Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
jogloabang Sel, 01/30/2018 - 19:33

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah atau dikenal dengan singkatan PP ada di bawah Undang-undang. Peraturan Pemerintah memuat materi untuk menjalankan Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

Peraturan Pemerintah

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
suryaden Sel, 10/19/2021 - 01:46

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dalam satu naskah adalah kombinasi dari PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan PP 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Ditulikan secara tidak resmi agar mudah dibaca dan dipahami saja. Bukan mengubah konteks dan isinya serta tidak ditambah dengan komentar-komentar yang tidak perlu.

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang diatur dengan PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS diubah dengan PP 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 6 September 1990 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS diundangkan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono di Jakarta pada tanggal 6 September 1990.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah
tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS :

  1. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;

  2. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;

  3. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;

  4. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega-waian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

Penjelasan Umum PP 45 tahun 1990

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

Disamping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama.yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Isi PP Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dalam satu naskah, bukan format asli:

Catatan:

*** diubah oleh PP 45 tahun 1990;

+++ ditambahkan oleh PP 45 tahun 1990;

--- dihapus oleh PP 45 tahun 1990.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Negeri Sipil adalah

    1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;

    2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:

      1. egawai Bulanan di samping pensiun;

      2. Pegawai Bank milik Negara;

      3. Pegawai Badan Usaha milik Negara;

      4. Pegawai Bank milik Daerah;

      5. Pegawai Badan Usaha milik Daerah;

      6. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

  2. Pejabat adalah:

    1. Menteri;

    2. Jaksa Agung;

    3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

    4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

    5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

    6. Pimpinan Bank milik Negara;

    7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;

    8. Pimpinan Bank milik Daerah;

    9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Pasal 2

  1. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.

  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai-Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3 ***

  1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

  2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

  3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pasal 4 ***

  1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

  2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

  3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

  4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 5 ***

  1. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.

  2. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

  1. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

  2. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

  3. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7

  1. Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

  2. Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.

  3. Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila:

    1. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

    2. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

    3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

    4. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8 ***

  1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

  2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

  3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

  4. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

  5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

  7. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 9 ***

  1. Pejabat yang menerima perniintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat pemintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. ***

  2. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

  3. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

  1. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

  2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

    1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

    2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau

    3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

  3. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

    1. ada persetujuan tertulis dari isteri;

    2. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

    3. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

  4. Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

    1. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

    2. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);

    3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    4. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau

    5. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11 ***

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

  1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.

  2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

  3. Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Piesiden. ***

  4. Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 12 ***

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 13 ***

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 14 ***

Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Pasal 15 ***

  1. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

  2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

  3. Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16 ***

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peratuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17 +++

  1. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

  2. Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

  1. Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada :

    1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka I dan angka 2 huruf (a);

    2. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d), dan (e);

    3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).

  2. Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara :

    1. catatan perkawinan dan perceraian;

    2. kartu isteri/suami.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam satu naskah (tidak resmi, bukan official).

Catatan:

*** diubah oleh PP 45 tahun 1990;

+++ ditambahkan oleh PP 45 tahun 1990;

--- dihapus oleh PP 45 tahun 1990.

Peraturan Perubahan Pemerintah Birokrasi Religi Hukum & HAM Finance Pedoman Berlaku

PP 1 tahun 1945 tentang Pengumuman mulai berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah

PP 1 tahun 1945 tentang Pengumuman mulai berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah
PP 1 tahun 1945 tentang Pengumuman mulai berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah
suryaden Min, 10/03/2021 - 12:22

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang pertama adalah PP 1 tahun 1945 tentang Pengumuman mulai berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1945 tentang Pengumuman mulai berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah diteken Presiden Soekarno pada tanggal 10 Oktober 1945 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1945 tentang Pengumuman mulai berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah diumumkan pada tanggal 10 Oktober 1945 di Jakarta oleh Sekretaris Negara A.G. Pringgodigdo.

Berikut adalah isi PP Nomor 1 tahun 1945 tentang Pengumuman mulai berlakunya UU dan PP (bukan format asli:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1945
tentang
Pengumuman mulai berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 1945
TENTANG
PENGUMUMAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
DAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Berdasarkan atas Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II, berhubung dengan Pasal IV, menetapkan Peraturan sebagai berikut :

Pasal 1

Segala Undang-Undang dan Peraturan Presiden diumumkan oleh Presiden dan ditanda tangani oleh Sekretaris Negara.

Pasal 2

Untuk sementara waktu pengumuman dilakukan dengan menempelkan Undang-Undang atau Peraturan Presiden itu dipapan pengumuman dimuka gedung Komite Nasional Pusat.

Pasal 3

Jikalau perlu, supaya penduduk selekas mungkin mengetahuinya, maka pengumuman itu disiarkan dengan perantaraan surat kabar, radio atau penyiar lainnya.

Pasal 4

Undang-undang dan Peraturan Presiden mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali jika dalam Undang-Undang atau Peraturan Presiden itu ditetapkan lain.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1945 tentang Pengumuman mulai berlakunya UU dan PP.

Peraturan Pemerintah Polhukam Berlaku

PP 1 tahun 1946 tentang BRI

PP 1 tahun 1946 tentang BRI
PP 1 tahun 1946 tentang BRI
suryaden Min, 10/03/2021 - 13:52

PP 1 tahun 1946 tentang BRI atau Bank Rakyat Indonesia merupakan Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Menteri Kemakmuran dan tentunya atas desakan lainnya untuk membentuk Bank Pemerintah.

PP 1 tahun 1946 tentang BRI adalah Payung hukum berdirinya Bank Rakyat Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

PP 1 tahun 1946 tentang BRI ditetapkan Presiden Ir. Soekarno pada tanggal 22 Februari 1946 di Yogyakarta. PP 1 tahun 1946 tentang BRI diumumkan pada tanggal 22 Februari 1946 di Yogyakarta oleh Sekretaris Negara A.G. Pringgodigdo.

PP 1 tahun 1946 tentang BRI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1946

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Mengingat:

usul Menteri Kemakmuran, dan sebagainya;

Menetapkan:

"Aturan Bank Rakyat Indonesia" sebagai berikut:

Pasal 1.

"Bank Rakyat Indonesia" yang dahulu berturut-turut bernama "Algemeene Volkscredietbank" dan "Syumin Ginko" adalah Bank Pemerintah.

Pasal 2.

Daerah pekerjaan Bank Rakyat Indonesia ialah seluruh Indonesia.

Pasal 3

Usaha Bank Rakyat Indonesia adalah:

  1. memberi pinjaman kepada rakyat,

  2. menerima tabungan,

  3. menjalankan pekerjaan Bank pada umunya dan

  4. Usaha-usaha lain yang diserahkan oleh Pemerintah kepadanya. Bank Rakyat Indonesia mempunyai otonomi dalam menyelenggarakan usahanya.

Pasal 4.

Pimpinan Bank Rakyat Indonesia dipegang oleh suatu Dewan Pimpinan yang terdiri dari :

  1. seorang Presiden.

  2. sekurang-kurangnya dua orang Direktur yaitu :

    Pengganti Presiden pertama dan

    Direkur Penulis merangkap

    Pengganti Presiden yang kedua,

    Presiden dan direktur-direkturnya diangkat dan dipecat oleh Menteri Kemakmuran.

Pasal 5.

Selama Pemerintah belum mengadakan peraturan-peraturan tersendiri, maka semua pekerjaan dilakukan menurut peraturan- peraturan yang ada sekarang dan menurut aturan ini, segala sesuatu jika tidak bertentangan dengan undang-undang Negara.

Pasal 6.

Aturan ini dinamakan "Aturan Bank Rakyat Indonesia" dan mulai berlaku pada hari diumumkan.

Demikianlah isi PP 1 tahun 1946 tentang BRI.

Lampiran Ukuran
PP 1 tahun 1946 tentang BRI (20.9 KB) 20.9 KB
Peraturan Pemerintah Bisnis

PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
jogloabang Sel, 02/02/2021 - 11:13

PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan merupakan pelaksanan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, ketentuan Pasal 23. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut mengenai Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam Peraturan Pemerintah. Bentuk penghormatan dan penghargaan tersebut diwujudkan dengan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh Presiden. Dalam rangka pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut, Presiden dibantu oleh sebuah Dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap permohonan usul yang diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, organisasi atau kelompok masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan mengatur mengenai kedudukan, tugas dan kewajiban, susunan dan keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, hak keuangan, sekretariat, tata kerja, dan pendanaan. Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan landasan bagi setiap warga negara untuk memperoleh penghormatan dan penghargaan dari negara atas jasa dan prestasinya dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apakah yang disebut dengan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan:

  1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.

  2. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

  3. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyebutkan bahwa Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ditetapkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Januari 2010 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4. Penjelasan Atas PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Latar Belakang

Pertimbangan PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

Penjelasan Umum PP Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan landasan bagi setiap warga negara untuk memperoleh penghormatan dan penghargaan dari negara atas jasa dan prestasinya dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk penghormatan dan penghargaan tersebut diwujudkan dengan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh Presiden. Dalam rangka pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut, Presiden dibantu oleh sebuah Dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap permohonan usul yang diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, organisasi atau kelompok masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut mengenai Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kedudukan, tugas dan kewajiban, susunan dan keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, hak keuangan, sekretariat, tata kerja, dan pendanaan.

Isi PP tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.

  2. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

  3. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

  4. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

  5. Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

  7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

  1. Dewan dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

  2. Dewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dewan berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 4

  1. Tugas dan kewajiban Dewan meliputi:

    1. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar;

    2. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

    3. merencanakan dan menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepahlawanan.

  2. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 5

Perencanaan dan penetapan kebijakan mengenai pembinaan kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

  1. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan; dan

  2. pembangunan, pemugaran, dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional, taman makam pahlawan nasional utama, dan makam pahlawan nasional.

Pasal 6

  1. Pelaksanaan tugas Dewan di daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas pembantuan.

  2. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

    1. menerima dan mengajukan usulan pemberian Gelar;

    2. menerima dan mengajukan usulan pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

    3. melaksanakan dan membina kepahlawanan di daerah; dan

    4. mengelola dan memelihara taman makam pahlawan nasional di daerah.

  3. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

Dewan terdiri atas:

  1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

  2. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan

  3. 5 (lima) orang anggota.

Pasal 8

  1. Dewan terdiri dari unsur

    1. akademisi sebanyak 2 (dua) orang;

    2. militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang; dan

    3. tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang.

  2. Calon anggota Dewan diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.

  3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 9

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. warga negara Indonesia;

  2. sehat jasmani dan rohani;

  3. memiliki integritas moral dan keteladanan;

  4. berkelakuan baik;

  5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

  6. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;

  7. berpendidikan paling rendah S1(strata satu); dan

  8. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 11

  1. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena:

    1. meninggal dunia;

    2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; atau

    3. diberhentikan.

  2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

    1. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau

    2. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

  1. Dalam hal anggota Dewan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri mengajukan usul penggantian anggota Dewan kepada Presiden

  2. Penggantian anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini.

  3. Masa jabatan anggota Dewan pengganti adalah sisa masa jabatan anggota Dewan yang digantikannya.

Pasal 13

  1. Hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan diatur dengan Peraturan Presiden.

  2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

BAB IV
SEKRETARIAT

Pasal 14

  1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan dibantu oleh sekretariat.

  2. Sekretariat Dewan dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menangani urusan kesekretariatan negara.

  3. Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada Dewan.

  4. Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang sekretaris dari unsur pegawai negeri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.

  5. Sekretaris Dewan secara ex officio dijabat oleh salah seorang pimpinan unit kerja terkait pada kementerian yang menangani urusan kesekretariatan negara.

Pasal 15

Sekretariat Dewan mencakup paling sedikit 3 (tiga) unsur yaitu unsur gelar, unsur tanda jasa, dan unsur tanda kehormatan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja satuan organisasi sekretariat Dewan ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

  1. Dalam rangka pemberian pertimbangan kepada Presiden atas usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Dewan mengadakan sidang yang dipimpin oleh ketua Dewan.

  2. Dalam hal ketua Dewan berhalangan, sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh wakil ketua Dewan.

  3. Risalah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan ditetapkan oleh Dewan.

Pasal 19

Dewan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan dan Sekretariat Dewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditempatkan pada anggaran kementerian yang menangani urusan kesekretariatan negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Demikian isi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang ditetapkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Januari 2010 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2010.

Peraturan Pemerintah Polhukam Berlaku

PP 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK

PP 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK
PP 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK
suryaden Sen, 03/09/2020 - 03:40

PP Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK diganti. PP 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK menggantikan PP yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59 PP 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK

Kawasan Ekonomi Khusus diselenggarakan oleh Dewan Nasional dan dibantu oleh Dewan Kawasan di tingkat Provinsi. Kawasan Ekonomi Khusus - KEK - adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

PP 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK adalah penyempurnaan materi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang menyebabkan terjadinya perubahan sistematika dan materi perubahan lebih dari 50% (lima puluh persen).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2020 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2. Penjelasan Atas PP 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453. Agar setiap orang mengetahuinya.

PP 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK

Mencabut

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371).

Latar Belakang

Pertimbangan PP 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK adalah:

  1. bahwa untuk penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus dan melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
  2. bahwa penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

Penjelasan Umum PP Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dilaksanakan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional, dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus yang dilakukan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus juga ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus mengamanatkan beberapa peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mengatur ketentuan mengenai tata cara pengusulan pembentukan KEK, penetapan KEK, pembangunan dan pengoperasian KEK, pengelolaan KEK, dan evaluasi pengelolaan KEK.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus perlu disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pada saat ini.

Penyempurnaan menyangkut ketentuan mengenai:

  1. pengusulan KEK yang dapat diusulkan oleh Dewan KPBPB dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang mengamanatkan bahwa KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun dapat diusulkan menjadi KEK sebelum atau sesudah jangka waktu KPBPB;
  2. pengaturan zonasi KEK dengan menambahkan zonasi industri kreatif, zonasi pendidikan, zonasi kesehatan, zonasi olah raga, zonasi jasa keuangan, dan zonasi ekonomi lain yang ditetapkan oleh Dewan Nasional;
  3. pengusul dan persyaratan pengusulan pembentukan KEK oleh Badan Usaha, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan Dewan Kawasan KPBPB;
  4. penetapan KEK;
  5. pembangunan dan pengoperasian KEK terutama yang berkaitan dengan penguasaan dan/atau pengadaan tanah di lokasi yang diusulkan menjadi KEK, pembangunan prasarana dan sarana di dalam atau di luar KEK, evaluasi pembangunan dan kesiapan pengoperasian KEK; dan
  6. pengelolaan KEK terutama yang menyangkut pelaksanaan Perizinan Berusaha di KEK melalui OSS dan penambahan badan layanan umum sebagai pengelola KEK serta evaluasi pengelolaan KEK.

Memperhatikan bahwa penyempurnaan materi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus menyebabkan terjadinya perubahan sistematika dan materi perubahan lebih dari 50% (lima puluh persen), maka perubahan dilakukan melalui penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Isi PP Penyelenggaraan KEK

Berikut adalah isi PP 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
  2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
  3. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
  4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  6. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
  7. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
  8. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
  9. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
  10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
  11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
  13. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
  14. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat dengan KPBPB adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Pasal 2

Penyelenggaraan KEK meliputi:

  1. pengusulan pembentukan KEK;
  2. penetapan KEK;
  3. pembangunan dan pengoperasian KEK;
  4. pengelolaan KEK; dan
  5. evaluasi pengelolaan KEK.

BAB II
PENGUSULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu
Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 3

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK yaitu:

  1. area baru;
  2. perluasan KEK yang sudah ada; atau
  3. seluruh atau sebagian lokasi KPBPB.

Pasal 4

Lokasi KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan lokasi KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai KPBPB sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Pasal 5

Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

  1. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
  2. dukungan dari Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  3. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan
  4. mempunyai batas yang jelas.

Pasal 6

Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kawasan budi daya yang peruntukannya berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 7

  1. Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pemerintah Daerah provinsi yang mengusulkan atau menyampaikan pembentukan KEK.
  2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mengusulkan atau menyetujui pembentukan KEK.
  3. Dukungan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi:
    1. komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan; dan
    2. pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas, dan kemudahan.

Pasal 8

  1. Posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan lokasi yang memiliki akses ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan internasional.
  2. Posisi yang dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan lokasi yang memiliki akses ke:
    1. alur laut kepulauan Indonesia;
    2. jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub di Indonesia dan pelabuhan internasional di Indonesia; dan
    3. jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional di Indonesia dengan pelabuhan internasional di negara lain.
  3. Posisi yang terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku industri pengolahan yang dikembangkan.

Pasal 9

  1. Batas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi batas alam atau batas buatan.
  2. Pada batas KEK harus ditetapkan pintu keluar atau masuk barang untuk keperluan pengawasan barang yang masih terkandung kewajiban kepabeanan.
  3. Penetapan pintu keluar atau masuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan kantor pabean setempat.

Bagian Kedua
Zonasi Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 10

  1. KEK dibentuk untuk satu atau beberapa zona.
  2. Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
    1. pengolahan ekspor;
    2. logistik;
    3. industri;
    4. pengembangan teknologi;
    5. pariwisata;
    6. energi;
    7. industri kreatif;
    8. pendidikan;
    9. kesehatan;
    10. olah raga;
    11. jasa keuangan; dan/atau
    12. ekonomi lain.
  3. Zona ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l ditetapkan oleh Dewan Nasional.

Bagian Ketiga
Pengusul Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 11

  1. Pembentukan KEK dapat diusulkan oleh:
    1. Badan Usaha;
    2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
    3. Pemerintah Daerah provinsi.
  2. Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. Badan Usaha Milik Negara;
    2. Badan Usaha Milik Daerah;
    3. koperasi;
    4. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; dan
    5. badan usaha patungan atau konsorsium.

Pasal 12

  1. Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK.
  2. Penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 13

  1. Seluruh atau sebagian wilayah KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun dapat ditetapkan menjadi KEK.
  2. Penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan Dewan Kawasan KPBPB.

Pasal 14

  1. Pengusulan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 13 disampaikan secara tertulis kepada Dewan Nasional KEK oleh:
    1. pimpinan Badan Usaha;
    2. bupati/wali kota;
    3. gubernur;
    4. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian; atau
    5. Ketua Dewan Kawasan KPBPB.
  2. Penyampaian pengusulan KEK sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan persyaratan pengusulan pembentukan KEK.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengusulan Pembentukan
Kawasan Ekonomi Khusus

Paragraf 1
Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus
Oleh Badan Usaha

Pasal 15

  1. Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mengusulkan pembentukan KEK melalui Pemerintah Daerah provinsi setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  2. Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:
    1. peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
    2. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
    3. rencana dan sumber pembiayaan;
    4. Izin Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
    6. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.
  3. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilengkapi dengan:
    1. akta pendirian Badan Usaha;
    2. persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
    3. penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.
  4. Persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat persetujuan atas:
    1. izin lokasi KEK yang diusulkan;
    2. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
    3. dukungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
  5. Lokasi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada:
    1. dalam satu wilayah kabupaten/kota; atau
    2. lintas wilayah kabupaten/kota.
  6. Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan dalam lintas wilayah kabupaten/kota, persetujuan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dari masing-masing kabupaten/kota yang masuk dalam lokasi KEK.

Paragraf 2
Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus
Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 16

  1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mengusulkan pembentukan KEK melalui Pemerintah Daerah provinsi.
  2. Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:
    1. peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
    2. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
    3. rencana dan sumber pembiayaan;
    4. Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
    6. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.
  3. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilengkapi dengan:
    1. dukungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
    2. penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.

Paragraf 3
Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus
Oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 17

  1. Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mengusulkan pembentukan KEK yang dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:
    1. peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
    2. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
    3. rencana dan sumber pembiayaan;
    4. Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
    6. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.
  2. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan:
    1. persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
    2. penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.
  3. Lokasi KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dapat berada:
    1. dalam satu wilayah kabupaten/kota; atau
    2. lintas wilayah kabupaten/kota.
  4. Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan dalam lintas wilayah kabupaten/kota, persetujuan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dari masing-masing Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang masuk dalam lokasi KEK.

Paragraf 4
Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus
oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Pasal 18

  1. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengusulkan pembentukan KEK yang dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:
    1. peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
    2. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
    3. rencana dan sumber pembiayaan;
    4. Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
    6. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.
  2. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.
  3. Lokasi KEK yang diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada:
    1. dalam satu wilayah kabupaten/kota; atau
    2. lintas wilayah kabupaten/kota.

Paragraf 5
Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus
Oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pasal 19

  1. Dewan Kawasan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengusulkan pembentukan KEK yang dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:
    1. peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
    2. rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;
    3. jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
    4. rencana transisi perubahan KPBPB menjadi KEK, yang memuat paling kurang:
      1. kelembagaan yaitu:
        1. jangka waktu transisi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan evaluasi Dewan Nasional;
        2. tugas Dewan Kawasan selama transisi dilaksanakan oleh Dewan kawasan KPBPB bersangkutan;
        3. tugas Administrator dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB bersangkutan; dan/atau
        4. tugas Badan Usaha pengelola KEK dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.
      2. fasilitas fiskal yaitu fasilitas fiskal yang telah diterima oleh badan usaha atau pelaku usaha dan fasilitas fiskal tersebut tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
      3. kemudahan yaitu kemudahan yang telah diterima oleh badan usaha atau pelaku usaha dan kemudahan tersebut tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengusulan oleh Dewan Kawasan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pengusulan yang disampaikan oleh:
    1. Badan Pengusahaan KPBPB; atau
    2. badan usaha.
  3. Dalam hal badan usaha telah menguasai atau mendapatkan alokasi lahan dari Badan Pengusahaan KPBPB, pengusulan oleh Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, perlu mendapat pertimbangan dari badan usaha dimaksud.
  4. Dalam hal badan usaha telah menguasai atau mendapatkan alokasi lahan dari Badan Pengusahaan KPBPB, pengusulan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, perlu mendapat pertimbangan dari Badan Pengusahaan KPBPB.

Bagian Kelima
Penyampaian Pengusulan Pembentukan
Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 20

  1. Usulan pembentukan KEK oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan secara tertulis oleh pimpinan Badan Usaha melalui Pemerintah Daerah provinsi kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan.
  2. Usulan pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan secara tertulis oleh bupati/wali kota melalui Pemerintah Daerah provinsi kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan.
  3. Usulan pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan secara tertulis oleh gubernur kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan.
  4. Usulan pembentukan KEK oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan secara tertulis oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan.
  5. Usulan pembentukan KEK oleh Dewan Kawasan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan secara tertulis oleh Ketua Dewan Kawasan KPBPB kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan.

BAB III
PENETAPAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu
Pengkajian Pengusulan Pembentukan
Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 21

  1. Dewan Nasional melakukan kajian terhadap usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan tertulis dan dokumen persyaratan secara lengkap.
  2. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    1. pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan
    2. kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.
  3. Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat Dewan Nasional.
  4. Sekretariat Dewan Nasional dalam melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, akademisi, tenaga ahli, dan/atau pihak terkait.

Bagian Kedua
Persetujuan atau Penolakan Atas Pengusulan Pembentukan
Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 22

  1. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Nasional memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK.
  2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang Dewan Nasional.

Pasal 23

  1. Dalam hal pengusulan pembentukan KEK yang disampaikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian belum menyampaikan persetujuan dan dukungan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), persetujuan dan dukungan tersebut diberikan dalam sidang Dewan Nasional.
  2. Persetujuan dan dukungan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan sidang Dewan Nasional.
  3. Persetujuan tertulis Pemerintah Daerah kabupaten/kota memuat persetujuan atas:
    1. izin lokasi KEK yang diusulkan;
    2. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
    3. dukungan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
  4. Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota lokasi KEK belum memberikan persetujuan, Dewan Nasional dapat melakukan pembahasan kembali.

Pasal 24

  1. Dalam hal Dewan Nasional menyetujui pembentukan KEK, Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden.
  2. Dalam hal Dewan Nasional menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pengusul disertai dengan alasan.
  3. Pembentukan KEK yang telah disetujui oleh Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 25

Badan Usaha, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan Dewan Kawasan KPBPB melakukan pembangunan KEK yang telah ditetapkan sampai siap beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 26

Pembangunan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mencakup paling kurang:

  1. penetapan Badan Usaha pembangun KEK;
  2. penguasaan dan/atau pengadaan tanah di lokasi yang diusulkan menjadi KEK;
  3. pembangunan prasarana dan sarana yang berada di dalam lokasi KEK;
  4. penyediaan sumber daya manusia untuk menunjang pengoperasian KEK; dan
  5. penyediaan prasarana dan sarana yang berada di luar lokasi KEK.

Bagian Kedua
Penetapan Badan Usaha Pembangun
Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 27

Dalam pelaksanaan pembangunan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan Badan Usaha untuk melakukan pembangunan KEK.

Pasal 28

  1. Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
    1. Badan Usaha Milik Negara;
    2. Badan Usaha Milik Daerah;
    3. koperasi;
    4. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; dan/atau
    5. badan usaha patungan atau konsorsium.
  2. Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan badan layanan umum.

Pasal 29

  1. Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Badan Usaha pengusul ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah penetapan KEK.
  2. Dalam penetapan sebagai Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha pengusul ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola KEK.
  3. Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan KEK.

Pasal 30

  1. Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara terbuka dan transparan berdasarkan:
    1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; atau
    2. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerja sama Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Badan Usaha.
  2. Dalam penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pembangun ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

Pasal 31

  1. Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Pemerintah Daerah provinsi, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi secara terbuka dan transparan berdasarkan:
    1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; atau
    2. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerja sama Pemerintah Daerah provinsi dengan Badan Usaha.
  2. Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

Pasal 32

  1. Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian secara terbuka dan transparan berdasarkan:
    1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
    2. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerja sama kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Badan Usaha.
  2. Penetapan Badan Usaha oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama strategis dengan Badan Usaha.
  3. Kerja sama strategis dilaksanakan dalam hal Badan Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
  4. Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

Pasal 33

  1. Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Dewan Kawasan KPBPB dan KEK belum dapat dinyatakan siap beroperasi, pembangunan KEK dilaksanakan oleh:
    1. Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a untuk usulan pembentukan KEK oleh Dewan Kawasan KPBPB; atau
    2. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, untuk usulan pembentukan KEK oleh Dewan Kawasan KPBPB berasal dari usulan badan usaha bersangkutan.
  2. Badan Pengusahaan KPBPB atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola KEK.
  3. Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan KEK.
  4. Dalam hal Badan Pengusahaan KPBPB yang melaksanakan pembangunan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan Pengusahaan KPBPB wajib melakukan penyesuaian menjadi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga
Penguasaan dan/atau Pengadaan Tanah di Lokasi Yang
Diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 34

  1. Pelaksanaan penguasaan dan/atau pengadaan tanah di lokasi yang diusulkan menjadi KEK dilakukan oleh:
    1. Badan Usaha dalam hal KEK diusulkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
    2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal KEK diusulkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
    3. Pemerintah Daerah provinsi dalam hal KEK diusulkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c;
    4. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal KEK diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
    5. Badan pengusahaan KPBPB dalam hal KEK diusulkan oleh Dewan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
  2. Pelaksanaan penguasaan dan/atau pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau badan pengusahaan KPBPB.
  3. Penguasaan dan/atau pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus sesuai luas KEK yang ditetapkan atau dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan strategis KEK.
  4. Penguasaan dan/atau pengadaan tanah untuk KEK dibuktikan dengan:
    1. sertifikat kepemilikan/penguasaan; atau
    2. perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam hal melakukan kerja sama dengan pemilik tanah.
  5. Tanah yang telah dilaksanakan pengadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pertanahan.

Bagian Keempat
Pembangunan Prasarana dan Sarana Yang Berada di
Dalam Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 35

  1. Pengusul pembentukan KEK bertanggung jawab untuk membangun prasarana dan sarana yang berada di dalam KEK.
  2. Jenis dan standar prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Nasional.

Bagian Kelima
Penyediaan Sumber Daya Manusia Untuk Menunjang Pengoperasian
Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 36

  1. Dewan Kawasan melakukan penyiapan prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia untuk menunjang terselenggaranya sistem pemberian perizinan dan kemudahan di KEK.
  2. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur sipil negara untuk pelaksanaan tugas administrator KEK.
  3. Pengusul pembentukan KEK melakukan penyiapan sumber daya manusia untuk menunjang pengoperasian KEK, selain aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  4. Penyiapan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan usaha, penyelenggara pendidikan, dan/atau pihak terkait.
  5. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat memberikan dukungan penyiapan sumber daya dimaksud pada ayat (3) melalui pelaksanaan program yang terkait.

Bagian Keenam
Penyediaan Prasarana Yang Berada Di
Luar Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 37

  1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian memberikan dukungan untuk pembangunan prasarana di luar KEK untuk menunjang pengembangan KEK.
  2. Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa infrastruktur untuk akses ke dan dari KEK.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus
Sebagai Proyek Strategis Nasional

Pasal 38

  1. KEK merupakan proyek strategis nasional.
  2. Pelaksanaan pembangunan KEK sebagai proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
  3. Ketentuan mengenai pelaksanaan KEK sebagai proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dewan Nasional.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 39

Pembiayaan untuk pembangunan KEK bersumber dari:

  1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. badan usaha; dan/atau
  4. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Evaluasi Pembangunan Dan Kesiapan Pengoperasian
Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 40

  1. Pengusul pembentukan KEK harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK kepada Dewan Kawasan pada bulan ke 12 (dua belas), bulan ke 24 (dua puluh empat), dan bulan ke 36 (tiga puluh enam) sejak KEK ditetapkan.
  2. Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.
  3. Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK dan laporan status kesiapan KEK kepada Dewan Nasional.

Pasal 41

  1. Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan KEK berdasarkan hasil laporan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
  2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Kawasan dan pengusul pembentukan KEK untuk ditindaklanjuti.
  3. Pengusul pembentukan KEK wajib menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

  1. Dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak KEK ditetapkan, pengusul pembentukan KEK harus menyelesaikan pembangunan KEK sesuai tahapan yang ditetapkan untuk dinyatakan siap beroperasi kepada Dewan Nasional melalui Dewan Kawasan.
  2. Kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesiapan:
    1. prasarana dan sarana;
    2. sumber daya manusia; dan
    3. perangkat pengendalian administrasi.
  3. Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan KEK dan kesiapan operasi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
    1. KEK dinyatakan siap beroperasi; atau
    2. KEK dinyatakan belum siap beroperasi.
  5. KEK yang dinyatakan siap beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan dengan keputusan Ketua Dewan Nasional.
  6. Dalam hal KEK dinyatakan belum siap beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Dewan Nasional:
    1. melakukan perubahan luas wilayah atau zona;
    2. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun;
    3. melakukan penggantian badan usaha; dan/atau
    4. melakukan langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK.
  7. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dewan Kawasan dan pengusul pembentukan KEK untuk ditindaklanjuti.

Pasal 43

  1. Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf b telah diberikan dan KEK belum siap beroperasi karena keadaan kahar atau bukan karena kelalaian pengusul pembentukan KEK, Dewan Kawasan menyampaikan pertimbangan perpanjangan waktu kepada Dewan Nasional paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan.
  2. Perpanjangan waktu pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 44

  1. Dewan Nasional melakukan evaluasi atas pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertimbangan disampaikan.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelayakan dioperasikannya KEK.
  3. Berdasarkan evaluasi, Dewan Nasional dapat:
    1. memberikan perpanjangan waktu pembangunan KEK; atau
    2. menyampaikan usulan pencabutan penetapan KEK kepada Presiden disertai dengan rancangan peraturan pemerintah tentang pencabutan peraturan pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK.
  4. Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 45

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dan Pasal 44 ayat (3) huruf a telah dilakukan, KEK belum dapat juga beroperasi, Dewan Nasional mengajukan usulan pencabutan penetapan KEK kepada Presiden disertai dengan rancangan peraturan pemerintah tentang pencabutan peraturan pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK.

BAB V
PENGELOLAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 46

Pengelolaan KEK dilakukan oleh:

  1. Administrator; dan
  2. Badan Usaha pengelola.

Bagian Kedua
Administrator

Pasal 47

  1. Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dibentuk oleh Dewan Kawasan.
  2. Administrator bertugas:
    1. memberikan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya serta nonperizinan yang diperlukan bagi Pelaku Usaha untuk mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK;
    2. melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha pengelola KEK; dan
    3. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.
  3. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya serta nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Administrator melalui PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya oleh Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
  5. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Administrator berwenang memberikan:
    1. arahan kepada Badan Usaha pengelola KEK untuk perbaikan operasionalisasi KEK; dan
    2. teguran kepada Badan Usaha pengelola KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK.
  6. Laporan operasionalisasi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
  7. Laporan operasionalisasi KEK secara insidental disampaikan dalam hal Dewan Nasional atau Dewan Kawasan membutuhkan perkembangan operasionalisasi KEK atau Administrator menilai terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera.
  8. Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dibentuk paling lambat sebelum KEK beroperasi.

Pasal 48

  1. Administrator dalam menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) mendapat Pendelegasian Wewenang dari menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota yang memiliki kewenangan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, fasilitas, dan kemudahan.
  2. Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota yang berwenang mengeluarkan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, fasilitas, dan kemudahan di KEK dapat menunjuk penghubung dengan Administrator.
  3. Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota.
  4. Administrator memberikan rekomendasi kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, perizinan lainya, fasilitas, dan kemudahan yang berdasarkan undang-undang tidak didelegasikan.
  5. Penunjukan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 49

Pelaksanaan dan pembinaan PTSP di KEK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Badan Usaha Pengelola

Pasal 50

  1. Badan Usaha pengelola bertugas menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
  2. Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
    1. Badan Usaha Milik Negara;
    2. Badan Usaha Milik Daerah;
    3. koperasi;
    4. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas;
    5. badan usaha patungan; atau
    6. Badan Layanan Umum.
  3. Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat sebelum KEK beroperasi.

Pasal 51

  1. Penetapan Badan Usaha pengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
    1. pengelolaan barang milik negara/daerah; atau
    2. kerja sama pemerintah dan badan usaha.
  2. Dalam hal aset prasarana dan sarana KEK merupakan barang milik negara/daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah sebagai Badan Usaha pengelola.
  3. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal daerah/negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

  1. Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) melaksanakan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani bersama antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.
  2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. lingkup pekerjaan;
    2. jangka waktu;
    3. standar kinerja pelayanan;
    4. sanksi;
    5. pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa;
    6. pemutusan perjanjian oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal tertentu;
    7. manajemen operasional KEK;
    8. pengakhiran perjanjian;
    9. pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah;
    10. serah terima aset atau infrastruktur oleh Badan Usaha pengelola kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah kerja sama pengelolaan berakhir; dan
    11. kesanggupan penyediaan ruang kantor untuk kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai.
  3. Dalam hal pengelolaan KEK dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang dilakukan dengan mekanisme penyertaan modal negara/daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tersebut, pengelolaan KEK tidak memerlukan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 53

  1. Administrator melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada Dewan Kawasan.
  2. Dewan Kawasan melakukan evaluasi pengelolaan KEK berdasarkan laporan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
    1. Administrator; dan
    2. Dewan Nasional.

Pasal 54

Hasil evaluasi Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) ditindaklanjuti oleh Administrator untuk pengendalian operasional KEK.

Pasal 55

  1. Berdasarkan hasil evaluasi Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), Dewan Nasional melakukan penilaian terhadap operasionalisasi KEK.
  2. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasional dapat:
    1. memberikan arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan kinerja operasionalisasi KEK;
    2. melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; dan/atau
    3. memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK berupa:
      1. pemutusan perjanjian pengelolaan KEK dalam hal Badan Usaha pengelola ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1);
      2. perbaikan manajemen operasional KEK dalam hal Badan Usaha pengelola merupakan Badan Usaha pengusul atau Badan Usaha yang melakukan kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, Pasal 31 ayat (1) huruf b, dan Pasal 32 ayat (1) huruf b; atau
      3. pengusulan pencabutan penetapan KEK.
  3. Rekomendasi pemutusan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola:
    1. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan;
    2. dinyatakan pailit;
    3. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan; dan/atau
    4. mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Badan Usaha pengelola.
  4. Rekomendasi perbaikan manajemen operasional KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola:
    1. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; dan/atau
    2. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan.
  5. Rekomendasi pencabutan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Presiden apabila dalam pengoperasian KEK:
    1. tidak dilakukan perbaikan kinerja setelah dilakukan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4);
    2. terjadi dampak negatif skala luas terhadap lingkungan di sekitarnya;
    3. menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya; dan/atau
    4. terjadi pelanggaran hukum di KEK.

Pasal 56

  1. Dalam hal status Badan Usaha pengelola dicabut, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian wajib melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan Badan Usaha pengelola.
  2. Dalam hal status Badan Usaha pengelola dicabut, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Selama belum ditetapkannya Badan Usaha pengelola yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK dilakukan oleh Administrator.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

  1. Pengusulan pembentukan KEK yang telah disampaikan kepada Dewan Nasional dan belum diputuskan dan/atau ditetapkan sebagai KEK sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
  2. Pembangunan KEK yang dilaksanakan dan belum dinyatakan siap beroperasi sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
  3. KEK yang telah beroperasi sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, disesuaikan pelaksanaan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah perubahan dan pembaruan aturan penyelenggaraan KEK dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pemerintah Bisnis Berlaku

PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP

PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP
PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP
jogloabang Kam, 01/14/2021 - 07:07

Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP ini adalah aturan pelaksanaan Pasal 57 UU 9 tahun 2018 tentang PNBP.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Instansi Pemeriksa menurut PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional. Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Januari 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Januari 2021 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Pemerintah 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1. Penjelasan atas PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6613.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal S7 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

Penjelasan Umum PP Tata Cara Pemeriksaan PNBP

Kontribusi PNBP memiliki arti penting dalam menunjang pendanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu diperlukan mekanisme pengelolaan PNBP yang semakin profesional, transparan, dan bertanggung jawab sehingga PNBP dapat memberikan manfaat optimal untuk kemakmuran masyarakat.

Instansi Pengelola PNBP dan Mitra Instansi Pengelola PNBP memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah hak negara yang berasal dari PNBP dapat disetorkan ke kas negara secara tepat waktu dan tepat jumlah. Sementara itu, Menteri selaku pengelola fiskal, di samping memiliki tanggung jawab menyusun kebijakan di bidang PNBP, sesuai undang-undang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan PNBP. Karenanya, Menteri dan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP berkewajiban mengoptimalkan fungsi pengawasan PNBP dalam lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang selanjutnya dapat didukung melalui kegiatan Pemeriksaan PNBP.

Pemeriksaan PNBP bertujuan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP oleh wajib Bayar serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Untuk mencapai tujuan tersebut, Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara Pemeriksaan PNBP yang meliputi:

  1. Instansi Pemeriksa, Instansi Pengelola PNBP, dan Wajib Bayar yang diperiksa;

  2. Dasar Pemeriksaan PNBP;

  3. Ruang Lingkup pemeriksaan PNBP;

  4. Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP, yang mencakup tugas dan wewenang Instansi Pemeriksa, keikutsertaan pihak lain dalam Pemeriksaan PNBP, hak dari pihak yang diperiksa, dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan;

  5. Hasil Pemeriksaan PNBP, yang terdiri dari temuan hasil pemeriksaan PNBP, tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan PNBP, pembahasan akhir atas laporan temuan hasil pemeriksaan PNBP, dan laporan hasil pemeriksaan;

  6. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; serta

  7. Monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Diberlakukannya Pera[uran pemerintah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari PNBP sebagai salah satu sumber pendanaan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, dengan tetap mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban PNBP, dalam rangka mewujudkan pengelolaan PNBP yang profesional, transparan, dan akuntabef sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. oleh karenanya, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pernerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Isi PP Tata Cara Pemeriksaan PNBP

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

  2. Instansi Pemeriksa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional.

  3. Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

  4. Pemeriksa adalah pejabat atau pegawai pada Instansi Pemeriksa yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan PNBP.

  5. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pufl, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lernbaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.

  6. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang walib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Dokumen adalah dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik.

  2. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.

  3. Surat Ketetapan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBP Terutang, yang meliputi Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.

  4. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Instansi Pengelola PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBP.

  6. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah badan yang membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  8. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian/lembaga yang bersangkutan.

  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II
INSTANSI PEMERIKSA DAN INSTANSI PENGELOLA PNBP ATAU WAJIB BAYAR YANG DIPERIKSA

Pasal 2

  1. Pemeriksaan PNBP dilakukan oleh Instansi pemeriksa.

  2. Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

  3. Menteri dan/atau Pimpinan Instansi pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan permintaan pemeriksaan kepada pejabat setingkat di bawah Menteri dan/atau pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 3

Pemeriksaan PNBP dilakukan terhadap:

  1. Wajib Bayar;

  2. Instansi Pengelola PNBP; atau

  3. Mitra Instansi Pengelola PNBP.

BAB III
PEMERIKSAAN PNBP

Bagian Kesatu
Dasar Pemeriksaan PNBP

Paragraf 1
Permintaan Pemeriksaan oleh Pimpinan Instansi pengelola PNBP
dan/atau Menteri Terhadap Wajib Bayar

Pasal 4

  1. Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri dari:

    1. Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang; dan

    2. Wajib Bayar yang PNBP Terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP.

  2. Terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas permintaan Pimpinan Instansi pengelola PNBP, dapat dilakukan Pemeriksaan PNBP oleh Instansi Pemeriksa.

  3. Permintaan Pimpinan Instansi pengelola PNBP sebagaimana drmaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan:

    1. hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBP terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;

    2. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP; dan/atau

    3. permohonan keringanan PNBP Terutang.

  4. Permohonan pengembalian ketebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan permohonan pengembalian dengan nilai/jumlah tertentu.

  5. Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pengurangan dan pembebasan dengan nilai/jumlah tertentu sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas.

  6. Ketentuan mengenai nilai/jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

  1. Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

  2. Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:

    1. adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;

    2. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau

    3. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai.

  3. Dalam permintaan Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 6

  1. Dalam hal tertentu, Menteri danlatau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b.

  2. Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:

    1. adanya permintaan koreksi Surat Tagihan PNBP;

    2. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai; dan/atau

    3. adanya perinohonan keringanan PNBP.

  3. Permintaan koreksi Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan permintaan koreksi yang bersifat substantif dengan:

    1. nilai tertentu; dan/atau

    2. kriteria tertentu.

  4. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan permohonan pengembalian dengan nilai/jumlah tertentu.vPermohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengurangan atau pembebasan dengan nilai/jumlah tertentu sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan koreksi yang bersifat substantif dengan nilai tertentu dan/atau kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penentuan nilai/jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Permintaan Pemeriksaan PNBP selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Permintaan Pemeriksaan oleh Menteri Terhadap Instansi Pengelola PNBP

Pasal 8

  1. Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Perneriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b.

  2. Permintaan pemeriksaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

    1. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;

    2. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana;

    3. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/atau

    4. hasil pengawasan Menteri.

Paragraf 3
Permintaan Pemeriksaan oleh Menteri dan/atau
Instansi Pengelola Terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP

Pasal 9

  1. Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Mitra Instansi pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

  2. Permintaan pemeriksaan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan:

    1. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;

    2. indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau

    3. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

Paragraf 4
Hasil Pengawasan

Pasal 10

  1. Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d, dan Pasal 9 ayat (2) huruf c, selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan berdasarkan indikasi lainnya.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5
Batas Waktu Permintaan Pemeriksaan

Pasal 11

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyampaikan permintaan Pemeriksaan PNBP kepada Instansi pemeriksa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya:

  1. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP dari Wajib Bayar setelah dokumen diterima lengkap dan benar;

  2. permohonan keringanan PNBP Terutang setelah dokumen diterima lengkap dan benar; atau

  3. permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP setelah dokumen diterima lengkap dan benar.

Paragraf 6
Pengaturan Lebih Lanjut Tata Cara Permintaan Pemeriksaan

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan pemeriksaan oleh Menteri dan/atau Instansi Pengelola PNBP kepada Instansi Pemeriksa diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pemeriksaan PNBP

Pasal 13

  1. Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a termasuk pemeriksaan atas:

    1. laporan keuangan serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan PNBP; dan

    2. bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.

  2. Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutangnya dihitung oleh Instansi pengelola PNBP atau dihitung oleh Mitra Instansi pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi pemeriksaan atas:

    1. dokumen terkait pemenuhan kewajiban PNBP; dan

    2. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

  3. Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi pengelola PNBP termasuk Pemeriksaan atas:

    1. sistem pengendalian intern terkait pengelolaan PNBP;

    2. bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.

  4. Pemeriksaan PNBP terhadap Mitra Instansi pengelola PNBP lermasuk pemeriksaan atas:

    1. sistem pengendalian intern terkait pemungutan, penagihan, penyetoran dan pelaporan PNBP;

    2. laporan dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan PNBP; dan

    3. bukti transaksi keuangan lain yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup pemeriksaan terhadap Instansi. pengelola PNBP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ruang lingkup pemeriksaan terhadap Mitra Instansi pengelola PNBP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP

Paragraf 1
Tugas dan Wewenang Instansi Pemeriksa

Pasal 14

  1. Dalam pelaksanaarr Pemeriksaan PNBP, Instansi Penreriksa mempunyai tugas paling sedikit:

    1. menyerahkan surat tugas kepada Instansi pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan/atau Wajib Bayar yang akan diperiksa;

    2. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP dan/atau Wajib Bayar yang diperiksa;

    3. memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi pengelola PNBP dan/atau Wajib Bayar selama dan setelah kegiatan pemeriksaan;

    4. memberitahukan secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi pengelola PNBP dan/atau Wajib Bayar yang diperiksa tentang temuan hasil pemeriksaan untuk mendapat tanggapan;

    5. mengembalikan barang bukti dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi pengelola PNBP dan/atau Wajib Bayar yang diperiksa dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan;

    6. mengikuti pembahasan temuan hasil pemeriksaan;

    7. menatausahakan kertas kerja pemeriksaan dan berita acara pembahasan serta membuat laporan hasil pemeriksaan; dan

    8. merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada pemeriksa mengenai, data Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi pengelola, dan/atau Wajib Bayar, kecuali terhadap pimpinan Instansi Fengelola PNBP yang meminta pemeriksaan, Menteri dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

  2. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan PNBP, Instansi Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan paling sedikit:

    1. memeriksa dan/atau meminjam barang bukti dan dokumen pendukung lainnya;

    2. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi pengelola PNBP, dan/atau Wajib Bayar yang diperiksa;

    3. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP dan/atau Wajib Bayar yang diperiksa dan atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut;

    4. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

    5. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Keikutsertaan Pihak Lain

Pasal 15

  1. Dalam kondisi tertentu, Instansi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibantu dan/atau mengikutsertakan pihak lain dalam pelaksanaan Pemeriksaan PNBP.

  2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada pihak lain dan kepada pemeriksa mengenai data Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola, dan/atau Wajib Bayar, kecuali terhadap Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP yang meminta pemeriksaan, atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan pihak lain dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Hak Wajib Bayar, Instansi pengelola PNBP, atau
Mitra Instansi Pengelola PNBP dan Jangka waktu pelaksanaan Pemeriksaan PNBP

Pasal 17

Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa oleh Instansi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki hak paling sedikit untuk:

  1. meminta surat tugas Instansi pemeriksa;

  2. meminta penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan;

  3. meminta penjelasan mengenai hak dan kewajiban selama dan setelah kegiatan pemeriksaan;

  4. meminta pengembalian barang bukti dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan;

  5. mengetahui tentang temuan hasil pemeriksaan; dan

  6. meminta kepada Pemeriksa untuk memperrihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan.

Pasal 18

Jangka waktu pelaksanaan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi pengelola PNBP paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat tugas oleh Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa.

Pasal 19

  1. Dalam pelaksanaan Perneriksaan PNBP, Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi pengeloia PNBP, wajib memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang diminta oleh Instansi Pemeriksa.

  2. Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti lainnya yang diperlukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain diterima dari Instansi pemeriksa.

  3. Dalam hal Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP, tidak memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi pemeriksa menerbitkan surat peringatan pertama.

  4. Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti lainnya yang diperlukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan pertama dari Instansi Pemeriksa.

  5. Dalam hal Wajib Bayar, Instansi pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, Instansi Pemeriksa menerbitkan surat peringatan kedua.

  6. Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (S), wajib memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti lainnya yang diperlukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan kedua dari Instansi Pemeriksa.

  7. Dalam hal Wajib Bayar, Instansi pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap tidak memberikan, rnernperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, Instansi Pemeriksa menerbitkan surat peringatan ketiga.

  8. Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti lainnya yang diperlukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan ketiga dari Instansi Pemeriksa.

Pasal 20

  1. Dalam hal Wajib Bayar yang telah mendapatkan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (8) tetap tidak memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti lainnya, Instansi pemeriksa melakukan penghitungan PNBP Terutang secara jabatan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBP Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.

  2. Penghitungan PNBP Terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada dokumen, keterangan danf atau bukti lainnya yang diperoleh dari pihak selain Wajib Bayar.

  3. Instansi Pengelola PNBP yang telah mendapatkan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (8) tetap tidak memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti lainnya, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Mitra Instansi Pengelola PNBP yang telah mendapatkan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) tetap tidak memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan danf atau bukti lainnva, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian/kontrak antara Instansi Pengelola PNBP dengan Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan PNBP Terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Permintaan Kepada Pihak Lain

Pasal 22

  1. Untuk kepentingan Pemeriksaan PNBP, Instansi Pemeriksa dapat meminta dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain kepada pihak lain.

  2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan dari Instansi Pemeriksa.

  3. Dalam hal pihak lain tidak menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi pemeriksa menerbitkan surat permintaan kedua.

  4. Pihak lain wajib menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti lainnya yang diperlukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kedua dari Instansi Pemeriksa.

  5. Dalam hal pihak lain tidak menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi pemeriksa menerbitkan surat permintaan ketiga.

  6. Pihak lain wajib menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti lainnya yang diperlukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan ketiga dari Instansi Pemeriksa.

  7. Pihak lain yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan PNBP

Pasal 23

  1. Dalam hal tertentu, jangka waktu pelaksanaan Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari kerja oleh Instansi Pemeriksa.

  2. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dirnaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh Instansi Pemeriksa kepada instansi yang meminta pemeriksaan.

Bagian Keempat
Hasil Pemeriksaan PNBP

Paragraf 1
Temuan Hasil Pemeriksaan PNBP

Pasal 24

  1. Instansi Pemeriksa wajib menyampaikan secara tertulis temuan hasil Pemeriksaan PNBP kepada Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi pengelola PNBP yang diperiksa

  2. Instansi Pemeriksa wajib menyampaikan temuan hasil Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya kegiatan pemeriksaan.

Paragraf 2
Tanggapan atas Temuan Hasil Pemeriksaan PNBP

Pasal 25

  1. Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa, wajib menyampaikan tanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan PNBP kepada Instansi Pemeriksa, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian temuan hasil Pemeriksaan PNBP diterima.

  2. Dalam hal dibutuhkan tambahan waktu penyampaian tanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi pengelola PNBP yang diperiksa mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian tanggapan secara tertulis kepada Instansi Pemeriksa, sebelum batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

  3. Tambahan waktu penyampaian tanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

  4. Dalam hal tanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaarn PNBP tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Wajib Bayar, Instansi pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa, dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaan PNBP.

  5. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat tanggapan atas temuan hasil Pemeriksaan PNBP diterima oleh Instansi pemeriksa atau kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Instansi Pemeriksa memberitahukan secara tertulis konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Menteri atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP yang meminta Pemeriksaan PNBP.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian tanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Pembahasan atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 27

  1. Berdasarkan penyampaian konsep laporan hasil pemeriksaan secara tertulis dari Instansi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Menteri atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP yang meminta Pemeriksaan PNBP menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dan/atau tanggapan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pemberitahuan secara tertulis diterima.

  2. Pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi pengelola PNBP yang meminta pemeriksaan, Instansi pemeriksa, dan Wajib Bayar Instansi Pengelola PNBP/Mitra Instansi pengelola PNBP yang diperiksa.

  3. Menteri atau Pimpinan Instansi pengelola PNBP yang meminta Pemeriksaan PNBP berkoordinasi dengan Instansi Pemeriksa untuk menetapkan jadwal pelaksanaan pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  4. Instansi Pemeriksa menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk hadir dalam pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan.

  5. Dalam hal Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat hadir dalam pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan, Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa menyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat hadir dalam pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan.

  6. Berdasarkan surat pemberitahuan tidak dapat hadir dalam pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri atau Pimpinan Instansi Pengeloia PNBP yang meminta pemeriksaan, menjadwalkan kembali pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan.

  7. Penjadwalan kembali pembahasan konsep laporan hasir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk 1 (satu) kali kesempatan dan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, sejak surat pemberitahuan tidak dapat hadir dalam pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan diterima oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Pengelola yang meminta Pemeriksaan PNBP.

  8. Hasil pembahasan akhir konsep laporan hasil pemeriksaan dituangkan dalam suatu berita acara pembahasan, yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dari instansi yang meminta pemeriksaan, Instansi Pemeriksa, dan Wajib Bayar/lnstansi pengelola PNBP/Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa.

Pasal 28

  1. Dalam hal Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa, tidak menyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat hadir dalam pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil Pemeriksaan PNBP.

  2. Dalam hal Wajib Bayar yang diperiksa berhalangan hadir pada saat pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), Wajib Bayar dapat mewakilkan kepada wakil/kuasa Wajib Bayar yang ditandai dengan surat perwakilan/surat kuasa.

  3. Dalam hal Instansi Pengelola PNBP/Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa berhalangan hadir pada saat pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), Instansi Pengelola PNBP/Mitra Instansi Pengelola PNBP menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk hadir dalam pembahasan temuan hasil Pemeriksaan PNBP yang ditandai dengan surat penunjukan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan atas konsep laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam peraturan Menteri.

Paragraf 4
Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 30

  1. Instansi Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara pembahasan akhir konsep laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8) dan menyampaikannya kepada Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

  2. Dalam hal Pemeriksaan PNBP atas permintaan Menteri, laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Instansi pemeriksa kepada Menteri.

  3. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu ditindaklanjuti oleh Instansi Pengelola PNBP, Menteri menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

  4. Dalam hal Pemeriksaan PNBP atas permintaan pimpinan Instansi Pengelola PNBP, laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemeriksa kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

  5. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP, Pimpinan Instansi pengelola PNBP menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP.

  6. Menteri, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan pimpinan Instansi Pemeriksa wajib menatausahakan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 31

  1. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengeiola PNBP yang meminta Pemeriksaan PNBP.

  2. Menteri atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP yang meminta Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 32

  1. Dalam berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar terdapat kekurangan pembayaran PNBP Terutang, Pimpinan Instansi pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelota PNBP menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.

  2. Laporan hasil pemeriksaan, Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

  3. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana climaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

  4. Dalam hal PNBP Terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar telah memperhitungkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBP Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.

  5. Wajib Bayar menindaklanjuti Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP diterbitkan.

  6. Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar terdapat kelebihan pembayaran PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar dan menlrampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.

  7. Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar tidak terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaian PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.

  8. Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap permohonan keringanan berupa pengurangan atau pembebasan PNBP dari Wajib Bayar merupakan suatur rekomendasi, Menteri atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat Kuasa Pengelola PNBP menindaklanjuti dengan surat persetujuan atau penolakan.

  9. Pengembalian kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP Terutang berikutnya, atau dapat dibayarkan secara Langsung melalui pemindahbukuan, setelah memenuhi kondisi tertentu. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

  1. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP. yang diperiksa, wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

  2. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri dan Instansi Pemeriksa.

Pasal 34

  1. Dalam hal Pemeriksa menemukan adanya indikasi tindak pidana dalam pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa, Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Dalam hal Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh data dan informasi tentang:

    1. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara;

    2. indikasi kerugian negara; dan/atau

    3. indikasi unsur tindak pidana di luar yang diperiksa,

    instansi Pemeriksa menyampaikan data dan informasi secara terpisah kepada Menteri atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 sampai dengan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 36

  1. Instansi Pengelola PNBP menyampaikan secara berkala laporan atas tindak lanjut penyelesaian laporan hasil pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa dan Menteri.

  2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemeriksa dan Menteri melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan tindak lanjut penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 37

Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara penyampaian laporan, monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga putuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Januari 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP telah diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Januari 2021 di Jakarta.

Lampiran Ukuran
PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP (495.04 KB) 495.04 KB
Peraturan Pemerintah Tata Cara Bisnis Berlaku

PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
suryaden Sen, 10/18/2021 - 23:34

PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS merupakan upaya untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dalam perjalannya diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS didalamnya terdapat ketentuan berupa Keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian. Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditetapka di Jakarta pada tanggal 21 April 1983 oleh Presiden Soeharto. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 1983 oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono, SH.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 1983
tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Latar Belakang

Pertimbangan dalam PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, adalah:

  1. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;

  2. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;

  3. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik dan Golongan Karya;

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

Penjelasan Umum PP 10 tahun 1983

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi.Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa Keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.

Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan disamping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

Isi PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Negeri Sipil adalah

    1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;

    2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:

      1. egawai Bulanan di samping pensiun;

      2. Pegawai Bank milik Negara;

      3. Pegawai Badan Usaha milik Negara;

      4. Pegawai Bank milik Daerah;

      5. Pegawai Badan Usaha milik Daerah;

      6. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

  2. Pejabat adalah:

    1. Menteri;

    2. Jaksa Agung;

    3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

    4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

    5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

    6. Pimpinan Bank milik Negara;

    7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;

    8. Pimpinan Bank milik Daerah;

    9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Pasal 2

  1. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.

  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai-Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3

  1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

  2. Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

  3. Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pasal 4

  1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

  2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

  3. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

  4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.

  5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat.

Pasal 5

  1. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.

  2. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

  1. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

  2. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

  3. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7

  1. Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

  2. Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.

  3. Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila:

    1. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

    2. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

    3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

    4. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8

  1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

  2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

  3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

  4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.

  6. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 9

  1. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

  2. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

  3. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

  1. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

  2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

    1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

    2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau

    3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

  3. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

    1. ada persetujuan tertulis dari isteri;

    2. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

    3. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

  4. Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

    1. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

    2. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);

    3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    4. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau

    5. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

  1. Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila :

    1. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;

    2. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

    3. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anaknya.

  2. Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

    1. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;

    2. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

    3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

    4. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

  1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.

  2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

  3. Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.

  4. Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 15

  1. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

  2. Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

  1. Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada :

    1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka I dan angka 2 huruf (a);

    2. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d), dan (e);

    3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).

  2. Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara :

    1. catatan perkawinan dan perceraian;

    2. kartu isteri/suami.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Birokrasi Berlaku

PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
jogloabang Rab, 02/03/2021 - 02:28

PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan memiliki dasar bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya alam yang memiliki aneka ragam kandungan kekayaan alam yang bermanfaat bagi manusia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi. Sebagai bentuk perwujudan rasa syukur terhadap karunia-Nya, maka hutan harus diurus dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi serta keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik dan kerentanan peranannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan lokal, nasional, dan global.

Untuk hal-hal tertentu yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, dalam PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan perubahan peruntukan kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan atau perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan. Dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan hutan, mengingat adanya keterbatasan data dan informasi yang tersedia pada saat penunjukan kawasan hutan, dinamika pembangunan, faktor alam, maupun faktor masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi fungsi kawasan hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ditetaptkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan diundangkan pada tanggal 22 Januari 2010 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097. Agar setiap orang mengetahuinya.

PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Latar Belakang

Pertimbangan PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Penjelasan Umum PP Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya alam yang memiliki aneka ragam kandungan kekayaan alam yang bermanfaat bagi manusia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi. Sebagai bentuk perwujudan rasa syukur terhadap karunia-Nya, maka hutan harus diurus dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi serta keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik dan kerentanan peranannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan lokal, nasional, dan global.

Sesuai dengan sifat, karakteristik dan kerentanannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan, hutan dibagi dalam 3 (tiga) fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Selanjutnya masing-masing fungsi pokok hutan diatur pengelolaannya dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan dan kawasan hutan sesuai dengan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang, dan sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional.

Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, terdiri dari pulau-pulau besar, menengah dan kecil serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung, maka Menteri menetapkan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai atau pulau paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daratan. Dengan penetapan luas kawasan hutan dan luas minimal kawasan hutan untuk setiap daerah aliran sungai atau pulau, Menteri menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap provinsi berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk dan keadaan sosial, serta ekonomi masyarakat setempat.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme perubahan parsial atau perubahan untuk wilayah provinsi. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui tukar menukar atau pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan pada hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.

Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang harus menggunakan kawasan hutan,menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan, dan memperbaiki batas kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan dengan kewajiban menyediakan lahan pengganti.

Kawasan hutan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan penataan ruang, sehingga perubahan penataan ruang secara berkala sebagai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi tata ruang wilayah provinsi dilakukan dalam rangka pemantapan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan.

Setiap perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan, terlebih dahulu wajib didahului dengan penelitian terpadu yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang kompeten dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

Untuk hal-hal tertentu yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, perubahan peruntukan kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan atau perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan.

Dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan hutan, mengingat adanya keterbatasan data dan informasi yang tersedia pada saat penunjukan kawasan hutan, dinamika pembangunan, faktor alam, maupun faktor masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi fungsi kawasan hutan.

Isi PP tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Berikut ini adalah isi PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

  2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

  3. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

  4. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

  5. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

  6. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

  7. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

  8. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

  9. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

  10. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

  1. Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

  2. Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi,hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.

  3. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

  4. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.

  5. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

  6. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.

  7. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

  8. Perubahan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

  9. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 2

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi:

  1. perubahan peruntukan kawasan hutan; dan

  2. perubahan fungsi kawasan hutan.

Pasal 4

  1. Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

  2. Kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. kawasan suaka alam, terdiri atas:

      1. cagar alam; dan

      2. suaka margasatwa.

    2. kawasan pelestarian alam, terdiri atas:

      1. taman nasional;

      2. taman wisata alam; dan

      3. taman hutan raya.

    3. taman buru.

  3. Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

    1. hutan produksi terbatas;

    2. hutan produksi tetap; dan

    3. hutan produksi yang dapat dikonversi.

Pasal 5

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

BAB II
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan:

  1. secara parsial; atau

  2. untuk wilayah provinsi.

Bagian Kedua
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:

  1. tukar menukar kawasan hutan; atau

  2. pelepasan kawasan hutan.

Pasal 8

  1. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:

    1. menteri atau pejabat setingkat menteri;

    2. gubernur atau bupati/walikota;

    3. pimpinan badan usaha; atau

    4. ketua yayasan.

Pasal 9

  1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 2
Tukar Menukar Kawasan Hutan

Pasal 10

Perubahan peruntukan yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat dilakukan pada:

  1. hutan produksi tetap; dan/atau

  2. hutan produksi terbatas.

Pasal 11

  1. Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk:

    1. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen;

    2. menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau

    3. memperbaiki batas kawasan hutan.

  2. Jenis pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal 12

  1. Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

    1. tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional; dan

    2. mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.

  2. Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:2, kecuali tukar menukar kawasan hutan untuk menampung korban bencana alam dan untuk kepentingan umum terbatas dapat dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1.

  3. Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1.

  4. Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

    1. letak, luas, dan batas lahan penggantinya jelas;

    2. letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;

    3. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama;

    4. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;

    5. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan

    6. rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

  5. Kepentingan umum terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ratio tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

  1. Permohonan tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri.

  2. Dalam hal permohonan telah sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri membentuk Tim Terpadu.

  3. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri.

  4. Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

  5. Dalam hal tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, Menteri membentuk tim yang anggotanya dari kementerian yang membidangi urusan kehutanan.

  6. Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan atau surat penolakan.

Pasal 14

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), rencana kegiatan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, Menteri sebelum menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 15

  1. Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip oleh Menteri dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

  2. Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kewajiban bagi pemohon paling sedikit:

    1. menyelesaikan clear and clean calon lahan pengganti;

    2. menandatangani berita acara tukar menukar kawasan hutan;

    3. menanggung biaya tata batas terhadap kawasan hutan yang dimohon dan lahan pengganti yang diusulkan; dan

    4. menanggung biaya reboisasi terhadap lahan pengganti.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

  4. Pemohon dilarang memindahtangankan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

Pasal 16

  1. Dalam hal pemegang persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Menteri dan pemohon menandatangani berita acara tukar menukar kawasan hutan.

  2. Berdasarkan berita acara tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan keputusan penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan.

Pasal 17

  1. Setelah diterbitkan keputusan penunjukan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, wajib:

    1. melaksanakan reboisasi atau penghutanan atas lahan pengganti; dan

    2. melaksanakan tata batas atas lahan pengganti dan kawasan hutan yang dimohon.

  2. Hasil pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dituangkan dalam berita acara dan peta hasil tata batas yang ditandatangani oleh panitia tata batas kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  3. Berdasarkan berita acara dan peta hasil tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan keputusan penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan keputusan pelepasan kawasan hutan yang dimohon.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan reboisasi atau penghutanan dan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 18

  1. Sebelum diterbitkannya keputusan penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan keputusan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), pemohon dilarang melakukan kegiatan dalam kawasan hutan yang dimohon.

  2. Kegiatan dalam kawasan hutan yang dimohon hanya dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Menteri.

  3. Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan secara terbatas dalam rangka persiapan kegiatan tukar menukar kawasan hutan.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3
Pelepasan Kawasan Hutan

Pasal 19

  1. Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.

  2. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diproses pelepasannya pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh perseratus), kecuali dengan cara tukar menukar kawasan hutan.

  3. Hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam keadaan berhutan maupun tidak berhutan.

  4. Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

  5. Jenis kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

  1. Permohonan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 21

Menteri setelah menerima permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat menerbitkan surat penolakan atau menerbitkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan.

Pasal 22

  1. Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip oleh Menteri dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

  2. Pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan wajib:

    1. menyelesaikan tata batas kawasan hutan yang dimohon; dan

    2. mengamankan kawasan hutan yang dimohon.

  3. Tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hasilnya dituangkan dalam berita acara dan peta hasil tata batas yang ditandatangani oleh panitia tata batas kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  4. Pemohon dilarang memindahtangankan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 23

  1. Dalam jangka waktu berlakunya persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pemohon dilarang melakukan kegiatan di kawasan hutan, kecuali memperoleh dispensasi dari Menteri.

  2. Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pemohon dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan berupa pembibitan, persemaian, dan/atau prasarana dengan luasan yang sangat terbatas.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dispensasi diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24

Berdasarkan berita acara dan peta hasil tata batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Menteri menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan yang dimohon.

Pasal 25

Berdasarkan keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah.

Pasal 26

Pemanfaatan kayu atas kawasan hutan yang telah diberikan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Pasal 27

Setiap perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial yang memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 24 dapat melakukan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan pada:

  1. hutan konservasi;

  2. hutan lindung; atau

  3. hutan produksi.

Pasal 30

  1. Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri.

  2. Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

  3. Gubernur dalam mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wajib melakukan konsultasi teknis dengan Menteri.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 2
Tata Cara Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi

Pasal 31

  1. Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaahan teknis.

  2. Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Terpadu.

  3. Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

  4. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan kepada Menteri.

  5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan, wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis.

  6. Menteri menyampaikan hasil penelitian Tim Terpadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan, baik terhadap sebagian atau keseluruhan kawasan hutan yang diusulkan.

  7. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui hasil penelitian Tim Terpadu, Menteri menerbitkan keputusan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi.

  8. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak hasil penelitian Tim Terpadu, Menteri menerbitkan surat penolakan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi.

Pasal 32

Keputusan Menteri tentang perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi yang dilakukan untuk ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi.

BAB III
PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

  1. Perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan.

  2. Perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hutan dengan fungsi pokok:

    1. hutan konservasi;

    2. hutan lindung; dan

    3. hutan produksi.

  3. Perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

    1. secara parsial; atau

    2. untuk wilayah provinsi.

Pasal 34

Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi tidak dapat dilakukan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh perseratus).

Bagian Kedua
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dilakukan melalui perubahan fungsi:

  1. antar fungsi pokok kawasan hutan; atau

  2. dalam fungsi pokok kawasan hutan.

Paragraf 2
Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan

Pasal 36

Perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi perubahan fungsi dari:

  1. kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi;

  2. kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi; dan

  3. kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung.

Pasal 37

Perubahan fungsi kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a wajib memenuhi ketentuan:

  1. tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai kawasan hutan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan

  2. memenuhi kriteria hutan lindung atau hutan produksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b wajib memenuhi ketentuan:

  1. tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal untuk diubah menjadi hutan produksi;

  2. memenuhi kriteria hutan konservasi atau hutan produksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai hutan konservasi atau hutan lindung sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan

Pasal 40

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan dalam kawasan:

  1. hutan konservasi; atau

  2. hutan produksi.

Pasal 41

  1. Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi perubahan dari:

    1. kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;

    2. kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;

    3. kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;

    4. kawasan taman hutan raya menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, atau taman buru;

    5. kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman buru; atau

    6. kawasan taman buru menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam.

  2. Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:

    1. sudah terjadi perubahan kondisi biofisik kawasan hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia;

    2. diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat kawasan hutan; atau

    3. cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.

Pasal 42

  1. Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi perubahan dari:

    1. hutan produksi terbatas menjadi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi;

    2. hutan produksi tetap menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi; dan

    3. hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi tetap.

  2. Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain tidak memenuhi kriteria fungsi kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan dalam hal:

    1. untuk memenuhi kebutuhan luas hutan produksi optimal untuk mendukung stabilitas ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu; atau

    2. jangka benah fungsi kawasan hutan.

Paragraf Keempat
Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Pasal 43

  1. Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

  2. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh:

    1. bupati/walikota, untuk kawasan hutan yang berada dalam satu kabupaten/kota; atau

    2. gubernur, untuk kawasan hutan lintas kabupaten/kota.

  3. Persyaratan usulan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 44

  1. Menteri setelah menerima usulan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) membentuk Tim Terpadu.

  2. Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

  3. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri.

  4. Menteri berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan keputusan tentang perubahan fungsi kawasan hutan atau surat penolakan.

Bagian Ketiga
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi

Pasal 45

Perubahan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan pada kawasan hutan dengan fungsi pokok:

  1. hutan konservasi;

  2. hutan lindung; dan

  3. hutan produksi.

Pasal 46

  1. Kriteria perubahan fungsi kawasan hutan untukwilayah provinsi berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42.

  2. Tata cara perubahan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 47

Setiap perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang memperoleh keputusan perubahan fungsi kawasan hutan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dapat melakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN
YANG BERDAMPAK PENTING DAN CAKUPAN YANG LUAS
SERTA BERNILAI STRATEGIS

Pasal 48

  1. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap:

    1. kondisi biofisik; atau

    2. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

  2. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan/atau tata air.

  3. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.

  4. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu:

    1. berpengaruh; atau

    2. tidak berpengaruh.

  5. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat didasarkan pada pedoman dan kriteria.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan kriteria pengelompokan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB V
SANKSI

Pasal 49

  1. Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dapat dibatalkan oleh Menteri apabila:

    1. tidak memenuhi kewajiban dalam tenggang waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); dan/atau

    2. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

  2. Pembatalan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai setelah diberikan peringatan tertulis oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.

Pasal 50

  1. Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dapat dibatalkan oleh Menteri apabila:

    1. tidak memenuhi kewajiban dalam tenggang waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2);

    2. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4); atau

    3. pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan membuka kawasan hutan sebelum mendapat dispensasi dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

  2. Pembatalan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikenai setelah diberikan peringatan tertulis oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka permohonan:

  1. tukar menukar kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai Peraturan Pemerintah ini.

  2. tukar menukar kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan Keputusan Menteri tentang penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

  3. pelepasan kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

  4. tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip tetapi belum memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

  5. pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

  6. perubahan fungsi kawasan hutan yang belum memperoleh Keputusan Menteri, diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

  7. perubahan fungsi kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang perubahan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

  8. perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi atau perubahan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi, yang belum memperoleh Keputusan Menteri diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

  9. perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi atau perubahan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi, yang telah memperoleh Keputusan Menteri sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 52

  1. Kawasan hutan produksi yang telah diberikan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kepada badan usaha sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka:

    1. badan usaha wajib menyerahkan lahan pengganti dengan ratio 1:1 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kecuali huruf c.

    2. penyerahan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 12 (dua belas) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

  2. Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terletak di dalam wilayah daerah aliran sungai yang sama, pada wilayah daerah aliran sungai lain dalam provinsi yang sama, atau provinsi yang lain dalam pulau yang sama.

  3. Penyerahan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelepasan kawasan hutan dari Menteri.

Pasal 53

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang ditetaptkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan diundangkan pada tanggal 22 Januari 2010 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah Tata Cara Kultur Berlaku

PP 10 tahun 2018 tentang BNSP

PP 10 tahun 2018 tentang BNSP
PP 10 tahun 2018 tentang BNSP
suryaden Kam, 04/29/2021 - 22:08

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. BNSP dibantu pnyelenggaraannya oleh LSP. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi diatur dengan PP 10 tahun 2018 tentang BNSP.

PP 10 tahun 2018 tentang BNSP merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) untuk mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan yang berdayasaing dan memiliki standar global.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/atau tenaga kerja yang telah berpengalaman. Terhadap hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408).

PP 10 tahun 2018 tentang BNSP menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) PP 10 tahun 2018 tentang BNSP melakukan penyempurnaan dalam bidang:

  1. Peningkatan proses sertifikasi yang masif dan berkualitas;

  2. Penguatan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui penguatan kelembagaan;

  3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang profesional;

  4. Mendorong Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang telah terakreditasi, secara otomatis mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan

  5. Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan atau telah diakui Lembaga Internasional, diharmonisasikan (dikoordinasikan) dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. BNSP memiliki tugas pokok melakukan sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui oleh semua pihak.

Keberadaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi berhubungan dengan penyiapan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. Badan Nasional Sertifikasi Profesi juga akan memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 16 Maret 2018 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Mencabut

PP 10 tahun 2018 tentang BNSP mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408).

Latar Belakang

Pertimbangan PP 10 tahun 2018 tentang BNSP, adalah:

  1. bahwa dalam mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan yang berdayasaing dan memiliki standar global;

  2. bahwa saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

  3. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi perlu dilakukan penyempurnaan untuk menyesuaikan kebutuhan saat ini;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

Dasar Hukum

Dasar Hukum PP 10 tahun 2018 tentang BNSP adalah:

  1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/atau tenaga kerja yang telah berpengalaman. Terhadap hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408).

Badan Nasional Sertifikasi Profesi tersebut sangat diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Dengan demikian, maka akan dapat dibangun suatu sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui oleh semua pihak.

Keberadaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud di atas juga sangat penting dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. Disamping itu, dengan adanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi akan memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Terhadap hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) yang menyangkut:

  1. Peningkatan proses sertifikasi yang masif dan berkualitas;

  2. Penguatan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui penguatan kelembagaan;

  3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang profesional;

  4. Mendorong Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang telah terakreditasi, secara otomatis mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan

  5. Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan atau telah diakui Lembaga Internasional, diharmonisasikan (dikoordinasikan) dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan kembali Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Isi PP BNSP

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

  2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

  3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.

  4. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.

  5. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat.

  6. Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

  1. Membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan BNSP.

  2. BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawabkepada Presiden.

Pasal 3

  1. BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNSP menyelenggarakan fungsi:

    1. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja;

    2. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi;

    3. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;

    4. pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional;

    5. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional dibidang sertifikasi profesi; dan

    6. pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.

Pasal 4

  1. BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

  2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Keanggotaan

Pasal 5

  1. Susunan Keanggotaan BNSP terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, meliputi:

    1. Ketua merangkap anggota;

    2. Wakil Ketua merangkap anggota; dan

    3. Anggota 5 (lima orang).

  2. Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai Anggota.

  3. Ketua BNSP berasal dari unsur Pemerintah dan Wakil Ketua BNSP berasal dari unsur masyarakat

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua BNSP.

Pasal 6

  1. Keanggotaan BNSP terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

  2. Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

  3. Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya.

  4. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri.

Pasal 7

Untuk menjadi Anggota BNSP, calon Anggota BNSP harus memenuhi persyaratan:

  1. Warga Negara Indonesia;

  2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

  3. sehat jasmani dan rohani;

  4. sanggup bekerja penuh waktu;

  5. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;

  6. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi di bidang profesi tertentu paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan

  7. menguasai bahasa asing secara aktif minimal bahasa Inggris.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

  1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BNSP dibentuk Sekretariat BNSP.

  2. Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua BNSP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.

  3. Sekretariat BNSP berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

  4. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat BNSP, yang merupakan jabatan struktural eselon II.a, atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat BNSP diatur dengan peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli

Pasal 9

  1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua BNSP membentuk kelompok kerja dan mengangkat tenaga ahli.

  2. Kelompok kerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) kelompok kerja dan 10 (sepuluh) tenaga ahli.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas fungsi dan tata kerja kelompok kerja dan tenaga ahli ditetapkan oleh Ketua BNSP setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
DAN PENGGANTIAN

Pasal 10

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 11

  1. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

  2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberikan hak keuangan dan fasilitas.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 12

  1. Dalam pengusulan pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri melakukan seleksi.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

  1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberhentikan dari jabatan organiknya.

  2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil jika telah mencapai batas usia pensiun.

Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberhentikan apabila yang bersangkutan:

  1. meninggal dunia;

  2. mengundurkan diri;

  3. melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau

  4. sakit yang berkepanjangan lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Pasal 15

  1. Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BNSP diberhentikan dari keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sekretariat BNSP wajib melaporkan kekosongan keanggotaan BNSP kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kekosongan keanggotaan BNSP.

  2. Berdasarkan laporan Kepala Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengusulkan anggota pengganti kepada Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kalender untuk dilakukan penggantian keanggotaan BNSP.

  3. Presiden menetapkan pengganti keanggotaan BNSP berdasarkan usulan Menteri.

  4. Ketentuan mengenai tata cara penggantian keanggotaan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengangkatan keanggotaan BNSP.

Pasal 16

Dalam hal sisa masa jabatan keanggotaan BNSP yang kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri mengusulkan kepada Presiden keanggotaan BNSP pengganti tanpa melalui proses seleksi.

Pasal 17

Masa jabatan keanggotaan BNSP pengganti sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota BNSP.

Pasal 18

  1. BNSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

  2. Dalam melaksanakan tugas, BNSP wajib berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BNSP wajib melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal 19

  1. Penilaian kinerja Anggota BNSP dilakuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

  2. Ketentuan mengenai standar, metode, dan tata cara penilaian kinerja Anggota BNSP diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan transparansi, baik secara internal maupun eksternal.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BNSP diatur dengan Peraturan BNSP.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNSP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau telah diakui lembaga Internasional, tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 16 Maret 2018 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189. Agar setiap orang mengetahuinya.

Lampiran Ukuran
PP 10 tahun 2018 tentang BNSP (217.34 KB) 217.34 KB
Penjelasan PP 10 tahun 2018 tentang BNSP (168.67 KB) 168.67 KB
Peraturan Pemerintah Badan Industri Berlaku

PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI

PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI
PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI
jogloabang Sel, 02/25/2020 - 07:38

PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - BP2MI - adalah Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanakan Ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 49

Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

  1. Badan;
  2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
  3. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pasal 50

  1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Januari 2020 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diundangkan Menkumham Yasonna H Laoly pada tanggal 31 Januari 2020 di Jakarta.

PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - BP2MI - ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37. Penjelasan Atas PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463.

PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI

Status, Mencabut

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37, PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI

Latar Belakang

Pertimbangan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dasar Hukum

Landasan hukum PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

Penjelasan Umum PP tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran oleh BP2MI

Bekerja merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bekerja ke luar negeri merupakan suatu pilihan ketika Pemerintah atau pemerintah daerah tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Pekerja Migran Indonesia melakukan migrasi untuk bekerja ke luar negeri dilakukan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Dalam rangka peningkatan tata kelola dan proses migrasi tenaga kerja ke luar negeri, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas Pemerintah dan swasta. Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau antara Pemerintah dengan Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BP2MI.

Adapun tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai dasar hukum dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara terkoordinasi dan terintegrasi sehingga tercipta pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan aman.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur tentang perjanjian tertulis, persyaratan, proses penempatan, dan pelaporan.

Isi PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI

Berikut adalah isi PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI (bukan format asli):

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN OLEH BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
  3. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
  4. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  7. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
  8. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
  9. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  10. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
  11. Portal Peduli Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Portal Peduli WNI adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi seluruh pelayanan dan pelindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  12. Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.
  13. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
  14. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
  15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI didasarkan:

  1. kebutuhan pemerintah; dan
  2. permintaan dari pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau permintaan Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Pasal 3

  1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekeda Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
  2. Dalam hal inisiasi perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kementerian/lembaga, kementerian/lembaga terkait harus berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 4

  1. Pembuatan perjanjian secara tertulis mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional.
  2. Pembuatan perjanjian secara tertulis mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
  3. Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perlrndang-undangan mengenai perjanjian internasional.
  4. Dalam hal perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, Menteri dapat menguasakan penandatanganan perjanjian secara tertulis kepada BP2MI.
  5. Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis antara BP2MI dan lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah negara Pemberi Kerja.

Pasal 5

  1. Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.
  2. Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. identitas para pihak;
    2. hak dan kewajiban para pihak;
    3. syarat dan prosedur penempatan;
    4. mekanisme Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    5. pemantauan dan evaluasi;
    6. penyelesaian sengketa;
    7. perubahan perjanjian tertulis; dan
    8. jangka waktu dan pengakhiran perjanjian tertulis.
  3. Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan negara tujuan penempatan serta hukum dan kebiasaan internasional.

BAB II
PELAKSANAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

  1. sebelum bekerja;
  2. selama bekerja; dan
  3. setelah bekerja.

Pasal 7

  1. BP2MI dalam menempatkan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Keda berbadan hukum di negara tujuan penempatan harus memiliki surat permintaan Pekerja Migran Indonesia yang telah diverifikasi oleh Atase Ketenagakerjaan.
  2. Surat permintaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. identitas pemberi kerja;
    2. jumlah penempatan;
    3. jenis pekerjaan;
    4. upah atau gaji;
    5. kualifikasi jabatan;
    6. masa berlaku Perjanjian Kerja;
    7. fasilitas tempat kerja; dan
    8. jaminan sosial dan/atau asuransi.
  3. Dalam hal Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada di negara tujuan penempatan, verifikasi surat permintaan dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 8

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

  1. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
  2. memiliki kompetensi;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
  5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua
Sebelum Bekerja

Pasal 9

Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:

  1. pemberian informasi;
  2. pendaftaran;
  3. seleksi;
  4. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  5. penandatanganan perjanjian penempatan;
  6. pendaftaran kepesertaan jaminan sosial;
  7. pengurusan visa kerja;
  8. pelaksanaan OPP;
  9. penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
  10. pemberangkatan.

Pasal 10

  1. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a kepada Calon Pekerja Migran Indonesia paling sedikit berupa:
    1. pasar kerja;
    2. tata cara penempatan dan pelindungan; dan
    3. kondisi kerja di luar negeri.
  2. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.
  3. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP2MI bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Pasal 11

  1. Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan secara daring pada Sisko P2MI dengan dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
  2. Dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
    2. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
    3. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
    4. sertifikat kompetensi kerja;
    5. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan; dan
    6. kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional.
  3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sisko P2MI yang terintegrasi dengan Sisnaker.
  4. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

Pasal 12

  1. Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa seleksi administrasi dan seleksi teknis.
  2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BP2MI.
  3. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
  4. Seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan permintaan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
  5. Dalam melaksanakan seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BP2MI dapat mengikutsertakan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Pasal 13

Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diumumkan oleh BP2MI secara daring.

Pasal 14

  1. Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
  2. Pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Bagi calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memiliki paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

  1. Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi, memiliki hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta memiliki paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 harus menandatangani Perjanjian Penempatan.
  2. Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh BP2MI dan Calon Pekerja Migran Indonesia.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BP2MI.

Pasal 17

Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan harus mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja.

Pasal 18

BP2MI memfasilitasi proses pengurusan visa kerja sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan.

Pasal 19

Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki visa kerja harus mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bekerja dan setelah bekerja.

Pasal 20

  1. OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h harus diikuti oleh Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
  2. OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BP2MI.
  3. BP2MI dalam menyelenggarakan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
  4. Biaya penyelenggaraan OPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21

Penandatanganan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dilakukan pada saat OPP.

Pasal 22

Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri, sebelum diberangkatkan, harus melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko P2MI pada saat OPP.

Pasal 23

BP2MI memfasilitasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang telah melalui proses penempatan sebelum bekerja.

Pasal 24

BP2MI menginformasikan data keberangkatan Pekerja Migran Indonesia kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan melalui integrasi sistem.

Pasal 25

  1. Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh BP2MI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.
  2. Dalam hal pemerintah daerah telah membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui LTSA Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tahapan sebelum bekerja diatur dengan Peraturan BP2MI.

Bagian Ketiga
Selama Bekerja

Pasal 27

  1. Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sejak kedatangan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
  2. Pekerja Migran Indonesia yang telah tiba di negara tujuan penempatan melaporkan kedatangannya kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia melalui Portal Peduli WNI yang diintegrasikan dengan Sisnaker dan Sisko P2MI.

Pasal 28

  1. Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) melakukan pendataan kedatangan dan keberadaan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan data yang disampaikan BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
  2. Pendataan kedatangan dan keberadaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk Kepala Perwakilan Republik Indonesia melalui Portal Peduli WNI yang diintegrasikan dengan Sisnaker dan Sisko P2MI.

Pasal 29

Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan kepada Pekerja Migran Indonesia saat tiba di negara tujuan penempatan.

Pasal 30

  1. Pekerja Migran Indonesia menerima orientasi sebelum bekerja yang dilaksanakan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan di negara tujuan penempatan.
  2. Pekerja Migran Indonesia yang telah menerima orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai bekerja pada Pemberi Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja.
  3. Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan identitas pekerja asing dan jaminan sosial atau asuransi oleh Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan.

Pasal 31

  1. Dalam hal Perjanjian Kerja telah berakhir, Pekerja Migran Indonesia melaporkan kepulangan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
  2. Proses kepulangan Pekerja Migran Indonesia dan pemenuhan hak merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja.
  3. Perwakilan Republik Indonesia memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal pengurusan dokumen perjalanan untuk kepulangan.

Bagian Keempat
Setelah Bekerja

Pasal 32

  1. Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sejak Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia.
  2. Dalam hal Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermasalah berdasarkan laporan dari Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia dari debarkasi Indonesia sampai ke daerah asal.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 33

Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh BP2MI dan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia dilaporkan kepada Menteri melalui Sisnaker.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang telah ada di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia harus terintegrasi dengan Sisnaker paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pasal 35

Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tentunya masih akan ada penjelasan dalam aturan yang lain tentang bentuk dan level sertifikat kompetensi seperti apa yang dipersyaratkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Badan Daerah Pemdes Tata Cara Berlaku

PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
suryaden Rab, 03/03/2021 - 21:44

Alasan penetapan PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah adalah supaya kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif anggaran dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengamanatkan agar Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuangkan tujuan tersebut melalui kebijakan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah merupakan aturan turunan untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan pasal 114, pasar 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Evaluasi rancangan dan Pengawasan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi terhadap Kebijakan Fiskal Nasional antara lain meliputi pengujian atas penentuan jenis Pajak dan/atau Retribusi, penentuan objek Pajak dan/atau Retribusi, batasan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dasar penetapan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak dan/atau Retribusi, termasuk kebijakan stimulus fiskal, dukungan kemudahan berusaha, penyesuaian tarif, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah bertujuan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah. Dengan melakukan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi, evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi, dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha, dan pemberlakuan sanksi administratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah diundangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622.

Peraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 2021
tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dalam rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Latar Belakang

Pertimbangan diterbitkannya PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 114, pasar 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Penjelasan Umum PP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tersebut menuangkan tujuan tersebut melalui kebijakan:

  1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;

  2. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

  3. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

  4. peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyelarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk itu, telah dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mampu mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara nasional serta dalam pen5rusunan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

Selain penyempurnaan kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengamanatkan agar Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha tersebut.

Agar kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif anggaran dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Isi PP 10 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.

  5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

  6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

  7. Kebijakan Fiskal Nasional adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran yang mempengaruhi perekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Pasal 2

  1. Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan:

    1. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional; dan

    2. mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.

  2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

    1. penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi;

    2. evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi;

    3. pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi;

    4. dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan

    5. sanksi administratif.

BAB II
PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN

Pasal 3

  1. Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.

  2. Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

  4. Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur:

    1. proyek strategis nasional yang mendapat fasititas penyesuaian tarif;

    2. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;

    3. besaran penyesuaian tarif;

    4. mulai berlakunya penyesuaian tarif;

    5. jangka waktu penyesuaian tarif; dan

    6. daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

  5. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

  6. Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.

Pasal 4

  1. Menteri/pimpinan lembaga selaku penanggung jawab proyek strategis nasional mengajukan usulan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi kepada Menteri Keuangan.

  2. Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:

    1. proyeksi beban biaya Pajak dan/atau Retribusi yang harus ditanggung proyek strategis nasional;

    2. daftar jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan dilakukan penyesuaian tarif;

    3. usulan besaran penyesuaian tarif; dan

    4. studi kelayakan proyek.

Pasal 5

  1. Kementerian Keuangan melakukan reviu atas usulan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan:

    1. penerimaan Pajak dan/atau Retribusi dalam 5 (lima) tahun terakhir daerah yang bersangkutan;

    2. dampak terhadap fiskal nasional dan daerah;

    3. urgensi penetapan tarif;

    4. kapasitas fiskal daerah; dan

    5. insentif fiskal yang telah diterima.

  2. Dalam melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga teknis terkait, dan/atau Pemerintah Daerah terkait.

  3. Hal rviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. rekomendasi penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi dalam bentuk pengurangan atau pembebasan tarif; atau

    2. penolakan usulan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi.

  4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

    1. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;

    2. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;

    3. besaran penyesuaian tarif;

    4. mulai berlakunya penyesuaian tarif;

    5. jangka waktu penyesuaian tarif; dan

    6. daerah terkait proyek strategis nasional yang direkomendasikan melakukan penyesuaian tarif.

Pasal 6

  1. Menteri Keuangan menyampaikan rekomendasi atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) kepada menteri/pimpinan lembaga yang mengajukan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

  2. Rekomendasi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi menteri/pimpinan lembaga untuk mengajukan usulan penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 7

  1. Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga teknis terkait, dan gubernur melakukan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

  2. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

BAB III
EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERDA
MENGENAI PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pelaksanaan evaluasi terhadap Pajak dan Retribusi terdiri atas:

  1. evaluasi rancangan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; dan

  2. evaluasi Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 9

Evaluasi rancangan Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan atas:

  1. rancangan Perda provinsi mengenai pajak dan Retribusi; dan

  2. rancangan Perda kabupaten/kota mengenai pajak dan Retribusi.

Bagian Kedua
Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Mengenai Pajak dan Retribusi

Pasal 10

  1. Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

  2. Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

  3. Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan gubernur melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan:

    1. latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:

      1. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;

      2. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan

      3. dampak terhadap kemudahan berusaha,

      dan

    2. berita acara/naskah persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur.

Pasal 11

  1. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi terhadap rancangan perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi diterima secara lengkap.

  2. Evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dengan Undang-Undang mengenai Cipta Kerja, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

  3. Evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dengan Kebijakan Fiskal Nasional.

  4. Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

  5. Menteri Dalam Negeri melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang disampaikan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  6. Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi yang telah dilakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada gubernur, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.

  7. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

  8. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  9. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai alasan penolakan dan rekomendasi perbaikan.

Pasal 12

  1. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9), gubernur bersama DPRD provinsi memperbaiki rancangan Perda provinsi mengenai pajak dan Retribusi sesuai dengan rekomendasi perbaikan.

  2. Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi diterima oleh gubernur.

  3. Dalam hal rancangan Perda provinsi mengenai pajak dan Retribusi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9), rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota
Mengenai Pajak dan Retribusi

Pasal 13

  1. Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

  2. Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

  3. Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bupati/wali kota melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan:

    1. latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:

      1. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;

      2. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan

      3. dampak terhadap kemudahan berusaha,

      dan

    2. berita acara/naskah persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota.

Pasal 14

  1. Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi diterima secara lengkap.

  2. Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi oleh gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda kabupatenlkota mengenai Pajak dan Retribusi dengan Undang-Undang mengenai Cipta Kerja, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

  3. Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dengan Kebijakan Fiskal Nasional.

  4. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada gubernur.

  5. Gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan hasil evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  6. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang telah dilakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati/wali kota, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

  7. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

  8. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  9. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai alasan penolakan dan rekomendasi perbaikan.

Pasal 15

  1. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9), bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota memperbaiki rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sesuai dengan rekomendasi perbaikan.

  2. Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi diterima oleh bupati/wali kota.

  3. Dalam hal rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9), rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Evaluasi Perda Mengenai Pajak dan Retribusi

Pasal 16

  1. Gubernur/bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

  2. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

  4. Evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan Kebijakan Fiskal Nasional.

  5. Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Perda mengenai Pajak dan Retribusi bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau Kebijakan Fiskal Nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan untuk dilakukan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Perda mengenai Pajak dan Retribusi diterima.

Pasal 17

  1. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur/bwpati/wali kota paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat rekomendasi diterima.

  2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian Perda mengenai Pajak dan Retribusi;

    2. rekomendasi perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; dan

    3. rekomendasi penghentian pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.

  3. Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur/bupati/wali kota wajib melakukan perubahan Perda mengenai pajak dan Retribusi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.

  4. Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak menetapkan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan sanksi kepada gubernur/bupati/wali kota.

  5. Perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

BAB IV
PENGAWASAN PERDA
MENGENAI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 18

Dalam rangka pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi:

  1. bertentangan dengan kepentingan umum;

  2. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

  3. tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/atau

  4. menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pasal 19

  1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan:

    1. laporan hasil pemantauan;

    2. laporan masyarakat;

    3. pemberitaan media;

    4. kunjungan lapangan;

    5. analisis perkembangan realisasi Pajak dan Retribusi; dan/atau

    6. sumber informasi lainnya.

  2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait dan/atau Pemerintah Daerah terkait.

  3. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdapat pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian, Menteri Keuangan merekomendasikan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

  1. Berdasarkan rekomendasi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur/bupati/wali kota paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat rekomendasi diterima.

  2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya;

    2. rekomendasi perubahan Perda mengenai pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan

    3. rekomendasi penghentian pemungutan pajak dan/atau Retribusi.

  3. Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur/bupati/wali kota wajib melakukan perubahan Perda mengenai pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.

  4. Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak menetapkan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan sanksi kepada gubernur/bupati/wali kota.

  5. Perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

BAB V
DUKUNGAN INSENTIF
PELAKSANAAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 21

  1. Dalam hal pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa transfer ke daerah.

  3. Pengalokasian anggaran dukungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan insentif anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

  1. Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), atau Pasal 20 ayat (3), diberikan teguran tertulis oleh Menteri Keuangan.

  2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur/bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

  3. Gubernur/bupati/wali kota wajib menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat teguran diterima.

Pasal 23

  1. Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenai sanksi administratif berupa:

    1. penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya kepada Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) atau Pasal 13 ayat (2); dan

    2. penundaan atau pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar l5% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya kepada Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan/atau Pasal 20 ayat (3).

  2. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 24

  1. Dalam hal daerah mengalami bencana alam, kejadian luar biasa, wabah penyakit menular, dan/atau kondisi lainnya yang berdampak negatif terhadap fiskal daerah, Menteri Keuangan dapat memberikan relaksasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

  2. Dalam pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau relaksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait.

  3. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat:

    1. daerah yang dikenai sanksi administratif dan/atau daerah yang mendapatkan relaksasi pengenaan sanksi administratif;

    2. bentuk sanksi administratif dan/atau relaksasi pengenaan sanksi administratif; dan

    3. jangka waktu pemberian sanksi administratif dan/atau relaksasi pengenaan sanksi administratif.

  4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Menteri Keuangan dalam memberikan sanksi administratif dan/atau relaksasi pengenaan sanksi administratif.

Pasal 25

  1. Dalam hal Pemerintah Daerah yang dikenai sanksi administratif telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), atau Pasal 20 ayat (3), Menteri Keuangan menyalurkan kembali dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan yang ditunda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Dalam hal Pemerintah Daerah yang dikenai sanksi administratif tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), atau Pasal 20 ayat (3) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan yang ditunda, disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Menteri Keuangan mengenakan kembali sanksi administratif penundaan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan pada tahun anggaran berikutnya bagi Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah diundangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622.

Peraturan Pemerintah Bisnis Berlaku

PP 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

PP 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual
PP 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual
suryaden Kam, 10/07/2021 - 00:44

PP 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466) dan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Konsultan Kekayaan Intelektual dalam PP 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual. Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual (Majelis Pengawas) adalah suatu badan yang dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Konsultan Kekayaan Intelektual.

Organisasi Profesi dalam PP 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual adalah perkumpulan berbadan hukum bagi Konsultan Kekayaan Intelektual yang bebas dan mandiri untuk meningkatkan kualitas profesi Konsultan Kekayaan Intelektual dan berkontribusi pada pengembangan sistem pelindungan kekayaan intelektual.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 September 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 27 September 2021 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6726. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah
Nomor 100 tahun 2021
tentang
Konsultan Kekayaan Intelektual

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual, adalah:

  1. bahwa Konsultan Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam sistem pelindungan kekayaan intelektual baik secara nasional maupun internasional guna menunjang pembangunan nasional;

  2. bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Kekayaan Intelektual;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Penjelasan Umum PP Konsultan Kekayaan Intelektual

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagai peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam Undang-Undang terkait kekayaan intelektual. Keberadaan Konsultan Kekayaan Intelektual dimaksudkan guna mewakili kepentingan pemohon seperti pencipta, inventor, pendesain, pemegang hak, atau pihak lain yang memperoleh hak untuk mengajukan layanan di bidang kekayaan intelektual, yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur yang berlainan untuk mendapatkan pelindungan hukum atas haknya tersebut. Oleh karenanya, Konsultan Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam sistem pelindungan kekayaan intelektual baik secara nasional maupun internasional guna menunjang pembangunan nasional.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang terkait kekayaan intelektual yang merupakan dasar dibentuknya Peraturan Pemerintah dimaksud telah dilakukan perubahan. Undang-Undang terkait kekayaan intelektual yang dilakukan perubahan yakni:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan kata lain, beberapa Undang-Undang yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagian sudah diperbaharui. Perubahan tersebut termasuk di dalamnya terdapat penyesuaian istilah "hak kekayaan intelektual" menjadi "kekayaan intelektual" dengan menghilangkan kata "hak", sehingga perlu untuk mengubah nomenklatur "Konsultan Hak Kekayaan Intelektual" menjadi "Konsultan Kekayaan Intelektual".

Sehubungan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu masih mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah guna mengatur syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, Peraturan Pemerintah terkait Konsultan Kekayaan Intelektual juga perlu disesuaikan.

Selain itu, meningkatnya pelaksanaan layanan di bidang kekayaan intelektual pada Direktorat Jenderal ataupun koordinasi Direktorat Jenderal dengan kementerian/lembaga dan institusi penegak hukum, menjadi alasan perlunya dibentuk Peraturan Pemerintah yang lebih mendukung efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap Konsultan Kekayaan Intelektual dengan tujuan melakukan kontrol mengenai sejauh mana Konsultan Kekayaan Intelektual yang bersangkutan telah melaksanakan hak dan kewajibannya.

Dengan Peraturan Pemerintah ini juga diharapkan dapat tercipta peningkatan sistem pengawasan dan pembinaan kinerja Konsultan Kekayaan Intelektual yang berkelanjutan selama menjalankan profesi sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual dan menjamin keberadaan wadah perhimpunan bagi Konsultan Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Isi Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual.

  2. Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Konsultan Kekayaan Intelektual.

  3. Organisasi Profesi adalah perkumpulan berbadan hukum bagi Konsultan Kekayaan Intelektual yang bebas dan mandiri untuk meningkatkan kualitas profesi Konsultan Kekayaan Intelektual dan berkontribusi pada pengembangan sistem pelindungan kekayaan intelektual.

  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

  5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

  6. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGANGKATAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Konsultan Kekayaan Intelektual diangkat oleh Menteri

Bagian Kedua
Syarat Pengangkatan

Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual, calon Konsultan Kekayaan Intelektual harus memenuhi persyaratan:

  1. warga negara Indonesia;

  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

  3. sehat jasmani dan rohani;

  4. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

  5. berijazah paling rendah sarjana;

  6. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

  7. menguasai bahasa Inggris;

  8. tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap;

  9. telah mengikuti pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual;

  10. telah lulus ujian Konsultan Kekayaan Intelektual;

  11. telah menjalani magang atau bekerja setelah lulus sarjana dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Konsultan Kekayaan Intelektual atau unit pengelolaan kekayaan intelektual; dan

  12. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 4

  1. Persyaratan telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dan telah menjalani rnagang atau bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dikecualikan bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal yang akan diangkat menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual.

  2. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf h, huruf j, dan huruf l, pensiunan pegawai Direktorat Jenderal yang akan diangkat menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual harus memenuhi persyaratan :

    1. telah bekerja selama 20 (dua puluh) tahun pada Direktorat Jenderal; dan

    2. telah melewati iangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.

Pasal 5

  1. Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

  2. Untuk dapat mengikuti ujian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Konsultan Kekayaan Intelektual selain pensiunan pegawai Direktorat Jenderal harus telah mengikuti pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual.

  3. Ketentuan mengenai penyelenggaraan ujian Konsultan Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

  1. Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal bekerja sama dengan lembaga lain.

  2. Penyelenggaraan pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri.

  3. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 7

  1. Calon Konsultan Kekayaan Intelektual diangkat berdasarkan permohonan.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau nonelektronik.

  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diajukan kepada Menteri dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan berupa:

    1. fotokopi kartu tanda penduduk; fotokopi nomor pokok wajib pajak;

    2. asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah;

    3. asli surat keterangan catatan kepolisian;

    4. fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi;

    5. sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk TOEFL atau yang setara dengan nilai paling rendah 500 (lima ratus);

    6. surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap;

    7. fotokopi sertifikat pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual;

    8. surat keterangan lulus ujian Konsultan Kekayaan Intelektual;

    9. surat keterangan magang atau bekerja pada kantor Konsultan Kekayaan Intelektual atau unit pengelolaan kekayaan intelektual;

    10. pasfoto terbaru sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna merah; dan

    11. bukti pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak.

  4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pensiunan pegawai Direktorat Jenderal, pemohon melampirkan dokumen persyaratan berupa:

    1. fotokopi kartu tanda penduduk;

    2. fotokopi nomor pokok wajib pajak;

    3. asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah;

    4. asli surat keterangan catatan kepolisian;

    5. fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi;

    6. sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk TOEFL atau yang setara dengan nilai paling rendah 500 (lima ratus);

    7. surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap;

    8. surat keterangan lulus ujian Konsultan Kekayaan Intelektual;

    9. pasfoto terbaru sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna merah;

    10. bukti pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak;

    11. surat keterangan telah bekerja selama 20 (dua puluh) tahun pada Direktorat Jenderal; dan

    12. surat keputusan pensiun.

Pasal 8

  1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan diterima.

  2. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pemeriksaan dilakukan.

  3. Pemohon harus melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis untuk memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan.

  4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan permohonan, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

  5. Terhadap permohonan yang tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon dapat mengajukan kembali.

Pasal 9

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 permohonan dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual.

Pasal 10

  1. Sebelum menjalankan profesinya, Konsultan Kekayaan Intelektual wajib diambil sumpah/janjinya menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

  2. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

    "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh :

    • bahwa saya senantiasa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

    • bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual senantiasa bekerja secara profesional, baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau dalih apapun, tidak akan menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

    • bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual senantiasa bertindak jujur dengan berdasarkan hukum dan keadilan;

    • bahwa saya senantiasa menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual;

    • bahwa saya senantiasa menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dikuasakan kepada saya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi Konsultan Kekayaan Intelektual."

  3. Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual.

Pasal 11

Konsultan Kekayaan Intelektual yang telah diangkat dan diambil sumpah/janjinya, dicantumkan namanya dalam daftar Konsultan Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam berita resmi Konsultan Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

  1. Konsultan Kekayaan Intelektual memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual.

  2. Dalam memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Kekayaan Intelektual wajib memiliki surat kuasa dari pengguna jasa yang diwakilinya.

  3. Konsultan Kekayaan Intelektual dapat menyediakan dan memberikan jasa yang profesional dalam konsultasi di bidang kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

  1. Konsultan Kekayaan Intelektual berhak atas imbalan jasa dari pengguna jasa sesuai dengan batas nilai kewajaran.

  2. Dalam memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual dan jasa yang profesional dalam konsultasi di bidang kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Konsultan Kekayaan Intelektual wajib:

    1. bekerja secara profesional, jujur, teliti, dan bertanggung jawab;

    2. taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi;

    3. menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dikuasakan kepadanya;

    4. memiliki kantor dengan alamat kantor yang jelas;

    5. menjadi anggota Organisasi Profesi;

    6. melaporkan setiap perubahan kondisi yang berkaitan dengan persyaratan menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

    7. membuat, menyelenggarakan, dan menjaga tata kearsipan dan dokumentasi yang baik dan rapi yang berkaitan dengan pengurusan kekayaan intelektual yang dikuasakan kepadanya;

    8. menunjuk seorang Konsultan Kekayaan Intelektual lainnya untuk bertindak sebagai pemegang protokol; dan

    9. memberikan layanan konsultasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual secara cuma-cuma kepada pengguna jasa yang tidak mampu.

BAB IV
MAJELIS PENGAWAS
KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 14

  1. Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Konsultan Kekayaan Intelektual.

  2. Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Pasal 15

Majelis Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

  1. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:

    1. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;

    2. Organisasi Profesi sebanyak 3 (tiga) orang; dan

    3. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

  2. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

    2. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan

    3. 7 (tujuh) orang anggota.

  3. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.

  4. Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.

  5. Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 17

Majelis Pengawas mempunyai tugas:

  1. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Konsultan Kekayaan Intelektual;

  2. melakukan pemeriksaan terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran kewajiban dan kode etik profesi yang dilakukan oleh Konsultan Kekayaan Intelektual;

  3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Konsultan Kekayaan Intelektual;

  4. membuat rekomendasi pemberhentian Konsultan Kekayaan Intelektual; dan

  5. membuat rekomendasi perpanjangan usia pensiun Konsultan Kekayaan Intelektual.

Pasal 18

Majelis Pengawas berwenang:

  1. menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kewajiban dan kode etik profesi yang dilakukan oleh Konsultan Kekayaan Intelektual;

  2. memanggil dan memeriksa Konsultan Kekayaan Intelektual yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban dan kode etik profesi; dan

  3. menyampaikan rekomendasi penjatuhan sanksi bagi Konsultan Kekayaan Intelektual yang melakukan pelanggaran kewajiban dan kode etik profesi kepada Menteri.

Pasal 19

  1. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pengawas dibantu oleh sekretariat Majelis Pengawas.

  2. Sekretariat Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang merupakafl ex officio pejabat pada Direktorat Jenderal.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian, serta tata keda Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
PEMBERHENTIAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Konsultan Kekayaan Intelektual diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 22

Pemberhentian Konsultan Kekayaan Intelektual dilakukan dengan cara:

  1. pemberhentian sementara;

  2. pemberhentian dengan hormat; dan

  3. pemberhentian dengan tidak hormat.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 23

  1. Konsultan Kekayaan Intelektual diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, karena:

    1. berada di bawah pengampuan;

    2. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan kode etik profesi tingkat ringan dan sedang;

    3. diangkat menjadi pejabat negara; atau

    4. sedang menjalani masa penahanan.

  2. Pemberhentian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Pengawas.

Pasal 24

  1. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

  2. Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan pengangkatan kembali Konsultan Kekayaan Intelektual.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dengan Hormat

Pasal 25

  1. Konsultan Kekayaan Intelektual berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, karena:

    1. meninggal dunia;

    2. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;

    3. atas permintaan sendiri;

    4. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; dan/atau

    5. pindah kewarganegaraan.

  2. Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang setiap tahun dengan syarat:

    1. mendapatkan penilaian baik, berdasarkan evaluasi terakhir yang dilakukan oleh Majelis Pengawas;

    2. tidak pernah melanggar kewajiban dan kode etik profesi; dan

    3. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

  3. Pemberhentian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e ditetapkan oleh Menteri.

  4. Pemberhentian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Pengawas.

Bagian Keempat
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Pasal 26

  1. Konsultan Kekayaan Intelektual diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, karena:

    1. melanggar sumpah/janji Konsultan Kekayaan Intelektual;

    2. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan kode etik profesi tingkat berat; dan/atau

    3. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

  2. Pemberhentian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Pengawas.

Pasal 27

Konsultan Kekayaan Intelektual yang dikenakan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dan huruf c dihapuskan namanya dari daftar Konsultan Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam berita resmi Konsultan Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Konsultan Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
ORGANISASI PROFESI

Pasal 29

  1. Konsultan Kekayaan Intelektual wajib berhimpun dalam 1 (satu) wadah Organisasi Profesi.

  2. Wadah Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia.

  3. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan Organisasi Profesi ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

  4. Organisasi Profesi menetapkan dan menegakkan kode etik profesi.

  5. Organisasi Profesi memiliki daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

  6. Organisasi Profesi menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 30

  1. Majelis Pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Konsultan Kekayaan Intelektual.

  2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

    1. kewajiban Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan

    2. pemberian jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual dan jasa konsultasi di bidang kekayaan intelektual setiap tahun.

  3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

  1. calon Konsultan Kekayaan Intelektual yang telah mengikuti rangkaian proses pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetapi sedang diproses dan belum diputuskan, pengangkatannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual; dan

  2. Konsultan Kekayaan Intelektual yang belum menunjuk pemegang protokol wajib menunjuk pemegang protokol dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 32

  1. Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada, diakui sebagai Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

  2. Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466); dan

  2. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi PP 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual.

Lampiran Ukuran
PP 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual (374.63 KB) 374.63 KB
Peraturan Pemerintah Bisnis Hukum & HAM Pedoman Berlaku

PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
suryaden Rab, 04/15/2020 - 04:13

PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditetapkan sebagai aturan pelaksanaan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 ayat (7).

  1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
  2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
  3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
  4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
  6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 59, UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mendefiniskan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 258 menyebutkan bahwa Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menkumham Amir Syamsudin.

Agar setiap orang mengetahuinya PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333. Penjelasan Atas PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617.

PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Latar Belakang

Pertimbangan dalam PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Dasar Hukum

Dasar Hukum PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Penjelasan Umum PP tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih dihasilkan Limbah B3 maka diupayakan Pemanfaatan Limbah B3.

Pemanfaatan Limbah B3 yang mencakup kegiatan penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle), dan perolehan kembali (recovery) merupakan satu mata rantai penting dalam Pengelolaan Limbah B3. Penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 untuk fungsi yang sama ataupun berbeda dilakukan tanpa melalui proses tambahan secarakimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal. Daur ulang (recycle) Limbah B3 merupakan kegiatan mendaur ulang yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang sama, produk yang berbeda, dan/atau material yang bermanfaat. Sedangkan perolehan kembali (recovery) merupakan kegiatan untuk mendapatkan kembali komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal.

Dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah Limbah B3 sehingga biaya Pengolahan Limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurasan sumber daya alam.

Untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola.

Terhadap Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara terpadu mengatur keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3 yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan Limbah B3. Pentingnya penyusunan Peraturan Pemerintah ini secara tegas juga disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (7) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu:

  1. Penghasil Limbah B3;
  2. Pengumpul Limbah B3;
  3. Pengangkut Limbah B3;
  4. Pemanfaat Limbah B3;
  5. Pengolah Limbah B3; dan
  6. Penimbun Limbah B3.

Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3 maka Pengelolaan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin yang terdiri atas:

  1. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
  2. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
  3. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
  4. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
  5. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
  6. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administratif preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Dumping (Pembuangan) Limbah B3 merupakan alternatif paling akhir dalam Pengelolaan Limbah B3. Pembatasan jenis Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) ke laut dimaksudkan untuk melindungi ekosistem laut serta menghindari terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup di laut karena air laut merupakan media yang mudah dan cepat menyebarkan polutan dan/atau zat pencemar. Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut hanya dapat dilakukan jika Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan di laut tidak dapat dilakukan pengelolaan di darat berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, teknis, dan ekonomi.

Untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 diharuskan memenuhi persyaratan yang terkait dengan jenis dan kualitas Limbah B3 serta lokasi, sehingga Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak akan menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup.

Isi PP 101 tahun 2014

Berikut adalah isi PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (bukan format asli):

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
  2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
  3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
  4. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.
  5. Uji Toksikologi Lethal Dose-50yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji.
  6. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
  7. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
  8. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.
  9. Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan perpindahan lintas batas Limbah B3.
  11. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
  12. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
  13. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
  14. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
  15. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
  16. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
  17. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  18. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  19. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  20. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
  21. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada PemanfaatLimbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
  22. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
  23. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
  24. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
  25. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
  26. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
  27. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
  28. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
  29. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
  30. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
  31. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
  32. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  33. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  35. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  36. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

  1. penetapan Limbah B3;
  2. Pengurangan Limbah B3;
  3. Penyimpanan Limbah B3;
  4. Pengumpulan Limbah B3;
  5. Pengangkutan Limbah B3;
  6. Pemanfaatan Limbah B3;
  7. Pengolahan Limbah B3;
  8. Penimbunan Limbah B3;
  9. Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
  10. pengecualian Limbah B3;
  11. perpindahan lintas batas Limbah B3;
  12. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
  13. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
  14. pembinaan;
  15. pengawasan;
  16. pembiayaan; dan
  17. sanksi administratif.

BAB II
PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 3

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
  2. Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
    1. Limbah B3 kategori 1; dan
    2. Limbah B3 kategori 2.
  3. Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
    1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
    2. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
    3. Limbah B3 dari sumber spesifik.
  4. Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
    1. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
    2. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 4

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

  1. Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3, Menteri wajib melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai:
    1. Limbah B3 kategori 1;
    2. Limbah B3 kategori 2; atau
    3. Limbah nonB3.
  2. Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. mudah meledak;
    2. mudah menyala;
    3. reaktif;
    4. infeksius;
    5. korosif; dan/atau
    6. beracun.
  3. Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi uji:
    1. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
    2. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
    3. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji.
  4. Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi uji:
    1. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
    2. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji; dan
    3. karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
  5. Uji karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berurutan.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji karakteristik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6

  1. Dalam melakukan uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji.
  2. Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.

Pasal 7

  1. Menteri setelah mendapatkan hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menugaskan tim ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasil uji karakteristik.
  2. Evaluasi oleh tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
    1. hasil uji karakteristik Limbah;
    2. proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah; dan
    3. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.
  4. Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
  5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
    1. identitas Limbah;
    2. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
    3. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah.
  6. Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau ayat (4), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan:
    1. Limbah B3 kategori 1; atau
    2. Limbah B3 kategori 2.
  7. Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah tidak menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau ayat (4), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan Limbah nonB3.

Pasal 8

  1. Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
  2. Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. ketua;
    2. sekretaris; dan
    3. anggota.
  3. Susunan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas pakar di bidang:
    1. toksikologi;
    2. kesehatan manusia;
    3. proses industri;
    4. kimia;
    5. biologi; dan
    6. pakar lain yang ditentukan oleh Menteri.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim ahli Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9

  1. Menteri melakukan rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan izin usaha dan/atau kegiatan atau yang melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan untuk membahas rekomendasi tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
  2. Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Menteri menetapkan Limbah sebagai:
    1. Limbah B3 kategori 1; atau
    2. Limbah B3 kategori 2.

BAB III
PENGURANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 10

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
  2. Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. substitusi bahan;
    2. modifikasi proses; dan/atau
    3. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
  3. Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
  4. Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

Pasal 11

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3.
  2. Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Pengurangan Limbah B3 dilakukan.

BAB IV
PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 12

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
  2. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
  3. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
  4. Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:
    1. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
    2. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin.
  5. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan usaha;
    3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
    4. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
    5. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
    6. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  7. Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikecualikan bagi permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 13

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf d harus memenuhi persyaratan:

  1. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
  2. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
  3. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 14

  1. Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
  2. Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  3. Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 15

  1. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat berupa:
    1. bangunan;
    2. tangki dan/atau kontainer;
    3. silo;
    4. tempat tumpukan limbah (waste pile);
    5. waste impoundment; dan/atau
    6. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
    1. Limbah B3 kategori 1;
    2. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
    3. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
  3. Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 16

  1. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
    1. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
    2. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
    3. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
  2. Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
    1. kategori 1; dan
    2. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
  3. Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 17

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c paling sedikit meliputi:

  1. alat pemadam api; dan
  2. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19

  1. Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
    1. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
    2. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
    3. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
    4. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
  2. Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
  3. Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
    1. nama Limbah B3;
    2. identitas Penghasil Limbah B3;
    3. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
    4. tanggal Pengemasan Limbah B3.
  4. Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengemasan Limbah B3, Pelabelan Limbah B3, dan pemberian Simbol Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 20

  1. Bupati/wali kota setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, bupati/wali kota melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, bupati/wali kota menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, bupati/wali kota menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 21

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada bupati/wali kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan usaha;
    3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
    4. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    5. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19; dan
    6. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
  5. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin oleh bupati/wali kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
  6. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  7. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, bupati/wali kota menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, bupati/walikota menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 22

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemegang izin;
    2. akta pendirian badan usaha;
    3. nama Limbah B3 yang disimpan;
    4. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
    5. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, bupati/wali kota menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, bupati/wali kota menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 23

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 24

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Pasal 21 ayat (7) huruf a, dan Pasal 22 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

  1. identitas pemegang izin;
  2. tanggal penerbitan izin;
  3. masa berlaku izin;
  4. persyaratan lingkungan hidup; dan
  5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 25

  1. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d paling sedikit meliputi:
    1. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    2. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    3. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
    4. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 26

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e paling sedikit meliputi:

  1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
  2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
  3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25;
  4. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
  5. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 27

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Pasal 21 ayat (7) huruf a, dan Pasal 22 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh bupati/wali kota;
  3. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 28

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
    2. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
      1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
      2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
      3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
      4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,
    3. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
  2. Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
    1. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
    2. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
    3. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
  3. Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 29

  1. Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
    1. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
    2. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
  2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. Pengumpul Limbah B3;
    2. Pemanfaat Limbah B3;
    3. Pengolah Limbah B3; dan/atau
    4. Penimbun Limbah B3.
  3. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
    1. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul Limbah B3;
    2. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
    3. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
    4. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 30

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    2. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    1. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    2. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menter
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB V
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 31

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
  2. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
    1. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
    2. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
  3. Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
    1. segregasi Limbah B3; dan
    2. Penyimpanan Limbah B3.
  4. Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
    1. nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
    2. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
  5. Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30.

Pasal 32

  1. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
  2. Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
  3. Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 33

  1. Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.
  2. Pengumpul Limbah B3 dilarang:
    1. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
    3. melakukan pencampuran Limbah B3.
  3. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
  4. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

  1. Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada:
    1. bupati/wali kota, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota;
    2. gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau
    3. Menteri, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.
  2. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan usaha;
    3. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
    4. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    5. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    6. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
    7. bukti kepemilikan atas dana PenanggulanganPencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    8. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
  4. Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 35

  1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 36

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan usaha;
    3. nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
    4. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    5. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    6. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
    7. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    8. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
  5. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
  6. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  7. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan

Pasal 37

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemegang izin;
    2. akta pendirian badan usaha; dan/atau
    3. nama Limbah B3 yang dikumpulkan.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 38

Dalam hal pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:

  1. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
  2. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
  3. skala Pengumpulan Limbah B3,

pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 40

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, Pasal 36 ayat (7) huruf a, dan Pasal 37 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

  1. identitas pemegang izin;
  2. tanggal penerbitan izin;
  3. masa berlaku izin;
  4. persyaratan lingkungan hidup; dan
  5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 41

  1. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d paling sedikit meliputi:
    1. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
    2. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    3. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
    5. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 42

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e paling sedikit meliputi:

  1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
  2. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25;
  3. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
  4. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
  5. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 43

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, Pasal 36 ayat (7) huruf a, dan Pasal 37 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
  2. dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota;
  3. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 44

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
    2. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3; dan
    4. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.
  2. Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
    1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
    2. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
    3. identitas Pengangkut Limbah B3;
    4. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
    5. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
  3. Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 45

  1. Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
  2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Pemanfaat Limbah B3;
    2. Pengolah Limbah B3; dan/atau
    3. Penimbun Limbah B3.
  3. Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
    1. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
    2. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
    3. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 46

  1. Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
    2. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
    3. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB VI
PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 47

  1. Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1.
  2. Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.
  3. Ketentuan mengenai spesifikasi dan rincian penggunaan alat angkut diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 48

  1. Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:
    1. rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
    2. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
  2. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar diterbitkannya izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
  3. Untuk memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan usaha;
    3. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
    4. bukti kepemilikan alat angkut;
    5. dokumen Pengangkutan Limbah B3; dan
    6. kontrak kerjasama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin.
  4. Dokumen Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:
    1. jenis dan jumlah alat angkut;
    2. sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
    3. prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat;
    4. peralatan untuk penanganan Limbah B3; dan
    5. prosedur bongkar muat Limbah B3.

Pasal 49

  1. Menteri setelah menerima permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan rekomendasi memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan rekomendasi tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. kode manifes Pengangkutan Limbah B3;
    2. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut; dan
    3. masa berlaku rekomendasi.

Pasal 50

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 51

  1. Setelah mendapat rekomendasi dari Menteri, Pengangkut Limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b.
  2. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
  3. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

  1. Pengangkut Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib:
    1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
    2. menyampaikan manifes Pengangkutan Limbah B3 kepada Menteri; dan
    3. melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
    1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
    2. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
    3. tujuan akhir pengangkutan Limbah B3; dan
    4. bukti penyerahan Limbah B3.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  4. Ketentuan mengenai pembuatan dan penggunaan manifes dalam Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII
PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu>br />Umum

  1. Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
  2. Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun oleh
Setiap Orang yang Menghasilkan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 54

  1. Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi:
    1. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
    2. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
    3. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan
    4. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    1. ketersediaan teknologi;
    2. standar produk jika hasil Pemanfaatan Limbah B3 berupa produk; dan
    3. standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian masing-masing Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
    1. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
    2. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium.
  2. Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. Uranium-238 (U-238);
    2. Plumbum-210 (Pb-210);
    3. Radium-226 (Ra-226);
    4. Radium-228 (Ra-228);
    5. Thorium-228 (Th-228);
    6. Thorium-230 (Th-230);
    7. Thorium-234 (Th-234); dan
    8. Polonium-210 (Po-210).
  3. Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
  4. Larangan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

  1. Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan B3 wajib memiliki:
    1. Izin Lingkungan; dan
    2. persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3.
  3. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3:
    1. sebagai substitusi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan
    2. sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b.
  5. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 57

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    4. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  3. Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
    1. lokasi uji coba;
    2. jadwal pelaksanaan uji coba;
    3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
    4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
    5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 58

  1. Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba;
    3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
    4. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
    5. masa berlaku persetujuan.

Pasal 59

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 60

Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 61

  1. Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib:
    1. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 diterima;
    2. memenuhi standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
    3. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
    4. menaati baku mutu emisi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan emisi udara;
    5. menghentikan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup;
    6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3; dan
    7. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
    1. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pemanfaatannya diujicobakan;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
    3. hasil pelaksanaan uji coba; dan
    4. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba dilaksanakan.
  4. Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
  5. Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 62

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
    1. uji coba gagal;
    2. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    3. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 63

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 64

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatanPemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. salinan Izin Lingkungan;
    2. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
    3. identitas pemohon;
    4. akta pendirian badan hukum;
    5. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pemanfaatan Limbah B3 yang memuat paling sedikit nama, sumber, karakteristik, komposisi, jumlah, dan hasil uji coba Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
    6. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    7. dokumen mengenai pengemasan limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    8. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
    9. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3;
    10. prosedur Pemanfaatan Limbah B3;
    11. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    12. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang menghasilkan produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
  4. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

Pasal 65

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 66

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
    2. salinan Izin Lingkungan;
    3. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
    4. identitas pemohon;
    5. akta pendirian badan hukum;
    6. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f;
    7. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf g;
    8. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf h;vdokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf i;
    9. prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan
    10. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g.

Pasal 67

  1. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan/atau huruf k, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
  2. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 68

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemegang izin;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
    4. desain teknologi, metode, proses, kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
    5. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 69

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 70

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, Pasal 67 ayat (3) huruf a, dan Pasal 68 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar lingkungan hidup, dan/atau baku mutu lingkungan hidup.
  3. Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkannya;
    3. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    5. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
    6. memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki; dan
    7. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 71

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, Pasal 67 ayat (3) huruf a, dan Pasal 68 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 72

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
    2. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f;
    4. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf g;
    5. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
    6. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
    7. menaati baku mutu emisi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan emisi udara; dan
    8. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
  3. Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit memuat:
    1. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya.
  4. Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 73

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    2. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 74

  1. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya:
    1. Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3; atau
    2. dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya.
  2. Penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan bukti Penyerahan Limbah B3.
  3. Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.
  4. Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 di dalam negeri.

Pasal 75

  1. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya wajib:
    1. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis kepada Menteri;
    2. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3 yang akan dilalui;
    3. mengisi formulir notifikasi ekspor Limbah B3; dan
    4. memiliki izin ekspor Limbah B3.
  2. Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  3. Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon;
    2. identitas Limbah B3;
    3. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;
    4. nama, karakteritik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diekspor; dan
    5. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.
  4. Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh otoritas negara tujuan dan negara transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi ekspor Limbah B3.
  5. Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  6. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Pemanfaat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 76

  1. Pemanfaat Limbah B3 untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Pemanfaatan Limbah B3 oleh Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
    2. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
    3. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan
    4. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. Limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.
  4. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki:
    1. Izin Lingkungan; dan
    2. persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3.
  5. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
  6. Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3:
    1. sebagai substitusi bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan
    2. sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
  7. Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 77

  1. Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
    1. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
    2. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium.
  2. Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. Uranium-238 (U-238);
    2. Plumbum-210 (Pb-210);
    3. Radium-226 (Ra-226);
    4. Radium-228 (Ra-228);
    5. Thorium-228 (Th-228);
    6. Thorium-230 (Th-230);
    7. Thorium-234(Th-234); dan
    8. Polonium-210 (Po-210).
  3. Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
  4. Larangan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

  1. Pemanfaat Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (7) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    4. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  3. Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
    1. lokasi uji coba;
    2. jadwal pelaksanaan uji coba;
    3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
    4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
    5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 79

  1. Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba;
    3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
    4. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
    5. masa berlaku persetujuan.

Pasal 80

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 81

Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 82

  1. Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a, Pemanfaat Limbah B3 wajib:
    1. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 diterima;
    2. memenuhi standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
    3. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
    4. menghentikan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup;
    5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3; dan
    6. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
    1. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pemanfaatannya diujicobakan;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
    3. hasil pelaksanaan uji coba; dan
    4. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba dilaksanakan.
  4. Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
  5. Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 83

  1. Pemanfaat Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
    1. uji coba gagal;
    2. bermaksud menghentikan uji coba; atau
    3. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 84

Pemanfaat Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 85

  1. Pemanfaat Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. salinan Izin Lingkungan;
    2. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
    3. bukti penyerahan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3;
    4. identitas pemohon;
    5. akta pendirian badan hukum;
    6. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pemanfaatan Limbah B3 yang memuat paling sedikit mengenai nama, sumber, karakteristik, komposisi, jumlah, dan hasil uji coba Limbah B3 yang dimanfaatkan;
    7. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan 18;
    8. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    9. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
    10. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3;
    11. prosedur Pemanfaatan Limbah B3;
    12. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    13. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang menghasilkan produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
  4. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.

Pasal 86

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 87

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
    2. bukti penyerahan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3;
    3. salinan Izin Lingkungan;
    4. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
    5. identitas pemohon;
    6. akta pendirian badan hukum;
    7. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pemanfaatan Limbah B3 yang memuat paling sedikit mengenai nama, sumber, karakteristik, komposisi, jumlah, dan hasil uji coba Limbah B3 yang dimanfaatkan;
    8. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf g;
    9. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf h;
    10. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf i;
    11. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf j;
    12. prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan
    13. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.

Pasal 88

  1. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf e sampai dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
  2. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 89

  1. Pemanfaat Limbah B3 yang telah memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 jika terjadi perubahan terhadap:
    1. identitas pemegang izin;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
    4. desain teknologi, metode, proses, kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
    5. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 90

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 91

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a, Pasal 88 ayat (3) huruf a, dan Pasal 89 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar lingkungan hidup, dan/atau baku mutu lingkungan hidup.
  3. Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan;
    3. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    5. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
    6. memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki; dan
    7. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 92

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a, Pasal 88 ayat (3) huruf a, dan Pasal 89 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 93

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 terbit, Pemanfaat Limbah B3 wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
    2. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf g;
    4. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf h;
    5. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
    6. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah; dan
    7. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
  3. Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:
    1. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.
  4. Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 94

  1. Pemanfaat Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    2. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan hasil pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Bagian Keempat
Pengecualian dari Kewajiban
Memiliki Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 95

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan Tabel 4 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping, dikecualikan dari kewajiban memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Pasal 96

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping dapat mengajukan permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping kepada Menteri.
  2. Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diajukan permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping merupakan Limbah B3 dari sumber spesifik yang berasal dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi.
  3. Permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. profil usaha dan/atau kegiatan;
    3. nama Limbah B3;
    4. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3;
    5. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan sebagai produk samping; dan
    6. nama produk samping serta sertifikat standar produk yang dipenuhi yang ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 97

  1. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 menugaskan tim ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi.
  2. Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
    1. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik;
    2. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan sebagai produk samping; dan
    3. nama produk samping serta sertifikat standar produk yang dipenuhi, yang ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
  4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim ahli Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak penugasan diberikan.
  5. Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
  6. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon;
    2. nama Limbah B3;
    3. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
    4. kesimpulan hasil evaluasi.
  7. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
    1. penggunaan Limbah B3 dari sumber spesifik bersifat pasti dan konsisten;
    2. Limbah B3 dari sumber spesifik dihasilkan dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi;
    3. Limbah B3 diproduksi sesuai dengan standar produk yang ditetapkan menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan; dan
    4. adanya nomor registrasi produk samping sebagai produk yang ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan,

    rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping.

  8. Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik bukan sebagai produk samping.

Pasal 98

  1. Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli Limbah B3 menetapkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai:
    1. produk samping; atau
    2. bukan produk samping.
  2. Penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi tim ahli Limbah B3 disampaikan kepada Menteri.
  3. Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan Menteri sebagai produk samping, Menteri memberikan rekomendasi kepada menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan untuk menerbitkan nomor registrasi produk samping sebagai produk.
  4. Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan Menteri sebagai bukan produk samping, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
  5. Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30.

BAB VIII
PENGOLAHAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 99

  1. Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
  2. Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.

Bagian Kedua
Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Setiap Orang yang Menghasilkan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 100

  1. Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99ayat (1) dilakukan dengan cara:
    1. termal;
    2. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
    3. cara lain sesuai perkembangan teknologi.
  2. Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    1. ketersediaan teknologi; dan
    2. standar lingkungan hidup atau baku mutulingkungan hidup.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian masing-masing Pengolahan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 101

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  2. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki:
    1. Izin Lingkungan; dan
    2. persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3.
  3. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan cara:
    1. termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a; dan
    2. cara lain sesuai perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia.
  5. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakanuji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 102

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    4. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
  3. Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
    1. lokasi uji coba;
    2. jadwal pelaksanaan uji coba;
    3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
    4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
    5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 103

  1. Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba;
    3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
    4. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
    5. masa berlaku persetujuan.

Pasal 104

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 105

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 106

  1. Setelah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib:
    1. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 diterima;
    2. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
    3. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
    4. menghentikan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup;
    5. melaporkan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan
    6. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pengolahan Limbah B3.
  2. Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan wajib dilakukan penyimpanan.
  3. Penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
  4. Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hasil stabilisasi dan solidifikasi dapat dilakukan penimbunan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Pasal 107

  1. Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara termal meliputi standar:
    1. emisi udara;
    2. efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen); dan
    3. efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).
  2. Standar efisiensi pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri semen.
  3. Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik infeksius.
  4. Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3:
    1. berupa polychlorinated biphenyls; dan
    2. yang berpotensi menghasillkan:
      1. polychlorinated dibenzofurans; dan
      2. polychlorinated dibenzo-p-dioxins.
  5. Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berupa polychlorinated biphenyls, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated biphenyls dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).
  6. Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzofurans, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated dibenzofurans dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).
  7. Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzo-p-dioxins, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated dibenzo-p-dioxins dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).
  8. Ketentuan mengenai baku mutu emisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 108

  1. Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi berupa baku mutu stabilisasi dan solidifikasi berdasarkan analisis organik dan anorganik.
  2. Analisis organik dan anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan baku mutu TCLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 109

  1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
    1. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pengolahannya diujicobakan;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
    3. hasil pelaksanaan uji coba; dan
    4. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba dilaksanakan.
  3. Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 110

Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf f wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 111

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
    1. uji coba gagal;
    2. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    3. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 112

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pengolahan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 113

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. salinan Izin Lingkungan;
    2. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
    3. identitas pemohon;
    4. akta pendirian badan hukum;
    5. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
    6. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
    7. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    8. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    9. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a;
    10. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
    11. prosedur Pengolahan Limbah B3;
    12. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    13. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.

Pasal 114

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 115

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
    2. salinan Izin Lingkungan;
    3. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
    4. identitas pemohon;
    5. akta pendirian badan hukum;
    6. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
    7. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
    8. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf g;
    9. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf h;
    10. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf i;
    11. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
    12. prosedur Pengolahan Limbah B3; dan
    13. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidupdan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.

Pasal 116

  1. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
  2. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 117

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
    4. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
    5. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 118

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dan Pasal 117 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 119

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, Pasal 116 ayat (3) huruf a, dan Pasal 117 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolahan Limbah B3.
  3. Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
    3. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    5. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah;
    6. mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki; dan
    7. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 120

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, Pasal 116 ayat (3) huruf a, dan Pasal 117 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 121

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
    2. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf h;
    4. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf i;
    5. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
    6. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108;
    7. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
    8. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran,jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal; dan
    9. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.
  2. Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
  3. Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.
  4. Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:
    1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya.
  5. Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 122

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    2. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 123

  1. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya:
    1. Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3; atau
    2. dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya.
  2. Penyerahan Limbah B3 kepada Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
  3. Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.
  4. Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 di dalam negeri.

Pasal 124

  1. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya wajib:
    1. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis kepada Menteri;
    2. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3 yang akan dilalui;
    3. mengisi formulir notifikasi dari Menteri; dan
    4. memiliki izin ekspor Limbah B3.
  2. Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  3. Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    1. identitas Limbah B3 dan pemohon;
    2. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;
    3. nama, karakteritik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diekspor; dan
    4. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.
  4. Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh otoritas negara tujuan dan negara transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi ekspor Limbah B3.
  5. Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  6. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 125

  1. Pengolah Limbah B3 untuk dapat melakukan Pengolahan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  2. Pengolahan Limbah B3 oleh Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    1. termal;
    2. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
    3. cara lain sesuai perkembangan teknologi.
  3. Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    1. ketersediaan teknologi; dan
    2. standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.
  4. Limbah B3 yang diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.
  5. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib memiliki:
    1. Izin Lingkungan; dan
    2. persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3.
  6. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
  7. Persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan cara:
    1. termal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a; dan
    2. cara lain sesuai perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang tidak memiliki standar nasional Indonesia.
  8. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 126

  1. Pengolah Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (8) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    4. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
  3. Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
    1. lokasi uji coba;
    2. jadwal pelaksanaan uji coba;
    3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
    4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
    5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 127

  1. Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba;
    3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
    4. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
    5. masa berlaku persetujuan.

Pasal 128

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 129

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayt (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 130

  1. Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a Pengolah Limbah B3 wajib:
    1. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 diterima;
    2. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108;
    3. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
    4. menghentikan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup;
    5. melaporkan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan
    6. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pengolahan Limbah B3.
  2. Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan wajib dilakukan penyimpanan.
  3. Penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
  4. Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hasil stabilisasi dan solidifikasi wajib dilakukan penimbunan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Pasal 131

  1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
    1. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pengolahannya diujicobakan;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas pengolahan Limbah B3;
    3. hasil pelaksanaan uji coba; dan
    4. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba mulai dilaksanakan.
  3. Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.

Pasal 132

Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf f wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 133

  1. Pengolah Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
    1. uji coba gagal;
    2. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    3. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan penetapan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 134

Pengolah Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pengolahan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 135

  1. Pengolah Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. salinan Izin Lingkungan;
    2. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
    3. bukti Penyerahan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 kepada Pengolah Limbah B3;
    4. identitas pemohon;
    5. akta pendirian badan hukum;
    6. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
    7. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
    8. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    9. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    10. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
    11. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
    12. prosedur Pengolahan Limbah B3;
    13. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    14. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i.

Pasal 136

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 137

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
    2. salinan Izin Lingkungan;
    3. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
    4. identitas pemohon;
    5. akta pendirian badan hukum;
    6. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
    7. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
    8. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h;
    9. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf i;
    10. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf j;
    11. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
    12. prosedur Pengolahan Limbah B3; dan
    13. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.

Pasal 138

  1. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136.
  2. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 139

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
    4. desain teknologi, metode, proses, kapasitas,dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
    5. bahan baku dan/atau bahan penolong Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegitan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegitan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 140

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 139 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 141

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a, Pasal 138 ayat (3) huruf a, dan Pasal 139 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolahan Limbah B3.
  3. Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
    3. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    5. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah;
    6. mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki; dan
    7. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 142

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a, Pasal 138 ayat (3) huruf a, dan Pasal 139 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 143

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
    2. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h;
    4. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf i;
    5. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
    6. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108;
    7. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
    8. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal; dan
    9. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.
  2. Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
  3. Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.
  4. Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:
    1. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3.
  5. Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 144

  1. Pengolah Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    2. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan hasil pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB IX
PENIMBUNAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 145

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
  2. Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Bagian Kedua
Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Setiap Orang yang Menghasilkan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

  1. Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  2. Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa:
    1. penimbusan akhir;
    2. sumur injeksi;
    3. penempatan kembali di area bekas tambang;
    4. dam tailing; dan/atau
    5. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. FasilitasPenimbunan Limbah B3 berupa penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas fasilitas penimbusan akhir:
    1. kelas I;
    2. kelas II; dan
    3. kelas III.
  4. Terhadap Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
    1. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
    2. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium,
    dilakukan penimbunan pada fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
  5. Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
    1. Uranium-238 (U-238);
    2. Plumbum-210 (Pb-210);
    3. Radium-226 (Ra-226);
    4. Radium-228 (Ra-228);
    5. Thorium-228 (Th-228);
    6. Thorium-230 (Th-230);
    7. Thorium-234 (Th-234); dan
    8. Polonium-210 (Po-210).
  6. Radionuklida Polonium-210 (Po-210)sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
  7. Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pertambangan yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditempatkan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa dam tailing.
  8. Ketentuan mengenai fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 147

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas penimbusan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) wajib melakukan uji total konsentrasi zat pencemar sebelum mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penimbunan Limbah B3.
  2. Uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
  3. Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    1. wajib mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penimbunan Limbah B3 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak uji total konsentrasi zat pencemar Limbah B3 selesai dilakukan; atau
    2. dapat menyerahkan kepada Penimbun Limbah B3.
  4. Ketentuan mengenai pelaksanaanujitotal konsentrasi zat pencemar untukPenimbunanLimbah B3 sebagaimana maksud pada (1) diatur dalamPeraturan Menteri.

Pasal 148

  1. Lokasi Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
    1. bebas banjir;
    2. permeabilitas tanah;
    3. merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung; dan
    4. tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum.
  2. Persyaratan permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Penimbunan Limbah B3 yang menggunakan fasilitas berupa:
    1. sumur injeksi;
    2. penempatan kembali di area bekas tambang;
    3. dam tailing; dan/atau
    4. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling banyak 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas I dan kelas II; dan
    2. permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling banyak 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas III.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan lokasi untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 149

  1. Fasilitas Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
    1. desain fasilitas;
    2. memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:
      1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;
      2. pengumpulan air lindi dan pengolahannya;
      3. sumur pantau; dan
      4. lapisan penutup akhir;
    3. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah B3 yang paling sedikit terdiri atas:
      1. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat;
      2. alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3; dan
      3. alat pelindung dan keselamatan diri;
    4. memilikirencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pascapenutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3.
  2. Persyaratan memiliki sistem pelapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi dan/atau penempatan kembali di area bekas tambang.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 150

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan/atau Pasal 108 untuk Limbah B3 yang akan dilakukan penimbunan di fasilitas penimbusan akhir.
  2. Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditimbun di fasilitas penimbusan akhir sesuai hasil uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.

Pasal 151

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri.
  2. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
  3. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. salinan Izin Lingkungan;
    2. identitas pemohon;
    3. akta pendirian badan hukum;
    4. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
    5. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    6. dokumen mengenai Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    7. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149;
    8. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, proses Penimbunan Limbah B3;
    9. prosedur Penimbunan Limbah B3;
    10. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    11. dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f tidak berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 152

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 153

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
    2. salinan Izin Lingkungan;
    3. identitas pemohon;
    4. akta pendirian badan hukum;
    5. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
    6. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf e;
    7. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf f;
    8. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf g;
    9. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, dan proses Penimbunan Limbah B3;
    10. prosedur Penimbunan Limbah B3; dan
    11. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Lingkungan Hidup.
  4. Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tidak berlaku untuk permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 154

  1. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i dan/atau huruf j, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152.
  2. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 155

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun; dan/atau
    4. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau huruf d, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 156

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) dan Pasal 155 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 157

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a, Pasal 154 ayat (3) huruf a, dan Pasal 155 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar Penimbunan Limbah B3.
  3. Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
    3. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3; dan
    5. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3.

Pasal 158

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a, Pasal 154 ayat (3) huruf a, dan Pasal 155 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 159

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
    2. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf e;
    4. melakukan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
    5. memenuhi standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
    6. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika penimbunan menghasilkan air Limbah;
    7. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat Penimbunan Limbah B3;
    8. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke lingkungan hidup;
    9. menutup bagian paling atas fasilitas penimbusan akhir; dan
    10. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3.
  2. Kewajiban menutup fasilitas penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan jika:
    1. fasilitas penimbusan akhir telah terisi penuh; dan/atau
    2. kegiatan penimbusan akhir sengaja dihentikan.
  3. Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling sedikit memuat:
    1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya.
  4. Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan rincian pelaksanaan penutupan bagian paling atas fasilitas penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 160

  1. Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
    1. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
    2. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3; atau
    3. selesai melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan penetapan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 161

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (4) wajib melaksanakan pemantauan lingkungan hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan.
  2. Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan.
  3. Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
    2. pemantauan kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
    3. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berkala.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 162

  1. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.
  2. Penyerahan Limbah B3 kepada Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
  3. Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.

Bagian Ketiga
Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 163

  1. Penimbun Limbah B3 untuk dapat melakukan Penimbunan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  2. Penimbunan Limbah B3 oleh Penimbun Limbah B3 dilakukan pada fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) dan ayat (4).
  3. Limbah B3 yang ditimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.
  4. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
  5. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanPerundangan-undangan.

Pasal 164

  1. Penimbun Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. salinan Izin Lingkungan;
    2. identitas pemohon;
    3. akta pendirian badan hukum;
    4. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
    5. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    6. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    7. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149;
    8. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, dan proses Penimbunan Limbah B3;
    9. prosedur Penimbunan Limbah B3;
    10. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    11. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidak berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 165

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 166

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
    2. salinan Izin Lingkungan;
    3. identitas pemohon;
    4. akta pendirian badan hukum;
    5. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
    6. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf e;
    7. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf f;
    8. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf g;
    9. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, dan proses Penimbunan Limbah B3;
    10. prosedur Penimbunan Limbah B3; dan
    11. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g.

Pasal 167

  1. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i dan/atau huruf j, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165.
  2. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 168

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemegang izin;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun; dan/atau
    4. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau huruf d, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 169

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2), dan Pasal 168 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 170

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a, Pasal 167 ayat (3) huruf a, dan Pasal 168 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar Penimbunan Limbah B3.
  3. Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
    3. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3; dan
    5. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3.

Pasal 171

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a, Pasal 167 ayat (3) huruf a, dan Pasal 168 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 172

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
    2. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf e;
    4. melakukan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
    5. memenuhi standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
    6. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
    7. melakukan pemagaran dan memberi tanda pada fasilitas Penimbunan Limbah B3;
    8. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke lingkungan hidup;
    9. menutup bagian paling atas tempat penimbusan akhir; dan
    10. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3.
  2. Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling sedikit memuat:
    1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3.
  3. Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 173

  1. Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
    2. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3; atau
    3. melakukan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah penuh.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
    1. melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    2. harus mengajukan permohonanpenetapan penghentian kegiatan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 174

  1. Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) wajib melaksanakan pemantauan lingkungan hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan.
  2. Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan.
  3. Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
    2. pemantauan kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
    3. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berkala.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X
DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 175

Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 176

  1. Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin dari Menteri.
  2. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan Limbah B3.
  3. Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa:
    1. tanah; dan
    2. laut.
  4. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 174.

Pasal 177

  1. Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf b berupa:
    1. tailing dari kegiatan pertambangan; dan
    2. serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakanlumpur bor berbahan dasar sintetis (synthetic-based mud).
  2. Terhadap Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut.

Pasal 178

  1. Setiap Orang untuk memperoleh izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf b harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  2. Sebelum memperoleh izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut, Setiap Orang wajib memiliki Izin Lingkungan.
  3. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

Permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

  1. identitas pemohon;
  2. salinan Izin Lingkungan; dan
  3. dokumen kajian teknis Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang paling sedikit meliputi keterangan mengenai:
    1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
    2. studi pemodelan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 dengan memperhatikan keberadaan termoklin dan kedalamannya;
    3. lokasi tempat dilakukannya Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan
    4. rencana penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 180

  1. Lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c angka 3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
    1. terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen; dan
    2. tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanensebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pertambangan harus memenuhi persyaratan lokasi yang meliputi:
    1. terletak di dasar laut dengan kedalaman lebih dari atau sama dengan 100 m (seratus meter);
    2. secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang mengarahkan tailing ke kedalaman lebih dari atau sama dengan 200 m (dua ratus meter); dan
    3. tidak ada fenomena up-welling.
  3. Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanensebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping Limbah B3 berupa serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintentis (synthetic- based mud) harus memenuhi persyaratan:
    1. terletak di laut dengan kedalaman lebih dari atau sama dengan 50 m (lima puluh meter); dan
    2. dampaknya berada di dalam radius lebih kecil dari atau sama dengan 500 m (lima ratus meter) dari lokasi pemboran di laut.
  4. Limbah B3 berupa serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintentis (synthetic-based mud) yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) merupakan Limbah B3 yang tidakmemiliki kandungan hidrokarbon.

Pasal 181

Rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c angka 4 paling sedikit memuat:

  1. organisasi;
  2. identifikasi, pengaktifan, dan pelaporan;
  3. prosedur penanggulangan; dan
  4. jenis dan spesifikasi peralatan.

Pasal 182

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Pasal 180, dan Pasal 181 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 183

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 184

  1. Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 untuk:
    1. tailing dari kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan
    2. serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintentis (synthetic-based mud)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
  2. Pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang akan memperpanjang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon; dan
    2. laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi paling lama 45 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  5. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 185

  1. Pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan/atau
    4. metode dan tata cara Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 186

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4) dan Pasal 185 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 187

  1. Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf a, Pasal 184 ayat (5) huruf a, dan Pasal 185 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
    1. melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan
    2. melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  3. Kewajiban pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
    3. melakukan pemantauan kualitas air laut pada titik penaatan; dan
    4. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 188

Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf a, Pasal 184 ayat (5) huruf a, dan Pasal 185 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak melakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 189

  1. Setelah izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
    2. melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun untuk Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa tailing;
    3. melakukan penurunan kandungan hidrokarbon total terhadap Limbah B3 untuk Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa serbuk bor;
    4. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan
    6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  2. Laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
    1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang dihasilkannya.
  3. Laporan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 190

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
    2. mengubah penggunaan dan/atau memindahkan lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon; dan
    2. laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan penetapan penghentian kegiatan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XI
PENGECUALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 191

  1. Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
  2. Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik Limbah B3.
  3. Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berurutan.
  4. Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi uji:
    1. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
    2. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji;
    3. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji;
    4. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
    5. karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 192

  1. Dalam melakukan uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji.
  2. Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji karakteristik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 193

  1. Hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 disampaikan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik kepada Menteri.
  2. Penyampaian hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan permohonan pengecualian Limbah B3 dari sumber spesifik secara tertulis dan dokumen yang paling sedikit meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik yang dihasilkan; dan
    3. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3dari sumber spesifik; dan
    4. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik.
  3. Menteri setelah menerima permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan tim ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3.
  4. Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 194

  1. Evaluasi oleh tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
    1. hasil uji karakteristik Limbah B3;
    2. proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
    3. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.
  3. Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
  4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    1. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik;
    2. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
    3. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik.
  5. Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik, rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 dari sumber spesifik yang dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
  6. Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik, rekomendasi tim ahli limbah B3 memuat pernyataan Limbah B3 dari sumber spesifik tetap merupakan Limbah B3 dari sumber spesifik.

Pasal 195

  1. Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli limbah B3 sebagaimana dimaksud dalamPasal 194 menetapkan:
    1. pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik; atau
    2. Limbah B3 dari sumber spesifik tidak dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
  2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rekomendasi disampaikan oleh tim ahli Limbah B3 kepada Menteri.

BAB XII
PERPINDAHAN LINTAS BATAS
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 196

  1. Dalam hal Limbah B3 akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan transit, Penghasil Limbah B3 atau Pengangkut Limbah B3 melalui negara eksportir Limbah B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri.
  2. Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari sebelum transit dilakukan.
  3. Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan keterangan paling sedikit mengenai:
    1. identitas eksportir Limbah B3;
    2. negara eksportir Limbah B3;
    3. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan transit;
    4. alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan;
    5. negara tujuan transit;
    6. tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan keluar;
    7. dokumen mengenai asuransi;
    8. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3;
    9. dokumen mengenai tata cara penanganan Limbah B3 yang akan diangkut; dan
    10. dokumen yang berisi pernyataan dari Penghasil Limbah B3 dan eksportir Limbah B3 mengenai keabsahan dokumen yang disampaikan.

Pasal 197

  1. Menteri memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196.
  2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    1. identitas eksportir Limbah B3;
    2. negara eksportir Limbah B3;
    3. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan transit;
    4. alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan;
    5. tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan keluar; dan
    6. masa berlaku persetujuan.
  3. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan.

BAB XIII
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 198

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

  1. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
  2. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 199

Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan)Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

  1. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
  2. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 200

  1. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198huruf a dan Pasal 199 huruf a dilakukan dengan:
    1. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
    2. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
    3. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
    4. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
  3. Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
    1. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
    2. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
    3. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
    4. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
  4. Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
    1. penghentian proses produksi;
    2. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
    3. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
    4. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 201

  1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198; dan
    2. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199,
    jika penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
  2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
    1. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
    2. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 202

  1. Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198; dan
    2. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199.
  2. Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 203

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf b dan Pasal 199 huruf b dilakukan dengan tahapan:

  1. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
  2. remediasi;
  3. rehabilitasi;
  4. restorasi; dan/atau
  5. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 204

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

  1. identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat pencemar, serta besaran pencemaran;
  2. penghentian proses produksi;
  3. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  4. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
  5. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 205

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

  1. pemilihan teknologi remediasi;
  2. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
  3. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 206

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

  1. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
  2. pemilihan metode rehabilitasi;
  3. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
  4. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 207

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf d dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

  1. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
  2. pemilihan metode restorasi;
  3. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
  4. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 208

  1. Tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dituangkan dalam dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  2. Dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri sebelum pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  3. Dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    1. tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    2. hasil identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a.

Pasal 209

  1. Identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3) huruf b untuk tanah tercemar dilakukan melalui uji karakteristik beracun melalui TCLP dan analisis total konsentrasi zat pencemar sebelum dilakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  2. Nilai baku untuk identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nilai baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dengan ketentuan:
    1. jika konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan Pengelolaan Limbah B3 kategori 1;
    2. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A dan lebih besar dari TCLP-B dan/atau total konsentrasi B, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan pengelolaan limbah B3 kategori 2;
    3. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-B dan/atau total konsentrasi B dan lebih besar dari TCLP-C dan/atau total konsentrasi C, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan pengelolaan limbah nonB3; dan
    4. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-C dan total konsentrasi C, tanah dimaksud dapat digunakan sebagai tanah pelapis dasar.

Pasal 210

  1. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri.
  2. Untuk memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri harus diajukan permohonan secara tertulis.
  3. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon; dan
    2. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon; dan
    2. rincian pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 211

  1. Menteri setelah menerima permohonan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. tanggal penerbitan penetapan;
    2. ringkasan hasil verifikasi;
    3. pernyataan bahwa:
      1. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang dilaksanakan telah layak dan dapat dihentikan; dan
      2. lingkungan hidup telah kembali pada fungsi semula sebelum terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 212

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen dan melakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 213

  1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198; dan
    2. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan)Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199,
    jika Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.
  2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
    1. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
    2. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 214

  1. Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198; dan
    2. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199.
  2. Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 215

  1. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya jika:
    1. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
    2. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 216

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIV
SISTEM TANGGAP DARURAT
DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 217

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

Pasal 218

Sistem TanggapDarurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:

  1. penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
  2. pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
  3. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 219

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 meliputi:

  1. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
  2. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota;
  3. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi; dan
  4. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.

Bagian Kedua
Penyusunan Program Kedaruratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 220

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

Pasal 221

  1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kotayang selanjutnya disebut Kepala BPBD kabupaten/kota menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota.
  2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerahprovinsi yang selanjutnya disebut Kepala BPBD provinsi menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.
  3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala BNPB menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.
  4. Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota, Kepala BPBD kabupaten/kota berkoordinasi dengan:
    1. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220;
    2. Menteri;
    3. gubernur;
    4. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
    5. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
  5. Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi, Kepala BPBD provinsi berkoordinasi dengan:
    1. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220;
    2. Menteri;
    3. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
    4. instansi terkait lainnya di provinsi.
  6. Dalam penyusunan programkedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional, Kepala BNPB berkoordinasi dengan:
    1. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 220;
    2. Menteri; dan
    3. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 222

  1. Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota merupakan bagian dari program penanggulangan bencana kabupaten/kota.
  2. Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi merupakan bagian dari program penanggulangan bencana provinsi.
  3. Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional merupakan bagian dari program penanggulangan bencana nasional.

Pasal 223

  1. Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dan Pasal 222 paling sedikit meliputi:
    1. infrastruktur; dan
    2. fungsi penanggulangan.
  2. Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
    1. organisasi;
    2. koordinasi;
    3. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
    4. prosedur penanggulangan; dan
    5. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
  3. Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
    1. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
    2. tindakan mitigasi;
    3. tindakan perlindungan segera;
    4. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; dan
    5. pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai format program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelatihan dan Geladi Kedaruratan

Pasal 224

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.

Pasal 225

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.

Pasal 226

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Kepala BPBD kabupaten/kota dan dilaksanakan bersama dengan:

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
  2. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
  3. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 227

  1. Kepala BPBD kabupaten/kota mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 tingkat kabupaten/kota.
  2. Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
    2. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
    3. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
  3. Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 228

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi dikoordinasikan oleh Kepala BPBD provinsi dan dilaksanakan bersama dengan:

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
  2. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
  3. instansi terkait lainnya di provinsi,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.

Pasal 229

  1. Kepala BPBD provinsi mengordinasikan pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.
  2. Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
    2. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
    3. instansi terkait lainnya di provinsi.
  3. Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 230

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan dilaksanakan bersama dengan:

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
  2. Menteri; dan
  3. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 231

  1. Kepala BNPB mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.
  2. Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
    2. Menteri; dan
    3. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
  3. Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.

Bagian Keempat
Penanggulangan Kedaruratan
dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 232

  1. Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
    2. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 202; dan
    3. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 216.
  2. Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
  3. Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223.

Pasal 233

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
  2. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Pasal 234

  1. Kepala BPBD kabupaten/kota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi kedaruratan skala kabupaten/kota.
  2. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 235

  1. Kepala BPPD provinsi menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat jika terjadi kedaruratan skala provinsi.
  2. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 236

  1. Kepala BNPB menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala nasional.
  2. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
PEMBINAAN

Pasal 237

  1. Menteri melakukan pembinaan terhadap:
    1. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
    2. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
  2. Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan pembinaan terhadap instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
  3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
    1. pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Limbah B3;
    2. bimbingan teknis Pengelolaan Limbah B3; dan
    3. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Pengelolaan Limbah B3.
  4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui:
    1. pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Limbah B3; dan
    2. bimbingan teknis Pengelolaan Limbah B3.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 238

  1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
    2. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3,
    terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan PPLH dan/atau PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 239

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dilakukan oleh:

  1. Menteri, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri dan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
  2. gubernur, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; dan
  3. bupati/walikota, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 240

  1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
    1. verifikasi terhadap laporan Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan/atau
    2. inspeksi.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 241

  1. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan Penimbun Limbah B3.
  2. Permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 242

Biaya untuk:

  1. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;
  2. pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
  3. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215,

dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 243

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. paksaan pemerintah; atau
    3. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
    2. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah, bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah dan pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 244

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 dan/atau Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis; atau
    2. paksaan pemerintah.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
    2. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 245

  1. Pengumpul Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 38, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), dan/atau Pasal 46 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. paksaan pemerintah;
    3. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3; atau
    4. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. penutupan saluran drainase;
    4. pembongkaran;
    5. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
  8. Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 246

  1. Pengangkut Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 52 dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. paksaan pemerintah;
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    3. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Pengangkut Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 247

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 62 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 63, Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 74 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), ayat (4), atau ayat (6), Pasal 77, Pasal 82 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 83 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 84, Pasal 87 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 93, dan/atau Pasal 94 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. paksaan pemerintah;
    3. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3; atau
    4. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. penutupan saluran drainase;
    4. pembongkaran;
    5. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  8. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 248

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 99 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), ayat (2) atau ayat (4), Pasal 106, Pasal 109 ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 112, Pasal 115 ayat (2), Pasal 117 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 121, Pasal 122 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 123 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), ayat (5), atau ayat (7), Pasal 130, Pasal 131 ayat (2), Pasal 132, Pasal 133 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 134, Pasal 137 ayat (2), Pasal 139 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 143, dan/atau Pasal 144 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. paksaan pemerintah;
    3. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; atau
    4. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. penutupan saluran drainase;
    4. pembongkaran;
    5. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 tidak mematuhi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  8. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 249

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 145 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 147 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 150, Pasal 153 ayat (2), Pasal 155 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 160 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 161 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 162, Pasal 163 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 166 ayat (2), Pasal 172, Pasal 173 ayat (1) atau ayat (2), dan/atau Pasal 174 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. paksaan pemerintah;
    3. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3; atau
    4. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. penutupan saluran drainase;
    4. pembongkaran;
    5. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  8. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 250

  1. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 175, Pasal 176 ayat (1), Pasal 177 ayat (2), Pasal 184 ayat (2), Pasal 185 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 189, dan/atau Pasal 190 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. paksaan pemerintah;
    2. pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3; atau
    3. pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. pembongkaran;
    4. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    5. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah kepada Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3, dan pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 251

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 198 dan/atau Pasal 210 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. paksaan pemerintah;
    2. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; atau
    3. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. penutupan saluran drainase;
    4. pembongkaran;
    5. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri, gubernur, bupati/walikota memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 252

  1. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 199 dan/atau Pasal 210 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. paksaan pemerintah;
    2. pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3; atau
    3. pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. penutupan saluran drainase;
    4. pembongkaran;
    5. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah kepada Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3, dan pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 253

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 217, Pasal 220, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 227 ayat (2), Pasal 229 ayat (2), Pasal 231 ayat (2), Pasal 232 ayat (2), Pasal 233, Pasal 234 ayat (2), Pasal 235 ayat (2), dan/atau Pasal 236 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paksaan pemerintah.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 254

  1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh izin Pengelolaan Limbah B3 dan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang memiliki masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
  2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh izin Pengelolaan Limbah B3, izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3, atau rekomendasi yang terkait dengan Pengelolaan Limbah B3 yang tidak dicantumkan masa berlakunya dan terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 255

  1. Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah inipaling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
  2. Pemanfaatan Limbah B3 yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 77 ayat (1), wajib:
    1. dihentikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku; dan
    2. melakukan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 174.

Pasal 256

Dalam hal Limbah B3 berupa serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (synthetic-based mud) memiliki kandungan hidrokarbon total lebih dari 0% (nol persen) tetapi kurang dari 10% (sepuluh persen) yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 harus mengupayakan pengurangan kandungan hidrokarbon sampai dengan:

  1. paling tinggi 5% (lima persen) pada tahun 2017; dan
  2. 0% (nol persen) pada tahun 2025.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 257

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 258

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 259

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

[ Gambar Limbah B3 padatan, cairan, gas, partikel dengan karakteristik BERACUN Oleh Limbah b3 - Karya sendiri, CC BY-SA 4.0, Pranala ]

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah Industri Berlaku

PP 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

PP 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
PP 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
jogloabang Sel, 11/24/2020 - 17:59

Obat Tradisional dalam PP 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Ada 3 Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yaitu:

  1. Pelayanan Kesehatan Tradional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.

  2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.

  3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Desember 2014 di Jakarta. PP 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 3 Desember 2014 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369. Dan Penjelasan Atas PP 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;

Dasar Hukum

Dasar Hukum PP 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Penjelasan Umum PP Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam bentuk pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan tradisional sebagai bagian dari upaya kesehatan yang menurut sejarah budaya dan kenyataan hingga saat ini banyak dijumpai di Indonesia bersama pelayanan kesehatan konvensional diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Riset Kesehatan Dasar 2010 menyebutkan bahwa 59,12% (lima puluh sembilan koma dua belas persen) penduduk semua kelompok umur, laki-laki dan perempuan, baik di pedesaan maupun diperkotaan menggunakan jamu, yang merupakan produk obat tradisional asli Indonesia. Berdasarkan riset tersebut 95,60% (sembilan puluh lima koma enam puluh persen) merasakan manfaat jamu. Dari berbagai kekayaan aneka ragam hayati yang berjumlah sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) spesies, terdapat 1.600 (seribu enam ratus) jenis tanaman obat yang berpotensi sebagai produk ramuan kesehatan tradisional atau pada gilirannya sebagai obat modern.

Bersamaan dengan keanekaragaman hayati tersebut di atas, terdapat ratusan jenis keterampilan pengobatan/perawatan tradisional khas Indonesia. Ramuan dan keterampilan tersebut akan dikembangkan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kondisi sakit, dan meningkatkan kualitas hidup yang sejalan dengan paradigma sehat, sejalan dengan upaya pengobatan. Pemerintah mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional yang didasarkan pada pohon keilmuan (body of knowledge) berdimensi holistik biokultural menjadi suatu sistem pelayanan kesehatan tradisional Indonesia yang sesuai dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan suatu sistim pengobatan/perawatan yang berlandaskan filosofi dan konsep dasar manusia seutuhnya, sehingga pasien/klien yang dipandang secara holistik, kultural akan diperlakukan lebih manusiawi. Dengan pendekatan filosofis ini pelayanan kesehatan tradisional akan melengkapi pelayanan kesehatan modern yang lebih menitikberatkan pada pendekatan biomedik sehingga terjadi sinergitas dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pelayanan kesehatan tradisional yang bermula dari menggunakan jenis dan cara yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat dikembangkan secara ilmiah melalui upaya saintifikasi produk dan prakteknya serta pemerolehan kompetensi akademik bagi penyehat tradisional Indonesia sebagai bagian dari tenaga kesehatan, mengembangkan pelayanan kedokteran komplementer agar semua komponen (tenaga kesehatan, cara praktiknya dan produk kesehatan trandisional) dapat lebih diterima dan diakui manfaat, mutu dan keamanannya bagi masyarakat luas. Pemerintah bertekad mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana direkomendasikan oleh organisasi kesehatan dunia (world health organization/WHO) dalam Traditional/Complementary Medicine Tahun 2014-2023 untuk diintegrasikan ke pelayanan kesehatan dalam suatu sistem kesehatan nasional. Dengan demikian sistem pelayanan kesehatan tradisional ini merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional.

Dalam perkembangannya, penerapan kesehatan tradisional berkembang menjadi:

  1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris; dan

  2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah dan memanfaatkan ilmu biomedis.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan dan tata cara serta jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

Berdasarkan cara pengobatannya, Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer terbagi menjadi:

  1. pelayanan yang menggunakan keterampilan; dan

  2. pelayanan yang menggunakan ramuan.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer harus dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.

Dalam rangka memberikan landasan hukum, kepastian hukum, pelindungan hukum, peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, perlu mengatur Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dengan Peraturan Pemerintah.

Isi PP Pelayanan Kesehatan Tradisional

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pelayanan Kesehatan Tradional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.

  2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.

  3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.

  4. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

  5. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.vSurat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

  6. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tradisional dalam rangka pelaksanaan pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

  7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

  8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

  9. Panti Sehat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan Kesehatan Tradisional Empiris.

  10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

  1. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk:

    1. membangun sistem pelayanan kesehatan tradisional yang bersinergi dengan pelayanan kesehatan konvensional;

    2. membangun sistem Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang bersinergi dan dapat berintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

    3. memberikan pelindungan kepada masyarakat;

    4. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional; dan

    5. memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan tradisional.

  2. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

    1. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

    2. jenis pelayanan kesehatan tradisional;

    3. tata cara pelayanan kesehatan tradisional;

    4. sumber daya;

    5. penelitian dan pengembangan;

    6. publikasi dan periklanan;

    7. pemberdayaan masyarakat;

    8. pendanaan;

    9. pembinaan dan pengawasan; dan

    10. sanksi administratif.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah memiliki wewenang:

  1. membuat kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional tingkat nasional termasuk metodologi, saintifikasi, dan jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional untuk kepentingan penelitian dan pendidikan;

  2. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan kesehatan tradisional;

  3. mendorong penerapan, penelitian, dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional;

  4. melakukan pengelolaan, pemantauan, penapisan, kemitraan dan evaluasi, pelayanan kesehatan tradisional skala nasional;

  5. membuat sistem pelaporan pelayanan kesehatan tradisional;

  6. meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional;

  7. menjamin keamanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional; dan

  8. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi memiliki wewenang:

  1. membuat kebijakan daerah dalam pelayanan kesehatan tradisional daerah provinsi yang mengacu pada kebijakan nasional;

  2. mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional yang spesifik daerah (local spesific) kepada Pemerintah untuk dapat diteliti, dikembangkan, dan diterapkan;

  3. melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala provinsi; dan

  4. mendayagunakan tenaga kesehatan tradisional.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang:

  1. membuat kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional daerah kabupaten/kota yang mengacu pada kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;

  2. mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional yang spesifik daerah (local spesific) kepada Pemerintah melalui pemerintah daerah provinsi;

  3. melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala kabupaten/kota;

  4. memberikan perizinan bagi tenaga kesehatan tradisional di kabupaten/kota; dan

  5. mendayagunakan penyehat tradisional dalam rangka pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

BAB III
JENIS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

  1. Jenis pelayanan kesehatan tradisional meliputi:

    1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;

    2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer; dan

    3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.

  2. Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu sistem kesehatan tradisional.

  3. Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

Pasal 8

  1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan penerapan pelayanan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.

  2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dapat menggunakan satu cara perawatan atau kombinasi cara perawatan dalam satu sistem Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

  3. Cara perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan:

    1. keterampilan; dan/atau

    2. ramuan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

Pasal 10

  1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan ilmu biokultural dan ilmu biomedis yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.

  2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dapat menggunakan satu cara pengobatan/perawatan atau kombinasi cara pengobatan/perawatan dalam satu kesatuan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

  3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.

  4. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang memenuhi kriteria tertentu dapat diintegrasikan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

  5. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

    1. mengikuti kaidah-kaidah ilmiah;

    2. tidak membahayakan kesehatan pasien/klien;

    3. tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien/klien;

    4. memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien/klien secara fisik, mental, dan sosial; dan

    5. dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan dengan cara pengobatan/perawatan dengan menggunakan:

  1. keterampilan; dan/atau

  2. ramuan.

Pasal 12

  1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan menggunakan:

    1. teknik manual;

    2. terapi energi; dan/atau

    3. terapi olah pikir.

  2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan ramuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b dilakukan dengan menggunakan ramuan yang berasal dari:

    1. tanaman;

    2. hewan;

    3. mineral; dan/atau

    4. sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan.

  3. Dalam penggunaan sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengutamakan ramuan Indonesia.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

Pasal 14

  1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

  2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tradisional untuk pengobatan/perawatan pasien/klien.

  3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

  4. Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari tim.

  5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, praktisi, dan pakar kesehatan tradisional.

  6. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

  1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.

  2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di rumah sakit harus dengan persetujuan dari pimpinan rumah sakit berdasarkan rekomendasi komite medik.

  3. Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan merupakan rumah sakit, persetujuan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

  4. Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar rumah sakit yang dapat menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Bagian Kesatu
Pemberian Pelayanan

Pasal 17

  1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris diberikan oleh penyehat tradisional dalam rangka upaya promotif dan preventif.

  2. Pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pendekatan biokultural.

  3. Penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima klien sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dimilikinya.

  4. Dalam hal penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, praktik tidak dapat digantikan oleh penyehat tradisional lainnya.

  5. penyehat tradisional yang tidak mampu memberikan pelayanan karena tidak sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dimilikinya wajib mengirim kliennya ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 18

  1. Pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib dilaporkan secara berkala kepada dinas kesehatan kabupaten/kota melalui pusat kesehatan masyarakat setempat.

  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. jumlah dan jenis kelamin klien;

    2. jenis penyakit;

    3. metode; dan

    4. cara pelayanan.

Pasal 19

  1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer diberikan oleh tenaga kesehatan tradisional dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

  2. Pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

  3. Dalam hal tenaga kesehatan tradisional berhalangan praktik dapat digantikan dengan tenaga kesehatan tradisional lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sama dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

  1. Tenaga kesehatan tradisional yang tidak mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya wajib merujuk pasien/kliennya ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional lain.

  2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat menerima rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau tenaga kesehatan.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21

  1. Dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, penyehat tradisional wajib menaati kode etik.

  2. Penegakan terhadap pelanggaran kode etik penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bersama asosiasi penyehat tradisional.

Pasal 22

  1. Dalam pemberian pelayanan kesehatan tradisional, tenaga kesehatan tradisional wajib menaati kode etik dan ketentuan disiplin profesional.

  2. Penegakan terhadap pelanggaran kode etik tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bersama organisasi profesi tenaga kesehatan tradisional.

  3. Penegakan disiplin profesional tenaga kesehatan tradisional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Alat dan Obat Tradisional

Pasal 23

  1. Penyehat tradisional hanya dapat menggunakan alat dan teknologi yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya.

  2. Penyehat tradisional dilarang menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran.

  3. Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin dari Menteri.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

  1. Tenaga kesehatan tradisional dilarang menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran.

  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga kesehatan tradisional yang menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran sesuai dengan metode, kompetensi, dan kewenangan.

Pasal 25

Penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional dalam menggunakan Obat Tradisional harus memenuhi standar dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

  1. Penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional hanya dapat memberikan klien/pasien berupa:

    1. Obat Tradisional yang diproduksi oleh industri/usaha Obat Tradisional yang sudah berizin serta memiliki nomor izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau

    2. Obat Tradisional racikan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Selain Obat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional dapat memberikan surat permintaan Obat Tradisional secara tertulis untuk klien/pasien.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemberian Obat Tradisional diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 27

  1. Penyehat tradisional dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika serta bahan berbahaya, radiasi, invasif, dan menggunakan alat kesehatan, tumbuhan, hewan, dan mineral yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Tenaga kesehatan tradisional dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat keras, narkotika, dan psikotropika serta bahan berbahaya, radiasi, invasif, dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

  3. Penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional dilarang menjual dan/atau mengedarkan obat tradisional racikan sendiri tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 28

  1. Penyehat tradisional dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mempunyai hak:

    1. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien atau keluarganya;

    2. menerima imbalan jasa; dan

    3. mengikuti pelatihan promotif bidang kesehatan.

  2. Penyehat tradisional dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mempunyai kewajiban:

    1. memberikan pelayanan yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan, tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila, kaidah agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat, serta tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

    2. memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada klien tentang perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dilakukan;

    3. menggunakan alat yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;

    4. menyimpan rahasia kesehatan klien;

    5. membuat catatan status kesehatan klien; dan

  3. Klien dalam menerima Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, mempunyai hak:

    1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang akan dilakukan;

    2. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan;

    3. menolak tindakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; dan

    4. mendapatkan isi catatan status kesehatan.

  4. Klien dalam menerima Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, mempunyai kewajiban:

    1. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; dan

    2. memberikan imbalan jasa atas Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang diterima.

Pasal 29

  1. Tenaga kesehatan tradisional dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer mempunyai hak:

    1. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;

    2. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien atau keluarganya; dan

    3. menerima imbalan jasa.

  2. Tenaga kesehatan tradisional dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer mempunyai kewajiban:

    1. memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, serta kebutuhan pasien/klien;

    2. merujuk pasien/klien dalam keadaan yang mengancam jiwa dan kegawatdaruratan atau keadaan-keadaan lain yang tidak dapat ditangani;

    3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien/klien; dan

    4. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kesehatan tradisional komplementer.

  3. Pasien/klien dalam menerima Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer mempunyai hak:

    1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang pelayanan yang akan dilakukan;

    2. meminta pendapat tenaga kesehatan tradisional lain;

    3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan;

    4. menolak tindakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer; dan

    5. mendapatkan isi catatan kesehatan.

  4. Pasien/klien dalam menerima Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer mempunyai kewajiban:

    1. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;

    2. mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga kesehatan tradisional;

    3. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan

    4. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

BAB V
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

  1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilakukan oleh penyehat tradisional.

  2. Penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui turun-temurun atau pendidikan nonformal.

  3. Dalam hal penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan, harus melepaskan profesi sebagai tenaga kesehatan.

Pasal 31

  1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.

  2. Tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah diploma tiga.

Paragraf 2
Perencanaan, Pengadaan, dan Pendayagunaan

Pasal 32

  1. Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tradisional secara nasional.

  2. Perencanaan tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan dan upaya pelayanan kesehatan tradisional.

  3. Ketersediaan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemetaan tenaga kesehatan tradisional.

  4. Perencanaan tenaga kesehatan tradisional digunakan dalam pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 33

Menteri dalam menyusun perencanaan tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memperhatikan faktor:

  1. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi tenaga kesehatan tradisional;

  2. penyelenggaraan upaya kesehatan;

  3. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;

  4. kemampuan pembiayaan;

  5. kondisi geografis dan sosial budaya; dan

  6. kebutuhan masyarakat atas tenaga kesehatan tradisional.

Pasal 34

  1. Pengadaan tenaga kesehatan tradisional dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

  2. Pengadaan tenaga kesehatan tradisional dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan.

  3. Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan:

    1. keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dan dinamika kesempatan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

    2. keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga kesehatan tradisional dan sumber daya yang tersedia; dan

    3. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

  4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

  1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

  2. Pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan di institusi pendidikan tinggi yang terakreditasi.

Pasal 36

  1. Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kompetensinya, tenaga kesehatan tradisional harus mengikuti pelatihan.

  2. Pelatihan tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal yang terakreditasi.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan tenaga kesehatan tradisional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan tenaga kesehatan tradisional dan penyehat tradisional dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 38

Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan tradisional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pendaftaran Penyehat Tradisional

Pasal 39

  1. Setiap penyehat tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT.

  2. STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya.

  3. Untuk memperoleh STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyehat tradisional mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

  4. STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada penyehat tradisional yang tidak melakukan intervensi tubuh yang bersifat invasif.

  5. Setiap penyehat tradisional hanya dapat memiliki 1 (satu) STPT dan hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

  6. STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui kembali selama memenuhi persyaratan.

  7. Pembaharuan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melampirkan STPT yang telah habis masa berlakunya.

  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh STPT diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

STPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 digunakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 41

STPT dinyatakan tidak berlaku apabila:

  1. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;

  3. tenaga yang bersangkutan pindah tempat praktik;

  4. tenaga yang bersangkutan meninggal dunia; atau

  5. atas permintaan penyehat tradisional.

Paragraf 4
Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan Tradisional

Pasal 42

  1. Setiap tenaga kesehatan tradisional harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

  2. Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tenaga kesehatan tradisional harus mengikuti uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 43

Setiap tenaga kesehatan tradisional yang menjalankan praktik wajib memiliki STRTKT dan SIPTKT.

Pasal 44

  1. STRTKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan oleh konsil setelah memenuhi persyaratan.

  2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan tradisional;

    2. memiliki sertifikat kompetensi;

    3. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

    4. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan

    5. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

  3. STRTKT berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di registrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.

  4. Persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

    1. memiliki STRTKT lama;

    2. memiliki sertifikat kompetensi;

    3. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

    4. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

  5. Tata cara registrasi dan registrasi ulang tenaga kesehatan tradisional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

  1. SIPTKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat tenaga kesehatan tradisional melakukan praktik.

  2. Untuk mendapatkan SIPTKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan tradisional harus memiliki:

    1. STRTKT yang masih berlaku; dan

    2. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.

  3. SIPTKT masih berlaku sepanjang:

    1. STRTKT masih berlaku; dan

    2. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTKT.

Pasal 46

  1. Tenaga kesehatan tradisional hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTKT.

  2. SIPTKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing- masing hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat.

  3. Bagi tenaga kesehatan tradisional dengan pendidikan di bawah sarjana, diploma empat, atau sarjana terapan bidang kesehatan tradisional komplementer, hanya dapat memiliki 1 (satu) SIPTKT.

Pasal 47

Pembaharuan SIPTKT dilaksanakan dengan melampirkan STRTKT yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

SIPTKT dinyatakan tidak berlaku apabila:

  1. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;

  3. tenaga yang bersangkutan pindah tempat praktik/kerja;

  4. tenaga yang bersangkutan meninggal dunia; atau

  5. atas permintaan tenaga kesehatan tradisional.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tenaga kesehatan tradisional diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5
Tenaga Kesehatan Tradisional Warga Negara Indonesia Lulusan Luar
Negeri dan Tenaga Kesehatan Tradisional Warga Negara Asing

Pasal 50

Penyehat tradisional warga negara asing dilarang melakukan praktik/bekerja atau alih teknologi dalam rangka memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris di Indonesia termasuk dalam rangka kerja sosial.

Pasal 51

  1. Tenaga kesehatan tradisional warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi.

  2. Proses evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

    1. penilaian kelengkapan administratif; dan

    2. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

  3. Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

    1. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

    2. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

    3. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

  4. Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Tenaga kesehatan tradisional warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang telah lulus uji kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia memperoleh STRTKT.

  6. Tenaga Kesehatan Tradisional warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki SIPTKT sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

  7. STRTKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh konsil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses evaluasi kompetensi bagi tenaga kesehatan tradisional warga negara Indonesia lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

  1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat mendayagunakan tenaga kesehatan tradisional warga negara asing sesuai dengan persyaratan.

  2. Pendayagunaan tenaga kesehatan tradisional warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

    1. alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan

    2. ketersediaan tenaga kesehatan setempat.

  3. Tenaga kesehatan tradisional warga negara asing yang akan menjalankan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi.

  4. Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

    1. penilaian kelengkapan administratif; dan

    2. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

  5. Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit terdiri atas:

    1. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;

    2. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

    3. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

  6. Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dinyatakan dengan surat keterangan yang menyatakan telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan sertifikat kompetensi.

  7. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tenaga kesehatan tradisional warga negara asing harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

  1. Tenaga kesehatan tradisional warga negara asing yang telah mengikuti proses evaluasi kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia harus memiliki STRTKT sementara dan SIPTKT.

  2. STRTKT sementara bagi tenaga kesehatan tradisional warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

  3. Tenaga kesehatan tradisional warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan praktik di Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna tenaga kesehatan tradisional warga negara asing.

  4. SIPTKT bagi tenaga kesehatan tradisional warga negara asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

  5. Pengguna tenaga kesehatan tradisional warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi:

    1. mempekerjakan minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan tradisional yang telah memiliki STRTKT dan SIPTKT;

    2. memiliki izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;

    3. memiliki fasilitas, prasarana, dan alat yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan;

    4. adanya tenaga dengan kompetensi tenaga kesehatan tradisional yang akan menerima alih teknologi;

    5. teknologi dalam bidang kesehatan tradisional yang akan dialihkan adalah teknologi yang akan dikembangkan di Indonesia sesuai kebutuhan;

    6. tenaga kesehatan tradisional warga negara asing harus teregistrasi di negara asal; dan

    7. tenaga kesehatan tradisional warga negara asing harus memiliki keahlian dan teknologi yang dibutuhkan.

Pasal 54

  1. Pengguna yang mempekerjakan tenaga kesehatan tradisional warga negara asing harus memberikan laporan kegiatan kepada Menteri dengan tembusan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan perangkat daerah setempat.

  2. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada awal kegiatan dan pada akhir masa kerjanya.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kesehatan tradisional warga negara asing diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan

Pasal 56

  1. Penyehat tradisional dapat memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara perseorangan dan berkelompok.

  2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di Panti Sehat.

  3. Pimpinan Panti Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus seorang penyehat tradisional.

Pasal 57

  1. Panti sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling sedikit terdiri atas:

    1. ruang pendaftaran/ruang tunggu;

    2. ruang konsultasi;

    3. ruang administrasi;

    4. ruang pengobatan;

    5. ruang mandi/wc; dan

    6. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Panti Sehat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 58

  1. Praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer oleh tenaga kesehatan tradisional dapat dilakukan baik secara mandiri maupun pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.

  2. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan.

Pasal 59

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional harus memenuhi persyaratan;

  1. lokasi;

  2. bangunan dan ruangan;

  3. prasarana;

  4. peralatan; dan

  5. ketenagaan.

Pasal 60

Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

  1. Persyaratan bangunan dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi :

    1. bersifat permanen dan tidak bergabung fisik dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya.

    2. memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    3. memenuhi persyaratan lingkungan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    4. harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta pelindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk orang berkebutuhan khusus, anak-anak, dan orang lanjut usia.

  2. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

    1. ruang pendaftaran/ruang tunggu;

    2. ruang konsultasi;

    3. ruang administrasi;

    4. ruang pengobatan tradisional;

    5. ruang mandi/wc; dan

    6. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

Pasal 62

  1. Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri atas:

    1. instalasi air;

    2. instalasi listrik;

    3. instalasi sirkulasi udara;

    4. sarana pengelolaan limbah;

    5. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

    6. sarana lainnya sesuai kebutuhan.

  2. Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Pasal 63

Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d meliputi:

  1. memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan;

  2. untuk alat tertentu harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  3. harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.

Pasal 64

  1. Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e terdiri atas tenaga kesehatan tradisional dan tenaga lain.

  2. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tradisional dan tenaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

  3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional merupakan seorang tenaga kesehatan tradisional.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 66

  1. Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dilakukan dengan berbasis pelayanan kesehatan dan/atau tidak berbasis pelayanan.

  2. Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan keamanan, manfaat, dan kualitas pelayanan.

  3. Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tenaga kesehatan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
PUBLIKASI DAN PERIKLANAN

Pasal 67

  1. Penyehat tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memasang papan nama praktik yang memuat nama, tata cara pelayanan, waktu pelayanan, dan STPT.

  2. Penyehat tradisional dan Panti Sehat dilarang mempublikasikan dan mengiklankan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang diberikan.

Pasal 68

  1. Tenaga kesehatan tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer wajib memasang papan nama praktik yang memuat informasi mengenai jenis pelayanan, tempat pelayanan, jam pelayanan, dan gelar keahlian sesuai yang diperoleh dari institusi pendidikan.

  2. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, jenis pelayanan yang diberikan, waktu praktik, dan SIPTKT.

Pasal 69

  1. Tenaga kesehatan tradisional dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat melakukan iklan dan publikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

  2. Iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tradisional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 70

  1. Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya pengembangan kesehatan tradisional.

  2. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar masyarakat dapat melakukan perawatan kesehatan secara mandiri (asuhan mandiri) dan benar.

  3. Perawatan kesehatan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan taman obat keluarga dan keterampilan.

Pasal 71

  1. Masyarakat secara perorangan maupun terorganisasi dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kesehatan tradisional.

  2. Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

    1. dukungan sumber daya;

    2. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional; dan

    3. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

Pasal 72

  1. Pelayanan kesehatan tradisional asli Indonesia mendapatkan pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 73

Metode pelayanan kesehatan tradisional yang telah ditetapkan Menteri yang dapat diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat didukung dengan jaminan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Pembiayaan pelayanan kesehatan tradisional dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 75

  1. Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.

  2. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Pembinaan

  1. Menteri melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

  2. Dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan wewenang kepada gubernur, dan/atau bupati/walikota.

Pasal 77

  1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diarahkan untuk:

    1. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas pelayanan kesehatan tradisional;

    2. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional;

    3. memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional; dan

    4. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

    1. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;

    2. pendayagunaan tenaga kesehatan tradisional; dan

    3. pembiayaan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 78

  1. Menteri melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

  2. Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenang kepada kepala dinas provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.

Pasal 79

  1. Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, tenaga pengawas mempunyai fungsi:

  1. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; dan

  2. memeriksa legalitas yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 81

Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilaksanakannya pemeriksaan oleh tenaga pengawas, mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.

Pasal 82

  1. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum, tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran etik, tenaga pengawas melaporkan kepada organisasi profesi.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

  1. Setiap penyehat tradisional yang tidak memiliki, tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 67 dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

    1. teguran lisan;

    2. teguran tertulis; dan/atau

    3. pembatalan STPT.

  2. Setiap tenaga kesehatan tradisional atau tenaga kesehatan warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang tidak memiliki, tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 43, Pasal 51, dan Pasal 68 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

    1. teguran lisan;

    2. teguran tertulis; dan/atau

    3. pencabutan izin.

  3. Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

    1. teguran lisan;

    2. teguran tertulis; dan/atau

    3. pencabutan izin.

  4. Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang tidak memiliki, tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

    1. teguran lisan;

    2. teguran tertulis; dan/atau

    3. pencabutan izin.

  5. Setiap pengguna yang tidak memiliki, tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

    1. teguran lisan;

    2. teguran tertulis; dan/atau

    3. pencabutan izin.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Penyehat tradisional, tenaga kesehatan tradisional, Panti Sehat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 85

  1. Tenaga kesehatan yang memiliki keahlian kesehatan tradisional tetap dapat memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempatnya bekerja paling lama 7 (tujuh) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

  2. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga kesehatan tradisional.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

[ Gambar oleh Michele De Vivo dari Pixabay ]

PP 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Lampiran Ukuran
PP 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (347.02 KB) 347.02 KB
Peraturan Pemerintah Kultur Berlaku

PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
jogloabang Sel, 10/08/2019 - 21:10

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Manajemen PNS dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2017 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal 7 April 2017 setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta.

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Mencabut

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mencabut:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); dan
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58),

Latar Belakang

Pertimbangan yang menjadi latar belakang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Penjelasan Umum PP Manajemen PNS

Dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang berdasarkan Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen PNS. Pengaturan Manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.

Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN yang dapat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada PPK.

Dalam penyelenggaraan Manajemen PNS, Presiden atau PPK mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pembinaan Manajemen PNS dapat didelegasikan kepada PyB dalam pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen PNS diperlukan sistem informasi pengembangan kompetensi, sistem informasi pelatihan, sistem informasi manajemen karier, dan sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun, yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Manajemen PNS dalam Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Isi PP Manajemen PNS

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (bukan dalam format asli):

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
  7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
  8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
  9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
  11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
  13. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
  14. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
  15. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
  16. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  18. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
  19. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
  20. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
  21. Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT.
  22. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.
  23. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.
  24. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
  25. Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
  26. Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan.
  27. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
  28. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
  29. Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan.
  30. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  31. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

Manajemen PNS meliputi:

  1. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
  2. pengadaan;
  3. pangkat dan Jabatan;
  4. pengembangan karier;
  5. pola karier;
  6. promosi;
  7. mutasi;
  8. penilaian kinerja;
  9. penggajian dan tunjangan;
  10. penghargaan;
  11. disiplin;
  12. pemberhentian;
  13. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
  14. perlindungan.

Pasal 3

  1. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
  2. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
    1. menteri di kementerian;
    2. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
    3. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
    4. gubernur di provinsi; dan
    5. bupati/walikota di kabupaten/kota.
  3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk:
    1. Jaksa Agung; dan
    2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk juga:
    1. Kepala Badan Intelijen Negara; dan
    2. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk juga Sekretaris Mahkamah Agung.

BAB II
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran.

Bagian Kedua
Penyusunan Kebutuhan

Pasal 5

  1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.
  2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
  3. Penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
  4. Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan rencana strategis Instansi Pemerintah.
  5. Dalam rangka penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan dinamika/ perkembangan organisasi Kementerian/Lembaga.

Pasal 6

  1. Analisis Jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pemerintah mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan analisis Jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi kebutuhan jumlah dan jenis:

  1. JA;
  2. JF; dan
  3. JPT.

Pasal 8

Rincian kebutuhan PNS setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun berdasarkan:

  1. hasil analisis Jabatan dan hasil analisis beban kerja;
  2. peta Jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang Jabatan; dan
  3. memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

Pasal 9

  1. Hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri dan Kepala BKN dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Pemerintah.
  2. Rincian penyusunan kebutuhan PNS setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk penetapan kebutuhan PNS tahun berikutnya disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri dan Kepala BKN paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya.
  3. Dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran tahun berikutnya yang mengakibatkan perubahan dalam perencanaan kebutuhan PNS, penyampaian rincian penyusunan kebutuhan PNS setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan April tahun sebelumnya.

Pasal 10

  1. Penyusunan kebutuhan PNS dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik.
  2. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan yang bersifat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan PNS diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

Bagian Ketiga
Penetapan Kebutuhan

Pasal 12

  1. Kebutuhan PNS secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.
  2. Pertimbangan teknis Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat akhir bulan Juli tahun sebelumnya.
  3. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyusun rencana pemenuhan kebutuhan PNS berdasarkan prioritas pembangunan nasional.
  4. Rencana pemenuhan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dimintakan pendapat paling lambat akhir bulan April untuk rencana pemenuhan kebutuhan PNS tahun berikutnya.
  5. Pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling lambat akhir bulan Mei untuk rencana pemenuhan kebutuhan PNS tahun berikutnya.
  6. Penetapan kebutuhan PNS pada setiap Instansi Pemerintah setiap tahun ditetapkan oleh Menteri paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan.
  7. Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usul dari:
    1. PPK Instansi Pusat; dan
    2. PPK Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pasal 13

Dalam pemberian pertimbangan teknis Kepala BKN dan penetapan kebutuhan PNS oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memperhatikan:

  1. untuk Instansi Pusat:
    1. susunan organisasi dan tata kerja;
    2. jenis dan sifat urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya;
    3. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk setiap jenjang Jabatan;
    4. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
    5. rasio jumlah antara PNS yang menduduki Jabatan administrator, Jabatan pengawas, Jabatan pelaksana, dan JF; dan
    6. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.
  2. untuk Instansi Daerah provinsi:
    1. data kelembagaan;
    2. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada setiap jenjang Jabatan;
    3. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
    4. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah kabupaten atau kota yang dikoordinasikan; dan
    5. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.
  3. untuk Instansi Daerah kabupaten/kota:
    1. data kelembagaan;
    2. luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi daerah untuk dikembangkan;
    3. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada setiap jenjang Jabatan;
    4. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
    5. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk; dan
    6. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

Pasal 14

Dalam hal kebutuhan PNS yang telah ditetapkan pada Instansi Pemerintah tidak seluruhnya direalisasikan, Menteri dapat mempertimbangkan sebagai tambahan usulan kebutuhan PNS untuk tahun berikutnya.

BAB III
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 16

  1. Untuk menjamin kualitas PNS, pengadaan PNS dilakukan secara nasional.
  2. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan:
    1. Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana;
    2. Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan
    3. Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil.

Pasal 17

  1. Dalam rangka menjamin obyektifitas pengadaan PNS secara nasional, Menteri membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
  2. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BKN.
  3. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
    1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
    2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
    3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
    4. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
    5. BKN;
    6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan/atau
    7. kementerian atau lembaga terkait.
  4. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    1. mendesain sistem seleksi pengadaan PNS;
    2. menyusun soal seleksi kompetensi dasar;
    3. mengoordinasikan instansi pembina JF dalam penyusunan materi seleksi kompetensi bidang; merekomendasikan kepada Menteri tentang ambang batas kelulusan seleksi kompetensi dasar untuk setiap Instansi Pemerintah;
    4. melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama- sama dengan Instansi Pemerintah;
    5. mengolah hasil seleksi kompetensi dasar;
    6. mengawasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
    7. menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi kompetensi dasar dan mengintegrasikan hasil seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang; dan
    8. mengevaluasi dan mengembangkan sistem pengadaan PNS.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan mekanisme kerja panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

  1. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di Instansi Pemerintah, PPK membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PNS.
  2. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PyB.
  3. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
    1. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
    2. unit kerja yang membidangi pengawasan;
    3. unit kerja yang membidangi perencanaan;
    4. unit kerja yang membidangi keuangan; dan/atau
    5. unit kerja lain yang terkait.
  4. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    1. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS;
    2. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
    3. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
    4. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
    5. melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama- sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan PNS;
    6. melaksanakan seleksi kompetensi bidang;
    7. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar, dan hasil seleksi kompetensi bidang; dan
    8. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada panitia seleksi nasional.

Pasal 19

Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui tahapan:

  1. perencanaan;
  2. pengumuman lowongan;
  3. pelamaran;
  4. seleksi;
  5. pengumuman hasil seleksi;
  6. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
  7. pengangkatan menjadi PNS.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 20

  1. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan panitia seleksi instansi pengadaan PNS menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PNS.
  2. Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    1. jadwal pengadaan PNS; dan
    2. prasarana dan sarana pengadaan PNS.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan

Pasal 21

  1. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS mengumumkan lowongan Jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat.
  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. nama Jabatan;
    2. jumlah lowongan Jabatan;
    3. kualifikasi pendidikan; dan
    4. Instansi Pemerintah yang membutuhkan Jabatan PNS.

Pasal 22

  1. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan lowongan Jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
  3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    1. nama Jabatan;
    2. jumlah lowongan Jabatan;
    3. unit kerja penempatan;
    4. kualifikasi pendidikan;
    5. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
    6. jadwal tahapan seleksi; dan
    7. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian Keempat
Pelamaran

Pasal 23

  1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
    2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
    4. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
    6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
    7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
    8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
    9. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
  2. Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
  3. Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 24

  1. Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
  2. Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan PNS dari Instansi Pemerintah yang akan dilamar.

Pasal 25

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Bagian Kelima
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 26

  1. Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap:
    1. seleksi administrasi;
    2. seleksi kompetensi dasar; dan
    3. seleksi kompetensi bidang.
  2. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
  3. Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
  4. Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
  5. Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

Pasal 27

  1. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
  2. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
  3. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 28

  1. Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mengikuti seleksi kompetensi dasar.
  2. Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS bersama panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
  3. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai.

Pasal 29

  1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengikuti seleksi kompetensi bidang.
  2. Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS.
  3. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing- masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.

Pasal 30

Dalam hal diperlukan, panitia seleksi instansi pengadaan PNS dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan Jabatan pada Instansi Pemerintah.

Pasal 31

  1. Hasil seleksi kompetensi bidang disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
  2. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang.

Pasal 32

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Bagian Keenam
Pengangkatan Calon PNS dan
Masa Percobaan Calon PNS

Pasal 33

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.

Pasal 34

  1. Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
  2. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
  3. Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
  4. Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
  5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
  6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala LAN.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala LAN.

Pasal 35

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Menjadi PNS

Pasal 36

  1. Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
    1. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
    2. sehat jasmani dan rohani.
  2. Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

  1. Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.
  2. Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon PNS diberhentikan apabila:
    1. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
    2. meninggal dunia;
    3. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
    4. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
    5. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
    6. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
    7. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.

Pasal 38

Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tewas, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Sumpah/Janji

Pasal 39

  1. Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
  2. Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.
  3. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 40

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

Pasal 41

  1. Dalam hal calon PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama atau kepercayaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji.
  2. Dalam hal calon PNS mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka frasa “Demi Allah, saya bersumpah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”.
  3. Bagi calon PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji ditambahkan frasa yang berbunyi: “Kiranya Tuhan menolong Saya”.
  4. Bagi calon PNS yang beragama Hindu, frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diganti dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
  5. Bagi calon PNS yang beragama Budha, frasa “Demi Allah“ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diganti dengan frasa “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
  6. Bagi calon PNS yang beragama Khonghucu, frasa “Demi Allah“ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diganti dengan frasa “Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah”.
  7. Bagi calon PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 42

  1. Sumpah/janji diambil oleh PPK di lingkungannya masing-masing.
  2. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji.

Pasal 43

  1. Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dalam upacara khidmat.
  2. Calon PNS yang mengangkat sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh seorang rohaniwan.
  3. Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh 2 (dua) orang PNS yang Jabatannya paling rendah sama dengan Jabatan calon PNS yang mengangkat sumpah/janji.
  4. Pejabat yang mengambil sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mengucapkan sumpah/janji kalimat demi kalimat dan diikuti oleh calon PNS yang mengangkat sumpah/janji.
  5. Pada saat pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), semua orang yang hadir dalam upacara diwajibkan berdiri.
  6. Calon PNS yang telah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi PNS.

Pasal 44

  1. Pejabat yang mengambil sumpah/janji membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji.
  2. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, PNS yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi.
  3. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu:
    1. 1 (satu) rangkap untuk PNS yang mengangkat sumpah/janji;
    2. 1 (satu) rangkap untuk arsip Instansi Pemerintah PNS yang bersangkutan; dan
    3. 1 (satu) rangkap untuk arsip BKN.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengadaan PNS diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

BAB IV
PANGKAT DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Pangkat dan Jabatan

Pasal 46

  1. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
  2. Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS.

Pasal 47

Jabatan PNS terdiri atas:

  1. JA;
  2. JF; dan
  3. JPT.

Pasal 48

  1. Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri.
  2. Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 49

  1. Pengisian Jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli pertama, JF keterampilan jenjang pemula, dan JF keterampilan jenjang terampil dapat dilakukan melalui pengadaan PNS.
  2. Pengisian Jabatan administrator, Jabatan pengawas, JF keahlian jenjang ahli utama, JF keahlian jenjang ahli madya, JF keahlian jenjang ahli muda, JF keterampilan jenjang penyelia, JF keterampilan jenjang mahir, dan/atau JPT dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik yang berasal dari internal Instansi Pemerintah maupun PNS yang berasal dari Instansi Pemerintah lain.

Bagian Kedua
Jabatan Administrasi

Paragraf 1
Jenjang, Tanggung Jawab, dan Akuntabilitas

Pasal 50

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

  1. Jabatan administrator;
  2. Jabatan pengawas; dan
  3. Jabatan pelaksana.

Pasal 51

  1. Pejabat administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  2. Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
  3. Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 52

  1. Setiap pejabat administrasi harus menjamin akuntabilitas Jabatan.
  2. Akuntabilitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terlaksananya:
    1. seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, bagi Jabatan administrator;
    2. pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur, bagi Jabatan pengawas; dan
    3. kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur, bagi Jabatan pelaksana.

Pasal 53

Pejabat administrasi dilarang rangkap Jabatan dengan JF.

Paragraf 2
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 54

  1. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator sebagai berikut:
    1. berstatus PNS;
    2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
    3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    4. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
    5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    6. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
    7. sehat jasmani dan rohani.
  2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan.
  3. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pengawas sebagai berikut:
    1. berstatus PNS;
    2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
    3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    4. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
    5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    6. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
    7. sehat jasmani dan rohani.
  4. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana sebagai berikut:
    1. berstatus PNS;
    2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
    3. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
    4. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    5. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
    6. sehat jasmani dan rohani.
  5. Bagi PNS yang berasal dari daerah tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil yang akan diangkat dalam Jabatan administrator pada Instansi Pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil, dikecualikan dari persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  6. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 55

  1. Kompetensi Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f, ayat (3) huruf f, dan ayat (4) huruf e meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.
  2. Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
  3. Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
  4. Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi

Pasal 56

  1. Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong.
  2. PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam JA kepada PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.
  3. Pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
  4. PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam JA.
  5. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JA.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan dalam JA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Administrasi

Pasal 57

Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 58

Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Pasal 59

  1. Dalam hal PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.
  2. Dalam hal seorang PNS mengucapkan janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat “Demi Allah, saya bersumpah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”.
  3. Bagi PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji Jabatan ditambahkan kalimat yang berbunyi: “Kiranya Tuhan menolong saya”.
  4. Bagi PNS yang beragama Hindu, maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diganti dengan “Om Atah Paramawisesa”.
  5. Bagi PNS yang beragama Budha, maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diganti dengan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
  6. Bagi PNS yang beragama Khonghucu maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diganti dengan “Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah”.
  7. Bagi PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 60

  1. Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diambil oleh PPK di lingkungannya masing-masing.
  2. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.

Pasal 61

  1. Pengambilan sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
  2. PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
  3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PNS yang Jabatannya paling rendah sama dengan Jabatan PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
  4. Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji Jabatan yang diikuti oleh PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.

Pasal 62

Pengambilan sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan, dan saksi.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan administrator dan Jabatan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

Paragraf 5
Pemberhentian dari Jabatan Administrasi

Pasal 64

  1. PNS diberhentikan dari JA apabila:
    1. mengundurkan diri dari Jabatan;
    2. diberhentikan sementara sebagai PNS;
    3. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
    4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
    5. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau
    6. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
  2. Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  3. Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat administrator dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6).
  4. PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

Paragraf 6
Tata Cara Pemberhentian dari
Jabatan Administrasi

Pasal 65

  1. Pemberhentian dari JA diusulkan oleh PyB kepada PPK.
  2. PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam JA.

Pasal 66

  1. PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dalam JA.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa dalam pemberhentian dari JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Paragraf 1
Kedudukan, Tanggung Jawab, Tugas, Kategori, Jenjang,
Kriteria, dan Akuntabilitas Jabatan Fungsional

Pasal 67

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

Pasal 68

JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 69

  1. Kategori JF terdiri atas:
    1. JF keahlian; dan
    2. JF keterampilan.
  2. Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    1. ahli utama;
    2. ahli madya;
    3. ahli muda; dan
    4. ahli pertama.
  3. Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    1. penyelia;
    2. mahir;
    3. terampil; dan
    4. pemula.
  4. Jenjang JF ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi.
  5. Jenjang JF ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.
  6. Jenjang JF ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan.
  7. Jenjang JF ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.
  8. Jenjang JF penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam JF keterampilan.
  9. Jenjang JF mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam JF keterampilan.
  10. Jenjang JF terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan.
  11. Jenjang JF pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam JF keterampilan.

Pasal 70

JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

  1. fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah;
  2. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu;
  3. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;
  4. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan
  5. kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

Pasal 71

  1. Setiap pejabat fungsional harus menjamin akuntabilitas Jabatan.
  2. Akuntabilitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terlaksananya:
    1. pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi JF keahlian; dan
    2. pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi JF keterampilan.

Paragraf 2
Klasifikasi Jabatan Fungsional

Pasal 72

  1. JF dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Penetapan Jabatan Fungsional

Pasal 73

  1. Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dan kriteria JF.
  2. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan JF tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan JF diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional

Pasal 74

  1. Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui pengangkatan:
    1. pertama;
    2. perpindahan dari Jabatan lain; atau
    3. penyesuaian.
  2. Selain pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan ke dalam JF tertentu dapat dilakukan melalui pengangkatan PPPK.
  3. Jenis JF tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan JF melalui pengangkatan PPPK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

  1. Pengangkatan dalam JF keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. berstatus PNS;
    2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    3. sehat jasmani dan rohani;
    4. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
    5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
    6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
    7. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
  2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

Pasal 76

  1. Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. berstatus PNS;
    2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    3. sehat jasmani dan rohani;
    4. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
    5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
    6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
    7. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    8. berusia paling tinggi:
      1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;
      2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
      3. 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan
    9. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
  2. Pengangkatan JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Pasal 77

  1. Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. berstatus PNS;
    2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    3. sehat jasmani dan rohani;
    4. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV;
    5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
    6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
    7. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
  2. Pengangkatan dalam JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
  3. Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

Pasal 78

  1. Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. berstatus PNS;
    2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    3. sehat jasmani dan rohani;
    4. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
    5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
    6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
    7. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
  2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

Pasal 79

  1. Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. berstatus PNS;
    2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    3. sehat jasmani dan rohani;
    4. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
    5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
    6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
    7. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    8. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan
    9. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
  2. Pengangkatan JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Pasal 80

  1. Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. berstatus PNS;
    2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    3. sehat jasmani dan rohani;
    4. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara;
    5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
    6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
    7. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
  2. Pengangkatan dalam JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
  3. Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

Pasal 81

  1. Pengangkatan dalam JF keahlian dan JF keterampilan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
    2. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
    3. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
  2. Pengangkatan JF keahlian dan JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Paragraf 5
Tata Cara Pengangkatan Pertama
dalam Jabatan Fungsional

Pasal 82

  1. PyB mengusulkan pengangkatan pertama PNS dalam JF kepada PPK untuk:
    1. JF ahli pertama;
    2. JF ahli muda;
    3. JF pemula; dan
    4. JF terampil.
  2. Pengangkatan pertama dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Paragraf 6
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional melalui Perpindahan Jabatan

Pasal 83

  1. Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan Jabatan diusulkan oleh:
    1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang akan menduduki JF ahli utama; atau
    2. PyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki JF selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  2. Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden.
  3. Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK.

Paragraf 7
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
melalui Penyesuaian

Pasal 84

  1. Pengangkatan PNS yang akan menduduki JF melalui penyesuaian diusulkan oleh PyB kepada PPK.
  2. Pengangkatan PNS dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Paragraf 8
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
melalui Promosi

Pasal 85

  1. Pengangkatan dalam JF melalui promosi diusulkan oleh:
    1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang akan menduduki JF ahli utama; atau
    2. PyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki JF selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  2. Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden.
  3. Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK.

Paragraf 9
Pendelegasian Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Pasal 86

  1. PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JF selain JF ahli madya.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 10
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 87

Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 88

Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Pasal 89

  1. Dalam hal PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.
  2. Dalam hal seorang PNS mengucapkan janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat “Demi Allah, saya bersumpah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”.
  3. Bagi PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji Jabatan ditambahkan kalimat: “Kiranya Tuhan menolong saya”.
  4. Bagi PNS yang beragama Hindu, maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganti dengan “Om Atah Paramawisesa”.
  5. Bagi PNS yang beragama Budha, maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganti dengan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
  6. Bagi PNS yang beragama Khonghucu maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganti dengan “Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah”.
  7. Bagi PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 90

  1. Sumpah/janji Jabatan diambil oleh PPK di lingkungannya masing-masing.
  2. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.

Pasal 91

  1. Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
  2. PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan.
  3. Pengambilan sumpah/janji Jabatan disaksikan oleh dua orang PNS yang Jabatannya serendah rendahnya sama dengan Jabatan PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
  4. Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, mengucapkan susunan kata-kata sumpah/janji Jabatan kalimat demi kalimat dan diikuti oleh PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.

Pasal 92

  1. Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/ janji Jabatan tersebut.
  2. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan, dan saksi.
  3. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu satu rangkap untuk PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan, satu rangkap untuk Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dan satu rangkap untuk BKN.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JF diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

Paragraf 11
Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Pasal 94

  1. PNS diberhentikan dari JF apabila:
    1. mengundurkan diri dari Jabatan;
    2. diberhentikan sementara sebagai PNS;
    3. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
    4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
    5. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau
    6. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
  2. PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

Paragraf 12
Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Pasal 95

  1. Pemberhentian dari JF diusulkan oleh:
    1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JF ahli utama; atau
    2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JF selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  2. Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden.
  3. Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK.

Pasal 96

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dari JF selain JF ahli madya.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dari JF diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 13
Rangkap Jabatan

Pasal 98

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF.

Paragraf 14
Instansi Pembina

Pasal 99

  1. Instansi pembina JF merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.
  2. Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan.
  3. Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pembina memiliki tugas sebagai berikut:
    1. menyusun pedoman formasi JF;
    2. menyusun standar kompetensi JF;
    3. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
    4. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
    5. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF;
    6. menyusun kurikulum pelatihan JF;
    7. menyelenggarakan pelatihan JF;
    8. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
    9. menyelenggarakan uji kompetensi JF;
    10. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
    11. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
    12. mengembangkan sistem informasi JF;
    13. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
    14. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;
    15. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF;
    16. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN;
    17. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan
    18. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional.
  4. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna JF setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina.
  5. Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pengelolaan wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, pengelolaan JF yang dibinanya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan JF kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN.
  6. Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala LAN.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 100

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

Paragraf 15
Organisasi Profesi

Pasal 101

  1. Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF.
  2. Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.
  3. Pembentukan organisasi profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi instansi pembina.
  4. Organisasi profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
  5. Organisasi profesi JF mempunyai tugas:
    1. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
    2. memberikan advokasi; dan
    3. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
  6. Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi JF setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi JF dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi JF diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Jabatan Pimpinan Tinggi

Paragraf 1
Jenjang, Fungsi, dan Akuntabilitas
Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 102

Jenjang JPT terdiri atas:

  1. JPT utama;
  2. JPT madya; dan
  3. JPT pratama.

Pasal 103

JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah.

Pasal 104

  1. Setiap pejabat pimpinan tinggi harus menjamin akuntabilitas Jabatan.
  2. Akuntabilitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. JPT utama:
      1. tersusunnya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan;
      2. peningkatan kapabilitas organisasi;
      3. terwujudnya sinergi antar instansi dalam mencapai tujuan pembangunan; dan
      4. terselesaikannya masalah yang memiliki kompleksitas dan risiko tinggi yang berdampak politis.
    2. JPT madya:
      1. terwujudnya perumusan kebijakan yang memberikan solusi;
      2. terlaksananya pendayagunaan sumber daya untuk menjamin produktivitas unit kerja;
      3. terlaksananya penerapan kebijakan dengan risiko yang minimal;
      4. tersusunnya program yang dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi;
      5. terlaksananya penerapan program organisasi yang berkesinambungan; dan
      6. terwujudnya sinergi antar pimpinan di dalam dan antar organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan efisien.
    3. JPT pratama:
      1. tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi;
      2. tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi;
      3. terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan
      4. terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi.

Paragraf 2
Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 105

  1. JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama diisi dari kalangan PNS.
  2. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.

Pasal 106

  1. JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
  2. JPT utama dan JPT madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk JPT utama dan JPT madya di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai JPT utama dan JPT madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 107

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sebagai berikut:

  1. JPT utama:
    1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
    2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
    3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
    4. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
    5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
    6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
    7. sehat jasmani dan rohani.
  2. JPT madya:
    1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
    2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
    3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
    4. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
    5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
    6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
    7. sehat jasmani dan rohani.
  3. JPT pratama:
    1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
    2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
    3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
    4. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
    5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
    6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
    7. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 108

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagai berikut:

  1. JPT utama:
    1. warga negara Indonesia;
    2. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
    3. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
    4. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun;
    5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
    6. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
    7. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
    8. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
    9. sehat jasmani dan rohani; dan
    10. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta.
  2. JPT madya:
    1. warga negara Indonesia;
    2. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
    3. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;
    4. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
    5. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
    6. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
    7. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
    8. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
    9. sehat jasmani dan rohani; dan
    10. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.

Pasal 109

  1. Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis
  2. Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
  3. Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
  4. Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi Pemerintah.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan
Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 110

  1. Pengisian JPT utama dan JPT madya di kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dan huruf b.
  2. Pengisian JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional.
  3. Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c.
  4. Pengisian JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 111

  1. Pengisian JPT utama dan JPT madya tertentu yang berasal dari kalangan non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a dan huruf b.
  2. Pengisian JPT utama dan JPT madya tertentu yang berasal dari kalangan non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Presiden serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Pasal 112

  1. Pengisian JPT utama yang memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya setara menteri dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif sesuai sistem merit dan diangkat oleh Presiden.
  2. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mengangkat JPT utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penugasan atau penunjukan langsung.

Pasal 113

Pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111 dilakukan melalui tahapan:

  1. perencanaan;
  2. pengumuman lowongan;
  3. pelamaran;
  4. seleksi;
  5. pengumuman hasil seleksi; dan
  6. penetapan dan pengangkatan.

Pasal 114

  1. Perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a meliputi:
    1. penentuan JPT yang akan diisi;
    2. pembentukan panitia seleksi;
    3. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
    4. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
    5. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.
  2. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk JPT Utama dibentuk oleh Presiden.
  3. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk oleh PPK, kecuali JPT Madya tertentu dibentuk oleh Presiden.
  4. Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
  5. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
    1. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
    2. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong; dan
    3. akademisi, pakar, atau profesional.
  6. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
    1. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
    2. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
    3. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
    4. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
  7. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 115

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 memiliki tugas:

  1. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
  2. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
  3. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
  4. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
  5. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
  6. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
  7. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

Pasal 116

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.
  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.
  3. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

Pasal 117

  1. Pengumuman lowongan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik.
  2. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
  3. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
    1. terbuka pada tingkat nasional kepada seluruh Instansi Pemerintah untuk JPT pada Instansi Pusat dan JPT madya pada Instansi Daerah provinsi;
    2. terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT pratama pada Instansi Daerah provinsi; atau
    3. terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT pratama pada Instansi Daerah kabupaten/kota.
  4. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memuat:
    1. nama JPT yang lowong;
    2. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan/atau Pasal 108;
    3. kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang lowong;
    4. batas waktu penyampaian berkas pelamaran;
    5. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
    6. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi.
  5. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi.

Pasal 118

  1. Pelamaran pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c disampaikan kepada panitia seleksi.
  2. Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PPK instansinya.

Pasal 119

  1. Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
  2. Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.

Pasal 120

  1. Seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).
  2. Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
  3. Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d dilakukan mengacu kepada standar kompetensi Jabatan.
  4. Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.
  5. Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
    1. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas;
    2. seleksi kompetensi;
    3. wawancara akhir; dan
    4. tes kesehatan dan tes kejiwaan.
  6. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi.
  7. Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 121

  1. Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
  2. Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:
    1. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
    2. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
  3. Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada PPK.

Pasal 122

Penetapan dan pengangkatan JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f dilakukan oleh Presiden atau PPK sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3).

Pasal 123

  1. Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan Instansi Pusat kepada PPK melalui PyB.
  2. PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) dengan memperhatikan pertimbangan PyB untuk ditetapkan.

Pasal 124

  1. Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian kepada PPK, untuk disampaikan kepada Presiden.
  2. Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi utama yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan lembaga pemerintah nonkementerian kepada menteri yang mengoordinasikan, untuk disampaikan kepada Presiden.
  3. Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan lembaga nonstruktural kepada Menteri, untuk disampaikan kepada Presiden.
  4. Presiden memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi dengan memperhatikan pertimbangan PPK, menteri yang mengoordinasikan, atau Menteri.

Pasal 125

Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan kesekretariatan lembaga negara kepada pimpinan lembaga negara untuk disampaikan kepada Presiden.

Pasal 126

  1. Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan Instansi Daerah provinsi kepada PPK.
  2. PPK mengusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Instansi Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  3. Presiden memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya dengan memperhatikan pertimbangan PPK.

Pasal 127

  1. Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan Instansi Daerah provinsi dan Instansi Daerah kabupaten/kota kepada PPK melalui PyB.
  2. PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Daerah provinsi dan Instansi Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan PyB.
  3. Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur.
  4. Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.

Pasal 128

  1. Dalam memilih calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 126 ayat (3), Presiden dapat dibantu oleh tim.
  2. Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden.

Pasal 129

PPK dilarang mengisi Jabatan yang lowong dari calon pejabat pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada JPT yang lain.

Paragraf 4
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
karena Penataan Organisasi

Pasal 130

  1. Dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi Pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.
  2. Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

Pasal 131

  1. Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
  2. Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    1. satu klasifikasi Jabatan;
    2. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan
    3. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
  3. Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
    1. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
    2. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.
  4. Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
  5. Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka.
  6. Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, Presiden berwenang melakukan pengisian JPT melalui mutasi pada tingkat nasional.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 132

  1. Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.
  2. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    1. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
    2. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
  3. Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 133

  1. JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
  2. JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 134

  1. Ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara.
  2. Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
    1. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;
    2. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
    3. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
    4. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
    5. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
    6. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
    7. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
    8. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
    9. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.
  3. Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan secara berkala kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan persetujuan baru.

Paragraf 5
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 135

Setiap PNS atau non-PNS yang diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 136

Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya, dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Pasal 137

  1. Dalam hal PNS atau non-PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.
  2. Dalam hal seorang PNS atau non-PNS mengucapkan janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kalimat “Demi Allah, saya bersumpah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”.
  3. Bagi PNS atau non-PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji Jabatan ditambahkan kalimat: “Kiranya Tuhan menolong saya”.
  4. Bagi PNS atau non-PNS yang beragama Hindu, maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diganti dengan “Om Atah Paramawisesa”.
  5. Bagi PNS atau non-PNS yang beragama Budha, maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diganti dengan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
  6. Bagi PNS atau non-PNS yang beragama Khonghucu maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diganti dengan “Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah”.
  7. Bagi PNS atau non-PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 138

  1. Pelantikan dan sumpah/janji Jabatan pejabat pimpinan tinggi diambil oleh Presiden.
  2. Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk:
    1. PPK untuk pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
    2. PPK untuk pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Instansi Daerah provinsi;
    3. menteri yang mengoordinasikan untuk pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan lembaga pemerintah nonkementerian;
    4. pejabat lain untuk pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara; atau
    5. Menteri atau pejabat lain untuk pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural,
    untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.
  3. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.

Pasal 139

  1. Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
  2. PNS dan/atau non-PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
  3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PNS yang Jabatannya paling rendah sama dengan Jabatan PNS dan/atau non-PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
  4. Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji Jabatan yang diikuti oleh pejabat yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.

Pasal 140

Pengambilan sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, pejabat yang mengangkat sumpah/janji Jabatan, dan saksi.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan pejabat pimpinan tinggi diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

Paragraf 6
Target Kinerja dan Uji Kompetensi
Pejabat Pimpinan Tinggi

Pasal 142

  1. Pejabat pimpinan tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu Jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
  3. Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
  4. Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada Jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Dalam hal pejabat pimpinan tinggi yang berasal dari non-PNS tidak memenuhi target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), yang bersangkutan diberhentikan dari JPT.

Paragraf 7
Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 144

PNS diberhentikan dari JPT apabila:

  1. mengundurkan diri dari Jabatan;
  2. diberhentikan sebagai PNS;
  3. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  4. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  5. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  6. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
  7. terjadi penataan organisasi; atau
  8. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Paragraf 8
Tata Cara Pemberhentian dari
Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 145

  1. Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:
    1. menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama;
    2. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;
    3. pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;
    4. Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan
    5. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.
  2. Pemberhentian dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden.
  3. Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dari JPT diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Jabatan ASN Tertentu yang dapat Diisi oleh Prajurit Tentara
Nasional Indonesia dan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 147

Jabatan ASN tertentu di lingkungan Instansi Pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

  1. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasi