Ristekdikti

logo kemenristekdikti

Peraturan dan atau informasi tentang Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi

Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri ditandatangani Menristekdikti pada 8 Februari 2019 dan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 pada tanggal 21 Februari 2019 di Jakarta.

Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) ini mencabut .

Latar belakang dan pertimbagnan terbitnya Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang BOPTN adalah:

  1. bahwa dana bantuan operasional ditujukan untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pelayanan minimal dan untuk membantu menutupi kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya pembatasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri;
  2. bahwa terdapat substansi penting yang berkaitan dengan bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri dialokasikan Pemerintah dari anggaran fungsi pendidikan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;

Dasar Hukum Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang BOPTN

Landasan hukum terbitnya Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Isi Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang BOPTN


Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri.
  2. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
  3. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
  4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
  5. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  6. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.


Pasal 2

  1. BOPTN digunakan untuk:
    1. pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian di PTN dan PTS; dan
    2. nonpenelitian.
  2. BOPTN yang digunakan untuk pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian di PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana BOPTN.
  3. BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran dana BOPTN.
  4. Dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kementerian.
  5. BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
    1. biaya pemeliharaan aset PTN;
    2. penambahan bahan praktikum/kuliah;
    3. pengadaan bahan pustaka;
    4. penjaminan mutu;
    5. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
    6. pembiayaan langganan daya dan jasa, serta sewa;
    7. pelaksanaan kegiatan penunjang untuk pendidikan;
    8. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
    9. honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil;
    10. pengadaan sarana dan prasarana;
    11. pelaksanaan kegiatan satuan pengawas internal; dan/atau
    12. pembiayaan operasional rumah sakit PTN.
  6. Menteri menetapkan penggunaan BOPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).


Pasal 3

BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak digunakan untuk:

  1. belanja modal dalam bentuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar;
  2. tambahan insentif kelebihan jam mengajar untuk pegawai negeri sipil yang berasal dari PTN yang bersangkutan;
  3. tambahan penghasilan untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi yang berstatus pegawai negeri sipil yang berasal dari PTN yang bersangkutan;
  4. pelaksanaan Penelitian maupun seminar hasil Penelitian;vkegiatan pengabdian kepada masyarakat; atau
  5. operasional manajemen diluar kegiatan yang terkait langsung dengan pembelajaran.


Pasal 4

  1. BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada perguruan tinggi negeri dengan mempertimbangkan:
    1. biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana;
    2. jumlah penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari mahasiswa program diploma dan program sarjana;
    3. kinerja perguruan tinggi;
    4. jumlah mahasiswa program diploma dan program sarjana;
    5. realisasi anggaran dan/atau alokasi BOPTN di tahun sebelumnya; dan
    6. afirmasi.
  2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan formula alokasi BOPTN nonpenelitian.
  3. Menteri menetapkan formula alokasi BOPTN nonpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).


Pasal 5

Pemberian BOPTN nonpenelitian dilaksanakan sebagai berikut:

  1. Kementerian menerima alokasi dana BOPTN pada anggaran pendapatan dan belanja negara;
  2. Kementerian menentukan alokasi dana BOPTN untuk masing-masing PTN menurut formula alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  3. PTN menerima alokasi dana BOPTN dari Kementerian;
  4. PTN menyusun kegiatan sesuai cakupan penggunaan dana BOPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) yang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja;
  5. PTN menyiapkan data dukung berupa kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, serta dokumen lain yang relevan atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
  6. PTN melakukan Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja dengan tim Biro Perencanaan Kementerian;
  7. PTN melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja dengan tim Inspektorat Jenderal Kementerian;
  8. PTN menggunakan dana BOPTN sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; dan
  9. PTN menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOPTN per keluaran melalui aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi.


Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

 

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 187

 

Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

Permenristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian

Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KemenristekDIkti perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penelitian. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian ditandatangani Menristekdikti Mohamad Nasir pada tanggal 8 Juni 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759 agar setiap orang mengetahuinya oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 8 Juni 2018 di Jakarta.

Salah satu hal penting antara Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah inovasi baru tentang Pengadaan Barang/Jasa, yaitu . Swakelola Tipe III ini memberikan akses untuk ormas dan peneliti melakukan swakelola praktik Pengadaan Barang/Jasa dengan Pemerintah.

Dasar Hukum Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian

Adapun dasar landasan hukum penerbitan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Isi Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian


Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
  2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pimpinan tinggi pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
  4. Penyelenggara Penelitian adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah.
  5. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat K/L/PD adalah instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
  7. Komite Penilaian Proposal Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian.
  8. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proses Penelitian, hasil Penelitian, dan keluaran Penelitian.
  9. Reviewer Proposal Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian.
  10. Reviewer Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proses Penelitian, hasil Penelitian, dan keluaran Penelitian.
  11. Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi.
  12. Keluaran Penelitian adalah bentuk, rupa, atau kodifikasi hasil penelitian.
  13. Pedoman Pelaksanaan Penelitian adalah pedoman dalam pelaksanaan Penelitian yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian.
  14. Proposal Penelitian adalah dokumen rencana Penelitian yang paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal Penelitian.
  15. Kontrak Penelitian adalah perjanjian tertulis antara Penyelenggara Penelitian dengan pelaksana Penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan Penelitian dan pencapaian keluaran yang telah ditetapkan.
  16. Kontrak Penelitian Tahun Jamak adalah Kontrak Penelitian yang pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan tetapi membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun.
  17. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.


Pasal 2

  1. Penelitian dalam Peraturan Menteri ini mencakup:
    1. Penelitian dasar;
    2. Penelitian terapan;
    3. pengembangan; dan
    4. kajian yang mempunyai kesamaan karateristik dengan Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan pengembangan.
  2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kompetisi dan penugasan.


Pasal 3

  1. Penelitian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan Penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).
  2. Penelitian terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan Penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).
  3. Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk peningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 7 (tujuh) sampai dengan tingkat 9 (sembilan).
  4. Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang mempunyai kesamaan karateristik dengan Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan pengembangan.


Pasal 4

  1. enelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:
    1. Penyelenggara Penelitian; dan
    2. pelaksana Penelitian.
  2. Penyelenggara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:
    1. menetapkan:
      1. rencana strategis Penelitian yang mengacu pada arah pengembangan Penelitian nasional dan/atau Rencana Induk Riset Nasional (RIRN);
      2. program Penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis Penelitian dan/atau mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional;
      3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian yang mengacu pada rencana strategis Penelitian;
      4. Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian;
      5. Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian;
      6. pelaksana Penelitian;
      7. Penelitian yang bersifat khusus; dan
      8. perwakilan kuasa penandatanganan kontrak Penelitian.
    2. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian; dan
    3. menerbitkan Surat Penugasan kepada pelaksana Penelitian yang ditugaskan untuk melakukan Penelitian.
  3. Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. individu/kumpulan individu meliputi pegawai aparatur sipil negara/nonpegawai aparatur sipil negara;
    2. K/L/PD;
    3. perguruan tinggi;
    4. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
    5. badan usaha.


Pasal 5

  1. Individu/kumpulan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan setiap orang/kelompok orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Penelitian.
  2. Dalam hal individu sebagai pegawai negeri sipil, wajib mendapatkan izin tertulis dari kepala satuan kerja K/L/PD.
  3. Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat.
  4. Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi organisasi berbadan hukum yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Penelitian, didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e meliputi badan usaha berbadan hukum yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Penelitian, didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  6. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) merupakan kemampuan atau kesanggupan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai Keluaran Penelitian.
  7. Pembuktian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Penyelenggara Penelitian.


Pasal 6

  1. Penelitian dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana Penelitian atau lebih dari 1 (satu) pelaksana Penelitian.
  2. Penelitian yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu pelaksana Penelitian yang bertindak sebagai penanggung jawab secara administrasi dan substansi pelaksanaan Penelitian.


Pasal 7

  1. Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
    1. kompetisi; atau
    2. penugasan.
  2. Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui seleksi Proposal Penelitian.
  3. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk Penelitian yang bersifat khusus.
  4. Penelitian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    1. Penelitian strategis;
    2. kebutuhan tertentu;
    3. kepentingan yang mendesak; dan/atau
    4. pelaksana Penelitian dengan kriteria tertentu.
  5. Penelitian strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Penelitian yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).
  6. Kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian.
  7. Kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan Penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dalam waktu yang singkat.
  8. Pelaksana Penelitian dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan Penelitian tertentu yang hanya dapat dilaksanakan oleh pelaksana Penelitian yang terbatas.


Pasal 8

  1. Penentuan pelaksana Penelitian berdasarkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
    1. pengumuman;
    2. pengusulan;
    3. penyeleksian; dan
    4. penetapan.
  2. Penentuan pelaksana Penelitian berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
    1. pengumuman;
    2. pengusulan;
    3. penelaahan kelayakan Proposal Penelitian; dan
    4. penetapan.


Pasal 9

  1. Pengumuman pelaksanaan Penelitian melalui kompetisi dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman resmi, dan/atau media lainnya yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
    1. maksud dan tujuan;
    2. batas waktu penyampaian; dan
    3. persyaratan.
  3. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai maksud dan tujuan.


Pasal 10

  1. Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh calon pelaksana Penelitian dengan mengajukan Proposal Penelitian kepada Penyelenggara Penelitian.
  2. Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pengajuan Proposal Penelitian oleh calon pelaksana Penelitian dan/atau Penyelenggara Penelitian.
  3. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian.


Pasal 11

  1. Penyeleksian Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian terhadap usulan Proposal Penelitan dari para pengusul.
  2. Penelaahan Kelayakan Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian terhadap Proposal Penelitan yang telah ditentukan Penyelenggara Penelitian.
  3. Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian melakukan penilaian terhadap Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian.
  4. Hasil penilaian Proposal Penelitian oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi.
  5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
  6. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan.


Pasal 12

  1. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memilih Proposal Penelitian berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
  2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan dengan penetapan langsung berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
  3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia.


Pasal 13

  1. Penelitian dapat menggunakan sumber anggaran dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi/institusi.
  2. Anggaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal lebih dari 1 (satu) instansi/institusi harus digunakan untuk pendanaan bagian kegiatan Penelitian yang berbeda.
  3. Penelitian yang menggunakan sumber anggaran dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi/institusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 14

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan Pelaksanaan Penelitian.


Pasal 15

  1. Pelaksanaan Penelitian dilakukan berdasarkan Kontrak Penelitian.
  2. Jenis Kontrak Penelitian terdiri atas:
    1. tahun tunggal; dan
    2. tahun jamak.
  3. Kontrak Penelitian atas nama Penyelenggara Penelitian ditandatangani oleh PA/KPA.
  4. PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan untuk melakukan penandatangan Kontrak Penelitian kepada PPK.
  5. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Penelitian atas nama pelaksana Penelitian, yaitu:
    1. individu;
    2. ketua atau koordinator Peneliti untuk kelompok individu; atau
    3. pimpinan K/L/PD, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha.
  6. Pimpinan K/L/PD, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Kontrak Penelitian kepada personil yang ditunjuk.
  7. Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. jumlah harga pasti dan tetap;
    2. pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus; dan
    3. batas waktu tertentu.
  8. Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual pada saat pelaksanaan Penelitian yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Penelitian dan/atau Keluaran Penelitian, dapat dilakukan perubahan Kontrak Penelitian.
  9. Perubahan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.


Pasal 16

  1. Jenis Kontrak Penelitian Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA.
  2. Penetapan jenis Kontrak Penelitian Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
    1. rekomendasi Komite Penilaian Proposal dan/atau Reviewer Proposal;
    2. ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Penelitian Tahun Jamak;
    3. cakupan, jenis, dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan;
    4. jangka waktu pelaksanaan Penelitian secara keseluruhan; dan
    5. ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran untuk setiap tahun anggaran.
  3. Kontrak Penelitian Tahun Jamak menjadi prioritas penganggaran tahun berikutnya.
  4. Anggaran Penelitian dengan Kontrak Penelitian Tahun Jamak bukan merupakan tambahan pagu anggaran.


Pasal 17

  1. Pelaksanaan Penelitian dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak Penelitian.
  2. Pembayaran pelaksanaan Penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai Kontrak Penelitian.
  3. Pelaksana Penelitian wajib membuat catatan harian Penelitian.
  4. Pelaksana Penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara Penelitian.
  5. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak Penelitian.


Pasal 18

Penyelenggara Penelitian melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.


Pasal 19

Pelaksana Penelitian wajib menyampaikan laporan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian


Pasal 20

  1. Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan Keluaran Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian.
  2. Capaian atas Keluaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan Penelitian.
  3. Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian menilai kelayakan atas proses Penelitian, hasil Penelitian, dan Keluaran Penelitian.
  4. Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
    1. persentase tingkat keberhasilan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian;
    2. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran Penelitian yang telah diberikan terhadap Keluaran Penelitian;
    3. saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian; dan
    4. rekomendasi untuk mendapatkan biaya keluaran tambahan.
  5. Hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Penyelenggara Penelitian.
  6. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian.


Pasal 21

Pelaksana Penelitian untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup.


Pasal 22

  1. Keluaran Penelitian dapat berupa:
    1. publikasi ilmiah;
    2. prototipe;
    3. paten;
    4. kekayaan intelektual lainnya; dan/atau
    5. laporan Penelitian.
  2. Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
  3. Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah entitas.
  4. Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
  5. Kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
  6. Laporan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang berisi pelaksanaan dan capaian atas keluaran Penelitian.


Pasal 23

Pedoman Pelaksanaan Penelitian paling sedikit memuat:

  1. persyaratan dan tata cara pengusulan;
  2. jadwal;
  3. kriteria penilaian;
  4. penilaian Proposal Penelitian;
  5. pemantauan dan evaluasi; dan
  6. pelaporan.


Pasal 24

  1. Penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tetapi tidak mencapai hasil yang diharapkan, tidak dapat dinyatakan sebagai Penelitian gagal.
  2. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.


Pasal 25

  1. Pelaksana Penelitian yang tidak mematuhi kewajiban Kontrak Penelitian dapat dikenai sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. pemutusan Kontrak Penelitian atau penghentian pelaksanaan Penelitian;
    2. penghentian pembayaran; dan/atau
    3. tidak dapat mengajukan Proposal Penelitian dalam kurun waktu tertentu.
  3. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Kontrak Penelitian.


Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kontrak Penelitian yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya Kontrak Penelitian.


Pasal 27

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018

 

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 759

 

Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian

[ Sumber Foto : Legal Research by ]

Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 tentang BOPTN

Juknis BOPTN 2018, Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

ini sudah dicabut dengan .

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Widodo Ekatjahjana mengundangkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri pada tanggal 31 Januari 2018, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 209 setelah ditetapkan oleh Mohammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI pada tanggal 22 Januari 2018 di Jakarta.

Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

Status

Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri ini berlaku sejak tanggal diundangkan:


Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mencabut

Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 226)


Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 226), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Abstraksi

Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri ada karena pertimbangan

  1. bahwa dana bantuan operasional ditujukan untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pelayanan minimal dan untuk menutupi kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya pembatasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri;
  2. bahwa dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri dialokasikan Pemerintah dari anggaran fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Dasar Hukum BOPTN 2018

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Ketentuan Umum dalam BOPTN 2018

Pembatasan istilah atau Ketentuan umum dalam Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana aturan penulisan peraturan perundang-undangan dihadirkan dalam Pasal 1:


Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri.
  2. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
  3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
  4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
  5. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  6. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  7. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan tinggi.

Penggunaan BOPTN

Penggunaan BOPTN diatur dalam Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Pasal 2, hinggal Pasal 4. Adapun penggunaan BOPTN adalah untuk:

  1. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di PTN dan PTS;
    Alokasi dana paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana BOPTN. BOPTN yang digunakan untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat digunakan untuk operasional manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada satuan kerja unit utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  2. Nonpenelitian
    Alokasi dana paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran dana BOPTN.
    BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian digunakan untuk:
    1. biaya pemeliharaan hasil pengadaaan;
    2. penambahan bahan praktikum/kuliah;
    3. pengadaan bahan pustaka;
    4. penjaminan mutu;
    5. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
    6. pembiayaan langganan daya dan jasa;
    7. pelaksanaan kegiatan penunjang untuk pendidikan;
    8. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
    9. honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil;
    10. pengadaan dosen tamu pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil;
    11. pengadaan sarana dan prasarana sederhana;
    12. pelaksanaan kegiatan satuan pengawas internal; dan/atau
    13. pembiayaan operasional rumah sakit PTN.

Larangan Penggunaan Dana BOPTN Nonpenelitian

BOPTN nonpenelitian tidak digunakan untuk:

  1. belanja modal untuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar;
  2. tambahan insentif kelebihan jam mengajar untuk pegawai negeri sipil yang berasal dari PTN yang bersangkutan;
  3. tambahan penghasilan untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi yang berstatus pegawai negeri sipil yang berasal dari PTN yang bersangkutan; dan
  4. operasional manajemen di luar kegiatan yang terkait langsung dengan pembelajaran.

Kriterian PTN untuk mendapatkan BOPTN Nonpeneltian

BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian diberikan kepada perguruan tinggi negeri dengan mempertimbangkan kriteria:

  1. biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana;
  2. jumlah penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari mahasiswa program diploma dan program sarjana;
  3. kinerja perguruan tinggi; dan
  4. afirmasi.

Pasal 2

  1. BOPTN digunakan untuk:
    1. pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di PTN dan PTS; dan
    2. nonpenelitian.
  2. BOPTN yang digunakan untuk pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana BOPTN.
  3. BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran dana BOPTN.
  4. BOPTN yang digunakan untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat digunakan untuk operasional manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada satuan kerja unit utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  5. BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
    1. biaya pemeliharaan hasil pengadaaan;
    2. penambahan bahan praktikum/kuliah;
    3. pengadaan bahan pustaka;
    4. penjaminan mutu;
    5. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
    6. pembiayaan langganan daya dan jasa;
    7. pelaksanaan kegiatan penunjang untuk pendidikan;
    8. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
    9. honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil;
    10. pengadaan dosen tamu pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil;
    11. pengadaan sarana dan prasarana sederhana;
    12. pelaksanaan kegiatan satuan pengawas internal; dan/atau
    13. pembiayaan operasional rumah sakit PTN.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan BOPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

BOPTN nonpenelitian tidak digunakan untuk:

  1. belanja modal untuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar;
  2. tambahan insentif kelebihan jam mengajar untuk pegawai negeri sipil yang berasal dari PTN yang bersangkutan;
  3. tambahan penghasilan untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi yang berstatus pegawai negeri sipil yang berasal dari PTN yang bersangkutan; dan
  4. operasional manajemen di luar kegiatan yang terkait langsung dengan pembelajaran.

Pasal 4

  1. BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada perguruan tinggi negeri dengan mempertimbangkan kriteria:
    1. biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana;
    2. jumlah penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari mahasiswa program diploma dan program sarjana;
    3. kinerja perguruan tinggi; dan
    4. afirmasi.
  2. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan formula alokasi BOPTN nonpenelitian.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai formula alokasi BOPTN nonpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Tatacara Pemberian BOPTN 2018

ermenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri mengatur tata cara pemberian BOPTN. Adapun tata cara ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ini. Tata cara pemberian BOPTN nonpenelitian sebagai berikut:

  1. Kementerian menerima alokasi dana BOPTN pada anggaran pendapatan dan belanja negara;
  2. Kementerian menentukan alokasi dana BOPTN untuk masing-masing PTN menurut formula alokasi BOPTN Nonpenelitian;
  3. PTN menerima alokasi dana BOPTN dari Kementerian;
  4. PTN menyusun kegiatan sesuai cakupan penggunaan dana BOPTN dalam RKA-K/L;
  5. PTN menyiapkan data dukung berupa kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, serta dokumen lain yang relevan atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
  6. Biro Perencanaan Kementerian melakukan penelitian RKA-K/L dengan PTN;
  7. Inspektorat Jenderal Kementerian melakukan reviu RKA-K/L dengan PTN;
  8. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melakukan penelaahan RKA-K/L dengan Biro Perencanaan Kementerian;
  9. RKA-K/L yang disetujui ditetapkan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
  10. perguruan tinggi menggunakan dana BOPTN sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; dan
  11. perguruan tinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOPTN per keluaran (output) melalui aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi (SiMonev).

Pasal 5

  1. Tata cara pemberian BOPTN nonpenelitian sebagai berikut:
    1. Kementerian menerima alokasi dana BOPTN pada anggaran pendapatan dan belanja negara;
    2. Kementerian menentukan alokasi dana BOPTN untuk masing-masing PTN menurut formula alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
    3. PTN menerima alokasi dana BOPTN dari Kementerian;
    4. PTN menyusun kegiatan sesuai cakupan penggunaan dana BOPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dicantumkan dalam RKA-K/L;
    5. PTN menyiapkan data dukung berupa kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, serta dokumen lain yang relevan atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
    6. Biro Perencanaan Kementerian melakukan penelitian RKA-K/L dengan PTN;
    7. Inspektorat Jenderal Kementerian melakukan reviu RKA-K/L dengan PTN;
    8. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melakukan penelaahan RKA-K/L dengan Biro Perencanaan Kementerian;
    9. RKA-K/L yang disetujui ditetapkan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
    10. perguruan tinggi menggunakan dana BOPTN sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; dan
    11. perguruan tinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOPTN per keluaran (output) melalui aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi (SiMonev).
  2. Dalam hal RKA-K/L tidak disetujui, PTN melakukan perbaikan RKA-K/L sesuai dengan rekomendasi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Penggunaan BOPTN berdasarkan Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan oleh PTN dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari BOPTN, terhitung mulai tahun anggaran 2018. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 tentang Juknis BOPTN.


Pasal 6

Penggunaan BOPTN berdasarkan Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan oleh PTN dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari BOPTN, terhitung mulai tahun anggaran 2018.


Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 tentang BOPTN