Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Peraturan Menteri, Permen, Permenkumham

Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Permenkumham

Permenkumham 8 Tahun 2018, Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Permenkumham 8 Tahun 2018, Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Biaya jasa hukum untuk pendirian PT bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur standarnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Permenkumham No 8 Tahun 2018 ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 Maret 2018 dan diundangkan oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 397 pada tanggal 20 Maret 2018 di Jakarta.

Biaya Jasa Hukum untuk pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang wajib diterapkan oleh Notaris menurut Pasal 2 Ayat (2) Permenkumham No. 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah adalah:

  1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai modal dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
  2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai modal dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah); dan
  3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai modal dasar lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah).

Biaya-biaya Jasa Hukum Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut termaktub dalam Lampiran Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dengan jelas seperti di bawah ini.

Lampiran Permenkumham 8 Tahun 2018

BIAYA JASA HUKUM UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

  1. Biaya Jasa Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan modal dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
No JENIS KEGIATAN SATUAN TARIF/BIAYA
1 PNBP untuk Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Per Permohonan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
2 Jasa Notaris Per Akta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3 Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Per Pendirian Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

 

  1. Jasa Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan modal dasar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
No JENIS KEGIATAN SATUAN TARIF/BIAYA
1 PNBP untuk Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Per Permohonan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
2 Jasa Notaris Per Akta Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3 Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Per Pendirian Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

 

  1. Biaya Jasa Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan modal dasar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
No JENIS KEGIATAN SATUAN TARIF/BIAYA
1 PNBP untuk Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Per Permohonan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
2 Jasa Notaris Per Akta Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
3 Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Per Pendirian Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

 

  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
 

 

ttd

 

  YASONNA H. LAOLY

Permenkumham 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian PT bagi UMKM

Latar Belakang Pertimbangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hadir dengan pertimbangan:

  1. untuk menunjang percepatan peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian biaya jasa hukum untuk pendirian perseroan terbatas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;

Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ini menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah karena sudah tidak sesuai lagi.

Dasar Hukum Permenkumham 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian PT bagi UMKM

  1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
  8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

Isi Permenkumham 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian PT bagi UMKM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Biaya Jasa Hukum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang meliputi tarif penerimaan negara bukan pajak, biaya jasa Notaris, dan biaya pengumuman Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
  2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
  3. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
  4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
  5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
  6. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pasal 2

  1. Notaris wajib menerapkan Biaya Jasa Hukum untuk pendirian Perseroan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
  2. Pengenaan Biaya Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
    1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai modal dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
    2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai modal dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah); dan
    3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai modal dasar lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah).
  3. Rincian Biaya Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 514), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2018

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 17 Januari 2018. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 oleh Widodo EKatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI pada 26 Januari 2018, di Jakarta.


Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Abstraksi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan paralegal di Indonesis dengan pembatasan bahwa negara membiayai paralegal untuk masyarakat sepanjang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Permenkumham 1/2018 ini juga mengatur tentang tata cara bagaimana warga negara Indonesia dapat menjadi paralegal.

Adapun alasan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah:

  1. bahwa pemberian Bantuan Hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana Bantuan Hukum sehingga diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian Bantuan Hukum;
  2. bahwa untuk memenuhi kualifikasi Paralegal dan pemberdayaan Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum perlu diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752);

Ketentuan Umum

  1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
  2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
  3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  5. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut BPHN adalah unit utama yang menjalankan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional pada Kementerian Hukum dan HAM.

Paralegal, Pemberi Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum

Pasal 2

Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan
terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 3
  1. Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.
  2. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum.
  3. Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:
    1. ketersediaan jumlah pelaksana Bantuan Hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
    2. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.

Pelatihan Paralegal

BAB II, Pelatihan Paralegal

Pasal 4

Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

  1. warga negara Indonesia;
  2. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
  3. memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau
  4. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
Pasal 5
  1. Paralegal yang telah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum memperoleh kartu identitas yang diterbitkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
  2. Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
  3. Pemberi Bantuan Hukum mendaftarkan Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum kepada BPHN melalui sistem informasi database Bantuan Hukum.
Pasal 6
  1. Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak mendapatkan pelatihan Paralegal.
  2. Pelatihan Paralegal dilaksanakan untuk meningkatkan kualifikasi Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum.
  3. Kualifikasi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    1. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
    2. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
    3. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.
Pasal 7
  1. Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh:
    1. Pemberi Bantuan Hukum;
    2. perguruan tinggi;
    3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; dan/atau
    4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
  2. Dalam menyelenggarakan pelatihan Paralegal, penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya.
  3. Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk unit khusus yang menangani penyelenggaraan pelatihan.
  4. Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelatihan Paralegal setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN.
Pasal 8
  1. Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan pelatihan Paralegal kepada Kepala BPHN dengan melampirkan proposal pelaksanaan pelatihan Paralegal.
  2. Proposal pelaksanaan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. latar belakang;
    2. tujuan dan sasaran;
    3. kurikulum;
    4. nama dan kualifikasi pengajar;
    5. sarana, prasarana, dan alat bantu yang tersedia; dan
    6. susunan kepanitiaan.
  3. BPHN melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Hasil pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala BPHN kepada penyelenggara pelatihan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan diterima.
Pasal 9
  1. Pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
    1. tingkat dasar; dan
    2. tingkat lanjutan.
  2. Selain pelatihan Paralegal, penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyelenggarakan pelatihan khusus lain untuk meningkatkan keterampilan bagi Paralegal.
  3. Penyelenggara pelatihan dapat mengembangkan materi kurikulum Paralegal untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum.
  4. Dalam pengembangan materi kurikulum Paralegal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Penyelenggara dapat berkonsultasi dengan BPHN.
  5. Ketentuan mengenai pedoman pelatihan Paralegal ditetapkan oleh Kepala BPHN.
Pasal 10
  1. Peserta pelatihan Paralegal yang telah mengikuti pelatihan berhak memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan Paralegal.
  2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara pelatihan Paralegal.
  3. Dalam hal penyelenggaraan pelatihan Paralegal dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh BPHN.

Pemberdayaan Paralegal

BAB III Pemberdayaan Paralegal

Pasal 11

Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.

Pasal 12
  1. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama.
  2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
    2. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
    3. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara
    4. Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum.
Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi oleh Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui
kegiatan:

  1. penyuluhan hukum;
  2. konsultasi hukum;
  3. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  4. penelitian hukum;
  5. mediasi;
  6. negosiasi;
  7. pemberdayaan masyarakat;
  8. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  9. perancangan dokumen hukum.
Pasal 14
  1. Selain memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Paralegal dapat memberikan pelayanan hukum berupa:
    1. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota;
    2. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
    3. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.
  2. Pemberian pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Pemberi Bantuan Hukum.
Pasal 15
  1. Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal.
  2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPHN.
  3. Dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum, Paralegal harus tunduk dan patuh terhadap:
    1. kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal tersebut terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    2. Standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
  1. Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi Paralegal, meliputi:
    1. kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
    2. kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal.
  2. Dalam hal hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelanggaran maka Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan sanksi.
  3. Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal kepada BPHN.
  4. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pendanaan

BAB IV Pendanaan

Pasal 17

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada:

  1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
  3. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum