Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri, Permendikbud, pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
jogloabang Sen, 02/12/2018 - 05:20

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tentu juga mengasyikkan disimak

Peraturan Menteri

Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, Permendikbud 7 Tahun 2017

Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, Permendikbud 7 Tahun 2017
Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, Permendikbud 7 Tahun 2017
jogloabang Sen, 06/24/2019 - 03:43

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Permendikbud 7 tahun 2019 ini hadir dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan operasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang merata dan bermutu, dan untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan pelayanan dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan kesetaraan yang adil dan lebih bermutu.

Latar belakang terbitnya Permendikbud 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan operasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang merata dan bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan pelayanan dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan kesetaraan yang adil dan lebih bermutu, pemerintah mengalokasikan dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menteri teknis menetapkan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus.

Pokok-pokok dalam Permendikbud 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan adalah:

  1. Maksud petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan untuk memberikan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.
  2. Tujuan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan untuk pemanfaatan tepat sasaran dan pertanggungjawaban keuangan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.
  3. Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan, meliputi:
    1. efisiensi;
    2. efektif;
    3. transparan;
    4. adil;
    5. akuntabel;
    6. kepatutan; dan
    7. manfaat.
  1. Alokasi dan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan setiap tahun anggaran ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sasaran program DAK Nonfisik BOP Kesetaraan adalah anak yang tidak sekolah (ATS) yang tercatat sebagai peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, atau Paket C yang terdata dalam data pokok pendidikan PAUD- Dikmas (Dapodik PAUD-Dikmas).
  3. Pelaporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.
  4. Petunjuk teknis DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ini berlaku mulai tahun anggaran 2019.

Permendikbud 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan ditandatangani Menteri Muhadjir Effendy pada tanggal 6 Februari 2019 dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 114 di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2019.

Permendikbud 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Landasan Pertimbangan Permendikbud 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan:

  1. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan operasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang merata dan bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
  2. bahwa untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan pelayanan dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan kesetaraan yang adil dan lebih bermutu, pemerintah mengalokasikan dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menteri teknis menetapkan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

Landasan Hukum Permendikbud 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
  2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP Kesetaraan adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional personalia dan nonpersonalia bagi peserta didik pendidikan kesetaraan yang diberikan melalui satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
  3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik BOP Kesetaraan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional personal dan nonpersonalia bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan.
  4. Pendidikan Kesetaraan adalah upaya pembinaan yang ditujukan prioritas kepada anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu hal tidak bisa masuk ke pendidikan formal Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, sehingga anak tersebut mempunyai bekal pengetahuan untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan atau untuk bisa membangun masa depannya dengan baik.
  5. Satuan Pendidikan adalah Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM.
  6. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
  7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP Kesetaraan disusun dengan tujuan agar:

  1. pemanfaatan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan secara efektif dan efisien; dan
  2. pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

BAB III
PRINSIP PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN

Pasal 4

Penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dilaksanakan dengan prinsip:

  1. efisien, yaitu penggunaan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
  2. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  3. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
  4. adil, yaitu semua peserta didik mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan kesetaraan tanpa memandang perbedaan suku, agama, golongan, ras, dan jenis kelamin;
  5. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
  6. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
  7. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.

BAB IV
ALOKASI DAN PENYALURAN

Pasal 5

Alokasi dan penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan setiap tahun anggaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SASARAN

Pasal 6

  1. Sasaran program DAK Nonfisik BOP Kesetaraan merupakan peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, atau Program Paket C yang terdata dalam data pokok Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan Masyarakat (Dapo PAUD-Dikmas).
  2. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.
  3. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungut biaya pendidikan kepada peserta didik.
  4. Peserta didik Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi peserta didik berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

  1. Pelaporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, Pemerintah Daerah, dan pemerintah pusat.
  2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan;
    2. pembukuan realisasi penggunaan dana;
    3. rekapitulasi penggunaan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan; dan
    4. penanganan pengaduan masyarakat.
  3. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dan formatnya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Petunjuk teknis DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ini berlaku mulai tahun anggaran 2019.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 114

Permendikbud 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Peraturan Menteri Juknis Edukasi Tidak Berlaku

Kepmendikbud 250/M/2019 tentang PBJ di Sekolah yang bersumber dari Dana BOS

Kepmendikbud 250/M/2019 tentang PBJ di Sekolah yang bersumber dari Dana BOS
Keputusan Mendikbud Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah
jogloabang Sel, 09/03/2019 - 03:10

Pada tanggal 9 Juli 2019, Mendikbud Muhadjir Effendy menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sekolah yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah. Kepmendikbud 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sekolah yang Bersumber dari Dana BOS adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler mengamanatkan pengadaan barang/jasa sekolah dari dana Bantuan Operasional Sekolah dengan mekanisme dalam jaringan (daring) dilaksanakan melalui sistem pengadaan barang/jasa sekolah, perlu ditetapkan sistem informasi pengadaan barang di sekolah.

Keputusan Mendikbud Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah berisi tentang:

  1. Pengadaan barang/jasa di sekolah secara daring yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah (SIPLah).
  2. SIPLah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  3. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang nilainya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pedoman umum pengadaan barang/jasa di sekolah melalui SIPLah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepmendikbud Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang Bersumber dari Dana BOS

Latar Belakang

Pertimbangan Keputusan Mendikbud Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler mengamanatkan pengadaan barang/jasa sekolah dari dana Bantuan Operasional Sekolah dengan mekanisme dalam jaringan (daring) dilaksanakan melalui sistem pengadaan barang/jasa sekolah, perlu ditetapkan sistem informasi pengadaan barang di sekolah.

Dasar Hukum

Dasar hukum Keputusan Mendikbud Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah:

  1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609);

Isi Kepmendikbud 250/M/2019

Berikut isi diktum Keputusan Mendikbud Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (bukan format asli):

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKOLAH YANG BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

KESATU : Pengadaan barang/jasa di sekolah secara daring yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah (SIPLah).
KEDUA : SIPLah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
KETIGA : Dalam hal pengadaan barang/jasa yang nilainya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
KEEMPAT : Pedoman umum pengadaan barang/jasa di sekolah melalui SIPLah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019
  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

[ Foto oleh Mazhandika - Karya sendiri, CC BY-SA 3.0, Pranala ]

Keputusan Mendikbud Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah

Keputusan Menteri Pedoman Berlaku

PPDB tahun 2021

PPDB tahun 2021
Perbedaan PPDB 2019 2021
jogloabang Sab, 01/23/2021 - 18:24

Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).

Permendikbud PPDB tahun 2021 yaitu Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK memiliki perbedaan dengan Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Adapun Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK memiliki pertimbangan:

  1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  2. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti.

Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK menggarisbawahi dalam Pasal 1 hahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel dan dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan Mendikbud Nadiem Anwar Makariem pada tanggal 7 Januari 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 7 Januari 2021 di Jakarta,

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6.

Perlu kita ketahui bersama apa perbedaan antara Permendikbud PPDB yang tahun 2019 dan tahun 2021. Bahwa ada perbedaan antara Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK dengan Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK menjadi isu pokok terbitnya Permendikbud PPDB yang baru. Adapun perbedaan PPDB lama dan baru adalah seperti di bawah ini.

Perbedaan
Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
dengan
Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
1 Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:

  1. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  2. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
  3. Jalur zonasi SMA paling
    sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
2

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:

  1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  2. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  3. Sekolah Kerja Sama;
  4. Sekolah Indonesia di luar negeri;
  5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  6. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  7. Sekolah berasrama;
  8. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  9. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu)
    Rombongan Belajar.
  1. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
    1. SMK;
    2. satuan pendidikan kerja sama;
    3. sekolah Indonesia di luar negeri;
    4. sekolah yang menyelenggarakan
      pendidikan khusus;
    5. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
    6. sekolah berasrama;
    7. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
    8. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
3  
  1. Pemerintah Daerah dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
  2. Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
4 Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal 17

  1. Dalam hal calon peserta
    didik tidak memiliki kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
  2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    1. bencana alam; dan/atau
    2. bencana sosial.

Pasal 18

  1. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
  2. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
5 Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

  1. sebaran sekolah;
  2. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  3. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
6 Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat. Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
7 Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.  

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
8 Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:

  1. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  2. penyandang disabilitas.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
9 Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
10

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:

  1. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau
  2. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non- akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
  1. PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
    1. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
    2. prestasi di bidang akademik maupun non- akademik.
  2. Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
11
  1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai UN.
  2. Selain mempertimbangkan nilai UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
    1. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
    2. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
  1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
  2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan:
    1. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
    2. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
    3. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
  3. Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
  4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK wajib memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15 (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
  5. Selain seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
14 Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
15 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya Gubernur, bupati, atau walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
16 Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan PPDB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

 

Demikianlah isi perbedaan antara Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK dengan Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK, semoga bermanfaat

[ Gambar Kelas oleh Hatice EROL dari Pixabay ]

Peraturan Menteri Pedoman Edukasi Berlaku

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19
jogloabang Sel, 06/16/2020 - 04:31

Pemerintah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19.

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19 disusun untuk mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru atau New Normal.

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19 disusun atas kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI.

“Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.”

Mendikbud Nadim Anwar Makarim, pada Webinar, Senin 15 Juni 2020

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19 diumumkan dalam rangka webinar pada Senin tanggal 15 Juni 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI selain itu juga mengumumkan bahwa akan menyusun Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dalam webinar tersebut.

Dalam siaran pers Kemendikbud, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

Tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Namun demikian, “Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah,” terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, pada webinar tersebut.

Berikut adalah isi Siaran Pers Kemendikbud Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19: Satuan Pendidikan di Zona Kuning, Oranye dan Merah Dilarang Melakukan Pembelajaran Tatap Muka.

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19: Satuan Pendidikan di Zona Kuning, Oranye dan Merah Dilarang Melakukan Pembelajaran Tatap Muka

Jakarta, Kemendikbud -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI mengumumkan rencana penyusunan Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) secara virtual melalui webinar, Senin (15/06). Panduan yang disusun dari hasil kerjasama dan sinergi antar kementerian ini bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, “Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.”

Tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Namun demikian, “Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah,” terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, pada webinar tersebut.

Terkait jumlah peserta didik, hingga 15 Juni 2020, terdapat 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten/kota sehingga mereka harus tetap Belajar dari Rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6 persen.

Nadiem menegaskan, proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota dalam zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

Persyaratan kedua, adalah jika pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama memberi izin. Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Keempat, orang tua/wali murid menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. “Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan Belajar dari Rumah secara penuh,” tegas Mendikbud.

Nadiem juga mengajak semua pihak termasuk seluruh kepala daerah, kepala satuan pendidikan, orang tua, guru, dan masyarakat bergotong-royong mempersiapkan pembelajaran di tahun ajaran dan tahun akademik baru. “Dengan semangat gotong-royong di semua lini, saya yakin kita pasti mampu melewati semua tantangan ini," kata Mendikbud.

Panduan Pembelajaran Tatap Muka pada Zona Hijau

Di luar pelarangan yang berlaku di zona kuning, oranye, dan merah, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, urutan pertama yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka adalah pendidikan tingkat atas dan sederajat, tahap kedua pendidikan tingkat menengah dan sederajat, lalu tahap ketiga tingkat dasar dan sederajat. Itupun harus dilakukan sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan. “Namun, begitu ada penambahan kasus atau level risiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,” terang Mendikbud.

Rincian tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau adalah:

  1. Tahap I: SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, Paket B
  2. Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I: SD, MI, Paket A dan SLB
  3. Tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II: PAUD formal (TK, RA, dan TKLB) dan non formal.

Adapun sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau harus melaksanakan Belajar dari Rumah serta dilarang membuka asrama dan pembelajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama). Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan mengikuti ketentuan pengisian kapasitas asrama.

Selanjutnya untuk satuan pendidikan di zona hijau, kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan. Kemendikbud akan menerbitkan berbagai materi panduan seperti program khusus di TVRI, infografik, poster, buku saku, dan materi lain mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada fase pembelajaran tatap muka di zona hijau.

Penggunaan BOS serta BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOS dan Permendikbud Nomor 20/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOP PAUD dan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19, dana dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Selain itu, dana BOS serta BOP PAUD dan Kesetaraan dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya termasuk alat pengukur suhu tubuh tembak (thermogun).

Untuk pembayaran honor, dana BOS dapat digunakan membayar guru honorer yang tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah. Mengenai persentase penggunaannya, ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas.

Khusus BOP PAUD dan Kesetaraan juga dapat digunakan untuk mendukung biaya transportasi pendidik. Selain itu, ketentuan persentase penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan dilonggarkan menjadi tanpa batas.

Adapun penggunaan BOS Madrasah dan BOP Raudhatul Athfal (RA) disesuaikan dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan Kementerian Agama.

Sistem Pembelajaran di Lingkungan Perguruan Tinggi

Mengenai pola pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi pada Tahun Ajaran 2020/2021, Tahun Akademik Pendidikan Tinggi 2020/2021 tetap dimulai pada Agustus 2020 dan Tahun Akademik Pendidikan Tinggi Keagamaan 2020/2021 dimulai pada September 2020.

Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester.

Selain itu, pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait. Kebijakan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

Demikianlah siaran pers Kemendikbud yang dirilis dari Jakarta, pada tanggal 15 Juni 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19 oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan bisa diakses di Laman: www.kemdikbud.go.id

Keputusan Menteri Panduan Edukasi

Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI tahun 2019

Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI tahun 2019
Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019
jogloabang Rab, 08/07/2019 - 07:44

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 85567/A.A6.2/TU/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Surat Edaran tentang Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 ini ditandatangani oleh Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi, di alamatkan kepada Para Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Para Kepala Sekolah/Madrasah seluruh Indonesia.

Isi Surat Edaran Nomor 85567/A.A6.2/TU/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan adalah ketentuan penyelenggaraan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019, di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketentuan penyelenggaraan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 adalah seperti ini:

  1. Waktu Pelaksanaan:
    1. Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Komplek Senayan, pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, pukul 07.30 WIB.
    2. lnstansi di Luar Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Komplek Senayan, pada pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, pukul 08.00 WIB atau menyesuaikan waktu setempat.
  1. Tempat
    Halaman kantor/lapangan/tempat lain yang telah disepakati oleh panitia setempat.
  1. Pakaian
    1. Pelaksanaan upacara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Komplek Senayan, Luar Senayan dan Unit Pelaksana Teknis:
      1. Pembina Upacara, undangan, dan peserta upacara dari unsur pegawai mengenakan pakaian adat/tradisional disesuaikan dengan norma kepantasan;
      2. Penerima Satyalancana Karya Satya pria mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sedangkan wanita mengenakan pakaian nasional;
      3. Kepala sekolah, guru, dan siswa mengenakan pakaian seragam masing­ masing sesuai ketentuan; dan
      4. Pasukan Pengibar Bendera dan petugas upacara lainnya mengenakan pakaian dinas upacara sesuai dengan ketentuan.
    2. Pelaksanaan upacara bendera di Sekolah/Madrasah mengenakan pakaian seragam masing-masing sesuai ketentuan.
  1. Susunan Acara
    1. Pembina upacara memasuki lapangan upacara;
    2. Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara;
    3. Laporan pemimpin upacara;
    4. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya (diiringi korsik, jika ada);
    5. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara;
    6. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh selutuh peserta upacara;
    7. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    8. Pembacaan Keputusan Presiden R.I. tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya jika ada);
    9. Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya jika ada);
    10. Amanat Pembina Upacara;
    11. Pembacaan Do'a;
    12. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara;
    13. Penghormatan kepada pembina upacara, dipirnpin oleh pemimpin upacara;
    14. Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara;
    15. Upacara selesai.
  1. Lain-lain
    Seluruh Pimpinan Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Sekolah/Madrasah di seluruh Indonesia diimbau untuk:
    1. menyemarakan peringatanHari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 dengan kegiatan lomba-lomba dan kreasi-kreasi,
    2. mengibarkan bendera merah putih serentak selama 1 (satu) bulan penuh mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2019,
    3. menghias gedung-gedung dengan semangat kemerdekaan,
    4. mempublikasikantema SDM UNGGUL, INDONESIA MAJU dan logo pada setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan selama bulan Agustus 2019. atau baca di sini.

Dalam Surat Edaran Nomor 85567/A.A6.2/TU/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, juga menekankan untuk sekaligus membawa nuansa penguatan pendidikan karakter, salah satunya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, yang memang sudah wajib sejak adanya UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

  • Khusus pelaksanaan upacara di Sekolah/Madrasah, untuk mendukung penguatan pendidikan karakter, pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam 3 stanza dinyanyikan seluruh peserta upacara dengan sikap hormat dipimpin oleh pemimpin upacara
  • Proses penaikan Bendera Merah Putih disesuaikan dengan durasi lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza

Demikian tentang Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019.

Surat Edaran Nomor 85567/A.A6.2/TU/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Edaran Menteri Pedoman Tidak Berlaku

Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020

Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020
Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020
jogloabang Jum, 11/20/2020 - 05:03

Tulisan Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 sekarang sudah outdated diganti dengan Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021.

Mendikbud Nadiem Anwar Makariem menerbitkan Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 dalam sebuah surat edaran bernomor 115583/MPK.A/TU/2020 tertanggal 19 November 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hari Guru di Indonesia diperingati setiap tanggal 25 November. Hari Guru Nasional tahun 2020 tentu berbeda karena saat ini kita sedang mengalami bencana non-alam yaitu Pandemi COVID-19. Bagaimanakah pelaksanaan peringatan Hari Guru Nasional ditengah Pandemi COVID-19?

Surat Edaran Mendikbud Nomor: 115583/MPK.A/TU/2020 tentang Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 ditujukan kepada :

  1. Menteri Agama Republik Indonesia

  2. Para Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri

  3. Para Gubernur

  4. Para Bupati/Walikota

  5. Para Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  6. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta

  7. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

  8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  9. Para Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota

  10. Para Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri

Hari Guru Nasional di Indonesia ditetapkan dengan Kepres 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional yang merupakan apresiasi kepada para pahlawan tanpa tanda jasa. Persatuan Guru Republik Indonesia mendapatkan apresiasi dari Pemerintah dengan dijadikannya Hari jadi PGRI tanggal 25 November menjadi Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 24 November 1994, dengan sebuah Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional. Mulai saat itulah 25 November selain menjadi hari ulang tahun PGRI juga diperingati menjadi Hari Guru Nasional.

Mendikbud Nadiem Anwar Makariem dalam suratnya memberitahukan bahwa dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 di tengah masa pandemi Covid-19 ini, memberitahukan hal-hal sebagai berikut.

Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020

1. Upacara Bendera

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 pada tanggal 25 November 2020 pukul 08.00 WIB secara tatap muka, terbatas, minimalis, dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah tanpa mengurangi makna, semangat, dan kekhidmatan acara.

  2. Instansi pusat, instansi daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berada dalam wilayah zona hijau dan kuning diperkenankan untuk menyelenggarakan upacara bendera secara tatap muka, terbatas, dan minimalis dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlampir. Sedangkan untuk instansi dan satuan pendidikan di daerah yang berada dalam wilayah zona oranye dan merah, diimbau untuk mengikuti jalannya upacara bendera melalui siaran langsung di kanal Youtube Kemendikbud RI dan saluran TV Edukasi dari rumah/tempat tinggal masing-masing.

2. Logo dan Tema Peringatan

  1. Tema Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 adalah "Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar".

  2. Logo Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 merupakan desain karya Teguh Prasongko E., pemenang sayembara logo Hari Guru Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut.

Logo Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020
  1. Logo Hari Guru Nasional Tahun 2020 serta Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat diunduh di laman www.kemdikbud.go.id.

  2. Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri turut memeriahkan peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, serta media sosial dengan menggunakan logo dan tema di atas.

3. Ragam Aktivitas

  1. Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat menyelenggarakan aktivitas/kegiatan memperingati dan memeriahkan Hari Guru Nasional Tahun 2020 secara kreatif, menjaga dan membangkitkan semangat belajar di masa darurat Covid-19, mendorong pelibatan dan partisipasi publik, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

  2. Mengimbau insan pendidikan untuk menyaksikan program peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 "Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar" di TVRI pada hari Rabu, 25 November 2020, pukul 19.00 WIB. Acara tersebut juga dapat disaksikan secara langsung melalui kanal Youtube Kemendikbud RI.

Demikian isi Surat Edaran Mendikbud Nomor: 115583/MPK.A/TU/2020 tentang Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 dan dibawah ini adalah pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020.

PEDOMAN PELAKSANAAN UPACARA BENDERA
DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI GURU NASIONAL TAHUN 2020

A. Latar Belakang

Peran guru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sungguh besar dan sangat menentukan. Sejak masa penjajahan, guru selalu menanamkan kesadaran akan harga diri sebagai bangsa dan menanamkan semangat nasionalisme kepada peserta didik dan masyarakat. Pada tahap awal kebangkitan nasional, para guru aktif dalam organisasi pemuda pembela tanah air dan pembina jiwa serta semangat para pemuda pelajar.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian, guru merupakan salah satu faktor yang strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang meletakkan dasar serta turut mempersiapkan pengembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa. Sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan tanggal 25 November selain sebagai HUT PGRI juga sebagai Hari Guru Nasional. Untuk memperingati momentum yang berharga ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan berbagai apresiasi terhadap dedikasi guru. Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah dengan diselenggarakannya upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional tahun 2020.

Namun, di tengah krisis pandemi Covid-19 yang melanda tanah air tahun ini, upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 diselenggarakan secara minimalis dan terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah.

B. Tujuan, Sasaran dan Tema

  1. Tujuan

    1. Meningkatkan peran strategis guru dan tenaga kependidikan dalam membangun sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

    2. Meneladani semangat dan dedikasi guru sebagai pendidik profesional dan bermartabat.

    3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya kedudukan dan peran strategis guru dan tenaga kependidikan dalam membangun karakter bangsa.

  1. Sasaran

    Semua pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berada dalam wilayah zona hijau dan kuning, pendidik dan tenaga kependidikan, para pemangku kepentingan pendidikan lainnya, para siswa di satuan pendidikan seluruh Indonesia baik di lingkungan pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, serta siswa di satuan pendidikan di luar negeri.

  1. Tema

    Tema peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 adalah “Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar”.

  1. Logo

    Logo peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 merupakan desain karya Teguh Prasongko E., pemenang sayembara logo HGN yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

    Logo dapat diunduh melalui laman kemdikbud

    Unduh Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 dan lampiran di sini.

    Unduh Logo HGN 2020 (Gambar) di sini.

    Unduh Logo HGN 2020 (pdf) di sini.

    Unduh Spanduk HGN 2020 di sini.

    Unduh Baliho HGN di sini.

Logo Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020

C. Upacara Bendera

  1. Ketentuan Umum

    Upacara bendera diselenggarakan di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pusat, Kantor Kementerian Agama pusat, instansi dan satuan pendidikan di daerah yang berada dalam zona hijau dan kuning, dan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri serta satuan pendidikan di luar negeri yang wilayahnya ditetapkan pemerintah setempat sebagai zona aman.

  1. Waktu Pelaksanaan

    hari, tanggal : Rabu, 25 November 2020

    pukul : 08.00 waktu setempat

  1. Halaman kantor/lapangan/tempat lain yang telah disepakati oleh panitia setempat

  1. Pakaian

    1. Undangan:

      • Pejabat: Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

      • Undangan Pria: Pakaian Sipil Lengkap (PSL)/batik lengan panjang;

      • Undangan Wanita: Pakaian Nasional;

      • Guru, Dosen: Pakaian Seragam masing-masing;

    2. Barisan

      • Paegawai Negeri : baju Korpri, bawahan warna biru dongker, lencana Korpri, tanda pengenal pegawai, peci hitam;

      • Pegawai Swasta: seragam pegawai instansi masing-masing;

      • Siswa: Seragam Sekolah;

      • Mahasiswa: Seragam sesuai ketentuan masing-masing;

      • Petugas Upacara: Sesuai ketentuan.

5. Susunan acara

  1. Pra Upacara:

    Persiapan barisan:

    • Peserta dan undangan menuju tempat yang disediakan;

    • Persembahan lagu perjuangan oleh korsik/paduan suara;

  2. Upacara Bendera:

    • Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara;

    • Pembina upacara tiba di tempat upacara;

    • Penghormatan kepada pembina upacara;

    • Laporan pemimpin upacara;

    • Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh korsik/paduan suara;

    • Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara;

    • Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara;

    • Pembacaan naskah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;

    • Menyanyikan lagu Hymne Guru;

    • Amanat pembina upacara (Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan);

    • Menyanyikan lagu Terima Kasih Guruku;

    • Pembacaan do’a;

    • Laporan pemimpin upacara;

    • Penghormatan kepada pembina upacara;

    • Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara;

    • Upacara selesai, barisan dibubarkan.

Demikianlah isi Pedoman dan acuan penyelenggaraan upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020.

DO’A PADA UPACARA BENDERA HARI GURU NASIONAL TAHUN 2020

Ya Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagi- Mu, karena hanya atas kuasa dan ijin-Mu lah pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka mengikuti “Upacara Bendera Hari Guru Nasional Tahun 2020”, untuk itu ya Allah berkati dan ridhoi acara kami ini.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa

Kami yang hadir ditempat dan media ini, di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, jadikanlah Hari Guru Nasional tahun ini sebagai momentum untuk: Meningkatkan mutu, kualitas, kesejahteraan, perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan secara komprehensif, dan meningkatkan profesionalisme guru-guru kami untuk mendidik putra putri menjadi pelajar Pancasila sejati.

Ya Allah, ya Rahman ya Rahim

Kami sangat mendambakan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati, menjadi hamba-Mu yang selalu menyemai ilmu pengetahuan, mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan yang paripurna, serta berbudi pekerti yang luhur. Ya Rob muliakan guru kami dengan karya-karya mereka yang bermakna bagi anak bangsa ini.

Yaa Alloh yang Maha Pengampun

Kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, jika Engkau tidak sudi mengampuni, kepada siapa kami harus memohon ampun. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa Ayah dan Bunda kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau khilaf, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang- orang sebelum kami, janganlah engkau pikulkan pada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.

Allahumma Ya Allah Ya Hadi, Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk. Tunjukkanlah yang benar itu tampak benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya, dan tunjukkanlah yang salah tampak salah dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya., sehatkan kami, kuatkan kami, jauhkan kami dari marabahaya wabah covid- 19 dan kami mohon Engkau berkenan mengangkat wabah ini dari negeri yang kami cintai ini.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami.

PIDATO MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA PERINGATAN HARI GURU NASIONAL
TAHUN 2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Rahayu.

Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan,

Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi Covid-19. Sistem pendidikan dimana saj a, di seluruh dunia, terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara hams ditutup. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global hams belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya.

Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penularannya. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadang kala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. Namun, kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai walau dengan segala keterbatasan.

Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan,

Saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu, bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar dari rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi, menemani belajar, bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya. Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi. Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa.

Saya berharap seluruh insan pendidikan menj adikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan SDM-SDM Unggul untuk Indonesia Maju.

Bapak dan Ibu guru yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak dan Ibu guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan mesh dengan segala keterbatasan.

Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi, kesungguhan Bapak dan Ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak Indonesia tidak terhenti. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring. Ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar mengajar di rumah. Ada yang mencari sinyal di seberang sungai, dan sebagainya.

Semuanya menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi.

Bapak dan Ibu guru yang saya hormati,

Kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru.

Berbagai kebijakan dan program kami dibuat dalam masa pandemi ini, (1) Bantuan kuota data internet; (2) Fleksibilitas penggunaan dana BOS; (3) Pengalokasian BOS Afirmasi dan BOS Kinerj a untuk bantuan Covid-19 di sekolah negeri dan swasta yang paling terdampak pandemi Covid-19; (4) Bantuan Subsidi Upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS; (5) Kurikulum Darurat; (6) Program Guru Belajar; (7) Laman Guru Berbagi; (8) Program Belajar dari Rumah TVRI; (9) Seri Webinar Masa Pandemi; dan sebagainya. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia.

Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan banggakan,

Guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Berbagai upaya kami tempuh untuk mencapai menempatkan guru pada posisi itu. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN PPPK dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami memohon doa Bapak dan Ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia.

Selamat Hari Guru Nasional Tahun 2020. Teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Om shanti, shanti, shanti om,
Namo buddhaya.

Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020

Lampiran Ukuran
Baliho Hari Guru Nasional 2020 (6.76 MB) 6.76 MB
Logo HGN 2020 format PDF (756.78 KB) 756.78 KB
Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 (220.99 KB) 220.99 KB
Edaran Menteri Edukasi Pedoman Berlaku

Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021

Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021
Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021
suryaden Sab, 11/20/2021 - 08:50

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menerbitkan Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021. Kapan peringatannya dan bagaimana?

Peringatan Hari Guru Nasional di peringati setiap tahun pada tanggal 25 November. Hari Guru ini ditetapkan dengan Kepres 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional sebagai landasan hukumnya.

Dalam surat Mendikbudristek yang dilayangkan pada tanggal 19 November 2021 bernomor 81555/MPK/TU.02.03/2021. Berisikan tajuk penting yaitu Pedoman Peringatan HGN Tahun 2021 diberikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia; Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri; Gubernur; Bupati/Walikota; Pimpinan Unit Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta; Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri.

Adapun isi surat Mendikbudristek bernomor 81555/MPK/TU.02.03/2021 tersebut adalah tentang Upacara Bendera dan Logo Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021. Bunyinya seperti di bawah. Adapun untuk Upacara Bendera diseluruh wilayah Nasional dapat dibaca di Pedoman Pelaksanaan Upacara Bendera dalam rangka Peringatan HGN 2021

Bahwa dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2021 di tengah masa pandemi COVID-19, Mendikbudristek memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

Pedoman Peringatan
Hari Guru Nasional
Tahun 2021

Upacara Bendera Hari Guru Nasional Tahun 2021

  1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021 pukul 08.00 WIB secara tatap muka terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah tanpa mengurangi makna, semangat, dan kekhidmatan acara.

  2. Instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berada dalam wilayah zona aman dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 dan 2 diperkenankan untuk menyelenggarakan upacara bendera secara tatap muka minimalis dan terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah dan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (pedoman penyelenggaraan upacara terlampir). Sedangkan untuk instansi dan satuan pendidikan di daerah yang berada dalam wilayah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4, diimbau untuk mengikuti jalannya upacara bendera melalui siaran langsung di kanal Youtube Kemendikbud RI dan saluran TV Edukasi dari rumah/tempat tinggal masing-masing.

Logo dan Tema Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021

  1. Tema Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021 adalah “Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan”.

  2. Logo Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Logo HGN 2021
  1. Logo Hari Guru Nasional Tahun 2021 serta Sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat diunduh di laman www.kemdikbud.go.id.

  2. Satuan pendidikan, kantor instansi pusat dan daerah, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk turut memeriahkan peringatan Hari Guru Nasional 2021 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, serta media sosial dengan menggunakan logo dan tema di atas.

  3. Satuan pendidikan, kantor instansi pusat dan daerah, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk mencantumkan tagar #BergerakDenganHati #DemiKemajuan dalam unggahan konten peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021 di media sosial.

Ragam Aktivitas

Satuan pendidikan, kantor instansi pusat dan daerah, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan aktivitas/kegiatan dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Guru Nasional Tahun 2021 secara kreatif, menjaga dan membangkitkan semangat belajar di masa darurat Covid-19, mendorong pelibatan dan partisipasi publik, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

Demikian bunyi surat Mendikbudristek yang isinya adalah pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021.

Pidato Mendikbudristek
dalam rangka
Hari Guru Sedunia 2021

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu

Ibu dan Bapak guru di seluruh Indonesia, Saya hari ini benar-benar semangat karena sekarang kita bertemu untuk memperingati Hari Guru Sedunia.

Jadi hari ini adalah harinya semua Ibu dan Bapak guru di Indonesia untuk merayakan bersama seluruh pendidik di berbagai belahan dunia.

Namun bagi kami di Kemendikbudristek, setiap hari adalah hari guru. Karena seperti Ibu dan Bapak guru yang tidak pernah berhenti mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak kita, kami juga berupaya terus memberikan pelayanan terbaik bagi para guru dari Sabang sampai Merauke.

Ibu dan Bapak yang saya hormati, Selama hampir dua tahun terakhir, Ibu Bapak guru terus berjuang memberikan pendidikan di tengah semua tantangan pandemi. Guru-guru ditantang untuk memanfaatkan teknologi membuat pembelajaran daring harus menarik bagi semua murid. Sementara di daerah yang sulit akses internet, banyak guru yang menantang risiko dengan mengajar dari rumah ke rumah.

Dengan hal ini, kami berupaya membantu dan mendukung para pendidik dan tenaga kependidikan dengan menghadirkan beragam paket kebijakan,

Kami melaksanakan relaksasi dana BOS sehingga bisa digunakan untuk membayar honor guru non-PNS, guru-guru honorer.

Kami memberikan Bantuan Subsidi Upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS,

Kami memberikan opsi bagi guru untuk menerapkan kurikulum darurat, yang lebih ramping, lebih sederhana.

Kami membagikan modul pembelajaran di masa khusus untuk membantu pembelajaran di daerah yang sulit akses internet,

Dan kami mengembangkan platform Guru Belajar dan Berbagi sehingga para guru dapat saling belajar dari rekan sejawatnya dalam mengembangkan pembelajaran.

Selain itu, kami juga berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dengan menyelenggarakan seleksi guru ASN-PPPK dengan afirmasi bagi pelamar yang telah memiliki sertifikat pendidik, yang berusia lebih dari 35 tahun, penyandang disabilitas, berasal dari THK2 dan aktif mengajar selama paling tidak tiga tahun.

Dan sekarang, berkat ketangguhan Ibu dan Bapak kita berhasil melewati masa yang penuh tantangan. Saat ini kita mulai melaksanakan PTM terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan ketat demi keselamatan semua warga sekolah. Dan sekali lagi, peran Ibu dan Bapak guru sangatlah besar dalam menyukseskan PTM terbatas.

Oleh karena itu, kami telah memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Saya berharap Ibu dan Bapak dapat mendukung upaya percepatan vaksinasi ini sehingga anak-anak kita dapat segera kembali ke sekolah untuk belajar dengan aman, nyaman, dan jauh lebih optimal.

Ibu dan Bapak guru,

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih.

Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi Ibu dan Bapak dalam mendidik anak-anak Indonesia menjadi generasi Pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter.

Dan sekali lagi, kami terus berupaya mendengarkan masukan dari Ibu dan Bapak serta memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru demi kemajuan Indonesia di masa mendatang.

Oleh karena itu, pada Hari Guru Sedunia ini, mari kita semua menyatukan semangat dan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar.

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om, shanti, shanti, shanti, om,
Namo buddhaya.
Rahayu

Nadiem Anwar Makarim

Demikian bunyi surat Pidato Mendikbudristek dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2021.

Lampiran Ukuran
Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021 (240.75 KB) 240.75 KB
Logo Hari Guru Nasional Teks Bawah (368.78 KB) 368.78 KB
Logo Hari Guru Nasional 2021 Teks Samping (311.04 KB) 311.04 KB
Edukasi Pedoman

Pedoman Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021

Pedoman Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021
Pedoman Upacara Bendera Peringatan HGN 2021
suryaden Sab, 11/20/2021 - 09:44

Peringatan HGN akan lebih aldol dirayakan dengan Upacara. Tahun 2021 ini Kemendikbudristek menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Guru Nasional 2021 beserta doa untuk seluruh Guru. Saat dimasa pandemi COVID-19, protokol kesehatan tidak boleh diabaikan, sesuai tema peringatan.

Kementerian Dikbudristek selain melayangkan surat pertanggal 19 November 2021 bernomor 81555/MPK/TU.02.03/2021 dengan tajuk Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021. Surat ini ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia; Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri; Gubernur; Bupati/Walikota; Pimpinan Unit Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta; Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri. Kemendikburistek pun menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Huru Nasional Tahun 2021.

Seperti kita ketahui bersama bahwa HGN yang di peringati setiap tahun pada tanggal 25 November. Memiliki dasar hukum yaitu Kepres 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional. Jika sejak tahun 1974 maka sekarang adalah Hari Guru Nasional yang ke 47.

Tema dan Logo Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021

Tema Peringatan HGN 2021 adalah “Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan”.

Logo Peringatan HGN 2021 dapat diunduh di laman Logo Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021.

PEDOMAN PELAKSANAAN UPACARA BENDERA
PERINGATAN HARI GURU NASIONAL TAHUN 2021

Berikut adalah Pedoman Pelaksanaan Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021, bukan format asli:

A. Latar Belakang

Peran guru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sungguh besar dan sangat menentukan. Sejak masa penjajahan, guru selalu menanamkan kesadaran akan harga diri sebagai bangsa dan menanamkan semangat nasionalisme kepada peserta didik dan masyarakat. Pada tahap awal kebangkitan nasional, para guru aktif dalam organisasi pemuda pembela tanah air dan pembina jiwa serta semangat para pemuda pelajar.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian, guru merupakan salah satu faktor yang strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang meletakkan dasar serta turut mempersiapkan pengembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa. Sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan tanggal 25 November selain sebagai HUT PGRI juga sebagai Hari Guru Nasional. Untuk memperingati momentum yang berharga ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memberikan berbagai apresiasi terhadap dedikasi guru. Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah dengan diselenggarakannya upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2021.

Namun, di tengah krisis pandemi Covid-19 yang melanda tanah air tahun ini, upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021 diselenggarakan secara minimalis dan terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah.

B. Tujuan, Sasaran dan Tema

1. Tujuan

  1. Meningkatkan peran strategis guru dan tenaga kependidikan dalam membangun sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

  2. Meneladani semangat dan dedikasi guru sebagai pendidik profesional dan bermartabat.

  3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya kedudukan dan peran strategis guru dan tenaga kependidikan dalam membangun karakter bangsa.

2. Sasaran

Semua pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tingkat pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berada dalam wilayah zona aman dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 dan 2, pendidik dan tenaga kependidikan, para pemangku kepentingan pendidikan lainnya, para siswa di satuan pendidikan seluruh Indonesia baik di lingkungan pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, serta siswa di satuan pendidikan di luar negeri.

3. Tema

Tema utama peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021 adalah “Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan”.

4. Logo

Logo peringatan Haru Guru Nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut. Logo dapat diunduh melalui laman www[dot]kemdikbud[dot]go[dot]id.

Logo Hari Guru Nasional 2021

C. Upacara Bendera

1. Ketentuan umum

Upacara bendera diselenggarakan di kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tingkat pusat, Kantor Kementerian Agama pusat, instansi dan satuan pendidikan di daerah yang berada dalam zona aman dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 dan 2, dan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri serta satuan pendidikan di luar negeri yang wilayahnya ditetapkan pemerintah setempat sebagai zona aman.

2. Waktu pelaksanaan

hari, tanggal : Kamis, 25 November 2021

pukul : 08.00 waktu setempat

3. Tempat

Halaman kantor/lapangan/tempat lain yang telah disepakati oleh panitia setempat

4. Pakaian

  1. Undangan:

    • Pejabat : Pakaian adat tradisional sesuai dengan norma kepantasan;

    • Undangan Pria : Pakaian adat tradisional sesuai dengan norma kepantasan;

    • Undangan Wanita : Pakaian adat tradisional sesuai dengan norma kepantasan;

    • Guru, Dosen : Pakaian adat tradisional sesuai dengan norma kepantasan;

    • Organisasi profesi : Pakaian seragam organisasi;

  2. Barisan:

    • Pegawai : Pakaian adat tradisional sesuai dengan norma kepantasan;

    • Siswa : Seragam Sekolah;

    • Mahasiswa : Seragam sesuai ketentuan masing-masing;

    • Petugas Upacara : Sesuai ketentuan.

5. Susunan acara upacara bendera

Susunan acara upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

  • Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara;

  • Pembina upacara tiba di tempat upacara;

  • Penghormatan kepada pembina upacara;

  • Laporan pemimpin upacara;

  • Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh korsik/paduan suara;

  • Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara;

  • Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara;

  • Pembacaan naskah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;

  • Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya (jika ada);

  • Menyanyikan lagu Hymne Guru;

  • Amanat pembina upacara (Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);

  • Menyanyikan lagu Terima Kasih Guruku;

  • Pembacaan do’a;

  • Laporan pemimpin upacara;

  • Penghormatan kepada pembina upacara;

  • Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara;

  • Upacara selesai, barisan dibubarkan.

Demikian bunyi Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021.

DO’A PADA UPACARA BENDERA
HARI GURU NASIONAL TAHUN 2021

Berikut adalah bacaan Do’a Pada Upacara Bendera Hari Guru Nasional Tahun 2021

Doa HGN 2021

Ya Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagi-Mu, karena hanya atas kuasa dan ijin-Mu lah pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka mengikuti “Upacara Bendera Hari Guru Nasional Tahun 2021”, untuk itu ya Allah berkati dan ridhoi acara kami ini.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa

Kami yang hadir dalam upacara di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, jadikanlah Hari Guru Nasional tahun ini sebagai momentum untuk: Meningkatkan mutu, kualitas, kesejahteraan, perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan secara komprehensif, dan meningkatkan profesionalisme guru-guru kami untuk mendidik putra putri menjadi pelajar Pancasila sejati.

Ya Allah, ya Rahman ya Rahim

Kami sangat mendambakan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati, menjadi hamba-Mu yang selalu menyemai ilmu pengetahuan, mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan yang paripurna, serta berbudi pekerti yang luhur. Ya Rob muliakan guru kami dengan karya-karya mereka yang bermakna bagi anak bangsa ini.

Yaa Allah yang Maha Pengampun

Kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, jika Engkau tidak sudi mengampuni, kepada siapa kami harus memohon ampun. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa Ayah dan Bunda kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau khilaf, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, janganlah engkau pikulkan pada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.

Allahumma Ya Allah Ya Hadi, Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk. Tunjukkanlah yang benar itu tampak benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya, dan tunjukkanlah yang salah tampak salah dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya., sehatkan kami, kuatkan kami, jauhkan kami dari marabahaya wabah covid-19 dan kami mohon Engkau berkenan mengangkat wabah ini dari negeri yang kami cintai ini.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami.

Doa Hari Guru Nasional 2021

PIDATO MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PADA PERINGATAN HARI GURU NASIONAL
TAHUN 2021

Assalamu 'alaikum Warahmatu//ahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Ibu dan Bapak guru yang saya hormati dan banggakan,

Tahun lalu adalah tahun yang penuh ujian. Kita semua tersandung dengan adanya pandemi. Guru dari Sabang sampai Merauke terpukul secara ekonomi, terpukul secara kesehatan, dan terpukul secara batin.

Guru mau tidak mau mendatangi rumah-rumah pelajar untuk memastikan mereka tidak ketinggalan pelajaran. Guru mau tidak mau mempelajari teknologi yang belum pernah mereka kenal. Guru mau tidak mau menyederhanakan kurikulum untuk memastikan murid mereka tidak belajar di bawah tekanan. Guru di seluruh Indonesia menangis melihat murid mereka semakin hari semakin bosan, kesepian, dan kehilangan disiplin. Tidak hanya tekanan psikologis karena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), banyak guru mengalami tekanan ekonomi untuk memperjuangkan keluarga mereka agar bisa "makan".

Sangat wajar jika dalam situasi ini banyak guru yang terdemotivasi. Tapi ternyata ada fenomena yang tidak terkira. Saat saya menginap di rumah guru honorer di Lombok Tengah, saat saya menginap di rumah Guru Penggerak di Yogyakarta, saat saya menginap bersama santri di pesantren di Jawa Timur, saya sama sekali tidak mendengar kata "putus asa".

Saat sarapan dengan mereka, saya mendengarkan terobosan-terobosan yang mereka inginkan di sekolah mereka. Wajah mereka terlihat semangat membahas platform teknologi yang cocok dan tidak cocok untuk mereka. Dengan penuh percaya diri, mereka memuji dan mengkritik kebijakan dengan hati nurani mereka.

Di situlah saya baru menyadari bahwa pandemi ini tidak memadamkan semangat para guru, tapi justru menyalakan obor perubahan. Guru-guru se-Indonesia menginginkan perubahan, dan kami mendengar.

Guru se-Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi. Guru se-Indonesia menginginkan akses terhadap teknologi dan pelatihan yang relevan dan praktis. Guru se-Indonesia menginginkan kurikulum yang sederhana dan bisa mengakomodasi kemampuan dan bakat setiap murid yang berbeda-beda. Guru se-Indonesia menginginkan pemimpin-pemimpin sekolah mereka untuk berpihak kepada murid, bukan pada birokrasi. Guru se-Indonesia ingin kemerdekaan untuk berinovasi tanpa dijajah oleh keseragaman.

Sejak pertama kali kami cetuskan, sekarang Merdeka Belajar sudah berubah dari sebuah kebijakan menjadi suatu gerakan. Contohnya, penyederhanaan kurikulum sebagai salah satu kebijakan Merdeka Belajar berhasil melahirkan ribuan inovasi pembelajaran. Gerakan ini makin kuat karena ujian yang kita hadapi bersama. Gerakan ini tidak bisa dibendung atau diputarbalikkan, karena gerakan ini hidup dalam setiap insan guru yang punya keberanian untuk melangkah ke depan menuju satu tujuan utama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itulah, saya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Merdeka Belajar, demi kehidupan dan masa depan guru se-Indonesia yang lebih baik.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru se-Nusantara atas pengorbanan dan ketangguhannya. Merdeka Belajar ini sekarang milik Anda.

Salam Merdeka Belajar.

Begitulah isi Pidato Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2021 di Jakarta.

Pidato Mendikbudristek
dalam rangka
Hari Guru Sedunia 2021

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu

Ibu dan Bapak guru di seluruh Indonesia, Saya hari ini benar-benar semangat karena sekarang kita bertemu untuk memperingati Hari Guru Sedunia.

Jadi hari ini adalah harinya semua Ibu dan Bapak guru di Indonesia untuk merayakan bersama seluruh pendidik di berbagai belahan dunia.

Namun bagi kami di Kemendikbudristek, setiap hari adalah hari guru. Karena seperti Ibu dan Bapak guru yang tidak pernah berhenti mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak kita, kami juga berupaya terus memberikan pelayanan terbaik bagi para guru dari Sabang sampai Merauke.

Ibu dan Bapak yang saya hormati, Selama hampir dua tahun terakhir, Ibu Bapak guru terus berjuang memberikan pendidikan di tengah semua tantangan pandemi. Guru-guru ditantang untuk memanfaatkan teknologi membuat pembelajaran daring harus menarik bagi semua murid. Sementara di daerah yang sulit akses internet, banyak guru yang menantang risiko dengan mengajar dari rumah ke rumah.

Dengan hal ini, kami berupaya membantu dan mendukung para pendidik dan tenaga kependidikan dengan menghadirkan beragam paket kebijakan,

Kami melaksanakan relaksasi dana BOS sehingga bisa digunakan untuk membayar honor guru non-PNS, guru-guru honorer.

Kami memberikan Bantuan Subsidi Upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS,

Kami memberikan opsi bagi guru untuk menerapkan kurikulum darurat, yang lebih ramping, lebih sederhana.

Kami membagikan modul pembelajaran di masa khusus untuk membantu pembelajaran di daerah yang sulit akses internet,

Dan kami mengembangkan platform Guru Belajar dan Berbagi sehingga para guru dapat saling belajar dari rekan sejawatnya dalam mengembangkan pembelajaran.

Selain itu, kami juga berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dengan menyelenggarakan seleksi guru ASN-PPPK dengan afirmasi bagi pelamar yang telah memiliki sertifikat pendidik, yang berusia lebih dari 35 tahun, penyandang disabilitas, berasal dari THK2 dan aktif mengajar selama paling tidak tiga tahun.

Dan sekarang, berkat ketangguhan Ibu dan Bapak kita berhasil melewati masa yang penuh tantangan. Saat ini kita mulai melaksanakan PTM terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan ketat demi keselamatan semua warga sekolah. Dan sekali lagi, peran Ibu dan Bapak guru sangatlah besar dalam menyukseskan PTM terbatas.

Oleh karena itu, kami telah memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Saya berharap Ibu dan Bapak dapat mendukung upaya percepatan vaksinasi ini sehingga anak-anak kita dapat segera kembali ke sekolah untuk belajar dengan aman, nyaman, dan jauh lebih optimal.

Ibu dan Bapak guru,

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih.

Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi Ibu dan Bapak dalam mendidik anak-anak Indonesia menjadi generasi Pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter.

Dan sekali lagi, kami terus berupaya mendengarkan masukan dari Ibu dan Bapak serta memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru demi kemajuan Indonesia di masa mendatang.

Oleh karena itu, pada Hari Guru Sedunia ini, mari kita semua menyatukan semangat dan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar.

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om, shanti, shanti, shanti, om,
Namo buddhaya.
Rahayu

Nadiem Anwar Makarim

Demikian bunyi surat Pidato Mendikbudristek dalam rangka Hari Guru Nasional se-Dunia Tahun 2021.

Lampiran Ukuran
Pedoman Peringatan HGN 2021 (240.75 KB) 240.75 KB
Pedoman Upacara Bendera Peringatan HGN 2021 (226.92 KB) 226.92 KB
Logo HGN 2021 (368.78 KB) 368.78 KB
Logo Hari Guru Nasional 2021 (311.04 KB) 311.04 KB
Pidato Mendikbudristek pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021 (390 KB) 390 KB
Edukasi Kultur Pedoman

Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
Pedoman Penyensoran, Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film, Penarikan Iklan Film dari Peredaran, Mekanisme Penyensoran, SU, R13, D17, D21, lembaga sensor film, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
jogloabang Sab, 06/22/2019 - 12:28

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran ditetapkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 22 April 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 492 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada 8 Mei 2019 di Jakarta.

Latar belakang diterbitkannya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 37, dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.

Gambaran Pokok
dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019

  1. Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh STLS yang diterbitkan setelah dilakukan penyensoran oleh LSF.
  1. Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai Film dan Iklan Film dengan berpedoman pada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman.
  1. Penyensoran meliputi isi Film dan Iklan Film dari segi:
    1. kekerasan, perjudian, dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
    2. pornografi;
    3. suku, ras, kelompok, dan/atau golongan;
    4. agama;
    5. hukum;
    6. harkat dan martabat manusia; dan
    7. usia penonton Film.
  1. Film dan Iklan Film yang telah disensor disertai pencantuman kode penggolongan usia penonton berupa:
    1. SU untuk penonton semua umur;
    2. R13 untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
    3. D17 untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
    4. D21 untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
  1. Film dan Iklan Film yang akan disensor wajib didaftarkan ke Sekretariat LSF secara daring dan/atau luring.
  1. Persyaratan Penyensoran:
    1. mengisi formulir pendaftaran;
    2. menyampaikan materi dan sinopsis Film bagi Film dan Iklan Film sesuai dengan judul dan isi cerita yang tercantum dalam surat Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film;
    3. membayar biaya sensor sesuai dengan ketentuan; dan
    4. melampirkan surat Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film bagi pelaku usaha pembuatan Film atau surat rekomendasi impor Film bagi pelaku usaha impor Film.
  1. Hasil penyensoran Film dan Iklan Film berupa:
    1. lulus sensor; atau
    2. tidak lulus sensor.
  1. Lulus sensor yaitu Film dan Iklan Film yang sesuai dengan Kriteria Penyensoran.
  1. Tidak lulus sensor yaitu Film dan Iklan Film yang tidak sesuai dengan Kriteria Penyensoran.
  1. Iklan Film berupa baliho, spanduk, plakat, banner, pamflet, folder, dan sejenisnya yang dinyatakan lulus sensor, LSF memberikan stempel tanda lulus sensor.
  1. Pelaku Pertunjukan Film wajib menampilkan telop bagi setiap Film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan.
  1. Bagi pelaku usaha penjualan dan penyewaan Film wajib membuat telop dan mencantumkan penggolongan usia penonton pada materi publikasi dan sampul kemasan.
  1. Masyarakat dapat melaporkan Film dan Iklan Film yang sudah lulus sensor yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselarasan hidup masyarakat yang disampaikan secara daring dan/atau luring kepada LSF.
  1. Film dan Iklan Film yang sudah lulus sensor dapat ditarik dari peredaran oleh Menteri berdasarkan pertimbangan LSF adanya gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselarasan hidup masyarakat diputuskan dalam rapat pleno anggota LSF.

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

Dasar Hukum Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
  4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

Pasal demi Pasal Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN, PENGGOLONGAN USIA PENONTON, DAN PENARIKAN FILM DAN IKLAN FILM DARI PEREDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.
  2. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
  3. Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi Film.
  4. Surat Tanda Lulus Sensor yang selanjutnya disingkat STLS adalah surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan.
  5. Kriteria Penyensoran adalah ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan Film dan Iklan Film.
  6. Pertunjukan Film adalah pemutaran dan/atau penayangan yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media.
  7. Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap Film dan Iklan Film.
  8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

  1. Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh STLS.
  2. STLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:
    1. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;
    2. penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
    3. penentuan penggolongan usia penonton.
  3. Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif Film dan Iklan Film.

Pasal 3

  1. Film dan Iklan Film yang disensor merupakan hasil akhir produksi Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.
  2. Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. Film cerita; dan
    2. Film noncerita.
  3. Film cerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan film yang mengandung cerita.
  4. Film noncerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan film yang berisi penyampaian informasi.
  5. Iklan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. poster;
    2. stillphoto;
    3. slide;
    4. klise;
    5. thriller;
    6. banner;
    7. pamflet;
    8. brosur;
    9. baliho;
    10. spanduk;
    11. folder;
    12. plakat; dan
    13. sarana publikasi dan promosi lainnya.

BAB II
PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN

Bagian Kesatu
Pedoman Penyensoran

Pasal 4

Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai Film dan Iklan Film dengan berpedoman pada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman.

Pasal 5

Dalam melakukan penelitian dan penilaian, penentuan kelayakan, penentuan penggolongan usia terhadap Film dan Iklan Film, kelompok penyensor wajib memperhatikan:

  1. acuan utama; dan
  2. acuan pendukung.

Pasal 6

Acuan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

  1. konteks yang merupakan keterkaitan Film dan Iklan Film dengan kesatuan narasi, latar, ekspresi adegan dan dialog, kejelasan tujuan, relevansi, serta kerumitan;
  2. tema yang merupakan gagasan dan pikiran utama yang terkandung dalam Film dan Iklan Film; dan
  3. nuansa dan dampak yang merupakan berbagai variasi atas kombinasi audio visual yang dapat menimbulkan persepsi dan akibat terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku penonton.

Pasal 7

Acuan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

  1. judul yang merupakan miniatur isi bahasan ringkas, padat, menarik, relevan, dan atraktif;
  2. adegan visual yang merupakan visualisasi perilaku yang berkaitan dengan latar dimana cerita dimainkan;
  3. dialog atau monolog yang merupakan percakapan antar pemain dan/atau percakapan secara solo, baik secara verbal maupun dan/atau penggunaan menggunakan simbol komunikasi nonverbal; dan
  4. teks terjemahan untuk Film nonbahasa Indonesia yang merupakan terjemahan secara tertulis (subtitle) atas percakapan dan semua bentuk simbol komunikasi nonverbal yang mengandung makna.

Bagian Kedua
Kriteria Penyensoran

Pasal 8

Penyensoran meliputi isi Film dan Iklan Film dari segi:

  1. kekerasan, perjudian, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  2. pornografi;
  3. suku, ras, kelompok, dan/atau golongan;
  4. agama;
  5. hukum;
  6. harkat dan martabat manusia; dan
  7. usia penonton Film.

Pasal 9

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila menampilkan:

  1. adegan tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, penusukan, penyembelihan, mutilasi, pembacokan secara kasar dan ganas, dan/atau adegan lain yang sejenis;
  2. manusia atau hewan yang bagian tubuh berdarah-darah, terpotong-potong, kondisi yang mengenaskan akibat dari adegan kekerasan, dan/atau adegan lain yang sejenis;
  3. adegan bunuh diri secara vulgar dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat; dan/atau
  4. kekerasan berlebihan terhadap hewan dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat, baik yang dilakukan oleh manusia maupun oleh sesama hewan.

Pasal 10

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila menampilkan adegan pelaksanaan berjudi berulang-ulang dan teknik berjudi secara berlebihan.

Pasal 11

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila menampilkan adegan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, secara detail, vulgar, dan mudah ditiru dari sudut pengambilan gambar jarak dekat.

Pasal 12

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk menampilkan adegan eksploitasi seksual dengan:

  1. visual telanjang, setengah tubuh bagi perempuan atau seluruh tubuh baik bagi perempuan maupun laki-laki yang diperlihatkan dari depan, dari samping, dan/atau dari belakang;
  2. visual, dialog, dan/atau monolog yang menggambarkan aktivitas persenggamaan secara vulgar dan perilaku seks yang menyimpang atau tidak wajar;
  3. ciuman bibir yang menjurus pada pornografi;
  4. sudut pengambilan gambar jarak dekat bagian tubuh tertentu yang membangkitkan syahwat;
  5. gerakan tubuh dan/atau tarian erotik;
  6. visual aborsi;
  7. visual perkosaan;
  8. dialog atau monolog cabul;
  9. lirik lagu yang bernuansa seks dan cabul; dan/atau
  10. penggunaan alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya.

Pasal 13

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung persoalan diskriminasi terkait suku, ras, kelompok, atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk mendiskriminasi suku, ras, kelompok, atau golongan tertentu dengan menampilkan:

  1. materi yang melecehkan dan/atau merendahkan suku, ras, kelompok, atau golongan termasuk merendahkan laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas;
  2. materi yang dapat menimbulkan pertentangan atas keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh suku, ras, golongan, atau kelompok tertentu; dan/atau
  3. materi yang dapat menimbulkan salah tafsir antarsuku, antarras, antargolongan, dan antarkelompok.

Pasal 14

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung persoalan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk merusak kerukunan hidup beragama, memperolok-olok kesucian agama atau simbol agama, dan/atau meremehkan kesucian agama atau simbol agama.

Pasal 15

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung persoalan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang negara, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung persoalan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang negara, dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGGOLONGAN USIA PENONTON

Pasal 17

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung persoalan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang negara, dan/atau peraturan perundang-undangan.

  1. SU untuk penonton semua umur;
  2. R13 untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
  3. D17 untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
  4. D21 untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Pasal 18

  1. Film dan Iklan Film dengan kode SU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan Film dan Iklan Film yang khusus dibuat dan ditujukan untuk semua umur dengan penekanan pada anak-anak yang mengandung nilai budi pekerti, hiburan sehat, apresiasi, estetika, dan/atau mendorong rasa ingin tahu mengenai lingkungan.
  2. Film dan Iklan Film dengan kode SU berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak merugikan perkembangan kesehatan fisik dan jiwa anak– anak.
  3. Film dan Iklan Film dengan kode SU dipertunjukkan pada:
    1. layar lebar;
    2. penyiaran televisi;
    3. jaringan teknologi informatika; dan/atau
    4. media pertunjukan publik lainnya.

Pasal 19

  1. Film dan Iklan Film dengan kode R13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan Film dan Iklan Film yang khusus dibuat dan ditujukan untuk remaja yang mengandung nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi, estetika, kreatifitas, dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang positif tentang lingkungan sekitar.
  2. Film dan Iklan Film dengan kode R13 berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang sesuai dengan usia peralihan dari anak-anak ke remaja.
  3. Film dan Iklan Film dengan kode R13 dipertunjukkan pada:
    1. layar lebar;
    2. penyiaran televisi;
    3. jaringan teknologi informatika; dan/atau
    4. media pertunjukan publik lainnya.

Pasal 20

  1. Film dan Iklan Film dengan kode D17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan Film dan Iklan Film yang khusus dibuat dan ditujukan untuk dewasa berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas yang mengandung nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.
  2. Film dan Iklan Film dengan kode D17 berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang sesuai dengan usia peralihan dari remaja ke dewasa.
  3. Film dan Iklan Film dengan kode D17 dipertunjukkan pada:
    1. layar lebar;
    2. penyiaran televisi; dan/atau
    3. jaringan teknologi informatika.

Pasal 21

  1. Film dan Iklan Film dengan kode D21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan Film dan Iklan Film yang khusus dibuat dan ditujukan untuk dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas yang mengandung nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap dunia.
  2. Film dan Iklan Film dengan kode D21 berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang sesuai dengan usia dewasa.
  3. Film dan Iklan Film dengan kode D21 dipertunjukkan pada:
    1. layar lebar; dan
    2. penyiaran televisi di atas pukul 23.00 sampai dengan 03.00 waktu setempat.
    3. Pertunjukan Film untuk golongan penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih kepada khalayak umum dilarang dilakukan di lapangan terbuka atau di gedung pertunjukan nonbioskop kecuali untuk kegiatan apresiasi Film atau Pertujukkan Film untuk tujuan pendidikan dan/atau penelitian.

Pasal 22

Pertunjukan Film untuk golongan penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih kepada khalayak umum dilarang dilakukan di lapangan terbuka atau di gedung pertunjukan nonbioskop kecuali untuk kegiatan apresiasi Film atau Pertujukkan Film untuk tujuan pendidikan dan/atau penelitian.

  1. pencantuman kode golongan usia penonton pada layar lebar diletakkan pada telop Film dan semua jenis Iklan Film;
  2. pencantuman kode golongan usia penonton pada penyiaran televisi diletakkan pada posisi atas layar sepanjang Pertunjukan Film dan Iklan Film; dan
  3. pencantuman kode golongan usia penonton pada jaringan teknologi informatika atau media pertunjukan publik lainnya diletakkan pada telop Film dan semua jenis Iklan Film.

BAB IV
MEKANISME PENYENSORAN

Pasal 23

  1. Film dan Iklan Film yang akan disensor wajib didaftarkan ke Sekretariat LSF secara daring dan/atau luring.
  2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta Film atau Iklan Film.
  3. Pemilik atau pemegang hak cipta Film atau Iklan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan mengajukan penyensoran wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. mengisi formulir pendaftaran;
    2. menyampaikan materi dan sinopsis Film bagi Film dan Iklan Film sesuai dengan judul dan isi cerita yang tercantum dalam surat Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film;
    3. membayar biaya sensor sesuai dengan ketentuan; dan
    4. melampirkan surat Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film bagi pelaku usaha pembuatan Film atau surat rekomendasi impor Film bagi pelaku usaha impor Film.

Pasal 24

  1. Film iklan yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib untuk disensor.
  2. Film iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Film yang bertujuan sebagai alat promosi dan penjualan atas produk atau jasa tertentu.
  3. Film iklan yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga melampirkan izin edar dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
    2. praktek pengobatan tradisional harus melampirkan surat izin beriklan dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
    3. pangan olahan dan kosmetik harus melampirkan surat izin edar dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan;
    4. pangan olahan yang mengklaim dapat menurunkan risiko penyakit dan/atau mengandung tambahan komponen tertentu harus dilengkapi surat persetujuan beriklan dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan;
    5. obat tradisional dan suplemen kesehatan harus dilampiri surat persetujuan beriklan dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan; dan
    6. obat yang akan diiklankan harus dilampiri nomor izin edar dan persetujuan iklan dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan, kecuali iklan yang hanya mencantumkan nama obat dan nama industri farmasi hanya melampirkan nomor izin edar.

Pasal 25

  1. Hasil penyensoran Film dan Iklan Film berupa:
    1. lulus sensor; atau
    2. tidak lulus sensor.
  2. Lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Film dan Iklan Film yang sesuai dengan Kriteria Penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
  3. Tidak lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Film dan Iklan Film yang tidak sesuai dengan Kriteria Penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
  4. Film dan Iklan Film yang dinyatakan tidak lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada pemilik Film dan Iklan Film untuk diperbaiki.
  5. Perbaikan Film dan Iklan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan paling banyak 3 (tiga) kali.
  6. LSF membuka ruang dialog dengan pemilik Film dan Iklan Film terkait dengan Film dan Iklan Film yang diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 26

  1. Dalam hal Film dan Iklan Film dinyatakan lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, LSF menerbitkan STLS.
  2. Dalam hal Film dan Iklan Film dinyatakan tidak lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, LSF menerbitkan surat tanda tidak lulus sensor.
  3. Iklan Film berupa baliho, spanduk, plakat, banner, pamflet, folder, dan sejenisnya yang dinyatakan lulus sensor, LSF memberikan stempel tanda lulus sensor.

Pasal 27

  1. Pelaku Pertunjukan Film wajib menampilkan telop bagi setiap Film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan.
  2. Bagi pelaku usaha penjualan dan penyewaan Film wajib membuat telop dan mencantumkan penggolongan usia penonton pada materi publikasi dan sampul kemasan.

BAB V
PENARIKAN FILM DAN IKLAN FILM DARI PEREDARAN

Pasal 28

  1. Masyarakat dapat melaporkan Film dan Iklan Film yang sudah lulus sensor yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselarasan hidup masyarakat.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring dan/atau luring kepada LSF.

Pasal 29

  1. Film dan Iklan Film yang sudah lulus sensor dapat ditarik dari peredaran oleh Menteri berdasarkan pertimbangan LSF apabila menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselarasan hidup masyarakat.
  2. Pertimbangan adanya gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselarasan hidup masyarakat diputuskan dalam rapat pleno anggota LSF.
  3. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan, pihak yang berwenang, dan/atau tenaga ahli di bidangnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 april 2019

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 492

[ Sumber Gambar : Wikimedia ]

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

Peraturan Menteri Pedoman Juknis Bisnis Edukasi Berlaku

Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19

Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19
Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19
suryaden Sab, 03/21/2020 - 14:40

Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk memastikan bahwa pengendalian, kewaspadaan, dan penanganan penyebaran Covid- 19 di unit kerjanya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2O2O dan Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Pencegahan dan Penanganan CoronaVirus Disease (Covid-19), tanggal 9 Maret 2020.

Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19 adalah Surat Edaran Mendikbud Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Lampiran Surat Edaran Mendikbud Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) menyebutkan alamat internet untuk belajar online di rumah yaitu:

No Sarana Pembelajaran Laman
1. Rumah Belajar https://belajar.kemdikbud.go.id
2. Google G Suites for Education https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/offline-access-c…
3. Kelas Pintar https://kelaspintar.id
4. Microsoft Office 365 https://microsoft.com/id-id/education/products/office
5. Quipper School htpps://quipper.com/id/school/teachers
6. Sekolah Online Ruang Guru https://ruangguru.onelink.me/blPk/efe72b2e
7. Sekolahmu https://www.sekolah.mu/tanpabatas
8. Zenius https://zenius.net/belajar-mandiri

Surat Edaran Mendikbud Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dialamatkan kepada Seluruh Pemimpin Perg'uruan Tinggi Negeri/Swasta, Seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Surat Edaran Mendikbud Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) ditanda tangani Mendikbud Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 17 Maret 2020 di Jakarta.

Isi Surat Edaran Mendikbud Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) adalah sebagai berikut:

Dalam rangka pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Kementerian mengimbau Saudara untuk melakukan hal sebagai berikut.

  1. Menjaga pegawai, mahasiswa, siswa, guru, dan dosen mengikuti protokol pencegahan Covid-19 yang disampaikan Kantor Staf Presiden.
  1. Memastikan bahwa pengendalian, kewaspadaan, dan penanganan penyebaran Covid- 19 di unit kerjanya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CoronaVirus Disease (Covid-19), tanggal 9 Maret 2020.
  1. Menunda penyelenggaraan acara yang mengundang banyak peserta atau menggantinya dengan video conference atau komunikasi daring lainnya.
  1. Khusus untuk daerah yang sudah terdampak Covid-19 berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. memberlakukan pembelajaran secara daring dari rumah bagi siswa dan mahasiswa;
    2. pegawai, guru, dan dosen melakukan aktivitas bekerja, mengajar atau memberi kuliah dari rumah (Bekerja Dari Rumah/BDR) melalui video conference, digital documents, dan sarana daring lainnya. Sebagai informasi, berbagai lembaga penyedia telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyediakan sarana pembelajaran daring secara gratis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
    3. pelaksanaan BDR tidak mempengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama seperti bekerja di kantor, sekolah, atau perguruan tinggi), tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja; dan
    4. apabila harus datang ke kantor/kampus/sekolah sebaiknya tidak menggunakan sarana kendaraan (umum) yang bersifat massal.
  1. pimpinan Satuan Kerja melakukan kerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan apabila ada pegawai/mahasiswa/siswa yang mengalami gejala sesak nafas, demam, dan batuk.
  1. Pimpinan Satuan Kerja membuat pedoman pelaksanaan BDR dan pembelajaran daring disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Demikianlah Surat Edaran Mendikbud Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Cegah COVID-19 di Satuan Pembelajaran 1
Cegah COVID-19 di Satuan Pembelajaran 2
Cegah COVID-19 di Satuan Pembelajaran 3
Cegah COVID-19 di Satuan Pembelajaran 4
Cegah COVID-19 di Satuan Pembelajaran 5
Cegah COVID-19 di Satuan Pembelajaran 6
Cegah COVID-19 di Satuan Pembelajaran 7

Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)

Edaran Menteri Edukasi

Permendibud 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Permendibud 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan
Permendibud No 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan
jogloabang Sen, 02/26/2018 - 22:57

Pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan adalah hal penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal pelibatan keluarga dalam pendidikan memerlukan pola kerjasama yang saling mendukung antara penyelenggara pendidikan, keluarga dan masyarakat. Sehingga pada tanggal 27 September 2017 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menetapkan sebuah peraturan tentang keluarga, sekolah dan masyarakat yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana. Agar setiap orang mengetahuinya dan Permendikbud 30/2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan mulai diberlakukan di seluruh Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Abstrak

Pertimbangan

Alasan diterbitkanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah bahwa:

  1. Keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
  2. Pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan memerlukan sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
  3. Sehingga Kementrian perlu perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1982);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

Tujuan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan menurut Permendikbud 30 tahun 2017 Pasal 2 adalah:

  1. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan;
  2. mendorong Penguatan Pendidikan Karakter Anak;
  3. meningkatkan kepedulian Keluarga terhadap pendidikan Anak;
  4. membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat; dan
  5. mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Prinsip Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Prinsip Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan ada dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu:

  1. Persamaan hak;
  2. Semangat kebersamaan dengan berasaskan gotong-royong;
  3. Saling asah, asih, dan asuh; dan
  4. Mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi Anak.

Prinsipnya keren, namun buktinya dapat kita lihat di sekolah-sekolah favorit atau swasta favorit, apakah itu kepentingan anak atau kepentingan orang tua ataukah kepentingan sekolahan, hanya rumput yang bergoyang yang mengetahuinya.

Permendibud 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Bentuk Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam Pasal 5 Permendikbud 30/2018 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuannya membahas tentang bentuk Pelibatan keluarga dalam pendidikan yang kemudian didetailkan dalam Pasal-pasal selanjutnya dari Pasal 6 hingga Pasal 11.

Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku, sumber daya/potensi, dan kearifan lokal.

Adapun bentuk pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan adalah:

  1. Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan dalam Satuan Pendidikan

    Bentuk pelibatan keluarga di sekolah:
    1. menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
    2. mengikuti kelas Orang Tua/Wali;
    3. menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan;
    4. berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran;
    5. berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri Anak;
    6. bersedia menjadi aggota Komite Sekolah;
    7. berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah;
    8. menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan;
    9. berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
    10. memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan.

  1. Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan dalam Keluarga

    Bentuk pelibatan keluarga dalam lingkungan keluarga pada proses pendidikan dapat berupa:
    1. menumbuhkan nilai-nilai karakter Anak di lingkungan Keluarga;
    2. memotivasi semangat belajar Anak;
    3. mendorong budaya literasi; dan
    4. memfasilitasi kebutuhan belajar Anak.
  1. Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan dalam Masyarakat

    Pelibatan keluarga dalam Masyarakat untuk mendukung proses pendidikan anak dapat berupa:
    1. mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan Satuan Pendidikan dan/atau yang menganggu ketertiban umum;
    2. mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar; dan
    3. mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik.

Peran dan Tanggung Jawab dalam Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Peran dan Tanggungjawab pihak yang berkepentingan dalam hal Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan ada dalam ketentuan Permendibud No 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan BAB IV Peran dan Tanggungjawab dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, masing-masing meliputi:

  1. Peran dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

    1. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian;
    2. Mendukung program Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan;
    3. Memprakarsai pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
    4. Memfasilitasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan.
  1. Peran dan Tanggung Jawab Komite Sekolah

    1. Mendorong pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan;
    2. Mendukung pelaksanaan Pelibatan Keluarga; dan
    3. Mengoordinasikan pelaksanaan Pelibatan Keluarga.
  1. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

    1. Menyusun kebijakan Pelibatan Keluarga berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian;
    2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan dan Masyarakat;
    3. Memfasilitasi Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
    4. Melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
    5. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan.
  1. Peran dan Tanggung Jawab Kementrian

    1. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
    2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga;
    3. Memfasilitasi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
    4. Melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
    5. Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga.

Pendanaan dan Pembiayaan Kegiatan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Ketentuan Pasal 16 Permendikbud tentang Pelibatab Keluarga ini mengatakan bahwa Pembiayaan kegiatan Pelibatan Keluarga dapat bersumber dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. sumbangan;
  4. bantuan; dan/atau
  5. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Lanjutan tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Ketentuan selanjutnya untuk kegiatan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan akan diatur dalam sebuah Petunjuk Teknis dari direktur jenderal yang menyelenggarakan fungsi pembinaan pendidikan Keluarga. (Pasal 17)

Pembatasan dan Ketentuan Istilah

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan memiliki ketentuan umum. Ketentuan Umum tersebut memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan:

  1. Pelibatan Keluarga adalah proses dan/atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional.
  2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
  3. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
  4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan.
  5. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
  6. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
  7. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
  8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
  9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
  10. Anak adalah anak kandung, anak angkat, atau anak dalam perwalian yang berstatus sebagai peserta didik.
  11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
  12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pengelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permendikbud 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan adalah:

  1. bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
  2. bahwa pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan memerlukan sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1982);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

Isi Permendikbud tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Berikut isi Permendikbud 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pelibatan Keluarga adalah proses dan/atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional.
  2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
  3. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
  4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan.
  5. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
  6. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
  7. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
  8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
  9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
  10. Anak adalah anak kandung, anak angkat, atau anak dalam perwalian yang berstatus sebagai peserta didik.
  11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
  12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pengelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP, DAN SASARAN

Pasal 2

Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk:

  1. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan;
  2. mendorong Penguatan Pendidikan Karakter Anak;
  3. meningkatkan kepedulian Keluarga terhadap pendidikan Anak;
  4. membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat; dan
  5. mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Pasal 3

Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan prinsip:

  1. persamaan hak;
  2. semangat kebersamaan dengan berasaskan gotong-royong;
  3. saling asah, asih, dan asuh; dan
  4. mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi Anak.

Pasal 4

Sasaran Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

  1. Satuan Pendidikan;
  2. Komite Sekolah;
  3. Keluarga; dan
  4. Masyarakat.

BAB III
BENTUK PELIBATAN KELUARGA

Pasal 5

Bentuk Pelibatan Keluarga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan pada:

  1. Satuan Pendidikan;
  2. Keluarga; dan
  3. Masyarakat.

Pasal 6

Bentuk Pelibatan Keluarga pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa:

  1. menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
  2. mengikuti kelas Orang Tua/Wali;
  3. menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan;
  4. berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran;
  5. berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri Anak;
  6. bersedia menjadi aggota Komite Sekolah;
  7. berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah;
  8. menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan;
  9. berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
  10. memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan.

Pasal 7

Bentuk Pelibatan Keluarga pada lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa:

  1. menumbuhkan nilai-nilai karakter Anak di lingkungan Keluarga;
  2. memotivasi semangat belajar Anak;
  3. mendorong budaya literasi; dan
  4. memfasilitasi kebutuhan belajar Anak.

Pasal 8

  1. Pelibatan Keluarga dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa:
    1. mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan Satuan Pendidikan dan/atau yang menganggu ketertiban umum;
    2. mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar; dan
    3. mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik.
  2. Bentuk Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membina, mengawasi, dan/atau melaporkan kepada pihak Satuan Pendidikan atau pihak berwajib.

Pasal 9

Bentuk Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku, sumber daya/potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 10

  1. Pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkoordinasi dengan Komite Sekolah.
  2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu dan/atau paguyuban Orang Tua/Wali.
  3. Paguyuban Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan paguyuban Orang Tua/Wali peserta didik dalam satu rombongan belajar atau kelas.

Pasal 11

  1. Proses Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan untuk mewujudkan kerja sama dalam mendukung Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
  2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. program dan kegiatan; dan
    2. pembagian peran dan tanggung jawab.

BAB IV
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Peran dan tanggung jawab Satuan Pendidikan meliputi:

  1. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian;
  2. mendukung program Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan;
  3. memprakarsai pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
  4. memfasilitasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan.

Pasal 13

Peran dan tanggung jawab Komite Sekolah meliputi:

  1. mendorong pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan;
  2. mendukung pelaksanaan Pelibatan Keluarga; dan
  3. mengoordinasikan pelaksanaan Pelibatan Keluarga.

Pasal 14

  1. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
    1. menyusun kebijakan Pelibatan Keluarga berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian;
    2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan dan Masyarakat;
    3. memfasilitasi Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
    4. melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
    5. melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan.
  2. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Peran dan tanggung jawab Kementerian meliputi:

  1. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga;
  3. memfasilitasi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
  4. melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
  5. melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Pembiayaan kegiatan Pelibatan Keluarga dapat bersumber dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. sumbangan;
  4. bantuan; dan/atau
  5. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan fungsi pembinaan pendidikan Keluarga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Menteri Edukasi Berlaku

Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021

Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021
Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021
suryaden Sen, 08/02/2021 - 00:06

Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021 mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021 didalamnya mengatur tentang:

  1. penerima dana bantuan;

  2. besaran alokasi dana bantuan;

  3. komponen penggunaan dana bantuan;

  4. pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana bantuan; dan

  5. sanksi.

Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021 diterbitkan dengan memiliki pertimbangan antara lain:

  1. Untuk memberikan penghargaan atas prestasi dan mutu sekolah, dan untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekolah di daerah khusus yang belum tercukupi dari dana bantuan operasional sekolah reguler, perlu memberikan dana bantuan operasional sekolah kinerja dan dana bantuan operasional sekolah afirmasi.

  2. Agar penyaluran dana bantuan operasional sekolah kinerja dan dana bantuan operasional sekolah afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah kinerja dan bantuan operasional sekolah afirmasi.

  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan, sehingga perlu diganti.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021 dikeluarkan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makariem pada tanggal 6 Juli 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021 diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto pada tanggal 13 Juli 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021 ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 801. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021

Latar Belakang

Pertimbangan Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021:

  1. bahwa untuk memberikan penghargaan atas prestasi dan mutu sekolah, dan untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekolah di daerah khusus yang belum tercukupi dari dana bantuan operasional sekolah reguler, perlu memberikan dana bantuan operasional sekolah kinerja dan dana bantuan operasional sekolah afirmasi;

  2. bahwa agar penyaluran dana bantuan operasional sekolah kinerja dan dana bantuan operasional sekolah afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah kinerja dan bantuan operasional sekolah afirmasi;

  3. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan, sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021 adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

  6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);

  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

Isi Permendibudristek tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

  3. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian.

  4. Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang selanjutnya disebut Dana BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.

  5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

  6. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.

  1. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

  2. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.

  3. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.

  4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah.

  5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.

  1. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.

  2. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila.

  3. Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan yang selanjutnya disebut SMK Pusat Keunggulan adalah sekolah menengah kejuruan yang ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan yang berfokus pada pengembangan serta peningkatan kualitas dan kinerja dengan bidang prioritas yang diperkuat dengan kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja serta menjadi rujukan bagi SMK lainnya.

  4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

  5. Daerah Khusus adalah adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

  6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi dilakukan berdasarkan prinsip:

  1. fleksibilitas yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah;

  2. efektivitas yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah;

  3. efisiensi yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;

  4. akuntabilitas yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  5. transparansi yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

BAB II
PENERIMA DANA

Pasal 3

Sekolah penerima Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi terdiri atas:

  1. SD;

  2. SDLB;

  3. SMP;

  4. SMPLB;

  5. SMA;

  6. SMALB;

  7. SLB; dan

  8. SMK.

Pasal 4

  1. Sekolah penerima Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

    1. Sekolah Penggerak;

    2. Sekolah yang memiliki prestasi; dan

    3. Sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi.

  2. Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai Sekolah Penggerak; dan

    2. penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021.

  3. Sekolah yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. memiliki paling sedikit 3 (tiga) Peserta Didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional dan/atau internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir;

    2. memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan/atau internasional;

    3. penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021; dan

    4. tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan.

  4. Sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. memiliki rata-rata nilai rapor mutu kumulatif paling rendah 4,2 (empat koma dua) pada tahun 2018 dan tahun 2019;

    2. memiliki rata-rata nilai Ujian Nasional kumulatif paling rendah 60 (enam puluh) pada tahun 2018 dan tahun 2019;

    3. tidak memiliki sarana toilet atau jamban;

    4. penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021; dan

    5. tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan.

  5. Sekolah penerima Dana BOS Kinerja yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

  1. Sekolah penerima Dana BOS Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

    1. berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian;

    2. memiliki proporsi Peserta Didik penerima Program Indonesia Pintar yang lebih banyak;

    3. menerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 yang lebih rendah; dan

    4. memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan yang lebih kecil.

  2. Sekolah penerima Dana BOS Afirmasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

  1. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi tidak dapat ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja.

  2. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja tidak dapat ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi.

BAB III
ALOKASI DANA DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 7

  1. Alokasi dana untuk Sekolah Penggerak yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar:

    1. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap SD;

    2. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap SMP;

    3. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap SMA; dan

    4. Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk setiap SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.

  2. Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung program Sekolah Penggerak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak yang ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 8

  1. Alokasi dana untuk sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap sekolah.

  2. Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan peningkatan prestasi dan talenta Peserta Didik.

Pasal 9

  1. Alokasi dana untuk sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap sekolah.

  2. Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan program sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah.

Pasal 10

  1. Pelaksanaan penggunaan alokasi Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan komponen pada penggunaan Dana BOS Reguler.

  2. Teknis pelaksanaan penggunaan alokasi Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

  1. Alokasi dana untuk sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi sebesar:

    1. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk SD dan SMP;

    2. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk SMA dan SMK; dan

    3. Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.

  2. Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.

Pasal 12

  1. Penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi untuk pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa oleh satuan pendidikan.

  2. Penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN, PELAPORAN, TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA, DAN PENYALURAN DANA

Pasal 13

  1. Pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah.

  2. Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.

Pasal 14

Penyaluran Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.

BAB V
SANKSI

Pasal 15

  1. Penerima Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi wajib menyampaikan laporan penggunaan dana paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

  2. Dalam hal penerima Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran Dana BOS Reguler tahap II pada tahun berikutnya.

  3. Ketentuan larangan dan sanksi terhadap Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam mengelola Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai larangan dan sanksi terhadap Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS Reguler.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam hal terdapat sisa Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi Tahun Anggaran 2020 pada satuan pendidikan, maka sisa dana tersebut digunakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis penggunaan Dana BOS Reguler.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 640), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021, berikut adalah lampirannya:

TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

Satuan Pendidikan merumuskan penggunaan Dana BOS Kinerja Tahun Anggaran 2021 berdasarkan pengelompokan komponen penggunaan dana BOS Reguler sebagai berikut.

  1. Penggunaan dana BOS Kinerja bagi Sekolah Penggerak mengacu pada Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler sebagai berikut:

Tabel 1

No. Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja
1. Pengembangan Perpustakaan
  1. Pembiayaan penyediaan buku digital, perpustakaan digital, dan barang sejenis lainnya; dan/atau
  2. pembiayaan penyediaan pengembangan perpustakaan lainnya terkait pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru.
2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  1. Pembiayaan penyediaan atau pencetakan mandiri buku dan bahan ajar lainnya untuk pembelajaran dengan paradigma baru, sesuai kebutuhan;
  2. pembiayaan penyediaan atau pencetakan mandiri buku dan bahan ajar lainnya untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, sesuai kebutuhan;
  3. pembiayaan penyediaan aplikasi pembelajaran dan manajemen sekolah; dan/atau
  4. pembiayaan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan paradigma baru.
3. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ujian, asesmen, dan evaluasi pembelajaran paradigma baru antara lain:
  1. pelaksanaan Asesmen Nasional di kelas V, VIII, dan XI;
  2. khusus Sekolah Penggerak, tambahan pelaksanaan Asesmen Nasional di kelas IV, VII, dan X; dan
  3. evaluasi lainnya terkait Program Sekolah Penggerak
4. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
  1. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan penguatan literasi sekolah; dan/atau
  2. pelaksanaan program Pelaksanaan program yang mendukung pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sehat atau trias unit kesehatan sekolah di sekolah.
5. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
  1. Pembiayaan pelaksanaan pelatihan program sekolah penggerak yang dilaksanakan di sekolah;
  2. pembiayaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
  3. pembiayaan pelaksanaan komunitas belajar bagi guru dan tenaga kependidikan;
  4. pembiayaan pelaksanaan forum dialog bagi bagi guru dan tenaga kependidikan;
  5. pembiayaan penguatan literasi digital atau teknologi; dan/atau
  6. pembiayaan kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa Pembiayaan langganan daya dan jasa untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru, peningkatan kompetensi sekolah, dan penguatan literasi sekolah.
7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
  1. Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi dan hidup bersih dan sehat;
  2. pembiayaan penyediaan air dan distribusi air bersih;
  3. pembiayaan penyediaan toilet/jamban;
  4. pembiayaan penyediaan tempat cuci tangan;
  5. pembiayaan rehabilitasi toilet sesuai kondisi kerusakan toilet;
  6. pembiayaan perbaikan saluran pembuangan air; dan/atau
  7. pembiayaan lain dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana sekolah untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan penguatan literasi sekolah.

Keterangan:

Sekolah Penggerak yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja dapat menggunakan Dana BOS Kinerja di luar contoh pada Tabel 1, sepanjang dalam rangka mendukung program Sekolah Penggerak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak yang ditetapkan oleh Kementerian.

  1. Penggunaan dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki prestasi mengacu pada Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler sebagai berikut.

Tabel 2.

No. Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja
1. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  1. Pembiayaan pelaksanaan program pembinaan kesiswaan dan pengembangan talenta (minat dan bakat);
  2. pembiayaan tenaga instruktur/tenaga ahli/pemandu talenta untuk program pembinaan kesiswaan dan pengembangan talenta (minat dan bakat); dan/atau
  3. pembiayaan untuk mengikuti lomba/festival/ajang talenta lainnya.
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Pembiayaan dalam rangka penyediaan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kesiswaan dan pengembangan talenta (minat dan bakat).
  1. Penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi mengacu pada komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagai berikut.

Tabel 3.

Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
  1. Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi dan hidup bersih dan sehat;
  2. penyediaan air dan distribusi air bersih;
  3. penyediaan toilet/jamban;
  4. penyediaan tempat cuci tangan;
  5. rehabilitasi toilet sesuai kondisi kerusakan toilet;
  6. perbaikan saluran pembuangan air; dan/atau
  7. pelaksanaan program pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sehat atau trias unit kesehatan sekolah di sekolah.
Peraturan Menteri Edukasi Juknis Berlaku

Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
suryaden Sel, 10/26/2021 - 06:12

Kemendikbudristek menerbitkan Peraturan Menteri untuk mencegah dan cara penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Hal ini untuk merespon meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Aturan baru tersebut dituangkan dalam Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi memiliki latar belakang bahwa semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguran Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi dan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti kita ketahui bersama Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi didalamnya mengatur tentang:

  1. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

    1. Pencegahan:

      1. Pencegahan oleh Perguruan Tinggi

        1. pembelajaran;

        2. penguatan tata Kelola;

        3. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

      2. Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

      3. Pencegahan oleh Mahasiswa

    2. Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.

    3. Penanganan terdiri atas:

      1. pendampingan;

      2. pelindungan;

      3. pengenaan sanksi administratif; dan

      4. pemulihan Korban.

  1. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

    1. Pemimpin Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas di tingkat Perguruan Tinggi.

    2. Satuan Tugas dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.

    3. Keanggotaan Satuan Tugas berasal dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, terdiri atas unsur:

      1. Pendidik;

      2. Tenaga Kependidikan; dan

      3. Mahasiswa.

    4. Anggota Satuan Tugas berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.

    5. Anggota Satuan Tugas Tugas memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

    6. Keanggotaan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.

    7. Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

    8. Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.

    9. Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

      1. penerimaan laporan;

      2. Pemeriksaan;

      3. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;

      4. pemulihan; dan

      5. tindakan Pencegahan keberulangan.

    10. Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

    11. Kesimpulan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

    12. Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual paling sedikit memuat usulan:

      1. pemulihan Korban;

      2. sanksi kepada pelaku; dan

      3. tindakan Pencegahan keberulangan.

    13. Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

    14. Rekomendasi ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

    15. Dalam hal Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan ulang.

    16. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangannya.

  1. Pemantauan dan evaluasi

    1. Pemimpin Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.

    2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu- waktu jika diperlukan.

Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Benny Riyanto pada tanggal 3 September 2021 di Jakarta.

Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi:

  1. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;

  3. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

  3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

  10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

  11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

Isi Permendibudristek 30 tahun 2021>

Berikut adalah isi Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

  2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

  3. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

  4. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

  5. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

  6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

  7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

  8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

  9. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.

  10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.

  11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

  12. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.

  13. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.

  14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

  15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

  16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

  1. sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan

  2. untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

  1. kepentingan terbaik bagi Korban;

  2. keadilan dan kesetaraan gender;

  3. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;

  4. akuntabilitas;

  5. independen;

  6. kehati-hatian;

  7. konsisten; dan

  8. jaminan ketidakberulangan.

Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

  1. Mahasiswa;

  2. Pendidik;

  3. Tenaga Kependidikan;

  4. Warga Kampus; dan

  5. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Pasal 5

  1. Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

  2. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;

    2. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;

    3. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;

    4. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;

    5. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;

    6. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

    7. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

    8. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

    9. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;

    10. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;

    11. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

    12. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;

    13. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

    14. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

    15. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

    16. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;

    17. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;

    18. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;

    19. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;

    20. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau

    21. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

  3. Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:

    1. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;

    3. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;

    4. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;

    5. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;

    6. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau

    7. mengalami kondisi terguncang.

BAB II
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Pencegahan oleh Perguruan Tinggi

Pasal 6

  1. Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:

    1. pembelajaran;

    2. penguatan tata kelola; dan

    3. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

  2. Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.

  3. Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:

    1. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;

    2. membentuk Satuan Tugas;

    3. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

    4. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;

    5. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;

    6. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

    7. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;

    8. memasang tanda informasi yang berisi:

      1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan

      2. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;

    9. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan

    10. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

  4. Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:

    1. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;

    2. organisasi kemahasiswaan; dan/atau

    3. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua
Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7

  1. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:

    1. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:

      1. di luar area kampus;

      2. di luar jam operasional kampus; dan/atau

      3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran,

      tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan

    2. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

  2. Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.

  3. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

    1. Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan

    2. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Bagian Ketiga
Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa

Pasal 8

  1. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi:

    1. membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:

      1. di luar area kampus;

      2. di luar jam operasional kampus; dan/atau

      3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran,

      tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan

    2. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

  2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

    1. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan

    2. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

BAB III
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

  1. pendampingan;

  2. pelindungan;

  3. pengenaan sanksi administratif; dan

  4. pemulihan Korban.

Bagian Kedua
Pendampingan

Pasal 11

  1. Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

  2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. konseling;

    2. layanan kesehatan;

    3. bantuan hukum;

    4. advokasi; dan/atau

    5. bimbingan sosial dan rohani.

  3. Dalam hal, Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

  4. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau saksi.

  5. Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping.

Bagian Ketiga
Pelindungan

Pasal 12

  1. Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

  2. Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;

    2. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

    3. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;

    4. pelindungan atas kerahasiaan identitas;

    5. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;

    6. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;

    7. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;

    8. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;

    9. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;

    10. penyediaan rumah aman; dan/atau

    11. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Keempat
Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 13

  1. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.

  2. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 14

  1. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

    1. sanksi administratif ringan;

    2. sanksi administratif sedang; atau

    3. sanksi administratif berat.

  2. Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

    1. teguran tertulis; atau

    2. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.

  3. Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

    1. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau

    2. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:

      1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);

      2. pencabutan beasiswa; atau

      3. pengurangan hak lain.

  4. Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:

    1. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau

    2. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

    dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

  5. Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.

  6. Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku.

  7. Laporan hasil program konseling sebagai dasar Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 15

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 16

  1. Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.

  2. Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

    1. Korban merupakan penyandang disabilitas;

    2. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau

    3. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan.

Pasal 17

  1. Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Pemimpin Perguruan Tinggi meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

  2. Dalam hal Terlapor merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

  1. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau

  2. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima
Pemulihan Korban

Pasal 20

  1. Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa:

    1. tindakan medis;

    2. terapi fisik;

    3. terapi psikologis; dan/atau

    4. bimbingan sosial dan rohani.

  2. Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:

    1. dokter/tenaga kesehatan lain;

    2. konselor;

    3. psikolog;

    4. tokoh masyarakat;

    5. pemuka agama; dan/atau

    6. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.

  3. Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.

  4. Dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (secondary traumatic stress), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.

Pasal 21

Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

  1. Dalam hal Korban atau saksi berstatus sebagai masyarakat umum, Perguruan Tinggi dapat melakukan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban atau saksi dengan mengikutsertakan dinas yang membidangi Penanganan Kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.

  2. Dalam hal Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perguruan Tinggi dapat melakukan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban atau saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi pelindungan anak.

  3. Pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

BAB IV
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 23

  1. Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Pemimpin Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas di tingkat Perguruan Tinggi.

  2. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.

Pasal 24

  1. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

  2. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

  3. Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

    1. Pendidik;

    2. Tenaga Kependidikan; dan

    3. Mahasiswa;

  4. Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:

    1. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;

    2. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;

    3. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau

    4. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

  5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

    1. daftar riwayat hidup;

    2. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

    3. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

  6. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Pasal 25

  1. Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

    1. Pemimpin Perguruan Tinggi merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;

    2. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;

    3. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan

    4. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

  2. Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 26

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

  1. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;

  2. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan

  3. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk ditetapkan.

Pasal 27

  1. Keanggotaan Satuan Tugas berasal dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, terdiri atas unsur:

    1. Pendidik;

    2. Tenaga Kependidikan; dan

    3. Mahasiswa.

  2. Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. ketua merangkap anggota;

    2. sekretaris merangkap anggota; dan

    3. anggota.

  3. Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.

  4. Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 28

  1. Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Pendidik.

  2. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.

  3. Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 29

  1. Ketua dan sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.

  2. Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;

    2. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;

    3. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;

    4. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tingginya; dan/atau

    5. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

  3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:

    1. daftar riwayat hidup;

    2. hasil wawancara;

    3. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

    4. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Pasal 30

  1. Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.

  2. Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 31

  1. Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.

  2. Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:

    1. berakhirnya masa tugas;

    2. meninggal dunia;

    3. mengundurkan diri;

    4. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;

    5. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

    6. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau

    7. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

  1. Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir.

  2. Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a.

Pasal 33

  1. Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.

  2. Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 34

  1. Satuan Tugas bertugas:

    1. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;

    2. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi;

    3. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;

    4. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;

    5. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;

    6. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;

    7. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pelindungan kepada Korban dan saksi;

    8. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan

    9. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:

    1. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;

    2. meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;

    3. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan

    4. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 35

  1. Anggota Satuan Tugas wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

  2. Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi oleh anggota Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas.

  3. Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:

    1. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;

    2. menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan

    3. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

Pasal 36

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

  1. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

  2. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ;

  3. proses pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30; dan

  4. pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,

dilaporkan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 37

  1. Pemimpin Perguruan Tinggi memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

  2. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. penyediaan sarana dan prasarana operasional;

    2. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;

    3. pelindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan

    4. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB V
MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SATUAN TUGAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

  1. penerimaan laporan;

  2. Pemeriksaan;

  3. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;

  4. pemulihan; dan

  5. tindakan Pencegahan keberulangan.

Bagian Kedua
Penerimaan Laporan

Pasal 39

  1. Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor.

  2. Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:

    1. telepon;

    2. pesan singkat elektronik;

    3. surat elektronik; dan/atau

    4. laman resmi milik Perguruan Tinggi.

  3. Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 40

  1. Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor.

  2. Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:

    1. identifikasi Korban atau saksi pelapor;

    2. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;

    3. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;

    4. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan

    5. pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.

  3. Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 41

  1. Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.

  2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.

  3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor.

  4. Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.

  5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.

  6. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

  7. Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Pasal 42

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemimpin Perguruan Tinggi dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Bagian Keempat
Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 43

Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

Pasal 44

  1. Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

  2. Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:

    1. identitas pelaku;

    2. bentuk Kekerasan Seksual;

    3. pendampingan Korban dan/atau saksi; dan

    4. pelindungan Korban dan/atau saksi.

  3. Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:

    1. identitas Terlapor;

    2. dugaan Kekerasan Seksual;

    3. ringkasan Pemeriksaan; dan

    4. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

Pasal 45

  1. Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:

    1. pemulihan Korban;

    2. sanksi kepada pelaku; dan

    3. tindakan Pencegahan keberulangan.

  2. Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 46

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima
Pemulihan

Pasal 47

  1. Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.

  2. Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;

    2. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;

    3. pemberitahuan ke pihak terkait di Perguruan Tinggi bahwa:

      1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;

      2. selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

      3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Pendidik; dan

    4. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.

  3. Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 48

  1. Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.

  2. Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Bagian Keenam
Tindakan Pencegahan Keberulangan

Pasal 49

  1. Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan:

    1. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

    2. penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan

    3. penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4).

  2. Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:

    1. mengembangkan materi modul;

    2. mengembangkan metodologi pembelajaran;

    3. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;

    4. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau

    5. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

  3. Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

  4. Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

  5. Satuan Tugas membantu Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta mekanisme kerja Satuan Tugas diatur oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

BAB VI
PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 51

  1. Dalam hal Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan ulang.

  2. Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian.

Pasal 52

  1. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

  2. Hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. menguatkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; atau

    2. memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:

      1. mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau

      2. membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi,

      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

  3. Rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

  4. Rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 berupa pencabutan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi disertai tindak lanjut:

    1. pemulihan nama baik Terlapor; atau

    2. pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor.

  5. Keputusan Pemeriksaan ulang oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

  6. Petunjuk teknis Pemeriksaan ulang ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

BAB VII
HAK KORBAN DAN SAKSI

Pasal 53

  1. Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak:

    1. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;

    2. meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas; dan

    3. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.

  2. Saksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak:

    1. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau

    2. meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 54

  1. Pemimpin Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.

  2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

  3. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

    1. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;

    2. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;

    3. data pelaporan Kekerasan Seksual;

    4. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan

    5. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

Pasal 55

  1. Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif berupa:

    1. teguran tertulis bagi Pemimpin Perguruan Tinggi; atau

    2. pemberhentian dari jabatan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi.

  2. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Menteri dapat sewaktu-waktu melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam hal terjadi Kekerasan Seksual yang:

  1. skala berat;

  2. kondisi Korban kritis;

  3. Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau

  4. melibatkan pelaku yang karena tugas dan kedudukannya memiliki kewenangan melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Satuan Tugas yang menangani Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah ada di Perguruan Tinggi harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun; dan

  2. Perguruan Tinggi yang belum memiliki Satuan Tugas harus membentuk Satuan Tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun,

terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Permendibudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Edukasi Berlaku

Permendikbud 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan

Permendikbud 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan
Permendikbud 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan
jogloabang Sen, 06/24/2019 - 00:27

Permendikbud Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan ditetapkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 18 Januari 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peeraturan Perundang-undangan Kemenkumham pada tanggal 4 Februari 2019 di Jakarta.

Latar belakang diterbitkannya Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu menetapkan petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan, dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum mengenai dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan ini mengganti/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 426).

Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan ini mengatur tentang spesifikasi teknis pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Pendidikan yang terdiri dari 10 (sepuluh) Lampiran yaitu sebagai berikut:

Dasar Hukum Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan:

  1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  6. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
  8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1642) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 753);

Isi Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.
  2. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
  3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
  4. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  5. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
  6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
  7. Sekolah Luar Biasa yang disebut SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan terintegrasi atau dalam bentuk SDLB, SMPLB, atau SMALB.
  1. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
  2. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah tempat/wadah yang menyediakan bahan bacaan bagi peserta didik nonformal dan masyarakat sekitar dalam upaya mewujudkan pendidikan sepanjang hayat.
  3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  5. Sarana Pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
  6. Prasarana Pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
  7. Standar Sarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
  8. Standar Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
  9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

  1. Buku Pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi.
  2. Buku Referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.
  3. Buku Panduan Pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik.
  4. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
  5. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
  6. Media Pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
  7. Alat Kesenian Tradisional adalah alat musik tradisional yang digunakan secara turun temurun di daerah yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu atau tarian.
  8. Alat Permainan Edukatif selanjutnya disingkat APE adalah seperangkat bahan dan media belajar untuk mendukung kegiatan belajar melalui bermain, sehingga menjadi lebih efektif dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak.
  9. Perabot adalah sarana pengisi ruang berupa barang perlengkapan sehari-hari dari fungsi ruang dimaksud.
  10. Kerusakan Bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.
  11. Ruang Belajar adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang meliputi ruang kelas dan ruang belajar lainnya.
  12. Ruang Kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus dan baru dibangun di atas lahan kosong.
  1. Ruang Laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.
  2. Ruang Praktik Siswa adalah ruang kegiatan pembelajaran secara praktik untuk kompetensi keahlian tertentu yang memerlukan peralatan khusus.
  3. Ruang Keterampilan adalah ruang untuk pelaksanaan pendidikan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan vokasional peserta didik.
  4. Ruang Perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
  5. Ruang Guru atau Pendidik adalah ruang untuk guru atau pendidik bekerja di luar kelas, beristirahat, menerima tamu, dan fungsi lain yang berkaitan dengan pembelajaran.
  6. Ruang Penunjang adalah ruangan lainnya yang meliputi ruang pimpinan, ruang guru atau pendidik, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang UKS, ruang serba guna, ruang aula, ruang seni budaya, ruang konseling atau assessment, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau berolahraga.
  7. Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah resource room pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, digunakan untuk peserta didik dengan ragam disabilitas tertentu ketika terjadi kendala belajar, dan/atau sebagai ruang konseling dan/atau ruang terapi khusus ketika terjadi kondisi tertentu pada peserta didik disabilitas yang mengikuti pendidikan inklusif.
  8. E-tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
  9. E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
  10. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia.

Pasal 2

Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan

Pasal 3

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

  1. DAK Fisik Subbidang Pendidikan PAUD;
  2. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD;
  3. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP;
  4. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB;
  5. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMA;
  6. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMK; dan
  7. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SLB.

Pasal 4

Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 426), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 87

Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Lampiran I Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Lampiran II Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Lampiran III Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Lampiran IV Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Lampiran V Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Lampiran VI Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Lampiran VII Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Lampiran VIII Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Lampiran IX Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Lampiran X Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Sila unduh Permendikbud No 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan lengkap di sini.

Peraturan Menteri Juknis Edukasi Berlaku

Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK

Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
jogloabang Min, 01/24/2021 - 07:07

Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).

Permendikbud PPDB tahun 2021 yaitu Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK memiliki banyak perbedaan dengan Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Adapun Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK memiliki pertimbangan:

  1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  2. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti.

Perbedaan antara Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591), ada di bagian akhir tulisan ini.

Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK menggarisbawahi dalam Pasal 1 bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel dan dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan Mendikbud Nadiem Anwar Makariem pada tanggal 7 Januari 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 7 Januari 2021 di Jakarta,

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK, adalah:

  1. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

  6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

Isi Permendikbud tentang PPDB 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

  2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

  3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

  4. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

  5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

  1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

  2. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

  3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

  1. PPDB dilaksanakan secara:

    1. objektif;

    2. transparan; dan

    3. akuntabel.

  2. PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

  1. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan

  2. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

  1. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:

    1. 7 (tujuh) tahun; atau

    2. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

  2. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

  3. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:

    1. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan

    2. kesiapan psikis.

  4. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

  5. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

  1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

  2. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

  1. Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:

    1. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

    2. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

  2. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 7

  1. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

    1. akta kelahiran; atau

    2. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

  2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:

    1. menyelenggarakan pendidikan khusus;

    2. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan

    3. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan:

  1. ijazah; atau

  2. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

  1. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

  2. Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

    1. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA; dan

    2. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.

  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 10

  1. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

  2. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

  1. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan

  2. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

  1. PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.

  2. Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. zonasi;

    2. afirmasi;

    3. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau

    4. prestasi.

Pasal 13

  1. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:

    1. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;

    2. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan

    3. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

  2. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

  3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

  4. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

Pasal 14

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 15

  1. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:

    1. SMK;

    2. satuan pendidikan kerja sama;

    3. sekolah Indonesia di luar negeri;

    4. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;

    5. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

    6. sekolah berasrama;

    7. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan

    8. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

  2. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada:

    1. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD, SMP, dan SMA; dan

    2. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK.

Pasal 16

  1. Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

  2. Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 17

  1. PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

  2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

  3. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

  4. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

    1. bencana alam; dan/atau

    2. bencana sosial.

Pasal 18

  1. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.

  2. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

  3. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 19

  1. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

  2. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:

    1. jalur afirmasi; atau

    2. jalur prestasi,

    di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 20

  1. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

  2. Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

    1. sebaran sekolah;

    2. data sebaran domisili calon peserta didik; dan

    3. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

  3. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.

  4. Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

  5. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

  6. Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.

  7. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.

  8. Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 21

  1. PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:

    1. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan

    2. penyandang disabilitas.

  2. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

  3. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 22

  1. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:

    1. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

    2. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

  2. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 23

  1. Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:

    1. instansi;

    2. lembaga;

    3. kantor; atau

    4. perusahaan yang mempekerjakan.

  2. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

  3. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 24

  1. PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:

    1. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau

    2. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

  2. Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.

  3. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

  4. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 26

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

  1. pengumuman pendaftaran;

  2. pendaftaran;

  3. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

  4. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan

  5. daftar ulang.

Pasal 27

  1. Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26:

    1. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan

    2. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

      1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan

      2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

  2. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 28

  1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara terbuka.

  2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:

    1. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan

    2. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.

  3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.

  4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

    1. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;

    2. tanggal pendaftaran;

    3. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;

    4. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP, dan kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan

    5. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

  5. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 29

  1. Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.

  2. Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

  3. Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

  4. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4
Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 30

  1. Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

    1. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan

    2. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

  2. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

  3. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 31

  1. Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

  2. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 32

  1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

  2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

    1. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;

    2. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau

    3. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.

  3. Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.

  4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

  5. Selain seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 33

  1. Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

  2. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.

  3. Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.

  4. Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.

  5. Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

  6. Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

  7. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:

    1. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau

    2. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 34

  1. Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

  2. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

  3. Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

  4. Khusus untuk SMK, dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 35

  1. Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.

  2. Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 36

  1. Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

  2. Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 37

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 38

  1. Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

  2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

  3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

  1. Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:

    1. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;

    2. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan

    3. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

  2. Peserta didik setara SMP, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, atau SMK di Indonesia setelah:

    1. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

    2. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;

    3. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK; dan

    4. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 40

  1. Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

  2. Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:

    1. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan

    2. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

  3. Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:

    1. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan

    2. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.

  4. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 41

  1. Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

  2. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

  3. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ult.kemdikbud.go.id.

Pasal 42

  1. Kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

  2. Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

  1. Gubernur, bupati, atau walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan

  2. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Demikian isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang ditetapkan Mendikbud Nadiem Anwar Makariem pada tanggal 7 Januari 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 7 Januari 2021 di Jakarta,

Perlu kita ketahui bersama apa perbedaan antara Permendikbud PPDB yang tahun 2019 dan tahun 2021. Bahwa ada perbedaan antara Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK dengan Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK menjadi isu pokok terbitnya Permendikbud PPDB yang baru. Adapun perbedaan PPDB lama dan baru adalah seperti di bawah ini.

Perbedaan
Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
dengan
Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
1 Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:

  1. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  2. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
  3. Jalur zonasi SMA paling
    sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:

  1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  2. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  3. Sekolah Kerja Sama;
  4. Sekolah Indonesia di luar negeri;
  5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  6. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  7. Sekolah berasrama;
  8. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  9. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu)
    Rombongan Belajar.
  1. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
    1. SMK;
    2. satuan pendidikan kerja sama;
    3. sekolah Indonesia di luar negeri;
    4. sekolah yang menyelenggarakan
      pendidikan khusus;
    5. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
    6. sekolah berasrama;
    7. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
    8. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
3  
  1. Pemerintah Daerah dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
  2. Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
4 Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal 17

  1. Dalam hal calon peserta
    didik tidak memiliki kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
  2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    1. bencana alam; dan/atau
    2. bencana sosial.

Pasal 18

  1. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
  2. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
5 Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

  1. sebaran sekolah;
  2. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  3. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
6 Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat. Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
7 Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.  
8 Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:

  1. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  2. penyandang disabilitas.
9 Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
10

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:

  1. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau
  2. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non- akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
  1. PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
    1. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
    2. prestasi di bidang akademik maupun non- akademik.
  2. Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
11
  1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai UN.
  2. Selain mempertimbangkan nilai UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
    1. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
    2. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
  1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
  2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan:
    1. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
    2. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
    3. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
  3. Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
  4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK wajib memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15 (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
  5. Selain seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
12  
  1. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
  2. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
13 Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB. Kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
14 Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
15 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya Gubernur, bupati, atau walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya
16 Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan PPDB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Demikianlah isi perbedaan antara Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK dengan Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK, semoga bermanfaat

Peraturan Menteri Edukasi Panduan Berlaku

Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar

Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
jogloabang Rab, 07/01/2020 - 11:59

Pada bulan Februari tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau Peserta Didik dari tingkat dasar hingga tingkat Perguruan Tinggi. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar ini mencabut aturan PIP yang lama yaitu:

  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018;

  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1100); dan

  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 239),

Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar ini menyesuaikan dengan aturan Kementerian yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242), dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali juga mengatur Pendidikan Tinggi, yang pada lima tahun yang lalu di atur oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 21 Februari 2020. Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 21 Februari 2020 di Jakarta.

Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158, agar setiap orang mengetahuinya.

Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar

Status, Mencabut

Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar adalah Peraturan Menteri baru. Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar mencabut dan tidak memberlakukan lagi :

  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018;

  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1100); dan

  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 239),

Latar Belakang

Pertimbangan Permendikbud 10 tahun 2020 tentang PIP adalah:

  1. bahwa sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, perlu memberikan bantuan pendidikan dan afirmasi pendidikan tinggi kepada peserta didik dan mahasiswa;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

Isi Permendibud tentang PIP

Berikut adalah isi Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

  2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

  3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

  4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

  5. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP.

  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

  7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

PIP bertujuan:

  1. bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah:

    1. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

    2. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau

    3. menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja;

  2. bagi pendidikan tinggi:

    1. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;

    2. meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;

    3. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau

    4. meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

Pasal 3

PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:

  1. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;

  2. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

  3. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;

  4. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;

  5. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan

  6. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Pasal 4

  1. PIP yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:

    1. Peserta Didik pemegang KIP;

    2. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:

      1. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;

      2. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;

      3. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;

      4. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;

      5. Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah;

      6. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; atau

      7. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

  2. Anak yang termasuk dalam prioritas sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, atau pemangku kepentingan.

Pasal 5

PIP yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran:

  1. Mahasiswa pemegang KIP merupakan peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang telah memiliki KIP;

  2. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:

    1. Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;

    2. Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera; atau

    3. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.

  3. Mahasiswa yang:

    1. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;

    2. orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua; atau

    3. anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  4. Mahasiswa warga negara Indonesia yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:

    1. bencana alam;

    2. konflik sosial; atau

    3. kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.

Pasal 6

  1. Peserta Didik/Mahasiswa dapat dibatalkan sebagai penerima KIP melalui penetapan pembatalan penerima KIP oleh kuasa pengguna anggaran.

  2. Penerima KIP yang dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika penerima KIP:

    1. meninggal dunia;

    2. putus sekolah/tidak melanjutkan pendidikan;

    3. tidak diketahui keberadaannya;

    4. menolak menerima KIP;

    5. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

    6. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

    7. tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran sebagai penerima PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

  3. Pembatalan oleh kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari:

    1. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya bagi Peserta Didik penerima KIP; atau

    2. pemimpin Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa penerima KIP.

Pasal 7

  1. Menteri menyediakan KIP berdasarkan data anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

  2. Dalam hal data anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin tidak terdapat pada data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menggunakan data sejenis yang bersumber dari usulan satuan pendidikan.

  3. Data sejenis lainnya yang diusulkan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari pemangku kepentingan yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

Pembiayaan pencetakan KIP dapat dibebankan pada anggaran Kementerian atau dibebankan kepada mitra penyalur sesuai dengan kuota nasional masing-masing.

Pasal 9

Penyaluran dan pengelolaan PIP dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian yang membidangi urusan layanan pembiayaan pendidikan.

Pasal 8

  1. Unit kerja pada Kementerian yang membidangi urusan layanan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai pengelola PIP tingkat pusat bertugas:

    1. menyusun petunjuk pelaksanaan PIP;

    2. menerima usulan penerima PIP dari Perguruan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dinas pendidikan provinsi, atau dinas pendidikan kabupaten/kota;

    3. melakukan validasi usulan penerima PIP dari Perguruan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dinas pendidikan provinsi, atau dinas pendidikan kabupaten/kota;

    4. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP;

    5. menyalurkan PIP;

    6. menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan PIP;

    7. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP; dan

    8. melaporkan pelaksanaan PIP.

  2. Petunjuk pelaksanaan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 11

  1. Pengelola PIP tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bertugas:

    1. mengusulkan Peserta Didik/Mahasiswa calon penerima PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya;

    2. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya;

    3. menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya; dan

    4. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP di wilayahnya.

  2. Pengelola PIP tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelola dinas pendidikan provinsi.

  3. Pengelola PIP tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelola dinas pendidikan kabupaten/kota.

  4. Pengelola PIP Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 12

  1. Pengelola PIP tingkat satuan pendidikan merupakan sekolah, Perguruan Tinggi, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, atau lembaga kursus dan pelatihan yang ditunjuk, dengan rincian tugas meliputi:

    1. mengusulkan Peserta Didik/Mahasiswa calon penerima PIP sesuai dengan persyaratan;

    2. memantau dan membantu kelancaran proses pengambilan PIP; dan

    3. menerima anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun pemegang KIP yang belum/putus sekolah.

  2. Peserta Didik/Mahasiswa calon penerima PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan ke unit kerja pada Kementerian yang membidangi urusan layanan pembiayaan pendidikan melalui pengelola PIP tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sesuai kewenangannya.

Pasal 13

  1. Pendanaan pengelolaan PIP pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, kabupaten/kota dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

  2. Pendanaan pengelolaan PIP pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Peserta Didik penerima PIP yang telah mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan satuan pendidikan menengah;

  2. Mahasiswa yang telah menerima bantuan biaya pendidikan tinggi; dan

  3. Mahasiswa yang telah menerima afirmasi pendidikan tinggi,

tetap menerima PIP, bantuan biaya pendidikan tinggi, atau afirmasi pendidikan tinggi sampai dengan jangka waktu pemberian berakhir.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018;

  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1100); dan

  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 239),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 10 tahun 2020
tentang
Program Indonesia Pintar

Peraturan Menteri Edukasi Berlaku

Permendikbud 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan

Permendikbud 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan
Permendikbud 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan
jogloabang Sel, 06/25/2019 - 13:05

Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Perbaikan AC, Tari Modern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain Dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris Untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut Tradisional, dan Pemasaran Digital diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Perbaikan AC, Tari Modern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain Dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris Untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut Tradisional, dan Pemasaran Digital.

Permendikbud No 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Perbaikan AC, Tari Modern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain Dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris Untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut Tradisional, dan Pemasaran Digital ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 2 April 2019 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 425 pada tanggal 12 April 2019 di Jakarta.

Permendikbud 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Perbaikan AC, Tari Modern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain Dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris Untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut Tradisional, dan Pemasaran Digital adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Latar belakang diterbitkannya Permendikbud 11 tahun 2010 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

Landasan Hukum Permendikbud Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

Isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan

Pasal 1

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan

Pasal 2

Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai:

  1. pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri; dan
  2. acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum.

Pasal 3

Standar Kompetensi Lulusan di bidang keterampilan sebagai berikut:

  1. Perbaikan AC;
  2. Tari Modern Indonesia;
  3. Pengembangan Gim;
  4. Desain Web;
  5. Pemrograman Web;
  6. Desain dengan Bantuan Komputer;
  7. Komputer Aplikasi Perkantoran;
  8. Pengasuhan Anak;
  9. Perbaikan Telepon Seluler;
  10. Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram;
  11. Perakitan Pipa Bahan Logam;
  12. Pengoperasian Alat Berat;
  13. Akupresur;
  14. Penyutradaraan Televisi;
  15. Penyiaran Radio;
  16. Tari Tradisional;
  17. Bahasa Inggris untuk Pekarya Kesehatan;
  18. Jurnalistik;
  19. Desain Interior;
  20. Perbaikan Sepeda Motor;
  21. Robotika;
  22. Awak Kabin Pesawat Udara;
  23. Tata Operasi Darat;
  24. Pijat Urut Tradisional, meliputi:
    1. Pijat Urut Kebugaran; dan
    2. Pijat Urut Perawatan Wanita dan Bayi; dan
  25. Pemasaran Digital.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pokok-Pokok dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan

  1. Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  1. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum.
  1. Standar Kompetensi Lulusan di bidang keterampilan sebagai berikut:
    1. Perbaikan AC;
    2. Tari Modern Indonesia;
    3. Pengembangan Gim;
      1. Pengembangan Gim Jenjang 2;
      2. Pengembangan Gim Jenjang 3;
    4. Desain Web;
    5. Pemrograman Web;
    6. Desain dengan Bantuan Komputer;
    7. Komputer Aplikasi Perkantoran;
    8. Pengasuhan Anak;
      1. Pengasuhan Anak Jenjang 2;
      2. Pengasuhan Anak Jenjang 3;
    9. Perbaikan Telepon Seluler;
      1. Perbaikan Telepon Seluler Jenjang 3;
      2. Perbaikan Telepon Seluler Jenjang 4;
    10. Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram;
      1. Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram Jenjang 3;
      2. Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram Jenjang 4;
    11. Perakitan Pipa Bahan Logam;
    12. Pengoperasian Alat Berat;
    13. Akupresur;
      1. Akupresur Jenjang 2;
      2. Akupresur Jenjang 4;
    14. Penyutradaraan Televisi;
    15. Penyiaran Radio;
    16. Tari Tradisional;
    17. Bahasa Inggris untuk Pekarya Kesehatan;
    18. Jurnalistik;
    19. Desain Interior;
    20. Perbaikan Sepeda Motor;
    21. Robotika;
    22. Awak Kabin Pesawat Udara;
    23. Tata Operasi Darat;
    24. Pijat Urut Tradisional, meliputi:
      1. Pijat Urut Kebugaran; dan
      2. Pijat Urut Perawatan Wanita dan Bayi; dan
    25. Pemasaran Digital.
      1. Pemasaran Digital Jenjang 3;
      2. Pemasaran Digital Jenjang 4;
  1. Standar Kompetensi Lulusan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Permendikbud 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Perbaikan AC, Tari Modern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain Dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris Untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut Tradisional, dan Pemasaran Digital.
     
  2. Lampiran Peraturan Menteri ini memiliki kerangka sebagai berikut:
     
    1. Pendahuluan
       
      1. Latar Belakang SKL
      2. Pengertian
        1. Capaian pembelajaran
        2. Pengetahuan
        3. Sikap
        4. Keterampilan
        5. Kompetensi
        6. Pengalaman Kerja
        7. Diskripsi umum KKNI
        8. Diskripsi kualifikasi KKNI
        9. Diskripsi capaian pembelajaran khusus
        10. Standar kompetensi lulusan berbasis KKNI
        11. Kurikulum
        12. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
      3. Tujuan SKL
      4. Uraian Program
        1. Nama program
        2. Tujuan program
        3. Manfaat program
        4. Kualifikasi peserta program
        5. Metode kursus dan pelatihan
        6. Uji kompetensi
        7. Sertifikat kelulusan
           
    2. Standar Kompetensi Lulusan Berbasis KKNI
      1. Profil lulusan
      2. Jabatan kerja
      3. Capaian pembelajaran
        1. Diskripsi umum KKNI
        2. Diskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI
        3. Diskripsi capaian pembelajaran bidang kursus dan pelatihan yang dimaksud, sesuai dengan jenjang KKNI, meliputi:
          1. sikap dan tata nilai,
          2. kemampuan di bidang kerja,
          3. pengetahuan yang dikuasai, dan
          4. hak dan tanggung jawab
      4. Ruang lingkup penyusunan
      5. Standar kompetensi lulusan berisi:
        1. unit kompetensi,
        2. elemen kompetensi, dan
        3. indikator kelulusan
      6. Rekognisi Pembelajaran Lampau
         
    3. Penutup

Salinan Permendikbud 11 tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan

Lampiran Peraturan Menteri Permendikbud 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Perbaikan AC, Tari Modern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain Dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris Untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut Tradisional, dan Pemasaran Digital

  1. Lampiran Nomor 1 Perbaikan AC;
  1. Lampiran Nomor 2 Tari Modern Indonesia;
  1. Lampiran Nomor 3 Pengembangan Gim;
    1. Lampiran Nomor 3 A Pengembangan Gim Jenjang 2;
    2. Lampiran Nomor 3 B Pengembangan Gim Jenjang 3;
  1. Lampiran Nomor 4 Desain Web;
  1. Lampiran Nomor 5 Pemrograman Web;
  1. Lampiran Nomor 6 Desain dengan Bantuan Komputer;
  1. Lampiran Nomor 7 Komputer Aplikasi Perkantoran;
  1. Lampiran Nomor 8 Pengasuhan Anak;
    1. Lampiran Nomor 8 A Pengasuhan Anak Jenjang 2;
    2. Lampiran Nomor 8 B Pengasuhan Anak Jenjang 3;

  1. Lampiran Nomor 9 Perbaikan Telepon Seluler;
    1. Lampiran Nomor 9 A Perbaikan Telepon Seluler Jenjang 3;
    2. Lampiran Nomor 9 B Perbaikan Telepon Seluler Jenjang 4;
  1. Lampiran Nomor 10 Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram;
    1. Lampiran Nomor 10 A Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram Jenjang 3;
    2. Lampiran Nomor 10 B Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram Jenjang 4;
  1. Lampiran Nomor 11 Perakitan Pipa Bahan Logam;
  1. Lampiran Nomor 12 Pengoperasian Alat Berat;
  1. Lampiran Nomor 13 Akupresur;
    1. Lampiran Nomor 13 A Akupresur Jenjang 2;
    2. Lampiran Nomor 13 B Akupresur Jenjang 4;
  1. Lampiran Nomor 14 Penyutradaraan Televisi;
  1. Lampiran Nomor 15 Penyiaran Radio;
  1. Lampiran Nomor 16 Tari Tradisional;
  1. Lampiran Nomor 17 Bahasa Inggris untuk Pekarya Kesehatan;
  1. Lampiran Nomor 18 Jurnalistik;
  1. Lampiran Nomor 19 Desain Interior;
  1. Lampiran Nomor 20 Perbaikan Sepeda Motor;
  1. Lampiran Nomor 21 Robotika;
  1. Lampiran Nomor 22 Awak Kabin Pesawat Udara;
  1. Lampiran Nomor 23 Tata Operasi Darat;
  1. Lampiran Nomor 24 Pijat Urut Tradisional, meliputi:
    1. Lampiran Nomor 24 A Pijat Urut Kebugaran; dan
    2. Lampiran Nomor 24 B Pijat Urut Perawatan Wanita dan Bayi; dan
  1. Lampiran Nomor 25 Pemasaran Digital.
    1. Lampiran Nomor 25 A Pemasaran Digital Jenjang 3;
    2. Lampiran Nomor 25 B Pemasaran Digital Jenjang 4;

Unduh semua tentang Peraturan Menteri Permendikbud 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Perbaikan AC, Tari Modern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain Dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris Untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut Tradisional, dan Pemasaran Digital di tautan ini.

Perbaikan AC, Tari Modern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain Dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris Untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut Tradisional, Pemasaran Digital

Peraturan Menteri Lembaga Edukasi Berlaku

Permendikbud 119 tahun 2014 tentang PJJ Pendidikan Dasar dan Menengah

Permendikbud 119 tahun 2014 tentang PJJ Pendidikan Dasar dan Menengah
Permendikbud 119 tahun 2014 tentang PJJ Pendidikan Dasar dan Menengah
suryaden Kam, 11/11/2021 - 12:45

Peraturan menteri yang mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah adalah Permendikbud 119 tahun 2014 tentang PJJ Pendidikan Dasar dan Menengah. Izin penyelenggaraan PJJ pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK regular ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Apakah maksudnya PJJ ?. PJJ adalah singkatan dari Pendidikan Jarak Jauh. PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran. PJJ jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah.

Siapa yang berhak mengeluarkan izin Penyelenggaraan PJJ?. Izin penyelenggaraan PJJ satuan pendidikan Indonesia di luar negeri ditetapkan oleh Menteri. Izin penyelenggaraan PJJ satuan pendidikan kerja sama lembaga asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia ditetapkan oleh Menteri.

Apakah kewajiban Penyelenggaran PJJ?. Penyelenggara PJJ wajib memenuhi syarat yaitu memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi; memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik secara intensif; menyediakan sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; menyediakan sumber daya praktik dan/atau praktikum atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum; menyediakan fasilitas pemantapan pengalaman lapangan atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan pemantapan pengalaman lapangan; menyediakan panduan bagi pengguna sistem pengelolaan pembelajaran dan panduan pengembangan materi pembelajaran; dan menyediakan pedoman etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet (pedoman netiket).

Bagaimanakah standar beban belajar PJJ ?. Beban belajar peserta didik untuk menyelesaikan setiap jenjang yang diselenggarakan secara PJJ sama dengan beban belajar sesuai dengan Standar Isi.

Peraturan Mendikbud Nomor 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan pelaksanaan dari amanat ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Permendikbud 119 tahun 2014 tentang PJJ Dasar dan Menengah didalamnya mengatur tentang tujuan, karakteristik, dan ruang lingkup pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; kelembagaan; penyelenggaraan; perizinan; kewajiban penyelenggara; beban belajar; sistem pengelolaan pembelajaran; proses pembelajaran; pendidik dan tenaga kependidikan; peserta didik; pembinaan dan evaluasi; pembiayaan; penjaminan mutu; pelaporan; dan pendelegasian. PJJ mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2014 oleh Mendikbud Mohammad Nuh. Peraturan Mendikbud Nomor 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah diundangkan Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta pada tangal 17 Oktober 2014.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1650. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 119 tahun 2014
tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Latar Belakang

Pertimbangan Permendikbud 119 tahun 2014 tentang PJJ Pendidikan Dasar dan Menengah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud 119 tahun 2014 tentang PJJ Pendidikan Dasar dan Menengah adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

  7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

Isi Permendikbud 119 tahun 2014

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran.

  2. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

  3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan jarak jauh.

  4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

  5. Belajar tuntas adalah suatu sistem belajar yang mengutamakan tingkat penguasaan pada level kompetensi tertentu bagi setiap peserta didik.

  6. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademis dan administrasi, maupun pribadi secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

  7. Tutor adalah pendidik memberikan bantuan belajar kepada peserta didik.

  8. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan, baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

  9. Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut TKB adalah bagian dari satuan pendidikan berupa tempat atau ruang yang representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

  10. Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.

  11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

  12. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

  13. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB II
TUJUAN, KARAKTERISTIK, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PJJ jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 3

PJJ mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.

Pasal 4

  1. PJJ jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat diselenggarakan pada lingkup:

    1. program yang mencakup:

      1. mata pelajaran;

      2. bidang keahlian, program keahlian, dan/atau paket keahlian; atau

    2. satuan pendidikan.

  2. PJJ pada lingkup mata pelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a hanya diselenggarakan dalam 1 (satu) mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

  3. PJJ pada bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diselenggarakan pada 50% lebih dari jumlah mata pelajaran.

  4. PJJ yang diselenggarakan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diselenggarakan pada satuan pendidikan yang seluruh mata pelajarannya dilaksanakan secara jarak jauh.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 5

  1. PJJ dengan lingkup mata pelajaran diselenggarakan oleh SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK reguler.

  2. PJJ dengan lingkup keahlian, program keahlian, dan/atau paket keahlian diselenggarakan oleh SMK/MAK reguler.

  3. PJJ dengan lingkup satuan pendidikan diselenggarakan dalam bentuk:

    1. SD/MI Terbuka;

    2. SMP/MTs Terbuka;

    3. SMA/MA Terbuka; dan

    4. SMK/MAK Terbuka.

Pasal 6

Struktur pengelola sekolah/madrasah penyelenggara PJJ paling sedikit terdiri atas:

  1. kepala sekolah/madrasah;

  2. tutor/guru;

  3. pengelola sekolah/madrasah penyelenggara PJJ dan TKB; dan

  4. tenaga kependidikan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 7

  1. Pengorganisasian PJJ dapat diselenggarakan dalam modus tunggal, modus ganda, atau modus konsorsium.

  2. Pengorganisasian PJJ modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan hanya dengan moda jarak jauh.

  3. Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh.

  4. Pengorganisasian modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring kerja sama penyelenggaraan pendidikan jarak jauh lintas satuan pendidikan dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional.

Pasal 8

Sistem pembelajaran dalam PJJ dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan:

  1. menggunakan moda pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;

  2. menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;

  3. menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan dari pada pendidik; dan

  4. menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi program pembelajaran elektronik yang terkini mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 9

  1. Izin penyelenggaraan PJJ pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK regular ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

  2. Izin penyelenggaraan PJJ satuan pendidikan Indonesia di luar negeri ditetapkan oleh Menteri.

  3. Izin penyelenggaraan PJJ satuan pendidikan kerja sama lembaga asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI
KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 10

Penyelenggara PJJ wajib:

  1. memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

  2. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik secara intensif;

  3. menyediakan sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

  4. menyediakan sumber daya praktik dan/atau praktikum atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum;

  5. menyediakan fasilitas pemantapan pengalaman lapangan atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan pemantapan pengalaman lapangan;

  6. menyediakan panduan bagi pengguna sistem pengelolaan pembelajaran dan panduan pengembangan materi pembelajaran; dan

  7. menyediakan pedoman etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet (pedoman netiket).

BAB VII
BEBAN BELAJAR

Pasal 11

Beban belajar peserta didik untuk menyelesaikan setiap jenjang yang diselenggarakan secara PJJ sama dengan beban belajar sesuai dengan Standar Isi.

BAB VIII
SISTEM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pasal 12

  1. Pembelajaran pada PJJ dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengelolaan Pembelajaran yang meliputi proses administrasi, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan pembelajaran.

  2. Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran, pelaporan kegiatan belajar, kelulusan, dan sertifikasi.

  3. Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi penyusunan rencana pembelajaran yang didasarkan pada standar kompetensi lulusan dan kebutuhan peserta didik.

  4. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. belajar mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar;

    2. tutorial dan responsi dengan berbagai sarana komunikasi sinkronus atau asinkronus;

    3. penugasan, pengumpulan, dan penilaian tugas, baik secara online maupun offline;

    4. latihan dan ujian dengan memanfaatkan beragam jenis dan alat penilaian;

    5. penilaian beragam kegiatan belajar; dan

    6. praktikum dengan menggunakan perangkat lunak simulator atau laboratorium kering (dry lab).

  5. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

  6. Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan kegiatan belajar oleh pendidik/tutor dan peserta didik dengan media portofolio.

  7. Pelaporan kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perekaman kegiatan pembelajaran.

BAB IX
PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 13

  1. Belajar mandiri dilakukan peserta didik secara perseorangan atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bimbingan dan bantuan belajar atau tutorial sesuai dengan keperluan.

  2. Tutorial dilakukan oleh tutor/guru dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam bentuk:

    1. tutorial online yang dilaksanakan melalui sistem pengelolaan pembelajaran;

    2. tutorial tatap muka yang dilaksanakan di sekolah induk, TKB atau satuan pendidikan serta sesuai dengan keberadaan peserta didik.

  3. Tutorial online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimanfaatkan pendidik untuk melakukan penilaian, diskusi, tanya jawab, penugasan, praktikum, dan bimbingan.

  4. Tutorial tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimanfaatkan pendidik secara terbatas.

Pasal 14

  1. Penilaian akhir hasil belajar pada setiap jenjang PJJ dilakukan melalui ujian sekolah dan ujian nasional.

  2. Ujian nasional pada PJJ mengikuti prosedur ujian nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Sertifikat/tanda lulus mata pelajaran bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian atau tanda lulus satuan pendidikan dikeluarkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara PJJ.

BAB X
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 15

  1. Pendidik pada PJJ meliputi:

    1. tutor; dan/atau

    2. guru.

  2. Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki fungsi sebagai: perancang program pembelajaran; penyusun dan/atau pengembang bahan ajar dan media; penyebar luas dan/atau pengunggah bahan ajar dan media; penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar; dan tutor.

  3. Tenaga kependidikan pada PJJ paling sedikit meliputi:

    1. pengelola di sekolah/madrasah induk dan TKB atau satuan pendidikan penyelenggara PJJ; dan

    2. administrator.

Pasal 16

  1. Pendidik pada PJJ memenuhi tugas sebagai guru dan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Guru yang tidak memenuhi beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka perminggu dapat dipenuhi dengan bertugas menjadi tutor pada PJJ.

  3. Guru yang bertugas menjadi tutor pada PJJ sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah guru memenuhi paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkalnya.

  4. Guru yang bertugas menjadi tutor pada PJJ sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung sebagai beban kerja guru untuk setiap 1 (satu) jam tatap muka sama dengan:

    1. 40% (empat puluh persen) dari 1 (satu) jam pembelajaran reguler untuk setiap peserta didik SD/MI;

    2. 50% (lima puluh persen) dari 1 (satu) jam pembelajaran reguler untuk setiap peserta didik SMP/MTs; atau

    3. 60% (enam puluh persen) dari 1 (satu) jam pembelajaran reguler untuk setiap peserta didik SMA/SMK/MAK.

BAB XI
PESERTA DIDIK

Pasal 17

  1. Peserta didik yang mengikuti PJJ diprioritaskan untuk usia sekolah.

  2. Setiap peserta didik harus terdaftar sebagai peserta didik yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 18

  1. Pembinaan PJJ menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, proses pembelajaran, dan kelembagaan.

Pasal 19

  1. Evaluasi penyelenggaraan PJJ dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

  1. Sekolah/madrasah penyelenggara PJJ wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu sekolah/madrasah yang bersangkutan.

  2. Pelaksanaan pembelajaran harus dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh satuan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang bersangkutan.

  3. PJJ wajib diakreditasi sesuai dengan karakteristik PJJ.

BAB XV
PELAPORAN

Pasal 22

Sekolah/madrasah wajib melaporkan penyelenggaraan PJJ kepada Pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI
PENDELEGASIAN

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal terkait.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Edukasi Pedoman Berlaku

Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah

Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah
Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah
jogloabang Rab, 02/10/2021 - 19:28

Sekolah Rumah atau HomeSchooling adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/ keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal. Sekolah Rumah memiliki dasar hukum dan diatur dengan Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah.

Bentuk Sekolah Rumah ada tiga menurut Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah, yaitu:

  1. Sekolah rumah tunggal;

    Sekolah rumah Tunggal adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolahrumah tunggal lainnya.

  2. Sekolah rumah majemuk;

    Sekolah rumah Majemuk adalah layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (dua) atau lebih keluarga lain dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilaksanakan dalam keluarga.

  3. Sekolah rumah komunitas.

    Sekolah rumah Komunitas adalah kelompok belajar berbasis gabungan sekolahrumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama berdasarkan silabus, fasilitas belajar, waktu pembelajaran, dan bahan ajar yang disusun bersama oleh sekolahrumah majemuk bagi anak-anak Sekolah rumah, termasuk menentukan beberapa kegiatan pembelajaran yang meliputi oiahraga, musik/seni, bahasa dan lainnya.

Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah menjelaskan bahwa pada dasarnya Sekolah Rumah merupakan perluasan akses pendidikan yang bermutu serta adanya jaminan perlindungan hukum bagi keluarga dan lingkungan yang menyelenggarakan pendidikan informal.

Gambaran umum isi Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah adalah:

  1. Tujuan diselenggarakan Sekolah rumah.

  2. Sekolah rumah dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dengan pembelajaran mandiri.

  3. Hasil pendidikan Sekolahrumah diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

  4. Bentuk Sekolah rumah:

    1. Sekolah rumah tunggal;

    2. Sekolah rumah majemuk;

    3. Sekolah rumah komunitas.

  1. Penyelenggara Sekolahrumah tunggal dan majemuk wajib mendaftar ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

  2. Kurikulum yang diterapkan dalam Sekolahrumah mengacu kepada kurikulum nasional.

  3. Penilaian hasil pembelajaran peserta didik Sekolahrumah yang akan mengikuti UN/ UNPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

  5. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan Sekolahrumah.

Tujuan Penyelenggaraan Sekolah Rumah dalam Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah, adalah:

  1. pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang menentukan pendidikan anaknya melalui Sekolahrumah;

  2. melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupan; dan

  3. pemenuhan layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dengan mengutamakan untuk menumbuhkan dan menerapkan kemandirian dalam belajar, yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk pembelajaran mandiri dimana pembelajaran dapat berlangsung di rumah atau tempat-tempat lain dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah ditetapkan Mendikbud Muhammad Nuh di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1660.

Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah

Latar Belakang

Pertimbangan Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah adalah dalam rangka perluasan akses pendidikan yang bermutu serta adanya jaminan perlindungan hukum bagi keluarga dan lingkungan yang menyelenggarakan pendidikan informal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sekolahrumah;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah, adalah:

  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43O1);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 tahun 20 10 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20 10 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O 1 0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

  1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2074 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

  3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

Isi Permendikbud tentang Sekolah Rumah / Home Schooling

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAHRUMAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

  2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

  3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

  4. Sekolahrumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/ keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.

  5. Sekolahrumah Tunggal adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolahrumah tunggal lainnya.

  1. Sekolahrumah Majemuk adalah layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (dua) atau lebih keluarga lain dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilaksanakan dalam keluarga.

  2. Sekolahrumah Komunitas adalah kelompok belajar berbasis gabungan sekolahrumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama berdasarkan silabus, fasilitas belajar, waktu pembelajaran, dan bahan ajar yang disusun bersama oleh sekolahrumah majemuk bagi anak-anak Sekolahrumah, termasuk menentukan beberapa kegiatan pembelajaran yang meliputi oiahraga, musik/seni, bahasa dan lainnya.

  3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

  4. Laporan kemajuan adalah catatan kemajuan hasii belajar peserta didik berupa pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi.

  5. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolahrumah dan lulus ujian nasional (UN)/ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK).

  1. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

  2. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut UNPK, adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.

  3. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.

  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

  5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

  6. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

  7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal.

Pasal 2

Tujuan diselenggarakanya Sekolahrumah :

  1. pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang menentukan pendidikan anaknya melalui Sekolahrumah;

  2. melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupan; dan

  3. pemenuhan layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dengan mengutamakan untuk menumbuhkan dan menerapkan kemandirian dalam belajar, yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk pembelajaran mandiri dimana pembelajaran dapat berlangsung di rumah atau tempat-tempat lain dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal.

Pasal 3

Sekolahrumah dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dengan pembelajaran mandiri.

Pasal 4

  1. Hasil pendidikan Sekolahrumah diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik 1ulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

  2. Setiap orang yang telah mendapat penghargaan setara dengan hasil pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dan/atau memasuki lapangan kerja.

Pasal 5

Bentuk Sekolahrumah:

  1. Sekolahrumah tunggal;

  2. Sekolahrumah majemuk;

  3. Sekolahrumah komunitas.

Pasal 6

  1. Penyelenggara Sekolahrumah tunggal dan majemuk wajib mendaftar ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

  2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk Sekolahrumah tunggal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

    1. Identitas diri orang tua dan peserta didik;

    2. Surat pernyataan dari kedua orang tua yang menyatakan bahwa orang tua bertanggungjawab untuk melaksanaan pendidikan di rumah;

    3. Surat pernyataan dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) untuk bersedia mengikuti pendidikan di Sekolahrumah; dan

    4. Dokumen Program Sekolahrumah yang sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran.

  3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk Sekolahrumah majemuk dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

    1. Identitas diri orang tua dan peserta didik;

    2. Surat pernyataan dari paling sedikit 2 (dua) keluarga dan paling banyak 10 (sepuluh) keluarga yang masing-masing keluarga menyatakan bahwa sebagai orangtua bertanggungjawab untuk melaksanakan Sekolahrumah majemuk secara sadar dan terencana;

    3. Surat pernyataan dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) untuk bersedia mengikuti pendidikan di Sekolahrumah;

    4. Dokumen Program Sekolahrumah yang sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran.

  4. Sekolahrumah Komunitas wajib memperoleh izin pendirian satuan pendidikan nonformal sebagai kelompok belajar dari dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

  1. Kurikulum yang diterapkan dalam Sekolahrumah mengacu kepada kurikulum nasional.

  2. Penyelenggara Sekolahrumah wajib mengajarkan pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia.

  3. Kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dapat berupa kurikulum pendidikan formal atau kurikulum pendidikan kesetaraan, dengan memperhatikan secara lebih meluas atau mendalam bergantung pada minat, potensi, dan kebutuhan peserta didik.

Pasal 8

  1. Penilaian hasit pembelajaran peserta didik sekolahrumah yang akan mengikuti UN/ UNPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik.

  3. Penilaian hasil pembelajaran peserta didik Sekolahrumah dilakukan oleh:

    1. pendidik;

    2. satuan pendidikan nonformal atau satuan pendidikan formal; dan/atau

    3. penilaian oleh pemerintah.

  4. Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar.

  5. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan nonformal atau satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.

  6. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui UN/UNPK yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompentensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

  1. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

  2. Pendidikan dengan sistem terbuka merupakan pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan.

  3. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

  4. Pendidikan multimakna merupakan proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, kepribadian, dan berbagai kecakapan hidup.

Pasal 10

  1. Peserta didik Sekolahrumah dapat diterima di SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

  2. Peserta didik SekolahRumah dapat diterima di SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A atau lulus SD/MI atau yang sederajat.

  3. Peserta didik SekolahRumah dapat diterima di SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:

    1. lulus UNPK Paket A atau lulus SD/MI atau yang sederajat; dan

    2. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Pasal 11

  1. Peserta didik Sekolahrumah dapat diterima di SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah lulus UNPK Paket B atau lulus SMP/MTs atau yang sederajat.

  2. Peserta didik Sekolahrumah dapat diterima di SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah:

    1. lulus UNPK Paket B atau lulus SMP/MTs atau yang sederajat; dan

    2. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Pasal 12

Peserta didik Sekolahrumah dapat mengikuti UN/UNPK pada satuan pendidikan formal atau nonformal yang disetujui atau ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan Sekolahrumah.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Sekolahrumah yang telah diselenggarakan tetap diakui dan wajib menyesuaikan dengan ketentuian dalam Peraturan Menteri ini

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut dari penyelengaraan Sekolahrumah akan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah yang ditetapkan Mendikbud Muhammad Nuh di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta.

Lampiran Ukuran
Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah (296.7 KB) 296.7 KB
Peraturan Menteri Edukasi Berlaku

Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020

Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020
Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020
suryaden Sel, 03/10/2020 - 02:59

Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020 bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.

Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020 adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020 diubah oleh Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020, sila di baca di [ sini ].

Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 didalamnya berisi tentang:

  1. Ketentuan umum, maksud dan tujuan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
  2. Prinsip penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan:
    1. efisien;
    2. efektif;
    3. transparan;
    4. adil;
    5. akuntabel;
    6. kepatuhan; dan
    7. manfaat.
  3. Sasaran DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yaitu:
    1. Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD:
      1. taman kanak-kanak;
      2. kelompok bermain;
      3. taman penitipan anak; dan
      4. satuan PAUD sejenis.
    2. Satuan Pendidikan Kesetaraan:
      1. sanggar kegiatan belajar; dan
      2. pusat kegiatan belajar masyarakat
    3. Persyaratan:
      1. memiliki nomor pokok Satuan Pendidikan nasional;
      2. memiliki rekening bank atas nama Satuan Pendidikan;
      3. memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
      4. memiliki peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas.
  1. Alokasi dan penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan:
    1. Besaran dana yang disalurkan ke Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
    2. Besaran dana yang disalurkan ke Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan program:
      1. paket A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
      2. paket B sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun; dan
      3. paket C sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.
  2. Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dan larangan penggunaan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
  3. Dana cadangaan (buffer)
    Pemerintah menyediakan dana cadangan (buffer) untuk memfasilitasi kemungkinan adanya penambahan peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Pendidikan Kesetaraan setelah pagu ditetapkan.
  4. Pelaporan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan:
    1. Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berkewajiban untuk menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan ke dinas pendidikan.
    2. Pelaporan pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan:
    1. Monitoring dan evaluasi merupakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan agar tidak terjadi masalah dan/atau penyimpangan.
    2. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi langsung baik dari tim manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tingkat daerah maupun dari Satuan Pendidikan secara sampling.

Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020 oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makariem. Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Widodo Ekatjahjana.

Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020 adalah:

  1. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020 adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

Isi Permendikbud tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020

Berikut isi Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
  2. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
  3. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
  4. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional pembelajaran PAUD.
  5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP Kesetaraan adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C.
  6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  7. Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dapo PAUD Dikmas adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
  8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan Pendidikan.
  9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD, atau Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Pasal 3

Tujuan pemberian DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan untuk:

  1. membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan;
  2. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan
  3. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan meliputi:

  1. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
  2. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  3. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
  4. adil, yaitu semua anak baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
  5. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
  6. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
  7. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan.

BAB II
SASARAN

Pasal 5

  1. Sasaran DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yaitu peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
     
  2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai oleh DAK Nonfisik BOP PAUD harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. terdata dalam Dapo PAUD Dikmas; dan
    2. berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
       
  3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai oleh DAK Nonfisik BOP Kesetaraan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. terdata dalam Dapo PAUD Dikmas; dan
    2. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali kelas lanjutan dapat di atas usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 6

  1. Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
    1. taman kanak-kanak;
    2. kelompok bermain;
    3. taman penitipan anak; dan
    4. satuan PAUD sejenis.
       
  2. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
    1. sanggar kegiatan belajar; dan
    2. pusat kegiatan belajar masyarakat.
       
  3. Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat memperoleh DAK Nonfisik harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. memiliki nomor pokok Satuan Pendidikan nasional;
    2. memiliki rekening bank atas nama Satuan Pendidikan;
    3. memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
    4. memiliki peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas.
       
  4. Peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas.
     
  5. Bagi Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD yang berada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
     
  6. Peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas.

BAB III
ALOKASI DAN PENYALURAN

Pasal 7

  1. Besaran dana yang disalurkan ke Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikali satuan biaya.
     
  2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas yang sudah diverifikasi oleh dinas pendidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan Pemerintah Daerah.
     
  3. Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    1. DAK Nonfisik BOP PAUD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
    2. DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan program:
      1. paket A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
      2. paket B sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun; dan
      3. paket C sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.
         
  4. Besaran DAK Nonfisik BOP PAUD yang disalurkan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I berdasarkan jumlah peserta didik yang telah diverifikasi oleh dinas pendidikan dan terdata dalam Dapo PAUD Dikmas paling lambat 31 Maret 2020 dengan satuan biaya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per peserta didik;
    2. tahap II berdasarkan jumlah peserta didik yang telah diverifikasi oleh dinas pendidikan dan terdata dalam Dapo PAUD Dikmas paling lambat 30 September 2020 dengan satuan biaya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per peserta didik.
       
  5. Besaran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan yang disalurkan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I berdasarkan jumlah peserta didik yang telah diverifikasi oleh dinas pendidikan dan terdata dalam Dapo PAUD Dikmas paling lambat 31 Maret 2020 dengan satuan biaya program:
      1. paket A sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik;
      2. paket B sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik; dan
      3. paket C sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per peserta didik,
    2. tahap II berdasarkan jumlah peserta didik yang telah diverifikasi oleh dinas pendidikan dan terdata dalam Dapo PAUD Dikmas paling lambat 30 September 2020 dengan satuan biaya program:
      1. paket A sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik;
      2. paket B sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik; dan
      3. paket C sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per peserta didik.

Pasal 8

  1. DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan diterima secara utuh oleh Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan.
     
  2. Diterima secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun oleh pihak manapun.

BAB IV
PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP PAUD DAN BOP KESETARAAN

Pasal 9

  1. DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan digunakan dengan mengacu pada menu penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD dan Pendidikan Kesetaraan harus menyusun RKAS.
  3. Jika dalam penggunaan dana terjadi perbedaan peruntukan atau perubahan pembelanjaan, Satuan Pendidikan harus mengajukan usul perbaikan RKAS kepada dinas pendidikan.

Pasal 10

  1. DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tidak boleh digunakan untuk:
    1. disimpan dengan maksud dibungakan;
    2. dipinjamkan kepada pihak lain;
    3. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan;
    4. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis daerah kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik atau pendidik yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
    5. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi pendidik atau peserta didik;
    6. digunakan untuk rehabilitasi gedung;
    7. membangun gedung atau ruangan baru;
    8. pembelian barang fisik/elektronik berupa laptop, komputer, printer, tape recorder, LCD proyektor, dan sejenisnya bagi BOP PAUD;
    9. pembelian mebel;
    10. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau pemerintah kabupaten/kota secara penuh;
    11. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD;
    12. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan terkait program DAK Nonfisik BOP PAUD atau perpajakan program DAK Nonfisik BOP PAUD yang diselenggarakan Satuan Pendidikan di luar satuan kerja perangkat daerah pendidikan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan kementerian;
    13. membeli buku, alat dan bahan pembelajaran, atau bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi, serta adanya diskriminasi terhadap suku, agama, dan ras;
    14. membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan; dan
    15. melakukan gratifikasi, memberikan janji, ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan.
       
  2. Kebutuhan biaya pengelolaan atau manajerial oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan tidak boleh dibebankan pada DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
     
  3. Pengambilan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dari rekening bank Satuan Pendidikan dilakukan oleh pimpinan Satuan Pendidikan dengan tidak memerlukan sejenis rekomendasi atau persetujuan dari pihak manapun.

Pasal 11

Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan bertanggung jawab penuh atas penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Pasal 12

Pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
DANA CADANGAN

Pasal 13

  1. Pemerintah menyediakan dana cadangan (buffer) untuk memfasilitasi kemungkinan adanya penambahan peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Pendidikan Kesetaraan setelah pagu ditetapkan.
  2. Kepala dinas pendidikan dapat mengajukan tambahan alokasi BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dengan melampirkan rekapitulasi kekurangan dana yang dibutuhkan kepada direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  3. Dana cadangan dapat diajukan sebanyak 2 (dua) kali paling lambat 15 November 2020.
  4. Penggunaan dana cadangan tidak boleh melewati tahun anggaran 2020.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berkewajiban untuk:

  1. mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan;
  2. menyimpan bukti transaksi penerimaan dan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan;
  3. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan; dan
  4. menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan ke dinas pendidikan.

Pasal 15

  1. Pelaporan pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dinas pendidikan melaporkan pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah setiap semester.
  3. Laporan dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. laporan penyaluran penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
    2. laporan penyaluran penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I dan tahap II;
    3. surat keputusan penetapan Satuan Pendidikan penerima DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dari pejabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota;
    4. revisi surat keputusan alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan apabila terjadi kesalahan, ketidaktepatan, atau perubahan data; dan/atau
    5. penanganan pengaduan masyarakat yang berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.
  4. Laporan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi laporan realisasi DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahap I dikirimkan paling lambat 30 Juni 2020.
  5. Laporan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi laporan realisasi DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahun anggaran sebelumnya dikirimkan paling lambat 31 Januari 2021.

Pasal 16

  1. Dalam hal laporan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak dilaporkan maka penyaluran tahap II DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tidak dapat dilakukan.
  2. Dalam hal laporan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) tidak dilaporkan maka penyaluran tahap I DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahun berikutnya tidak dapat dilakukan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

  1. Monitoring dan evaluasi merupakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan agar tidak terjadi masalah dan/atau penyimpangan.
  2. Komponen utama yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi terutama untuk memastikan ketepatan:
    1. sasaran peserta didik;
    2. jumlah dana;
    3. waktu penyaluran;
    4. penggunaan dana;
    5. pertanggungjawaban; dan
    6. kebermanfaatan,
    DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Pasal 18

  1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang terdiri atas:
    1. tim manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tingkat pusat;
    2. unit pelaksana teknis PAUD dan Dikmas; dan
    3. tim manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tingkat daerah.
  2. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi langsung baik dari tim manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tingkat daerah maupun dari Satuan Pendidikan secara sampling.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian tentang Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020. Lampiran Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 berisi tentang menu-menu penggunaan, format-format BOP-03, format isian, format BOP-04, format BOP-05, format BOP-06, format BOP-07, ada dalam lamiran Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Juknis Edukasi Berlaku

Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD

Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
suryaden Sen, 11/01/2021 - 04:51

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD menegaskan bahwa Standar PAUD terdiri atas Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.

Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak, mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif, dan mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.

Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 oleh Mendikbud Mohammad Nuh. Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini diundangkan Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014.

Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Latar Belakang

Pertimbangan Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 butir 14 dan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), serta ayat (6) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta dengan adanya PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, adalah:

  1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

  2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara;

  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

  8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014;

  10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Isi Permendikbud tentang Standar Nasional PAUD

Berikut adalah isi Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  2. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.

  3. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.

  4. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.

  5. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.

  6. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

  7. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.

  8. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.

  9. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.

  10. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

  11. Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

  12. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

  13. Pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orangtua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.

  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II
LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

  1. Standar PAUD terdiri atas:

    1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;

    2. Standar Isi;

    3. Standar Proses;

    4. Standar Penilaian;

    5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

    6. Standar Sarana dan Prasarana;

    7. Standar Pengelolaan; dan

    8. Standar Pembiayaan.

  2. Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

  3. Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD.

Pasal 3

Standar PAUD berfungsi sebagai:

  1. dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu;

  2. acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan

  3. dasar penjaminan mutu PAUD.

Pasal 4

  1. Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk:

    1. melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;

    2. mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan

    3. mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.

  2. Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

BAB III
STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK

Pasal 5

  1. STPPA merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

  2. STPPA merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD.

Pasal 6

  1. Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD disebut sebagai Kompetensi Inti.

  2. Kompetensi Dasar merupakan pencapaian perkembangan anak yang mengacu kepada Kompetensi Inti.

Pasal 7

  1. Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dicapai pada rentang usia tertentu.

  2. Pertumbuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertambahan berat dan tinggi badan yang mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi yang mengacu pada panduan pertumbuhan anak dan dipantau menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang meliputi Kartu Menuju Sehat (KMS), Tabel BB/TB, dan alat ukur lingkar kepala.

  3. Perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan integrasi dari perkembangan aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional, serta seni.

  4. Perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta meningkat secara individual baik kuantitatif maupun kualitatif.

  5. Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu.

Pasal 8

Pentahapan usia dalam STPPA terdiri dari:

  1. Tahap usia lahir - 2 tahun, terdiri atas kelompok usia: Lahir - 3 bulan, 3- 6 bulan, 6 - 9 bulan, 9 -12 bulan, 12 - 18 bulan, 18 - 24 bulan;

  2. Tahap usia 2 - 4 tahun, terdiri atas kelompok usia: 2 - 3 tahun dan 3 - 4 tahun; dan

  3. Tahap usia 4 - 6 tahun, terdiri atas kelompok usia: 4 - 5 tahun dan 5 - 6 tahun.

BAB IV
STANDAR ISI

Pasal 9

  1. Lingkup materi Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema.

  2. Tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal.

  3. Pelaksanaan tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan.

  4. Tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dengan memuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial-emosional, kemampuan fisik-motorik, serta apresiasi terhadap seni.

Pasal 10

  1. Lingkup perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  2. Nilai agama dan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap agama orang lain.

  3. Fisik-motorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

    1. motorik kasar, mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan;

    2. motorik halus, mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk; dan

    3. kesehatan dan perilaku keselamatan, mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya.

  4. Kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru;

    2. berfikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab-akibat; dan

    3. berfikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar.

  5. Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. memahami bahasa reseptif, mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangi dan menghargai bacaan;

    2. mengekspresikan bahasa, mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan; dan

    3. keaksaraan, mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita.

  6. Sosial-emosional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaian diri dengan orang lain;

    2. rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama; dan

    3. perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain; bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan.

  7. Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya (seni lukis, seni rupa, kerajinan), serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama.

BAB V
STANDAR PROSES

Pasal 11

Standar Proses mencakup:

  1. perencanaan pembelajaran;

  2. pelaksanaan pembelajaran;

  3. evaluasi pembelajaran; dan

  4. pengawasan pembelajaran

Pasal 12

  1. Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak, dan budaya lokal.

  2. Perencanaan pembelajaran meliputi:

    1. program semester (Prosem);

    2. rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM); dan

    3. rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH).

  3. Perencanaan pembelajaran disusun oleh pendidik pada satuan atau program PAUD.

Pasal 13

  1. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak.

  2. Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan interaksi antara anak dan anak, anak dan pendidik, serta anak dan lingkungannya.

  3. Inspiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang mendorong perkembangan daya imajinasi anak.

  4. Menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan dalam suasana bebas dan nyaman untuk mencapai tujuan pembelajaran.

  5. Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terkait dengan tuntutan lingkungan alam dan sosial-budaya.

  6. Berpusat pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak.

Pasal 14

Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus menerapkan prinsip:

  1. kecukupan jumlah dan keragaman jenis bahan ajar serta alat permainan edukatif dengan peserta didik; dan

  2. kecukupan waktu pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 15

  1. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian.

  2. Pelaksanaan pembelajaran mencakup:

    1. kegiatan pembukaan;

    2. kegiatan inti; dan

    3. kegiatan penutup.

  3. Kegiatan pembukaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya mempersiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk melakukan berbagai aktivitas belajar.

  4. Kegiatan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain yang memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada anak sebagai dasar pembentukan sikap, perolehan pengetahuan dan keterampilan.

  5. Kegiatan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya menggali kembali pengalaman bermain anak yang telah dilakukan dalam satu hari, serta mendorong anak mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya.

Pasal 16

  1. Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran.

  2. Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran.

  3. Hasil evaluasi sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya.

Pasal 17

  1. Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan proses penilaian dan/atau pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

  2. Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teknik supervisi pendidikan.

  3. Pengawasan pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD terhadap Guru PAUD/Guru Pendamping/Guru Pendamping Muda secara berkala minimum satu kali dalam satu bulan.

BAB VI
STANDAR PENILAIAN

Pasal 18

  1. Standar Penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya

  2. Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

    1. prinsip penilaian;

    2. teknik dan instrumen penilaian;

    3. mekanisme penilaian;

    4. pelaksanaan penilaian; dan

    5. pelaporan hasil penilaian;

Pasal 19

  1. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan.

  2. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal.

  3. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan belajar.

  4. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

  5. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta ditetapkan pada awal pembelajaran.

  6. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 20

  1. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.

  2. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik dan/atau instrumen penilaian hasil kemampuan anak.

  3. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 21

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

  1. menyusun dan menyepakati tahap, teknik, dan instrumen penilaian serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak;

  2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen penilaian;

  3. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar anak secara akuntabel dan transparan; dan

  4. melaporkan capaian perkembangan anak pada orang tua.

Pasal 22

  1. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian.

  2. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik PAUD/Guru.

Pasal 23

  1. Pelaporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (2) huruf e berupa deskripsi capaian perkembangan anak.

  2. Deskripsi capaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang keistimewaan anak, kemajuan dan keberhasilan anak dalam belajar, serta hal-hal penting yang memerlukan perhatian dalam pengembangan diri anak selanjutnya.

  3. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis sebagai bentuk laporan perkembangan belajar anak.

  4. Hasil penilaian dalam bentuk laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam kurun waktu semester.

  5. Hasil penilaian ditindaklanjuti dalam kegiatan berikutnya

BAB VII
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 24

  1. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.

  2. Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.

  3. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.

  4. Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/ TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA//BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.

  5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Pasal 25

  1. Kualifikasi Akademik Guru PAUD:

    1. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau

    2. memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

  2. Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

  1. Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:

    1. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi, atau

    2. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

  2. Kompetensi Guru Pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

  1. Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda

    1. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan

    2. memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

  2. Kompetensi Guru Pendamping Muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak sebagaimana terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

  1. Kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik PAUD:

    1. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

    2. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;

    3. memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;

    4. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;

    5. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;

    6. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah; dan

    7. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui.

  2. Kompetensi pengawas atau penilik PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan sebagaimana terdapat dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

  1. Kualifikasi Akademik Kepala TK/RA/BA dan sejenis lainnya:

    1. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru;

    2. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;

    3. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;

    4. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;

    5. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

  2. Kualifikasi Akademik Kepala KB/TPA/SPS:

    1. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping;

    2. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;

    3. memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru pendamping;

    4. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan

    5. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

  3. Kompetensi Kepala lembaga PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

  1. Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Sekolah Menegah Atas (SMA).

  2. Kompetensi tenaga administrasi satuan atau program PAUD memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

  1. Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.

  2. Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.

  3. Prinsip pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

    1. aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;

    2. sesuai dengan tingkat perkembangan anak;

    3. memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Pasal 32

Persyaratan sarana prasarana terdiri atas:

  1. TK/RA/BA dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi:

    1. memiliki luas lahan minimal 300 m2 (untuk bangunan dan halaman);

    2. memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m2 per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;

    3. memiliki ruang guru;

    4. memiliki ruang kepala;

    5. memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan);

    6. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;

    7. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;

    8. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);

    9. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan

    10. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.

  2. Kelompok Bermain (KB), meliputi:

    1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m2 per-anak;

    2. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapain perkembangan anak;

    3. memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan

    4. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

  3. Taman Penitipan Anak (TPA), meliputi :

    1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m2 per anak;

    2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan luar;

    3. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;

    4. memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan;

    5. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;

    6. memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;

    7. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;

    8. memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan

    9. PAUD kelompok usia lahir-2 tahun, memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat.

  4. Satuan PAUD Sejenis (SPS), meliputi:

    1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m2 per anak;

    2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;

    3. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;

    4. memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;

    5. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;

    6. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

BAB IX
STANDAR PENGELOLAAN

Pasal 33

Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

Pasal 34

  1. Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia meliputi :

    1. perencanaan program;

    2. pengorganisasian;

    3. pelaksanaan rencana kerja; dan

    4. pengawasan.

  2. Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga.

  3. Setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, dan kode etik.

  4. Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.

  5. Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.

  6. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

Pasal 35

Pelaksanaan Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Pasal 36

  1. Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak.

  2. Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. usia lahir - 2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;

    2. usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan

    3. usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.

  3. Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. Usia Lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu.

    2. Usia 2-4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu.

    3. Usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.

  4. Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. Usia Lahir-2 tahun: rasio guru dan anak 1: 4.

    2. Usia 2-4 tahun: rasio guru dan anak 1: 8.

    3. Usia 4-6 Tahun: rasio guru dan anak 1:15.

BAB X
STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 37

  1. Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal.

  2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM.

  3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.

  4. Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

  5. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Lampiran Ukuran
Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (786.5 KB) 786.5 KB
Peraturan Menteri Edukasi Pedoman Berlaku

Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan

Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan
Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan
suryaden Kam, 03/19/2020 - 19:41

Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan ditetapkan di Jakarta oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makariem pada tanggal 9 Maret 2020. PBJ adalah Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan. PBJ Satuan Pendidikan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan melalui Penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola Satuan Pendidikan.

Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2020. Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, agar setiap orang mengetahuinya.

Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan terdiri atas 14 halaman dan 6 halaman Lampiran Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan yang isinya adalah format-format formulir.

Dalam Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan, pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan menggunakan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah - SIPLah - yaitu sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan yang diakses dalam laman siplah.kemdikbud.go.id.

Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan

Latar Belakang

Pertimbangan Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan adalah:

  1. bahwa satuan pendidikan sebagai entitas layanan pendidikan dalam melakukan pengelolaan dana dan belanja barang/jasa untuk mencapai tujuan pendidikan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat terkelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
  2. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan tidak memberikan beban administrasi diperlukan sistem pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sederhana dan akuntabel;
  3. bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana pendidikan yang dikelola oleh satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu mengatur pedoman pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

Isi Permendikbud PBJ Satuan Pendidikan

Berikut adalah isi Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut PBJ Satuan Pendidikan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan melalui Penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola Satuan Pendidikan.
  2. Satuan Pendidikan adalah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  3. Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pihak yang melakukan PBJ Satuan Pendidikan dengan dan atas nama Satuan Pendidikan.
  4. Penyedia PBJ Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kesepakatan.
  5. Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah yang selanjutnya disebut SIPLah adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id.
  6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Pedoman PBJ Satuan Pendidikan merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan dalam:

  1. melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
  2. memperoleh barang/jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan oleh Satuan Pendidikan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi.

Pasal 3

PBJ Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

  1. efektif;
  2. efisien;
  3. transparan;
  4. terbuka;
  5. bersaing;
  6. adil; dan
  7. akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Satuan Pendidikan yang melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan meliputi:

  1. Satuan Pendidikan anak usia dini;
  2. Satuan Pendidikan dasar;
  3. Satuan Pendidikan menengah;
  4. Satuan Pendidikan khusus; dan
  5. Satuan Pendidikan kesetaraan.

Pasal 5

  1. Satuan Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
    1. taman kanak-kanak;
    2. kelompok bermain;
    3. taman penitipan anak; dan
    4. satuan pendidikan anak usia dini sejenis.
  2. Satuan Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat b meliputi:
    1. sekolah dasar; dan
    2. sekolah menengah pertama.
  3. Satuan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
    1. sekolah menengah atas; dan
    2. sekolah menengah kejuruan.
  4. Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi;
    1. sekolah dasar luar biasa;
    2. sekolah menengah pertama luar biasa;
    3. sekolah menengah atas luar biasa; dan
    4. sekolah luar biasa.
  5. Satuan Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
    1. sanggar kegiatan belajar; dan
    2. pusat kegiatan belajar masyarakat.

BAB II
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Pelaku PBJ Satuan Pendidikan terdiri atas:

  1. Pelaksana; dan
  2. Penyedia.

Pasal 7

  1. Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kepala Satuan Pendidikan.
  2. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan.

Pasal 8

  1. Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), kepala Satuan Pendidikan dapat menunjuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan.
  2. Penunjukan pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 9

  1. Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa:
    1. perorangan; atau
    2. badan usaha.
  2. Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat dan kriteria:
    1. memiliki nomor pokok wajib pajak;
    2. memiliki identitas penyedia; dan
    3. mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa.
  3. Selain syarat dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PBJ Satuan Pendidikan melalui SIPLah harus memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana tercantum dalam SIPLah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan, setiap pelaku PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk:

  1. melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam PBJ Satuan Pendidikan;
  3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan;
  4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan;
  5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan;
  6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan; dan
  7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam PBJ Satuan Pendidikan.

BAB III
TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

PBJ Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahap:

  1. persiapan pengadaan;
  2. penetapan Penyedia; dan
  3. pelaksanaan kesepakatan pengadaan.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan

Pasal 12

  1. Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan kegiatan untuk menetapkan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan.
  2. Dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
    1. jumlah barang/jasa;
    2. spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa;
    3. waktu dan lokasi serah terima;
    4. alokasi anggaran; dan
    5. persyaratan penyedia.
  3. Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 13

Persiapan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana berdasarkan:

  1. kebutuhan barang/jasa Satuan Pendidikan; dan
  2. rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Penetapan Penyedia

Pasal 14

  1. Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
    1. pemilihan dan penetapan calon Penyedia; dan
    2. pembuatan kesepakatan pengadaan.
  2. Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana berdasarkan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan.

Pasal 15

  1. Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui SIPLah.
  2. SIPLah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian.

Pasal 16

  1. Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan secara luring jika:
    1. terdapat gangguan teknis penyelenggaraan SIPLah; dan/atau
    2. Satuan Pendidikan tidak memiliki koneksi internet untuk mengakses SIPLah.
  2. Penetapan Penyedia secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pasal 17

  1. Pemilihan dan penetapan calon Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan perbandingan harga dan kualitas barang/jasa.
  2. Calon Penyedia dapat menawarkan harga yang berbeda untuk pembelian barang dengan jumlah satuan (eceran) atau borongan (grosir).
  3. Perbandingan harga dan kualitas barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
    1. paling sedikit dari 2 (dua) calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
    2. paling sedikit dari 3 (tiga) calon Penyedia untuk pengadaan barang jasa bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  4. Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak wajib dilakukan perbandingan harga dan kualitas barang/jasa.
  5. Dalam hal pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan tidak dapat memenuhi jumlah paling sedikit calon Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan keterbatasan calon Penyedia, perbandingan harga dan kualitas barang/jasa dapat dilakukan dengan jumlah calon Penyedia yang tersedia.

Pasal 18

Dalam hal tidak terdapat perbandingan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pelaksana wajib melakukan negosiasi pengadaan barang/jasa dengan calon Penyedia.

Pasal 19

  1. Pembuatan kesepakatan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Pelaksana dan Penyedia yang dibuktikan dengan perjanjian.
  2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
    1. surat pemesanan dalam SIPLah; dan/atau
    2. bukti kesepakatan dalam luring.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kesepakatan Pengadaan

Pasal 20

  1. Pelaksanaan kesepakatan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
    1. pengiriman barang/jasa;
    2. pemeriksaan barang/jasa;
    3. penerimaan barang/jasa; dan
    4. pembayaran.
  2. Pengiriman barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penyedia.
  3. Pemeriksaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pelaksana.
  4. Dalam hal hasil pemeriksaan barang/jasa tidak sesuai dengan kesepakatan, Penyedia wajib melakukan penyesuaian barang/jasa dalam jangka waktu yang disepakati.
  5. Penerimaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila hasil pemeriksaan barang/jasa sesuai dengan kesepakatan.
  6. Pelaksana melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah berita acara serah terima disetujui.

Pasal 21

Biaya yang timbul akibat dari ketidaksesuaian barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) merupakan tanggung jawab Penyedia.

BAB IV
BUKTI PENGADAAN BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 22

  1. Bukti PBJ Satuan Pendidikan melalui SIPLah meliputi:
    1. dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan;
    2. dokumen hasil pembandingan;
    3. dokumen hasil negosiasi;
    4. surat pemesanan;
    5. berita acara serah terima; dan
    6. bukti pembayaran.
  2. Bukti pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan melalui SIPLah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tersedia dalam SIPLah.

Pasal 23

Bukti PBJ Satuan Pendidikan melalui luring meliputi:

  1. dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan;
  2. dokumen hasil pembandingan;
  3. dokumen hasil negosiasi;
  4. bukti kesepakatan;
  5. berita acara serah terima; dan
  6. bukti pembayaran.

Pasal 24

Dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan melalui SIPLah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan bukti PBJ Satuan Pendidikan melalui luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

  1. Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  2. Selain Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis dan/atau masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan.

Pasal 27

  1. Satuan Pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui SIPLah.
  2. Laporan pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan melalui SIPLah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk evaluasi pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pedoman Edukasi Berlaku

Permendikbud 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Anak Veteran RI

Permendikbud 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Anak Veteran RI
Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia
jogloabang Sab, 07/13/2019 - 19:00

Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia adalah sebuah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia ditandatangani oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 21 Mei 2019. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia diundangkan dalam Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 608 oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 28 Mei 2019 di Jakarta.

Pokok-pokok dan ketentuan-ketentuan dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia adalah:

  1. kriteria anak Veteran Republik Indonesia berhak mendapatkan keringanan;
  2. bentuk keringanan biaya pendidikan yang diberikan;
  3. pihak yang berwenang memberikan keringanan biaya pendidikan; dan
  4. sumber pembiayaan.

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia

Latar Belakang

Melatarbelakangi sebagi pertimbangan pentingnya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Keringanan Biaya Pendidikan bagi Anak Veteran Republik Indonesia.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
  6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

Isi Kebijakan

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI ANAK VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Isi kebijakan tentang anak veteran dalam pendidikan yang ada dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia adalah:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
  2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. emerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

  1. Anak Veteran Republik Indonesia berhak mendapatkan keringanan biaya pendidikan.
  2. Anak Veteran Republik Indonesia yang berhak mendapatkan keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria:
    1. anak kandung Veteran Republik Indonesia;
    2. menempuh pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
    3. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; dan
    4. belum menikah.
  3. anak kandung Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dibuktikan dengan:
    1. akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
    2. surat keterangan sebagai anak kandung Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia.

Pasal 3

Keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

  1. biaya pendidikan dan biaya kerja lapangan; atau
  2. prioritas beasiswa dan bantuan pendidikan.

Pasal 4

  1. Keringanan biaya pendidikan dan biaya kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
  2. Keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keringanan atas pungutan yang ditetapkan oleh sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
  3. Keringanan biaya kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keringanan atas biaya yang timbul dalam praktik kerja lapangan pada sekolah menengah kejuruan.

Pasal 5

  1. Keringanan biaya pendidikan dan biaya kerja lapangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
  2. Besaran dan mekanisme pemberian keringanan biaya pendidikan dan kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kewenangan

Pasal 6

  1. Prioritas beasiswa dan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Prioritas beasiswa dan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan langsung oleh Menteri kepada Anak Veteran Republik Indonesia yang berprestasi.

Pasal 7

  1. Prioritas beasiswa dan bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia kepada Menteri.
  2. Besaran dan mekanisme pemberian keringanan biaya pendidikan dalam bentuk prioritas beasiswa dan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit utama terkait.

Pasal 8

Keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2019

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 608

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia

Peraturan Menteri Edukasi Berlaku

Permendikbud 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD

Permendikbud 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD
Permendikbud 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD
suryaden Sen, 11/01/2021 - 00:12

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Ruang lingkup penyediaan layanan PAUD meliputi PAUD jalur formal dan PAUD jalur nonformal hal ini ditegaskan dalam Permendikbud 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD.

Permendikbud 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan Mendibud Muhadjir Effendy pada tanggal 16 Mei 2018 di Jakarta. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini diundangkan Ditjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2018.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 18 tahun 2018
tentang
Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Latar Belakang

Pertimbangan Permendikbud 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD adalah untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

  5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

  6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

Isi Permendikbud tentang PAUD

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

  2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

  5. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang menyelenggarakan PAUD.

  6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Penyediaan layanan PAUD berprinsip:

  1. pelayanan yang berkesinambungan;

  2. pelayanan yang nondiskriminasi;

  3. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh Masyarakat; dan

  4. berbasis budaya.

Pasal 3

Penyediaan layanan PAUD bertujuan untuk menyediakan layanan PAUD secara universal untuk semua anak usia dini yaitu sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun agar memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar.

Pasal 4

Ruang lingkup penyediaan layanan PAUD meliputi PAUD jalur formal dan PAUD jalur nonformal.

Pasal 5

  1. Layanan PAUD disediakan oleh:

    1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

    2. Pemerintah Desa; atau

    3. Masyarakat.

  2. Penyediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri.

Pasal 6

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.

  2. Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 7

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Masyarakat menyediakan layanan PAUD berkualitas berdasarkan standar nasional PAUD.

  2. Penyediaan layanan PAUD berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

    1. inovasi pembelajaran;

    2. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran; dan

    3. penyediaan sarana dan prasarana.

  3. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, maupun Masyarakat.

Pasal 8

  1. Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

  2. Layanan PAUD secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

  1. Pembelajaran dalam PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.

  2. Pembelajaran dalam PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi perkembangan anak dengan tidak mengutamakan kemampuan baca, tulis, dan hitung.

  3. Pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang memaksa peserta didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 10

  1. Satuan pendidikan penyelenggara PAUD wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pendidik berkualifikasi S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat).

  2. Satuan pendidikan penyelenggara PAUD wajib melakukan peningkatan kompetensi bagi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh guru pendamping atau guru pendamping muda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

  1. Pemerintah bertanggung jawab:

    1. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

    2. memberikan perizinan kerja sama lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia dan penyelenggaraan PAUD di Luar Negeri; dan

    3. melakukan pembinaan dan pengawasan.

  2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab:

    1. pendirian dan pengembangan satuan pendidikan;

    2. pemberdayaan peran serta Masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD;

    3. mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik; dan

    4. melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD.

  3. Pemerintah Desa bertanggung jawab mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD melalui pemberian bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik.

Pasal 12

  1. Satuan pendidikan penyelenggara PAUD melaporkan data penyelenggaraan PAUD melalui sistem data pokok pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri.

  2. Laporan data penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginput data secara akurat dan pemutakhiran data ke sistem pendataan pokok pendidikan yang telah disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

  3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaporan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

  4. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan verifikasi data satuan PAUD dan menggunakan data PAUD sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan PAUD.

Pasal 13

  1. Evaluasi pelaporan data penyelenggaraan PAUD dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi masukan, proses, dan keluaran.

  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematis, dan akuntabel.

Pasal 14

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, meliputi:

  1. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;

  2. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai peserta didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan

  3. mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

Pasal 15

Dana penyediaan layanan PAUD bersumber dari:

  1. Pemerintah Pusat;

  2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

  3. Pemerintah Desa;

  4. Masyarakat; dan

  5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

Penyediaan layanan PAUD di bawah pembinaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama juga mengacu kepada Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Menteri Edukasi Pedoman Berlaku

Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler

Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler
Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler
jogloabang Rab, 06/17/2020 - 03:07

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler. Peraturan Menteri ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan eraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah BOS Reguler ditetapkan Mendikbud Nadiem Awar Makarim pada tanggal 9 April 2020 di Jakarta.

Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 13 April 2020 di Jakarta.

Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 364 agar setiap orang mengetahuinya.

Isi Perubahan Juknis BOS Reguler 2020 dalam Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler adalah mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99) dengan menyisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 9 dan Pasal 10 yakni Pasal 9A, yang pada isinya mengatur tentang:

  1. ketentuan mengenai peruntukan penggunaan dana BOS Reguler oleh sekolah selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
     
  2. ketentuan mengenai pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat;
     
  3. ketentuan mengenai persyaratan pembiayaan pembayaran honor yang diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat; dan
     
  4. ketentuan mengenai jangka waktu penggunaan dana BOS Reguler selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler

Latar Belakang

Pertimbganan dalam Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler adalah:

  1. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui dana bantuan operasional sekolah reguler yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
     
  2. bahwa ketentuan mengenai komponen pembiayaan dalam bantuan operasional sekolah reguler yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum mengakomodir penggunaan dana untuk operasional pembelajaran dari rumah, sehingga perlu diubah;
     
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
     
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
     
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
     
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
     
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
     
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);

Isi Permendikbud tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler

Berikut adalah isi Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99) diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

  1. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan sebagai berikut:
     
    1. pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan
       
    2. pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.
  1. Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.
     
  2. Pembiayaan pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
     
    1. tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
       
    2. belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
       
    3. memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
       
  3. Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-l9 oleh Pemerintah Pusat.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Permendikbud
tentang
Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020
tentang
Juknis BOS Reguler

Perubahan Peraturan Menteri Juknis Edukasi Berlaku

Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang PPDB

Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang PPDB
Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang PPDB
jogloabang Sab, 07/06/2019 - 02:00

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918).

Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ditandatangani oleh Mendikbud Muhadjir Effendi pada tanggal 20 Juni 2019 dan diundangkan hari itu juga tanggal 20 Juni 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham di Jakarta.

UPDATE

Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang PPDB sudah tidak berlaku diganti dengan Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

UPDATE

Latar Belakang

Adapun yang melatarbelakangi terbitnya Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah:

  1. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perlu memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru;
  2. bahwa tata cara penerimaan peserta didik baru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat, sehingga perlu diubah.

Pokok Peraturan yang diubah

Pokok-pokok peraturan yang diubah oleh Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah:

  1. daya tampung peserta didik baru pada jalur zonasi yang semula paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah menjadi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  2. daya tampung peserta didik baru pada jalur prestasi yang semula paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah menjadi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
  3. dihapusnya sanksi berupa pengurangan bantuan pemerintah pusat dan/atau realokasi dana bantuan sekolah.

Tentang Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendikbud 51 Tahun 2018

Pertimbangan Permendikbud 20/2019

  1. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perlu memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru;
  2. bahwa tata cara penerimaan peserta didik baru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat, sehingga perlu diubah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Dasar Hukum Permendikbud 20 Tahun 2019

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
  1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

Maka ditetapkanlah oleh Mendikbud RI Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Isi Permendikbud 20 Tahun 2019

Berikut adalah isi ketentuan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 16

    1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
      1. zonasi;
      2. prestasi; dan
      3. perpindahan tugas orang tua/wali.
    2. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
    3. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
    4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
    5. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
    6. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
    7. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
       
  1. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 18

    1. Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
    2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
    3. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
    4. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.
       
  1. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 19

    1. Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) termasuk kuota bagi:
      1. peserta didik tidak mampu; dan/atau
      2. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
    2. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
    3. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
    4. SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.
    5. Orang tua/wali peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, juga wajib menyatakan bersedia mengembalikan biaya pendidikan dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
    6. Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
    7. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
    8. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    9. Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
    10. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
       
  1. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 21

    1. Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
      1. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau
      2. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
    2. Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
       
  1. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 41

    1. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Kementerian melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan sanksi kepada gubernur atau bupati/walikota bagi Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
      2. dihapus.
      3. Gubernur atau bupati/walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota berupa:
        1. teguran tertulis;
        2. penundaan atau pengurangan hak;
        3. pembebasan tugas; dan/atau
        4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
      4. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
        1. teguran tertulis;
        2. penundaan atau pengurangan hak;
        3. pembebasan tugas; dan/atau
        4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
      5. Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2019

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 669

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

[ Sumber Gambar : Kemdikbud ]

Peraturan Menteri Daerah Juknis Edukasi Tidak Berlaku

Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
jogloabang Sel, 06/23/2020 - 06:20

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Permendikbud 20 tahun 2020 ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190).

Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan ditetapkan dengan melihat bahwa:

  1. dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.
     
  2. ketentuan mengenai menu penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 belum mengakomodir penggunaan dana untuk operasional pembelajaran dari rumah, sehingga perlu diubah.

Perubahan ketentuan dalam Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut:

  1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A.
     
  2. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maka penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dapat digunakan untuk:
    1. pembiayaan honor pendidik;
    2. pembelian pulsa atau paket data;
    3. layanan pendidikan daring berbayar; dan/atau
    4. pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.
       
  3. Ketentuan penggunaan dana mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2020 oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permendikbud 20 tahun 2020
tentang
Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020
tentang
Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Status

Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berisi tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.

Latar Belakang

Pertimbangan Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan adalah:

  1. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan;
     
  2. bahwa ketentuan mengenai menu penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 belum mengakomodir penggunaan dana untuk operasional pembelajaran dari rumah, sehingga perlu diubah;
     
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190);

Isi Permendikbud 20 tahun 2020

Berikut isi dari Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190) diubah sebagai berikut:

Di antara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

  1. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK Nonfisik BOP PAUD dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
     
    1. komponen kegiatan pembelajaran dan bermain dapat digunakan untuk:
      1. pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan/atau
      2. layanan pendidikan daring berbayar;
         
    2. komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk:
      1. pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan/atau
      2. pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.
  1. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
     
    1. komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah;
       
    2. komponen kegiatan administrasi dan lainnya dapat digunakan untuk:
      1. pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah;
      2. layanan pendidikan daring berbayar; dan/atau
      3. pembeliaan cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.
  1. Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menggunakan ketentuan besaran persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.
  1. Ketentuan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-l9 oleh Pemerintah Pusat.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Perubahan dalam Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

[ Gambar oleh Alexey Hulsov dari Pixabay ]

Perubahan Peraturan Menteri Juknis Edukasi Berlaku

Permendikbud 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

Permendikbud 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
Permendikbud 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
jogloabang Sab, 02/20/2021 - 23:31

Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan. Doctor Honoris Causa diberikan oleh Perguruan Tinggi kepada WNI dan/atau WNA. Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa diatur dengan Permendikbud 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan.

Permendikbud 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan merupakan aturan yang melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Gelar Doktor Kehormatan. Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dapat diberikan Perguruan Tinggi yang memenuhi syarat yaitu memiliki fakultas atau jurusan yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan, menyelenggarakan program doktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki Profesor tetap dalam program doktor.

Permendikbud 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi yang terkait dengan gelar Doktor Kohormatan dan dinyatakan tidak berlaku. Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr. (H.C.), ditempatkan di depan nama penerima yang berhak menggunakan gelar. Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud hanya digunakan pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik.

Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada perseorangan yang memiliki jasa dan/atau karya yang:

  1. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan;

  2. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;

  3. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia; atau

  4. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan

Permendikbud 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Pasal 4 mengatakan bahwa calon penerima Gelar Doktor Kehormatan harus:

  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

  2. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

  3. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; dan

  4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia

Perguruan tinggi menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan dalam sidang senat terbuka. Tata cara pemberian Gelar Doctor Honoris Causa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, adalah:

  1. Senat perguruan tinggi menilai karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan dan menyampaikan kepada pemimpin perguruan tinggi;

  2. Pemimpin perguruan tinggi menyampaikan hasil penilaian terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima Doktor Kehormatan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.

  3. Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memeriksa dan meneliti karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan;

  4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri mengeluarkan persetujuan atau penolakan pemberian gelar Doktor Kehormatan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada tanggal 8 Maret 2013 di Jakarta. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 410. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

Mencabut

Permendikbud 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi yang terkait dengan gelar Doktor Kohormatan dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan penerbitan Permendikbud 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Gelar Doktor Kehormatan.

Dasar Hukum

Dasar hukum penetapan Permendikbud 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

Isi Permendikbud Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

  2. Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.

  3. Senat Perguruan Tinggi adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap pemimpin perguruan tinggi dalam pelaksanaan otonomi perguruan tingggi bidang akademik.

  4. Menteri adalah Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

  5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

  1. Perguruan Tinggi dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing.

  2. Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

    1. memiliki fakultas atau jurusan yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan;

    2. menyelenggarakan program doktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    3. memiliki Profesor tetap dalam bidang sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 3

Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada perseorangan yang memiliki jasa dan/atau karya yang:

  1. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan;

  2. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;

  3. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia; atau

  4. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.

Pasal 4

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus:

  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

  2. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

  3. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; dan

  4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia

Pasal 5

  1. Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

    1. Senat perguruan tinggi menilai karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan dan menyampaikan kepada pemimpin perguruan tinggi;

    2. Pemimpin perguruan tinggi menyampaikan hasil penilaian terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima Doktor Kehormatan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.

    3. Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memeriksa dan meneliti karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan;

    4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri mengeluarkan persetujuan atau penolakan pemberian gelar Doktor Kehormatan

  2. Perguruan tinggi menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan dalam sidang senat terbuka.

Pasal 6

  1. Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr. (H.C.), ditempatkan di depan nama penerima yang berhak menggunakan gelar.

  2. Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik.

Pasal 7

Pemberian dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi yang terkait dengan gelar Doktor Kohormatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada tanggal 8 Maret 2013 di Jakarta. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 410. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Tata Cara Edukasi Berlaku

Permendikbud 22 tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah

Permendikbud 22 tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah
jogloabang Sab, 07/06/2019 - 05:13

Pelaksanaan Upacara bendera di Sekolah adalah hal penting. Untuk itu diperlukan Pedoman Upacara Bendera. Pedoman Upacara Bendera di Sekolah diatur dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018. Upacara bendera di sekolah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mencakup nilai-nilai penanaman sikap disiplin, kerjasama, rasa percaya diri, dan tanggung jawab yang mendorong lahirnya sikap dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air di kalangan peserta didik. Agar pelaksanaan Upacara Bendera di Sekolah mecapai tujuannya, maka upacara bendera harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, sehingga perlu disusun pedoman mengenai tata cara penyelenggaraan upacara bendera.

Upacara Bendera atau Upacara adalah penaikan Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera adalah Sang Merah Putih. Pembina Upacara adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pejabat pemerintahan, atau tokoh masyarakat. Pemimpin Upacara adalah peserta didik yang dipilih untuk memimpin jalannya Upacara di sekolah. Pengatur Upacara adalah guru yang bertugas menyiapkan rencana acara Upacara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Upacara di sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara di Sekolah ditandatangani Mendikbur Muhadjir Effendy pada tanggal 25 Juni 2018 dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI dalam Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2018 Nomor 830 pada tanggal 29 Juni 2018 di Jakarta. Mulai setelah dundangkan maka Pedoman Upacara di Sekolah berlaku di seluruh Indonesia.

Pedoman Upacara Bendera di Sekolah
dalam
Permendikbud 22 Tahun 2018

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah di dalamnya mengatur tentang:

  1. Upacara di sekolah paling sedikit dilaksanakan pada pagi hari setiap:
    1. peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus;
    2. hari Senin; dan
    3. hari besar nasional.
  1. Unsur pelaksana Upacara di sekolah terdiri atas:
    1. pejabat Upacara;
    2. petugas Upacara; dan
    3. peserta Upacara.
  1. Pejabat Upacara terdiri atas:
    1. Pembina Upacara;
    2. Pemimpin Upacara;
    3. Pengatur Upacara; dan
    4. Pemandu Upacara.
  1. Petugas Upacara paling sedikit meliputi:
    1. Pembawa Naskah Pancasila;
    2. Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945;
    3. Pembaca Teks Janji Siswa;
    4. Pembaca Doa;
    5. Pemimpin Lagu/Dirigen;
    6. Kelompok Pengibar Bendera; dan
    7. Kelompok Paduan Suara.
  1. Peserta Upacara terdiri atas:
    1. kepala sekolah;
    2. wakil kepala sekolah;
    3. guru;
    4. tenaga kependidikan;
    5. peserta didik; dan/atau
    6. tamu undangan.
  1. Susunan acara Upacara meliputi:
    1. acara persiapan yang terdiri atas:
      1. setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya;
      2. Pemimpin Upacara memasuki lapangan Upacara;
      3. penghormatan kepada Pemimpin Upacara;
      4. laporan setiap pemimpin barisan; dan
      5. Pemimpin Upacara mengambil alih pimpinan.
    2. acara pokok yang terdiri atas:
      1. Pembina Upacara memasuki lapangan Upacara;
      2. penghormatan umum kepada Pembina Upacara;
      3. laporan Pemimpin Upacara;
      4. penaikan bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya;
      5. mengheningkan cipta;
      6. pembacaan teks Pancasila;
      7. pembacaan teks Pembukaan UUD 1945;
      8. pembacaan teks janji siswa;
      9. amanat Pembina Upacara;
      10. menyanyikan lagu wajib nasional;
      11. pembacaan doa;
      12. laporan Pemimpin Upacara;
      13. penghormatan umum kepada Pembina Upacara; dan
      14. Pembina Upacara meninggalkan lapangan Upacara.
    3. acara penutupan yang terdiri atas:
      1. Pemimpin Upacara membubarkan peserta Upacara; dan
      2. Peserta Upacara meninggalkan lapangan Upacara.
  1. Sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah terdiri atas:
    1. bendera;
    2. tiang Bendera;
    3. tali Bendera; dan
    4. naskah-naskah.

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018
tentang
Pedoman Upacara Bendera di Sekolah

Pertimbangan

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah hadir dengan pertimbangan:

  1. bahwa pelaksanaan upacara bendera di sekolah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mencakup nilai-nilai penanaman sikap disiplin, kerjasama, rasa percaya diri, dan tanggung jawab yang mendorong lahirnya sikap dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air di kalangan peserta didik;

  2. bahwa guna menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, upacara bendera harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, sehingga perlu disusun pedoman mengenai tata cara penyelenggaraan upacara bendera;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;

Landasan

Landasan atau dasar hukum Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Isi Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PEDOMAN UPACARA BENDERA DI SEKOLAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Upacara Bendera yang selanjutnya disebut Upacara adalah penaikan Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera adalah Sang Merah Putih.
  3. Pembina Upacara adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pejabat pemerintahan, atau tokoh masyarakat.
  4. Pemimpin Upacara adalah peserta didik yang dipilih untuk memimpin jalannya Upacara di sekolah.
  5. Pengatur Upacara adalah guru yang bertugas menyiapkan rencana acara Upacara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Upacara di sekolah.
  6. Pemandu Upacara adalah peserta didik di bawah bimbingan guru pembina yang membaca acara pelaksanaan Upacara di sekolah.
  7. Pembawa Naskah Pancasila adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membawa naskah Pancasila untuk diserahkan kepada Pembina Upacara dan menerima kembali naskah tersebut pada saat yang telah ditentukan.
  8. Pembaca Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membacakan teks tersebut pada saat dan tempat yang telah ditentukan.
  9. Pembaca Teks Janji Siswa adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membacakan teks janji siswa pada saat dan tempat yang telah ditentukan.
  10. Pembaca Doa adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membaca doa pada saat dan tempat yang telah ditentukan.
  11. Pemimpin Lagu/Dirigen adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas memimpin kelompok dan/atau seluruh peserta Upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Mengheningkan Cipta, dan lagu wajib nasional pada saat dan tempat yang telah ditentukan.
  12. Kelompok Pengibar Bendera adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas menyiapkan dan menaikkan Bendera pada saat dan tempat yang telah ditentukan.
  13. Kelompok Paduan Suara adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Mengheningkan Cipta, dan lagu wajib nasional lainnya pada saat dan tempat yang telah ditentukan.

Pasal 2

  1. Upacara di sekolah paling sedikit dilaksanakan pada pagi hari setiap:

    1. peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus;

    2. hari Senin; dan

    3. hari besar nasional.

  2. Hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi:

    1. Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei;

    2. Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei;

    3. Hari Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni; dan

    4. Hari Pahlawan pada tanggal 10 November.

Pasal 3

Pelaksanaan Upacara di sekolah bertujuan untuk:

  1. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

  2. membiasakan bersikap tertib dan disiplin;

  3. meningkatkan kemampuan memimpin;

  4. membiasakan kekompakan dan kerjasama;

  5. menumbuhkan rasa tanggung jawab; dan

  6. mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Pasal 4

Unsur pelaksana Upacara di sekolah terdiri atas:

  1. pejabat Upacara;
  2. petugas Upacara; dan
  3. peserta Upacara.

Pasal 5

Pejabat Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

  1. Pembina Upacara;
  2. Pemimpin Upacara;
  3. Pengatur Upacara; dan
  4. Pemandu Upacara.

Pasal 6

Petugas Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit meliputi:

  1. Pembawa Naskah Pancasila;
  2. Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945;
  3. Pembaca Teks Janji Siswa;
  4. Pembaca Doa;
  5. Pemimpin Lagu/Dirigen;
  6. Kelompok Pengibar Bendera; dan
  7. Kelompok Paduan Suara.

Pasal 7

Peserta Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

  1. kepala sekolah;

  2. wakil kepala sekolah;

  3. guru;

  4. tenaga kependidikan;

  5. peserta didik; dan/atau

  6. tamu undangan.

Pasal 8

Susunan acara Upacara meliputi:

  1. acara persiapan yang terdiri atas:

    1. setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya;

    2. Pemimpin Upacara memasuki lapangan Upacara;

    3. penghormatan kepada Pemimpin Upacara;

    4. laporan setiap pemimpin barisan; dan

    5. Pemimpin Upacara mengambil alih pimpinan.

  2. acara pokok yang terdiri atas:

    1. Pembina Upacara memasuki lapangan Upacara;

    2. penghormatan umum kepada Pembina Upacara;

    3. laporan Pemimpin Upacara;

    4. penaikan bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya;

    5. mengheningkan cipta;

    6. pembacaan teks Pancasila;

    7. pembacaan teks Pembukaan UUD 1945;

    8. pembacaan teks janji siswa;

    9. amanat Pembina Upacara;

    10. menyanyikan lagu wajib nasional;

    11. pembacaan doa;

    12. laporan Pemimpin Upacara;

    13. penghormatan umum kepada Pembina Upacara; dan

    14. Pembina Upacara meninggalkan lapangan Upacara.

  3. acara penutupan yang terdiri atas:

    1. Pemimpin Upacara membubarkan peserta Upacara; dan

    2. Peserta Upacara meninggalkan lapangan Upacara.

     

Pasal 9

  1. Sebelum Upacara dimulai, Pembina Upacara menerima dan menyetujui laporan rencana pelaksanaan Upacara dari Pengatur Upacara.

  2. Dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah, Pembina Upacara:

    1. menerima penghormatan dari peserta Upacara;

    2. menerima laporan Pemimpin Upacara;

    3. memimpin mengheningkan cipta;

    4. membacakan Naskah Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta Upacara; dan

    5. menyampaikan amanat.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah Pemimpin Upacara bertugas:

  1. menerima penghormatan dari pemimpin kelompok peserta upacara;

  2. memimpin penghormatan kepada Pembina Upacara;

  3. menyiapkan dan mengistirahatkan peserta Upacara;

  4. menyampaikan laporan kepada Pembina Upacara;

  5. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pembina Upacara; dan

  6. membubarkan peserta Upacara atas perintah Pembina Upacara.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah, Pengatur Upacara bertugas untuk:

  1. mengajukan rencana acara Upacara kepada Pembina Upacara untuk memperoleh persetujuan;

  2. menentukan/menunjuk petugas Upacara;

  3. menyiapkan/memeriksa tempat dan perlengkapan Upacara;

  4. melapor atau memberikan informasi kepada Pembina Upacara tentang segala sesuatunya sesaat sebelum Upacara dimulai;

  5. memeriksa, mengatur, dan mengendalikan jalannya Upacara; dan

  6. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pembina Upacara.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah, Pemandu Acara bertugas untuk:

  1. membaca acara Upacara sesuai dengan urutan acara pada saat yang telah ditentukan; dan

  2. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengatur Upacara.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah, Pembawa Naskah Pancasila bertugas untuk:

  1. membawa naskah Pancasila; dan

  2. menyerahkan naskah Pancasila kepada Pembina Upacara dan menerima kembali naskah tersebut pada saat yang telah ditentukan.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah, Pembawa Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bertugas membaca teks tersebut pada saat dan tempat yang telah ditentukan.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah, Pembaca Teks Janji Siswa bertugas membaca teks janji siswa yang diikuti oleh seluruh siswa pada saat dan tempat yang telah ditentukan.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah, Pembaca Doa bertugas membaca doa pada saat dan tempat yang telah ditentukan.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah, Pemimpin Lagu/Dirigen bertugas:

  1. memimpin seluruh peserta Upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional pada saat dan tempat yang telah ditentukan; dan

  2. memimpin Kelompok Paduan Suara menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta pada saat dan tempat yang telah ditentukan.

Pasal 18

  1. Lagu Indonesia Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dinyanyikan secara lengkap dalam 3 (tiga) stanza oleh peserta Upacara dengan berdiri tegak dan sikap hormat.

  2. Lagu Indonesia Raya dengan 3 (tiga) stanza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan dengan lirik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  3. Berdiri tegak dan sikap hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berdiri tegak di tempat masing-masing dengan:

    1. mengepalkan telapak tangan kanan diletakkan pada dada sebelah kiri dengan ibu jari menempel di dada sebelah kiri atau mengangkat tangan kanan sebatas kepala dengan jari telunjuk menempel pada pelipis;

    2. meluruskan lengan kiri ke bawah;

    3. mengepalkan telapak tangan kiri dengan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha kiri; dan

    4. menghadapkan wajah pada Bendera.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah, Kelompok Pengibar Bendera bertugas:

  1. menyiapkan Bendera; dan

  2. menaikkan Bendera.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah, Kelompok Paduan Suara bertugas menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Mengheningkan Cipta, dan lagu wajib nasional lainnya pada saat dan tempat yang telah ditentukan.

Pasal 21

Sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah terdiri atas:

  1. bendera;

  2. tiang Bendera;

  3. tali Bendera; dan

  4. naskah-naskah.

Pasal 22

Tata pakaian Upacara di sekolah diatur sebagai berikut:

  1. peserta didik mengenakan pakaian seragam sekolah nasional dilengkapi dengan topi pet dan dasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. petugas upacara mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah masing-masing; dan

  3. guru dan tenaga kependidikan mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh daerah/sekolah masing-masing.

Pasal 23

  1. Bentuk formasi barisan untuk melaksanakan Upacara diatur sebagai berikut:

    1. bentuk segaris; atau

    2. bentuk U.

  2. Bentuk segaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu bentuk barisan yang disusun dalam satu baris dan menghadap ke pusat Upacara.

  3. Bentuk U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu bentuk barisan yang disusun dan berbentuk huruf U dan menghadap ke pusat Upacara.

  4. Bentuk formasi barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan keadaan sekolah dan lapangan yang tersedia.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 830

Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah

Lirik Lagu Indonesia Raya 3 Stanza

LIRIK LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
DENGAN TIGA STANZA

Stanza 1:

Indonesia Tanah Airku Tanah Tumpah Darahku
Disanalah Aku Berdiri Jadi Pandu Ibuku
Indonesia Kebangsaanku Bangsa dan Tanah Airku
Marilah Kita Berseru Indonesia Bersatu

Hiduplah Tanahku Hiduplah Negeriku
Bangsaku Rakyatku Semuanya
Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya
Untuk Indonesia Raya
(Reff: Diulang 2 kali)

Indonesia Raya Merdeka Merdeka
Tanahku Negeriku yang Kucinta
Indonesia Raya Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

Stanza 2:

Indonesia Tanah Yang Mulia Tanah Kita Yang Kaya
Disanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya
Indonesia Tanah Pusaka Pusaka Kita Semuanya
Marilah Kita Mendoa Indonesia Bahagia

Suburlah Tanahnya Suburlah Jiwanya
Bangsanya Rakyatnya Semuanya
Sadarlah Hatinya Sadarlah Budinya
Untuk Indonesia Raya
(Reff: Diulang 2 kali)

Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku Negeriku Yang Kucinta
Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya

Stanza 3:

Indonesia Tanah Yang Suci Tanah Kita Yang Sakti
Di sanalah Aku Berdiri Menjaga Ibu Sejati
Indonesia Tanah Berseri Tanah Yang Aku Sayangi
Marilah Kita Berjanji Indonesia Abadi

Selamatlah Rakyatnya Selamatlah Putranya
Pulaunya Lautnya Semuanya
Majulah Negerinya Majulah Pandunya
Untuk Indonesia Raya
(Reff: Diulang 2 kali)

Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku Negeriku Yang Kucinta
Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya

[ By Desa Jahiang - Own work, CC BY-SA 4.0, Sumber Foto ]

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 22 Tahun 2018
tentang
Pedoman Upacara Bendera di Sekolah

Peraturan Menteri Edukasi Pedoman Berlaku

Permendikbud 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

Permendikbud 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti
jogloabang Rab, 07/31/2019 - 21:27

Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Pelaksanaan Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) didasari pertimbangan bahwa masih terabaikannya implementasi nilai-nilai dasar kemanusiaan yang berakar dari Pancasila yang masih terbatas pada pemahaman nilai dalam tataran konseptual, belum sampai mewujud menjadi nilai aktual dengan card yang menyenangkan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti mengganti/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti ditetapkan di Jakarta oleh Mendikbud Anies Baswedan pada tanggal 13 Juli 2015. Permendikbud 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti berlaku dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 2015 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti

Status

Belaku dan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti ini mengganti atau mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah.

Pertimbangan

Latar belakang penetapan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti adalah:

  1. setiap sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif bagi siswa, guru, dan/atau tenaga kependidikan;
  2. pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan seharusnya menjadi bagian proses belajar dan budaya setiap sekolah;
  3. pendidikan karakter seharusnya menjadi gerakan bersama yangmelibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau orangtua.

Dasar Hukum

Landasan yuridis sebagai dasar hukum Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Kerja Periode 2014-2019;

Isi Pokok Permendikbud tentang PBP

Pokok-pokok isi kebijakan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti adalah:

  1. Pelaksana PBP sebagai berikut:
    1. siswa;
    2. guru;
    3. tenaga kependidikan;
    4. orang tua/wali;
    5. komite sekolah;
    6. alumni; dan/atau
    7. pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah.
  1. PBP dilaksanakan sejak hari pertama masuk sekolah untuk jenjang sekolah dasar atau sejak hari pertama masuk sekolah pada MOPDB untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah pada jalur pendidikan khusus;
  1. Pelaksanaan PBP;
    1. dalam bentuk kegiatan umum, harian, mingguan, bulanan, tengah tahunan, dan/atau tahunan;
    2. melalui interaksi dan komunikasi antara sekolah, keluarga, dan/atau masyarakat.
  1. Sumber Pelaksanaan Pembiayaan Penumbuhan Budi Pekerti (PBP):
    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
    3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi Permendikbud 23/2015 tentang PBP

Berikut adalah isi dari Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti (bukan format asli):

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENUMBUHAN BUDI PEKERTI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah pada jalur pendidikan khusus, dan sekolah swasta, termasuk satuan pendidikan kerja sama.
  2. Penumbuhan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah.
  3. Masa orientasi peserta didik baru yang selanjutnya disebut MOPDB adalah serangkaian kegiatan pertama masuk sekolah pada setiap awal tahun pelajaran baru yang berlangsung paling lama 5 (lima) hari.
  4. Pembiasaan adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik dan membentuk generasi berkarakter positif.
  5. Kelulusan adalah berakhirnya proses pembelajaran siswa pada satuan pendidikan.

Pasal 2

PBP bertujuan untuk:

  1. menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan;
  2. menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat;
  3. menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga; dan/atau
  4. menumbuh kembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pasal 3

Pelaksana PBP adalah sebagai berikut:

  1. siswa;
  2. guru;
  3. tenaga kependidikan;
  4. orang tua/wali;
  5. komite sekolah;
  6. alumni; dan/atau
  7. pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah.

Pasal 4

  1. PBP dilaksanakan sejak hari pertama masuk sekolah untuk jenjang sekolah dasar atau sejak hari pertama masuk sekolah pada MOPDB untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah pada jalur pendidikan khusus.
  2. PBP dilaksanakan melalui kegiatan pada MOPDB, pembiasaan, interaksi dan komunikasi, serta kegiatan saat kelulusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. PBP dilaksanakan:
    1. dalam bentuk kegiatan umum, harian, mingguan, bulanan, tengah tahunan, dan/atau tahunan;
    2. melalui interaksi dan komunikasi antara sekolah, keluarga, dan/atau masyarakat.
  4. Pelaksanaan PBP yang melibatkan pihak terkait di luar sekolah disesuaikan dengan kondisi sekolah dan mengikuti Peraturan Menteri ini.