Sosial

Sosial jogloabang Sen, 03/05/2018 - 05:19

Peraturan dan atau kabar dari Kemen Sosial dan yang berhubungan dengan urusan-urusan Sosial, Kesejahteraan, Rakyat dan Kesosialan

Peraturan Menteri
standard

Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 2018

Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 2018 jogloabang Jum, 02/23/2018 - 18:00

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2018 se-Indonesia sudah ditetapkan oleh Menteri Sosial dengan jumlah 92.400.000 orang. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang diputuskan dan ditetapkan pada waktu itu tanggal 2 Januari 2018 yang lalu oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa.

Salinan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan disampaikan kepada- pihak-pihak terkait seperti:

  1. Presiden Republik Indonesia.
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
  3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  4. Menteri Keuangan.
  5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
  6. Menteri Dalam Negeri.
  7. Menteri Kesehatan.
  8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Banyak sekali jumlah para Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah 92.400.000 orang, untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah fakir miskin dan saudara-saudara kita yang tidak mampu jumlahnya sembilan puluh dua juta empat ratus ribu orang.. Begini isi dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tersebut.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Abstraksi

Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pasal 11B ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2018.

Dasar Hukum SK Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);

Isi Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

KESATU : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan basis data terpadu sebanyak 92.400.000 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu) jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah termasuk bayi dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dilahirkan pada tahun 2018.
KETIGA : Rincian secara lengkap by name by address peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

NO

KODE PROVINSI

PROVINSI

JUMLAH

01
02
03
04

1

11

ACEH

2.331.189

2

12

SUMATERA UTARA

4.375.909

3

13

SUMATERA BARAT

1.663.955

4

14

RIAU

1.412.597

5

15

JAMBI

877.306

6

16

SUMATERA SELATAN

2.612.422

7

17

BENGKULU

665.601

8

18

LAMPUNG

3.318.247

9

19

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

218.313

10

21

KEPULAUAN RIAU

353.205

11

31

DKI JAKARTA

1.333.252

12

32

JAWA BARAT

15.694.159

13

33

JAWA TENGAH

15.404.938

14

34

DI YOGYAKARTA

1.660.649

15

35

JAWA TIMUR

14.915.649

16

36

BANTEN

3.477.737

17

51

BALI

939.074

18

52

NUSA TENGGARA BARAT

2.424.420

19

53

NUSA TENGGARA TIMUR

2.854.813

20

61

KALIMANTAN BARAT

1.439.048

21

62

KALIMANTAN TENGAH

498.947

22

63

KALIMANTAN SELATAN

804.940

23

64

KALIMANTAN TIMUR

683.102

24

65

KALIMANTAN UTARA

152.920

25

71

SULAWESI UTARA

857.415

26

72

SULAWESI TENGAH

1.257.978

27

73

SULAWESI SELATAN

3.186.484

28

74

SULAWESI TENGGARA

1.112.893

29

75

GORONTALO

546.411

30

76

SULAWESI BARAT

557.930

31

81

MALUKU

809.823
32 82 MALUKU UTARA 351.714
33 91 PAPUA BARAT 778.117
34 94 PAPUA 2.828.843

JUMLAH

92.400.000

SK Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Keputusan Menteri
standard

Permensos 12 tahun 2018, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Disabilitas Mental

Permensos 12 tahun 2018, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Disabilitas Mental jogloabang Kam, 07/25/2019 - 15:36

Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental. Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental adalah untuk mencegah dan menangani pemasungan bagi penyandang disabilitas mental serta mendukung gerakan stop pemasungan bagi penyandang disabilitas mental.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental ditetapkan oleh Menteri Sosial Idrus Marham di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2018. Berlaku setelah diundangkan pada tanggal 31 Juli 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1003, di Jakarta.

Permensos 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Latar Belakang

Latar belakang yang menjadi pertimbangan penetapan Permensos 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental adalah:

  1. bahwa untuk mencegah dan menangani pemasungan bagi penyandang disabilitas mental serta mendukung gerakan stop pemasungan bagi penyandang disabilitas mental diperlukan adanya pedoman;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

Isi Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Berikut adalah isi Permensos 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental (tidak dalam format asli):

Pasal 1

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan Gerakan Stop Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental.

Pasal 2

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
BAB II Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental
BAB III Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
BAB IV Penutup

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDRUS MARHAM
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1003

Lampiran Permensos 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental

BAB I
PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG
    1. Umum

      Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2016 terdapat sekitar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) orang terkena depresi, 60.000.000 (enam puluh juta) orang terkena bipolar, 21.000.000 (dua puluh satu juta) orang terkena skizofrenia, serta 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) orang terkena dimensia. Berdasarkan berbagai faktor biologis, psikologis, sosial, dan keanekaragaman penduduk di Indonesia menyebabkan jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia. Orang dengan gangguan jiwa merupakan bagian dari penyandang disabilitas mental yang menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu mereka yang terganggu dalam fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain meliputi gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian serta perkembangan disabilitas yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif.

      Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Tahun 2013, terdapat 1,7 (satu koma tujuh) dari 1.000 (seribu) penduduk mengalami gangguan jiwa berat. Sebanyak 14,3% (empat belas koma tiga persen) dari penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat (>57.000 orang) tercatat pernah mengalami pemasungan atau disebutkan dari sekitar 400.000 (empat ratus ribu) orang dengan gangguan jiwa berat, 1 (satu) di antara 7 (tujuh) orang tersebut pernah mengalami pemasungan.

      Pemasungan banyak terjadi disebabkan perilaku gaduh gelisah pada Penyandang Disabilitas Mental, sehingga pemasungan seringkali ditujukan untuk alasan perlindungan bagi keluarga dan masyarakat juga bagi penyandang disabilitas mental itu sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa alasan utama tindakan pemasungan pada lebih dari 90% (sembilan puluh persen) kasus yaitu adanya perilaku kekerasan atau kondisi gaduh gelisah yang mengakibatkan keluarga dan masyarakat terancam, dan sebaliknya penyandang disabilitas mental juga terancam menjadi korban kekerasan dari lingkungan.

      Pemasungan merupakan salah satu bentuk praktik perlakuan salah pada penyandang disabilitas mental karena seharusnya penyandang disabilitas mental yang mengalami kondisi gaduh gelisah atau tidak tenang memperoleh penanganan kesehatan, sehingga dapat lebih tenang dan tidak membahayakan. Tindakan pemasungan dapat dicegah karena sebagian besar gangguan jiwa yang dialami mudah untuk dikenali dan dapat dikurangi risikonya dengan tata laksana yang baik dan tepat (adekuat).

      Jika dikaji lebih dalam, pemasungan oleh keluarga utamanya ditujukan untuk memberikan perlindungan, baik bagi penyandang disabilitas mental itu sendiri maupun bagi orang lain (anggota keluarga lainnya dan masyarakat). Perlindungan untuk penyandang disabilitas mental di antaranya yaitu menghindarkan penyandang disabilitas mental dari berbagai risiko tindak kekerasan dari masyarakat, risiko hilang (karena pergi dan tidak tahu jalan pulang), dan risiko terjatuh atau mengalami kecelakaan karena ketidakmampuan mengidentifikasi risiko bahaya di lingkungan sekitarnya. Perlindungan bagi orang lain atau masyarakat yaitu melindungi orang lain dari potensi perilaku kekerasan yang mungkin dilakukan oleh penyandang disabilitas mental, akibat ketidakmampuan mereka mengontrol impuls (dorongan) kemarahan yang dimilikinya.

      Berdasarkan Survei Sensus Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik Tahun 2012, dari total populasi penyandang disabilitas 6.008.640 (enam juta delapan ribu enam ratus empat puluh) orang, populasi penyandang disabilitas mental berjumlah 170.120 (seratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh) orang. Survei yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas mental menggunakan kategori sulit mengurus diri sendiri dengan klasifikasi ringan sejumlah 129.239 (seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan) orang dan klasifikasi berat sejumlah 40.881 (empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu) orang. Dari jumlah 40.881 (empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu) orang penyandang disabilitas mental berat, kemungkinan besar mengalami pemasungan. Angka ini menunjukkan masih besarnya jumlah penyandang disabilitas mental di Indonesia, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyediakan layanan kesehatan jiwa bagi penyandang disabilitas mental.

      Kondisi penyandang disabilitas mental saat ini masih membutuhkan perhatian yang cukup serius. Kasus penelantaran dan pemasungan masih terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok ekonomi lemah. Secara dominan disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakberdayaan keluarga untuk merawat penyandang disabilitas mental, masih minimnya akses terhadap layanan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental seperti hak untuk mendapatkan identitas, akses informasi, layanan kesehatan, layanan sosial, serta akses layanan lainnya yang sesuai kebutuhan. Terbatasnya jaminan kesehatan serta minimnya sarana dan prasarana kesehatan menjadi hambatan bagi kesinambungan pengobatan yang mengakibatkan lambatnya proses pemulihan penyandang disabilitas mental. Pendampingan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi penyandang disabilitas mental dan keluarga juga belum hadir secara penuh sehingga menambah beban keluarga dan lingkungan sekitar, dan menjadi faktor yang mendukung terjadinya kasus pemasungan.

      Kementerian Sosial berupaya mengatasi masalah penyandang disabilitas mental dengan membuat regulasi dan kebijakan, yang ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas layanan, kapasitas sumber daya, kerja sama lintassektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian Sosial mencanangkan Gerakan Stop Pemasungan yang di launching oleh Menteri Sosial pada Januari 2016. Implementasi dari kebijakan tersebut salah satunya dengan membangun regulasi yang kuat, sehingga dibuat Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Nomor 01 Tahun 2017, Nomor HK.03.01/MENKES/28/2017, Nomor 03/MOU/0117, Nomor B/18/II/2017 dan Nomor 440/899/SJ tentang Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya berbagai bentuk upaya bagi pencegahan dan penanganan pemasungan penyandang disabilitas mental secara terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Nota Kesepahaman ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam meningkatkan akses layanan yang berkualitas di semua tingkat layanan, menyediakan skema pembiayaan yang memadai, meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintassektor, serta mengupayakan terselenggaranya sistem pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

      Pemasungan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya Gerakan Stop Pemasungan diharapkan dapat menurunkan angka pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental. Untuk itu perlu adanya Peraturan Menteri yang menjadi acuan bagi para pihak terkait untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan pemasungan.

    2. Karakteristik Pemasungan

      Pemasungan penyandang disabilitas mental dapat dikategorikan pada tindakan berupa:

      1. kaki atau anggota tubuh lainnya dirantai;
      2. kaki atau anggota tubuh lainnya diikat pada balok/kayu; dan/atau
      3. pembatasan gerak/pengisolasian dengan mengurung di kamar, rumah, atau tempat tertentu.
    3. Penyebab Pemasungan

      Beberapa faktor penyebab pemasungan diantaranya:

      1. ketidaktahuan pihak keluarga dan masyarakat tentang gangguan jiwa, yang bisa berakibat pada pendekatan yang salah diantaranya menganggap pemasungan sebagai bentuk terapi (mengikat “roh jahat” yang ada di dalam diri penyandang disabilitas mental, dan lain-lain);
      2. rasa malu pihak keluarga serta persepsi negatif dan salah mengenai gangguan jiwa, baik oleh keluarga maupun masyarakat;
      3. penyakit yang tidak kunjung sembuh, tidak adanya biaya pengobatan, dan tindakan keluarga untuk mengamankan lingkungan;
      4. perawatan kasus psikiatri dikatakan mahal karena gangguannya bersifat jangka panjang. Biaya berobat yang harus ditanggungpasien tidak hanya meliputi biaya yang langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti harga obat dan jasa konsultasi, tetapi juga biaya spesifik lainnya seperti biaya transportasi ke rumah sakit dan biaya akomodasi lainnya, sehingga keluarga lebih memilih memasung penyandang disabilitas mental; dan
      5. Keluarga tidak mampu merawat dan membantu penyandang disabilitas mental terus-menerus karena keluarga harus bekerja, berusia lanjut, merasa lelah dan jenuh dengan kondisi yang ada terutama bila penyandang disabilitas mental bergantung total pada orang lain dan berlangsung menahun.
    4. Alasan keluarga melakukan pemasungan:
      1. mencegah penyandang disabilitas mental melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan dirinya atau orang lain;
      2. mencegah penyandang disabilitas mental meninggalkan rumah dan mengganggu orang lain;
      3. mencegah penyandang disabilitas mental menyakiti diri sendiri seperti membuat cedera dan bunuh diri;
      4. ketidaktahuan serta ketidakmampuan keluarga menangani penyandang disabilitas mental apabila sedang kambuh;
      5. faktor kemiskinan sehingga tidak mampu berobat;
      6. terbatasnya layanan dan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam menangani penyandang disabilitas mental;
      7. tidak mampu atau sulit untuk mengakses dan menjangkau layanan kesehatan, baik untuk mendapatkan layanan pertama kali maupun layanan lanjutan;
      8. layanan kesehatan belum optimal membantu mengatasi masalah yang dialami penyandang disabilitas mental. Sebagai contoh, obat yang diberikan tidak mengatasi gejala atau justru membuat kondisi makin buruk (karena penyandang disabilitas mental mengalami efek samping obat); dan
      9. keluarga belum memahami cara merawat ketika penyandang disabilitas mental pulang dari perawatan atau rumah sakit.
    5. Penyandang Disabilitas Mental yang Sering Mengalami Pemasungan
      1. Gangguan skizofrenia

        Gangguan skizofrenia merupakan gangguan jiwa terbanyak yang mengalami pemasungan. Lebih dari 90% (sembilan puluh persen) penyandang disabilitas mental mengalami gangguan ini. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang paling mudah dikenali dan berisiko untuk melakukan tindakan kekerasan akibat dari gejalanya. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang memiliki sifat dapat kambuh, menahun, dan bila kekambuhan semakin sering maka orang dengan skizofrenia akan mengalami penurunan fungsi yang semakin berat.

      2. Gangguan Jiwa Lainnya dengan Perilaku Gaduh Gelisah dan Kekerasan

        Gejala perilaku berupa gaduh gelisah dan kekerasan bukanlah monopoli gangguan skizofrenia. Gaduh gelisah dapat diartikan sebagai kumpulan gejala agitasi yang ditandai dengan perilaku yang tidak biasa, meningkat, dan tanpa tujuan. Tidak harus berkaitan namun dapat menjadi gejala awal dari perilaku agresif yaitu agresifitas verbal maupun gerak/motorik, namun tidak ditujukan untuk mencederai seseorang (contoh: mengumpat, melempar, atau merusak barang) dan perilaku kekerasan yaitu perilaku yang ditujukan untuk mencederai baik dirinya maupun orang lain (memukul, melukai diri, atau membunuh).

        Beberapa contoh gangguan gaduh gelisah yang mengakibatkan pemasungan:

        1. Gangguan Demensia

          Demensia merupakan kumpulan gejala akibat gangguan pada struktur otak yang bersifat menahun, menurunkan fungsi, dan mengganggu kegiatan sehari-hari akibat penurunan fungsi luhur (kognitif), termasuk daya ingat/memori (kesulitan mengingat hal-hal yang baru dipelajari bahkan dalam kondisi yang lebih berat, ingatan sebelumnya juga hilang), konsentrasi, orientasi, kemampuan memahami, mengidentifikasi risiko dan konsekuensi (berpikir kritis, menyusun rencana), berhitung, kemampuan belajar, berbahasa, yang berdampak pada kemampuan pengendalian emosi, perilaku sosial, atau motivasi. Problem perilaku dan psikologik yang sering ditemukan pada orang dengan demensia di antaranya gangguan persepsi, proses pikir, suasana perasaan, dan perilaku yang sering disalahartikan sebagai skizofrenia.

        2. Gangguan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

          Gangguan penyalahgunaan NAPZA berhubungan dengan 2 (dua) kondisi utama yaitu intoksikasi dan putus NAPZA. Intoksikasi adalah kumpulan gejala akibat penyalahgunaan NAPZA yang mempengaruhi satu atau lebih fungsi mental berupa memori, orientasi, mood, perilaku, sosial, dan pekerjaan. Kondisi ini baru ditegakkan bila ada bukti nyata penggunaan NAPZA dengan dosis cukup tinggi untuk menimbulkan intoksikasi sesuai NAPZA yang dipakai. Intoksikasi dapat menimbulkan gangguan kesadaran, kognisi, persepsi, perasaan, atau perilaku yang secara klinis bermakna.

        3. Gangguan Afektif Bipolar

          Gangguan jiwa ini bersifat episodik, dapat kambuh, namun berpotensi baik untuk penyembuhan cepat, bila mendapatkan tata laksana yang adekuat dan segera. Namun bila tidak, dapat berdampak besar untuk timbulnya kematian. Gangguan ini terutama berhubungan dengan gejala suasana perasaan gembira berlebihan (manik), hipomanik, sedih berlebihan (depresi), atau campuran 2 (dua) kutub emosi dalam satu episode. Disebut sebagai gangguan bila gejala manik berlangsung paling sedikit 1 (satu) minggu, atau 4 (empat) hari untuk gejala hipomanik, atau 2 (dua) minggu untuk gejala depresi dan mengakibatkan gangguan aktivitas serta fungsi sehari-hari. Dalam kondisi yang berat, dapat disertai gejala psikotik, risiko bunuh diri, maupun risiko melukai orang lain. Kondisi tersebut tentu saja membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Risiko lain dalam kelompok gangguan ini adalah penyalahgunaan obat, NAPZA, dan alkohol yang berujung pada perilaku berisiko lainnya seperti seks bebas.

        4. Retardasi Mental

          Gangguan ini ditandai oleh kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang diperlukan seseorang untuk menjalankan kehidupan termasuk menyelesaikan masalah, ditandai dengan gangguan keterampilan pada beberapa area perkembangan seperti kognitif, bahasa, motorik, dan sosial selama periode perkembangan. Ciri utamanya adalah ketidaksesuaian usia yang sesungguhnya dengan kemampuan yang dimiliki. Sebagai contoh, seorang anak memiliki kemampuan yang sesuai untuk anak umur di bawah 3 (tiga) tahun, padahal usia sesungguhnya anak tersebut adalah 5 (lima) tahun. Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan fungsi intelegensia (penyelesaian masalah) dan fungsi perilaku adaptif (penyesuaian diri). Penegakan diagnosis retardasi mental terutama dilakukan melalui pemeriksaan Intelegent Quotient.

        5. Gangguan Perilaku pada Anak dan Remaja

          Gangguan perilaku pada anak dan remaja yang dapat menyebabkan perilaku gaduh gelisah, agresif, dan kekerasan di antaranya adalah gangguan perilaku menentang, gangguan atensi yang berat dan hiperaktif, serta gangguan autisme.

          Gejala-gejala yang biasanya menyertai meliputi:

          1. gangguan dalam perilaku sosial, komunikasi dan bahasa;
          2. gangguan dalam atensi yang berat dan tidak mampu untuk fokus, berhenti mengerjakan tugas sebelum menyelesaikannya, dan pindah mengerjakan tugas lainnya;
          3. aktivitas berlebihan yang berat seperti lari-lari berputar yang tidak bisa dikontrol, sulit untuk duduk diam, bicara, atau bergerak terus;
          4. impulsifitas berlebihan seperti melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu;
          5. perubahan yang tiba-tiba dalam perilaku atau hubungan dengan teman sebaya termasuk kemarahan dan penarikan diri; dan
          6. perilaku antisosial, agresif, atau menentang yang berulang dan menetap, seperti berkelahi atau mengganggu anak-anak lain yang berlebihan, kejam terhadap binatang atau orang lain, senang merusak barang-barang, bermain api, mencuri, sering berbohong, membolos, kabur dari rumah, perilaku provokatif yang menyimpang, serta terus menerus tidak patuh atau menentang.
    6. Akibat Pemasungan

      Pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental dapat mengakibatkan:

      1. kondisi fisik dan kejiwaan penyandang disabilitas mental semakin buruk, hal ini disebabkan lingkungan tak sehat akibat aktivitas hidup di satu tempat membuat penyandang disabilitas mental rentan terhadap penyakit lain;
      2. perilaku penyandang disabilitas mental menarik diri dari lingkungan karena selama ini hidup di dunianya, berbicara sendiri, hingga tak kenal lagi orang yang dulu dekat. Kondisi tersebut membuat penyandang disabilitas mental tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan secara optimal;
      3. keluarga tetap menanggung beban psikologis yang berkepanjangan, sehingga dapat mengganggu keharmonisan dan keberfungsian keluarga;
      4. lingkungan dimana penyandang disabilitas mental tinggal dapat dikategorikan tidak bersih dan tidak sehat, karena selama ini hampir seluruh aktivitas orang yang mengalami pemasungan melakukan seluruh aktivitas fisiknya di tempat yang sama, termasuk buang air besar dan kecil; dan
      5. adanya stigma dari masyarakat, bahwa penyandang disabilitas mental yang mengalami pemasungan ini menakutkan dan membahayakan bagi lingkungan. Sehingga sampai kapanpun penyandang disabilitas mental yang mengalami pemasungan tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kondisinya.
  2. MAKSUD DAN TUJUAN
    1. Maksud

      Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan Gerakan Stop Pemasungan dalam upaya pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental.

    2. Tujuan
      1. Tersedianya peraturan menteri bagi pelaksana kegiatan pelayanan bagi penyandang disabilitas mental korban pemasungan.
      2. Terciptanya kesamaan pemahaman dalam pencegahan dan penanganan masalah pemasungan.
      3. Terciptanya mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam pencegahan dan penanganan masalah pemasungan.
  3. SASARAN

    Sasaran pengguna buku peraturan menteri ini yaitu:

    1. Pemerintah Pusat
      Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga lainnya yang terkait dalam pencegahan dan penanganan pemasungan.
    2. Pemerintah Daerah
      Dinas Sosial dan dinas lainnya yang terkait dalam pencegahan dan penanganan pemasungan.
    3. Masyarakat
      Unsur di masyarakat baik kelembagaan/yayasan/organisasi maupun perorangan yang memiliki perhatian terhadap masalah pemasungan.
    4. Keluarga
      Keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas mental.
  4. BATASAN PENGERTIAN
    1. Pencegahan adalah berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan pemasungan.
    2. Penanganan adalah proses, cara, tindakan untuk menangani permasalahan pemasungan dari mulai penjangkauan korban pemasungan, rehabilitasi sosial, pendampingan keluarga, serta rujukan yang memungkinkan korban pemasungan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya.
    3. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan seseorang yang menderita gangguan jiwa/sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat lingkungannya dalam berbagai bentuk pengekangan/pembatasan fisik.
    4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
    5. Penyandang Disabilitas Mental adalah orang dengan masalah kejiwaan/orang dengan gangguan jiwa yang dalam berinteraksi dengan lingkungan, mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
    6. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
    7. Gerakan Stop Pemasungan adalah gerakan masyarakat yang secara spesifik berfokus pada isu penanganan Penyandang Disabilitas Mental, dengan menolak pemasungan dan mengkampanyekan sebuah perubahan sosial dalam penanganan Penyandang Disabilitas Mental melalui pengembangan layanan dasar yang terintegrasi.
    8. Pendamping sosial adalah seseorang yang memiliki kepedulian terhadap penanganan Penyandang Disabilitas Mental dan sudah mendapatkan pelatihan di bidang rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental.
    9. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
    10. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
    11. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  5. RUANG LINGKUP

    Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

    1. pencegahan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental; dan
    2. penanganan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental.

BAB II
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEMASUNGAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

  1. PENCEGAHAN PEMASUNGAN

    Pencegahan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan pemasungan, sehingga memperluas kesempatan Penyandang Disabilitas Mental untuk mengakses layanan yang mendorong pemulihan seoptimal mungkin. Negara melalui berbagai produk hukum dan regulasinya telah memberikan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Mental.

    Fakta yang terjadi dalam fenomena pemasungan pada Penyandang Disabilitas Mental di masyarakat menunjukkan bahwa praktik tersebut sebenarnya dapat dicegah. Optimalisasi upaya pencegahan tidak hanya melindungi Penyandang Disabilitas Mental dari tindakan pemasungan, namun juga dapat bermakna upaya untuk menghentikan pemasungan kembali, serta peningkatan mutu layanan pada berbagai sektor secara umum. Pencegahan pemasungan sebenarnya merupakan upaya untuk meningkatkan status kesehatan Penyandang Disabilitas Mental, melalui kesempatan untuk mengakses layanan medis maupun layanan sosial yang dibutuhkan, sehingga Penyandang Disabilitas Mental memiliki kesempatan lebih luas untuk dapat kembali keberfungsian sosialnya. Pencegahan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah ,dan masyarakat.

    Berikut ini akan diuraikan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik pemasungan di masyarakat, berupa:

    1. Sosialisasi dan Edukasi

      Sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan agar masyarakat secara umum menyadari bahwa pemasungan masih terjadi di masyarakat. Masyarakat juga perlu paham bahwa melakukan pemasungan adalah melanggar hak asasi manusia yang mengakibatkan Penyandang Disabilitas Mental tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, yang tujuan utamanya adalah penyampaian informasi ke masyarakat, sekaligus juga menjadi media edukasi.

      1. Teknik Sosialisasi
        1. Teknik langsung melalui penyuluhan, dilakukan dengan target sasaran tertentu, misalnya di wilayah yang masih terdapat banyak pemasungan atau banyak Penyandang Disabilitas Mental yang berisiko mengalami pemasungan. Penyuluhan juga dapat berbentuk kampanye mengenai pemasungan, misalnya melakukan kampanye pada hari-hari penting, seperti hari kesehatan sedunia, atau peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, hari penyandang disabilitas internasional, dan lain-lainnya.
        2. Teknik tidak langsung melalui media cetak, media elektronik, dan media papan. Media cetak diantaranya adalah booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik (tulisan pada surat kabar), dan/atau poster yang di tempel di tembok/tempat umum. Media elektronik dapat memanfaatkan televisi dan radio. Sedangkan media papan (bill board) digunakan untuk menempelkan informasi yang memungkinkan dibaca semua orang.
      2. Materi sosialisasi dan edukasi berisi beberapa topik di bawah ini:
        1. Penyandang Disabilitas Mental;
        2. hak-hak Penyandang Disabilitas Mental;
        3. wawasan kesehatan jiwa;
        4. pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental;
        5. pengenalan dini, faktor penyebab, dan risiko pemasungan;
        6. penanganan pemasungan Penyandang Disabilitas Mental; dan
        7. alur pengaduan untuk pemasungan.
      3. Sasaran sosialisasi dan edukasi
        1. Penyandang Disabilitas Mental
        2. keluarga Penyandang Disabilitas Mental
        3. masyarakat
      4. Indikator keberhasilan kegiatan sosialisasi dan edukasi
        1. Pemahaman keluarga dan masyarakat mengenai dampak pemasungan terhadap Penyandang Disabilitas Mental.
        2. Keluarga dan masyarakat pro aktif untuk bertanya ataupun menyampaikan mengenai masalah pemasungan.
        3. Keluarga dan masyarakat mampu mencegah tindakan pemasungan dan juga proaktif dalam upaya pelepasan pemasungan.
    2. Melakukan advokasi mengenai pemasungan

      Advokasi sosial dimaksudkan untuk untuk melindungi dan membela penyandang disabilitas mental, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi kesehatan jiwa dimaksudkan sebagai upaya untuk mengubah hambatan struktural dan sikap yang menghalangi tercapainya kesehatan jiwa yang positif di masyarakat. Advokasi dilakukan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

      1. Teknik advokasi
        1. Teknik langsung yaitu bersama-sama dengan tim penjangkauan pemasungan melakukan upaya secara langsung dengan menjangkau, bernegosiasi, dan/atau memfasilitasi proses penyusunan peraturan atau kebijakan.
        2. Teknik tidak langsung yaitu melalui media surat menyurat, media cetak, dan media elektronik. Media cetak diantaranya booklet, leaflet, flyer (selebaran) dan/atau poster. Media elektronik dengan memanfaatkan alat komunikasi, televisi, dan/atau radio.
      2. Materi advokasi
        1. Pentingnya masalah kesehatan jiwa.
        2. Program penjangkauan dan tata laksana penanganan pemasungan.
        3. Ketersediaan dan keberlangsungan sistem layanan, penyediaan infrastruktur.
        4. Kerja sama lintassektor, lintasprogram, lintasprofesi, lintasagama, dan/atau lintaskultural.
        5. Upaya rehabilitasi, penyediaan lapangan kerja, dan integrasi ke masyarakat.
        6. Peningkatan mutu layanan.
      3. Sasaran advokasi

        Sasaran advokasi dalam pembebasan pemasungan sebagai berikut:

        1. Advokasi ke tenaga kesehatan dan kesehatan jiwa
          Advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen keterlibatan tenaga kesehatan dan kesehatan jiwa dalam penyediaan layanan kesehatan/kesehatan jiwa serta memberdayakan Penyandang Disabilitas Mental dan keluarga dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi manajemen terapi.
        2. Advokasi ke Pemerintah
          Advokasi ini bertujuan untuk melibatkan Penyandang Disabilitas Mental dan keluarga dalam proses penyusunan regulasi, kebijakan, perencanaan dan program, implementasi, pengawasan, serta evaluasi.
        3. Advokasi ke kelompok Penyandang Disabilitas Mental dan keluarganya
          Advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan dan kesehatan jiwa, meningkatkan kapasitas untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pendapat, serta untuk mendapatkan dukungan keluarga dalam proses pemulihan Penyandang Disabilitas Mental.
        4. Advokasi ke masyarakat
          Advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan jiwa serta kebutuhan Penyandang Disabilitas Mental untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, religi, dan/atau kultural secara inklusif.
        5. Advokasi melalui media
          Advokasi ini bertujuan untuk mengembangkan media edukasi publik. Untuk mencapai tujuan tersebut media perlu mendapatkan informasi yang akurat.
      4. Indikator keberhasilan kegiatan advokasi
        1. Tenaga kesehatan dan kesehatan jiwa responsif dalam memberikan layanan bagi Penyandang Disabilitas Mental.
        2. Penyandang Disabilitas Mental dilibatkan dalam penyusunan regulasi, kebijakan,perencanaan dan program, implementasi, pengawasan, serta evaluasi.
        3. Kelompok Penyandang Disabilitas Mental dan keluarganya membangun suasana kondusif dalam proses pemulihan Penyandang Disabilitas Mental.
        4. Masyarakat memahami masalah kesehatan jiwa dengan menghilangkan stigma dan diskriminasinya.
        5. Media informasi memuat berita tentang kesehatan jiwa atau edukasi tentang kesehatan jiwa.
    3. Menjamin Penyandang Disabilitas Mental terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

      Penyandang Disabilitas Mental diharapkan terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional baik terdaftar secara mandiri, pekerja penerima upah, atau sebagai Penerima Bantuan Iuran.

  2. PENANGANAN PEMASUNGAN

    Penanganan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penanganan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental dilakukan dengan Penjangkauan dan Rehabilitasi Sosial.

    1. Penjangkauan
      Penjangkauan adalah cara untuk menjangkau Penyandang Disabilitas Mental yang mengalami pemasungan dan tidak mampu mengakses layanan yang dibutuhkannya. Proses penjangkauan pemasungan merupakan upaya pelepasan pemasungan dengan mengikuti skema berikut:

      Gambar 1. Penjangkauan Pemasungan

      Penjelasan skema di atas, sebagai berikut:

      1. Identifikasi Pemasungan
        Identifikasi pemasungan adalah upaya untuk menindaklanjuti laporan maupun informasi tentang keberadaan korban pemasungan. Pada tahap identifikasi ini Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui kebenaran informasi.
      2. Pembentukan Tim
        Pembentukan tim dilakukan setelah proses identifikasi dan diketahui kebenaran informasi. Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial melaporkan ke dinas sosial daerah kabupaten/kota tentang keberadaan korban pemasungan dan pembentukan tim penjangkauan pemasungan. Tim yang dibentuk berasal dari unsur:
        1. dinas sosial;
        2. dinas kesehatan;
        3. pekerja Sosial dan/atau Penyuluh Sosial;
        4. tenaga kesehatan dari unit layanan pemerintah daerah;
        5. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
        6. Relawan Sosial;
        7. Relawan Sosial;
        8. Kepolisian/TNI;
        9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan/atau
        10. tokoh masyarakat lainnya.

        Tim ini dikoordinasikan dinas sosial setempat agar setiap unsur dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk melakukan langkah selanjutnya dalam penjangkauan korban pemasungan.

      3. Kunjungan Rumah (Home Visit)
        1. Membangun Kedekatan/Kepercayaan Keluarga (Trust)Membangun trust atau kepercayaan dari keluarga adalah langkah pertama yang harus dilakukan ketika melakukan kunjungan rumah (home visit). Beberapa hal yang harus dilakukan dalam membangun kepercayaan keluarga sebagai berikut:
          1. Menciptakan komunikasi yang menyenangkan.
          2. Menghindari praduga/prasangka.
          3. Menghindari sikap/perilaku menyalahkan.
          4. Tidak mengintimidasi atau melakukan penekanan.
        2. Asesmen

          Secara umum asesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dilakukan untuk mengkaji beberapa aspek sebagai berikut:

          1. Identitas korban pemasungan dan identitas keluarga secara umum.
          2. Kondisi penyandang disabilitas mental; fungsi fisik, fungsi kognitif, fungsi psikologis, fungsi sosial dan perilaku korban pemasungan.
          3. Latar belakang pemasungan.
          4. Sistem sumber di keluarga (anggota keluarga, kondisi ekonomi, orang yang merawat, dan sebagainya).
          5. Harapan keluarga.
        3. Melakukan pemeriksaan kesehatan awal

          Pemeriksaan fisik dilakukan oleh dokter puskesmas atau oleh perawat kesehatan jiwa. Pemeriksaan fisik ditujukan untuk memantau kondisi penyandang disabilitas mental secara umum.

        4. Sosialisasi dan edukasi

          Sosialisasi dan edukasi pada kegiatan kunjungan rumah (home visit) difokuskan pada keluarga. Tujuan sosialisasi dan edukasi pada keluarga untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan pada keluarga sehingga diperoleh pola pemikiran baru terkait masalah anggota keluarganya yang mengalami masalah pemasungan dan jaminan kesehatan. Melalui proses edukasi diarahkan untuk membantu keluarga menilai risiko dan memberikan berbagai alternatif pilihan, sehingga diharapkan keluarga paham dan menyetujui atau berkeinginan untuk melakukan pembebasan pemasungan.

          Materi edukasi difokuskan pada:

          1. pengetahuan keluarga tentang Penyandang Disabilitas Mental;
          2. pengetahuan keluarga tentang hak-hak Penyandang Disabilitas Mental;
          3. pengetahuan tentang kebijakan/aturan yang melandasi pembebasan pemasungan dan proses pembebasan pemasungan;
          4. peran keluarga dalam pembebasan pemasungan dan perawatan pasca pembebasan pemasungan;
          5. negosiasi dengan keluarga terkait pembebasan pemasungan;
          6. pengetahuan keluarga mengenai pemanfaatan fasilitas rehabilitasi sosial, kesehatan dan rujukan;
          7. pengetahuan keluarga mengenai pentingnya penanganan masalah Penyandang Disabilitas Mental oleh tenaga ahli dalam bidang kesehatan jiwa; dan
          8. pembiayaan pengobatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional dan kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

          Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pada keluarga seringkali dihadapkan dengan berbagai kendala. Beberapa kemungkinan kendala yang ditemukan dalam proses edukasi dan advokasi pada tahap penanganan meliputi:

          1. Penolakan dari keluarga
            Keluarga menolak dilakukannya proses pembebasan pemasungan karena ketidaktahuan, stigma, keputusasaan akibat lamanya merawat Penyandang Disabilitas Mental. Keterbatasan anggota keluarga atau tidak ada anggota keluarga yang dapat merawat apabila Penyandang Disabilitas Mental tidak dipasung, serta penolakan dan tekanan dari masyarakat akibat perilaku Penyandang Disabilitas Mental yang dianggap mengganggu.
          2. Latar belakang budaya yang mendukung pemasungan.
            Budaya sangat kuat mempengaruhi persepsi keluarga bahwa Penyandang Disabilitas Mental mendapatkan gangguan jiwa akibat kutukan atau disebabkan kekuatan jahat, sehingga pemasungan menjadi alternatif. Dukun dan pengobatan alternatif lainnya menjadi pilihan utama. Di sisi lain rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat mengenai penanganan masalah Penyandang Disabilitas Mental.
      4. Koordinasi dan advokasi

        Koordinasi dan advokasi dilakukan untuk mempermudah atau memperlancar proses pelepasan pemasungan dan akses Penyandang Disabilitas Mental ke layanan yang dibutuhkan.

        1. Koordinasi
          Koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pembebasan pemasungan. Beberapa pihak yang menjadi sasaran koordinasi yaitu:
          1. Layanan Kesehatan
            Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan awal maupun lanjutan dan keperluan rujukan ke Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa.
          2. Kelurahan dan Kecamatan
            Untuk mengurus kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan surat-surat lainnya yang diperlukan untuk keperluan akses pelayanan kesehatan.
          3. Lembaga rehabilitasi sosial
            Untuk menerima Penyandang Disabilitas Mental secara langsung atau pascarehabilitasi psikiatrik.
        2. Advokasi Sosial

          Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas Mental yang dilanggar haknya.

           

          Beberapa kegiatan advokasi sosial yang perlu dilakukan:

          1. Advokasi sosial kepada aparat desa dan kecamatan

            Advokasi sosial kepada aparat desa dan kecamatan ditujukan untuk mempermudah administrasi kependudukan, pengurusan surat-surat untuk jaminan pembiayaan kesehatan. Kepesertaan Penyandang Disabilitas Mental dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sangat penting, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau oleh keluarga. Perawatan Penyandang Disabilitas Mental di rumah sakit menuntut adanya jaminan pembayaran dan biaya perawatan yang tidak sedikit, sehingga pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, kondisi ini akan sangat memberatkan.

            Peran aparat desa sangat strategis dalam membantu mendapatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Bagi yang mampu, aparat desa cukup mendorong kepesertaan perorangan. Bagi Penyandang Disabilitas Mental yang masuk kategori fakir miskin dapat diusulkan untuk masuk dalam Basis Data Terpadu. Aparat desa harus mengenali situasi sosial ekonomi warganya sehingga dapat memberikan masukan yang akurat pada saat pendataan.

          2. Advokasi sosial kepada masyarakat

            Masyarakat seringkali memiliki stigma yang kuat terhadap Penyandang Disabilitas Mental maupun terhadap keluarganya. Tujuan advokasi sosial kepada masyarakat adalah menurunkan kekhawatiran dan penilaian negatif masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan tindakan pemasungan, serta mau berperan aktif dalam pelepasan pemasungan. Standar advokasi sosial yang dilakukan pada perangkat tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh wanita adalah dengan menemui dan menjelaskan tujuan pelepasan pemasungan melalui pendekatan yang dilakukan kepada keluarga dan masyarakat. Pemberian advokasi sosial kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan:

            1. pengetahuan yang proporsional mengenai Penyandang Disabilitas Mental dan pemasungan;
            2. pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap pemasungan;
            3. pengetahuan mengenai buruknya stigma dan perlunya dukungan masyarakat terhadap keluarga dan Penyandang Disabilitas Mental yang mengalami pemasungan;
            4. mekanisme pelaporan terhadap temuan pemasungan di masyarakat;
            5. pendampingan kepada keluarga yang anggota keluarganya mengalami pemasungan; dan
            6. keterlibatan masyarakat dalam pembebasan pemasungan.
      5. Pembebasan Pemasungan

        Pembebasan pemasungan merupakan tindakan melepaskan Penyandang Disabilitas Mental dari pemasungan. Pada saat pelepasan harus ada petugas kesehatan yang memberikan obat untuk menenangkan Penyandang Disabilitas Mental. Strategi pembebasan adalah melepas pemasungan dengan pendekatan kooperatif pada keluarga dan masyarakat.

        Beberapa kemungkinan setelah pelepasan pemasungan:

        1. Penyandang Disabilitas Mental tetap di rumah, rawat rumah dengan pendampingan kesehatan dan sosial;
        2. akses layanan rehabilitasi sosial ke rumah singgah, pusat rehabilitasi sosial, unit informasi dan layanan sosial, panti sosial; dan
        3. akses layanan rehabilitasi medis (psikiatrik dan psikososial).
      6. Rujukan dan Pendampingan

        Rujukan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Penyandang Disabilitas Mental. Sebelum dilakukan rujukan maka perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

        1. pernyataan persetujuan dari keluarga untuk dilakukan rujukan;
        2. melengkapi persyaratan administrasi rujukan;
        3. mempersiapkan keluarga untuk ikut serta dalam proses rujukan; dan
        4. penyiapan transportasi.

        Beberapa rujukan yang dapat dilakukan:

        1. Rujukan dari layanan rehabilitasi sosial masyarakat ke layanan rehabilitasi milik pemerintah atau sebaliknya.
          Rujukan ke layanan rehabilitasi sosial milik pemerintah, apabila Penyandang Disabilitas Mental membutuhkan layanan rehabilitasi dengan tempat tinggal yang menetap dalam jangka waktu cukup lama, atau Penyandang Disabilitas Mental membutuhkan layanan rehabilitasi sosial yang memiliki sarana prasarana yang lebih komprehensif.
        2. Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa
          Rujukan vertikal dilaksanakan melalui rujukan sarana pelayanan kesehatan jiwa paling dasar yakni puskesmas ke sarana pelayanan kesehatan jiwa setingkat Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa. Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Jiwa dilakukan apabila kondisi Penyandang Disabilitas Mental tidak memungkinkan untuk rawat jalan dengan pendampingan dari dokter Puskesmas.
        3. Dari Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa ke Puskesmas
          Rujukan ini apabila Penyandang Disabilitas Mental sudah keluar dari Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa dan mendapatkan surat rujuk balik kepada puskesmas asal.
        4. Rujukan dari Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa ke panti rehabilitasi sosial
          Rujukan ini dilakukan apabila Penyandang Disabilitas Mental sudah pada fase pemeliharaan, yang ditandai dengan menurun/hilangnya gejala-gejala yang dialami oleh Penyandang Disabilitas Mental.
    2. Rehabilitasi Sosial

      Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

      Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Mental disesuaikan dengan hasil asesmen, sehingga upaya yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Layanan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan di panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.

      Layanan rehabilitasi sosial melalui panti sosial atau pusat rehabilitasi sosial dapat dilakukan di panti sosial milik pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun milik masyarakat. Tujuannya agar Penyandang Disabilitas Mental mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

      Rehabilitasi sosial melalui Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Sosial mempunyai tugas:

      1. Memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental
      2. Melakukan pengkajian dan penyiapan pemberian informasi dan rujukan.

      Bentuk kegiatan rehabilitasi:

      1. pendekatan awal;
      2. penerimaan;
      3. asesmen;
      4. bimbingan meliputi fisik, mental, sosial, keterampilan;
      5. resosialisasi;
      6. pemulangan;
      7. bimbingan Lanjut; dan
      8. terminasi.

      Layanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat yang dapat dijangkau oleh Penyandang Disabilitas Mental dan keluarganya adalah sebagai berikut:

      1. Unit Informasi dan Layanan Sosial

        Unit Informasi dan Layanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental merupakan unit kegiatan yang berisi rangkaian layanan yang terdiri dari berbagai program rehabilitasi sosial yang komprehensif dan terfokus untuk mengembalikan fungsi sosial sehari-hari, pelibatan Penyandang Disabilitas Mental dalam menentukan pilihan baik pilihan medis maupun sosial dan kepatuhan minum obat.

        Selanjutnya layanan yang dapat di akses oleh Penyandang Disabilitas Mental, meliputi layanan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat, layanan peningkatan aktifitas sehari-hari, layanan konsultasi sosial, psikologis, dan kesehatan. Bimbingan yang diberikan meliputi bimbingan psikososial, bimbingan keterampilan kerja, bimbingan keterampilan sosial, bimbingan keagamaan, advokasi sosial, terminasi dan rujukan.

        Sasaran pelayanan Unit Informasi dan Layanan Sosial, antara lain:

        1. Penyandang Disabilitas Mental yang tinggal dalam keluarga sendiri atau keluarga pengganti;
        2. Penyandang Disabilitas Mental yang tidak perlu rawat inap di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa;
        3. Penyandang Disabilitas Mental yang masih mengkonsumsi obat atau dalam proses resosialisasi; dan
        4. Penyandang Disabilitas Mental yang berasal dari Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, rujukan Tim Reaksi Cepat, Panti sosial, Pusat Rehabilitasi Sosial dan rujukan dari Puskesmas.
      2. Layanan Rumah Singgah

        Rumah singgah dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.

        Untuk mencapai pemulihan yang optimal setelah mendapatkan perawatan medis diperlukan tempat tinggal, aktifitas, dan dukungan dari lingkungan. Sebagian besar Penyandang Disabilitas Mental tidak memiliki atau kehilangan tempat tinggal karena keluarga dan/atau masyarakat sekitarnya tidak menghendaki Penyandang Disabilitas Mental untuk pulang ke rumahnya kembali dengan alasan trauma dengan perilaku sebelumnya. Dalam kondisi tersebut Penyandang Disabilitas Mental harus kehilangan tempat tinggal dan hidup terlantar. Hal ini sering mengakibatkan Penyandang Disabilitas Mental tinggal bertahun-tahun di rumah sakit atau meninggalkan rumah sakit tanpa izin dan kemudian hidup menggelandang di jalan. Sistem perawatan di rumah sakit saat ini belum bisa mengakomodasi kebutuhan tempat tinggal bagi Penyandang Disabilitas Mental terlantar. Sebagian besar Rumah Sakit mengharuskan pasien untuk pulang ke keluarga, jika tidak punya keluarga direkomendasikan ke panti sosial.

        Berikut ini adalah layanan yang dapat diberikan oleh rumah singgah:

        1. memberikan layanan rawat inap berjangka waktu tertentu dalam upaya pemulihan setelah rehabilitasi psikiatrik di rumah sakit/rumah sakit jiwa, untuk belajar mengenali gejala-gejala, cara mengelola gejala, melatih kemampuan merawat diri, dan mengembangkan kepatuhan menjalani pengobatan;
        2. dukungan sosial untuk meningkatkan keterampilan sosial serta mengurangi ketergantungan terhadap orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
        3. tempat untuk mengembangkan kemampuan interaksi/penyesuaian sosial sebagai latihan untuk kembali kepada keluarga dan kehidupan di masyarakat sehingga dapat berpartisipasi penuh dalam setiap aspek kehidupan;
        4. tempat pemulihan yang mudah untuk diakses lokasinya berada di tengah-tengah komunitas;
        5. tempat yang dapat berfungsi memberikan edukasi terhadap keluarga penyandang disabilitas mental dalam hal keterampilan perawatan, pencegahan stigma dan diskriminasi, serta dukungan krisis; dan
        6. tempat melakukan proses pendampingan sosial secara intensif bagi Penyandang Disabilitas Mental dan keluarganya.

        Penyandang Disabilitas Mental yang dapat mengakses rumah singgah yaitu yang berada pada fase stabilisasi, kondisi Penyandang Disabilitas Mental sudah mulai mampu mengatasi gejala-gejala yang dialaminya, sehingga tidak terlalu mengganggu. Pada fase ini dilakukan pengobatan optimal yang berkelanjutan, edukasi terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan keluarga tentang gejala dan efek samping pengobatan, dan mulai membantu Penyandang Disabilitas Mental untuk kembali pada fungsi psikososialnya yang optimal. Penyandang Disabilitas Mental yang berada pada fase ini dapat ditangani secara khusus pada rumah singgah untuk dapat dilatih dalam mengenali gejala-gejala, cara mengelola gejala, melatih kemampuan merawat diri, dan mengembangkan kepatuhan menjalani pengobatan.

  3. TINDAKLANJUT PENANGANAN PASCAPEMASUNGAN

    Penanganan pascapemasungan tidak hanya dengan memperhatikan Penyandang Disabilitas Mental dan keluarganya saja, namun perlu ditindaklanjuti dengan penanganan pascapemasungan, sehingga pemulihan Penyandang Disabilitas Mental dapat optimal dan tidak terjadi pemasungan kembali. Penanganan pascapemasungan bertujuan untuk:

    1. terjaganya aksesibilitas dan ketersediaan layanan medis/psikiatrik di lingkungan tempat tinggal Penyandang Disabilitas Mental;
    2. tersedianya obat-obatan yang diperlukan Penyandang Disabilitas Mental di puskesmas terdekat;
    3. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga pendamping sosial mengenai pola perlakuan dan penanganan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif bagi Penyandang Disabilitas Mental;
    4. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan rehabilitasi sosial;
    5. meningkatkan sinergitas antarlembaga pemerintah terkait penanganan yang cepat, tepat dan terarah;
    6. memenuhi jaminan hidup kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Mental terlantar dan/atau kondisi mental kategori berat; dan
    7. penguatan usaha ekonomi produktif bagi Penyandang Disabilitas Mental miskin dan keluarganya.
 

 

 

 

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

 

 

 

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dilakukan secara berkala. Keseluruhan proses ini akan memastikan bahwa kegiatan pencegahan dan penanganan pemasungan dilakukan secara profesional dan memberikan umpan balik positif bagi upaya perbaikan layanan.

 

 

 

  1. PEMANTAUAN

    Pemantauan merupakan kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan pemasungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial ini.

    1. Ruang lingkup pemantauan
      1. proses layanan yang dilakukan dalam kegiatan penjangkauan pemasungan;
      2. proses layanan pendampingan keluarga; dan
      3. proses layanan rehabilitasi sosial.
    2. Pelaksana pemantauan
      1. petugas Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan;
      2. petugas Dinas Sosial dan Kesehatan provinsi/kabupaten/kota; dan
      3. tim pemantauan yang telah ditunjuk.
    3. Pelaksanaan pemantauan

      Dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung hingga selesainya kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

      1. secara langsung
        1. mengobservasi kinerja pekerja sosial atau tim pencegahan dan penanganan pemasungan;
        2. berdiskusi langsung dengan tim pembebasan pemasungan dan terhadap keluarga Penyandang Disabilitas Mental;
        3. mengobservasi kegiatan pendampingan keluarga dan rehabilitasi sosial; dan
        4. berdiskusi langsung dengan keluarga Penyandang Disabilitas Mental.
      2. secara tidak langsung dengan menganalisis catatan dan laporan.
  2. EVALUASI

    Evaluasi merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai hasil kegiatan yang telah dicapai. Dari kegiatan evaluasi ini dapat diperoleh informasi kesesuaian atau penyimpangan dalam pencapaian tujuan, hambatan yang dihadapi serta perubahan yang diperlukan untuk penyesuaian program sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.

    1. Ruang lingkup evaluasi
      1. proses penyelenggaraan kegiatan penjangkauan pemasungan, pendampingan keluarga dan rehabilitasi sosial;
      2. capaian indikator keberhasilan dan tujuan;
      3. kondisi Penyandang Disabilitas Mental dan keluarganya untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan telah mempunyai nilai manfaat dan sesuai dengan kebutuhannya; dan
      4. faktor pendukung dan penghambat.
    2. Pelaksana Evaluasi
      1. petugas Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.
      2. petugas Dinas Sosial dan Kesehatan provinsi/kabupaten/kota.
      3. tim evaluasi yang telah ditunjuk.
    3. Pelaksanaan Evaluasi

      Dilaksanakan secara berkala saat kegiatan berlangsung maupun setelah selesainya kegiatan.

    4. Metode Evaluasi
      1. secara langsung:
        1. mengobservasi kinerja pekerja sosial atau tim pencegahan dan penanganan pemasungan;
        2. berdiskusi langsung dengan tim pembebasan pemasungan dan juga terhadap keluarga Penyandang Disabilitas Mental;
        3. mengobservasi kegiatan pendampingan keluarga dan rehabilitasi sosial; dan
        4. berdiskusi langsung dengan keluarga atau Penyandang Disabilitas Mental.
      2. secara tidak langsung dengan menganalisis catatan dan laporan
  3. PELAPORAN

    Pelaporan merupakan penyampaian informasi mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan, hambatan atau masalah yang dihadapi, alternatif dan usulan untuk mengatasi masalah. Pelaporan dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi secara berjenjang. Laporan dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

 

 

 

BAB IV
PENUTUP

 

 

 

Peraturan Menteri ini diharapkan dapat membantu penyelenggara negara dan masyarakat dalam masalah pemasungan, peluang, dan tantangan untuk program gerakan stop pemasungan yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai acuan untuk mengimplementasikan pencegahan dan penanganan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental.

 

 

 

  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IDRUS MARHAM

 

 

 

Permensos 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental

 

 

 

[ Foto Pasung oleh Austen Redman, CC BY 2.5, Pranala ]

 

 

 

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
standard

Permensos 15 Tahun 2017, Juklak Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Fakir Miskin

Permensos 15 Tahun 2017, Juklak Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Fakir Miskin jogloabang Sen, 07/08/2019 - 19:42

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 10 Agustus 2017 menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126 oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 14 Agustus 2017 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin

Pertimbangan

Permensos No. 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin ini hadir dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 26, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin.

Dasar Hukum

Landasan hukum Permensos No. 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Isi Kebijakan

Regulasi eraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin insinya seperti ini:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat adalah penghimpunan dan/atau pemberian sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dilakukan atau diterima oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
  2. Penggunaan Sumbangan Masyarakat adalah pemanfaatan dan penyaluran sumbangan masyarakat yang dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
  3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  4. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
  5. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin dimaksudkan untuk mendapatkan dana lain yang sah dan tidak mengikat untuk pendanaan Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 3

  1. Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin bertujuan untuk:
    1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penanganan Fakir Miskin; dan
    2. mempercepat Penanganan Fakir Miskin.
  2. Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial:
    1. kemiskinan;
    2. ketelantaran;
    3. kecacatan;
    4. keterpencilan;
    5. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
    6. korban bencana; dan/atau
    7. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB II
TATA CARA PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. langsung; atau
  2. tidak langsung.

Pasal 5

Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:

  1. uang;
  2. barang; atau
  3. surat berharga.

Pasal 6

  1. Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumbangan berupa uang, barang, dan/atau surat berharga yang diperoleh secara langsung oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
  2. Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sumbangan berupa uang, barang, dan/atau surat berharga yang diperoleh dengan cara mengumpulkan melalui kegiatan sosial oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Bagian Kedua
Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Secara Langsung

Pasal 7

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dapat diperoleh dari masyarakat dalam negeri dan luar negeri.
  2. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
  3. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari masyarakat luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Menteri.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

  1. Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa uang diserahkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melalui rekening tersendiri yang dibuka oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pembukaan rekening tersendiri oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan uang negara.
  3. Pembukaan rekening tersendiri oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

  1. Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa barang dikelola oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 10

  1. Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa surat berharga dicatat sebagai penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima.
  3. Pencatatan dan penilaian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Secara Tidak Langsung

Pasal 11

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dengan cara:
    1. mengadakan pertunjukan;
    2. mengadakan bazar;
    3. penjualan barang secara lelang;
    4. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
    5. penjualan perangko amal;
    6. pengedaran daftar derma;
    7. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
    8. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
    9. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
    10. layanan pesan singkat donasi;
    11. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
    12. layanan melalui rekening bank; dan/atau
    13. layanan online.
  2. Jenis cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Pasal 12

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara mengadakan pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penjualan karcis dengan harga lebih tinggi atau dengan menjual undangan pertunjukan yang telah ditentukan terlebih dahulu harga yang harus dibayar dari penyumbang.
  2. Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam gedung maupun di tempat terbuka.

Pasal 13

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara mengadakan bazar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara membuka tempat penjualan barang melalui kupon untuk pembelian barang yang disediakan atau dapat langsung membeli barang yang telah disediakan.
  2. Tempat penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilakukan dalam gedung maupun di tempat terbuka.

Pasal 14

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan barang secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menjual barang kepada para penyumbang dengan melakukan penawaran tertinggi hasilnya diperuntukkan untuk sumbangan sosial.

Pasal 15

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara menjual kartu undangan yang sudah ditentukan harganya kepada para penyumbang yang dianggap mampu.

Pasal 16

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan perangko amal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara menjual perangko kepada para penyumbang yang memberikan penawaran harga khusus dan hasil penjualan itu diperuntukkan sebagai sumbangan sosial.

Pasal 17

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara pengedaran daftar derma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:

  1. menggunakan daftar yang sudah ditentukan nama-nama penyumbang kemudian calon penyumbang diminta untuk mengisi jumlah sumbangan yang akan diberikan; dan
  2. menggunakan daftar hadir yang dipersiapkan untuk diisi oleh para penyumbang serta jumlah sumbangan.

Pasal 18

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penempatan kotak sumbangan di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dilakukan dengan menempatkan kotak sumbangan di tempat umum yang telah ditentukan.

Pasal 19

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h dilakukan melalui penjualan barang atau bahan dan jasa dimana penyumbang memberikan sumbangan dengan membayar harga yang melebihi harga pembayaran yang sebenarnya dan telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara menyampaikan permintaan secara lisan ataupun tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i dilakukan dengan memberikan nomor rekening bank untuk menampung sumbangan uang yang bersifat sukarela dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Pasal 21

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara layanan pesan singkat donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j dilakukan dengan cara penyumbang mengirimkan pesan singkat nilai sumbangan yang telah ditentukan yang dilakukan oleh operator yang telah bekerja sama dengan pihak penyelenggara.

Pasal 22

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k dilakukan dengan cara membulatkan ke atas nilai pembelanjaan.

Pasal 23

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara layanan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l dilakukan dengan memberikan nomor rekening bank untuk menampung sumbangan uang yang bersifat sukarela dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Pasal 24

  1. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dilaksanakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima dan disetor ke rekening Menteri.
  2. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima dan disetor ke rekening gubernur.
  3. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dilaksanakan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima dan disetor ke rekening bupati/wali kota.

Pasal 25

  1. Seluruh hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterima oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dikelola sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  2. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh Menteri dilaksanakan pada unit kerja yang membidangi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dan harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh gubernur atau bupati/wali kota dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pengumpulan sumbangan masyarakat.
  4. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam bentuk laporan keuangan secara berkala.
  5. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Menteri dalam bentuk laporan keuangan.

Bagian Keempat
Penerimaan Sumbangan Masyarakat Berbentuk Uang

Pasal 26

  1. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke rekening yang ditetapkan dan telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan ke dalam dokumen anggaran Bendahara Umum Negara sebagai pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Sosial sebagai pagu belanja/penggunaan bantuan sosial.
  3. Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
  4. Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Kerja Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 27

  1. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke rekening yang ditetapkan dan telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  2. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan kedalam dokumen anggaran bendahara umum daerah sebagai pendapatan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang dan didalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagai pagu belanja/penggunaan bantuan sosial.
  3. Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diajukan kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat untuk disahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
  4. Kuasa Pengguna Anggaran Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk uang pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 28

Mekanisme penerimaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 mencakup tahapan:

  1. penerimaan ditampung pada rekening Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
  2. menyimpan rekening koran dan bukti setor/transfer sebagai dokumen sumber penerimaan;
  3. pencatatan dan pembukuan kas pendapatan/penerimaan berdasarkan dokumen sumber Pengumpulan Sumbangan Masyarakat;
  4. rekonsiliasi dan pencatatan ulang untuk mengetahui sumber dan/atau asal pendapatan/penerimaan sumbangan;
  5. membuat dan menyiapkan ringkasan hibah/grant summary dan perjanjian hibah/grant aggreement untuk proses permintaan nomor register pendapatan/penerimaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang kepada Kementerian Keuangan;
  6. melaporkan secara tertulis dalam periode tertentu dan berjenjang mengenai pendapatan/penerimaan uang yang bersumber dari Pengumpulan Sumbangan Masyarakat;
  7. melakukan pengawasan secara berkala mengenai pendapatan/penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang; dan
  8. jasa giro yang diterima sebagai pendapatan/penerimaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dicatat dalam Buku Kas Umum oleh Bendahara Penerimaan pada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan yang membidangi penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dan/atau satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.

Bagian Kelima
Penerimaan Sumbangan Masyarakat dalam Bentuk Barang

Pasal 29

  1. Penerimaan barang Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk barang merupakan persediaan.
  2. Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. barang pakai habis; dan
    2. barang tidak pakai habis.

Pasal 30

  1. Persediaan barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut sifatnya dipakai habis dengan jangka waktu pemakaian kurang dari 1 (satu) tahun untuk Penanganan Fakir Miskin.
  2. Persediaan barang pakai habis meliputi :
    1. makanan dan minuman;
    2. kosmetik;
    3. voucher; dan
    4. barang pakai habis lainnya.
  3. Barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menjadi barang bantuan sosial.

Pasal 31

  1. Persediaan barang tidak pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan bagian dari kekayaan negara berupa barang bergerak yang jangka waktu pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun.
  2. Persediaan barang tidak pakai habis diklasifikasikan:
    1. barang yang dapat langsung menjadi barang bantuan sosial;atau
    2. barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sosial.
  3. Barang yang dapat langsung menjadi barang bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    1. peralatan elektronik;
    2. peralatan rumah tangga;
    3. peralatan kantor;
    4. mebeler;
    5. alat kesehatan;
    6. sepeda;
    7. alat pengolah data;
    8. alat komunikasi;
    9. pakaian;
    10. kitab suci;
    11. mainan anak;
    12. kendaraan roda 2 (dua) paling tinggi 150 (seratus lima puluh) cc;dan
    13. barang lainnya yang dapat langsung menjadi barang bantuan sosial.
  4. Barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. kendaraan roda 2 (dua) diatas 150 (seratus lima puluh) cc;
    2. kendaraan roda 4 (empat);
    3. perhiasan mewah;
    4. logam mulia;
    5. aksesoris mewah; dan
    6. barang mewah lainnya.

Pasal 32

Mekanisme penerimaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

  1. penerimaan;
  2. penyimpanan;
  3. pengamanan dan pemeliharaan;
  4. pendistribusian; dan
  5. penghapusan.

Pasal 33

  1. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a harus menyertakan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  2. Kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pemberi sumbangan; dan
    2. penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.
  3. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa dari segi jumlah, mutu, spesifikasi, dan kondisi barang serta kesesuaiannya dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
  4. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat harus menolak barang yang akan diserahkan.
  5. Penolakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat disertai Berita Acara Penolakan.

Pasal 34

  1. Barang yang telah diterima oleh penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat diserahkan kepada Pejabat Pengurus Persediaan.
  2. Barang yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam:
    1. buku barang;
    2. kartu barang;
    3. kartu gudang/kartu kendali barang; dan
    4. kartu persediaan.
  3. Buku barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan buku untuk mencatat barang persediaan yang diterima dan dikeluarkan oleh pejabat pengurus persediaan.
  4. Kartu barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran perjenis barang persediaan.
  5. Kartu gudang/kartu kendali barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran perjenis barang persediaan.
  6. Kartu persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk mencatat daftar sisa barang persediaan.

Pasal 35

Barang yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditatalaksanakan dengan cara:

  1. dicatat dalam aplikasi Sistem Informasi Manjemen dan Akuntansi Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, Laporan Finalisasi Anggaran, dan Neraca; dan
  2. dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal 36

  1. Penyimpanan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan kuantitas barang.
  2. Setiap persediaan barang hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat harus disimpan di gudang atau tempat penyimpanan yang layak.
  3. Ketentuan mengenai gudang atau tempat penyimpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan persediaan.

Pasal 37

  1. Pengamanan dan pemeliharaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c harus dilaksanakan penerima sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengamanan barang hasil pengumpulan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
    1. administrasi;
    2. fisik; dan
    3. hukum.
  3. Pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari adanya kehilangan, kerusakan, banjir, dan bahaya kebakaran.
  4. Pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar tetap dapat memberikan daya guna yang optimal dengan menjaga kebersihan, keteraturan, dan kerapihan di gudang/tempat penyimpanan.
  5. Pengamanan barang Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dilakukan oleh pejabat pengurus persediaan secara rutin.
  6. Apabila diperlukan pemeliharaan persediaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan sifat, jenis, dan keadaan barang, maupun keadaan gudang/tempat penyimpanan.
  7. Biaya pemeliharaan barang Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 38

Pendistribusian barang pakai habis dan barang tidak pakai habis yang didistribusikan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 32 huruf d dilakukan berdasarkan:

  1. perencanaan; atau
  2. permohonan.

Pasal 39

  1. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dapat diajukan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Perencanaan oleh dinas/instansi sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial.

Pasal 40

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat diajukan oleh perseorangan atau lembaga.

Pasal 41

  1. Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus disertai proposal setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi sosial kabupaten/kota dengan tembusan kepada instansi sosial daerah provinsi dengan melampirkan persyaratan:
    1. identitas pemohon berupa nama, alamat, dan nomor telepon;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk;
    3. fotokopi kartu keluarga;dan
    4. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/nama lain.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permohonan atas barang yang dibutuhkan.

Pasal 42

Permohonan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus disertai proposal setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi sosial kabupaten/kota dengan tembusan kepada instansi sosial daerah provinsi dengan melampirkan persyaratan:

  1. identitas pemohon;
  2. barang yang diminta;
  3. data sasaran yang akan dibantu sebagai penerima manfaat dengan nama dan alamat;
  4. dasar hukum pembentukan atau pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  5. jenis pelayanan sosial yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  6. terdaftar di Kementerian Sosial/dinas/instansi sosial daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
  7. surat keterangan domisili.

Pasal 43

  1. Permohonan pemanfaatan hasil sumbangan berbentuk barang harus ditujukan ke Menteri, Pejabat Eselon I, atau Pejabat Eselon II.
  2. Menteri mendisposisikan permohonan kepada masing-masing Unit Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan seleksi, verifikasi, dan telaahan.
  3. Hasil seleksi, verifikasi, dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Menteri atau Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan.

Pasal 44

  1. Menteri dan Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan hasil pengumpulan sumbangan yang telah melalui tahap penelaahan dan pertimbangan teknis dari Unit Kerja Eselon I.
  2. Persetujuan permohonan pengumpulan sumbangan dapat diproses dengan ketentuan:
    1. Unit Kerja Eselon II yang membidangi pengumpulan sumbangan mengajukan nota permintaan persetujuan permohonan hasil pengumpulan sumbangan dengan melampirkan surat telaahan dari Unit Kerja Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya, kepada Menteri atau Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan;
    2. nota permintaan persetujuan permohonan bantuan hasil pengumpulan sumbangan dengan jumlah nilai barang bantuan diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada Menteri, sedangkan jumlah nilai barang bantuan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan; dan/atau
    3. Pejabat Eselon II yang membidangi pengumpulan sumbangan menyerahkan hasil pengumpulan sumbangan kepada Unit Eselon II kepada Unit Eselon II pembuat telahaan bantuan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon berdasarkan nota permintaan persetujuan permohonan yang telah disetujui oleh Menteri atau Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan.

Pasal 45

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan untuk persediaan barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara.

Bagian Keenam
Penerimaan Sumbangan Masyarakat dalam Bentuk Surat Berharga

Pasal 46

Ketentuan mengenai penerimaan sumbangan masyarakat dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerimaan sumbangan masyarakat dalam bentuk uang.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENGGUNAAN HASIL SUMBANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Penggunaan Sumbangan Masyarakat hanya diperuntukkan bagi Penanganan Fakir Miskin yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 48

  1. Menteri menetapkan kebijakan nasional penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.
  2. Gubernur menetapkan kebijakan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk wilayah provinsi dengan berpedoman pada kebijakan nasional.
  3. Bupati/wali kota menetapkan kebijakan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk wilayah kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi.

Pasal 49

  1. Penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang, uang, dan/atau surat berharga diperuntukkan bagi Penanganan Fakir Miskin.
  2. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
    1. barang hanya diperuntukkan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepadaFakir Miskin; dan/atau
    2. uang dan/atau surat berharga diperuntukkan bagi perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepada Fakir Miskin.
  3. Penggunaan Sumbangan Masyarakat hanya diperuntukkan bagi Penanganan Fakir Miskin yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 50

Hasil sumbangan masyarakat tidak boleh dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan dalam Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 51

Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat digunakan untuk Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan dalam bentuk:

  1. pengembangan potensi diri;
  2. bantuan pangan dan sandang;
  3. penyediaan pelayanan perumahan;
  4. penyediaan pelayanan kesehatan;
  5. penyediaan pelayanan pendidikan;
  6. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  7. bantuan hukum; dan/atau
  8. pelayanan sosial.

Pasal 52

  1. Sumbangan masyarakat untuk Penanganan Fakir Miskin berbentuk barang, uang, dan/atau surat berharga harus digunakan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan penerima bantuan bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
  2. Penggunaan barang, uang, dan/atau surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan dibukukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN
PENGGUNAAN HASIL SUMBANGAN

Pasal 53

  1. Permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk Penanganan Fakir Miskin dapat diajukan langsung oleh:
    1. perseorangan;
    2. keluarga;
    3. kelompok;
    4. masyarakat; atau
    5. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Permohonan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan proposal kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat uraian singkat mengenai tujuan Penggunaan Sumbangan Masyarakat.
  4. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
    1. identitas pemohon penerima sumbangan masyarakat;
    2. rekomendasi penerima sumbangan masyarakat dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial; dan
    3. kartu keluarga sejahtera atau nama lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  5. Dalam hal pemohon tidak memiliki kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau nama lain yang setingkat di tempat tinggal pemohon.
  6. Dalam hal terjadi bencana, permohonan penggunaan sumbangan masyarakat dapat dilakukan dengan surat rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial setempat.
  7. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil verifikasi dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial setempat.

Pasal 54

  1. Selain proses permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Penggunaan Sumbangan Masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
    1. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
    2. memiliki pengurus;
    3. terdaftar pada instansi sosial;
    4. rekomendasi dari instansi sosial;
    5. daftar calon penerima sumbangan;
    6. rencana pelaksanaan kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari instansi sosial; dan
    7. nomor rekening bank atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 55

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melaksanakan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf f dikenakan sanksi administratif.

Pasal 56

  1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penghentian pemberian sumbangan masyarakat;
    3. tidak memberikan sumbangan masyarakat pada permohonan berikutnya; dan/atau
    4. pencabutan izin operasional.
  2. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin operasional dengan ketentuan:
    1. peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya;
    2. penghentian pemberian sumbangan masyarakat dilakukan apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
    3. tidak memberikan sumbangan masyarakat pada permohonan berikutnya dilakukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
    4. pencabutan izin operasional dilakukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi, dan tidak melaksanakan penggunaan sumbangan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

Pasal 57

  1. Sebelum memberikan persetujuan terhadap permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk tim yang bersifat ad hoc.
  2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran atau pertimbangan, memeriksa, memproses, menyeleksi, dan menelaah permohonan yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 58

  1. Tim wajib memeriksa, memproses, menyeleksi, dan menelaah permohonan dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) lengkap diterima.
  2. Hasil seleksi dan telaahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagai pertimbangan dalam pemberian persetujuan atau penolakan permohonan Penggunaan Sumbangan Masyarakat.
  3. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan penggunaan sumbangan masyarakat dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak pertimbangan dari tim diterima.

Pasal 59

Dalam hal permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat disetujui oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bantuan disalurkan kepada pemohon Penggunaan Sumbangan Masyarakat.

Pasal 60

Dalam hal permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat ditolak, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan pertimbangan dari tim diterima.

BAB VI
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 61

Laporan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berupa:

  1. laporan keuangan;
  2. laporan barang; dan/atau
  3. laporan pertanggungjawaban.

Pasal 62

  1. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang digunakan untuk hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang berbentuk uang atau surat berharga dengan tahapan:
    1. permintaan izin pembukaan rekening;
    2. permintaan nomor register;
    3. usulan pengesahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan
    4. pengajuan pengesahan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung/Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung.
  2. Laporan keuangan untuk hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang berbentuk barang dengan tahapan:
    1. penyusunan berita acara serah terima;
    2. permintaan registrasi;
    3. permohonan pengesahan pendapatan; dan
    4. permohonan pengesahan belanja.
  3. Laporan Keuangan dalam penggunaan sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir miskin harus menggunakan sistem akuntansi pemerintah.

Pasal 63

  1. Laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan untuk hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang berbentuk barang.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:
    1. melaporkan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;
    2. menjelaskan hibah dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
    3. penatausahaan dokumen terkait penerimaan hibah.

Pasal 64

  1. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilaksanakan sebagai akuntabilitas hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk uang, barang, dan/atau surat berharga.
  2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. berita acara penerimaan dan penyaluran; dan
    2. dokumentasi uang, barang, dan/atau surat berharga yang diterima dan barang yang disalurkan.
  4. Selain dilaksanakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban juga berasal dari penerima bantuan.
  5. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. fotokopi surat permohonan;
    2. data barang yang diterima;
    3. rincian penggunaan;
    4. penjelasan penggunaan;
    5. dokumentasi bukti barang yang diterima; dan
    6. surat kendaraan bermotor.
  6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya berita acara serah terima.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1126

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Juklak Berlaku
standard

Permensos 15 tahun 2018 tentang SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Permensos 15 tahun 2018 tentang SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu jogloabang Jum, 08/23/2019 - 07:35

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah. SLRT. SLRT juga dikembangkan di Desa dengan nama Puskesos yaitu tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. SLRT menggunakan satu sistem informasi SIKS-NG yaitu suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

SLRT digunakan untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, hal ini diatur dalam sebuah Peraturan Menteri. Kementrian Sosial menganggap penanganan fakir miskin masih belum optimal sehingga menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Permensos tentang SLRT ditetapkan Menteri Sosial Idrus Marham pada tanggal 2 Agustus 2018 di Jakarta. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 9 Agustus 2018, dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062, agar seluruh warga Indonesia mengetahuinya.

Permensos 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah:

  1. bahwa saat ini program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral sehingga mengakibatkan penanganan fakir miskin kurang efektif dan efisien;
  2. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
  12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  16. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
  18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
  19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346);
  20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Isi Permensos tentang SLRT

Berikut isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (bukan format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
  2. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
  3. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  5. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
  6. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
  7. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
  9. Koordinator Daerah Provinsi adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat daerah provinsi, berasal dari unsur aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara.
  10. Pendamping Daerah Kabupaten/Kota adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat daerah kabupaten/kota, berasal dari unsur aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara.
  11. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat daerah kabupaten/kota, dan berasal dari aparatur sipil negara.
  12. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
  13. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan/nama lain, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
  14. Tim Kelompok Kerja adalah sekumpulan orang dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang telah disepakati guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan SLRT maupun Puskesos.
  15. Tim Teknis adalah suatu tim kerja yang bersifat nonstruktural terdiri atas pejabat teknis yang membantu penyelenggaraan SLRT maupun Puskesos.
  16. Tim Penyelenggara adalah orang-orang yang bekerja untuk melaksanakan aktivitas layanan dan rujukan di sekretariat SLRT maupun Puskesos.
  17. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
  18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
  19. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
  20. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
  21. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

SLRT bertujuan untuk:

  1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  2. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  3. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  4. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
  5. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di daerah.

Pasal 3

SLRT berfungsi untuk:

  1. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
  2. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
  3. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
  4. mendukung penerapan SPM; dan
  5. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

Pasal 4

Sasaran SLRT terdiri atas:

  1. perseorangan;
  2. keluarga;
  3. kelompok; dan/atau
  4. masyarakat.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN SLRT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

SLRT dibentuk oleh:

  1. Kementerian Sosial;
  2. Pemerintah Daerah provinsi; dan
  3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

  1. SLRT yang dibentuk oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  2. SLRT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Pembentukan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Syarat

Pasal 8

  1. Syarat pembentukan SLRT harus didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  2. Komitmen Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan:
    1. anggaran;
    2. sumber daya manusia;
    3. regulasi; dan
    4. sarana dan prasarana.

Pasal 9

Tata cara pembentukan SLRT oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan tahapan:

  1. eselon II yang membidangi kelembagaan menetapkan kriteria lokasi;
  2. melakukan asesmen terkait kesiapan daerah oleh Tim Teknis;
  3. melakukan rapat koordinasi teknis dengan dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta badan perencana pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
  4. melakukan sosialisasi terhadap daerah kabupaten/kota calon lokasi SLRT;
  5. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara SLRT di daerah kabupaten/kota; dan
  6. memfasilitasi pembentukan kelembagaan SLRT di daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

Tata cara pembentukan SLRT oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan tahapan:

  1. organisasi perangkat daerah yang menangani urusan bidang sosial dan/atau urusan bidang perencanaan daerah provinsi menetapkan kriteria lokasi;
  2. melakukan asesmen terkait kesiapan daerah kabupaten/ kota oleh Tim Teknis;
  3. melakukan rapat koordinasi teknis dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota dan badan perencana pembangunan daerah kabupaten/ kota;
  4. melakukan sosialisasi terhadap daerah kabupaten/kota calon lokasi SLRT;
  5. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara SLRT di daerah kabupaten/kota;
  6. menyiapkan regulasi mengenai SLRT;
  7. menyiapkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  8. membentuk sekretariat koordinasi;
  9. membentuk Tim Teknis; dan
  10. memfasilitasi pembentukan kelembagaan SLRT di daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

Tata cara pembentukan SLRT oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan tahapan:

  1. melakukan sosialisasi terhadap daerah kabupaten/kota calon lokasi SLRT;
  2. melakukan asesmen terkait kesiapan daerah kabupaten/ kota oleh Tim Teknis;
  3. menyiapkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  4. membentuk Tim Kelompok Kerja;
  5. membentuk Tim Penyelenggara;
  6. menyediakan sarana dan prasarana;
  7. membentuk kelembagaan;
  8. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara SLRT di daerah kabupaten/kota; dan
  9. memfasilitasi pembentukkan Puskesos.

BAB III
PENYELENGGARAAN SLRT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan SLRT meliputi:

  1. kelembagaan;
  2. sarana dan prasarana;
  3. sumber daya manusia; dan
  4. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 13

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

  1. kelembagaan koordinasi; dan
  2. kelembagaan pelayanan.

Pasal 14

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

  1. tingkat pusat;
  2. tingkat daerah provinsi; dan
  3. tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

  1. Kelembagaan koordinasi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:
    1. tim pengarah;
    2. tim koordinasi; dan
    3. sekretariat nasional.
  2. Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. para pejabat eselon I kementerian/lembaga terkait; dan
    2. pejabat eselon II kementerian/lembaga terkait.
  3. Sekretariat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
    1. eselon III yang membidangi SLRT; dan
    2. petugas lain yang ditugaskan.
  4. Kelembagaan koordinasi tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

  1. Kelembagaan koordinasi tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi.
  2. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membentuk sekretariat koordinasi dan Tim Teknis SLRT daerah provinsi.
  3. Sekretariat koordinasi SLRT daerah provinsi dijabat oleh seorang eselon III di dinas sosial sesuai dengan kewenangannya atau badan perencanaan pembangunan daerah yang dibantu oleh Koordinator Daerah Provinsi dan staf sekretariat.
  4. Tim Teknis SLRT daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang dibentuk untuk membantu peran daerah provinsi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan penyebarluasan SLRT di daerah kabupaten/kota.
  5. Tim Teknis SLRT daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur organisasi perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan organisasi masyarakat sipil.
  6. Tim Teknis SLRT daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 17

Kelembagaan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerahkabupaten/kota.

Pasal 18

  1. Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:
    1. sekretariat teknis SLRT daerah kabupaten/kota; dan
    2. Puskesos.
  2. Sekretariat teknis SLRT daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
    1. Manajer;
    2. petugas penerima pengaduan di front office; dan
    3. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
  3. Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dinas sosial daerah kabupaten/ kota dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa/kelurahan/nama lain.
  4. Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
    1. koordinator;
    2. petugas penerima pengaduan di front office; dan
    3. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
  5. Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di kantor desa/kelurahan/nama lain atau kantor kecamatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 19

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

  1. ruang sekretariat;
  2. alat elektronik; dan
  3. papan visual berbasis website.

Pasal 20

  1. Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
    1. papan nama;
    2. papan informasi;
    3. ruang tunggu;
    4. ruang penerima pengaduan di front office;
    5. ruang pemberi layanan dan rujukan di back office;
    6. ruang Manajer; dan
    7. ruang rapat/konsultasi.
  2. Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
    1. tablet/telepon genggam berbasis android; dan
    2. laptop berbasis website.
  3. Papan visual berbasis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berupa tampilan yang berisi:
    1. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
    2. akses program pusat dan daerah;
    3. komplementaritas dan irisan program;
    4. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
    5. informasi lain yang diperlukan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 22

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berasal dari unsur:

  1. tenaga kesejahteraan sosial;
  2. pekerja sosial profesional;
  3. relawan sosial;
  4. penyuluh sosial; dan
  5. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 23

  1. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
    1. sumber daya manusia Pemerintah Daerah provinsi; dan
    2. sumber daya manusia Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  2. Sumber daya manusia Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. Koordinator Daerah Provinsi;
    2. petugas sekretariat koordinasi; dan
    3. Tim Teknis daerah provinsi.
  3. Sumber daya manusia Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. Manajer;
    2. Supervisor;
    3. Fasilitator;
    4. petugas penerima pengaduan di front office;
    5. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office;
    6. petugas Puskesos; dan
    7. tenaga Pendamping Daerah Kabupaten/Kota.
  4. Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.

Pasal 24

Tugas dan tanggung jawab Koordinator Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:

  1. memastikan pembentukan dan keberfungsian sekretariat koordinasi SLRT di daerah provinsi;
  2. mendorong pembentukan Tim Teknis SLRT daerah provinsi melalui keputusan gubernur;
  3. melakukan koordinasi kegiatan dengan Kementerian Sosial melalui sekretariat nasional SLRT, Pemerintah Darah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
  4. bersama tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan Tim Teknis SLRT daerah provinsi melakukan kegiatan sosialisasi untuk memperluas dan pengembangan SLRT;
  5. mengoordinasi Tim Teknis SLRT daerah provinsi dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan monitoring di daerah kabupaten/kota;
  6. bersama tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan Tim Teknis SLRT menyiapkan data indikator SLRT untuk mendorong pemanfaatan data dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam penguatan dan sinergisme perencanaan, penganggaran, serta pemantauan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  7. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk pengadaan regulasi pelaksanaan SLRT di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota; dan
  8. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah untuk menyiapkan biaya operasional sekretariat koordinasi, penyelenggara SLRT, kegiatan perluasan dan pengembangan SLRT di daerah kabupaten/kota serta diseminasi data SLRT di kegiatan perencanaan dan rapat koordinasi daerah.

Pasal 25

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a terdiri atas:

  1. mengoordinasikan proses perencanaan;
  2. menyosialisasikan SLRT di daerah;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT daerah;
  4. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
  5. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah provinsi dan pengelola program di daerah; dan
  6. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT daerah.

Pasal 26

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b terdiri atas:

  1. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
  2. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  3. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  4. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
  5. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 27

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c terdiri atas:

  1. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
  2. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  3. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  4. pencatatan kepesertaan program;
  5. pencatatan kebutuhan program;
  6. pencatatan keluhan; dan
  7. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 28

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di front office sekretariat teknis SLRT daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d terdiri atas:

  1. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah;
  2. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
  3. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT;
  4. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
  5. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
  6. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 29

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di back office sekretariat teknis SLRT daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e terdiri atas:

  1. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
  2. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
  3. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT;
  4. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
  5. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 30

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f terdiri atas:

  1. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat daerah kabupaten/kota;
  2. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesos;
  3. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan/nama lain atau daerah di daerah kabupaten/kota melalui SLRT;
  4. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan/nama lain; dan
  5. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat desa/kelurahan/nama lain.

Pasal 31

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g yang terdiri atas:

  1. mendorong koordinasi antara SLRT dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait di daerah meliputi badan perencanaan pembangunan daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lainnya;
  2. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik;
  3. memastikan kelembagaan SLRT di tingkat daerah kabupaten/kota dan kelembagaan Puskesos terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
  4. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
  5. untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
  6. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  7. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
  8. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
  9. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di daerah;
  10. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
  11. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota penyelenggara SLRT dengan Pemerintah Daerah provinsi; dan
  12. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

Bagian Kelima
Sumber Pendanaan

Pasal 32

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
  3. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf a diberikan kepada daerah kabupaten/ kota selama 3 (tiga) tahun sejak dikembangkan.

BAB IV
LAYANAN SLRT

Pasal 34

  1. Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas:
    1. informasi program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
    2. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
    3. pengaduan masyarakat;
    4. identifikasi;
    5. penjangkauan;
    6. penanganan; dan
    7. rujukan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Pasal 35

Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan cara:

  1. masyarakat datang ke Puskesos atau sekretariat SLRT di daerah kabupaten/ kota; atau
  2. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 36

  1. Masyarakat yang datang ke Puskesos atau sekretariat SLRT di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di front office.
  2. Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
  3. Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
  4. Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
  5. Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT daerah kabupaten/kota.

Pasal 37

  1. Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT.
  2. Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
  3. Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SLRT daerah kabupaten/kota.

Pasal 38

Puskesos, sekretariat SLRT di daerah kabupaten/kota, atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB V
KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 39

  1. Koordinasi SLRT dilaksanakan oleh Menteri dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta pihak terkait.
  2. Koordinasi di tingkat pusat dilakukan dengan kementerian/lembaga pengelola program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
  3. Koordinasi di tingkat daerah provinsi dilakukan antara sekretariat koordinasi SLRT dengan organisasi Pemerintah Daerah provinsi pengelola program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu daerah provinsi.
  4. Koordinasi di tingkat daerah dilakukan antara SLRT daerah kabupaten/kota dengan organisasi Pemerintah Daerah pengelola program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu daerah.
  5. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan SLRT.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 40

  1. Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di pusat maupun di daerah.
  2. Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.
  3. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
  4. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan nondiskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 41

  1. Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT.
  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh dinas sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
  4. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 42

  1. Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
  2. Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

  1. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang.
  2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2018
  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
IDRUS MARHAM
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1062

Panduan Penggunaan Aplikasi SLRT [ download ]

Permensos 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
standard

Permensos 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Permensos 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial jogloabang Sen, 07/15/2019 - 18:11

Pedoman Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Permensos 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan adanya standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 15 Agustus 2017 dan berlaku setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana, pada tanggal 24 Agustus 2017 di Jakarta.

Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Status diubah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) ini diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Latar Belakang

Latar belakang yang menjadi pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan adanya standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;

Dasar Hukum

Landasan Yuridis penetapan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
  10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Konten Kebijakan

Isi kebijakan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah (bukan dalam format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah satuan standar yang meliputi standar kualifikasi dan standar pembinaan.
  2. Standar Kualifikasi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  3. Standar Pembinaan adalah kriteria minimal tentang pembinaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  4. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  5. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  6. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  7. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  8. Relawan adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan berdasarkan kesukarelaan.
  9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
  10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  12. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat yang diperoleh dari lembaga pendidikan atau lembaga sertifikasi profesi Pekerja Sosial, lembaga sertifikasi profesi Penyuluh Sosial, dan/atau lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
  13. Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial.
  14. Lembaga Sertifikasi Penyuluh Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Penyuluh Sosial.

Pasal 2

Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk melaksanakan pendayagunaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk:

  1. mendeskripsikan profil sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  2. mendeskripsikan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  3. meningkatkan pengembangan standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berbasis sistem pekerjaan sosial mulai dari rekruitmen, manajemen sumber daya manusia, sistem intervensi sumber daya manusia, dan sistem pelatihan; dan
  4. pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA
PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:
    1. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
    2. Pekerja Sosial;
    3. Relawan Sosial; dan
    4. Penyuluh Sosial.
  2. Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial serta penangganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 5

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. aparatur sipil negara; dan/atau
    2. masyarakat.
  2. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    1. pegawai negeri sipil; dan/atau
    2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
  3. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Tenaga Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.
  5. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

Pasal 6

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dikelompokkan dengan nama pendamping sosial.
  2. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pendamping sosial kelompok usaha bersama;
    2. pendamping sosial program keluarga harapan;
    3. pendamping sosial asistensi lanjut usia;
    4. pendamping sosial anak;
    5. pendamping sosial orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome;
    6. pendamping sosial korban perdagangan orang;
    7. pendamping sosial disabilitas berat;
    8. pendamping sosial narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya;
    9. pendamping sosial komunitas adat terpencil;
    10. pendamping sosial komunitas adat terpencil profesional;
    11. pendamping sosial eks narapidana;
    12. pendamping sosial eks wanita tuna susila;
    13. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau
    14. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.

Pasal 7

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak menuntut sebagai pegawai aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
  2. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti proses seleksi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Bagian Ketiga
Pekerja Sosial

  1. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
    1. asisten Pekerja Sosial;
    2. Pekerja Sosial generalis; dan
    3. Pekerja Sosial spesialis.
  2. Pekerja Sosial spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai spesialisasi meliputi:
    1. kebencanaan;
    2. disabilitas;
    3. narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    4. lanjut usia;
    5. orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome;
    6. anak;
    7. kemiskinan;
    8. korban perdagangan orang;
    9. korban tindak kekerasan;
    10. tuna sosial; dan
    11. medis.

Pasal 19

  1. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh asisten Pekerja Sosial.
  2. Asisten Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.

Pasal 11

  1. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c memiliki tugas:
    1. memecahkan masalah;
    2. memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
    3. melakukan analisis kebijakan sosial.
  2. Memecahkan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. membantu orang memecahkan masalahnya;
    2. memberikan pelayanan provisi sosial;
    3. mengembangkan rencana penanganan kasus;
    4. melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas; dan
    5. melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.
  3. Memberdayakan dan sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;
    2. mengembangkan program;
    3. mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
    4. melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi; dan
    5. memberikan pelayanan perlindungan.
  4. Melakukan analisis kebijakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.
  5. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau masyarakat.

Pasal 12

  1. Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 13

  1. Pekerja sosial yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial harus memiliki izin praktik.
  2. Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Bagian Keempat
Relawan Sosial

Pasal 14

  1. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
    1. pekerja sosial masyarakat;
    2. karang taruna;
    3. tenaga pelopor perdamaian;
    4. taruna siaga bencana;
    5. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
    6. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat; g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
    7. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
    8. kader rehabilitasi berbasis keluarga;
    9. penyuluh sosial masyarakat;
    10. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
    11. Lembaga Peduli Keluarga; dan/atau
    12. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan.
  3. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus tercatat dan terdaftar di Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

  1. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 17

Dalam hal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai Relawan.

Bagian Kelima
Penyuluh Sosial

Pasal 18

  1. Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial.
  2. Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penyuluhan sosial kepada:
    1. PMKS;
    2. PSKS; dan/atau
    3. masyarakat.
  3. Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu gerak dasar dan gerak awal dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  4. Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan melakukan proses perubahan perilaku.
  5. Penyuluh Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
    1. mandiri; dan/atau
    2. penugasan sebagai aparatur sipil negara;
  6. Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja di instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 19

  1. Penyuluh Sosial dalam melaksanakan penyuluhan sosial wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Penyuluh Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

BAB III
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 20

  1. Manajemen sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dilakukan terhadap pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  2. Pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    1. analisa kebutuhan;
    2. rekruitmen; dan
    3. penempatan.

Pasal 21

Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, merupakan teknik untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan beban kerja.

Pasal 22

Rekruitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan analisa beban kerja secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Pasal 23

  1. Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, merupakan penugasan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan kompetensi.
  2. Penempatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis, rasio, bobot, dan bidang tugas dalam penanganan masalah sosial.

Bagian Kedua
Kompetensi

Pasal 24

Kompetensi merupakan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki untuk melaksanakan tugas di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 25

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

  1. kompetensi dasar;
  2. kompetensi teknis; dan
  3. kompetensi ahli.

Pasal 26

  1. Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi aspek:
    1. Pengetahuan;
    2. keterampilan; dan
    3. sikap.
  2. Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  3. Kompetensi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
    1. memiliki kemampuan melaksanakan peran sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan etika;
    2. memiliki kemampuan mengaplikasikan dan mengembangkan teori Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan dalam intervensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
    3. memiliki kemampuan melakukan kajian guna mengembangkan model pelayanan sosial yang dapat diaplikasikan; dan
    4. memiliki kemampuan membangun relasi dengan penerima manfaat dan lingkungan sosial.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 27

Peningkatan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan melalui:

  1. pelatihan kompetensi teknis; dan
  2. pembinaan karier.

Pasal 28

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 29

Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat
Peningkatan Kompetensi Pekerja Sosial

Pasal 30

Peningkatan kompetensi Pekerja Sosial dapat dilaksanakan melalui:

  1. pendidikan profesi;
  2. pelatihan kompetensi teknis;
  3. pembinaan karier; dan
  4. praktik pekerjaan sosial.

Pasal 31

  1. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
  2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah lulus pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi.

Pasal 32

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam praktik pekerjaan sosial sesuai dengan jenis pelayanan.

Pasal 33

  1. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pekerja Sosial.
  2. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rasio minimal kinerja Pekerja Sosial.

Pasal 34

  1. Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diprioritaskan kepada kelompok sasaran yang mengalami:
    1. kemiskinan;
    2. ketelantaran;
    3. disabilitas;
    4. keterpencilan;
    5. ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku;
    6. korban bencana; dan/atau
    7. korban tindak kekerasan, eksplotasi, dan diskriminasi;
  2. Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PMKS dan PSKS.

Pasal 35

Ruang lingkup praktik pekerjaan sosial meliputi:

  1. praktik mandiri;
  2. praktik di panti Pemerintah/pemerintah daerah;
  3. praktik di Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
  4. praktik di masyarakat.

Pasal 36

Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang telah lulus sertifikasi.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin praktik ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Peningkatan Kompetensi Relawan Sosial

Pasal 38

  1. Peningkatan kompetensi Relawan Sosial dapat dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis.
  2. Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keenam
Peningkatan Kompetensi Penyuluh Sosial

Pasal 39

Peningkatan kompetensi Penyuluh Sosial dapat dilaksanakan melalui:

  1. pendidikan profesi;
  2. pelatihan kompetensi teknis; dan
  3. pembinaan karier.

Pasal 40

  1. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
  2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah lulus pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi.

Pasal 41

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 42

  1. Pembinaan karier disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Penyuluh Sosial.
  2. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rasio minimal kinerja Penyuluh Sosial.

Bagian Ketujuh
Kinerja

Pasal 43

Untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan ditetapkan kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pasal 44

Kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari aparatur sipil negara ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat diatur dalam perjanjian kerja antara sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial masyarakat dengan pimpinan satuan kerja sebagai pemberi kerja.

Bagian Kedelapan
Remunerasi

Pasal 46

  1. Remunerasi merupakan imbalan yang layak sesuai dengan prinsip remunerasi dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab.
  2. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan.
  5. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Relawan Sosial berupa tali asih sesuai dengan ketersediaan keuangan negara.
  6. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

BAB IV
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 47

  1. Penghargaan diberikan kepada sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berdedikasi dan mengabdikan diri dengan jasa luar biasa.
  2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota.
  3. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
    1. piagam;
    2. plakat;
    3. piala; dan/atau
    4. insentif.
  4. Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.
  5. Penghargaan yang diberikan oleh gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan ketentuan di masing-masing daerah.

Pasal 48

Mekanisme pemberian penghargaan Menteri Sosial bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial meliputi:

  1. dinas sosial daerah kabupaten/kota mengusulkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang berprestasi luar biasa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
  2. dinas sosial daerah provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan dimaksud;
  3. hasil verifikasi oleh dinas sosial provinsi diusulkan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial; dan
  4. Menteri Sosial menetapkan penerima penghargaan.

Pasal 49

  1. Sanksi diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peringatan tertulis; dan/atau
    2. pemberhentian sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.
  3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 50

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  3. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  4. sumbangan masyarakat; dan/atau
  5. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 51

  1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiataan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pasal 52

  1. Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial pada setiap akhir tahun anggaran.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

  1. Menteri Sosial melakukan pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan Sosial kepada pemerintah daerah provinsi.
  2. Gubernur melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial di wilayahnya.

Pasal 54

  1. Pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pembinaan teknis dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur, bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Tenaga pendamping program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, atau Penyuluh Sosial.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial untuk dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat bulan Desember 2017.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2017
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1167

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku Diubah
standard

Permensos 29/2017, Perubahan Atas Permensos 16/2017, Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Permensos 29/2017, Perubahan Atas Permensos 16/2017, Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial jogloabang Kam, 07/25/2019 - 18:59

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah Permensos yang mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, berlaku dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana, pada tanggal 29 Januari 2018 di Jakarta.

Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan penetapan Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial masih terdapat kekurangan dan belum mengatur ketentuan sertifikasi bagi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial serta lembaga yang mengeluarkan sertifikasi bagi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
  10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);

Isi Perubahan

Berikut adalah isi dari Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (format bukan asli):

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan angka 12, angka 13, dan angka 14 Pasal 1 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 1

    1. Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah satuan standar yang meliputi standar kualifikasi dan standar pembinaan.
    2. Standar Kualifikasi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
    3. Standar Pembinaan adalah kriteria minimal tentang pembinaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
    4. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
    5. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
    6. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
    7. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
    8. Relawan adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan berdasarkan kesukarelaan.
    9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
    10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
    11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
    12. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi Pekerjaan Sosial, lembaga sertifikasi profesi Penyuluh Sosial, dan/atau lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
    13. Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
    14. Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Penyuluh Sosial.
    15. Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial.
  2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 8

    1. Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib lulus sertifikasi.
    2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
    3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.
  3. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 12

    1. Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial wajib lulus sertifikasi.
    2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial.
    3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.
  4. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 13

    1. Pekerja Sosial yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial harus memiliki izin praktik.
    2. Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial.
  5. Ketentuan ayat (2 ) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 16

    1. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib lulus sertifikasi.
    2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
    3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.
  6. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 19

    1. Penyuluh Sosial dalam melaksanakan penyuluhan sosial wajib lulus sertifikasi.
    2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh Sosial.
    3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017
  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 185

Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Perubahan Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
standard

Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial jogloabang Jum, 11/15/2019 - 16:02

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial merupakan amanat dari Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Tujuan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial:

Dalam ketentuan Pasal 3 Permensos 16/2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk:

  1. memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut;
  2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah;
  3. sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah;
  4. memberikan pelindungan terhadap PPKS;
  5. meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
  6. memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ditetapkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada 15 Oktober 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial diundangkan dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306 agar setiap orang mengetahuinya, oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen PP Kemenkumham RI pada tanggal 24 Oktober 2019 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1074) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 762);
  11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1075);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1076);
  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1077);
  14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1078) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 763);

Isi Permensos tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, tidak dalam format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR NASIONAL REHABILITASI SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.
  3. Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.
  4. Program Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Progres adalah program yang bersifat holistik, sistematik, dan terstandar guna mengembangkan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial untuk kluster anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
  5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
  6. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  7. Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
  8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  10. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki- laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
  11. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
  12. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
  13. Tuna Sosial yang selanjutnya disingkat dengan TS adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome.
  14. Korban Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat dengan KPO adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
  15. Korban Tindak Kekerasan yang selanjutnya disingkat KTK adalah seseorang, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
  16. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
  17. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
  18. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
  19. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  20. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  21. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya di singkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 3

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bertujuan:

  1. memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut;
  2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah;
  3. sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah;
  4. memberikan pelindungan terhadap PPKS;
  5. meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
  6. memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Menteri ini ditujukan kepada:

  1. pemerintah pusat;
  2. pemerintah daerah; dan
  3. masyarakat.

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi:

  1. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  2. Anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial;
  3. Anak jalanan;
  4. Anak balita;
  5. Anak Telantar;
  6. Penyandang Disabilitas Telantar;
  7. Penyandang Disabilitas non Telantar;
  8. TS;
  9. KPO;
  10. KTK;
  11. Lanjut Usia Telantar;
  12. Lanjut Usia non Telantar; dan
  13. Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 6

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar; dan
  2. Rehabilitasi Sosial Lanjut.

Pasal 7

  1. Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:
    1. pendekatan awal;
    2. asesmen;
    3. penyusunan rencana intervensi;
    4. intervensi;
    5. resosialisasi;
    6. terminasi; dan
    7. bimbingan lanjut.
  2. Tahapan berupa penyusunan rencana intervensi dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.

BAB II
REHABILITASI SOSIAL DASAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial PPKS, keluarga PPKS, dan masyarakat yang dilaksanakan di dalam dan di luar Panti Sosial.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati/wali kota.

Pasal 9

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan kepada:
    1. Penyandang Disabilitas Telantar;
    2. Anak Telantar;
    3. Lanjut Usia Telantar; dan
    4. Gelandangan dan Pengemis.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar Panti Sosial.
  3. Dalam hal Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial tidak terjadi reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar dilaksanakan di dalam Panti Sosial.
  4. Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab bupati/wali kota.
  5. Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab gubernur.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial

Pasal 10

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

  1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
  2. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 11

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dengan kriteria:
    1. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
    2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
    3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
    4. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 12

  1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
  2. Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    1. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
    2. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
  3. Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota, lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial, dan/atau pusat kesejahteraan sosial.
  4. Lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan atau daerah kabupaten/kota.
  5. Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/kelurahan/nama lain.

Pasal 13

Pemberian layanan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial dilakukan pada:

  1. rumah singgah atau nama lain; dan/atau
  2. pusat kesejahteraan sosial.

Pasal 14

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:
    1. data dan pengaduan;
    2. kedaruratan; dan
    3. pemenuhan kebutuhan dasar.
  2. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

Pasal 15

  1. Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
  2. Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
  3. Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial.

Pasal 16

  1. Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
  2. Bentuk layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

  1. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:
    1. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
    2. sandang;
    3. alat bantu;
    4. perbekalan kesehatan;
    5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
    6. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
    7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
    8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    9. penelusuran keluarga;
    10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
    11. rujukan.
  2. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 18

  1. Penerima layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dapat diberikan rujukan ke:
    1. keluarga;
    2. Panti Sosial; atau
    3. balai besar, balai, atau loka.
  2. Rujukan ke keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila terjadi reunifikasi.
  3. Rujukan ke Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah 7 (tujuh) hari belum atau tidak terjadi reunifikasi.
  4. Rujukan ke balai besar, balai, atau loka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah penerima layanan mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan memenuhi kriteria mendapatkan Rehabilitasi Sosial Lanjut.
  5. Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah provinsi dan LKS yang ditetapkan oleh gubernur.
  6. Dalam hal wilayah provinsi tidak terdapat Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerima layanan dapat dirujuk ke Panti Sosial wilayah provinsi lain.
  7. Dalam hal tidak terdapat Panti Sosial di wilayah provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penerima layanan dapat dirujuk ke balai besar, balai, atau loka untuk mendapatkan respon kasus dan intervensi krisis.
  8. Balai besar, balai, atau loka sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan unit pelaksana teknis pemerintah pusat.
  9. Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) diberikan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti Sosial

Pasal 19

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah provinsi dan LKS.
  2. LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 20

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

  1. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
  2. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
  3. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Pasal 21

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dengan kriteria:
    1. kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
    2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
    3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
    4. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 22

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama yang mudah diakses;
    4. alat bantu;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. pembuatan nomor induk kependudukan;
    9. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    10. pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau
    11. pelayanan reunifikasi keluarga.

Pasal 23

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pengasuhan;
    2. permakanan;
    3. sandang;
    4. asrama yang mudah diakses;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak;
    9. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    10. pelayanan penelusuran keluarga;
    11. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
    12. akses layanan pengasuhan kepada keluargapengganti.

Pasal 24

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama yang mudah diakses;
    4. alat bantu;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. fasilitasi;
    9. pembuatan nomor induk kependudukan;
    10. akses ke layanan kesehatan dasar;
    11. pelayanan penelusuran keluarga;
    12. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
    13. pemulasaraan.

Pasal 25

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama/cottage yang mudah di akses;
    4. perbekalan kesehatan;
    5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    6. bimbingan keterampilan dasar;
    7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak;
    8. akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau
    9. pemulangan ke daerah asal.

BAB III
REHABILITASI SOSIAL LANJUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
  2. Rehabilitasi Sosial Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    1. motivasi dan diagnosis psikososial;
    2. perawatan dan pengasuhan;
    3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    4. layanan akesesibilitas;
    5. bantuan dan asistensi sosial;
    6. bimbingan resosialisasi;
    7. bimbingan lanjut; dan/atau
    8. rujukan.
  3. Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rehabilitasi Sosial Lanjut juga dilakukan dalam bentuk:
    1. terapi fisik;
    2. terapi mental spritual;
    3. terapi psikososial;
    4. terapi untuk penghidupan;
    5. dukungan aksesibilitas; dan/atau
    6. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial.

Pasal 27

  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh unit kerja eselon II yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Lanjut dan UPT.
  2. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. balai besar rehabilitasi vokasional;
    2. balai besar Rehabilitasi Sosial;
    3. balai Rehabilitasi Sosial; dan/atau
    4. loka Rehabilitasi Sosial.
  3. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan dinas sosial setempat, LKS, dan mitra kerja lainnya.

Pasal 28

  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut dilaksanakan melalui Progres.
  2. Progres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) kluster.
  3. Kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    1. Anak;
    2. Penyandang Disabilitas;
    3. TS dan KPO;
    4. Korban Penyalahgunaan NAPZA; dan
    5. Lanjut Usia.

Pasal 29

Progres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

  1. Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA, serta Lanjut Usia;
  2. pendampingan sosial;
  3. dukungan teknis; dan
  4. dukungan aksesibilitas.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas,
TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA,
serta Lanjut Usia

Pasal 30

Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA, serta Lanjut Usia merupakan intervensi yang dilakukan melalui pemberian:

  1. bantuan bertujuan;
  2. pengasuhan dan/atau perawatan sosial;
  3. dukungan keluarga; dan/atau
  4. terapi.

Pasal 31

  1. Bantuan bertujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan upaya untuk mendukung pengembangan dan memberdayakan potensi Anak, Penyandang Disabilitas, TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA, serta Lanjut Usia dan lingkungan agar dapat berfungsi sosial secara aktif dimasyarakat.
  2. Bantuan bertujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa.

Pasal 32

  1. Pengasuhan dan/atau perawatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan yang permanen dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan berperan secara aktif di lingkungan sosialnya.
  2. Pengasuhan dan/atau perawatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan secara individu maupun berkelompok baik yang dilakukan di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga.

Pasal 33

  1. Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan dan/atau perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi.
  2. Dukungan keluarga diberikan dalam bentuk pendampingan kepada keluarga dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial keluarga.

Pasal 34

  1. Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi fisik, mental spritual, psikososial, dan penghidupan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.
  2. Terapi diberikan dalam bentuk terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, dan terapi untuk penghidupan.
  3. Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya.

Pasal 35

  1. Jangka waktu pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut yang dilaksanakan di dalam dan di luar balai besar rehabilitasi vokasional, balai besar Rehabilitasi Sosial, balai Rehabilitasi Sosial dan loka Rehabilitasi Sosial paling lama 6 (enam) bulan.
  2. Jangka waktu pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan asesmen Pekerja Sosial atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendampingan Sosial

Pasal 36

  1. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan praktik pekerjaan sosial dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial.
  2. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial.
  3. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lain dan multidisiplin lainnya.

Pasal 37

  1. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui kegiatan:
    1. pencegahan;
    2. respon kasus;
    3. manajemen kasus; dan
    4. monitoring dan evaluasi.
  2. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk mencegah seseorang mengalami disfungsi sosial.
  3. Respon kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan layanan khusus secara langsung, segera dan dalam jangka waktu pendek.
  4. Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, dan mengoordinasikan pelayanan dan sumber yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan Rehabilitasi Sosial Lanjut dan intervensi lainnya secara komprehensif.
  5. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut.

Bagian Keempat
Dukungan Teknis

Pasal 38

Dukungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Progres bagi PPKS guna meningkatkan kualitas Rehabilitasi Sosial Lanjut.

Pasal 39

Dukungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan kegiatan meliputi:

  1. penyusunan regulasi;
  2. sosialisasi;
  3. rapat koordinasi;
  4. dukungan kemampuan atau peningkatan kapasitas;
  5. dukungan pelaksanaan kewenangan daerah; dan/atau
  6. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kelima
Dukungan Aksesibilitas

Pasal 40

Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan upaya untuk membantu PPKS sehingga memperoleh kemudahan akses terhadap berbagai jenis layanan dengan menghubungkan sistem sumber sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 41

  1. Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan kegiatan meliputi:
    1. dukungan langsung; dan
    2. dukungan tidak langsung.
  2. Dukungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi, layanan, advokasi sosial, dan fasilitasi.
  3. Dukungan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara advokasi sosial kepada pemangku kepentingan.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 42

  1. Sumber daya manusia dalam Rehabilitasi Sosial penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:
    1. Pekerja Sosial;
    2. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
    3. Relawan Sosial; dan
    4. Penyuluh Sosial.
  2. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
  3. Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 43

  1. Setiap Panti Sosial dan pemerintah daerah kabupaten/ kota harus memiliki Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan beban kerja.
  2. Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  3. Sertifikasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi pekerjaan sosial.
  4. Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 44

  1. Setiap pusat kesejahteraan sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
  2. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. karang taruna;
    2. tenaga pelopor perdamaian;
    3. taruna siaga bencana;
    4. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
    5. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
    6. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
    7. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
    8. penyuluh sosial masyarakat.
  3. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
  4. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

BAB V
TANGGUNG JAWAB

Pasal 45

Menteri memiliki tanggung jawab:

  1. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  2. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  3. mengelola anggaran program yang bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara atau sumber- sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. menyusun rencana kerja nasional penyelenggaraan pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial secara berkala dan berkelanjutan;
  5. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  6. memberikan penguatan kepada lembaga penyelenggara pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  7. mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar;
  8. memberikan bimbingan teknis bagi penyelenggara pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  9. melakukan koordinasi bagi penyelenggara pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; dan
  10. melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 46

Gubernur memiliki tanggung jawab:

  1. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan bagi penyelenggara pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial;
  2. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial;
  3. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah provinsi untuk penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial;
  4. menyusun rencana kerja penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial secara berkala dan berkelanjutan;
  5. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial;
  6. memberikan bimbingan teknis kepada Panti Sosial;
  7. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  8. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
  9. membangun sistem rujukan antar organisasi perangkat daerah terkait.

Pasal 47

Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab:

  1. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  2. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  3. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  4. menyusun rencana kerja kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial secara berkala dan berkelanjutan;
  5. melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  6. membuat laporan penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
  7. membangun sistem rujukan antar organisasi perangkat daerah terkait.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

  1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan Rehabilitasi Sosial Dasar di daerah provinsi.
  2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Rehabilitasi Sosial Dasar di daerah kabupaten/kota.
  3. Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai wakil pemerintah pusat:
    1. belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri berdasarkan permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing- masing; atau
    2. tidak melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  4. Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 49

  1. Pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut yang menjadi tanggung jawab Menteri dibebankan pada:
    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial daerah provinsi dibebankan pada:
    1. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial daerah kabupaten/kota dibebankan pada:
    1. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 50

  1. Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
  2. Pemantauan dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung melalui kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Pasal 51

  1. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 52

  1. Evaluasi pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial digunakan sebagai bahan:
    1. penyempurnaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
    2. perencanaan program dan anggaran;
    3. peningkatan mutu layanan Rehabilitasi Sosial; dan
    4. pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 53

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019
  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
standard

Permensos 21 tahun 2017 tentang Kartu Penyandang Disabilitas

Permensos 21 tahun 2017 tentang Kartu Penyandang Disabilitas jogloabang Sab, 12/23/2017 - 13:19

Permensos Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas diterbitkan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa pada 28 November 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 4 Desember 2017 pada Berita Negara Nomor 1730 tahun 2017. Permensos 21/2017 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 121 UU 6 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

  1. Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
  2. Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Permensos No. 21 tahun 2017 : Kartu Penyandang Disabilitas

Permensos Nomor 21 tahun 2017 memiliki 2 lampiran. Lampiran 1 tentang Formulir Permohonan Pendaftaran Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) dan tata cara pengisian formulir permohonan KPD yaitu dengan mengisikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa/lainnya, Jenis Permohonan KPD, Nama Lengkap Pemohon, NIK : Nomor Induk Kependudukan, Jenis Kelamin, Ragam Disabilitas, Pas Photo berukuran 2 x 3 dengan latar belakang merah, Cap Jempol, Tanda Tangan, Tanda tangan Kepala Desa / Lurah / atau nama lainnya, Nama Instansi Sosial. Kesemuanya disikan pada kotak-kotak kolom yang tersedia dalam lampiran 1. Lampiran 2 berisi tentang Bentuk Kartu Penyandang Disabilitas.

Dalam Pasal 2 Permensos tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD. Pasal 3 menyebutkan tujuan penerbitan KPD yaitu : Penerbitan KPD bertujuan memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bagaimana dengan Penetapan, Perbitan dan Penyampaian KPD?

Dijelaskan dalam Pasal 4 Permensos No. 21 tahun 2017 tentang Penerbitan KPD bahwa :

  1. Penerima KPD merupakan Penyandang Disabilitas yang telah terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
  2. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
  3. Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
  4. Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
  5. Data nasional Penyandang Disabilitas yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.
  6. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan nama dan alamat.
  7. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah serta dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Permensos tentang Kartu Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD yang diterbitkan langsung oleh Menteri Sosial, mendapatkan nomer register Disabilitas yang diurusi oleh Direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas. Sementara itu bagi yang belum mendapatkan KPD maka dia harus mendaftarkan diri dahulu ke dalam data Nasional Penyandang Disabilitas (Pasal 6 ayat 1). Kemudian setelah terdaftar maka harus melaporkan diri kepada Kepala Desa atau Nagari jika ada perubahan (ayat 2 Pasal 6). Lurah/Kades atau kepala Nagari wajib melaporkannya kepada pemerintah di atasnya, kemudian bupati hingga gubernur dan jika diperlukan akan diadakan verifikasi.

Tata Cara Pendaftaran, Penerbitan dan Distribusi Kartu Penyandang Disabilitas - KPD

Tata Cara Pendaftaran Kartu Penyandang Disabiltias dijelaskan dalam Pasal 7 Permensos 21/2017 tentang KPD yaitu dengan :

  1. mengisi formulir pendaftaran di dinas sosial Kabupaten/Kota,
  2. menyerahkan surat keterangan bukti disabilitas yang ditandatangani oleh petugas kesehatan setempat;
  3. menyerahkan foto diri terbaru; dan
  4. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.

Kemudian Dinas sosial daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pendaftaran untuk mendapatkan KPD atau Kartu Disabilitaskepada dinas sosial daerah provinsi. Pemerintah Provinsi selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Kementrian Sosial.

Pasal 8 menjelaskan bilamana Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus KPD sendiri, hal tersebut dapat dikuasakan : Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak mampu hadiruntuk mendaftarkan diri guna mendapatkan KPD ke dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dikuasakan kepada pihak lain. Pihak lain dapat berupa keluarga/wali, pendamping yang ditunjuk oleh Dinas Sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau organisasi Penyandang Disabilitas.

Kartu Penyandang Disabilitas dibiayai dengan APBN dan diterbitkan Kementrian Sosial berdasarkan data nasional dan data pendaftaran. Pencetakan Kartu Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh direktorat urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

Setelah dicetak maka Kartu Penyandang Disabilitas - KPD akan didistribusikan oleh Kementrian Sosial melalui Direktorat rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas. Jika KPD hilang atau rusak maka proses dimulai dari pendaftaran awal. Berlaku pula jika ada perubahan data, hingga diterbitkannya KPD atau Kartu Difabel yang baru.

Ragam Disabilitas

Dalam mengisi Formulir Pendafataran Kartu Penyandang Disabilitas ada pilihan untuk mengisi ragam disabilitas. Ragam disabilitas menurut Permensos No. 21 tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas dimaksud adalah:

  • (A) Penyandang Disabilitas Fisik;
  • (B) Penyandang Disabilitas Intelektual;
  • (C) Penyandang Disabilitas Mental;
  • (D) Penyandang Disabilitas Netra;
  • (E) Penyandang Disabilitas Rungu; dan
  • (F) Penyandang Disabilitas Wicara.

Permensos No. 21 tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Panduan Berlaku
standard

Permensos 26 Tahun 2017, Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Permensos 26 Tahun 2017, Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial jogloabang Sel, 07/09/2019 - 12:24

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial. Konflik Sosial sendiri maksudnya adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial ditandatangani Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 28 November 2017 di Jakarta.

Selanjutnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial diundangakan dan diberlakukan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 54 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 11 Januari 2018 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Latar Belakang

Peertimbangan yang melatarbelakangi penerbitan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Dasar Hukum

Menjadi landasan hukum kebijakan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

Isi Kebijakan

Isi kebijakan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial adalah:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratudan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
  2. Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik.
  3. Pencegahan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
  4. Pemulihan Pascakonflik Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
  5. Korban Konflik Sosial adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cidera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat sosial politik dan ekonomi.
  6. Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
  7. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
  8. Kearifan Lokal adalah tatanan keyakinan nilai dan kebiasaan dalam masyarakat yang telah berakar dan menjadi pegangan hidup sehingga tercipta keharmonian dalam masyarakat.
  9. Keserasian Sosial adalah kondisi sosial yang menjamin terciptanya relasi dan interaksi sosial antarwarga masyarakat yang dinamis, selaras, dan seimbang untuk hidup berdampingan secara damai berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan persaudaraan sejati.
  10. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
  11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penanganan Konflik Sosial meliputi:

  1. Pencegahan Konflik Sosial;
  2. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  3. Pemulihan Pascakonflik Sosial.

BAB II
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 3

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pencegahan Konflik Sosial.
  2. Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
    1. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
    2. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
    3. meredam potensi Konflik Sosial;
    4. membangun sistem peringatan dini; dan
    5. mencegah bencana sosial termasuk radikalisme,terorisme, bencana sosial ekonomi, dan bencana sosial politik.

Pasal 4

Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

  1. pemetaan daerah rawan Konflik Sosial;
  2. bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini;
  3. penguatan kampung Keserasian Sosial;
  4. penguatan kepranataan Kearifan Lokal;
  5. penguatan berketahanan sosial komunitas; dan
  6. pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian.

Pasal 5

  1. Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan untuk memetakan daerah yang masuk dalam kategori berpotensi Konflik Sosial.
  2. Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan indeks Keserasian Sosial di wilayah tertentu.
  3. Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani masalah Konflik Sosial serta pengkajian sosial bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga yang berkompeten.
  4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kegiatan:
    1. pengkajian;
    2. kompilasi hasil pengkajian lintasinstansi; dan
    3. laporan pengkajian.

Pasal 6

  1. Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditujukan kepada petugas dan/atau masyarakat untuk menemukenali gejala akan terjadinya Konflik Sosial di masyarakat.
  2. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
    1. Kementerian Sosial; dan
    2. dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  3. Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. mencegah terjadinya Konflik Sosial;
    2. menentukan tingkat kerawanan;
    3. menentukan skala prioritas sasaran program;
    4. menetapkan sasaran program; dan
    5. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 7

  1. Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antarmasyarakat di wilayah rawan Konflik Sosial.
  2. Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
    1. seleksi daerah rawan Konflik Sosial;
    2. bimbingan teknis sumber daya;
    3. pembentukan forum Keserasian Sosial;
    4. verifikasi dan validasi data forum dan kegiatan;
    5. pendampingan;
    6. penyaluran bantuan; dan
    7. supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 8

  1. Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
    1. penguatan pranata sosial;
    2. penguatan teknologi yang berkembang di tingkat lokal;
    3. penguatan kepemimpinan lokal dalam penyelesaian Konflik Sosial;
    4. tradisi dan mekanisme dalam pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial; dan/atau
    5. pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal untuk pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial.
  2. Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
    1. sarasehan;
    2. forum dialog;
    3. konferensi; dan/atau
    4. pentas seni dan budaya.

Pasal 9

  1. Penguatan berketahanan sosial komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan serangkaian kegiatan penguatan komunitas yang bertujuan:
    1. melindungi warga masyarakat dari berbagai risiko perubahan sosial;
    2. mendorong partisipasi seluruh warga masyarakat dalam proses pembangunan;
    3. mengendalikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat; dan
    4. memelihara Kearifan Lokal yang digunakan untuk memelihara perdamaian.
  2. Penguatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penguatan kampung Keserasian Sosial.
  3. Penguatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penguatan forum ketahanan sosial komunitas.

Pasal 10

  1. Pembentukan forum ketahanan sosial komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertujuan untuk memperkuat nilai kebersamaan, kegotongroyongan, toleransi, dan kesetiakawanan sosial untuk mencegah Konflik Sosial.
  2. Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah komunikasi, informasi, dan kerja sama antarwarga dalam Penanganan Konflik Sosial di wilayahnya.
  3. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan, meningkatkan, dan memelihara komunikasi, informasi, dan kerja sama dalam memperkuat ketahanan sosial komunitas.
  4. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    1. memelihara Kearifan Lokal;
    2. memelihara Keserasian Sosial;
    3. melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial;
    4. memperkuat jaringan komunikasi, informasi, dan kerja sama;
    5. memelihara kondisi damai di masyarakat; dan
    6. mencegah dan mengantisipasi paham radikalisme di lingkungan masyarakat.
  5. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di:
    1. desa/kelurahan/nama lain;
    2. kecamatan;
    3. daerah kabupaten/kota;
    4. daerah provinsi; dan/atau
    5. nasional.
  6. Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat kolektif dan keterwakilan dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya termasuk Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial lainnya.
  7. Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh:
    1. kepala desa/lurah/nama lain untuk kepengurusan forum di tingkat desa atau nama lain;
    2. camat untuk kepengurusan forum di tingkat kecamatan;
    3. bupati/wali kota untuk kepengurusan forum di tingkat daerah kabupaten/kota;
    4. gubernur untuk kepengurusan forum di tingkat daerah provinsi; dan
    5. Menteri untuk kepengurusan forum di tingkat nasional.

Pasal 11

  1. Tenaga pelopor perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk melakukan Penanganan Konflik Sosial.
  2. Pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu dalam proses koordinasi, mediasi, informasi, dan komunikasi dalam menangani Konflik Sosial.
  3. Tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan manajemen Konflik Sosial, pelatihan logistik, pelatihan konseling, dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  4. Perekrutan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari relawan sosial masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan Konflik Sosial diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB III
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar ditujukan kepada:
    1. Korban Konflik Sosial; dan
    2. Pengungsi.
  2. Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat kondisi kedaruratan.
  3. Kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Konflik Sosial

Pasal 14

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi bantuan penyediaan:
    1. pangan;
    2. sandang; dan
    3. pelayanan psikososial.
  2. Pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk korban bencana.
  3. Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    1. bimbingan dan konsultasi;
    2. konseling;
    3. terapi psikososial;
    4. pemulihan trauma;
    5. pendampingan; dan/atau
    6. rujukan.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi termasuk Kebutuhan
Spesifik Perempuan, Anak, dan Kelompok Orang yang
Berkebutuhan Khusus

Pasal 15

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi bantuan penyediaan:
    1. pangan;
    2. sandang;
    3. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    4. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
    5. pelayanan psikososial;
    6. penampungan serta tempat hunian; dan
    7. dapur umum.
  2. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik perempuan, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi ketersediaan kebutuhan untuk penyembuhan dari trauma.
  3. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi:
    1. pengasuhan;
    2. tempat bermain; dan
    3. penyembuhan dari trauma.
  4. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik kelompok orang yang berkebutuhan khusus, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi:
    1. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan
    2. bantuan sosial khusus.

Pasal 16

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk korban bencana.
  2. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi bantuan penyediaan:
    1. tangki air; dan/atau
    2. toilet umum.
  3. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi penyediaan tenda atau bilik kasih sayang dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan.
  4. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e meliputi:
    1. bimbingan dan konsultasi;
    2. konseling;
    3. terapi psikososial;
    4. pemulihan trauma;
    5. pendampingan; dan/atau
    6. rujukan.
  5. Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan dukungan psikososial dalam bentuk sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya pelaksana psikososial.
  6. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa penampungan serta tempat hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f meliputi:
    1. pembuatan barak;
    2. pemanfaatan gedung sekolah;
    3. balai desa; dan
    4. fasilitas umum lainnya.
  7. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g meliputi:
    1. pendirian dapur umum lapangan;
    2. penyiapan logistik;
    3. penyiapan tenaga pelaksana dapur umum;
    4. perlengkapan makan; dan/atau
    5. perlengkapan dapur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik perempuan berupa ketersediaan kebutuhan untuk penyembuhan dari trauma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

  1. bimbingan dan konsultasi;
  2. konseling;
  3. terapi psikososial;
  4. pemulihan trauma;
  5. pendampingan; dan/atau
  6. rujukan.

Pasal 18

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diutamakan dilakukan oleh orang tua dan keluarga.
  2. Dalam hal orang tua dan keluarga tidak ada, pengasuhan dapat dilakukan oleh keluarga alternatif atau pengganti yang ditunjuk oleh dinas sosial setempat.

Pasal 19

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa tempat bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b disesuaikan dengan usia anak.

Pasal 20

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa penyembuhan dari trauma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c disesuaikan dengan permasalahan anak.

Pasal 21

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik orang yang berkebutuhan khusus berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik orang yang berkebutuhan khusus berupa bantuan sosial khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b merupakan peralatan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi korban.
  2. Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    1. kaca mata;
    2. alat bantu dengar;
    3. kruk;
    4. tongkat; dan/atau
    5. kursi roda.

Bagian Keempat
Tata Cara Permintaan dan Pemberian Bantuan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 23

  1. Permintaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
  2. Prosedur permintaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan penambahan persediaan cadangan logistik dan kebutuhan lain kepada kepala dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan laporan kejadian Konflik Sosial dan data Korban Konflik Sosial serta pengungsian dan data Pengungsi;
    2. dalam hal persediaan cadangan logistik di gudang kabupaten/kota telah menipis atau habis digunakan, kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dapat mengajukan tambahan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan berupa berita acara serah terima barang yang telah disalurkan kepada masyarakat Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;
    3. kepala dinas sosial daerah provinsi mengajukan permohonan tambahan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan kebutuhan; dan
    4. dalam hal bantuan sosial di gudang provinsi telah menipis atau habis digunakan, kepala dinas sosial daerah provinsi dapat mengajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan.

Pasal 24

Dalam hal situasi Konflik Sosial atau darurat, dinas sosial daerah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan langsung kebutuhan dasar Korban Konflik Sosial serta kebutuhan dasar Pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus dengan melampirkan rekomendasi bupati/wali kota yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 25

  1. Tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada Korban Konflik Sosial dan Pengungsi dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh petugas dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan tenaga pelopor dan taruna siaga bencana di tempat tinggalnya serta petugas kecamatan dan kelurahan/desa/nama lain;
    2. penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada Korban Konflik Sosial dan Pengungsi diserahkan melalui camat atau lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya dengan dibuatkan berita acara serah terima; dan
    3. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan daftar nama penerima bantuan.
  2. Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PEMULIHAN PASCAKONFLIK SOSIAL

Pasal 26

Pemulihan Pascakonflik Sosial meliputi:

  1. rekonsiliasi; dan
  2. rehabilitasi.

Pasal 27

  1. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan sebagai kesepakatan yang ditempuh melalui perundingan dan hasilnya menjadi komitmen bersama untuk mengakhiri perselisihan.
  2. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengakuan terhadap peristiwa masa lalu dan berusaha untuk melupakannya dengan membina hubungan baru yang lebih baik.
  3. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
    1. para pihak bersedia berdamai;
    2. komunikasi/duduk bersama;
    3. saling introspeksi diri terhadap kesalahan masalah lalu dengan membuka sejarah yang ada; dan
    4. orientasi ke masa depan.
  4. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
    1. penguatan kapasitas;
    2. reunifikasi sosial;
    3. dialog prarekonsiliasi;
    4. upacara kesepakatan rekonsiliasi; dan
    5. bantuan sosial.
  5. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau satuan tugas Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 28

  1. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan rehabilitas sosial yang dimaksudkan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
  2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pemulihan psikososial Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;
    2. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
    3. penguatan relasi sosial untuk kesejahteraan masyarakat; dan/atau
    4. penguatan ekonomi.
  3. Pemulihan psikososial Korban Konflik Sosial dan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
    1. bimbingan dan konsultasi;
    2. konseling;
    3. terapi psikososial;
    4. pemulihan trauma;
    5. pendampingan; dan/atau
    6. rujukan.
  4. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
    1. pengasuhan;
    2. penyembuhan trauma perempuan dan anak;
    3. tempat bermain anak;
    4. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan/atau
    5. bantuan sosial.
  5. Penguatan relasi sosial untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui reintegrasi sosial dan penguatan kampung damai.
  6. Penguatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui usaha ekonomi produktif dan/atau pengembangan kelompok usaha bersama.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 29

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 30

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertujuan untuk mengetahui:

  1. kegiatan yang dilaksanakan;
  2. permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan;
  3. metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan;
  4. perubahan perilaku Korban Konflik Sosial; dan
  5. peningkatan kualitas hidup.

Pasal 31

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
  3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
  4. Pemantauan dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 32

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial pada setiap akhir tahun anggaran.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 33

  1. Bupati/wali kota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Konflik Sosial.
  2. Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial di daerahnya kepada Menteri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang dalam negeri.
  3. Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun.
  4. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 54

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

[ Gambar oleh David Morier (1705?–1770) - Royal Collection Trust, Domain Publik, Sumber ]

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
standard

Permensos 26 Tahun 2018, Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Permensos 26 Tahun 2018, Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum jogloabang Rab, 07/10/2019 - 22:10

Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sekarang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018. Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 28 November 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemnkumham RI pada tanggal 13 Desember 2018 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Status

Pada saat Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri SosialNomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Status Berlaku, dan mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri SosialNomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928).

Latar Belakang

Menjadi pertimbangan sekaligus pertimbangan keluarnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah:

  1. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan;
  2. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum memiliki landasan hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6033);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

Isi Kebijakan

Adapun isi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  2. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat.
  3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  5. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  6. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
  7. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
  8. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
  9. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
  10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui uuuvbpendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
  11. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
  12. Pendampingan adalah aktivitas yang dilakukan Pekerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan pendamping anak dalam penanganan ABH yang meliputi upaya pencegahan, pendampingan dalam proses peradilan formal, pendampingan dalam proses peradilan restoratif berbasis masyarakat, serta pendampingan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.
  13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
  14. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.
  15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

  1. menjadi acuan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH;
  2. memberikan perlindungan kepada ABH yang memerlukan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial;
  3. meningkatkan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH; dan
  4. menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial ABH dan lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  2. LPKS;
  3. instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak;
  4. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
  5. penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;
  6. ABH; dan
  7. masyarakat.

BAB II
HAK ABH

Pasal 4

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

  1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  2. dipisahkan dari orang dewasa;
  3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  4. melakukan kegiatan rekreasional;
  5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  9. tidak dipublikasikan identitasnya;
  10. memperoleh Pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  11. memperoleh advokasi sosial;
  12. memperoleh kehidupan pribadi;
  13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
  14. memperoleh pendidikan;
  15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
  16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

  1. Anak yang menjalani masa pidana berhak:
    1. mendapat pengurangan masa pidana;
    2. memperoleh asimilasi;
    3. memperoleh cuti mengunjungi Keluarga/Keluarga Pengganti;
    4. memperoleh pembebasan bersyarat;
    5. memperoleh cuti menjelang bebas;
    6. memperoleh cuti bersyarat; dan
    7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua pelindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

  1. upaya rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  2. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  3. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 8

  1. Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani pelindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
  2. Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani pelindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
  3. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial dari lembaga atau instansi yang menangani pelindungan anak.
  4. Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan pelindungan dapat memperoleh pelindungan dari lembaga yang menangani pelindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERSYARATAN ABH

Pasal 9

  1. Persyaratan ABH yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial terdiri atas:
    1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
    2. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
    3. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi;
    4. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
    5. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.
  2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan status titipan penegak hukum.
  3. Anak Korban dan Anak Saksi diutamakan menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dalam Keluarga.
  4. Dalam hal Anak Korban dan Anak Saksi tidak dapat di Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di tempatkan di Keluarga Pengganti atau lembaga pengasuhan anak.

Pasal 10

  1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat:
    1. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
    2. ditempatkan di LPKS.
  2. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan hasil musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.
  3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diajukan.
  4. Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali dan penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  5. Persyaratan penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
    1. surat permohonan penempatan dari penyidik;
    2. hasil keputusan antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional;
    3. berita acara serah terima penempatan;
    4. surat keterangan sehat dari dokter pada saat dititipkan ke LPKS paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
    5. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS.
  6. Dalam hal Anak akan ditempatkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diduga mengalami kekerasan fisik dan/atau mental harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.

Pasal 11

  1. Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat ditempatkan di LPKS apabila:
    1. pada saat penangkapan tidak ada ruang pelayanan khusus anak;
    2. tidak tersedia lembaga penempatan anak sementara; atau
    3. untuk melindungi keamanan Anak.
  2. Persyaratan penerimaan Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
    1. surat permohonan penitipan;
    2. berita acara serah terima penitipan;
    3. surat pernyataan bersama mengenai keamanan Anak yang ditempatkan di LPKS.
    4. resume/kronologis kasus; dan
    5. laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  3. Jangka waktu penitipan Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
    1. tingkat penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari;
    2. tingkat penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari;
    3. tingkat pengadilan negeri paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
    4. tingkat pengadilan tinggi paling lama 25 (dua puluh lima) hari; atau
    5. tingkat kasasi di Mahkamah Agung paling lama 35 (tiga puluh lima) hari.
  4. LPKS wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada lembaga penitip mengenai akan berakhirnya jangka waktu penitipan Anak paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu penitipan dengan tembusan kepada atasan lembaga penitip sesuai dengan kewenangannya dalam proses hukum yang berjalan.
  5. Lembaga penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjemput Anak yang berada di LPKS.
  6. Dalam hal Anak tidak dijemput oleh lembaga penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Anak dikembalikan kepada orang tua/wali.
  7. Pengawasan Anak yang dititipkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga penitip.
  8. Dalam hal Anak yang dititipkan di LPKS akan mengikuti ujian sekolah, pimpinan LPKS mengajukan permohonan kepada penyidik untuk memberikan izin kepada Anak guna mengikuti ujian di sekolah atau di LPKS.

Pasal 12

  1. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat:
    1. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
    2. ditempatkan di LPKS.
  2. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan Diversi.
  3. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
  4. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.
  5. Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali dan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  6. Persyaratan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
    1. surat permohonan penempatan dari penyidik Anak;
    2. hasil keputusan musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional;
    3. berita acara serah terima penempatan;
    4. surat keterangan sehat dari dokter pada saat dititipkan ke LPKS paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
    5. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS.
  7. Dalam hal Anak akan ditempatkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diduga mengalami kekerasan fisik dan/atau mental harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.

Pasal 13

  1. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat:
    1. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
    2. ditempatkan di LPKS.
  2. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan dan/atau putusan pengadilan.
  3. Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali atau penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  4. Penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun.
  5. Jangka waktu penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional berdasarkan hasil laporan perkembangan Anak.
  6. Anak dalam LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya penempatan di dalam LPKS dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan, berkelakuan baik, dan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
  7. Persyaratan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
    1. salinan atau petikan penetapan dan/atau putusan pengadilan;
    2. berita acara pelaksanaan penetapan dan/atau putusan pengadilan;
    3. laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan dan/atau laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional; dan
    4. surat pernyataan tanggung jawab orang tua/wali/jaksa penuntut umum/pembimbing kemasyarakatan dalam mendukung proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 14

  1. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dapat diserahkan kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti atau ditempatkan di LPKS apabila:
    1. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
    2. tindak pidana ringan;
    3. tindak pidana tanpa korban;
    4. tindak pidana delik aduan; atau
    5. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum daerah provinsi setempat.
  2. Penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan menyerahkan surat pernyataan persetujuan orang tua/wali untuk menjadi klien dan surat pernyataan persetujuan anak untuk menjadi klien.
  3. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah yang diprakarsai oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  4. Kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di pusat kesejahteraan sosial.
  5. Kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan Anak dan Keluarga/Keluarga Pengganti Anak, Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti Anak Korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparatur desa/kelurahan/nama lain.
  6. Selain melibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kesepakatan musyawarah dapat melibatkan bintara pembinaan desa, bhayangkara pembina keamanan, ketertiban masyarakat, atau pihak lain yang terkait.
  7. Penyerahan Anak kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti dan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15

Format:

  1. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c, Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 12 ayat (6) huruf c, dan Pasal 13 ayat (7) huruf b;
  2. surat pernyataan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf e, Pasal 11 ayat (2) huruf c, dan Pasal 12 ayat (6) huruf e;
  3. laporan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e;
  4. surat serah terima anak titipan pada Keluarga/Keluarga Pengganti; dan
  5. surat pemberitahuan kepada lembaga penitip mengenai akan berakhirnya jangka waktu penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2),

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
REHABILITASI SOSIAL

Pasal 16

Rehabilitasi Sosial ABH bertujuan agar:

  1. ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak Anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri; dan
  2. tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ABH.

Pasal 17

  1. Rehabilitasi Sosial ABH dilakukan di:
    1. LPKS untuk Anak;
    2. instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi; atau
    3. Keluarga/Keluarga Pengganti.
  2. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi.

Pasal 18

  1. Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dengan tahapan:
    1. pendekatan awal;
    2. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
    3. penyusunan rencana pemecahan masalah;
    4. pemecahan masalah atau intervensi;
    5. resosialisasi;
    6. terminasi; dan
    7. bimbingan lanjut.
  2. Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas:

  1. sosialisasi dan konsultasi;
  2. identifikasi;
  3. motivasi;
  4. seleksi; dan
  5. penerimaan.

Pasal 20

  1. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga Rehabilitasi Sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.
  2. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai program layanan yang akan diterima oleh ABH.
  3. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  4. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang sesuai meliputi brosur, video, iklan, pusat layanan pengaduan, dan/atau seminar.

Pasal 21

  1. Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami masalah ABH.
  2. Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas ABH.
  3. Kelengkapan berkas ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Pasal 10 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 22

  1. Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat ABH serta dukungan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.
  2. Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk konseling dan dukungan kelompok.

Pasal 23

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan ABH sebagai penerima layanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 24

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan ABH.

Pasal 25

  1. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.
  2. Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. persiapan;
    2. pengumpulan data dan informasi;
    3. analisis; dan
    4. temu bahas kasus.
  3. Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya membangun hubungan antara Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi dengan ABH.
  4. Kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi ABH.
  5. Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan ABH.
  6. Kegiatan temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan ABH.

Pasal 26

  1. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi ABH.
  2. Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. membuat skala prioritas kebutuhan ABH;
    2. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan ABH; dan
    3. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 27

  1. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah atau intervensi bagi ABH.
  2. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pemenuhan kebutuhan dasar;
    2. terapi psikososial;
    3. terapi mental dan spiritual; dan
    4. kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.

Pasal 28

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi:

  1. pengasuhan;
  2. permakanan;
  3. sandang;
  4. tempat tinggal;
  5. fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan/atau kartu identitas anak;
  6. akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar; dan
  7. perbekalan kesehatan.

Pasal 29

Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku ABH ke arah yang adaptif.

Pasal 30

  1. Terapi mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamanan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH.
  2. Terapi mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya, dan disiplin yang dilaksanakan secara individu atau kelompok.

Pasal 31

Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

Pasal 32

  1. Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e merupakan upaya pengembalian ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.
  2. Resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Reintegrasi Sosial untuk mempersiapkan ABH, Keluarga/Keluarga Pengganti, dan masyarakat untuk menerima kembali anak di Keluarga dan masyarakat.

Pasal 33

  1. Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial pada ABH.
  2. Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada:
    1. ABH telah selesai mengikuti Rehabilitasi Sosial;
    2. ABH dirujuk untuk mendapatkan pelayanan di tempat lain;
    3. ABH yang melarikan diri dan tidak ditemukan; atau
    4. ABH meninggal dunia.
  3. Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terdiri atas:
    1. identifikasi keberhasilan yang telah dicapai ABH dari aspek biopsikososial dan spiritual; dan/atau
    2. kunjungan kepada Keluarga/Keluarga Pengganti dan pihak terkait dengan kehidupan ABH.

Pasal 34

  1. Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantauan perkembangan ABH setelah ABH kembali ke Keluarga/ Keluarga Pengganti dan masyarakat.
  2. Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan, pengembangan, dan pemantapan sosialisasi, usaha kerja, dan dukungan masyarakat sehingga ABH memiliki kestabilan dalam keberfungsian sosial ABH.

Pasal 35

  1. Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dalam bentuk:
    1. motivasi dan diagnosis psikososial;
    2. perawatan dan pengasuhan;
    3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    4. bimbingan mental dan spiritual;
    5. bimbingan fisik;
    6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
    7. pelayanan aksesibilitas;
    8. bantuan dan asistensi sosial;
    9. bimbingan resosialisasi;
    10. bimbingan lanjut; dan/atau
    11. rujukan.
  2. Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi.

Pasal 36

  1. Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial ABH.
  2. Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dukungan, pujian, nasihat, dan penghargaan.

Pasal 37

  1. Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial ABH.
  2. Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
    1. Keluarga;
    2. Keluarga Pengganti;
    3. panti sosial;
    4. pusat Rehabilitasi Sosial;
    5. rumah singgah; dan/atau
    6. rumah perlindungan sosial.

Pasal 38

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada ABH agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Pasal 39

  1. Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku ABH berdasarkan ajaran agama atau keyakinan yang dianutnya.
  2. Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    1. pengenalan norma agama, susila, kesopanan, dan hukum yang berlaku di masyarakat;
    2. pendidikan agama;
    3. internalisasi ketaatan pada norma dan etika; dan
    4. bimbingan kesehatan mental.

Pasal 40

  1. Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani ABH.
  2. Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    1. olah raga;
    2. aktivitas harian yang terjadwal untuk anak; dan/atau
    3. bimbingan rekreasional.

Pasal 41

  1. Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial ABH agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
  2. Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan:
    1. individual;
    2. kelompok; dan
    3. kemasyarakatan.

Pasal 42

  1. Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi ABH guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.
  2. Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memudahkan ABH dalam memenuhi hak dasarnya.

Pasal 43

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada ABH yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Pasal 44

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan ABH agar dapat diterima kembali ke dalam Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.

Pasal 45

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian ABH setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 46

  1. Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar ABH memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.
  2. Formulir rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 47

  1. Reintegrasi Sosial merupakan proses penyiapan ABH untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga/ Keluarga Pengganti dan masyarakat.
  2. Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
    1. penyatuan kembali ABH ke dalam lingkungan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat; dan
    2. menghindari stigma ABH di dalam Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.

Pasal 48

Reintegrasi Sosial dilaksanakan pada saat ABH telah selesai menjalani:

  1. proses pidana maupun Diversi di setiap tingkatan proses hukum;
  2. proses Rehabilitasi Sosial hasil kesepakatan musyawarah;
  3. Rehabilitasi Sosial di LPKS; atau
  4. Rehabilitasi Sosial di instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi.

Pasal 49

  1. Reintegrasi Sosial dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:
    1. menyiapkan kondisi psikologis ABH;
    2. menyiapkan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat;
    3. mengembalikan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti;
    4. pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH; dan
    5. terminasi.
  2. Menyiapkan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempelajari dan mengevaluasi hasil pelaksanaan resosialisasi.
  3. Menyiapkan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui koordinasi antara Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dengan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat mengenai waktu pelaksanaan Reintegrasi Sosial.
  4. Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) koordinasi dilakukan dengan menghubungkan ABH pada sistem pelayanan lanjutan seperti pelatihan keterampilan, lembaga pendidikan, atau lapangan kerja.
  5. Mengembalikan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyerahkan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti.
  6. Pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi ABH yang telah kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti.
  7. Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah dipastikan ABH dalam kondisi aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, dan diterima oleh Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.

Pasal 50

Dalam hal terjadi penolakan oleh Keluarga atau masyarakat terhadap ABH, Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial mencarikan Keluarga Pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STANDAR LEMBAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Standar lembaga penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH bertujuan:

  1. memberikan arah dan pedoman penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH oleh LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi;
  2. memberikan perlindungan terhadap ABH dari kesalahan praktik; dan
  3. meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan pada LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi.

Bagian Kedua
LPKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

  1. LPKS merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak berupa Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  2. Lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi merupakan lembaga yang menangani Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Anak Korban dan Anak Saksi.
  3. LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar.
  4. Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas aspek:
    1. status lembaga;
    2. visi dan misi lembaga;
    3. struktur organisasi;
    4. sumber daya manusia;
    5. sarana dan prasarana;
    6. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban; dan
    7. program pelayanan.

Paragraf 2
Status Lembaga

Pasal 53

  1. LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota merupakan unit pelaksana teknis yang menangani Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.
  2. Pembentukan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

  1. Status LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum.
  2. Selain memiliki status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi harus terdaftar di Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

Dalam hal di daerah kabupaten/kota belum terdapat LPKS atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, ABH dapat dirujuk ke LPKS atau lembaga kesejahteraan sosial anak terdekat yang berbadan hukum.

Pasal 56

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari dinas sosial daerah provinsi.

Paragraf 3
Visi dan Misi Lembaga

Pasal 57

Visi dan misi LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b berdasarkan pada visi dan misi yang ingin dicapai oleh lembaga.

Paragraf 4
Struktur Organisasi

Pasal 58

  1. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
    1. pimpinan lembaga;
    2. bidang administrasi; dan
    3. bidang teknis Rehabilitasi Sosial.
  2. Pimpinan lembaga dan bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus memahami Rehabilitasi Sosial bagi ABH.

Paragraf 5
Sumber Daya Manusia

Pasal 59

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d, meliputi tenaga bidang:

  1. administrasi;
  2. teknis Rehabilitasi Sosial; dan
  3. penunjang.

Pasal 60

Sumber daya manusia bidang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas pelaksana urusan:

  1. rumah tangga;
  2. personalia;
  3. surat menyurat; dan
  4. keuangan.

Pasal 61

  1. Sumber daya manusia bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:
    1. Pekerja Sosial Profesional; dan
    2. Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Selain sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menyediakan:
    1. dokter;
    2. psikiater;
    3. psikolog;
    4. instruktur keterampilan; dan
    5. pembimbing rohani.
  3. Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan profesi dan/atau lembaga/instansi lain.

Pasal 62

Sumber daya manusia bidang penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, terdiri atas:

  1. pengasuh;
  2. petugas dapur;
  3. petugas kebersihan;
  4. satpam/petugas keamanan; dan/atau
  5. supir.

Paragraf 6
Sarana dan Prasarana

Pasal 63

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e, meliputi:

  1. sarana dan prasarana fisik; dan
  2. instrumen teknis Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 64

Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

  1. perkantoran yang terdiri atas ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
  2. ruang pelayanan teknis yang terdiri atas rumah antara, ruang pekerja sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial, ruang asrama, ruang pengasuh, ruang konseling psikososial, ruang terapi psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olah raga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
  3. ruang pelayanan umum yang terdiri atas ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
  4. peralatan lembaga Rehabilitasi Sosial yang terdiri atas peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
  5. alat transportasi yang terdiri atas alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
  6. sandang dan pangan bagi anak.

Pasal 65

  1. Instrumen teknis Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b merupakan komponen yang digunakan dalam proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  2. Instrumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7
Ketersediaan Dana, Manajemen Pengelolaan, dan
Pertanggungjawaban

Pasal 66

Sumber pendanaan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf f berasal dari dana mandiri, baik dari lembaga maupun luar lembaga seperti donatur, tanggung jawab dunia usaha, dan masyarakat untuk mengelola penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.

Pasal 67

  1. Dana yang dimiliki LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.
  2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), manajemen pengelolaannya harus dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Manajemen pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 68

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Program Pelayanan

Pasal 69

Program pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf g dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Tipologi

Pasal 70

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak diklasifikasikan menjadi:

  1. kelas A;
  2. kelas B; dan
  3. kelas C.

Pasal 71

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dengan kriteria:

  1. memperoleh nilai akreditasi A;
  2. menjadi rujukan nasional; dan
  3. wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 72

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dengan kriteria:

  1. memperoleh nilai akreditasi A;
  2. menjadi rujukan provinsi; dan
  3. wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pasal 73

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dengan kriteria:

  1. memperoleh nilai akreditasi B; dan
  2. wilayah kerjanya hanya mencakup 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

BAB VII
PENDAMPINGAN

Pasal 74

  1. Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
    1. Anak;
    2. Anak Korban dan Anak Saksi; dan/atau
    3. Keluarga/Keluarga Pengganti ABH.
  3. Pendampingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan kepada:
    1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
    2. Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
    3. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi;
    4. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
    5. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.
  4. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat dan/atau setiap tingkat pemeriksaan.
  5. Pendamping bagi Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi harus dilakukan oleh pendamping yang berbeda.
  6. Apabila dalam melaksanakan Pendampingan Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi terdapat ancaman keselamatan terhadap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dapat meminta perlindungan dari Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 75

  1. Pendampingan ABH harus diberikan pada saat Rehabilitasi Sosial ABH di dalam LPKS, Keluarga/ Keluarga Pengganti, dan masyarakat.
  2. Pendampingan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
  3. Dalam memberikan Pendampingan ABH Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh relawan sosial yang telah mendapatkan pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
  4. Pendampingan Anak Korban dan Anak Saksi dilaksanakan pada saat dan/atau dalam setiap tingkat pemeriksaan.
  5. Dalam hal Anak Korban dan Anak Saksi terancam keselamatannya, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial wajib merujuk Anak Korban dan Anak Saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 76

Pendamping dalam melaksanakan tugasnya dengan mekanisme:

  1. menerima penugasan Pendampingan;
  2. mempelajari kasus;
  3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
  4. melakukan Pendampingan di dalam dan di luar proses hukum;
  5. memberikan Pendampingan psikososial;
  6. mendampingi di dalam maupun di luar lembaga; dan
  7. menyusun laporan pelaksanaan Pendampingan.

Pasal 77

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebelum mengikuti proses Diversi melakukan persiapan sebagai berikut:

  1. assesmen;
  2. memberikan pemahaman dan penjelasan tentang maksud dan tujuan proses Diversi pada Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti;
  3. pendekatan untuk mengetahui harapan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti pada proses Diversi;
  4. menyiapkan laporan sosial;
  5. menyerahkan laporan sosial kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait; dan
  6. koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 78

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada saat mengikuti proses Diversi memiliki tugas sebagai berikut:

  1. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk memastikan kesiapan mengikuti proses Diversi;
  2. memastikan kenyamanan dan keamanan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti selama proses Diversi;
  3. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti pada saat memberikan keterangan pada saat proses Diversi;
  4. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti agar dapat mengendalikan diri dan emosi selama proses Diversi;
  5. membacakan hasil laporan sosial dan rekomendasi; dan
  6. menandatangani berita acara Diversi dan surat kesepakatan Diversi.

Pasal 79

Jika proses Diversi berhasil, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki tugas sebagai berikut:

  1. memastikan bahwa Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti mendapat surat penetapan pengadilan;
  2. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa kesepakatan Diversi dilaksanakan;
  3. melakukan Pendampingan untuk proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial;
  4. melakukan bimbingan lanjutan untuk memastikan hak Anak terpenuhi dan memperoleh perlindungan; dan
  5. membuat laporan perkembangan kasus dan menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan penanganan ABH.

Pasal 80

Jika proses Diversi tidak berhasil, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki tugas sebagai berikut:

  1. memberikan penguatan dan pemahaman kepada Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan;
  2. memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan korban;
  3. mendampingi Anak Korban untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan;
  4. membuat laporan perkembangan kasus dan menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan penanganan ABH; dan
  5. koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 81

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam proses Pendampingan Anak Korban di tingkat penyidikan, melakukan tugas sebagai berikut:

  1. memastikan bahwa Anak Korban terpenuhi hak dan mendapatkan perlindungan;
  2. memastikan bahwa proses penyidikan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Korban;
  3. memastikan bahwa Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti telah siap untuk mengikuti proses penyidikan;
  4. memastikan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti tidak mendapatkan tekanan, intimidasi, dan cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan selama proses penyidikan;
  5. memastikan Anak Korban mendapatkan Pendampingan dari Keluarga/Keluarga Pengganti atau petugas pendamping selama proses penyidikan; dan f. membuat laporan perkembangan kasus.

Pasal 82

  1. Pada saat memeriksa Anak Korban, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa ke luar ruang sidang.
  2. Pada saat pemeriksaan Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga/Keluarga Pengganti, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
  3. Dalam hal Anak Korban tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban didengar keterangannya:
    1. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
    2. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh Keluarga/Keluarga Pengganti, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 83

Keluarga/Keluarga Pengganti, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

  1. memberikan penguatan kepada Anak Korban sebelum memasuki ruang sidang;
  2. memastikan kesiapan Anak Korban untuk bertemu dengan pelaku;
  3. menyampaikan kepada Hakim dan Jaksa apabila Anak Korban tidak dapat dipertemukan dengan pelaku dalam persidangan;
  4. memastikan kondisi Anak Korban siap untuk memberikan keterangan kepada Hakim; dan
  5. memberikan pertimbangan dalam proses persidangan jika diminta oleh Hakim.

Pasal 84

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam proses Pendampingan Anak Korban dan Keluarga/ Keluarga Pengganti di luar proses hukum bertugas sebagai berikut:

  1. kunjungan rumah;
  2. melakukan asesmen;
  3. identifikasi kebutuhan;
  4. rencana intervensi;
  5. pelaksanaan intervensi;
  6. menghubungkan Anak Korban dengan sistem sumber sesuai kebutuhan Anak Korban; dan
  7. memberikan penguatan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti.

BAB VIII
PEMBAGIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Pusat

Pasal 85

Menteri memiliki kewenangan:

  1. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan penanganan ABH;
  2. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial lingkup nasional;
  3. melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup nasional yang tidak dapat dilayani di tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota;
  4. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  5. menetapkan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  6. menetapkan tipologi LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  7. melakukan dan memfasilitasi dalam penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  8. menghimpun dan mengompilasi data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima pelayanan lingkup nasional;
  9. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH; dan
  10. mengalokasikan anggaran permakanan ABH selama Anak berada di LPKS pada saat penangkapan dan penahanan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 86

Gubernur memiliki kewenangan:

  1. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi atau lintaskabupaten/kota;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan standar Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lintaskabupaten/kota di wilayahnya;
  3. melakukan kerja sama dengan daerah provinsi lain dan daerah kabupaten/kota dengan daerah provinsi lain serta kerja sama antarkabupaten/kota di wilayahnya;
  4. melaksanakan Rehabilitasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi yang tidak dapat dilayani di tingkat daerah kabupaten/kota;
  5. melakukan dan memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pendanaan dalam pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi;
  6. menghimpun dan mengompilasikan data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima layanan lingkup daerah provinsi;
  7. memberikan rekomendasi usulan penetapan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi kepada Menteri; dan
  8. pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 87

Bupati/wali kota memiliki kewenangan:

  1. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial lingkup daerah kabupaten/kota;
  2. melaksanakan penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  3. menetapkan keputusan sumber daya manusia penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  4. melakukan kerja sama dengan daerah kabupaten/kota lain;
  5. melakukan dan memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pendanaan dalam pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah kabupaten/kota;
  6. memiliki data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima layanan lingkup daerah kabupaten/kota;
  7. melaksanakan dan memfasilitasi Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial berbasis masyarakat di pusat kesejahteraan sosial;
  8. mengajukan usulan penetapan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH kepada dinas sosial daerah provinsi;
  9. melakukan pembinaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH berbasis masyarakat; dan
  10. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah kabupaten/kota.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 88

Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH memiliki sumber dana yang dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. sumbangan dari masyarakat;
  4. dana hibah dalam negeri atau luar negeri; dan/atau
  5. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 89

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH.

Pasal 90

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya guna perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 91

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 92

  1. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan setiap tahun.
  2. Bentuk dan tata cara laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

  1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup nasional.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup daerah provinsi.
  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup daerah kabupaten/kota.

Pasal 94

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2018

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASAMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1642

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

[ Sumber Foto : By Clemensfranz - Own work, CC BY 2.5, Heracles Temple ]

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
standard

Permensos 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Permensos 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan jogloabang Kam, 07/25/2019 - 05:22

TKSK adalah singkatan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. TKSK diatur dengan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Nomor 28 tahun 2018.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ditetapkan oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 30 November 2018. Permensos 28 tahun 2018 tentang TKSK mulai diberlakukan setelah diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, pada tanggal 31 Desember 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Status, Mencabut

Pada saat Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mulai diberlakukan maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan ditetapkannya Permensos 28 tahun 2018 tentang TKSK adalah:

  1. bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan perlu penguatan peran dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai wujud partisipasi masyarakat;
  2. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);

Isi Permensos 28/2018 tentang TKSK

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (bukan dalam format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.
  2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  4. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
  6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penetapan TKSK bertujuan untuk:

  1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan;
  2. melaksanakan koordinasi dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan; dan
  3. meningkatkan kerja sama dan sinergi antara program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

  1. TKSK berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat 1 (satu) orang TKSK.
  2. TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di 1 (satu) kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan atau nama lain.

Pasal 4

  1. Tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan.
  2. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan.
  3. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKSK berkoordinasi dengan kecamatan.
  5. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKSK dapat bekerja sama dan menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya.

Pasal 5

Fungsi TKSK di dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

  1. koordinasi;
  2. fasilitasi; dan
  3. administrasi.

Pasal 6

  1. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
    1. saling memberikan informasi;
    2. menyamakan persepsi; dan/atau
    3. membangun kesepakatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

  1. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kecamatan.
  2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    1. pendampingan sosial;
    2. bimbingan sosial;
    3. kemitraan; dan/atau
    4. rujukan.
  3. Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 8

  1. Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
  2. Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    1. pemetaan sosial;
    2. pencatatan; dan
    3. pelaporan.

BAB III
PENYELENGGARAAN TKSK

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi TKSK terdiri atas:

  1. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  2. bukan Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif;
  3. berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah kecamatan setempat;
  4. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  5. sehat jasmani dan rohani;
  6. berkelakuan baik;
  7. berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Karang Taruna; dan
  8. dapat menggunakan komputer.

Bagian Kedua
Rekrutmen TKSK

Pasal 10

  1. Dinas sosial daerah kabupaten/kota melaksanakan rekrutmen calon TKSK.
  2. Dinas sosial daerah provinsi melakukan verifikasi berdasarkan usulan calon TKSK dari dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Hasil verifikasi calon TKSK disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri atau pejabat eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekrutmen TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kapasitas

Pasal 11

  1. TKSK harus diberikan pengembangan kapasitas.
  2. Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  3. Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    1. pendidikan dan pelatihan;
    2. bimbingan teknis;
    3. pemantapan; dan/atau
    4. pemberian sarana dan prasarana.
  4. Kementerian/lembaga lainnya dapat melaksanakan pengembangan kapasitas bagi TKSK setelah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Identitas TKSK

Pasal 12

TKSK memiliki identitas terdiri atas:

  1. seragam;
  2. atribut; dan
  3. mars.

Pasal 13

Seragam TKSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

  1. pakaian dinas lapangan; dan
  2. pakaian dinas harian.

Pasal 14

Pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

  1. kemeja lengan panjang berwarna biru tua;
  2. celana panjang berwarna biru tua;
  3. topi berwarna biru tua; dan
  4. sepatu berwarna hitam.

Pasal 15

Pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

  1. kemeja lengan pendek berwarna biru tua;
  2. celana panjang berwarna biru tua; dan
  3. sepatu berwarna hitam.

Pasal 16

  1. Pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dipergunakan untuk:
    1. kegiatan di lapangan guna melaksanakan fungsi TKSK; dan
    2. upacara resmi dan apel.
  2. Pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dipergunakan untuk:
    1. tugas harian; dan
    2. kegiatan pertemuan/rapat resmi.

Pasal 17

  1. Atribut TKSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
    1. tanda pengenal;
    2. logo Kementerian Sosial;
    3. logo TKSK; dan
    4. tulisan TKSK.
  2. Atribut tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa nama dan nomor induk TKSK yang disematkan di saku kemeja sebelah kiri.
  3. Atribut logo Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijahit di lengan kemeja sebelah kiri.
  4. Atribut logo TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diletakkan di atas saku kemeja sebelah kiri.
  5. Tulisan TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diletakkan di atas saku kemeja sebelah kanan.

Pasal 18

  1. Mars TKSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dibuat untuk menegaskan identitas TKSK.
  2. Penggunaan mars TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada acara resmi TKSK.

Pasal 19

Identitas TKSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Masa Tugas

Pasal 20

  1. Masa tugas TKSK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai usulan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

BAB IV
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 21

  1. TKSK diberhentikan dengan ketentuan:
    1. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
    2. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif;
    3. meninggal dunia;
    4. mengundurkan diri dengan sukarela;
    5. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
    6. berperilaku dan berkinerja buruk.
  2. Pemberhentian penugasan TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan ketentuan:
    1. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dibuktikan dengan fotokopi identitas diri;
    2. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif atau surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    3. meninggal dunia dibuktikan dengan fotokopi surat keterangan kematian dari desa/lurah/nama lain dan surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    4. mengundurkan diri dengan sukarela dibuktikan dengan surat pernyataan TKSK dan surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    5. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan fotokopi amar putusan pengadilan dan surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
    6. ketentuan lebih lanjut mengenai berperilaku dan berkinerja buruk diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.
  3. Usulan penggantian TKSK oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi untuk diverifikasi dan validasi.
  4. Hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi disampaikan kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial dengan melampirkan surat pernyataan bahwa telah melakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 22

  1. TKSK yang berhenti sebelum masa tugasnya berakhir dapat digantikan berdasarkan usulan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  2. Ketentuan mengenai usulan penggantian TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekrutmen TKSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.

BAB V
IMBALAN

Pasal 23

  1. TKSK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendapatkan imbalan.
  2. Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tali asih.
  3. Pemberian tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
  4. Selain tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKSK yang mendapatkan penugasan secara khusus dalam pendampingan program tertentu dapat menerima imbalan yang layak sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 24

  1. Penghargaan diberikan kepada TKSK yang berdedikasi dan mengabdikan diri dalam Penyelenggaraaan Kesejahteraan Sosial.
  2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.
  3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    1. piagam;
    2. plakat;
    3. piala; dan/atau
    4. insentif.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.

BAB VII
JEJARING KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 26

  1. Untuk kepentingan pertukaran informasi, komunikasi, dan berbagi pengalaman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, TKSK dapat mengembangkan jejaring kerja dan koordinasi.
  2. Jejaring kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi.
  3. Jejaring kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat nonhierarki dan mandiri.

BAB VIII
KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Pemerintah

Pasal 27

Menteri memiliki kewenangan:

  1. menetapkan TKSK secara nasional;
  2. menyediakan data TKSK secara nasional;
  3. merumuskan dan menyosialisasikan kebijakan penyelenggaraan TKSK;
  4. mengembangkan kapasitas TKSK;
  5. pembinaan TKSK;
  6. pemantauan dan evaluasi TKSK; dan
  7. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Provinsi

Pasal 28

Gubernur memiliki kewenangan:

  1. mengoordinasikan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK lingkup daerah provinsi;
  2. melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan TKSK dari daerah kabupaten/kota
  3. menyediakan dan mengelola data TKSK lingkup daerah provinsi;
  4. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan TKSK lingkup daerah provinsi;
  5. memberikan rekomendasi penetapan TKSK kepada Menteri;
  6. mengembangkan kapasitas TKSK di lingkup daerah provinsi;
  7. pembinaan terhadap TKSK lingkup daerah provinsi;
  8. pemantauan dan evaluasi terhadap TKSK lingkup daerah provinsi; dan
  9. melakukan kerja sama dengan daerah provinsi lain dan daerah kabupaten/kota di luar daerah provinsi dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kabupaten/Kota

Pasal 29

Bupati atau wali kota memiliki kewenangan:

  1. mengoordinasikan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK lingkup daerah kabupaten/kota;
  2. melaksanakan rekrutmen calon TKSK;
  3. mengusulkan calon TKSK kepada gubernur;
  4. melakukan pendataan dan mengelola data TKSK lingkup daerah kabupaten/kota;
  5. mengembangkan kapasitas TKSK lingkup daerah kabupaten/kota;
  6. melaksanakan pembinaan TKSK lingkup daerah kabupaten/kota;
  7. pemantauan dan evaluasi terhadap TKSK lingkup daerah kabupaten/kota; dan
  8. melakukan kerja sama dengan daerah kabupaten/kota lain dalam dan luar daerah provinsi dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 30

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan tugas TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  3. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  4. sumbangan masyarakat; dan/atau
  5. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 31

  1. Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan TKSK, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK.
  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan dinas sosial setempat.
  4. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan TKSK untuk tahun berjalan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 32

  1. Evaluasi penyelenggaraan TKSK dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui dinas sosial setempat.
  2. Hasil evaluasi penyelenggaraan TKSK digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 33

  1. Dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota memberikan laporan kepada Kementerian Sosial mengenai Penyelenggaraan TKSK.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 34

  1. Menteri melakukan pembinaan atas penyelenggaraan TKSK kepada Pemerintah Daerah provinsi.
  2. Gubernur melakukan pembinaan atas penyelenggaraan TKSK kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan atas penyelenggaraan TKSK di wilayahnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018

  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1789

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Peraturan Menteri Berlaku
standard

Permensos 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Permensos 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia jogloabang Kam, 07/11/2019 - 00:14

Pada tanggal 24 Mei 2018 Menteri Sosial Idrus Marham menandatangani Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ini untuk merespons semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia dengan kompleksitas permasalahannya memerlukan standar lembaga dan rehabilitasi sosial lanjut usia.

Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780 pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Latar Belakang

Latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah dengan pertimbangan:

  1. bahwa semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia dengan kompleksitas permasalahannya memerlukan standar lembaga dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;

Dasar Hukum

Landasan penerbitan kebijakan Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744);

Isi Kebijakan

Isi regulasi Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah seperti di bawah ini:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
  2. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial adalah suatu Standar pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar panti sosial.
  3. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  4. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
  5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
  6. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
  7. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah lembaga/unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia yang didirikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
  8. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya di singkat LKSLU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia yang di bentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  9. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  10. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  11. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pembentukan lembaga dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasal 3

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan:

  1. menjadi acuan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
  2. memberikan perlindungan bagi Lanjut Usia yang memerlukan Rehabilitasi Sosial;
  3. meningkatkan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
  4. menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pembentukan lembaga dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasal 4

Sasaran Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia meliputi:

  1. Pemerintah Pusat;
  2. Pemerintah Daerah provinsi;
  3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  4. LKSLU; dan
  5. masyarakat.

BAB II
STANDAR REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia harus memperhatikan prinsip:

  1. diutamakan tetap dalam lingkungan keluarga, panti merupakan alternatif terakhir;
  2. nondiskriminatif dan imparsial; dan
  3. pelayanan yang holistik, komprehensif, dan inklusif.

Pasal 6

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan agar:

  1. mampu melaksanakan keberfungsian sosial Lanjut Usia yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
  2. terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberfungsian sosial Lanjut Usia.

Pasal 8

  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
  2. Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pertolongan profesional kepada Lanjut Usia yang ditujukan pada perubahan perilaku untuk mewujudkan keberfungsian sosial.
  3. Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
    1. keluarga;
    2. masyarakat; dan
    3. panti sosial.

Pasal 9

  1. Pendekatan profesi pekerjaan sosial di keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pendekatan pendampingan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar Lanjut Usia.
  2. Pendekatan profesi pekerjaan sosial di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dengan melibatkan sumber daya lokal dan nilai- nilai masyarakat setempat.
  3. Pendekatan profesi pekerjaan sosial di panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pendekatan Rehabilitasi Sosial individu dan kelompok yang melibatkan interdisipliner.

Pasal 10

  1. Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.
  2. Metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk

Pasal 11

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dalam bentuk:

  1. motivasi dan diagnosis psikososial;
  2. perawatan dan pengasuhan;
  3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  4. bimbingan mental spiritual;
  5. bimbingan fisik;
  6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  7. pelayanan aksesibilitas;
  8. bantuan dan asistensi sosial;
  9. bimbingan resosialisasi;
  10. bimbingan lanjut; dan/atau
  11. rujukan.

Pasal 12

Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 13

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 14

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Lanjut Usia agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Pasal 15

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

Pasal 16

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani Lanjut Usia.

Pasal 17

Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 18

Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi Lanjut Usia guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 19

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada Lanjut Usia yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Pasal 20

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Lanjut Usia agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 21

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian Lanjut Usia setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 22

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Lanjut Usia memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tahapan

Pasal 23

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dengan tahapan:

  1. pendekatan awal;
  2. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
  3. penyusunan rencana pemecahan masalah;
  4. pemecahan masalah atau intervensi;
  5. resosialisasi;
  6. terminasi; dan
  7. pembinaan lanjut.

Pasal 24

Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

  1. sosialisasi dan konsultasi;
  2. identifikasi;
  3. motivasi;
  4. seleksi dan penetapan; dan
  5. penerimaan.

Pasal 25

Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan upaya:

  1. menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai keberadaan lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
  2. memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung Rehabilitasi Sosial dengan melaksanakan penjangkauan, penyuluhan, dan promosi.

Pasal 26

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan proses mengumpulkan informasi terkait dengan isu permasalahan dan kebutuhan Lanjut Usia dengan melaksanakan pendataan, verifikasi, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Pasal 27

Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan upaya menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan Lanjut Usia untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 28

Seleksi dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan upaya penentuan dan penetapan calon Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasal 29

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan Lanjut Usia dengan menandatangani kontrak Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan lembaga Rehabilitasi Sosial dengan keluarga/wali.

Pasal 30

  1. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya yang dapat dimanfaatkan dalam Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. terbangunnya hubungan baik antara tim asesmen dengan Lanjut Usia; dan
    2. terjalinnya hubungan baik antara tim asesmen dengan keluarga/wali Lanjut Usia.
  3. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. data diri Lanjut Usia; dan
    2. kondisi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.
  4. Permasalahan yang dialami Lanjut Usia pada saat datang ke lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia meliputi:
    1. potensi dan sumber daya yang dimiliki Lanjut Usia; dan
    2. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen menggunakan formulir.
  5. Potensi dan sumber daya yang dimiliki Lanjut Usia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan:
    1. riwayat hidup Lanjut Usia;
    2. riwayat rehabilitasi;
    3. riwayat medis;
    4. pemenuhan kebutuhan dasar pada saat ini;
    5. struktur dan sejarah keluarga; dan
    6. kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal Lanjut Usia.

Pasal 31

  1. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pengungkapan dan pemahaman masalah awal dan lanjutan yang dilakukan melalui kegiatan temu bahas kasus.
  3. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. tujuan;
    2. sasaran;
    3. kegiatan;
    4. pendekatan;
    5. strategi;
    6. teknik;
    7. petugas;
    8. waktu pelaksanaan; dan
    9. indikator keberhasilan.

Pasal 32

  1. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah Lanjut Usia.
  2. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. bimbingan fisik dan kesehatan;
    2. bimbingan sosial;
    3. bimbingan psikologis;
    4. bimbingan mental dan kerohanian;
    5. bimbingan vokasional;
    6. pelayanan aksesibilitas; dan
    7. rujukan.

Pasal 33

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan kegiatan menyiapkan Lanjut Usia untuk diterima kembali di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 34

  1. Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan kegiatan pengakhiran Rehabilitasi Sosial kepada Lanjut Usia.
  2. Pengakhiran Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Lanjut Usia:
    1. telah menyelesaikan program Rehabilitasi Sosial;
    2. mengajukan permintaan untuk tidak meneruskan Rehabilitasi Sosial;
    3. meninggal dunia; atau
    4. keterbatasan lembaga dalam memberikan rehabilitasi dan memberikan rujukan.

Pasal 35

  1. Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g merupakan kegiatan yang diberikan kepada Lanjut Usia yang telah selesai mengikuti Rehabilitasi Sosial, di dalam maupun di luar lembaga.
  2. Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Lanjut Usia mampu:
    1. melaksanakan fungsi sosial;
    2. menjaga pemulihan;
    3. mengembangkan potensi diri; dan
    4. menciptakan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial secara kondusif.
  3. Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
    1. penguatan potensi diri dan pemeliharaan pemulihan;
    2. informasi dan konsultasi;
    3. bimbingan keterampilan;
    4. akses layanan pendidikan;
    5. akses layanan kesehatan;
    6. usaha ekonomi produktif;
    7. pendampingan perseorangan dan/atau kelompok;
    8. penguatan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar; dan/atau
    9. penyediaan layanan pemulasaraan atau pemakaman.

BAB III
STANDAR KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

  1. Standar lembaga Lanjut Usia berlaku sebagai Standar lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Standar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. status lembaga;
    2. visi dan misi lembaga;
    3. pendirian, perizinan, dan akreditasi;
    4. program layanan;
    5. struktur organisasi;
    6. sumber daya manusia;
    7. sarana dan prasarana; dan
    8. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Status lembaga

Pasal 37

  1. Lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota merupakan unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Pembentukan lembaga Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

  1. Status lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum.
  2. Selain memiliki status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia juga wajib mendaftar kepada Kementerian Sosial atau dinas sosial sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Visi dan Misi Lembaga

Pasal 39

Lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia didasarkan pada visi dan misi yang ingin dicapai oleh lembaga dalam menyelenggarakan Rehabilitas Sosial Lanjut Usia.

Bagian Keempat
Pendirian, Perizinan, dan Akreditasi

Pasal 40

Pendirian, perizinan, dan akreditasi LKSLU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Program Layanan

Pasal 41

Program layanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Bagian Keenam
Struktur Organisasi

Pasal 42

  1. Struktur organisasi terdiri atas:
    1. pimpinan;
    2. bidang administrasi; dan/atau
    3. bidang teknis Rehabilitasi Sosial.
  2. Pimpinan dan bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus memahami Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia.

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Manusia

Pasal 43

Sumber Daya Manusia Rehabilitasi Sosial meliputi tenaga:

  1. administrasi;
  2. tenaga teknis; dan
  3. tenaga penunjang.

Pasal 44

Sumber daya bidang adminstrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas pelaksana urusan:

  1. personalia;
  2. rumah tangga;
  3. surat menyurat; dan/atau
  4. keuangan.

Pasal 45

  1. Sumber daya manusia bidang tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
    1. Pekerja Sosial Profesional;
    2. tenaga medis atau perawat;
    3. tenaga psikologi;
    4. tenaga instruktur;
    5. tenaga rohaniawan;
    6. tenaga psikiater; dan
    7. tenaga fisioterapi.
  2. Sumber daya manusia bidang tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dan rujukan

Pasal 46

Sumber daya manusia bidang tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c terdiri atas:

  1. pramu-werdha;
  2. juru masak;
  3. satpam/keamanan;
  4. tukang kebun;
  5. tenaga kebersihan;
  6. pramu-jenazah;
  7. tukang cuci; dan
  8. supir.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana

Pasal 47

Sarana dan prasarana lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia meliputi:

  1. sarana dan prasarana fisik; dan
  2. sarana dan prasarana nonfisik.

Pasal 48

Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

  1. perkantoran yang terdiri atas ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, serta dapur;
  2. ruang pelayanan teknis yang terdiri atas ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang observasi, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, serta ruang kesenian;
  3. ruang pelayanan umum yang terdiri atas ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
  4. peralatan lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia yang terdiri atas peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, serta peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
  5. alat transportasi yang terdiri atas alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
  6. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 49

Sarana dan prasarana nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Huruf b meliputi instrumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Bagian Kesembilan
Ketersediaan Dana, Manajemen Pengelolaan, dan
Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Ketersediaan Dana

Pasal 50

LKSLU harus memiliki dana mandiri dari lembaga maupun dari luar lembaga seperti donatur, tanggung jawab dunia usaha, dan masyarakat untuk mengelola penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia.

Paragraf 2
Manajemen Pengelolaan Dana

Pasal 51

  1. Ketersediaan dana wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia.
  2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan secara tertib, sesuai dengan kepatutan pengelolaan dana yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kepentingan penerima pelayanan.
  3. Manajemen pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana.

Paragraf 3
Pertanggungjawaban

Pasal 52

Pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap pengelolaan dana dilakukan secara periodik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kepatutan pengelolaan keuangan profesional.

BAB IV
PERAN MASYARAKAT

Pasal 53

  1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
    1. perseorangan;
    2. keluarga;
    3. organisasi keagamaan;
    4. organisasi sosial kemasyarakatan;
    5. lembaga swadaya masyarakat;
    6. organisasi profesi;
    7. badan usaha;
    8. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
    9. lembaga kesejahteraan sosial asing yang memiliki izin operasional.

Pasal 54

  1. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana.
  2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
    1. membuat forum komunikasi;
    2. melakukan penelitian;
    3. membentuk lembaga rehabilitasi;
    4. mengadakan seminar dan diskusi;
    5. memberikan saran dan pertimbangan dalam program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
    6. menyediakan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagai Relawan Sosial;
    7. menghubungkan Lanjut Usia dengan sistem sumber pelayanan; dan
    8. menyisihkan atau menyediakan dana badan usaha untuk penanganan Lanjut Usia.

Pasal 55

LKSLU harus berperan serta dalam jejaring kerja dan menyertakan berbagai pihak yang berkepentingan untuk kolaborasi, koordinasi dan kerja sama dalam pencapaian tujuan LKSLU.

Pasal 56

LKSLU perlu memiliki akses dan jaringan yang menyertakan berbagai sumber di luar LKSLU dan dinas sosial yang dapat mendukung dan mengembangkan berbagai layanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 57

Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia memiliki sumber dana yang dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. sumbangan dari masyarakat;
  4. dana hibah dalam negeri atau luar negeri; dan
  5. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 58

  1. Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin Standar kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin terlaksananya Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung, supervisi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasal 59

  1. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standardisasi.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. verifikasi status kelembagaan;
    2. perubahan perilaku penerima pelayanan;
    3. peningkatan kualitas pelayanan;
    4. usaha penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan; dan
    5. standardisasi metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 60

  1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilakukan oleh Menteri dan/atau unit lembaga yang ditunjuk untuk pelaksanaan evaluasi.
  2. Hasil evaluasi Standar Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia digunakan untuk:
    1. akreditasi dari lembaga pelaksana Rehabilitasi Sosial;
    2. bahan masukan untuk menentukan besaran bantuan dan/atau keberlanjutan/terminasi; dan
    3. peningkatan mutu layanan secara nasional.

BAB VII
SUPERVISI DAN PELAPORAN

Pasal 61

  1. Supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia oleh Menteri.
  2. Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peningkatan Standar pengelolaan administrasi;
    2. peningkatan Standar Rehabilitasi Sosial; dan
    3. peningkatan dukungan sumber daya manusia.
  3. Peningkatan Standar pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    1. Standar operasional dan prosedur;
    2. petugas pelaksana pelayanan; dan
    3. sarana dan prasarana.
  4. Peningkatan Standar Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. metode dan teknik Rehabilitasi Sosial; dan
    2. nilai dan etika pelaksana Rehabilitasi Sosial.
  5. Peningkatan dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
    1. pemberian motivasi; dan
    2. bantuan pemecahan masalah sehubungan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 62

  1. Lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menyampaikan laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di daerah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
  2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lambat setiap tahun anggaran.
  3. Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2018

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDRUS MARHAM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 780

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

[ Sumber Foto : Oleh Evil berry di Wikipedia bahasa Belanda - Transferred from nl.wikipedia to Commons., Domain Publik, Aphrodites ]

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
standard

Permensos 6 Tahun 2016, Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Permensos 6 Tahun 2016, Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial jogloabang Sel, 07/09/2019 - 04:07

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ada dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 22 April 2016. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 27 April 2016 di Jakarta.

Setelah diundangakan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini diberlakukan , maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk badan usaha;
  2. bahwa tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari investasi sosial badan usaha;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Dasar Hukum

Melandasi penerbitan regulasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 2273);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Isi Regulasi

Regulasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial isinya adalah:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  2. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba.
  3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  5. Investasi Sosial adalah biaya sosial yang harus disediakan oleh Badan usaha untuk membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sosial sebagai upaya memelihara kelangsungan usaha jangka panjang.
  6. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, Badan Usaha, dan/atau perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

  1. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai upaya Badan Usaha untuk melaksanakan Investasi Sosial dalam jangka panjang.
  2. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
    1. tertanganinya berbagai permasalahan sosial;
    2. terentaskannya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
    3. terwujudnya peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat; dan
    4. terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 3

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan prinsip:

  1. akuntabilitas;
  2. transparansi;
  3. etika bisnis;
  4. saling menguntungkan;
  5. keberlanjutan;
  6. pemenuhan hak dasar; dan
  7. asas manfaat.

Pasal 4

Sasaran Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah:

  1. kemiskinan;
  2. ketelantaran;
  3. kecacatan;
  4. keterpencilan;
  5. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  6. korban bencana; dan/atau
  7. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB II
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pasal 5

  1. Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
    1. tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha; dan
    2. tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha.
  2. Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di dalam lingkungan perusahaan.
  3. Tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di luar lingkungan perusahaan yang meliputi lingkungan sekitar perusahaan dan lingkungan lainnya.
  4. Lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lingkungan di luar kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 6

Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan komitmen untuk:

  1. memberikan kesempatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rekruitmen perusahaan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, garis keturunan, dan golongan;
  2. memperlakukan karyawan dan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan kesetaraan tanpa diskriminasi;
  3. meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan Badan Usaha;
  4. melaksanakan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan; dan
  5. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarganya.

Pasal 7

Tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan komitmen untuk:

  1. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di sekitar perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
  2. memberikan dukungan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  3. mendukung pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan;
  4. mengutamakan sumber daya lokal di lingkungannya; dan
  5. melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Pasal 8

  1. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dilaksanakan secara perseorangan, kelompok, organisasi, asosiasi, atau mitra usaha.
  2. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui pemberdayaan sosial.

BAB III
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA

Pasal 9

  1. Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu dibentuk Forum.
  2. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 10

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dibentuk untuk:

  1. membantu Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  2. membantu dan memfasilitasi, pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bidang Kesejehteraan Sosial;
  3. mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 11

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha mempunyai fungsi:

  1. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
  2. menyelenggarakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan kepada pihak lainnya;
  3. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
  4. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha kepada pihak lain; dan
  5. menyelenggarakan pendidikan masyarakat tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

Pasal 12

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada prinsip:

  1. sukarela;
  2. demokratis;
  3. akuntabel;
  4. transparan; dan
  5. sinergi.

Pasal 13

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha mempunyai tugas:

  1. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  2. memberikan data dan informasi kepada Badan Usaha mengenai jenis dan permasalahan sosial, serta program penanganannya;
  3. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
  4. melakukan asistensi, advokasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Pasal 14

  1. Organisasi Forum Tanggung Jawab Badan Usaha terdiri atas:
    1. Forum tingkat nasional, yang berkedudukan di Jakarta; dan
    2. Forum tingkat provinsi, yang berkedudukan di ibukota provinsi.
  2. Apabila diperlukan, dapat dibentuk Forum tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
  3. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar yang berlaku secara nasional.
  4. Anggaran rumah tangga dibuat oleh Forum pada masing-masing tingkatan.
  5. Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal.

Pasal 15

  1. Pembina Forum tingkat nasional terdiri atas Menteri ditambah paling banyak 6 (enam) orang yang mewakili unsur:
    1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
    2. Badan Usaha;
    3. lembaga kesejahteraan sosial;
    4. perguruan tinggi; dan
    5. masyarakat.
  2. Pembina Forum tingkat nasional diangkat dan ditetapkan oleh Menteri untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 16

  1. Pengawas Forum di tingkat nasional terdiri atas;
    1. pengawas utama;
    2. pengawas; dan
    3. anggota.
  2. Pengawas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.
  3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Sub Direktorat Kemitraan Dunia Usaha.
  4. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang yang mewakili unsur pelaksanaan Badan Usaha, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat.
  5. Koordinator wilayah mempunyai kepengurusan yang terdiri atas:
    a. Koordinator wilayah I : Sumatera;
    b. Koordinator wilayah II  : Kalimantan;
    c. Koordinator wilayah III : Sulawesi, Maluku, Papua; dan
    d. Koordinator wilayah IV : Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

Pasal 17

  1. Pengurus Forum tingkat nasional terdiri atas:
    1. ketua umum;
    2. ketua I membidangi organisasi dan kelembagaan;
    3. ketua II membidangi data, informasi, dan komunikasi;
    4. ketua III membidangi sosialisasi dan kemitraan;
    5. sekretaris umum;
    6. sekretaris;
    7. bendahara umum;
    8. bendahara; dan
    9. beberapa orang koordinator wilayah.
  2. Ketua umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur pelaku usaha.
  3. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i berasal dari unsur pemerintah, Badan Usaha, perguruan tinggi, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat.
  4. Pengurus Forum tingkat nasional diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk masa bakti 5 (lima) tahun, serta dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
  5. Pengurus dapat membentuk bidang lain untuk membantu pelaksanaan tugas pengurus.

Pasal 18

  1. Pembina Forum tingkat provinsi terdiri atas gubernur ditambah paling banyak 5 (lima) orang yang mewakili unsur pelaku Badan Usaha, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, Pemerintah, dan masyarakat.
  2. Pembina Forum tingkat provinsi diangkat dan ditetapkan oleh gubernur untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 19

  1. Pengurus Forum tingkat Provinsi terdiri atas:
    1. ketua;
    2. wakil ketua I membidangi organisasi, dan kelembagaan;
    3. wakil ketua II membidangi data, informasi, dan komunikasi;
    4. wakil ketua III membidangi sosialisasi, dan kemitraan;
    5. sekretaris; dan
    6. bendahara.
  2. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur Badan Usaha.
  3. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f berasal dari unsur Badan Usaha, perguruan tinggi, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat.
  4. Pengurus Forum tingkat provinsi dikukuhkan oleh gubernur untuk masa bakti 5 (lima) tahun, serta dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 20

Tata cara pembentukan dan struktur organisasi Forum tingkat kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 21

  1. Keanggotaan Forum terdiri atas perwakilan Badan Usaha, perseorangan, perguruan tinggi, Pemerintah, dan masyarakat.
  2. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Forum mempunyai perangkat organisasi yang terdiri atas pembina, pengurus, dan anggota.
  3. Tugas dan tanggung jawab pembina, pengurus, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 22

Sumber pendanaan penyelenggaraan kegiatan Forum dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. swadaya anggota Forum;
  4. hasil usaha pengurus Forum; dan
  5. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

  1. Pengurus Forum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan dan keuangan pada setiap semester.
  2. Pengurus Forum tingkat nasional menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi forum kepada Menteri.
  3. Pengurus Forum tingkat provinsi menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi forum kepada gubernur.
  4. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 24

Presiden, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan penghargaan Padmamitra Award kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 25

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, sertifikat, dan/atau piala.

Pasal 26

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

  1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum tingkat nasional dan pemerintah provinsi.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan Forum.
  2. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
  3. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Komponen penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang perlu dipantau dan dievaluasi meliputi:

  1. pengelolaan kegiatan;
  2. ketepatan sasaran;
  3. dukungan publik; dan
  4. dampak sosial yang dihasilkannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 633

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Berlaku
standard

Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah

Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah jogloabang Kam, 08/22/2019 - 12:33

SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standar Pelayanan Minimal tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 3

  1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
    6. sosial.
  2. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM.
  3. Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
    1. bersifat mutlak; dana
    2. mudah distandarkan,
    yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

BAB II
JENIS SPM

Bagian Ketujuh
SPM Sosial

Pasal 10

  1. SPM sosial mencakup SPM sosial Daerah provinsi dan SPM sosial Daerah kabupaten/kota.
  2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:
    1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
    2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
    3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
    4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
    5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
  3. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
    1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
    2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
    3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
    4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
    5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
  4. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
    2. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
    3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
  5. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
    1. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
    2. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
    3. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
    4. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
    5. korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan
    6. korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota harus ada untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu maka Kementrian Sosial harus menyusun Peraturan Menteri tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota ditetapkan Mensos Idrus Marham pada tanggal 8 Juni 2018. Permen Sosial 9/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 6 Juli 2019 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868, agar seluruh masyarakat mengetahuinya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018
tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

Isi Permensos tentang SPM Sosial Daerah

Berikut isi Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota (bukan format asli) :

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI DAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
  2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
  3. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.
  4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
  5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
  6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
  7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  9. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki- laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
  10. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
  11. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
  12. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
  13. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
  14. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
  15. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
  16. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  17. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  18. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  19. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  21. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  22. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  23. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
  24. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

  1. Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:
    1. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
    2. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
    3. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
    4. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
    5. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dan
    6. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.
  2. Seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak mendapatkan Mutu Pelayanan Dasar berupa:

  1. standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa;
  2. standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan
  3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 4

  1. Rehabilitasi Sosial mengutamakan layanan dalam keluarga dan komunitas.
  2. Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial merupakan alternatif terakhir.

Pasal 5

  1. Jenis bencana terdiri atas bencana alam dan bencana sosial.
  2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. gempa bumi;
    2. tsunami;
    3. banjir;
    4. tanah longsor;
    5. letusan gunung api;
    6. gelombang laut ekstrem;
    7. angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan/atau
    8. kekeringan.
  3. Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. konflik sosial;
    2. aksi teror;
    3. kebakaran pemukiman dan gedung;
    4. wabah/epidemi;
    5. gagal teknologi; dan/atau
    6. kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 6

  1. Peraturan Menteri ini sebagai acuan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai rencana pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.
  2. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan target pencapaian SPM bidang sosial selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaan berdasarkan data penerima layanan yang diperoleh setiap tahunnya.

BAB II
STANDAR PELAYANAN PADA SPM BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas:

  1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
  2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
  3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
  4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
  5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

Pasal 8

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

  1. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
  2. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
  3. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Pasal 9

  1. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dengan kriteria:
    1. kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
    2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
    3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
    4. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
  2. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 10

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

  1. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
  2. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
  3. adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 11

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama yang mudah diakses;
    4. alat bantu;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. pembuatan nomor induk kependudukan;
    9. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    10. pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau
    11. pelayanan reunifikasi keluarga.
  3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 12

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pengasuhan;
    2. permakanan;
    3. sandang;
    4. asrama yang mudah diakses;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak;
    9. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    10. pelayanan penelusuran keluarga;
    11. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
    12. akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
  3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 13

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama yang mudah diakses;
    4. alat bantu;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan;
    9. akses ke layanan kesehatan dasar;
    10. pelayanan penelusuran keluarga;
    11. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
    12. pemulasaraan.
  3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 14

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama/cottage yang mudah di akses;
    4. perbekalan kesehatan;
    5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    6. bimbingan keterampilan dasar;
    7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak;
    8. akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau
    9. pemulangan ke daerah asal.
  3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 15

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah provinsi pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. tempat penampungan pengungsi;
    4. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
    5. dukungan psikososial.
  3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 16

  1. Penyediaan permakanan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk Korban Bencana.
  2. Penyediaan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya bencana.

Pasal 17

Penyediaan tempat penampungan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:

  1. pembuatan barak;
  2. fasilitas sosial; dan
  3. fasilitas umum lainnya.

Pasal 18

Penanganan khusus bagi kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d merupakan penanganan Korban Bencana bagi ibu hamil, Penyandang Disabilitas, Anak, dan Lanjut Usia.

Pasal 19

Pelayanan dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

  1. bimbingan dan konsultasi;
  2. konseling;
  3. pendampingan; dan/atau
  4. rujukan.

Pasal 20

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah provinsi setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
    2. pelayanan dukungan psikososial.
  3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 21

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Standar Jumlah dan Kualitas
Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

  1. Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
    1. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
    2. Pekerja Sosial Profesional;
    3. Penyuluh Sosial; dan
    4. Relawan Sosial.
  2. Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 23

  1. Setiap Panti Sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional.
  2. Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional.
  3. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi pekerjaan sosial.

Pasal 24

Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Daerah provinsi harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial.

Bagian Keempat
Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Pasal 25

Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial milik Pemerintah Daerah provinsi dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
STANDAR PELAYANAN PADA SPM BIDANG SOSIAL
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

  1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
  2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
  3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
  4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
  5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Pasal 27

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

  1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
  2. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 28

  1. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan kriteria:
    1. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
    2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
    3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
    4. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
  2. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 29

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

  1. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
  2. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
  3. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

Pasal 30

  1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
  2. Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    1. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
    2. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
  3. Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota, lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial, dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.
  4. Lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan atau daerah kabupaten/kota.
  5. Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/kelurahan/nama lain.

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 31

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:
    1. data dan pengaduan;
    2. kedaruratan; dan
    3. pemenuhan kebutuhan dasar.
  2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

Pasal 32

  1. Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
  2. Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
  3. Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 33

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 34

  1. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
    1. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
    2. sandang;
    3. alat bantu;
    4. perbekalan kesehatan;
    5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
    6. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
    7. fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
    8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    9. penelusuran keluarga;
    10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
    11. rujukan.
  2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 35

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/ kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. tempat penampungan pengungsi;
    4. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
    5. dukungan psikososial.
  2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 36

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/ kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
    1. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
    2. pelayanan dukungan psikososial.
  2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial

Pasal 37

Ketentuan mengenai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah provinsi berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Pasal 38

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Standar Jumlah dan Kualitas
Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Pasal 39

  1. Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
    1. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
    2. Pekerja Sosial Profesional;
    3. Penyuluh Sosial; dan
    4. Relawan Sosial.
  2. Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 40

  1. Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
  2. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pekerja sosial masyarakat;
    2. karang taruna;
    3. tenaga pelopor perdamaian;
    4. taruna siaga bencana;
    5. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
    6. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
    7. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
    8. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
    9. penyuluh sosial masyarakat.
  3. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
  4. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

Pasal 41

Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

Bagian Keempat
Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Pasal 42

  1. Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di Pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Standar minimum sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
    2. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
    3. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

BAB IV
TATA CARA PEMENUHAN SPM BIDANG SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan:

  1. pengumpulan dan pengelolaan data;
  2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pasal 44

  1. Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dengan ketentuan:
    1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengumpulan dan pengelolaan data; dan
    2. Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengelolaan data.
  2. Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. data penerima Pelayanan Dasar;
    2. data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
    3. data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar.

Pasal 45

Pengumpulan dan pengelolaan data dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:

  1. persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
  2. bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data;
  3. pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
  4. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
  5. pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data daerah kabupaten/kota.

Pasal 46

Pengelolaan data dinas sosial daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan:

  1. koordinasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
  2. mengumpulkan, merekapitulasi, mengolah data hasil verifikasi dan validasi dari daerah kabupaten/kota serta pengesahan data; dan
  3. memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi daerah kabupaten/kota.

Pasal 47

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai verifikasi dan validasi data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 48

  1. Pengumpulan dan pengelolaan data penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilakukan oleh bagian yang bertanggung jawab terhadap verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan orang tidak mampu di dinas sosial daerah kabupaten/ kota dan dinas sosial daerah provinsi.
  2. Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan, Pengemis, dan Korban Bencana.
  3. Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, dan ketepatan sasaran.
  4. Hasil pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi dilakukan melalui SIKS-NG atau sistem pembangunan daerah yang berintegrasi dengan SIKS-NG.

Pasal 49

Pengumpulan dan pengelolaan data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

Pengumpulan dan pengelolaan data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/ kota dan dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

Data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas:

  1. Panti Sosial; dan
  2. Pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 52

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 53

Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia

Pasal 54

  1. Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi melakukan penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sebagai berikut:
    1. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
    2. jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
    3. jumlah penerima SPM sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini;
    4. jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima SPM;
    5. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
    6. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
    7. besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM;
    8. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
    9. analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah.
  2. Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya daerah.
  3. Hasil penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 55

  1. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan oleh Pemerintahan Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
  2. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemerintahan Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
  4. Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokuman rencana strategis dan rencana kerja.
  5. Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.

Pasal 56

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 57

  1. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
  2. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
    1. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
    2. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 58

  1. Pendanaan untuk pelaksanaan penerapan SPM bidang sosial di daerah provinsi dibebankan pada:
    1. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pendanaan untuk pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial di daerah kabupaten/kota dibebankan pada:
    1. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 59

  1. Bupati/wali kota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui gubernur dan tembusan disampaikan kepada Menteri.
  2. Gubernur menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial daerah provinsi dan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota dan ringkasannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan tembusan disampaikan kepada Menteri.
  3. Materi muatan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
    1. hasil penerapan SPM bidang sosial;
    2. kendala penerapan SPM bidang sosial;
    3. perhitungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM bidang sosial; dan
    4. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM bidang sosial.
  4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan penerapan SPM bidang sosial di daerah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 60

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

  1. penilaian kinerja perangkat daerah;
  2. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bidang sosial; dan
  3. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM bidang sosial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

  1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang sosial di daerah provinsi secara teknis.
  2. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM bidang sosial di daerah provinsi oleh perangkat daerah provinsi.
  3. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota.
  4. Bupati/wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota oleh perangkat daerah kabupaten/kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018
  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
IDRUS MARHAM
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 868

Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota

[ Foto by Jie73 - Own work, CC BY-SA 4.0, Link ]

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
standard

Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan jogloabang Sen, 03/05/2018 - 05:10

Apakah itu Program Keluarga Harapan?. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Diatas adalah Program Keluarga Harapan yang lawas, atau pada tahun 2014 sehingga masih menggunakan MDGs, belum memakai standar SDGs. Dahulu memang PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG’s yang akan terbantu oleh PKH yaitu:

  1. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan;
  2. Pendidikan Dasar;
  3. Kesetaraan Gender;
  4. Pengurangan angka kematian bayi dan balita;
  5. Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Setelah habis MDGs, muncullah SDGs yang menjadikan Program Keluarga Harapan PKH menjadi program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Penanggulangan Kemiskinan

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. KPM KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program Keluarga Harapan ini dianggap Program yang berhasil. Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.

Bukti Keberhasilan Program Keluarga Harapan

Bagaimana bukti keberhasilan PKH?. Bukti keberhasilan Program Keluarga Harapan adalah berhasil menurunkan angka kemiskinan bahwa dari jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 10,64% pada bulan meret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk atau 27.771.220 jiwa penduduk pada bulan Maret menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan September dengan total penuruan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 atau penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0.58% (BPS,2017).

Sasaran Program Keluarga Harapan

Siapakah sasaran Program Keluarga Harapan?. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol samapai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederjat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Ditegaskan dalam Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3. Bahwa Sasaran PKH yaitu:

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.

Apakah itu KPM PKH?. KPM PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Dimana KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan social berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan Program Keluarga Harapan saat ini mengacu pada Permensos 1 Tahun tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 yaitu:

Pasal 2

PKH bertujuan:

  1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:

  1. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
  2. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
  3. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
  4. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000

Pada tahun 2018 ini Kementrian Sosial RI mengeluarga regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada 8 Januari 2018, dan diberlakukan serta diundangkan oleh Kemenkumham dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 187, pada tanggal 29 Januari 2018.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan isinya seperti di bawah ini.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Mencabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940)

Abstraksi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa:

  1. untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN..

Pasal demi Pasal

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
  2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.
  3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
  4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
  5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
  6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
  7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
  8. Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.
  9. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
  10. Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Kombo yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.
  11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang dikelompokkan berdasarkan geografis.
  12. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
  13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
  14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapakan kesahihan data.
  15. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  16. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  17. Transformasi Kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  18. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH.
  19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PKH bertujuan:

  1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.

Pasal 4

  1. Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
  2. PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:
    1. pesisir dan pulau kecil;
    2. daerah tertinggal/terpencil; atau
    3. perbatasan antarnegara.

Pasal 5

  1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
    1. ibu hamil/menyusui; dan
    2. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
  2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
    1. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
    2. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
    3. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
    4. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
  3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
    1. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
    2. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

  1. Bantuan Sosial PKH;
  2. pendampingan PKH;
  3. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
  4. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

  1. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
  2. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
  3. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Pasal 8

  1. Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:
    1. kesehatan;
    2. pendidikan; dan
    3. kesejahteraan sosial.
  2. Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
    1. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
    2. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
    3. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
  3. Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
  4. Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
    1. memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
    2. meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Pasal 9

  1. Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

  1. Sumber daya manusia terdiri atas:
    1. penasihat nasional;
    2. tenaga bantuan teknis;
    3. tenaga ahli;
    4. koordinator regional;
    5. koordinator wilayah;
    6. koordinator daerah kabupaten/kota;
    7. supervisor pekerjaan sosial;
    8. pendamping sosial;
    9. asisten pendamping sosial; dan
    10. administrator pangkalan data.
  2. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
  3. Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

Pasal 11

  1. Penasihat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berada di bawah direktorat yang menangani pelaksanaan PKH dan bertanggung jawab kepada direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
  2. Penasihat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksana PKH pusat untuk koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, lembaga internasional, dan memberikan masukan kebijakan strategis dalam pelaksanaan PKH.

Pasal 12

Tenaga bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas memberikan bantuan teknis pada pelaksanaan PKH meliputi Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, peningkatan kemampuan keluarga, dan sumber daya.

Pasal 13

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH.

Pasal 14

Koordinator regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH dalam pelaksanaan PKH untuk:

  1. memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat regional;
  2. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat regional;
  3. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat regional;
  4. pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat regional;
  5. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  6. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat regional; dan
  7. memberikan penilaian kinerja koordinator wilayah di wilayah kerjanya.

Pasal 15

Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bertugas membantu kepala dinas sosial daerah provinsi dalam pelaksanaan PKH untuk:

  1. memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat daerah provinsi;
  2. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat daerah provinsi;
  3. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi;
  4. pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat daerah provinsi;
  5. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  6. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat daerah provinsi; dan
  7. memberikan penilaian kinerja koordinator daerah kabupaten/kota dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f bertugas membantu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota, dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

Pasal 17

Supervisor pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g bertugas melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi, pembuatan laporan, penyediaan informasi, dan penanganan Pengaduan terkait pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan manajemen kasus.

Pasal 18

Pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

Pasal 19

Asisten pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i bertugas membantu pendamping sosial dalam melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

Pasal 20

Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j bertugas mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan mendistribusikan data PKH di pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 22

  1. Dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan PKH dibentuk tim koordinasi nasional PKH.
  2. Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/lembaga terkait.
  3. Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
  4. Susunan keanggotaan tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 23

Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

  1. melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi; dan
  2. memberikan solusi atas permasalahan lintassektor.

Pasal 24

  1. Dalam melaksanakan kegiatan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibentuk tim koordinasi teknis PKH.
  2. Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. tim koordinasi teknis PKH pusat;
    2. tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi; dan
    3. tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota.
  3. Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pejabat eselon II wakil kementerian/lembaga terkait.
  4. Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah provinsi.
  5. Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
  6. Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 25

Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a bertugas:

  1. mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH;
  2. melakukan koordinasi lintas sektor terkait agar tujuan PKH dapat berjalan baik;
  3. membentuk tim lintassektor yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga terkait;
  4. tim lintassektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c bertugas menentukan sasaran Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
  5. melakukan pengawasan pelaksanaan PKH.

Pasal 26

  1. Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah provinsi.
  2. Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 27

Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:

  1. menyusun program dan rencana kegiatan PKH;
  2. memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
  3. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi;
  4. melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
  5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH.

Pasal 28

  1. Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  2. Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 29

Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:

  1. menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota;
  2. komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
  3. penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
  4. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di daerah kabupaten/kota;
  5. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
  6. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan; dan
  7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi, dan pelaksana PKH pusat.

Pasal 30

  1. Pelaksana PKH pusat dilakukan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH pada Kementerian Sosial.
  2. Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
  3. Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    1. melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi penetapan sasaran, Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, kepesertaan, dan sumber daya;
    2. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
    3. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
    4. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program;
    5. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
    6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 31

  1. Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.
  2. Pelaksana PKH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pelaksana PKH daerah provinsi;
    2. pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan
    3. pelaksana PKH kecamatan.
  3. Pelaksana PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
    1. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah kabupaten/kota;
    2. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota;
    3. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
    4. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
    5. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
    6. melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada pelaksana pusat.
  4. Pelaksana PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
    1. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
    2. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;
    3. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
    4. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
    5. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
    6. melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pelaksana pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi.
  5. Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
    1. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
    2. melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
    3. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
    4. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
    5. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
    6. melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN PKH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

  1. perencanaan;
  2. penetapan calon peserta PKH;
  3. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
  4. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
  5. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
  6. pendampingan PKH;
  7. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
  8. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
  9. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
  10. Transformasi Kepesertaan PKH.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 33

  1. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH.
  2. Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.
  3. Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi:
    1. korban bencana alam;
    2. Transformasikorban bencana sosial; dan
    3. Transformasikomunitas adat terpencil.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Peserta PKH

Pasal 34

  1. Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
  2. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
  3. Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Bagian Keempat
Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH

Pasal 35

  1. Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
  2. Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
  3. Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah.
  4. Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial.
  5. Dalam hal pelaksanaan Validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  6. Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bagian Kelima
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 36

  1. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data.
  2. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Bagian Keenam
Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

  1. Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.
  2. Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
  3. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.

Pasal 39

  1. Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  2. Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
  3. Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
    1. penyandang disabilitas berat;
    2. lanjut usia terlantar nonpotensial;
    3. eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
    4. komunitas adat terpencil; dan/atau
    5. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.

Paragraf 2
Mekanisme

Pasal 40

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

  1. pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH;
  2. sosialisasi dan edukasi;
  3. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
  4. proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
  5. penarikan dana Bantuan Sosial PKH;
  6. rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan
  7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Pasal 41

  1. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
  2. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Pasal 42

Sosialiasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH.

Pasal 43

  1. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial.
  2. Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan aktivasi.
  3. Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan Kartu Keluarga Sejahtera telah diterima oleh penerima manfaat PKH.
  4. Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi harus segera dilaporkan oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening penerima manfaat PKH.
  5. Dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera, buku tabungan dan personal identification number, Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial mendistribusikan secara kolektif dan/atau secara individu.

Pasal 44

  1. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH.
  2. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
  3. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH.
  4. Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara/kas daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur.
  5. Penyaluran Bantuan Sosial PKH oleh Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Pasal 45

  1. Penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kondisi:
    1. meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera; dan
    2. menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera.
  2. Penyaluran Bantuan Sosial PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat yang meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera dan Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur kepada ahli waris/wali Keluarga Penerima Manfaat.
  3. Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengajukan permohonan Bantuan Sosial PKH dengan melengkapi persyaratan:
    1. surat keterangan ahli waris dari kecamatan;
    2. surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan ahli waris Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima dana Bantuan Sosial PKH; dan/atau
    3. surat keterangan dari dinas tenaga kerja daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH merupakan tenaga kerja Indonesia.
  4. Setelah dilakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas nama penerima manfaat PKH dan digantikan oleh ahli waris atau wali dalam keluarga inti penerima manfaat PKH.
  5. Penggantian penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan penerima manfaat PKH.

Pasal 46

Penarikan dana Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur.

Pasal 47

  1. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
  2. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
  3. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana PKH dan Bank Penyalur mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
  4. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 48

  1. Pemantauan penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
  2. Evaluasi penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH.
  3. Pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan secara berkala oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial.

Bagian Ketujuh
Pendampingan PKH

Pasal 49

  1. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
  2. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
  3. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
  4. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
    1. memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
    2. melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
    3. memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
  5. Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.
  6. Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.
  7. Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabiltas.

Bagian Kedelapan
Peningkatan Kemampuan Keluarga

Pasal 50

  1. Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga.
  2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  3. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Kesembilan
Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 51

  1. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h merupakan kegiatan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.
  2. Pelaksanaan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.

Bagian Kesepuluh
Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 52

  1. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  2. Kegiatan Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data.
  3. Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Data melalui sistem informasi manjemen PKH.

Bagian Kesebelas
Transformasi Kepesertaan PKH

Pasal 53

  1. Transformasi Kepesertaan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j merupakan proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  2. Transformasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi.

Pasal 54

  1. Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  2. Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat PKH berstatus transisi atau graduasi.
  3. Dalam melakukan kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga lain.
  4. Pelaksanaan pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data di daerah.

Pasal 55

  1. Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin.
  2. Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan status transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diberikan penambahan waktu sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  3. Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  4. Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat tidak menerima Bantuan Sosial PKH dan dapat diberikan program terkait.
  5. Kementerian Sosial melalui direktorat yang menangani PKH dapat bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa transisi.

Pasal 56

  1. Graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
  2. Graduasi alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.
  3. Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
  4. Kementerian Sosial melalui direktorat pelaksana PKH dapat bekerjasama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa graduasi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 57

Sumber pendanaan PKH berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  3. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
  4. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 58

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 59

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan PKH.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 60

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH yang dilakukan secara berkala.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

  1. Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.
  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 64

  1. Bupati/wali kota melalui kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
  2. Gubernur melalui kepala dinas sosial daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah provinsi kepada tim koordinasi nasional PKH.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
    1. laporan pelaksanaan; dan
    2. laporan pertanggungjawaban.
  4. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGADUAN

Pasal 65

  1. Pengaduan pelaksanaan PKH dibentuk sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat.
  2. Pengaduan pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat.
  3. Pengaduan pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
  4. Pengaduan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
    1. pusat informasi PKH;
    2. aplikasi sistem pengaduan masyarakat;
    3. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
    4. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 66

  1. Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan secara berjenjang.
  2. Penyelesaian terhadap penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, akuntabilitas, dan terbuka.
  4. Waktu penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan permasalahan yang ada.
  5. Hasil terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018

 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

UPDATE

Juknis PKH 2019 dapat dibaca di -->> Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Lampiran Ukuran
Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (407.08 KB) 407.08 KB
Peraturan Menteri Berlaku
standard

Juknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan 2019

Juknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan 2019 jogloabang Sen, 06/17/2019 - 05:06

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019. Juknis PKH 2019 ini ditandatangani sejak tanggal 9 Januari 2019 oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat.

Juknis PKH 2019

Dasar Hukum Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
  13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187).

Isi Keputusan / Juknis PKH

  1. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai PKH Tahun 2019 dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  2. Petunjuk Teknis ini sebagai Pedoman bagi Sumber Daya Program Keluarga Harapan di Pusat maupun di Daerah dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan;
  3. Petunjuk Teknis ini sebagai Pedoman bagi Lembaga Bayar di Tingkat Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Agen Bank;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Maksud Juknis Bantuan Sosial Non Tunai PKH

Buku Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Non Tunai (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) ini ditujukan bagi pelaksana penyaluran PKH di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota khususnya Perbankan serta pemangku kepentingan terkait yang bertujuan untuk:

  1. Memberikan informasi dan pemahaman tentang kebijakan dan mekanisme pelaksanaan penyaluran PKH;
  2. Menerapkan mekanisme pengendalian dalam pelaksanaan PKH;
  3. Memberikan panduan terhadap penyelesaian kendala atau permasalahan pada pelaksanaan program PKH;
  4. Menyajikan format pelaporan secara terstandarisasi (manual/otomasi) dalam pelaksanaan PKH.

Selain pratayang di bawah ini yang juga bisa diunduh, lampiran post Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019 ini juga menyediakan unduhan Juknis PKH 2019.

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019

Keputusan Juknis Berlaku
standard

Permensos No 20 Tahun 2017, Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

Permensos No 20 Tahun 2017, Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling jogloabang Sel, 07/09/2019 - 23:36

Proses Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dam Sarana Prasarana Lingkungan diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling). Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan diteken Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 20 Oktober 2017 dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489.

Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan

Status : berlaku

Latar Belakang

Pertimbangan sebagai latar belakang lahirnya Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah TIdak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan adalah:

  1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat;
  2. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan/ atau sarana prasarana lingkungan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

Dasar Hukum

Landasan hukum atau peraturan yang menjadi dasar terbitnya Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah TIdak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Rutilahu dan Sarling) adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

Isi Regulasi

Berikut adalah isi dari Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah TIdak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Rutilahu dan Sarling):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
  2. Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
  3. Sarana Prasarana Lingkungan yang selanjutnya disebut Sarling adalah fasilitas umum yang dibangun secara gotong royong untuk mendukung lingkungan tempat tinggal atau hunian guna meningkatkan kualitas kehidupan.
  4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.
  5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada Fakir Miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:

  1. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
  2. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
  3. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
  4. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
  5. luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Pasal 4

Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:

  1. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
  2. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
  3. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
  4. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 5

  1. Sarling merupakan kebutuhan dasar lingkungan.
  2. Sarling yang dapat diperbaiki atau dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    1. tempat mandi, cuci, dan kakus untuk masyarakat umum;
    2. jalan setapak;
    3. tempat pembuangan/pengelolaan sampah;
    4. pembuangan air limbah rumah tangga/parit;
    5. prasarana penyedia air bersih;
    6. pos keamanan lingkungan; dan/atau
    7. tempat pertemuan warga.

Pasal 6

Persyaratan lokasi Sarling meliputi:

  1. diprioritaskan di lokasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
  2. merupakan tanah yang berfungsi sebagai fasilitas sosial dan umum/tanah bengkok/tanah hibah atau wakaf;
  3. status tanah tidak dalam sengketa; dan
  4. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Sarling.

BAB III
MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

  1. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
  2. Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  3. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
  4. Dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah/perbaikan Sarling.
  5. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk kepengurusan yang terdiri atas:
    1. ketua;
    2. sekretaris; dan
    3. bendahara.

Pasal 8

Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas:

  1. melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan direhabilitasi/dibangun;
  2. mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/ pembangunan;
  3. mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah/Sarling secara gotong royong;
  4. menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan
  5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu/ Sarling kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan

Paragraf 1
Rehabilitasi Sosial Rutilahu

Pasal 9

Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diajukan oleh:

  1. pemilik rumah;
  2. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
  3. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

  1. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:
    1. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;
    2. lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
    3. lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    4. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
    5. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
    6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/ kota;
    7. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
    8. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
    9. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan
    10. dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
  2. Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyrakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

Pasal 11

  1. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan mekanisme:
    1. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
    2. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
    3. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    4. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
    5. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
    6. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan
    7. dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerimaBantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
  2. Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima bantuan.

Paragraf 2
Sarling

Pasal 12

Permohonan Bantuan Sosial Sarling dapat diajukan oleh:

  1. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
  2. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 13

Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan mekanisme:

  1. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Sarling kepada lurah/kepala desa/nama lain;
  2. lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
  3. lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
  4. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;
  5. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
  6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota;
  7. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Sarling;
  8. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Sarling disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
  9. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Sarling; dan
  10. dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling.

Pasal 14

  1. Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan mekanisme:
    1. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota bersama aparat desa melakukan pemetaan lokasi kumuh dan pendataan calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;
    2. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan proposal permohonan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Sarling kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi yang memuat data lokasi serta foto bangunan dan/atau foto lingkungan yang akan diperbaiki;
    3. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi administrasi dan lapangan serta validasi;
    4. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Sarling;
    5. hasil penetapan lokasi kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Sarling disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    6. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kegiatan kepada calon penerima Bantuan Sosial Sarling dan membentuk tim Sarling; dan
    7. dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima bantuan sosial harus menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Sarling.
  2. Dalam hal melakukan pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan

Pasal 15

  1. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling dilakukan setelah kelompok penerima Bantuan Sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris dengan disetujui oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  2. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.
  3. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

Pasal 16

  1. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dilaksanakan oleh kelompok penerima Bantuan Sosial dengan mekanisme:
    1. melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah atau sarana lingkungan yang akan diperbaiki;
    2. menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya;
    3. menetapkan prioritas Sarling yang akan diperbaiki/ dibangun;
    4. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya;
    5. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;
    6. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk kedalam rekening kelompok; dan
    7. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.
  2. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping sosial.
  3. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu melakukan:
    1. verifikasi calon penerima bantuan;
    2. menyiapkan calon penerima bantuan;
    3. menyiapkan rencana anggaran biaya;
    4. memberikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat dalam pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan;
    5. memberikan bimbingan motivasi sosial;
    6. mendampingi pelaksanaan;
    7. memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
    8. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL DAN PEMANFAATAN

Pasal 17

  1. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perrumah.
  2. Bantuan Sosial Sarling paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perlokasi.

Pasal 18

  1. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berupa bahan bangunan dan peralatan bangunan.
  2. Bahan bangunan dan peralatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan.

Pasal 20

  1. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertanggung jawab atas dana yang diterima sesuai dengan jumlah Bantuan Sosial yang masuk dalam rekening kelompok.
  2. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/ menyewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

Sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau
  4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

Pengelolaan sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling dengan petunjuk pelaksanaan serta hambatan dan perkembangan.
  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 25

  1. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/ atau Sarling dibuat oleh kelompok penerima Bantuan Sosial.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua kelompok penerima Bantuan Sosial kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/ kota.
  3. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling disampaikan oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.

Pasal 26

  1. Laporan oleh ketua kelompok penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berupa laporan keuangan dan foto sebelum dan setelah hasil pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling.
  2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial.
  3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
    1. berita acara serah terima;
    2. realisasi rencana anggaran biaya;
    3. kuitansi dan faktur; dan
    4. foto kopi buku tabungan.
  4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening kelompok.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2017
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1489

Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
standard

Permensos No. 2 Tahun 2019, Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE Untuk Penanganan Fakir Miskin

Permensos No. 2 Tahun 2019, Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE Untuk Penanganan Fakir Miskin jogloabang Sen, 07/08/2019 - 13:58

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Digantikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin diteken Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 6 Maret 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 269 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumhkam RI pada tanggal 12 Maret 2019 di Jakarta.

Permensos 2/2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

Latar Belakang

Latar belakang pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin, adalah:

  1. bahwa untuk melaksanakan peningkatan kapasitas fakir miskin dalam mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu diberikan bantuan sosial permodalan melalui kelompok usaha bersama;
  2. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;

Dasar Hukum

Melandasi terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1517);
  11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126);

Isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
  2. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
  3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  4. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
  5. Pendamping Sosial KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.
  6. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Pasal 2

Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

BAB II
PEMBENTUKAN KUBE

Pasal 3

  1. KUBE dibentuk dengan kriteria:
    1. mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
    2. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/nama lain dalam kecamatan yang sama; dan
    3. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
  2. Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga.
  3. Pengurus KUBE terdiri atas:
    1. ketua;
    2. sekretaris;
    3. bendahara; dan
    4. anggota.
  4. Pengurus KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.
  5. Pembentukan KUBE difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

  1. Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
  2. Anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masuk dalam data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 5

Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi syarat:

  1. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
  2. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
  3. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri; dan
  4. memiliki potensi dan keterampilan.

Pasal 6

  1. Pembentukan KUBE diajukan oleh kelompok masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  2. Pembentukan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu pendamping sosial KUBE.
  3. Dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.vDinas sosial daerah kabupaten/kota mengusulkan calon KUBE berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi.

Pasal 7

  1. Keanggotaan KUBE berakhir apabila:
    1. meninggal dunia;
    2. mengundurkan diri;
    3. tidak aktif secara permanen;
    4. pindah ke kecamatan lain;
    5. tidak menaati aturan dalam kelompok;
    6. sakit permanen sehingga tidak bisa beraktifitas; dan/atau
    7. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota melalui Pendamping Sosial KUBE.

Pasal 8

  1. Anggota KUBE mempunyai hak:
    1. memilih/dipilih menjadi pengurus;
    2. mengemukakan pendapat dan gagasan;
    3. mengelola usaha dan/atau kegiatan;
    4. mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
    5. menerima bagian dari hasil usaha; dan
    6. ikut merumuskan aturan kelompok.
  2. Anggota KUBE berkewajiban:
    1. mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
    2. menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
    3. memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat UEP;
    4. aktif dalam proses usaha KUBE;
    5. membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
    6. menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
    7. menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

BAB III
PENDAMPING SOSIAL KUBE

Pasal 9

Pendamping sosial KUBE mempunyai tugas membantu:

  1. membentuk KUBE;
  2. memverifikasi calon penerima bantuan;
  3. menyiapkan calon penerima bantuan;
  4. menyiapkan rencana anggaran biaya;
  5. memberikan bimbingan teknis kepada KUBE;
  6. memberikan bimbingan motivasi sosial;
  7. mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE;
  8. memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  9. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

Pasal 10

  1. Pendamping Sosial KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berasal dari:
    1. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
    2. pekerja sosial masyarakat;
    3. pengurus karang taruna;
    4. pengurus lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
    5. tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.
  2. Rekrutmen Pendamping Sosial KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja eselon II yang menangani KUBE.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendamping Sosial KUBE diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

BAB IV
PEMANFAATAN UEP

Pasal 11

  1. UEP diberikan kepada KUBE berupa uang.
  2. UEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kelompok.

Pasal 12

  1. UEP dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas yang dijalankan oleh KUBE.
  2. Pemanfaatan UEP oleh KUBE dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah.
  3. Pemanfaatan UEP tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, serta kegiatan politik dan hal lain yang tidak terkait dengan produktivitas KUBE.

BAB V
MEKANISME PERMOHONAN DAN PENCAIRAN UEP

Bagian Kesatu
Mekanisme Permohonan

Pasal 13

Permohonan UEP dapat diajukan oleh:

  1. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; atau
  2. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

  1. Permohonan UEP yang diajukan oleh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mekanisme:
    1. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial mengajukan permohonan UEP berupa proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan persetujuan dari lurah/kepala desa/nama lain;
    2. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi anggota KUBE calon penerima UEP berdasarkan data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta jenis usaha dari KUBE;
    3. hasil verifikasi dan validasi beserta proposal disampaikan secara tertulis oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial cq. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau kepala unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
    4. unit kerja eselon II yang menangani KUBE melakukan seleksi terhadap anggota KUBE dan jenis usaha sesuai proposal sebagaimana dimaksud pada huruf e;
    5. unit kerja eselon II yang menangani KUBE menetapkan lokasi dan KUBE penerima UEP;
    6. dinas sosial daerah kabupaten/kota harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerimaan program dengan bermaterai cukup;
    7. hasil penetapan lokasi dan KUBE penerima UEP disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi; dan
    8. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada KUBE penerima UEP.
  2. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerimaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penyaluran UEP

Pasal 15

Penyaluran UEP kepada KUBE dilakukan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mengatur tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara atau lembaga.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan

Pasal 16

  1. Pencairan UEP dilakukan setelah KUBE membuat rencana anggaran biaya penggunaan UEP yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara dengan disetujui oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  2. Pencairan UEP kepada KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pejabat pembuat komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.
  3. Pencairan UEP kepada KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank penyalur kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permohonan dan pencairan UEP diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 18

Sumber pendanaan UEP kepada KUBE dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. dana hibah dalam negeri; dan/atau
  4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelanggaran, hambatan, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

  1. Laporan disampaikan oleh ketua kelompok KUBE kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau kepala unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. laporan keuangan; dan
    2. laporan pelaksanaan KUBE.
  3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial dengan melampirkan:
    1. foto kopi perjanjian kerja sama;
    2. realisasi rencana anggaran biaya;
    3. kuitansi dan faktur;
    4. foto kopi buku tabungan; dan
    5. persyaratan lain yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mengatur tentang belanja Bantuan Sosial pada kementerian atau lembaga.
  4. Laporan pelaksanaan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    1. aspek sosial;
    2. aspek kelembagaan manajemen; dan
    3. perkembangan usaha.
  5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 22

  1. KUBE yang berprestasi diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau dana pembinaan untuk menambah modal KUBE.
  2. Pendamping KUBE yang berprestasi diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau dana pembinaan.
  3. Usulan pemberian penghargaan diajukan oleh unit kerja eselon II yang menangani KUBE.
  4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Sosial atau Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
  5. Syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2019

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASAMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 269

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
standard

Standar Kompetensi Pekerja Sosial di Indonesia

Standar Kompetensi Pekerja Sosial di Indonesia jogloabang Jum, 01/12/2018 - 18:37

Pekerja Sosial sekarang dilengkapi dengan Kompetensi. Standar Kompetensinya pun disediakan dan disiapkan oleh Pemerintah. Untuk apa? agar permasalahan-permasalahan sosial dapat terselesaikan dengan baik. Berikut tentang Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial.

Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial disertai dengan Lampiran Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial yang berisi tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial. Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 pada tanggal 11 Juli 2017 setelah sehari sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada 10 Juli 2017.

Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional, maka diperlukan untuk menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial.

Landasan Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379);
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Pengertian dalam Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

  1. Standar Kompetensi Pekerja Sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap profesional pekerjaan sosial yang disyaratkan untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial.
  2. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  3. Pekerja Sosial Generalis adalah Pekerja Sosial yang memiliki latar belakang Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial serta memiliki kualifikasi dalam melakukan intervensi untuk membantu dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat umum, memberdayakan dan mendorong perubahan, serta menganalisis kebijakan.
  4. Pekerja Sosial Spesialis adalah Pekerja Sosial yang memiliki latar belakang pendidikan Spesialis 1/Strata 2 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial serta memiliki kualifikasi keahlian khusus dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat spesifik dan mampu mengembangkan pengetahuan, teknik, serta metode yang inovatif dan teruji dalam praktik pekerjaan sosial.

Standar Kompetensi Pekerja Sosial ditujukan sebagai acuan bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan/atau bagi lembaga sertifikasi untuk menguji kompetensi Pekerja Sosial.

Tugas dan Fungsi Pekerja Sosial

Pekerja Sosial dibantu oleh asisten Pekerja Sosial memiliki tugas dan fungsi:

Tugas Pekerja Sosial

  1. Memecahkan Masalah
    1. membantu orang memecahkan masalah;
    2. memberikan pelayanan sosial;
    3. mengembangkan rencana penanganan kasus;
    4. melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas; dan
    5. melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.
  2. Memberdayakan dan Sebagai Agen Perubahan
    1. mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;
    2. mengembangkan program;
    3. mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
    4. melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi; dan
    5. memberikan pelayanan perlindungan.
  3. Melakukan Analisis Kebijakan Sosial, berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.

Fungsi Pekerja Sosial

  1. Preventif
    merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang mencegah, mengurangi, dan menghilangkan terjadinya ketidakberfungsian sosial.
  2. Kuratif Reahabilitatif
    merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang memperbaiki, menyembuhkan, dan memulihkan keberfungsian sosial.
  3. Pengembagnan
    merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang meningkatkan keberfungsian sosial.

Kompetensi Pekerja Sosial

Kompetensi Pekerja Sosial meliputi:

  1. Pengetahuan
    merupakan pengetahuan yang dibangun dari konsep ilmu perilaku dan ilmu sosial dan dikembangkan melalui penelitian dan praktik.
  2. Keterampilan
    merupakan keterampilan yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial, yang didasarkan pada pengetahuan serta nilai dasar, prinsip umum, dan kode etik profesi pekerjaan sosial. Keterampilan Pekerja Sosial terdiri atas keterampilan umum dan keterampilan khusus.
  3. Sikap
    merupakan sikap yang dibangun dari nilai dasar, prinsip umum, serta kode etik Pekerja Sosial.

Kompetensi Pekerja Sosial berlaku untuk:

  1. Asisten Pekerja Sosial
    Kompetensi asisten Pekerja Sosial diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah, dan melaksanakan tugas dibawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab Pekerja Sosial.
  2. Pekerja Sosial Generalis
    Kompetensi Pekerja Sosial Generalis diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah, dan melaksanakan tugas secara profesional.
  3. Pekerja Sosial Spesialis
    Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik di bidang pelayanan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah dan melaksanakan tugas secara profesional.
    Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis dalam praktik Pekerja Sosial meliputi praktik Pekerja Sosial, diantaranya:
    1. Anak
    2. Kemiskianan
    3. Bencana
    4. Disabilitas
    5. Narkotika
    6. Medis

Standar Kompetensi Pekerja Sosial

Standar kompetensi Pekerja Sosial harus memiliki pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap.

Dibawah ini Standar Kompetensi Pekerja Sosial sesuai Lampiran Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial:

  1. Asisten Pekerja Sosial
    1. Pengetahuan
      1. menguasai konsep dasar pekerjaan sosial, konsep tentang manusia sebagai makhluk multidimensi, serta interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya;
      2. menguasai pengetahuan tentang perilaku manusia di dalam lingkungan sosial konteks Indonesia;
      3. menguasai prinsip umum, nilai dasar dan etika dalam pelayanan sosial;
      4. menguasai prinsip umum penyelenggaraan pelayanan sosial dalam mengatasi masalah sosial;
      5. menguasai prinsip pengelolaan pelayanan sosial; dan
      6. menguasai dasar assesmen.
    2. Keterampilan Umum
      1. menerapkan pemikiran logis dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang pelayanan sosial;
      2. menelaah dan memahami masalah yang sedang ditangani dengan memperhatikan nilai dan etika dalam pelayanan sosial dalam;
      3. membuat pencatatan hasil penelahaan terhadap masalah yang ditangani secara sistematis;
      4. memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan intervensi;
      5. mengevaluasi dan bertanggung jawab atas hasil kerja sendiri dan mampu mengelola pembelajaran secara terbimbing; dan
      6. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil kerja sendiri.
    3. Keterampilan Khusus
      1. mampu mengadakan kontak dengan klien dan lingkungan sosialnya sesuai standar pelayanan;
      2. mampu melakukan seleksi dan menetapkan klien sesuai standar pelayanan dibawah penugasan pekerja sosial;
      3. mampu melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan klien sesuai standar pelayanan dibawah penugasan pekerja sosial;
      4. mampu melakukan pencatatan dan membuat laporan hasil pengumpulan data baik melalui wawancara maupun observasi sesuai standar lembaga, dengan penugasan Pekerja Sosial;
      5. mampu melakukan intervensi untuk penanganan kasus umum dan sederhana atau penanganan kasus dari aspek tertentu yang terbatas sesuai penugasan Pekerja Sosial; dan
      6. mampu membuat laporan studi kasus dan mengambil bagian dalam pelaksanaan konferensi kasus dibawah penugasan Pekerja Sosial.
    4. Sikap
      1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
      2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melakukan praktik pekerjaan sosial berdasarkan agama, moral, dan etika, serta nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;
      3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
      4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
      5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
      6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
      7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
      8. menginternalisasi nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;
      9. menunjukkan sikap bertanggung jawab di dalam praktik pekerjaan sosial secara mandiri; dan
      10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di dalam praktik pekerjaan sosial.
  2. Pekerja Sosial Generalis
    1. Pengetahuan
      1. menguasai konsep teoritis pekerjaan sosial, teori tentang manusia sebagai makhluk multidimensi, teori lingkungan sosial, serta teori interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya.
      2. menguasai pengetahuan tentang perilaku manusia di dalam lingkungan sosial konteks Indonesia;
      3. menguasai prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial;
      4. menguasai metode praktik pekerjaan sosial dalam penanganan masalah sosial;
      5. menguasai karakteristik klien dan bidang pelayanan pekerjaan sosial;
      6. menguasai bentuk kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia;
      7. menguasai fungsi manajemen organisasi pelayanan sosial; dan
      8. menguasai metode penelitian pekerjaan sosial untuk penyusunan program intervensi praktik pekerjaan sosial.
    2. Keterampilan Umum
      1. menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukanpraktik pekerjaan sosial, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang pekerjaan sosial;
      2. menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam intervensi pekerjaan sosial;
      3. mengkaji kasus penerapan metode dan teknik pekerjaan sosial yang memperhatikan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam rangka menghasilkan model praktik pekerjaan sosial;
      4. menyusun hasil kajian empirik ilmu pekerjaan sosial;
      5. mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur dan standar pekerjaan sosial;
      6. memelihara dan mengembangkan jejaring kerja dan hasil kerja sama di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
      7. mengevaluasi dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
      8. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin akuntabilitas praktik pekerjaan sosial.
    3. Keterampilan Khusus
      1. melakukan kontak pendahuluan dengan manusia dan lingkungan sosialnya;
      2. melakukan asesmen pekerjaan sosial dengan cara mengkaji keterkaitan antara perilaku manusia dengan lingkungan sosialnya;
      3. memilih dan mengaplikasikan konsep teoritis pekerjaan sosial sesuai dengan karakteristik klien baik individu, keluarga, kelompok, dan komunitas;
      4. menerapkan prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial;
      5. mengidentifikasi dan menawarkan alternatif pelayanan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan klien;
      6. menerapkan metode dan teknik pekerjaan sosial;
      7. merancang dan melakukan penanganan masalah sosial sesuai dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial;
      8. melakukan kajian empirik bentuk kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia;
      9. melaksanakan fungsi manajemen organisasi pelayanan sosial pada level operasional; dan
      10. melakukan penelitian pekerjaan sosial untuk penyusunan program intervensi praktik pekerjaan sosial.
    4. Sikap
      1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
      2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melakukan praktik pekerjaan sosial berdasarkan agama, moral, dan etika, serta nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;
      3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
      4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
      5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
      6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
      7. menginternalisasi nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;
      8. menunjukkan sikap bertanggung jawab di dalam praktik pekerjaan sosial secara mandiri; dan
      9. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di dalam praktik pekerjaan sosial.
  3. Pekerja Sosial Spesialis
    1. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Anak
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktik pekerjaan sosial mengenai anak, masa kanak-kanak dan perkembangan anak yang merupakan sintesis dari teori sosiologi, psikologi, antropologi, serta perspektif mengenai hak- hak anak;
        2. aplikasi pendekatan, teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut dan proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen dan intervensi pertolongan terhadap anak, keluarga dan komunitas/masyarakat serta advokasi kebijakan;
        3. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial anak, komunitas/masyarakat pemerintah atau masyarakat intervensi pekerjaan sosial pada masalah- masalah anak dan keluarga;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan anak, keluarga,komunitas/masyarakat serta pihak-pihak terkait;
        5. pengembangan intervensi pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/ masyarakat dan kebijakan kesejahteraan anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
        6. evaluasi intervensi bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan analisis kebijakan kesejahteraan anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan anak, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial dengan anak berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah profesi pekerjaan sosial yang terakreditasi, berdasarkan metoda dan kode etik profesi yang diakui oleh asosiasi profesi pada tingkat regional atau internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan anak, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan anak baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        5. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial dengan anak, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesi di tingkat nasional, regional, dan internasional;
        6. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan.
        7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang pekerjaan sosial, maupun masalah yang lebih luas dari bidang pekerjaan sosial;
        8. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dalam bidang pekerjaan sosial dengan anak.
        9. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah kesejahteraan anak, perlindungan anak, pengasuhan anak serta dengan klien;
        10. bertanggung jawab atas praktik pekerjaan sosial dengan anak sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        11. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang pekerjaan sosial dengan anak; dan
        12. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja spesialisasi pekerjaan sosial dengan anak.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan dalam sistem kesejahteraan anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak secara mandiri dan kelompok serta memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial bagi anak dan keluarga;
        2. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan membuat keputusan terhadap berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga;
        3. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;
        4. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan anak; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan melakukan advokasi kebijakan untuk mencapai kesejahteraan anak, menyediakan perlindungan anak dan pengasuhan anak yang optimal.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialis anak secara mandiri;
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    2. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Kemiskinan
      1. Pengetahuan
        1. konsep dan konteks praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan;
        2. teori sosialisme, kapitalisme, struktural fungsional, relasional, dan budaya dalam perspektif pekerjaan sosial dengan kemiskinan;
        3. aplikasi metode, dan proses intervensi pada praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan;
        4. pengelolaan sumberdaya untuk mengatasi masalah kemiskinan;
        5. menguasai program perlindungan sosial dan kebijakan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan;
        6. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan;
        7. peran pekerja sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan;
        8. pengembangan disain intervensi pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan; dan
        9. disain evaluasi praktik pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan kemiskinan, serta memiliki kompetensi kerja minimal setara dengan standar kompetensi spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan yang berlaku secara nasional/ internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, atau menghasikan disain praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat nasional/ internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan, baik oleh dirinya sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial dengan kemiskinan melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang spesialisasinya ditingkat nasional/ internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan/atau masyarakat, serta advokasi kebijakan dalam penanganan masalah kemiskinan;
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang spesialisasinya, maupun masalah yang lebih luas;
        9. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang pekerjaan sosial dengan kemiskinan;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah kemiskinan;
        11. bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        12. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
        13. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional tentang kemiskinan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan; dan
        14. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, serta advokasi kebijakan dalam penanganan masalah kemiskinan untuk menghasilkan disain praktik pekerjaan sosial yang memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial;
        2. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan advokasi kebijakan serta membuat keputusan terhadap berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan penanganan masalah kemiskinan;
        3. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan baik pada individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;
        4. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi dan melakukan advokasi kebijakan untuk keluarga miskin.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan kemiskinan secara mandiri; dan
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    3. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Bencana
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktek pekerjaan sosial mengenai bencana, masalah sosial yang terjadi dalam situasi bencana yang merupakan sintesis dari teori sosiologi, psikologi, antropologi, serta perspektif mengenai bencana dan pengungsi;
        2. aplikasi pendekatan, teknik-teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut dan proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen dan intervensi pertolongan terhadap masalah bencana dan pengungsi, kelompok rentan dan komunitas/masyarakat terdampak bencana serta advokasi kebijakan;
        3. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial yang dimiliki pemerintah atau masyarakat untuk intervensi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan korban bencana dan pengungsi serta pihak-pihak terkait;
        5. pengembangan intervensi pekerjaan sosial bagi keluarga, komunitas/ masyarakat dan kebijakan yang terkait dengan masalah bencana dan pengungsi; dan
        6. evaluasi intervensi pekerjaan sosial bagi keluarga, komunitas/ masyarakat dan kebijakan yang terkait dengan masalah bencana dan pengungsi.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, serta memiliki kompetensi kerja setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, berdasarkan metoda dan kode etik profesi yang diakui oleh asosiasi profesi pada tingkat nasional / internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian spesialisasinya pada bidang pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, melalui pelatihan dan pengalaman kerja mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya ditingkat nasional, regional, dan internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial bagi bencana dan pengungsi, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan.
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang pekerjaan sosial, maupun masalah yang lebih luas dari bidang pekerjaan sosial;
        9. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dalam bidang pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanggulangan bencana dan pengungsi;
        11. bertanggung jawab atas praktek pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        12. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
        13. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi; dan
        14. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja spesialisasi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial bagi bencana dan pengungsi, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan penanggulangan bencana dan pengungsi, perlindungan korban bencana dan pengungsi secara mandiri dan kelompok serta memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi;
        2. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial bagi keluarga, komunitas/masyarakat dan membuat keputusan tentang penanggulangan bencana dan pengungsi;
        3. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas/masyarakat yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi dalam penanggulangan bencana dan pengungsi;
        4. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi pekerjaan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas/masyarakat dan melakukan advokasi kebijakan untuk menanggulangi masalah korban bencana dan pengungsi.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        7. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        8. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialis bencana secara mandiri; dan
        9. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    4. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Disabilitas
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas, teori sistem, psikologi, kebijakan dan perencanaan sosial;
        2. aplikasi metode, pendekatan, teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut dan proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen dan intervensi pertolongan terhadap masalah disabilitas.
        3. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial penyandang disabilitas untuk intervensi masalah disabilitas;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan penyandang disabilitas;
        5. pengembangan disain intervensi pekerjaan sosial bagi penyandang disabilitas; dan
        6. disain evaluasi intervensi pekerjaan sosial bagi penyandang disabilitas.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan disabilitas dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, atau menghasikan disain praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat nasional/internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas, baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial dengan disabilitas, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang spesialisasi di tingkat nasional/ internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan dalam penanganan masalah disabilitas;
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang spesialisasi, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesi;
        9. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang pekerjaan sosial dengan disabilitas;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah disabilitas;
        11. bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        12. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawab;
        13. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional mengenai disabilitas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas; dan
        14. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja spesialisasi pekerjaan sosial.
      3. Keterampilan Khusus
        1. mampu merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan dalam penanganan masalah disabilitas, serta menghasilkan disain praktik pekerjaan sosial yang memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas;
        2. mampu menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan serta membuat keputusan terhadap berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan penanganan masalah disabilitas;
        3. mampu menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas baik pada individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;
        4. mampu bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi dan melakukan advokasi kebijakan untuk bagi penyandang disabilitas.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan disabilitas secara mandiri.
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    5. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Narkotika
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktek pekerjaan sosial mengenai farmakologi, adiksi, asesmen konteks penyalahgunaan narkotika, intervensi /manajemen pemulihan, keluarga, korban penyalahgunaan narkotika, dan/atau pencegahan kekambuhan;
        2. aplikasi pendekatan, teknik-teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut, proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen, intervensi pertolongan terhadap penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas/masyarakat, dan/atau advokasi sosial;
        3. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial yang dimiliki keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk intervensi pekerjaan sosial pada masalah-masalah penyalahgunaan narkotika;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas, masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait;
        5. pengembangan intervensi pekerjaan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas, masyarakat dan/atau kebijakan mengenai pencegahan, rehabilitasi dan pembinaan lanjut; dan
        6. evaluasi intervensi bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas, masyarakat, dan/atau kebijakan mengenai pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi Pekerja Sosial dengan narkotika, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial dengan narkotika berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, berdasarkan metoda dan kode etik profesi yang diakui oleh asosiasi profesi pekerjaan sosial pada tingkat nasional/internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial narkotika, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang spesialisasi di tingkat nasional/internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk mengembangkan program strategis intervensi pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkotika;
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang spesialisasi, maupun masalah yang lebih luas;
        9. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks dalam bidang pekerjaan sosial dengan narkotika;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah penyalahgunaan narkotika;
        11. bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan narkotika sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        12. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
        13. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional mengenai narkotika dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang praktik pekerjaan sosial dengan narkotika; dan
        14. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas, masyarakat dan/atau advokasi kebijakan dalam sistem pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut secara mandiri dan kelompok serta memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial dengan narkotika;
        2. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika, dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut;
        3. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dengan narkotika yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;
        4. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan dan pelaksanaan intervensi, evaluasi serta terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan narkotika; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam melakukan intervensi bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas/masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialis narkotika secara mandiri; dan
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    6. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Media
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktek pekerjaan sosial mengenai teori psikososial, teori intervensi krisis, teori sistem, teori kehilangan, teori kekuatan, dan teori perilaku sehat;
        2. aplikasi metode dan teknik-teknik intervensi pekerjaan sosial tingkat lanjut, proses pertolongan pekerjaan sosial terhadap pasien, keluarga, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan;
        3. pengelolaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atau masyarakat, termasuk yang dimiliki individu-individu dan keluarga- keluarga untuk intervensi pekerjaan sosial mikro dan makro dalam setting rumah sakit dan masyarakat;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan psikososial;
        5. pengembangan model intervensi dalam praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan fisik dan mental; dan
        6. model evaluasi intervensi dalam praktik pekerjaan sosial di bidang kesehatan fisik dan mental.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial medis, memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi, menghasikan model praktik pekerjaan sosial spesialis serta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian profesi pada bidang pekerjaan sosial medis melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesi di tingkat nasional, regional, dan internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesi, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesi;
        9. bekerja sama dengan profesi lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang pekerjaan sosial medis;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan klien;bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesi sesuai dengan kode etik profesi pekerjaan sosial;
        11. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
        12. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesi pekerjaan sosial medis;
        13. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi pekerjaan sosial;
        14. melakukan penelitian guna mengembangkan teori-teori praktik pekerjaan sosial, praktik pekerjaan sosial medis dan profesi pekerjaan sosial; dan
        15. melakukan peran Pekerja Sosial untuk menghilangkan diskriminasi dan meningkatkan pelayanan yang manusiawi.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan fisik dan mental secara mandiri dan kelompok, sampai dapat menghasilkan model praktik pekerjaan sosial yang memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial medis;
        2. membangun relasi pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial mikro maupun makro dalam bidang kesehatan;
        3. melakukan asesmen terhadap faktor ekologi kesehatan dan penyakit untuk dapat merumuskan intervensi terhadap faktor psikososial, sosial ekonomi, dan sosial budaya dalam upaya kesehatan dengan mempertimbangkan perspektif klien dan orang-orang disekitarnya, perspektif gender, evaluasi upaya dan program yang sudah dijalankan, pertimbangan keilmuan dan keterlaksanaan praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan;
        4. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial dan membuat keputusan pilihan dengan pertimbangan keilmuan dan keterlaksanaan praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan;
        5. menyusun rencana intervensi pada praktik pekerjaan sosial medis pada level mikro, messo, maupun makro berdasarkan hasil asesmen;
        6. melaksanakan intervensi sesuai dengan rencana intervensi yang telah disusun dan situasi yang berkembang selama pelaksanaan intervensi;
        7. melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan dan pencapaian hasil intervensi pada praktik pekerjaan sosial medis serta tindak lanjut pelayanan untuk memaksimalkan hasil intervensi;
        8. melakukan pengakhiran pertolongan pada praktik pekerjaan sosial medis dengan meminimalisasi konsekuensi negatif dari keterpisahan dengan Pekerja Sosial;
        9. melakukan rujukan ke lembaga pelayanan lain yang diperlukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat yang ditolong yang dapat memperkuat upaya dan pencapaian status kesehatan;
        10. bekerja sama dengan klien, orang-orang lain yang berpengaruh penting terhadap klien, dan disiplin lain yang terkait dengan proses perancangan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan praktik pekerjaan sosial medis sesuai dengan kode etik profesi pekerjaan sosial;
        11. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan yang meliputi dokumen rujukan, asesmen, perencanaan program atau kegiatan intervensi, evaluasi, terminasi, persyaratan teknis dan biaya, yang sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial medis; dan
        12. menerapkan prinsip etika profesi pekerjaan sosial dalam proses praktik pekerjaan sosial medis sesuai dengan yang diatur dalam kode etik pekerjaan sosial.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialis medis secara mandiri; dan
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Berikut Pratayang Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial atau silahkan diunduh.

Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku
standard