Sosial

kemensos

Peraturan dan atau kabar dari Kemen Sosial dan yang berhubungan dengan urusan-urusan Sosial, Kesejahteraan, Rakyat dan Kesosialan

Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 2018

Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2018 se-Indonesia sudah ditetapkan oleh Menteri Sosial dengan jumlah 92.400.000 orang. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang diputuskan dan ditetapkan pada waktu itu tanggal 2 Januari 2018 yang lalu oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa.

Salinan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan disampaikan kepada- pihak-pihak terkait seperti:

  1. Presiden Republik Indonesia.
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
  3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  4. Menteri Keuangan.
  5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
  6. Menteri Dalam Negeri.
  7. Menteri Kesehatan.
  8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Banyak sekali jumlah para Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah 92.400.000 orang, untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah fakir miskin dan saudara-saudara kita yang tidak mampu jumlahnya sembilan puluh dua juta empat ratus ribu orang.. Begini isi dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tersebut.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Abstraksi

Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pasal 11B ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2018.

Dasar Hukum SK Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);

Isi Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

KESATU : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan basis data terpadu sebanyak 92.400.000 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu) jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah termasuk bayi dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dilahirkan pada tahun 2018.
KETIGA : Rincian secara lengkap by name by address peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan


NO

KODE PROVINSI

PROVINSI

JUMLAH

01
02
03
04

1

11

ACEH

2.331.189

2

12

SUMATERA UTARA

4.375.909

3

13

SUMATERA BARAT

1.663.955

4

14

RIAU

1.412.597

5

15

JAMBI

877.306

6

16

SUMATERA SELATAN

2.612.422

7

17

BENGKULU

665.601

8

18

LAMPUNG

3.318.247

9

19

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

218.313

10

21

KEPULAUAN RIAU

353.205

11

31

DKI JAKARTA

1.333.252

12

32

JAWA BARAT

15.694.159

13

33

JAWA TENGAH

15.404.938

14

34

DI YOGYAKARTA

1.660.649

15

35

JAWA TIMUR

14.915.649

16

36

BANTEN

3.477.737

17

51

BALI

939.074

18

52

NUSA TENGGARA BARAT

2.424.420

19

53

NUSA TENGGARA TIMUR

2.854.813

20

61

KALIMANTAN BARAT

1.439.048

21

62

KALIMANTAN TENGAH

498.947

22

63

KALIMANTAN SELATAN

804.940

23

64

KALIMANTAN TIMUR

683.102

24

65

KALIMANTAN UTARA

152.920

25

71

SULAWESI UTARA

857.415

26

72

SULAWESI TENGAH

1.257.978

27

73

SULAWESI SELATAN

3.186.484

28

74

SULAWESI TENGGARA

1.112.893

29

75

GORONTALO

546.411

30

76

SULAWESI BARAT

557.930

31

81

MALUKU

809.823
32 82 MALUKU UTARA 351.714
33 91 PAPUA BARAT 778.117
34 94 PAPUA 2.828.843

JUMLAH

92.400.000

SK Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Permensos 15 Tahun 2017, Juklak Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Fakir Miskin

Permensos 15 Tahun 2017, Juklak Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Fakir Miskin

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 10 Agustus 2017 menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126 oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 14 Agustus 2017 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin

Pertimbangan

Permensos No. 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin ini hadir dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 26, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin.

Dasar Hukum

Landasan hukum Permensos No. 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  4. ;
  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Isi Kebijakan

Regulasi eraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin insinya seperti ini:


BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat adalah penghimpunan dan/atau pemberian sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dilakukan atau diterima oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
  2. Penggunaan Sumbangan Masyarakat adalah pemanfaatan dan penyaluran sumbangan masyarakat yang dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
  3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  4. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
  5. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.


Pasal 2

Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin dimaksudkan untuk mendapatkan dana lain yang sah dan tidak mengikat untuk pendanaan Penanganan Fakir Miskin.


Pasal 3

  1. Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin bertujuan untuk:
    1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penanganan Fakir Miskin; dan
    2. mempercepat Penanganan Fakir Miskin.
  2. Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial:
    1. kemiskinan;
    2. ketelantaran;
    3. kecacatan;
    4. keterpencilan;
    5. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
    6. korban bencana; dan/atau
    7. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.


BAB II
TATA CARA PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT



Bagian Kesatu
Umum



Pasal 4

  1. langsung; atau
  2. tidak langsung.


Pasal 5

Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:

  1. uang;
  2. barang; atau
  3. surat berharga.


Pasal 6

  1. Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumbangan berupa uang, barang, dan/atau surat berharga yang diperoleh secara langsung oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
  2. Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sumbangan berupa uang, barang, dan/atau surat berharga yang diperoleh dengan cara mengumpulkan melalui kegiatan sosial oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.


Bagian Kedua
Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Secara Langsung



Pasal 7

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dapat diperoleh dari masyarakat dalam negeri dan luar negeri.
  2. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
  3. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari masyarakat luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Menteri.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.


Pasal 8

  1. Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa uang diserahkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melalui rekening tersendiri yang dibuka oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pembukaan rekening tersendiri oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan uang negara.
  3. Pembukaan rekening tersendiri oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 9

  1. Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa barang dikelola oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.


Pasal 10

  1. Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa surat berharga dicatat sebagai penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima.
  3. Pencatatan dan penilaian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Ketiga
Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Secara Tidak Langsung



Pasal 11

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dengan cara:
    1. mengadakan pertunjukan;
    2. mengadakan bazar;
    3. penjualan barang secara lelang;
    4. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
    5. penjualan perangko amal;
    6. pengedaran daftar derma;
    7. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
    8. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
    9. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
    10. layanan pesan singkat donasi;
    11. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
    12. layanan melalui rekening bank; dan/atau
    13. layanan online.
  2. Jenis cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri


Pasal 12

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara mengadakan pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penjualan karcis dengan harga lebih tinggi atau dengan menjual undangan pertunjukan yang telah ditentukan terlebih dahulu harga yang harus dibayar dari penyumbang.
  2. Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam gedung maupun di tempat terbuka.


Pasal 13

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara mengadakan bazar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara membuka tempat penjualan barang melalui kupon untuk pembelian barang yang disediakan atau dapat langsung membeli barang yang telah disediakan.
  2. Tempat penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilakukan dalam gedung maupun di tempat terbuka.


Pasal 14

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan barang secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menjual barang kepada para penyumbang dengan melakukan penawaran tertinggi hasilnya diperuntukkan untuk sumbangan sosial.


Pasal 15

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara menjual kartu undangan yang sudah ditentukan harganya kepada para penyumbang yang dianggap mampu.


Pasal 16

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan perangko amal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara menjual perangko kepada para penyumbang yang memberikan penawaran harga khusus dan hasil penjualan itu diperuntukkan sebagai sumbangan sosial.


Pasal 17

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara pengedaran daftar derma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:

  1. menggunakan daftar yang sudah ditentukan nama-nama penyumbang kemudian calon penyumbang diminta untuk mengisi jumlah sumbangan yang akan diberikan; dan
  2. menggunakan daftar hadir yang dipersiapkan untuk diisi oleh para penyumbang serta jumlah sumbangan.


Pasal 18

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penempatan kotak sumbangan di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dilakukan dengan menempatkan kotak sumbangan di tempat umum yang telah ditentukan.


Pasal 19

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h dilakukan melalui penjualan barang atau bahan dan jasa dimana penyumbang memberikan sumbangan dengan membayar harga yang melebihi harga pembayaran yang sebenarnya dan telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.


Pasal 20

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara menyampaikan permintaan secara lisan ataupun tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i dilakukan dengan memberikan nomor rekening bank untuk menampung sumbangan uang yang bersifat sukarela dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.


Pasal 21

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara layanan pesan singkat donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j dilakukan dengan cara penyumbang mengirimkan pesan singkat nilai sumbangan yang telah ditentukan yang dilakukan oleh operator yang telah bekerja sama dengan pihak penyelenggara.


Pasal 22

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k dilakukan dengan cara membulatkan ke atas nilai pembelanjaan.


Pasal 23

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara layanan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l dilakukan dengan memberikan nomor rekening bank untuk menampung sumbangan uang yang bersifat sukarela dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.


Pasal 24

  1. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dilaksanakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima dan disetor ke rekening Menteri.
  2. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima dan disetor ke rekening gubernur.
  3. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dilaksanakan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima dan disetor ke rekening bupati/wali kota.


Pasal 25

  1. Seluruh hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterima oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dikelola sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  2. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh Menteri dilaksanakan pada unit kerja yang membidangi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dan harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh gubernur atau bupati/wali kota dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pengumpulan sumbangan masyarakat.
  4. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam bentuk laporan keuangan secara berkala.
  5. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Menteri dalam bentuk laporan keuangan.


Bagian Keempat
Penerimaan Sumbangan Masyarakat Berbentuk Uang



Pasal 26

  1. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke rekening yang ditetapkan dan telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan ke dalam dokumen anggaran Bendahara Umum Negara sebagai pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Sosial sebagai pagu belanja/penggunaan bantuan sosial.
  3. Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
  4. Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Kerja Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.


Pasal 27

  1. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke rekening yang ditetapkan dan telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  2. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan kedalam dokumen anggaran bendahara umum daerah sebagai pendapatan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang dan didalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagai pagu belanja/penggunaan bantuan sosial.
  3. Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diajukan kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat untuk disahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
  4. Kuasa Pengguna Anggaran Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk uang pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.


Pasal 28

Mekanisme penerimaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 mencakup tahapan:

  1. penerimaan ditampung pada rekening Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
  2. menyimpan rekening koran dan bukti setor/transfer sebagai dokumen sumber penerimaan;
  3. pencatatan dan pembukuan kas pendapatan/penerimaan berdasarkan dokumen sumber Pengumpulan Sumbangan Masyarakat;
  4. rekonsiliasi dan pencatatan ulang untuk mengetahui sumber dan/atau asal pendapatan/penerimaan sumbangan;
  5. membuat dan menyiapkan ringkasan hibah/grant summary dan perjanjian hibah/grant aggreement untuk proses permintaan nomor register pendapatan/penerimaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang kepada Kementerian Keuangan;
  6. melaporkan secara tertulis dalam periode tertentu dan berjenjang mengenai pendapatan/penerimaan uang yang bersumber dari Pengumpulan Sumbangan Masyarakat;
  7. melakukan pengawasan secara berkala mengenai pendapatan/penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang; dan
  8. jasa giro yang diterima sebagai pendapatan/penerimaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dicatat dalam Buku Kas Umum oleh Bendahara Penerimaan pada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan yang membidangi penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dan/atau satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.


Bagian Kelima
Penerimaan Sumbangan Masyarakat dalam Bentuk Barang



Pasal 29

  1. Penerimaan barang Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk barang merupakan persediaan.
  2. Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. barang pakai habis; dan
    2. barang tidak pakai habis.


Pasal 30

  1. Persediaan barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut sifatnya dipakai habis dengan jangka waktu pemakaian kurang dari 1 (satu) tahun untuk Penanganan Fakir Miskin.
  2. Persediaan barang pakai habis meliputi :
    1. makanan dan minuman;
    2. kosmetik;
    3. voucher; dan
    4. barang pakai habis lainnya.
  3. Barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menjadi barang bantuan sosial.


Pasal 31

  1. Persediaan barang tidak pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan bagian dari kekayaan negara berupa barang bergerak yang jangka waktu pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun.
  2. Persediaan barang tidak pakai habis diklasifikasikan:
    1. barang yang dapat langsung menjadi barang bantuan sosial;atau
    2. barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sosial.
  3. Barang yang dapat langsung menjadi barang bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    1. peralatan elektronik;
    2. peralatan rumah tangga;
    3. peralatan kantor;
    4. mebeler;
    5. alat kesehatan;
    6. sepeda;
    7. alat pengolah data;
    8. alat komunikasi;
    9. pakaian;
    10. kitab suci;
    11. mainan anak;
    12. kendaraan roda 2 (dua) paling tinggi 150 (seratus lima puluh) cc;dan
    13. barang lainnya yang dapat langsung menjadi barang bantuan sosial.
  4. Barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. kendaraan roda 2 (dua) diatas 150 (seratus lima puluh) cc;
    2. kendaraan roda 4 (empat);
    3. perhiasan mewah;
    4. logam mulia;
    5. aksesoris mewah; dan
    6. barang mewah lainnya.


Pasal 32

Mekanisme penerimaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

  1. penerimaan;
  2. penyimpanan;
  3. pengamanan dan pemeliharaan;
  4. pendistribusian; dan
  5. penghapusan.


Pasal 33

  1. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a harus menyertakan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  2. Kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pemberi sumbangan; dan
    2. penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.
  3. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa dari segi jumlah, mutu, spesifikasi, dan kondisi barang serta kesesuaiannya dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
  4. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat harus menolak barang yang akan diserahkan.
  5. Penolakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat disertai Berita Acara Penolakan.


Pasal 34

  1. Barang yang telah diterima oleh penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat diserahkan kepada Pejabat Pengurus Persediaan.
  2. Barang yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam:
    1. buku barang;
    2. kartu barang;
    3. kartu gudang/kartu kendali barang; dan
    4. kartu persediaan.
  3. Buku barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan buku untuk mencatat barang persediaan yang diterima dan dikeluarkan oleh pejabat pengurus persediaan.
  4. Kartu barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran perjenis barang persediaan.
  5. Kartu gudang/kartu kendali barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran perjenis barang persediaan.
  6. Kartu persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk mencatat daftar sisa barang persediaan.


Pasal 35

Barang yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditatalaksanakan dengan cara:

  1. dicatat dalam aplikasi Sistem Informasi Manjemen dan Akuntansi Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, Laporan Finalisasi Anggaran, dan Neraca; dan
  2. dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.


Pasal 36

  1. Penyimpanan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan kuantitas barang.
  2. Setiap persediaan barang hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat harus disimpan di gudang atau tempat penyimpanan yang layak.
  3. Ketentuan mengenai gudang atau tempat penyimpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan persediaan.


Pasal 37

  1. Pengamanan dan pemeliharaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c harus dilaksanakan penerima sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengamanan barang hasil pengumpulan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
    1. administrasi;
    2. fisik; dan
    3. hukum.
  3. Pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari adanya kehilangan, kerusakan, banjir, dan bahaya kebakaran.
  4. Pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar tetap dapat memberikan daya guna yang optimal dengan menjaga kebersihan, keteraturan, dan kerapihan di gudang/tempat penyimpanan.
  5. Pengamanan barang Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dilakukan oleh pejabat pengurus persediaan secara rutin.
  6. Apabila diperlukan pemeliharaan persediaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan sifat, jenis, dan keadaan barang, maupun keadaan gudang/tempat penyimpanan.
  7. Biaya pemeliharaan barang Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.


Pasal 38

Pendistribusian barang pakai habis dan barang tidak pakai habis yang didistribusikan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 32 huruf d
dilakukan berdasarkan:

  1. perencanaan; atau
  2. permohonan.


Pasal 39

  1. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dapat diajukan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Perencanaan oleh dinas/instansi sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial.


Pasal 40

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat diajukan oleh perseorangan atau lembaga.


Pasal 41

  1. Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus disertai proposal setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi sosial kabupaten/kota dengan tembusan kepada instansi sosial daerah provinsi dengan melampirkan persyaratan:
    1. identitas pemohon berupa nama, alamat, dan nomor telepon;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk;
    3. fotokopi kartu keluarga;dan
    4. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/nama lain.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permohonan atas barang yang dibutuhkan.


Pasal 42

Permohonan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus disertai proposal setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi sosial kabupaten/kota dengan tembusan kepada instansi sosial daerah provinsi dengan melampirkan persyaratan:

  1. identitas pemohon;
  2. barang yang diminta;
  3. data sasaran yang akan dibantu sebagai penerima manfaat dengan nama dan alamat;
  4. dasar hukum pembentukan atau pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  5. jenis pelayanan sosial yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  6. terdaftar di Kementerian Sosial/dinas/instansi sosial daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
  7. surat keterangan domisili.


Pasal 43

  1. Permohonan pemanfaatan hasil sumbangan berbentuk barang harus ditujukan ke Menteri, Pejabat Eselon I, atau Pejabat Eselon II.
  2. Menteri mendisposisikan permohonan kepada masing-masing Unit Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan seleksi, verifikasi, dan telaahan.
  3. Hasil seleksi, verifikasi, dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Menteri atau Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan.


Pasal 44

  1. Menteri dan Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan hasil pengumpulan sumbangan yang telah melalui tahap penelaahan dan pertimbangan teknis dari Unit Kerja Eselon I.
  2. Persetujuan permohonan pengumpulan sumbangan dapat diproses dengan ketentuan:
    1. Unit Kerja Eselon II yang membidangi pengumpulan sumbangan mengajukan nota permintaan persetujuan permohonan hasil pengumpulan sumbangan dengan melampirkan surat telaahan dari Unit Kerja Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya, kepada Menteri atau Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan;
    2. nota permintaan persetujuan permohonan bantuan hasil pengumpulan sumbangan dengan jumlah nilai barang bantuan diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada Menteri, sedangkan jumlah nilai barang bantuan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan; dan/atau
    3. Pejabat Eselon II yang membidangi pengumpulan sumbangan menyerahkan hasil pengumpulan sumbangan kepada Unit Eselon II kepada Unit Eselon II pembuat telahaan bantuan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon berdasarkan nota permintaan persetujuan permohonan yang telah disetujui oleh Menteri atau Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan.


Pasal 45

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan untuk persediaan barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara.


Bagian Keenam
Penerimaan Sumbangan Masyarakat dalam Bentuk Surat Berharga


Pasal 46

Ketentuan mengenai penerimaan sumbangan masyarakat dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerimaan sumbangan masyarakat dalam bentuk uang.


BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENGGUNAAN HASIL SUMBANGAN MASYARAKAT



Bagian Kesatu
Umum



Pasal 47

Penggunaan Sumbangan Masyarakat hanya diperuntukkan bagi Penanganan Fakir Miskin yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.


Pasal 48

  1. Menteri menetapkan kebijakan nasional penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.
  2. Gubernur menetapkan kebijakan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk wilayah provinsi dengan berpedoman pada kebijakan nasional.
  3. Bupati/wali kota menetapkan kebijakan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk wilayah kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi.


Pasal 49

  1. Penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang, uang, dan/atau surat berharga diperuntukkan bagi Penanganan Fakir Miskin.
  2. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
    1. barang hanya diperuntukkan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepadaFakir Miskin; dan/atau
    2. uang dan/atau surat berharga diperuntukkan bagi perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepada Fakir Miskin.
  3. Penggunaan Sumbangan Masyarakat hanya diperuntukkan bagi Penanganan Fakir Miskin yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.


Pasal 50

Hasil sumbangan masyarakat tidak boleh dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan dalam Penanganan Fakir Miskin.


Pasal 51

Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat digunakan untuk Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan dalam bentuk:

  1. pengembangan potensi diri;
  2. bantuan pangan dan sandang;
  3. penyediaan pelayanan perumahan;
  4. penyediaan pelayanan kesehatan;
  5. penyediaan pelayanan pendidikan;
  6. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  7. bantuan hukum; dan/atau
  8. pelayanan sosial.


Pasal 52

  1. Sumbangan masyarakat untuk Penanganan Fakir Miskin berbentuk barang, uang, dan/atau surat berharga harus digunakan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan penerima bantuan bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
  2. Penggunaan barang, uang, dan/atau surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan dibukukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.


BAB V
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN
PENGGUNAAN HASIL SUMBANGAN



Pasal 53

  1. Permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk Penanganan Fakir Miskin dapat diajukan langsung oleh:
    1. perseorangan;
    2. keluarga;
    3. kelompok;
    4. masyarakat; atau
    5. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Permohonan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan proposal kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat uraian singkat mengenai tujuan Penggunaan Sumbangan Masyarakat.
  4. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
    1. identitas pemohon penerima sumbangan masyarakat;
    2. rekomendasi penerima sumbangan masyarakat dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial; dan
    3. kartu keluarga sejahtera atau nama lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  5. Dalam hal pemohon tidak memiliki kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau nama lain yang setingkat di tempat tinggal pemohon.
  6. Dalam hal terjadi bencana, permohonan penggunaan sumbangan masyarakat dapat dilakukan dengan surat rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial setempat.
  7. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil verifikasi dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial setempat.


Pasal 54

  1. Selain proses permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Penggunaan Sumbangan Masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
    1. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
    2. memiliki pengurus;
    3. terdaftar pada instansi sosial;
    4. rekomendasi dari instansi sosial;
    5. daftar calon penerima sumbangan;
    6. rencana pelaksanaan kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari instansi sosial; dan
    7. nomor rekening bank atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial.


Pasal 55

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melaksanakan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf f dikenakan sanksi administratif.


Pasal 56

  1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penghentian pemberian sumbangan masyarakat;
    3. tidak memberikan sumbangan masyarakat pada permohonan berikutnya; dan/atau
    4. pencabutan izin operasional.
  2. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin operasional dengan ketentuan:
    1. peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya;
    2. penghentian pemberian sumbangan masyarakat dilakukan apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
    3. tidak memberikan sumbangan masyarakat pada permohonan berikutnya dilakukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
    4. pencabutan izin operasional dilakukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi, dan tidak melaksanakan penggunaan sumbangan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.


Pasal 57

  1. Sebelum memberikan persetujuan terhadap permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk tim yang bersifat ad hoc.
  2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran atau pertimbangan, memeriksa, memproses, menyeleksi, dan menelaah permohonan yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.


Pasal 58

  1. Tim wajib memeriksa, memproses, menyeleksi, dan menelaah permohonan dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) lengkap diterima.
  2. Hasil seleksi dan telaahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagai pertimbangan dalam pemberian persetujuan atau penolakan permohonan Penggunaan Sumbangan Masyarakat.
  3. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan penggunaan sumbangan masyarakat dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak pertimbangan dari tim diterima.


Pasal 59

Dalam hal permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat disetujui oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bantuan disalurkan kepada pemohon Penggunaan Sumbangan Masyarakat.


Pasal 60

Dalam hal permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat ditolak, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan pertimbangan dari tim diterima.


BAB VI
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN



Pasal 61

Laporan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berupa:

  1. laporan keuangan;
  2. laporan barang; dan/atau
  3. laporan pertanggungjawaban.


Pasal 62

  1. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang digunakan untuk hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang berbentuk uang atau surat berharga dengan tahapan:
    1. permintaan izin pembukaan rekening;
    2. permintaan nomor register;
    3. usulan pengesahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan
    4. pengajuan pengesahan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung/Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung.
  2. Laporan keuangan untuk hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang berbentuk barang dengan tahapan:
    1. penyusunan berita acara serah terima;
    2. permintaan registrasi;
    3. permohonan pengesahan pendapatan; dan
    4. permohonan pengesahan belanja.
  3. Laporan Keuangan dalam penggunaan sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir miskin harus menggunakan sistem akuntansi pemerintah.


Pasal 63

  1. Laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan untuk hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang berbentuk barang.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:
    1. melaporkan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;
    2. menjelaskan hibah dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
    3. penatausahaan dokumen terkait penerimaan hibah.


Pasal 64

  1. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilaksanakan sebagai akuntabilitas hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk uang, barang, dan/atau surat berharga.
  2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. berita acara penerimaan dan penyaluran; dan
    2. dokumentasi uang, barang, dan/atau surat berharga yang diterima dan barang yang disalurkan.
  4. Selain dilaksanakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban juga berasal dari penerima bantuan.
  5. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. fotokopi surat permohonan;
    2. data barang yang diterima;
    3. rincian penggunaan;
    4. penjelasan penggunaan;
    5. dokumentasi bukti barang yang diterima; dan
    6. surat kendaraan bermotor.
  6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya berita acara serah terima.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1126

 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin

Permensos 16/2017, Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Pedoman Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Permensos 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan adanya standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 15 Agustus 2017 dan berlaku setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana, pada tanggal 24 Agustus 2017 di Jakarta.


Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Latar Belakang

Latar belakang yang menjadi pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan adanya standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;

Dasar Hukum

Landasan Yuridis penetapan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. ;
  3. ;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
  10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Konten Kebijakan

Isi kebijakan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah (bukan dalam format asli):


BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah satuan standar yang meliputi standar kualifikasi dan standar pembinaan.
  2. Standar Kualifikasi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  3. Standar Pembinaan adalah kriteria minimal tentang pembinaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  4. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  5. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  6. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  7. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  8. Relawan adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan berdasarkan kesukarelaan.
  9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
  10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  12. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat yang diperoleh dari lembaga pendidikan atau lembaga sertifikasi profesi Pekerja Sosial, lembaga sertifikasi profesi Penyuluh Sosial, dan/atau lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
  13. Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial.
  14. Lembaga Sertifikasi Penyuluh Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Penyuluh Sosial.


Pasal 2

Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk melaksanakan pendayagunaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.


Pasal 3

Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk:

  1. mendeskripsikan profil sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  2. mendeskripsikan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  3. meningkatkan pengembangan standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berbasis sistem pekerjaan sosial mulai dari rekruitmen, manajemen sumber daya manusia, sistem intervensi sumber daya manusia, dan sistem pelatihan; dan
  4. pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.


BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA
PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL



Bagian Kesatu
Umum



Pasal 4

  1. Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:
    1. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
    2. Pekerja Sosial;
    3. Relawan Sosial; dan
    4. Penyuluh Sosial.
  2. Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial serta penangganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Kedua
Tenaga Kesejahteraan Sosial



Pasal 5

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. aparatur sipil negara; dan/atau
    2. masyarakat.
  2. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    1. pegawai negeri sipil; dan/atau
    2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
  3. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Tenaga Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.
  5. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.


Pasal 6

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dikelompokkan dengan nama pendamping sosial.
  2. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pendamping sosial kelompok usaha bersama;
    2. pendamping sosial program keluarga harapan;
    3. pendamping sosial asistensi lanjut usia;
    4. pendamping sosial anak;
    5. pendamping sosial orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome;
    6. pendamping sosial korban perdagangan orang;
    7. pendamping sosial disabilitas berat;
    8. pendamping sosial narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya;
    9. pendamping sosial komunitas adat terpencil;
    10. pendamping sosial komunitas adat terpencil profesional;
    11. pendamping sosial eks narapidana;
    12. pendamping sosial eks wanita tuna susila;
    13. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau
    14. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.


Pasal 7

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak menuntut sebagai pegawai aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
  2. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti proses seleksi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 8

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.


Bagian Ketiga
Pekerja Sosial

  1. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
    1. asisten Pekerja Sosial;
    2. Pekerja Sosial generalis; dan
    3. Pekerja Sosial spesialis.
  2. Pekerja Sosial spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai spesialisasi meliputi:
    1. kebencanaan;
    2. disabilitas;
    3. narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    4. lanjut usia;
    5. orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome;
    6. anak;
    7. kemiskinan;
    8. korban perdagangan orang;
    9. korban tindak kekerasan;
    10. tuna sosial; dan
    11. medis.


Pasal 19

  1. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh asisten Pekerja Sosial.
  2. Asisten Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.


Pasal 11

  1. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c memiliki tugas:
    1. memecahkan masalah;
    2. memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
    3. melakukan analisis kebijakan sosial.
  2. Memecahkan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. membantu orang memecahkan masalahnya;
    2. memberikan pelayanan provisi sosial;
    3. mengembangkan rencana penanganan kasus;
    4. melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas; dan
    5. melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.
  3. Memberdayakan dan sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;
    2. mengembangkan program;
    3. mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
    4. melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi; dan
    5. memberikan pelayanan perlindungan.
  4. Melakukan analisis kebijakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.
  5. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau masyarakat.


Pasal 12

  1. Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.


Pasal 13

  1. Pekerja sosial yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial harus memiliki izin praktik.
  2. Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial.


Bagian Keempat
Relawan Sosial



Pasal 14

  1. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
    1. pekerja sosial masyarakat;
    2. karang taruna;
    3. tenaga pelopor perdamaian;
    4. taruna siaga bencana;
    5. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
    6. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat; g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
    7. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
    8. kader rehabilitasi berbasis keluarga;
    9. penyuluh sosial masyarakat;
    10. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
    11. Lembaga Peduli Keluarga; dan/atau
    12. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan.
  3. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.


Pasal 15

Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus tercatat dan terdaftar di Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.


Pasal 16

  1. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.


Pasal 17

Dalam hal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai Relawan.


Bagian Kelima
Penyuluh Sosial



Pasal 18

  1. Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial.
  2. Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penyuluhan sosial kepada:
    1. PMKS;
    2. PSKS; dan/atau
    3. masyarakat.
  3. Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu gerak dasar dan gerak awal dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  4. Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan melakukan proses perubahan perilaku.
  5. Penyuluh Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
    1. mandiri; dan/atau
    2. penugasan sebagai aparatur sipil negara;
  6. Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja di instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.


Pasal 19

  1. Penyuluh Sosial dalam melaksanakan penyuluhan sosial wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Penyuluh Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.


BAB III
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL



Bagian Kesatu
Pengadaan



Pasal 20

  1. Manajemen sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dilakukan terhadap pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  2. Pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    1. analisa kebutuhan;
    2. rekruitmen; dan
    3. penempatan.


Pasal 21

Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, merupakan teknik untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan beban kerja.


Pasal 22

Rekruitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan analisa beban kerja secara terukur, transparan, dan akuntabel.


Pasal 23

  1. Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, merupakan penugasan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan kompetensi.
  2. Penempatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis, rasio, bobot, dan bidang tugas dalam penanganan masalah sosial.


Bagian Kedua
Kompetensi



Pasal 24

Kompetensi merupakan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki untuk melaksanakan tugas di bidang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.


Pasal 25

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

  1. kompetensi dasar;
  2. kompetensi teknis; dan
  3. kompetensi ahli.


Pasal 26

  1. Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi aspek:
    1. Pengetahuan;
    2. keterampilan; dan
    3. sikap.
  2. Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  3. Kompetensi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
    1. memiliki kemampuan melaksanakan peran sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan etika;
    2. memiliki kemampuan mengaplikasikan dan mengembangkan teori Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan dalam intervensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
    3. memiliki kemampuan melakukan kajian guna mengembangkan model pelayanan sosial yang dapat diaplikasikan; dan
    4. memiliki kemampuan membangun relasi dengan penerima manfaat dan lingkungan sosial.


Bagian Ketiga
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial



Pasal 27

Peningkatan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan melalui:

  1. pelatihan kompetensi teknis; dan
  2. pembinaan karier.


Pasal 28

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.


Pasal 29

Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial.


Bagian Keempat
Peningkatan Kompetensi Pekerja Sosial



Pasal 30

Peningkatan kompetensi Pekerja Sosial dapat dilaksanakan melalui:

  1. pendidikan profesi;
  2. pelatihan kompetensi teknis;
  3. pembinaan karier; dan
  4. praktik pekerjaan sosial.


Pasal 31

  1. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
  2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah lulus pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi.


Pasal 32

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam praktik pekerjaan sosial sesuai dengan jenis pelayanan.


Pasal 33

  1. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pekerja Sosial.
  2. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rasio minimal kinerja Pekerja Sosial.


Pasal 34

  1. Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diprioritaskan kepada kelompok sasaran yang mengalami:
    1. kemiskinan;
    2. ketelantaran;
    3. disabilitas;
    4. keterpencilan;
    5. ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku;
    6. korban bencana; dan/atau
    7. korban tindak kekerasan, eksplotasi, dan diskriminasi;
  2. Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PMKS dan PSKS.


Pasal 35

Ruang lingkup praktik pekerjaan sosial meliputi:

  1. praktik mandiri;
  2. praktik di panti Pemerintah/pemerintah daerah;
  3. praktik di Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
  4. praktik di masyarakat.


Pasal 36

Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang telah lulus sertifikasi.


Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin praktik ditetapkan oleh Menteri.


Bagian Kelima
Peningkatan Kompetensi Relawan Sosial



Pasal 38

  1. Peningkatan kompetensi Relawan Sosial dapat dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis.
  2. Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.


Bagian Keenam
Peningkatan Kompetensi Penyuluh Sosial



Pasal 39

Peningkatan kompetensi Penyuluh Sosial dapat dilaksanakan melalui:

  1. pendidikan profesi;
  2. pelatihan kompetensi teknis; dan
  3. pembinaan karier.


Pasal 40

  1. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
  2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah lulus pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi.


Pasal 41

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.


Pasal 42

  1. Pembinaan karier disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Penyuluh Sosial.
  2. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rasio minimal kinerja Penyuluh Sosial.


Bagian Ketujuh
Kinerja



Pasal 43

Untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan ditetapkan kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.


Pasal 44

Kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari aparatur sipil negara ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 45

Kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat diatur dalam perjanjian kerja antara sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial masyarakat dengan pimpinan satuan kerja sebagai pemberi kerja.


Bagian Kedelapan
Remunerasi



Pasal 46

  1. Remunerasi merupakan imbalan yang layak sesuai dengan prinsip remunerasi dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab.
  2. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan.
  5. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Relawan Sosial berupa tali asih sesuai dengan ketersediaan keuangan negara.
  6. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.


BAB IV
PENGHARGAAN DAN SANKSI



Pasal 47

  1. Penghargaan diberikan kepada sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berdedikasi dan mengabdikan diri dengan jasa luar biasa.
  2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota.
  3. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
    1. piagam;
    2. plakat;
    3. piala; dan/atau
    4. insentif.
  4. Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.
  5. Penghargaan yang diberikan oleh gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan ketentuan di masing-masing daerah.


Pasal 48

Mekanisme pemberian penghargaan Menteri Sosial bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial meliputi:

  1. dinas sosial daerah kabupaten/kota mengusulkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang berprestasi luar biasa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
  2. dinas sosial daerah provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan dimaksud;
  3. hasil verifikasi oleh dinas sosial provinsi diusulkan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial; dan
  4. Menteri Sosial menetapkan penerima penghargaan.


Pasal 49

  1. Sanksi diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peringatan tertulis; dan/atau
    2. pemberhentian sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.
  3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB V
PENDANAAN



Pasal 50

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  3. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  4. sumbangan masyarakat; dan/atau
  5. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Pasal 51

  1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiataan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.


Pasal 52

  1. Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial pada setiap akhir tahun anggaran.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



Pasal 53

  1. Menteri Sosial melakukan pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan Sosial kepada pemerintah daerah provinsi.
  2. Gubernur melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial di wilayahnya.


Pasal 54

  1. Pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pembinaan teknis dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur, bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 55

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 56

Tenaga pendamping program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, atau Penyuluh Sosial.


Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial untuk dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat bulan Desember 2017.


Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2017
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1167

 

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Permensos 21 tahun 2017 tentang Kartu Penyandang Disabilitas

KPD - Kartu Penyandang Disabilitas

Permensos Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas diterbitkan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa pada 28 November 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 4 Desember 2017 pada Berita Negara Nomor 1730 tahun 2017. Permensos 21/2017 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 121 UU 6 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

  1. Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
  2. Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Permensos No. 21 tahun 2017 : Kartu Penyandang Disabilitas

Permensos Nomor 21 tahun 2017 memiliki 2 lampiran. Lampiran 1 tentang Formulir Permohonan Pendaftaran Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) dan tata cara pengisian formulir permohonan KPD yaitu dengan mengisikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa/lainnya, Jenis Permohonan KPD, Nama Lengkap Pemohon, NIK : Nomor Induk Kependudukan, Jenis Kelamin, Ragam Disabilitas, Pas Photo berukuran 2 x 3 dengan latar belakang merah, Cap Jempol, Tanda Tangan, Tanda tangan Kepala Desa / Lurah / atau nama lainnya, Nama Instansi Sosial. Kesemuanya disikan pada kotak-kotak kolom yang tersedia dalam lampiran 1. Lampiran 2 berisi tentang Bentuk Kartu Penyandang Disabilitas.

Dalam Pasal 2 Permensos tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD. Pasal 3 menyebutkan tujuan penerbitan KPD yaitu : Penerbitan KPD bertujuan memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bagaimana dengan Penetapan, Perbitan dan Penyampaian KPD?

Dijelaskan dalam Pasal 4 Permensos No. 21 tahun 2017 tentang Penerbitan KPD bahwa :

  1. Penerima KPD merupakan Penyandang Disabilitas yang telah terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
  2. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
  3. Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
  4. Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
  5. Data nasional Penyandang Disabilitas yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.
  6. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan nama dan alamat.
  7. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah serta dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Permensos tentang Kartu Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD yang diterbitkan langsung oleh Menteri Sosial, mendapatkan nomer register Disabilitas yang diurusi oleh Direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas. Sementara itu bagi yang belum mendapatkan KPD maka dia harus mendaftarkan diri dahulu ke dalam data Nasional Penyandang Disabilitas (Pasal 6 ayat 1). Kemudian setelah terdaftar maka harus melaporkan diri kepada Kepala Desa atau Nagari jika ada perubahan (ayat 2 Pasal 6). Lurah/Kades atau kepala Nagari wajib melaporkannya kepada pemerintah di atasnya, kemudian bupati hingga gubernur dan jika diperlukan akan diadakan verifikasi.

Tata Cara Pendaftaran, Penerbitan dan Distribusi Kartu Penyandang Disabilitas - KPD

Tata Cara Pendaftaran Kartu Penyandang Disabiltias dijelaskan dalam Pasal 7 Permensos 21/2017 tentang KPD yaitu dengan :

  1. mengisi formulir pendaftaran di dinas sosial Kabupaten/Kota,
  2. menyerahkan surat keterangan bukti disabilitas yang ditandatangani oleh petugas kesehatan setempat;
  3. menyerahkan foto diri terbaru; dan
  4. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.

Kemudian Dinas sosial daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pendaftaran untuk mendapatkan KPD atau kepada dinas sosial daerah provinsi. Pemerintah Provinsi selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Kementrian Sosial.

Pasal 8 menjelaskan bilamana Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus sendiri, hal tersebut dapat dikuasakan : Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak mampu hadiruntuk mendaftarkan diri guna mendapatkan KPD ke dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dikuasakan kepada pihak lain. Pihak lain dapat berupa keluarga/wali, pendamping yang ditunjuk oleh Dinas Sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau organisasi Penyandang Disabilitas.

Kartu Penyandang Disabilitas dibiayai dengan APBN dan diterbitkan Kementrian Sosial berdasarkan data nasional dan data pendaftaran. Pencetakan Kartu Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh direktorat urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

Setelah dicetak maka Kartu Penyandang Disabilitas - KPD akan didistribusikan oleh Kementrian Sosial melalui Direktorat rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas. Jika KPD hilang atau rusak maka proses dimulai dari pendaftaran awal. Berlaku pula jika ada perubahan data, hingga diterbitkannya KPD atau yang baru.

Ragam Disabilitas

Dalam mengisi Formulir Pendafataran Kartu Penyandang Disabilitas ada pilihan untuk mengisi ragam disabilitas. Ragam disabilitas menurut dimaksud adalah:

  • (A) Penyandang Disabilitas Fisik;
  • (B) Penyandang Disabilitas Intelektual;
  • (C) Penyandang Disabilitas Mental;
  • (D) Penyandang Disabilitas Netra;
  • (E) Penyandang Disabilitas Rungu; dan
  • (F) Penyandang Disabilitas Wicara.

Permensos No. 21 tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas

Lampiran 1 Permensos No. 21 tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas

Lampiran 2 Permensos No. 21 tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas

Permensos 26 Tahun 2017, Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Permensos 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial. Konflik Sosial sendiri maksudnya adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial ditandatangani Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 28 November 2017 di Jakarta.

Selanjutnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial diundangakan dan diberlakukan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 54 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 11 Januari 2018 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Latar Belakang

Peertimbangan yang melatarbelakangi penerbitan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Dasar Hukum

Menjadi landasan hukum kebijakan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

Isi Kebijakan

Isi kebijakan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial adalah:


BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peratudan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
  2. Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik.
  3. Pencegahan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
  4. Pemulihan Pascakonflik Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
  5. Korban Konflik Sosial adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cidera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat sosial politik dan ekonomi.
  6. Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
  7. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
  8. Kearifan Lokal adalah tatanan keyakinan nilai dan kebiasaan dalam masyarakat yang telah berakar dan menjadi pegangan hidup sehingga tercipta keharmonian dalam masyarakat.
  9. Keserasian Sosial adalah kondisi sosial yang menjamin terciptanya relasi dan interaksi sosial antarwarga masyarakat yang dinamis, selaras, dan seimbang untuk hidup berdampingan secara damai berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan persaudaraan sejati.
  10. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
  11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.


Pasal 2

Penanganan Konflik Sosial meliputi:

  1. Pencegahan Konflik Sosial;
  2. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  3. Pemulihan Pascakonflik Sosial.


BAB II
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL



Pasal 3

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pencegahan Konflik Sosial.
  2. Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
    1. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
    2. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
    3. meredam potensi Konflik Sosial;
    4. membangun sistem peringatan dini; dan
    5. mencegah bencana sosial termasuk radikalisme,terorisme, bencana sosial ekonomi, dan bencana sosial politik.


Pasal 4

Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

  1. pemetaan daerah rawan Konflik Sosial;
  2. bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini;
  3. penguatan kampung Keserasian Sosial;
  4. penguatan kepranataan Kearifan Lokal;
  5. penguatan berketahanan sosial komunitas; dan
  6. pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian.


Pasal 5

  1. Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan untuk memetakan daerah yang masuk dalam kategori berpotensi Konflik Sosial.
  2. Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan indeks Keserasian Sosial di wilayah tertentu.
  3. Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani masalah Konflik Sosial serta pengkajian sosial bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga yang berkompeten.
  4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kegiatan:
    1. pengkajian;
    2. kompilasi hasil pengkajian lintasinstansi; dan
    3. laporan pengkajian.


Pasal 6

  1. Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditujukan kepada petugas dan/atau masyarakat untuk menemukenali gejala akan terjadinya Konflik Sosial di masyarakat.
  2. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
    1. Kementerian Sosial; dan
    2. dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  3. Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. mencegah terjadinya Konflik Sosial;
    2. menentukan tingkat kerawanan;
    3. menentukan skala prioritas sasaran program;
    4. menetapkan sasaran program; dan
    5. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Penanganan Konflik Sosial.


Pasal 7

  1. Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antarmasyarakat di wilayah rawan Konflik Sosial.
  2. Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
    1. seleksi daerah rawan Konflik Sosial;
    2. bimbingan teknis sumber daya;
    3. pembentukan forum Keserasian Sosial;
    4. verifikasi dan validasi data forum dan kegiatan;
    5. pendampingan;
    6. penyaluran bantuan; dan
    7. supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.


Pasal 8

  1. Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
    1. penguatan pranata sosial;
    2. penguatan teknologi yang berkembang di tingkat lokal;
    3. penguatan kepemimpinan lokal dalam penyelesaian Konflik Sosial;
    4. tradisi dan mekanisme dalam pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial; dan/atau
    5. pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal untuk pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial.
  2. Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
    1. sarasehan;
    2. forum dialog;
    3. konferensi; dan/atau
    4. pentas seni dan budaya.


Pasal 9

  1. Penguatan berketahanan sosial komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan serangkaian kegiatan penguatan komunitas yang bertujuan:
    1. melindungi warga masyarakat dari berbagai risiko perubahan sosial;
    2. mendorong partisipasi seluruh warga masyarakat dalam proses pembangunan;
    3. mengendalikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat; dan
    4. memelihara Kearifan Lokal yang digunakan untuk memelihara perdamaian.
  2. Penguatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penguatan kampung Keserasian Sosial.
  3. Penguatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penguatan forum ketahanan sosial komunitas.


Pasal 10

  1. Pembentukan forum ketahanan sosial komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertujuan untuk memperkuat nilai kebersamaan, kegotongroyongan, toleransi, dan kesetiakawanan sosial untuk mencegah Konflik Sosial.
  2. Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah komunikasi, informasi, dan kerja sama antarwarga dalam Penanganan Konflik Sosial di wilayahnya.
  3. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan, meningkatkan, dan memelihara komunikasi, informasi, dan kerja sama dalam memperkuat ketahanan sosial komunitas.
  4. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    1. memelihara Kearifan Lokal;
    2. memelihara Keserasian Sosial;
    3. melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial;
    4. memperkuat jaringan komunikasi, informasi, dan kerja sama;
    5. memelihara kondisi damai di masyarakat; dan
    6. mencegah dan mengantisipasi paham radikalisme di lingkungan masyarakat.
  5. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di:
    1. desa/kelurahan/nama lain;
    2. kecamatan;
    3. daerah kabupaten/kota;
    4. daerah provinsi; dan/atau
    5. nasional.
  6. Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat kolektif dan keterwakilan dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya termasuk Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial lainnya.
  7. Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh:
    1. kepala desa/lurah/nama lain untuk kepengurusan forum di tingkat desa atau nama lain;
    2. camat untuk kepengurusan forum di tingkat kecamatan;
    3. bupati/wali kota untuk kepengurusan forum di tingkat daerah kabupaten/kota;
    4. gubernur untuk kepengurusan forum di tingkat daerah provinsi; dan
    5. Menteri untuk kepengurusan forum di tingkat nasional.


Pasal 11

  1. Tenaga pelopor perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk melakukan Penanganan Konflik Sosial.
  2. Pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu dalam proses koordinasi, mediasi, informasi, dan komunikasi dalam menangani Konflik Sosial.
  3. Tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan manajemen Konflik Sosial, pelatihan logistik, pelatihan konseling, dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  4. Perekrutan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari relawan sosial masyarakat.


Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan Konflik Sosial diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.


BAB III
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR



Bagian Kesatu
Umum



Pasal 13

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar ditujukan kepada:
    1. Korban Konflik Sosial; dan
    2. Pengungsi.
  2. Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat kondisi kedaruratan.
  3. Kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.


Bagian Kedua
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Konflik Sosial



Pasal 14

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi bantuan penyediaan:
    1. pangan;
    2. sandang; dan
    3. pelayanan psikososial.
  2. Pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk korban bencana.
  3. Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    1. bimbingan dan konsultasi;
    2. konseling;
    3. terapi psikososial;
    4. pemulihan trauma;
    5. pendampingan; dan/atau
    6. rujukan.


Bagian Ketiga
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi termasuk Kebutuhan
Spesifik Perempuan, Anak, dan Kelompok Orang yang
Berkebutuhan Khusus



Pasal 15

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi bantuan penyediaan:
    1. pangan;
    2. sandang;
    3. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    4. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
    5. pelayanan psikososial;
    6. penampungan serta tempat hunian; dan
    7. dapur umum.
  2. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik perempuan, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi ketersediaan kebutuhan untuk penyembuhan dari trauma.
  3. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi:
    1. pengasuhan;
    2. tempat bermain; dan
    3. penyembuhan dari trauma.
  4. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik kelompok orang yang berkebutuhan khusus, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi:
    1. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan
    2. bantuan sosial khusus.


Pasal 16

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk korban bencana.
  2. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi bantuan penyediaan:
    1. tangki air; dan/atau
    2. toilet umum.
  3. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi penyediaan tenda atau bilik kasih sayang dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan.
  4. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e meliputi:
    1. bimbingan dan konsultasi;
    2. konseling;
    3. terapi psikososial;
    4. pemulihan trauma;
    5. pendampingan; dan/atau
    6. rujukan.
  5. Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan dukungan psikososial dalam bentuk sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya pelaksana psikososial.
  6. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa penampungan serta tempat hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f meliputi:
    1. pembuatan barak;
    2. pemanfaatan gedung sekolah;
    3. balai desa; dan
    4. fasilitas umum lainnya.
  7. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g meliputi:
    1. pendirian dapur umum lapangan;
    2. penyiapan logistik;
    3. penyiapan tenaga pelaksana dapur umum;
    4. perlengkapan makan; dan/atau
    5. perlengkapan dapur lainnya sesuai dengan kebutuhan.


Pasal 17

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik perempuan berupa ketersediaan kebutuhan untuk penyembuhan dari trauma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

  1. bimbingan dan konsultasi;
  2. konseling;
  3. terapi psikososial;
  4. pemulihan trauma;
  5. pendampingan; dan/atau
  6. rujukan.


Pasal 18

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diutamakan dilakukan oleh orang tua dan keluarga.
  2. Dalam hal orang tua dan keluarga tidak ada, pengasuhan dapat dilakukan oleh keluarga alternatif atau pengganti yang ditunjuk oleh dinas sosial setempat.


Pasal 19

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa tempat bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b disesuaikan dengan usia anak.


Pasal 20

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa penyembuhan dari trauma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c disesuaikan dengan permasalahan anak.


Pasal 21

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik orang yang berkebutuhan khusus berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 22

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik orang yang berkebutuhan khusus berupa bantuan sosial khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b merupakan peralatan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi korban.
  2. Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    1. kaca mata;
    2. alat bantu dengar;
    3. kruk;
    4. tongkat; dan/atau
    5. kursi roda.


Bagian Keempat
Tata Cara Permintaan dan Pemberian Bantuan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar


Pasal 23

  1. Permintaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
  2. Prosedur permintaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan penambahan persediaan cadangan logistik dan kebutuhan lain kepada kepala dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan laporan kejadian Konflik Sosial dan data Korban Konflik Sosial serta pengungsian dan data Pengungsi;
    2. dalam hal persediaan cadangan logistik di gudang kabupaten/kota telah menipis atau habis digunakan, kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dapat mengajukan tambahan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan berupa berita acara serah terima barang yang telah disalurkan kepada masyarakat Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;
    3. kepala dinas sosial daerah provinsi mengajukan permohonan tambahan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan kebutuhan; dan
    4. dalam hal bantuan sosial di gudang provinsi telah menipis atau habis digunakan, kepala dinas sosial daerah provinsi dapat mengajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan.


Pasal 24

Dalam hal situasi Konflik Sosial atau darurat, dinas sosial daerah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan langsung kebutuhan dasar Korban Konflik Sosial serta kebutuhan dasar Pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus dengan melampirkan rekomendasi bupati/wali kota yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.


Pasal 25

  1. Tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada Korban Konflik Sosial dan Pengungsi dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh petugas dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan tenaga pelopor dan taruna siaga bencana di tempat tinggalnya serta petugas kecamatan dan kelurahan/desa/nama lain;
    2. penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada Korban Konflik Sosial dan Pengungsi diserahkan melalui camat atau lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya dengan dibuatkan berita acara serah terima; dan
    3. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan daftar nama penerima bantuan.
  2. Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


BAB IV
PEMULIHAN PASCAKONFLIK SOSIAL



Pasal 26

Pemulihan Pascakonflik Sosial meliputi:

  1. rekonsiliasi; dan
  2. rehabilitasi.


Pasal 27

  1. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan sebagai kesepakatan yang ditempuh melalui perundingan dan hasilnya menjadi komitmen bersama untuk mengakhiri perselisihan.
  2. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengakuan terhadap peristiwa masa lalu dan berusaha untuk melupakannya dengan membina hubungan baru yang lebih baik.
  3. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
    1. para pihak bersedia berdamai;
    2. komunikasi/duduk bersama;
    3. saling introspeksi diri terhadap kesalahan masalah lalu dengan membuka sejarah yang ada; dan
    4. orientasi ke masa depan.
  4. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
    1. penguatan kapasitas;
    2. reunifikasi sosial;
    3. dialog prarekonsiliasi;
    4. upacara kesepakatan rekonsiliasi; dan
    5. bantuan sosial.
  5. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau satuan tugas Penanganan Konflik Sosial.


Pasal 28

  1. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan rehabilitas sosial yang dimaksudkan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
  2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pemulihan psikososial Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;
    2. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
    3. penguatan relasi sosial untuk kesejahteraan masyarakat; dan/atau
    4. penguatan ekonomi.
  3. Pemulihan psikososial Korban Konflik Sosial dan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
    1. bimbingan dan konsultasi;
    2. konseling;
    3. terapi psikososial;
    4. pemulihan trauma;
    5. pendampingan; dan/atau
    6. rujukan.
  4. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
    1. pengasuhan;
    2. penyembuhan trauma perempuan dan anak;
    3. tempat bermain anak;
    4. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan/atau
    5. bantuan sosial.
  5. Penguatan relasi sosial untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui reintegrasi sosial dan penguatan kampung damai.
  6. Penguatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui usaha ekonomi produktif dan/atau pengembangan kelompok usaha bersama.


BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Bagian Kesatu
Pemantauan



Pasal 29

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial.


Pasal 30

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertujuan untuk mengetahui:

  1. kegiatan yang dilaksanakan;
  2. permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan;
  3. metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan;
  4. perubahan perilaku Korban Konflik Sosial; dan
  5. peningkatan kualitas hidup.


Pasal 31

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
  3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
  4. Pemantauan dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.


Bagian Kedua
Evaluasi



Pasal 32

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial pada setiap akhir tahun anggaran.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
PELAPORAN



Pasal 33

  1. Bupati/wali kota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Konflik Sosial.
  2. Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial di daerahnya kepada Menteri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang dalam negeri.
  3. Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun.
  4. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 54

 

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

[ Gambar oleh David Morier (1705?–1770) - , Domain Publik, ]

Permensos 26 Tahun 2018, Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Permensos 26 Tahun 2018, Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sekarang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018. Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 28 November 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemnkumham RI pada tanggal 13 Desember 2018 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Status

Pada saat Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Status Berlaku, dan mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928).

Latar Belakang

Menjadi pertimbangan sekaligus pertimbangan keluarnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah:

  1. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan;
  2. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum memiliki landasan hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6033);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

Isi Kebijakan

Adapun isi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah sebagai berikut:


BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  2. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat.
  3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  5. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  6. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
  7. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
  8. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
  9. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
  10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui uuuvbpendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
  11. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
  12. Pendampingan adalah aktivitas yang dilakukan Pekerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan pendamping anak dalam penanganan ABH yang meliputi upaya pencegahan, pendampingan dalam proses peradilan formal, pendampingan dalam proses peradilan restoratif berbasis masyarakat, serta pendampingan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.
  13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
  14. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.
  15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.


Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

  1. menjadi acuan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH;
  2. memberikan perlindungan kepada ABH yang memerlukan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial;
  3. meningkatkan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH; dan
  4. menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial ABH dan lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.


Pasal 3

Sasaran Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  2. LPKS;
  3. instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak;
  4. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
  5. penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;
  6. ABH; dan
  7. masyarakat.


BAB II
HAK ABH



Pasal 4

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

  1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  2. dipisahkan dari orang dewasa;
  3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  4. melakukan kegiatan rekreasional;
  5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  9. tidak dipublikasikan identitasnya;
  10. memperoleh Pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  11. memperoleh advokasi sosial;
  12. memperoleh kehidupan pribadi;
  13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
  14. memperoleh pendidikan;
  15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
  16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 5

  1. Anak yang menjalani masa pidana berhak:
    1. mendapat pengurangan masa pidana;
    2. memperoleh asimilasi;
    3. memperoleh cuti mengunjungi Keluarga/Keluarga Pengganti;
    4. memperoleh pembebasan bersyarat;
    5. memperoleh cuti menjelang bebas;
    6. memperoleh cuti bersyarat; dan
    7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 6

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua pelindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 7

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

  1. upaya rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  2. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  3. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.


Pasal 8

  1. Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani pelindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
  2. Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani pelindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
  3. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial dari lembaga atau instansi yang menangani pelindungan anak.
  4. Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan pelindungan dapat memperoleh pelindungan dari lembaga yang menangani pelindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB III
PERSYARATAN ABH



Pasal 9

  1. Persyaratan ABH yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial terdiri atas:
    1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
    2. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
    3. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi;
    4. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
    5. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.
  2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan status titipan penegak hukum.
  3. Anak Korban dan Anak Saksi diutamakan menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dalam Keluarga.
  4. Dalam hal Anak Korban dan Anak Saksi tidak dapat di Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di tempatkan di Keluarga Pengganti atau lembaga pengasuhan anak.


Pasal 10

  1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat:
    1. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
    2. ditempatkan di LPKS.
  2. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan hasil musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.
  3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diajukan.
  4. Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali dan penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  5. Persyaratan penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
    1. surat permohonan penempatan dari penyidik;
    2. hasil keputusan antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional;
    3. berita acara serah terima penempatan;
    4. surat keterangan sehat dari dokter pada saat dititipkan ke LPKS paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
    5. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS.
  6. Dalam hal Anak akan ditempatkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diduga mengalami kekerasan fisik dan/atau mental harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.


Pasal 11

  1. Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat ditempatkan di LPKS apabila:
    1. pada saat penangkapan tidak ada ruang pelayanan khusus anak;
    2. tidak tersedia lembaga penempatan anak sementara; atau
    3. untuk melindungi keamanan Anak.
  2. Persyaratan penerimaan Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
    1. surat permohonan penitipan;
    2. berita acara serah terima penitipan;
    3. surat pernyataan bersama mengenai keamanan Anak yang ditempatkan di LPKS.
    4. resume/kronologis kasus; dan
    5. laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  3. Jangka waktu penitipan Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
    1. tingkat penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari;
    2. tingkat penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari;
    3. tingkat pengadilan negeri paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
    4. tingkat pengadilan tinggi paling lama 25 (dua puluh lima) hari; atau
    5. tingkat kasasi di Mahkamah Agung paling lama 35 (tiga puluh lima) hari.
  4. LPKS wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada lembaga penitip mengenai akan berakhirnya jangka waktu penitipan Anak paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu penitipan dengan tembusan kepada atasan lembaga penitip sesuai dengan kewenangannya dalam proses hukum yang berjalan.
  5. Lembaga penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjemput Anak yang berada di LPKS.
  6. Dalam hal Anak tidak dijemput oleh lembaga penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Anak dikembalikan kepada orang tua/wali.
  7. Pengawasan Anak yang dititipkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga penitip.
  8. Dalam hal Anak yang dititipkan di LPKS akan mengikuti ujian sekolah, pimpinan LPKS mengajukan permohonan kepada penyidik untuk memberikan izin kepada Anak guna mengikuti ujian di sekolah atau di LPKS.


Pasal 12

  1. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat:
    1. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
    2. ditempatkan di LPKS.
  2. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan Diversi.
  3. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
  4. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.
  5. Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali dan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  6. Persyaratan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
    1. surat permohonan penempatan dari penyidik Anak;
    2. hasil keputusan musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional;
    3. berita acara serah terima penempatan;
    4. surat keterangan sehat dari dokter pada saat dititipkan ke LPKS paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
    5. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS.
  7. Dalam hal Anak akan ditempatkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diduga mengalami kekerasan fisik dan/atau mental harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.


Pasal 13

  1. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat:
    1. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
    2. ditempatkan di LPKS.
  2. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan dan/atau putusan pengadilan.
  3. Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali atau penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  4. Penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun.
  5. Jangka waktu penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional berdasarkan hasil laporan perkembangan Anak.
  6. Anak dalam LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya penempatan di dalam LPKS dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan, berkelakuan baik, dan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
  7. Persyaratan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
    1. salinan atau petikan penetapan dan/atau putusan pengadilan;
    2. berita acara pelaksanaan penetapan dan/atau putusan pengadilan;
    3. laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan dan/atau laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional; dan
    4. surat pernyataan tanggung jawab orang tua/wali/jaksa penuntut umum/pembimbing kemasyarakatan dalam mendukung proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.


Pasal 14

  1. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dapat diserahkan kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti atau ditempatkan di LPKS apabila:
    1. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
    2. tindak pidana ringan;
    3. tindak pidana tanpa korban;
    4. tindak pidana delik aduan; atau
    5. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum daerah provinsi setempat.
  2. Penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan menyerahkan surat pernyataan persetujuan orang tua/wali untuk menjadi klien dan surat pernyataan persetujuan anak untuk menjadi klien.
  3. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah yang diprakarsai oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  4. Kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di pusat kesejahteraan sosial.
  5. Kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan Anak dan Keluarga/Keluarga Pengganti Anak, Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti Anak Korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparatur desa/kelurahan/nama lain.
  6. Selain melibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kesepakatan musyawarah dapat melibatkan bintara pembinaan desa, bhayangkara pembina keamanan, ketertiban masyarakat, atau pihak lain yang terkait.
  7. Penyerahan Anak kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti dan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Pasal 15

Format:

  1. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c, Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 12 ayat (6) huruf c, dan Pasal 13 ayat (7) huruf b;
  2. surat pernyataan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf e, Pasal 11 ayat (2) huruf c, dan Pasal 12 ayat (6) huruf e;
  3. laporan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e;
  4. surat serah terima anak titipan pada Keluarga/Keluarga Pengganti; dan
  5. surat pemberitahuan kepada lembaga penitip mengenai akan berakhirnya jangka waktu penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2),

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


BAB IV
REHABILITASI SOSIAL



Pasal 16

Rehabilitasi Sosial ABH bertujuan agar:

  1. ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak Anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri; dan
  2. tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ABH.


Pasal 17

  1. Rehabilitasi Sosial ABH dilakukan di:
    1. LPKS untuk Anak;
    2. instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi; atau
    3. Keluarga/Keluarga Pengganti.
  2. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi.


Pasal 18

  1. Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dengan tahapan:
    1. pendekatan awal;
    2. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
    3. penyusunan rencana pemecahan masalah;
    4. pemecahan masalah atau intervensi;
    5. resosialisasi;
    6. terminasi; dan
    7. bimbingan lanjut.
  2. Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.


Pasal 19

Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas:

  1. sosialisasi dan konsultasi;
  2. identifikasi;
  3. motivasi;
  4. seleksi; dan
  5. penerimaan.


Pasal 20

  1. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga Rehabilitasi Sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.
  2. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai program layanan yang akan diterima oleh ABH.
  3. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  4. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang sesuai meliputi brosur, video, iklan, pusat layanan pengaduan, dan/atau seminar.


Pasal 21

  1. Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami masalah ABH.
  2. Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas ABH.
  3. Kelengkapan berkas ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Pasal 10 sampai dengan Pasal 14.


Pasal 22

  1. Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat ABH serta dukungan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.
  2. Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk konseling dan dukungan kelompok.


Pasal 23

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan ABH sebagai penerima layanan Rehabilitasi Sosial.


Pasal 24

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan ABH.


Pasal 25

  1. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.
  2. Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. persiapan;
    2. pengumpulan data dan informasi;
    3. analisis; dan
    4. temu bahas kasus.
  3. Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya membangun hubungan antara Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi dengan ABH.
  4. Kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi ABH.
  5. Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan ABH.
  6. Kegiatan temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan ABH.


Pasal 26

  1. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi ABH.
  2. Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. membuat skala prioritas kebutuhan ABH;
    2. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan ABH; dan
    3. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.


Pasal 27

  1. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah atau intervensi bagi ABH.
  2. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pemenuhan kebutuhan dasar;
    2. terapi psikososial;
    3. terapi mental dan spiritual; dan
    4. kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.


Pasal 28

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi:

  1. pengasuhan;
  2. permakanan;
  3. sandang;
  4. tempat tinggal;
  5. fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan/atau kartu identitas anak;
  6. akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar; dan
  7. perbekalan kesehatan.


Pasal 29

Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku ABH ke arah yang adaptif.


Pasal 30

  1. Terapi mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamanan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH.
  2. Terapi mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya, dan disiplin yang dilaksanakan secara individu atau kelompok.


Pasal 31

Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.


Pasal 32

  1. Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e merupakan upaya pengembalian ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.
  2. Resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Reintegrasi Sosial untuk mempersiapkan ABH, Keluarga/Keluarga Pengganti, dan masyarakat untuk menerima kembali anak di Keluarga dan masyarakat.


Pasal 33

  1. Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial pada ABH.
  2. Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada:
    1. ABH telah selesai mengikuti Rehabilitasi Sosial;
    2. ABH dirujuk untuk mendapatkan pelayanan di tempat lain;
    3. ABH yang melarikan diri dan tidak ditemukan; atau
    4. ABH meninggal dunia.
  3. Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terdiri atas:
    1. identifikasi keberhasilan yang telah dicapai ABH dari aspek biopsikososial dan spiritual; dan/atau
    2. kunjungan kepada Keluarga/Keluarga Pengganti dan pihak terkait dengan kehidupan ABH.


Pasal 34

  1. Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantauan perkembangan ABH setelah ABH kembali ke Keluarga/ Keluarga Pengganti dan masyarakat.
  2. Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan, pengembangan, dan pemantapan sosialisasi, usaha kerja, dan dukungan masyarakat sehingga ABH memiliki kestabilan dalam keberfungsian sosial ABH.


Pasal 35

  1. Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dalam bentuk:
    1. motivasi dan diagnosis psikososial;
    2. perawatan dan pengasuhan;
    3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    4. bimbingan mental dan spiritual;
    5. bimbingan fisik;
    6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
    7. pelayanan aksesibilitas;
    8. bantuan dan asistensi sosial;
    9. bimbingan resosialisasi;
    10. bimbingan lanjut; dan/atau
    11. rujukan.
  2. Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi.


Pasal 36

  1. Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial ABH.
  2. Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dukungan, pujian, nasihat, dan penghargaan.


Pasal 37

  1. Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial ABH.
  2. Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
    1. Keluarga;
    2. Keluarga Pengganti;
    3. panti sosial;
    4. pusat Rehabilitasi Sosial;
    5. rumah singgah; dan/atau
    6. rumah perlindungan sosial.


Pasal 38

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada ABH agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.


Pasal 39

  1. Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku ABH berdasarkan ajaran agama atau keyakinan yang dianutnya.
  2. Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    1. pengenalan norma agama, susila, kesopanan, dan hukum yang berlaku di masyarakat;
    2. pendidikan agama;
    3. internalisasi ketaatan pada norma dan etika; dan
    4. bimbingan kesehatan mental.


Pasal 40

  1. Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani ABH.
  2. Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    1. olah raga;
    2. aktivitas harian yang terjadwal untuk anak; dan/atau
    3. bimbingan rekreasional.


Pasal 41

  1. Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial ABH agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
  2. Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan:
    1. individual;
    2. kelompok; dan
    3. kemasyarakatan.


Pasal 42

  1. Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi ABH guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.
  2. Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memudahkan ABH dalam memenuhi hak dasarnya.


Pasal 43

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada ABH yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.


Pasal 44

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan ABH agar dapat diterima kembali ke dalam Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.


Pasal 45

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian ABH setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.


Pasal 46

  1. Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar ABH memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.
  2. Formulir rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


BAB V
REINTEGRASI SOSIAL



Pasal 47

  1. Reintegrasi Sosial merupakan proses penyiapan ABH untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga/ Keluarga Pengganti dan masyarakat.
  2. Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
    1. penyatuan kembali ABH ke dalam lingkungan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat; dan
    2. menghindari stigma ABH di dalam Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.


Pasal 48

Reintegrasi Sosial dilaksanakan pada saat ABH telah selesai menjalani:

  1. proses pidana maupun Diversi di setiap tingkatan proses hukum;
  2. proses Rehabilitasi Sosial hasil kesepakatan musyawarah;
  3. Rehabilitasi Sosial di LPKS; atau
  4. Rehabilitasi Sosial di instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi.


Pasal 49

  1. Reintegrasi Sosial dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:
    1. menyiapkan kondisi psikologis ABH;
    2. menyiapkan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat;
    3. mengembalikan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti;
    4. pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH; dan
    5. terminasi.
  2. Menyiapkan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempelajari dan mengevaluasi hasil pelaksanaan resosialisasi.
  3. Menyiapkan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui koordinasi antara Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dengan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat mengenai waktu pelaksanaan Reintegrasi Sosial.
  4. Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) koordinasi dilakukan dengan menghubungkan ABH pada sistem pelayanan lanjutan seperti pelatihan keterampilan, lembaga pendidikan, atau lapangan kerja.
  5. Mengembalikan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyerahkan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti.
  6. Pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi ABH yang telah kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti.
  7. Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah dipastikan ABH dalam kondisi aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, dan diterima oleh Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.


Pasal 50

Dalam hal terjadi penolakan oleh Keluarga atau masyarakat terhadap ABH, Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial mencarikan Keluarga Pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
STANDAR LEMBAGA



Bagian Kesatu
Umum



Pasal 51

Standar lembaga penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH bertujuan:

  1. memberikan arah dan pedoman penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH oleh LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi;
  2. memberikan perlindungan terhadap ABH dari kesalahan praktik; dan
  3. meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan pada LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi.


Bagian Kedua
LPKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak



Paragraf 1
Umum



Pasal 52

  1. LPKS merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak berupa Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  2. Lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi merupakan lembaga yang menangani Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Anak Korban dan Anak Saksi.
  3. LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar.
  4. Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas aspek:
    1. status lembaga;
    2. visi dan misi lembaga;
    3. struktur organisasi;
    4. sumber daya manusia;
    5. sarana dan prasarana;
    6. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban; dan
    7. program pelayanan.


Paragraf 2
Status Lembaga



Pasal 53

  1. LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota merupakan unit pelaksana teknis yang menangani Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.
  2. Pembentukan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 54

  1. Status LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum.
  2. Selain memiliki status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi harus terdaftar di Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial sesuai dengan kewenangannya.


Pasal 55

Dalam hal di daerah kabupaten/kota belum terdapat LPKS atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, ABH dapat dirujuk ke LPKS atau lembaga kesejahteraan sosial anak terdekat yang berbadan hukum.


Pasal 56

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari dinas sosial daerah provinsi.


Paragraf 3
Visi dan Misi Lembaga



Pasal 57

Visi dan misi LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b berdasarkan pada visi dan misi yang ingin dicapai oleh lembaga.


Paragraf 4
Struktur Organisasi



Pasal 58

  1. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
    1. pimpinan lembaga;
    2. bidang administrasi; dan
    3. bidang teknis Rehabilitasi Sosial.
  2. Pimpinan lembaga dan bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus memahami Rehabilitasi Sosial bagi ABH.


Paragraf 5
Sumber Daya Manusia



Pasal 59

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d, meliputi tenaga bidang:

  1. administrasi;
  2. teknis Rehabilitasi Sosial; dan
  3. penunjang.


Pasal 60

Sumber daya manusia bidang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas pelaksana urusan:

  1. rumah tangga;
  2. personalia;
  3. surat menyurat; dan
  4. keuangan.


Pasal 61

  1. Sumber daya manusia bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:
    1. Pekerja Sosial Profesional; dan
    2. Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Selain sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menyediakan:
    1. dokter;
    2. psikiater;
    3. psikolog;
    4. instruktur keterampilan; dan
    5. pembimbing rohani.
  3. Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan profesi dan/atau lembaga/instansi lain.


Pasal 62

Sumber daya manusia bidang penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, terdiri atas:

  1. pengasuh;
  2. petugas dapur;
  3. petugas kebersihan;
  4. satpam/petugas keamanan; dan/atau
  5. supir.


Paragraf 6
Sarana dan Prasarana



Pasal 63

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e, meliputi:

  1. sarana dan prasarana fisik; dan
  2. instrumen teknis Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.


Pasal 64

Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

  1. perkantoran yang terdiri atas ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
  2. ruang pelayanan teknis yang terdiri atas rumah antara, ruang pekerja sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial, ruang asrama, ruang pengasuh, ruang konseling psikososial, ruang terapi psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olah raga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
  3. ruang pelayanan umum yang terdiri atas ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
  4. peralatan lembaga Rehabilitasi Sosial yang terdiri atas peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
  5. alat transportasi yang terdiri atas alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
  6. sandang dan pangan bagi anak.


Pasal 65

  1. Instrumen teknis Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b merupakan komponen yang digunakan dalam proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  2. Instrumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Paragraf 7
Ketersediaan Dana, Manajemen Pengelolaan, dan
Pertanggungjawaban



Pasal 66

Sumber pendanaan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf f berasal dari dana mandiri, baik dari lembaga maupun luar lembaga seperti donatur, tanggung jawab dunia usaha, dan masyarakat untuk mengelola penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.


Pasal 67

  1. Dana yang dimiliki LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.
  2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), manajemen pengelolaannya harus dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Manajemen pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban.


Pasal 68

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Paragraf 8
Program Pelayanan



Pasal 69

Program pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf g dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.


Bagian Ketiga
Tipologi



Pasal 70

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak diklasifikasikan menjadi:

  1. kelas A;
  2. kelas B; dan
  3. kelas C.


Pasal 71

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dengan
kriteria:

  1. memperoleh nilai akreditasi A;
  2. menjadi rujukan nasional; dan
  3. wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah provinsi.


Pasal 72

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dengan
kriteria:

  1. memperoleh nilai akreditasi A;
  2. menjadi rujukan provinsi; dan
  3. wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota.


Pasal 73

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dengan
kriteria:

  1. memperoleh nilai akreditasi B; dan
  2. wilayah kerjanya hanya mencakup 1 (satu) daerah kabupaten/kota.


BAB VII
PENDAMPINGAN



Pasal 74

  1. Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
    1. Anak;
    2. Anak Korban dan Anak Saksi; dan/atau
    3. Keluarga/Keluarga Pengganti ABH.
  3. Pendampingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan kepada:
    1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
    2. Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
    3. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi;
    4. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
    5. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.
  4. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat dan/atau setiap tingkat pemeriksaan.
  5. Pendamping bagi Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi harus dilakukan oleh pendamping yang berbeda.
  6. Apabila dalam melaksanakan Pendampingan Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi terdapat ancaman keselamatan terhadap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dapat meminta perlindungan dari Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.


Pasal 75

  1. Pendampingan ABH harus diberikan pada saat Rehabilitasi Sosial ABH di dalam LPKS, Keluarga/ Keluarga Pengganti, dan masyarakat.
  2. Pendampingan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
  3. Dalam memberikan Pendampingan ABH Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh relawan sosial yang telah mendapatkan pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
  4. Pendampingan Anak Korban dan Anak Saksi dilaksanakan pada saat dan/atau dalam setiap tingkat pemeriksaan.
  5. Dalam hal Anak Korban dan Anak Saksi terancam keselamatannya, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial wajib merujuk Anak Korban dan Anak Saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.


Pasal 76

Pendamping dalam melaksanakan tugasnya dengan mekanisme:

  1. menerima penugasan Pendampingan;
  2. mempelajari kasus;
  3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
  4. melakukan Pendampingan di dalam dan di luar proses hukum;
  5. memberikan Pendampingan psikososial;
  6. mendampingi di dalam maupun di luar lembaga; dan
  7. menyusun laporan pelaksanaan Pendampingan.


Pasal 77

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebelum mengikuti proses Diversi melakukan persiapan sebagai berikut:

  1. assesmen;
  2. memberikan pemahaman dan penjelasan tentang maksud dan tujuan proses Diversi pada Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti;
  3. pendekatan untuk mengetahui harapan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti pada proses Diversi;
  4. menyiapkan laporan sosial;
  5. menyerahkan laporan sosial kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait; dan
  6. koordinasi dengan pihak terkait.


Pasal 78

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada saat mengikuti proses Diversi memiliki tugas sebagai berikut:

  1. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk memastikan kesiapan mengikuti proses Diversi;
  2. memastikan kenyamanan dan keamanan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti selama proses Diversi;
  3. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti pada saat memberikan keterangan pada saat proses Diversi;
  4. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti agar dapat mengendalikan diri dan emosi selama proses Diversi;
  5. membacakan hasil laporan sosial dan rekomendasi; dan
  6. menandatangani berita acara Diversi dan surat kesepakatan Diversi.


Pasal 79

Jika proses Diversi berhasil, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki tugas sebagai berikut:

  1. memastikan bahwa Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti mendapat surat penetapan pengadilan;
  2. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa kesepakatan Diversi dilaksanakan;
  3. melakukan Pendampingan untuk proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial;
  4. melakukan bimbingan lanjutan untuk memastikan hak Anak terpenuhi dan memperoleh perlindungan; dan
  5. membuat laporan perkembangan kasus dan menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan penanganan ABH.


Pasal 80

Jika proses Diversi tidak berhasil, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki tugas sebagai berikut:

  1. memberikan penguatan dan pemahaman kepada Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan;
  2. memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan korban;
  3. mendampingi Anak Korban untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan;
  4. membuat laporan perkembangan kasus dan menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan penanganan ABH; dan
  5. koordinasi dengan pihak terkait.


Pasal 81

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam proses Pendampingan Anak Korban di tingkat penyidikan, melakukan tugas sebagai berikut:

  1. memastikan bahwa Anak Korban terpenuhi hak dan mendapatkan perlindungan;
  2. memastikan bahwa proses penyidikan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Korban;
  3. memastikan bahwa Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti telah siap untuk mengikuti proses penyidikan;
  4. memastikan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti tidak mendapatkan tekanan, intimidasi, dan cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan selama proses penyidikan;
  5. memastikan Anak Korban mendapatkan Pendampingan dari Keluarga/Keluarga Pengganti atau petugas pendamping selama proses penyidikan; dan f. membuat laporan perkembangan kasus.


Pasal 82

  1. Pada saat memeriksa Anak Korban, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa ke luar ruang sidang.
  2. Pada saat pemeriksaan Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga/Keluarga Pengganti, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
  3. Dalam hal Anak Korban tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban didengar keterangannya:
    1. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
    2. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh Keluarga/Keluarga Pengganti, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.


Pasal 83

Keluarga/Keluarga Pengganti, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

  1. memberikan penguatan kepada Anak Korban sebelum memasuki ruang sidang;
  2. memastikan kesiapan Anak Korban untuk bertemu dengan pelaku;
  3. menyampaikan kepada Hakim dan Jaksa apabila Anak Korban tidak dapat dipertemukan dengan pelaku dalam persidangan;
  4. memastikan kondisi Anak Korban siap untuk memberikan keterangan kepada Hakim; dan
  5. memberikan pertimbangan dalam proses persidangan jika diminta oleh Hakim.


Pasal 84

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam proses Pendampingan Anak Korban dan Keluarga/ Keluarga Pengganti di luar proses hukum bertugas sebagai berikut:

  1. kunjungan rumah;
  2. melakukan asesmen;
  3. identifikasi kebutuhan;
  4. rencana intervensi;
  5. pelaksanaan intervensi;
  6. menghubungkan Anak Korban dengan sistem sumber sesuai kebutuhan Anak Korban; dan
  7. memberikan penguatan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti.


BAB VIII
PEMBAGIAN KEWENANGAN



Bagian Kesatu
Pemerintah Pusat



Pasal 85

Menteri memiliki kewenangan:

  1. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan penanganan ABH;
  2. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial lingkup nasional;
  3. melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup nasional yang tidak dapat dilayani di tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota;
  4. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  5. menetapkan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  6. menetapkan tipologi LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  7. melakukan dan memfasilitasi dalam penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  8. menghimpun dan mengompilasi data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima pelayanan lingkup nasional;
  9. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH; dan
  10. mengalokasikan anggaran permakanan ABH selama Anak berada di LPKS pada saat penangkapan dan penahanan.


Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi



Pasal 86

Gubernur memiliki kewenangan:

  1. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi atau lintaskabupaten/kota;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan standar Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lintaskabupaten/kota di wilayahnya;
  3. melakukan kerja sama dengan daerah provinsi lain dan daerah kabupaten/kota dengan daerah provinsi lain serta kerja sama antarkabupaten/kota di wilayahnya;
  4. melaksanakan Rehabilitasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi yang tidak dapat dilayani di tingkat daerah kabupaten/kota;
  5. melakukan dan memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pendanaan dalam pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi;
  6. menghimpun dan mengompilasikan data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima layanan lingkup daerah provinsi;
  7. memberikan rekomendasi usulan penetapan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi kepada Menteri; dan
  8. pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi.


Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Pasal 87

Bupati/wali kota memiliki kewenangan:

  1. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial lingkup daerah kabupaten/kota;
  2. melaksanakan penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  3. menetapkan keputusan sumber daya manusia penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  4. melakukan kerja sama dengan daerah kabupaten/kota lain;
  5. melakukan dan memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pendanaan dalam pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah kabupaten/kota;
  6. memiliki data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima layanan lingkup daerah kabupaten/kota;
  7. melaksanakan dan memfasilitasi Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial berbasis masyarakat di pusat kesejahteraan sosial;
  8. mengajukan usulan penetapan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH kepada dinas sosial daerah provinsi;
  9. melakukan pembinaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH berbasis masyarakat; dan
  10. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah kabupaten/kota.


BAB IX
PENDANAAN



Pasal 88

Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH memiliki sumber dana yang dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. sumbangan dari masyarakat;
  4. dana hibah dalam negeri atau luar negeri; dan/atau
  5. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Pasal 89

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH.


Pasal 90

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya guna perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XI
PELAPORAN



Pasal 91

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH sesuai dengan kewenangannya.


Pasal 92

  1. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan setiap tahun.
  2. Bentuk dan tata cara laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



Pasal 93

  1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup nasional.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup daerah provinsi.
  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup daerah kabupaten/kota.


Pasal 94

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 95

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 96

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2018

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASAMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1642

 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

[ Sumber Foto : By Clemensfranz - Own work, , ]

Permensos 5 Tahun 2018, Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Pada tanggal 24 Mei 2018 Menteri Sosial Idrus Marham menandatangani Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ini untuk merespons semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia dengan kompleksitas permasalahannya memerlukan standar lembaga dan rehabilitasi sosial lanjut usia.

Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780 pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Latar Belakang

Latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah dengan pertimbangan:

  1. bahwa semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia dengan kompleksitas permasalahannya memerlukan standar lembaga dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;

Dasar Hukum

Landasan penerbitan kebijakan Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744);

Isi Kebijakan

Isi regulasi Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah seperti di bawah ini:


BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
  2. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial adalah suatu Standar pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar panti sosial.
  3. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  4. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
  5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
  6. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
  7. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah lembaga/unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia yang didirikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
  8. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya di singkat LKSLU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia yang di bentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  9. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  10. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  11. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.


Pasal 2

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pembentukan lembaga dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.


Pasal 3

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan:

  1. menjadi acuan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
  2. memberikan perlindungan bagi Lanjut Usia yang memerlukan Rehabilitasi Sosial;
  3. meningkatkan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
  4. menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pembentukan lembaga dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.


Pasal 4

Sasaran Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia meliputi:

  1. Pemerintah Pusat;
  2. Pemerintah Daerah provinsi;
  3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  4. LKSLU; dan
  5. masyarakat.


BAB II
STANDAR REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA



Bagian Kesatu
Umum



Pasal 5

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia harus memperhatikan prinsip:

  1. diutamakan tetap dalam lingkungan keluarga, panti merupakan alternatif terakhir;
  2. nondiskriminatif dan imparsial; dan
  3. pelayanan yang holistik, komprehensif, dan inklusif.


Pasal 6

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan agar:

  1. mampu melaksanakan keberfungsian sosial Lanjut Usia yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
  2. terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberfungsian sosial Lanjut Usia.


Pasal 8

  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
  2. Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pertolongan profesional kepada Lanjut Usia yang ditujukan pada perubahan perilaku untuk mewujudkan keberfungsian sosial.
  3. Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
    1. keluarga;
    2. masyarakat; dan
    3. panti sosial.


Pasal 9

  1. Pendekatan profesi pekerjaan sosial di keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pendekatan pendampingan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar Lanjut Usia.
  2. Pendekatan profesi pekerjaan sosial di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dengan melibatkan sumber daya lokal dan nilai- nilai masyarakat setempat.
  3. Pendekatan profesi pekerjaan sosial di panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pendekatan Rehabilitasi Sosial individu dan kelompok yang melibatkan interdisipliner.


Pasal 10

  1. Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.
  2. Metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Kedua
Bentuk



Pasal 11

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dalam bentuk:

  1. motivasi dan diagnosis psikososial;
  2. perawatan dan pengasuhan;
  3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  4. bimbingan mental spiritual;
  5. bimbingan fisik;
  6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  7. pelayanan aksesibilitas;
  8. bantuan dan asistensi sosial;
  9. bimbingan resosialisasi;
  10. bimbingan lanjut; dan/atau
  11. rujukan.


Pasal 12

Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.


Pasal 13

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.


Pasal 14

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Lanjut Usia agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.


Pasal 15

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.


Pasal 16

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani Lanjut Usia.


Pasal 17

Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.


Pasal 18

Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi Lanjut Usia guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.


Pasal 19

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada Lanjut Usia yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.


Pasal 20

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Lanjut Usia agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.


Pasal 21

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian Lanjut Usia setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.


Pasal 22

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Lanjut Usia memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.


Bagian Ketiga
Tahapan



Pasal 23

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dengan tahapan:

  1. pendekatan awal;
  2. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
  3. penyusunan rencana pemecahan masalah;
  4. pemecahan masalah atau intervensi;
  5. resosialisasi;
  6. terminasi; dan
  7. pembinaan lanjut.


Pasal 24

Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

  1. sosialisasi dan konsultasi;
  2. identifikasi;
  3. motivasi;
  4. seleksi dan penetapan; dan
  5. penerimaan.


Pasal 25

Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan upaya:

  1. menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai keberadaan lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
  2. memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung Rehabilitasi Sosial dengan melaksanakan penjangkauan, penyuluhan, dan promosi.


Pasal 26

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan proses mengumpulkan informasi terkait dengan isu permasalahan dan kebutuhan Lanjut Usia dengan melaksanakan pendataan, verifikasi, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.


Pasal 27

Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan upaya menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan Lanjut Usia untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial.


Pasal 28

Seleksi dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan upaya penentuan dan penetapan calon Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.


Pasal 29

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan Lanjut Usia dengan menandatangani kontrak Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan lembaga Rehabilitasi Sosial dengan keluarga/wali.


Pasal 30

  1. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya yang dapat dimanfaatkan dalam Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. terbangunnya hubungan baik antara tim asesmen dengan Lanjut Usia; dan
    2. terjalinnya hubungan baik antara tim asesmen dengan keluarga/wali Lanjut Usia.
  3. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. data diri Lanjut Usia; dan
    2. kondisi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.
  4. Permasalahan yang dialami Lanjut Usia pada saat datang ke lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia meliputi:
    1. potensi dan sumber daya yang dimiliki Lanjut Usia; dan
    2. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen menggunakan formulir.
  5. Potensi dan sumber daya yang dimiliki Lanjut Usia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan:
    1. riwayat hidup Lanjut Usia;
    2. riwayat rehabilitasi;
    3. riwayat medis;
    4. pemenuhan kebutuhan dasar pada saat ini;
    5. struktur dan sejarah keluarga; dan
    6. kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal Lanjut Usia.


Pasal 31

  1. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pengungkapan dan pemahaman masalah awal dan lanjutan yang dilakukan melalui kegiatan temu bahas kasus.
  3. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. tujuan;
    2. sasaran;
    3. kegiatan;
    4. pendekatan;
    5. strategi;
    6. teknik;
    7. petugas;
    8. waktu pelaksanaan; dan
    9. indikator keberhasilan.


Pasal 32

  1. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah Lanjut Usia.
  2. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. bimbingan fisik dan kesehatan;
    2. bimbingan sosial;
    3. bimbingan psikologis;
    4. bimbingan mental dan kerohanian;
    5. bimbingan vokasional;
    6. pelayanan aksesibilitas; dan
    7. rujukan.


Pasal 33

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan kegiatan menyiapkan Lanjut Usia untuk diterima kembali di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.


Pasal 34

  1. Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan kegiatan pengakhiran Rehabilitasi Sosial kepada Lanjut Usia.
  2. Pengakhiran Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Lanjut Usia:
    1. telah menyelesaikan program Rehabilitasi Sosial;
    2. mengajukan permintaan untuk tidak meneruskan Rehabilitasi Sosial;
    3. meninggal dunia; atau
    4. keterbatasan lembaga dalam memberikan rehabilitasi dan memberikan rujukan.


Pasal 35

  1. Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g merupakan kegiatan yang diberikan kepada Lanjut Usia yang telah selesai mengikuti Rehabilitasi Sosial, di dalam maupun di luar lembaga.
  2. Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Lanjut Usia mampu:
    1. melaksanakan fungsi sosial;
    2. menjaga pemulihan;
    3. mengembangkan potensi diri; dan
    4. menciptakan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial secara kondusif.
  3. Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
    1. penguatan potensi diri dan pemeliharaan pemulihan;
    2. informasi dan konsultasi;
    3. bimbingan keterampilan;
    4. akses layanan pendidikan;
    5. akses layanan kesehatan;
    6. usaha ekonomi produktif;
    7. pendampingan perseorangan dan/atau kelompok;
    8. penguatan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar; dan/atau
    9. penyediaan layanan pemulasaraan atau pemakaman.


BAB III
STANDAR KELEMBAGAAN



Bagian Kesatu
Umum



Pasal 36

  1. Standar lembaga Lanjut Usia berlaku sebagai Standar lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Standar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. status lembaga;
    2. visi dan misi lembaga;
    3. pendirian, perizinan, dan akreditasi;
    4. program layanan;
    5. struktur organisasi;
    6. sumber daya manusia;
    7. sarana dan prasarana; dan
    8. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban.


Bagian Kedua
Status lembaga



Pasal 37

  1. Lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota merupakan unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Pembentukan lembaga Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 38

  1. Status lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum.
  2. Selain memiliki status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia juga wajib mendaftar kepada Kementerian Sosial atau dinas sosial sesuai dengan kewenangannya.


Bagian Ketiga
Visi dan Misi Lembaga



Pasal 39

Lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia didasarkan pada visi dan misi yang ingin dicapai oleh lembaga dalam menyelenggarakan Rehabilitas Sosial Lanjut Usia.


Bagian Keempat
Pendirian, Perizinan, dan Akreditasi



Pasal 40

Pendirian, perizinan, dan akreditasi LKSLU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Kelima
Program Layanan



Pasal 41

Program layanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.


Bagian Keenam
Struktur Organisasi



Pasal 42

  1. Struktur organisasi terdiri atas:
    1. pimpinan;
    2. bidang administrasi; dan/atau
    3. bidang teknis Rehabilitasi Sosial.
  2. Pimpinan dan bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus memahami Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia.


Bagian Ketujuh
Sumber Daya Manusia



Pasal 43

Sumber Daya Manusia Rehabilitasi Sosial meliputi tenaga:

  1. administrasi;
  2. tenaga teknis; dan
  3. tenaga penunjang.


Pasal 44

Sumber daya bidang adminstrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas pelaksana urusan:

  1. personalia;
  2. rumah tangga;
  3. surat menyurat; dan/atau
  4. keuangan.


Pasal 45

  1. Sumber daya manusia bidang tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
    1. Pekerja Sosial Profesional;
    2. tenaga medis atau perawat;
    3. tenaga psikologi;
    4. tenaga instruktur;
    5. tenaga rohaniawan;
    6. tenaga psikiater; dan
    7. tenaga fisioterapi.
  2. Sumber daya manusia bidang tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dan rujukan


Pasal 46

Sumber daya manusia bidang tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c terdiri atas:

  1. pramu-werdha;
  2. juru masak;
  3. satpam/keamanan;
  4. tukang kebun;
  5. tenaga kebersihan;
  6. pramu-jenazah;
  7. tukang cuci; dan
  8. supir.


Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana



Pasal 47

Sarana dan prasarana lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia meliputi:

  1. sarana dan prasarana fisik; dan
  2. sarana dan prasarana nonfisik.


Pasal 48

Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

  1. perkantoran yang terdiri atas ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, serta dapur;
  2. ruang pelayanan teknis yang terdiri atas ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang observasi, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, serta ruang kesenian;
  3. ruang pelayanan umum yang terdiri atas ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
  4. peralatan lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia yang terdiri atas peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, serta peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
  5. alat transportasi yang terdiri atas alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
  6. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.


Pasal 49

Sarana dan prasarana nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Huruf b meliputi instrumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.


Bagian Kesembilan
Ketersediaan Dana, Manajemen Pengelolaan, dan
Pertanggungjawaban



Paragraf 1
Ketersediaan Dana



Pasal 50

LKSLU harus memiliki dana mandiri dari lembaga maupun dari luar lembaga seperti donatur, tanggung jawab dunia usaha, dan masyarakat untuk mengelola penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia.


Paragraf 2
Manajemen Pengelolaan Dana



Pasal 51

  1. Ketersediaan dana wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia.
  2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan secara tertib, sesuai dengan kepatutan pengelolaan dana yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kepentingan penerima pelayanan.
  3. Manajemen pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana.


Paragraf 3
Pertanggungjawaban



Pasal 52

Pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap pengelolaan dana dilakukan secara periodik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kepatutan pengelolaan keuangan profesional.


BAB IV
PERAN MASYARAKAT



Pasal 53

  1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
    1. perseorangan;
    2. keluarga;
    3. organisasi keagamaan;
    4. organisasi sosial kemasyarakatan;
    5. lembaga swadaya masyarakat;
    6. organisasi profesi;
    7. badan usaha;
    8. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
    9. lembaga kesejahteraan sosial asing yang memiliki izin operasional.


Pasal 54

  1. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana.
  2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
    1. membuat forum komunikasi;
    2. melakukan penelitian;
    3. membentuk lembaga rehabilitasi;
    4. mengadakan seminar dan diskusi;
    5. memberikan saran dan pertimbangan dalam program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
    6. menyediakan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagai Relawan Sosial;
    7. menghubungkan Lanjut Usia dengan sistem sumber pelayanan; dan
    8. menyisihkan atau menyediakan dana badan usaha untuk penanganan Lanjut Usia.


Pasal 55

LKSLU harus berperan serta dalam jejaring kerja dan menyertakan berbagai pihak yang berkepentingan untuk kolaborasi, koordinasi dan kerja sama dalam pencapaian tujuan LKSLU.


Pasal 56

LKSLU perlu memiliki akses dan jaringan yang menyertakan berbagai sumber di luar LKSLU dan dinas sosial yang dapat mendukung dan mengembangkan berbagai layanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.


BAB V
PENDANAAN



Pasal 57

Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia memiliki sumber dana yang dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. sumbangan dari masyarakat;
  4. dana hibah dalam negeri atau luar negeri; dan
  5. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Bagian Kesatu
Pemantauan



Pasal 58

  1. Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin Standar kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin terlaksananya Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung, supervisi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.


Pasal 59

  1. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standardisasi.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. verifikasi status kelembagaan;
    2. perubahan perilaku penerima pelayanan;
    3. peningkatan kualitas pelayanan;
    4. usaha penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan; dan
    5. standardisasi metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan.


Bagian Kedua
Evaluasi



Pasal 60

  1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilakukan oleh Menteri dan/atau unit lembaga yang ditunjuk untuk pelaksanaan evaluasi.
  2. Hasil evaluasi Standar Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia digunakan untuk:
    1. akreditasi dari lembaga pelaksana Rehabilitasi Sosial;
    2. bahan masukan untuk menentukan besaran bantuan dan/atau keberlanjutan/terminasi; dan
    3. peningkatan mutu layanan secara nasional.


BAB VII
SUPERVISI DAN PELAPORAN



Pasal 61

  1. Supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia oleh Menteri.
  2. Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peningkatan Standar pengelolaan administrasi;
    2. peningkatan Standar Rehabilitasi Sosial; dan
    3. peningkatan dukungan sumber daya manusia.
  3. Peningkatan Standar pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    1. Standar operasional dan prosedur;
    2. petugas pelaksana pelayanan; dan
    3. sarana dan prasarana.
  4. Peningkatan Standar Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. metode dan teknik Rehabilitasi Sosial; dan
    2. nilai dan etika pelaksana Rehabilitasi Sosial.
  5. Peningkatan dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
    1. pemberian motivasi; dan
    2. bantuan pemecahan masalah sehubungan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.


Pasal 62

  1. Lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menyampaikan laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di daerah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
  2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lambat setiap tahun anggaran.
  3. Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2018

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDRUS MARHAM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 780

 

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

[ Sumber Foto : Oleh di - Transferred from to Commons., Domain Publik, ]

Permensos 6 Tahun 2016, Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ada dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 22 April 2016. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 27 April 2016 di Jakarta.

Setelah diundangakan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini diberlakukan , maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk badan usaha;
  2. bahwa tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari investasi sosial badan usaha;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Dasar Hukum

Melandasi penerbitan regulasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 2273);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Isi Regulasi

Regulasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial isinya adalah:


BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  2. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba.
  3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  5. Investasi Sosial adalah biaya sosial yang harus disediakan oleh Badan usaha untuk membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sosial sebagai upaya memelihara kelangsungan usaha jangka panjang.
  6. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, Badan Usaha, dan/atau perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.


Pasal 2

  1. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai upaya Badan Usaha untuk melaksanakan Investasi Sosial dalam jangka panjang.
  2. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
    1. tertanganinya berbagai permasalahan sosial;
    2. terentaskannya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
    3. terwujudnya peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat; dan
    4. terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.


Pasal 3

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan prinsip:

  1. akuntabilitas;
  2. transparansi;
  3. etika bisnis;
  4. saling menguntungkan;
  5. keberlanjutan;
  6. pemenuhan hak dasar; dan
  7. asas manfaat.


Pasal 4

Sasaran Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah:

  1. kemiskinan;
  2. ketelantaran;
  3. kecacatan;
  4. keterpencilan;
  5. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  6. korban bencana; dan/atau
  7. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.


BAB II
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL



Pasal 5

  1. Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
    1. tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha; dan
    2. tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha.
  2. Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di dalam lingkungan perusahaan.
  3. Tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di luar lingkungan perusahaan yang meliputi lingkungan sekitar perusahaan dan lingkungan lainnya.
  4. Lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lingkungan di luar kabupaten/kota atau provinsi.


Pasal 6

Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan komitmen untuk:

  1. memberikan kesempatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rekruitmen perusahaan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, garis keturunan, dan golongan;
  2. memperlakukan karyawan dan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan kesetaraan tanpa diskriminasi;
  3. meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan Badan Usaha;
  4. melaksanakan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan; dan
  5. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarganya.


Pasal 7

Tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan komitmen untuk:

  1. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di sekitar perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
  2. memberikan dukungan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  3. mendukung pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan;
  4. mengutamakan sumber daya lokal di lingkungannya; dan
  5. melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan.


Pasal 8

  1. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dilaksanakan secara perseorangan, kelompok, organisasi, asosiasi, atau mitra usaha.
  2. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui pemberdayaan sosial.


BAB III
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA



Pasal 9

  1. Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu dibentuk Forum.
  2. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang dibentuk oleh Menteri.


Pasal 10

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dibentuk untuk:

  1. membantu Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  2. membantu dan memfasilitasi, pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bidang Kesejehteraan Sosial;
  3. mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.


Pasal 11

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha mempunyai fungsi:

  1. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
  2. menyelenggarakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan kepada pihak lainnya;
  3. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
  4. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha kepada pihak lain; dan
  5. menyelenggarakan pendidikan masyarakat tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.


Pasal 12

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada prinsip:

  1. sukarela;
  2. demokratis;
  3. akuntabel;
  4. transparan; dan
  5. sinergi.


Pasal 13

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha mempunyai tugas:

  1. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  2. memberikan data dan informasi kepada Badan Usaha mengenai jenis dan permasalahan sosial, serta program penanganannya;
  3. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
  4. melakukan asistensi, advokasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.


Pasal 14

  1. Organisasi Forum Tanggung Jawab Badan Usaha terdiri atas:
    1. Forum tingkat nasional, yang berkedudukan di Jakarta; dan
    2. Forum tingkat provinsi, yang berkedudukan di ibukota provinsi.
  2. Apabila diperlukan, dapat dibentuk Forum tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
  3. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar yang berlaku secara nasional.
  4. Anggaran rumah tangga dibuat oleh Forum pada masing-masing tingkatan.
  5. Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal.


Pasal 15

  1. Pembina Forum tingkat nasional terdiri atas Menteri ditambah paling banyak 6 (enam) orang yang mewakili unsur:
    1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
    2. Badan Usaha;
    3. lembaga kesejahteraan sosial;
    4. perguruan tinggi; dan
    5. masyarakat.
  2. Pembina Forum tingkat nasional diangkat dan ditetapkan oleh Menteri untuk masa bakti 5 (lima) tahun.


Pasal 16

  1. Pengawas Forum di tingkat nasional terdiri atas;
    1. pengawas utama;
    2. pengawas; dan
    3. anggota.
  2. Pengawas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.
  3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Sub Direktorat Kemitraan Dunia Usaha.
  4. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang yang mewakili unsur pelaksanaan Badan Usaha, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat.
  5. Koordinator wilayah mempunyai kepengurusan yang terdiri atas:
    a. Koordinator wilayah I : Sumatera;
    b. Koordinator wilayah II  : Kalimantan;
    c. Koordinator wilayah III : Sulawesi, Maluku, Papua; dan
    d. Koordinator wilayah IV : Jawa, Bali, Nusa Tenggara.


Pasal 17

  1. Pengurus Forum tingkat nasional terdiri atas:
    1. ketua umum;
    2. ketua I membidangi organisasi dan kelembagaan;
    3. ketua II membidangi data, informasi, dan komunikasi;
    4. ketua III membidangi sosialisasi dan kemitraan;
    5. sekretaris umum;
    6. sekretaris;
    7. bendahara umum;
    8. bendahara; dan
    9. beberapa orang koordinator wilayah.
  2. Ketua umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur pelaku usaha.
  3. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i berasal dari unsur pemerintah, Badan Usaha, perguruan tinggi, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat.
  4. Pengurus Forum tingkat nasional diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk masa bakti 5 (lima) tahun, serta dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
  5. Pengurus dapat membentuk bidang lain untuk membantu pelaksanaan tugas pengurus.


Pasal 18

  1. Pembina Forum tingkat provinsi terdiri atas gubernur ditambah paling banyak 5 (lima) orang yang mewakili unsur pelaku Badan Usaha, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, Pemerintah, dan masyarakat.
  2. Pembina Forum tingkat provinsi diangkat dan ditetapkan oleh gubernur untuk masa bakti 5 (lima) tahun.


Pasal 19

  1. Pengurus Forum tingkat Provinsi terdiri atas:
    1. ketua;
    2. wakil ketua I membidangi organisasi, dan kelembagaan;
    3. wakil ketua II membidangi data, informasi, dan komunikasi;
    4. wakil ketua III membidangi sosialisasi, dan kemitraan;
    5. sekretaris; dan
    6. bendahara.
  2. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur Badan Usaha.
  3. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f berasal dari unsur Badan Usaha, perguruan tinggi, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat.
  4. Pengurus Forum tingkat provinsi dikukuhkan oleh gubernur untuk masa bakti 5 (lima) tahun, serta dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.


Pasal 20

Tata cara pembentukan dan struktur organisasi Forum tingkat kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.


Pasal 21

  1. Keanggotaan Forum terdiri atas perwakilan Badan Usaha, perseorangan, perguruan tinggi, Pemerintah, dan masyarakat.
  2. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Forum mempunyai perangkat organisasi yang terdiri atas pembina, pengurus, dan anggota.
  3. Tugas dan tanggung jawab pembina, pengurus, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.


Pasal 22

Sumber pendanaan penyelenggaraan kegiatan Forum dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. swadaya anggota Forum;
  4. hasil usaha pengurus Forum; dan
  5. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 23

  1. Pengurus Forum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan dan keuangan pada setiap semester.
  2. Pengurus Forum tingkat nasional menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi forum kepada Menteri.
  3. Pengurus Forum tingkat provinsi menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi forum kepada gubernur.
  4. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IV
PENGHARGAAN



Pasal 24

Presiden, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan penghargaan Padmamitra Award kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di bidang Kesejahteraan Sosial.


Pasal 25

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, sertifikat, dan/atau piala.


Pasal 26

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.


BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



Pasal 27

  1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum tingkat nasional dan pemerintah provinsi.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.


BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Pasal 28

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan Forum.
  2. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
  3. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 29

Komponen penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang perlu dipantau dan dievaluasi meliputi:

  1. pengelolaan kegiatan;
  2. ketepatan sasaran;
  3. dukungan publik; dan
  4. dampak sosial yang dihasilkannya.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 633

 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Apakah itu Program Keluarga Harapan?. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Diatas adalah Program Keluarga Harapan yang lawas, atau pada tahun 2014 sehingga masih menggunakan MDGs, belum memakai standar SDGs. Dahulu memang PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG’s yang akan terbantu oleh PKH yaitu:

  1. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan;
  2. Pendidikan Dasar;
  3. Kesetaraan Gender;
  4. Pengurangan angka kematian bayi dan balita;
  5. Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Setelah habis MDGs, muncullah SDGs yang menjadikan Program Keluarga Harapan PKH menjadi program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Penanggulangan Kemiskinan

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. KPM KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program Keluarga Harapan ini dianggap Program yang berhasil. Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.

Bukti Keberhasilan Program Keluarga Harapan

Bagaimana bukti keberhasilan PKH?. Bukti keberhasilan Program Keluarga Harapan adalah berhasil menurunkan angka kemiskinan bahwa dari jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 10,64% pada bulan meret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk atau 27.771.220 jiwa penduduk pada bulan Maret menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan September dengan total penuruan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 atau penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0.58% (BPS,2017).

Sasaran Program Keluarga Harapan

Siapakah sasaran Program Keluarga Harapan?. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol samapai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederjat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Ditegaskan dalam Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3. Bahwa Sasaran PKH yaitu:

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.

Apakah itu KPM PKH?. KPM PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Dimana KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan social berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan Program Keluarga Harapan saat ini mengacu pada Permensos 1 Tahun tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 yaitu:

Pasal 2

PKH bertujuan:

  1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:

  1. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
  2. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
  3. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
  4. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000

Pada tahun 2018 ini Kementrian Sosial RI mengeluarga regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada 8 Januari 2018, dan diberlakukan serta diundangkan oleh Kemenkumham dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 187, pada tanggal 29 Januari 2018.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan isinya seperti di bawah ini.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Mencabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940)

Abstraksi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa:

  1. untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN..

Pasal demi Pasal

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
  2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.
  3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
  4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
  5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
  6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
  7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
  8. Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.
  9. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
  10. Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Kombo yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.
  11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang dikelompokkan berdasarkan geografis.
  12. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
  13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
  14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapakan kesahihan data.
  15. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  16. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  17. Transformasi Kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  18. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH.
  19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PKH bertujuan:

  1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.

Pasal 4

  1. Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
  2. PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:
    1. pesisir dan pulau kecil;
    2. daerah tertinggal/terpencil; atau
    3. perbatasan antarnegara.

Pasal 5

  1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
    1. ibu hamil/menyusui; dan
    2. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
  2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
    1. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
    2. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
    3. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
    4. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
  3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
    1. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
    2. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

  1. Bantuan Sosial PKH;
  2. pendampingan PKH;
  3. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
  4. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

  1. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
  2. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
  3. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Pasal 8

  1. Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:
    1. kesehatan;
    2. pendidikan; dan
    3. kesejahteraan sosial.
  2. Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
    1. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
    2. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
    3. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
  3. Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
  4. Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
    1. memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
    2. meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Pasal 9

  1. Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

  1. Sumber daya manusia terdiri atas:
    1. penasihat nasional;
    2. tenaga bantuan teknis;
    3. tenaga ahli;
    4. koordinator regional;
    5. koordinator wilayah;
    6. koordinator daerah kabupaten/kota;
    7. supervisor pekerjaan sosial;
    8. pendamping sosial;
    9. asisten pendamping sosial; dan
    10. administrator pangkalan data.
  2. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
  3. Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

Pasal 11

  1. Penasihat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berada di bawah direktorat yang menangani pelaksanaan PKH dan bertanggung jawab kepada direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
  2. Penasihat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksana PKH pusat untuk koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, lembaga internasional, dan memberikan masukan kebijakan strategis dalam pelaksanaan PKH.

Pasal 12

Tenaga bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas memberikan bantuan teknis pada pelaksanaan PKH meliputi Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, peningkatan kemampuan keluarga, dan sumber daya.

Pasal 13

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH.

Pasal 14

Koordinator regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH dalam pelaksanaan PKH untuk:

  1. memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat regional;
  2. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat regional;
  3. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat regional;
  4. pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat regional;
  5. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  6. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat regional; dan
  7. memberikan penilaian kinerja koordinator wilayah di wilayah kerjanya.

Pasal 15

Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bertugas membantu kepala dinas sosial
daerah provinsi dalam pelaksanaan PKH untuk:

  1. memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat daerah provinsi;
  2. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat daerah provinsi;
  3. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi;
  4. pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat daerah provinsi;
  5. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  6. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat daerah provinsi; dan
  7. memberikan penilaian kinerja koordinator daerah kabupaten/kota dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f bertugas membantu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota, dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

Pasal 17

Supervisor pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g bertugas melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi, pembuatan laporan, penyediaan informasi, dan penanganan Pengaduan terkait pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan manajemen kasus.

Pasal 18

Pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

Pasal 19

Asisten pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i bertugas membantu pendamping sosial dalam melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

Pasal 20

Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j bertugas mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan mendistribusikan data PKH di pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 22

  1. Dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan PKH dibentuk tim koordinasi nasional PKH.
  2. Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/lembaga terkait.
  3. Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
  4. Susunan keanggotaan tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 23

Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

  1. melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi; dan
  2. memberikan solusi atas permasalahan lintassektor.

Pasal 24

  1. Dalam melaksanakan kegiatan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibentuk tim koordinasi teknis PKH.
  2. Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. tim koordinasi teknis PKH pusat;
    2. tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi; dan
    3. tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota.
  3. Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pejabat eselon II wakil kementerian/lembaga terkait.
  4. Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah provinsi.
  5. Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
  6. Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 25

Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a bertugas:

  1. mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH;
  2. melakukan koordinasi lintas sektor terkait agar tujuan PKH dapat berjalan baik;
  3. membentuk tim lintassektor yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga terkait;
  4. tim lintassektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c bertugas menentukan sasaran Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
  5. melakukan pengawasan pelaksanaan PKH.

Pasal 26

  1. Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah provinsi.
  2. Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 27

Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:

  1. menyusun program dan rencana kegiatan PKH;
  2. memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
  3. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi;
  4. melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
  5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH.

Pasal 28

  1. Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  2. Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 29

Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:

  1. menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota;
  2. komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
  3. penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
  4. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di daerah kabupaten/kota;
  5. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
  6. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan; dan
  7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi, dan pelaksana PKH pusat.

Pasal 30

  1. Pelaksana PKH pusat dilakukan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH pada Kementerian Sosial.
  2. Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
  3. Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    1. melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi penetapan sasaran, Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, kepesertaan, dan sumber daya;
    2. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
    3. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
    4. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program;
    5. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
    6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 31

  1. Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.
  2. Pelaksana PKH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pelaksana PKH daerah provinsi;
    2. pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan
    3. pelaksana PKH kecamatan.
  3. Pelaksana PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
    1. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah kabupaten/kota;
    2. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota;
    3. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
    4. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
    5. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
    6. melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada pelaksana pusat.
  4. Pelaksana PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
    1. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
    2. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;
    3. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
    4. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
    5. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
    6. melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pelaksana pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi.
  5. Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
    1. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
    2. melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
    3. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
    4. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
    5. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
    6. melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN PKH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

  1. perencanaan;
  2. penetapan calon peserta PKH;
  3. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
  4. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
  5. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
  6. pendampingan PKH;
  7. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
  8. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
  9. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
  10. Transformasi Kepesertaan PKH.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 33

  1. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH.
  2. Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.
  3. Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi:
    1. korban bencana alam;
    2. Transformasikorban bencana sosial; dan
    3. Transformasikomunitas adat terpencil.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Peserta PKH

Pasal 34

  1. Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
  2. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
  3. Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Bagian Keempat
Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH

Pasal 35

  1. Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
  2. Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
  3. Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah.
  4. Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial.
  5. Dalam hal pelaksanaan Validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  6. Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bagian Kelima
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 36

  1. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data.
  2. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Bagian Keenam
Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

  1. Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.
  2. Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
  3. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.

Pasal 39

  1. Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  2. Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
  3. Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
    1. penyandang disabilitas berat;
    2. lanjut usia terlantar nonpotensial;
    3. eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
    4. komunitas adat terpencil; dan/atau
    5. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.

Paragraf 2
Mekanisme

Pasal 40

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

  1. pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH;
  2. sosialisasi dan edukasi;
  3. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
  4. proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
  5. penarikan dana Bantuan Sosial PKH;
  6. rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan
  7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Pasal 41

  1. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
  2. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Pasal 42

Sosialiasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH.

Pasal 43

  1. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial.
  2. Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan aktivasi.
  3. Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan Kartu Keluarga Sejahtera telah diterima oleh penerima manfaat PKH.
  4. Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi harus segera dilaporkan oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening penerima manfaat PKH.
  5. Dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera, buku tabungan dan personal identification number, Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial mendistribusikan secara kolektif dan/atau secara individu.

Pasal 44

  1. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH.
  2. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
  3. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH.
  4. Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara/kas daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur.
  5. Penyaluran Bantuan Sosial PKH oleh Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Pasal 45

  1. Penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kondisi:
    1. meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera; dan
    2. menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera.
  2. Penyaluran Bantuan Sosial PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat yang meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera dan Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur kepada ahli waris/wali Keluarga Penerima Manfaat.
  3. Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengajukan permohonan Bantuan Sosial PKH dengan melengkapi persyaratan:
    1. surat keterangan ahli waris dari kecamatan;
    2. surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan ahli waris Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima dana Bantuan Sosial PKH; dan/atau
    3. surat keterangan dari dinas tenaga kerja daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH merupakan tenaga kerja Indonesia.
  4. Setelah dilakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas nama penerima manfaat PKH dan digantikan oleh ahli waris atau wali dalam keluarga inti penerima manfaat PKH.
  5. Penggantian penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan penerima manfaat PKH.

Pasal 46

Penarikan dana Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur.

Pasal 47

  1. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
  2. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
  3. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana PKH dan Bank Penyalur mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
  4. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 48

  1. Pemantauan penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
  2. Evaluasi penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH.
  3. Pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan secara berkala oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial.

Bagian Ketujuh
Pendampingan PKH

Pasal 49

  1. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
  2. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
  3. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
  4. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
    1. memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
    2. melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
    3. memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
  5. Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.
  6. Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.
  7. Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabiltas.

Bagian Kedelapan
Peningkatan Kemampuan Keluarga

Pasal 50

  1. Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga.
  2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  3. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Kesembilan
Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 51

  1. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h merupakan kegiatan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.
  2. Pelaksanaan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.

Bagian Kesepuluh
Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 52

  1. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  2. Kegiatan Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data.
  3. Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Data melalui sistem informasi manjemen PKH.

Bagian Kesebelas
Transformasi Kepesertaan PKH

Pasal 53

  1. Transformasi Kepesertaan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j merupakan proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  2. Transformasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi.

Pasal 54

  1. Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  2. Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat PKH berstatus transisi atau graduasi.
  3. Dalam melakukan kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga lain.
  4. Pelaksanaan pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data di daerah.

Pasal 55

  1. Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin.
  2. Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan status transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diberikan penambahan waktu sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  3. Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  4. Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat tidak menerima Bantuan Sosial PKH dan dapat diberikan program terkait.
  5. Kementerian Sosial melalui direktorat yang menangani PKH dapat bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa transisi.

Pasal 56

  1. Graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
  2. Graduasi alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.
  3. Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
  4. Kementerian Sosial melalui direktorat pelaksana PKH dapat bekerjasama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa graduasi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 57

Sumber pendanaan PKH berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  3. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
  4. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 58

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 59

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan PKH.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 60

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH yang dilakukan secara berkala.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

  1. Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.
  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 64

  1. Bupati/wali kota melalui kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
  2. Gubernur melalui kepala dinas sosial daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah provinsi kepada tim koordinasi nasional PKH.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
    1. laporan pelaksanaan; dan
    2. laporan pertanggungjawaban.
  4. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGADUAN

Pasal 65

  1. Pengaduan pelaksanaan PKH dibentuk sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat.
  2. Pengaduan pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat.
  3. Pengaduan pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
  4. Pengaduan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
    1. pusat informasi PKH;
    2. aplikasi sistem pengaduan masyarakat;
    3. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
    4. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 66

  1. Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan secara berjenjang.
  2. Penyelesaian terhadap penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, akuntabilitas, dan terbuka.
  4. Waktu penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan permasalahan yang ada.
  5. Hasil terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018

 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

UPDATE

Juknis PKH 2019 dapat dibaca di -->>

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Juknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan 2019

Juknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan 2019

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019. Juknis PKH 2019 ini ditandatangani sejak tanggal 9 Januari 2019 oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat.

Juknis PKH 2019

Dasar Hukum Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
  13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187).

Isi Keputusan / Juknis PKH

  1. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai PKH Tahun 2019 dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  2. Petunjuk Teknis ini sebagai Pedoman bagi Sumber Daya Program Keluarga Harapan di Pusat maupun di Daerah dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan;
  3. Petunjuk Teknis ini sebagai Pedoman bagi Lembaga Bayar di Tingkat Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Agen Bank;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Maksud Juknis Bantuan Sosial Non Tunai PKH

Buku Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Non Tunai (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) ini ditujukan bagi pelaksana penyaluran PKH di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota khususnya Perbankan serta pemangku kepentingan terkait yang bertujuan untuk:

  1. Memberikan informasi dan pemahaman tentang kebijakan dan mekanisme pelaksanaan penyaluran PKH;
  2. Menerapkan mekanisme pengendalian dalam pelaksanaan PKH;
  3. Memberikan panduan terhadap penyelesaian kendala atau permasalahan pada pelaksanaan program PKH;
  4. Menyajikan format pelaporan secara terstandarisasi (manual/otomasi) dalam pelaksanaan PKH.

Selain pratayang di bawah ini yang juga bisa diunduh, lampiran post Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019 ini juga menyediakan unduhan Juknis PKH 2019.

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/LJS/01/2019

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019

Perubahan Pertama Juknis Bantuan Sosial Non Tunai 2018

Petunjuk Penggunaan Aplikasi Validasi Bantuan Sosial Non Tunai PKH 2017

Permensos No 20 Tahun 2017, Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

Proses Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dam Sarana Prasarana Lingkungan diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling). Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan diteken Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 20 Oktober 2017 dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489.

Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan

Status : berlaku

Latar Belakang

Pertimbangan sebagai latar belakang lahirnya Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah TIdak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan adalah:

  1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat;
  2. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan/ atau sarana prasarana lingkungan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

Dasar Hukum

Landasan hukum atau peraturan yang menjadi dasar terbitnya Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah TIdak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Rutilahu dan Sarling) adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

Isi Regulasi

Berikut adalah isi dari Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah TIdak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Rutilahu dan Sarling):


BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
  2. Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
  3. Sarana Prasarana Lingkungan yang selanjutnya disebut Sarling adalah fasilitas umum yang dibangun secara gotong royong untuk mendukung lingkungan tempat tinggal atau hunian guna meningkatkan kualitas kehidupan.
  4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.
  5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada Fakir Miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat.


Pasal 2

Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.


BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN



Pasal 3

Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:

  1. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
  2. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
  3. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
  4. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
  5. luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).


Pasal 4

Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:

  1. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
  2. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
  3. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
  4. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.


Pasal 5

  1. Sarling merupakan kebutuhan dasar lingkungan.
  2. Sarling yang dapat diperbaiki atau dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    1. tempat mandi, cuci, dan kakus untuk masyarakat umum;
    2. jalan setapak;
    3. tempat pembuangan/pengelolaan sampah;
    4. pembuangan air limbah rumah tangga/parit;
    5. prasarana penyedia air bersih;
    6. pos keamanan lingkungan; dan/atau
    7. tempat pertemuan warga.


Pasal 6

Persyaratan lokasi Sarling meliputi:

  1. diprioritaskan di lokasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
  2. merupakan tanah yang berfungsi sebagai fasilitas sosial dan umum/tanah bengkok/tanah hibah atau wakaf;
  3. status tanah tidak dalam sengketa; dan
  4. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Sarling.


BAB III
MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL



Bagian Kesatu
Umum



Pasal 7

  1. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
  2. Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  3. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
  4. Dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah/perbaikan Sarling.
  5. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk kepengurusan yang terdiri atas:
    1. ketua;
    2. sekretaris; dan
    3. bendahara.


Pasal 8

Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas:

  1. melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan direhabilitasi/dibangun;
  2. mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/ pembangunan;
  3. mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah/Sarling secara gotong royong;
  4. menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan
  5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu/ Sarling kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.


Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan



Paragraf 1
Rehabilitasi Sosial Rutilahu



Pasal 9

Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diajukan oleh:

  1. pemilik rumah;
  2. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
  3. dinas sosial daerah kabupaten/kota.


Pasal 10

  1. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:
    1. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;
    2. lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
    3. lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    4. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
    5. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
    6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/ kota;
    7. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
    8. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
    9. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan
    10. dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
  2. Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyrakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.


Pasal 11

  1. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan mekanisme:
    1. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
    2. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
    3. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    4. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
    5. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
    6. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan
    7. dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerimaBantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
  2. Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima bantuan.


Paragraf 2
Sarling



Pasal 12

Permohonan Bantuan Sosial Sarling dapat diajukan oleh:

  1. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
  2. dinas sosial daerah kabupaten/kota.


Pasal 13

Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan mekanisme:

  1. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Sarling kepada lurah/kepala desa/nama lain;
  2. lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
  3. lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
  4. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;
  5. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
  6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota;
  7. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Sarling;
  8. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Sarling disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
  9. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Sarling; dan
  10. dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling.


Pasal 14

  1. Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan mekanisme:
    1. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota bersama aparat desa melakukan pemetaan lokasi kumuh dan pendataan calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;
    2. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan proposal permohonan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Sarling kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi yang memuat data lokasi serta foto bangunan dan/atau foto lingkungan yang akan diperbaiki;
    3. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi administrasi dan lapangan serta validasi;
    4. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Sarling;
    5. hasil penetapan lokasi kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Sarling disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    6. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kegiatan kepada calon penerima Bantuan Sosial Sarling dan membentuk tim Sarling; dan
    7. dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima bantuan sosial harus menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Sarling.
  2. Dalam hal melakukan pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.


Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan



Pasal 15

  1. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling dilakukan setelah kelompok penerima Bantuan Sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris dengan disetujui oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  2. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.
  3. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling



Pasal 16

  1. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dilaksanakan oleh kelompok penerima Bantuan Sosial dengan mekanisme:
    1. melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah atau sarana lingkungan yang akan diperbaiki;
    2. menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya;
    3. menetapkan prioritas Sarling yang akan diperbaiki/ dibangun;
    4. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya;
    5. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;
    6. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk kedalam rekening kelompok; dan
    7. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.
  2. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping sosial.
  3. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu melakukan:
    1. verifikasi calon penerima bantuan;
    2. menyiapkan calon penerima bantuan;
    3. menyiapkan rencana anggaran biaya;
    4. memberikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat dalam pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan;
    5. memberikan bimbingan motivasi sosial;
    6. mendampingi pelaksanaan;
    7. memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
    8. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.


BAB IV
BANTUAN SOSIAL DAN PEMANFAATAN



Pasal 17

  1. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perrumah.
  2. Bantuan Sosial Sarling paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perlokasi.


Pasal 18

  1. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berupa bahan bangunan dan peralatan bangunan.
  2. Bahan bangunan dan peralatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Pasal 19

Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan.


Pasal 20

  1. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertanggung jawab atas dana yang diterima sesuai dengan jumlah Bantuan Sosial yang masuk dalam rekening kelompok.
  2. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/ menyewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun.


BAB V
PENDANAAN



Pasal 21

Sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau
  4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


Pasal 22

Pengelolaan sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN



Pasal 23

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling dengan petunjuk pelaksanaan serta hambatan dan perkembangan.
  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


Pasal 24

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.


Pasal 25

  1. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/ atau Sarling dibuat oleh kelompok penerima Bantuan Sosial.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua kelompok penerima Bantuan Sosial kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/ kota.
  3. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling disampaikan oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.


Pasal 26

  1. Laporan oleh ketua kelompok penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berupa laporan keuangan dan foto sebelum dan setelah hasil pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling.
  2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial.
  3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
    1. berita acara serah terima;
    2. realisasi rencana anggaran biaya;
    3. kuitansi dan faktur; dan
    4. foto kopi buku tabungan.
  4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening kelompok.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2017
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1489

 

Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

Permensos No. 2 Tahun 2019, Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE Untuk Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Digantikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin diteken Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 6 Maret 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 269 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumhkam RI pada tanggal 12 Maret 2019 di Jakarta.


Permensos 2/2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

Latar Belakang

Latar belakang pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin, adalah:

  1. bahwa untuk melaksanakan peningkatan kapasitas fakir miskin dalam mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu diberikan bantuan sosial permodalan melalui kelompok usaha bersama;
  2. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;

Dasar Hukum

Melandasi terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1517);
  11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126);

Isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin


BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
  2. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
  3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  4. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
  5. Pendamping Sosial KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.
  6. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.


Pasal 2

Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.


BAB II
PEMBENTUKAN KUBE



Pasal 3

  1. KUBE dibentuk dengan kriteria:
    1. mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
    2. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/nama lain dalam kecamatan yang sama; dan
    3. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
  2. Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga.
  3. Pengurus KUBE terdiri atas:
    1. ketua;
    2. sekretaris;
    3. bendahara; dan
    4. anggota.
  4. Pengurus KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.
  5. Pembentukan KUBE difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.


Pasal 4

  1. Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
  2. Anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masuk dalam data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.


Pasal 5

Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi syarat:

  1. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
  2. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
  3. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri; dan
  4. memiliki potensi dan keterampilan.


Pasal 6

  1. Pembentukan KUBE diajukan oleh kelompok masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  2. Pembentukan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu pendamping sosial KUBE.
  3. Dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.vDinas sosial daerah kabupaten/kota mengusulkan calon KUBE berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi.


Pasal 7

  1. Keanggotaan KUBE berakhir apabila:
    1. meninggal dunia;
    2. mengundurkan diri;
    3. tidak aktif secara permanen;
    4. pindah ke kecamatan lain;
    5. tidak menaati aturan dalam kelompok;
    6. sakit permanen sehingga tidak bisa beraktifitas; dan/atau
    7. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota melalui Pendamping Sosial KUBE.


Pasal 8

  1. Anggota KUBE mempunyai hak:
    1. memilih/dipilih menjadi pengurus;
    2. mengemukakan pendapat dan gagasan;
    3. mengelola usaha dan/atau kegiatan;
    4. mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
    5. menerima bagian dari hasil usaha; dan
    6. ikut merumuskan aturan kelompok.
  2. Anggota KUBE berkewajiban:
    1. mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
    2. menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
    3. memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat UEP;
    4. aktif dalam proses usaha KUBE;
    5. membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
    6. menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
    7. menanggung bersama kerugian usaha kelompok.


BAB III
PENDAMPING SOSIAL KUBE



Pasal 9

Pendamping sosial KUBE mempunyai tugas membantu:

  1. membentuk KUBE;
  2. memverifikasi calon penerima bantuan;
  3. menyiapkan calon penerima bantuan;
  4. menyiapkan rencana anggaran biaya;
  5. memberikan bimbingan teknis kepada KUBE;
  6. memberikan bimbingan motivasi sosial;
  7. mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE;
  8. memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  9. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.


Pasal 10

  1. Pendamping Sosial KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berasal dari:
    1. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
    2. pekerja sosial masyarakat;
    3. pengurus karang taruna;
    4. pengurus lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
    5. tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.
  2. Rekrutmen Pendamping Sosial KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja eselon II yang menangani KUBE.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendamping Sosial KUBE diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.


BAB IV
PEMANFAATAN UEP



Pasal 11

  1. UEP diberikan kepada KUBE berupa uang.
  2. UEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kelompok.


Pasal 12

  1. UEP dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas yang dijalankan oleh KUBE.
  2. Pemanfaatan UEP oleh KUBE dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah.
  3. Pemanfaatan UEP tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, serta kegiatan politik dan hal lain yang tidak terkait dengan produktivitas KUBE.


BAB V
MEKANISME PERMOHONAN DAN PENCAIRAN UEP



Bagian Kesatu
Mekanisme Permohonan



Pasal 13

Permohonan UEP dapat diajukan oleh:

  1. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; atau
  2. dinas sosial daerah kabupaten/kota.


Pasal 14

  1. Permohonan UEP yang diajukan oleh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mekanisme:
    1. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial mengajukan permohonan UEP berupa proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan persetujuan dari lurah/kepala desa/nama lain;
    2. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi anggota KUBE calon penerima UEP berdasarkan data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta jenis usaha dari KUBE;
    3. hasil verifikasi dan validasi beserta proposal disampaikan secara tertulis oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial cq. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau kepala unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
    4. unit kerja eselon II yang menangani KUBE melakukan seleksi terhadap anggota KUBE dan jenis usaha sesuai proposal sebagaimana dimaksud pada huruf e;
    5. unit kerja eselon II yang menangani KUBE menetapkan lokasi dan KUBE penerima UEP;
    6. dinas sosial daerah kabupaten/kota harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerimaan program dengan bermaterai cukup;
    7. hasil penetapan lokasi dan KUBE penerima UEP disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi; dan
    8. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada KUBE penerima UEP.
  2. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerimaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Bagian Kedua
Penyaluran UEP



Pasal 15

Penyaluran UEP kepada KUBE dilakukan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mengatur tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara atau lembaga.


Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan



Pasal 16

  1. Pencairan UEP dilakukan setelah KUBE membuat rencana anggaran biaya penggunaan UEP yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara dengan disetujui oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  2. Pencairan UEP kepada KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pejabat pembuat komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.
  3. Pencairan UEP kepada KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank penyalur kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permohonan dan pencairan UEP diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.


BAB VI
PENDANAAN



Pasal 18

Sumber pendanaan UEP kepada KUBE dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. dana hibah dalam negeri; dan/atau
  4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN



Pasal 19

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.


Pasal 20

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelanggaran, hambatan, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.


Pasal 21

  1. Laporan disampaikan oleh ketua kelompok KUBE kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau kepala unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. laporan keuangan; dan
    2. laporan pelaksanaan KUBE.
  3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial dengan melampirkan:
    1. foto kopi perjanjian kerja sama;
    2. realisasi rencana anggaran biaya;
    3. kuitansi dan faktur;
    4. foto kopi buku tabungan; dan
    5. persyaratan lain yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mengatur tentang belanja Bantuan Sosial pada kementerian atau lembaga.
  4. Laporan pelaksanaan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    1. aspek sosial;
    2. aspek kelembagaan manajemen; dan
    3. perkembangan usaha.
  5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.


BAB VIII
PENGHARGAAN



Pasal 22

  1. KUBE yang berprestasi diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau dana pembinaan untuk menambah modal KUBE.
  2. Pendamping KUBE yang berprestasi diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau dana pembinaan.
  3. Usulan pemberian penghargaan diajukan oleh unit kerja eselon II yang menangani KUBE.
  4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Sosial atau Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
  5. Syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2019

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASAMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 269

 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

Standar Kompetensi Pekerja Sosial di Indonesia

Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

Pekerja Sosial sekarang dilengkapi dengan Kompetensi. Standar Kompetensinya pun disediakan dan disiapkan oleh Pemerintah. Untuk apa? agar permasalahan-permasalahan sosial dapat terselesaikan dengan baik. Berikut tentang Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial.

Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial disertai dengan Lampiran Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial yang berisi tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial. Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 pada tanggal 11 Juli 2017 setelah sehari sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada 10 Juli 2017.

Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional, maka diperlukan untuk menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial.

Landasan Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379);
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Pengertian dalam Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

  1. Standar Kompetensi Pekerja Sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap profesional pekerjaan sosial yang disyaratkan untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial.
  2. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  3. Pekerja Sosial Generalis adalah Pekerja Sosial yang memiliki latar belakang Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial serta memiliki kualifikasi dalam melakukan intervensi untuk membantu dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat umum, memberdayakan dan mendorong perubahan, serta menganalisis kebijakan.
  4. Pekerja Sosial Spesialis adalah Pekerja Sosial yang memiliki latar belakang pendidikan Spesialis 1/Strata 2 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial serta memiliki kualifikasi keahlian khusus dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat spesifik dan mampu mengembangkan pengetahuan, teknik, serta metode yang inovatif dan teruji dalam praktik pekerjaan sosial.

Standar Kompetensi Pekerja Sosial ditujukan sebagai acuan bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan/atau bagi lembaga sertifikasi untuk menguji kompetensi Pekerja Sosial.

Tugas dan Fungsi Pekerja Sosial

Pekerja Sosial dibantu oleh asisten Pekerja Sosial memiliki tugas dan fungsi:

Tugas Pekerja Sosial

  1. Memecahkan Masalah
    1. membantu orang memecahkan masalah;
    2. memberikan pelayanan sosial;
    3. mengembangkan rencana penanganan kasus;
    4. melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas; dan
    5. melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.
  2. Memberdayakan dan Sebagai Agen Perubahan
    1. mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;
    2. mengembangkan program;
    3. mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
    4. melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi; dan
    5. memberikan pelayanan perlindungan.
  3. Melakukan Analisis Kebijakan Sosial, berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.

Fungsi Pekerja Sosial

  1. Preventif
    merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang mencegah, mengurangi, dan menghilangkan terjadinya ketidakberfungsian sosial.
  2. Kuratif Reahabilitatif
    merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang memperbaiki, menyembuhkan, dan memulihkan keberfungsian sosial.
  3. Pengembagnan
    merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang meningkatkan keberfungsian sosial.

Kompetensi Pekerja Sosial

Kompetensi Pekerja Sosial meliputi:

  1. Pengetahuan
    merupakan pengetahuan yang dibangun dari konsep ilmu perilaku dan ilmu sosial dan dikembangkan melalui penelitian dan praktik.
  2. Keterampilan
    merupakan keterampilan yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial, yang didasarkan pada pengetahuan serta nilai dasar, prinsip umum, dan kode etik profesi pekerjaan sosial. Keterampilan Pekerja Sosial terdiri atas keterampilan umum dan keterampilan khusus.
  3. Sikap
    merupakan sikap yang dibangun dari nilai dasar, prinsip umum, serta kode etik Pekerja Sosial.

Kompetensi Pekerja Sosial berlaku untuk:

  1. Asisten Pekerja Sosial
    Kompetensi asisten Pekerja Sosial diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah, dan melaksanakan tugas dibawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab Pekerja Sosial.
  2. Pekerja Sosial Generalis
    Kompetensi Pekerja Sosial Generalis diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah, dan melaksanakan tugas secara profesional.
  3. Pekerja Sosial Spesialis
    Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik di bidang pelayanan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah dan melaksanakan tugas secara profesional.
    Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis dalam praktik Pekerja Sosial meliputi praktik Pekerja Sosial, diantaranya:
    1. Anak
    2. Kemiskianan
    3. Bencana
    4. Disabilitas
    5. Narkotika
    6. Medis

Standar Kompetensi Pekerja Sosial

Standar kompetensi Pekerja Sosial harus memiliki pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap.

Dibawah ini Standar Kompetensi Pekerja Sosial sesuai Lampiran Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial:

  1. Asisten Pekerja Sosial
    1. Pengetahuan
      1. menguasai konsep dasar pekerjaan sosial, konsep tentang manusia sebagai makhluk multidimensi, serta interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya;
      2. menguasai pengetahuan tentang perilaku manusia di dalam lingkungan sosial konteks Indonesia;
      3. menguasai prinsip umum, nilai dasar dan etika dalam pelayanan sosial;
      4. menguasai prinsip umum penyelenggaraan pelayanan sosial dalam mengatasi masalah sosial;
      5. menguasai prinsip pengelolaan pelayanan sosial; dan
      6. menguasai dasar assesmen.
    2. Keterampilan Umum
      1. menerapkan pemikiran logis dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang pelayanan sosial;
      2. menelaah dan memahami masalah yang sedang ditangani dengan memperhatikan nilai dan etika dalam pelayanan sosial dalam;
      3. membuat pencatatan hasil penelahaan terhadap masalah yang ditangani secara sistematis;
      4. memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan intervensi;
      5. mengevaluasi dan bertanggung jawab atas hasil kerja sendiri dan mampu mengelola pembelajaran secara terbimbing; dan
      6. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil kerja sendiri.
    3. Keterampilan Khusus
      1. mampu mengadakan kontak dengan klien dan lingkungan sosialnya sesuai standar pelayanan;
      2. mampu melakukan seleksi dan menetapkan klien sesuai standar pelayanan dibawah penugasan pekerja sosial;
      3. mampu melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan klien sesuai standar pelayanan dibawah penugasan pekerja sosial;
      4. mampu melakukan pencatatan dan membuat laporan hasil pengumpulan data baik melalui wawancara maupun observasi sesuai standar lembaga, dengan penugasan Pekerja Sosial;
      5. mampu melakukan intervensi untuk penanganan kasus umum dan sederhana atau penanganan kasus dari aspek tertentu yang terbatas sesuai penugasan Pekerja Sosial; dan
      6. mampu membuat laporan studi kasus dan mengambil bagian dalam pelaksanaan konferensi kasus dibawah penugasan Pekerja Sosial.
    4. Sikap
      1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
      2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melakukan praktik pekerjaan sosial berdasarkan agama, moral, dan etika, serta nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;
      3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
      4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
      5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
      6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
      7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
      8. menginternalisasi nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;
      9. menunjukkan sikap bertanggung jawab di dalam praktik pekerjaan sosial secara mandiri; dan
      10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di dalam praktik pekerjaan sosial.
  2. Pekerja Sosial Generalis
    1. Pengetahuan
      1. menguasai konsep teoritis pekerjaan sosial, teori tentang manusia sebagai makhluk multidimensi, teori lingkungan sosial, serta teori interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya.
      2. menguasai pengetahuan tentang perilaku manusia di dalam lingkungan sosial konteks Indonesia;
      3. menguasai prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial;
      4. menguasai metode praktik pekerjaan sosial dalam penanganan masalah sosial;
      5. menguasai karakteristik klien dan bidang pelayanan pekerjaan sosial;
      6. menguasai bentuk kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia;
      7. menguasai fungsi manajemen organisasi pelayanan sosial; dan
      8. menguasai metode penelitian pekerjaan sosial untuk penyusunan program intervensi praktik pekerjaan sosial.
    2. Keterampilan Umum
      1. menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukanpraktik pekerjaan sosial, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang pekerjaan sosial;
      2. menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam intervensi pekerjaan sosial;
      3. mengkaji kasus penerapan metode dan teknik pekerjaan sosial yang memperhatikan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam rangka menghasilkan model praktik pekerjaan sosial;
      4. menyusun hasil kajian empirik ilmu pekerjaan sosial;
      5. mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur dan standar pekerjaan sosial;
      6. memelihara dan mengembangkan jejaring kerja dan hasil kerja sama di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
      7. mengevaluasi dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
      8. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin akuntabilitas praktik pekerjaan sosial.
    3. Keterampilan Khusus
      1. melakukan kontak pendahuluan dengan manusia dan lingkungan sosialnya;
      2. melakukan asesmen pekerjaan sosial dengan cara mengkaji keterkaitan antara perilaku manusia dengan lingkungan sosialnya;
      3. memilih dan mengaplikasikan konsep teoritis pekerjaan sosial sesuai dengan karakteristik klien baik individu, keluarga, kelompok, dan komunitas;
      4. menerapkan prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial;
      5. mengidentifikasi dan menawarkan alternatif pelayanan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan klien;
      6. menerapkan metode dan teknik pekerjaan sosial;
      7. merancang dan melakukan penanganan masalah sosial sesuai dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial;
      8. melakukan kajian empirik bentuk kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia;
      9. melaksanakan fungsi manajemen organisasi pelayanan sosial pada level operasional; dan
      10. melakukan penelitian pekerjaan sosial untuk penyusunan program intervensi praktik pekerjaan sosial.
    4. Sikap
      1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
      2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melakukan praktik pekerjaan sosial berdasarkan agama, moral, dan etika, serta nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;
      3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
      4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
      5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
      6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
      7. menginternalisasi nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;
      8. menunjukkan sikap bertanggung jawab di dalam praktik pekerjaan sosial secara mandiri; dan
      9. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di dalam praktik pekerjaan sosial.
  3. Pekerja Sosial Spesialis
    1. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Anak
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktik pekerjaan sosial mengenai anak, masa kanak-kanak dan perkembangan anak yang merupakan sintesis dari teori sosiologi, psikologi, antropologi, serta perspektif mengenai hak- hak anak;
        2. aplikasi pendekatan, teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut dan proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen dan intervensi pertolongan terhadap anak, keluarga dan komunitas/masyarakat serta advokasi kebijakan;
        3. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial anak, komunitas/masyarakat pemerintah atau masyarakat intervensi pekerjaan sosial pada masalah- masalah anak dan keluarga;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan anak, keluarga,komunitas/masyarakat serta pihak-pihak terkait;
        5. pengembangan intervensi pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/ masyarakat dan kebijakan kesejahteraan anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
        6. evaluasi intervensi bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan analisis kebijakan kesejahteraan anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan anak, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial dengan anak berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah profesi pekerjaan sosial yang terakreditasi, berdasarkan metoda dan kode etik profesi yang diakui oleh asosiasi profesi pada tingkat regional atau internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan anak, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan anak baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        5. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial dengan anak, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesi di tingkat nasional, regional, dan internasional;
        6. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan.
        7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang pekerjaan sosial, maupun masalah yang lebih luas dari bidang pekerjaan sosial;
        8. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dalam bidang pekerjaan sosial dengan anak.
        9. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah kesejahteraan anak, perlindungan anak, pengasuhan anak serta dengan klien;
        10. bertanggung jawab atas praktik pekerjaan sosial dengan anak sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        11. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang pekerjaan sosial dengan anak; dan
        12. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja spesialisasi pekerjaan sosial dengan anak.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan dalam sistem kesejahteraan anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak secara mandiri dan kelompok serta memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial bagi anak dan keluarga;
        2. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan membuat keputusan terhadap berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga;
        3. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;
        4. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan anak; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan melakukan advokasi kebijakan untuk mencapai kesejahteraan anak, menyediakan perlindungan anak dan pengasuhan anak yang optimal.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialis anak secara mandiri;
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    2. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Kemiskinan
      1. Pengetahuan
        1. konsep dan konteks praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan;
        2. teori sosialisme, kapitalisme, struktural fungsional, relasional, dan budaya dalam perspektif pekerjaan sosial dengan kemiskinan;
        3. aplikasi metode, dan proses intervensi pada praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan;
        4. pengelolaan sumberdaya untuk mengatasi masalah kemiskinan;
        5. menguasai program perlindungan sosial dan kebijakan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan;
        6. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan;
        7. peran pekerja sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan;
        8. pengembangan disain intervensi pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan; dan
        9. disain evaluasi praktik pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan kemiskinan, serta memiliki kompetensi kerja minimal setara dengan standar kompetensi spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan yang berlaku secara nasional/ internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, atau menghasikan disain praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat nasional/ internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan, baik oleh dirinya sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial dengan kemiskinan melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang spesialisasinya ditingkat nasional/ internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan/atau masyarakat, serta advokasi kebijakan dalam penanganan masalah kemiskinan;
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang spesialisasinya, maupun masalah yang lebih luas;
        9. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang pekerjaan sosial dengan kemiskinan;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah kemiskinan;
        11. bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        12. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
        13. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional tentang kemiskinan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan; dan
        14. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, serta advokasi kebijakan dalam penanganan masalah kemiskinan untuk menghasilkan disain praktik pekerjaan sosial yang memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial;
        2. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan advokasi kebijakan serta membuat keputusan terhadap berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan penanganan masalah kemiskinan;
        3. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan baik pada individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;
        4. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi dan melakukan advokasi kebijakan untuk keluarga miskin.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan kemiskinan secara mandiri; dan
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    3. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Bencana
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktek pekerjaan sosial mengenai bencana, masalah sosial yang terjadi dalam situasi bencana yang merupakan sintesis dari teori sosiologi, psikologi, antropologi, serta perspektif mengenai bencana dan pengungsi;
        2. aplikasi pendekatan, teknik-teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut dan proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen dan intervensi pertolongan terhadap masalah bencana dan pengungsi, kelompok rentan dan komunitas/masyarakat terdampak bencana serta advokasi kebijakan;
        3. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial yang dimiliki pemerintah atau masyarakat untuk intervensi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan korban bencana dan pengungsi serta pihak-pihak terkait;
        5. pengembangan intervensi pekerjaan sosial bagi keluarga, komunitas/ masyarakat dan kebijakan yang terkait dengan masalah bencana dan pengungsi; dan
        6. evaluasi intervensi pekerjaan sosial bagi keluarga, komunitas/ masyarakat dan kebijakan yang terkait dengan masalah bencana dan pengungsi.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, serta memiliki kompetensi kerja setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, berdasarkan metoda dan kode etik profesi yang diakui oleh asosiasi profesi pada tingkat nasional / internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian spesialisasinya pada bidang pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, melalui pelatihan dan pengalaman kerja mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya ditingkat nasional, regional, dan internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial bagi bencana dan pengungsi, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan.
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang pekerjaan sosial, maupun masalah yang lebih luas dari bidang pekerjaan sosial;
        9. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dalam bidang pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanggulangan bencana dan pengungsi;
        11. bertanggung jawab atas praktek pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        12. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
        13. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi; dan
        14. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja spesialisasi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial bagi bencana dan pengungsi, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan penanggulangan bencana dan pengungsi, perlindungan korban bencana dan pengungsi secara mandiri dan kelompok serta memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi;
        2. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial bagi keluarga, komunitas/masyarakat dan membuat keputusan tentang penanggulangan bencana dan pengungsi;
        3. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas/masyarakat yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi dalam penanggulangan bencana dan pengungsi;
        4. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi pekerjaan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas/masyarakat dan melakukan advokasi kebijakan untuk menanggulangi masalah korban bencana dan pengungsi.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        7. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        8. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialis bencana secara mandiri; dan
        9. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    4. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Disabilitas
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas, teori sistem, psikologi, kebijakan dan perencanaan sosial;
        2. aplikasi metode, pendekatan, teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut dan proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen dan intervensi pertolongan terhadap masalah disabilitas.
        3. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial penyandang disabilitas untuk intervensi masalah disabilitas;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan penyandang disabilitas;
        5. pengembangan disain intervensi pekerjaan sosial bagi penyandang disabilitas; dan
        6. disain evaluasi intervensi pekerjaan sosial bagi penyandang disabilitas.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan disabilitas dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, atau menghasikan disain praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat nasional/internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas, baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial dengan disabilitas, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang spesialisasi di tingkat nasional/ internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan dalam penanganan masalah disabilitas;
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang spesialisasi, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesi;
        9. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang pekerjaan sosial dengan disabilitas;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah disabilitas;
        11. bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        12. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawab;
        13. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional mengenai disabilitas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas; dan
        14. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja spesialisasi pekerjaan sosial.
      3. Keterampilan Khusus
        1. mampu merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan dalam penanganan masalah disabilitas, serta menghasilkan disain praktik pekerjaan sosial yang memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas;
        2. mampu menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan serta membuat keputusan terhadap berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan penanganan masalah disabilitas;
        3. mampu menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas baik pada individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;
        4. mampu bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi dan melakukan advokasi kebijakan untuk bagi penyandang disabilitas.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan disabilitas secara mandiri.
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    5. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Narkotika
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktek pekerjaan sosial mengenai farmakologi, adiksi, asesmen konteks penyalahgunaan narkotika, intervensi /manajemen pemulihan, keluarga, korban penyalahgunaan narkotika, dan/atau pencegahan kekambuhan;
        2. aplikasi pendekatan, teknik-teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut, proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen, intervensi pertolongan terhadap penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas/masyarakat, dan/atau advokasi sosial;
        3. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial yang dimiliki keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk intervensi pekerjaan sosial pada masalah-masalah penyalahgunaan narkotika;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas, masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait;
        5. pengembangan intervensi pekerjaan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas, masyarakat dan/atau kebijakan mengenai pencegahan, rehabilitasi dan pembinaan lanjut; dan
        6. evaluasi intervensi bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas, masyarakat, dan/atau kebijakan mengenai pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi Pekerja Sosial dengan narkotika, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial dengan narkotika berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, berdasarkan metoda dan kode etik profesi yang diakui oleh asosiasi profesi pekerjaan sosial pada tingkat nasional/internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial narkotika, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang spesialisasi di tingkat nasional/internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk mengembangkan program strategis intervensi pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkotika;
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang spesialisasi, maupun masalah yang lebih luas;
        9. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks dalam bidang pekerjaan sosial dengan narkotika;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah penyalahgunaan narkotika;
        11. bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan narkotika sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        12. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
        13. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional mengenai narkotika dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang praktik pekerjaan sosial dengan narkotika; dan
        14. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas, masyarakat dan/atau advokasi kebijakan dalam sistem pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut secara mandiri dan kelompok serta memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial dengan narkotika;
        2. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika, dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut;
        3. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dengan narkotika yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;
        4. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan dan pelaksanaan intervensi, evaluasi serta terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan narkotika; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam melakukan intervensi bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas/masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialis narkotika secara mandiri; dan
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    6. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Media
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktek pekerjaan sosial mengenai teori psikososial, teori intervensi krisis, teori sistem, teori kehilangan, teori kekuatan, dan teori perilaku sehat;
        2. aplikasi metode dan teknik-teknik intervensi pekerjaan sosial tingkat lanjut, proses pertolongan pekerjaan sosial terhadap pasien, keluarga, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan;
        3. pengelolaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atau masyarakat, termasuk yang dimiliki individu-individu dan keluarga- keluarga untuk intervensi pekerjaan sosial mikro dan makro dalam setting rumah sakit dan masyarakat;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan psikososial;
        5. pengembangan model intervensi dalam praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan fisik dan mental; dan
        6. model evaluasi intervensi dalam praktik pekerjaan sosial di bidang kesehatan fisik dan mental.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial medis, memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi, menghasikan model praktik pekerjaan sosial spesialis serta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian profesi pada bidang pekerjaan sosial medis melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesi di tingkat nasional, regional, dan internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesi, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesi;
        9. bekerja sama dengan profesi lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang pekerjaan sosial medis;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan klien;bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesi sesuai dengan kode etik profesi pekerjaan sosial;
        11. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
        12. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesi pekerjaan sosial medis;
        13. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi pekerjaan sosial;
        14. melakukan penelitian guna mengembangkan teori-teori praktik pekerjaan sosial, praktik pekerjaan sosial medis dan profesi pekerjaan sosial; dan
        15. melakukan peran Pekerja Sosial untuk menghilangkan diskriminasi dan meningkatkan pelayanan yang manusiawi.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan fisik dan mental secara mandiri dan kelompok, sampai dapat menghasilkan model praktik pekerjaan sosial yang memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial medis;
        2. membangun relasi pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial mikro maupun makro dalam bidang kesehatan;
        3. melakukan asesmen terhadap faktor ekologi kesehatan dan penyakit untuk dapat merumuskan intervensi terhadap faktor psikososial, sosial ekonomi, dan sosial budaya dalam upaya kesehatan dengan mempertimbangkan perspektif klien dan orang-orang disekitarnya, perspektif gender, evaluasi upaya dan program yang sudah dijalankan, pertimbangan keilmuan dan keterlaksanaan praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan;
        4. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial dan membuat keputusan pilihan dengan pertimbangan keilmuan dan keterlaksanaan praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan;
        5. menyusun rencana intervensi pada praktik pekerjaan sosial medis pada level mikro, messo, maupun makro berdasarkan hasil asesmen;
        6. melaksanakan intervensi sesuai dengan rencana intervensi yang telah disusun dan situasi yang berkembang selama pelaksanaan intervensi;
        7. melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan dan pencapaian hasil intervensi pada praktik pekerjaan sosial medis serta tindak lanjut pelayanan untuk memaksimalkan hasil intervensi;
        8. melakukan pengakhiran pertolongan pada praktik pekerjaan sosial medis dengan meminimalisasi konsekuensi negatif dari keterpisahan dengan Pekerja Sosial;
        9. melakukan rujukan ke lembaga pelayanan lain yang diperlukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat yang ditolong yang dapat memperkuat upaya dan pencapaian status kesehatan;
        10. bekerja sama dengan klien, orang-orang lain yang berpengaruh penting terhadap klien, dan disiplin lain yang terkait dengan proses perancangan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan praktik pekerjaan sosial medis sesuai dengan kode etik profesi pekerjaan sosial;
        11. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan yang meliputi dokumen rujukan, asesmen, perencanaan program atau kegiatan intervensi, evaluasi, terminasi, persyaratan teknis dan biaya, yang sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial medis; dan
        12. menerapkan prinsip etika profesi pekerjaan sosial dalam proses praktik pekerjaan sosial medis sesuai dengan yang diatur dalam kode etik pekerjaan sosial.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialis medis secara mandiri; dan
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Berikut Pratayang Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial atau silahkan diunduh.

Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

Lampiran Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial