Kebijakan Ekonomi

Kebijakan Ekonomi jogloabang Sel, 01/30/2018 - 04:08

Tentang Kebijakan Ekonomi Indonesia bisa jadi Peraturan Menteri Ekonomi, dan lain sebagainya.

PADG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran

PADG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran jogloabang Jum, 11/08/2019 - 01:22

Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa QR Code tersebut, yang bisa digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas adalah QR Code untuk pembayaran. Para pelaku UMKM sekarang pun sudah menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan dan praktis.

Pemerintah melalui Bank Indonesia menerbitkan Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) disingkat QRIS. QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia. Mari berkenalan dengan QRIS.

Sebagai pedoman implementasi Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS), Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Bank Indonesia meluncurkan standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS), bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke–74 Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2019 di Jakarta. Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu.

Agar kita mengenal lebih banyak tentang QR Code dan QR Code Standar Indonesia dibawah ini adalah tanya jawab tentang Quick Response Code Indonesian Standard yang diterbitkan Bank Indonesia:

  1. Apa yang dimaksud dengan QR Code Pembayaran? Apa yang membedakan QRIS dengan QR Code Pembayaran yang telah ada di Indonesia saat ini?

    1. QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.
    2. Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) yang umumnya disingkat sebagai QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di

    Perbedaan antara QRIS dengan QR Code Pembayaran yang telah digunakan oleh industri saat ini adalah bahwa dengan dipergunakannya QRIS maka seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama, yaitu QRIS, sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan karena setiap aplikasi dari masing-masing Penerbit instrumen pembayaran dapat memindai dan membaca standar QRIS yang digunakan dalam QR Code Pembayaran di merchant.

  2. Manfaat apa yang diperoleh dari penggunaan QRIS?

    Manfaat dari sisi pengguna adalah bertambahnya fleksibilitas dalam memilih alternatif sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang dapat digunakan dalam melakukan pembayaran di pedagang (merchant). Dari sisi pedagang (merchant), manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya kepraktisan karena hanya diperlukan

    1 (satu) QR Code pembayaran dengan standar QRIS untuk dapat menerima pembayaran dari berbagai macam sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang berbeda. Dari sisi industri secara keseluruhan, pengembangan QRIS mendukung interkoneksi dan interoperabilitas sehingga dapat meminimalisir fragmentasi dan meningkatkan efisiensi.

  3. Apa saja model penggunaan QR Code pembayaran yang masuk dalam cakupan QRIS?

    QRIS mengakomodir 2 (dua) model penggunaan QR Code Pembayaran yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Namun demikian, implementasinya akan disesuaikan berdasarkan standar QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional. Pada saat PADG ini diberlakukan, standar QRIS yang telah ditetapkan adalah QRIS dengan model penggunaan MPM.

  4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi QRIS?

    Para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan pengelola National Merchant Repository.

  5. Apakah kriteria Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS?

    Yang dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran front end seperti Penerbit dan/atau Acquirer.

  6. Apakah prosedur yang harus dilakukan oleh PJSP dan Lembaga Switching untuk dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS?

    PJSP dan Lembaga Switching yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

  7. Apakah prosedur yang harus dilakukan agar Merchant Aggregator dapat melakukan kegiatan terkait pemrosesan transaksi QRIS?

    Merchant Aggregator harus memiliki kerja sama dengan PJSP, dan kerja sama tersebut harus diajukan oleh PJSP untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

  8. Apa saja sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang dapat digunakan pada transaksi QRIS?

    Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based. Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran diterapkan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar yang disetujui Bank Indonesia.

  9. Berapa batas nominal transaksi menggunakan QRIS?

    Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap Pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko Penerbit.

  10. Bagaimana skema biaya untuk transaksi QRIS?

    Skema dan biaya pemrosesan transaksi QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam menetapkan skema dan biaya pemrosesan transaksi QRIS, Bank Indonesia dapat mempertimbangkan rekomendasi dari perwakilan industri.

  11. Kapan ketentuan dalam PADG QRIS ini berlaku? Bagaimana dengan pihak-pihak yang telah menggunakan QR Code Pembayaran yang bukan QRIS?

    PADG QRIS berlaku sejak tanggal diundangkan. Pihak yang sebelum PADG ini berlaku telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana standar QRIS wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan QRIS paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

  12. Bagaimana penggunaan QRIS untuk transaksi menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (inbound)?

    Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transaksi pembayaran dimaksud hanya dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara PJSP berupa Penerbit dan/atau Acquirer berupa Bank BUKU 4 dengan pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran tersebut.

Payung hukum tentang QRIS ini adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Seperti apakah PADG tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran di Indonesia tersebut?.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur, Sugeng, pada tanggal 16 Agustus 2019 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

Ringkasan tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

Berikut adalah ringkasan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran:

  1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (PADG QRIS) diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    1. Digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan guna mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan nasional.
    2. Sistem pembayaran ritel domestik telah berkembang pesat seiring dengan inovasi teknologi dan model bisnis yang disertai adopsi masyarakat terhadap layanan pembayaran ritel digital melalui pemanfaatan berbagai teknologi termasuk quick response code.
    3. Agar penggunaan quick response code dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital berjalan optimal, ditetapkan standar nasional quick response code untuk pembayaran yang diberi nama QR Code Indonesia Standard (QRIS). Keberadaan QRIS diharapkan dapat memastikan efisiensi dan meminimalisir fragmentasi dalam praktik penggunaan quick response code untuk pembayaran.
    4. Penetapan QRIS juga prinsipnya sejalan dengan tatanan kebijakan gerbang pembayaran nasional yang ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal, mengutamakan perluasan akses dan memperhatikan perlindungan konsumen, serta mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas.
    5. Untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun aturan pelaksanaan mengenai penggunaan QRIS dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi Standar Nasional QR Code Untuk Pembayaran (PADG QRIS).
  2. Cakupan pengaturan PADG QRIS meliputi:
    1. Definisi atas beberapa istilah baru yang terdapat dalam PADG QRIS seperti “Quick Response Code Pembayaran”, “Standar Nasional QR Code Pembayaran”, “Transaksi QRIS”, “Merchant Aggregator”, dan National Merchant Repository”.
    2. Ruang Lingkup Penggunaan QR Code Pembayaran, antara lain jenis QR Code Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis, dan model penggunaan QR Code Pembayaran secara merchant presented mode dan customer presented mode.
    3. Implementasi QRIS sebagai standar nasional, antara lain mengenai prosedur perolehan salinan dokumen QRIS, kewajiban penggunaan QRIS untuk setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran, jenis sumber dana dan/atau instrumen pembayaran, limit transaksi QRIS, dan skema serta biaya pemrosesan transaksi QRIS.
    4. Pemrosesan Transaksi QRIS, antara lain mengenai:
      1. para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS, yaitu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan pengelola National Merchant Repository (NMR);
      2. kewajiban untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS; dan
      3. kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemrosesan transaksi QRIS termasuk kewajiban penggunaan QRIS untuk transaksi pembayaran dengan menggunakan sumber dana/instrumen asing di Indonesia.
    5. Laporan dan pengawasan, mengatur kewajiban penyampaian laporan oleh PJSP terkait pemrosesan transaksi QRIS dan kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
  3. Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap Pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko Penerbit.
  4. Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran asing harus bekerjasama dengan Penerbit dan/atau Acquirer di Indonesia berupa Bank BUKU 4.
  5. Pihak yang sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar QRIS, wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan standar QRIS paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran adalah:

  1. bahwa untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan nasional;
  2. bahwa peran sistem pembayaran ritel domestik dalam ekonomi dan keuangan digital telah meningkat pesat seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan model bisnis, yang didukung dengan adopsi masyarakat terhadap layanan pembayaran ritel digital melalui pemanfaatan berbagai teknologi seperti quick response code;
  3. bahwa untuk mengoptimalkan potensi quick response code dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia perlu menetapkan standar nasional quick response code untuk pembayaran guna memastikan efisiensi dan meminimalkan fragmentasi;
  4. bahwa penetapan standar nasional quick response code untuk pembayaran telah sejalan dengan tatanan kebijakan gerbang pembayaran nasional yang ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, dengan mengutamakan perluasan akses dan memperhatikan perlindungan konsumen, serta mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran adalah:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203);

Penjelasan Umum

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital, sistem pembayaran nasional ke depan harus mampu mengakomodir perkembangan inovasi teknologi dengan tetap memperhatikan efektivitas kebijakan dan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran. Untuk itu, kebijakan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran diarahkan untuk:

  1. mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan;
  2. mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi dan keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan;
  3. menjamin interlink antara teknologi finansial dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital, kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan;
  4. menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas, dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC), anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, kewajiban keterbukaan untuk data dan informasi, penerapan regulatory technology dan supervisory technology dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan; dan
  5. menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi dan keuangan digital antarnegara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokal.

Perkembangan inovasi teknologi informasi membawa peranan besar dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Pesatnya perkembangan industri dan meningkatnya adopsi masyarakat terhadap smartphone di Indonesia mendorong perusahaan teknologi dan keuangan memanfaatkan teknologi sebagai media pembayaran. Hal ini membuat layanan mobile payment di dalam smartphone menjadi media pembayaran baru bagi masyarakat. Salah satu penggunaan teknologi dalam mobile payment yang berkembang pesat saat ini adalah penggunaan quick response code atau yang dikenal dengan QR code.

Pembayaran dengan QR code memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemampuan QR code menampung informasi pembayaran yang banyak meski dalam ukuran yang kecil dan memiliki kemampuan koreksi kesalahan, pembayaran menjadi lebih efisien karena tetap dapat menggunakan infrastruktur dan media pembayaran yang sudah ada, memperluas akses keuangan dan pembayaran, serta memberikan alternatif media pembayaran kepada masyarakat. Namun demikian, dengan semakin banyaknya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia, terdapat tendensi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tersebut mempersiapkan standar dan infrastuktur masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dan fragmentasi dalam sistem pembayaran secara keseluruhan.

Untuk itu, Bank Indonesia telah menetapkan standar nasional QR Code untuk pembayaran (QRIS) yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Mengingat pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan QR Code Pembayaran melibatkan berbagai pihak, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait implementasi QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini untuk memastikan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran di Indonesia dapat berjalan efektif dan efisien, serta memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab para pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan QR Code Pembayaran. Adanya aturan yang tegas juga diperlukan untuk memastikan terciptanya level of playing field antar- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sejalan dengan upaya menjaga persaingan usaha yang sehat.

Isi PADG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

Berikut isi Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (bukan format asli):

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

  1. Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, switching, dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
  2. Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan.
  3. Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar dalam GPN (NPG).
  4. Quick Response Code untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.
  5. Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.
  6. Transaksi QRIS adalah transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran berdasarkan QRIS.
  7. Lembaga Switching adalah lembaga yang menyelenggarakan switching dalam GPN (NPG).
  8. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.
  9. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
  10. Acquirer adalah acquirer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
  11. Merchant Aggregator adalah pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan akuisisi pedagang (merchant) dan meneruskan dana hasil Transaksi QRIS kepada pedagang (merchant) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
  12. National Merchant Repository yang selanjutnya disingkat NMR adalah sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data pedagang (merchant).
  13. Pedagang (Merchant) QRIS adalah penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam NMR untuk menerima Transaksi QRIS.
  14. Pengguna QRIS adalah pihak yang melakukan pembayaran dalam Transaksi QRIS.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGGUNAAN QR CODE PEMBAYARAN

Pasal 2

  1. QR Code Pembayaran memiliki fungsi utama untuk menampilkan identitas salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran.
  2. Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, QR Code Pembayaran ditampilkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi untuk kemudian dipindai oleh pihak lainnya

Pasal 3

  1. QR Code Pembayaran terdiri atas QR Code Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis.
  2. Model penggunaan QR Code Pembayaran terdiri atas merchant presented mode dan customer presented mode.

BAB III
STANDAR NASIONAL QR CODE PEMBAYARAN
(QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD)

Pasal 4

  1. QRIS sebagai standar nasional QR Code Pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GPN (NPG).
  2. Pengelolaan QRIS dilakukan oleh Lembaga Standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Lembaga Standar dalam GPN (NPG) untuk teknologi quick response code.
  3. QRIS terdiri atas spesifikasi teknis dan operasional yang dituangkan dalam dokumen QRIS.
  4. Spesifikasi teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas spesifikasi:
    1. quick response code untuk pembayaran;
    2. interkoneksi; dan
    3. teknis dan operasional lainnya.

Pasal 5

  1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan pihak lain yang bermaksud memperoleh salinan dokumen QRIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Standar.
  2. Lembaga Standar harus menyusun dan menerapkan tata cara dan prosedur pemberian salinan dokumen QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Tata cara dan prosedur pemberian salinan dokumen QRIS yang disusun oleh Lembaga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 6

  1. QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.
  2. Penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap model penggunaan QR Code Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan penetapan QRIS oleh Bank Indonesia.

Pasal 7

  1. Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based.
  2. Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar.
  3. Usulan dari Lembaga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 8

  1. Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi.
  2. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing Pengguna QRIS.
  3. Batas nominal kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan manajemen risiko Penerbit.

Pasal 9

  1. Skema dan biaya pemrosesan Transaksi QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  2. Dalam menetapkan skema dan biaya pemrosesan Transaksi QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Standar.

BAB IV
PEMROSESAN TRANSAKSI QRIS

Bagian Kesatu
Para Pihak dalam Pemrosesan Transaksi QRIS

Pasal 10

  1. Para pihak dalam pemrosesan Transaksi QRIS terdiri atas:
    1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
    2. Lembaga Switching;
    3. Merchant Aggregator; dan
    4. pengelola NMR.
  2. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran front end.

Bagian Kedua
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Pasal 11

  1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
  2. Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan aspek:
    1. kesiapan operasional;
    2. keamanan dan keandalan sistem;
    3. penerapan manajemen risiko; dan
    4. perlindungan konsumen.
  3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS dan surat rekomendasi dari Lembaga Standar.
  4. Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah mengikuti uji coba pemrosesan Transaksi QRIS, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyampaian:
    1. hasil uji coba pemrosesan Transaksi QRIS; dan
    2. action plan penerapan QRIS,
    dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS dan surat rekomendasi dari Lembaga Standar.
  5. Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang belum mengikuti uji coba pemrosesan Transaksi QRIS namun telah memperoleh persetujuan untuk memproses transaksi yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyampaian action plan penerapan QRIS dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS, surat rekomendasi dari Lembaga Standar, dan analisis mitigasi risiko.

Pasal 12

Tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Pasal 13

  1. Pihak yang bermaksud untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan akan melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib:
    1. mengajukan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terlebih dahulu sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:
      1. penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
      2. alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan/atau
      3. uang elektronik; dan
    2. mengajukan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
  2. Pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan kepada Bank Indonesia secara bersamaan dengan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga
Lembaga Switching

Pasal 14

  1. Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
  2. Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan penyampaian:
    1. hasil uji coba pemrosesan Transaksi QRIS; dan
    2. surat pernyataan komitmen untuk melakukan kegiatan penerusan data dan/atau informasi transaksi pembayaran antar-Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk Transaksi QRIS,
    dengan disertai surat rekomendasi dari Lembaga Standar.

Bagian Keempat
Merchant Aggregator

Pasal 15

  1. Dalam pemrosesan Transaksi QRIS, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat melakukan kerja sama dengan Merchant Aggregator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
  2. Kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Merchant Aggregator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
  3. Permohonan untuk memperoleh persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
  4. Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib memastikan pelaksanaan penerapan QRIS oleh Merchant Aggregator.

Bagian Kelima
National Merchant Repository

Pasal 16

  1. Fungsi sebagai pengelola NMR dilakukan oleh Bank Indonesia.
  2. Dalam hal diperlukan, terhadap pelaksanaan fungsi sebagai pengelola NMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan sebagian atau seluruh tugas pengelolaan NMR.

Bagian Keenam
Kewajiban dalam Pemrosesan Transaksi QRIS

Pasal 17

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memastikan:

  1. seluruh pemrosesan Transaksi QRIS dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan operasional QRIS; dan
  2. pemenuhan skema dan biaya pemrosesan Transaksi QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketujuh
Penggunaan QRIS untuk Transaksi Pembayaran
Menggunakan Sumber Dana yang Ditatausahakan dan/atau
Instrumen Pembayaran yang Diterbitkan di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 18

Pasal 18 Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana yang ditatausahakan dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

  1. Transaksi QRIS yang menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat dilakukan melalui kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Penerbit dan/atau Acquirer dengan pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran tersebut.
  2. Penerbit dan/atau Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4.

Pasal 20

  1. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
  2. Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dan/atau Acquirer harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan aspek:
    1. legalitas dan profil pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup profil perusahaan;
    2. kompetensi pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran;
    3. kinerja pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup informasi dan/atau asesmen mengenai kondisi keuangan dan rekam jejak pihak yang akan diajak bekerja sama;
    4. keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur, mencakup informasi dan/atau asesmen terkait keamanan sistem dan infrastruktur yang digunakan; dan
    5. hukum, mencakup perjanjian kerja sama yang meliputi ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, rencana pelaksanaan, dan jangka waktu kerja sama.
  3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dianggap telah dipenuhi dengan penyampaian izin dan/atau persetujuan otoritas setempat terhadap pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan pihak yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib memastikan bahwa penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan di Indonesia dengan menggunakan rupiah.
  5. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e juga harus memuat:
    1. komitmen pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi QRIS sebagai standar nasional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    2. mekanisme akuisisi dan penerusan pembayaran kepada Pedagang (Merchant) QRIS;
    3. mekanisme yang menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran dari pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Pedagang (Merchant) QRIS; dan
    4. penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan di Indonesia dengan menggunakan rupiah.

BAB V
LAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

  1. Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
  2. Bank Indonesia juga berwenang untuk meminta laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS kepada pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
  3. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Pasal 22

  1. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
  2. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terkait pemrosesan Transaksi QRIS terhadap pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
  3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung.
  4. Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat meminta:
    1. laporan; dan/atau
    2. dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pemrosesan Transaksi QRIS.
  5. Dalam pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan (on site visit) baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 23

  1. Pengajuan permohonan berupa:
    1. permohonan untuk mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
    2. permohonan untuk mendapatkan persetujuan oleh Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
    3. permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
    4. permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama oleh Penerbit dan/atau Acquirer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
    5. permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),
    disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi kebijakan sistem pembayaran dengan ditujukan ke alamat: Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Gedung D Lantai 5 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.
  2. Penyampaian laporan berupa:
    1. laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
    2. laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS oleh pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2),
    disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran dengan ditujukan ke alamat: Departemen Surveilans Sistem Keuangan Bank Indonesia Gedung D Lantai 9 Jalan M. H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.
  3. Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau sarana elektronik.

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 24

Tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

  1. GPN (NPG);
  2. penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran; dan
  3. uang elektronik.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Permohonan persetujuan yang telah diajukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, diproses dengan tata cara tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 26

Pihak yang telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan QRIS paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 27

  1. Kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) dengan pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, dimaknai sebagai kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Merchant Aggregator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
  2. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus mengajukan permohonan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
  3. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen berupa:
    1. profil pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator;
    2. kinerja pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator; dan
    3. perjanjian kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator.
  4. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses dengan tata cara tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2019
  ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,,

ttd

SUGENG

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

Peraturan Lembaga Pedoman Tata Cara Bisnis Industri Kultur Berlaku
standard

PBI 20/2/PBI/2018, Perubahan Atas PBI Nomor 19/7/PBI/2017, Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

PBI 20/2/PBI/2018, Perubahan Atas PBI Nomor 19/7/PBI/2017, Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia jogloabang Rab, 03/14/2018 - 17:30

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia (BI) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter menganggap perlu penyesuaian pengaturan terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Pada 1 Maret 2018, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo telah menandatangani Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Keluar Daerah Pabean Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Keluar Daerah Pabean Indonesia mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 5 Maret 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Keluar Daerah Pabean Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6185.

Guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter.

Untuk mendukung efektivitas pengendalian moneter, perlu diatur mekanisme Pembawaan UKA dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga Bank Indonesia dapat memonitor secara baik jumlah pasokan dan kebutuhan UKA di domestik sekaligus memitigasi Pembawaan UKA yang tidak memiliki peruntukan transaksi yang wajar.

Untuk mendukung efektivitas ketentuan Pembawaan UKA maka Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian pengaturan salah satunya terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan Pembawaan UKA dari yang semula berupa penegahan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan menjadi sanksi administratif berupa denda.

Dalam PBI Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia ditegaskan, setiap Orang dilarang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Larangan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi Badan Berizin, yaitu:

  1. Bank; dan
  2. Penyelenggara KUPVA (Kegiatan Usaha Penyelenggara Valuta Asing) Bukan Bank.
“Badan Berizin sebagaimana dimaksud setiap akan melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib memperoleh Persetujuan Pembawaan UKA, dan dilarang melakukan Pembawaan UKA melebihi persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA,” bunyi Pasal 7 ayat (1 dan 3) PBI Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Pembatasan dalam PBI Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

  1. Badan Berizin sebagaimana dimaksud setiap akan melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib memperoleh Persetujuan Pembawaan UKA, dan dilarang melakukan Pembawaan UKA melebihi persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA.
  2. untuk mendapatkan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud, Badan Berizin mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA kepada Bank Indonesia, dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan UKA per mata uang dan detail rencana Pembawaan UKA untuk periode Pembawaan UKA yang bersangkutan.
  3. Penetapan konversi UKA ke dalam mata uang rupiah yang terkait dengan ambang batas Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud menggunakan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  4. Dalam hal mata uang asing yang digunakan dalam Pembawaan UKA tidak terdapat dalam nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan. Penetapan konversi mata uang asing tersebut dilakukan ke dalam dolar Amerika Serikat terlebih dahulu dengan menggunakan kurs jual pasar sebelum menggunakan nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
  5. Badan Berizin yang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tidak memiliki Persetujuan Pembawaan UKA, menurut PBI ini, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah paling banyak setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
“Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah paling banyak setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),” bunyi Pasal 19 PBI tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia ini.

Bank Indonesia, menurut PBI tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia, dapat menolak permohonan Persetujuan Pembawaan UKA dari Badan Berizin sebagaimana dimaksud berdasarkan pertimbangan:

  1. Peruntukan Pembawaan UKA;
  2. Aspek historis Pembawaan UKA;
  3. Kondisi makro ekonomi; dan/atau
  4. Pertimbangan lainnya.

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia menegaskan bahwa Badan Berizin juga dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia berupa:

  1. Teguran tertulis;
  2. Penghentian sementara Pembawaan UKA; dan/atau
  3. Pencabutan Izin Pembawaan UKA.

“Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan disetor ke kas negara melalui akun penerimaan pabean lainnya,” bunyi Pasal 20B PBI Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

Perubahan Peraturan Lembaga Tata Cara Bisnis Berlaku
standard

PBI 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

PBI 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah jogloabang Kam, 11/07/2019 - 20:40

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. PBI tentang Pengelolaan uang Rupiah ini meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan, dilakukan untuk menyediakan uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional.

Apabila anda secara tidak sengaja menemukan, mendapatkan uang rupiah yang rusak, atau rusak karena tidak disengaja maka dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah diatur juga bagaimana menukarkannya ke Bank Indonesia. Bahkan uang rupiah yang terbakar. Dijelaskan juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah bagaimana tatacara dan proses penggantian uang rupiah yang rusak.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah ini mencabut:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350); dan
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5923),

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154. Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada tanggal 30 Agustus 2019 di Jakarta. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Mencabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah mencabut:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350); dan
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5923),

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah adalah:

  1. bahwa uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara dan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik untuk mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran;
  2. bahwa pengelolaan uang rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan, dilakukan untuk menyediakan uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional;
  3. bahwa dalam kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan Bank Indonesia dengan pengolahan uang rupiah oleh bank dan penyediaan jasa pengolahan uang rupiah oleh penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perlu dilakukan pengaturan secara lengkap dan komprehensif dalam 1 (satu) peraturan perundang- undangan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Uang Rupiah;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah adalah:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

Penjelasan Umum PBI Pengelolaan Uang Rupiah

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan. Bahwa Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.

Pelaksanaan Pengedaran Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran serta Bank dalam melakukan kegiatan pengolahan Uang Rupiah dan PJPUR dalam menyediakan jasa pengolahan Uang Rupiah, sehingga penyediaan jasa pengolahan Uang Rupiah oleh PJPUR perlu ditata guna mewujudkan industri jasa pengolahan Uang Rupiah yang kuat, sehat, dan memiliki tata kelola yang baik mencakup antara lain aspek kelembagaan dan kepemilikan PJPUR.

Sehubungan dengan keterkaitan yang erat dalam kegiatan Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pengolahan Uang Rupiah oleh Bank dan penyediaan jasa pengolahan Uang Rupiah oleh PJPUR maka perlu dilakukan pengaturan terhadap Pengelolaan Uang Rupiah secara lengkap dan komprehensif dalam satu peraturan.

Isi Kebijakan PBI tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Berikut adalah isi Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (bukan format asli):

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN UANG RUPIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

  1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang.
  2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.
  3. Ciri Uang Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
  4. Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
  5. Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
  6. Uang Rupiah Kertas adalah Uang Rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari Kertas Uang.
  7. Uang Rupiah Logam adalah Uang Rupiah dalam bentuk koin yang terbuat dari Logam Uang.
  8. Uang Rupiah Tidak Layak Edar yang selanjutnya disebut UTLE adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
  9. Uang Rupiah Khusus adalah Uang Rupiah yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau untuk memperingati suatu peristiwa yang berskala nasional atau internasional.
  10. Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara.
  11. Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
  12. Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
  13. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan yang akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah dalam periode tertentu.
  14. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak rupiah.
  15. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  16. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  17. Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  18. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah.
  19. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah.
  20. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

BAB II
MACAM DAN HARGA UANG RUPIAH

Pasal 2

  1. Macam Uang Rupiah terdiri atas Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam.
  2. Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Uang Rupiah Khusus.
  3. Bank Indonesia menetapkan macam Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap pecahan Uang Rupiah yang dikeluarkan.

Pasal 3

  1. Harga Uang Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Uang Rupiah.
  2. Bank Indonesia menetapkan pecahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
CIRI, DESAIN, DAN BAHAN BAKU UANG RUPIAH

Pasal 4

  1. Bank Indonesia menetapkan Ciri Uang Rupiah.
  2. Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ciri umum dan ciri khusus.
  3. Ciri umum Uang Rupiah Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    1. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
    2. frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
    3. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
    4. tanda tangan Pemerintah dan Bank Indonesia;
    5. nomor seri pecahan;
    6. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI...”; dan
    7. tahun emisi dan tahun cetak.
  4. Ciri umum Uang Rupiah Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    1. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
    2. frasa “Republik Indonesia”;
    3. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
    4. tahun emisi.
  5. Selain ciri umum Uang Rupiah Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ciri umum Uang Rupiah Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat frasa “Bank Indonesia”.
  6. Ciri khusus Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak.
  7. Ciri khusus Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Pasal 5

Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak memuat gambar orang yang masih hidup.

Pasal 6

Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Uang Rupiah.

Pasal 7

  1. Bank Indonesia menetapkan desain Uang Rupiah yang terdiri atas ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur pengaman.
  2. Tanda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup warna, gambar, besar, bahan baku Uang Rupiah, dan tanda lainnya.
  3. Unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya ciri atau tanda yang dapat dipergunakan oleh tunanetra.

Pasal 8

  1. Bank Indonesia menetapkan bahan baku Uang Rupiah yang terdiri atas Kertas Uang atau Logam Uang.
  2. Kertas Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.
  3. Logam Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel, baja, atau bahan logam lainnya.
  4. Bahan baku Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.

BAB IV
PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pasal 9

Bank Indonesia melakukan Pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi tahapan:

  1. Perencanaan;
  2. Pencetakan;
  3. Pengeluaran;
  4. Pengedaran;
  5. Pencabutan dan Penarikan; dan
  6. Pemusnahan.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 10

  1. Bank Indonesia melakukan Perencanaan jumlah dan jenis pecahan Uang Rupiah yang akan dicetak.
  2. Perencanaan jumlah Uang Rupiah yang akan dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan perubahan harga rupiah, kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan Uang Rupiah tertentu, tingkat pemalsuan, dan faktor lain yang memengaruhi.
  3. Perencanaan jenis pecahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perencanaan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11

  1. Perencanaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) termasuk Perencanaan Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
  2. Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut:
    1. dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau memperingati peristiwa yang berskala nasional maupun internasional;
    2. memiliki desain yang berbeda dengan desain Uang Rupiah yang sudah beredar;
    3. dapat memiliki nilai jual yang berbeda dengan nilai nominalnya; dan
    4. berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
  3. Peristiwa yang berskala nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

Bank Indonesia menyediakan jumlah Uang Rupiah yang akan diedarkan.

BAB VI
PENCETAKAN

Pasal 13

Bank Indonesia melakukan Pencetakan Uang Rupiah berdasarkan Perencanaan jumlah dan jenis pecahan Uang Rupiah yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

  1. Bank Indonesia melakukan Pencetakan Uang Rupiah di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah.
  2. Pencetakan Uang Rupiah melalui badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
    1. Pencetakan Uang Rupiah termasuk penyediaan bahan baku Uang Rupiah; atau
    2. Pencetakan Uang Rupiah dengan bahan baku Uang Rupiah yang disediakan oleh Bank Indonesia.
  3. Penunjukan badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengadaan di Bank Indonesia.

Pasal 15

Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing dalam melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah untuk Bank Indonesia.

Pasal 16

  1. Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah maka badan usaha milik negara tersebut dapat menunjuk lembaga lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Pencetakan Uang Rupiah dengan persetujuan Bank Indonesia.
  2. Penunjukan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik negara melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara.

Pasal 17

  1. Badan usaha milik negara bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan jadwal pengiriman hasil Pencetakan Uang Rupiah oleh lembaga lain yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
  2. Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus menjaga mutu, keamanan, dan memenuhi persyaratan Pencetakan Uang Rupiah yang ditetapkan Bank Indonesia dalam melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah untuk Bank Indonesia.

BAB VII
PENGELUARAN

Bagian Kesatu
Pengeluaran Uang Rupiah

Pasal 18

  1. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran Uang Rupiah.
  2. Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Uang Rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Bank Indonesia mengeluarkan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.
  4. Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea meterai.

Bagian Kedua
Pengeluaran Uang Rupiah Khusus

Pasal 19

Pengeluaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk Pengeluaran Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB VIII
PENGEDARAN

Bagian Kesatu
Pengedaran Uang Rupiah

Pasal 20

  1. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengedaran Uang Rupiah.
  2. Kegiatan Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. distribusi Uang Rupiah; dan
    2. kegiatan layanan kas.
  3. Dalam melakukan distribusi Uang Rupiah dan kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan kegiatan pengelolaan khazanah Uang Rupiah.
  4. Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.

Bagian Kedua
Distribusi Uang Rupiah

Pasal 21

Distribusi Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi distribusi Uang Rupiah:

  1. antarkantor Bank Indonesia;
  2. ke lokasi penyimpanan Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
  3. ke lokasi pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dalam layanan kas.

Bagian Ketiga
Kegiatan Layanan Kas

Pasal 22

Kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas:

  1. penukaran Uang Rupiah;
  2. penyetoran dan penarikan Uang Rupiah;
  3. pengolahan Uang Rupiah; dan
  4. penentuan keaslian Uang Rupiah.

Paragraf 1
Penukaran Uang Rupiah

Pasal 23

  1. Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan layanan penukaran Uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
  2. Layanan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
    1. penukaran Uang Rupiah dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
    2. penggantian UTLE.
  3. Bank Indonesia memberikan layanan penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
    1. di kantor Bank Indonesia; dan
    2. di luar kantor Bank Indonesia melalui kas keliling.

Pasal 24

  1. Penggantian atas UTLE yang berbentuk Uang Rupiah cacat dan Uang Rupiah lusuh diberikan oleh Bank Indonesia apabila tanda keaslian Uang Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.
  2. Penggantian UTLE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai yang sama dengan nilai nominalnya.
  3. Penggantian atas UTLE yang berbentuk Uang Rupiah rusak diberikan dengan tata cara:
    1. Uang Rupiah Kertas:
      1. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal dengan persyaratan:
        1. Uang Rupiah Kertas rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau
        2. Uang Rupiah Kertas rusak tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada Uang Rupiah Kertas rusak tersebut lengkap dan sama; atau
      2. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas sama dengan atau kurang dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian; dan
    2. Uang Rupiah Logam:
      1. dalam hal fisik Uang Rupiah Logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal; atau
      2. dalam hal fisik Uang Rupiah Logam sama dengan atau kurang dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.
  4. UTLE dalam bentuk Uang Rupiah rusak sebagian karena terbakar diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya, sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali keasliannya.
  5. Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas UTLE dalam bentuk Uang Rupiah rusak apabila menurut Bank Indonesia kerusakan Uang Rupiah tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja.

Pasal 25

Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun.

Pasal 26

Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menyediakan layanan penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat sesuai ketentuan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 27

  1. Masyarakat dapat memperoleh Uang Rupiah Khusus dengan mekanisme:
    1. penukaran, untuk Uang Rupiah Khusus yang mempunyai nilai yang sama dengan nilai nominal; atau
    2. pembelian, untuk Uang Rupiah Khusus yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dari nilai nominal.
  2. Bank Indonesia dapat menunjuk Bank dan/atau pihak lain untuk melakukan penukaran dan/atau penjualan Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penukaran Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2
Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah

Pasal 29

  1. Penyetoran dan penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Bank.
  2. Penyetoran dan penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  3. Bank wajib memastikan Uang Rupiah dalam kegiatan penyetoran kepada Bank Indonesia tidak terdapat Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.
  4. Dalam hal Bank menyerahkan kegiatan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah kepada pihak lain, Bank hanya dapat menyerahkan pelaksanaan kegiatan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah tersebut kepada PJPUR.
  5. Dalam hal Bank bekerja sama dengan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank wajib melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR.

Pasal 30

  1. Bank harus terlebih dahulu melakukan transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebelum dapat melakukan penyetoran dan/atau penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
  2. Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan Bank tidak harus melakukan transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Mekanisme transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan tertulis antar-Bank.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran dan penarikan Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3
Pengolahan Uang Rupiah

Pasal 32

  1. Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bank.
  2. Pengolahan Uang Rupiah oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
  3. Bank yang melaksanakan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib terlebih dahulu melakukan pengolahan Uang Rupiah.
  4. Dalam hal Bank menyerahkan kegiatan pengolahan Uang Rupiah kepada pihak lain, Bank hanya dapat menyerahkan pelaksanaan kegiatan pengolahan Uang Rupiah tersebut kepada PJPUR.
  5. Dalam hal Bank bekerja sama dengan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank wajib melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4
Penentuan Keaslian Uang Rupiah

Pasal 33

  1. Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian Uang Rupiah.
  2. Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah yang tidak memenuhi Ciri Uang Rupiah sebagai Uang Rupiah tidak asli.

Pasal 34

  1. Bank Indonesia memberikan informasi, pengetahuan, dan sosialisasi mengenai tanda keaslian Uang Rupiah dan Uang Rupiah emisi baru kepada masyarakat.
  2. Informasi, pengetahuan, dan sosialisasi Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk spesimen Uang Rupiah, visualisasi melalui teknologi informasi, dan/atau bentuk lainnya.
  3. Dalam pelaksanaan pemberian informasi, pengetahuan, dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 35

  1. Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia tentang Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.
  2. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan asli, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal.
  3. Dalam hal Uang Rupiah yang dinyatakan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi rusak sebagian, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
  4. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan tidak asli, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dan Uang Rupiah tidak asli tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

  1. Bank harus menerima Uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang berasal dari:
    1. PJPUR yang bekerja sama dengan Bank;
    2. perseorangan dan badan hukum; dan/atau
    3. kegiatan pengolahan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank.
  2. Bank harus menahan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Bank harus meneruskan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimintakan klarifikasi kepada Bank Indonesia.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan keaslian Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengelolaan Khazanah Uang Rupiah

Pasal 38

  1. Dalam melakukan distribusi Uang Rupiah dan kegiatan layanan kas, Bank Indonesia melakukan kegiatan penyimpanan Uang Rupiah pada khazanah Uang Rupiah.
  2. Penyimpanan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada khazanah Uang Rupiah milik Bank Indonesia.
  3. Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menyimpan Uang Rupiah di khazanah milik pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Indonesia.

Pasal 39

  1. Selain digunakan untuk menyimpan Uang Rupiah, khazanah Uang Rupiah milik Bank Indonesia dapat menerima titipan dari pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  2. Bank Indonesia menetapkan jenis titipan, kriteria titipan, jangka waktu penitipan, dan persyaratan penitipan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penitipan di khazanah Uang Rupiah diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima
Kas Titipan

Pasal 40

  1. Dalam melaksanakan kegiatan layanan kas Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan Bank dalam bentuk kas titipan.
  2. Kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penukaran Uang Rupiah, penyetoran dan penarikan Uang Rupiah, serta pengolahan Uang Rupiah.
  3. Bank Indonesia memberikan bantuan finansial kepada Bank yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam bentuk kas titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Bank yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam bentuk kas titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan kas titipan untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Bagian Keenam
PJPUR

Pasal 41

  1. Jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah terdiri atas:
    1. distribusi Uang Rupiah;
    2. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah;
    3. pemrosesan Uang Rupiah; dan/atau
    4. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.
  2. PJPUR hanya dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sesuai dengan kategori yang dimiliki oleh PJPUR.
  3. PJPUR dengan kategori satu dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yaitu:
    1. distribusi Uang Rupiah; dan
    2. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah.
  4. PJPUR dengan kategori dua dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yaitu:
    1. distribusi Uang Rupiah;
    2. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah;
    3. pemrosesan Uang Rupiah; dan
    4. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.
  5. Selain kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR dapat:
    1. melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia, untuk PJPUR kategori satu dan PJPUR kategori dua; dan
    2. melakukan penyediaan dan pemeliharaan automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia, untuk PJPUR kategori dua.

Pasal 42

  1. Selain bekerja sama untuk melakukan penyetoran dan penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) serta pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Bank dapat bekerja sama dengan PJPUR dalam melaksanakan distribusi Uang Rupiah, penyimpanan Uang Rupiah di khazanah, dan pengisian, pengambilan, serta pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.
  2. Bank hanya dapat melakukan kerja sama dengan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang dimiliki oleh PJPUR.

Pasal 43

  1. Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah wajib memperoleh izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia.
  2. Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJPUR harus memenuhi persyaratan:
    1. aspek umum; dan
    2. aspek kelayakan.
  3. Aspek umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
    1. badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas;
    2. modal minimum;
    3. komposisi kepemilikan saham;
    4. domisili dan rangkap jabatan, untuk direksi dan komisaris; dan
    5. izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan dengan jenis usaha terbatas pada kawal angkut uang dan barang berharga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku.
  4. Aspek kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
    1. sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    2. kondisi dan/atau kinerja keuangan yang sehat;
    3. rencana keberlangsungan bisnis;
    4. sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai; dan
    5. standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 44

  1. Modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), bagi PJPUR kategori satu; dan
    2. paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), bagi PJPUR kategori dua.
  2. Pemenuhan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berasal dari pinjaman.

Pasal 45

  1. Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c yaitu paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh:
    1. warga negara Indonesia; dan/atau
    2. badan hukum Indonesia.
  2. PJPUR yang telah memperoleh izin wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

  1. Anggota direksi PJPUR wajib berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Anggota direksi PJPUR dilarang merangkap jabatan sebagai direksi dan/atau dewan komisaris pada PJPUR lain.
  3. Anggota direksi harus memiliki:
    1. pengalaman dan/atau pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
    2. pengetahuan di bidang jasa pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 47

  1. Mayoritas anggota dewan komisaris PJPUR wajib berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Anggota dewan komisaris PJPUR dilarang merangkap jabatan sebagai direksi dan/atau dewan komisaris pada PJPUR lain.
  3. Anggota dewan komisaris harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 48

  1. Dalam pemberian izin PJPUR, Bank Indonesia berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
  2. Penilaian kemampuan dan kepatutan ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan:
    1. integritas;
    2. reputasi keuangan; dan
    3. kompetensi.
  3. Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dalam hal terdapat perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris PJPUR.

Pasal 49

  1. Izin sebagai PJPUR yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun.
  2. Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dari PJPUR.

Pasal 50

  1. Pembukaan kantor cabang PJPUR wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
  2. Dalam pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. rencana pembukaan kantor cabang wajib dicantumkan dalam rencana bisnis PJPUR;
    2. memenuhi persyaratan penambahan modal;
    3. memiliki izin perluasan kegiatan usaha dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    4. menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    5. memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai;
    6. memiliki rencana keberlangsungan bisnis untuk kegiatan operasional setempat; dan
    7. standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah.
  3. PJPUR kategori satu dapat membuka kantor cabang dengan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a.
  4. PJPUR kategori dua dapat membuka kantor cabang dengan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a dan huruf b.
  5. Pemenuhan persyaratan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk setiap pembukaan kantor cabang yaitu:
    1. penambahan modal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pembukaan kantor cabang yang melaksanakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
    2. penambahan modal paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk setiap pembukaan kantor cabang yang melaksanakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 51

  1. Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan perizinan PJPUR dan/atau persetujuan pembukaan kantor cabang.
  2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
    1. menjaga efisiensi nasional;
    2. menjaga kepentingan publik;
    3. menjaga pertumbuhan industri;
    4. menjaga persaingan usaha yang sehat; dan/atau
    5. mendukung kebijakan nasional.

Pasal 52

  1. Dalam menyelenggarakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah, PJPUR wajib:
    1. memelihara kecukupan modal sesuai dengan kategori jenis kegiatan pengolahan Uang Rupiah dan jumlah kantor cabang yang dimiliki;
    2. menggunakan sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    3. memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif;
    4. memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    5. melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah dengan menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    6. memiliki asuransi yang melindungi seluruh jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh PJPUR;
    7. menyusun rencana bisnis PJPUR setiap tahun dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Bank Indonesia;
    8. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengolahan Uang Rupiah;
    9. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai dengan jenis dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    10. mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi; dan
    11. membuat perjanjian penyelenggaraan jasa pengolahan Uang Rupiah dengan Bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan PJPUR.
  2. PJPUR yang melakukan jenis kegiatan pemrosesan Uang Rupiah wajib memastikan Uang Rupiah hasil pemrosesan yang didistribusikan tidak terdapat Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.

Pasal 53

  1. PJPUR dilarang:
    1. melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya kepemilikan saham mayoritas, paling lama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan; dan
    2. mengalihkan pelaksanaan atas jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan mengalihkan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) kepada pihak lain.
  2. Perubahan kepemilikan saham mayoritas sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 54

Bank Indonesia berwenang menetapkan kapasitas untuk kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e berdasarkan sarana dan prasarana yang digunakan oleh PJPUR.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai PJPUR diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX
PENCABUTAN DAN PENARIKAN

Pasal 56

  1. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah.
  2. Bank Indonesia menetapkan Uang Rupiah tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik Uang Rupiah dari peredaran.
  3. Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.
  4. Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang sama.
  5. Hak untuk memperoleh penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.
  6. Lokasi penggantian atas Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di Bank Indonesia dan Bank.
  7. Tata cara penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB X
PEMUSNAHAN

Pasal 57

  1. Bank Indonesia melaksanakan Pemusnahan Uang Rupiah terhadap:
    1. UTLE;
    2. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
    3. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.
  2. Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI
LAPORAN, PENGAWASAN, DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu
Laporan

  1. Bank dan PJPUR wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap.
  2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
    1. bagi Bank berupa laporan harian, laporan bulanan, dan laporan dengan periode lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
    2. bagi PJPUR berupa laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan dengan periode lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  3. Bank dan PJPUR wajib melakukan koreksi dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia tidak benar dan tidak lengkap.
  4. Bank dan PJPUR wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 59

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap:

  1. Bank dalam melakukan pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) serta dalam melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR yang bekerja sama dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (5); dan
  2. PJPUR.

Pasal 60

  1. Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung.
  2. Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan berkala dan laporan insidental yang disampaikan oleh Bank dan/atau PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
  3. Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Bank dan/atau PJPUR untuk memastikan kebenaran laporan yang disampaikan dan memastikan pemenuhan kewajiban oleh Bank dan/atau PJPUR.
  4. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap PJPUR, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bekerja sama dengan PJPUR.
  5. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  6. Bank dan/atau PJPUR wajib memberikan keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 61

  1. Dalam hal berdasarkan pengawasan Bank Indonesia, Bank:
    1. tidak melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan tidak memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (5); dan/atau
    2. tidak melakukan pengolahan Uang Rupiah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2),
    Bank wajib menyampaikan rencana tindak yang memuat komitmen untuk melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR dan/atau perbaikan untuk melakukan pengolahan sesuai ketentuan Bank Indonesia.
  2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada Bank.
  3. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.
  4. Bank wajib melaksanakan rencana tindak yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 62

  1. Dalam hal berdasarkan pengawasan Bank Indonesia, PJPUR tidak:
    1. memenuhi komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
    2. memelihara kecukupan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a;
    3. menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b;
    4. memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c;
    5. memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d;
    6. melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e; dan
    7. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h,
    PJPUR wajib menyampaikan rencana tindak yang memuat komitmen penyesuaian dan/atau perbaikan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g.
  2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada PJPUR.
  3. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.
  4. PJPUR wajib melaksanakan komitmen dalam rencana tindak yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemantauan

Pasal 64

Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Bank pengelola kas titipan.

BAB XII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 65

  1. Pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf f dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
  2. Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Pemerintah.

Pasal 66

Dalam mendukung penanggulangan Uang Rupiah Palsu, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan badan yang mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah Palsu dan/atau instansi yang berwenang.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

  1. Bank yang tidak melakukan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah kepada Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penolakan terhadap kegiatan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah.
  2. Bank yang tidak melakukan pengolahan Uang Rupiah yang akan disetorkan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. kewajiban menjalani uji petik untuk setiap penyetoran Uang Rupiah selama jangka waktu tertentu apabila Bank telah memperoleh 3 (tiga) kali teguran tertulis untuk jenis pelanggaran yang sama; dan/atau
    3. penolakan terhadap kegiatan penyetoran Uang Rupiah, dalam hal berdasarkan uji petik sebagaimana dimaksud pada huruf b kegiatan pengolahan Uang Rupiah tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 68

  1. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdapat Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 29 ayat (5), Pasal 32 ayat (2), dan/atau ayat (5), Bank dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
  2. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dan/atau Bank yang melanggar komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penolakan terhadap kegiatan penyetoran Uang Rupiah untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 69

Apabila dalam kegiatan penyetoran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditemukan adanya Uang Rupiah tidak asli, baik yang dilakukan oleh Bank maupun melalui PJPUR atas nama Bank, Bank dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 10 (sepuluh) kali dari total nilai nominal temuan Uang Rupiah tidak asli.

Pasal 70

  1. PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan kantor cabang.
  2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PJPUR belum menghentikan kegiatan kantor cabang, PJPUR dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin PJPUR.

Pasal 71

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdapat PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, Pasal 52 ayat (2), dan/atau Pasal 53 ayat (1), PJPUR dikenai sanksi administratif berupa:

  1. teguran tertulis;
  2. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah; dan/atau
  3. pencabutan izin PJPUR.

Pasal 72

PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dan/atau PJPUR yang melanggar komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:

  1. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah; dan/atau
  2. pencabutan izin PJPUR.

Pasal 73

  1. Bank dan PJPUR yang terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan.
  2. Bank dan PJPUR yang tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) sampai dengan berakhirnya batas waktu penyampaian laporan berkala dan koreksi laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan per periode.

Pasal 74

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada otoritas terkait mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap PJPUR.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

  1. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengedaran Uang Rupiah, Bank Indonesia berwenang:
    1. meminta Bank untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu terkait pengedaran Uang Rupiah;
    2. meminta PJPUR untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan terkait aspek kelembagaan PJPUR;
    3. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan PJPUR; dan/atau
    4. mencabut izin PJPUR.
  2. Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
    1. hasil pengawasan Bank Indonesia;
    2. permintaan tertulis atau rekomendasi tertulis dari pihak yang berwajib atau otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia;
    3. pencabutan izin dan/atau penghentian kegiatan badan usaha jasa pengamanan milik PJPUR oleh otoritas pengawas yang berwenang;
    4. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan penghentian kegiatan badan usaha jasa pengamanan dan/atau PJPUR; dan/atau
    5. permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan atas inisiatif PJPUR.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Uang Rupiah Khusus yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dinyatakan sebagai Uang Rupiah Khusus.

Pasal 78

  1. Jangka waktu penukaran Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini mengikuti jangka waktu penukaran sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
  2. Lokasi penukaran Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Bank Indonesia.

Pasal 79

Izin sebagai PJPUR yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 80

  1. PJPUR yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) wajib melakukan penyesuaian permodalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
  2. Penyesuaian permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 81

Ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib dipenuhi oleh PJPUR yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, apabila setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini PJPUR melakukan perubahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan asing.

Pasal 82

  1. PJPUR yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini memiliki anggota direksi dan mayoritas anggota dewan komisaris yang tidak berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melakukan penyesuaian domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1).
  2. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris PJPUR yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini melakukan rangkap jabatan pada PJPUR lain wajib melakukan penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2).
  3. Penyesuaian domisili dan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 83

PJPUR yang telah mengajukan permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini harus menyesuaikan dengan seluruh persyaratan pembukaan kantor cabang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 84

Pengenaan sanksi kewajiban membayar terhadap temuan Uang Rupiah tidak asli dalam kegiatan penyetoran Uang Rupiah yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini mengacu pada ketentuan mengenai pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350); dan
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5923),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350); dan
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5923),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 87

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

  Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019
  GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

[ Foto: Old Indonesian Rupiah banknotes. By Anis Eka from Malang, Indonesia - DSC_0072, CC BY 2.0, Link ]

Peraturan Lembaga Bisnis Berlaku
standard