 (tiga) digit terakhirnya adalah 000.
  8. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, yang selanjutnya disebut KITE, meliputi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan /atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
  9. Perusahaan KITE adalah badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan.
  10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.
  11. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  12. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
  13. Pengusaha Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat PKP, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

BAB II
INSENTIF PPh PASAL 21

Pasal 2

  1. Penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:
    1. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
      1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
      2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;
    2. memiliki NPWP; dan
    3. pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
    wajib dipotong PPh Pasal 21 setiap bulan oleh pemberi kerja dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.
  2. Pajak Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.
  3. Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan pemberi kerja dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.
  4. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
  5. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pemberi kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
  6. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
  7. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

  1. Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi kerja kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar secara langsung menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
  3. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 harus dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE.
  4. Dalam hal pemberi keija yang telah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Kepala KPP dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan, menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

  1. Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" oleh pemberi kerja.
  3. Laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan formulir dan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat:
    1. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
    2. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

Pasal 5

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

BAB III
INSENTIF PPh PASAL 22 IMPOR

Pasal 6

  1. PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.
  2. Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
  3. PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang:
    1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
    2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.
  4. Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.
  5. Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
  6. Permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  7. Bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pengajuan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE.
  8. Kepala KPP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari keija sejak permohonan diterima menerbitkan:
    1. Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila Wajib Pajak memenuhi; atau
    2. Surat Penolakan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi;
    kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau Perusahaan KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf H dan huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  9. Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.
  10. Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala KPP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  11. Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan paling lambat:
    1. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
    2. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

BAB IV
INSENTIF ANGSURAN PPh PASAL 25

Pasal 7

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

  1. Pasal 25 Undang-Undang PPh; dan/atau
  2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak barn, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Pasal 8

  1. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(3) huruf a dan/atau huruf b, diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
  2. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
  4. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b, Kepala KPP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menerbitkan surat pemberitahuan bahwa Wajib Pajak bersangkutan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

  1. Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala KPP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
    1. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
    2. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

BAB V
INSENTIF PPN

Pasal 11

  1. Wajib Pajak yang:
    1. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
    2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE,
    dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.
  2. Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.
  3. Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPT Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.
  4. PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengembalian pendahuluan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
    2. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
    3. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau fasilitas KITE yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan lebih bayar restitusi.
  5. Tata cara atas pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Demikianlah isi Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona. Lampiran Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona dapat dilihat di lampiran post ini. Atau bisa juga diunduh di sini.

Peraturan Menteri Tata Cara Bisnis Berlaku
featured
standard

Permenkeu 243/PMK.03/2014 tentang SPT

Permenkeu 243/PMK.03/2014 tentang SPT jogloabang Rab, 02/07/2018 - 05:38

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Peraturan Menteri Keuangan ini diperbaharui atau diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).


logo garuda

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 243/PMK.03/2014

TENTANG

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000;

   

b.

bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;

   

c.

bahwa ketentuan mengenai Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007;

   

d.

bahwa ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007;

   

e.

bahwa ketentuan mengenai Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007;

   

f.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, serta untuk memenuhi kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT);

   

g.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), ayat (3c),  ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6  ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Surat Pemberitahuan (SPT) ;

       

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

   

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;

       

MEMUTUSKAN:

     

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT).

     

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

   

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

   

1.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.

   

2.

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

   

3.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

   

4.

Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

   

5.

Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

   

6.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

   

7.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

   

8.

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

   

9.

SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

   

10.

SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

   

11.

Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak.

   

12.

Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.

 

BAB II

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

   

(1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

   

(2)

Wajib Pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

 

BAB III
JENIS, BENTUK, DAN ISI SPT

Bagian Kesatu
Jenis dan Bentuk SPT

Pasal 3

   

(1)

SPT meliputi:

     

a.

SPT Tahunan PPh; dan

     

b.

SPT Masa yang terdiri dari:

       

1.

SPT Masa PPh;

       

2.

SPT Masa PPN; dan

       

3.

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.

   

(2)

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

     

a.

formulir kertas (hardcopy); atau

     

b.

dokumen elektronik.

         

Bagian Kedua

Isi SPT


Pasal 4

   

(1)

SPT paling sedikit memuat:

     

a.

jenis pajak;

     

b.

nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak;

     

c.

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan

     

d.

tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

   

(2)

SPT Tahunan PPh, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

     

a.

jumlah peredaran usaha;

     

b.

jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;

     

c.

jumlah Penghasilan Kena Pajak;

     

d.

jumlah pajak yang terutang;

     

e.

jumlah kredit pajak;

     

f.

jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;

     

g.

jumlah harta dan kewajiban;

     

h.

tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan

     

i.

data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

   

(3)

SPT Masa PPh, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

     

a.

jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar;

     

b.

tanggal pembayaran atau penyetoran; dan

     

c.

data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

   

(4)

SPT Masa PPN, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

     

a.

jumlah penyerahan;

     

b.

jumlah Dasar Pengenaan Pajak;

     

c.

jumlah Pajak Keluaran;

     

d.

jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

     

e.

jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;

     

f.

tanggal penyetoran; dan

     

g.

data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

   

(5)

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

     

a.

jumlah Dasar Pengenaan Pajak;

     

b.

jumlah pajak yang dipungut;

     

c.

jumlah pajak yang disetor;

     

d.

tanggal pemungutan;

     

e.

tanggal penyetoran; dan

     

f.

data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

         

Pasal 5

   

(1)

SPT terdiri dari SPT induk dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

   

(2)

Ketentuan mengenai lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk SPT bagi Wajib Pajak tertentu.

   

(3)

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

       

BAB IV
TEMPAT DAN CARA PENGAMBILAN SPT
 

Pasal 6

   

(1)

SPT berbentuk formulir kertas (hardcopy) dapat diambil secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

   

(2)

SPT berbentuk dokumen elektronik dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

       

BAB V

PENYAMPAIAN SPT

Bagian Kesatu
Penandatanganan SPT

Pasal 7

   

(1)

SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

   

(2)

Dalam hal SPT ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPT harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

   

(3)

Penandatanganan SPT dilakukan dengan cara:

     

a.

tanda tangan biasa;

     

b.

tanda tangan stempel; atau

     

c.

tanda tangan elektronik atau digital.

   

(4)

Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mempunyai kekuatan hukum yang sama.

         

Bagian Kedua
Tempat dan Cara Penyampaian

Pasal 8

   

(1)

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:

     

a.

secara langsung;

     

b.

melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

     

c.

dengan cara lain.

   

(2)

Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

     

a.

perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau

     

b.

saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

   

(3)

Atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b diberikan bukti penerimaan.

   

(4)

Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dianggap sebagai bukti penerimaan sepanjang SPT tersebut lengkap.

   

(5)

Tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang SPT tersebut lengkap.

       

Bagian Ketiga
Batas Waktu Penyampaian

Pasal 9

   

(1)

Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

   

(2)

Wajib Pajak badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

       

Pasal 10

   

(1)

Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib melaporkan:

     

a.

PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong;

     

b.

PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri;

     

c.

PPh Pasal 15 yang dipotong;

     

d.

PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri;

     

e.

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong;

     

f.

PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong; dan/atau

     

g.

PPh Pasal 25 dibayar,

     

dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

   

(2)

Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

   

(3)

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.

   

(4)

Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   

(5)

Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

   

(6)

Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

   

(7)

Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

   

(8)

Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

   

(9)

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, wajib menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

       

Pasal 11

   

(1)

Pemungut Pajak PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.

   

(2)

Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri yang telah disetor dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

   

(3)

Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang  telah disetor, dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

 

Pasal 12

   

(1)

Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

   

(2)

Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional.

 

Bagian Keempat
Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Pasal 13

   

(1)

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

   

(2)

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) atau dalam bentuk dokumen elektronik.

       

Pasal 14

   

(1)

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

     

a.

penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;

     

b.

laporan keuangan sementara; dan

     

c.

Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak.

   

(2)

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

   

(3)

Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

         

Pasal 15

   

(1)

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan:

     

a.

secara langsung;

     

b.

melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

     

c.

dengan cara lain.

   

(2)

Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

     

a.

perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau

     

b.

saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

   

(3)

Ketentuan mengenai bukti penerimaan SPT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap bukti penerimaan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

       

Pasal 16

   

(1)

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

   

(2)

Apabila pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dianggap bukan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

     

Bagian Kelima
Sanksi Administrasi atas
Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

Pasal 17

   

(1)

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang­Undang KUP.

   

(2)

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:

     

a.

Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;

     

b.

Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

     

c.

Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;

     

d.

Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

     

e.

Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

     

f.

Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

     

g.

Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

     

h.

Wajib Pajak lain.

   

(3)

Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena:

     

a.

kerusuhan massal;

     

b.

kebakaran;

     

c.

ledakan bom atau aksi terorisme;

     

d.

perang antarsuku;

     

e.

kegagalan sistem informasi administrasi penerimaan negara atau perpajakan; atau

     

f.

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

   

(4)

Penetapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

         

Bagian Keenam
Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang
Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT PPh

Pasal 18

   

(1)

Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT.

   

(2)

Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

     

a.

Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang PPh; atau

     

b.

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

   

(3)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

   

(4)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25.

       

Bagian Ketujuh
SPT Dianggap Tidak Disampaikan

Pasal 19

   

(1)

SPT dianggap tidak disampaikan apabila:

     

a.

SPT tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

     

b.

SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);

     

c.

SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau

     

d.

SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

   

(2)

Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

   

(3)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimulai pada:

     

a.

tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk pemeriksaan lapangan; atau

     

b.

tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak seharusnya datang memenuhi panggilan sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

   

(4)

Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimulai pada tanggal surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan bukti permulaan.

       

BAB VI

PEMBETULAN SPT

Pasal 20

   

(1)

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan:

     

a.

penyampaian surat pemberitahuan hasil Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak;

     

b.

penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak; atau

     

c.

penyampaian  pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

   

(2)

Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPT.

   

(3)

Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

   

(4)

Dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

   

(5)

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

   

(6)

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

       

BAB VII

PENGOLAHAN SPT
 

Pasal 21

   

Terhadap SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan pengolahan yang meliputi:

   

a.

Penelitian SPT; dan

   

b.

perekaman SPT.

       

Pasal 22

   

Berdasarkan hasil Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berlaku ketentuan dalam hal:

   

a.

SPT yang disampaikan Wajib Pajak atau kuasanya dinyatakan lengkap kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan; atau

   

b.

SPT yang disampaikan Wajib Pajak atau kuasanya dinyatakan tidak lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

 

Pasal 23

   

Terhadap SPT yang sudah diberikan bukti penenmaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan perekaman SPT ke dalam basis data perpajakan.

     

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

   

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari:

   

a.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;

   

b.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;

   

c.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan;

   

d.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan; dan

   

e.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan,

   

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 25

   

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

   

a.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;

   

b.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;

   

c.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan;

   

d.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;

   

e.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan; dan

   

f.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan,

   

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

       

Pasal 26

   

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

   

a.

bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT;

   

b.

keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT;

   

c.

tempat dan cara lain pengambilan SPT;

   

d.

tata cara penandatanganan SPT;

   

e.

tata cara penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan;

   

f.

tata cara pembetulan SPT; dan

   

g.

tata cara penelitian, pengelompokan, perekaman, dan pengelolaan SPT,

   

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

       

Pasal 27

   

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

             
           

Ditetapkan di Jakarta

           

pada tanggal 24 Desember 2014

           

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

             
           

                                 ttd.

             
           

           BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                  REPUBLIK INDONESIA,

 

                                 ttd.

 

                  YASONNA H. LAOLY

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1974

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku Diubah
standard

Permenkeu 49/PMK.07/2016, Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Permenkeu 49/PMK.07/2016, Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa suryaden Kam, 04/14/2016 - 05:24

UPDATE:

Permenkeu 49/PMK.07/2016, Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa telah tidak berlaku dan dicabut, diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

STATUS : Sudah tidak berlaku dan dicabut oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa


Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P. S. Brodjonegoro Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada 29 Maret 2016 di Jakarta menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ini terbit hanya 2 hari dari bulan April 2016, dimana hal ini mungkin akan mengubah banyak sekali dan memundurkan pencairan Dana Desa 2016. Bisa jadi akan mengubah besaran APBDes yang diajukan dari Desa. Namun tidak jadi mengapa karena banyak kabupaten yang meloloskan APBDes dari Desa untuk dapat dicairkan tanpa landasan RPJMDes yang jelas ataupun ada. Jadi ya tidak apa-apa Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan menteri yang mengikat ke bawah pada hari yang mepet dengan hari yang ditunggu-tunggu pemerintah Desa untuk selanjutnya mendapatkan formula Dana Desa yang lebih mapan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa berisi tentang Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang didalamnya termaktub tentang Indikasi Kebutuhan dan Rencana Pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa. Untuk kemudian menjadi rincian Dana Desa perkabupaten/kota. Alokasi Dana didasarkan pada Rincian Dana Desa perkabupaten/kota yang dihitung merata dan berkeadilan dengan dasar Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.

Rumus Alokasi Dana Desa perkabupaten/kota

Pengalokasian Dana Desa per Kabupaten/kota dihitung dengan rumus : Dana Desa Kab/Kota = Alokasi Dasar kab/kota + Alokasi Formula kab/kota

Dimana besaran alokasi dasar setiap kabupaten/kota adalah hasil perkalian dari Alokasi Dasar kali Jumlah Desa di kabupaten/kota

Selengkapnya tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa berisi tentang Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa silakan lihat dokumen di bawah ini.

Silakan unduh di sini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta, 2016. Permenkeu, Penyaluran Dana Desa, Pengalokasian Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Tata Cara Dana Desa. Mencabut 247/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

Peraturan Menteri Pemdes Tata Cara Tidak Berlaku Dicabut
standard

Permenkeu 61/PMK.07/2019, Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Permenkeu 61/PMK.07/2019, Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi jogloabang Sen, 06/17/2019 - 08:34

Intervensi pencegahan stunting terintegrasi hingga ke tingkat Desa. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 13 Mei 2019 dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 530.

Pemerintah desa yang menghadapi permasalahan Stunting, mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pencegahan stunting dilakukan Pemerintah secara terintegrasi hingga tingkat Pemerintah Desa. Desa-desa yang memiliki resiko tinggi warganya mengalami stunting sudah barang tentu wajib menganggarkan untuk menghindari resiko stunting pada warganya ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Dana Desa tidak melulu untuk perbaikan sarana dan prasarana fisik namun sarpras non-fisik dan sosial kesehatan mutlak perlu dikedepankan.

Berikut tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.

Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan No 61/PMK.07/2019

  1. penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
  2. diperlukan payung hukum yang akomodatif dan aplikatif terhadap tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang menjadi pedoman bagi kementrian/lembaga nonkementrian teknis, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.
  3. perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Dasar Hukum

Landasan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
  2. Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi adalah aksi integrasi atau konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam rangka pencegahan terjadinya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun (stunting), yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.
  3. Stunting atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
  4. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menyasar penyebab langsung Stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit. 5 . Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menyasar penyebab tidak langsung Stunting yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

Pasal 2

  1. TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas:
    1. Dana Alokasi Khusus Fisik;
    2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan
    3. Dana Desa
  2. Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. Bidang Kesehatan;
    2. Bidang Air Minum; dan
    3. Bidang Sanitasi.
  3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. Bantuan Operasional Kesehatan; dan
    2. Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
  4. Dalam hal terdapat perubahan bidang Dana Alokasi Khusus Fisik dan / atau Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kementerian Keuangan membahas dan menyepakati perubahan bidang Dana Alokasi Khusus Fisik dan/atau Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/ lembaga nonkementerian teknis.
  5. Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan lntervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

  1. TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada daerah kabupaten/kota prioritas dan daerah kabupaten/kota nonprioritas.
  2. Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada daerah kabupaten/kota prioritas melalui Bantuan Operasional Kesehatan Stunting yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  3. Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan daerah fokus yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
  4. Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang perencanaan pembangunan nasional kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/ lembaga nonkementerian teknis paling lambat bulan Januari tahun sebelumnya.

Pasal 4

  1. Pemerintah daerah kabupaten/kota prioritas menggunakan Bantuan Operasional Kesehatan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor.
  2. Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  3. Dalam hal Bantuan Operasional Kesehatan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor, pemerintah daerah kabupaten/kota prioritas mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  4. Pengalokasian anggaran se bagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 5

  1. Pemerintah daerah kabupaten/kota nonprioritas yang menghadapi permasalahan Stunting, dapat mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  2. Pengalokasian anggaran sebagaiman,a dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 6

Pemerintah desa yang menghadapi permasalahan Stunting, mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

  1. Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.
  2. Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh Kementerian Keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bi dang perencanaan pembangunan nasional, dan kemen terian / lem bag a nonkemen terian teknis.
  3. Rincian kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kementerian/lembaga nonkementerian teknis dalam petunjuk teknis penggunaan masing-masing jenis TKDD.
  4. Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan integrasi antarkegiatan antarjenis TKDD.

Pasal 8

  1. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan secara berjenjang dan melalui kelembagaan yang berjenjang pada tingkat nasional, kabupaten/kota, dan desa.
  2. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Presiden.
  3. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
  4. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 9

  1. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama kementerian/lembaga nonkementerian teknis melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.
  2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. memantau kesesuaian antara realisasi dana dan capaian output kegiatan;
    2. memantau terjadinya integrasi antar Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi di tingkat kabupaten/kota/desa;dan
    3. memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.
  3. Pemantauan dan evaluasi penggunaan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. realisasi anggaran;
    2. pencapaian target output; dan
    3. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

 

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 MEI 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 530

 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Peraturan Menteri Daerah Pemdes Pedoman Tata Cara Berlaku
standard

Permenkeu 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

Permenkeu 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro jogloabang Min, 08/04/2019 - 19:40

Pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah. BLU PIP melaksanakan Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan target penyaluran pembiayaan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan Ultra Mikro disalurkan melalui perantaraan Penyalur.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. Pembiayaan UMi disalurkan melalui LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Tahun 2018, UMi ditargetkan untuk menyentuh 800.000 pelaku usaha mikro yang tidak bankable. Simak kisah tiga penerima kredit UMi yang terbantu dan dapat berdaya memperbaiki taraf hidupnya. Pembiayaan Ultra Mikro diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tentang Pembiayaan ultra mikro. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 331), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang pembiayaan ultra mikro yang baru.

Apa saja Perbedaan KUR dan UMi ?

KRITERIA KUR UMi
Lembaga Penyalur Perbankan dan Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Plafon sd. Rp25 juta (Mikro) Rp25juta s.d. Rp500 juta (ritel) Maksimal 10 juta
Penerima Usaha Mikro dan Kecil Pelaku Usaha Ultra mikro
Tenor Pinjaman Jangka Panjang (>1 tahun) Jangka pendek (<52 minggu)
Agunan Usaha Kecil diperlukan agunan sebagaimana ketentuan Perbankan Untuk pembiayaan kelompok tidak ada agunan
Pendampingan dan Pelatihan Tidak wajib Wajib
Konsep Dukungan pemerintah Subsidi bunga PIP memberikan pinjaman ke LKBB dengan bunga 2%-4%
Prosedur Pinjaman Mekanisme perbankan Mekanisme LKBB

Syarat mendapatkan UMi

  1. Tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan/koperasi.
  2. Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan Elektronik.
  3. Memiliki ijin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah dan/atau surat keterangan usaha dari penyalur.

Lembaga Penyalur
Kreasi UMi (PT Pegadaian)
Keuntungan :

  1. Pengajuan Kredit sangat cepat dan mudah
  2. Jangka waktu pinjaman Fleksibel
  3. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
  4. Jaminan BPKB

Mekaar (PT Permodalan Nasional Madani)
Keuntungan :

  1. Mengadopsi Pola Grameen Bank
  2. Wanita prasejahtera secara berkelompok
  3. Pinjaman modal serta binaan untuk membuka usaha
  4. Displin hadir dalam setiap pertemuan dengan kelompok dan mengangsur pinjaman

Koperasi (PT Bahana Artha Ventura)
Keuntungan :

  1. Lembaga Linkage
  2. Komida
  3. AKR
  4. Sidogiri
  5. BMT BUS

 

Info lebih lanjut hubungi:

Pusat Investasi Pemerintah
Gd. Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3449230 ext. 5128; Fax (021) 3516978
https://hai.djpbn.kemenkeu.go.id/

 

Daftar Pertanyaan/FAQ

1 Apa saja syarat menerima pembiayan UMi?
  Warga Negara Indonesia yang memiliki usaha dengan kategori mikro, anda boleh menjadi debitur UMI. Dengan catatan:
  1. Punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) elektronik.
  2. Punya surat keterangan usaha atau sejenisnya.
  3. Tidak sedang punya hutang dengan lembaga keuangan/koperasi
2 Saya belum punya KTP Elektronik? Bolehkah saya terima UMi?
  Bisa. Yang penting telah terdaftar dan memiliki NIK Elektronik. Cukup meminta surat keterangan pengganti e-KTP di instansi terkait
3 Apakah yang dimaksud dengan tidak sedang punya hutang dengan lembaga keuangan/koperasi?
  Seorang debitur ketika akan menjadi debitur UMI, ia tidak sedang punya hutang. Dengan demikian diharapkan ia fokus dan mudah dalam melakukan pencicilan. Ini juga sekaligus melatih debitur UMI untuk melakukan manajemen utang.
Bagaimana membuktikannya? Bagi penyalur yang canggih, mereka umumnya terkoneksi dengan sistem informasi debitur, tetapi bagi penyalur yang tidak punya koneksi tersebut, cukup gunakan surat pernyataan dari debitur bahwa ia tidak punya utang. Tanggung jawab ada pada debitur tersebut.
5 Apakah penyalur tahu, apabila kita mempunyai hutang UMi dengan lembaga keuangan/koperasi lainnya?
  Pasti Tahu. Karena penyalur dan pemerintah mempunyai Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang akan menjadi database penerima UMi. Dengan SIKP, seorang debitur pada saat yang sama tidak akan menerima fasilitas pembiayaan ganda. Apakah itu UMI atau KUR.
6 Kenapa syarat pembiayaan UMi banyak sekali?
  Tidak banyak, dengan NIK elektronik, pemerintah bermaksud agar pengguna kredit UMi terdata dan diakui dalam sistem. Dengan surat keterangan usaha, diharapkan pengguna tahu bahwa untuk dapat berusaha, ada dokumen yang dipersyaratkan agar bisa terdata dalam sistem. Selain itu, kedua hal tersebut sekaligus menjadi insentif penghargaan bagi warga negara yang taat dalam melaksanakan aturan kependudukan dan keusahaan.
7 Siapa yang menjadi pelaksana program atau operator UMI?
  Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP)
8 Apakah BLU PIP menyalurkan UMi secara langsung ke pelaku usaha mikro?
  Tidak. BLU PIP hanya sebagai koordinator dana yang akan menyalurkan UMi ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur yang akan menyalurkan ke pelaku usaha mikro.
9 Siapa lembaga penyalur UMi?
  Penyalur UMI adalah lembaga keuangan bukan bank yang telah lulus uji kecakapan dari PIP
10 Apa syarat untuk menjadi penyalur UMi
 
  1. Memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM paling singkat 2 (dua) tahun;
  2. mampu melakukan pendampingan atau pelatihan secara rutin;
  3. sehat dan berkinerja baik;
  4. memiliki online system dengan SIKP; dan
  5. kriteria lain yang ditetapkan oleh PIP.
11 Apakah ada keringanan sebagai penyalur?
  Anda bisa saja menjadi penyalur linkage dari penyalur utama. Jika anda menjadi linkage, anda akan menyalurkan pinjaman dari penyalur utama. Hubungan anda dengan penyalur utama adalah hubungan bisnis ke bisnis. Pemerintah tidak menetapkan syarat untuk menjadi lembaga linkage, hanya menetapkan institusi apa saja yang boleh menjadi linkage yaitu:
  1. lembaga keuangan mikro,
  2. lembaga perkreditan yang diakui adat
  3. Koperasi
12 Sebenarnya uang yang diterima debitur UMi itu uang siapa ya? Uang pemerintah atau penyalur?
  Uang yang diterima debitur UMI adalah uang penyalur. Bukan uang pemerintah. Sebab jika debitur UMI tersebut gagal bayar, pemerintah tetap menagih kepada penyalur. Karena akad perjanjiannya adalah antara pemerintah dengan penyalur. Bukan antara pemerintah dengan debitur UMI.
13 Berapa lama saya bisa menjadi debitur Umi?
  Anda memiliki hak untuk menjadi debitur UMI seumur hidup anda adalah kumulatif 48 bulan saja atau 4 tahun selama anda masih dalam kategori usaha mikro. Anda boleh saja sekarang pinjam untuk jangka waktu 6 bulan. Berarti sisa hak anda adalah 42 bulan. Tetapi jika anda semula dalam akad meminjam dengan jangka waktu 6 bulan dan kemudian ternyata anda melunasi dalam waktu 1 bulan saja, maka hak anda yang tersisa adalah 47 bulan.
14 Apa perbedaan pembiayaan kelompok dengan individu dalam UMi?
 
  1. Konsep pembiayaan UMi adalah pertama-tama, dibentuk kelompok terlebih dahulu. Maksud dibentuk kelompok adalah memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki agunan. Karena ketiadaan agunan, maka diimbangi dengan pendampingan yang intensif dan tanggung renteng.
  2. Setelah meningkat skala usahanya, debitur kelompok diharapkan telah mandiri dan memiliki sedikit aset yang dapat dijaminkan. Pada saat itulah debitur tersebut boleh lepas dari kelompok dan boleh mengambil skema individu yang mensyaratkan jaminan sebagai tanda kemandirian.

Kebijakan baru untuk pembiayaan ultra mikro tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 14 Agustus 2018 di Jakarta. Mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018 setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1088, oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana.

Permenkeu Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

Status

Permenkeu Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro berlaku dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 331).

Latar Belakang

Pertimbangan kebijakan baru Permenkeu Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro adalah:

  1. untuk melaksanakan investasi pemerintah dalam bidang pemberdayaan usaha ultra mikro yang berbasis ekonomi kerakyatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro;
  2. untuk melaksanakan simplifikasi proses bisnis agar pembiayaan ultra mikro lebih efektif, efisien, dan menjangkau pelaku usaha ultra mikro, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pembiayaan ultra mikro;

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Permenkeu Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

Isi Kebijakan Pembiayaan Ultra Mikro

Berikut adalah isi kebijakan Permenkeu Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (bukan format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah. Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mem1mp1n pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
  4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
  5. Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan.
  6. Pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
  7. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat BLU PIP adalah unit pelaksana investasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Investasi Pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
  8. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga yang menyediakan pelayanan jasa keuangan serta bukan merupakan bank, perusahaan asuransi, dan lembaga penjamin.
  9. Penyalur adalah pihak yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan dari BLU PIP untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro.
  10. Lembaga Linkage adalah LKBB yang bukan merupakan Penyalur yang ditunjuk oleh BLU PIP.
  11. Debitur adalah pelaku Usaha Ultra Mikro yang memperoleh fasilitas Pembiayaan Ultra Mikro.
  12. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
  13. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.

BAB III
PELAKSANA PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

Pasal 3

  1. Pembiayaan Ultra Mikro dilaksanakan oleh BLU PIP.
  2. Dalam Pembiayaan Ultra Mikro, BLU PIP menjalankan fungsi koordinator dana untuk melaksanakan tugas penghimpunan dan penyaluran dana.
  3. Dalam melaksanakan tugas penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU PIP menerapkan manajemen risiko.

Pasal 4

BLU PIP melaksanakan Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan target penyaluran pembiayaan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 5

  1. Pembiayaan Ultra Mikro dapat bersumber dari:
    1. rupiah murni;
    2. hibah;
    3. pendapatan dari pembiayaan; dan/ atau
    4. sumber lainnya.
  2. Rupiah murm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran investasi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  3. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber dana yang diterima langsung dan dicatat sebagai pendapatan BLU PIP.
  4. Pendapatan dari pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan dari penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro berupa bunga, marjin, bagi hasil, dan/ atau hasil lainnya.
  5. Sumber dana lainnya sebagaima:ia dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa dana yang berasal dari:
    1. kerja sama pendanaan; dan
    2. kerja sama investasi.

Pasal 6

  1. Dana yang berasal dari kerja sama pendanaan sebagaimarta dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, merupakan gabungan dana dengan besaran komitmen dana tertentu antara BLU PIP, Pemerintah Daerah, dan/ atau pihak lainnya.
  2. Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara BLU PIP, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya yang paling sedikit memuat:
    1. besaran komitmen dana;
    2. jangka waktu kerja sama;
    3. manajemen risiko; dan
    4. pengelolaan gabungan dana.
  3. Dalam mengelola gabungan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , BLU PIP dan Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lainnya dapat menggunakan rekening pengelolaan dana pada bank umum.
  4. Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh BLU PIP berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lainnya sesuai dengan prinsip efisiensi, ekonomis, dan praktik bisnis yang sehat.
  5. Penggunaan dana pada rekening pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BLU PIP dengan Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lainnya.

Pasal 7

Dana yang berasal dari kerjasama investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b merupakan dana yang dikelola oleh BLU PIP yang bersumber dari penempatan dana investasi oleh Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lainnya.

BAB V
SKEMA PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

Bagian Kesatu
Pola Penyaluran

Pasal 8

  1. Pembiayaan Ultra Mikro disalurkan melalui perantaraan Penyalur.
  2. Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LKBB dengan kriteria:
    1. memiliki pengalaman dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit 2 (dua) tahun;
    2. sehat dan berkinerja baik;
    3. memiliki sistem yang terkoneksi dan/ atau kompatibel dengan sistem informasi yang digunakan oleh BLU PIP; dan
    4. dimiliki oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah atau terafiliasi dengan lembaga milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah.

Pasal 8

  1. BLU PIP menyalurkan pembiayaan kepada Penyalur melalui pembiayaan konvensional dan/ atau pembiayaan syariah.
  2. Penyalur menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro kepada Debitur dengan pola:
    1. langsung; dan/atau
    2. tidak langsung;
  3. Penyaluran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penyalur secara langsung kepada Debitur.
  4. Penyaluran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan Penyalur kepada Debitur bekerja sama dengan Lembaga Linkage.
  5. Pemilihan pola penyaluran langsung dan/atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BLU PIP dan Penyalur.

Pasal 10

Penyalur dan Lembaga Linkage bertanggung jawab atas penyaluran yang dilakukan kepada Debitur.

Bagian Kedua
Kerjasama Penyaluran

Pasal 11

  1. Dalam menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro, BLU PIP melakukan kerja sama penyaluran pembiayaan dengan Penyalur.
  2. Kerja sama penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama penyaluran pembiayaan yang paling sedikit memuat:
    1. jumlah pembiayaan dan target penyaluran;
    2. pola penyaluran;
    3. jaminan/ fidusia;
    4. pendampingan;
    5. monitoring dan evaluasi; dan
    6. sanksi.

Pasal 12

  1. Dalam hal Penyalur menggunakan pola penyaluran tidak langsung, Penyalur melakukan kerja sama dengan Lembaga Linkage secara business to business.
  2. Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyalur melakukan penilaian kelayakan Lembaga Linkage berdasarkan kriteria paling sedikit:
    1. memiliki pengalaman dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit selama 2 (dua) tahun; dan
    2. sehat dan berkinerja baik;
  3. Kerjasama antara Penyalur dan Lembaga Linkage dalam pola penyaluran tidak langsung dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga
Fidusia

Pasal 13

  1. Untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro, Penyalur menjaminkan piutang lancar dengan Fidusia kepada BLU PIP paling sedikit sebesar jumlah pinjaman.
  2. BLU PIP menerima piutang lancar yang dimiliki Penyalur sebelum ditetapkannya perjanjian pembiayaan antara BLU PIP dan Penyalur.
  3. Penjaminan piutang lancar dengan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari piutang yang memiliki nilai paling besar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per piutang.
  4. Penyalur menyerahkan kepemilikan piutang yang dijaminkan dengan Fidusia kepada BLU PIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Fidusia.
  5. Penyalur memperbaharui piutang yang dijaminkan dalam hal piutang yang dijaminkan macet atau jatuh tempo.
  6. BLU PIP melakukan penatausahaan dan pemantauan terhadap piutang yang dijaminkan secara Fidusia oleh Penyalur.

Bagian Keempat
Penyaluran Kepada Debitur

Pasal 14

Pihak yang dapat menjadi Debitur dalam Pembiayaan Ultra Mikro harus memenuhi kriteria:

  1. tidak sedang dibiayai oleh kredit program pemerintah di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah yang tercatat dalam SIKP; dan
  2. dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 15

  1. Debitur dapat menerima Pembiayaan Ultra Mikro secara:
    1. individu; atau
    2. berkelompok.
  2. Debitur secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan agunan.
  3. Debitur secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
    1. tidak dikenakan agunan; dan
    2. menerapkan mekanisme tanggung renteng.
  4. Pembiayaan Ultra Mikro yang diterima oleh Debitur secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar baki debet (outsanding) paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).
  5. Pembiayaan Ultra Mikro yang diterima oleh Debitur secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing sebesar baki debet (outsanding) paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per individu.

Bagian Kelima
Pendampingan

Pasal 16

  1. Penyalur dan Lembaga Linkage harus melakukan pendampingan kepada Debitur.
  2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. pemberian motivasi;
    2. konsultasi terkait usaha;
    3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
    4. pengawasan terhadap Debitur; dan/ atau
    5. bentuk pendampingan lainnya.
  3. Pelaksanaan pendampingan dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh BLU PIP.

Bagian Keenam
Sistem Informasi

Pasal 17

BLU PIP menatausahakan Pembiayaan Ultra Mikro melalui SIKP Ultra Mikro (SIKP UMi) yang memiliki koneksi langsung antar sistern dengan SIKP.

Pasal 18

  1. Penyalur dan Lembaga Linkage menatausahakan data­ data Pembiayaan Ultra Mikro melalui koneksi langsung antarsistem Penyalur dan Lembaga Linkage dengan SIKP UMi.
  2. Dalam hal koneksi langsung antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Penyalur dan Lembaga Linkage melakukan unggah data melalui SIKP UMi.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 19

Penyalur menyampaikan laporan terkait Pembiayaan Ultra Mikro kepada BLU PIP.

Pasal 20

  1. BLU PIP menyampaikan laporan kinerja penyaluran kepada Direktur Jenderal secara semesteran.
  2. Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta BLU PIP untuk menyampaikan laporan lain terkait Pembiayaan Ultra Mikro.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

  1. Dalam pembinaan terhadap pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro, Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi.
  2. Monitoring dan evaluasi dalam Pembiayaan Ultra Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. monitoring ketepatan data penyaluran;
    2. pengukuran nilai keekonomian debitur; dan/ atau
    3. monitoring dan evaluasi lainnya.
  3. Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro.
  4. Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi atas Pembiayaan Ultra Mikro diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

  1. Dalam pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro, Pimpinan BLU PIP menyusun ketentuan teknis mengenai:
    1. mekanisme penerapan manajemen risiko;
    2. mekanisme kerja sama pendanaan, kerja sama investasi, penunjukan bank pengelola gabungan dana, dan penggunaan gabungan dana;
    3. mekanisme kerja sama penyaluran dan penunjukan Penyalur;
    4. mekanisme penatausahaan dan pemantauan dan evaluasi atas jaminan Fidusia;
    5. mekanisme serta pemantauan dan evaluasi atas pendampingan; dan
    6. jenis dan mekanisme penyampaian laporan oleh Penyalur.
  2. Pimpinan BLU PIP menyampaikan salinan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 23

Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur dan/ atau organisasi BLU PIP yang tidak mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi BLU PIP dalam pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro, kegiatan Pembiayaan Ultra Mikro masih dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat peraturan Menteri ini berlaku, seluruh perjanjian yang telah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 331), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Pasal 25

Dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan dan/ atau ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.055/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 331), dinyatakan masih tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/ PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 17017 Nomor 331), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018
  MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

[ Sumber: Kemenkeu ]

Peraturan Menteri Berlaku
standard

Permenkeu No 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto

Permenkeu No 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto jogloabang Jum, 03/09/2018 - 04:44

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto pada 12 Februari 2018. Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 258 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2018.

Pasal 6 Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini (Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto) mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto

Abstraksi

Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto ditandatangani dan diundangkan dengan pertimbangan bahwa:

  1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti pendukungnya, perlu diatur cara lain untuk menghitung peredaran brutonya dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  2. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Pasal Demi Pasal


Pasal 1

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak:

  1. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau
  2. tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya,

sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain.

Pasal 2

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi metode:

  1. transaksi tunai dan nontunai;
  2. sumber dan penggunaan dana;
  3. satuan dan/atau volume;
  4. penghitungan biaya hidup;
  5. pertambahan kekayaan bersih;
  6. berdasarkan Surat Pemberitahuan atau pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
  7. proyeksi nilai ekonomi; dan/atau
  8. penghitungan rasio.

Pasal 3

  1. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode transaksi tunai dan nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak.
  2. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode sumber dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai sumber dana dan/atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.
  3. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode satuan dan/atau volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai jumlah satuan dan/atau volume usaha yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak.
  4. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode penghitungan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai biaya hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.
  5. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode pertambahan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak.
  6. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dilakukan berdasarkan data Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.
  7. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode proyeksi nilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.
  8. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode penghitungan rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilakukan berdasarkan persentase atau rasio pembanding.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan metode penghitungan peredaran bruto dengan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang sedang dilakukan pemeriksaan serta belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, atas peredaran bruto Wajib Pajak dimaksud dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto

Peraturan Menteri Tata Cara Bisnis Berlaku
standard

Permenkeu No 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Permenkeu No 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap jogloabang Min, 07/07/2019 - 04:14

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 1 April 2019 menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap. Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 358 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 April 2019 di Jakarta.

Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Dasar Hukum Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Dasar Hukum Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Bentuk Usaha Tetap adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Dasar Pertimbangan Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Dasar Pertimbangan Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap adalah:

  1. bahwa seiring dengan meningkatnya perkembangan model usaha lintas negara yang melibatkan subjek pajak luar negeri, perlu memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya di Indonesia;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap;

Isi Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Orang Pribadi Asing adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
  2. Badan Asing adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
  3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang selanjutnya disingkat P3B, adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

Pasal 2

  1. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
  2. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dimulai pada saat Orang Pribadi Asing atau Badan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  3. Pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah saat mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  4. Dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
  5. Tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 3

  1. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  2. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batasan pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  3. Tata cara pengukuhan dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 4

  1. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. adanya suatu tempat usaha (place of business) di Indonesia;
    2. tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat permanen; dan
    3. tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
  2. Bentuk usaha sebagai berikut merupakan bentuk usaha tetap meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
    2. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
    3. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; dan
    4. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
  3. Pengertian usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala hal yang dilakukan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan.

Pasal 5

  1. Tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mencakup segala jenis tempat, ruang, fasilitas, atau instalasi, termasuk mesin atau peralatan, yang digunakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, yang dapat berupa:
    1. tempat kedudukan manajemen;
    2. cabang perusahaan;
    3. kantor perwakilan;
    4. gedung kantor;
    5. pabrik;
    6. bengkel;
    7. gudang;
    8. ruang untuk promosi dan penjualan;
    9. pertambangan dan penggalian sumber alam;
    10. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
    11. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; dan
    12. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha melalui internet.
  2. Adanya tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan tanpa memperhatikan apakah Orang Pribadi Asing atau Badan Asing memiliki atau menyewa atau apakah Orang Pribadi Asing atau Badan Asing berhak secara hukum menggunakan tempat usaha tersebut.
  3. Tempat usaha bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sepanjang tempat usaha tersebut:
    1. digunakan secara kontinu; dan
    2. berada di lokasi geografis tertentu.
  4. Tempat usaha digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sepanjang:
    1. tempat usaha tersebut tersedia untuk digunakan sehingga Orang Pribadi Asing atau Badan Asing memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan; dan
    2. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui tempat usaha tersebut.
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak terpenuhi dalam hal:
    1. tempat usaha di Indonesia hanya digunakan untuk penyimpanan data dan/atau pengelolaan data secara elektronik oleh Orang pribadi Asing atau Badan Asing; dan
    2. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing memiliki akses yang terbatas untuk mengoperasikan tempat usaha tersebut.

Pasal 6

  1. Untuk penerapan P3B, bentuk usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tetapi hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) atau penunjang (auxiliary) dikecualikan dari pengertian bentuk usaha tetap.
  2. Kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pendahuluan agar kegiatan yang esensial dan signifikan siap untuk dilakukan.
  3. Kegiatan yang bersifat penunjang (auxiliary) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan tambahan yang memperlancar kegiatan yang esensial dan signifikan.
  4. Kegiatan yang esensial dan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup kegiatan yang:
    1. merupakan usaha atau kegiatan inti Orang Pribadi Asing atau Badan Asing;
    2. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha atau kegiatan inti Orang Pribadi Asing atau Badan Asing;
    3. secara langsung menimbulkan penghasilan untuk Orang Pribadi Asing atau Badan Asing; atau
    4. menggunakan harta atau sumber daya manusia dalam jumlah yang signifikan.
  5. Dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) atau penunjang (auxiliary) untuk pihak lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku.

Pasal 7

  1. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang merupakan usaha atau kegiatan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing di Indonesia.
  2. Proyek konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    1. jasa konsultansi konstruksi, yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi, survei, pengujian teknis, atau analisis;
    2. pekerjaan konstruksi, yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, atau pembangunan kembali; dan
    3. pekerjaan konstruksi terintegrasi, yang meliputi model rancang bangun atau model perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
  3. Instalasi atau proyek perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    1. instalasi atau proyek perakitan yang terkait dengan pengerjaan proyek konstruksi; dan
    2. instalasi atau proyek perakitan mesin atau peralatan.
  4. Untuk penerapan P3B, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk usaha tetap sepanjang dikerjakan melebihi periode waktu dalam P3B.
  5. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) juga meliputi proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan di Indonesia yang:
    1. pengerjaannya dilakukan di luar Indonesia; dan/atau
    2. pengerjaannya diteruskan kepada subkontraktor dalam negeri maupun luar negeri.
  6. Dalam penentuan periode waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. periode waktu dihitung sejak saat proyek mulai dikerjakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing;
    2. periode waktu berakhir saat:
      1. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima jasa konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; atau
      2. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing menghentikan pekerjaan sebelum pekerjaan selesai;
    3. penghentian pengerjaan proyek untuk sementara tidak menunda penghitungan periode waktu;
    4. bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari;
    5. bagian dari bulan kalender dihitung penuh 1 (satu) bulan, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan bulan; dan
    6. waktu pengerjaan oleh subkontraktor diperhitungkan ke dalam periode waktu, dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing meneruskan pekerjaan kepada subkontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

  1. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan bentuk usaha tetap sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. pegawai atau orang lain tersebut dipekerjakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing atau subkontraktor dari Orang Pribadi Asing atau Badan Asing tersebut;
    2. pemberian jasa dilakukan di Indonesia; dan
    3. pemberian jasa dilakukan kepada pihak di Indonesia atau di luar Indonesia.
  2. Untuk penerapan P3B, pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain yang dipekerjakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing merupakan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sepanjang dilakukan melebihi periode waktu dalam P3B di Indonesia.
  3. Penghitungan periode waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. periode waktu dimulai saat pemberian jasa mulai dilakukan;
    2. periode waktu berakhir saat pemberian jasa selesai dilakukan;
    3. bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari;
    4. bagian dari bulan kalender dihitung penuh 1 (satu) bulan, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari; dan
    5. waktu pengerjaan oleh subkontraktor diperhitungkan ke dalam periode waktu, dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing meneruskan pekerjaan kepada subkontraktor.

Pasal 9

  1. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan bentuk usaha tetap sepanjang orang pribadi atau badan bertindak untuk dan atas nama Orang Pribadi Asing atau Badan Asing.
  2. Orang pribadi atau badan bertindak untuk dan atas nama Orang Pribadi Asing atau Badan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang orang pribadi atau badan tersebut:
    1. menerima instruksi untuk kepentingan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya; atau
    2. tidak menanggung sendiri risiko usaha atau kegiatannya.
  3. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila Orang Pribadi Asing atau Badan Asing tersebut dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen, broker atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.
  4. Untuk penerapan P3B, dalam hal agen yang berkedudukan tidak bebas hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) atau penunjang (auxiliary) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maka agen yang berkedudukan tidak bebas tersebut bukan merupakan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.

Pasal 10

  1. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan bentuk usaha tetap sepanjang:
    1. menerima premi asuransi di Indonesia; atau
    2. menanggung risiko di Indonesia dimana pihak tertanggung bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau berada di Indonesia.
  2. Untuk penerapan P3B, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk reasuransi.

Pasal 11

  1. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam hal bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
  2. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
  3. Tata cara penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pasal 12

  1. Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap tidak lagi memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1).
  2. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak atau secara jabatan.
  3. Tata cara pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 358

Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

[ Oleh Alexey8601 - Karya sendiri, CC BY-SA 4.0, Sumber Gambar ]

Peraturan Menteri Lembaga Badan Tata Cara Bisnis Berlaku
standard

Permenkeu No 48/PMK.07/2016, Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Permenkeu No 48/PMK.07/2016, Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. suryaden Kam, 04/14/2016 - 04:24

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Permenkeu 48/PMK.07/2016 mencabut Permenkeu No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BAB X Ketentuan Penutup Pasal 123).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 ini mengatur semua pengelolaan dana transfer ke Daerah dan Dana Desa. Meskipun Dana Desa hadir melalui skema Negara, Kabupaten baru ke Rekening Desa, namun harus diatur oleh Peraturan ini karena merupakan dana yang bersumber dari APBN.

Pasal 2 ayat 1 memuat ketentuan tentang Transfer ke Daerah dan Dana yang meliputi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini mengatur juga semuanya tentang dana transfer meliputi Transfer ke daerah yang terdiri atas Dana Perimbangan, DID, dan Dana otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Transfer Khususu dan Dana Transfer Umum seperti DBH dan DAU hingga Dana BOS.

BAB II
RUANG LINGKUP
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

  1. Penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  2. Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  3. Penyaluran dan Penatausahaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  4. Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Daerah; dan
  5. Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa ada di BAB III Pasal 4 hingga Indikasi Kebutuhan, misalnya Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b, disusun dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa. Hingga perkiraan pendapatan nasional, bagi hasil dan operasional pentransferan.

BAB IV
PENGALOKASIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Bagian Kedelapan Dana Desa
Pasal 59

  1. Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.
  2. Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten dan kota tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengatur juga di dalamnya tentang Penyaluran Dana Desa pada BAB V, Penyaluran dan Penatausahaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Paragraf 10 tentang Dana Desa PAsal 89 yang berbunyi PEnyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri KEuangan mengenai pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN yang meliputi tata cara penglokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, dan sanksi Dana Desa.

Penggunaan Sisa Dana Desa di atur dalam Pasal 113 yang menyebutkan bahwa Sisa Dana Desa yang ada pada RKUD dianggarkan kembali untuk disalurkan ke desa pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini juga mengatur tentang rekapitulasi, pemantauan hingga aturan peralihan.

Selengkapnya dapat dilihat di tautan di bawah ini, dan untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Peraturan Menteri Daerah Pemdes Tata Cara Berlaku
standard

Perubahan Rincian Dana Desa 2018, Permenkeu 226/PMK.07/2017

Perubahan Rincian Dana Desa 2018, Permenkeu 226/PMK.07/2017 jogloabang Min, 01/14/2018 - 17:28

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 29 Desember 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1971 tanggal 29 Desember 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 terbit dengan pertimbangan dan berdasarkan pada:

  1. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan rincian Dana Desa menurut daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018;
  2. Data Indeks Desa Membangun yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terdapat perubahan data status Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan rincian Dana Desa menurut daerah kabupaten/kota;
  3. Ketentuan Pasal 5 ayat (13) huruf a Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perubahan rincian Dana Desa menurut daerah kabupaten/kota sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah). Maka terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Formula pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 disempurnakan dengan:

  1. Penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula);
  2. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dan
  3. Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.

Alokasi Dana Desa 2018 adalah sebesar 60 Trilyun Rupiah. Ketentuan dalam Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah:

  1. Alokasi Dasar (AD), sebesar 77% dari pagu atau sebesar Rp46.200,00 miliar, dibagi secara merata kepada setiap desa, besaran per Desa adalah Rp. 616.345.000,-;
  2. Alokasi Afirmasi (AA), sebesar 3% dari pagu atau Rp1.800,00 miliar, dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi;
  3. Alokasi Formula (AF), sebesar 20% dari pagu atau Rp12.000,00 miliar, dibagi berdasarkan:
    1. jumlah penduduk desa dengan bobot 10%,
    2. jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 50%,
    3. luas wilayah desa dengan bobot 15%, dan
    4. Indeks Kemahalan Konstruksi atau Indeks Kesulitan Geografis desa dengan bobot 25%.

Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi adalah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin (JPM) terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8, 9, dan 10.

Data Penghitungan Alokasi Dana Desa

Data yang digunakan untuk penghitungan Dana Desa bersumber dari BPS dan/atau Kementerian/Lembaga yang sesuai kewenangannya berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tidak tersedia, perhitungan Dana Desa menggunakan data tahun sebelumnya dan/atau menggunakan rata-rata data desa dalam satu kecamatan dimana desa tersebut berada. Data untuk penghitungan pengalokasian Dana Desa terdiri dari:

  1. Jumlah Desa, yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  2. Jumlah Penduduk (JP) Desa, yang bersumber dari data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri;
  3. Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Desa, yang bersumber dari Kementerian Sosial;
  4. Luas wilayah (LW) Desa, yang bersumber dari BPS; serta
  5. Status Desa, yang bersumber dari data indeks desa membangun Kementerian Desa dan PDTT.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan rincian Dana Desa menurut kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018. Namun berdasarkan perubahan data status Desa yang bersumber dari data Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu dilakukan perubahan rincian Dana Desa menurut kabupaten/kota TA 2018 melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang menyatakan bahwa perubahan rincian Dana Desa menurut kabupaten/kota sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Perubahan Peraturan Menteri Daerah Pemdes Pedoman Berlaku
standard

Tahapan Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017

Tahapan Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017 jogloabang Min, 01/14/2018 - 15:13

PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengubah cara-cara dan mekanisme Pencairan Dana Desa 2018 sekarang menjadi melalui 3 tahap skema baru. Yaitu Pencairan Dana Desa 2018 Tahap 1 sebesar 20% pada bulan Januari 2018, Pencairan Dana Desa 2018 tahap 2 sebesar 40% pada bulan Maret 2018, Pencairan Dana Desa 2018 tahap 3 pada bulan Juli 2018 sebesar 40%. Hal ini berbeda dengan tahapan seperti biasanya yang hanya 2 tahap.

Mekanisme, cara dan tahapan Pencairan Dana Desa 2018 dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Tahap dan Syarat Pencairan Dana Desa 2018

Pencairan Dana Desa 2018 dibagi menjadi 3 tahapan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Desa yaitu:

  1. Tahap 1. Paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 bulan Juni 2018 sebesar 20% dengan syarat:
    1. Perdes (Peraturan Desa) tentang APBDesa;
    2. Peraturan Daerah mengenai APBD;
    3. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa.
  2. Tahap 2. Disalurkan paling cepat bulan Maret, dan paling lambat minggu ke-4 bulan Juni 2018 sebesar 40% dengan syarat:
    1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017,
    2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017.
  3. Tahap 3. Sebesar 40%. Disalurkan paling cepat bulan Juli 2018, dengan syarat :
    1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2018 minimal 75%, atau Tahap II;
    2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.

PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dana Desa dialokasikan sejak tahun 2015 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016. Pelaksanaan teknis PP dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, khususnya ketentuan terkait Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Berdasarkan PMK tersebut, tugas penyaluran, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan kepada Pemerintah Daerah penerima Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 telah mengalami perubahan melalui PMK 112/PMK.07/2017.

Sesuai dengan APBN TA 2018, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa TA 2018 yang ditujukan untuk untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Kemudian dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan skema padat karya tunai (Cash For Work), dan dapat dilaksanakan mulai bulan Januari 2018. Untuk mendukung pelaksanaan arahan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan PMK tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Isi Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 dalam PMK Nomor 225/PMK.07/2017

  1. Perubahan Tahapan Penyaluran Dana Desa 2018 berubah dari 2 tahap menjadi tahap ditambah dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini mengubag ketentuan Pasal 100 PMK Nomor 50/PMK.07/2017, yaitu:
    1. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan:
      1. Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
      2. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa;
    2. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:
      1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
      2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan:
      1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
      2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.
  2. Persentase penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dalam Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan Tahap II, diubah dari semula paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) menjadi paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Perubahan persentase tersebut mengakomodasi masukan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, agar desa yang berkinerja baik dalam pelaksanaan Dana Desa tidak terganggu dengan Desa yang mempunyai kinerja kurang baik.
  3. Perubahan batas waktu pemanfaatan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di Rekening Kas Desa (RKD) di atas 30%, dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni.
  4. Perubahan batas waktu penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKUD, dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni
  5. Perubahan batas waktu Bupati/Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUN ke RKUD dari semula minggu kedua bulan Juli menjadi minggu ketiga bulan Juni.
  6. Perubahan batas waktu KPPN melaksanakan penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari semula bulan Juli menjadi bulan Juni.
  7. Penambahan kolom swakelola dalam Laporan Realisasi Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, yang memuat jumlah tenaga kerja, durasi pelaksanaan kegiatan, dan upah. Hal ini dimaksudkan sebagai alat pemantauan pelaksanaan program padat karya tunai (Cash For Work) pada kegiatan Dana Desa.

Pasal atau Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

  1. Ketentuan ayat (2) Pasal 99,
  2. Ketentuan Pasal 100,
  3. Ketentuan Pasal 102,
  4. Ketentuan ayat (1) Pasal 109,
  5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 114,
  6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 115,
  7. Ketentuan ayat (4) Pasal 150,
  8. Ketentuan ayat (2) Pasal 151,
  9. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 154,
  10. Ketentuan ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 155,

Demikianlah isi tentang Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang berisi syarat, tahapan hingga jumlah prosentase dana desa per-tahap untuk tahun 2018

PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Perubahan Peraturan Menteri Daerah Pemdes Pedoman Tata Cara Berlaku
standard

Ketentuan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018

Ketentuan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018 jogloabang Sel, 01/30/2018 - 02:21

Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diterbitkan pada 29 Desember 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970.

Mengapa ?

Pertimbangan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/