Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan
jogloabang Sen, 02/12/2018 - 03:03

Peraturan Menteri Kesehatan yang asik-asik

Peraturan Menteri

KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
suryaden Jum, 03/13/2020 - 16:36

KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, bertujuan untuk mengantisipasi dan menangani penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.

KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. Sehingga diperlukan sistem yang terintegrasi secara nasional.

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu menyebutkan 132 Rumah Sakit di seluruh Indonesia yang menjadi rujuakan penanggulangan Penyakit Infeksi emerging tertentu tersebut.

KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 414/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza), dan dinyatakan tidak berlaku.

KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2020 oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

Mencabut

Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 414/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza), dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu adalah:

  1. bahwa penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menanganinya;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;

Dasar Hukum

Dasar hukum Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu adalah:

  1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);

Isi KMK tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA :

Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

  1. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
  2. memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar;
  3. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging
    Tertentu; dan
  4. melakukan pencatatan dan pelaporan.
KETIGA : Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging menyampaikan laporan secara berkala atau setiap ditemukan kasus suspek penyakit infeksi emerging tertentu kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 414/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU

NO PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT
1 Aceh 1 RSUD Dr. Zainole Abidin Jl. Tgk Daud Beurerueh, No. 108 B, Aceh
Telepon: (0651 -34562)
Fax: (0651-34566)
Email: [email protected]
2 RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara Jl. Banda Aceh-Medan Km. 6 Buket Rata Lhokseumawe NAD
Telepon: (0645-46334)
Fax: (0645-46222)
Email: [email protected]
2 Sumatera Utara 3 RSUP H. Adam Malik Jl. Bunga Lau No. 17, Medan Telepon: (061-8360051)
Fax: (061-8360255)
Email: [email protected]
4 RSUD Kabanjahe Jl Kapten Selamat Ketaren No. 08 Kabanjahe
Telepon: (0628-20012)
Fax: (0628-20012)
Email: [email protected]
5 RSUD Dr. Djasamen Saragih Jl. Sutomo No. 230, Pematang Siantar Telepon: (0622-22959)
6 RSUD Tarutung Jl. Agus Salim No. 1 Tarutung Kab Tapanuli Utara
Telepon: (0633-21303, 20450) Email: [email protected]
7 RSUD Kota Padang Sidimpuan Jl. Dr. Ferdinan Lumban Tobing No. 10, Padangsidimpuan
Telepon: (0634-21780)
Fax: ( 0634-21251)
Email: [email protected]
3 Sumatera Barat 8 RSUP dr. M. Djamil Jl. Perintis Kemerdekaan Padang
Telepon: (0751-32371)
Fax: (0751-32371)
Email: [email protected]
9 RSUD Dr. Achmad Mochtar Jl. Dr. A.Rivai Bukittinggi Telepon: (0752-21720)
Fax: (0752-21321)
Email: [email protected]
4 Riau 10 RSUD Arifin Achmad Jl. Diponegoro No. 2, Pekanbaru
Telepon: (0761-23418, 21618, 21657)
Fax: (0761-20253)
Email: [email protected]
11 RSUD Kota Dumai Jl. Tanjung Jati No. 4, Dumai. Telepon: (0765-440992)
Email: [email protected]
12 RSUD Puri Husada Tembilahan Jl. Veteran No. 52 Tembilahan Telepon: (0768-24563)
Fax: (0768-22121)
Email: [email protected]
5 Kepulauan Riau 13 RSUD Embung Fatimah Jl. R. Soeprapto. Blok D 1 - 9 Batu Aji Kota Batam
Telepon: (0778-364446)
Fax: (0778-361363)
Email: [email protected]
14 RSBP Batam Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.1, Sekupang,Batam
Telepon: (0778-322046, 322121) Fax: (0778-322165, 324391) Email: [email protected]
15 RSUD Muhammad Sani (Kab. Karimun) Jl. Soekarno - Hatta No. 1 Tanjung Balai Karimun
Telepon: (0777-327808)
Fax: (0777-327818)
Email: [email protected]
16 RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang JL. W.R Supratman No. 100 Km. 8 Tanjungpinang Kepulauan Riau Telepon: (0771-7335203)
Fax: (0771-7335203)
Email: [email protected]
6 Jambi 17 RSUD Raden Mattaher Jambi Jl. Letjend Suprapto No. 31 Telanaipura,Jambi 36122
Telepon: (0741-61692, 61694, 63394, 62364)
Fax: (0741-60014)
Email: [email protected]
7 Sumatera Selatan 18 RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Jl. Jendral Sudirman Km. 3,5 Palembang
Telepon: (0711-354088)
No Tlp IGD: (0711-315444) Fax: (0711-351318)
Email: [email protected]
19 RS Dr. Rivai Abdullah Jl. Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kec. Banyuasin I
Telepon: (0711-7537201)
Fax: (0711-7537204)
Email: [email protected]
20 RSUD Lahat Jl. Mayjend Harun Sohar II No.28 Lahat
Telepon: (0731-323080)
Fax: (0731-321785)
Email: [email protected]
21 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Jl. Kol. H. Burlian Km 6 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami, Palembang 30151
Telepon: (0711-5178883, 5718889) Fax: (0711-7421333)
Email: [email protected]
22 RSUD Kayuagung Jln. Letjen Yusuf Singadekane Kel. Jua-jua Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir
Telepon: (0712-323889)
Email: [email protected]
8 Bangka Belitung 23 RSUD Dr. H. Marsidi Judono Jl. Jend. Sudirman Aik Rayak Km. 5,5 Tanjungpandan Kab.Belitung
Telepon: (0719-22190)
Email: [email protected]
24 RSUD Depati Hamzah Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang
Telepon: (0717-438660)
Email: [email protected]
9 Bengkulu 25 RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Jl. Bhayangkara Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu 38229
Telepon: (0736-52004),(0736-5111) Fax: (0736-52007)
Email: [email protected]
26 RSUD Arga Makmur Jl. Siti Khadijah No. 08 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Telepon: (0737-521118)
Email: [email protected]
27 RSUD Hasanuddin Damrah Manna Jl. Raya Padang Panjang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Telepon: (085381637684) Email: [email protected]
10 Lampung 28 RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Jl. Dr. Rivai 06 Bandar Lampung 35112
Telepon: (0721-703312, 702455) Email: [email protected], [email protected]
29 RSUD Dr. H. Bob Bazar,SKM Jl. Lettu Rohani 14 B, Kalianda, Kab. Lampung Selatan
Telepon: (0727-322159)
Email: [email protected]
30 RSUD Jend. Ahmad Yani Metro Jl. Jend. A.Yani No. 13 Kota Metro Lampung
Telepon: (0725-41820)
Fax: (0725-48423)
Email: [email protected]
31 RSD May Jend HM Ryacudu Jl. Jendral Sudirman No. 2 Kotabumi Lampung Utara 34511
Telepon (0724-22095)
Fax: (0724-22095)
Email: [email protected]
11 DKI Jakarta 32 RSPI Sulianti Saroso Jl. Baru Sunter Permai Raya Jakarta Utara
Telepon: (021-6506559)
Fax: (021-6401411)
Email: [email protected]
33 RSUP Persahabatan Jl. Persahabatan Raya No. 1, Jaktim Telepon: (021) 4891708
Fax: (021) 4711222
Email: [email protected]
34 RSUP Fatmawati Jl. RS Fatmawati Cilandak, Jaksel Telepon: (021-7501524)
Fax: (021-7690123)
Email: [email protected]
35 RSPAD Gatot Soebroto Jl. Dr. Abdul Rahman Saleh No. 24 Kel. Senen, Kec. Senen Jakarta Pusat Telepon: (021-3440693)
Fax: (021-3440693)
Email: [email protected]
36 RSUD Cengkareng Jl. Kamal Raya Bumi Cengkareng Indah Cengkareng Timur Telepon: (021) 54372874
Fax: (021) 5442693
Email: [email protected]
37 RSUD Pasar Minggu JL. TB. Simatupang No. 1 Kel.Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon: (021-29059999)
Fax: (021-29407035)
Email: [email protected]
38 RS Umum Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto Jl. Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta Timur
Telepon: (021-8093288)
Fax: (021-8094005)
Email: [email protected]
39 RSAL Mintoharjo Jl. Bendungan Hilir 17 Jakpus Telepon: (215703081)
Fax: (021-5711997)
Email: [email protected]
12 Jawa Barat 40 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Jl. Pasteur No. 38 Bandung 40161 Telepon: (022-2034953-55)
Fax: (022-2032216)
Email: [email protected]
41 RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Jl. Bukit Jarian No. 40 Bandung Telepon: (022-3034446)
Fax: -
Email: [email protected]
42 RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Jl. Raya Puncak KM. 83, Po Box 28 Cisarua Bogor
Telepon: (0251-8253630)
Fax: (0251-8257662)
Email: [email protected]
43 RSUD Dr. Slamet Garut Jl. Rumah Sakit No.12 Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut 44151
Telepon: (0262-232720)
Fax: (0262-541327)
44 RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Jl. Rumah Sakit No. 1 Kota Sukabumi Telepon: (0266-225180, 225181)
Fax: (0266-212988)
Email: [email protected]
45 RSUD Kabupaten Indramayu Jl. Murah Nara No. 7 Sindang Indramayu
Telepon: (0234-272655)
Fax: (0234-275330)
Email: [email protected]
46 RSD Gunung Jati Kota Cirebon Jl. Kesambi No. 56 Kota Cirebon 45134
Telepon: (0231-206330)
Fax: (0231-203336)
Email: [email protected]
47 Rumkit Tk. II 03.05.01 Dustira Jl. Dustira No. 1 Kota Cimahi, Jawa Barat
Telepon: (022-6652207)
Fax: (022-6552170)
Email: [email protected]
13 Banten 48 RSU Kabupaten Tangerang Jl. A Yani No. 9 Tangerang, Kota Tangerang 15111
Telepon: (021-5512946, 5513709, 5523507)
Email: [email protected]
49 RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Jl. Rumah Sakit No. 1 Serang Telepon: (200528)
Fax: (200787 )
Email: [email protected]
14 Jawa Tengah 50 RSUP dr. Kariadi Jl. Dr. Soetomo No.16, Semarang 502441
Telepon: (024-8413476)
Fax: (024-8318617)
Email: [email protected]
51 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Jl. KRT. Dr. Soeradji Tirtonegoro No.1, Klaten, Jawa Tengah
Telepon: (0272-321020)
Fax: (0272-321104)
Email: [email protected]
52 RS Paru Dr. Ario Wirawan Jl. Hasanudin No. 806, Salatiga Telepon: (0298-326130)
Fax: (0298-322703 )
Email: [email protected]
53 RSUD Kraton Kab. Pekalongan Jl. Veteran No. 31, Pekalongan, 51117 Telepon: (0285-423225, 423523)
Fax: (0285-423225)
Email: [email protected] [email protected]
54 RSUD Dr Soeselo Slawi Kab. Tegal Jl. Dr. Sutomo No. 63 Slawi, Kab. Tegal, 52419
Telepon: (0283-491016)
Fax: (0283-401016-183)
Email: [email protected]
55 RSUD Dr. H. Soewondo Kendal Jl. Laut No. 21, Kendal
Telepon: (0294-381433)
Fax: (0294-381573)
Email: [email protected], [email protected]
56 RSUD Tidar Kota Magelang Jl. Tidar No. 30 A, Kota Magelang, Jawa Tengah
Telepon: (0293-362260, 362463) Fax: (0293-3868354)
Email: [email protected]
57 RSUD dr.Moewardi Jl. Kol Sutarto 132, Jebres Surakarta 57126
Telepon: (0271-637415)
Fax: (0271-637412)
Email: [email protected]
58 RSUD Banyumas Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas Telepon: (0281-796031)
Fax: (0281-796182)
Email: [email protected]
59 RSUD Dr. Loekmonohadi Kudus Jl. Dr. Lukmonohadi No.19, Kudus
Telepon: (0291-444001)
Fax: (0291-438195)
Email: [email protected]
60 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto
Telepon: (0281-632708)
Fax: (0281-631015)
Email: [email protected]
61 RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Jl. Fatmawati No. 1 Semarang 50272
Telp: (024) 6711500
Fax: (024) 6717755
Email: [email protected]
62 RSUD Kardinah Jl. KS Tubun No. 2, Kota Tegal, 52124
Telepon: (0283-350377, 350477)
Fax: (0283-353131)
Email: [email protected]
15 Yogyakarta 63 RSUP dr. Sardjito Jl. Kesehatan No. 1 Sekip Sinduadi Mlati sleman Yogyakarta 55284
Telepon: (0274-631190, 587333) Fax: (0274-565639)
Email: [email protected]
64 RSUD Panembahan Senopati Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Bantul,DIY
Telepon: (0274-367381, 367386,367508)
Fax: (0274-367506)
Email: [email protected]
65 RSUD Kota Yogyakarta Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta, DIY 55162
Telepon: (0274-371195, 386691, 386692)
Fax: (0274-385769)
Email: [email protected]
66 RSUD Wates Jl. Tentara Pelajar Km. 1 No. 5 Wates Kulon Progo, DIY
Telepon: (0274-773169)
Fax: (0274-773092)
Email: [email protected]
16 Jawa Timur 67 RSD Dr. Soebandi Jl. Dr. Soebandi No. 124 Kel Patrang Kab. Jember Jawa Timur 68111 Telepon: (0331-487441)
Fax: (0331-487564)
Email: [email protected]
68 RSUD Kabupaten Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 1 Pare, Kediri
Telepon: (0354-391718)
Email: [email protected]
69 RSUD Dr. Soetomo Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 6 - 8 Surabaya, Jawa Timur Telepon: (031-5501001)
Tlp. IGD: (031-5501239)
Fax: (031-55022068)
Email: [email protected]
70 RSUD Dr. Soedono Madiun Jl. Dr. Soetomo 59, Madiun Telepon: (0351-464325, 464326, 454567)
Fax: (0351-458054)
Email: [email protected]
71 RSUD Dr. Saiful Anwar Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 Malang
Telepon: (0341-362101)
Fax: (0341-369384)
Email: staf-rsu- [email protected] [email protected]
72 RSUD dr. R. Koesma Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 800, Kab Tuban, Jawa Timur Telepon: (0356- 321010,325696,323266)
Fax: (0356-322569)
Email: [email protected]
73 RSUD Blambangan Jl. Letkol Istiqlah No. 49 Banyuwangi, Jawa Timur
Telepon: (0333-421118, 421071,) Fax: (0333-421072)
Email: [email protected]
74 RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Jl. Veteran No. 36, Bojonegoro
Telepon: (0353-3412133)
Fax: (0353-3412133)
Email: [email protected]
75 RSUD Dr. Iskak Kab. Tulungagung Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Tulungagung
Telepon: (0355-322609)
Fax: (0355-322165)
Email: [email protected]
76 RSUD Sidoarjo Jl. Mojopahit No. 667, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215 Telepon: (031-8961649)
Fax: (031-8943237)
Email: [email protected]
77 RS Universitas Airlangga Kampus C Universitas Airlangga, Mulyorejo, Surabaya 60115
Telepon: (031-5916290, 5916287, 58208280)
Fax: (031-5916291)
Email: [email protected]
17 Bali 78 RSUP Sanglah Denpasar Jl. Diponegoro Denpasar, 80114
Telepon: (0361-227911-15)
Fax: (0361-224206)
Email: [email protected]
79 RSUD Sanjiwani Gianyar Jl. Ciung Wenara No. 2 Gianyar 80511
Telepon: (0361-943049)
Fax: (0361-943049)
Email: [email protected]
80 BRSU Tabanan Bali Jl. Pahlawan No. 14 Tabanan Bali Telepon: (0361-811027, 819810, 811202)
Fax: (0361-811202)
Email: [email protected]
81 RSUD Kab. Buleleng Jl. Ngurah Rai 30 Singaraja
Telepon: (0362-22046, 3307744) Email: [email protected]
18 Nusa Tenggara Barat 82 RSUD Provinsi NTB Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telepon: (0370-7502424)
Tlp. IGD: (0370-7504288)
Fax: (0370-621345)
Email: [email protected]
83 RSU Bima Jl. Langsat No. 1, Rabangodu Sel, Raba, Bima, Nusa Tenggara Barat 84115
Telepon: (0374-43142)
Email: [email protected]
84 RSUD Dr. R. Soedjono Selong Jl. Prof M Yamin, SH. No. 55 Selong
Telepon IGD: (01-123-223-4567)
Email: [email protected]
85 RS H. L. Manambai Abdulkadir Jl. Lintas Sumbawa-Bima Km. 5 Sumbawa Besar
Telepon: (0371- 2628078)
Fax: (0371- 2628099)
Email: [email protected]
19 Nusa Tenggara Timur 86 RSU Prof. Dr. W.Z Johanes Jl. Dr. Moch Hatta No. 19 Kupang Telepon: (0380-833614 )
Fax: (0380-832892 )
Email: [email protected]
87 RSUD Dr. Tc Hillers Jl. Wairklau, Maumere, Kabupaten Sikka, NTT 86113
Telepon: (081261153944)
Email: [email protected]
88 RSUD Komodo Labuan Bajo Jln. Raya Labuan Bajo, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT 86554
Telepon: (081337055250)
Email: [email protected]
20 Kalimantan Barat 89 RSUD Dr. Soedarso Pontianak Jl. dr. Soedarso No. 1 Pontianak
Telepon: (0561-737701)
Fax: (0561-73207736528)
Email: [email protected]
  90 RSUD Dr. Abdul Azis Singkawang Jl. Dr. Soetomo No. 28, Pasiran- Singkawang
Telepon: (0562-631798)
Fax: (0562-636319)
Email: [email protected]
  91 RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang Jl. YC Oevang Oeray No. 1 Sintang kota
Telepon: (0565-21002)CP: 081345435555
Email: [email protected]
92 RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang Jl. D.I Panjaitan No. 51 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Ketapang, 78851
Telepon: (0534-3037239)
Email: [email protected]
21 Kalimantan Tengah 93 RSUD Dr. Doris Sylvanus Jl. Tambun Bungai No. 4 Palangkaraya Kalimantan Tengah,73111
Telepon: (0536-3224695),(0536-3224695)
Fax: (0536-3229194)
Email: [email protected]
94 RSUD Dr Murjani Sampit Jl. H M Arsyad No. 65 Sampit 74321
Telepon: (0531-21010)
Fax: (0531-21782)
Email: [email protected]
95 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jl. Sutan Syahrir 17 Pangkalan Bun
Telepon: (0532-21404)
Fax: (0532-23580)
Email: [email protected]
22 Kalimantan Selatan 96 RSUD Ulin Banjarmasin Jl. Jend A Yani KM 2,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Telepon: (0511-3252180)
Fax: (0511-3252229)
Email: [email protected] com
97 RSUD H. Boejasin Pelaihari Jl. Hadji Boejasin No. 68A, Angsau Kab. Tanah Laut
Telepon: (0512-21083)
Tlp.IGD: (051222009)
Fax: (0512-21082)
Email: [email protected] co.id
23 Kalimantan Timur 98 RSUD Panglima Sebaya Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Tanah Grogot, Kab.Paser
Telepon: (0543-24563)
Fax: (0543-23294)
Email: [email protected]
99 RSU Taman Husada Bontang Jl. S. Parman No. 01, Kel Belimbing, Bontang 75331
Telepon: (0548-22111)
Tlp.IGD: (0548-23000)
Fax (0548-29111)
Email: [email protected]
100 RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jl. M.T. Haryono Ring Road Balikpapan No. 656
Telepon: (0542-873901, 887955, 887966)
Fax: (0542-873836)
Email: [email protected], [email protected]
101 RSUD Abdul Wahab Sjahranie Jl. Palang Merah Indonesia No. 1 Samarinda, Kaltim 75123
Telepon: (0541-738118 )
Fax: (0541-741793 )
Email: [email protected] [email protected]
102 RSUD Aji Muhammad Parikesit Jl. Ratu Agung No. 1 Tenggarong Seberang Kutai Kertanegara 75572
Telepon: (0541-661015)
Fax: (0541-661013 )
Email: [email protected]
24 Kalimantan Utara 103 RSUD Tanjung Selor Jl. Cendrawasih Kel Tanjung Selor Hilir, Kec Tanjung Selor Kab Bulungan
Telepon: (0552-21118)
Fax: (0552-22667)
Email: [email protected]
104 RSUD Tarakan Jl. Pulau Irian No.1, Kp. Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan
Telepon: (0551-21166)
Fax: (0551-21720)
Email: [email protected]
25 Sulawesi Utara 105 RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Jl. Raya Tanawangko No. 56, Manado
Telepon: (0431-8383058) Fax: (0431-838204)
Email: [email protected] [email protected]
106 RSU Ratatotok - Buyat Jl. J.W. Lasut Ratatotok II Kecamatan Ratatotok
Telepon: (0431-3177610)
Fax: (0431-3177610)
Email: [email protected]
107 RSUD Dr. Sam Ratulangi Jl. Suprapto Luaan Tondano Timur
Telepon: (0431-321171)
Fax: (0431-321172)
Email: [email protected]
108 RSUD Kota Kotamobagu Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan
Telepon: (0434-822816)
Fax: (0434-822354)
Email: [email protected]
26 Gorontalo 109 RSUD Prof. Dr. H Aloei Saboe Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo
Telepon: (08124315555)
No Tlp IGD: 085298208997 Email: [email protected]
27 Sulawesi Barat 110 RSUD Provinsi Sulawesi Barat Jl. RE Martadinata, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91512 Telepon: (0426-2703260/04)
Email: [email protected]
28 Sulawesi Tengah 111 RSUD Undata Palu Jl. R. E. Martadinata, Tondo Kecamatan Mantikulore 94119
Telepon: (0451-4908020)
Fax: (0451-421370)
Email: [email protected]
112 RSUD Kab. Banggai Luwuk Jl. Imam Bonjol KM 3 No. 14 Luwuk Telepon: (0461-21820)
Fax: (0461-21820)
Email: [email protected]
113 RSU Mokopido Toli-Toli Jl. Lanoni No.37 Kel Baru Kec Baolan kab Toli-Toli, Sulteng
Telepon: (0453-21301)
Fax: (0453-21301)
Email: [email protected]
114 RSUD Kolonedale Jl. W Monginsidi 2 Kolonedale
Telepon: (0465-21010)
Fax: (0465-21010)
Email: [email protected]
115 RSU Anutapura Palu Jl. Kangkung No. 1 Palu
Telepon: (0451-460570)
Fax: (0451-461567)
Email: [email protected]
29 Sulawesi Selatan 116 RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Jl. Perintis Kemerdekaan Km.11 Makasar
Telepon: ((0411) 584677)
Fax: ((0411) 587676 )
Email: [email protected], [email protected]
117 RS Dr. Tadjuddin Chalid, MPH Jl. Paccerakkang No.67/Pajjaiang Daya Makassar
Telepon: (0411-512902)
Fax: (0411-511011)
Email: rsk.tadjuddinchalid_makassar @yahoo.co.id
118 RSU Lakipadada Toraja Jl. Pongtiku Mandetek Tana Toraja
Telepon: (0423-22264)
Fax: (0423-22881)
Email: [email protected]
119 RSUD Kab. Sinjai Jl. Jend Sudirman No. 47 Sinjai, Sulawesi Selatan
Telepon: (0482-21132)
Fax: (0482-21133)
Email: [email protected]
120 RSUD Labuang Baji Jl. Dr. Ratulangi No.81 Makassar
Telepon: (0411-872120)
Fax: (0411-830454)
Email: [email protected] com
121 RS Tk.II Pelamonia Jl. Jend Sudirman No. 27, Makassar
Telepon: ((0411) 7402332)
Fax: ((0411) 3623434)
Email: [email protected]
122 RSU Andi Makkasau Parepare Jl. Nurussamawati No.9 Kota Parepare
Telepon: (0421-21823)
Fax: (0421-27643)
Email: [email protected]
30 Sulawesi Tenggara 123 RS Bahtera Mas Provinsi Sultra (RS Kendari) Jl. Kapten Piere Tendean No 50 Kec Baruga
Telepon: (0401-3195611)
Fax: (0401-321432 )
Email: [email protected] bahteramas.go.id
31 Maluku 124 RSU Dr. M. Haulussy Ambon Jl. dr. Kayadoe Ambon
Telepon: (0911 - 344871)
Fax: (0911 - 353595)
Email: [email protected]
125 RSUP dr J. Leimena Desa Rumah 3 Kec. Teluk Ambon
126 RSUD Dr. P. P. Magretti Saumlaki Jl. Ir. Soekarno - Poros Utama, Saumlaki, Tanimbar Sel Telepon: (0918-21113)
Fax: (0918-21114)
Email: [email protected]
32 Maluku Utara 127 RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Jl. Cempaka Kel. Tanah Tinggi Kota Ternate
Telepon: (0921-3121281)
Fax: (0921-3121777)
Email: [email protected]
33 Papua 128 RSU Jayapura Jl. Kesehatan I No. 01 Dok II Jayapura
Telepon: ((0967) 533616) Fax: ((0967) 533781)
Email: [email protected]
129 RSU Nabire Jl. R.E Martadinata Nabire, Papua
Telepon: (0984-21845)
Fax: (0984-23272)
Email: [email protected]
130 RSU Merauke Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 1 Merauke
Telepon: (0971-321124)
Email: [email protected]
34 Papua Barat 131 RSUD Manokwari Jl. Bhayangkara No. 1 Manokwari
Telepon: (0986-211440)
Email: [email protected]
132 RSUD Kabupaten Sorong Jl. Kesehatan No. 36 Sorong
Telepon: (0951 - 321850)
Fax: (0951 - 321763)
Email: [email protected]

Keputusan Menteri Kultur Berlaku

KMK HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri

KMK HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri
KMK HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri
jogloabang Sen, 05/25/2020 - 15:58

Kementerian Kesehatan menerbitkan KMK HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan New Normal Kerja di Kantor dan Industri pada masa Pandemi COVID-19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Kepmenkes HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 20 Mei 2020 di Jakarta.

Menkes, Terawan Agus Putranto, mengatakan dunia usaha dan masyakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas bekerja.

Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan.

Panduan pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja

  1. Selama PSBB bagi Tempat Kerja
    1. Kebijakan Manajemen dalam Pencegahan Penularan Covid-19
      1. Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di wilayahnya. (Secara berkala dapat diakses di https://infeksiemerging.kemkes.go.id. dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).
      2. Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.
      3. Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.
      4. Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.
      5. Pengaturan bekerja dari rumah (work from home).
  1. Menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.

    Jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung:

    1. Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun, dan sebelum masuk kerja terapkan Self Assessment Risiko Covid-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19.
    2. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
    3. Untuk pekerja shift :
      1. Jika memungkinkan tiadakan shift 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari);
      2. Bagi pekerja shift 3 atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun. 
  2. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.
  3. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.
  4. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat;
    1. Higiene dan sanitasi lingkungan kerja.

      Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali).

      Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area, dan fasilitas umum lainya.

      Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.

    2. Sarana cuci tangan
      • Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir).
      • Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan; Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar; Menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll);
    3. Physical Distancing dalam semua aktivitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll).
    4. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut:
      • Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.
      • Etika batuk Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.
      • Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat.
      • Makan makanan dengan gizi seimbang;
      • Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat salat, alat makan, dan lain lain.
  5. Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai Covid-19.
    1. Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi Covid-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar.
    2. Materi edukasi yang dapat diberikan:
      1. Penyebab Covid-19 dan cara pencegahannya;
      2. Mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul;
      3. Praktik PHBS seperti praktik mencuci tangan yang benar, etika batuk;
      4. Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan;
      5. Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamflet, majalah dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti di pintu masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio & video yang disiarkan secara berulang. SMS/whats up blast ke semua pekerja secara berkala untuk mengingatkan.
      6. Materi edukasi dapat diakses pada www.covid19.go.id.

Kepmenkes HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Kepmenkes HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi adalah:

  1. bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
  2. bahwa berbagai kebijakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian pada tempat kerja perkantoran dan industri;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

Dasar Hukum

Dasar hukum Kepmenkes HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

Isi Kepmenkes New Normal

Berikut adalah isi Kepmenkes HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TEMPAT KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI DALAM MENDUKUNG KEBERLANGSUNGAN USAHA PADA SITUASI PANDEMI.

KESATU : Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, ditujukan untuk memberikan acuan bagi pengelola/pengurus tempat kerja di instansi pemerintahan, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
KETIGA : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan dapat melibatkan masyarakat.
KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran Kepmenkes Kepmenkes HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang New Normal di Tempat Kerja

PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TEMPAT KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI DALAM MENDUKUNG KEBERLANGSUNGAN USAHA PADA SITUASI PANDEMI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19. Mencermati penyebaran dan penularan COVID- 19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Penanggulangan pandemi COVID-19 ini membutuhkan peran serta dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dunia usaha dan masyakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktifitas bekerja. Tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun demikian dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (New Normal). Dengan menerapkan panduan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada tempat kerja khususnya perkantoran dan industri, dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi.

B. Tujuan

Meningkatkan upaya tempat kerja khususnya perkantoran dan industri dalam pencegahan penularan COVID-19 bagi pekerja selama masa pandemi.

C. Sasaran

Sasaran panduan ini ditujukan untuk Tempat Kerja Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta, BUMN, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

D. Pengertian

  1. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
  2. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
  3. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID- 19 (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
  4. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam (≥38°C) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal* atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
  5. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam (≥38°C) atau riwayat demam; disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal* atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
  6. Probabel adalah PDP yang sedang diperiksa RT PCR namun masih inkonklusif (belum dapat disimpulkan).
  7. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
  8. Karantina mandiri adalah Pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
  9. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

BAB II
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI

Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 di lingkungan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di tempat kerja mulai dari pekerja hingga tingkat pimpinan serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Penentuan langkah ini disesuaikan dengan tingkat risiko berdasarkan jenis pekerjaan dan besarnya sektor usaha dengan pertimbangan termasuk :

  1. Faktor Pekerjaan

    Identifikasi jenis pekerjaan dan hubungannya dengan potensi bahaya paparan penularan penyakit perlu dilakukan dalam rangka membuat upaya yang lebih efektif. Penilaian risiko ini dilakukan berdasarkan potensi terpapar dari lingkungan umum selama perjalanan, rekan kerja dan hubungan dengan pelanggan serta potensi terpapar dengan riwayat perjalanan dari dan ke daerah terinfeksi penyakit COVID-19. Adapun pengelompokkan pekerja berisiko adalah sebagai berikut ;

    • Risiko pajanan rendah - pekerjaan yang aktifitas kerjanya tidak sering berhubungan/kontak dengan publik (pelanggan, klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya.
    • Risiko pajanan sedang - pekerjaan yang sering berhubungan/kontak dengan masyarakat umum, atau rekan kerja lainnya, pengunjung, klien atau pelanggan, atau kontraktor.
    • Risiko pajanan tinggi - pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui atau diduga terinfeksi COVID-19, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus.
  2. Faktor di luar pekerjaan

    Faktor yang dapat terjadi di rumah maupun komunitas.

  3. Faktor komorbiditas

    Potensi pada usia yang lebih tua, adanya penyakit penyerta seperti Diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, adanya kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan.

A. SELAMA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)

  1. Bagi Tempat Kerja
    1. Kebijakan Manajemen dalam Pencegahan Penularan COVID-19
      1. Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID- 19 di wilayahnya. (Secara berkala dapat diakses di http://infeksiemerging.kemkes.go.id. dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).
      2. Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.
      3. Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.
      4. Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.
      5. Pengaturan bekerja dari rumah (work from home).

        Menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.

    2. Jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung :
      1. Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun, dan sebelum masuk kerja terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. (Form 1)
      2. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
      3. Untuk pekerja shift :
        1. Jika memungkinkan tiadakan shift 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari)
        2. Bagi pekerja shift 3 atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.
      4. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.
      5. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.
      6. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat,
        1. Higiene dan sanitasi lingkungan kerja
          • Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.
          • Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
        2. Sarana cuci tangan
          • Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir).
          • Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan
          • Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
          • Menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll)
        3. Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja.

          Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll)

        4. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut:
          • Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

            Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.

          • Etika batuk

            Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.

          • Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat.
          • Makan makanan dengan gizi seimbang
          • Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.
    3. Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai COVID-19
      1. Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi COVID-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar.
      2. Materi edukasi yang dapat diberikan:
        1. Penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya
        2. Mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul.
        3. Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk
        4. Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan
        5. Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamphlet, majalah dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti di pintu masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio & video yang disiarkan secara berulang. SMS/whats up blast ke semua pekerja secara berkala untuk mengingatkan.
        6. Materi edukasi dapat diakses pada www.covid19.go.id.
  2. Bagi Pekerja
    1. Tetap tinggal di rumah

      jika tidak ada keperluan mendesak jangan keluar rumah. Jika terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker, hindari ke tempat-tempat dengan kerumunan orang banyak, selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, segera selesaikan keperluan lalu pulang. Patuhi petunjuk dari pemuka agama.

    2. Jaga kebersihan rumah

      Dibersihkan dan dipel 2 x sehari.

    3. Optimalkan sirkulasi udara dan cahaya matahari di rumah

      Biarkan udara pagi dan sinar matahari masuk dalam rumah

    4. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir

      Setiap kali tangan kotor, setelah buang air besar, setelah menceboki bayi dan anak, sebelum dan sesudah makan, sebelum menyuapi.

    5. Biasakan etika batuk/bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam.
    6. Gunakan masker bila batuk/pilek/demam.
    7. Pisahkan jika ada anggota keluarga yang sakit.

      Jaga jarak atau pisahkan ruangan apabila ada yang sakit, gunakan masker.

    8. Apabila mengalami keluhan kesehatan yang dicurigai COVID-19 segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan melalui telemedicine seperti sehatpedia, halodoc, good doctor, call center COVID-19 setempat, dan lain lain.
    9. Jika tidak ada keluhan yang mendesak dan darurat, hindari mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan selama masa pandemi, jika terpaksa maka datanglah dengan menggunakan masker.
    10. Mencari sumber informasi COVID-19 hanya dari sumber terpercaya seperti www.covid19.go.id.

B. SAAT KEMBALI BEKERJA PASCA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)

  1. Bagi Tempat Kerja
    1. Pihak manajemen/Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru. (Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat)
    2. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    3. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
    4. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
    5. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
    6. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id.
    7. Penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja
      1. Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.
      2. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
    8. Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain.
    9. Satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Tamu diminta mengisi Self Assessment. (Form 1)
    10. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :
      1. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan faceshield) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
      2. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
      3. Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk terdapat pada Form 2 dan Form 3.
    11. Terapkan physical distancing / jaga jarak ;
      1. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan physical distancing.
      2. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
      3. Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertical lakukan pengaturan sebagai berikut:
        1. Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
        2. Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
        3. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
      4. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.
      5. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif:
        1. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. (Form 1)
        2. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
        3. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
        4. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari. (Form 9)
  2. Bagi Pekerja
    1. Selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja;
      1. Saat perjalanan ke/dari tempat kerja
        1. Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
        2. Gunakan masker
        3. Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
          • Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter,
          • Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan handsanitizer
          • Gunakan helm sendiri
          • Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan handsanitizer sesudahnya.
          • Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.
      2. Selama di tempat kerja
        1. Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
        2. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
        3. Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi.
        4. Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
        5. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan handsanitizer.
        6. Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter.
        7. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
        8. Biasakan tidak berjabat tangan.
        9. Masker tetap digunakan.
      3. Saat tiba di rumah
        1. Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja)
        2. Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
        3. Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
    2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
    3. Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. APABILA MENEMUKAN PEKERJA TERKENA OTG, ODP, PDP ATAU KONFIRMASI COVID-19

Bila tempat kerja menemukan/mendapat informasi pekerja memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi COVID-19, maka :

  1. Segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat. (Form 4)
  2. Pekerja yang memenuhi kriteria OTG,
    1. Dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan Rapid Tes Polymerase Chain Reaction (RT PCR) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
    2. Apabila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, dapat dilakukan pemeriksaan Rapid Tes (RT) dengan tidak lanjut hasil pemeriksaan RT dapat dilihat pada tabel berikut :
    No. Hasil Rapid Tes Tindak Lanjut Pemeriksaan Lanjutan
    1

    NEGATIF
    (tidak reaktif)

    Lakukan karantina mandiri dengan penerapan PHBS dan Physical distancing
    (Form 5)
    Kemudian pemeriksaan ulang pada hari ke 10.
    Jika hasil pemeriksaan ulang hari ke 10 positif maka dilakukan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut turut di fasyankes/laboratorium yang ditunjuk Pemerintah.
    2 POSITIF (reaktif) Lakukan karantina mandiri dengan penerapan PHBS dan Physical distancing.
    (Form 5)
    Dan segera lakukan pemeriksaan konfirmasi dengan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut turut di fasyankes/laboratorium yang ditunjuk Pemerintah.

    Apabila OTG yang terkonfirmasi positif menunjukkan gejala demam (>38°C) atau batuk/ pilek/nyeri tenggorokan selama masa karantina, maka ;

    1. Jika gejal ringan dilakukan isolasi diri di rumah selama 14 hari.
    2. Jika gejala sedan dilakukan isolasi di RS darurat,
    3. Jika gejala berat dilakukan isolasi di RS rujukan
     
  3. Pekerja yang memenuhi kriteria ODP,
    1. Dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan Rapid Tes Polymerase Chain Reaction (RT PCR) pada hari 1 dan 2 oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
    2. Apabila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, dapat dilakukan pemeriksaan Rapid Tes (RT). Tidak lanjut hasil pemeriksaan RT dapat dilihat pada tabel berikut :
    No. Hasil Rapid Tes Tindak Lanjut Pemeriksaan Lanjutan
    1

    NEGATIF

    Lakukan karantina mandiri dengan penerapan PHBS dan Physical distancing
    (Form 5)
    Kemudian pemeriksaan ulang pada hari ke 10.
    Jika hasil pemeriksaan ulang hari ke 10 positif maka dilakukan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut turut di fasyankes/laboratorium yang ditunjuk Pemerintah.
    2 POSITIF Lakukan karantina mandiri dengan penerapan PHBS dan Physical distancing.
    (Form 5)
    Dan segera lakukan pemeriksaan konfirmasi dengan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut turut di fasyankes/laboratorium yang ditunjuk Pemerintah.

    Apabila ODP yang terkonfirmasi positif menunjukkan gejala perburukan, maka :

    • Jika gejala sedang dilakukan isolasi di RS darurat. (Demam >38°C, Sesak napas ringan, batuk menetap dan sakit tenggorokan.
    • Jika gejala berat dilakukan isolasi di RS rujukan (Demam > 38°C yang menetap ISPA berat/
      pneumonia berat)
  4. Pekerja yang memenuhi kriteria PDP harus segera dirujuk ke Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk (dapat dilihat pada www.covid19.kemkes.go.id)
  5. Setiap pekerja dengan status PDP dan kasus konfirmasi positif harus dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (Form 6). Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan kontak erat /OTG (Form 7).
  6. Selanjutnya harus dilakukan :
    1. Identifikasi kontak di lingkungan tempat kerja yaitu mengidentifikasi orang-orang/pekerja lain yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pekerja ODP, PDP atau konfirmasi positif dalam radius 1 meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 (www.covid19.kemkes.go.id), menggunakan formulir identifikasi kontak erat di lingkungan kerja (Form 8).
    2. Pekerja yang kontak dengan pekerja ODP, PDP atau konfirmasi positif dikelompokkan menjadi 2 kelompok (Ring) berdasarkan di 14 hari terakhir pekerja tersebut berkegiatan:
      1. Ring 1 : Pekerja dan orang lain yang pernah berinteraksi langsung dalam radius 1 meter dengan pekerja ODP, PDP atau konfirmasi positif.
      2. Ring 2 : Pekerja dan orng lain yang berada dalam 1 (satu) ruangan dengan pekerja ODP, PDP atau konfirmasi positif.
    3. Terhadap pekerja yang telah teridentifikasi masuk dalam Ring 1 dan Ring 2 dilakukan pemeriksaan Rapid Tes dan karantina/isolasi mandiri (bekerja dari rumah) dengan menerapkan PHBS dan Physical Distancing (prosedur sesuai dengan kriteria OTG di atas). Bila ada gejala segera melaporkan ke petugas kesehatan.
    4. Karantina mandiri dilakukan dapat di rumah pekerja atau tempat karantina/isolasi yang disediakan oleh tempat kerja/Pemerintah. Untuk masuk ke tempat karantina Pemerintah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan karantina mandiri dapat dilihat pada www.covid19.kemkes.go.id. (Form 9 dan Form 10)
    5. Segera lakukan pembersihan dan desinfeksi pada ruangan/area kerja yang terkontaminasi pekerja sakit ODP, PDP atau konfirmasi positif COVID-19). (Panduan desinfeksi dilihat pada www.covid19.kemkes.go.id.)
      1. Tutup ruangan/area kerja yang pernah digunakan oleh pekerja sakit selama minimal 1 x 24 jam sebelum proses pembersihan dan disinfeksi dilakukan untuk meminimalkan potensi terpajan droplet saluran pernafasan.
      2. Pembersihan dilakukan dengan melap semua area kerja pada permukaan-permukaan yang sering disentuh pekerja sakit dengan cairan disinfektan (misalnya meja/area kerja, gagang pintu, pegangan tangga, lift, kran air, dan lain sebagainya)
      3. Melakukan penyemprotan dengan cairan disinfeksi pada ruangan yang terkontaminasi pekerja sakit (seperti ruang kerja, ruang rapat, toilet, ruang ibadah, dan lain sebagainya).
      4. Buka pintu dan jendela ke arah ruang terbuka untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam tempat tersebut. Jika memungkinkan tunggu lagi selama 1 x 24 jam setelah proses pembersihan dan disinfeksi dilakukan.

BAB III
KOORDINASI ANTARA TEMPAT KERJA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN COVID-19

Dalam penanganan pandemi COVID-19 Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pemerintah, swasta dan masyarakat harus saling bekerjasama dan berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayahnya. Tempat kerja dan dunia usaha merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Adapun peran masing-masing pihak adalah sebagi berikut:

  1. Dinas Kesehatan
    1. Melakukan penilaian risiko penularan COVID-19 di wilayahnya.
    2. Melakukan sosialisasi, pemantauan dan pembinaan serta pendampingan bagi tempat kerja dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
    3. Memonitor pelaksanaan suveilans COVID-19 yang dilakukan tempat kerja.
    4. Membangun dan memperkuat jejaring dengan lintas program, lintas sektor terkait surveilans COVID-19 di tempat kerja.
    5. Melakukan komunikasi risiko tentang pasien yang berstatus konfirmasi positif COVID-19 kepada tempat kerjanya untuk dilakukan pelacakan kontak di lingkungan tempat kerja.
    6. Mengkoordinasikan sarana tempat karantina/isolasi dan fasilitas pelayanan kesehatan COVID-19 bagi masyarakat.
  2. Dinas Ketenagakerjaan

    Bersama Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan tempat kerja.

  3. Puskesmas
    1. Melakukan komunikasi risiko termasuk penyebarluasan informasi tentang COVID-19 kepada tempat kerja.
    2. Mengkomunikasikan tentang pasien yang berstatus konfirmasi positif COVID-19 kepada tempat kerjanya untuk dilakukan pelacakan kontak di lingkungan tempat kerja
    3. Membangun dan memperkuat jejaring dengan lintas program, lintas sektor terkait surveilans COVID-19 di tempat kerja.
  4. Rumah Sakit/Fasyankes
    1. Memberikan pelayanan kesehatan bagi pesien terkena COVID-19.
    2. Melakukan komunikasi risiko termasuk penyebarluasan informasi tentang COVID-19.
  5. Tempat Kerja Perkantoran dan Industri
    1. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja terintegrasi dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
    2. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja.
    3. Wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan apabila terdapat pekerja terkena COVID-19.
    4. Jika diperlukan memfasilitasi sarana karantina /isolasi mandiri bagi pekerja terindikasi OTG, ODP, PDP.
  6. Pekerja : wajib menerapkan Germas dalam rangka melindungi diri dan keluarganya dari penularan COVID-19.

BAB IV
PENUTUP

Panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri disusun secara umum untuk membantu dunia kerja dalam meningkatkan peran dan kewaspadaannya untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di lingkungan kerja serta memberikan perlindungan seoptimal mungkin bagi kesehatan pekerja. Panduan ini dapat dikembangkan oleh masing-masing tempat kerja sesuai dengan kebutuhannya. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tatanan tempat kerja dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID- 19 terhadap keberlangsungan dunia kerja, dan secara makro dapat berkontribusi menekan COVID-19 pada masyarakat, sehingga penyebaran COVID-19 dapat dicegah dan dikendalikan dengan baik.

Demikianlah isi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 20 Mei 2020 di Jakarta. Untuk Form bisa diunduh dibawah.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi

Keputusan Menteri Panduan Berlaku

Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19

Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19
Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19
jogloabang Kam, 02/11/2021 - 19:39

Kementerian Kesehatan menerbitkan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19. Keputusan Menkes ini menetapkan bahwa Rapid Diagnostic Test Antigen sebagai salah satu metode dalam pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining COVID-19 dalam kondisi tertentu. Dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan Rapid Diagnostic Test Antigen di Puskesmas untuk pelacakan kontak dan penegakan diagnosis Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. kriteria pemilihan;

  2. kriteria penggunaan;

  3. alur pemeriksaan;

  4. fasilitas pemeriksaan dan petugas pemeriksa;

  5. pengelolaan spesimen;

  6. keselamatan hayati (biosafety);

  7. pencatatan dan pelaporan;

  8. penjaminan mutu pemeriksaan; dan

  9. pengelolaan limbah pemeriksaan.

Pendanaan terhadap pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kemenkes bekerjasama dengan TNI dan Polri melakukan tracing hingga ke seluruh desa, kabupaten/kota, dan RT serta RW di tujuh provinsi di Jawa dan Bali yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Sebelum diterjunkan ke wilayah kerjanya masing-masing para Babinsa, Babinpotmar, dan Babinpot Dirga akan diberi pelatihan menjadi tracer COVID-19. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19. Hal ini dilakukan untuk peningkatan upaya testing dan tracing sebagai bagian proses penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), menetapkan penggunaan Rapid Diagnostic Test (RDT) Antigen, sebagai salah satu metode dalam pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining COVID-19 dalam kondisi tertentu.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19 diteken Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin pada tanggal 8 Februari 2021. Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19 muli berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19, adalah:

  1. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan proses penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19;

  2. bahwa dalam kondisi tertentu untuk kepentingan pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dapat menggunakan metode pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag);

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Dasar Hukum

Dasar hukum Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);

  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

  13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Isi Kepmenkes tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19

Berikut adalah isi Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19, bukan format asli:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGGUNAAN RAPID DIAGNOSTIC TEST ANTIGEN DALAM PEMERIKSAAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU

Menetapkan Rapid Diagnostic Test Antigen sebagai salah satu metode dalam pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining COVID-19 dalam kondisi tertentu.

KEDUA

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan Rapid Diagnostic Test Antigen di Puskesmas untuk pelacakan kontak dan penegakan diagnosis Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KETIGA

Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memperhatikan:

  1. kriteria pemilihan;

  2. kriteria penggunaan;

  3. alur pemeriksaan;

  4. fasilitas pemeriksaan dan petugas pemeriksa;

  5. pengelolaan spesimen;

  6. keselamatan hayati (biosafety);

  7. pencatatan dan pelaporan;

  8. penjaminan mutu pemeriksaan; dan

  9. pengelolaan limbah pemeriksaan.

KEEMPAT

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA

Pendanaan terhadap pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikianlah isi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19 diteken Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin pada tanggal 8 Februari 2021. Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19 muli berlaku pada tanggal ditetapkan.

Berikut adalah Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19.

PENGGUNAAN RAPID DIAGNOSTIC TEST ANTIGEN DALAM PEMERIKSAAN Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Dalam kondisi tertentu, Rapid Diagnostic Test Antigen dapat digunakan sebagai salah satu metode pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penyediaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) untuk pelacakan kontak dan penegakan diagnosis di Puskesmas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan penyediaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) untuk skrining dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) harus memperhatikan kriteria pemilihan, kriteria penggunaan, alur pemeriksaan, fasilitas pemeriksaan dan petugas pemeriksa, pengelolaan spesimen, keselamatan hayati (biosafety), pencatatan dan pelaporan, penjaminan mutu pemeriksaan, dan pengelolaan limbah pemeriksaan. Untuk meningkatkan performa RDT-Ag, maka pemeriksaan dilakukan pada fase akut (dalam waktu 7 hari pertama sejak onset gejala). Performa RDT-Ag semakin menurun setelah fase akut dilalui.

1. Kriteria Pemilihan RDT-Ag

Produk RDT-Ag yang digunakan adalah yang memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan (dapat dilihat melalui http://infoalkes.kemkes.go.id/) DAN memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

  1. memenuhi rekomendasi Emergency Used Listing (EUL) WHO;

  2. memenuhi rekomendasi Emergency Used Authorization (EUA) US-FDA;

  3. memenuhi rekomendasi European Medicine Agency (EMA); atau

  4. produk RDT-Ag lain dengan sensitivitas ≥ 80% dan spesifisitas ≥ 97% yang dievaluasi pada fase akut, berdasarkan hasil evaluasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan atau lembaga independen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Setiap produk RDT-Ag harus dievaluasi setiap 3 bulan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan atau lembaga independen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Kriteria Penggunaan RDT-Ag

RDT-Ag dapat digunakan dalam pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining COVID-19 dengan memperhatikan akses terhadap NAAT serta kecepatan pemeriksaan NAAT sesuai Tabel 1. Kriteria akses terhadap NAAT menggunakan waktu pengiriman yaitu waktu dari pengambilan swab sampai sampel diterima laboratorium. Kriteria kecepatan pemeriksaan menggunakan waktu tunggu yaitu waktu dari sampel diterima sampai keluar hasil pemeriksaan.

Tabel 1. Kriteria Penggunaan RDT-Ag

    Kriteria kecepatan pemeriksaan
    Waktu tunggu <24 jam Waktu tunggu 24-48 jam Waktu tunggu >48 jam
Kriteria akses terhadap NAAT Waktu pengiriman <24 jam Kriteria A Kriteria B Kriteria C
Pelacakan kontak dan penegakan diagnosis: NAAT. Skrining: RDT-Ag konfirmasi dengan NAAT. Pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining: RDT-Ag konfirmasi dengan NAAT. Pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining: RDT- Ag konfirmasi dengan NAAT.
Waktu pengiriman >24 jam Kriteria A Kriteria B Kriteria C
Pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining: RDT-Ag konfirmasi dengan NAAT. Pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining: RDT-Ag konfirmasi dengan NAAT. Pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining: RDT- Ag.

* Waktu pengiriman: waktu dari pengambilan swab sampai sampel diterima laboratorium.
Waktu tunggu: waktu dari sampel diterima sampai keluar hasil pemeriksaan

Berikut penjelasan untuk kriteria penggunaan RDT-Ag:

Kriteria A: jika ada akses NAAT dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan cepat (waktu pengiriman <24 jam DAN waktu tunggu <24 jam) maka pelacakan kontak dan penegakan diagnosis menggunakan NAAT, sedangkan skrining dapat menggunakan RDT-Ag dan konfirmasi dengan NAAT.

Kriteria B: jika ada akses NAAT tetapi pemeriksaan tidak dapat dilakukan dengan cepat (waktu pengiriman < 24 jam DAN waktu tunggu > 24 jam) ATAU jika tidak ada akses NAAT tetapi pemeriksaan dapat dilakukan dengan cepat (waktu pengiriman >24 jam DAN waktu tunggu <48 jam) maka pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining dapat menggunakan RDT-Ag yang kemudian dikonfirmasi dengan NAAT.

Kriteria C: jika tidak ada akses NAAT dan pemeriksaan tidak dapat dilakukan dengan cepat (waktu pengiriman > 24 jam DAN waktu tunggu >48 jam), maka pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining dapat menggunakan RDT-Ag.

Ketentuan penggunaan RDT-Ag mengikuti alur pemeriksaan pada pembahasan di bawah ini. RDT-Ag tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan follow up. NAAT mencakup qRT-PCR, TCM, dan LAMP yang telah disetujui Kementerian Kesehatan.

3. Alur Pemeriksaan RDT-Ag

  1. Kriteria A RDT-Ag

  2. Kriteria B RDT-Ag

  3. Kriteria C RDT-Ag

Gambar 1. Alur penggunaan Kriteria A RDT-Ag
Gambar 2. Alur penggunaan Kriteria B RDT-Ag
Gambar 3. Alur penggunaan Kriteria C RDT-Ag

4. Fasilitas Pemeriksaan dan Petugas Pemeriksa RDT-Ag

Pengambilan spesimen dan pemeriksaan RDT-Ag dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat terbuka antara lain di bandar udara, stasiun, terminal dengan melakukan penilaian risiko mempertimbangkan sirkulasi yang baik dan memperhatikan keamanan lingkungan sekitar sesuai pembahasan pada angka 6 mengenai keselamatan hayati (biosafety). Pengambilan spesimen dan pemeriksaan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Pengolahan limbah menjadi tanggung jawab pelaksana fasilitas pemeriksaan.

5. Pengelolaan Spesimen RDT-Ag

  1. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan pengambilanspesimen:

    1. Ketepatan pengambilan spesimen sangat menentukan kualitas hasil pemeriksaan tes diagnostik. Spesimen yang diambil dengan tidak tepat dapat mengakibatkan hasil tes negatif palsu.

    2. Kewaspadaan universal (universal precaution) penting diperhatikan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, yang meliputi:

      1. Selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan tindakan.

      2. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sesuai Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri dalam Menghadapi Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Tahun 2020.

      3. Diwajibkan menyediakan tempat sampah infeksius.

    3. Pastikan bahwa semua alat dan bahan yang dibutuhkan, termasuk formulir penyelidikan epidemiologi tersedia sebelum pengambilan spesimen.

    4. Pada saat pengambilan spesimen hanya ada petugas pengambilan spesimen dan pasien untuk mencegah transmisi.

  2. Pengambilan spesimen

    Pengambilan spesimen mengikuti prosedur sesuai dengan persyaratan masing-masing dengan jenis RDT-Ag yang digunakan. Jenis spesimen yang diambil disesuaikan dengan jenis RDT-Ag yang digunakan, dapat berupa swab nasofaring atau swab nasal.

  3. Pemeriksaan spesimen

    1. Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan pemeriksaanspesimen:

      1. Baca dengan teliti instruksi penggunaan RDT-Ag sesuai dengan yang tertera dari pabrik.

      2. Periksa tanggal kedaluwarsanya. Jangan gunakan RDT-Ag jika sudah lewat tanggal kedaluwarsanya. Bahan dalam kemasan reagen tetap stabil sampai tanggal kedaluwarsa yang tercetak di bagian luar kotak kemasan reagen.

      3. Pastikan bahwa kaset untuk pemeriksaan dan bungkus penyerap kelembapan tidak rusak atau valid.

      4. Jauhkan RDT-Ag dari cahaya matahari langsung.

      5. Jangan gunakan kembali RDT-Ag yang telah digunakan.

      6. Jangan gunakan perangkat RDT-Ag jika kemasan/sachet rusak atau segelnya terbuka.

      7. Jangan gunakan tabung buffer ekstraksi dari lot number yang berbeda meskipun dari reagen yang sama, dan jangan gunakan tabung buffer ekstraksi dari reagen merek lain.

    2. Lakukan prosedur pemeriksaan sesuai dengan kit RDT-Ag yang digunakan.

    3. Interpretasi Hasil Pemeriksaan

      1. Sebuah pita berwarna akan muncul di bagian atas jendela hasil, yang menunjukkan bahwa alat test berfungsi dengan baik. Pita ini adalah baris kontrol (C/control).

      2. Sebuah pita berwarna akan muncul di bagian bawah jendela hasil. Pita ini adalah baris test untuk antigen SARS-COV2 (T).

      3. Berikut tabel yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membaca hasil pemeriksaan.

      Tabel 2. Interpretasi Hasil Pemeriksaan RDT-Ag

Tabel 2. Interpretasi Hasil Pemeriksaan RDT-Ag

6. Keselamatan Hayati (Biosafety) RDT-Ag

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin keselamatan hayati (biosafety) di laboratorium antara lain:

  1. Penilaian Risiko

    Penilaian risiko merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan informasi dan mengevaluasi kemungkinan dan konsekuensi paparan bahaya di tempat kerja, dan menentukan tindakan pengendalian risiko yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Penilaian risiko dilakukan secara berkelanjutan dan harus dilakukan sebelum melakukan pekerjaan yang melibatkan agen biologi dan setiap kali terjadi perubahan pada personil, fasilitas, peralatan, metode, dan peraturan di lokasi kerja.

    Beberapa langkah yang dilakukan dalam melakukan penilaian risiko antara lain:

    • Langkah 1. Mengumpulkan informasi (identifikasi bahaya)
    • Langkah 2. Mengevaluasi risiko
    • Langkah 3. Menyusun strategi pengendalian risiko
    • Langkah 4. Memilih dan menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko
    • Langkah 5. Peninjauan risiko dan tindakan pengendalian risiko

    Tabel 3. Tingkat Risiko Pada Prosedur Pemeriksaan RDT-Ag

    Prosedur Risiko awal* Risiko residu**
    Pengambilan dan pemeriksaan spesimen Medium sampai tinggi Rendah sampai medium
    * Risiko awal: risiko sebelum tindakan pencegahan tertentu dilakukan (misal: ventilasi dan penggunaan APD)
    ** Risiko residu: risiko yang masih ada setelah dilakukannya kewaspadaan dasar (misal: ventilasi dan penggunaan APD)
  1. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

    APD yang digunakan harus sesuai dengan hasil penilaian risiko. Alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pemeriksaan spesimen SARS-CoV-2 menggunakan RDT-Ag adalah:

    1. Sarung tangan non-steril; hanya sarung tangan sekali pakai

    2. Coverall

    3. Pelindung mata (kacamata pengaman (goggles), pelindung wajah (face shield)

    4. Respirator seperti N95

  1. Persiapan Area Kerja Pengambilan Pemeriksaan Spesimen

    Pengambilan dan pemeriksaan RDT-Ag harus dilakukan di tempat khusus dengan ventilasi yang baik, terpisah dari area-area yang dapat diakses pasien. Area kerja ini harus ditandai dengan tanda bahaya biologis (biohazard ) dan hanya dapat diakses oleh staf pemeriksa yang terlatih.

Gambar 4. Area Kerja Pengujian RDT-Ag

7. Pencatatan dan Pelaporan RDT-Ag

Pencatatan dan pelaporan kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan terkomputerisasi secara online berbasis aplikasi atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Mekanisme pencatatan dan pelaporan pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui RDT-Ag sama dengan pemeriksaan NAAT. Aplikasi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan pemeriksaan RDT-Ag adalah aplikasi Allrecord-tc19.

8. Penjaminan mutu pemeriksaan RDT-Ag

Penjaminan mutu pemeriksaan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa tempat pengujian (fasilitas pelayanan kesehatan) memberikan hasil yang berkualitas. Hasil yang berkualitas adalah hasil yang akurat, terandalkan (reliable), relevan, dan tepat waktu. Dua komponen utama penjaminan mutu adalah pemantapan mutu internal (PMI)/quality control (QC) dan pemantauan mutu produk.

Pengendalian mutu internal RDT-Ag dilakukan setiap menggunakan lot (batch) baru. Salah satu cara PMI dengan melakukan pemeriksaan spesimen uji yang sudah diketahui hasilnya (positif atau negatif). Spesimen uji tersebut biasanya disertakan di dalam kit RDT-Ag, diperoleh secara komersil. Pengujian lot baru membantu memastikan bahwa RDT-Ag yang dikirimkan ke lapangan berfungsi sesuai spesifikasi pembuat. Pengujian lot baru biasanya dilakukan di laboratorium berdasarkan prosedur standar dan menggunakan material pengendalian kualitas (kontrol positif dan kontrol negatif).

Pemantauan mutu produk RDT-Ag disesuaikan dengan post market surveillance , dibawah koordinasi Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Pengawasan pasca pemasaran/post market surveillance sangat penting dilakukan untuk menemukan kerusakan/cacat pada produk. Pengawasan pasca pemasaran bertujuan untuk meyakinkan bahwa alat tes yang digunakan masih memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan kinerja yang sama seperti saat pertama kali ditempatkan di pasar. Kementerian Kesehatan memastikan adanya proses pemantauan dan evaluasi alat RDT-Ag (proaktif) per 3 bulan sekali dengan mekanisme pelaporan yang jelas ketika terjadi suatu permasalahan di lapangan (reaktif).

9. Pengelolaan Limbah Laboratorium RDT-Ag

Limbah pengambilan dan pemeriksaan spesimen RDT-Ag dianggap sebagai limbah biologis berbahaya (biohazard ) dan menjadi tanggungjawab pihak yang melaksanakan pengambilan dan pemeriksaan spesimen. Pengelolaan limbah medis NAAT dan RDT-Ag mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri Di Masyarakat dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pengelolaan limbah pemeriksaan RDT-Ag mengikuti prinsip-prinsip berikut:

  1. Limbah kaset kit RDT antigen perlu memperhatikan instruksi spesifik manufaktur kit tersebut, Material Safety Data Sheets, dan mengikuti peraturan lokal dan nasional pembuangan limbah.

  2. Seluruh limbah pengambilan dan pemeriksaan RDT-Ag harus diautoklaf atau diinsinerasi.

  3. Limbah cair hanya bisa dilakukan pada fasilitas yang mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

  4. Limbah padat dari bahan spesimen, kit RDT, APD habis pakai harus diproses berdasarkan pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga yang mempunyai izin yang masih berlaku dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

  5. Bahan yang bisa dipakai ulang, seperti gown, jas lab diproses sebagai bahan laundry infeksius.

  6. Jika pengambilan dan pemeriksaan spesimen dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan, maka penanganan dan pengelolaan limbah perlu dibawa kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk dengan menggunakan kontainer yang tertutup rapat dan kokoh untuk dimusnahkan.

Keputusan Menteri Pemdes Pedoman Berlaku

Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
suryaden Sen, 05/24/2021 - 16:50

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi untuk Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Panduan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan yaitu Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tertuang dalam Lampiran Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi merupakan satu proses rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang akan berhasil dilakukan jika dilakukan dengan cepat dan disiplin. Untuk itu, proses ini membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya dan koordinasi antara unit pemerintah pada berbagai level. Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19 secara optimal, dibutuhkan Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina dan Isolasi dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19.

Ruang lingkup Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina dan Isolasi dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dalam Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 ini meliputi beberapa pokok bahasan yaitu Definisi operasional, Target dan indikator pencapaian, alur dan ketentuan pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi, dan Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2021 oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi G Sadikin.

Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021
tentang
Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

Latar Belakang

Pertimbangan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19:

  1. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan penguatan sinergi dan kerja sama antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19;

  2. bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, dibutuhkan panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat agar pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi dapat dilakukan secara masif, cepat, efektif, dan terkoordinasi;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

Dasar Hukum

Dasar Hukum Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penaggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);

  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/3602/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

Isi Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

Berikut adalah isi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, bukan format asli:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANDUAN PEMERIKSAAN, PELACAKAN, KARANTINA, DAN ISOLASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU :

Menetapkan Panduan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA :

Panduan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19.

KETIGA :

Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka mempercepat pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT :

Pendanaan terhadap pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA :

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/3602/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam Keputusan Menteri ini.

KEENAM :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikianlah isi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KMK HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2021 oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi G Sadikin.

Berikut adalah isi Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KMK HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19:

PANDUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PELACAKAN, KARANTINA, DAN ISOLASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization. Sampai saat ini situasi penularan COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih sangat tinggi. Ancaman varian baru virus SARS-CoV2 membutuhkan respon yang cepat untuk mencegah penularan berkelanjutan. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan mempercepat dan meningkatkan kapasitas pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19.

Pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi merupakan satu proses rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang akan berhasil dilakukan jika dilakukan dengan cepat dan disiplin. Untuk itu, proses ini membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya dan koordinasi antara unit pemerintah pada berbagai level.

Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19 secara optimal, dibutuhkan Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina dan Isolasi dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19.

B. Tujuan

Terselenggaranya upaya percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui penguatan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina dan Isolasi dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini meliputi beberapa pokok bahasan yaitu:

  1. Definisi operasional;

  2. Target dan indikator pencapaian, alur dan ketentuan pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi; dan

  3. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi.

BAB II
DEFINISI OPERASIONAL

A. Definisi Kasus COVID-19

Kasus COVID-19 diklasifikasikan menjadi kasus suspek, kasus probabel, dan kasus konfirmasi. Klasifikasi kasus COVID-19 dilakukan berdasarkan penilaian kriteria klinis, kriteria epidemiologis, dan kriteria pemeriksaan penunjang.

  1. Kasus Suspek

    Yang dimaksud dengan kasus suspek adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

    1. Orang yang memenuhi salah satu kriteria klinis:

      1. Demam akut dan batuk; atau

      2. Minimal 3 gejala berikut: demam, batuk, lemas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek/hidung tersumbat, sesak napas, anoreksia/mual/muntah, diare, atau penurunan kesadaran; atau

      3. Pasien dengan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) berat dengan riwayat demam/demam (> 38℃) dan batuk yang terjadi dalam 10 hari terakhir, serta membutuhkan perawatan rumah sakit; atau

      4. Anosmia (kehilangan penciuman) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi; atau

      5. Ageusia (kehilangan pengecapan) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi.

    2. Seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable/konfirmasi COVID-19/kluster COVID-19 dan memenuhi kriteria klinis pada huruf a.

    3. Seseorang dengan hasil pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) positif sesuai dengan penggunaan RDT-Ag pada kriteria wilayah A dan B, dan tidak memiliki gejala serta bukan merupakan kontak erat (Penggunaan RDT-Ag mengikuti ketentuan yang berlaku).

  2. Kasus Probable

    Yang dimaksud dengan Kasus Probable adalah kasus suspek yang meninggal dengan gambaran klinis meyakinkan COVID-19 dan memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:

    1. Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) atau RDT-Ag; atau

    2. Hasil pemeriksaan laboratorium NAAT/RDT-Ag tidak memenuhi kriteria kasus konfirmasi maupun bukan COVID-19 (discarded).

  3. Kasus Terkonfirmasi

    Yang dimaksud dengan Kasus Terkonfirmasi adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

    1. Seseorang dengan pemeriksaan laboratorium NAAT positif.

    2. Memenuhi kriteria kasus suspek atau kontak erat dan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif di wilayah sesuai penggunaan RDTAg pada kriteria wilayah B dan C.

    3. Seseorang dengan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif sesuai dengan penggunaan RDT-Ag pada kriteria wilayah C.

Yang dimaksud dengan Bukan COVID-19 (Discarded) adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

  1. Seseorang dengan status kasus suspek atau kontak erat DAN hasil pemeriksaan laboratorium NAAT 2 kali negatif.

  2. Seseorang dengan status kasus suspek atau kontak erat DAN hasil pemeriksaan laboratorium RDT-Ag negatif diikuti NAAT 1 kali negatif sesuai penggunaan RDT-Ag pada kriteria B.

  3. Seseorang dengan status kasus suspek atau kontak erat DAN hasil pemeriksaan laboratorium RDT-Ag 2 kali negatif sesuai penggunaan RDT-Ag pada kriteria C.

  4. Orang tidak bergejala (asimtomatik) DAN bukan kontak erat DAN hasil pemeriksaan RDT-Ag positif diikuti NAAT 1x negatif sesuai penggunaan RDT-Ag pada kriteria A dan B.

  5. Orang tidak bergejala (asimtomatik) DAN bukan kontak erat DAN hasil pemeriksaan RDT-Ag negatif.

B. Kontak Erat

Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probabel atau dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 dan memenuhi salah satu kriteria berikut:

  1. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus konfirmasi dalam radius 1 meter selama 15 menit atau lebih;

  2. Sentuhan fisik langsung dengan pasien kasus konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dll);

  3. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar; ATAU

  4. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.

Untuk menemukan kontak erat:

  1. Periode kontak pada kasus probabel atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik) dihitung sejak 2 hari sebelum gejala timbul sampai 14 hari setelah gejala timbul (atau hingga kasus melakukan isolasi).

  2. Periode kontak pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimtomatik) dihitung sejak 2 hari sebelum pengambilan swab dengan hasil positif sampai 14 hari setelahnya (atau hingga kasus melakukan isolasi).

C. Derajat Gejala COVID-19

Derajat Gejala COVID-19 dapat diklasifikasikan ke dalam tanpa gejala/asimtomatis, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat,dan kritis.

  1. Tanpa gejala/asimtomatis yaitu tidak ditemukan gejala klinis.

  2. Gejala Ringan yaitu:

    Pasien dengan gejala tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia. Gejala yang muncul seperti demam, batuk, fatigue, anoreksia, napas pendek, mialgia. Gejala tidak spesifik lainnya seperti sakit tenggorokan, kongesti hidung, sakit kepala, diare, mual dan muntah, hilang penciuman (anosmia) atau hilang pengecapan (ageusia) yang muncul sebelum onset gejala pernapasan juga sering dilaporkan.

  3. Gejala Sedang yaitu:

    Pada pasien remaja atau dewasa: pasien dengan tanda klinis pneumonia (demam, batuk, sesak, napas cepat) tanpa tanda pneumonia berat termasuk SpO2 > 93% dengan udara ruangan.

    Pada anak-anak: pasien dengan tanda klinis pneumonia tidak berat (batuk atau sulit bernapas + napas cepat dan/atau tarikan dinding dada) dan tidak ada tanda pneumonia berat).

    Kriteria napas cepat: usia <2 bulan, ≥60x/menit; usia 2–11 bulan, ≥50x/menit ; usia 1–5 tahun, ≥40x/menit ; usia >5 tahun, ≥30x/menit.

  4. Gejala Berat yaitu:

    Pada pasien remaja atau dewasa: pasien dengan tanda klinis pneumonia (demam, batuk, sesak, napas cepat) ditambah satu dari: frekuensi napas > 30 x/menit, distres pernapasan berat, atau SpO2 < 93% pada udara ruangan.

    Pada pasien anak: pasien dengan tanda klinis pneumonia (batuk atau kesulitan bernapas), ditambah setidaknya satu dari berikut ini:

    1. sianosis sentral atau SpO2<93%;

    2. distres pernapasan berat (seperti napas cepat, grunting, tarikan dinding dada yang sangat berat);

    3. tanda bahaya umum : ketidakmampuan menyusu atau minum, letargi atau penurunan kesadaran, atau kejang.

    4. Napas cepat/tarikan dinding dada/takipnea: usia <2 bulan, ≥60x/menit; usia 2–11 bulan, ≥50x/menit; usia 1–5 tahun, ≥40x/menit; usia >5 tahun, ≥30x/menit.

  5. Kritis yaitu:

    Pasien dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), sepsis dan syok sepsis.

D. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk penegakan diagnosis dari kasus COVID-19 melalui uji laboratorium.

E. Pelacakan

Pelacakan kontak yang selanjutnya disebut Pelacakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan memantau kontak erat dari kasus konfirmasi atau kasus probable.

F. Karantina

Karantina adalah upaya memisahkan seseorang yang terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.

G. Isolasi

Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang terkonfirmasi COVID-19, dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.

BAB III
TARGET DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

Untuk memperkuat upaya percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 perlu ditetapkan target maupun indikator pencapaian. Indikator pencapaian pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dipilih berdasarkan dampaknya terhadap pengendalian pandemi. Agar dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, data yang dikumpulkan harus akurat dan tepat waktu (timely), sehingga indikator dapat bersifat responsif terhadap perubahan epidemiologi. Kelemahan dalam pengumpulan data (misal: data tidak lengkap atau tertunda) harus diperhatikan dalam pengambilan kesimpulan.

Pengukuran indikator setidak-tidaknya untuk pengambilan keputusan di level Kabupaten/Kota. Penilaian indikator ini perlu dilakukan setiap minggu di tingkat kabupaten/kota/provinsi. Jika memungkinkan di level yang lebih rendah yakni wilayah kecamatan, desa atau kelurahan yang merupakan wilayah kerja puskesmas masing-masing. Indikator-indikator berikut saling berkaitan satu sama lain sehingga interpretasi pencapaian harus dilakukan dengan memperhatikan keseluruhan indikator dan mengaitkannya dengan dampak terhadap pengendalian pandemi. Meskipun target yang tertulis berikut ini telah tercapai, pencapaian masing-masing indikator harus tetap ditingkatkan jika transmisi masih berlangsung, apalagi meningkat.

Dalam waktu 24 jam, kasus terkonfirmasi harus segera memulai isolasi dan diwawancarai untuk mengidentifikasi kontak erat (Gambar 1). Dalam waktu 48 jam sejak kasus terkonfirmasi, kontak erat harus diwawancarai dan memulai karantina. Dalam waktu 72 jam sejak kasus terkonfirmasi, kontak erat harus dilakukan pemeriksaan dengan NAAT/RDT-Ag.

Gambar 1. Timeline target dan indikator pencapaian pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi

Gambar 1. Timeline target dan indikator pencapaian pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi

1. Indikator Pencapaian dan Target Pemeriksaan

Indikator1:
Jumlah orang yang dites per 1000 penduduk per minggu di setiap Kabupaten/Kota
Target:
Minimal 1/1000/minggu

Penjelasan:

Laju pemeriksaan laboratorium digunakan untuk menilai cakupan surveilans.
Laju pemeriksaan minimal adalah 1 orang per 1000 penduduk per minggu.
Pemeriksaan deteksi COVID-19 diprioritaskan pada kasus suspek, kontak erat, tenaga kesehatan dan masyarakat yang tinggal di fasilitas tertutup yang memiliki risiko penularan tinggi.
Pemeriksaan dengan RDT-Ag dapat dihitung dalam perhitungan indikator ini, namun dalam pencatatan harus dibedakan antara pemeriksaan RDT-Ag dan NAAT. Laju pemeriksaan harus ditingkatkan lebih dari 1 orang per 1000 penduduk per minggu jika positivity rate masih tinggi.

Perhitungan:

Jumlah orang yang diperiksa dibagi jumlah penduduk x 1000

Indikator 2:
Proporsi tes positif per minggu
Target:
Maksimal 5% /minggu

Penjelasan:

Positivity rate dapat dinilai jika laju pemeriksaan minimal (indikator 1) terpenuhi. Positivity rate menunjukkan tingkat penularan di masyarakat.

Perhitungan

Proporsi tes positif (positivity rate) merupakan jumlah orang yang terdeteksipositif COVID-19 dibagi dengan total jumlah orang yang diperiksa (untuk keperluan diagnosis).

Indikator 3:
Waktu pengiriman sampel
Target:
Maksimal 24 jam

Penjelasan:

Waktu pengiriman merupakan waktu dari pengambilan swab sampai sampel diterima oleh laboratorium untuk pemeriksaan NAAT. Waktu pengiriman sampel yang terlalu lama mengakibatkan penundaan pemeriksaan, pengambilan keputusan klinis dan manajemen kesehatan masyarakat (misalnya pelacakan kontak).

Indikator 4:
Waktu tunggu hasil pemeriksaan NAAT
Target:
Maksimal 48 Jam

Penjelasan:

Waktu tunggu merupakan waktu dari sampel diterima laboratorium sampai keluar hasil pemeriksaan. Waktu tunggu hasil yang singkat penting untuk pengambilan keputusan klinis dan kesehatan masyarakat. Jika keluarnya hasil dan pelaporan tertunda terlalu lama, indikator-indikator pemeriksaan yang lain (jumlah tes/1000 penduduk/minggu dan proporsi positif) mungkin tidak mewakili keadaan saat ini. Jika waktu tunggu hasil NAAT meningkat di atas 48 jam, kapasitas pemeriksaan laboratorium NAAT mungkin perlu ditingkatkan dan RDT-Ag dapat digunakan agar identifikasi kasus tetap dapat dilakukan secara tepat waktu.

2. Indikator Pencapaian dan Target Pelacakan

Indikator 1:
Proporsi kasus konfirmasi yang diwawancarai dalam 24 jam setelah kasus terkonfirmasi untuk mengidentifikasi kontak erat
Target:
Minimal 80%

Penjelasan:

Kasus konfirmasi dilakukan wawancara dalam waktu 24 jam oleh tenaga kesehatan/tracer terhitung sejak hasil pemeriksaan laboratorium keluar (terkonfirmasi) untuk diidentifikasi kontak eratnya.

Perhitungan:

Jumlah kasus konfirmasi yang diwawancarai dalam waktu 24 jam setelah terkonfirmasi dibagi dengan jumlah semua kasus konfirmasi yang ditemukan pada hari tersebut dikali 100.

Indikator 2:
Rata-rata kontak erat yang terindentikasi untuk setiap kasus konfirmasi
Target:
Minimal 15 orang

Penjelasan:

Seluruh kontak erat dari kasus konfirmasi harus teridentifikasi agar dapat ditindaklanjuti dengan karantina dan pemeriksaan. Jumlah kontak erat dari kasus terkonfirmasi akan bervariasi sehingga indikator di atas adalah nilai rata-rata, bukan jumlah minimal kontak yang harus ditemukan untuk setiap kasus terkonfirmasi.

Perhitungan:

Jumlah semua kontak erat yang teridentifikasi dibagi jumlah semua kasus konfirmasi.

Indikator 3:
Proporsi kontak erat yang dites dalam 72 jam sejak kasus terkonfimasi.
Target:
Minimal 80%

Penjelasan:

Pemeriksaan pada kontak erat penting dilakukan untuk sesegera mungkin mengidentifikasi kasus yang harus ditindaklanjuti dengan isolasi dan identifikasi kontak erat lanjutan.

Perhitungan:

Jumlah semua kontak erat yang dilakukan pemeriksaan dalam 72 jam sejak kasus terkonfirmasi dibagi dengan jumlah semua kontak erat yang teridentifikasi dikali 100.

3. Indikator Pencapaian dan Target Karantina serta Isolasi

Indikator 1:
Proporsi kontak erat yang memulai karantina dalam 48 jam setelah kasus terkonfirmasi
Target:
Minimal 80%

Penjelasan:

Karantina kontak erat penting dilakukan untuk mencegah penularan dari mereka yang mungkin menjadi sumber penularan tidak bergejala. Karantina harus dilakukan segera setelah kontak teridentifikasi, tanpa menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Perhitungan:

Jumlah semua kontak erat yang dikarantina dalam 48 jam sejak kasus terkonfirmasi dibagi dengan jumlah semua kontak erat yang teridentifikasi dikali 100.

Indikator 2:
Proporsi kontak erat yang menyelesaikan masa karantina sesuai ketentuan
Target:
Minimal 80%

Penjelasan:

Kontak erat dinyatakan selesai karantina mengacu pada BAB IV huruf D terkait lama karantina.

Perhitungan:

Jumlah semua kontak erat yang menyelesaikan masa karantina sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah semua kontak erat yang teridentifikasi dikali 100.

Indikator 3:
Proporsi kasus terkonfirmasi yang diisolasi dalam 24 am setelah terkonfirmasi
Target:
Minimal 80%

Penjelasan:

Kasus terkonfirmasi adalah sumber penularan. Isolasi yang dilakukan segera akan mengurangi kemungkinan penularan dan dapat mengurangi beban pelacakan kontak.

Perhitungan:

Jumlah semua kasus konfirmasi yang diisolasi dalam 24 jam setelah terkonfirmasi dibagi dengan jumlah semua kasus konfirmasi dikali 100.

Indikator 4:
Proporsi kasus terkonfirmasi yang menyelesaikan masa isolasi sesuai ketentuan
Target:
Minimal 80%

Penjelasan:

Kasus terkonfirmasi dinyatakan selesai isolasi mengacu pada BAB IV huruf D terkait lama isolasi.

Perhitungan:

Jumlah semua kasus konfirmasi yang menyelesaikan masa isolasi sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah semua kasus konfirmasi yang teridentifikasi dikali 100.

BAB IV
ALUR DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PELACAKAN, KARANTINA, DAN ISOLASI

A. Alur Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina dan Isolasi

pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi yang saling terkait satu dengan yang lain digambarkan dalam alur pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi (Gambar 2).

Rerata masa inkubasi COVID-19 (waktu sejak seseorang tertular sampai munculnya gejala) adalah 5-6 hari walaupun pada sedikit kasus dapat mencapai 14 hari. Seseorang yang tertular dapat menjadi sumber penularan mulai sekitar 2 hari sebelum orang tersebut menunjukkan gejala. Masa inkubasi COVID-19 menjadi dasar pertimbangan strategi pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi. Strategi ini juga dapat dipertajam menggunakan informasi hasil pemeriksaan laboratorium.

Dengan meningkatnya kapasitas pemeriksaan (baik NAAT maupun RDT-Ag), hasil pemeriksaan dapat digunakan untuk memperpendek masa karantina dan isolasi. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan serta menaati protokol karantina dan isolasi meningkat.

Setelah diidentifikasi, kontak erat (baik yang bergejala maupun tidak) wajib diperiksa NAAT/RDT-Ag. Pada kontak erat yang asimtomatik/bergejala ringan, dilakukan entry test saat memasuki karantina pada hari pertama yang dilanjutkan dengan exit test pada hari kelima. Jika hasilnya tetap negatif dan selama karantina tidak muncul gejala, maka karantina dinyatakan selesai.

Kontak erat tetap diwajibkan melapor jika muncul gejala atau gejala lebih parah sampai 14 hari terhitung sejak tanggal dimulai karantina.

Gambar 2. Alur pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi untuk kasus yang tidak dirawat di RS

Alur pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi untuk kasus yang tidak dirawat di RS

B. Ketentuan Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria wilayah akses dan kecepatan pemeriksaan NAAT. Entry dan exit test dilakukan menggunakan kriteria wilayah akses dan kecepatan pemeriksaan NAAT mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk wilayah kriteria A, pemeriksaan NAAT digunakan untuk pemeriksaan entry dan exit. Untuk wilayah kriteria B, RDT-Ag digunakan pada pemeriksaan entry yang dilanjutkan dengan pemeriksaan NAAT untuk pemeriksaan exit. Untuk kriteria C, pemeriksaan entry dan exit dilakukan menggunakan RDT-Ag.

Laju pemeriksaan harus ditingkatkan lebih dari 1 orang per 1000 penduduk per minggu jika positivity rate masih tinggi.

Dalam hal deteksi COVID-19, pemeriksaan laboratorium diprioritaskan untuk kasus suspek, kontak erat, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang tinggal di fasilitas tertutup yang memiliki risiko penularan tinggi (tempat dengan kondisi jarak yang berdekatan seperti asrama, panti, lapas, rutan, dan tempat pengungsian).

NAAT mencakup quantitative reverse transcription polymerase chain reaction (qRT-PCR), tes cepat molekuler (TCM), dan loop-mediated isothermal amplification (LAMP) yang telah disetujui Kementerian Kesehatan.

C. Ketentuan Pelacakan

Puskesmas dan jejaringnya melakukan pelacakan (tracing) terhadap kontak erat dari kasus konfirmasi positif COVID-19. Dalam melaksanakan pelacakan, Puskesmas dan jejaringnya dapat melibatkan tracer dari tenaga kesehatan maupun non-kesehatan. Tracer non-kesehatan berasal dari kader, TNI dan POLRI atau komponen masyarakat lainnya yang telah memperoleh on-the-job-training dari Puskesmas. Tracer di bawah koordinasi Puskesmas memiliki kewajiban:

  1. Mewawancarai kasus terkonfirmasi dalam 24 jam sejak dinyatakan terkonfirmasi, menentukan apakah pasien dapat melakukan isolasi mandiri, dan memastikan pasien memulai isolasi. Untuk kasus probable atau kasus konfirmasi meninggal wawancara dapat dilakukan kepada keluarganya.

  2. Memastikan pasien terkonfirmasi menjalani isolasi dan berkoordinasi dengan petugas Puskesmas untuk melakukan pemantauan harian jika pasien melakukan isolasi mandiri.

  3. Mengidentifikasi kontak erat dalam 24 jam sejak pasien terkonfirmasi atau terdiagnosis sebagai probable.

  4. Mewawancarai kontak erat dalam 24 jam sejak diidentifikasi dan menentukan apakah kontak erat dapat melakukan karantina mandiri.

  5. Memastikan kontak erat melakukan pemeriksaan entry-test dalam 72 jam sejak kasus indeks terkonfirmasi.

  6. Memastikan kontak erat menjalani karantina selama minimal 5 hari dan berkoordinasi dengan petugas Puskesmas untuk melakukan pemantauan harian jika melakukan karantina mandiri.

  7. Memastikan kontak erat melakukan pemeriksaan exit-test pada hari ke-5 karantina.

Jika kontak erat berdomisili di wilayah kerja Puskesmas lain, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan mengkoordinasi proses pelacakan.

Tracer harus memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi untuk memperkecil risiko penularan:

  1. Jika harus melakukan kunjungan langsung, lakukan di luar ruangan, jaga jarak minimal 1 meter, gunakan Alat Pelindung Diri (sekurangkurangnya masker bedah) dan pastikan orang yang diwawancara juga menggunakan masker kain 3 lapis/masker bedah.

  2. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah wawancara.

D. Ketentuan Karantina dan Isolasi

  1. Lama karantina dan isolasi

    1. Karantina

      Karantina dilakukan sejak seseorang diidentifikasi sebagai kontak erat atau memenuhi kriteria kasus suspek yang tidak memerlukan perawatan Rumah Sakit (Tabel 1). Karantina harus dimulai segera setelah seseorang diinformasikan tentang statusnya sebagai seorang kontak erat, idealnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam sejak seseorang diidentifikasi sebagai kontak erat dan dalam waktu tidak lebih dari 48 jam sejak kasus indeks terkonfirmasi.

      Seseorang dinyatakan selesai karantina apabila exit test pada hari kelima memberikan hasil negatif.

      Jika exit test positif, maka orang tersebut dinyatakan sebagai kasus terkonfirmasi COVID-19 dan harus menjalani isolasi. Jika exit test tidak dilakukan maka karantina harus dilakukan selama 14 hari. Jika tidak dapat dilakukan pemeriksaan NAAT dan RDTAg karena tidak tersedianya sumber daya yang memadai maka karantina harus dilakukan selama 14 hari.

    2. Isolasi

      Isolasi dilakukan sejak seseorang suspek mendapatkan perawatan di Rumah Sakit atau seseorang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, paling lama dalam 24 jam sejak kasus terkonfirmasi.

      Kriteria selesai isolasi dan sembuh pada kasus terkonfirmasi COVID-19 menggunakan gejala sebagai patokan utama:

      1. Pada kasus terkonfirmasi yang tidak bergejala (asimtomatik), isolasi dilakukan selama sekurang-kurangnya 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.

      2. Pada kasus terkonfirmasi yang bergejala, isolasi dilakukan selama 10 hari sejak muncul gejala ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Sehingga, untuk kasus-kasus yang mengalami gejala selama 10 hari atau kurang harus menjalani isolasi selama 13 hari.

      Puskesmas yang memantau individu yang menjalani karantina atau isolasi dan RS yang merawat pasien COVID-19 memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat pernyataan bahwa seseorang wajib memulai atau telah menyelesaikan karantina atau isolasi, yang menyatakan seseorang dapat absen dari pekerjaan atau sudah dapat kembali bekerja.

Tabel 2. Karantina dan isolasi

  Karantina Isolasi
Wajib dijalankan oleh Kontak erat/suspek yang tidak memerlukan perawatan RS/ Suspek yang memerlukan perawatan RS/Terkonfirmasi COVID-19.
Kroteria selesai dan sembuh

Jika exit test pada hari ke-5 karantina negatif.

ATAU

14 hari jika tidak dapat dilakukan pemeriksaan NAAT dan RDT-Ag.

  1. Suspek
    Jika exit test pada hari ke-2 isolasi negatif.
  2. Terkonfirmasi
    Pasien asimptomatik 10 hari.
    Pasioen simptomatik: Minimal 10 hari ditambah sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala.

Perawatan di RS dilakukan berdasarkan pertimbangan DPJP.

  1. Tempat karantina dan isolasi

    Karantina dan isolasi dapat dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing atau secara terpusat. Perawatan di Rumah Sakit mengikuti pertimbangan DPJP.

    1. Karantina dan isolasi mandiri

      Karantina dan isolasi mandiri, dapat dilakukan di rumah masingmasing jika syarat klinis DAN syarat rumah sebagai berikut dapat dipenuhi:

      Syarat klinis:

      1. Usia <45 tahun; DAN

      2. Tidak memiliki komorbid; DAN

      3. Tanpa gejala/bergejala ringan;

      Syarat rumah:

      1. Dapat tinggal di kamar terpisah; DAN

      2. Ada kamar mandi di dalam rumah.

      Jika tidak memenuhi syarat rumah, maka kontak erat/kasus suspek yang tidak memerlukan perawatan Rumah Sakit dapat menjalani karantina di shelter karantina desa/kelurahan. Jika semua orang yang tinggal serumah merupakan kontak erat dari kasus terkonfirmasi COVID-19 maka kontak erat dapat melakukan karantina di rumah selama memenuhi syarat klinis dan syarat rumah.

      Jika tidak memenuhi syarat rumah, maka kasus terkonfirmasi COVID-19 dapat menjalani isolasi di shelter isolasi desa/kelurahan. Jika semua orang yang tinggal serumah terkonfirmasi COVID-19 maka pasien dapat melakukan isolasi di rumah selama memenuhi syarat klinis dan syarat rumah.

    2. Karantina dan isolasi terpusat

      Karantina terpusat dilakukan untuk semua kontak erat/kasus suspek yang tidak memerlukan perawatan Rumah Sakit termasuk kasus dengan penyakit penyerta yang terkontrol dan yang tidak memenuhi syarat klinis dan syarat rumah untuk melakukan karantina mandiri. Karantina terpusat dilakukan pada fasilitas Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi dan dikoordinasikan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Pelaksanaan karantina terpusat harus memastikan pemisahan antara individu yang menjalani karantina.

      Isolasi terpusat dilakukan untuk semua kasus suspek yang memerlukan perawatan Rumah Sakit/kasus konfirmasi COVID19 tanpa gejala dan gejala ringan yang tidak memenuhi syarat klinis dan rumah untuk melakukan isolasi mandiri. Isolasi terpusat dilakukan pada fasilitas Kabupaten/Kota/Provinsi dan dikoordinasikan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

      Isolasi terpusat di Kabupaten/Kota/Provinsi/Rumah Sakit Darurat COVID-19 dapat digunakan oleh pasien terkonfirmasi COVID-19 tidak bergejala/gejala ringan yang tidak memenuhi syarat klinis dan rumah.

      Jika pasien terkonfirmasi berusia >45 tahun maka dirujuk ke ke RS untuk pemeriksaan lanjutan di poliklinik rawat jalan/poliklinik COVID-19. Dokter pemeriksa akan menentukan apakah perlu dirawat di RS atau dapat dirujuk ke karantina/isolasi terpusat.

  1. Alur koordinasi perawatan

    Apabila selama masa isolasi seseorang mengalami perburukan gejala, maka petugas puskesmas wajib merujuk pasien ke RS terdekat (rujuk).

    Sebaliknya, petugas RS wajib merujuk pasien ke puskesmas setempat (rujuk balik) dan memastikan:

    1. Pasien mendapatkan perawatan isolasi sesuai syarat yang berlaku apabila pasien terkonfirmasi COVID-19 yang tidak bergejala/gejala ringan datang ke RS/didiagnosis COVID-19 di RS.

    2. Pasien menerima pemantauan selama 7 hari pasca menjalani perawatan di RS.

    Dinas kesehatan wajib mengkoordinasikan proses rujukan antara RS dan puskesmas (Gambar 3).

Gambar 3. Alur Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Pasien Isolasi

Alur Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Pasien Isolasi
  1. Pemantauan selama karantina, isolasi dan pasca perawatan

    Pemantauan kondisi pasien selama masa karantina dan isolasi mandiri akan dilakukan oleh petugas puskesmas dan tracer di bawah koordinasi Puskesmas. Jika selama pemantauan terjadi perburukan gejala, maka kasus dirujuk ke rumah sakit. Pemantauan kondisi pasien selama masa karantina dan isolasi terpusat dilakukan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan dan Puskemas setempat.

    Selama proses pemantauan disarankan dilakukan pemeriksaan tandatanda vital yang mencakup tekanan darah, suhu, laju nadi, laju pernapasan, dan saturasi oksigen. Pemantauan dapat dilakukan secara luring maupun secara daring.

    Seluruh proses pemantauan selama melakukan karantina dan isolasi mandiri maupun terpusat serta perawatan RS wajib dicatat di formulir pemantauan harian karantina dan isolasi pada aplikasi digital Silacak.

  1. Rangkuman manajemen kesehatan masyarakat

    Edukasi wajib diberikan kepada seluruh kasus yang meliputi informasi mengenai COVID-19, pencegahan penularan, pemantauan perkembangan gejala, dan lain-lain.

Tabel 4. Rangkuman manajemen kesehatan masyarakat kasus

  Karantina Isolasi Entry test Exit test Penyelidikan Epidemiologi dan Pelacakan Edukasi Tatalaksana jenazah COVID-19
Suspek v v* v v   v  
Probabel         v v v
Terkonfirmasi   v     v v v (jika meninggal)
Kontak Erat v   v v   v  

*Pada kasus yang memerlukan perawatan RS, pemeriksaan exit-test dilakukan dalam 24-48 jam setelah pemeriksaan pertama. Pemeriksaan selanjutnya berdasarkan pertimbangan DPJP.

BAB V
KOORDINASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PELACAKAN, KARANTINA, DAN ISOLASI

Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/desa. Secara teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan Puskesmas.

A. Koordinasi Pemeriksaan

  1. Tingkat Pusat

    Di tingkat pusat yang terlibat adalah Dirjen P2P/Kesmas/Yankes dan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Petugas pada level ini memiliki kewajiban:

    1. Mengevaluasi jumlah orang yang dites per 1000 penduduk per minggu, baik menggunakan NAAT maupun RDT-Ag.

    2. Mengevaluasi proporsi tes positif per minggu, baik menggunakan NAAT maupun RDT-Ag.

    3. Mengevaluasi waktu tunggu dan waktu pengiriman pemeriksaan NAAT.

    4. Mengevaluasi dan memastikan ketersediaan reagen NAAT maupun kit RDT-Ag.

    5. Melakukan pengawasan kualitas dan melakukan validasi kit RDTAg.

    6. Mengevaluasi, membina, dan melatih sumber daya manusia pemeriksaan COVID-19.

    7. Mengevaluasi, membina, dan mengkoordinasikan laboratorium jejaring COVID-19.

  1. Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

    Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat adalah Gubernur dan Walikota serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Petugas pada level ini memiliki kewajiban:

    1. Melaporkan dan mengevaluasi jumlah orang yang dites per 1000 penduduk per minggu, baik menggunakan NAAT maupun RDT-Ag.

    2. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi tes positif per minggu, baik menggunakan NAAT maupun RDT-Ag.

    3. Melaporkan dan mengevaluasi waktu tunggu dan waktu pengiriman pemeriksaan NAAT.

    4. Melaporkan, mengevaluasi, dan memastikan ketersediaan reagen NAAT di laboratorium pemeriksaan COVID-19 maupun RDT-Ag di puskesmas.

    5. Melaporkan, mengevaluasi, membina, dan melatih sumber daya manusia laboratorium pemeriksaan COVID-19.

    6. Melaporkan, mengevaluasi, membina laboratorium jejaring COVID19 dan melakukan koordinasi distribusi spesimen sehingga seluruh puskesmas di wilayah tersebut dapat segera memeriksakan specimen yang diambil pad ahari itu dan mencegah terjadinya lonjakan jumlah specimen di lab tertentu aja.

    7. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan NAAT maupun RDT-Ag untuk mencapai target indikator keberhasilan.

  1. Tingkat Puskesmas dan Kecamatan/Desa

    Di tingkat Puskesmas dan Kecamatan/Desa yang terlibat adalah Kepala Puskesmas, dan Camat/Lurah/Kepala Desa. Petugas pada level ini memiliki kewajiban:

    1. Melaporkan dan mengevaluasi jumlah orang yang dites per 1000 penduduk per minggu, baik menggunakan NAAT maupun RDT-Ag.

    2. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi tes positif per minggu, baik menggunakan NAAT maupun RDT-Ag.

    3. Melaporkan dan mengevaluasi waktu tunggu dan waktu pengiriman pemeriksaan NAAT.

    4. Melaporkan, mengevaluasi, dan memastikan ketersediaan VTM, RDT-Ag, serta bahan habis pakai untuk pengambilan spesimen.

    5. Melaporkan, mengevaluasi, membina, dan melatih sumber daya manusia laboratorium pemeriksaan COVID-19.

    6. Melaporkan, mengevaluasi, membina, dan mengkoordinasikan pemeriksaan COVID-19.

B. Koordinasi Pelacakan

  1. Tingkat Pusat

    Di tingkat pusat yang terlibat adalah Dirjen P2P/Kesmas/Yankes, Satgas Pusat, Dirjen Bangda/Pemdes, Asop TNI/Polri, Aster TNI/Polri, Kapuskes TNI, Kapusdokkes. Petugas pada level ini memiliki kewajiban:

    1. Mengevaluasi proporsi kasus yang diwawancarai dalam 24 jam setelah konfirmasi.

    2. Mengevaluasi rata-rata kontak erat yang teridentifikasi untuk setiap kasus konfirmasi.

    3. Mengevaluasi proporsi kontak erat yang berhasil diwawancarai dalam 48 jam sejak kasus terkonfirmasi.

    4. Mengevaluasi kontak erat yang dites dalam 72 jam sejak kasus terkonfirmasi.

    5. Mengevaluasi, membina, dan melatih sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pelacakan kontak COVID-19.

  1. Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

    Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terlibat adalah Gubernur dan Walikota serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Satgas Provinsi dan Kabupaten/Kota, Asop Pangdam/Kapolda, Kakesdam, Kadisdokkes/Rumkit dan unsur lainnya termasuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) terkait.

    Petugas pada level ini memiliki kewajiban:

    1. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi kasus yang diwawancarai dalam 24 jam setelah konfirmasi.

    2. Melaporkan dan mengevaluasi rata-rata kontak erat yang teridentifikasi untuk setiap kasus konfirmasi.

    3. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi kontak erat yang berhasil diwawancarai dalam 48 jam sejak kasus terkonfirmasi.

    4. Melaporkan dan mengevaluasi kontak erat yang dites dalam 72 jam sejak kasus terkonfirmasi.

    5. Melaporkan, mengevaluasi, membina, dan melatih sumber daya manusia pelacakan COVID-19 sehingga seluruh puskesmas terpenuhi kebutuhan untuk melakukan pelacakan kontak.

    6. Meningkatkan pelacakan kontak untuk mencapai target indikator keberhasilan.

  1. Tingkat Puskesmas dan Kecamatan/Desa

    Di tingkat puskesmas dan kecamatan/desa yang terlibat adalah adalah Kepala Puskesmas, dan Camat/Lurah/Kepala Desa, Ketua RT/RW, satgas desa, Satlinmas, Babinsa dan Bhabinkamtibnas, Satpol PP, bidan desa/kader, karang taruna, PKK, posyandu, dasawisma, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan relawan lainnya. Petugas pada level ini memiliki kewajiban:

    1. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi kasus yang diwawancarai dalam 24 jam setelah konfirmasi.

    2. Melaporkan dan mengevaluasi rata-rata kontak erat yang teridentifikasi untuk setiap kasus konfirmasi.

    3. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi kontak erat yang berhasil diwawancarai dalam 48 jam sejak kasus terkonfirmasi.

    4. Melaporkan dan mengevaluasi kontak erat yang dites dalam 72 jam sejak kasus terkonfirmasi.

    5. Melaporkan, mengevaluasi, membina, dan melatih sumber daya manusia pelacakan COVID-19.

    6. Mengkoordinasikan pelacakan kontak.

C. Koordinasi Karantina dan Isolasi

  1. Tingkat Pusat

    Di tingkat pusat yang terlibat adalah Dirjen P2P/Kesmas/Yankes, Satgas Pusat, Dirjen Bangda/Pemdes, Asop TNI/Polri, Aster TNI/Polri, Kapuskes TNI, Kapusdokkes. Petugas pada level ini memiliki kewajiban:

    1. Mengevaluasi proporsi kontak erat yang memulai karantina dalam 48 jam setelah kasus terkonfirmasi.

    2. Mengevaluasi proporsi kontak erat yang menyelesaikan masa karantina sesuai ketentuan.

    3. Mengevaluasi proporsi kasus terkonfirmasi yang diisolasi dalam 24 jam setelah terkonfirmasi.

    4. Mengevaluasi proporsi kasus terkonfirmasi yang menyelesaikan masa isolasi sesuai ketentuan.

    5. Mengevaluasi, membina, dan melatih sumber daya manusia pemantauan karantina isolasi COVID-19.

  1. Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

    Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terlibat adalah Gubernur dan Walikota serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Satgas Provinsi dan Kabupaten/Kota, Asop Pangdam/Kapolda, Kakesdam, Kadisdokkes/Rumah sakit dan unsur lainnya. Petugas pada level ini memiliki kewajiban:

    1. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi kontak erat yang memulai karantina dalam 48 jam setelah kasus terkonfirmasi.

    2. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi kontak erat yang menyelesaikan masa karantina sesuai ketentuan.

    3. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi kasus terkonfirmasi yang diisolasi dalam 24 jam setelah terkonfirmasi.

    4. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi kasus terkonfirmasi yang menyelesaikan masa isolasi sesuai ketentuan.

    5. Melaporkan, mengevaluasi, membina, dan melatih sumber daya manusia pemantauan karantina isolasi COVID-19.

    6. Memastikan ketersediaan sarana karantina isolasi COVID-19 sehingga seluruh puskesmas dan kecamatan/desa dapat melakukan karantina isolasi sesuai ketentuan.

    7. Meningkatkan karantina isolasi untuk mencapai target indikator keberhasilan.

  1. Tingkat Puskesmas dan Kecamatan/Desa

    Di tingkat Puskesmas dan kecamatan/desa yang terlibat adalah adalah Kepala Puskesmas, dan Camat/Lurah/Kepala Desa, Ketua RT/RW, satgas desa, Satlinmas, Babinsa dan Bhabinkamtibnas, Satpol PP, bidan desa/kader, karang taruna, PKK, posyandu, dasawisma, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan relawan lainnya. Petugas pada level ini memiliki kewajiban:

    1. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi kontak erat yang memulai karantina dalam 48 jam setelah kasus terkonfirmasi.

    2. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi kontak erat yang menyelesaikan masa karantina sesuai ketentuan.

    3. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi kasus terkonfirmasi yang diisolasi dalam 24 jam setelah terkonfirmasi.

    4. Melaporkan dan mengevaluasi proporsi kasus terkonfirmasi yang menyelesaikan masa isolasi sesuai ketentuan.

    5. Melaporkan, mengevaluasi, membina, dan melatih sumber daya manusia pemantauan karantina isolasi COVID-19.

    6. Mengkoordinasikan pemantauan karantina isolasi dan memastikan seluruh kontak erat dan kasus konfirmasi memenuhi ketentuan karantina isolasi.

BAB VI
PENUTUP

Dengan disusunnya Panduan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina dan Isolasi dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini, diharapkan semua pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya dapat melaksanakan pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi secara optimal untuk menurunkan penularan dan mengatasi pandemi COVID-19.

Demikianlah isi Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KMK HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Keputusan Menteri Panduan Edukasi Berlaku

Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
jogloabang Kam, 07/16/2020 - 02:04

Kementerian Kesehatan menerbitkan kembali Pembaharuan dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease, COVID-19, edisi yang kelima. Buku tebal 200 halaman tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 edisi 5 tersebut dituangkan dalam sebuah Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan yaitu Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang tidak terpisahkan.

Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 13 Juli 2020 di Jakarta. Kepmenkes tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dibutuhkan pedoman bagi pemerintah dan fasilitas/tenaga pemberi pelayanan kesehatan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terstandar, efektif, dan efisien.

Kepmenkes 413 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan dapat melibatkan masyarakat.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diktum Keempat, Kepmenkes 413 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Dengan terbitnya Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Tujuan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Tujuan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) secara umum adalah untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia.

Secara khusus Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) memiliki tujuan:

  1. Memahami strategi dan indikator penanggulangan;
  2. Melaksanakan surveilans epidemiologi;
  3. Melaksanakan diagnosis laboratorium;
  4. Melaksanakan manajemen klinis;
  5. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penularan;
  6. Melaksanakan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat;
  7. Melaksanakan penyediaan sumber daya;
  8. Melaksanakan pelayanan kesehatan esensial;

Ruang lingkup Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) meliputi beberapa pokok bahasan yaitu:

  1. strategi dan indikator penanggulangan,
  2. surveilans epidemiologi,
  3. diagnosis laboratorium,
  4. manajemen klinis,
  5. pencegahan dan pengendalian penularan,
  6. komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat,
  7. penyediaan sumber daya, dan
  8. pelayanan kesehatan esensial.

Definisi Operasional Baru dalam Penanganan COVID-19

Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menjelaskan dan mengganti istilah dalam Pandemi COVID-19 yang dikenal dengan ODP, PDP, hingga OTG dengan istilah baru yang lebih detil dan mendekatkan kita dengan istilah-istilah dalam nuansa medis yang jarang dikenal secara umum. Seperti istilah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek.

Hal ini menjadi definisi operasional yang baru dalam penanganan COVID-19. Dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dijelaskan definisi operasional kasus COVID-19 yaitu Kasus Suspek, Kasus probable, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, Pelaku Perjalanan, Discarded, Selesai Isolasi, dan Kematian. Untuk Kasus Suspek, Kasus Probable, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, istilah yang digunakan pada pedoman sebelumnya adalah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG).

Kosakata-kosakata baru yang dipakai sebagai definisi operasional dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), adalah:

  1. Kasus Suspek

    Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

    1. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)* DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal**.
    2. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA* DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19.
    3. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat*** yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Sebagai catatan bahwa istilah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek.

* ISPA yaitu demam (≥38°C) atau riwayat demam;
dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat
** Negara/wilayah transmisi lokal adalah negara/wilayah yang melaporkan adanya kasus konfirmasi yang sumber penularannya berasal dari wilayah yang melaporkan kasus tersebut. Negara transmisi lokal merupakan negara yang termasuk dalam klasifikasi kasus klaster dan transmisi komunitas, dapat dilihat melalui situs https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situati…
Wilayah transmisi lokal di Indonesia dapat dilihat melalui situs https://infeksiemerging.kemkes.go.id.
*** Definisi ISPA berat/pneumonia berat dan ARDS dapat dilihat pada tabel 5.1 di BAB V. Lampiran Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
  1. Kasus Probable Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS***/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
  1. Kasus Konfirmasi

    Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

    Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2:

    1. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)
    2. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
  1. Kontak Erat

    Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

    1. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
    2. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
    3. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
    4. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat (penjelasan sebagaimana terlampir dalam Kepmenkes).

    Pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

    Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi.

  1. Pelaku Perjalanan

    Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.

  1. Discarded

    Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

    1. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam.
    2. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.
  1. Selesai Isolasi

    Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

    1. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
    2. Kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
    3. Kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif, dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.

    Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria selesai isolasi pada kasus probable/kasus konfirmasi dapat dilihat dalam Bab Manajemen Klinis.

  1. Kematian

    Kematian COVID-19 untuk kepentingan surveilans adalah kasus konfirmasi/probable COVID-19 yang meninggal.

Distribusi Data dan Informasi

Distribusi data dan informasi dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dijelaskan bahwa data yang telah diterima oleh sistem All Record TC-19 dapat diakses melalui aplikasi Dashboard Satu Data Kesehatan (https://satudata.kemkes.go.id). Dashboard tersebut dapat diakses secara publik. Sedangkan untuk mengakses detail data COVID-19, walidata akan memberikan hak akses berjenjang mulai dari tingkat puskesmas hingga nasional dan disebarkan sesuai kebutuhan masing-masing unit yang menggunakan.

Data yang ada di sistem dapat langsung dimanfaatkan oleh unit terkait baik oleh fasyankes, laboratorium, maupun dinas kesehatan. Dalam keadaan KLB maupun pasca KLB, Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan dapat mengakses data individu. Sedangkan lintas program dan lintas sektor terkait dapat memanfaatkan data terbatas yang dipublikasikan oleh walidata.

Sedangkan hasil penyajian informasi dari data agregat laporan harian, dapat langsung dimanfaatkan untuk mengkaji indikator epidemiologi di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan tujuan analisisnya.

Manajemen Klinis COVID-19

Manajemen klinis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi klinis. Tenaga medis yang terlibat sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah dokter spesialis paru, dokter penyakit dalam, dokter sub spesialis penyakit dalam paru, dokter sub spesialis penyakit dalam tropik infeksi, dokter anak, dokter anak sub spesialis paru, dan dokter spesialis lain atau dokter sub spesialis lain sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam hal di rumah sakit tidak terdapat dokter spesialis, maka dokter umum dapat merawat pasien COVID-19 sesuai dengan kewenangannya. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan COVID-19 adalah perawat dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan medis pasien.

Manajemen klinis merupakan tugas melaksanakan tata kelola klinis secara optimal dan berkualitas, supaya pasien mendapatkan pelayanan yang komprehensif berfokus pada pasien (patien centered care) secara berkesinambungan sesuai kebutuhan medis pasien, berbasis keselamatan pasien.

Ruang lingkup Manajemen Klinis

  1. Pelayanan COVID-19 di fasyankes baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) meliputi triase awal, anamnesis secara komprehensif, mulai dari keluhan yang disesuaikan dengan gejala klinis, riwayat penyakit terdahulu dan riwayat penyakit penyerta, termasuk latar belakang contact tracing, surveillance di daerahnya, pemeriksaan fisik didukung dengan pemeriksaan penunjang yang distandarkan sebagai penunjang diagnosis, sampai pasien mendapatkan terapi, serta pemulangan dengan kriteria sembuh, atau belum sembuh, sehingga pasien dapat melanjutkan isolasi mandiri.
  2. Menjelaskan kriteria pasien masuk rawat inap dan kriteria pasien pulang rawat, pada pasien dengan kriteria dan pasien kondisi tertentu (dengan penyakit penyerta, dengan co-insidens dan dengan komplikasi).

Protokol Kesehatan

Protokol dan panduan kesehatan terkait COVID-19 sudah diterbitkan dan dapat diakses secara umum, antara lain:

  1. Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 dapat di unduh melalui [ Pranala ]
  2. Protokol Isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19 dapat di unduh melalui [ Pranala ]
  3. Protokol Penanganan COVID-19 terdiri dari:
    1. Protokol Komunikasi Publik
    2. Protokol Kesehatan
    3. Protokol di Area dan Transportasi Publik
    4. Protokol di Area Institusi Pendidikan
    5. Protokol di Pintu Masuk Wilayah Indonesia (Bandara, Pelabuhan, dan PLBDN)
    6. Protokol dalam Lingkup Khusus Pemerintahan (VVIP), dapat di unduh melalui [ Pranala ]
  4. Protokol Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi dapat di unduh melalui [ Pranala ]
  5. Protokol Pemulangan Jenazah WNA yang Positif COVID-19 dapat di unduh melalui [ Pranala ]
  6. Panduan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19 dapat di unduh melalui [ Pranala ]
  7. Pedoman Pelayanan Kesehatan Keluarga di Masa Pandemi COVID-19, dapat diunduh melalui [ Pranala ]
  8. Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Pada Pandemi COVID-19 dapat di unduh melalui [ Pranala ]
  9. Panduan Kegiatan Menjaga Kebersihan Lingkungan dan Langkah-Langkah Disinfeksi dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-19 dapat di unduh melalui [ Pranala ]
  10. Panduan Penyiapan Fasilitas Shelter Untuk Karantina dan Isolasi Terkait COVID- 19 Berbasis Komunitas dapat di unduh melalui [ Pranala ]
  11. Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 Bagi Aparat yang Melaksanakan Tugas Pengamanan dan Penertiban dalam Rangka Percepatan Penangan COVID-19 dapat di unduh melalui [ Pranala ]
  12. Protokol Penanganan COVID-19 di Tempat Kerja, Sektor Jasa, dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha dapat di unduh melalui [ Pranala ]

Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Penanggulangan COVID-19

Pranala Media yang Dapat Diunduh:

  1. Buku Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan COVID-19: [ Pranala ]
  2. Media Cetak: [ Pranala ]
  3. Media Audio Visual: [ Pranala ]
  4. Media Audio: [ Pranala ]
  5. Media Berubah Usir Wabah: [ Pranala ]
  6. Media Adaptasi Kebiasaan Baru: [ Pranala ]

Materi Edukasi Pencegahan COVID-19 di Saluran Komunikasi:

  1. Website Resmi: www.kemkes.go.id, www.promkes.kemkes.go.id
  2. Facebook Page: kementerian kesehatan RI, ditpromkes
  3. Instagram: @kemenkes_ri, @dit_promkes
  4. Twitter: @kemenkesRI, @ditpromkes
  5. Youtube: Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI

Pelayanan Kesehatan Esensial

Pelayanan kesehatan esensial adalah pelayanan kesehatan rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat dan perlu diprioritaskan keberlanjutannya selama situasi pandemi. Pelayanan kesehatan esensial dalam hal ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial maupun Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP).

Pada saat pandemi berlangsung, sistem kesehatan dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi di satu sisi, serta pemenuhan pelayanan kesehatan rutin di sisi lain. Keterbatasan berbagai sumber daya menyebabkan pengalihtugasan hampir semua lini di sistem kesehatan untuk merespon kebutuhan pandemi. Namun jika kebutuhan pelayanan kesehatan rutin dasar tidak terpenuhi, dikhawatirkan hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka kesakitan dan kematian karena berbagai kondisi kesehatan lainnya yang sebenarnya bisa dicegah atau diobati. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sistem kesehatan perlu disiapkan supaya dapat beradaptasi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan selama wabah berlangsung.

Beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan esensial diantaranya adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan pelayanan, strategi adaptasi pelayanan kesehatan esensial dalam situasi respons Pandemi COVID-19, mendukung kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah untuk memastikan keberlanjutan pelayanan Kesehatan Esensial, dan memantau keberlangsungan pemberian Pelayanan Kesehatan Esensial.

Sejalan dengan perkembangan transmisi COVID-19, fasyankes harus melakukan identifikasi terhadap pelayanan yang dapat diberikan dan prioritas pelayanan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko dalam rangka merespon keterbatasan sumber daya dalam pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 serta mengurangi paparan dan risiko transmisi baik untuk masyarakat itu sendiri maupun bagi tenaga kesehatan atau non-kesehatan di fasyankes. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 salah satunya dengan pembatasan pelayanan kesehatan secara tatap muka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berupa telemedicine sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan telemedicine tersebut dikategorikan sebagai pelayanan esensial, antara lain:

  1. Pelayanan kesehatan keluarga sepanjang siklus kehidupan, dan keberlanjutan layanan KB. Pelaksanaan pelayanan kesehatan ini mengacu pada pedoman yang disusun oleh Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan. Pedoman dapat diunduh melalui [ Pranala ]
  2. Peayanan kesehatan untuk TB. Pedoman mengenai TB merujuk pada Protokol tentang Pelayanan TBC Selama Masa Pandemi COVID-19 dapat di unduh melalui [ Pranala ]
  3. Pelayanan Kesehatan untuk HIV. Pedoman mengenai HIV merujuk Protokol Pelaksanaan Layanan HIV AIDS Selama Pandemi COVID-19 dapat diunduh melalui [ Pranala ]
  4. Manajemen penyakit menular lainnya, berikut pedoman yang dapat menjadi acuan:
    1. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia dalam situasi Pandemi COVID-19 dapat diunduh melalui [ Pranala ]
    2. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian DBD dalam Situasi Pandemi COVID-19 dapat diunduh melalui [ Pranala ]
    3. Protokol Layanan Malaria Dalam Masa Pandemi COVID-19 dapat diunduh melalui [ Pranala ]
  5. Manajemen penyakit kronis - penyakit kardiovaskular, hipertensi, diabetes, kesehatan mental. Berikut pedoman yang dapat menjadi acuan:
    1. Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pandemi COVID-19 dapat diunduh melalui [ Pranala ]
    2. Penanganan PTM Dalam Masa Pandemi COVID-19 dapat diunduh melalui [ Pranala ]
  6. Pelayanan imunisasi. Pedoman mengenai pelayanan imunisasi merujuk petunjuk teknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19 dapat diunduh melalui [ Pranala ]
  7. Kelanjutan terapi rawat inap kritis
  8. Pelayanan untuk kondisi kesehatan darurat dan penyakit akut umum yang memerlukan intervensi segera
  9. Ketersediaan obat-obatan esensial, termasuk obat-obatan untuk manajemen penyakit kronis, serta pelayanan diagnostik dasar, bank darah, dan alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan

Pemilihan pelayanan yang akan diprioritaskan pemberiannya disesuaikan dengan konteks sistem kesehatan dan beban penyakit di masing-masing daerah. Namun di awal prioritas sebaiknya ditujukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular, mencegah kesakitan dan kematian ibu dan anak, mencegah eksaserbasi akut penyakit kronis dengan menjaga ketersediaan rejimen pengobatan, serta untuk memenuhi kebutuhan kondisi-kondisi darurat.

Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Status, Mencabut

Terbitnya Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

  1. bahwa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai global pandemic dan di Indonesia dinyatakan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana nonalam, yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk pencegahan dan pengendaliannya;
  2. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dibutuhkan pedoman bagi pemerintah dan fasilitas/tenaga pemberi pelayanan kesehatan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terstandar, efektif, dan efisien;
  3. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) perlu disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan teknis kebutuhan pelayanan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

Dasar Hukum

Dasar Hukum Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

Isi Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020

Berikut adalah isi Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), bukan format asli:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
KETIGA : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan dapat melibatkan masyarakat.
KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian tentang Keputusan Menteri Kesehatan yaitu Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Unduh Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [ Pranala ].

Download Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [ Pranala ].

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Menteri Pedoman Berlaku

Kepmenkes tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kepmenkes tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kepmenkes tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
suryaden Min, 09/05/2021 - 13:52

Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan KMK HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kepmenkes tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terbit dikarenakan semakin tingginya tingkat penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk penanganan kepada pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan tata kelola klinis yang optimal dan efektif.

Selain hal diatas Kepmenkes tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan juga untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan penanganan kepada pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu ditetapkan Manajemen Klinis Tata Laksana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Menteri Kesehatan KMK HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan diteken Menkes Budi G. Sadikin di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021. Adapun isi Kepmenkes tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti dibawah ini.

Keputusan Menteri Kesehatan KMK HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Latar Belakang

Pertimbangan Keputusan Menteri Kesehatan KMK HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah:

  1. bahwa dengan semakin tingginya tingkat penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk penanganan kepada pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan tata kelola klinis yang optimal dan efektif;

  2. bahwa untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan penanganan kepada pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu ditetapkan Manajemen Klinis Tata Laksana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Manajemen Klinis Tata Laksana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Keputusan Menteri Kesehatan KMK HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4794/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

Isi KMK HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berikut adalah isi Keputusan Menteri Kesehatan KMK HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bukan format asli:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG MANAJEMEN KLINIS TATA LAKSANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU

Menetapkan Manajemen Klinis Tata Laksana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dalam menegakan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan, dan tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi medis.

KETIGA

Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dokter, tenaga kesehatan lain, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan pasien COVID-19.

KEEMPAT

Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 berdasarkan kewenangan masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sepanjang mengatur mengenai manajemen klinis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikianlah isi Kepmenkes tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, untuk lampiran yang berisi ada di post berikutnya Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Keputusan Menteri Health

Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
suryaden Min, 09/05/2021 - 14:37

Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan diterbitkan Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. KMK HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan diteken Menkes Budi G. Sadikin di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021.

Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam halaman ini adalah BAB I Pendahuluan dan BAB II tentang Pemeriksaan Laboratorium Nucleid Acid Amplification Test (NAAT).

Berikut adalah isi Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, BAB I dan BAB II.

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

MANAJEMEN KLINIS TATA LAKSANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut WHO, pada 1 Juli 2021 lebih dari 182 juta orang di seluruh dunia telah didiagnosis dengan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan telah merenggut lebih dari 3,9 juta jiwa. Meskipun beberapa wilayah di dunia mengalami penurunan jumlah kasus, daerah lain masih mengalami lonjakan kasus yang salah satu kemungkinannya adalah ditemukan varian baru khususnya varian Delta yang tingkat penularannya lebih tinggi dibandingkan dengan varian sebelumnya termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, kasus konfirmasi COVID-19 belum mengalami penurunan yang signifikan, tetapi cenderung terjadi peningkatan yang sangat drastis pada pertengahan tahun 2021, khususnya di beberapa provinsi tertinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.

Berdasarkan data yang diambil dari Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan bulan Mei-Juli 2021, terjadi peningkatan jumlah pasien yang meninggal di beberapa provinsi terbanyak sesuai data berikut.

Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dengan banyaknya penelitian COVID-19 yang telah dilakukan sebagai dasar rekomendasi pengobatan, baik yang berasal dari referensi dalam negeri, luar negeri, jurnal ilmiah maupun rekomendasi BPOM, mengakibatkan manajemen klinis tata laksana COVID-19 dapat mengalami perubahan sesuai dengan update serta perkembangan pengobatan terkini.

Tenaga kesehatan yang terlibat dalam manajemen klinis tata laksana COVID-19 dapat di FKTP maupun di FKTRL. Manajemen klinis tata laksana COVID-19 di FKTP dapat dilakukan oleh dokter umum sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), sedangkan di FKRTL dapat dilakukan oleh dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, dokter penyakit dalam subspesialis paru, dokter penyakit dalam subspesialis tropik infeksi, dokter spesialis anak, dokter anak subspesialis paru, dokter anak subspesialis infeksi tropik, dokter anak subspesialis emergensi dan rawat intensif anak, dokter obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis anestesi subspesialis Intensive Care dan dokter spesialis lain atau dokter subspesialis lain sesuai dengan kebutuhan medis sebagai DPJP. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dokter spesialis, maka dokter umum dapat merawat pasien COVID-19 sesuai dengan kewenangannya. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan COVID-19 adalah perawat dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan medis pasien.

Pedoman Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 disusun berdasarkan rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi Profesi telah menyusun manajemen klinis tata laksana COVID-19 berupa pedoman tata laksana COVID-19 edisi ke-3, dan Kementerian Kesehatan menerbitkan protokol tersebut dalam bentuk buku saku pada bulan Januari 2021. Dengan adanya perubahan terapi pasien COVID-19 pada saat ini, maka pedoman tata laksana tersebut perlu disempurnakan untuk menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dokter, tenaga kesehatan lain, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan pasien COVID-19.

B. Tujuan

  1. Umum

    Terselenggaranya manajemen klinis pelayanan COVID-19 yang komprehensif.

  2. Khusus

    Memberikan acuan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan pada pasien COVID-19 yang dapat dipahami dan diimplementasikan

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup manajemen klinis meliputi:

  1. Tatalaksana Klinis Pasien COVID 19 pada dewasa, neonatus, anak dan remaja, serta ibu hamil sesuai dengan derajat gejala.

  2. Penetapan kriteria rujukan, kesembuhan, dan pulang.

BAB II
PEMERIKSAAN LABORATORIUM NUCLEID ACID AMPLIFICATION TEST (NAAT)

Kasus COVID-19 diklasifikasikan menjadi kasus suspek, kasus probabel, dan kasus konfirmasi. Klasifikasi kasus COVID-19 dilakukan berdasarkan penilaian kriteria klinis, kriteria epidemiologis, dan kriteria pemeriksaan penunjang sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri.

WHO merekomendasikan Pemeriksaan molekuler untuk pasien yang terduga terinfeksi COVID-19 melalui metode deteksi molekuler/NAAT (Nucleid Acid Amplification Test) diantaranya pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Pemeriksaan Laboratorium NAAT dilakukan melalui tahapan:

  1. Pemeriksaan RT-PCR dilakukan melalui Pengambilan swab nasofaring dan orofaring. Swab diambil di hari ke-1 dan ke-2 untuk penegakan diagnosis. Bila pemeriksaan di hari ke-1 sudah positif, tidak perlu lagi pemeriksaan di hari ke-2, Apabila pemeriksaan di hari ke-1 negatif, maka diperlukan pemeriksaan di hari berikutnya (hari ke-2).

  2. Pada pasien rawat inap, pemeriksaan RT-PCR dilakukan evaluasi secara berkala.

  3. Untuk kasus tanpa gejala, ringan, dan sedang tidak perlu dilakukan pemeriksaan RT-PCR untuk follow-up. Pemeriksaan follow-up hanya dilakukan pada pasien yang berat dan kritis.

  4. Untuk RT-PCR follow-up pada kasus berat dan kritis, dapat dilakukan setelah sepuluh hari dari pengambilan swab yang positif.

  5. Bila diperlukan, pemeriksaan RT-PCR tambahan dapat dilakukan dengan disesuaikan kondisi kasus sesuai pertimbangan DPJP dan kapasitas di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing.

  6. Untuk kasus berat dan kritis termasuk imunocompromised, bila setelah klinis membaik, bebas demam selama tiga hari namun pada follow-up RT-PCR menunjukkan hasil yang positif, kemungkinan terjadi kondisi positif persisten yang disebabkan oleh terdeteksinya fragmen atau partikel virus yang sudah tidak aktif.

  7. Pada kasus berat dan kritis, nilai Cycle Threshold (CT) value dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk transfer pasien dari rawat intensif ke rawat inap biasa dengan berdiskusi antara DPJP dan laboratorium pemeriksa RT-PCR karena nilai cutt off berbeda-beda sesuai dengan reagen dan alat yang digunakan.

 

Tabel 1. Jadwal Pengambilan Swab Untuk Pemeriksaan NAAT

 

Jadwal Pengambilan Swab Untuk Pemeriksaan NAAT
Keputusan Menteri Health

Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
jogloabang Kam, 01/18/2018 - 22:17

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14 pada tanggal 5 Januari 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Widodo Ekatjahjana. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa ditandtangani Nila Farid Moeloek, Menteri Kesehatan RI, pada tanggal 4 Desember 2017.

Penjelasan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

Latar Belakang

Pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, karena dilakukan pada orang dengan disabilitas yang mengakibatkan tidak mampu mengakses layanan yang dapat mengurangi tingkat disabilitasnya. Tindakan pemasungan adalah “upaya pengikatan atau pengekangan fisik pada orang dengan gangguan jiwa dan orang agresif/“berbahaya“ di komunitas yang berakibat hilangnya kebebasan untuk mengakses layanan yang dapat membantu pemulihan fungsi ODGJ tersebut.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, dari sekitar 400.000 orang dengan gangguan jiwa berat, satu di antara 7 ODGJ tersebut pernah mengalami pemasungan dan peluang pemasungan tersebut lebih besar pada kelompok yang tinggal di pedesaan atau berasal dari sosial ekonomi bawah. Kedua fakta tersebut menggambarkan semakin jelas tentang faktor risiko terjadinya tindak pemasungan yang sebagian besar dilakukan oleh keluarga inti sebagai upaya perlindungan terhadap perilaku kekerasan yang berpotensi dilakukan oleh ODGJ akibat gejala yang dialami dan tidak dapat teratasi karena kesulitan akses dan keterjangkauan ke layanan kesehatan. Hal ini tentu saja sangat memrihatinkan mengingat gejala tersebut sebagian besar dapat diatasi dengan tata laksana yang adekuat.

Tidak teraksesnya tata laksana yang adekuat menyebabkan tingginya angka pemasungan ODGJ di Indonesia. Gangguan jiwa yang tidak tertatalaksana dengan baik dapat mengakibatkan gejala semakin sulit untuk diatasi, gangguan menahun, dengan penurunan fungsi sosial dan okupasional yang semakin berat. Kondisi tersebut tentunya akan semakin mempertinggi beban keluarga secara ekonomi maupun waktu dan tenaga akibat perawatan yang harus dilakukan karena ketergantungan yang terjadi. Ketergantungan tersebut akan semakin meningkat akibat pemasungan yang dilakukan. Pemasungan lama berdampak pada timbulnya disabilitas fisik, penyakit fisik kronik akibat infeksi, malnutrisi, dan dehidrasi yang sering berujung pada kecacatan permanen dan kematian. Pemasungan juga mengakibatkan ODGJ semakin sulit untuk melakukan integrasi ke masyarakat akibat disabilitas secara sosial, ekonomi, spiritual, dan budaya. Kesemua jenis disabilitas ini tentu saja mengakibatkan beban yang sangat besar bagi individu, keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Stigma juga semakin besar terjadi bagi ODGJ maupun keluarganya yang berujung pada perlakuan salah termasuk penelantaran.

Menyadari bahwa pemasungan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada kelompok rentan dengan faktor risiko yang sebenarnya dapat diturunkan risikonya sehingga tidak perlu mengakibatkan dampak dan beban yang besar terutama bagi ODGJ dan keluarganya, Kementerian Kesehatan mencanangkan program “Indonesia Bebas Pasung” tahun 2010 diperkuat dengan pencanangan program “Stop Pemasungan” oleh Kementerian Sosial pada tahun 2016. Secara garis besar kedua program bertujuan untuk meningkatkan kapasitas semua pemangku kepentingan yang terlibat, meningkatkan akses ke layanan yang berkualitas di semua tingkat layanan, menyediakan skema pembiayaan yang memadai, terselenggaranya kerja sama dan koordinasi lintas sektor untuk menjamin terlaksananya berbagai bentuk upaya kesehatan jiwa, pengembangan rumah antara, dan terselenggaranya sistem pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Berbagai aktivitas dan program telah diselenggarakan terutama oleh Kementerian Kesehatan, mulai dari penguatan dari sisi regulasi dan kebijakan, kapasitas sumber daya, pengembangan berbagai modalitas layanan, kerja sama lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk mencapai Indonesia benar-benar bebas dari berbagai praktik pemasungan. Pencapaian yang berhasil didokumentasikan di antaranya:

  1. dilengkapinya berbagai peraturan perundang-undangan yang telahada sejak Undang-undang Dasar 1945, terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang disusul oleh berbagai rancangan peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi dasar pengembangan yang sangat baik;
  2. meningkatnya jumlah provinsi yang memiliki regulasi lokal dan anggaran di bidang kesehatan jiwa;
  3. ditemukannya 8690 kasus pemasungan di berbagai provinsi di Indonesia sejak tahun 2009 dan 92% di antaranya telah mendapatkan tatalaksana medis;
  4. hampir 1500 orang dokter dan perawat serta 700 kader dari 15 provinsi di Indonesia telah mendapatkan peningkatan kapasitas lanjut tentang kesehatan jiwa dengan kurikulum yang lebih terstandar; dan
  5. peningkatan jenis obat gangguan jiwa yang tersedia dalam formularium nasional.

Namun demikian, semua perkembangan di atas dirasakan belumlah cukup. Rasa belum cukup tersebut muncul dengan adanya berbagai fakta dan permasalahan yang masih ditemukan di lapangan baik yang berhubungan secara langsung dengan manajemen ODGJ maupun manajemen di bidang kesehatan jiwa secara menyeluruh. Permasalahan tersebut di antaranya meliputi:

  1. masih rendahnya implementasi dan daya ungkit dari regulasi dan kebijakan yang berlaku akibat dari rendahnya distribusi pengetahuan dan kemampuan advokasi dari berbagai pemangku kepentingan;
  2. syarat administrasi kependudukan dalam akses layanan kesehatan tidak terjangkau oleh ODGJ terlebih dalam kondisi terpasung, meskipun sumber pembiayaan kesehatan sudah tersedia;
  3. masih belum optimalnya tingkat kolaborasi antar sektor, antar program, antar ketenagaan akibat kurangnya sistem komunikasi dan koordinasi di antara pemegang program dan penyedia layanan sehingga layanan yang tersedia saat ini dirasakan masih terkotak- kotak dan sulit dijangkau oleh ODGJ dan keluarga;
  4. rendahnya pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan jiwa masyarakat akibat kurangnya pengetahuan dan tingginya stigma;
  5. rendahnya cakupan layanan kesehatan jiwa yang salah satu buktinya adalah masih tingginya angka kesenjangan pengobatan (treatment gap) di Indonesia;
  6. masih ditemukannya kasus pemasungan (termasuk pemasungan kembali) akibat terputusnya pengobatan;
  7. sistem rujukan dua arah yang juga belum berjalan dengan mulus (seamless) antar tingkat layanan;
  8. masih rendahnya pemanfaatan obat dan belum tersedianya obat untuk manajemen kedaruratan psikiatri sebagai alasan utama dilakukannya praktik pemasungan; dan
  9. belum adanya sistem informasi yang mantap dan terpadu sehingga proses pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara sinergis oleh berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, diperlukan adanya sebuah pedoman yang akan membantu para pemangku kepentingan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya menuju satu tujuan bersama, yakni peningkatan mutu layanan bagi ODGJ untuk menjamin pemenuhan hak dan asasi bagi ODGJ dan keluarga.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

Tujuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

  1. Pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa masih menjadi masalah kesehatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia;
  2. Untuk mencapai Indonesia bebas pasung perlu dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan penanggulangan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa;

Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilties (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

Ketentuan Umum

  1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
  2. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
  3. Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan.
  4. Penanggulangan Pemasungan adalah upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi ODGJ dalam rangka penghapusan Pemasungan.
  5. Rehabilitasi adalah bagian dari rangkaian proses terapi untuk pemulihan ODGJ melalui pendekatan secara fisik, psikologis dan sosial.

  1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
  2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Tujuan Pengaturan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ

  1. menjamin pelayanan kesehatan bagi ODGJ berdasarkan hak asasi manusia;
  2. menjamin ODGJ mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan terhadap Pemasungan dan tekanan akibat Pemasungan; dan
  3. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya untuk menghapuskan Pemasungan pada ODGJ.

Penyelenggara Pengaturan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mencapai penghapusan Pemasungan. Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ melibatkan masyarakat dan dilaksanakan secara bersinergi dengan lintas program melalui pendekatan keluarga. (Pasal 3 Penyelenggaraan, ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 4, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersinergi dengan lintas program melalui pendekatan keluarga melakukan Penanggulangan Pemasungan terhadap ODGJ, Keluarga dan Masyarakat melalui:

  1. Pencegahan Pemasungan,
  2. Penanganan Pemasungan,
  3. Rehabilitasi.

Pencegahan Pemasungan

Pencegahan Pemasungan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODGJ sehingga dapat berfungsi optimal baik bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat (Pasal 5), dilakukan melalui kegiatan:

  1. advokasi dan sosialisasi;
  2. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan;
  3. penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau;
  4. pemberian tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi maupun non medikasi; dan
  5. pengembangan layanan rawat harian (day care).

Penanganan Pemasungan

Penanganan Pemasungan ditujukan untuk membebaskan ODGJ dari Pemasungan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan haknya. Penanganan Pemasungan dilakukan melalui kegiatan:

  1. advokasi dan sosialisasi;
  2. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan;
  3. pemeriksaan dan tata laksana awal di komunitas;
  4. rujukan ke rumah sakit umum (RSU) atau rumah sakit jiwa (RSJ);
  5. kunjungan rumah (home visit) atau layanan rumah (home care);
  6. pengembangan layanan di tempat kediaman (residensial) termasuk layanan rawat harian (day care); dan
  7. pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dan kader.

Rehabilitasi Pemasungan

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

  1. advokasi dan edukasi;
  2. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan;
  3. penyediaan akses ke layanan kesehatan termasuk jaminan keberlanjutan terapi baik fisik maupun jiwa;
  4. tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi dan non medikasi;
  5. kunjungan rumah (home visit) atau layanan rumah (home care);
  6. Rehabilitasi vokasional dan okupasional;
  7. fasilitasi ODGJ dalam memperoleh modal usaha mandiri atau lapangan pekerjaan;
  8. pengembangan layanan di tempat kediaman (residensial) termasuk layanan rawat harian (day care);
  9. pengembangan kelompok bantu diri serta organisasi konsumen dan keluarga; dan
  10. fasilitasi proses kembali (reintegrasi) ke keluarga dan masyarakat.

Pedoman Kegiatan Penanganan, Pencegahan dan Rehabilitasi adal dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10, disebutkan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ.

Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat

  1. mendorong pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. membuat kebijakan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
  3. melakukan koordinasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga;
  4. melakukan advokasi dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah provinsi dalam mengimplementasikan kebijakan dan percepatan pencapaian tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;
  5. melakukan pemetaan terhadap masalah Pemasungan secara nasional;
  6. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang Kesehatan Jiwa di tingkat pusat dan provinsi;
  7. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana termasuk obat dan alat kesehatan yang diperlukan secara nasional;
  8. menyediakan dukungan pembiayaan;
  9. mengembangkan sistem data dan informasi; dan
  10. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi

  1. menetapkan kebijakan pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan ODGJ dengan mengacu pada Peraturan Menteri;
  2. melakukan koordinasi dan jejaring kerja dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait serta melakukan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi yang relevan;
  3. melakukan advokasi dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kebijakan dan percepatan pencapaian tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;
  4. melakukan pemetaan terhadap masalah Pemasungan pada lingkup provinsi;
  5. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang Kesehatan Jiwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  6. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana termasuk obat dan alat kesehatan yang diperlukan di tingkat provinsi;
  7. menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat rujukan dalam melakukan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan kemampuan;
  8. menyediakan dukungan pembiayaan;
  9. mengimplementasikan sistem data dan informasi; dan
  10. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

  1. menetapkan kebijakan pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan ODGJ dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini;
  2. melakukan koordinasi dan jejaring kerja dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait serta melakukan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi yang relevan;
  3. melakukan bimbingan teknis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam mengimplementasikan kebijakan dan percepatan pencapaian tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;
  4. melakukan pemetaan terhadap masalah Pemasungan pada lingkup kabupaten/kota;
  5. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang Kesehatan Jiwa di tingkat kabupaten/kota;
  6. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana termasuk obat dan alat kesehatan yang diperlukan di tingkat kabupaten/kota;
  7. menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan kemampuan;
  8. menyediakan dukungan pembiayaan;
  9. mengimplementasikan sistem data dan informasi; dan
  10. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan Penanggulangan Pemasungan secara berkala.

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib mencatat dan melaporkan:

  1. Identifikasi tindakan Pemasungan,
  2. Proses Perawatan,
  3. Tindak lanjut perawatan,
  4. hasil perawatan.

Pencatatan dan Pelaporan ditujukan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setiap bulan. Kemudian Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pelaporan yang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke dinas kesehatan daerah provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dinas kesehatan daerah provinsi melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya yang terkait Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan Pemasungan yang ditujukan untuk menilai keberhasilan program penanggulangan Pemasungan pada ODGJ.

Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

Bab VI Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa membahas tentang Peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Pemasungan yang dilaksanakan melalui:

  1. keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
  2. pemberian informasi, edukasi, dan bimbingan;
  3. pemberian dukungan dalam bentuk finansial, materiil, dan sosial;
  4. pembentukan dan pengembangan kelompok bantu diri serta organisasi konsumen dan keluarga; dan
  5. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ.

Pendanaan Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pasal 15 Bab VII Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa mengatur tentang Pendanaan Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Dijelaskan bahwa Pendanaan kegiatan Penanggulangan Pemasungan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), masyarakat dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pembinaan dan pengawasan dapat melibatkan organisasi profesi dan/atau tenaga ahli di bidang Kesehatan Jiwa yang diarahkan untuk mencapai tujuan Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Pembinaan dan Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa dilakukan dalam bentuk:

  1. Advokasi dan Sosialisasi,
  2. Bimbingan Teknis,
  3. Pelatihan.

Pengawasan Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa dilakukan dalam bentuk:

  1. Monitoring dan Evaluasi;
  2. Verifikasi Laporan Kegiatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

[ Photo : Independent.co.uk]

Peraturan Menteri Pedoman Kultur Berlaku

Permenkes 16 tahun 2019 tentang Pencegahan, Penanganan, Sanksi Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Permenkes 16 tahun 2019 tentang Pencegahan, Penanganan, Sanksi Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes 16 tahun 2019 tentang Pencegahan, Penanganan, Sanksi Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
jogloabang Min, 09/29/2019 - 21:57

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek pada tanggal 18 Juli 2019. Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan berlaku setelah diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2019 di Jakarta oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen PP Kemenkumham, dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803, agar semua orang mengetahuinya.

Lampiran Permenkes 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan berisi tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan tersebut bertujuan untuk memberikan acuan bagi Peserta, BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) secara sistematis, terstruktur dan komprehensif agar pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efesien.

Permenkes 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Status, Mencabut

Saat Permenkes 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan mulai diberlakukan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan penetapan Permenkes 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan adalah:

  1. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efesien perlu dilakukan upaya untuk mencegah kerugian dana jaminan sosial nasional akibat Kecurangan (Fraud) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  2. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;

Dasar Hukum

Landasan hukum Permenkes 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
  3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

Isi Permenkes 16 tahun 2019

Berikut di bawah ini isi Permenkes 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (bukan format asli):

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD) SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Kecurangan (fraud) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
  4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
  5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD)

Pasal 2

  1. Kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dapat dilakukan oleh:
    1. Peserta;
    2. BPJS Kesehatan;
    3. Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan;
    4. penyedia obat dan alat kesehatan; dan
    5. pemangku kepentingan lainnya.
  2. Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan semua pihak yang melakukan dan/atau berkontribusi terjadinya Kecurangan (fraud).

Pasal 3

  1. BPJS Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus membangun sistem pencegahan Kecurangan (fraud) melalui:
    1. penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan Kecurangan (fraud);
    2. pengembangan budaya pencegahan Kecurangan (fraud);
    3. pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya; dan
    4. pembentukan tim pencegahan Kecurangan (fraud).
  2. Tim pencegahan Kecurangan (fraud) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada dinas kesehatan kabupaten/kota terdiri atas unsur:
    1. dinas kesehatan kabupaten/kota;
    2. BPJS Kesehatan;
    3. asosiasi fasilitas kesehatan;
    4. organisasi profesi; dan
    5. unsur lain yang terkait.
  3. Tim pencegahan Kecurangan (fraud) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas:
    1. menyosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
    2. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (fraud);
    3. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik;
    4. melakukan upaya deteksi dan penyelesaian Kecurangan (fraud);
    5. monitoring dan evaluasi; dan
    6. pelaporan.

Pasal 4

  1. Untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dibentuk tim pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.
  2. Tim pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
  3. Tim pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
  4. Tim pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. sub tim pencegahan; dan
    2. sub tim penanganan.
  5. Tim pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    1. menyosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
    2. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (fraud);
    3. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
    4. melakukan penanganan Kecurangan (fraud); dan
    5. monitoring dan evaluasi;

Pasal 5

  1. Tim pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat pusat terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kementerian/lembaga terkait.
  2. Tim pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat provinsi terdiri atas unsur Dinas Kesehatan Provinsi, BPJS Kesehatan, dan Inspektorat Daerah Provinsi.
  3. Tim pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya, terkait dengan pelayanan kesehatan melibatkan organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.
  4. Selain melibatkan organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Tim pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) dapat melibatkan pakar/ahli.

BAB III
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

  1. Dalam rangka pengawasan, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi administratif bagi setiap orang atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang melakukan Kecurangan (fraud).
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis; dan/atau
    3. perintah pengembalian kerugian akibat tindakan Kecurangan (fraud) kepada pihak yang dirugikan.
  3. Dalam hal Kecurangan (fraud) dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan sanksi tambahan berupa denda.
  4. Sanksi tambahan berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pihak yang dirugikan.
  5. Dalam hal Kecurangan (fraud) dilakukan oleh tenaga kesehatan, penyelenggara pelayanan kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Pengenaan sanksi tambahan berupa denda atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
  7. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan kepada pelaku Kecurangan (fraud) sesuai dengan kategori pelanggaran:

  1. ringan;
  2. sedang; dan
  3. berat.

Pasal 8

  1. Sanksi teguran lisan dapat dikenakan untuk kategori pelanggaran ringan.
  2. Sanksi teguran tertulis dapat dikenakan untuk kategori pelanggaran ringan atau pelanggaran sedang.
  3. Sanksi perintah pengembalian kerugian akibat tindakan Kecurangan (fraud) kepada pihak yang dirugikan dapat dikenakan untuk kategori pelanggaran ringan, pelanggaran sedang atau pelanggaran berat.
  4. Sanksi tambahan berupa denda dapat dikenakan untuk kategori pelanggaran sedang atau pelanggaran berat.
  5. Sanksi tambahan berupa pencabutan izin dapat dikenakan untuk kategori pelanggaran berat.

Pasal 9

Dalam hal Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak berwenang memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan Kecurangan (fraud), pimpinan instansi/badan usaha terkait memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan bagi Kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara terkait kewajiban pendaftaran pekerjanya sebagai peserta mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) serta pengenaan sanksi administrasi mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2019
  MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
 

Lampiran Permenkes 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD) SERTA
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KECURANGAN (FRAUD)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyatakan bahwa prinsip pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional adalah kesetaraan (equity) dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan serta efektif dan efisien dalam operasionalisasinya. Prinsip kendali mutu dan biaya harus diterapkan secara utuh di setiap tingkatan pelayanan mengingat adanya karakteristik pelayanan kesehatan yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya inefisiensi.

    Salah satu upaya yang telah disepakati seluruh pemangku kepentingan untuk dijalankan oleh BPJS Kesehatan adalah melakukan penerapan model pembayaran prospektif. Amanah ini secara eksplisit tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengamanatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya BPJS Kesehatan untuk membayar manfaat pelayanan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan secara efektif dan efisien.

    Untuk menjamin agar pelayanan kesehatan diselenggarakan secara cost-effective, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan Peserta, serta untuk menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan, maka perlu diselenggarakan upaya kendali mutu dan kendali biaya. Salah satu upaya kendali mutu dan kendali biaya yang dapat dilakukan adalah meminimalisasi terjadinya potensi Kecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan. Berdasarkan laporan Report to the Nations Acfe (RTTN) Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2018 kerugian akibat Kecurangan (fraud) pada pelayanan kesehatan mencapai 5% dari total biaya pelayanan kesehatan.

    Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, telah memberikan definisi Kecurangan (Fraud) dalam program Jaminan Kesehatan yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) perlu dibuat Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

  2. Tujuan

    Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bertujuan untuk memberikan acuan bagi Peserta, BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) secara sistematis, terstruktur dan komprehensif agar pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efesien.

  3. Ruang lingkup Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Kesehatan meliputi:
    1. jenis Kecurangan (fraud);
    2. upaya pencegahan;
    3. penanganan Kecurangan (fraud);
    4. pengenaan sanksi administrasi; dan
    5. pembinaan dan pengawasan
  4. Pengertian
    1. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan, kecuali untuk bayi baru lahir, dapat berupa fisik atau elektronik.
    2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
    3. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
    4. Pemberi Kerja adalah adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
    5. Klaim Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Klaim adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
    6. Episode adalah proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar dari Fasilitas Kesehatan, termasuk konsultasi dan pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang, maupun pemeriksaan lainnya.

BAB II
JENIS KECURANGAN (FRAUD)

Jenis Kecurangan (fraud) diuraikan berdasarkan pelaku yaitu:

  1. Peserta;
  2. BPJS Kesehatan;
  3. Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan;
  4. Penyedia obat dan alat kesehatan; dan
  5. Pemangku kepentingan lainnya.
  1. Jenis Kecurangan (fraud) oleh Peserta, yaitu:
    1. memalsukan data dan/atau Identitas Peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
    2. meminjamkan/menyewakan/memperjualbelikan Identitas Peserta milik Peserta lain atau dirinya sendiri.
    3. memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu (unneccesary services) antara lain:
      1. meminta rujukan ke FKRTL bukan karena alasan medis.
      2. bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis.
      3. memaksa meminta tambahan pemeriksaan diagnostik, obat obatan di luar indikasi medis.
      4. memberikan informasi yang tidak benar dalam penegakan diagnosis.
    4. memberi dan/atau menerima suap dan/atau imbalan dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan, antara lain:
      1. memberikan suap dan/atau imbalan kepada pemberi pelayanan kesehatan dan Fasilitas Kesehatan.
      2. memberikan suap dan/atau imbalan kepada pegawai BPJS Kesehatan.
      3. memberikan suap dan/atau imbalan kepada pihak lain yang berwenang dalam penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
    5. memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan untuk dijual kembali dengan maksud mendapatkan keuntungan.
  2. Jenis Kecurangan (fraud) oleh BPJS Kesehatan, yaitu:
    1. melakukan kerjasama dengan Peserta untuk menerbitkan identitas Peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan;
    2. melakukan kerjasama dengan Peserta dan/atau Fasilitas Kesehatan untuk mengajukan klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan;
    3. menyetujui/membiarkan/memanipulasi manfaat yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan baik finansial maupun non finansial dari Peserta atau Fasilitas Kesehatan;
    4. memberi dan/atau menerima suap dan/atau imbalan, dan/atau memiliki benturan kepentingan yang mempengaruhi pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangannya, antara lain:
      1. menolak dan/atau memperlambat penerimaan pengajuan klaim yang telah memenuhi syarat;
      2. memperlambat atau mempercepat proses verifikasi klaim dan/atau pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. menahan pembayaran tagihan ke Fasilitas Kesehatan yang telah diverifikasi dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      4. menghilangkan data klaim dan/atau dokumen pendukung klaim baik softcopy maupun hardcopy dari Fasilitas Kesehatan;
      5. bekerjasama dan/atau meminta Fasilitas Kesehatan untuk mengubah kode diagnosis atau dokumen pendukung lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      6. menerima atau menarik imbalan dari Peserta/calon Peserta;
      7. menunda proses pendaftaran kepesertaan yang telah memenuhi persyaratan;
      8. membiarkan dan/atau tidak melaporkan adanya indikasi kecurangan yang diketahuinya kepada atasannya;
      9. mengurangi manfaat yang seharusnya menjadi hak Peserta;
      10. mengarahkan dan/atau bekerjasama dengan koder rumah sakit untuk merubah kodifikasi yang tidak sesuai dengan diagnosa yang ditulis oleh dokter;
      11. melaksanakan credentialing/recredentialing Fasilitas Kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
      12. memanipulasi hasil credentialing/recredentialing Fasilitas Kesehatan;
      13. memindahkan atau menentukan Peserta untuk didaftarkan pada FKTP tertentu di luar ketentuan yang berlaku; dan
      14. pembayaran kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    5. menggunakan dana Jaminan Kesehatan untuk kepentingan pribadi;
    6. menarik besaran iuran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    7. menerima titipan pembayaran iuran dari Peserta dan tidak disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan.
  3. Jenis Kecurangan (fraud) oleh Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan.

    Kecurangan (fraud) oleh Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga administrasi.

    1. Jenis Kecurangan (fraud) oleh pemberi pelayanan kesehatan di FKTP yaitu:
      1. penyalahgunaan dana kapitasi dan/atau nonkapitasi FKTP milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
      2. menarik biaya dari Peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. memanipulasi klaim nonkapitasi, seperti:
        1. klaim palsu (phantom billing) atau klaim fiktif, merupakan klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan;
        2. memperpanjang lama perawatan (prolonged length of stay);
        3. penjiplakan klaim dari pasien lain (cloning); dan
        4. tagihan atau klaim berulang (repeat billing) pada kasus yang sudah ditagihkan sebelumnya.
      4. melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      5. memberi dan/atau menerima suap dan/atau imbalan terkait dengan program Jaminan Kesehatan; dan
      6. memalsukan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Surat Izin Operasional Fasilitas Kesehatan.
    2. Jenis Kecurangan (fraud) oleh pemberi pelayanan kesehatan di FKRTL yaitu:
      1. memanipulasi diagnosis dan/atau tindakan;

        Memanipulasi diagnosis dan/atau tindakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan besaran klaim dengan cara memalsukan diagnosa dan/atau tindakan medis, seperti:

        1. pasien seharusnya didiagnosis apendicitis akut, setelah operasi tanpa penyulit tetapi di resume/rekam medis ditulis apendicitis akut dengan perforasi; dan
        2. pasien dengan pterigium grade I tetapi dalam resume/rekam medis ditulis squaomous cell ca conjungtiva dan dilakukan tindakan biopsi eksisi tanpa bukti dilakukan pemeriksaan patologi anatomi.
      2. penjiplakan klaim dari pasien lain (cloning);

        Penjiplakan klaim dari pasien lain (cloning) merupakan klaim yang dibuat dengan cara menyalin dari klaim pasien lain yang sudah ada, seperti: menyalin (copy paste) seluruh atau sebagian rekam medis dan/atau data pasien lain.

      3. klaim palsu (Phantom billing);

        Klaim palsu (Phantom billing) merupakan klaim atas layanan yang tidak pernah dilakukan/diberikan kepada pasien, seperti:

        1. Penagihan tindakan medik operatif yang tidak pernah dilakukan; dan
        2. Penagihan obat/alat kesehatan di luar paket INA-CBG yang tidak diberikan kepada pasien.
      4. penggelembungan tagihan obat dan/atau alat kesehatan (Inflated bills);

        Penggelembungan tagihan obat dan/atau alat kesehatan (Inflated bills) merupakan klaim atas biaya obat dan/atau alat kesehatan yang lebih besar dari biaya yang sebenarnya, seperti:

        1. pasien patah tulang dilakukan operasi ortopedi dengan menggunakan plate and screw 4 (empat) buah, namun ditagihkan lebih dari 4 (empat) buah.
        2. obat pasien penyakit kronis pada rawat jalan yang seharusnya mendapat obat 1 (satu) bulan, tetapi obat yang diberikan untuk 2 minggu, namun ditagihkan biayanya selama 1 (satu) bulan.
        3. pasien kemoterapi yang membutuhkan obat kemo sebanyak 2 (dua) vial diklaimkan menjadi 4 (empat) vial.
      5. pemecahan episode pelayanan sesuai dengan indikasi medis tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      6. pemecahan episode pelayanan yang tidak sesuai dengan indikasi medis (services unbundling or fragmentation);

        Pemecahan episode pelayanan yang tidak sesuai dengan indikasi medis (services unbundling or fragmentation) merupakan klaim atas dua atau lebih diagnosis dan/atau prosedur yang seharusnya menjadi satu paket pelayanan dalam episode yang sama, seperti:

        1. pemberi pelayanan kesehatan mengirimkan tagihan terpisah dari diagnosis yang sama tetapi hasil pemeriksaan penunjang atau laboratorium yang sebenarnya dapat digabungkan menjadi terpisah menjadi 3 atau 4 pengajuan padahal dapat digabungkan menjadi satu grup dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan lebih;
        2. menagihkan beberapa prosedur secara terpisah yang seharusnya dapat ditagihkan bersama dalam bentuk paket pelayanan, untuk mendapatkan nilai klaim lebih besar pada satu episode perawatan pasien; dan
        3. tindakan operasi lebih dari satu diagnosa penyakit yang dapat dilaksanakan dalam satu tindakan namun dilakukan tindakan lebih dari satu dan diklaim terpisah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
      7. rujukan semu (self-referals);

        Rujukan semu (self-referals) merupakan klaim atas biaya pelayanan akibat rujukan ke rumah sakit tertentu atau ke dokter yang sama di Fasilitas Kesehatan lain kecuali dengan alasan keterbatasan fasilitas, seperti:

        1. pasien masuk dengan kasus rencana akan di operasi tetapi dokter tidak mau mengoperasi di rumah sakit tersebut karena jasa operasi yang didapatkan sedikit sehingga pasien dirujuk ke rumah sakit tertentu dimana dokter juga bekerja di rumah sakit tersebut.
        2. melakukan rujukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien ke rumah sakit dimana dokter itu berdinas.
      8. tagihan atau klaim berulang (repeat billing);

        Tagihan atau klaim berulang (repeat billing) merupakan klaim yang diulang pada kasus yang sama, seperti:

        Tagihan yang sudah pernah ditagihkan dan dibayarkan tetapi ditagihkan ulang.

      9. memperpanjang lama perawatan (prolonged length of stay);

        Memperpanjang lama perawatan (prolonged length of stay) merupakan klaim atas biaya pelayanan kesehatan yang lebih besar akibat perubahan lama hari perawatan inap bukan karena indikasi medis, seperti:

        1. penggunaan ventilator yang diperpanjang waktunya tanpa indikasi medis; dan
        2. Case Main Group (CMG) khusus untuk penyakit jiwa dan penyakit kusta;
      10. memanipulasi kelas perawatan (manipulation of room charge);

        Memanipulasi kelas perawatan (manipulation of room charge) merupakan tindakan manipulasi kelas perawatan yang menyebabkan klaim yang tidak sesuai.

      11. menagihkan tindakan yang tidak dilakukan;

        Menagihkan tindakan yang tidak dilakukan merupakan klaim atas diagnosis dan/atau tindakan yang tidak jadi dilaksanakan, seperti:

        1. pada pasien Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) dengan rencana tindakan biopsi, tidak jadi dilakukan tindakan karena alasan tertentu namun tindakan biopsi tetap ditagihkan ke BPJS Kesehatan; dan
        2. pasien dengan indikasi rawat inap, tetapi pasien menolak dan pulang, sehingga pasien hanya ingin rawat jalan, namun di klaimkan sebagai rawat inap.
      12. melakukan tindakan pengobatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis;

        Melakukan tindakan pengobatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis merupakan klaim atas tindakan pengobatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis.

      13. admisi yang berulang (readmisi);

        Admisi yang berulang (readmisi) merupakan klaim atas diagnosis dan/atau tindakan dari satu episode yang dirawat atau diklaim lebih dari satu kali seolah-olah lebih dari satu episode, seperti pasien rawat inap dipulangkan kemudian diminta masuk kembali dengan berbagai alasan.

      14. menarik biaya dari Peserta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      15. memberi dan/atau menerima suap dan/atau imbalan terkait dengan Jaminan Kesehatan; dan
      16. memalsukan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Surat Izin Operasional Fasilitas Kesehatan.
    3. Jenis tindakan kecurangan oleh Fasilitas Kesehatan lainnya (apotek, optik, laboratorium, dan jejaring lainnya), yaitu:
      1. klaim fiktif atau klaim obat, alat kesehatan dan/atau tindakan yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan namun tidak diberikan kepada pasien;
      2. mengurangi jumlah obat yang diserahkan kepada pasien namun yang ditagihkan adalah yang tertulis dalam resep;
      3. klaim atas biaya obat dan/atau alat kesehatan yang lebih besar dari biaya yang sebenarnya (Inflated bills);
      4. memanipulasi hasil pemeriksaan untuk memenuhi persyaratan penagihan, seperti mengubah hasil pemeriksaan refraksi mata; dan
      5. memberi dan/atau menerima suap dan/atau imbalan terkait dengan program Jaminan Kesehatan.
  4. Jenis Kecurangan (fraud) oleh Penyedia Obat dan Alat Kesehatan.
    1. Jenis Kecurangan (fraud) oleh Penyedia Obat, yaitu:
      1. penyedia obat yang terdaftar pada katalog elektronik menolak pesanan obat tanpa alasan yang jelas;
      2. penyedia obat memperlambat waktu pengiriman obat tanpa alasan yang jelas; dan
      3. memberi dan/atau menerima suap dan/atau imbalan terkait dengan program Jaminan Kesehatan.
    2. Jenis Kecurangan (fraud) oleh Penyedia Alat Kesehatan, yaitu:
      1. penyedia alat kesehatan yang terdaftar pada katalog elektronik menolak pesanan alat kesehatan tanpa alasan yang jelas;
      2. penyedia alat kesehatan memperlambat waktu pengiriman alat kesehatan tanpa alasan yang jelas;
      3. penyedia menganjurkan kepada Fasilitas Kesehatan untuk membeli alat kesehatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan atau tingkat keterampilan/keahlian tenaga kesehatan atau tenaga medis profesional yang akan menggunakan alat kesehatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial; dan
      4. memberi dan/atau menerima suap dan/atau imbalan terkait dengan program Jaminan Kesehatan.
  5. Jenis Kecurangan (fraud) oleh Pemangku Kepentingan Lainnya.

    Kecurangan (fraud) oleh pemangku kepentingan lainnya yaitu oleh Pemberi Kerja yang bukan termasuk penyelenggara negara.

    Jenis Kecurangan (fraud) oleh Pemberi Kerja yang bukan termasuk penyelenggara negara, yaitu:

    1. perbuatan memanipulasi data kepegawaian, seperti:
      1. pemberi kerja memanipulasi data penghasilan yang diberikan kepada BPJS Kesehatan sehingga jumlah iuran yang dibayarkan tidak terlalu besar;
      2. tidak mendaftarkan pegawainya menjadi Peserta BPJS Kesehatan; dan
      3. memanipulasi data pegawai yang tidak termasuk ke dalam data kepegawaian Pemberi Kerja.
    2. jumlah dan upah pegawai tidak disampaikan secara riil; dan
    3. perbuatan memberi dan/atau menerima suap dan/atau imbalan yang terkait dengan program Jaminan Kesehatan.

BAB III
PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)

Secara umum tujuan dari pencegahan Kecurangan (fraud) yang efektif adalah:

  1. Prevention; mencegah terjadinya Kecurangan (fraud) secara nyata pada semua lini organisasi.
  2. Deterrence; menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan sehingga membuat jera.
  3. Disruption; mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan (fraud) sejauh mungkin.
  4. Identification; mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
  5. Civil action prosecution; melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Untuk mencapai tujuan pencegahan Kecurangan (fraud) yang efektif semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan terutama BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus membangun sistem pencegahan Kecurangan (fraud).

Gambar 1
Sistem Pencegahan Kecurangan (fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan

Prinsip-prinsip dalam sistem pencegahan Kecurangan (fraud) dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Penyusunan kebijakan (policy) dan pedoman pencegahan Kecurangan (fraud), antara lain:
    1. Penyusunan kebijakan anti Kecurangan (fraud) dengan prinsip Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance.
    2. Penyusunan pedoman manajemen risiko Kecurangan (fraud risk management) paling sedikit terdiri dari pencegahan, deteksi dan penyelesaian terhadap Kecurangan (fraud).
  2. Pengembangan budaya pencegahan Kecurangan (fraud), antara lain:
    1. Membangun budaya integritas, nilai etika dan standar perilaku.
    2. Mendidik seluruh pihak terkait Jaminan Kesehatan tentang kesadaran anti Kecurangan (fraud).
    3. Menciptakan lingkungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan yang positif.
  3. Pengembangan pelayanan kesehatan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya, antara lain:
    1. Pembentukan tim kendali mutu dan kendali biaya yang terdiri dari tim koordinasi dan tim teknis.
    2. Implementasi konsep manajemen mutu dalam pelayanan kesehatan.
  4. Pembentukan tim pencegahan Kecurangan (fraud) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala organisasi.

Implementasi pencegahan Kecurangan (fraud) dilakukan oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan mulai dari Peserta, BPJS Kesehatan, FKTP, FKRTL, pemberi kerja, penyedia obat dan alat kesehatan serta pemangku kepentingan lainnya, sebagai berikut:

  1. Implementasi pencegahan Kecurangan (fraud) oleh Peserta, antara lain:
    1. Melaporkan dugaan Kecurangan (fraud) kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud).
    2. Menjaga kerahasiaan identitas kependudukan dan kartu JKN KIS dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab.
    3. Mematuhi segala aturan yang terkait program Jaminan Kesehatan.
  2. Implementasi pencegahan Kecurangan (fraud) oleh BPJS Kesehatan, antara lain:
    1. Penerapan kebijakan pencegahan Kecurangan (fraud) dan pedoman pencegahan, meliputi:
      1. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance.
      2. Pelaksanaan pencegahan, deteksi dan penyelesaian terhadap Kecurangan (fraud), antara lain:
        1. Penguatan peran pengawasan internal dan sistem pengendalian internal (internal control system) dalam pencegahan Kecurangan (fraud).
        2. Mekanisme pengaduan masyarakat (whistleblowing system) dan tindak lanjutnya.
        3. Sistem IT sebagai pendukung (otomasi on-line/terintegrasi).
        4. Melakukan pemutakhiran (updating) data kepesertaan berdasarkan informasi dari Peserta, pemberi kerja, pemerintah dan instansi terkait lainnya.
        5. Monitoring pembayaran iuran Peserta dengan pemberian notifikasi kepada Peserta.
        6. Menyediakan data kepesertaan secara real time kepada Fasilitas Kesehatan.
        7. Melakukan tindakan pemeriksaan kepatuhan kepada Peserta atau pemberi kerja yang memberikan informasi gaji yang terindikasi tidak sesuai.
        8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap hasil kerja petugas BPJS Kesehatan.
        9. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan terhadap ketersediaan obat dan alat kesehatan.
        10. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan atas ketersediaan obat dan alat kesehatan.
        11. Memastikan tersedianya proses bisnis yang terstandar.
      3. Pelaksanaan manajemen risiko Kecurangan (fraud risk management) antara lain:
        1. Membangun komitmen seluruh jajaran dalam mengelola risiko Kecurangan (fraud).
        2. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko Kecurangan (fraud) secara komprehensif.
        3. Menetapkan rencana pengendalian risiko Kecurangan (fraud).
        4. Mengkomunikasikan potensi Kecurangan (fraud) yang telah teridentifikasi.
        5. Melaksanakan tindakan korektif dalam menangani Kecurangan (fraud) dengan cepat dan tepat.
        6. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan manajemen risiko secara berkala.
      4. Pengembangan budaya pencegahan Kecurangan (fraud) meliputi:
        1. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas untuk seluruh pegawai BPJS Kesehatan termasuk Direksi dan Dewan Pengawas.
        2. Memberikan edukasi dan/atau sosialisasi kepada pegawai BPJS Kesehatan tentang budaya pencegahan Kecurangan (fraud) termasuk juga kepada Peserta, Fasilitas Kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.
        3. Melakukan sosialisasi kepada pemberi kerja/Peserta tentang manfaat BPJS Kesehatan.
      5. Pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya, meliputi:
        1. Pembentukan tim kendali mutu dan kendali biaya.
        2. Penguatan tugas dan fungsi tim kendali mutu dan kendali biaya.
        3. Monitoring dan evaluasi kinerja tim kendali mutu dan kendali biaya.
      6. Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan, meliputi :
        1. Membentuk tim/divisi khusus untuk pencegahan, deteksi dan respons terhadap Kecurangan (fraud) di internal BPJS Kesehatan.
        2. Menetapkan mekanisme untuk investigasi internal dan pelaporan pelaku Kecurangan (fraud).
  3. Implementasi pencegahan Kecurangan (fraud) oleh FKTP, antara lain:
    1. Penerapan kebijakan pencegahan Kecurangan (fraud) dan pedoman pencegahan, meliputi:
      1. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance, antara lain:
        1. Penetapan kewenangan dan uraian tugas tenaga kesehatan dan non-kesehatan.
        2. Penetapan dan penerapan Standard Operational Procedure (SOP). Untuk SOP layanan klinis mengacu ke Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), Panduan Praktik Klinis (PPK), Clinical Pathway (CP) dan/atau pedoman lain yang ditetapkan oleh Menteri.
        3. Penetapan prosedur internal untuk pengajuan klaim non-kapitasi.
        4. Pengelolaan dana jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
      2. Pelaksanaan pencegahan, deteksi dan penyelesaian terhadap Kecurangan (fraud), antara lain:
        1. Mekanisme pengaduan masyarakat (whistleblowing system) dan tindak lanjutnya.
        2. Sistem IT sebagai pendukung (otomasi on-line/ terintegrasi).
        3. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas atas klaim yang diajukan oleh bidan dan laboratorium jejaring.
      3. Pelaksanaan manajemen risiko Kecurangan (fraud risk management) dengan:
        1. Membangun komitmen seluruh jajaran dalam mengelola risiko Kecurangan (fraud).
        2. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko Kecurangan (fraud) secara komprehensif.
        3. Menetapkan rencana pengendalian risiko Kecurangan (fraud).
        4. Mengkomunikasikan potensi Kecurangan (fraud) yang telah teridentifikasi.
        5. Melaksanakan tindakan korektif dalam menangani Kecurangan (fraud) dengan cepat dan tepat.
        6. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan manajemen risiko secara berkala.
    2. Pengembangan budaya pencegahan Kecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan, meliputi:
      1. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas untuk seluruh pegawai FKTP termasuk unsur pimpinan FKTP.
      2. Mengimplementasikan kode etik dan standar perilaku pegawai FKTP.
      3. Melaksanakan edukasi budaya anti Kecurangan (fraud) kepada seluruh pegawai FKTP dan Peserta Jaminan Kesehatan di FKTP.
      4. Sosialisasi kegiatan pencegahan Kecurangan (fraud) di FKTP.
    3. Pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya, meliputi:
      1. Penerapan konsep manajemen mutu dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, antara lain:
        1. Membuat alur pelayanan yang efektif dan efisien.
        2. Memanfaatkan sistem informasi elektronik secara optimal untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan.
        3. Menerapkan perbaikan kualitas berkelanjutan (continuous quality improvement) misalnya melalui akreditasi FKTP dan survey kepuasan layanan.
      2. Melaksanakan audit klinis dan utilization review. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh FKTP atau berkoordinasi dengan tim kendali mutu dan kendali biaya serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
      3. Pelayanan berbasis bukti antara lain menulis rekam medis secara segera, lengkap dan jelas.
    4. Pembentukan tim pencegahan Kecurangan (fraud) yang melekat pada tim pencegahan Kecurangan (fraud) pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  4. Implementasi pencegahan Kecurangan (fraud) oleh FKRTL, antara lain:
    1. Penerapan kebijakan pencegahan Kecurangan (fraud) dan pedoman pencegahan, meliputi:
      1. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance, antara lain:
        1. Penetapan kewenangan dan uraian tugas tenaga kesehatan dan non-kesehatan.
        2. Penetapan dan penerapan Standard Operational Procedure (SOP). Untuk penetapan SOP layanan klinis mengacu ke Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan/atau pedoman lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
        3. Penetapan prosedur internal untuk pengajuan klaim.
      2. Pelaksanaan pencegahan, deteksi dan penyelesaian terhadap Kecurangan (fraud) termasuk mekanisme investigasi dan pelaporan pelaku Kecurangan (fraud), antara lain:
        1. Penguatan peran Pengawasan Internal dan Sistem Pengendalian Internal (internal control system) dalam pencegahan Kecurangan (fraud).
        2. Mekanisme pengaduan masyarakat (whistleblowing system) dan tindak lanjutnya.
        3. Sistem IT sebagai pendukung (otomasi on-line/ terintegrasi).
        4. Melakukan surveilans data atau audit data rutin.
        5. Peningkatan kemampuan dokter serta petugas lain yang berkaitan dengan Klaim, berupa:
          1. Pemahaman dan penggunaan sistem koding yang berlaku;
          2. Melakukan edukasi dan pemberian pemahaman tentang langkah-langkah pencegahan dan pengenaan sanksi Kecurangan (fraud);
          3. Meningkatkan ketaatan terhadap SOP; dan
          4. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Pasien (DPJP) menulis dan memberikan resume medis secara jelas, lengkap dan tepat waktu.
        6. Meningkatkan kemampuan koder, melalui:
          1. Pelatihan dan edukasi koding yang benar; dan
          2. Koordinasi dengan staf klinis dalam rangka memastikan diagnosa primer dan sekunder.
      3. Pelaksanaan manajemen risiko kecurangan (fraud risk management) dengan:
        1. Membangun komitmen seluruh jajaran dalam mengelola risiko Kecurangan (fraud).
        2. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko kecurangan secara komprehensif.
        3. Menetapkan rencana pengendalian risiko kecurangan.
        4. Mengkomunikasikan potensi Kecurangan (fraud) yang telah teridentifikasi.
        5. Melaksanakan tindakan korektif dalam menangani Kecurangan (fraud) dengan cepat dan tepat.
        6. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan manajemen risiko secara berkala.
    2. Pengembangan budaya pencegahan Kecurangan (fraud), meliputi:
      1. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas untuk seluruh pegawai FKRTL termasuk unsur pimpinan FKRTL.
      2. Menetapkan dan mengimplementasikan kode etik profesi dan standar perilaku pegawai FKRTL.
      3. Melaksanakan edukasi budaya anti Kecurangan (fraud) kepada seluruh pegawai FKRTL dan Peserta di FKRTL.
      4. Sosialisasi kegiatan pencegahan Kecurangan (fraud) di FKRTL.
    3. Pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya, meliputi :
      1. Pembentukan tim kendali mutu dan kendali biaya;
      2. Penguatan tugas dan fungsi tim kendali mutu dan kendali biaya;
      3. Ketepatan kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan;
      4. Penerapan standar pelayanan, pedoman pelayanan klinis, dan clinical pathway dan pedoman lainnya di FKRTL;
      5. Melaksanakan audit klinis dan utilization review (UR) secara periodik; dan
      6. Penetapan prosedur klaim termasuk analisis data klaim;
      7. Monitoring dan evaluasi kinerja tim kendali mutu dan kendali biaya;
      8. Penerapan konsep manajemen mutudalam pelayanan kesehatan;
      9. Penggunaan teknologi informasi berbasis bukti yang mampu memonitor dan mengevaluasi pelayanan Jaminan Kesehatan di FKRTL secara real time.
    4. Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan yang bertugas:
      1. Melakukan deteksi dini Kecurangan (fraud) berdasarkan data Klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh FKRTL dan meneruskan dugaan Kecurangan (fraud) kepada pengawas internal;
      2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, regulasi, dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
      3. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik;
      4. Meningkatkan kemampuan koder, serta dokter dan petugas lain yang berkaitan dengan klaim;
      5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan Kecurangan (fraud); dan
      6. Pelaporan pelaksanaan pencegahan Kecurangan (fraud).
  5. Implementasi pencegahan Kecurangan (fraud) oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya, antara lain:
    1. Penerapan kebijakan anti Kecurangan (fraud) dan pedoman pencegahan, meliputi:
      1. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance, antara lain:
        1. Penetapan kewenangan dan uraian tugas tenaga kesehatan dan non-kesehatan.
        2. Penetapan dan penerapan Standard Operational Procedure (SOP). Untuk SOP layanan klinis dapat mengacu ke Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), Panduan Praktik Klinis (PPK), Clinical Pathway (CP) dan/atau pedoman lain yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
        3. Penetapan prosedur internal untuk pengajuan klaim.
      2. Pelaksanaan pencegahan, deteksi dan penyelesaian terhadap Kecurangan (fraud) termasuk mekanisme investigasi dan pelaporan pelaku Kecurangan (fraud), antara lain:
        1. Penguatan peran Pengawasan Internal dan Sistem Pengendalian Internal (internal control system) dalam pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan.
        2. Mekanisme pengaduan masyarakat (whistleblowing system) dan tindak lanjutnya.
        3. Sistem IT sebagai pendukung (otomasi on-line/ terintegrasi).
        4. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan secara akurat dan tepat waktu.
      3. Pelaksanaan manajemen risiko kecurangan (fraud risk management) dengan:
        1. Membangun komitmen seluruh jajaran dalam mengelola risiko Kecurangan (fraud).
        2. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko Kecurangan (fraud) secara komprehensif.
        3. Menetapkan rencana pengendalian risiko Kecurangan (fraud).
        4. Mengkomunikasikan potensi Kecurangan (fraud) yang telah teridentifikasi.
        5. Melaksanakan tindakan korektif dalam menangani kecurangan dengan cepat dan tepat.
        6. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan manajemen risiko secara berkala.
    2. Pengembangan budaya pencegahan Kecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan, meliputi :
      1. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas untuk seluruh pegawai termasuk unsur pimpinan.
      2. Menetapkan dan mengimplementasikan kode etik profesi dan standar perilaku pegawai.
      3. Melaksanakan edukasi budaya anti Kecurangan (fraud) kepada seluruh pegawai dan Peserta.
      4. Sosialisasi kegiatan pencegahan Kecurangan (fraud).
    3. Pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya, meliputi:
      1. Penerapan konsep lean manajemen dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
      2. Melaksanakan koordinasi dengan tim kendali mutu dan kendali biaya untuk dilakukan audit medis atau utilisation review..
  6. Implementasi pencegahan Kecurangan (fraud) oleh Penyedia Obat dan/atau Penyedia Alat Kesehatan, antara lain:
    1. Penerapan kebijakan anti Kecurangan (fraud) dan pedoman pencegahan, meliputi:
      1. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance, antara lain:
        1. Penetapan kewenangan dan uraian tugas tenaga kesehatan dan non-kesehatan.
        2. Penetapan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
        3. Penetapan standar pelayanan penyediaan obat dan/atau alat kesehatan.
        4. Penetapan prosedur internal untuk pengajuan klaim.
      2. Pelaksanaan pencegahan, deteksi dan penyelesaian terhadap Kecurangan (fraud) termasuk mekanisme investigasi dan pelaporan pelaku Kecurangan (fraud), antara lain:
        1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (internal control system).
        2. Mekanisme pengaduan masyarakat (whistleblowing system) dan tindak lanjutnya.
        3. Sistem IT sebagai pendukung (otomasi on-line/terintegrasi).
        4. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan secara akurat dan tepat waktu.
        5. Memastikan obat dan/atau alat kesehatan yang diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan atau Instalasi Farmasi Pemerintah sesuai dalam jumlah dan kualitasnya.
      3. Pelaksanaan manajemen risiko kecurangan (fraud risk management) dengan:
        1. Membangun komitmen seluruh jajaran dalam mengelola risiko Kecurangan (fraud).
        2. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko kecurangan (fraud risk management) secara komprehensif.
        3. Menetapkan rencana pengendalian risiko Kecurangan (fraud).
        4. Mengkomunikasikan potensi Kecurangan (fraud) yang telah teridentifikasi.
        5. Melaksanakan tindakan korektif dalam menangani kecurangan dengan cepat dan tepat.
        6. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan manajemen risiko secara berkala.
    2. Pengembangan Budaya pencegahan Kecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan, meliputi :
      1. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas untuk seluruh pegawai termasuk unsur pimpinan.
      2. Menetapkan dan mengimplementasikan kode etik profesi/asosiasi perusahaan alat kesehatan dan laboratorium serta standar perilaku pegawai.
      3. Melaksanakan edukasi budaya anti Kecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan kepada seluruh pegawai dan Peserta Jaminan Kesehatan.
      4. Sosialisasi kegiatan pencegahan Kecurangan (fraud).
    3. Pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya, meliputi:
      1. Menerapkan cara distribusi alat kesehatan dengan baik (CDAKB) dan cara distribusi obat yang baik (CDOB).
      2. Penggunaan obat dan/atau alat kesehatan sesuai evidence based dan praktek klinis yang efisien.
  7. Implementasi pencegahan Kecurangan (fraud) oleh Pemberi Kerja yang bukan termasuk penyelenggara negara, antara lain:

    Menerapkan kebijakan pencegahan Kecurangan (fraud) dan pedoman pencegahan, meliputi :

    1. pelaksanaan tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance).
    2. Menandatangani komitmen pernyataan kesediaan menyampaikan seluruh data pegawai dan upah serta pemukhtahirannya sesuai kondisi sebenarnya, kepatuhan pembayaran iuran, penggunaan sistem aplikasi pendukung dari BPJS Kesehatan serta konsekuensi menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
  8. Implementasi pencegahan Kecurangan (fraud) oleh aparatur pemerintah/pemerintah daerah antara lain:
    1. Penerapan kebijakan pencegahan Kecurangan (fraud) dan pedoman pencegahan, meliputi:
      1. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance.
      2. Pelaksanaan pencegahan, deteksi dan penyelesaian terhadap Kecurangan (fraud), antara lain:
        1. Penguatan peran Pengawasan Internal dan Sistem Pengendalian Internal (internal control system) dalam pencegahan Kecurangan (fraud).
        2. Mekanisme pengaduan masyarakat (whistleblowing system) dan tindak lanjutnya.
        3. Sistem IT sebagai pendukung (otomasi on-line/ terintegrasi).
        4. Membangun mekanisme data sharing terkait dengan data kepesertaan PBI antar pemangku kepentingan.
        5. Melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan terkait dengan program Jaminan Kesehatan.
        6. Melaksanakan verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik yang dibiayai oleh APBN/APBD secara periodik sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) untuk menghindari salah sasaran.
        7. Memastikan kecukupan anggaran untuk penerima bantuan iuran (PBI) APBN sesuai jumlah sasaran yang ditetapkan.
        8. Membuat mekanisme pelaporan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
        9. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan regulasi serta melakukan pengawasan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan.
        10. Mengintegrasikan pencegahan Kecurangan (fraud) program Jaminan Kesehatan ke dalam program kesehatan mulai dari tingkat FKTP sampai FKRTL dan/atau kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan lainnya.
      3. Pelaksanaan manajemen risiko kecurangan (fraud risk management) dengan:
        1. Membangun komitmen seluruh jajaran dalam mengelola risiko Kecurangan (fraud).
        2. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko kecurangan secara komprehensif.
        3. Menetapkan rencana pengendalian risiko Kecurangan (fraud).
        4. Mengkomunikasikan potensi Kecurangan (fraud) yang telah teridentifikasi.
        5. Melaksanakan tindakan korektif dalam menangani kecurangan dengan cepat dan tepat.
        6. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan manajemen risiko secara berkala.
    2. Pengembangan budaya pencegahan Kecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan, meliputi:
      1. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas untuk seluruh pegawai termasuk unsur pimpinan.
      2. Membangun kesadaran masyarakat/Peserta tentang Kecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan.
      3. Mengintegrasikan pencegahan Kecurangan (fraud) program Jaminan Kesehatan ke dalam kurikulum Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK).
      4. Sosialisasi program pencegahan Kecurangan (fraud).
    3. Pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya, meliputi menyusun kebijakan kendali mutu dan kendali biaya dalam program Jaminan Kesehatan.

BAB IV
PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD)

Penanganan Kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dilakukan melalui upaya deteksi potensi Kecurangan (fraud) dan upaya penyelesaian Kecurangan (fraud).

  1. Deteksi Potensi Kecurangan (fraud)

    Deteksi potensi Kecurangan (fraud) dilakukan oleh masing-masing tim pencegahan Kecurangan (fraud) yang terdapat di BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Tim Pencegahan dan Penanganan di tingkat provinsi atau di tingkat pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

    Untuk melakukan deteksi potensi Kecurangan (fraud) diperlukan sumber informasi yang berasal dari:

    1. Keluhan Peserta dan/atau Fasilitas Kesehatan;
    2. Laporan whistle blower;
    3. Data kepesertaan;
    4. Data klaim; dan
    5. Sumber lainnya.

    Sumber informasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

    1. Objektif, yaitu informasi yang ada menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
    2. Representatif, yaitu informasi mampu mewakili persoalan yang ada atau sesuatu yang lebih luas;
    3. Mempunyai tingkat kesalahan yang kecil;
    4. Terbaru (up to date); dan
    5. Relevan, data harus berhubungan dengan persoalan yang akan dipecahkan.

    Data yang diperlukan dalam deteksi potensi Kecurangan (fraud), terdiri dari:

    1. Data deteksi Kecurangan (fraud) pada area administrasi kepesertaan.

      Kecurangan (fraud) yang terjadi pada area administrasi kepesertaan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompok/badan/institusi terkait dengan pendaftaran dan atau perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan. Data yang digunakan untuk mendeteksi potensi Kecurangan (fraud) pada area administrasi kepesertaan antara lain:

      1. Data kependudukan;
      2. Data PBI;
      3. Data penghasilan;
      4. Data kepegawaian; dan
      5. Data kepesertaan.
    2. Data deteksi Kecurangan (fraud) pada area pelayanan kesehatan tingkat pertama.

      Kecurangan (fraud) yang terjadi pada area pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat dilakukan baik oleh FKTP sebagai pemberi pelayanan maupun oleh Peserta sebagai penerima pelayanan. Data yang digunakan untuk mendeteksi Kecurangan (fraud) pada area pelayanan di FKTP adalah:

      1. Data profiling FKTP.
      2. Data kunjungan Peserta di FKTP, merupakan catatan riwayat pelayanan Peserta di FKTP.
      3. Data pemberian pelayanan kesehatan di FKTP yang meliputi tenaga FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan, sarana prasarana FKTP yang digunakan dalam pemberian pelayanan kesehatan, proses pemberian pelayanan kesehatan, dan pencatatan atau dokumentasi pelayanan kesehatan yang diberikan.
      4. Data kapitasi yang meliputi data Peserta yang terdaftar pada FKTP, besaran nilai kapitasi yang diberikan pada FKTP, dan pembayaran kapitasi kepada FKTP.
      5. Klaim pelayanan kesehatan tingkat pertama yang meliputi proses pengajuan klaim pelayanan kesehatan dan dokumentasi klaim pelayanan kesehatan yang diberikan FKTP.
      6. Informasi/data lain atas pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
    3. Data deteksi Kecurangan (fraud) pada area pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

      Kecurangan (fraud) yang terjadi pada area pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dapat dilakukan baik oleh pihak FKTRL selaku pemberi pelayanan kesehatan, maupun oleh Peserta sebagai penerima pelayanan. Seperti data dan informasi yang digunakan untuk mendeteksi Kecurangan (fraud) pada area pelayanan di FKRTL adalah:

      1. Data profiling FKRTL.
      2. Data kunjungan Peserta di FKRTL, merupakan riwayat pelayanan Peserta di FKRTL.
      3. Data pemberian pelayanan kesehatan di FKRTL yang meliputi tenaga FKRTL yang memberikan pelayanan kesehatan, sarana prasarana FKRTL yang digunakan dalam pemberian pelayanan kesehatan, proses pemberian pelayanan kesehatan, dan pencatatan atau dokumentasi pelayanan kesehatan yang diberikan.
      4. Data klaim pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan meliputi proses pengajuan klaim pelayanan kesehatan dan dokumentasi klaim pelayanan kesehatan yang diberikan FKRTL.
      5. Informasi/data lain atas pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
       

      Tahapan deteksi potensi Kecurangan (fraud):

      1. Identifikasi

        Identifikasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam deteksi potensi Kecurangan (fraud). Karena pemahaman dan penilaian tentang kondisi data dilakukan pada tahapan ini. Identifikasi dilakukan terhadap data sebagai berikut:

        1. Data klaim pelayanan kesehatan;
        2. Data kepesertaan; dan
        3. Data lainnya yang diperlukan selama proses deteksi.
      2. Analisis Data

        Analisis data dikelompokan atas:

        1. analisis data kepesertaan;
        2. analisis data pembayaran iuran;
        3. analisis data riwayat pelayanan kesehatan;
        4. analisis data klaim;
        5. analisis data kapitasi;
        6. analisis data ketersediaan dan pelayanan obat dan alat kesehatan; dan
        7. analisis data pengaduan.

        Pelaksanaan analisis data pada masing-masing area ditentukan sesuai dengan jenis Kecurangan (fraud) maupun pelaku Kecurangan (fraud). Sehingga cara yang digunakan pada setiap jenis Kecurangan (fraud) dapat berbeda satu dengan lainnya.

      3. Pelaporan Hasil Deteksi.
        1. Isi Laporan Deteksi

          Pelaporan hasil deteksi Kecurangan (fraud) memuat hal-hal sebagai berikut:

          1. Deskripsi mengenai dugaan tindakan Kecurangan (fraud) pada Jaminan Kesehatan yang paling sedikit memuat:
            1. waktu kejadian;
            2. tempat kejadian;
            3. oknum pelaku;
            4. jumlah kejadian;
            5. potensi kerugian finansial;
            6. sumber informasi; dan
            7. kronologi kejadian.
          2. Bukti-bukti permulaan dapat berupa rekaman data/suara/gambar/video/salinan dokumen dan bukti lain yang didapatkan.
        2. Jenis Laporan
          1. Laporan Insidental

            Merupakan laporan hasil deteksi yang disampaikan dalam kondisi tertentu dan perlu penyelesaian segera.

          2. Laporan Rutin

            Merupakan laporan berkala atas hasil deteksi yang dilakukan setiap semester.

        3. Mekanisme Pelaporan

          Hasil deteksi disampaikan oleh tim kepada pimpinan masing- masing institusi untuk diambil langkah-langkah penyelesaian.

  2. Penyelesaian Kecurangan (fraud)

    Penyelesaian Kecurangan (fraud) dilakukan internal dimasing-masing institusi. Untuk Kecurangan (fraud) yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat internal, diselesaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan dan instansi pembina.

    Alur Penyelesaian Kecurangan (fraud)

    1. Penyelesaian oleh Fasilitas Kesehatan/BPJS Kesehatan/Pemangku Kepentingan Lainnya.
      1. Tim Pencegahan Kecurangan (fraud) di Fasilitas Kesehatan bersama manajemen menyelesaikan kasus Kecurangan (fraud) yang ditemukan dari deteksi dini.
      2. Hasil penyelesaian kasus dapat berupa perbaikan internal dan/atau pengenaan sanksi internal kepada pelaku.
      3. Dalam hal kasus Kecurangan (fraud) tidak dapat diselesaikan secara internal, maka Tim Pencegahan Kecurangan (fraud) di Fasilitas Kesehatan melaporkan kasus kepada Tim Pencegahan Kecurangan (fraud) pada dinas kesehatan kabupaten/kota.
    2. Penyelesaian oleh Tim Pencegahan Kecurangan (fraud) Dinas Kabupaten/Kota.
      1. Tim Pencegahan Kecurangan (fraud) pada dinas kesehatan kabupaten/kota menyelesaikan kasus Kecurangan (fraud) yang ditemukan dari deteksi, atau yang dilaporkan oleh Fasilitas Kesehatan. Mekanisme penyelesaian dapat dilakukan dengan verifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait. Proses penyelesaian dapat dibantu oleh ahli/pakar.
      2. Hasil penyelesaian kasus oleh Tim Pencegahan Kecurangan (fraud) pada dinas kesehatan kabupaten/kota dapat berupa rekomendasi perbaikan dan/atau pengenaan sanksi administratif.
      3. Dalam hal kasus Kecurangan (fraud) tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pencegahan Kecurangan (fraud) pada dinas kesehatan kabupaten/kota, maka Tim Pencegahan Kecurangan (fraud) pada dinas kesehatan kabupaten/kota melaporkan kasus kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat Provinsi.
    3. Penyelesaian oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat Provinsi
      1. Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat Provinsi menyelesaikan kasus Kecurangan (fraud) yang ditemukan dari deteksi atau kasus Kecurangan (fraud) yang dilaporkan oleh Tim Pencegahan Kecurangan (fraud) Kabupaten/Kota. Mekanisme penyelesaian dapat dilakukan dengan pemeriksaan investigasi kepada pihak-pihak yang terkait. Proses penyelesaian dapat dibantu oleh ahli/pakar.
      2. Hasil penyelesaian kasus oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat Provinsi dapat berupa rekomendasi perbaikan dan/atau pengenaan sanksi administratif.
      3. Dalam hal kasus kecurangan tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat Provinsi, maka Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat Provinsi melaporkan kasus kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat Pusat.
    4. Penyelesaian oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat Pusat.
      1. Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) tingkat Pusat menyelesaikan kasus Kecurangan (fraud) yang ditemukan dari deteksi atau kasus Kecurangan (fraud) yang dilaporkan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat Provinsi. Mekanisme penyelesaian dapat dilakukan dengan pemeriksaan investigasi kepada pihak-pihak yang terkait. Proses penyelesaian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau organisasi profesi, dan berkoordinasi dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) tingkat Provinsi.
      2. Hasil penyelesaian kasus oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat Pusat dapat berupa rekomendasi perbaikan sistem dan regulasi, pemeriksaan pelanggaran administratif, pemeriksaaan pelanggaran kode etik, dan/atau pelaporan kepada aparat penegak hukum.

    Tata Cara penyelesaian Kecurangan (fraud) oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) tingkat Pusat:

    1. Ekspose hasil deteksi

      Atas hasil deteksi dan/atau laporan dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) tingkat Provinsi yang perlu ditindaklanjuti, maka Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) tingkat Pusat melakukan ekspose untuk menentukan langkah tindak lanjut dengan tata cara sebagai berikut:

      1. Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) tingkat Pusat mengirimkan undangan kepada pimpinan instansi Peserta ekspose dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima hasil deteksi dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) tingkat Provinsi yang perlu ditindaklanjuti.
      2. Peserta ekspose ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
        1. Terdiri dari anggota Sub Tim Penanganan Pusat dengan jumlah ganjil.
        2. Jumlah maksimal 3 (tiga) orang perwakilan dari setiap instansi.
        3. Salah satu perwakilan instansi adalah pejabat setingkat eselon II.
        4. Tidak berpotensi konflik kepentingan dan kerahasiaan atas kasus kecurangan yang dilaporkan. Konflik kepentingan adalah kondisi Peserta ekspose yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
      3. Ekspose dipimpin oleh Ketua Sub Tim Penanganan. Pengambilan keputusan ekspose dilakukan berdasarkan keputusan mutlak dari seluruh peserta ekspose atau pengambilan suara terbanyak yang memenuhi 50%+1 dari peserta ekspose. Ekspose dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila diperlukan.
      4. Kriteria hasil deteksi yang diekspose meliputi:
        1. Frekuensi dugaan Kecurangan (fraud) dilakukan berulang kali dengan frekuensi lebih dari 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan;
        2. Dugaan Kecurangan (fraud) terjadi di lebih dari 5 (lima) lokus berbeda dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan;
        3. Potensi nilai kerugian minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar);
        4. Tidak adanya tindak lanjut atas peringatan dan/atau sanksi yang dikenakan BPJS Kesehatan dan/atau Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu yang ditentukan dan telah diberikan peringatan; dan/atau
        5. Dampak kehilangan reputasi atau timbulnya publisitas buruk di media nasional dan tuntutan hukum jika kecurangan dibiarkan.
         

        Tata tertib ekspose:

        1. Ketua Sub Tim Penanganan Pusat membuka acara dengan menyampaikan tujuan ekspose, daftar pihak yang hadir, mekanisme pengambilan keputusan dan kewajiban menjaga kerahasiaan bagi seluruh Peserta ekspose. Peserta ekspose wajib menandatangani pakta integritas dan kerahasiaan.
        2. Sub Tim Penanganan Pusat memaparkan laporan hasil deteksi Tim Pencegahan dan Penaganganan Kecurangan (fraud) tingkat Provinsi kepada peserta ekspose.
        3. Peserta ekspose menentukan tindak lanjut berupa:
          1. Jika memenuhi kriteria ekspose, dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Pelaksanaan pulbaket dapat dilakukan melalui audit investigasi. Kegiatan pulbaket dilakukan oleh Sub Tim Penanganan dan dapat dibantu oleh Pakar/Ahli dan/atau instansi berwenang lainnya yang diputuskan dalam ekspose.
          2. Jika tidak memenuhi kriteria ekspose, maka ditindaklanjuti dengan:
            1. Pemeriksaan pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
            2. Perbaikan atau optimalisasi atas sistem pengendalian internal atau sistem pencegahan Kecurangan (fraud).
            3. Perbaikan kebijakan/regulasi.
          3. Keputusan tentang pihak yang akan menindaklanjuti keputusan ekspose dilakukan dengan mempertimbangkan:
            1. Kewenangan dan kapasitas pihak yang akan melakukan penyelesaian Kecurangan (fraud).
            2. Independensi dan objektifitas pihak yang akan melakukan tindak lanjut atas penyelesaian Kecurangan (fraud).
          4. Jika ekspose memutuskan perlu dilakukan pulbaket, maka akan dilaksanakan ekspose lanjutan untuk membahas hasil pulbaket untuk ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi perbaikan dan/atau pengenaan sanksi.
          5. Ketua atau Wakil Ketua Sub Tim Penanganan menuangkan keputusan hasil ekspose dalam berita acara ekspose yang ditandatangani seluruh Peserta ekspose dan lampiran pakta integritas dan kerahasiaan.
          6. Sub Tim Penanganan mendokumentasikan seluruh kegiatan ekspose.
    2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Penyelesaian.

      Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) tingkat Pusat menindaklanjuti rekomendasi dengan tata cara sebagai berikut:

      1. Dalam waktu selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan ekspose, Ketua Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) tingkat Pusat mengirimkan surat kepada Pimpinan instansi yang ditunjuk untuk menindaklanjuti rekomendasi. Surat juga melampirkan resume informasi dan tindak lanjut rekomendasi.
      2. Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) tingkat Pusat meminta tanggapan dari pimpinan instansi atas rekomendasi perbaikan dan/atau pengenaan sanksi dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender dalam bentuk tertulis.
    3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
      1. Monitoring dan Evaluasi

        Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) tingkat Pusat melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian Kecurangan (fraud) Jaminan Kesehatan berupa:

        1. melakukan pertemuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan di daerah minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
        2. secara insidentil dapat meminta laporan perkembangan atas penyelesaian Kecurangan (fraud) kepada instansi yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian.
      2. Pelaporan

        Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) tingkat Pusat menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan (fraud) yang sekurang-kurangnya memuat:

        1. Rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian.
        2. Kemajuan masing-masing proses penyelesaian Kecurangan (fraud) yang telah ditetapkan.
        3. Rekapitulasi penyelamatan dana Jaminan Kesehatan akibat kecurangan (dari pengembalian dan denda yang dikenakan).
        4. Kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut.

        Laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) tingkat Pusat dan disampaikan kepada Menteri.

 

Tata Cara Penanganan Kecurangan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat Provinsi dapat menggunakan tata cara penanganan Kecurangan (fraud) yang digunakan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) di tingkat Pusat.

 

BAB V
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Dalam hal Peserta, BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melakukan Kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, maka Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat instansi yang berwenang dapat memberikan sanksi administratif berupa:

  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis;
  3. perintah pengembalian kerugian akibat tindakan Kecurangan (fraud) kepada pihak yang dirugikan;
  4. tambahan denda administratif; dan/atau
  5. pencabutan izin.

Kategori Kecurangan (fraud) dan sanksi administratif sebagai berikut:

Dalam hal Kecurangan (fraud) yang dilakukan;

  1. menimbulkan kerugian kurang dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap jenis Kecurangan (fraud), dikategorikan sebagai pelanggaran ringan.
  2. menimbulkan kerugian antara Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap jenis Kecurangan (fraud) atau sudah pernah dikenakan sanksi pelanggaran ringan, dikategorikan sebagai pelanggaran sedang.
  3. menimbulkan kerugian lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap jenis Kecurangan (fraud) atau sudah pernah dikenakan sanksi pelanggaran sedang, dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Tata cara pengenaan sanksi administratif:

  1. Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat instansi yang berwenang dapat melakukan konfirmasi kepada tim pencegahan kabupaten/kota atau tim pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) dan kepada yang bersangkutan.
  2. menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan rekomendasi tim pencegahan Kecurangan (fraud) atau tim pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) yang disertai dengan berita acara.
  3. pihak yang dikenakan sanksi administratif dapat menyampaikan keberatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya sanksi administratif dengan menunjukan bukti yang menguatkan.
  4. Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat instansi yang berwenang dapat menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dengan konsekuensi sanksi administratif tetap dijalankan, atau menerima keberatan dengan konsekuensi meneruskan kepada tim pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) atau tim pencegahan Kecurangan (fraud) untuk dilakukan kajian.
  5. Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan berupa perintah pengembalian kerugian akibat tindak Kecurangan (fraud) dan/atau pengenaan denda kepada pihak yang dirugikan, pengembalian dan/atau pembayaran denda dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan sanksi administratif diterima.
  6. Dalam hal terdapat keberatan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan sanksi berupa perintah pengembalian kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaku Kecurangan (fraud) harus dapat membuktikan dan memberikan alasan keberatan.
  7. Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan berupa denda:
    1. sebesar 25% dari jumlah pengembalian kerugian perjenis Kecurangan (fraud) untuk kategori pelanggaran sedang;
    2. sebesar 50% dari jumlah pengembalian kerugian perjenis Kecurangan (fraud) untuk kategori pelanggaran berat,
  8. Jumlah denda yang dikenakan untuk seluruh jenis Kecurangan (fraud) yang dilakukan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  9. Dalam hal pihak yang dikenakan sanksi administratif tidak melaksanakan sanksi maka Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat instansi yang berwenang dapat meneruskan ke Aparat Penegak Hukum.

Untuk tenaga kesehatan, penyelenggara pelayanan kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan yang terkena sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga maka Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat instansi yang berwenang yang mengeluarkan izin mengenakan sanksi pencabutan izin. Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan di BPJS Kesehatan, rumah sakit, di klinik utama atau yang setara dan FKTP, di penyedia obat dan penyedia alat kesehatan, dan di pemangku kepentingan lainnya.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:

  1. Advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
  2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  3. Monitoring dan evaluasi.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan di BPJS Kesehatan, dapat melibatkan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasonal (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) BPJS Kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan di rumah sakit, dapat melibatkan Badan Pengawas Rumah Sakit, Dewan Pengawas Rumah Sakit, perhimpunan/asosiasi perumahsakitan, dan organisasi profesi.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan di klinik utama atau yang setara dan FKTP, dapat melibatkan asosiasi fasilitas kesehatan primer dan organisasi profesi.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan di penyedia obat dan penyedia alat kesehatan, dapat melibatkan tim pencegahan Kecurangan (fraud) Jaminan Kesehatan yang dibentuk bersama oleh Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan KPK, organisasi profesi dan asosiasi pengusaha alat kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan di pemangku kepentingan lainnya, dapat melibatkan tim pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan yang dibentuk bersama oleh Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, KPK dan kementerian/lembaga lainnya.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan merupakan suatu panduan bagi kementerian/lembaga/badan/pemerintah daerah, dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, dan penyedia obat/alat kesehatan terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dalam upaya membangun dan menerapkan sistem pencegahan dan penanganan Kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan.

Dengan dipahaminya tindakan-tindakan Kecurangan (fraud) dalam Jaminan Kesehatan, diharapkan agar segenap pihak yang terlibat dalam satu rangkaian proses Jaminan Kesehatan dapat menghindari tindakan Kecurangan (fraud) dan kerugian Dana Jaminan Sosial Nasional akibat Kecurangan (fraud) bisa dicegah sehingga dapat menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan.

Demikian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang berisi tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Semoga bermanfaat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Panduan Industri Berlaku

Permenkes 17 tahun 2021 tentang Nakestrad Interkontinental

Permenkes 17 tahun 2021 tentang Nakestrad Interkontinental
Permenkes 17 tahun 2021 tentang Nakestrad Interkontinental
suryaden Jum, 10/29/2021 - 06:02

Nakestrad Interkontinental adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan tinggi bidang pengobatan tradisional yang meliputi keterampilan dan ramuan baik lulusan di dalam negeri maupun di luar negeri serta diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nakestrad Interkontinental adalah singkatan dari Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang diatur dengan Permenkes 17 tahun 2021.

Apa itu Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental? Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental adalah pelayanan kesehatan tradisional baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Permenkes 17 tahun 2021 tentang Nakestrad Interkontinental menyatakan bahwa tenaga kesehatan tradisional interkontinental merupakan bagian dari tenaga kesehatan tradisional dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Menteri Kesehatan telah menetapkan Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental sebagai jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan Tradisional melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/311/2020 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental sebagai Jenis Tenaga Kesehatan.

Permenkes 17 tahun 2021 tentang Nakestrad Interkontinental mengatur tentang Nakestrad Interkontinental yang telah lulus sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dan belum memiliki STRTKT Interkontinental diberikan STRTKT Interkontinental. Serta Nakestrad Interkontinental dengan kualifikasi pendidikan diploma tiga yang telah memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental secara mandiri di tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat melaksanakan praktik secara mandiri di tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2021 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021 oleh Menkes Budi G. Sadikin. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2021 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 18 Mei 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2021 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 493. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 17 tahun 2021
tentang
Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental

Latar Belakang

Pertimbangan Permenkes 17 tahun 2021 tentang Nakestrad Interkontinental, adalah:

  1. bahwa tenaga kesehatan tradisional interkontinental merupakan bagian dari tenaga kesehatan tradisional dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Menteri Kesehatan telah menetapkan Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental sebagai jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan Tradisional melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/311/2020 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental sebagai Jenis Tenaga Kesehatan;

  3. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi telah ditetapkan program studi Pengobatan Tradisional Tiongkok;

  4. bahwa untuk melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenkes 17 tahun 2021 tentang Nakestrad Interkontinental, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);

  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

Isi Permenkes Nakestrad Interkontinental

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2021 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental, yang selanjutnya disebut Nakestrad Interkontinental adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan tinggi bidang pengobatan tradisional yang meliputi keterampilan dan ramuan baik lulusan di dalam negeri maupun di luar negeri serta diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental adalah pelayanan kesehatan tradisional baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

  3. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang selanjutnya disebut STRTKT Interkontinental adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kesehatan tradisional kepada Nakestrad Interkontinental yang telah diregistrasi.

  4. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang selanjutnya disebut SIPTKT Interkontinental adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Nakestrad Interkontinental sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

  5. Nakestrad Interkontinental Warga Negara Asing, yang selanjutnya disebut Nakestrad Interkontinental WNA adalah Nakestrad Interkontinental yang bukan berstatus Warga Negara Indonesia.

  6. Surat Tanda Registrasi Sementara Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang selanjutnya disebut STR Sementara Nakestrad Interkontinental adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kesehatan tradisional kepada Nakestrad Interkontinental warga negara asing yang telah diregistrasi.

  7. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Nakestrad Interkontinental untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi Profesi.

  8. Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

  10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

  13. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya Nakestrad Interkontinental.

BAB II
KUALIFIKASI NAKESTRAD INTERKONTINENTAL

Pasal 2

  1. Kualifikasi pendidikan Nakestrad Interkontinental terdiri atas:

    1. diploma tiga;

    2. diploma empat atau sarjana terapan; dan

    3. profesi.

  2. Capaian pembelajaran lulusan kualifikasi pendidikan Nakestrad Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar keilmuannya merupakan kesehatan tradisional Tiongkok.

BAB III
PERIZINAN

Bagian Kesatu
STRTKT Interkontinental

Pasal 3

  1. Setiap Nakestrad Interkontinental wajib memiliki STRTKT Interkontinental dalam melakukan praktik.

  2. Untuk memperoleh STRTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakestrad Interkontinental harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. STRTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

  4. STRTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

STRTKT Interkontinental yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

  1. Nakestrad Interkontinental WNA untuk dapat melakukan praktik di Indonesia wajib memiliki STR Sementara Nakestrad Interkontinental.

  2. Untuk memperoleh STR Sementara Nakestrad Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakestrad Interkontinental WNA harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. STR Sementara Nakestrad Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Bagian Kedua
SIPTKT Interkontinental

Pasal 6

  1. Nakestrad Interkontinental untuk dapat melakukan praktik wajib memiliki SIPTKT Interkontinental.

  2. SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Nakestrad Interkontinental yang telah memiliki STRTKT Interkontinental.

  3. SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

  4. SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang STRTKT Interkontinental masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 7

  1. Nakestrad Interkontinental hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTKT Interkontinental.

  2. Permohonan SIPTKT Interkontinental kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPTKT Interkontinental pertama yang masih berlaku.

Pasal 8

  1. SIPTKT Interkontinental diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

  2. Penerbitan SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditembuskan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

  3. Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, penerbitan SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditembuskan.

Pasal 9

  1. Untuk memperoleh SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Nakestrad Interkontinental harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan:

    1. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;

    2. fotokopi STRTKT Interkontinental yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;

    3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

    4. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan tempat Nakestrad Interkontinental berpraktik;

    5. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

    6. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat; dan

    7. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

  2. Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.

Pasal 10

SIPTKT Interkontinental dinyatakan tidak berlaku apabila:

  1. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPTKT Interkontinental;

  2. masa berlaku STRTKT Interkontinental telah habis dan tidak diperpanjang;

  3. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau

  4. Nakestrad Interkontinental yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 11

Nakestrad Interkontinental WNA mengajukan permohonan memperoleh SIPTKT Interkontinental kepada Instansi Pemberi Izin setelah:

  1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kecuali huruf b; dan

  2. memiliki STR Sementara Nakestrad Interkontinental.

Pasal 12

SIPTKT Interkontinental bagi Nakestrad Interkontinental WNA berlaku sepanjang STR Sementara Nakestrad Interkontinental masih berlaku.

Pasal 13

  1. Nakestrad Interkontinental yang akan memperpanjang SIPTKT Interkontinental harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

  2. Nakestrad Interkontinental WNA yang akan memperpanjang SIPTKT Interkontinental harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

  3. SIPTKT Interkontinental bagi Nakestrad Interkontinental WNA berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 14

  1. Pimpinan tempat praktik Nakestrad Interkontinental dilarang mempekerjakan Nakestrad Interkontinental yang tidak memiliki SIPTKT Interkontinental.

  2. Pimpinan tempat praktik Nakestrad Interkontinental wajib melaporkan Nakestrad Interkontinental yang bekerja dan berhenti bekerja di tempat praktik Nakestrad Interkontinental tersebut pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PRAKTIK NAKESTRAD INTERKONTINENTAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

  1. Nakestrad Interkontinental dapat menjalankan praktik di:

    1. tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental;

    2. pusat kesehatan masyarakat;

    3. rumah sakit;

    4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional; dan/atau

    5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

  2. Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakestrad Interkontinental dapat menjalankan praktik di toko obat tradisional, industri obat tradisional, dan usaha obat tradisional.

  3. Nakestrad Interkontinental yang menjalankan praktik di tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah diploma empat atau sarjana terapan.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 16

  1. Dalam menjalankan praktik, Nakestrad Interkontinental memiliki wewenang untuk melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental meliputi:

    1. melakukan pengkajian klien;

    2. menyimpulkan hasil pengkajian klien;

    3. menetapkan permasalahan kesehatan klien;

    4. merencanakan tindakan;

    5. melakukan tindakan dengan menggunakan modalitas ramuan, moksibusi, tuīna, kop, guāshā (kerokan), dan akupunktur; dan

    6. melakukan pencatatan dan pelaporan atas Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental yang dilakukan.

  2. Ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang digunakan untuk pengobatan meliputi racikan simplisia, serbuk, atau ekstrak.

  3. Dalam rangka pengobatan dengan menggunakan ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Nakestrad Interkontinental dapat dilakukan melalui permintaan kepada Nakestrad Interkontinental lain atau toko obat tradisional.

  4. Permintaaan racikan ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka yang bertujuan untuk mengobati klien, yang dibuat dan ditulis oleh Nakestrad Interkontinental berdasarkan diagnosa yang ditegakkan.

Pasal 17

Dalam menjalankan praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Nakestrad Interkontinental harus mematuhi kode etik, Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 18

  1. Dalam keadaan tertentu, Nakestrad Interkontinental dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya.

  2. Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan klien.

  3. Nakestrad Interkontinental wajib merujuk klien sesuai dengan indikasi kepada tenaga kesehatan lainnya setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 19

  1. Dalam melakukan praktik, Nakestrad Interkontinental wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.

  2. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapitulasi hasil pelayanan yang dilaporkan secara berkala kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 20

Dalam melaksanakan praktik, Nakestrad Interkontinental mempunyai hak sebagai berikut:

  1. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;

  2. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarga klien;

  3. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;

  4. menerima imbalan jasa profesi; dan

  5. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

  1. Dalam melaksanakan praktik, Nakestrad Interkontinental mempunyai kewajiban sebagai berikut:

    1. menghormati hak klien;

    2. menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    3. memberikan informasi tentang masalah kesehatan klien dan pelayanan yang dibutuhkan;

    4. memperoleh persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada klien;

    5. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    6. mematuhi Standar Profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi; dan

    7. memasang papan nama praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang menjalankan praktik secara mandiri.

  2. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:

    1. tulisan “tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental”;

    2. nama Nakestrad Interkontinental;

    3. nomor STRTKT Interkontinental;

    4. nomor SIPTKT Interkontinental; dan

    5. jam praktik.

  3. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

    1. berukuran 90x60 (sembilan puluh kali enam puluh) cm;

    2. posisi horizontal;

    3. warna dasar putih;

    4. warna tulisan hijau muda shine 60 (enam puluh) yellow 100 (seratus);

    5. ditulis dengan huruf latin; dan

    6. menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 22

Nakestrad Interkontinental dalam menjalankan praktik harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau Organisasi Profesi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

  1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan konsil kesehatan tradisional melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik Nakestrad Interkontinental sesuai dengan tugas masing-masing.

  2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan konsil kesehatan tradisional dapat melibatkan Organisasi Profesi.

  3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional, keselamatan klien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

  4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau monitoring dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Nakestrad Interkontinental yang telah lulus sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dan belum memiliki STRTKT Interkontinental diberikan STRTKT Interkontinental.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Nakestrad Interkontinental dengan kualifikasi pendidikan diploma tiga yang telah memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental secara mandiri di tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat melaksanakan praktik secara mandiri di tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikinalah isi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2021 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental.

Peraturan Menteri Bisnis Health Berlaku

Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak

Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak
Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak
suryaden Sen, 03/02/2020 - 03:46

Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak karena perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan program perbaikan gizi masyarakat.

Standar Antropometri Anak digunakan untuk menetapkan acuan dalam penilaian status gizi dan tren pertumbuhan Anak Indonesia, sebagai rujukan untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko gagal tumbuh tanpa menunggu sampai anak menderita masalah gizi, serta sebagai dasar untuk mendukung kebijakan kesehatan dan dukungan publik terkait dengan pencegahan gangguan pertumbuhan.

Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak menyebutkan bahwa Antropometri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh manusia. Sedangkan Standar Antropometri Anak adalah kumpulan data tentang ukuran, proporsi, komposisi tubuh sebagai rujukan untuk menilai status gizi dan tren pertumbuhan anak.

Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak menegaskan bahwa Anak adalah anak dengan usia 0 (nol) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak ditetapkan Menkes Terawan Agus Putranto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2020. Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak

Mencabut

Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11, Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak

Latar Belakang

Pertimbangan penetapan Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak adalah:

  1. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas perlu didukung dengan pertumbuhan anak secara optimal;
  2. bahwa untuk mencapai pertumbuhan yang optimal pada setiap anak, diperlukan pemantauan dan penilaian status gizi dan tren pertumbuhan anak sesuai standar;
  3. bahwa standar ukuran pertumbuhan anak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan program perbaikan gizi masyarakat;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Antropometri Anak;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

Isi Permenkes tentang Standar Antropometri Anak

Isi Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak adalah sebagai berikut (bukan format asli):

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR ANTROPOMETRI ANAK

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Antropometri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh manusia.
  2. Standar Antropometri Anak adalah kumpulan data tentang ukuran, proporsi, komposisi tubuh sebagai rujukan untuk menilai status gizi dan tren pertumbuhan anak.
  3. Anak adalah anak dengan usia 0 (nol) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 2

Standar Antropometri Anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang/tinggi badan yang terdiri atas 4 (empat) indeks, meliputi:

  1. Berat Badan menurut Umur (BB/U);
  2. Panjang/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U);
  3. Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB); dan
  4. Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U).

Pasal 3

Standar Antropometri Anak wajib digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan, pengelola program, dan para pemangku kepentingan terkait untuk penilaian:

  1. status gizi anak; dan
  2. tren pertumbuhan anak.

Pasal 4

  1. Penilaian status gizi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dengan Standar Antropometri Anak yang menggunakan:
    1. indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan;
    2. indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan;
    3. indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan;
    4. Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; dan
    5. Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
  1. Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menentukan kategori:
    1. berat badan sangat kurang (severely underweight);
    2. berat badan kurang (underweight);
    3. berat badan normal; dan
    4. risiko berat badan lebih.
  2. Indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menentukan kategori:
    1. sangat pendek (severely stunted);
    2. pendek (stunted);
    3. normal; dan
    4. tinggi.
  3. Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menentukan kategori:
    1. gizi buruk (severely wasted);
    2. gizi kurang (wasted);
    3. gizi baik (normal);
    4. berisiko gizi lebih (possible risk of overweight);
    5. gizi lebih (overweight); dan
    6. obesitas (obese).
  4. Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk menentukan kategori:
    1. gizi buruk (severely wasted);
    2. gizi kurang (wasted);
    3. gizi baik (normal)
    4. berisiko gizi lebih (possible risk of overweight);
    5. gizi lebih (overweight); dan
    6. obesitas (obese).
  5. Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk menentukan kategori:
    1. gizi buruk (severely thinness);
    2. gizi kurang (thinness);
    3. gizi baik (normal);
    4. gizi lebih (overweight); dan
    5. obesitas (obese).
  6. Penilaian status gizi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan institusi pendidikan, melalui skrining dan survei.

Pasal 5

Dalam hal hasil penilaian status gizi anak ditemukan permasalahan gizi anak, wajib dilakukan tata laksana sesuai kebutuhan.

Pasal 6

  1. Penilaian tren pertumbuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan:
    1. membandingkan pertambahan berat badan dan panjang badan atau tinggi badan dengan standar kenaikan berat badan dan pertambahan panjang badan atau tinggi badan; dan
    2. menilai kenaikan indeks massa tubuh yang terjadi di antara periode puncak adipositas (peak adiposity) dan kenaikan massa lemak tubuh (adiposity rebound).
  2. Penilaian tren pertumbuhan anak dengan membandingkan pertambahan berat badan dan panjang badan atau tinggi badan dengan standar kenaikan berat badan dan pertambahan panjang badan atau tinggi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan:
    1. grafik Berat Badan menurut Umur (BB/U) dan grafik Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U); dan
    2. tabel kenaikan berat badan (weight increment) dan pertambahan panjang badan atau tinggi badan (length/height increment)
  3. Penilaian tren pertumbuhan anak dengan menilai kenaikan indeks massa tubuh dini yang terjadi di antara periode puncak adipositas (peak adiposity) dan kenaikan massa lemak tubuh (adiposity rebound) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan grafik Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) berdasarkan hasil skrining yang menggunakan grafik Berat Badan menurut Umur (BB/U).
  4. Tabel kenaikan berat badan (weight increment) dan pertambahan panjang badan atau tinggi badan (length/height increment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menentukan kategori anak usia 0 (nol) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan yang mengalami risiko gagal tumbuh (at risk of failure to thrive) atau weight faltering, dan perlambatan pertumbuhan linear yang merupakan risiko terjadinya perawakan pendek (stunted).
  5. Penilaian tren pertumbuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan institusi pendidikan.

Pasal 7

  1. Penilaian tren pertumbuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan bagian dari upaya deteksi dini risiko gagal tumbuh, kenaikan massa lemak tubuh dini, dan perawakan pendek.
  2. Jika ditemukan risiko gagal tumbuh, kenaikan massa lemak tubuh dini, dan perawakan pendek, wajib segera dilakukan tata laksana sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Pengukuran Antropometri Anak wajib menggunakan alat dan teknik pengukuran sesuai standar.

Pasal 9

Standar Antropometri Anak, tata cara penilaian status gizi anak, dan tata cara penilaian tren pertumbuhan anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

  1. Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Standar Antropometri Anak dilakukan oleh menteri kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
  2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan pemantauan dan penilaian status gizi dan tren pertumbuhan anak sesuai Standar Antropometri Anak.
  3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    1. advokasi dan sosialisasi;
    2. bimbingan teknis;
    3. peningkatan kapasitas sumber daya; dan/atau
    4. monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Lampiran Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak

STANDAR ANTROPOMETRI ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Standar Antropometri Anak di Indonesia mengacu pada WHO Child Growth Standards untuk anak usia 0-5 tahun dan The WHO Reference 2007 untuk anak 5 (lima) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Standar tersebut memperlihatkan bagaimana pertumbuhan anak dapat dicapai apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari negara manapun akan tumbuh sama bila gizi, kesehatan dan pola asuh yang benar terpenuhi. Melalui berbagai telaahan dan diskusi pakar, Indonesia memutuskan untuk mengadopsi standar ini menjadi standar yang resmi untuk digunakan sebagai standar antropometri penilaian status gizi anak melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Standar ini memiliki banyak manfaat, diantaranya:

    1. sebagai rujukan bagi petugas kesehatan untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko gagal tumbuh tanpa menunggu sampai anak menderita masalah gizi.
    2. sebagai dasar untuk mendukung kebijakan kesehatan dan dukungan publik terkait dengan pencegahan gangguan pertumbuhan melalui promosi program air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu, dan penerapan perilaku hidup sehat.

    Namun demikian dalam penerapan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, ditemukan beberapa permasalahan antara lain tidak sesuai dengan WHO Child Growth Standards dan menimbulkan banyak dilema khususnya bagi para petugas terkait yang menggunakan Keputusan Menteri tersebut.

    Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, 2013, dan 2018 menunjukkan ketidaksesuaian istilah malnutrisi dalam bahasa Indonesia dengan klasifikasi malnutrisi menurut WHO 2006. Berat badan menurut umur seharusnya diklasifikasikan sebagai berat badan kurang atau sangat kurang. Berat badan menurut panjang/tinggi badan seharusnya diklasifikasikan sebagai gizi kurang dan gizi buruk sebagaimana mengacu pada tata laksana Moderate Acute Malnutrition (MAM) dan tata laksana Severe Acute Malnutrition (SAM) yang diterbitkan oleh WHO. Saat ini istilah wasted atau severely wasted dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara kurang tepat sebagai kurus atau sangat kurus. Oleh sebab itu kategori penentuan status gizi perlu dikembalikan pada istilah yang tepat guna kepentingan tata laksana lebih spesifik, yaitu gizi kurang untuk wasted dan gizi buruk untuk severely wasted.

    Demikian pula untuk kategori gemuk berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (PB) atau tinggi badan (TB) di atas Z Score+2 SD, menurut WHO klasifikasinya adalah overweight. Overweight tidak selalu gemuk karena gizi lebih akibat massa otot yang berlebih pun dapat diklasifikasikan sebagai overweight. Oleh sebab itu, istilah yang lebih tepat adalah gizi lebih. Sedangkan untuk istilah sangat gemuk yang digunakan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, lebih tepat menggunakan istilah obesitas.

    Seorang anak dengan berat badan kurang belum tentu mengalami gizi kurang atau gizi buruk jika mengalami pendek (stunted) atau sangat pendek (severely stunted) maka status gizinya dapat cukup bahkan gizi lebih, sehingga penentuan status gizi perlu melihat seluruh indeks yang ada.

    Oleh sebab itu, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, yang menetapkan klasifikasi status gizi perlu direvisi serta ditambahkan penjelasan tentang penilaian status gizi dan tren pertumbuhan serta pentingnya deteksi dini risiko gagal tumbuh (at risk failure to thrive) dan kenaikan massa lemak tubuh dini (early adiposity rebound) dan tata laksana segera.

  2. Tujuan

    Penyusunan Standar Antropometri Anak bertujuan untuk menetapkan acuan dalam penilaian status gizi dan tren pertumbuhan Anak Indonesia.

BAB II
PENILAIAN STATUS GIZI ANAK

Standar Antropometri Anak digunakan untuk menilai atau menentukan status gizi anak. Penilaian status gizi Anak dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dengan Standar Antropometri Anak. Klasifikasi penilaian status gizi berdasarkan Indeks Antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada WHO Child Growth Standards untuk anak usia 0-5 tahun dan The WHO Reference 2007 untuk anak 5-18 tahun.

Umur yang digunakan pada standar ini merupakan umur yang dihitung dalam bulan penuh, sebagai contoh bila umur anak 2 bulan 29 hari maka dihitung sebagai umur 2 bulan. Indeks Panjang Badan (PB) digunakan pada anak umur 0-24 bulan yang diukur dengan posisi terlentang. Bila anak umur 0-24 bulan diukur dengan posisi berdiri, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan menambahkan 0,7 cm. Sementara untuk indeks Tinggi Badan (TB) digunakan pada anak umur di atas 24 bulan yang diukur dengan posisi berdiri. Bila anak umur di atas 24 bulan diukur dengan posisi terlentang, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan mengurangkan 0,7 cm.

  1. Indeks Standar Antropometri Anak

    Standar Antropometri Anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang/tinggi badan yang terdiri atas 4 (empat) indeks, meliputi:

    1. Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U)

      Indeks BB/U ini menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak. Indeks ini digunakan untuk menilai anak dengan berat badan kurang (underweight) atau sangat kurang (severely underweight), tetapi tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan anak gemuk atau sangat gemuk. Penting diketahui bahwa seorang anak dengan BB/U rendah, kemungkinan mengalami masalah pertumbuhan, sehingga perlu dikonfirmasi dengan indeks BB/PB atau BB/TB atau IMT/U sebelum diintervensi.

    2. Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U)

      Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (stunted) atau sangat pendek (severely stunted), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit.

      Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin, namun hal ini jarang terjadi di Indonesia.

    3. Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB)

      Indeks BB/PB atau BB/TB ini menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang (wasted), gizi buruk (severely wasted) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (possible risk of overweight). Kondisi gizi buruk biasanya disebabkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis).

    4. Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U)

      Indeks IMT/U digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih dan obesitas. Grafik IMT/U dan grafik BB/PB atau BB/TB cenderung menunjukkan hasil yang sama. Namun indeks IMT/U lebih sensitif untuk penapisan anak gizi lebih dan obesitas. Anak dengan ambang batas IMT/U >+1SD berisiko gizi lebih sehingga perlu ditangani lebih lanjut untuk mencegah terjadinya gizi lebih dan obesitas.

      Interpretasi dengan menggunakan indeks IMT/U untuk identifikasi masalah gizi lebih, kategori berisiko gizi lebih (possible risk of overweight) digunakan dalam penilaian tingkat individu.

      Kategori tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi untuk hasil survei dan cakupan program.

  2. Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak

    Indeks

    Kategori Status Gizi

    Ambang Batas

    (Z-Score)

    Berat Badan menurut Umur

    (BB/U) anak usia 0- 60 bulan

    Berat badan sangat kurang (severely

    underweight)

    <-3 SD

    Berat badan kurang

    (underweight)

    - 3 SD sd <- 2 SD

    Berat badan normal

    -2 SD sd +1 SD

    Risiko Berat badan lebih1

    > +1 SD

    Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur

    (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan

    Sangat pendek (severely

    stunted)

    <-3 SD

    Pendek (stunted)

    - 3 SD sd <- 2 SD

    Normal

    -2 SD sd +3 SD

    Tinggi2

    > +3 SD

    Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan

    (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan

    Gizi buruk (severely

    wasted)

    <-3 SD

    Gizi kurang (wasted)

    - 3 SD sd <- 2 SD

    Gizi baik (normal)

    -2 SD sd +1 SD

    Berisiko gizi lebih

    (possible risk of overweight)

    > + 1 SD sd + 2 SD

    Gizi lebih (overweight)

    > + 2 SD sd + 3 SD

    Obesitas (obese)

    > + 3 SD

     

    Indeks Massa Tubuh menurut Umur

    (IMT/U) anak usia 0 - 60 bulan

    Gizi buruk (severely

    wasted)3

    <-3 SD

    Gizi kurang (wasted)3

    - 3 SD sd <- 2 SD

    Gizi baik (normal)

    -2 SD sd +1 SD

    Berisiko gizi lebih

    (possible risk of overweight)

    > + 1 SD sd + 2 SD

    Gizi lebih (overweight)

    > + 2 SD sd +3 SD

    Obesitas (obese)

    > + 3 SD

    Indeks Massa Tubuh menurut Umur
    (IMT/U) anak usia 5 - 18 tahun

     

     

     

    Gizi buruk (severely

    thinness)

    <-3 SD

    Gizi kurang (thinness)

    - 3 SD sd <- 2 SD

    Gizi baik (normal)

    -2 SD sd +1 SD

    Gizi lebih (overweight)

    + 1 SD sd +2 SD

    Obesitas (obese)

    > + 2 SD

    Keterangan:

    1. Anak yang termasuk pada kategori ini mungkin memiliki masalah pertumbuhan, perlu dikonfirmasi dengan BB/TB atau IMT/U
    2. Anak pada kategori ini termasuk sangat tinggi dan biasanya tidak menjadi masalah kecuali kemungkinan adanya gangguan endokrin seperti tumor yang memproduksi hormon pertumbuhan. Rujuk ke dokter spesialis anak jika diduga mengalami gangguan endokrin (misalnya anak yang sangat tinggi menurut umurnya sedangkan tinggi orang tua normal).
    3. Walaupun interpretasi IMT/U mencantumkan gizi buruk dan gizi kurang, kriteria diagnosis gizi buruk dan gizi kurang menurut pedoman Tatalaksana Anak Gizi Buruk menggunakan Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB).
  3. Tabel Standar Antropometri dan Grafik Pertumbuhan Anak

    Penentuan status gizi anak merujuk pada tabel Standar Antropometri Anak dan grafik pertumbuhan anak, namun grafik lebih menggambarkan kecenderungan pertumbuhan anak. Baik tabel maupun grafik menggunakan ambang batas yang sama.

    Untuk menentukan status gizi anak, baik menggunakan tabel maupun grafik perlu memperhatikan keempat indeks standar antropometri secara bersamaan sehingga dapat menentukan masalah pertumbuhan, untuk dilakukan tindakan pencegahan dan tata laksana lebih lanjut.

    Tabel Standar Antropometri dan Grafik Pertumbuhan Anak (GPA) terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan BB/TB), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U), sebagai berikut:

    1. Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
      1. Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak Umur 0-60 bulan

        Tabel 1. Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Laki-Laki Umur 0-60 Bulan

        Tabel 2. Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U) Anak Laki-Laki Umur 0 - 24 Bulan

        Tabel 3. Standar Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak Laki-Laki Umur 24-60 Bulan

        Tabel 4. Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) Anak Laki-Laki Umur 0-24 Bulan

        Tabel 5. Standar Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) Anak Laki-Laki Umur 24-60 Bulan

        Tabel 6. Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Laki-Laki Umur 0-24 Bulan

        Tabel 7. Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Laki-Laki Umur 24-60 Bulan

        Tabel 8. Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Perempuan Umur 0-60 Bulan

        Tabel 9. Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U) Anak Perempuan Umur 0-24 Bulan

        Tabel 10. Standar Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak perempuan Umur 24-60 Bulan

        Tabel 11. Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) Anak Perempuan Umur 0-24 Bulan

        Tabel 12. Standar Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) Anak perempuan umur 24-60 bulan

        Tabel 13. Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Perempuan Umur 0-24 Bulan

        Tabel 14. Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak perempuan umur 24-60 bulan

      2. Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak Umur 5- 18 tahun.

        Tabel 15. Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Laki-Laki Umur 5-18 Tahun

        Tabel 16. Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak perempuan umur 5-18 tahun

    2. Grafik Pertumbuhan Anak
      1. Grafik Anak Umur 0-60 bulan

        Grafik 1. Berat Badan menurut Umur Anak Laki-laki 0-24 Bulan

        Grafik 2. Berat Badan menurut Umur Anak Laki-laki 24-60 Bulan

        Grafik 3. Panjang Badan menurut Umur Anak Laki-laki 0-24 Bulan

        Grafik 4. Tinggi Badan menurut Umur Anak Laki-laki 24-60 Bulan

        Grafik 5. Berat Badan menurut Panjang Badan Anak Laki-laki 0-24 Bulan

        Grafik 6. Berat Badan menurut Tinggi Badan Anak Laki-laki 24-60 Bulan

        Grafik 7. Indeks Massa Tubuh menurut Umur Anak Laki-laki 0-24 Bulan

        Grafik 8. Indeks Massa Tubuh menurut Umur Anak Laki-laki 24-60 Bulan

        Grafik 9. Berat Badan menurut Umur Anak Perempuan 0-24 Bulan

        Grafik 10. Berat Badan menurut Umur Anak Perempuan 24-60 Bulan

        Grafik 11. Panjang Badan menurut Umur Anak Perempuan 0-24 Bulan

        Grafik 12. Tinggi Badan menurut Umur Anak Perempuan 24-60 Bulan

        Grafik 13. Berat Badan menurut Panjang Badan Anak Perempuan 0-24 Bulan

        Grafik 14. Berat Badan menurut Tinggi Badan Anak Perempuan 24-60 Bulan

        Grafik 15. Indeks Massa Tubuh menurut Umur Anak Perempuan 0-24 Bulan

        Grafik 16. Indeks Massa Tubuh menurut Umur Anak Perempuan 24-60 Bulan

      2. Grafik Anak Umur 5-18 tahun

        Grafik 17. Indeks Massa Tubuh menurut Umur Anak Laki-laki 5-18 Tahun

        Grafik 18. Indeks Massa Tubuh menurut Umur Anak Perempuan 5-18 Tahun

BAB III
PENILAIAN TREN PERTUMBUHAN ANAK

Tumbuh normal adalah pertumbuhan yang sesuai grafik pertumbuhan. Tumbuh normal merupakan gambaran kondisi status gizi dan status kesehatan yang optimal. Jika pertumbuhan berat badan dapat dipertahankan normal, maka panjang/tinggi badan dan lingkar kepala juga akan normal. Pertumbuhan bersifat simultan namun kecepatannya berbeda. Pada saat pertumbuhan berat badan mengalami weight faltering, saat itu juga panjang/tinggi badan dan lingkar kepala mengalami deselerasi.

Penilaian pertumbuhan anak harus dilakukan secara berkala. Banyak masalah fisik maupun psikososial yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Pertumbuhan yang terganggu dapat merupakan tanda awal adanya masalah gizi dan kesehatan.

Alat utama untuk mengevaluasi pertumbuhan adalah grafik pertumbuhan Berat Badan menurut Umur (BB/U), tabel kenaikan berat badan (weight increment), grafik Panjang/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), tabel pertambahan panjang badan atau tinggi badan (length/height increment), dan grafik Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) dengan mempertimbangkan umur, jenis kelamin, dan hasil pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan yang dilakukan secara akurat.

Penilaian tren pertumbuhan anak dilakukan dengan:

  1. Membandingkan Pertambahan Berat Badan dengan Standar Kenaikan Berat Badan

    Penilaian tren pertumbuhan anak dengan membandingkan pertambahan berat badan dengan standar kenaikan berat badan dilakukan dengan menggunakan grafik Berat Badan menurut Umur (BB/U) dan tabel kenaikan berat badan (weight increment), sebagai berikut:

    1. Penilaian Pertambahan Berat Badan Menggunakan Grafik BB/U

      Tren pertumbuhan anak mengindikasikan apakah seorang anak tumbuh normal atau mempunyai masalah, mempunyai risiko pertumbuhan yang harus dinilai ulang. Anak yang tumbuh normal, mengikuti kecenderungan yang umumnya sejajar dengan garis median dan garis-garis Z-score. Sebagian besar anak akan tumbuh mengikuti salah satu “jalur” pertumbuhan, pada atau diantara garis Z score dan sejajar terhadap median, jalur pertumbuhan mungkin saja dibawah atau diatas angka median.

      Pada waktu mengintepretasikan grafik pertumbuhan perlu diperhatikan situasi yang mungkin menunjukan ada masalah atau risiko, yaitu:

      1. garis pertumbuhan anak memotong salah satu garis Z-score
      2. garis pertumbuhan anak meningkat atau menurun secara tajam
      3. garis pertumbuhan terus mendatar, misalnya: tidak ada kenaikan berat badan
    2. Penilaian Kenaikan Berat Badan Menggunakan Tabel Kenaikan Berat Badan (Weight Increment)

      Penilaian pertumbuhan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dinamis dan bukan hanya potret satu titik. Artinya pertambahan berat badan harus selalu dinilai dari waktu ke waktu. Gagal tumbuh atau Failure To Thrive (FTT) atau weight faltering adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan yang tidak adekuat atau ketidakmampuan untuk mempertahankan pertumbuhan, biasanya pada masa kanak-kanak awal gagal tumbuh merupakan tanda awal kekurangan gizi, harus dicari penyebabnya dan ditatalaksana segera dan bukan suatu diagnosis.

      Risiko gagal tumbuh dapat dideteksi melalui penilaian tren pertumbuhan menggunakan garis pertumbuhan serta pertambahan berat badan dari waktu ke waktu (weight velocity) dan tabel kenaikan berat badan (weight increment).

      Berikut tabel kenaikan berat badan yang terdiri dari perubahan berat badan dalam interval tiga, interval empat atau interval enam bulan dibandingkan data populasi dengan usia yang sama.

      Tabel 17. Penambahan Berat Badan Anak laki-laki dan perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 3 Bulan

      Tabel 18. Penambahan Berat Badan Anak laki-laki dan perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 4 Bulan

      Tabel 19. Penambahan Berat Badan Anak laki-laki dan perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 6 Bulan

  2. Membandingkan Pertambahan Panjang Badan atau Tinggi Badan dengan Standar Pertambahan Panjang Badan atau Tinggi Badan

    Penilaian tren pertumbuhan anak dengan membandingkan pertambahan panjang badan atau tinggi badan dengan standar pertambahan panjang badan atau tinggi badan dilakukan dengan menggunakan grafik Panjang/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) dan tabel pertambahan panjang badan atau tinggi badan (length/height increment), sebagai berikut:

    1. Penilaian Pertambahan Panjang/Tinggi Badan Menggunakan Grafik PB/U atau TB/U

      Tren pertumbuhan anak mengindikasikan apakah seorang anak tumbuh normal atau mempunyai risiko pertumbuhan yang harus dinilai ulang. Anak dikatakan tumbuh normal bila grafik panjang/tinggi badan sejajar dengan garis median.

    2. Penilaian Pertambahan Panjang Badan atau Tinggi Badan Menggunakan Tabel Pertambahan panjang Badan atau Tinggi Badan (length/height increment)

      Penilaian pertumbuhan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dinamis dan bukan hanya potret satu titik. Artinya pertambahan panjang badan atau tinggi badan harus selalu dinilai dari waktu ke waktu sehingga dapat diidentifikasi segera adanya perlambatan pertumbuhan sebelum terjadi stunting. Perlambatan pertumbuhan, yang merupakan risiko terjadinya perawakan pendek dapat dideteksi melalui penilaian tren pertumbuhan menggunakan garis pertumbuhan dan tabel pertambahan panjang badan atau tinggi badan (length/height increment). Tabel 20 sampai Tabel 23 mencantumkan pertambahan panjang badan atau tinggi badan dengan interval dua, tiga, empat atau enam bulan sesuai jenis kelamin dan usia.

      Tabel 20. Penambahan Tinggi Badan Anak Laki-laki dan Perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 2 Bulan

      Tabel 21. Penambahan Tinggi Badan Anak laki-laki dan perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 3 Bulan

      Tabel 22. Penambahan Tinggi Badan Anak laki-laki dan perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 4 Bulan

      Tabel 23. Penambahan Tinggi Badan Anak laki-laki dan perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 6 Bulan

    3. Menilai Kenaikan Indeks Massa Tubuh Menurut Umur (IMT/U)

      IMT tidak selalu meningkat dengan bertambahnya umur seperti yang terjadi pada berat badan dan tinggi badan. Pada grafik IMT/U terlihat bahwa IMT bayi naik secara tajam, karena terjadi peningkatan berat badan secara cepat relatif terhadap panjang badan pada 6 bulan pertama kehidupan. Kemudian IMT menurun setelah bayi berumur 6 bulan dan tetap stabil pada umur 2 sampai 5 tahun.

      Penilaian kenaikan indeks massa tubuh dini yang terjadi di antara periode puncak adipositas (peak adiposity) dan kenaikan massa lemak tubuh (adiposity rebound) menggunakan grafik Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) berdasarkan hasil skrining yang menggunakan grafik Berat Badan menurut Umur (BB/U).

      Penentuan risiko gizi lebih merupakan upaya deteksi dini yang dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok sasaran dalam rangka pencegahan kejadian gizi lebih dan obesitas pada anak serta untuk menghindari atau mengurangi dampak Penyakit Tidak Menular (Non Communicable Diseases) lebih lanjut yang timbul di kemudian hari. Sulitnya tatalaksana obesitas menyebabkan pencegahan menjadi prioritas utama.

BAB IV
DETEKSI DINI DAN TATA LAKSANA

Dalam rangka pencegahan masalah gizi pada anak, harus dilakukan deteksi dini di masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) antara lain posyandu, poskesdes, dan institusi pendidikan. Jika ditemukan risiko gagal tumbuh (at risk failure to thrive), kenaikan massa lemak tubuh dini (early adiposity rebound) dan risiko perawakan pendek (short stature) maka wajib segera dilakukan tata laksana sesuai kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Deteksi dini melalui UKBM misalnya posyandu, dimulai dari pemantauan pertumbuhan dengan menggunakan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Hasil penimbangan berat badan di Posyandu, harus diplot pada grafik BB/U dalam Buku KIA atau KMS, bila ditemukan:

  1. Anak dengan kriteria nilai Zscore BB/U di bawah minus dua standar deviasi atau di atas satu standar deviasi (<-2 SD atau >+1 SD) maka perlu dikonfirmasi oleh petugas kesehatan yang berkompeten untuk dilakukan:
    1. penilaian status gizi berdasarkan indeks BB/U, PB/U atau TB/U, BB/PB dan atau BB/TB, IMT/U
    2. penilaian tren IMT/U pada anak dengan BB/U >+1 SD (anak >7-8 bulan)
  2. Anak dengan kriteria nilai Z-score BB/U di antara minus dua standar deviasi sampai dengan kurang dari sama dengan satu standar deviasi ( -2 ≤ BB/U ≤ +1) termasuk anak yang normal, namun perlu dilihat tren pertumbuhannya.
    1. Bila tren mengikuti garis pertumbuhan (Naik), maka anak dapat kembali ke Posyandu untuk dipantau pertumbuhannya pada bulan berikutnya.
    2. Bila anak tidak ditimbang bulan sebelumnya atau tren tidak mengikuti garis pertumbuhan (Tidak Naik), maka anak perlu di dikonfirmasi oleh petugas kesehatan yang berkompeten untuk dilakukan:
      1. penilaian kenaikan berat badan dibandingkan dengan standar weight increment (khusus untuk anak 0-24 bulan)
      2. penilaian status gizi berdasarkan indeks BB/U, PB/U atau TB/U, BB/PB dan atau BB/TB, IMT/U
    Jika di Posyandu terdapat sumber daya untuk melakukan pengukuran panjang badan atau tinggi badan, maka hasil pengukuran harus diplot pada grafik PB/U atau TB/U.
  3. Anak dengan kriteria PB/U atau TB/U berada di antara minus dua standar deviasi sampai dengan 3 standar deviasi ( >+3 SD atau > -2 SD) termasuk anak dengan kategori tinggi badan normal, namun perlu dilihat tren pertumbuhannya.
    1. Bila tren mengikuti garis pertumbuhan (Naik), maka anak dapat kembali ke Posyandu untuk dipantau pertumbuhannya pada bulan berikutnya.
    2. Bila anak tidak diukur bulan sebelumnya atau tren tidak mengikuti garis pertumbuhan (Tidak Naik), maka anak perlu di dikonfirmasi oleh petugas kesehatan yang berkompeten untuk dilakukan:
      1. penilaian kenaikan panjang atau tinggi badan dibandingkan dengan standar length/height increment (khusus untuk anak 0- 24 bulan)
      2. penilaian status gizi berdasarkan indeks BB/U, PB/U atau TB/U, BB/PB dan atau BB/TB, IMT/U
  4. Anak dengan kriteria nilai Zscore PB/U atau TB/U dibawah minus dua standar deviasi atau diatas tiga standar deviasi (<-2 SD atau >+3 SD) perlu dikonfirmasi oleh petugas kesehatan yang berkompeten untuk dilalukan penilaian status gizi berdasarkan indeks BB/U, PB/U atau TB/U, BB/PB dan atau BB/TB, IMT/U.

Penilaian status gizi perlu melihat seluruh indeks antropometri agar dapat diketahui masalah yang sesungguhnya untuk tata laksana segera.

  1. Anak 0-24 bulan dengan kenaikan berat badan kurang dari standar weight increment berisiko mengalami gagal tumbuh. Anak ini wajib ditindaklanjuti dengan evaluasi lengkap melalui Proses Asuhan Gizi dan dilakukan pemeriksaan untuk kemungkinan adanya penyakit penyerta atau dirujuk.
  2. Anak dengan BB/PB atau BB/TB di bawah minus dua atau di bawah minus tiga standar deviasi termasuk gizi kurang atau gizi buruk sehingga wajib mendapatkan intervensi berupa pencegahan dan tatalaksana gizi buruk pada balita atau dirujuk.
  3. Anak dengan IMT/U lebih dari satu standar deviasi (>+1 SD) atau anak usia lebih dari 7-8 bulan dengan tren IMT meningkat berisiko mengalami kenaikan lemak tubuh dini (early adiposity rebound). Anak ini wajib ditindaklanjuti dengan intervensi pencegahan dan tatalaksana gizi lebih pada balita atau dirujuk.
  4. Anak 0-24 bulan dengan kenaikan panjang badan kurang dari standar length increment berisiko mengalami perlambatan pertumbuhan linear. Anak ini wajib ditindaklanjuti dengan evaluasi lengkap melalui Proses Asuhan Gizi dan dilakukan pemeriksaan untuk kemungkinan adanya penyakit penyerta atau dirujuk.
  5. Anak dengan PB/U atau TB/U dibawah minus dua standar deviasi (<- 2SD) adalah anak dengan perawakan pendek (short stature). Anak ini wajib ditindaklanjuti dengan tatalaksana stunting dan dirujuk. Pada anak dengan PB/U atau TB/U terletak di atas tiga standar deviasi (> +3 SD), artinya anak berperawakan tinggi dan perlu dirujuk ke fasyankes yang lebih tinggi untuk deteksi dini penyebabnya sehingga dapat ditatalaksana segera (misalnya anak yang sangat tinggi menurut umurnya sedangkan tinggi orang tua normal).

BAB V
PENUTUP

Standar Antropometri Anak digunakan untuk menetapkan acuan dalam penilaian status gizi dan tren pertumbuhan Anak Indonesia, sebagai rujukan untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko gagal tumbuh tanpa menunggu sampai anak menderita masalah gizi, serta sebagai dasar untuk mendukung kebijakan kesehatan dan dukungan publik terkait dengan pencegahan gangguan pertumbuhan.

Dengan ditetapkannya Standar Antropometri Anak, diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah, serta pengguna pada berbagai tingkat fasilitas pelayanan kesehatan utamanya dalam rangka upaya perbaikan gizi masyarakat.

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku

Penilaian Tren Pertumbuhan Anak

Penilaian Tren Pertumbuhan Anak
Penilaian Tren Pertumbuhan Anak
suryaden Sen, 03/02/2020 - 05:31

Penilaian Tren Pertumbuhan Anak ada dalam BAB III Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Adapun isi BAB 3 Lampiran Permenkes tentang Standar Antropometri Anak adalah sebagai berikut:

BAB III
PENILAIAN TREN PERTUMBUHAN ANAK

Tumbuh normal adalah pertumbuhan yang sesuai grafik pertumbuhan. Tumbuh normal merupakan gambaran kondisi status gizi dan status kesehatan yang optimal. Jika pertumbuhan berat badan dapat dipertahankan normal, maka panjang/tinggi badan dan lingkar kepala juga akan normal. Pertumbuhan bersifat simultan namun kecepatannya berbeda. Pada saat pertumbuhan berat badan mengalami weight faltering, saat itu juga panjang/tinggi badan dan lingkar kepala mengalami deselerasi.

Penilaian pertumbuhan anak harus dilakukan secara berkala. Banyak masalah fisik maupun psikososial yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Pertumbuhan yang terganggu dapat merupakan tanda awal adanya masalah gizi dan kesehatan.

Alat utama untuk mengevaluasi pertumbuhan adalah grafik pertumbuhan Berat Badan menurut Umur (BB/U), tabel kenaikan berat badan (weight increment), grafik Panjang/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), tabel pertambahan panjang badan atau tinggi badan (length/height increment), dan grafik Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) dengan mempertimbangkan umur, jenis kelamin, dan hasil pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan yang dilakukan secara akurat.

Penilaian tren pertumbuhan anak dilakukan dengan:

  1. Membandingkan Pertambahan Berat Badan dengan Standar Kenaikan Berat Badan

    Penilaian tren pertumbuhan anak dengan membandingkan pertambahan berat badan dengan standar kenaikan berat badan dilakukan dengan menggunakan grafik Berat Badan menurut Umur (BB/U) dan tabel kenaikan berat badan (weight increment), sebagai berikut:

    1. Penilaian Pertambahan Berat Badan Menggunakan Grafik BB/U

      Tren pertumbuhan anak mengindikasikan apakah seorang anak tumbuh normal atau mempunyai masalah, mempunyai risiko pertumbuhan yang harus dinilai ulang. Anak yang tumbuh normal, mengikuti kecenderungan yang umumnya sejajar dengan garis median dan garis-garis Z-score. Sebagian besar anak akan tumbuh mengikuti salah satu “jalur” pertumbuhan, pada atau diantara garis Z score dan sejajar terhadap median, jalur pertumbuhan mungkin saja dibawah atau diatas angka median.

      Pada waktu mengintepretasikan grafik pertumbuhan perlu diperhatikan situasi yang mungkin menunjukan ada masalah atau risiko, yaitu:

      1. garis pertumbuhan anak memotong salah satu garis Z-score
      2. garis pertumbuhan anak meningkat atau menurun secara tajam
      3. garis pertumbuhan terus mendatar, misalnya: tidak ada kenaikan berat badan
    2. Penilaian Kenaikan Berat Badan Menggunakan Tabel Kenaikan Berat Badan (Weight Increment)

      Penilaian pertumbuhan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dinamis dan bukan hanya potret satu titik. Artinya pertambahan berat badan harus selalu dinilai dari waktu ke waktu. Gagal tumbuh atau Failure To Thrive (FTT) atau weight faltering adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan yang tidak adekuat atau ketidakmampuan untuk mempertahankan pertumbuhan, biasanya pada masa kanak-kanak awal gagal tumbuh merupakan tanda awal kekurangan gizi, harus dicari penyebabnya dan ditatalaksana segera dan bukan suatu diagnosis.

      Risiko gagal tumbuh dapat dideteksi melalui penilaian tren pertumbuhan menggunakan garis pertumbuhan serta pertambahan berat badan dari waktu ke waktu (weight velocity) dan tabel kenaikan berat badan (weight increment).

      Berikut tabel kenaikan berat badan yang terdiri dari perubahan berat badan dalam interval tiga, interval empat atau interval enam bulan dibandingkan data populasi dengan usia yang sama.

      Tabel 17. Penambahan Berat Badan Anak laki-laki dan perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 3 Bulan

      Anak laki-laki (g) Interval Anak perempuan (g)
      2083 0-3 bulan 1784
      1733 1-4 bulan 1542
      1284 2-5 bulan 1197
      940 3-6 bulan 913
      707 4-7 bulan 694
      550 5-8 bulan 528
      436 6-9 bulan 400
      346 7-10 bulan 301
      271 8-11 bulan 230
      210 9-12 bulan 181
      159 10-13 bulan 147
      119 11-14 bulan 122
      88 12-15 bulan 102
      65 13-16 bulan 88
      49 14-17 bulan 78
      38 15-18 bulan 70
      32 16-19 bulan 62
      28 17-20 bulan 53
      26 18-21 bulan 43
      24 19-22 bulan 32
      19 20-23 bulan 20
      10 21-24 bulan 8

      Tabel 18. Penambahan Berat Badan Anak laki-laki dan perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 4 Bulan

      Anak laki-laki (g) Interval Anak perempuan (g)
      2603 0-4 bulan 2291
      2138 1-5 bulan 1924
      1554 2-6 bulan 1484
      1181 3-7 bulan 1152
      933 4-8 bulan 890
      744 5-9 bulan 689
      602 6-10 bulan 541
      486 7-11 bulan 435
      401 8-12 bulan 360
      334 9-13 bulan 303
      280 10-14 bulan 264
      231 11-15 bulan 235
      199 12-16 bulan 216
      183 13-17 bulan 206
      175 14-18 bulan 199
      171 15-19 bulan 194
      167 16-20 bulan 188
      163 17-21 bulan 180
      159 18-22 bulan 171
      157 19-23 bulan 162
      157 20-24 bulan 152

      Tabel 19. Penambahan Berat Badan Anak laki-laki dan perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 6 Bulan

      Anak laki-laki (g) Interval Anak perempuan (g)
      3387 0-6 bulan 3049
      2759 1-7 bulan 2498
      2096 2-8 bulan 1985
      1636 3-9 bulan 1563
      1321 4-10 bulan 1240
      1080 5-11 bulan 999
      909 6-12 bulan 824
      778 7-13 bulan 702
      676 8-14 bulan 619
      599 9-15 bulan 565
      547 10-16 bulan 532
      515 11-17 bulan 513
      493 12-18 bulan 501
      479 13-19 bulan 492
      470 14-20 bulan 484
      465 15-21 bulan 474
      460 16-22 bulan 461
      455 17-23 bulan 444
      451 18-24 bulan 425

      Catatan:

      Untuk anak usia 0-60 bulan jika pada pemantauan pertumbuhan terjadi peningkatan berat badan diatas grafik normal maka perlu dirujuk ke Puskesmas untuk memastikan kemungkinan adanya kenaikan massa lemak tubuh (early adiposity rebound).
  2. Membandingkan Pertambahan Panjang Badan atau Tinggi Badan dengan Standar Pertambahan Panjang Badan atau Tinggi Badan

    Penilaian tren pertumbuhan anak dengan membandingkan pertambahan panjang badan atau tinggi badan dengan standar pertambahan panjang badan atau tinggi badan dilakukan dengan menggunakan grafik Panjang/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) dan tabel pertambahan panjang badan atau tinggi badan (length/height increment), sebagai berikut:

    1. Penilaian Pertambahan Panjang/Tinggi Badan Menggunakan Grafik PB/U atau TB/U

      Tren pertumbuhan anak mengindikasikan apakah seorang anak tumbuh normal atau mempunyai risiko pertumbuhan yang harus dinilai ulang. Anak dikatakan tumbuh normal bila grafik panjang/tinggi badan sejajar dengan garis median.

    2. Penilaian Pertambahan Panjang Badan atau Tinggi Badan Menggunakan Tabel Pertambahan panjang Badan atau Tinggi Badan (length/height increment)

      Penilaian pertumbuhan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dinamis dan bukan hanya potret satu titik. Artinya pertambahan panjang badan atau tinggi badan harus selalu dinilai dari waktu ke waktu sehingga dapat diidentifikasi segera adanya perlambatan pertumbuhan sebelum terjadi stunting. Perlambatan pertumbuhan, yang merupakan risiko terjadinya perawakan pendek dapat dideteksi melalui penilaian tren pertumbuhan menggunakan garis pertumbuhan dan tabel pertambahan panjang badan atau tinggi badan (length/height increment). Tabel 20 sampai Tabel 23 mencantumkan pertambahan panjang badan atau tinggi badan dengan interval dua, tiga, empat atau enam bulan sesuai jenis kelamin dan usia.

      Tabel 20. Penambahan Tinggi Badan Anak Laki-laki dan Perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 2 Bulan

      Anak laki-laki (cm) Interval Anak perempuan (cm)
      6.6 0-2 bulan 6.1
      5.4 1-3 bulan 4.8
      4.0 2-4 bulan 3.7
      3.0 3-5 bulan 2.8
      2.3 4-6 bulan 2.2
      1.8 5-7 bulan 1.8
      1.6 6-8 bulan 1.6
      1.5 7-9 bulan 1.5
      1.4 8-10 bulan 1.4
      1.3 9-11 bulan 1.3
      1.2 10-12 bulan 1.3
      1.1 11-13 bulan 1.2
      1.0 12-14 bulan 1.1
      0.9 13-15 bulan 1.0
      0.8 14-16 bulan 0.9
      0.8 15-17 bulan 0.9
      0.7 16-18 bulan 0.8
      0.7 17-19 bulan 0.7
      0.6 18-20 bulan 0.7
      0.5 19-21 bulan 0.6
      0.5 20-22 bulan 0.6
      0.4 21-23 bulan 0.5
      0.4 22-24 bulan 0.5

      Tabel 21. Penambahan Tinggi Badan Anak laki-laki dan perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 3 Bulan

      Anak laki-laki (cm) Interval Anak perempuan (cm)
      9.3 0-3 bulan 8.6
      7.5 1-4 bulan 6.9
      5.7 2-5 bulan 5.4
      4.4 3-6 bulan 4.2
      3.6 4-7 bulan 3.5
      3.1 5-8 bulan 3.1
      2.8 6-9 bulan 2.9
      2.6 7-10 bulan 2.7
      2.4 8-11 bulan 2.6
      2.3 9-12 bulan 2.4
      2.2 10-13 bulan 2.3
      2.1 11-14 bulan 2.2
      2.0 12-15 bulan 2.0
      1.8 13-16 bulan 1.9
      1.7 14-17 bulan 1.9
      1.6 15-18 bulan 1.8
      1.5 16-19 bulan 1.7
      1.5 17-20 bulan 1.6
      1.4 18-21 bulan 1.5
      1.4 19-22 bulan 1.5
      1.3 20-23 bulan 1.4
      1.2 21-24 bulan 1.3

      Tabel 22. Penambahan Tinggi Badan Anak laki-laki dan perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 4 Bulan

      Anak laki-laki (cm) Interval Anak perempuan (cm)
      11.6 0-4 bulan 10.7
      9.2 1-5 bulan 8.6
      7.2 2-6 bulan 6.8
      5.8 3-7 bulan 5.7
      4.8 4-8 bulan 4.9
      4.3 5-9 bulan 4.4
      4.0 6-10 bulan 4.1
      3.7 7-11 bulan 3.9
      3.5 8-12 bulan 3.7
      3.4 9-13 bulan 3.5
      3.2 10-14 bulan 3.4
      3.1 11-15 bulan 3.2
      2.9 12-16 bulan 3.1
      2.8 13-17 bulan 3.0
      2.7 14-18 bulan 2.9
      2.6 15-19 bulan 2.8
      2.5 16-20 bulan 2.7
      2.4 17-21 bulan 2.6
      2.3 18-22 bulan 2.5
      2.2 19-23 bulan 2.4
      2.1 20-24 bulan 2.3

      Tabel 23. Penambahan Tinggi Badan Anak laki-laki dan perempuan Usia 0-24 Bulan, Interval 6 Bulan

      Anak laki-laki (cm) Interval Anak perempuan (cm)
      14.9 0-6 bulan 13.9
      12.1 1-7 bulan 11.5
      9.8 2-8 bulan 9.6
      8.2 3-9 bulan 8.3
      7.2 4-10 bulan 7.4
      6.5 5-11 bulan 6.8
      6.1 6-12 bulan 6.4
      5.8 7-13 bulan 6.1
      5.6 8-14 bulan 5.8
      5.4 9-15 bulan 5.6
      5.2 10-16 bulan 5.3
      5.0 11-17 bulan 5.2
      4.8 12-18 bulan 5.0
      4.6 13-97 bulan 4.8
      4.5 14-20 bulan 4.6
      4.3 15-21 bulan 4.5
      4.2 16-22 bulan 4.3
      4.1 17-23 bulan 4.2
      4.0 18-24 bulan 4.0
    3. Menilai Kenaikan Indeks Massa Tubuh Menurut Umur (IMT/U)

      IMT tidak selalu meningkat dengan bertambahnya umur seperti yang terjadi pada berat badan dan tinggi badan. Pada grafik IMT/U terlihat bahwa IMT bayi naik secara tajam, karena terjadi peningkatan berat badan secara cepat relatif terhadap panjang badan pada 6 bulan pertama kehidupan. Kemudian IMT menurun setelah bayi berumur 6 bulan dan tetap stabil pada umur 2 sampai 5 tahun.

      Penilaian kenaikan indeks massa tubuh dini yang terjadi di antara periode puncak adipositas (peak adiposity) dan kenaikan massa lemak tubuh (adiposity rebound) menggunakan grafik Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) berdasarkan hasil skrining yang menggunakan grafik Berat Badan menurut Umur (BB/U).

      Penentuan risiko gizi lebih merupakan upaya deteksi dini yang dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok sasaran dalam rangka pencegahan kejadian gizi lebih dan obesitas pada anak serta untuk menghindari atau mengurangi dampak Penyakit Tidak Menular (Non Communicable Diseases) lebih lanjut yang timbul di kemudian hari. Sulitnya tatalaksana obesitas menyebabkan pencegahan menjadi prioritas utama.

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku

Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak

Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
suryaden Sen, 03/02/2020 - 04:24

Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak ada dalam Lampiran Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak yang memuat tentang Standar Antropometri Pertumbuhan Anak (GPA) yang terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan BB/TB), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U).

Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak karena perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan program perbaikan gizi masyarakat.

Standar Antropometri Anak digunakan untuk menilai atau menentukan status gizi anak. Penilaian status gizi Anak dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dengan Standar Antropometri Anak. Klasifikasi penilaian status gizi berdasarkan Indeks Antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada WHO Child Growth Standards untuk anak usia 0-5 tahun dan The WHO Reference 2007 untuk anak 5-18 tahun.

Penentuan status gizi anak merujuk pada tabel Standar Antropometri Anak dan grafik pertumbuhan anak, namun grafik lebih menggambarkan kecenderungan pertumbuhan anak. Baik tabel maupun grafik menggunakan ambang batas yang sama.

Untuk menentukan status gizi anak, baik menggunakan tabel maupun grafik perlu memperhatikan keempat indeks standar antropometri secara bersamaan sehingga dapat menentukan masalah pertumbuhan, untuk dilakukan tindakan pencegahan dan tata laksana lebih lanjut.

Tabel Standar Antropometri Pertumbuhan Anak (GPA) terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan BB/TB), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U), sebagai berikut:

Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak

A. Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak Umur 0-60 bulan

Tabel 1. Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Laki-Laki Umur 0-60 Bulan

Umur (bulan) Berat Badan (Kg)
-3 SD -2 SD -1 SD Median +1 SD +2 SD +3 SD
0 2.1 2.5 2.9 3.3 3.9 4.4 5.0
1 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.8 6.6
2 3.8 4.3 4.9 5.6 6.3 7.1 8.0
3 4.4 5.0 5.7 6.4 7.2 8.0 9.0
4 4.9 5.6 6.2 7.0 7.8 8.7 9.7
5 5.3 6.0 6.7 7.5 8.4 9.3 10.4
6 5.7 6.4 7.1 7.9 8.8 9.8 10.9
7 5.9 6.7 7.4 8.3 9.2 10.3 11.4
8 6.2 6.9 7.7 8.6 9.6 10.7 11.9
9 6.4 7.1 8.0 8.9 9.9 11.0 12.3
10 6.6 7.4 8.2 9.2 10.2 11.4 12.7
11 6.8 7.6 8.4 9.4 10.5 11.7 13.0
12 6.9 7.7 8.6 9.6 10.8 12.0 13.3
13 7.1 7.9 8.8 9.9 11.0 12.3 13.7
14 7.2 8.1 9.0 10.1 11.3 12.6 14.0
15 7.4 8.3 9.2 10.3 11.5 12.8 14.3
16 7.5 8.4 9.4 10.5 11.7 13.1 14.6
17 7.7 8.6 9.6 10.7 12.0 13.4 14.9
18 7.8 8.8 9.8 10.9 12.2 13.7 15.3
19 8.0 8.9 10.0 11.1 12.5 13.9 15.6
20 8.1 9.1 10.1 11.3 12.7 14.2 15.9
21 8.2 9.2 10.3 11.5 12.9 14.5 16.2
22 8.4 9.4 10.5 11.8 13.2 14.7 16.5
23 8.5 9.5 10.7 12.0 13.4 15.0 16.8
24 8.6 9.7 10.8 12.2 13.6 15.3 17.1
25 8.8 9.8 11.0 12.4 13.9 15.5 17.5
26 8.9 10.0 11.2 12.5 14.1 15.8 17.8
27 9.0 10.1 11.3 12.7 14.3 16.1 18.1
28 9.1 10.2 11.5 12.9 14.5 16.3 18.4
29 9.2 10.4 11.7 13.1 14.8 16.6 18.7
30 9.4 10.5 11.8 13.3 15.0 16.9 19.0
31 9.5 10.7 12.0 13.5 15.2 17.1 19.3
32 9.6 10.8 12.1 13.7 15.4 17.4 19.6
33 9.7 10.9 12.3 13.8 15.6 17.6 19.9
34 9.8 11.0 12.4 14.0 15.8 17.8 20.2
35 9.9 11.2 12.6 14.2 16.0 18.1 20.4
36 10.0 11.3 12.7 14.3 16.2 18.3 20.7
37 10.1 11.4 12.9 14.5 16.4 18.6 21.0
38 10.2 11.5 13.0 14.7 16.6 18.8 21.3
39 10.3 11.6 13.1 14.8 16.8 19.0 21.6
40 10.4 11.8 13.3 15.0 17.0 19.3 21.9
41 10.5 11.9 13.4 15.2 17.2 19.5 22.1
42 10.6 12.0 13.6 15.3 17.4 19.7 22.4
43 10.7 12.1 13.7 15.5 17.6 20.0 22.7
44 10.8 12.2 13.8 15.7 17.8 20.2 23.0
45 10.9 12.4 14.0 15.8 18.0 20.5 23.3
46 11.0 12.5 14.1 16.0 18.2 20.7 23.6
47 11.1 12.6 14.3 16.2 18.4 20.9 23.9
48 11.2 12.7 14.4 16.3 18.6 21.2 24.2
49 11.3 12.8 14.5 16.5 18.8 21.4 24.5
50 11.4 12.9 14.7 16.7 19.0 21.7 24.8
51 11.5 13.1 14.8 16.8 19.2 21.9 25.1
52 11.6 13.2 15.0 17.0 19.4 22.2 25.4
53 11.7 13.3 15.1 17.2 19.6 22.4 25.7
54 11.8 13.4 15.2 17.3 19.8 22.7 26.0
55 11.9 13.5 15.4 17.5 20.0 22.9 26.3
56 12.0 13.6 15.5 17.7 20.2 23.2 26.6
57 12.1 13.7 15.6 17.8 20.4 23.4 26.9
58 12.2 13.8 15.8 18.0 20.6 23.7 27.2
59 12.3 14.0 15.9 18.2 20.8 23.9 27.6
60 12.4 14.1 16.0 18.3 21.0 24.2 27.9

Tabel 2. Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U) Anak Laki-Laki Umur 0 - 24 Bulan

Umur (bulan) Panjang Badan (cm)
-3 SD -2 SD -1 SD Median +1 SD +2 SD +3 SD
0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
13 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
14 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
16 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
17 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
19 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
20 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6
21 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
22 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
23 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
24 * 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0

Keterangan: *Pengukuran panjang badan dilakukan dalam keadaan anak telentang

Tabel 3. Standar Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak Laki-Laki Umur 24-60 Bulan

Umur (bulan) Panjang Badan (cm)
-3 SD -2 SD -1 SD Median +1 SD +2 SD +3 SD
24 * 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9

Keterangan: * Pengukuran TB dilakukan dalam keadaan anak berdiri

Tabel 4. Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) Anak Laki-Laki Umur 0-24 Bulan

Panjang Badan (cm) Berat Badan (Kg)
-3 SD -2 SD -1 SD Median +1 SD +2 SD +3 SD
45.0 1.9 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3
45.5 1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.1 3.4
46.0 2.0 2.2 2.4 2.6 2.9 3.1 3.5
46.5 2.1 2.3 2.5 2.7 3.0 3.2 3.6
47.0 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.7
47.5 2.2 2.4 2.6 2.9 3.1 3.4 3.8
48.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.6 3.9
48.5 2.3 2.6 2.8 3.0 3.3 3.7 4.0
49.0 2.4 2.6 2.9 3.1 3.4 3.8 4.2
49.5 2.5 2.7 3.0 3.2 3.5 3.9 4.3
50.0 2.6 2.8 3.0 3.3 3.6 4.0 4.4
50.5 2.7 2.9 3.1 3.4 3.8 4.1 4.5
51.0 2.7 3.0 3.2 3.5 3.9 4.2 4.7
51.5 2.8 3.1 3.3 3.6 4.0 4.4 4.8
52.0 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.5 5.0
52.5 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.6 5.1
53.0 3.1 3.4 3.7 4.0 4.4 4.8 5.3
53.5 3.2 3.5 3.8 4.1 4.5 4.9 5.4
54.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6
54.5 3.4 3.7 4.0 4.4 4.8 5.3 5.8
55.0 3.6 3.8 4.2 4.5 5.0 5.4 6.0
55.5 3.7 4.0 4.3 4.7 5.1 5.6 6.1
56.0 3.8 4.1 4.4 4.8 5.3 5.8 6.3
56.5 3.9 4.2 4.6 5.0 5.4 5.9 6.5
57.0 4.0 4.3 4.7 5.1 5.6 6.1 6.7
57.5 4.1 4.5 4.9 5.3 5.7 6.3 6.9
58.0 4.3 4.6 5.0 5.4 5.9 6.4 7.1
58.5 4.4 4.7 5.1 5.6 6.1 6.6 7.2
59.0 4.5 4.8 5.3 5.7 6.2 6.8 7.4
59.5 4.6 5.0 5.4 5.9 6.4 7.0 7.6
60.0 4.7 5.1 5.5 6.0 6.5 7.1 7.8
60.5 4.8 5.2 5.6 6.1 6.7 7.3 8.0
61.0 4.9 5.3 5.8 6.3 6.8 7.4 8.1
61.5 5.0 5.4 5.9 6.4 7.0 7.6 8.3
62.0 5.1 5.6 6.0 6.5 7.1 7.7 8.5
62.5 5.2 5.7 6.1 6.7 7.2 7.9 8.6
63.0 5.3 5.8 6.2 6.8 7.4 8.0 8.8
63.5 5.4 5.9 6.4 6.9 7.5 8.2 8.9
64.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.6 8.3 9.1
64.5 5.6 6.1 6.6 7.1 7.8 8.5 9.3
65.0 5.7 6.2 6.7 7.3 7.9 8.6 9.4
65.5 5.8 6.3 6.8 7.4 8.0 8.7 9.6
66.0 5.9 6.4 6.9 7.5 8.2 8.9 9.7
66.5 6.0 6.5 7.0 7.6 8.3 9.0 9.9
67.0 6.1 6.6 7.1 7.7 8.4 9.2 10.0
67.5 6.2 6.7 7.2 7.9 8.5 9.3 10.2
68.0 6.3 6.8 7.3 8.0 8.7 9.4 10.3
68.5 6.4 6.9 7.5 8.1 8.8 9.6 10.5
69.0 6.5 7.0 7.6 8.2 8.9 9.7 10.6
69.5 6.6 7.1 7.7 8.3 9.0 9.8 10.8
70.0 6.6 7.2 7.8 8.4 9.2 10.0 10.9
70.5 6.7 7.3 7.9 8.5 9.3 10.1 11.1
71.0 6.8 7.4 8.0 8.6 9.4 10.2 11.2
71.5 6.9 7.5 8.1 8.8 9.5 10.4 11.3
72.0 7.0 7.6 8.2 8.9 9.6 10.5 11.5
72.5 7.1 7.6 8.3 9.0 9.8 10.6 11.6
73.0 7.2 7.7 8.4 9.1 9.9 10.8 11.8
73.5 7.2 7.8 8.5 9.2 10.0 10.9 11.9
74.0 7.3 7.9 8.6 9.3 10.1 11.0 12.1
74.5 7.4 8.0 8.7 9.4 10.2 11.2 12.2
75.0 7.5 8.1 8.8 9.5 10.3 11.3 12.3
75.5 7.6 8.2 8.8 9.6 10.4 11.4 12.5
76.0 7.6 8.3 8.9 9.7 10.6 11.5 12.6
76.5 7.7 8.3 9.0 9.8 10.7 11.6 12.7
77.0 7.8 8.4 9.1 9.9 10.8 11.7 12.8
77.5 7.9 8.5 9.2 10.0 10.9 11.9 13.0
78.0 7.9 8.6 9.3 10.1 11.0 12.0 13.1
78.5 8.0 8.7 9.4 10.2 11.1 12.1 13.2
79.0 8.1 8.7 9.5 10.3 11.2 12.2 13.3
79.5 8.2 8.8 9.5 10.4 11.3 12.3 13.4
80.0 8.2 8.9 9.6 10.4 11.4 12.4 13.6
80.5 8.3 9.0 9.7 10.5 11.5 12.5 13.7
81.0 8.4 9.1 9.8 10.6 11.6 12.6 13.8
81.5 8.5 9.1 9.9 10.7 11.7 12.7 13.9
82.0 8.5 9.2 10.0 10.8 11.8 12.8 14.0
82.5 8.6 9.3 10.1 10.9 11.9 13.0 14.2
83.0 8.7 9.4 10.2 11.0 12.0 13.1 14.3
83.5 8.8 9.5 10.3 11.2 12.1 13.2 14.4
84.0 8.9 9.6 10.4 11.3 12.2 13.3 14.6
84.5 9.0 9.7 10.5 11.4 12.4 13.5 14.7
85.0 9.1 9.8 10.6 11.5 12.5 13.6 14.9
85.5 9.2 9.9 10.7 11.6 12.6 13.7 15.0
86.0 9.3 10.0 10.8 11.7 12.8 13.9 15.2
86.5 9.4 10.1 11.0 11.9 12.9 14.0 15.3
87.0 9.5 10.2 11.1 12.0 13.0 14.2 15.5
87.5 9.6 10.4 11.2 12.1 13.2 14.3 15.6
88.0 9.7 10.5 11.3 12.2 13.3 14.5 15.8
88.5 9.8 10.6 11.4 12.4 13.4 14.6 15.9
89.0 9.9 10.7 11.5 12.5 13.5 14.7 16.1
89.5 10.0 10.8 11.6 12.6 13.7 14.9 16.2
90.0 10.1 10.9 11.8 12.7 13.8 15.0 16.4
90.5 10.2 11.0 11.9 12.8 13.9 15.1 16.5
91.0 10.3 11.1 12.0 13.0 14.1 15.3 16.7
91.5 10.4 11.2 12.1 13.1 14.2 15.4 16.8
92.0 10.5 11.3 12.2 13.2 14.3 15.6 17.0
92.5 10.6 11.4 12.3 13.3 14.4 15.7 17.1
93.0 10.7 11.5 12.4 13.4 14.6 15.8 17.3
93.5 10.7 11.6 12.5 13.5 14.7 16.0 17.4
94.0 10.8 11.7 12.6 13.7 14.8 16.1 17.6
94.5 10.9 11.8 12.7 13.8 14.9 16.3 17.7
95.0 11.0 11.9 12.8 13.9 15.1 16.4 17.9
95.5 11.1 12.0 12.9 14.0 15.2 16.5 18.0
96.0 11.2 12.1 13.1 14.1 15.3 16.7 18.2
96.5 11.3 12.2 13.2 14.3 15.5 16.8 18.4
97.0 11.4 12.3 13.3 14.4 15.6 17.0 18.5
97.5 11.5 12.4 13.4 14.5 15.7 17.1 18.7
98.0 11.6 12.5 13.5 14.6 15.9 17.3 18.9
98.5 11.7 12.6 13.6 14.8 16.0 17.5 19.1
99.0 11.8 12.7 13.7 14.9 16.2 17.6 19.2
99.5 11.9 12.8 13.9 15.0 16.3 17.8 19.4
100.0 12.0 12.9 14.0 15.2 16.5 18.0 19.6
100.5 12.1 13.0 14.1 15.3 16.6 18.1 19.8
101.0 12.2 13.2 14.2 15.4 16.8 18.3 20.0
101.5 12.3 13.3 14.4 15.6 16.9 18.5 20.2
102.0 12.4 13.4 14.5 15.7 17.1 18.7 20.4
102.5 12.5 13.5 14.6 15.9 17.3 18.8 20.6
103.0 12.6 13.6 14.8 16.0 17.4 19.0 20.8
103.5 12.7 13.7 14.9 16.2 17.6 19.2 21.0
104.0 12.8 13.9 15.0 16.3 17.8 19.4 21.2
104.5 12.9 14.0 15.2 16.5 17.9 19.6 21.5
105.0 13.0 14.1 15.3 16.6 18.1 19.8 21.7
105.5 13.2 14.2 15.4 16.8 18.3 20.0 21.9
106.0 13.3 14.4 15.6 16.9 18.5 20.2 22.1
106.5 13.4 14.5 15.7 17.1 18.6 20.4 22.4
107.0 13.5 14.6 15.9 17.3 18.8 20.6 22.6
107.5 13.6 14.7 16.0 17.4 19.0 20.8 22.8
108.0 13.7 14.9 16.2 17.6 19.2 21.0 23.1
108.5 13.8 15.0 16.3 17.8 19.4 21.2 23.3
109.0 14.0 15.1 16.5 17.9 19.6 21.4 23.6
109.5 14.1 15.3 16.6 18.1 19.8 21.7 23.8
110.0 14.2 15.4 16.8 18.3 20.0 21.9 24.1
Tinggi Badan (cm) Berat Badan (Kg)
-3 SD -2 SD -1 SD Median +1 SD +2 SD +3 SD
65.0 5.9 6.3 6.9 7.4 8.1 8.8 9.6
65.5 6.0 6.4 7.0 7.6 8.2 8.9 9.8
66.0 6.1 6.5 7.1 7.7 8.3 9.1 9.9
66.5 6.1 6.6 7.2 7.8 8.5 9.2 10.1
67.0 6.2 6.7 7.3 7.9 8.6 9.4 10.2
67.5 6.3 6.8 7.4 8.0 8.7 9.5 10.4
68.0 6.4 6.9 7.5 8.1 8.8 9.6 10.5
68.5 6.5 7.0 7.6 8.2 9.0 9.8 10.7
69.0 6.6 7.1 7.7 8.4 9.1 9.9 10.8
69.5 6.7 7.2 7.8 8.5 9.2 10.0 11.0
70.0 6.8 7.3 7.9 8.6 9.3 10.2 11.1
70.5 6.9 7.4 8.0 8.7 9.5 10.3 11.3
71.0 6.9 7.5 8.1 8.8 9.6 10.4 11.4
71.5 7.0 7.6 8.2 8.9 9.7 10.6 11.6
72.0 7.1 7.7 8.3 9.0 9.8 10.7 11.7
72.5 7.2 7.8 8.4 9.1 9.9 10.8 11.8
73.0 7.3 7.9 8.5 9.2 10.0 11.0 12.0
73.5 7.4 7.9 8.6 9.3 10.2 11.1 12.1
74.0 7.4 8.0 8.7 9.4 10.3 11.2 12.2
74.5 7.5 8.1 8.8 9.5 10.4 11.3 12.4
75.0 7.6 8.2 8.9 9.6 10.5 11.4 12.5
75.5 7.7 8.3 9.0 9.7 10.6 11.6 12.6
76.0 7.7 8.4 9.1 9.8 10.7 11.7 12.8
76.5 7.8 8.5 9.2 9.9 10.8 11.8 12.9
77.0 7.9 8.5 9.2 10.0 10.9 11.9 13.0
77.5 8.0 8.6 9.3 10.1 11.0 12.0 13.1
78.0 8.0 8.7 9.4 10.2 11.1 12.1 13.3
78.5 8.1 8.8 9.5 10.3 11.2 12.2 13.4
79.0 8.2 8.8 9.6 10.4 11.3 12.3 13.5
79.5 8.3 8.9 9.7 10.5 11.4 12.4 13.6
80.0 8.3 9.0 9.7 10.6 11.5 12.6 13.7
80.5 8.4 9.1 9.8 10.7 11.6 12.7 13.8
81.0 8.5 9.2 9.9 10.8 11.7 12.8 14.0
81.5 8.6 9.3 10.0 10.9 11.8 12.9 14.1
82.0 8.7 9.3 10.1 11.0 11.9 13.0 14.2
82.5 8.7 9.4 10.2 11.1 12.1 13.1 14.4
83.0 8.8 9.5 10.3 11.2 12.2 13.3 14.5
83.5 8.9 9.6 10.4 11.3 12.3 13.4 14.6
84.0 9.0 9.7 10.5 11.4 12.4 13.5 14.8
84.5 9.1 9.9 10.7 11.5 12.5 13.7 14.9
85.0 9.2 10.0 10.8 11.7 12.7 13.8 15.1
85.5 9.3 10.1 10.9 11.8 12.8 13.9 15.2
86.0 9.4 10.2 11.0 11.9 12.9 14.1 15.4
86.5 9.5 10.3 11.1 12.0 13.1 14.2 15.5
87.0 9.6 10.4 11.2 12.2 13.2 14.4 15.7
87.5 9.7 10.5 11.3 12.3 13.3 14.5 15.8
88.0 9.8 10.6 11.5 12.4 13.5 14.7 16.0
88.5 9.9 10.7 11.6 12.5 13.6 14.8 16.1
89.0 10.0 10.8 11.7 12.6 13.7 14.9 16.3
89.5 10.1 10.9 11.8 12.8 13.9 15.1 16.4
90.0 10.2 11.0 11.9 12.9 14.0 15.2 16.6
90.5 10.3 11.1 12.0 13.0 14.1 15.3 16.7
91.0 10.4 11.2 12.1 13.1 14.2 15.5 16.9
91.5 10.5 11.3 12.2 13.2 14.4 15.6 17.0
92.0 10.6 11.4 12.3 13.4 14.5 15.8 17.2
92.5 10.7 11.5 12.4 13.5 14.6 15.9 17.3
93.0 10.8 11.6 12.6 13.6 14.7 16.0 17.5
93.5 10.9 11.7 12.7 13.7 14.9 16.2 17.6
94.0 11.0 11.8 12.8 13.8 15.0 16.3 17.8
94.5 11.1 11.9 12.9 13.9 15.1 16.5 17.9
95.0 11.1 12.0 13.0 14.1 15.3 16.6 18.1
95.5 11.2 12.1 13.1 14.2 15.4 16.7 18.3
96.0 11.3 12.2 13.2 14.3 15.5 16.9 18.4
96.5 11.4 12.3 13.3 14.4 15.7 17.0 18.6
97.0 11.5 12.4 13.4 14.6 15.8 17.2 18.8
97.5 11.6 12.5 13.6 14.7 15.9 17.4 18.9
98.0 11.7 12.6 13.7 14.8 16.1 17.5 19.1
98.5 11.8 12.8 13.8 14.9 16.2 17.7 19.3
99.0 11.9 12.9 13.9 15.1 16.4 17.9 19.5
99.5 12.0 13.0 14.0 15.2 16.5 18.0 19.7
100.0 12.1 13.1 14.2 15.4 16.7 18.2 19.9
100.5 12.2 13.2 14.3 15.5 16.9 18.4 20.1
101.0 12.3 13.3 14.4 15.6 17.0 18.5 20.3
101.5 12.4 13.4 14.5 15.8 17.2 18.7 20.5
102.0 12.5 13.6 14.7 15.9 17.3 18.9 20.7
102.5 12.6 13.7 14.8 16.1 17.5 19.1 20.9
103.0 12.8 13.8 14.9 16.2 17.7 19.3 21.1
103.5 12.9 13.9 15.1 16.4 17.8 19.5 21.3
104.0 13.0 14.0 15.2 16.5 18.0 19.7 21.6
104.5 13.1 14.2 15.4 16.7 18.2 19.9 21.8
105.0 13.2 14.3 15.5 16.8 18.4 20.1 22.0
105.5 13.3 14.4 15.6 17.0 18.5 20.3 22.2
106.0 13.4 14.5 15.8 17.2 18.7 20.5 22.5
106.5 13.5 14.7 15.9 17.3 18.9 20.7 22.7
107.0 13.7 14.8 16.1 17.5 19.1 20.9 22.9
107.5 13.8 14.9 16.2 17.7 19.3 21.1 23.2
108.0 13.9 15.1 16.4 17.8 19.5 21.3 23.4
108.5 14.0 15.2 16.5 18.0 19.7 21.5 23.7
109.0 14.1 15.3 16.7 18.2 19.8 21.8 23.9
109.5 14.3 15.5 16.8 18.3 20.0 22.0 24.2
110.0 14.4 15.6 17.0 18.5 20.2 22.2 24.4
110.5 14.5 15.8 17.1 18.7 20.4 22.4 24.7
111.0 14.6 15.9 17.3 18.9 20.7 22.7 25.0
111.5 14.8 16.0 17.5 19.1 20.9 22.9 25.2
112.0 14.9 16.2 17.6 19.2 21.1 23.1 25.5
112.5 15.0 16.3 17.8 19.4 21.3 23.4 25.8
113.0 15.2 16.5 18.0 19.6 21.5 23.6 26.0
113.5 15.3 16.6 18.1 19.8 21.7 23.9 26.3
114.0 15.4 16.8 18.3 20.0 21.9 24.1 26.6
114.5 15.6 16.9 18.5 20.2 22.1 24.4 26.9
115.0 15.7 17.1 18.6 20.4 22.4 24.6 27.2
115.5 15.8 17.2 18.8 20.6 22.6 24.9 27.5
116.0 16.0 17.4 19.0 20.8 22.8 25.1 27.8
116.5 16.1 17.5 19.2 21.0 23.0 25.4 28.0
117.0 16.2 17.7 19.3 21.2 23.3 25.6 28.3
117.5 16.4 17.9 19.5 21.4 23.5 25.9 28.6
118.0 16.5 18.0 19.7 21.6 23.7 26.1 28.9
118.5 16.7 18.2 19.9 21.8 23.9 26.4 29.2
119.0 16.8 18.3 20.0 22.0 24.1 26.6 29.5
119.5 16.9 18.5 20.2 22.2 24.4 26.9 29.8
120.0 17.1 18.6 20.4 22.4 24.6 27.2 30.1

Tabel 6. Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Laki-Laki Umur 0-24 Bulan

Umur (bulan) Indeks Massa Tubuh (IMT)
-3 SD -2 SD -1 SD Median +1 SD +2 SD +3 SD
0 10.2 11.1 12.2 13.4 14.8 16.3 18.1
1 11.3 12.4 13.6 14.9 16.3 17.8 19.4
2 12.5 13.7 15.0 16.3 17.8 19.4 21.1
3 13.1 14.3 15.5 16.9 18.4 20.0 21.8
4 13.4 14.5 15.8 17.2 18.7 20.3 22.1
5 13.5 14.7 15.9 17.3 18.8 20.5 22.3
6 13.6 14.7 16.0 17.3 18.8 20.5 22.3
7 13.7 14.8 16.0 17.3 18.8 20.5 22.3
8 13.6 14.7 15.9 17.3 18.7 20.4 22.2
9 13.6 14.7 15.8 17.2 18.6 20.3 22.1
10 13.5 14.6 15.7 17.0 18.5 20.1 22.0
11 13.4 14.5 15.6 16.9 18.4 20.0 21.8
12 13.4 14.4 15.5 16.8 18.2 19.8 21.6
13 13.3 14.3 15.4 16.7 18.1 19.7 21.5
14 13.2 14.2 15.3 16.6 18.0 19.5 21.3
15 13.1 14.1 15.2 16.4 17.8 19.4 21.2
16 13.1 14.0 15.1 16.3 17.7 19.3 21.0
17 13.0 13.9 15.0 16.2 17.6 19.1 20.9
18 12.9 13.9 14.9 16.1 17.5 19.0 20.8
19 12.9 13.8 14.9 16.1 17.4 18.9 20.7
20 12.8 13.7 14.8 16.0 17.3 18.8 20.6
21 12.8 13.7 14.7 15.9 17.2 18.7 20.5
22 12.7 13.6 14.7 15.8 17.2 18.7 20.4
23 12.7 13.6 14.6 15.8 17.1 18.6 20.3
24 * 12.7 13.6 14.6 15.7 17.0 18.5 20.3

Keterangan: * Pengukuran PB dilakukan dalam keadaaan anak telentang

Tabel 7. Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Laki-Laki Umur 24-60 Bulan

Umur (bulan) Indeks Massa Tubuh (IMT)
-3 SD -2 SD -1 SD Median +1 SD +2 SD +3 SD
24 * 12.9 13.8 14.8 16.0 17.3 18.9 20.6
25 12.8 13.8 14.8 16.0 17.3 18.8 20.5
26 12.8 13.7 14.8 15.9 17.3 18.8 20.5
27 12.7 13.7 14.7 15.9 17.2 18.7 20.4
28 12.7 13.6 14.7 15.9 17.2 18.7 20.4
29 12.7 13.6 14.7 15.8 17.1 18.6 20.3
30 12.6 13.6 14.6 15.8 17.1 18.6 20.2
31 12.6 13.5 14.6 15.8 17.1 18.5 20.2
32 12.5 13.5 14.6 15.7 17.0 18.5 20.1
33 12.5 13.5 14.5 15.7 17.0 18.5 20.1
34 12.5 13.4 14.5 15.7 17.0 18.4 20.0
35 12.4 13.4 14.5 15.6 16.9 18.4 20.0
36 12.4 13.4 14.4 15.6 16.9 18.4 20.0
37 12.4 13.3 14.4 15.6 16.9 18.3 19.9
38 12.3 13.3 14.4 15.5 16.8 18.3 19.9
39 12.3 13.3 14.3 15.5 16.8 18.3 19.9
40 12.3 13.2 14.3 15.5 16.8 18.2 19.9
41 12.2 13.2 14.3 15.5 16.8 18.2 19.9
42 12.2 13.2 14.3 15.4 16.8 18.2 19.8
43 12.2 13.2 14.2 15.4 16.7 18.2 19.8
44 12.2 13.1 14.2 15.4 16.7 18.2 19.8
45 12.2 13.1 14.2 15.4 16.7 18.2 19.8
46 12.1 13.1 14.2 15.4 16.7 18.2 19.8
47 12.1 13.1 14.2 15.3 16.7 18.2 19.9
48 12.1 13.1 14.1 15.3 16.7 18.2 19.9
49 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.2 19.9
50 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.2 19.9
51 12.1 13.0 14.1 15.3 16.6 18.2 19.9
52 12.0 13.0 14.1 15.3 16.6 18.2 19.9
53 12.0 13.0 14.1 15.3 16.6 18.2 20.0
54 12.0 13.0 14.0 15.3 16.6 18.2 20.0
55 12.0 13.0 14.0 15.2 16.6 18.2 20.0
56 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.2 20.1
57 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.2 20.1
58 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.3 20.2
59 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.3 20.2
60 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.3 20.3

Keterangan: * Pengukuran TB dilakukan dalam keadaan anak berdiri

Tabel 8. Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Perempuan Umur 0-60 Bulan

Umur (bulan) Berat Badan (Kg)
-3 SD -2 SD -1 SD Median +1 SD +2 SD +3 SD
0 2.0 2.4 2.8 3.2 3.7 4.2 4.8
1 2.7 3.2 3.6 4.2 4.8 5.5 6.2
2 3.4 3.9 4.5 5.1 5.8 6.6 7.5
3 4.0 4.5 5.2 5.8 6.6 7.5 8.5
4 4.4 5.0 5.7 6.4 7.3 8.2 9.3
5 4.8 5.4 6.1 6.9 7.8 8.8 10.0
6 5.1 5.7 6.5 7.3 8.2 9.3 10.6
7 5.3 6.0 6.8 7.6 8.6 9.8 11.1
8 5.6 6.3 7.0 7.9 9.0 10.2 11.6
9 5.8 6.5 7.3 8.2 9.3 10.5 12.0
10 5.9 6.7 7.5 8.5 9.6 10.9 12.4
11 6.1 6.9 7.7 8.7 9.9 11.2 12.8
12 6.3 7.0 7.9 8.9 10.1 11.5 13.1
13 6.4 7.2 8.1 9.2 10.4 11.8 13.5
14 6.6 7.4 8.3 9.4 10.6 12.1 13.8
15 6.7 7.6 8.5 9.6 10.9 12.4 14.1
16 6.9 7.7 8.7 9.8 11.1 12.6 14.5
17 7.0 7.9 8.9 10.0 11.4 12.9 14.8
18 7.2 8.1 9.1 10.2 11.6 13.2 15.1
19 7.3 8.2 9.2 10.4 11.8 13.5 15.4
20 7.5 8.4 9.4 10.6 12.1 13.7 15.7
21 7.6 8.6 9.6 10.9 12.3 14.0 16.0
22 7.8 8.7 9.8 11.1 12.5 14.3 16.4
23 7.9 8.9 10.0 11.3 12.8 14.6 16.7
24 8.1 9.0 10.2 11.5 13.0 14.8 17.0
25 8.2 9.2 10.3 11.7 13.3 15.1 17.3
26 8.4 9.4 10.5 11.9 13.5 15.4 17.7
27 8.5 9.5 10.7 12.1 13.7 15.7 18.0
28 8.6 9.7 10.9 12.3 14.0 16.0 18.3
29 8.8 9.8 11.1 12.5 14.2 16.2 18.7
30 8.9 10.0 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0
31 9.0 10.1 11.4 12.9 14.7 16.8 19.3
32 9.1 10.3 11.6 13.1 14.9 17.1 19.6
33 9.3 10.4 11.7 13.3 15.1 17.3 20.0
34 9.4 10.5 11.9 13.5 15.4 17.6 20.3
35 9.5 10.7 12.0 13.7 15.6 17.9 20.6
36 9.6 10.8 12.2 13.9 15.8 18.1 20.9
37 9.7 10.9 12.4 14.0 16.0 18.4 21.3
38 9.8 11.1 12.5 14.2 16.3 18.7 21.6
39 9.9 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0 22.0
40 10.1 11.3 12.8 14.6 16.7 19.2 22.3
41 10.2 11.5 13.0 14.8 16.9 19.5 22.7
42 10.3 11.6 13.1 15.0 17.2 19.8 23.0
43 10.4 11.7 13.3 15.2 17.4 20.1 23.4
44 10.5 11.8 13.4 15.3 17.6 20.4 23.7
45 10.6 12.0 13.6 15.5 17.8 20.7 24.1
46 10.7 12.1 13.7 15.7 18.1 20.9 24.5
47 10.8 12.2 13.9 15.9 18.3 21.2 24.8
48 10.9 12.3 14.0 16.1 18.5 21.5 25.2
49 11.0 12.4 14.2 16.3 18.8 21.8 25.5
50 11.1 12.6 14.3 16.4 19.0 22.1 25.9
51 11.2 12.7 14.5 16.6 19.2 22.4 26.3
52 11.3 12.8 14.6 16.8 19.4 22.6 26.6
53 11.4 12.9 14.8 17.0 19.7 22.9 27.0
54 11.5 13.0 14.9 17.2 19.9 23.2 27.4
55 11.6 13.2 15.1 17.3 20.1 23.5 27.7
56 11.7 13.3 15.2 17.5 20.3 23.8 28.1
57 11.8 13.4 15.3 17.7 20.6 24.1 28.5
58 11.9 13.5 15.5 17.9 20.8 24.4 28.8
59 12.0 13.6 15.6 18.0 21.0 24.6 29.2
60 12.1 13.7 15.8 18.2 21.2 24.9 29.5

Tabel 9. Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U) Anak Perempuan Umur 0 - 24 Bulan

Umur (bulan) Panjang Badan (cm)
-3 SD -2 SD -1 SD Median +1 SD +2 SD +3 SD
0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
19 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
20 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
22 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
23 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
24 * 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1

Keterangan: * Pengukuran PB dilakukan dalam keadaan anak telentang

Tabel 10. Standar Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak perempuan Umur 24-60 Bulan

Umur (bulan) Tinggi Badan (cm)
-3 SD -2 SD -1 SD Median +1 SD +2 SD +3 SD
24 * 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6
36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5
37 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4
59 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

Keterangan: * Pengukuran TB dilakukan dalam keadaan anak berdiri

Tabel 11. Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) Anak Perempuan Umur 0-24 Bulan

Panjang Badan (cm) Berat Badan (Kg)
-3 SD -2 SD -1 SD Median +1 SD +2 SD +3 SD
45.0 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 3.0 3.3
45.5 2.0 2.1 2.3 2.5 2.8 3.1 3.4
46.0 2.0 2.2 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5
46.5 2.1 2.3 2.5 2.7 3.0 3.3 3.6
47.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7
47.5 2.2 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8
48.0 2.3 2.5 2.7 3.0 3.3 3.6 4.0
48.5 2.4 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4.1
49.0 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.2
49.5 2.5 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3
50.0 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.5
50.5 2.7 2.9 3.2 3.5 3.8 4.2 4.6
51.0 2.8 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.8
51.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.4 4.9
52.0 2.9 3.2 3.5 3.8 4.2 4.6 5.1
52.5 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.2
53.0 3.1 3.4 3.7 4.0 4.4 4.9 5.4
53.5 3.2 3.5 3.8 4.2 4.6 5.0 5.5
54.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.2 5.7
54.5 3.4 3.7 4.0 4.4 4.8 5.3 5.9
55.0 3.5 3.8 4.2 4.5 5.0 5.5 6.1
55.5 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.7 6.3
56.0 3.7 4.0 4.4 4.8 5.3 5.8 6.4
56.5 3.8 4.1 4.5 5.0 5.4 6.0 6.6
57.0 3.9 4.3 4.6 5.1 5.6 6.1 6.8
57.5 4.0 4.4 4.8 5.2 5.7 6.3 7.0
58.0 4.1 4.5 4.9 5.4 5.9 6.5 7.1
58.5 4.2 4.6 5.0 5.5 6.0 6.6 7.3
59.0 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5
59.5 4.4 4.8 5.3 5.7 6.3 6.9 7.7
60.0 4.5 4.9 5.4 5.9 6.4 7.1 7.8
60.5 4.6 5.0 5.5 6.0 6.6 7.3 8.0
61.0 4.7 5.1 5.6 6.1 6.7 7.4 8.2
61.5 4.8 5.2 5.7 6.3 6.9 7.6 8.4
62.0 4.9 5.3 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5
62.5 5.0 5.4 5.9 6.5 7.1 7.8 8.7
63.0 5.1 5.5 6.0 6.6 7.3 8.0 8.8
63.5 5.2 5.6 6.2 6.7 7.4 8.1 9.0
64.0 5.3 5.7 6.3 6.9 7.5 8.3 9.1
64.5 5.4 5.8 6.4 7.0 7.6 8.4 9.3
65.0 5.5 5.9 6.5 7.1 7.8 8.6 9.5
65.5 5.5 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6
66.0 5.6 6.1 6.7 7.3 8.0 8.8 9.8
66.5 5.7 6.2 6.8 7.4 8.1 9.0 9.9
67.0 5.8 6.3 6.9 7.5 8.3 9.1 10.0
67.5 5.9 6.4 7.0 7.6 8.4 9.2 10.2
68.0 6.0 6.5 7.1 7.7 8.5 9.4 10.3
68.5 6.1 6.6 7.2 7.9 8.6 9.5 10.5
69.0 6.1 6.7 7.3 8.0 8.7 9.6 10.6
69.5 6.2 6.8 7.4 8.1 8.8 9.7 10.7
70.0 6.3 6.9 7.5 8.2 9.0 9.9 10.9
70.5 6.4 6.9 7.6 8.3 9.1 10.0 11.0
71.0 6.5 7.0 7.7 8.4 9.2 10.1 11.1
71.5 6.5 7.1 7.7 8.5 9.3 10.2 11.3
72.0 6.6 7.2 7.8 8.6 9.4 10.3 11.4
72.5 6.7 7.3 7.9 8.7 9.5 10.5 11.5
73.0 6.8 7.4 8.0 8.8 9.6 10.6 11.7
73.5 6.9 7.4 8.1 8.9 9.7 10.7 11.8
74.0 6.9 7.5 8.2 9.0 9.8 10.8 11.9
74.5 7.0 7.6 8.3 9.1 9.9 10.9 12.0
75.0 7.1 7.7 8.4 9.1 10.0 11.0 12.2
75.5 7.1 7.8 8.5 9.2 10.1 11.1 12.3
76.0 7.2 7.8 8.5 9.3 10.2 11.2 12.4
76.5 7.3 7.9 8.6 9.4 10.3 11.4 12.5
77.0 7.4 8.0 8.7 9.5 10.4 11.5 12.6
77.5 7.4 8.1 8.8 9.6 10.5 11.6 12.8
78.0 7.5 8.2 8.9 9.7 10.6 11.7 12.9
78.5 7.6 8.2 9.0 9.8 10.7 11.8 13.0
79.0 7.7 8.3 9.1 9.9 10.8 11.9 13.1
79.5 7.7 8.4 9.1 10.0 10.9 12.0 13.3
80.0 7.8 8.5 9.2 10.1 11.0 12.1 13.4
80.5 7.9 8.6 9.3 10.2 11.2 12.3 13.5
81.0 8.0 8.7 9.4 10.3 11.3 12.4 13.7
81.5 8.1 8.8 9.5 10.4 11.4 12.5 13.8
82.0 8.1 8.8 9.6 10.5 11.5 12.6 13.9
82.5 8.2 8.9 9.7 10.6 11.6 12.8 14.1
83.0 8.3 9.0 9.8 10.7 11.8 12.9 14.2
83.5 8.4 9.1 9.9 10.9 11.9 13.1 14.4
84.0 8.5 9.2 10.1 11.0 12.0 13.2 14.5
84.5 8.6 9.3 10.2 11.1 12.1 13.3 14.7
85.0 8.7 9.4 10.3 11.2 12.3 13.5 14.9
85.5 8.8 9.5 10.4 11.3 12.4 13.6 15.0
86.0 8.9 9.7 10.5 11.5 12.6 13.8 15.2
86.5 9.0 9.8 10.6 11.6 12.7 13.9 15.4
87.0 9.1 9.9 10.7 11.7 12.8 14.1 15.5
87.5 9.2 10.0 10.9 11.8 13.0 14.2 15.7
88.0 9.3 10.1 11.0 12.0 13.1 14.4 15.9
88.5 9.4 10.2 11.1 12.1 13.2 14.5 16.0
89.0 9.5 10.3 11.2 12.2 13.4 14.7 16.2
89.5 9.6 10.4 11.3 12.3 13.5 14.8 16.4
90.0 9.7 10.5 11.4 12.5 13.7 15.0 16.5
90.5 9.8 10.6 11.5 12.6 13.8 15.1 16.7
91.0 9.9 10.7 11.7 12.7 13.9 15.3 16.9
91.5 10.0 10.8 11.8 12.8 14.1 15.5 17.0
92.0 10.1 10.9 11.9 13.0 14.2 15.6 17.2
92.5 10.1 11.0 12.0 13.1 14.3 15.8 17.4
93.0 10.2 11.1 12.1 13.2 14.5 15.9 17.5
93.5 10.3 11.2 12.2 13.3 14.6 16.1 17.7
94.0 10.4 11.3 12.3 13.5 14.7 16.2 17.9
94.5 10.5 11.4 12.4 13.6 14.9 16.4 18.0
95.0 10.6 11.5 12.6 13.7 15.0 16.5 18.2
95.5 10.7 11.6 12.7 13.8 15.2 16.7 18.4
96.0 10.8 11.7 12.8 14.0 15.3 16.8 18.6
96.5 10.9 11.8 12.9 14.1 15.4 17.0 18.7
97.0 11.0 12.0 13.0 14.2 15.6 17.1 18.9
97.5 11.1 12.1 13.1 14.4 15.7 17.3 19.1
98.0 11.2 12.2 13.3 14.5 15.9 17.5 19.3
98.5 11.3 12.3 13.4 14.6 16.0 17.6 19.5
99.0 11.4 12.4 13.5 14.8 16.2 17.8 19.6
99.5 11.5 12.5 13.6 14.9 16.3 18.0 19.8
100.0 11.6 12.6 13.7 15.0 16.5 18.1 20.0
100.5 11.7 12.7 13.9 15.2 16.6 18.3 20.2
101.0 11.8 12.8 14.0 15.3 16.8 18.5 20.4
101.5 11.9 13.0 14.1 15.5 17.0 18.7 20.6
102.0 12.0 13.1 14.3 15.6 17.1 18.9 20.8
102.5 12.1 13.2 14.4 15.8 17.3 19.0 21.0
103.0 12.3 13.3 14.5 15.9 17.5 19.2 21.3
103.5 12.4 13.5 14.7 16.1 17.6 19.4 21.5
104.0 12.5 13.6 14.8 16.2 17.8 19.6 21.7
104.5 12.6 13.7 15.0 16.4 18.0 19.8 21.9
105.0 12.7 13.8 15.1 16.5 18.2 20.0 22.2
105.5 12.8 14.0 15.3 16.7 18.4 20.2 22.4
106.0 13.0 14.1 15.4 16.9 18.5 20.5 22.6
106.5 13.1 14.3 15.6 17.1 18.7 20.7 22.9
107.0 13.2 14.4 15.7 17.2 18.9 20.9 23.1
107.5 13.3 14.5 15.9 17.4 19.1 21.1 23.4
108.0 13.5 14.7 16.0 17.6 19.3 21.3 23.6
108.5 13.6 14.8 16.2 17.8 19.5 21.6 23.9
109.0 13.7 15.0 16.4 18.0 19.7 21.8 24.2
109.5 13.9 15.1 16.5 18.1 20.0 22.0 24.4
110.0 14.0 15.3 16.7 18.3 20.2 22.3 24.7

Tabel 12. Standar Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) Anak perempuan umur 24-60 bulan

Tinggi Badan (cm) Berat Badan (Kg)
-3 SD -2 SD -1 SD Median +1 SD +2 SD +3 SD
65.0 5.6 6.1 6.6 7.2 7.9 8.7 9.7
65.5 5.7 6.2 6.7 7.4 8.1 8.9 9.8
66.0 5.8 6.3 6.8 7.5 8.2 9.0 10.0
66.5 5.8 6.4 6.9 7.6 8.3 9.1 10.1
67.0 5.9 6.4 7.0 7.7 8.4 9.3 10.2
67.5 6.0 6.5 7.1 7.8 8.5 9.4 10.4
68.0 6.1 6.6 7.2 7.9 8.7 9.5 10.5
68.5 6.2 6.7 7.3 8.0 8.8 9.7 10.7
69.0 6.3 6.8 7.4 8.1 8.9 9.8 10.8
69.5 6. 6.9 7.5 8.2 9.0 9.9 10.9
70.0 6.4 7.0 7.6 8.3 9.1 10.0 11.1
70.5 6.5 7.1 7.7 8.4 9.2 10.1 11.2
71.0 6.6 7.1 7.8 8.5 9.3 10.3 11.3
71.5 6.7 7.2 7.9 8.6 9.4 10.4 11.5
72.0 6.7 7.3 8.0 8.7 9.5 10.5 11.6
72.5 6.8 7.4 8.1