Sosial

Sosial
permensos, kemensos, peraturan menteri sosial
jogloabang Sen, 03/05/2018 - 05:19

Peraturan dan atau kabar dari Kemen Sosial dan yang berhubungan dengan urusan-urusan Sosial, Kesejahteraan, Rakyat dan Kesosialan

Peraturan Menteri

Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2020
Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2020
jogloabang Sel, 11/10/2020 - 07:15

Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 dilansir Kementerian Sosial RI pada tanggal 7 November 2020. Hari Pahlawan di tengah Pandemi COVID-19 yang mengharu biru kehidupan sekarang ini. Surat Edaran Sekjen Kemensos RI Nomor 1878/1/PB.05.01/11/2020 tentang Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2020 adalah kelanjutan dari Surat Edaran dari Menteri Sosial No. S.72/MS/B/5.4/PB.05.01/11/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Surat Edaran Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2020.

Surat Edaran Sekjen Kemensos RI Nomor 1878/1/PB.05.01/11/2020 tentang Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2020 ditujukan kepada Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Para Sekretaris Kementerian Koordinator, Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian, Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Staf Umum TNI, Asisten Perencanaan Polri, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung, Para Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Adapun Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 dapat diunduh atau diakses di tautan https://cloud.kemsos.go.id/index.php/s/HD4fMLPKp74ttkE.

Surat Edaran yang ditandatangani Sekjen Kemensos RI Hartono Laras bernomor 1878/1/PB.05.01/11/2020 tentang Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2020 ini isinya antara lain adalah:

  1. Mengingat masih dalam suasana pandemi Covid-19, penyelenggaraan Upacara Hari Pahlawan 10 November 2020 diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian/Lembaga dan Daerah, disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

  2. Bagi Kementerian/Lembaga dan Daerah yang akan menyelenggarakan Upacara Hari Pahlawan agar dalam jumlah terbatas dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

  3. Adapun bagi Kementerian/Lembaga dan Daerah yang tidak menyelenggarakan Upacara, dapat menyaksikan Upacara Ziarah Nasional di TMPN Utama Kalibata Jakarta dengan Inspektur Upacara Presiden RI pada hari Selasa 10 November 2020 pukul 08.00 WIB s/d 09.00 WIB melalui siaran TVRI atau chanel Youtube Kemensos RI (https:// www.youtube.com/ c/KemensosRI28)

  4. Informasi lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan 2020 dapat dilihat dalam pedoman terlampir atau melalui website : www.direktoratk2krs.kemsos.go.id atau www.kemsos.go.id.

Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 yang dapat diunduh di https://cloud.kemsos.go.id/index.php/s/HD4fMLPKp74ttkE. Isinya seperti di bawah ini:

PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November saja, namun lebih dari itu perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah rela mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu terus dikenang sepanjang masa oleh kita semua. Hal ini sebagaimana tema Hari Pahlawan Tahun 2020 “PAHLAWANKU SEPANJANG MASA”.

Apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa, seperti : kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal dan termasuk berjuang melawan pandemi covid 19 yang saat ini melanda dunia.

Meskipun dalam masa pandemi covid, Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 diharapkan dapat berlangsung secara khidmat dan tidak kehilangan makna. Bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta membantu sesama yang membutuhkan sesuai kemampuan dan profesi masing-masing

Apabila setiap insan masyarakat Indonesia memiliki kesadaran dan kemauan untuk mengimplementasikan semangat dan nilai kepahlawanan, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu modal untuk membangun bangsa.

Melalui Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 di tengah pandemi covid 19, diharapkan masyarakat juga dapat turut berpartipasi dan menggaungkan semangat dan nilai kepahlawanan dengan berbagai kegiatan sesuai protokol kesehatan.

Mari kita jadikan Hari Pahlawan Tahun 2020 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan saling menghargai satu sama lain dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dengan bersama-sama menjadi Pahlawan Masa Kini yang dapat dimulai dari sendiri, keluarga, lingkungan sekitar dan seterusnya.

B. DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
  6. Keputusan Presien RI No. 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang bukan Hari Libur.
  7. Keputusan Presiden RI Nomor : 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing / Pimpinan Organisasi Internasional.
  8. Keputusan Presiden RI Nomor : 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
  9. Surat Menteri / Sekretaris Negara Nomor : B-329 / M-SESNEG / 8 / 74 tanggal 12 Agustus 1974 perihal Pelimpahan Pimpinan Pengendalian Peringatan Hari Pahlawan.
  10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : HUK.3-48/108 Tahun 1975 tanggal 14 Juni 1975 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 10 November yang pertama kali dilaksanakan oleh Departemen Sosial RI.
  11. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Menteri Sosial Nomor : 11 Tahun 1975, Nomor : 6/4/1975 dan Nomor : HUK/3-1-26/56 tanggal 29 April 1975 tentang Ziarah ke Taman Makam Pahlawan serta Museum-museum ABRI maupun Sipil bagi Pelajar dan Pramuka.
  12. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 22/HUK/1997, tanggal 13 Mei 1997 tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
  13. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI.
  14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 142/HUK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020.
  15. Telex Menteri Luar Negeri RI Nomor : B-07656/KEMLU/191010 tanggal ..... Oktober 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan 2020
  16. Telex Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 003.1/11032/SJ tanggal .....Oktober 2020 tentang Peringatan Hari Pahlawan di Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Maksud :

    Mengenang dan menghormati jasa serta perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan.

  2. Tujuan

    1. Membangun ingatan kolektif bangsa untuk kemudian menggugah kesadaran masyarakat agar mau meneladani dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.

    2. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi semangat dan nilai kepahlawanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    3. Meningkatkan rasa kecintaan serta kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.

D. TEMA

“ PAHLAWANKU SEPANJANG MASA”

E. PENYELENGGARAAN

Kepanitiaan

  1. Di Pusat

    Panitia Peringatan Hari Pahlawan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI yang keanggotaannya terdiri dari unsur Lembaga Pemerintah/Instansi terkait, Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta unsur terkait lainnya.

  2. Di Daerah

    Panitia Peringatan Hari Pahlawan di Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan di Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota setempat.

  3. Di Luar Negeri

    Panitia Peringatan Hari Pahlawan di Luar Negeri ditetapkan oleh Kepala Perwakilan RI setempat.

F. POKOK-POKOK KEGIATAN

  1. Kegiatan di Pusat

    1. Kegiatan Utama

      1. Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata tanggal 10 November 2020 pukul 08.00 WIB yang dilaksanakan dengan jumlah terbatas sesuai protokol kesehatan.

      2. Upacara Tabur Bunga di Laut tanggal 10 November 2020 pukul 08.00 WIB di Perairan Teluk Jakarta yang dilaksanakan dengan jumlah terbatas sesuai protokol kesehatan.

      3. Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara yang dilaksanakan dengan jumlah terbatas sesuai protokol kesehatan.

    2. Kegiatan Pokok

      1. Upacara Bendera dengan jumlah terbatas di Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah, Lembaga-Lembaga pada tanggal 10 November 2020 disesuaikan dengan kondisi masing-masing dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan (pada Upacara Bendera tersebut Pembina Upacara membacakan Amanat Menteri Sosial dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2020).

      2. Adapun bagi Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah, Lembaga-Lembaga yang tidak menyelenggarakan upacara bendera dapat menyaksikan Upacara Ziarah Nasional di TMPN Utama Kalibata dengan Inspektur Upacara Pesiden RI melalui siaran TVRI pada pukul 08.00 WIB s/d 09.00 WIB atau Chanel Youtube Kemensos RI (https://www.youtube.com/c/KemensosRI28)

      3. Pengibaran Bendera Merah Putih satu tiang penuh di setiap rumah dan lingkungan pemukiman penduduk pada tanggal 10 November 2020.

      4. Hening Cipta Tanggal 10 November 2020 selama 60 detik dimulai pukul 08.15 (waktu setempat) secara serentak di seluruh Indonesia dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

      5. Pidato Menteri Sosial menyambut Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 tanggal 9 November 2020 di Metro TV pukul 10.30 WIB dan di TVRI pukul 19.00 WIB

    3. Kegiatan Penunjang

      1. Lomba Kepahlawanan (23 Oktober s/d 6 November 2020)

      2. Webinar Kepahlawanan ( 9 November 2020 mulai pukul 09.00 WIB s/d 24.00 WIB)

      3. Bakti Sosial Kepahlawanan (10 November 2020)

      4. Semarak Hari Pahlawan (10 November 2020 mulai pukul 08.00 WIB s/d 19.00 WIB)

  1. Kegiatan di Daerah

    1. Kegiatan Utama

      1. Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan / Makam Pahlawan Nasional, tanggal 10 November 2020 jam 08.00 waktu setempat yang dilaksanakan dengan jumlah terbatas sesuai protokol kesehatan.

      2. Upacara Tabur Bunga di Laut, tanggal 10 November 2020 pukul 08.00 waktu setempat (apabila dimungkinkan) dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas.

    2. Kegiatan Pokok

      1. Upacara Bendera dengan jumlah terbatas di Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah, Lembaga-lembaga pada tanggal 10 November 2020 disesuaikan dengan kondisi masing-masing dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan (pada Upacara Bendera tersebut Pembina Upacara membacakan Amanat Menteri Sosial dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2020).

      2. Adapun bagi Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah, Lembaga-Lembaga yang tidak menyelenggarakan upacara bendera dapat menyaksikan Upacara Ziarah Nasional di TMPN Utama Kalibata dengan Inspektur Upacara Pesiden RI melalui siaran TVRI pada pukul 08.00 WIB s/d 09.00 WIB atau Chanel Youtube Kemensos RI (https://www.youtube.com/c/KemensosRI28)

      3. Pengibaran Bendera Merah Putih satu tiang penuh di setiap rumah, kantor dan lingkungan pemukiman penduduk pada tanggal 10 November 2020.

      4. Hening Cipta secara serentak selama 60 detik dimulai pada pukul 08.15 waktu setempat dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

  1. Kegiatan di Luar Negeri

    Untuk Perwakilan RI di Luar Negeri, Acara Peringatan Hari Pahlawan disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat dengan mengutamakan protokol kesehatan.

G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

  1. Pusat

    Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 2020 di Pusat.

  2. Daerah

    Panitia Peringatan Hari Pahlawan di Daerah bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 2020 di Daerah.

  3. Luar Negeri

    Panitia Peringatan Hari Pahlawan di Luar Negeri bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 2020 di Luar Negeri.

H. PEMBIAYAAN

  1. Pusat

    Pembiayaan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan di Tingkat Pusat dibebankan pada Anggaran DIPA Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Tahun Anggaran 2020 dan sumber lain.

  2. Daerah

    Pembiayaan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan di Daerah dibebankan pada APBD Prov/Kab/Kota setempat atau sumber lain.

  3. Luar Negeri

    Pembiayaan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan di Luar Negeri dibebankan pada Anggaran Perwakilan RI / KBRI / Konsulat Jenderal setempat.

I. PELAPORAN

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Peringatan Hari Pahlawan bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Untuk Panitia Pusat kepada Menteri Sosial RI.
  2. Untuk Panitia Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial RI.
  3. Untuk Panitia Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
  4. Untuk Panitia Perwakilan RI di Luar Negeri kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial RI.

J. PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 baik di Pusat, Daerah maupun Luar Negeri.

LOGO HARI PAHLAWAN TAHUN 2020

LOGO HARI PAHLAWAN TAHUN 2020

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA
PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE - 75
TANGGAL 10 NOVEMBER 2020

  1. TEMA :

    PAHLAWANKU SEPANJANG MASA

  1. SIFAT UPACARA :

    Khidmat, Tertib dan Sederhana dengan mengutamakan protokol kesehatan.

  1. TANGGAL UPACARA :

    Hari Selasa, 10 November 2020

  1. WAKTU DAN TEMPAT UPACARA :

    Pukul 08.00 waktu setempat di lapangan terbuka atau menyesuaikan.

  1. URUTAN UPACARA BENDERA:

    1. Penghormatan umum kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara.

    2. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara.

    3. Pengibaran bendera Merah Putih, diiringi Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya ” yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara.

    4. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Pembina Upacara.

    5. Pembacaan Pancasila.

    6. Pembacaan Pembukaan UUD’45.

    7. Pembacaan pesan-pesan Pahlawan/kata-kata mutiara (ditentukan panitia).

    8. Amanat Pembina Upacara.

    9. Pembacaan Do’a.

    10. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara.

    11. Penghormatan kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara.

    12. Upacara selesai.

Catatan :

Bila Upacara terpaksa tidak dapat dilaksanakan di lapangan terbuka, pengibaran Bendera Merah Putih diganti dengan Bendera Merah Putih yang sudah dipasang di tiang. Namun pokok-pokok acara lainnya wajib diikuti dengan penyesuaian seperlunya dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

PETUNJUK PELAKSANAAN HENING CIPTA
SECARA SERENTAK 60 DETIK

  1. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negara, akan dilaksanakan Hening Cipta secara serentak selama 60 detik di seluruh Indonesia dengan mengutamakan protokol kesehatan.

  1. Hening Cipta selama 60 detik secara serentak dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 pada pukul 08.15 waktu setempat, bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Pahlawan.

  1. Hening Cipta selama 60 detik secara serentak dilaksanakan :

    1. Di Pusat (Jakarta) : pada Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata Jakarta sebagai titik komando ditandai dengan bunyi sirine di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata selama 1 menit dengan mengutamakan protokol kesehatan.

    2. Di Provinsi dan Kabupaten/Kota : Pada Upacara Bendera di halaman Kantor Gubernur/Kabupaten/Kota, sebagai titik komando ditandai dengan bunyi sirine di tempat-tempat upacara antara lain Kantor-kantor/Instansi Pemerintah, Swasta dan lain-lain, selama 1 menit dengan mengutamakan protokol kesehatan.

    3. Di Kecamatan / Kelurahan / Desa pada Upacara Bendera di tempat upacara sebagai titik komando ditandai dengan bunyi sirine atau menyesuaikan di tempat upacara selama 1 menit dengan mengutamakan protokol kesehatan.

  1. Setiap orang yang mendengar tanda-tanda dimulainya Hening Cipta wajib menghentikan kegiatan selama 60 detik untuk Hening Cipta, yaitu yang berada di :

    1. Pasar, Stasiun Kereta Api, Terminal Bis, Pelabuhan Udara/Laut dan tempat keramaian lainnya.

    2. Rumah-rumah.

    3. Jalan Raya ( dalam kota ).

    4. Kantor atau Pabrik yang tidak terlibat pada Upacara Bendera.

    5. Dalam kendaraan umum/pribadi yang berada di jalan raya (dalam kota) agar menghentikan kendaraannya.

    6. Kapal Laut, Hening Cipta diumumkan oleh Nakhoda Kapal.

    7. Pesawat Terbang, Hening Cipta diumumkan oleh Pilot.

    8. Kereta Api yang sedang berjalan :

      1. Kereta Api Utama, Hening Cipta diumumkan oleh Ketua Regu yang berada di dalam gerbong restorasi.

      2. Kereta Api Non Utama, Hening Cipta diumumkan oleh Kepala Stasiun terdekat sebelum berangkat menjelang pukul 08.15 WIB.

  1. Penghentian kegiatan kerja saat Hening Cipta dikecualikan bagi :

    1. Mereka yang melakukan tugas di rumah sakit dan kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.

    2. Kereta Api yang sedang berjalan.

    3. Kendaraan mobil ambulance jenazah yang sedang bertugas.

    4. Kendaraan mobil pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.

    5. Kendaraan yang sedang di luar kota dan jalan tol.

    6. Mereka yang sedang menjalankan tugas pengamanan. ( antara lain : Polisi Lalu Lintas / Hansip ).

    7. Kru Pesawat Terbang yang sedang mengudara.

    8. Kru Kapal Laut yang sedang berlayar.

  1. Pelaksanaan Hening Cipta secara serentak agar dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian, Pemda, Satuan Pengamanan ( Satpam ) dan Hansip setempat

  1. Penyebaran informasi Hening Cipta 60 detik secara serentak agar memanfaatkan media cetak / elektronik ( televisi, radio, sms, internet ), mobil unit Kementerian Penerangan dan media lainnya seperti para Khotib di Masjid-masjid, Pengkhotbah di Gereja-gereja dan tempat peribadatan lainnya.

  1. Demikian, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Demikianlah isi Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 yang filansir oleh Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan 2020.

Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2020

Edaran Menteri Pedoman Kultur Nasional

Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 2018

Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 2018
Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
jogloabang Jum, 02/23/2018 - 18:00

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2018 se-Indonesia sudah ditetapkan oleh Menteri Sosial dengan jumlah 92.400.000 orang. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang diputuskan dan ditetapkan pada waktu itu tanggal 2 Januari 2018 yang lalu oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa.

Salinan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan disampaikan kepada- pihak-pihak terkait seperti:

  1. Presiden Republik Indonesia.
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
  3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  4. Menteri Keuangan.
  5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
  6. Menteri Dalam Negeri.
  7. Menteri Kesehatan.
  8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Banyak sekali jumlah para Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah 92.400.000 orang, untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah fakir miskin dan saudara-saudara kita yang tidak mampu jumlahnya sembilan puluh dua juta empat ratus ribu orang.. Begini isi dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tersebut.

Keputusan Menteri Sosial
Nomor 5/HUK/2018
tentang
Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Abstraksi

Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pasal 11B ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2018.

Dasar Hukum SK Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
  1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);

Isi Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

KESATU : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan basis data terpadu sebanyak 92.400.000 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu) jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah termasuk bayi dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dilahirkan pada tahun 2018.
KETIGA : Rincian secara lengkap by name by address peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

NO

KODE PROVINSI

PROVINSI

JUMLAH

01
02
03
04

1

11

ACEH

2.331.189

2

12

SUMATERA UTARA

4.375.909

3

13

SUMATERA BARAT

1.663.955

4

14

RIAU

1.412.597

5

15

JAMBI

877.306

6

16

SUMATERA SELATAN

2.612.422

7

17

BENGKULU

665.601

8

18

LAMPUNG

3.318.247

9

19

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

218.313

10

21

KEPULAUAN RIAU

353.205

11

31

DKI JAKARTA

1.333.252

12

32

JAWA BARAT

15.694.159

13

33

JAWA TENGAH

15.404.938

14

34

DI YOGYAKARTA

1.660.649

15

35

JAWA TIMUR

14.915.649

16

36

BANTEN

3.477.737

17

51

BALI

939.074

18

52

NUSA TENGGARA BARAT

2.424.420

19

53

NUSA TENGGARA TIMUR

2.854.813

20

61

KALIMANTAN BARAT

1.439.048

21

62

KALIMANTAN TENGAH

498.947

22

63

KALIMANTAN SELATAN

804.940

23

64

KALIMANTAN TIMUR

683.102

24

65

KALIMANTAN UTARA

152.920

25

71

SULAWESI UTARA

857.415

26

72

SULAWESI TENGAH

1.257.978

27

73

SULAWESI SELATAN

3.186.484

28

74

SULAWESI TENGGARA

1.112.893

29

75

GORONTALO

546.411

30

76

SULAWESI BARAT

557.930

31

81

MALUKU

809.823
32 82 MALUKU UTARA 351.714
33 91 PAPUA BARAT 778.117
34 94 PAPUA 2.828.843

JUMLAH

92.400.000

SK Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Keputusan Menteri

Permensos 10 tahun 2019 tentang PSM

Permensos 10 tahun 2019 tentang PSM
Logo Pekerja Sosial Masyarakat
suryaden Min, 10/31/2021 - 21:36

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peraturan Menteri Sosial tentang Pekerja Sosial Masyarakat yang baru adalah Permensos 10 tahun 2019 tentang PSM.

Pekerja sosial masyarakat merupakan relawan sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Permensos 10 tahun 2019 tentang PSM menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.

Apa Maksud dan Tujuan pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat?

PSM dibentuk dengan maksud untuk:

  1. memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

  2. meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial; dan

  3. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan dibentuknya PSM untuk:

  1. terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

  2. terlaksananya pelayanan sosial masyarakat; dan

  3. terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial.

Apa Tugas Pekerja Sosial Masyarakat?

PSM berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah atau nama lain serta bersinergi dengan pilar sosial dan penyelenggara pembangunan lainnya untuk melaksanakan tugasnya. Tugas PSM adalah:

  1. mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial;

  2. membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial;

  3. mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial;

  4. mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain;

  5. berperan aktif dalam program nasional; dan

  6. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Apa Makna dan Filosofi Lambang PSM?

Filosofi Lambang PSM

Lambang Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM) adalah Adicita Lambang Pekerjaan Sosial, yang jiwanya dapat dirumuskan sebagai berikut: “Manusia Indonesia yang berpandangan hidup Pancasila, bergerak atas dasar Pancasila, menuju dan mencapai masyarakat Pancasila bergotong royong ke arah terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Jiwa pekerjaan sosial tersebut dituangkan dalam gambar lambang dan ditetapkan pada tanggal 20 Desember 1950 oleh Kepala Jawatan Sosial, Prof. Mr. Sumantri Praptokusumo.

Selanjutnya lambang tersebut dijadikan dasar untuk Satya Lancana Pembangunan Sosial oleh Panitia Perbintangan Negara. Lambang “Adicita Pekerjaan Sosial” pernah menjadi lambang / logo Departemen Sosial dan lambangnya Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM), dan bahkan sampai saat ini lambang tersebut masih menjadi kebanggan dan digunakan para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Bagaimana Keterangan Bentuk Lambang PSM?

Keterangan Bentuk

Lambang pekerjaan sosial (lambang ‘tat twam asi’) tersebut berbentuk segi lima yang maknanya adalah sebagai berikut:

  1. Lambang pekerjaan sosial adalah lambang perwujudan tanggung jawab sosial dari tiap manusia sebagai anggota masyarakat, pergaulan hidup antara manusia, tempat persemaian perkembangan manusia.

  2. Dasar adalah lima daun teratai, yang berarti manusia Indonesia yang mempunyai dasar hidup Pancasila. Teratai melambangkan kesucian. Tumbuhan teratai hidup di air tetapi tiada basah karena air itu (baik air jernih maupun air keruh).

  3. Atas dasar kesucian dan hidup berpancasila, manusia Indonesia bergerak untuk mewujudkan Pancasila, yang dilambangkan dengan tangga bertingkat lima, yang berarti bergerak atas dasar Pancasila dan memperkembangkan pribadi dalam masyarakat yang berarti turut membangun masyarakat.

  4. Gapura melambangkan bangunan atau kultur yang telah dibangun oleh manusia Indonesia dalam gerak perkembangan dan perwujudan Pancasila atas keseimbangan rohani dan jasmani.

  5. Matahari bersinar lima, adalah lambang perwujudan Pancasila yang tercapai oleh manusia Indonesia. Matahari adalah sumber yang memungkinkan hidup dalam dunia ini

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat ditetapkan di Jakarta pada tangagl 1 Agustus 2019 oleh Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat diundangkan Ditjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2019.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866. Agar setiap orang mengetahuinya.

PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

Mencabut

Permensos 10 tahun 2019 tentang PSM mencabut:

  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/1985 tentang Pakaian Seragam Pekerja Sosial Masyarakat dan

  2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101)

Latar Belakang

Pertimbangan Permensos 10 tahun 2019 tentang PSM adalah:

  1. bahwa pekerja sosial masyarakat merupakan relawan sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

  2. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pekerja Sosial Masyarakat;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 10 tahun 2019 tentang PSM adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

  8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

Isi Permensos tentang Pekerja Sosial Masyarakat

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

  2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

  3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

  4. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat IPSM adalah wadah berhimpun PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial.

  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PSM dibentuk dengan maksud untuk:

  1. memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

  2. meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial; dan

  3. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya PSM untuk:

  1. terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

  2. terlaksananya pelayanan sosial masyarakat; dan

  3. terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial.

BAB II
STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

  1. PSM berstatus sebagai relawan sosial.

  2. PSM berkedudukan di desa atau kelurahan atau nama lain di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

  1. PSM mempunyai tugas:

    1. mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial;

    2. membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial;

    3. mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial;

    4. mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain;

    5. berperan aktif dalam program nasional; dan

    6. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PSM berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah atau nama lain serta bersinergi dengan pilar sosial dan penyelenggara pembangunan lainnya.

Pasal 6

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PSM mempunyai fungsi sebagai:

    1. inisiator;

    2. motivator;

    3. dinamisator; dan

    4. administrator.

  2. Inisiator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengambil inisiatif dan inovasi dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial.

  3. Motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan sosialisasi, memberikan informasi, dan memotivasi masyarakat.

  4. Dinamisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggerakkan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi masalah Kesejahteraan Sosial.

  5. Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melakukan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 7

Pemerintah dan pemerintah daerah memprioritaskan PSM sebagai pendamping program Kesejahteraan Sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain.

BAB III
PENYELENGGARAAN PSM

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi PSM terdiri atas:

  1. warga negara Indonesia;

  2. memiliki kemauan, kepedulian, dan komitmen sebagai relawan sosial;

  3. memiliki kartu tanda penduduk di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain sesuai dengan domisili;

  4. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

  5. mampu membaca dan menulis;

  6. berkelakuan baik; dan

  7. telah mengikuti bimbingan teknis dasar di bidang Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua
Rekrutmen Calon PSM

Pasal 9

  1. Tahapan rekrutmen meliputi:

    1. calon PSM mengusulkan diri menjadi PSM kepada IPSM kelurahan atau desa atau nama lain;

    2. IPSM kelurahan atau desa atau nama lain memberikan rekomendasi kepada kepala desa atau lurah atau nama lain;

    3. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala desa atau lurah atau nama lain mengusulkan calon PSM kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk mengikuti proses rekrutmen;

    4. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PSM yang diajukan oleh kepala desa atau lurah atau nama lain;

    5. dinas sosial daerah kabupaten/kota melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dasar terhadap calon PSM yang diajukan oleh kepala desa atau lurah atau nama lain;

    6. dinas sosial daerah kabupaten/kota menetapkan calon PSM menjadi PSM dan menyampaikan data PSM yang telah ditetapkan kepada Kementerian Sosial untuk dimasukkan ke dalam data potensi sumber Kesejahteraan Sosial serta tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi dan IPSM daerah kabupaten/kota.

  2. Tahapan rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh IPSM kecamatan apabila di kelurahan atau desa atau nama lain tidak terdapat IPSM.

Bagian Ketiga
Identitas PSM

Pasal 10

PSM memiliki identitas terdiri atas:

  1. seragam;

  2. atribut; dan

  3. mars.

Pasal 11

Seragam PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas seragam:

  1. resmi; dan

  2. operasional.

Pasal 12

  1. Seragam resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa jas lengan panjang berwarna krem disertai lambang PSM.

  2. Seragam resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

    1. upacara resmi;

    2. audiensi; dan

    3. menghadiri undangan atau kegiatan resmi.

Pasal 13

  1. Seragam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa rompi berwarna krem dengan model standar.

  2. Seragam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

    1. upacara di lapangan terbuka;

    2. studi banding; dan

    3. tugas lapangan.

Pasal 14

  1. Atribut PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

    1. tanda pengenal; dan

    2. lambang PSM.

  2. Atribut tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa nama dan nomor induk PSM.

  3. Atribut lambang PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diletakkan di sisi bahu sebelah kiri.

Pasal 15

Penggunaan mars PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan pada acara resmi PSM.

Pasal 16

Identitas PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
IPSM

Pasal 17

Dalam upaya meningkatkan peran serta, mewujudkan sinergitas, dan keterpaduan antara PSM dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dibentuk IPSM.

Pasal 18

  1. IPSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berfungsi sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi, dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

  2. IPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk baik di desa atau kelurahan atau nama lain, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi maupun nasional.

Pasal 19

  1. IPSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bersifat otonom, terbuka, mandiri, dan tidak hirarkis.

  2. Hubungan kerja antar IPSM di desa atau kelurahan atau nama lain, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi dan nasional bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 20

  1. Setiap PSM dan IPSM memiliki rencana dan program kerja.

  2. Penyusunan rencana dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi, sumber, kemampuan, dan kondisi Kesejahteraan Sosial di wilayah kerjanya.

Pasal 21

  1. Pengukuhan pengurus IPSM desa atau kelurahan atau nama lain, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi dan nasional dilakukan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

  2. Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. keputusan kepala desa atau lurah atau nama lain untuk pengukuhan pengurus IPSM desa atau kelurahan atau nama lain;

    2. keputusan camat untuk pengukuhan pengurus IPSM kecamatan;

    3. keputusan bupati/wali kota untuk pengukuhan pengurus IPSM daerah kabupaten/kota;

    4. keputusan gubernur untuk pengukuhan pengurus IPSM daerah provinsi; dan

    5. Keputusan Menteri untuk pengukuhan pengurus IPSM nasional.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja IPSM diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga IPSM nasional.

BAB V
BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 23

  1. Bimbingan teknis terdiri atas:

    1. dasar;

    2. lanjutan; dan

    3. khusus.

  2. Bimbingan teknis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bimbingan berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

  3. Bimbingan teknis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bimbingan berisi pemahaman lebih lanjut mengenai permasalahan kesejahteraan sosial dan teknik pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi.

  4. Bimbingan teknis khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bimbingan bagi PSM yang ditugaskan menjadi pendamping program Kesejahteraan Sosial tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan program.

  5. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh IPSM sesuai dengan standar bimbingan teknis yang ditetapkan Kementerian Sosial.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 24

Menteri memiliki kewenangan:

  1. menetapkan dan menyosialisasikan kebijakan terkait PSM;

  2. memasukkan data PSM dalam data potensi sumber Kesejahteraan Sosial yang terintegrasi dengan data terpadu Kesejahteraan Sosial;

  3. melakukan pembinaan terhadap PSM dan IPSM;

  4. menetapkan standardisasi materi bimbingan teknis;

  5. melaksanakan bimbingan teknis khusus;

  6. meningkatkan kapasitas PSM lingkup nasional;

  7. melakukan pengukuhan IPSM nasional; dan

  8. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 25

Gubernur memiliki kewenangan:

  1. melaksanakan bimbingan teknis lanjutan PSM;

  2. meningkatkan kapasitas PSM di lingkup daerah provinsi;

  3. melakukan pemberdayaan terhadap PSM di lingkup daerah provinsi; dan

  4. melakukan pemantauan dan evaluasi di lingkup daerah provinsi.

Pasal 26

Bupati atau wali kota memiliki kewenangan:

  1. melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PSM;

  2. melaksanakan bimbingan teknis dasar terhadap calon PSM;

  3. menetapkan PSM;

  4. meningkatkan kapasitas PSM di lingkup daerah kabupaten/kota;

  5. melakukan pengembangan terhadap PSM di lingkup daerah kabupaten/kota; dan

  6. melakukan pemantauan dan evaluasi di lingkup daerah kabupaten/kota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 27

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan tugas PSM dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

  2. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi:

  3. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; atau

  4. sumber pendanaan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/1985 tentang Pakaian Seragam Pekerja Sosial Masyarakat dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Lampiran Ukuran
Permensos 10 tahun 2019 tentang PSM (286.49 KB) 286.49 KB
Peraturan Menteri Pemdes Kultur Pedoman Berlaku

Permensos 12 tahun 2018, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Disabilitas Mental

Permensos 12 tahun 2018, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Disabilitas Mental
Permensos 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental
jogloabang Kam, 07/25/2019 - 15:36

Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental. Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental adalah untuk mencegah dan menangani pemasungan bagi penyandang disabilitas mental serta mendukung gerakan stop pemasungan bagi penyandang disabilitas mental.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental ditetapkan oleh Menteri Sosial Idrus Marham di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2018. Berlaku setelah diundangkan pada tanggal 31 Juli 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1003, di Jakarta.

Permensos 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Latar Belakang

Latar belakang yang menjadi pertimbangan penetapan Permensos 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental adalah:

  1. bahwa untuk mencegah dan menangani pemasungan bagi penyandang disabilitas mental serta mendukung gerakan stop pemasungan bagi penyandang disabilitas mental diperlukan adanya pedoman;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

Isi Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Berikut adalah isi Permensos 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental (tidak dalam format asli):

Pasal 1

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan Gerakan Stop Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental.

Pasal 2

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
BAB II Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental
BAB III Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
BAB IV Penutup

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDRUS MARHAM
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1003

Lampiran Permensos 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental

BAB I
PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG
    1. Umum

      Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2016 terdapat sekitar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) orang terkena depresi, 60.000.000 (enam puluh juta) orang terkena bipolar, 21.000.000 (dua puluh satu juta) orang terkena skizofrenia, serta 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) orang terkena dimensia. Berdasarkan berbagai faktor biologis, psikologis, sosial, dan keanekaragaman penduduk di Indonesia menyebabkan jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia. Orang dengan gangguan jiwa merupakan bagian dari penyandang disabilitas mental yang menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu mereka yang terganggu dalam fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain meliputi gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian serta perkembangan disabilitas yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif.

      Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Tahun 2013, terdapat 1,7 (satu koma tujuh) dari 1.000 (seribu) penduduk mengalami gangguan jiwa berat. Sebanyak 14,3% (empat belas koma tiga persen) dari penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat (>57.000 orang) tercatat pernah mengalami pemasungan atau disebutkan dari sekitar 400.000 (empat ratus ribu) orang dengan gangguan jiwa berat, 1 (satu) di antara 7 (tujuh) orang tersebut pernah mengalami pemasungan.

      Pemasungan banyak terjadi disebabkan perilaku gaduh gelisah pada Penyandang Disabilitas Mental, sehingga pemasungan seringkali ditujukan untuk alasan perlindungan bagi keluarga dan masyarakat juga bagi penyandang disabilitas mental itu sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa alasan utama tindakan pemasungan pada lebih dari 90% (sembilan puluh persen) kasus yaitu adanya perilaku kekerasan atau kondisi gaduh gelisah yang mengakibatkan keluarga dan masyarakat terancam, dan sebaliknya penyandang disabilitas mental juga terancam menjadi korban kekerasan dari lingkungan.

      Pemasungan merupakan salah satu bentuk praktik perlakuan salah pada penyandang disabilitas mental karena seharusnya penyandang disabilitas mental yang mengalami kondisi gaduh gelisah atau tidak tenang memperoleh penanganan kesehatan, sehingga dapat lebih tenang dan tidak membahayakan. Tindakan pemasungan dapat dicegah karena sebagian besar gangguan jiwa yang dialami mudah untuk dikenali dan dapat dikurangi risikonya dengan tata laksana yang baik dan tepat (adekuat).

      Jika dikaji lebih dalam, pemasungan oleh keluarga utamanya ditujukan untuk memberikan perlindungan, baik bagi penyandang disabilitas mental itu sendiri maupun bagi orang lain (anggota keluarga lainnya dan masyarakat). Perlindungan untuk penyandang disabilitas mental di antaranya yaitu menghindarkan penyandang disabilitas mental dari berbagai risiko tindak kekerasan dari masyarakat, risiko hilang (karena pergi dan tidak tahu jalan pulang), dan risiko terjatuh atau mengalami kecelakaan karena ketidakmampuan mengidentifikasi risiko bahaya di lingkungan sekitarnya. Perlindungan bagi orang lain atau masyarakat yaitu melindungi orang lain dari potensi perilaku kekerasan yang mungkin dilakukan oleh penyandang disabilitas mental, akibat ketidakmampuan mereka mengontrol impuls (dorongan) kemarahan yang dimilikinya.

      Berdasarkan Survei Sensus Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik Tahun 2012, dari total populasi penyandang disabilitas 6.008.640 (enam juta delapan ribu enam ratus empat puluh) orang, populasi penyandang disabilitas mental berjumlah 170.120 (seratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh) orang. Survei yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas mental menggunakan kategori sulit mengurus diri sendiri dengan klasifikasi ringan sejumlah 129.239 (seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan) orang dan klasifikasi berat sejumlah 40.881 (empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu) orang. Dari jumlah 40.881 (empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu) orang penyandang disabilitas mental berat, kemungkinan besar mengalami pemasungan. Angka ini menunjukkan masih besarnya jumlah penyandang disabilitas mental di Indonesia, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyediakan layanan kesehatan jiwa bagi penyandang disabilitas mental.

      Kondisi penyandang disabilitas mental saat ini masih membutuhkan perhatian yang cukup serius. Kasus penelantaran dan pemasungan masih terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok ekonomi lemah. Secara dominan disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakberdayaan keluarga untuk merawat penyandang disabilitas mental, masih minimnya akses terhadap layanan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental seperti hak untuk mendapatkan identitas, akses informasi, layanan kesehatan, layanan sosial, serta akses layanan lainnya yang sesuai kebutuhan. Terbatasnya jaminan kesehatan serta minimnya sarana dan prasarana kesehatan menjadi hambatan bagi kesinambungan pengobatan yang mengakibatkan lambatnya proses pemulihan penyandang disabilitas mental. Pendampingan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi penyandang disabilitas mental dan keluarga juga belum hadir secara penuh sehingga menambah beban keluarga dan lingkungan sekitar, dan menjadi faktor yang mendukung terjadinya kasus pemasungan.

      Kementerian Sosial berupaya mengatasi masalah penyandang disabilitas mental dengan membuat regulasi dan kebijakan, yang ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas layanan, kapasitas sumber daya, kerja sama lintassektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian Sosial mencanangkan Gerakan Stop Pemasungan yang di launching oleh Menteri Sosial pada Januari 2016. Implementasi dari kebijakan tersebut salah satunya dengan membangun regulasi yang kuat, sehingga dibuat Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Nomor 01 Tahun 2017, Nomor HK.03.01/MENKES/28/2017, Nomor 03/MOU/0117, Nomor B/18/II/2017 dan Nomor 440/899/SJ tentang Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya berbagai bentuk upaya bagi pencegahan dan penanganan pemasungan penyandang disabilitas mental secara terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Nota Kesepahaman ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam meningkatkan akses layanan yang berkualitas di semua tingkat layanan, menyediakan skema pembiayaan yang memadai, meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintassektor, serta mengupayakan terselenggaranya sistem pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

      Pemasungan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya Gerakan Stop Pemasungan diharapkan dapat menurunkan angka pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental. Untuk itu perlu adanya Peraturan Menteri yang menjadi acuan bagi para pihak terkait untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan pemasungan.

    2. Karakteristik Pemasungan

      Pemasungan penyandang disabilitas mental dapat dikategorikan pada tindakan berupa:

      1. kaki atau anggota tubuh lainnya dirantai;
      2. kaki atau anggota tubuh lainnya diikat pada balok/kayu; dan/atau
      3. pembatasan gerak/pengisolasian dengan mengurung di kamar, rumah, atau tempat tertentu.
    3. Penyebab Pemasungan

      Beberapa faktor penyebab pemasungan diantaranya:

      1. ketidaktahuan pihak keluarga dan masyarakat tentang gangguan jiwa, yang bisa berakibat pada pendekatan yang salah diantaranya menganggap pemasungan sebagai bentuk terapi (mengikat “roh jahat” yang ada di dalam diri penyandang disabilitas mental, dan lain-lain);
      2. rasa malu pihak keluarga serta persepsi negatif dan salah mengenai gangguan jiwa, baik oleh keluarga maupun masyarakat;
      3. penyakit yang tidak kunjung sembuh, tidak adanya biaya pengobatan, dan tindakan keluarga untuk mengamankan lingkungan;
      4. perawatan kasus psikiatri dikatakan mahal karena gangguannya bersifat jangka panjang. Biaya berobat yang harus ditanggungpasien tidak hanya meliputi biaya yang langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti harga obat dan jasa konsultasi, tetapi juga biaya spesifik lainnya seperti biaya transportasi ke rumah sakit dan biaya akomodasi lainnya, sehingga keluarga lebih memilih memasung penyandang disabilitas mental; dan
      5. Keluarga tidak mampu merawat dan membantu penyandang disabilitas mental terus-menerus karena keluarga harus bekerja, berusia lanjut, merasa lelah dan jenuh dengan kondisi yang ada terutama bila penyandang disabilitas mental bergantung total pada orang lain dan berlangsung menahun.
    4. Alasan keluarga melakukan pemasungan:
      1. mencegah penyandang disabilitas mental melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan dirinya atau orang lain;
      2. mencegah penyandang disabilitas mental meninggalkan rumah dan mengganggu orang lain;
      3. mencegah penyandang disabilitas mental menyakiti diri sendiri seperti membuat cedera dan bunuh diri;
      4. ketidaktahuan serta ketidakmampuan keluarga menangani penyandang disabilitas mental apabila sedang kambuh;
      5. faktor kemiskinan sehingga tidak mampu berobat;
      6. terbatasnya layanan dan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam menangani penyandang disabilitas mental;
      7. tidak mampu atau sulit untuk mengakses dan menjangkau layanan kesehatan, baik untuk mendapatkan layanan pertama kali maupun layanan lanjutan;
      8. layanan kesehatan belum optimal membantu mengatasi masalah yang dialami penyandang disabilitas mental. Sebagai contoh, obat yang diberikan tidak mengatasi gejala atau justru membuat kondisi makin buruk (karena penyandang disabilitas mental mengalami efek samping obat); dan
      9. keluarga belum memahami cara merawat ketika penyandang disabilitas mental pulang dari perawatan atau rumah sakit.
    5. Penyandang Disabilitas Mental yang Sering Mengalami Pemasungan
      1. Gangguan skizofrenia

        Gangguan skizofrenia merupakan gangguan jiwa terbanyak yang mengalami pemasungan. Lebih dari 90% (sembilan puluh persen) penyandang disabilitas mental mengalami gangguan ini. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang paling mudah dikenali dan berisiko untuk melakukan tindakan kekerasan akibat dari gejalanya. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang memiliki sifat dapat kambuh, menahun, dan bila kekambuhan semakin sering maka orang dengan skizofrenia akan mengalami penurunan fungsi yang semakin berat.

      2. Gangguan Jiwa Lainnya dengan Perilaku Gaduh Gelisah dan Kekerasan

        Gejala perilaku berupa gaduh gelisah dan kekerasan bukanlah monopoli gangguan skizofrenia. Gaduh gelisah dapat diartikan sebagai kumpulan gejala agitasi yang ditandai dengan perilaku yang tidak biasa, meningkat, dan tanpa tujuan. Tidak harus berkaitan namun dapat menjadi gejala awal dari perilaku agresif yaitu agresifitas verbal maupun gerak/motorik, namun tidak ditujukan untuk mencederai seseorang (contoh: mengumpat, melempar, atau merusak barang) dan perilaku kekerasan yaitu perilaku yang ditujukan untuk mencederai baik dirinya maupun orang lain (memukul, melukai diri, atau membunuh).

        Beberapa contoh gangguan gaduh gelisah yang mengakibatkan pemasungan:

        1. Gangguan Demensia

          Demensia merupakan kumpulan gejala akibat gangguan pada struktur otak yang bersifat menahun, menurunkan fungsi, dan mengganggu kegiatan sehari-hari akibat penurunan fungsi luhur (kognitif), termasuk daya ingat/memori (kesulitan mengingat hal-hal yang baru dipelajari bahkan dalam kondisi yang lebih berat, ingatan sebelumnya juga hilang), konsentrasi, orientasi, kemampuan memahami, mengidentifikasi risiko dan konsekuensi (berpikir kritis, menyusun rencana), berhitung, kemampuan belajar, berbahasa, yang berdampak pada kemampuan pengendalian emosi, perilaku sosial, atau motivasi. Problem perilaku dan psikologik yang sering ditemukan pada orang dengan demensia di antaranya gangguan persepsi, proses pikir, suasana perasaan, dan perilaku yang sering disalahartikan sebagai skizofrenia.

        2. Gangguan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

          Gangguan penyalahgunaan NAPZA berhubungan dengan 2 (dua) kondisi utama yaitu intoksikasi dan putus NAPZA. Intoksikasi adalah kumpulan gejala akibat penyalahgunaan NAPZA yang mempengaruhi satu atau lebih fungsi mental berupa memori, orientasi, mood, perilaku, sosial, dan pekerjaan. Kondisi ini baru ditegakkan bila ada bukti nyata penggunaan NAPZA dengan dosis cukup tinggi untuk menimbulkan intoksikasi sesuai NAPZA yang dipakai. Intoksikasi dapat menimbulkan gangguan kesadaran, kognisi, persepsi, perasaan, atau perilaku yang secara klinis bermakna.

        3. Gangguan Afektif Bipolar

          Gangguan jiwa ini bersifat episodik, dapat kambuh, namun berpotensi baik untuk penyembuhan cepat, bila mendapatkan tata laksana yang adekuat dan segera. Namun bila tidak, dapat berdampak besar untuk timbulnya kematian. Gangguan ini terutama berhubungan dengan gejala suasana perasaan gembira berlebihan (manik), hipomanik, sedih berlebihan (depresi), atau campuran 2 (dua) kutub emosi dalam satu episode. Disebut sebagai gangguan bila gejala manik berlangsung paling sedikit 1 (satu) minggu, atau 4 (empat) hari untuk gejala hipomanik, atau 2 (dua) minggu untuk gejala depresi dan mengakibatkan gangguan aktivitas serta fungsi sehari-hari. Dalam kondisi yang berat, dapat disertai gejala psikotik, risiko bunuh diri, maupun risiko melukai orang lain. Kondisi tersebut tentu saja membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Risiko lain dalam kelompok gangguan ini adalah penyalahgunaan obat, NAPZA, dan alkohol yang berujung pada perilaku berisiko lainnya seperti seks bebas.

        4. Retardasi Mental

          Gangguan ini ditandai oleh kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang diperlukan seseorang untuk menjalankan kehidupan termasuk menyelesaikan masalah, ditandai dengan gangguan keterampilan pada beberapa area perkembangan seperti kognitif, bahasa, motorik, dan sosial selama periode perkembangan. Ciri utamanya adalah ketidaksesuaian usia yang sesungguhnya dengan kemampuan yang dimiliki. Sebagai contoh, seorang anak memiliki kemampuan yang sesuai untuk anak umur di bawah 3 (tiga) tahun, padahal usia sesungguhnya anak tersebut adalah 5 (lima) tahun. Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan fungsi intelegensia (penyelesaian masalah) dan fungsi perilaku adaptif (penyesuaian diri). Penegakan diagnosis retardasi mental terutama dilakukan melalui pemeriksaan Intelegent Quotient.

        5. Gangguan Perilaku pada Anak dan Remaja

          Gangguan perilaku pada anak dan remaja yang dapat menyebabkan perilaku gaduh gelisah, agresif, dan kekerasan di antaranya adalah gangguan perilaku menentang, gangguan atensi yang berat dan hiperaktif, serta gangguan autisme.

          Gejala-gejala yang biasanya menyertai meliputi:

          1. gangguan dalam perilaku sosial, komunikasi dan bahasa;
          2. gangguan dalam atensi yang berat dan tidak mampu untuk fokus, berhenti mengerjakan tugas sebelum menyelesaikannya, dan pindah mengerjakan tugas lainnya;
          3. aktivitas berlebihan yang berat seperti lari-lari berputar yang tidak bisa dikontrol, sulit untuk duduk diam, bicara, atau bergerak terus;
          4. impulsifitas berlebihan seperti melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu;
          5. perubahan yang tiba-tiba dalam perilaku atau hubungan dengan teman sebaya termasuk kemarahan dan penarikan diri; dan
          6. perilaku antisosial, agresif, atau menentang yang berulang dan menetap, seperti berkelahi atau mengganggu anak-anak lain yang berlebihan, kejam terhadap binatang atau orang lain, senang merusak barang-barang, bermain api, mencuri, sering berbohong, membolos, kabur dari rumah, perilaku provokatif yang menyimpang, serta terus menerus tidak patuh atau menentang.
    6. Akibat Pemasungan

      Pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental dapat mengakibatkan:

      1. kondisi fisik dan kejiwaan penyandang disabilitas mental semakin buruk, hal ini disebabkan lingkungan tak sehat akibat aktivitas hidup di satu tempat membuat penyandang disabilitas mental rentan terhadap penyakit lain;
      2. perilaku penyandang disabilitas mental menarik diri dari lingkungan karena selama ini hidup di dunianya, berbicara sendiri, hingga tak kenal lagi orang yang dulu dekat. Kondisi tersebut membuat penyandang disabilitas mental tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan secara optimal;
      3. keluarga tetap menanggung beban psikologis yang berkepanjangan, sehingga dapat mengganggu keharmonisan dan keberfungsian keluarga;
      4. lingkungan dimana penyandang disabilitas mental tinggal dapat dikategorikan tidak bersih dan tidak sehat, karena selama ini hampir seluruh aktivitas orang yang mengalami pemasungan melakukan seluruh aktivitas fisiknya di tempat yang sama, termasuk buang air besar dan kecil; dan
      5. adanya stigma dari masyarakat, bahwa penyandang disabilitas mental yang mengalami pemasungan ini menakutkan dan membahayakan bagi lingkungan. Sehingga sampai kapanpun penyandang disabilitas mental yang mengalami pemasungan tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kondisinya.
  1. MAKSUD DAN TUJUAN
    1. Maksud

      Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan Gerakan Stop Pemasungan dalam upaya pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental.

    2. Tujuan
      1. Tersedianya peraturan menteri bagi pelaksana kegiatan pelayanan bagi penyandang disabilitas mental korban pemasungan.
      2. Terciptanya kesamaan pemahaman dalam pencegahan dan penanganan masalah pemasungan.
      3. Terciptanya mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam pencegahan dan penanganan masalah pemasungan.
         
  2. SASARAN

    Sasaran pengguna buku peraturan menteri ini yaitu:

    1. Pemerintah Pusat
      Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga lainnya yang terkait dalam pencegahan dan penanganan pemasungan.
    2. Pemerintah Daerah
      Dinas Sosial dan dinas lainnya yang terkait dalam pencegahan dan penanganan pemasungan.
    3. Masyarakat
      Unsur di masyarakat baik kelembagaan/yayasan/organisasi maupun perorangan yang memiliki perhatian terhadap masalah pemasungan.
    4. Keluarga
      Keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas mental.
       
  3. BATASAN PENGERTIAN
     
    1. Pencegahan adalah berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan pemasungan.
    2. Penanganan adalah proses, cara, tindakan untuk menangani permasalahan pemasungan dari mulai penjangkauan korban pemasungan, rehabilitasi sosial, pendampingan keluarga, serta rujukan yang memungkinkan korban pemasungan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya.
    3. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan seseorang yang menderita gangguan jiwa/sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat lingkungannya dalam berbagai bentuk pengekangan/pembatasan fisik.
    4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
    5. Penyandang Disabilitas Mental adalah orang dengan masalah kejiwaan/orang dengan gangguan jiwa yang dalam berinteraksi dengan lingkungan, mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
    6. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
    7. Gerakan Stop Pemasungan adalah gerakan masyarakat yang secara spesifik berfokus pada isu penanganan Penyandang Disabilitas Mental, dengan menolak pemasungan dan mengkampanyekan sebuah perubahan sosial dalam penanganan Penyandang Disabilitas Mental melalui pengembangan layanan dasar yang terintegrasi.
    8. Pendamping sosial adalah seseorang yang memiliki kepedulian terhadap penanganan Penyandang Disabilitas Mental dan sudah mendapatkan pelatihan di bidang rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental.
    9. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
    10. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
    11. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
       
  4. RUANG LINGKUP

    Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

    1. pencegahan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental; dan
    2. penanganan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental.

BAB II
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEMASUNGAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

  1. PENCEGAHAN PEMASUNGAN

    Pencegahan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan pemasungan, sehingga memperluas kesempatan Penyandang Disabilitas Mental untuk mengakses layanan yang mendorong pemulihan seoptimal mungkin. Negara melalui berbagai produk hukum dan regulasinya telah memberikan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Mental.

    Fakta yang terjadi dalam fenomena pemasungan pada Penyandang Disabilitas Mental di masyarakat menunjukkan bahwa praktik tersebut sebenarnya dapat dicegah. Optimalisasi upaya pencegahan tidak hanya melindungi Penyandang Disabilitas Mental dari tindakan pemasungan, namun juga dapat bermakna upaya untuk menghentikan pemasungan kembali, serta peningkatan mutu layanan pada berbagai sektor secara umum. Pencegahan pemasungan sebenarnya merupakan upaya untuk meningkatkan status kesehatan Penyandang Disabilitas Mental, melalui kesempatan untuk mengakses layanan medis maupun layanan sosial yang dibutuhkan, sehingga Penyandang Disabilitas Mental memiliki kesempatan lebih luas untuk dapat kembali keberfungsian sosialnya. Pencegahan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah ,dan masyarakat.

    Berikut ini akan diuraikan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik pemasungan di masyarakat, berupa:

    1. Sosialisasi dan Edukasi

      Sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan agar masyarakat secara umum menyadari bahwa pemasungan masih terjadi di masyarakat. Masyarakat juga perlu paham bahwa melakukan pemasungan adalah melanggar hak asasi manusia yang mengakibatkan Penyandang Disabilitas Mental tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, yang tujuan utamanya adalah penyampaian informasi ke masyarakat, sekaligus juga menjadi media edukasi.

      1. Teknik Sosialisasi
        1. Teknik langsung melalui penyuluhan, dilakukan dengan target sasaran tertentu, misalnya di wilayah yang masih terdapat banyak pemasungan atau banyak Penyandang Disabilitas Mental yang berisiko mengalami pemasungan. Penyuluhan juga dapat berbentuk kampanye mengenai pemasungan, misalnya melakukan kampanye pada hari-hari penting, seperti hari kesehatan sedunia, atau peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, hari penyandang disabilitas internasional, dan lain-lainnya.
           
        2. Teknik tidak langsung melalui media cetak, media elektronik, dan media papan. Media cetak diantaranya adalah booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik (tulisan pada surat kabar), dan/atau poster yang di tempel di tembok/tempat umum. Media elektronik dapat memanfaatkan televisi dan radio. Sedangkan media papan (bill board) digunakan untuk menempelkan informasi yang memungkinkan dibaca semua orang.
           
      2. Materi sosialisasi dan edukasi berisi beberapa topik di bawah ini:
        1. Penyandang Disabilitas Mental;
        2. hak-hak Penyandang Disabilitas Mental;
        3. wawasan kesehatan jiwa;
        4. pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental;
        5. pengenalan dini, faktor penyebab, dan risiko pemasungan;
        6. penanganan pemasungan Penyandang Disabilitas Mental; dan
        7. alur pengaduan untuk pemasungan.
           
      3. Sasaran sosialisasi dan edukasi
        1. Penyandang Disabilitas Mental
        2. keluarga Penyandang Disabilitas Mental
        3. masyarakat
           
      4. Indikator keberhasilan kegiatan sosialisasi dan edukasi
        1. Pemahaman keluarga dan masyarakat mengenai dampak pemasungan terhadap Penyandang Disabilitas Mental.
        2. Keluarga dan masyarakat pro aktif untuk bertanya ataupun menyampaikan mengenai masalah pemasungan.
        3. Keluarga dan masyarakat mampu mencegah tindakan pemasungan dan juga proaktif dalam upaya pelepasan pemasungan.
           
    2. Melakukan advokasi mengenai pemasungan

      Advokasi sosial dimaksudkan untuk untuk melindungi dan membela penyandang disabilitas mental, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi kesehatan jiwa dimaksudkan sebagai upaya untuk mengubah hambatan struktural dan sikap yang menghalangi tercapainya kesehatan jiwa yang positif di masyarakat. Advokasi dilakukan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

      1. Teknik advokasi
        1. Teknik langsung yaitu bersama-sama dengan tim penjangkauan pemasungan melakukan upaya secara langsung dengan menjangkau, bernegosiasi, dan/atau memfasilitasi proses penyusunan peraturan atau kebijakan.
        2. Teknik tidak langsung yaitu melalui media surat menyurat, media cetak, dan media elektronik. Media cetak diantaranya booklet, leaflet, flyer (selebaran) dan/atau poster. Media elektronik dengan memanfaatkan alat komunikasi, televisi, dan/atau radio.
           
      2. Materi advokasi
        1. Pentingnya masalah kesehatan jiwa.
        2. Program penjangkauan dan tata laksana penanganan pemasungan.
        3. Ketersediaan dan keberlangsungan sistem layanan, penyediaan infrastruktur.
        4. Kerja sama lintassektor, lintasprogram, lintasprofesi, lintasagama, dan/atau lintaskultural.
        5. Upaya rehabilitasi, penyediaan lapangan kerja, dan integrasi ke masyarakat.
        6. Peningkatan mutu layanan.
           
      3. Sasaran advokasi

        Sasaran advokasi dalam pembebasan pemasungan sebagai berikut:

        1. Advokasi ke tenaga kesehatan dan kesehatan jiwa
          Advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen keterlibatan tenaga kesehatan dan kesehatan jiwa dalam penyediaan layanan kesehatan/kesehatan jiwa serta memberdayakan Penyandang Disabilitas Mental dan keluarga dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi manajemen terapi.
           
        2. Advokasi ke Pemerintah
          Advokasi ini bertujuan untuk melibatkan Penyandang Disabilitas Mental dan keluarga dalam proses penyusunan regulasi, kebijakan, perencanaan dan program, implementasi, pengawasan, serta evaluasi.
           
        3. Advokasi ke kelompok Penyandang Disabilitas Mental dan keluarganya
          Advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan dan kesehatan jiwa, meningkatkan kapasitas untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pendapat, serta untuk mendapatkan dukungan keluarga dalam proses pemulihan Penyandang Disabilitas Mental.
           
        4. Advokasi ke masyarakat
          Advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan jiwa serta kebutuhan Penyandang Disabilitas Mental untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, religi, dan/atau kultural secara inklusif.
           
        5. Advokasi melalui media
          Advokasi ini bertujuan untuk mengembangkan media edukasi publik. Untuk mencapai tujuan tersebut media perlu mendapatkan informasi yang akurat.
           
      4. Indikator keberhasilan kegiatan advokasi
        1. Tenaga kesehatan dan kesehatan jiwa responsif dalam memberikan layanan bagi Penyandang Disabilitas Mental.
        2. Penyandang Disabilitas Mental dilibatkan dalam penyusunan regulasi, kebijakan,perencanaan dan program, implementasi, pengawasan, serta evaluasi.
        3. Kelompok Penyandang Disabilitas Mental dan keluarganya membangun suasana kondusif dalam proses pemulihan Penyandang Disabilitas Mental.
        4. Masyarakat memahami masalah kesehatan jiwa dengan menghilangkan stigma dan diskriminasinya.
        5. Media informasi memuat berita tentang kesehatan jiwa atau edukasi tentang kesehatan jiwa.
           
    3. Menjamin Penyandang Disabilitas Mental terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

      Penyandang Disabilitas Mental diharapkan terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional baik terdaftar secara mandiri, pekerja penerima upah, atau sebagai Penerima Bantuan Iuran.

  1. PENANGANAN PEMASUNGAN

    Penanganan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penanganan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental dilakukan dengan Penjangkauan dan Rehabilitasi Sosial.

    1. Penjangkauan

      Penjangkauan adalah cara untuk menjangkau Penyandang Disabilitas Mental yang mengalami pemasungan dan tidak mampu mengakses layanan yang dibutuhkannya. Proses penjangkauan pemasungan merupakan upaya pelepasan pemasungan dengan mengikuti skema berikut:

      Gambar 1. Penjangkauan Pemasungan

      Penjelasan skema di atas, sebagai berikut:

      1. Identifikasi Pemasungan
        Identifikasi pemasungan adalah upaya untuk menindaklanjuti laporan maupun informasi tentang keberadaan korban pemasungan. Pada tahap identifikasi ini Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui kebenaran informasi.
         
      2. Pembentukan Tim
        Pembentukan tim dilakukan setelah proses identifikasi dan diketahui kebenaran informasi. Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial melaporkan ke dinas sosial daerah kabupaten/kota tentang keberadaan korban pemasungan dan pembentukan tim penjangkauan pemasungan. Tim yang dibentuk berasal dari unsur:
        1. dinas sosial;
        2. dinas kesehatan;
        3. pekerja Sosial dan/atau Penyuluh Sosial;
        4. tenaga kesehatan dari unit layanan pemerintah daerah;
        5. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
        6. Relawan Sosial;
        7. Relawan Sosial;
        8. Kepolisian/TNI;
        9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan/atau
        10. tokoh masyarakat lainnya.

        Tim ini dikoordinasikan dinas sosial setempat agar setiap unsur dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk melakukan langkah selanjutnya dalam penjangkauan korban pemasungan.

      3. Kunjungan Rumah (Home Visit)
        1. Membangun Kedekatan/Kepercayaan Keluarga (Trust)Membangun trust atau kepercayaan dari keluarga adalah langkah pertama yang harus dilakukan ketika melakukan kunjungan rumah (home visit). Beberapa hal yang harus dilakukan dalam membangun kepercayaan keluarga sebagai berikut:
          1. Menciptakan komunikasi yang menyenangkan.
          2. Menghindari praduga/prasangka.
          3. Menghindari sikap/perilaku menyalahkan.
          4. Tidak mengintimidasi atau melakukan penekanan.
             
        2. Asesmen

          Secara umum asesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dilakukan untuk mengkaji beberapa aspek sebagai berikut:

          1. Identitas korban pemasungan dan identitas keluarga secara umum.
          2. Kondisi penyandang disabilitas mental; fungsi fisik, fungsi kognitif, fungsi psikologis, fungsi sosial dan perilaku korban pemasungan.
          3. Latar belakang pemasungan.
          4. Sistem sumber di keluarga (anggota keluarga, kondisi ekonomi, orang yang merawat, dan sebagainya).
          5. Harapan keluarga.
             
        3. Melakukan pemeriksaan kesehatan awal

          Pemeriksaan fisik dilakukan oleh dokter puskesmas atau oleh perawat kesehatan jiwa. Pemeriksaan fisik ditujukan untuk memantau kondisi penyandang disabilitas mental secara umum.

        4. Sosialisasi dan edukasi

          Sosialisasi dan edukasi pada kegiatan kunjungan rumah (home visit) difokuskan pada keluarga. Tujuan sosialisasi dan edukasi pada keluarga untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan pada keluarga sehingga diperoleh pola pemikiran baru terkait masalah anggota keluarganya yang mengalami masalah pemasungan dan jaminan kesehatan. Melalui proses edukasi diarahkan untuk membantu keluarga menilai risiko dan memberikan berbagai alternatif pilihan, sehingga diharapkan keluarga paham dan menyetujui atau berkeinginan untuk melakukan pembebasan pemasungan.

          Materi edukasi difokuskan pada:

          1. pengetahuan keluarga tentang Penyandang Disabilitas Mental;
          2. pengetahuan keluarga tentang hak-hak Penyandang Disabilitas Mental;
          3. pengetahuan tentang kebijakan/aturan yang melandasi pembebasan pemasungan dan proses pembebasan pemasungan;
          4. peran keluarga dalam pembebasan pemasungan dan perawatan pasca pembebasan pemasungan;
          5. negosiasi dengan keluarga terkait pembebasan pemasungan;
          6. pengetahuan keluarga mengenai pemanfaatan fasilitas rehabilitasi sosial, kesehatan dan rujukan;
          7. pengetahuan keluarga mengenai pentingnya penanganan masalah Penyandang Disabilitas Mental oleh tenaga ahli dalam bidang kesehatan jiwa; dan
          8. pembiayaan pengobatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional dan kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

          Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pada keluarga seringkali dihadapkan dengan berbagai kendala. Beberapa kemungkinan kendala yang ditemukan dalam proses edukasi dan advokasi pada tahap penanganan meliputi:

          1. Penolakan dari keluarga
            Keluarga menolak dilakukannya proses pembebasan pemasungan karena ketidaktahuan, stigma, keputusasaan akibat lamanya merawat Penyandang Disabilitas Mental. Keterbatasan anggota keluarga atau tidak ada anggota keluarga yang dapat merawat apabila Penyandang Disabilitas Mental tidak dipasung, serta penolakan dan tekanan dari masyarakat akibat perilaku Penyandang Disabilitas Mental yang dianggap mengganggu.
          2. Latar belakang budaya yang mendukung pemasungan.
            Budaya sangat kuat mempengaruhi persepsi keluarga bahwa Penyandang Disabilitas Mental mendapatkan gangguan jiwa akibat kutukan atau disebabkan kekuatan jahat, sehingga pemasungan menjadi alternatif. Dukun dan pengobatan alternatif lainnya menjadi pilihan utama. Di sisi lain rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat mengenai penanganan masalah Penyandang Disabilitas Mental.
             
      4. Koordinasi dan advokasi

        Koordinasi dan advokasi dilakukan untuk mempermudah atau memperlancar proses pelepasan pemasungan dan akses Penyandang Disabilitas Mental ke layanan yang dibutuhkan.

        1. Koordinasi
          Koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pembebasan pemasungan. Beberapa pihak yang menjadi sasaran koordinasi yaitu:
          1. Layanan Kesehatan
            Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan awal maupun lanjutan dan keperluan rujukan ke Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa.
          2. Kelurahan dan Kecamatan
            Untuk mengurus kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan surat-surat lainnya yang diperlukan untuk keperluan akses pelayanan kesehatan.
          3. Lembaga rehabilitasi sosial
            Untuk menerima Penyandang Disabilitas Mental secara langsung atau pascarehabilitasi psikiatrik.
             
        2. Advokasi Sosial

          Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas Mental yang dilanggar haknya.

          Beberapa kegiatan advokasi sosial yang perlu dilakukan:

          1. Advokasi sosial kepada aparat desa dan kecamatan

            Advokasi sosial kepada aparat desa dan kecamatan ditujukan untuk mempermudah administrasi kependudukan, pengurusan surat-surat untuk jaminan pembiayaan kesehatan. Kepesertaan Penyandang Disabilitas Mental dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sangat penting, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau oleh keluarga. Perawatan Penyandang Disabilitas Mental di rumah sakit menuntut adanya jaminan pembayaran dan biaya perawatan yang tidak sedikit, sehingga pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, kondisi ini akan sangat memberatkan.

            Peran aparat desa sangat strategis dalam membantu mendapatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Bagi yang mampu, aparat desa cukup mendorong kepesertaan perorangan. Bagi Penyandang Disabilitas Mental yang masuk kategori fakir miskin dapat diusulkan untuk masuk dalam Basis Data Terpadu. Aparat desa harus mengenali situasi sosial ekonomi warganya sehingga dapat memberikan masukan yang akurat pada saat pendataan.

          2. Advokasi sosial kepada masyarakat

            Masyarakat seringkali memiliki stigma yang kuat terhadap Penyandang Disabilitas Mental maupun terhadap keluarganya. Tujuan advokasi sosial kepada masyarakat adalah menurunkan kekhawatiran dan penilaian negatif masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan tindakan pemasungan, serta mau berperan aktif dalam pelepasan pemasungan. Standar advokasi sosial yang dilakukan pada perangkat tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh wanita adalah dengan menemui dan menjelaskan tujuan pelepasan pemasungan melalui pendekatan yang dilakukan kepada keluarga dan masyarakat. Pemberian advokasi sosial kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan:

            1. pengetahuan yang proporsional mengenai Penyandang Disabilitas Mental dan pemasungan;
            2. pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap pemasungan;
            3. pengetahuan mengenai buruknya stigma dan perlunya dukungan masyarakat terhadap keluarga dan Penyandang Disabilitas Mental yang mengalami pemasungan;
            4. mekanisme pelaporan terhadap temuan pemasungan di masyarakat;
            5. pendampingan kepada keluarga yang anggota keluarganya mengalami pemasungan; dan
            6. keterlibatan masyarakat dalam pembebasan pemasungan.
               
      5. Pembebasan Pemasungan

        Pembebasan pemasungan merupakan tindakan melepaskan Penyandang Disabilitas Mental dari pemasungan. Pada saat pelepasan harus ada petugas kesehatan yang memberikan obat untuk menenangkan Penyandang Disabilitas Mental. Strategi pembebasan adalah melepas pemasungan dengan pendekatan kooperatif pada keluarga dan masyarakat.

        Beberapa kemungkinan setelah pelepasan pemasungan:

        1. Penyandang Disabilitas Mental tetap di rumah, rawat rumah dengan pendampingan kesehatan dan sosial;
        2. akses layanan rehabilitasi sosial ke rumah singgah, pusat rehabilitasi sosial, unit informasi dan layanan sosial, panti sosial; dan
        3. akses layanan rehabilitasi medis (psikiatrik dan psikososial).
      6. Rujukan dan Pendampingan

        Rujukan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Penyandang Disabilitas Mental. Sebelum dilakukan rujukan maka perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

        1. pernyataan persetujuan dari keluarga untuk dilakukan rujukan;
        2. melengkapi persyaratan administrasi rujukan;
        3. mempersiapkan keluarga untuk ikut serta dalam proses rujukan; dan
        4. penyiapan transportasi.

        Beberapa rujukan yang dapat dilakukan:

        1. Rujukan dari layanan rehabilitasi sosial masyarakat ke layanan rehabilitasi milik pemerintah atau sebaliknya.
          Rujukan ke layanan rehabilitasi sosial milik pemerintah, apabila Penyandang Disabilitas Mental membutuhkan layanan rehabilitasi dengan tempat tinggal yang menetap dalam jangka waktu cukup lama, atau Penyandang Disabilitas Mental membutuhkan layanan rehabilitasi sosial yang memiliki sarana prasarana yang lebih komprehensif.
        2. Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa
          Rujukan vertikal dilaksanakan melalui rujukan sarana pelayanan kesehatan jiwa paling dasar yakni puskesmas ke sarana pelayanan kesehatan jiwa setingkat Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa. Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Jiwa dilakukan apabila kondisi Penyandang Disabilitas Mental tidak memungkinkan untuk rawat jalan dengan pendampingan dari dokter Puskesmas.
        3. Dari Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa ke Puskesmas
          Rujukan ini apabila Penyandang Disabilitas Mental sudah keluar dari Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa dan mendapatkan surat rujuk balik kepada puskesmas asal.
        4. Rujukan dari Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa ke panti rehabilitasi sosial
          Rujukan ini dilakukan apabila Penyandang Disabilitas Mental sudah pada fase pemeliharaan, yang ditandai dengan menurun/hilangnya gejala-gejala yang dialami oleh Penyandang Disabilitas Mental.
           
    2. Rehabilitasi Sosial

      Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

      Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Mental disesuaikan dengan hasil asesmen, sehingga upaya yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Layanan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan di panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.

      Layanan rehabilitasi sosial melalui panti sosial atau pusat rehabilitasi sosial dapat dilakukan di panti sosial milik pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun milik masyarakat. Tujuannya agar Penyandang Disabilitas Mental mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

      Rehabilitasi sosial melalui Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Sosial mempunyai tugas:

      1. Memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental
      2. Melakukan pengkajian dan penyiapan pemberian informasi dan rujukan.

      Bentuk kegiatan rehabilitasi:

      1. pendekatan awal;
      2. penerimaan;
      3. asesmen;
      4. bimbingan meliputi fisik, mental, sosial, keterampilan;
      5. resosialisasi;
      6. pemulangan;
      7. bimbingan Lanjut; dan
      8. terminasi.

      Layanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat yang dapat dijangkau oleh Penyandang Disabilitas Mental dan keluarganya adalah sebagai berikut:

      1. Unit Informasi dan Layanan Sosial

        Unit Informasi dan Layanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental merupakan unit kegiatan yang berisi rangkaian layanan yang terdiri dari berbagai program rehabilitasi sosial yang komprehensif dan terfokus untuk mengembalikan fungsi sosial sehari-hari, pelibatan Penyandang Disabilitas Mental dalam menentukan pilihan baik pilihan medis maupun sosial dan kepatuhan minum obat.

        Selanjutnya layanan yang dapat di akses oleh Penyandang Disabilitas Mental, meliputi layanan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat, layanan peningkatan aktifitas sehari-hari, layanan konsultasi sosial, psikologis, dan kesehatan. Bimbingan yang diberikan meliputi bimbingan psikososial, bimbingan keterampilan kerja, bimbingan keterampilan sosial, bimbingan keagamaan, advokasi sosial, terminasi dan rujukan.

        Sasaran pelayanan Unit Informasi dan Layanan Sosial, antara lain:

        1. Penyandang Disabilitas Mental yang tinggal dalam keluarga sendiri atau keluarga pengganti;
        2. Penyandang Disabilitas Mental yang tidak perlu rawat inap di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa;
        3. Penyandang Disabilitas Mental yang masih mengkonsumsi obat atau dalam proses resosialisasi; dan
        4. Penyandang Disabilitas Mental yang berasal dari Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, rujukan Tim Reaksi Cepat, Panti sosial, Pusat Rehabilitasi Sosial dan rujukan dari Puskesmas.
           
      2. Layanan Rumah Singgah

        Rumah singgah dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.

        Untuk mencapai pemulihan yang optimal setelah mendapatkan perawatan medis diperlukan tempat tinggal, aktifitas, dan dukungan dari lingkungan. Sebagian besar Penyandang Disabilitas Mental tidak memiliki atau kehilangan tempat tinggal karena keluarga dan/atau masyarakat sekitarnya tidak menghendaki Penyandang Disabilitas Mental untuk pulang ke rumahnya kembali dengan alasan trauma dengan perilaku sebelumnya. Dalam kondisi tersebut Penyandang Disabilitas Mental harus kehilangan tempat tinggal dan hidup terlantar. Hal ini sering mengakibatkan Penyandang Disabilitas Mental tinggal bertahun-tahun di rumah sakit atau meninggalkan rumah sakit tanpa izin dan kemudian hidup menggelandang di jalan. Sistem perawatan di rumah sakit saat ini belum bisa mengakomodasi kebutuhan tempat tinggal bagi Penyandang Disabilitas Mental terlantar. Sebagian besar Rumah Sakit mengharuskan pasien untuk pulang ke keluarga, jika tidak punya keluarga direkomendasikan ke panti sosial.

        Berikut ini adalah layanan yang dapat diberikan oleh rumah singgah:

        1. memberikan layanan rawat inap berjangka waktu tertentu dalam upaya pemulihan setelah rehabilitasi psikiatrik di rumah sakit/rumah sakit jiwa, untuk belajar mengenali gejala-gejala, cara mengelola gejala, melatih kemampuan merawat diri, dan mengembangkan kepatuhan menjalani pengobatan;
        2. dukungan sosial untuk meningkatkan keterampilan sosial serta mengurangi ketergantungan terhadap orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
        3. tempat untuk mengembangkan kemampuan interaksi/penyesuaian sosial sebagai latihan untuk kembali kepada keluarga dan kehidupan di masyarakat sehingga dapat berpartisipasi penuh dalam setiap aspek kehidupan;
        4. tempat pemulihan yang mudah untuk diakses lokasinya berada di tengah-tengah komunitas;
        5. tempat yang dapat berfungsi memberikan edukasi terhadap keluarga penyandang disabilitas mental dalam hal keterampilan perawatan, pencegahan stigma dan diskriminasi, serta dukungan krisis; dan
        6. tempat melakukan proses pendampingan sosial secara intensif bagi Penyandang Disabilitas Mental dan keluarganya.

        Penyandang Disabilitas Mental yang dapat mengakses rumah singgah yaitu yang berada pada fase stabilisasi, kondisi Penyandang Disabilitas Mental sudah mulai mampu mengatasi gejala-gejala yang dialaminya, sehingga tidak terlalu mengganggu. Pada fase ini dilakukan pengobatan optimal yang berkelanjutan, edukasi terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan keluarga tentang gejala dan efek samping pengobatan, dan mulai membantu Penyandang Disabilitas Mental untuk kembali pada fungsi psikososialnya yang optimal. Penyandang Disabilitas Mental yang berada pada fase ini dapat ditangani secara khusus pada rumah singgah untuk dapat dilatih dalam mengenali gejala-gejala, cara mengelola gejala, melatih kemampuan merawat diri, dan mengembangkan kepatuhan menjalani pengobatan.

  1. TINDAKLANJUT PENANGANAN PASCAPEMASUNGAN

    Penanganan pascapemasungan tidak hanya dengan memperhatikan Penyandang Disabilitas Mental dan keluarganya saja, namun perlu ditindaklanjuti dengan penanganan pascapemasungan, sehingga pemulihan Penyandang Disabilitas Mental dapat optimal dan tidak terjadi pemasungan kembali. Penanganan pascapemasungan bertujuan untuk:

    1. terjaganya aksesibilitas dan ketersediaan layanan medis/psikiatrik di lingkungan tempat tinggal Penyandang Disabilitas Mental;
    2. tersedianya obat-obatan yang diperlukan Penyandang Disabilitas Mental di puskesmas terdekat;
    3. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga pendamping sosial mengenai pola perlakuan dan penanganan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif bagi Penyandang Disabilitas Mental;
    4. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan rehabilitasi sosial;
    5. meningkatkan sinergitas antarlembaga pemerintah terkait penanganan yang cepat, tepat dan terarah;
    6. memenuhi jaminan hidup kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Mental terlantar dan/atau kondisi mental kategori berat; dan
    7. penguatan usaha ekonomi produktif bagi Penyandang Disabilitas Mental miskin dan keluarganya.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dilakukan secara berkala. Keseluruhan proses ini akan memastikan bahwa kegiatan pencegahan dan penanganan pemasungan dilakukan secara profesional dan memberikan umpan balik positif bagi upaya perbaikan layanan.

  1. PEMANTAUAN

    Pemantauan merupakan kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan pemasungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial ini.

    1. Ruang lingkup pemantauan
      1. proses layanan yang dilakukan dalam kegiatan penjangkauan pemasungan;
      2. proses layanan pendampingan keluarga; dan
      3. proses layanan rehabilitasi sosial.
    2. Pelaksana pemantauan
      1. petugas Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan;
      2. petugas Dinas Sosial dan Kesehatan provinsi/kabupaten/kota; dan
      3. tim pemantauan yang telah ditunjuk.
    3. Pelaksanaan pemantauan

      Dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung hingga selesainya kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

      1. secara langsung
        1. mengobservasi kinerja pekerja sosial atau tim pencegahan dan penanganan pemasungan;
        2. berdiskusi langsung dengan tim pembebasan pemasungan dan terhadap keluarga Penyandang Disabilitas Mental;
        3. mengobservasi kegiatan pendampingan keluarga dan rehabilitasi sosial; dan
        4. berdiskusi langsung dengan keluarga Penyandang Disabilitas Mental.
      2. secara tidak langsung dengan menganalisis catatan dan laporan.
         
  2. EVALUASI

    Evaluasi merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai hasil kegiatan yang telah dicapai. Dari kegiatan evaluasi ini dapat diperoleh informasi kesesuaian atau penyimpangan dalam pencapaian tujuan, hambatan yang dihadapi serta perubahan yang diperlukan untuk penyesuaian program sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.

    1. Ruang lingkup evaluasi
      1. proses penyelenggaraan kegiatan penjangkauan pemasungan, pendampingan keluarga dan rehabilitasi sosial;
      2. capaian indikator keberhasilan dan tujuan;
      3. kondisi Penyandang Disabilitas Mental dan keluarganya untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan telah mempunyai nilai manfaat dan sesuai dengan kebutuhannya; dan
      4. faktor pendukung dan penghambat.
         
    2. Pelaksana Evaluasi
      1. petugas Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.
      2. petugas Dinas Sosial dan Kesehatan provinsi/kabupaten/kota.
      3. tim evaluasi yang telah ditunjuk.
         
    3. Pelaksanaan Evaluasi

      Dilaksanakan secara berkala saat kegiatan berlangsung maupun setelah selesainya kegiatan.

    4. Metode Evaluasi
      1. secara langsung:
        1. mengobservasi kinerja pekerja sosial atau tim pencegahan dan penanganan pemasungan;
        2. berdiskusi langsung dengan tim pembebasan pemasungan dan juga terhadap keluarga Penyandang Disabilitas Mental;
        3. mengobservasi kegiatan pendampingan keluarga dan rehabilitasi sosial; dan
        4. berdiskusi langsung dengan keluarga atau Penyandang Disabilitas Mental.
      2. secara tidak langsung dengan menganalisis catatan dan laporan
         
  3. PELAPORAN

    Pelaporan merupakan penyampaian informasi mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan, hambatan atau masalah yang dihadapi, alternatif dan usulan untuk mengatasi masalah. Pelaporan dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi secara berjenjang. Laporan dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
PENUTUP

Peraturan Menteri ini diharapkan dapat membantu penyelenggara negara dan masyarakat dalam masalah pemasungan, peluang, dan tantangan untuk program gerakan stop pemasungan yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai acuan untuk mengimplementasikan pencegahan dan penanganan pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental.

  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IDRUS MARHAM

Permensos 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental

[ Foto Pasung oleh Austen Redman, CC BY 2.5, Pranala ]

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku

Permensos 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial

Permensos 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
Permensos 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
suryaden Jum, 05/21/2021 - 15:07

Standar Praktik Pekerjaan Sosial yang diatur dengan Permensos 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial, menjadi rujukan bagi Uji Kompetensi Pekerja Sosial, memberikan pelindungan baik terhadap Klien maupun kepada Pekerja Sosial dalam Praktik Pekerjaan Sosial, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial.

Standar Praktik Pekerjaan Sosial dalam Permensos 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial meliputi:

  1. Standar Operasional Prosedur;

    Standar operasional prosedur merupakan serangkaian instruksi tertulis yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk melaksanakan pelayanan yang efektif.

  2. Standar Kompetensi Pekerja Sosial;

    Standar Kompetensi Pekerja Sosial meliputi standar pengetahuan, keterampilan dan nilai dalam Praktik Pekerjaan Sosial.

  3. Standar Layanan

    Standar layanan merupakan pedoman acuan kegiatan pokok Pekerja Sosial yang harus diikuti oleh Pekerja Sosial dalam melakukan pelayanan sesuai dengan menjalankan fungsi Praktik Pekerjaan Sosial.

Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Praktik Pekerjaan Sosial dalam Permensos 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Sertifikat Kompetensi dan Uji Kompetensi memiliki definisi dalam Permensos 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial yaitu, Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mengacu pada standar kompetensi.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara pada tanggal 23 November 2020 di Jakarta. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 4 Desember 2020 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1439. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Sosial
Nomor 14 tahun 2020
tentang
Standar Praktik Pekerjaan Sosial

Mencabut

Permensos 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 942), dan menyatakannya tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permensos 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

  4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

Isi Permensos tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

  2. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

  3. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

  4. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mengacu pada standar kompetensi.

  5. Klien adalah penerima manfaat pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

  6. Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan hukum.

  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Standar Praktik Pekerjaan Sosial bertujuan untuk:

  1. menjadi pedoman bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial;

  2. menjadi rujukan bagi Uji Kompetensi Pekerja Sosial;

  3. memberikan pelindungan baik terhadap Klien maupun kepada Pekerja Sosial dalam Praktik Pekerjaan Sosial; dan

  4. meningkatkan kualitas pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 3

Standar Praktik Pekerjaan Sosial meliputi:

  1. standar operasional prosedur;

  2. standar kompetensi Pekerja Sosial; dan

  3. standar layanan.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan serangkaian instruksi tertulis yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk melaksanakan pelayanan yang efektif.

Pasal 5

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

  1. pendekatan awal;

  2. asesmen;

  3. perencanaan intervensi;

  4. intervensi; dan

  5. evaluasi, rujukan, dan terminasi.

Pasal 6

  1. Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kontak pertama antara Pekerja Sosial dengan calon Klien untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pekerja Sosial dan/atau lembaga.

  2. Pendekatan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:

    1. penerimaan atau penjangkauan;

    2. kontak; dan

    3. kesepakatan/kontrak.

Pasal 7

  1. Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber.

  2. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan fokus intervensi.

Pasal 8

  1. Perencanaan intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana intervensi.

  2. Kegiatan perencanaan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. membuat skala prioritas kebutuhan Klien;

    2. menentukan tujuan perubahan Klien, kegiatan, sistem sumber, pihak yang terlibat, jenis layanan, dan rujukan sesuai dengan kebutuhan Klien; dan

    3. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 9

  1. Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pelaksanaan rencana intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

  2. Intervensi bertujuan untuk mencapai tujuan perubahan Klien.

  3. Dalam melaksanakan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pekerja Sosial menampilkan peran pertolongan yang disesuaikan dengan kebutuhan Klien.

Pasal 10

  1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan penilaian kesesuaian proses dan ketercapaian tujuan intervensi.

  2. Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Klien memperoleh pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan.

  3. Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan kegiatan pengakhiran intervensi kepada Klien.

Pasal 11

  1. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:

    1. kegiatan dalam setiap tahap pelaksanaan;

    2. pelaksana baik Pekerja Sosial maupun profesi lain yang dibutuhkan;

    3. mutu baku yang terdiri atas kelengkapan, waktu yang dibutuhkan, dan luaran; dan

    4. keterangan yang diperlukan.

  2. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Organisasi Pekerja Sosial.

BAB III
STANDAR KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL

Pasal 12

Standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi standar:

  1. pengetahuan;

  2. keterampilan; dan

  3. nilai,

dalam Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 13

  1. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan sekumpulan informasi yang diketahui dan dipahami yang dibangun dari konsep ilmu perilaku dan ilmu sosial serta dikembangkan melalui penelitian dan praktik.

  2. Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

    1. keberagaman budaya di Indonesia;

    2. pengaruh sistem ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan negara;

    3. teori dasar dan level intervensi pekerjaan sosial, baik mikro, mezzo, maupun makro serta teori lainnya yang relevan;

    4. metode penelitian sosial untuk mengembangkan pengetahuan Praktik Pekerjaan Sosial yang baru; dan

    5. penerapan teori dasar dan sumber pengetahuan lainnya untuk memperkaya Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 14

Pengetahuan mengenai keberagaman budaya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

  1. pemahaman mengenai budaya dari berbagai kelompok etnis;

  2. pemahaman mengenai perbedaan berbagai kelompok di masyarakat yang meliputi aspek disabilitas, status ekonomi, usia, orientasi seksual, gender, kepercayaan,dan keyakinan;

  3. pemahaman mengenai kompleksitas identitas budaya dan pengaruhnya terhadap praktik, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain; dan

  4. pemahaman mengenai praktik dan kebijakan yang diskriminatif terhadap keragaman budaya, baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 15

Pengetahuan mengenai pengaruh sistem ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas pemahaman mengenai:

  1. Praktik Pekerjaan Sosial dalam konteks lokal, regional, nasional, dan internasional;

  2. struktur sosial dan kekuasaan dalam masyarakat yang berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap kelompok gender, usia, disabilitas, orientasi seksual, etnis, dan kelompok rawan ekonomi;

  3. konteks dan sistem sosial, politik, hukum, dan budaya serta organisasi dan pengaruhnya terhadap masyarakat;

  4. kebijakan termasuk kebijakan lembaga yang terkait dengan konteks praktik serta pengaruhnya terhadap masyarakat;

  5. dinamika perubahan di dalam masyarakat, termasuk pengaruh demografi dan budaya, serta pengaruhnya terhadap profesi Pekerja Sosial dan masyarakat;

  6. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Praktik Pekerjaan Sosial;

  7. kebijakan yang mempromosikan dan memprioritaskan nilai serta kepentingan masyarakat, dan memahami mekanisme implementasinya; dan

  8. mekanisme untuk melakukan perubahan kebijakan yang tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Pasal 16

Pengetahuan mengenai teori dasar dan level intervensi pekerjaan sosial, baik mikro, mezzo, maupun makro serta teori lainnya yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas pemahaman mengenai:

  1. teori pekerjaan sosial yang melandasi Praktik Pekerjaan Sosial, baik mikro, mezzo, maupun makro;

  2. bidang keilmuan lainnya yang relevan meliputi hukum, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, sejarah, agama, teori sosial, psikologi, humaniora, dan filsafat; dan

  3. teori sistem, perilaku dan tahap perkembangan manusia, perkembangan kepribadian, serta perilaku manusia dalam lingkungan sosial.

Pasal 17

Pengetahuan mengenai metode penelitian sosial untuk mengembangkan pengetahuan Praktik Pekerjaan Sosial yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, terdiri atas pemahaman mengenai:

  1. penelusuran dan penggalian pengetahuan baru yang relevan untuk Praktik Pekerjaan Sosial;

  2. metodologi penelitian sosial dan keterbatasannya serta menerapkan temuan penelitian ke dalam Praktik Pekerjaan Sosial;

  3. penyusunan rancangan penelitian sosial yang inovatif untuk mengembangkan kebijakan, praktik, dan pendekatan baru dalam Praktik Pekerjaan Sosial;

  4. metode evaluasi terhadap berbagai temuan mengenai praktik mikro, mezzo, dan makro, penelitian, pengetahuan organisasi dan kebijakan, serta pengetahuan etik, yang dapat mengarahkan praktik dan pengambilan keputusan; dan

  5. cara mempromosikan pengetahuan yang didasari pada penelitian melalui seminar, konferensi, publikasi, serta supervisi Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 18

Pengetahuan mengenai penerapan teori dasar dan sumber pengetahuan lainnya untuk memperkaya Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, terdiri atas pemahaman mengenai:

  1. kerangka praktik yang didasari oleh pengetahuan,keterampilan, dan nilai dalam Praktik Pekerjaan Sosial;

  2. penerapan model, pendekatan, dan metode dalam Praktik Pekerjaan Sosial;

  3. prinsip Praktik Pekerjaan Sosial; dan

  4. ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendekatan dan bidang Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 19

  1. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan keterampilan yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial.

  2. Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengetahuan serta nilai dasar, prinsip umum, dan kode etik Pekerja Sosial.

  3. Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. membangun komunikasi dan relasi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mempertimbangkan keberagaman;

    2. identifikasi disfungsi sosial pada level individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara;

    3. asesmen dan perencanaan intervensi secara komprehensif;

    4. membangun hubungan profesional dengan pihak terkait;

    5. menerapkan metode dan teknik pekerjaan sosial pada level mikro, mezzo, dan makro;

    6. melakukan refleksi kritis dalam Praktik Pekerjaan Sosial;

    7. bekerja sama secara efektif dalam tim kerja;

    8. menggunakan teknologi informasi dalam berkomunikasi dan penyelenggaraan pelayanan;

    9. berpartisipasi secara aktif dalam supervisi Praktik Pekerjaan Sosial;

    10. kemampuan melakukan analisis kritis terhadap aspek makro yang mempengaruhi pelayanan; dan

    11. keterlibatan dalam pengembangan profesional yang berkelanjutan seperti yang ditetapkan oleh Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 20

Keterampilan membangun komunikasi dan relasi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mempertimbangkan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

  1. melakukan komunikasi secara efektif baik verbal maupun nonverbal;

  2. menjalin relasi secara positif;

  3. menyesuaikan bentuk dan gaya komunikasi secara positif dan efektif sesuai dengan keberagaman; dan

  4. melakukan manajemen konflik untuk mencapai hasil terbaik.

Pasal 21

Keterampilan mengidentifikasi disfungsi sosial pada level individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b merupakan kemampuan untuk mengenali dan menginventarisasi ketidakmampuan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara dalam:

  1. memenuhi kebutuhan hidup;

  2. menampilkan peranan sesuai dengan status sosial; dan

  3. memecahkan masalah yang dihadapi.

Pasal 22

Keterampilan asesmen dan perencanaan intervensi secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

  1. melakukan asesmen yang efektif dan holistik dengan mengumpulkan informasi yang relevan terhadap pokok masalah dan level risiko yang dihadapi Klien;

  2. menganalisis informasi yang relevan berdasarkan pada pengetahuan dan teori dalam area Praktik Pekerjaan Sosial yang spesifik;

  3. mengembangkan rencana intervensi yang memuat layanan yang ditawarkan, tujuan, dan hasil yang diharapkan serta melakukan rencana monitoring dan evaluasi; dan

  4. memfasilitasi Klien agar mampu membuat asesmen kebutuhannya sendiri.

Pasal 23

Keterampilan membangun hubungan profesional dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d, terdiri atas:

  1. memfasilitasi Klien dalam mengambil keputusan mengenai layanan yang mereka butuhkan;

  2. menghubungkan Klien dengan pihak terkait yang menyediakan layanan yang dibutuhkan;

  3. bekerja sama dan berjejaring dengan lembaga dan tim lain, baik pada tataran praktik maupun kebijakan;

  4. bekerja sama dengan Pekerja Sosial lainnya serta mitra kerja dan organisasi profesi lain dalam meneliti untuk menghasilkan pengetahuan yang baru; dan

  5. memberikan informasi mengenai kebijakan dan prosedur pelayanan yang ditawarkan.

Pasal 24

Keterampilan menerapkan metode dan teknik pekerjaan sosial pada level mikro, mezzo, dan makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e, terdiri atas:

  1. mengidentifikasi, menguraikan, menilai, dan menerapkan pendekatan dan hasil penelitian/kajian terbaru ke dalam bidang Praktik Pekerjaan Sosial;

  2. memilih dan menerapkan metode Praktik Pekerjaan Sosial yang relevan dengan konteks praktik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, tujuan, dan pilihan Klien dengan mempertimbangkan hasil penelitian/kajian dalam bidang Praktik Pekerjaan Sosial;

  3. memilih dan menerapkan strategi serta teknik yang tepat; dan

  4. melakukan penelitian/kajian terhadap Praktik Pekerjaan Sosial untuk mengembangkan pelayanan sosial yang lebih baik.

Pasal 25

Keterampilan melakukan refleksi kritis dalam Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f, terdiri atas:

  1. prinsip dan nilai self-determination, pemberdayaan, inklusi, kesetaraan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial;

  2. mengidentifikasi ketidakseimbangan kekuasaan, batas kekuasaan profesionalitas, dan penggunaan wewenang sesuai dengan posisi dalam Praktik Pekerjaan Sosial; dan

  3. proses evaluasi Praktik Pekerjaan Sosial pada level mikro, mezzo, dan makro.

Pasal 26

Keterampilan mengenai bekerja sama secara efektif dalam tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf g, terdiri atas:

  1. memberikan kontribusi berupa nilai, prinsip, dan Praktik Pekerjaan Sosial kepada tim kerja;

  2. mampu menjalin hubungan dengan sejawat Pekerja Sosial dan profesi lainnya dengan rasa hormat dan berintegritas;

  3. mampu bekerja sama dengan profesi lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan; dan

  4. mampu menyelesaikan konflik dengan rekan sejawat secara proaktif dan penuh rasa hormat.

Pasal 27

Keterampilan mengenai menggunakan teknologi informasi dalam berkomunikasi dan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf h, terdiri atas:

  1. menggunakan teknologi informasi yang relevan dengan bidang praktik;

  2. memanfaatkan teknologi informasi dalam berkomunikasi untuk menyelenggarakan pelayanan;

  3. menerapkan etika pekerjaan sosial dalam menggunakan teknologi informasi dalam bentuk komunikasi dalam jaringan dan media sosial dalam pemberian pelayanan yang meliputi kerahasiaan, privasi, dan batas-batas profesional;

  4. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam penggunaan teknologi informasi dalam bentuk komunikasi daring dan media sosial ketika berelasi dengan rekan sejawat; dan

  5. mengembangkan sistem informasi dan direktori pelayanan sosial.

Pasal 28

Keterampilan mengenai berpartisipasi secara aktif dalam supervisi Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf i, terdiri atas:

  1. mampu menemukan supervisor yang kompeten dalam bidang praktik yang dilakukan;

  2. terlibat secara aktif dalam proses supervisi yang memadai dengan mempertimbangkan aspek budaya;

  3. secara aktif mencari kesempatan untuk mendapatkan umpan balik, bimbingan, dukungan, dan kritik membangun dari Pekerja Sosial yang lebih berpengalaman untuk meningkatkan kualitas praktik secara berkesinambungan; dan

  4. mampu melakukan refleksi kritis di dalam supervisi dan praktik, termasuk mengevaluasi nilai-nilai personal dan profesional yang mempengaruhi praktik.

Pasal 29

Keterampilan mengenai kemampuan melakukan analisis kritis terhadap aspek makro yang mempengaruhi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf j, terdiri atas:

  1. mampu melakukan analisis kritis mengenai struktur dan kekuasaan dalam masyarakat yang mempengaruhi dan merugikan yang meliputi aspek gender, usia, kemampuan, orientasi seksual, etnis, dan hambatan ekonomi; dan

  2. mampu menganalisis secara kritis kebijakan, sistem, dan struktur yang bertentangan dengan nilai pekerjaan sosial dan tidak memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat, kelompok, komunitas, serta masyarakat dan mengusahakan perbaikannya.

Pasal 30

Keterampilan mengenai keterlibatan dalam pengembangan profesional yang berkelanjutan seperti yang ditetapkan oleh Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf k, terdiri atas:

  1. mempertahankan standar perilaku pribadi yang tinggi dalam kapasitasnya sebagai Pekerja Sosial;

  2. meningkatkan secara terus menerus kepakaran dan keahlian profesional sesuai dengan tataran kompetensinya;

  3. mengembangkan, mengadvokasi, membela, dan melindungi martabat serta integritas profesi;

  4. menjadi anggota Organisasi Pekerja Sosial;

  5. mengambil tindakan untuk mencegah, memperbaiki atau menghentikan praktik yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak memenuhi prinsip, nilai serta standar Praktik Pekerjaan Sosial;

  6. memperkaya keilmuan Praktik Pekerjaan Sosial melalui penelitian ilmiah, penghimpunan pengalaman praktik, serta berbagi pengalaman dengan rekan sejawat; dan

  7. mendasarkan praktiknya pada prinsip dan standar Praktik Pekerjaan Sosial dengan mengikuti perkembangan, mengkaji secara kritis, menjaga, serta ikut mengembangkan ilmu pekerjaan sosial serta ilmu lain yang terkait.

Pasal 31

  1. Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan bagian integral dari praktik yang dilakukan Pekerja Sosial dengan menjunjung tinggi tanggung jawab etik dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi ketika dihadapkan pada masalah, isu, dan dilema etik.

  2. Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

    1. menentukan diri sendiri;

    2. aktualisasi diri;

    3. tanggung jawab sosial;

    4. penerimaan;

    5. individualisasi;

    6. menjaga kerahasiaan;

    7. tidak menghakimi;

    8. persamaan kesempataan;

    9. dukungan sosial;

    10. membantu orang menolong dirinya sendiri; dan

    11. menjunjung harkat dan martabat manusia.

BAB IV
STANDAR LAYANAN

Pasal 32

  1. Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilandaskan pada fungsi Praktik Pekerjaan Sosial.

  2. Fungsi Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. mencegah disfungsi sosial;

    2. melaksanakan pelindungan sosial;

    3. melaksanakan rehabilitasi sosial;

    4. melaksanakan pemberdayaan sosial; dan

    5. melaksanakan pengembangan sosial.

  3. Dalam melaksanakan fungsi Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pekerja Sosial memiliki kegiatan pokok.

Pasal 33

Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) merupakan pedoman acuan kegiatan pokok Pekerja Sosial yang harus diikuti oleh Pekerja Sosial dalam melakukan pelayanan sesuai dengan menjalankan fungsi Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 34

  1. Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan dengan meliputi aspek:

    1. pengelolaan pelayanan; dan

    2. penyampaian layanan.

  2. Aspek pengelolaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

    1. dasar hukum layanan;

    2. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;

    3. pengawasan internal;

    4. jumlah dan kualifikasi pelaksana;

    5. jaminan layanan;

    6. jaminan keamanan dan keselamatan layanan; dan

    7. evaluasi kinerja layanan.

  3. Aspek penyampaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

    1. persyaratan untuk menjadi Klien;

    2. informasi mengenai sistem, mekanisme, dan prosedur layanan;

    3. jangka waktu layanan;

    4. biaya/tarif;

    5. produk layanan; dan

    6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Pasal 35

  1. Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  2. Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pekerja Sosial yang menjalankan praktik mandiri dan berpraktik di dalam lembaga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 942), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara pada tanggal 23 November 2020 di Jakarta. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 4 Desember 2020 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1439. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Pedoman Kultur Berlaku

Permensos 15 Tahun 2017, Juklak Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Fakir Miskin

Permensos 15 Tahun 2017, Juklak Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Fakir Miskin
Permensos 15 Tahun 2017, Juklak Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Fakir Miskin
jogloabang Sen, 07/08/2019 - 19:42

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 10 Agustus 2017 menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 14 Agustus 2017 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2017
tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan
Penggunaan Sumbangan Masyarakat
Bagi Penanganan Fakir Miskin

Pertimbangan

Permensos No. 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin ini hadir dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 26, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin.

Dasar Hukum

Landasan hukum Permensos No. 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Isi Kebijakan

Regulasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin isinya seperti ini:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN MASYARAKAT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat adalah penghimpunan dan/atau pemberian sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dilakukan atau diterima oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
  2. Penggunaan Sumbangan Masyarakat adalah pemanfaatan dan penyaluran sumbangan masyarakat yang dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
  3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  4. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
  5. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin dimaksudkan untuk mendapatkan dana lain yang sah dan tidak mengikat untuk pendanaan Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 3

  1. Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin bertujuan untuk:
    1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penanganan Fakir Miskin; dan
    2. mempercepat Penanganan Fakir Miskin.
  2. Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial:
    1. kemiskinan;
    2. ketelantaran;
    3. kecacatan;
    4. keterpencilan;
    5. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
    6. korban bencana; dan/atau
    7. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB II
TATA CARA PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. langsung; atau
  2. tidak langsung.

Pasal 5

Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:

  1. uang;
  2. barang; atau
  3. surat berharga.

Pasal 6

  1. Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumbangan berupa uang, barang, dan/atau surat berharga yang diperoleh secara langsung oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
  2. Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sumbangan berupa uang, barang, dan/atau surat berharga yang diperoleh dengan cara mengumpulkan melalui kegiatan sosial oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Bagian Kedua
Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Secara Langsung

Pasal 7

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dapat diperoleh dari masyarakat dalam negeri dan luar negeri.
  2. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
  3. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari masyarakat luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Menteri.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

  1. Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa uang diserahkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melalui rekening tersendiri yang dibuka oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pembukaan rekening tersendiri oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan uang negara.
  3. Pembukaan rekening tersendiri oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

  1. Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa barang dikelola oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 10

  1. Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa surat berharga dicatat sebagai penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima.
  3. Pencatatan dan penilaian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Secara Tidak Langsung

Pasal 11

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dengan cara:
    1. mengadakan pertunjukan;
    2. mengadakan bazar;
    3. penjualan barang secara lelang;
    4. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
    5. penjualan perangko amal;
    6. pengedaran daftar derma;
    7. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
    8. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
    9. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
    10. layanan pesan singkat donasi;
    11. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
    12. layanan melalui rekening bank; dan/atau
    13. layanan online.
  2. Jenis cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Pasal 12

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara mengadakan pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penjualan karcis dengan harga lebih tinggi atau dengan menjual undangan pertunjukan yang telah ditentukan terlebih dahulu harga yang harus dibayar dari penyumbang.
  2. Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam gedung maupun di tempat terbuka.

Pasal 13

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara mengadakan bazar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara membuka tempat penjualan barang melalui kupon untuk pembelian barang yang disediakan atau dapat langsung membeli barang yang telah disediakan.
  2. Tempat penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilakukan dalam gedung maupun di tempat terbuka.

Pasal 14

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan barang secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menjual barang kepada para penyumbang dengan melakukan penawaran tertinggi hasilnya diperuntukkan untuk sumbangan sosial.

Pasal 15

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara menjual kartu undangan yang sudah ditentukan harganya kepada para penyumbang yang dianggap mampu.

Pasal 16

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan perangko amal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara menjual perangko kepada para penyumbang yang memberikan penawaran harga khusus dan hasil penjualan itu diperuntukkan sebagai sumbangan sosial.

Pasal 17

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara pengedaran daftar derma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:

  1. menggunakan daftar yang sudah ditentukan nama-nama penyumbang kemudian calon penyumbang diminta untuk mengisi jumlah sumbangan yang akan diberikan; dan
  2. menggunakan daftar hadir yang dipersiapkan untuk diisi oleh para penyumbang serta jumlah sumbangan.

Pasal 18

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penempatan kotak sumbangan di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dilakukan dengan menempatkan kotak sumbangan di tempat umum yang telah ditentukan.

Pasal 19

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h dilakukan melalui penjualan barang atau bahan dan jasa dimana penyumbang memberikan sumbangan dengan membayar harga yang melebihi harga pembayaran yang sebenarnya dan telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara menyampaikan permintaan secara lisan ataupun tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i dilakukan dengan memberikan nomor rekening bank untuk menampung sumbangan uang yang bersifat sukarela dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Pasal 21

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara layanan pesan singkat donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j dilakukan dengan cara penyumbang mengirimkan pesan singkat nilai sumbangan yang telah ditentukan yang dilakukan oleh operator yang telah bekerja sama dengan pihak penyelenggara.

Pasal 22

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k dilakukan dengan cara membulatkan ke atas nilai pembelanjaan.

Pasal 23

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara layanan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l dilakukan dengan memberikan nomor rekening bank untuk menampung sumbangan uang yang bersifat sukarela dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Pasal 24

  1. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dilaksanakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima dan disetor ke rekening Menteri.
  2. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima dan disetor ke rekening gubernur.
  3. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dilaksanakan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima dan disetor ke rekening bupati/wali kota.

Pasal 25

  1. Seluruh hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterima oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dikelola sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  2. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh Menteri dilaksanakan pada unit kerja yang membidangi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dan harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh gubernur atau bupati/wali kota dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pengumpulan sumbangan masyarakat.
  4. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam bentuk laporan keuangan secara berkala.
  5. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Menteri dalam bentuk laporan keuangan.

Bagian Keempat
Penerimaan Sumbangan Masyarakat Berbentuk Uang

Pasal 26

  1. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke rekening yang ditetapkan dan telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan ke dalam dokumen anggaran Bendahara Umum Negara sebagai pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Sosial sebagai pagu belanja/penggunaan bantuan sosial.
  3. Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
  4. Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Kerja Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 27

  1. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke rekening yang ditetapkan dan telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  2. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan kedalam dokumen anggaran bendahara umum daerah sebagai pendapatan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang dan didalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagai pagu belanja/penggunaan bantuan sosial.
  3. Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diajukan kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat untuk disahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
  4. Kuasa Pengguna Anggaran Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk uang pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 28

Mekanisme penerimaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 mencakup tahapan:

  1. penerimaan ditampung pada rekening Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
  2. menyimpan rekening koran dan bukti setor/transfer sebagai dokumen sumber penerimaan;
  3. pencatatan dan pembukuan kas pendapatan/penerimaan berdasarkan dokumen sumber Pengumpulan Sumbangan Masyarakat;
  4. rekonsiliasi dan pencatatan ulang untuk mengetahui sumber dan/atau asal pendapatan/penerimaan sumbangan;
  5. membuat dan menyiapkan ringkasan hibah/grant summary dan perjanjian hibah/grant aggreement untuk proses permintaan nomor register pendapatan/penerimaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang kepada Kementerian Keuangan;
  6. melaporkan secara tertulis dalam periode tertentu dan berjenjang mengenai pendapatan/penerimaan uang yang bersumber dari Pengumpulan Sumbangan Masyarakat;
  7. melakukan pengawasan secara berkala mengenai pendapatan/penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang; dan
  8. jasa giro yang diterima sebagai pendapatan/penerimaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dicatat dalam Buku Kas Umum oleh Bendahara Penerimaan pada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan yang membidangi penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dan/atau satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.

Bagian Kelima
Penerimaan Sumbangan Masyarakat dalam Bentuk Barang

Pasal 29

  1. Penerimaan barang Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk barang merupakan persediaan.
  2. Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. barang pakai habis; dan
    2. barang tidak pakai habis.

Pasal 30

  1. Persediaan barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut sifatnya dipakai habis dengan jangka waktu pemakaian kurang dari 1 (satu) tahun untuk Penanganan Fakir Miskin.
  2. Persediaan barang pakai habis meliputi :
    1. makanan dan minuman;
    2. kosmetik;
    3. voucher; dan
    4. barang pakai habis lainnya.
  3. Barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menjadi barang bantuan sosial.

Pasal 31

  1. Persediaan barang tidak pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan bagian dari kekayaan negara berupa barang bergerak yang jangka waktu pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun.
  2. Persediaan barang tidak pakai habis diklasifikasikan:
    1. barang yang dapat langsung menjadi barang bantuan sosial;atau
    2. barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sosial.
  3. Barang yang dapat langsung menjadi barang bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    1. peralatan elektronik;
    2. peralatan rumah tangga;
    3. peralatan kantor;
    4. mebeler;
    5. alat kesehatan;
    6. sepeda;
    7. alat pengolah data;
    8. alat komunikasi;
    9. pakaian;
    10. kitab suci;
    11. mainan anak;
    12. kendaraan roda 2 (dua) paling tinggi 150 (seratus lima puluh) cc;dan
    13. barang lainnya yang dapat langsung menjadi barang bantuan sosial.
  4. Barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. kendaraan roda 2 (dua) diatas 150 (seratus lima puluh) cc;
    2. kendaraan roda 4 (empat);
    3. perhiasan mewah;
    4. logam mulia;
    5. aksesoris mewah; dan
    6. barang mewah lainnya.

Pasal 32

Mekanisme penerimaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

  1. penerimaan;
  2. penyimpanan;
  3. pengamanan dan pemeliharaan;
  4. pendistribusian; dan
  5. penghapusan.

Pasal 33

  1. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a harus menyertakan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  2. Kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pemberi sumbangan; dan
    2. penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.
  3. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa dari segi jumlah, mutu, spesifikasi, dan kondisi barang serta kesesuaiannya dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
  4. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat harus menolak barang yang akan diserahkan.
  5. Penolakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat disertai Berita Acara Penolakan.

Pasal 34

  1. Barang yang telah diterima oleh penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat diserahkan kepada Pejabat Pengurus Persediaan.
  2. Barang yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam:
    1. buku barang;
    2. kartu barang;
    3. kartu gudang/kartu kendali barang; dan
    4. kartu persediaan.
  3. Buku barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan buku untuk mencatat barang persediaan yang diterima dan dikeluarkan oleh pejabat pengurus persediaan.
  4. Kartu barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran perjenis barang persediaan.
  5. Kartu gudang/kartu kendali barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran perjenis barang persediaan.
  6. Kartu persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk mencatat daftar sisa barang persediaan.

Pasal 35

Barang yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditatalaksanakan dengan cara:

  1. dicatat dalam aplikasi Sistem Informasi Manjemen dan Akuntansi Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, Laporan Finalisasi Anggaran, dan Neraca; dan
  2. dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal 36

  1. Penyimpanan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan kuantitas barang.
  2. Setiap persediaan barang hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat harus disimpan di gudang atau tempat penyimpanan yang layak.
  3. Ketentuan mengenai gudang atau tempat penyimpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan persediaan.

Pasal 37

  1. Pengamanan dan pemeliharaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c harus dilaksanakan penerima sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengamanan barang hasil pengumpulan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
    1. administrasi;
    2. fisik; dan
    3. hukum.
  3. Pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari adanya kehilangan, kerusakan, banjir, dan bahaya kebakaran.
  4. Pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar tetap dapat memberikan daya guna yang optimal dengan menjaga kebersihan, keteraturan, dan kerapihan di gudang/tempat penyimpanan.
  5. Pengamanan barang Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dilakukan oleh pejabat pengurus persediaan secara rutin.
  6. Apabila diperlukan pemeliharaan persediaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan sifat, jenis, dan keadaan barang, maupun keadaan gudang/tempat penyimpanan.
  7. Biaya pemeliharaan barang Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 38

Pendistribusian barang pakai habis dan barang tidak pakai habis yang didistribusikan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 32 huruf d dilakukan berdasarkan:

  1. perencanaan; atau
  2. permohonan.

Pasal 39

  1. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dapat diajukan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Perencanaan oleh dinas/instansi sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial.

Pasal 40

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat diajukan oleh perseorangan atau lembaga.

Pasal 41

  1. Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus disertai proposal setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi sosial kabupaten/kota dengan tembusan kepada instansi sosial daerah provinsi dengan melampirkan persyaratan:
    1. identitas pemohon berupa nama, alamat, dan nomor telepon;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk;
    3. fotokopi kartu keluarga;dan
    4. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/nama lain.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permohonan atas barang yang dibutuhkan.

Pasal 42

Permohonan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus disertai proposal setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi sosial kabupaten/kota dengan tembusan kepada instansi sosial daerah provinsi dengan melampirkan persyaratan:

  1. identitas pemohon;
  2. barang yang diminta;
  3. data sasaran yang akan dibantu sebagai penerima manfaat dengan nama dan alamat;
  4. dasar hukum pembentukan atau pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  5. jenis pelayanan sosial yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  6. terdaftar di Kementerian Sosial/dinas/instansi sosial daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
  7. surat keterangan domisili.

Pasal 43

  1. Permohonan pemanfaatan hasil sumbangan berbentuk barang harus ditujukan ke Menteri, Pejabat Eselon I, atau Pejabat Eselon II.
  2. Menteri mendisposisikan permohonan kepada masing-masing Unit Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan seleksi, verifikasi, dan telaahan.
  3. Hasil seleksi, verifikasi, dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Menteri atau Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan.

Pasal 44

  1. Menteri dan Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan hasil pengumpulan sumbangan yang telah melalui tahap penelaahan dan pertimbangan teknis dari Unit Kerja Eselon I.
  2. Persetujuan permohonan pengumpulan sumbangan dapat diproses dengan ketentuan:
    1. Unit Kerja Eselon II yang membidangi pengumpulan sumbangan mengajukan nota permintaan persetujuan permohonan hasil pengumpulan sumbangan dengan melampirkan surat telaahan dari Unit Kerja Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya, kepada Menteri atau Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan;
    2. nota permintaan persetujuan permohonan bantuan hasil pengumpulan sumbangan dengan jumlah nilai barang bantuan diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada Menteri, sedangkan jumlah nilai barang bantuan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan; dan/atau
    3. Pejabat Eselon II yang membidangi pengumpulan sumbangan menyerahkan hasil pengumpulan sumbangan kepada Unit Eselon II kepada Unit Eselon II pembuat telahaan bantuan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon berdasarkan nota permintaan persetujuan permohonan yang telah disetujui oleh Menteri atau Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan.

Pasal 45

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan untuk persediaan barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara.

Bagian Keenam
Penerimaan Sumbangan Masyarakat dalam Bentuk Surat Berharga

Pasal 46

Ketentuan mengenai penerimaan sumbangan masyarakat dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerimaan sumbangan masyarakat dalam bentuk uang.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENGGUNAAN HASIL SUMBANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Penggunaan Sumbangan Masyarakat hanya diperuntukkan bagi Penanganan Fakir Miskin yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 48

  1. Menteri menetapkan kebijakan nasional penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.
  2. Gubernur menetapkan kebijakan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk wilayah provinsi dengan berpedoman pada kebijakan nasional.
  3. Bupati/wali kota menetapkan kebijakan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk wilayah kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi.

Pasal 49

  1. Penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang, uang, dan/atau surat berharga diperuntukkan bagi Penanganan Fakir Miskin.
  2. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
    1. barang hanya diperuntukkan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepadaFakir Miskin; dan/atau
    2. uang dan/atau surat berharga diperuntukkan bagi perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepada Fakir Miskin.
  3. Penggunaan Sumbangan Masyarakat hanya diperuntukkan bagi Penanganan Fakir Miskin yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 50

Hasil sumbangan masyarakat tidak boleh dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan dalam Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 51

Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat digunakan untuk Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan dalam bentuk:

  1. pengembangan potensi diri;
  2. bantuan pangan dan sandang;
  3. penyediaan pelayanan perumahan;
  4. penyediaan pelayanan kesehatan;
  5. penyediaan pelayanan pendidikan;
  6. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  7. bantuan hukum; dan/atau
  8. pelayanan sosial.

Pasal 52

  1. Sumbangan masyarakat untuk Penanganan Fakir Miskin berbentuk barang, uang, dan/atau surat berharga harus digunakan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan penerima bantuan bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
  2. Penggunaan barang, uang, dan/atau surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan dibukukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN
PENGGUNAAN HASIL SUMBANGAN

Pasal 53

  1. Permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk Penanganan Fakir Miskin dapat diajukan langsung oleh:
    1. perseorangan;
    2. keluarga;
    3. kelompok;
    4. masyarakat; atau
    5. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Permohonan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan proposal kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat uraian singkat mengenai tujuan Penggunaan Sumbangan Masyarakat.
  4. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
    1. identitas pemohon penerima sumbangan masyarakat;
    2. rekomendasi penerima sumbangan masyarakat dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial; dan
    3. kartu keluarga sejahtera atau nama lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  5. Dalam hal pemohon tidak memiliki kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau nama lain yang setingkat di tempat tinggal pemohon.
  6. Dalam hal terjadi bencana, permohonan penggunaan sumbangan masyarakat dapat dilakukan dengan surat rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial setempat.
  7. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil verifikasi dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial setempat.

Pasal 54

  1. Selain proses permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Penggunaan Sumbangan Masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
    1. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
    2. memiliki pengurus;
    3. terdaftar pada instansi sosial;
    4. rekomendasi dari instansi sosial;
    5. daftar calon penerima sumbangan;
    6. rencana pelaksanaan kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari instansi sosial; dan
    7. nomor rekening bank atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 55

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melaksanakan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf f dikenakan sanksi administratif.

Pasal 56

  1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penghentian pemberian sumbangan masyarakat;
    3. tidak memberikan sumbangan masyarakat pada permohonan berikutnya; dan/atau
    4. pencabutan izin operasional.
  2. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin operasional dengan ketentuan:
    1. peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya;
    2. penghentian pemberian sumbangan masyarakat dilakukan apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
    3. tidak memberikan sumbangan masyarakat pada permohonan berikutnya dilakukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
    4. pencabutan izin operasional dilakukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi, dan tidak melaksanakan penggunaan sumbangan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

Pasal 57

  1. Sebelum memberikan persetujuan terhadap permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk tim yang bersifat ad hoc.
  2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran atau pertimbangan, memeriksa, memproses, menyeleksi, dan menelaah permohonan yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 58

  1. Tim wajib memeriksa, memproses, menyeleksi, dan menelaah permohonan dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) lengkap diterima.
  2. Hasil seleksi dan telaahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagai pertimbangan dalam pemberian persetujuan atau penolakan permohonan Penggunaan Sumbangan Masyarakat.
  3. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan penggunaan sumbangan masyarakat dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak pertimbangan dari tim diterima.

Pasal 59

Dalam hal permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat disetujui oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bantuan disalurkan kepada pemohon Penggunaan Sumbangan Masyarakat.

Pasal 60

Dalam hal permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat ditolak, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan pertimbangan dari tim diterima.

BAB VI
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 61

Laporan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berupa:

  1. laporan keuangan;
  2. laporan barang; dan/atau
  3. laporan pertanggungjawaban.

Pasal 62

  1. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang digunakan untuk hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang berbentuk uang atau surat berharga dengan tahapan:
    1. permintaan izin pembukaan rekening;
    2. permintaan nomor register;
    3. usulan pengesahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan
    4. pengajuan pengesahan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung/Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung.
  2. Laporan keuangan untuk hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang berbentuk barang dengan tahapan:
    1. penyusunan berita acara serah terima;
    2. permintaan registrasi;
    3. permohonan pengesahan pendapatan; dan
    4. permohonan pengesahan belanja.
  3. Laporan Keuangan dalam penggunaan sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir miskin harus menggunakan sistem akuntansi pemerintah.

Pasal 63

  1. Laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan untuk hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang berbentuk barang.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:
    1. melaporkan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;
    2. menjelaskan hibah dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
    3. penatausahaan dokumen terkait penerimaan hibah.

Pasal 64

  1. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilaksanakan sebagai akuntabilitas hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk uang, barang, dan/atau surat berharga.
  2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. berita acara penerimaan dan penyaluran; dan
    2. dokumentasi uang, barang, dan/atau surat berharga yang diterima dan barang yang disalurkan.
  4. Selain dilaksanakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban juga berasal dari penerima bantuan.
  5. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. fotokopi surat permohonan;
    2. data barang yang diterima;
    3. rincian penggunaan;
    4. penjelasan penggunaan;
    5. dokumentasi bukti barang yang diterima; dan
    6. surat kendaraan bermotor.
  6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya berita acara serah terima.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1126

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Juklak Berlaku

Permensos 15 tahun 2018 tentang SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Permensos 15 tahun 2018 tentang SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
Permensos 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
jogloabang Jum, 08/23/2019 - 07:35

Permensos 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terbit karena saat ini program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral sehingga mengakibatkan penanganan fakir miskin kurang efektif dan efisien. Permensos 15 tahun 2018 tentang SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah. SLRT. SLRT juga dikembangkan di Desa dengan nama Puskesos yaitu tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. SLRT menggunakan satu sistem informasi SIKS-NG yaitu suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

SLRT digunakan untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, hal ini diatur dalam sebuah Peraturan Menteri. Kementrian Sosial menganggap penanganan fakir miskin masih belum optimal sehingga menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Permensos tentang SLRT ditetapkan Menteri Sosial Idrus Marham pada tanggal 2 Agustus 2018 di Jakarta. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 9 Agustus 2018, dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062, agar seluruh warga Indonesia mengetahuinya.

Permensos 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah:

  1. bahwa saat ini program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral sehingga mengakibatkan penanganan fakir miskin kurang efektif dan efisien;
  1. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu;
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
  1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  1. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Isi Permensos tentang SLRT

Berikut isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (bukan format asli):

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
  1. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
  1. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  1. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
  1. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
  1. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
  1. Koordinator Daerah Provinsi adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat daerah provinsi, berasal dari unsur aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara.
  1. Pendamping Daerah Kabupaten/Kota adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat daerah kabupaten/kota, berasal dari unsur aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara.
  1. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat daerah kabupaten/kota, dan berasal dari aparatur sipil negara.
  1. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
  1. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan/nama lain, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
  1. Tim Kelompok Kerja adalah sekumpulan orang dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang telah disepakati guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan SLRT maupun Puskesos.
  1. Tim Teknis adalah suatu tim kerja yang bersifat nonstruktural terdiri atas pejabat teknis yang membantu penyelenggaraan SLRT maupun Puskesos.
  1. Tim Penyelenggara adalah orang-orang yang bekerja untuk melaksanakan aktivitas layanan dan rujukan di sekretariat SLRT maupun Puskesos.
  1. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
  1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
  1. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
  1. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

SLRT bertujuan untuk:

  1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  2. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  3. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  4. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
  5. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di daerah.

Pasal 3

SLRT berfungsi untuk:

  1. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
  2. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
  3. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
  4. mendukung penerapan SPM; dan
  5. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

Pasal 4

Sasaran SLRT terdiri atas:

  1. perseorangan;
  2. keluarga;
  3. kelompok; dan/atau
  4. masyarakat.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN SLRT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

SLRT dibentuk oleh:

  1. Kementerian Sosial;
  2. Pemerintah Daerah provinsi; dan
  3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

  1. SLRT yang dibentuk oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  2. SLRT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Pembentukan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Syarat

Pasal 8

  1. Syarat pembentukan SLRT harus didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  2. Komitmen Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan:
    1. anggaran;
    2. sumber daya manusia;
    3. regulasi; dan
    4. sarana dan prasarana.

Pasal 9

Tata cara pembentukan SLRT oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan tahapan:

  1. eselon II yang membidangi kelembagaan menetapkan kriteria lokasi;
  2. melakukan asesmen terkait kesiapan daerah oleh Tim Teknis;
  3. melakukan rapat koordinasi teknis dengan dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta badan perencana pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
  4. melakukan sosialisasi terhadap daerah kabupaten/kota calon lokasi SLRT;
  5. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara SLRT di daerah kabupaten/kota; dan
  6. memfasilitasi pembentukan kelembagaan SLRT di daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

Tata cara pembentukan SLRT oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan tahapan:

  1. organisasi perangkat daerah yang menangani urusan bidang sosial dan/atau urusan bidang perencanaan daerah provinsi menetapkan kriteria lokasi;
  2. melakukan asesmen terkait kesiapan daerah kabupaten/ kota oleh Tim Teknis;
  3. melakukan rapat koordinasi teknis dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota dan badan perencana pembangunan daerah kabupaten/ kota;
  4. melakukan sosialisasi terhadap daerah kabupaten/kota calon lokasi SLRT;
  5. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara SLRT di daerah kabupaten/kota;
  6. menyiapkan regulasi mengenai SLRT;
  7. menyiapkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  8. membentuk sekretariat koordinasi;
  9. membentuk Tim Teknis; dan
  10. memfasilitasi pembentukan kelembagaan SLRT di daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

Tata cara pembentukan SLRT oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan tahapan:

  1. melakukan sosialisasi terhadap daerah kabupaten/kota calon lokasi SLRT;
  2. melakukan asesmen terkait kesiapan daerah kabupaten/ kota oleh Tim Teknis;
  3. menyiapkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  4. membentuk Tim Kelompok Kerja;
  5. membentuk Tim Penyelenggara;
  6. menyediakan sarana dan prasarana;
  7. membentuk kelembagaan;
  8. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara SLRT di daerah kabupaten/kota; dan
  9. memfasilitasi pembentukkan Puskesos.

BAB III
PENYELENGGARAAN SLRT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan SLRT meliputi:

  1. kelembagaan;
  2. sarana dan prasarana;
  3. sumber daya manusia; dan
  4. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 13

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

  1. kelembagaan koordinasi; dan
  2. kelembagaan pelayanan.

Pasal 14

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

  1. tingkat pusat;
  2. tingkat daerah provinsi; dan
  3. tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

  1. Kelembagaan koordinasi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:
    1. tim pengarah;
    2. tim koordinasi; dan
    3. sekretariat nasional.
  2. Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. para pejabat eselon I kementerian/lembaga terkait; dan
    2. pejabat eselon II kementerian/lembaga terkait.
  3. Sekretariat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
    1. eselon III yang membidangi SLRT; dan
    2. petugas lain yang ditugaskan.
  4. Kelembagaan koordinasi tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

  1. Kelembagaan koordinasi tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi.
  2. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membentuk sekretariat koordinasi dan Tim Teknis SLRT daerah provinsi.
  3. Sekretariat koordinasi SLRT daerah provinsi dijabat oleh seorang eselon III di dinas sosial sesuai dengan kewenangannya atau badan perencanaan pembangunan daerah yang dibantu oleh Koordinator Daerah Provinsi dan staf sekretariat.
  4. Tim Teknis SLRT daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang dibentuk untuk membantu peran daerah provinsi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan penyebarluasan SLRT di daerah kabupaten/kota.
  5. Tim Teknis SLRT daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur organisasi perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan organisasi masyarakat sipil.
  6. Tim Teknis SLRT daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 17

Kelembagaan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerahkabupaten/kota.

Pasal 18

  1. Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:
    1. sekretariat teknis SLRT daerah kabupaten/kota; dan
    2. Puskesos.
  2. Sekretariat teknis SLRT daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
    1. Manajer;
    2. petugas penerima pengaduan di front office; dan
    3. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
  3. Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dinas sosial daerah kabupaten/ kota dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa/kelurahan/nama lain.
  4. Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
    1. koordinator;
    2. petugas penerima pengaduan di front office; dan
    3. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
  5. Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di kantor desa/kelurahan/nama lain atau kantor kecamatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 19

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

  1. ruang sekretariat;
  2. alat elektronik; dan
  3. papan visual berbasis website.

Pasal 20

  1. Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
    1. papan nama;
    2. papan informasi;
    3. ruang tunggu;
    4. ruang penerima pengaduan di front office;
    5. ruang pemberi layanan dan rujukan di back office;
    6. ruang Manajer; dan
    7. ruang rapat/konsultasi.
  2. Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
    1. tablet/telepon genggam berbasis android; dan
    2. laptop berbasis website.
  3. Papan visual berbasis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berupa tampilan yang berisi:
    1. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
    2. akses program pusat dan daerah;
    3. komplementaritas dan irisan program;
    4. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
    5. informasi lain yang diperlukan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 22

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berasal dari unsur:

  1. tenaga kesejahteraan sosial;
  2. pekerja sosial profesional;
  3. relawan sosial;
  4. penyuluh sosial; dan
  5. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 23

  1. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
    1. sumber daya manusia Pemerintah Daerah provinsi; dan
    2. sumber daya manusia Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  2. Sumber daya manusia Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. Koordinator Daerah Provinsi;
    2. petugas sekretariat koordinasi; dan
    3. Tim Teknis daerah provinsi.
  3. Sumber daya manusia Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. Manajer;
    2. Supervisor;
    3. Fasilitator;
    4. petugas penerima pengaduan di front office;
    5. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office;
    6. petugas Puskesos; dan
    7. tenaga Pendamping Daerah Kabupaten/Kota.
  4. Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.

Pasal 24

Tugas dan tanggung jawab Koordinator Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:

  1. memastikan pembentukan dan keberfungsian sekretariat koordinasi SLRT di daerah provinsi;
  2. mendorong pembentukan Tim Teknis SLRT daerah provinsi melalui keputusan gubernur;
  3. melakukan koordinasi kegiatan dengan Kementerian Sosial melalui sekretariat nasional SLRT, Pemerintah Darah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
  4. bersama tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan Tim Teknis SLRT daerah provinsi melakukan kegiatan sosialisasi untuk memperluas dan pengembangan SLRT;
  5. mengoordinasi Tim Teknis SLRT daerah provinsi dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan monitoring di daerah kabupaten/kota;
  6. bersama tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan Tim Teknis SLRT menyiapkan data indikator SLRT untuk mendorong pemanfaatan data dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam penguatan dan sinergisme perencanaan, penganggaran, serta pemantauan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  7. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk pengadaan regulasi pelaksanaan SLRT di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota; dan
  8. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah untuk menyiapkan biaya operasional sekretariat koordinasi, penyelenggara SLRT, kegiatan perluasan dan pengembangan SLRT di daerah kabupaten/kota serta diseminasi data SLRT di kegiatan perencanaan dan rapat koordinasi daerah.

Pasal 25

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a terdiri atas:

  1. mengoordinasikan proses perencanaan;
  2. menyosialisasikan SLRT di daerah;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT daerah;
  4. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
  5. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah provinsi dan pengelola program di daerah; dan
  6. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT daerah.

Pasal 26

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b terdiri atas:

  1. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
  2. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  3. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  4. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
  5. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 27

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c terdiri atas:

  1. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
  2. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  3. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  4. pencatatan kepesertaan program;
  5. pencatatan kebutuhan program;
  6. pencatatan keluhan; dan
  7. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 28

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di front office sekretariat teknis SLRT daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d terdiri atas:

  1. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah;
  2. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
  3. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT;
  4. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
  5. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
  6. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 29

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di back office sekretariat teknis SLRT daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e terdiri atas:

  1. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
  2. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
  3. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT;
  4. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
  5. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 30

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f terdiri atas:

  1. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat daerah kabupaten/kota;
  2. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesos;
  3. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan/nama lain atau daerah di daerah kabupaten/kota melalui SLRT;
  4. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan/nama lain; dan
  5. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat desa/kelurahan/nama lain.

Pasal 31

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g yang terdiri atas:

  1. mendorong koordinasi antara SLRT dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait di daerah meliputi badan perencanaan pembangunan daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lainnya;
  2. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik;
  3. memastikan kelembagaan SLRT di tingkat daerah kabupaten/kota dan kelembagaan Puskesos terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
  4. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
  5. untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
  6. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  7. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
  8. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
  9. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di daerah;
  10. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
  11. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota penyelenggara SLRT dengan Pemerintah Daerah provinsi; dan
  12. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

Bagian Kelima
Sumber Pendanaan

Pasal 32

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
  3. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf a diberikan kepada daerah kabupaten/ kota selama 3 (tiga) tahun sejak dikembangkan.

BAB IV
LAYANAN SLRT

Pasal 34

  1. Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas:
    1. informasi program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
    2. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
    3. pengaduan masyarakat;
    4. identifikasi;
    5. penjangkauan;
    6. penanganan; dan
    7. rujukan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Pasal 35

Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan cara:

  1. masyarakat datang ke Puskesos atau sekretariat SLRT di daerah kabupaten/ kota; atau
  2. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 36

  1. Masyarakat yang datang ke Puskesos atau sekretariat SLRT di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di front office.
  2. Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
  3. Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
  4. Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
  5. Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT daerah kabupaten/kota.

Pasal 37

  1. Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT.
  2. Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
  3. Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SLRT daerah kabupaten/kota.

Pasal 38

Puskesos, sekretariat SLRT di daerah kabupaten/kota, atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB V
KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 39

  1. Koordinasi SLRT dilaksanakan oleh Menteri dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta pihak terkait.
  2. Koordinasi di tingkat pusat dilakukan dengan kementerian/lembaga pengelola program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
  3. Koordinasi di tingkat daerah provinsi dilakukan antara sekretariat koordinasi SLRT dengan organisasi Pemerintah Daerah provinsi pengelola program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu daerah provinsi.
  4. Koordinasi di tingkat daerah dilakukan antara SLRT daerah kabupaten/kota dengan organisasi Pemerintah Daerah pengelola program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu daerah.
  5. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan SLRT.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 40

  1. Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di pusat maupun di daerah.
  2. Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.
  3. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
  4. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan nondiskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 41

  1. Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT.
  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh dinas sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
  4. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 42

  1. Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
  2. Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

  1. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang.
  2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2018
  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
IDRUS MARHAM
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1062

Panduan Penggunaan Aplikasi SLRT [ download ]

Permensos 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku

Permensos 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Permensos 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
jogloabang Sen, 07/15/2019 - 18:11

Pedoman Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Permensos 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan adanya standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 15 Agustus 2017 dan berlaku setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana, pada tanggal 24 Agustus 2017 di Jakarta.

Permensos 16 tahun 2017
tentang
Standar Nasional Sumber Daya Manusia
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Status diubah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) ini diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Latar Belakang

Latar belakang yang menjadi pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan adanya standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;

Dasar Hukum

Landasan Yuridis penetapan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
  10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Konten Kebijakan

Isi kebijakan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah (bukan dalam format asli):

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR NASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah satuan standar yang meliputi standar kualifikasi dan standar pembinaan.
  2. Standar Kualifikasi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  3. Standar Pembinaan adalah kriteria minimal tentang pembinaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  4. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  5. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  6. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  7. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  8. Relawan adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan berdasarkan kesukarelaan.
  9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
  10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  12. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat yang diperoleh dari lembaga pendidikan atau lembaga sertifikasi profesi Pekerja Sosial, lembaga sertifikasi profesi Penyuluh Sosial, dan/atau lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
  13. Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial.
  14. Lembaga Sertifikasi Penyuluh Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Penyuluh Sosial.

Pasal 2

Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk melaksanakan pendayagunaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk:

  1. mendeskripsikan profil sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  2. mendeskripsikan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  3. meningkatkan pengembangan standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berbasis sistem pekerjaan sosial mulai dari rekruitmen, manajemen sumber daya manusia, sistem intervensi sumber daya manusia, dan sistem pelatihan; dan
  4. pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA
PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:
    1. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
    2. Pekerja Sosial;
    3. Relawan Sosial; dan
    4. Penyuluh Sosial.
  2. Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial serta penangganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 5

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. aparatur sipil negara; dan/atau
    2. masyarakat.
  2. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    1. pegawai negeri sipil; dan/atau
    2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
  3. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Tenaga Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.
  5. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

Pasal 6

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dikelompokkan dengan nama pendamping sosial.
  2. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pendamping sosial kelompok usaha bersama;
    2. pendamping sosial program keluarga harapan;
    3. pendamping sosial asistensi lanjut usia;
    4. pendamping sosial anak;
    5. pendamping sosial orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome;
    6. pendamping sosial korban perdagangan orang;
    7. pendamping sosial disabilitas berat;
    8. pendamping sosial narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya;
    9. pendamping sosial komunitas adat terpencil;
    10. pendamping sosial komunitas adat terpencil profesional;
    11. pendamping sosial eks narapidana;
    12. pendamping sosial eks wanita tuna susila;
    13. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau
    14. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.

Pasal 7

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak menuntut sebagai pegawai aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
  2. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti proses seleksi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Bagian Ketiga
Pekerja Sosial

  1. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
    1. asisten Pekerja Sosial;
    2. Pekerja Sosial generalis; dan
    3. Pekerja Sosial spesialis.
  2. Pekerja Sosial spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai spesialisasi meliputi:
    1. kebencanaan;
    2. disabilitas;
    3. narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    4. lanjut usia;
    5. orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome;
    6. anak;
    7. kemiskinan;
    8. korban perdagangan orang;
    9. korban tindak kekerasan;
    10. tuna sosial; dan
    11. medis.

Pasal 19

  1. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh asisten Pekerja Sosial.
  2. Asisten Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.

Pasal 11

  1. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c memiliki tugas:
    1. memecahkan masalah;
    2. memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
    3. melakukan analisis kebijakan sosial.
  2. Memecahkan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. membantu orang memecahkan masalahnya;
    2. memberikan pelayanan provisi sosial;
    3. mengembangkan rencana penanganan kasus;
    4. melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas; dan
    5. melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.
  3. Memberdayakan dan sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;
    2. mengembangkan program;
    3. mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
    4. melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi; dan
    5. memberikan pelayanan perlindungan.
  4. Melakukan analisis kebijakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.
  5. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau masyarakat.

Pasal 12

  1. Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 13

  1. Pekerja sosial yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial harus memiliki izin praktik.
  2. Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Bagian Keempat
Relawan Sosial

Pasal 14

  1. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
    1. pekerja sosial masyarakat;
    2. karang taruna;
    3. tenaga pelopor perdamaian;
    4. taruna siaga bencana;
    5. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
    6. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat; g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
    7. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
    8. kader rehabilitasi berbasis keluarga;
    9. penyuluh sosial masyarakat;
    10. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
    11. Lembaga Peduli Keluarga; dan/atau
    12. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan.
  3. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus tercatat dan terdaftar di Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

  1. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 17

Dalam hal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai Relawan.

Bagian Kelima
Penyuluh Sosial

Pasal 18

  1. Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial.
  2. Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penyuluhan sosial kepada:
    1. PMKS;
    2. PSKS; dan/atau
    3. masyarakat.
  3. Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu gerak dasar dan gerak awal dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  4. Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan melakukan proses perubahan perilaku.
  5. Penyuluh Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
    1. mandiri; dan/atau
    2. penugasan sebagai aparatur sipil negara;
  6. Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja di instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 19

  1. Penyuluh Sosial dalam melaksanakan penyuluhan sosial wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Penyuluh Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

BAB III
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 20

  1. Manajemen sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dilakukan terhadap pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  2. Pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    1. analisa kebutuhan;
    2. rekruitmen; dan
    3. penempatan.

Pasal 21

Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, merupakan teknik untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan beban kerja.

Pasal 22

Rekruitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan analisa beban kerja secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Pasal 23

  1. Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, merupakan penugasan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan kompetensi.
  2. Penempatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis, rasio, bobot, dan bidang tugas dalam penanganan masalah sosial.

Bagian Kedua
Kompetensi

Pasal 24

Kompetensi merupakan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki untuk melaksanakan tugas di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 25

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

  1. kompetensi dasar;
  2. kompetensi teknis; dan
  3. kompetensi ahli.

Pasal 26

  1. Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi aspek:
    1. Pengetahuan;
    2. keterampilan; dan
    3. sikap.
  2. Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  3. Kompetensi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
    1. memiliki kemampuan melaksanakan peran sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan etika;
    2. memiliki kemampuan mengaplikasikan dan mengembangkan teori Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan dalam intervensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
    3. memiliki kemampuan melakukan kajian guna mengembangkan model pelayanan sosial yang dapat diaplikasikan; dan
    4. memiliki kemampuan membangun relasi dengan penerima manfaat dan lingkungan sosial.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 27

Peningkatan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan melalui:

  1. pelatihan kompetensi teknis; dan
  2. pembinaan karier.

Pasal 28

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 29

Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat
Peningkatan Kompetensi Pekerja Sosial

Pasal 30

Peningkatan kompetensi Pekerja Sosial dapat dilaksanakan melalui:

  1. pendidikan profesi;
  2. pelatihan kompetensi teknis;
  3. pembinaan karier; dan
  4. praktik pekerjaan sosial.

Pasal 31

  1. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
  2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah lulus pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi.

Pasal 32

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam praktik pekerjaan sosial sesuai dengan jenis pelayanan.

Pasal 33

  1. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pekerja Sosial.
  2. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rasio minimal kinerja Pekerja Sosial.

Pasal 34

  1. Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diprioritaskan kepada kelompok sasaran yang mengalami:
    1. kemiskinan;
    2. ketelantaran;
    3. disabilitas;
    4. keterpencilan;
    5. ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku;
    6. korban bencana; dan/atau
    7. korban tindak kekerasan, eksplotasi, dan diskriminasi;
  2. Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PMKS dan PSKS.

Pasal 35

Ruang lingkup praktik pekerjaan sosial meliputi:

  1. praktik mandiri;
  2. praktik di panti Pemerintah/pemerintah daerah;
  3. praktik di Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
  4. praktik di masyarakat.

Pasal 36

Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang telah lulus sertifikasi.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin praktik ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Peningkatan Kompetensi Relawan Sosial

Pasal 38

  1. Peningkatan kompetensi Relawan Sosial dapat dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis.
  2. Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keenam
Peningkatan Kompetensi Penyuluh Sosial

Pasal 39

Peningkatan kompetensi Penyuluh Sosial dapat dilaksanakan melalui:

  1. pendidikan profesi;
  2. pelatihan kompetensi teknis; dan
  3. pembinaan karier.

Pasal 40

  1. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
  2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah lulus pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi.

Pasal 41

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 42

  1. Pembinaan karier disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Penyuluh Sosial.
  2. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rasio minimal kinerja Penyuluh Sosial.

Bagian Ketujuh
Kinerja

Pasal 43

Untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan ditetapkan kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pasal 44

Kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari aparatur sipil negara ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat diatur dalam perjanjian kerja antara sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial masyarakat dengan pimpinan satuan kerja sebagai pemberi kerja.

Bagian Kedelapan
Remunerasi

Pasal 46

  1. Remunerasi merupakan imbalan yang layak sesuai dengan prinsip remunerasi dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab.
  2. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan.
  5. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Relawan Sosial berupa tali asih sesuai dengan ketersediaan keuangan negara.
  6. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

BAB IV
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 47

  1. Penghargaan diberikan kepada sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berdedikasi dan mengabdikan diri dengan jasa luar biasa.
  2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota.
  3. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
    1. piagam;
    2. plakat;
    3. piala; dan/atau
    4. insentif.
  4. Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.
  5. Penghargaan yang diberikan oleh gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan ketentuan di masing-masing daerah.

Pasal 48

Mekanisme pemberian penghargaan Menteri Sosial bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial meliputi:

  1. dinas sosial daerah kabupaten/kota mengusulkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang berprestasi luar biasa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
  2. dinas sosial daerah provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan dimaksud;
  3. hasil verifikasi oleh dinas sosial provinsi diusulkan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial; dan
  4. Menteri Sosial menetapkan penerima penghargaan.

Pasal 49

  1. Sanksi diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peringatan tertulis; dan/atau
    2. pemberhentian sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.
  3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 50

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  3. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  4. sumbangan masyarakat; dan/atau
  5. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 51

  1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiataan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pasal 52

  1. Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial pada setiap akhir tahun anggaran.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

  1. Menteri Sosial melakukan pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan Sosial kepada pemerintah daerah provinsi.
  2. Gubernur melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial di wilayahnya.

Pasal 54

  1. Pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pembinaan teknis dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur, bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Tenaga pendamping program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, atau Penyuluh Sosial.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial untuk dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat bulan Desember 2017.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2017
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1167

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku Diubah

Permensos 29/2017, Perubahan Atas Permensos 16/2017, Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Permensos 29/2017, Perubahan Atas Permensos 16/2017, Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Permensos 29/2017,  Perubahan Atas Permensos 16/2017, Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
jogloabang Kam, 07/25/2019 - 18:59

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah Permensos yang mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, berlaku dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana, pada tanggal 29 Januari 2018 di Jakarta.

Permensos 29 tahun 2017
tentang
Perubahan Atas Permensos 16 tahun 2017
tentang
Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan penetapan Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial masih terdapat kekurangan dan belum mengatur ketentuan sertifikasi bagi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial serta lembaga yang mengeluarkan sertifikasi bagi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial;
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);

Isi Perubahan

Berikut adalah isi dari Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (format bukan asli):

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan angka 12, angka 13, dan angka 14 Pasal 1 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 1

    1. Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah satuan standar yang meliputi standar kualifikasi dan standar pembinaan.
    2. Standar Kualifikasi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
    3. Standar Pembinaan adalah kriteria minimal tentang pembinaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
    4. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
    5. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
    6. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
    7. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
    8. Relawan adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan berdasarkan kesukarelaan.
    9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
    10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
    11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
    12. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi Pekerjaan Sosial, lembaga sertifikasi profesi Penyuluh Sosial, dan/atau lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
    13. Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
    14. Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Penyuluh Sosial.
    15. Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial.
  1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 8

    1. Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib lulus sertifikasi.
    2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
    3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.
  1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 12

    1. Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial wajib lulus sertifikasi.
    2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial.
    3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.
  1. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 13

    1. Pekerja Sosial yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial harus memiliki izin praktik.
    2. Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial.
  1. Ketentuan ayat (2 ) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 16

    1. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib lulus sertifikasi.
    2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
    3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.
  1. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 19

    1. Penyuluh Sosial dalam melaksanakan penyuluhan sosial wajib lulus sertifikasi.
    2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh Sosial.
    3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017
  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 185

Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Perubahan Peraturan Menteri Pedoman Berlaku

Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
jogloabang Jum, 11/15/2019 - 16:02

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial merupakan amanat dari Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Dalam Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.

Tentang Program Rehabilitasi Sosial dalam Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dimaksudkan bahwa Program Rehabilitasi Sosial (Progres) adalah program yang bersifat holistik, sistematik, dan terstandar guna mengembangkan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial untuk kluster anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Tujuan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial:

Dalam ketentuan Pasal 3 Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk:

  1. memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut;
  1. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah;
  1. sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah;
  1. memberikan pelindungan terhadap PPKS;
  1. meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
  1. memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ditetapkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada 15 Oktober 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial diundangkan dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306 agar setiap orang mengetahuinya, oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen PP Kemenkumham RI pada tanggal 24 Oktober 2019 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1074) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 762);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1075);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1076);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1077);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1078) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 763);

Isi Permensos tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, tidak dalam format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR NASIONAL REHABILITASI SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  1. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.
  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.
  1. Program Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Progres adalah program yang bersifat holistik, sistematik, dan terstandar guna mengembangkan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial untuk kluster anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
  1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
  1. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  1. Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  1. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki- laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
  1. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
  1. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
  1. Tuna Sosial yang selanjutnya disingkat dengan TS adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome.
  1. Korban Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat dengan KPO adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
  1. Korban Tindak Kekerasan yang selanjutnya disingkat KTK adalah seseorang, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
  1. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
  1. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
  1. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  1. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  1. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya di singkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 3

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bertujuan:

  1. memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut;
  1. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah;
  1. sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah;
  1. memberikan pelindungan terhadap PPKS;
  1. meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
  1. memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Menteri ini ditujukan kepada:

  1. pemerintah pusat;
  1. pemerintah daerah; dan
  1. masyarakat.

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi:

  1. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  1. Anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial;
  1. Anak jalanan;
  1. Anak balita;
  1. Anak Telantar;
  1. Penyandang Disabilitas Telantar;
  1. Penyandang Disabilitas non Telantar;
  1. TS;
  1. KPO;
  1. KTK;
  1. Lanjut Usia Telantar;
  1. Lanjut Usia non Telantar; dan
  1. Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 6

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar; dan
  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut.

Pasal 7

  1. Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:
    1. pendekatan awal;
    2. asesmen;
    3. penyusunan rencana intervensi;
    4. intervensi;
    5. resosialisasi;
    6. terminasi; dan
    7. bimbingan lanjut.
  2. Tahapan berupa penyusunan rencana intervensi dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.

BAB II
REHABILITASI SOSIAL DASAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial PPKS, keluarga PPKS, dan masyarakat yang dilaksanakan di dalam dan di luar Panti Sosial.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati/wali kota.

Pasal 9

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan kepada:
    1. Penyandang Disabilitas Telantar;
    2. Anak Telantar;
    3. Lanjut Usia Telantar; dan
    4. Gelandangan dan Pengemis.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar Panti Sosial.
  3. Dalam hal Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial tidak terjadi reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar dilaksanakan di dalam Panti Sosial.
  4. Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab bupati/wali kota.
  5. Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab gubernur.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial

Pasal 10

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

  1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
  2. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 11

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dengan kriteria:
    1. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
    2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
    3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
    4. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 12

  1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
  2. Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    1. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
    2. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
  3. Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota, lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial, dan/atau pusat kesejahteraan sosial.
  4. Lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan atau daerah kabupaten/kota.
  5. Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/kelurahan/nama lain.

Pasal 13

Pemberian layanan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial dilakukan pada:

  1. rumah singgah atau nama lain; dan/atau
  2. pusat kesejahteraan sosial.

Pasal 14

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:
    1. data dan pengaduan;
    2. kedaruratan; dan
    3. pemenuhan kebutuhan dasar.
  2. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

Pasal 15

  1. Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
  2. Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
  3. Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial.

Pasal 16

  1. Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
  2. Bentuk layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

  1. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:
    1. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
    2. sandang;
    3. alat bantu;
    4. perbekalan kesehatan;
    5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
    6. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
    7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
    8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    9. penelusuran keluarga;
    10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
    11. rujukan.
  2. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 18

  1. Penerima layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dapat diberikan rujukan ke:
    1. keluarga;
    2. Panti Sosial; atau
    3. balai besar, balai, atau loka.
  2. Rujukan ke keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila terjadi reunifikasi.
  3. Rujukan ke Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah 7 (tujuh) hari belum atau tidak terjadi reunifikasi.
  4. Rujukan ke balai besar, balai, atau loka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah penerima layanan mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan memenuhi kriteria mendapatkan Rehabilitasi Sosial Lanjut.
  5. Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah provinsi dan LKS yang ditetapkan oleh gubernur.
  6. Dalam hal wilayah provinsi tidak terdapat Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerima layanan dapat dirujuk ke Panti Sosial wilayah provinsi lain.
  7. Dalam hal tidak terdapat Panti Sosial di wilayah provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penerima layanan dapat dirujuk ke balai besar, balai, atau loka untuk mendapatkan respon kasus dan intervensi krisis.
  8. Balai besar, balai, atau loka sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan unit pelaksana teknis pemerintah pusat.
  9. Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) diberikan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti Sosial

Pasal 19

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah provinsi dan LKS.
  2. LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 20

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

  1. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
  2. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
  3. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Pasal 21

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dengan kriteria:
    1. kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
    2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
    3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
    4. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 22

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama yang mudah diakses;
    4. alat bantu;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. pembuatan nomor induk kependudukan;
    9. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    10. pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau
    11. pelayanan reunifikasi keluarga.

Pasal 23

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pengasuhan;
    2. permakanan;
    3. sandang;
    4. asrama yang mudah diakses;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak;
    9. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    10. pelayanan penelusuran keluarga;
    11. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
    12. akses layanan pengasuhan kepada keluargapengganti.

Pasal 24

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama yang mudah diakses;
    4. alat bantu;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. fasilitasi;
    9. pembuatan nomor induk kependudukan;
    10. akses ke layanan kesehatan dasar;
    11. pelayanan penelusuran keluarga;
    12. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
    13. pemulasaraan.

Pasal 25

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama/cottage yang mudah di akses;
    4. perbekalan kesehatan;
    5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    6. bimbingan keterampilan dasar;
    7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak;
    8. akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau
    9. pemulangan ke daerah asal.

BAB III
REHABILITASI SOSIAL LANJUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
  2. Rehabilitasi Sosial Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    1. motivasi dan diagnosis psikososial;
    2. perawatan dan pengasuhan;
    3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    4. layanan akesesibilitas;
    5. bantuan dan asistensi sosial;
    6. bimbingan resosialisasi;
    7. bimbingan lanjut; dan/atau
    8. rujukan.
  3. Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rehabilitasi Sosial Lanjut juga dilakukan dalam bentuk:
    1. terapi fisik;
    2. terapi mental spritual;
    3. terapi psikososial;
    4. terapi untuk penghidupan;
    5. dukungan aksesibilitas; dan/atau
    6. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial.

Pasal 27

  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh unit kerja eselon II yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Lanjut dan UPT.
  2. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. balai besar rehabilitasi vokasional;
    2. balai besar Rehabilitasi Sosial;
    3. balai Rehabilitasi Sosial; dan/atau
    4. loka Rehabilitasi Sosial.
  3. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan dinas sosial setempat, LKS, dan mitra kerja lainnya.

Pasal 28

  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut dilaksanakan melalui Progres.
  2. Progres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) kluster.
  3. Kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    1. Anak;
    2. Penyandang Disabilitas;
    3. TS dan KPO;
    4. Korban Penyalahgunaan NAPZA; dan
    5. Lanjut Usia.

Pasal 29

Progres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

  1. Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA, serta Lanjut Usia;
  2. pendampingan sosial;
  3. dukungan teknis; dan
  4. dukungan aksesibilitas.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas,
TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA,
serta Lanjut Usia

Pasal 30

Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA, serta Lanjut Usia merupakan intervensi yang dilakukan melalui pemberian:

  1. bantuan bertujuan;
  2. pengasuhan dan/atau perawatan sosial;
  3. dukungan keluarga; dan/atau
  4. terapi.

Pasal 31

  1. Bantuan bertujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan upaya untuk mendukung pengembangan dan memberdayakan potensi Anak, Penyandang Disabilitas, TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA, serta Lanjut Usia dan lingkungan agar dapat berfungsi sosial secara aktif dimasyarakat.
  2. Bantuan bertujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa.

Pasal 32

  1. Pengasuhan dan/atau perawatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan yang permanen dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan berperan secara aktif di lingkungan sosialnya.
  2. Pengasuhan dan/atau perawatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan secara individu maupun berkelompok baik yang dilakukan di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga.

Pasal 33

  1. Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan dan/atau perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi.
  2. Dukungan keluarga diberikan dalam bentuk pendampingan kepada keluarga dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial keluarga.

Pasal 34

  1. Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi fisik, mental spritual, psikososial, dan penghidupan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.
  2. Terapi diberikan dalam bentuk terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, dan terapi untuk penghidupan.
  3. Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya.

Pasal 35

  1. Jangka waktu pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut yang dilaksanakan di dalam dan di luar balai besar rehabilitasi vokasional, balai besar Rehabilitasi Sosial, balai Rehabilitasi Sosial dan loka Rehabilitasi Sosial paling lama 6 (enam) bulan.
  2. Jangka waktu pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan asesmen Pekerja Sosial atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendampingan Sosial

Pasal 36

  1. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan praktik pekerjaan sosial dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial.
  2. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial.
  3. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lain dan multidisiplin lainnya.

Pasal 37

  1. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui kegiatan:
    1. pencegahan;
    2. respon kasus;
    3. manajemen kasus; dan
    4. monitoring dan evaluasi.
  2. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk mencegah seseorang mengalami disfungsi sosial.
  3. Respon kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan layanan khusus secara langsung, segera dan dalam jangka waktu pendek.
  4. Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, dan mengoordinasikan pelayanan dan sumber yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan Rehabilitasi Sosial Lanjut dan intervensi lainnya secara komprehensif.
  5. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut.

Bagian Keempat
Dukungan Teknis

Pasal 38

Dukungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Progres bagi PPKS guna meningkatkan kualitas Rehabilitasi Sosial Lanjut.

Pasal 39

Dukungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan kegiatan meliputi:

  1. penyusunan regulasi;
  2. sosialisasi;
  3. rapat koordinasi;
  4. dukungan kemampuan atau peningkatan kapasitas;
  5. dukungan pelaksanaan kewenangan daerah; dan/atau
  6. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kelima
Dukungan Aksesibilitas

Pasal 40

Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan upaya untuk membantu PPKS sehingga memperoleh kemudahan akses terhadap berbagai jenis layanan dengan menghubungkan sistem sumber sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 41

  1. Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan kegiatan meliputi:
    1. dukungan langsung; dan
    2. dukungan tidak langsung.
  2. Dukungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi, layanan, advokasi sosial, dan fasilitasi.
  3. Dukungan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara advokasi sosial kepada pemangku kepentingan.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 42

  1. Sumber daya manusia dalam Rehabilitasi Sosial penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:
    1. Pekerja Sosial;
    2. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
    3. Relawan Sosial; dan
    4. Penyuluh Sosial.
  2. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
  3. Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 43

  1. Setiap Panti Sosial dan pemerintah daerah kabupaten/ kota harus memiliki Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan beban kerja.
  2. Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  3. Sertifikasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi pekerjaan sosial.
  4. Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 44

  1. Setiap pusat kesejahteraan sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
  2. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. karang taruna;
    2. tenaga pelopor perdamaian;
    3. taruna siaga bencana;
    4. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
    5. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
    6. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
    7. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
    8. penyuluh sosial masyarakat.
  3. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
  4. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

BAB V
TANGGUNG JAWAB

Pasal 45

Menteri memiliki tanggung jawab:

  1. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  2. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  3. mengelola anggaran program yang bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara atau sumber- sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. menyusun rencana kerja nasional penyelenggaraan pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial secara berkala dan berkelanjutan;
  5. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  6. memberikan penguatan kepada lembaga penyelenggara pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  7. mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar;
  8. memberikan bimbingan teknis bagi penyelenggara pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  9. melakukan koordinasi bagi penyelenggara pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; dan
  10. melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 46

Gubernur memiliki tanggung jawab:

  1. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan bagi penyelenggara pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial;
  2. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial;
  3. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah provinsi untuk penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial;
  4. menyusun rencana kerja penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial secara berkala dan berkelanjutan;
  5. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial;
  6. memberikan bimbingan teknis kepada Panti Sosial;
  7. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  8. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
  9. membangun sistem rujukan antar organisasi perangkat daerah terkait.

Pasal 47

Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab:

  1. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  2. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  3. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  4. menyusun rencana kerja kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial secara berkala dan berkelanjutan;
  5. melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  6. membuat laporan penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
  7. membangun sistem rujukan antar organisasi perangkat daerah terkait.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

  1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan Rehabilitasi Sosial Dasar di daerah provinsi.
  2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Rehabilitasi Sosial Dasar di daerah kabupaten/kota.
  3. Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai wakil pemerintah pusat:
    1. belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri berdasarkan permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing- masing; atau
    2. tidak melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  4. Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 49

  1. Pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut yang menjadi tanggung jawab Menteri dibebankan pada:
    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial daerah provinsi dibebankan pada:
    1. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial daerah kabupaten/kota dibebankan pada:
    1. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 50

  1. Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
  2. Pemantauan dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung melalui kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Pasal 51

  1. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 52

  1. Evaluasi pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial digunakan sebagai bahan:
    1. penyempurnaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
    2. perencanaan program dan anggaran;
    3. peningkatan mutu layanan Rehabilitasi Sosial; dan
    4. pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 53

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019
  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku

Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi

Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi
Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi
suryaden Kam, 05/20/2021 - 19:27

Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Asistensi Rehabilitasi Sosial diatur dengan Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi.

Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi dicabut, diganti dengan Permensos Nomor 7 tahun 2021 tentang Atensi

Rehabilitasi Sosial dalam Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Sentra Layanan Sosial (Serasi) adalah layanan sosial yang terintegrasi bagi PPKS untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui rujukan atau penyelesaian secara langsung.

Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Program Rehabilitasi Sosial adalah program yang bersifat holistik, sistematik, dan terstandar untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2020 oleh Mensos Juliari P Batubara. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 22 Desember 2020 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Mencabut

Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi mencabut:

  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial;

  2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila;

  3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);

  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);

  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1212);

  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2013 tentang Asistensi Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 411);

  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 899);

  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1410);

  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);

  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780);

  11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 781); dan

  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1677),

dan menyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi adalah

  1. bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi sosial terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, perlu mengatur mengenai pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4916);

  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

  1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

Isi Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

  2. Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

  3. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.

  4. Program Rehabilitasi Sosial adalah program yang bersifat holistik, sistematik, dan terstandar untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

  1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

  2. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

  3. Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang meliputi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial yang bekerja di bidang ATENSI.

  4. Sentra Layanan Sosial yang selanjutnya disebut Serasi adalah layanan sosial yang terintegrasi bagi PPKS untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui rujukan atau penyelesaian secara langsung.

  5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Pasal 2

  1. Program Rehabilitasi Sosial meliputi layanan:

    1. tidak langsung; dan

    2. langsung.

  2. Layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

    1. peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi Rehabilitas Sosial di seluruh sektor masyarakat;

    2. bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan Pendamping Rehabilitasi Sosial;

    3. refleksi kebijakan;

    4. supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;

    5. perumusan pedoman umum dan pedoman operasional;

    6. rapat koordinasi teknis; dan

    7. advokasi sosial.

  3. Layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui ATENSI.

Pasal 3

  1. Sasaran Program Rehabilitasi Sosial terdiri atas 5 (lima) kluster.

  2. Kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. anak;

    2. penyandang disabilitas;

    3. tuna sosial dan korban perdagangan orang;

    4. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan

    5. lanjut usia.

BAB III
PELAKSANAAN ATENSI

Pasal 4

Pelaksanaan ATENSI bertujuan untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam:

  1. memenuhi kebutuhan dan hak dasar;

  2. melaksanakan tugas dan peranan sosial; dan

  3. mengatasi masalah dalam kehidupan.

Pasal 5

  1. Pelaksanaan ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh balai besar/balai/loka Rehabilitasi Sosial.

  2. Dalam melaksanakan ATENSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), balai besar/balai/loka dapat bermitra dengan unit pelaksana teknis daerah dan LKS.

  3. Selain bermitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pelaksana teknis daerah dapat melaksanakan ATENSI secara mandiri.

  4. Pelaksanaan ATENSI secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan supervisi dari Kementerian Sosial.

Pasal 6

ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berbasis:

  1. keluarga;

  2. komunitas; dan/atau

  3. residensial.

Pasal 7

Sasaran ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

  1. individu;

  2. keluarga;

  3. kelompok; dan/atau

  4. komunitas.

Pasal 8

Sasaran ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki kriteria:

  1. kemiskinan;

  2. ketelantaran;

  3. disabilitas;

  4. keterpencilan;

  5. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;

  6. korban bencana; dan/atau

  7. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 9

  1. Layanan ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan prinsip:

    1. holistik;

    2. sistematik;

    3. terstandar;

    4. berbasis hak;

    5. multiprofesi;

    6. multilevel intervensi;

    7. multiaktor kolaborasi;

    8. dinamis;

    9. integratif;

    10. komplementer; dan

    11. berjejaring

  2. Prinsip holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan pelaksanaan ATENSI harus memandang individu PPKS sebagai bagian dari kesatuan sistem biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual.

  3. Prinsip sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan tahapan program ATENSI yang terencana melalui manajemen kasus sehingga dapat dievaluasi outcome dan impactnya.

  4. Prinsip terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memastikan pelaksanaan ATENSI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Prinsip berbasis hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk memastikan pelaksanaan ATENSI memperhatikan norma dan prinsip hak asasi manusia.

  6. Prinsip multiprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk memastikan pelaksanaan ATENSI melibatkan profesi lain guna meningkatkan efektivitas program bagi penerima manfaat.

  7. Prinsip multilevel intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memastikan pelaksanaan ATENSI diberikan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

  8. Prinsip multiaktor kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk memastikan pelaksanaan ATENSI tidak hanya dilaksanakan Pekerja Sosial namun melibatkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya.

  9. Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ATENSI harus memperhatikan segala sesuatu atau kondisi yang berubah, bergerak secara aktif, dan berkembang di masyarakat.

  10. Prinsip integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ATENSI harus mempertimbangkan seluruh aspek PPKS secara satu kesatuan dan bukan terpisahpisah.

  11. Prinsip komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ATENSI harus menyatu dan bersinergi untuk saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan PPKS.

  12. Prinsip berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k untuk memastikan pelaksanaan ATENSI harus mampu memanfaatkan dan bekerja sama dengan potensi sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 10

  1. ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk:

    1. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;

    2. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;

    3. dukungan keluarga;

    4. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;

    5. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan;

    6. bantuan sosial dan asistensi sosial; dan

    7. dukungan aksesibilitas.

  2. Pemberian layanan ATENSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan metode manajemen kasus.

  3. Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan yang kompleks terkait PPKS secara tepat, sistematis, dan tepat waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan.

  4. Proses manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan supervisi pekerjaan sosial oleh Pekerja Sosial.

  5. Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan ATENSI dapat diberikan melalui respon kasus.

Pasal 11

  1. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan PPKS untuk dapat hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial.

  2. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bantuan sosial, bantuan sarana, dan prasarana dasar, serta bantuan kebutuhan dasar lainnya.

  3. Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

    1. sandang dan pangan;

    2. tempat tinggal sementara; dan

    3. akses kesehatan, pendidikan, dan identitas.

Pasal 12

  1. Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan layanan pemenuhan kasih sayang, keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan.

  2. Layanan perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat, mengasuh dan memberikan perhatian yang berkelanjutan, serta memberikan bantuan sarana dan prasarana perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak.

Pasal 13

  1. Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan anak dan/atau perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi.

  2. Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada keluarga dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial keluarga serta memberikan bantuan perlengkapan bagi keluarga atau anggota keluarga.

  3. Dukungan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

    1. keluarga sendiri; dan/atau

    2. keluarga pengganti.

  4. Dukungan terhadap keluarga sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

    1. mediasi keluarga;

    2. preservasi keluarga;

    3. reunifikasi;

    4. lingkar dukungan antarkeluarga;

    5. dukungan kelompok sebaya; dan/atau

    6. temu penguatan anak dan keluarga.

  5. Dukungan terhadap keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

    1. reintegrasi;

    2. fasilitasi pengasuhan oleh keluarga pengganti;

    3. lembaga rujukan berbasis temporary shelter; dan/atau

    4. advokasi sosial.

Pasal 14

  1. Terapi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik.

  2. Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut dan terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan terapi olahraga.

  3. Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan kumpulan terapi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi PPKS dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat.

  4. Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial, serta dukungan alat bantu.

  5. Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan terapi yang menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi.

  6. Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni dengan alam, serta dukungan alat bantu.

Pasal 15

  1. Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e merupakan usaha pemberian keterampilan kepada PPKS agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

  2. Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta mengembangkan jejaring pemasaran.

Pasal 16

  1. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

  2. Asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f merupakan bantuan berupa uang, barang, jasa pelayanan, dan/atau jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan tinggi.

Pasal 17

  1. Dukungan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g merupakan upaya untuk membantu PPKS memperoleh akses yang setara terhadap peralatan, pelayanan publik, serta lingkungan fisik dan nonfisik.

  2. Dukungan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi sosial kepada pemangku kepentingan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas.

Pasal 18

  1. Mekanisme pelaksanaan ATENSI terdiri atas tahapan:

    1. fasilitasi akses;

    2. pendekatan awal dan kesepakatan bersama;

    3. asesmen komprehensif dan berkelanjutan;

    4. perencanaan layanan sosial;

    5. implementasi;

    6. monitoring dan evaluasi; dan

    7. pascalayanan dan terminasi.

  2. Dalam setiap tahapan ATENSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui supervisi pekerjaan sosial.

  3. Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang memiliki kompetensi supervisi pekerjaan sosial.

Pasal 19

Fasilitasi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dapat berasal dari:

  1. rujukan;

  2. laporan pengaduan; dan/atau

  3. penjangkauan kasus.

Pasal 20

Pendekatan awal dan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

  1. asesmen awal;

  2. respon kasus; dan/atau

  3. kesepakatan awal.

Pasal 21

Asesmen komprehensif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi:

  1. medis;

  2. legal;

  3. fisik;

  4. psikososial;

  5. mental;

  6. spiritual;

  7. minat dan bakat;

  8. penelusuran keluarga; dan/atau

  9. aspek lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan masalah.

Pasal 22

Perencanaan layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

  1. pemetaan sistem sumber;

  2. penyusunan rencana layanan sosial; dan

  3. penetapan bersama.

Pasal 23

Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilakukan dengan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial.

Pasal 24

  1. Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f merupakan proses untuk memantau perkembangan aktivitas penyelenggaraan ATENSI.

  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f merupakan aktivitas penilaian secara keseluruhan pelaksanaan ATENSI yang telah dilaksanakan baik meliputi proses maupun indikator ketercapaian layanan program.

  3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang meliputi masukan, proses, keluaran, manfaat, dan dampak.

Pasal 25

  1. Pascalayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g merupakan layanan lanjutan yang diberikan kepada PPKS setelah PPKS selesai mendapat layanan ATENSI.

  2. Layanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan PPKS dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sosialnya dan/atau mendukung lembaga rujukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mantan PPKS.

  3. Pascalayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.

  4. Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g merupakan proses pengakhiran rangkaian program ATENSI dimana terjadi pemutusan layanan antara penyedia layanan dan PPKS.

Pasal 26

  1. Jangka waktu pelaksanaan ATENSI diberikan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial.

  2. Selain berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pelaksanaan ATENSI dapat diberikan berdasarkan hasil:

    1. konferensi kasus bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya; dan/atau

    2. konferensi keluarga yang melibatkan keluarga.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme ATENSI untuk setiap klaster ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam pedoman operasional ATENSI.

BAB IV
SERASI

Pasal 28

  1. Serasi dimaksudkan sebagai wahana bagi PPKS untuk mendapatkan layanan ATENSI secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

  2. Serasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkup nasional dan regional.

Pasal 29

Serasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berfungsi:

  1. peningkatan inklusivitas dan penjangkauan;

  2. penguatan sumber pendanaan rehabilitasi sosial dari pemerintah daerah, masyarakat, LKS, dan/atau swasta.

  3. penanganan keluhan dan kejadian luar biasa yang cepat dan akurat;

  4. penyediaan data tunggal yang aspiratif;

  5. penyediaan Program Rehabilitasi Sosial yang integratif dan saling komplemen dengan program jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin;

  6. kerja sama dan koordinasi program pusat dan daerah yang efektif; dan

  7. layanan sosial yang berbasis sistem.

Pasal 30

Serasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertujuan:

  1. memudahkan akses PPKS terhadap layanan ATENSI dan komunitas;

  2. menjadi layanan sosial lanjutan rujukan;

  3. menjadi layanan sosial responsif;

  4. meningkatkan kapasitas personal dan ketahanan keluarga agar PPKS terpenuhi hak dasarnya dan dalam keluarga; dan

  5. meningkatkan kapasitas unit pelaksana teknis daerah dan LKS dalam peningkatan ketahanan keluarga agar PPKS dapat segera kembali kepada keluarga.

Pasal 31

  1. Serasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh balai besar/balai/loka di lingkungan Kementerian Sosial.

  2. Dalam menjalankan perannya balai besar/balai/loka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan dinas/instansi terkait.

Pasal 32

Pelaksanaan Serasi menggunakan sistem teknologi, komunikasi, dan informasi yang terhubung dengan sistem layanan dan rujukan terpadu di daerah serta sistem informasi layanan sosial dasar yang dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit pelaksana teknis daerah.

Pasal 33

Pelaksanaan Serasi oleh balai besar/balai/loka di lingkungan Kementerian Sosial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam pedoman operasional Serasi.

BAB V
PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL

Pasal 34

  1. ATENSI dilaksanakan oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial.

  2. Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pekerja Sosial.

  3. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan:

    1. tenaga kesejahteraan sosial;

    2. dokter;

    3. terapis;

    4. instruktur;

    5. perawat;

    6. psikolog;

    7. relawan sosial;

    8. penyuluh sosial; dan/atau

    9. tenaga profesional lainnya.

  4. Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

BAB VI
PENDATAAN

Pasal 35

  1. Sumber data penerima layanan ATENSI berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial.

  2. Dalam hal penerima layanan ATENSI tidak terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), layanan tetap dapat diberikan dengan ketentuan penerima layanan ATENSI harus segera dilaporkan ke dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, atau Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Pasal 36

Tata cara pendaftaran PPKS dalam data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB

Pasal 37

Menteri memiliki tanggung jawab:

  1. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan ATENSI;

  2. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan ATENSI;

  3. mengelola anggaran program yang bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  4. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI;

  5. memberikan penguatan kepada lembaga penyelenggara pelaksanaan ATENSI;

  6. mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan ATENSI;

  7. memberikan bimbingan teknis bagi penyelenggara pelaksanaan ATENSI;

  8. melakukan koordinasi bagi penyelenggara pelaksanaan ATENSI; dan

  9. melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 38

Gubernur memiliki tanggung jawab:

  1. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan ATENSI di daerah;

  2. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah provinsi untuk penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah;

  3. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah;

  4. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan layanan ATENSI di daerah kabupaten/kota;

  5. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan

  6. membangun sistem rujukan antarperangkat daerah terkait.

Pasal 39

Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab:

  1. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan ATENSI di daerah kabupaten/kota;

  2. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah kabupaten/kota;

  3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah kabupaten/kota;

  4. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan

  5. membangun sistem rujukan antarperangkat daerah terkait.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

  1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan ATENSI di daerah provinsi.

  2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan ATENSI di daerah kabupaten/kota.

  3. Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai wakil pemerintah pusat:

    1. belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri berdasarkan permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau

    2. tidak melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

  4. Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 41

  1. Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan ATENSI.

  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung melalui kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan ATENSI.

Pasal 42

  1. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan ATENSI dan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 43

  1. Evaluasi pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

  2. Hasil evaluasi pelaksanaan ATENSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan:

    1. penyempurnaan ATENSI;

    2. perencanaan program dan anggaran;

    3. peningkatan mutu layanan Rehabilitasi Sosial; dan

    4. pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 44

Gubernur dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai pelaksanaan ATENSI sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 45

  1. Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI yang menjadi tanggung jawab Menteri dibebankan pada:

    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI di panti sosial daerah provinsi dibebankan pada:

    1. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan

    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial;

  2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila;

  3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);

  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);

  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1212);

  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2013 tentang Asistensi Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 411);

  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapandengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 899);

  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1410);

  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);

  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780);

  11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 781); dan

  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1677),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2020 oleh Mensos Juliari P Batubara. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 22 Desember 2020 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi dicabut, diganti dengan Permensos Nomor 7 tahun 2021 tentang Atensi

Lampiran Ukuran
Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi (167.25 KB) 167.25 KB
Peraturan Menteri Kultur Tidak Berlaku Dicabut

Permensos 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial

Permensos 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial
Permensos 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial
suryaden Kam, 05/20/2021 - 12:19

Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Saat ini Pekerja Sosial untuk melakukan praktik harus terdaftar, praktik dan izin pekerja sosial diatur dengan Permensos 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial.

Registrasi dalam Permensos 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di organisasi Pekerja Sosial. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi.

Pekerja Sosial (Peksos) harus memiliki sertifikat kompetensi. Yang dimaksud sertifikat kompetensi dalam Permensos 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mengacu pada standar kompetensi.

Apa itu SIPPS?. Menurut Permensos 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial Surat Izin Praktik Pekerja Sosial yang disingkat SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pekerja Sosial sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial ditetapkan di Jakarta oleh Mensos Juliari Batubara pada tanggal 4 Desember 2020 di Jakarta. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2020.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1642. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan Permensos 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 33 ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

  3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

Isi Permensos Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK PEKERJA SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

  2. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

  3. Pekerja Sosial Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri adalah Pekerja Sosial Warga Negara Indonesia lulusan pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Pekerja Sosial Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial WNA adalah Pekerja Sosial yang bukan warga negara Indonesia lulusan pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

  1. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mengacu pada standar kompetensi.

  2. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di organisasi Pekerja Sosial.

  3. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi.

  4. Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap Pekerja Sosial yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.

  5. Surat Izin Praktik Pekerja Sosial yang selanjutnya disingkat SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pekerja Sosial sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial.

  6. Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan hukum.

  7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

  8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II
REGISTRASI

Pasal 2

  1. Setiap Pekerja Sosial yang melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial wajib memiliki STR.

  2. STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Organisasi Pekerja Sosial.

  3. STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format ditetapkan oleh Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 3

Untuk memperoleh STR Pekerja Sosial harus memenuhi persyaratan:

  1. memiliki Sertifikat Kompetensi;

  2. memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan rohani;

  3. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Pekerja Sosial; dan

  4. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

Pasal 4

  1. Setiap Pekerja Sosial mengajukan permohonan STR melalui aplikasi dalam jaringan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

  2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pekerja Sosial harus melengkapi paling sedikit:

    1. kartu tanda penduduk; dan

    2. pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah.

  3. STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik.

  4. Proses penerbitan STR harus dapat diakses masyarakat menggunakan teknologi sistem informasi.

  5. Dalam hal STR belum dapat diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Organisasi Pekerja Sosial mengirimkan STR kepada pemohon ke alamat korespondensi yang tercantum dalam aplikasi dalam jaringan.

Pasal 5

  1. STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.

  2. Persyaratan untuk Registrasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. memiliki STR lama;

    2. memiliki Sertifikat Kompetensi;

    3. memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan rohani;

    4. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial; dan

    5. telah mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial.

  3. Persyaratan telah mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibuktikan dengan melampirkan:

    1. keterangan praktik dari institusi/lembaga tempat bekerja atau SIPPS yang masih berlaku bagi Pekerja Sosial yang praktik mandiri;

    2. surat keterangan/sertifikat telah mengikuti pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan yang terkait dengan pengembangan profesi Pekerja Sosial; dan

    3. fotokopi bukti keanggotaan dalam Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 6

  1. Registrasi Ulang untuk memperoleh STR dilakukan melalui aplikasi dalam jaringan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

  2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial harus melengkapi paling sedikit:

    1. kartu tanda penduduk; dan

    2. pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah.

  3. STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik.

  4. Proses penerbitan STR harus dapat diakses masyarakat menggunakan teknologi sistem informasi.

  5. Dalam hal STR belum dapat diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Organisasi Pekerja Sosial mengirimkan STR kepada pemohon ke alamat korespondensi yang tercantum dalam aplikasi dalam jaringan.

Pasal 7

STR tidak berlaku karena:

  1. habis masa berlakunya dan Pekerja Sosial tidak mendaftar ulang;

  2. atas permintaan sendiri;

  3. meninggal dunia; atau

  4. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan secara resmi melalui surat tertulis mengenai pengunduran diri yang ditandatangani di atas meterai cukup.

Pasal 9

  1. Meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan kematian dari desa/kelurahan/nama lain atau rumah sakit pemerintah.

  2. Pengurus daerah Organisasi Pekerja Sosial harus melaporkan anggota yang meninggal dunia kepada pengurus pusat Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 10

  1. Dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

    1. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; dan

    2. melanggar kode etik profesi.

  2. Dipidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan fotokopi amar putusan pengadilan.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai melanggar kode etik profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 11

  1. Organisasi Pekerja Sosial harus memiliki data anggota yang teregistrasi.

  2. Data anggota yang teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengembangan profesi Pekerja Sosial secara berkala.

BAB III
REGISTRASI PEKERJA SOSIAL LULUSAN LUAR NEGERI

Pasal 12

  1. Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri yang akan melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia harus dilakukan evaluasi dan/atau verifikasi oleh Organisasi Pekerja Sosial.

  2. Evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

    1. bukti penyetaraan ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

    2. surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan Sertifikat Kompetensi;

    3. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Pekerja Sosial;

    4. surat keterangan kondisi jasmani dan rohani; dan

    5. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

Pasal 13

Program adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertujuan untuk:

  1. melaksanakan evaluasi kesetaraan kompetensi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri berdasarkan standar kompetensi Pekerja Sosial;

  2. menyesuaikan kemampuan Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri berdasarkan standar kompetensi Pekerja Sosial;

  3. menyesuaikan sikap, perilaku, dan etika Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang sesuai dengan kondisi sosialkultural terkait dengan masalah sosial yang sering dijumpai di Indonesia; dan

  4. memahami standar Praktik Pekerjaan Sosial yang berlaku di Indonesia.

Pasal 14

Program adaptasi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Organisasi Pekerja Sosial dengan melampirkan:

  1. fotokopi bukti penyetaraan ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi:

  2. fotokopi kartu tanda penduduk Indonesia;

  3. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;

  4. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  5. pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah; dan

  6. fotokopi bukti keanggotan dalam Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 15

  1. Organisasi Pekerja Sosial melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas permohonan diterima.

  2. Untuk keperluan verifikasi keabsahan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Pekerja Sosial dapat meminta klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terhadap pengakuan institusi pendidikan pekerjaan sosial luar negeri yang menerbitkan ijazah dan transkrip Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri yang mengajukan permohonan mengikuti program adaptasi.

Pasal 16

  1. Untuk penyetaraan kompetensi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri, Organisasi Pekerja Sosial menetapkan:

    1. materi muatan;

    2. jangka waktu; dan

    3. institusi pendidikan tempat pelaksanaan.

  2. Materi muatan penyetaraan kompetensi harus sesuai dengan standar kompetensi Pekerja Sosial.

Pasal 17

  1. Registrasi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri untuk memperoleh STR dilakukan melalui aplikasi dalam jaringan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

  2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri harus melengkapi paling sedikit:

    1. kartu tanda penduduk; dan

    2. pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah.

  3. STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik.

  4. Proses penerbitan STR harus dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Dalam hal STR belum dapat diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Organisasi Pekerja Sosial mengirimkan STR kepada pemohon ke alamat korespondensi yang tercantum dalam aplikasi dalam jaringan.

BAB IV
REGISTRASI PEKERJA SOSIAL WNA

Pasal 18

  1. Pekerja Sosial WNA dapat melakukan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia.

  2. Pekerja Sosial WNA yang melakukan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.

  3. Selain surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pekerja Sosial WNA yang melakukan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia harus memiliki surat izin menetap sementara.

  4. Pekerja Sosial WNA yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STR sementara oleh Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 19

  1. STR sementara dapat diberikan kepada Pekerja Sosial WNA yang melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang bersifat sementara di Indonesia.

  2. STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 20

  1. Pekerja Sosial WNA mengajukan permohonan STR sementara kepada Organisasi Pekerja Sosial dengan melampirkan:

    1. daftar riwayat hidup;

    2. surat keterangan pengalaman kerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut dari institusi/lembaga tempat bekerja sesuai dengan kompetensi di bidang pekerjaan sosial;

    3. salinan ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:

      1. telah dilegalisasi oleh institusi pendidikan pekerjaan sosial yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan pekerjaan sosial yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan

      2. bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan pekerjaan sosial yang menerbitkan ijazah;

    4. salinan STR atau surat keterangan telah teregistrasi sebagai Pekerja Sosial atau Pekerja Sosial spesialis yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh badan yang membidangi pekerjaan sosial yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Pekerjaan Sosial;

    5. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Organisasi Pekerja Sosial yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Pekerjaan Sosial;

    6. surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan Praktik Pekerjaan Sosial serta mengikuti pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Pekerjaan Sosial;

    7. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Pekerja Sosial;

    8. surat pernyataan bermeterai mengenai penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi Organisasi Pekerja Sosial; dan

    9. pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah.

  2. Seluruh dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

  3. Bagi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan dokumen tersebut.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai format daftar riwayat dan permohonan STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 21

Pengajuan permohonan STR sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan setelah Pekerja Sosial WNA mendapatkan surat izin kerja dan surat izin menetap sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
IZIN PRAKTIK

Pasal 22

  1. Pekerja Sosial yang menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial mandiri wajib memiliki izin.

  2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPPS.

  3. SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat Pekerja Sosial menjalankan praktik mandirinya.

  4. Untuk mendapatkan SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pekerja Sosial harus melampirkan:

    1. salinan STR yang masih berlaku; dan

    2. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan tempat Pekerja Sosial berpraktik.

  5. SIPPS masih berlaku apabila:

    1. STR masih berlaku; dan

    2. Pekerja Sosial berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPPS.

Pasal 23

  1. SIPPS hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik mandiri.

  2. SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja Sosial paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik mandiri.

  3. SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 24

SIPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku karena:

  1. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. habis masa berlakunya;

  3. atas permintaan Pekerja Sosial; atau

  4. Pekerja Sosial meninggal dunia.

Pasal 25

  1. Tata cara pengajuan SIPPS dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada dinas sosial/perangkat daerah yang melayani perizinan terpadu dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

  2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial harus melengkapi paling sedikit:

    1. kartu tanda penduduk; dan

    2. pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah.

  3. SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

  4. Proses penerbitan SIPPS harus dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pekerja Sosial yang telah mendapatkan SIPPS wajib menginformasikan kepada Organisasi Pekerja Sosial dengan tembusan kepada Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. kartu anggota Pekerja Sosial yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kartu anggota Pekerja Sosial berakhir; dan

  2. izin praktik yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin praktik Pekerja Sosial berakhir; dan

  3. permohonan izin praktik yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 87/HUK/2003 tentang Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial; dan

  2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1398),

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial yang ditetapkan di Jakarta oleh Mensos Juliari Batubara pada tanggal 4 Desember 2020 di Jakarta. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2020.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1642. Agar setiap orang mengetahuinya. Semoga bermanfaat.

Peraturan Menteri Kultur Tata Cara Berlaku

Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS

Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS
Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS
jogloabang Rab, 11/11/2020 - 12:42

LKS dalam termin pekerjaan sosial adalah kepanjangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial. LKS diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS adalah pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial mencabut Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial.

Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS merupakan pedoman bagi masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dimana Lembaga Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat dapat memiliki arah dan terpadu dengan yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah serta berkelanjutan. Lembaga Kesejahteraan Sosial, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2011 oleh Mensos Salim Segaf Al Jufri. Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS diundangkan Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 28 Desember 2011 di Jakarta. Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913, agar setiap orang mengetahuinya.

Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS

Latar Belakang

Pertimbangan Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS adalah:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu disusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial;

  2. bahwa untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui lembaga kesejahteraan sosial perlu adanya pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

  1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

  1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota;

  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Isi Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Lembaga Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

  2. LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.

  3. LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan sebagai badan hukum.

  4. LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.

  5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

  6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

  7. Tipologi LKS adalah pengelompokan atau pembagian tipe LKS berdasarkan karakteristik.

BAB II
TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pendirian LKS sebagai wujud peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Kedudukan, Peran dan Fungsi, Lingkup Wilayah dan Tipologi, Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan LKS, Sumber Daya, Koordinasi, Kewenangan, Pendanaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi, Penghargaan dan Dukungan, dan Sanksi Administratif.

BAB III
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI

Pasal 4

LKS berkedudukan baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang bersifat otonom dan mandiri.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial LKS mempunyai peran :

  1. mencegah terjadinya masalah sosial;

  2. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan

  3. menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.

Pasal 6

LKS mempunyai fungsi sebagai mitra Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB IV
LINGKUP WILAYAH DAN TIPOLOGI

Bagian Kesatu
Lingkup Wilayah

Pasal 7

  1. Lingkup wilayah kegiatan LKS dapat meliputi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

  2. LKS yang lingkup wilayahnya meliputi nasional menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial lebih dari 1 (satu) provinsi.

  3. LKS yang lingkup wilayahnya meliputi provinsi menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.

  4. LKS yang lingkup wilayahnya meliputi kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial pada 1 (satu) kabupaten/kota di provinsi setempat.

Bagian Kedua
Tipologi

Pasal 8

  1. LKS sesuai tipologi dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya.

  2. Tipologi LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

    1. LKS tipe D/Embrio;

    2. LKS tipe C/Tumbuh;

    3. LKS tipe B/Berkembang; dan

    4. LKS tipe A/Mandiri.

Pasal 9

  1. LKS tipe D/Embrio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, memiliki kriteria:

    1. belum memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan;

    2. masih perlu bantuan untuk memenuhi standar minimal;

    3. perolehan nilai di bawah 40,0 %.

  2. LKS tipe C/Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, memiliki kriteria :

    1. telah memenuhi sebagian standar kelembagaan dan pelayanan;

    2. masih perlu pendampingan untuk pengembangannya;

    3. perolehan nilai antara 40,0 % - 60,0 %.

  3. LKS tipe B/Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, memiliki kriteria :

    1. telah memenuhi sebagian besar standar kelembagaan dan pelayanan;

    2. memiliki potensi untuk dikembang-tingkatkan;

    3. perolehan nilai antara 60 % - 80 %.

  4. LKS tipe A/Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, memiliki kriteria:

    1. telah memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan;

    2. tidak bergantung pada bantuan Pemerintah;

    3. dapat dijadikan contoh;

    4. perolehan nilai diatas 80 %.

Pasal 10

  1. Tipologi LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh instansi di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.

  2. Penetapan tipologi LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian LKS.

  3. Pedoman Pelaksanaan Penilaian LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PERIZINAN LKS

Bagian Kesatu
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran LKS

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

LKS dalam menyelenggarakan kegiatannya harus berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memiliki status:

  1. tidak berbadan hukum; atau

  2. berbadan hukum.

Pasal 13

  1. LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib mendaftar kepada kementerian atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.

  2. Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:

    1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;

    2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di provinsi, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;

    3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten/kota.

  3. Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

  4. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pasal 14

  1. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran.

  2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Pasal 15

  1. Persyaratan bagi LKS untuk melakukan pendaftaran yaitu harus mempunyai :

    1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

    2. keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;

    3. struktur organisasi lembaga; dan

    4. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota.

  2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mempunyai :

    1. program kerja di bidang kesejahteraan sosial;

    2. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;

    3. sumber daya manusia; dan

    4. kelengkapan sarana dan prasarana.

Paragraf 2
LKS yang Tidak Berbadan Hukum

Pasal 16

LKS yang tidak berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga harus mempunyai nota pendirian yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa, camat, atau bupati/walikota.

Pasal 17

Tata cara pendaftaran bagi LKS yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebagai berikut :

  1. mengajukan permohonan untuk pendaftaran LKS kepada bupati/walikota c.q. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota;

  2. pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

  3. permohonan pendaftaran LKS beserta lampirannya diproses lebih lanjut oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota dengan melakukan :

    1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan

    2. penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen.

  4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan/atau verifikasi atas permohonan dimaksud;

  5. penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam hal:

    1. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;

    2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; atau

    3. LKS memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  6. dalam hal permohonan pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota menerbitkan surat tanda bukti pendaftaran dengan tembusan yang disampaikan kepada :

    1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

    2. gubernur c.q. instansi sosial provinsi setempat; dan

    3. bupati/walikota c.q. instansi sosial kabupaten/kota setempat.

Paragraf 3
LKS yang Berbadan Hukum

Pasal 18

LKS yang berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga harus mempunyai:

  1. akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum; dan

  2. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 19

  1. Tata cara pendaftaran LKS yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, sebagai berikut :

    1. mengajukan permohonan pendaftaran kepada bupati/walikota, gubernur, atau Menteri sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.

    2. pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

    3. permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh instansi sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial setempat atau Kementerian Sosial dengan mengadakan :

      1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan

      2. peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi LKS.

    4. bupati/walikota, gubernur, atau Menteri dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan atau verifikasi atas permohonan dimaksud;
    5. penolakan atas permohonan LKS dilakukan dalam hal:

      1. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;

      2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.

    6. dalam hal permohonan diterima, maka Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pendaftaran pendirian dengan tembusan disampaikan kepada:

      1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; dan/atau

      2. Gubernur c.q. intansi sosial provinsi setempat.

  2. Pendaftaran oleh LKS yang berbadan hukum di Kementerian Sosial dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dilakuan sesuai dengan lingkup wilayah kerja dan/atau jangkauan pelayanan LKS.

Pasal 20

Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan Pasal 19 ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua
Perizinan LKS

Pasal 21

Perizinan LKS ditujukan bagi LKS asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Pasal 22

  1. LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus berbentuk badan hukum dan berasal atau berkedudukan atau terdaftar di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

  2. LKS Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

Pasal 23

Permohonan izin operasional oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen :

  1. status LKS Asing sebagai badan hukum;

  2. proposal kerjasama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan;

  3. keterangan mengenai mitra kerja lokal;

  4. rancangan perjanjian kerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan

  5. surat izin prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 24

  1. Persetujuan atau penolakan Menteri terhadap permohonan izin operasional yang diajukan oleh LKS Asing harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

  2. Jika permohonan izin operasional diterima, Menteri menerbitkan izin operasional bagi LKS Asing untuk dapat melaksanakan kegiatannya di Indonesia.

  3. Dalam hal permohonan izin operasional LKS Asing ditolak, Menteri menyampaikan penolakan tersebut secara tertulis.

Pasal 25

  1. LKS Asing yang memperoleh persetujuan izin operasional dari Menteri wajib membuat perjanjian kerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

  2. Pembuatan perjanjian kerjasama antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 26

Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada LKS Asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Pasal 27

LKS Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di Indonesia kepada Menteri dan gubernur atau bupati/walikota secara berkala.

Pasal 28

Perpanjangan izin operasional LKS Asing diberikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota setempat.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasional LKS Asing diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI
SUMBER DAYA DAN STANDAR LKS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

  1. LKS dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus didukung oleh sumber daya yang meliputi:

    1. sumber daya manusia;

    2. sarana dan prasarana; dan

    3. sumber pendanaan.

  2. Selain didukung oleh sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKS harus memenuhi standar LKS.

  3. Standar LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 31

Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan secara terkoordinasi antar LKS melalui lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

Pasal 32

Kementerian Sosial, pemerintahan daerah provinsi, dan/atau pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pasal 33

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilaksanakan melalui kegiatan jaringan kemitraan.

BAB VIII
KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

  1. Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan LKS.

  2. Kewenangan penyelenggaraan LKS oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

  3. Kewenangan penyelenggaraan LKS oleh pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur.

  4. Kewenangan penyelenggaraan LKS oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati/walikota.

Bagian Kedua
Pemerintah

Pasal 35

Menteri dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan :

  1. menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;

  2. menyediakan data LKS secara nasional;

  3. merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan LKS;

  4. menetapkan standar pelayanan kesejahteraan sosial;

  5. peningkatan kelembagaan;

  6. pendayagunaan kemitraan dengan LKS asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;

  7. pembinaan dan pengawasan;

  8. pemantauan dan evaluasi;

  9. koordinasi antar lembaga/LKS di tingkat nasional;

  10. pemberian fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan dan pelayanan LKS; dan

  11. menerbitkan izin operasional bagi LKS Asing setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Bagian Ketiga
Provinsi

Pasal 36

Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan:

  1. mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LKS;

  2. menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;

  3. menyediakan data LKS;

  4. melaksanakan kebijakan LKS;

  5. pemberian rekomendasi pendirian LKS;

  6. pemberian rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi;

  7. penguatan kapasitas kelembagaan;

  8. pendayagunaan kemitraan dengan LKS asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;

  9. pembinaan dan pengawasan terhadap LKS kabupaten/kota;

  10. pemantauan dan evaluasi terhadap LKS kabupaten/kota;

  11. melakukan kerjasama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan LKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  12. memberikan izin teknis kepada LKS Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Bagian Keempat
Kabupaten/Kota

Pasal 37

Bupati/walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS mempunyai kewenangan :

  1. mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LKS;

  2. menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya 1 (satu) kabupaten/kota;

  3. melaksanakan pendataan;

  4. merumuskan dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS kabupaten/kota;

  5. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS;

  6. pemberian rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi;

  7. penguatan kapasitas kelembagaan;

  8. pendayagunaan kemitraan dengan LKS asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;

  9. pembinaan dan pengawasan;

  10. pemantauan dan evaluasi;

  11. koordinasi antar lembaga/LKS;

  12. pemberian fasilitasi untuk pengembangan pendayagunaan sarana dan prasarana kelembagaan dan pelayanan LKS; dan

  13. memberikan izin teknis kepada LKS Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 38

  1. Sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan LKS meliputi :

    1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

    2. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;

    3. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;

    4. sumbangan masyarakat;

    5. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial;

    6. bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

    7. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Penyediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 39

  1. Setiap LKS wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun mengenai penyelenggaraan kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana LKS.

  2. Bupati/walikota wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan LKS didaerahnya kepada Gubernur.

  3. Gubernur wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan LKS di daerahnya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.

  4. Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap tahun.

  5. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 40

  1. Menteri melakukan pembinaan terhadap LKS dalam melaksanakan program kegiatan LKS di provinsi.

  2. Gubernur melakukan pembinaan terhadap LKS dalam melaksanakan program kegiatan LKS di kabupaten/kota.

Pasal 41

Pembinaan teknis di provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dibawah koordinasi gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 42

  1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan LKS dilakukan oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut :

    1. Pemerintah oleh Menteri;

    2. provinsi oleh gubernur;

    3. kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

  2. Masyarakat memiliki kesempatan untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja LKS yang berada di lingkup wilayahnya.

  3. Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk pengaduan oleh masyarakat terhadap kinerja LKS.

BAB XII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 43

  1. Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah- langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan LKS, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan.

  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan LKS.

  3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program, dan pengembangan LKS.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 44

  1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan pengembangan LKS dilakukan setiap akhir tahun oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan pengembangan LKS digunakan berbagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Pasal 45

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaran LKS.

BAB XIII
PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Pasal 46

  1. LKS yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari pemerintah.

  2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalancana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

LKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 48

  1. LKS Asing yang tidak mempunyai izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau tidak mempunyai izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa :

    1. peringatan tertulis;

    2. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

    3. denda administratif.

  2. LKS Asing yang tidak melaporkan kergiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa :

    1. peringatan tertulis;

    2. penghentian sementara dari kegiatan;

    3. denda administratif; dan/atau

    4. pencabutan izin.

  3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) huruf a, dan Pasal 48 ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

Pasal 50

Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 51

Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tidak dipatuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersangkutan dikenakan denda administratif.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Semua LKS yang sudah ada pada saat ditetapkannya Peraturan ini dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan ini dibuat sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur mengenai Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 56

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

[ Gambar Social Welfare by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images ]

Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
(Permensos LKS)

Lampiran Ukuran
Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS (91.1 KB) 91.1 KB
Peraturan Menteri Pedoman Kultur Berlaku

Permensos 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE untuk Penanganan Fakir Miskin

Permensos 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE untuk Penanganan Fakir Miskin
Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin
jogloabang Sen, 07/08/2019 - 13:58

Permensos 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE untuk Penanganan Fakir Miskin berisikan gagasan Pemberian UEP kepada KUBE sebagai upaya untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Isu-isu penting dalam Permensos 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE untuk Penanganan Fakir Miskin yaitu Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Gagasan solutif yang diberikan dalam Permensos 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE untuk Penanganan Fakir Miskin adalah Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penanganan Fakir Miskin dan program-program dalam Permensos 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE untuk Penanganan Fakir Miskin memerlukan Pendamping Sosial KUBE. Pendamping Sosial KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif atau UEP yang dimaksud dalam Permensos 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE untuk Penanganan Fakir Miskin adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Digantikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin diteken Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 6 Maret 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 269 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumhkam RI pada tanggal 12 Maret 2019 di Jakarta.

Permensos 2 tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin

Latar Belakang

Latar belakang pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin, adalah:

  1. bahwa untuk melaksanakan peningkatan kapasitas fakir miskin dalam mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu diberikan bantuan sosial permodalan melalui kelompok usaha bersama;
  2. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;

Dasar Hukum

Melandasi terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1517);
  11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126);

Isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

Berikut adalah isi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
  2. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
  3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  4. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
  5. Pendamping Sosial KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.
  6. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Pasal 2

Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

BAB II
PEMBENTUKAN KUBE

Pasal 3

  1. KUBE dibentuk dengan kriteria:
    1. mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
    2. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/nama lain dalam kecamatan yang sama; dan
    3. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
  2. Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga.
  3. Pengurus KUBE terdiri atas:
    1. ketua;
    2. sekretaris;
    3. bendahara; dan
    4. anggota.
  4. Pengurus KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.
  5. Pembentukan KUBE difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

  1. Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
  2. Anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masuk dalam data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 5

Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi syarat:

  1. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
  2. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
  3. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri; dan
  4. memiliki potensi dan keterampilan.

Pasal 6

  1. Pembentukan KUBE diajukan oleh kelompok masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  2. Pembentukan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu pendamping sosial KUBE.
  3. Dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.vDinas sosial daerah kabupaten/kota mengusulkan calon KUBE berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi.

Pasal 7

  1. Keanggotaan KUBE berakhir apabila:
    1. meninggal dunia;
    2. mengundurkan diri;
    3. tidak aktif secara permanen;
    4. pindah ke kecamatan lain;
    5. tidak menaati aturan dalam kelompok;
    6. sakit permanen sehingga tidak bisa beraktifitas; dan/atau
    7. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota melalui Pendamping Sosial KUBE.

Pasal 8

  1. Anggota KUBE mempunyai hak:
    1. memilih/dipilih menjadi pengurus;
    2. mengemukakan pendapat dan gagasan;
    3. mengelola usaha dan/atau kegiatan;
    4. mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
    5. menerima bagian dari hasil usaha; dan
    6. ikut merumuskan aturan kelompok.
  2. Anggota KUBE berkewajiban:
    1. mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
    2. menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
    3. memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat UEP;
    4. aktif dalam proses usaha KUBE;
    5. membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
    6. menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
    7. menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

BAB III
PENDAMPING SOSIAL KUBE

Pasal 9

Pendamping sosial KUBE mempunyai tugas membantu:

  1. membentuk KUBE;
  2. memverifikasi calon penerima bantuan;
  3. menyiapkan calon penerima bantuan;
  4. menyiapkan rencana anggaran biaya;
  5. memberikan bimbingan teknis kepada KUBE;
  6. memberikan bimbingan motivasi sosial;
  7. mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE;
  8. memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  9. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

Pasal 10

  1. Pendamping Sosial KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berasal dari:
    1. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
    2. pekerja sosial masyarakat;
    3. pengurus karang taruna;
    4. pengurus lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
    5. tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.
  2. Rekrutmen Pendamping Sosial KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja eselon II yang menangani KUBE.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendamping Sosial KUBE diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

BAB IV
PEMANFAATAN UEP

Pasal 11

  1. UEP diberikan kepada KUBE berupa uang.
  2. UEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kelompok.

Pasal 12

  1. UEP dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas yang dijalankan oleh KUBE.
  2. Pemanfaatan UEP oleh KUBE dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah.
  3. Pemanfaatan UEP tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, serta kegiatan politik dan hal lain yang tidak terkait dengan produktivitas KUBE.

BAB V
MEKANISME PERMOHONAN DAN PENCAIRAN UEP

Bagian Kesatu
Mekanisme Permohonan

Pasal 13

Permohonan UEP dapat diajukan oleh:

  1. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; atau
  2. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

  1. Permohonan UEP yang diajukan oleh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mekanisme:
    1. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial mengajukan permohonan UEP berupa proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan persetujuan dari lurah/kepala desa/nama lain;
    2. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi anggota KUBE calon penerima UEP berdasarkan data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta jenis usaha dari KUBE;
    3. hasil verifikasi dan validasi beserta proposal disampaikan secara tertulis oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial cq. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau kepala unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
    4. unit kerja eselon II yang menangani KUBE melakukan seleksi terhadap anggota KUBE dan jenis usaha sesuai proposal sebagaimana dimaksud pada huruf e;
    5. unit kerja eselon II yang menangani KUBE menetapkan lokasi dan KUBE penerima UEP;
    6. dinas sosial daerah kabupaten/kota harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerimaan program dengan bermaterai cukup;
    7. hasil penetapan lokasi dan KUBE penerima UEP disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi; dan
    8. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada KUBE penerima UEP.
  2. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerimaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penyaluran UEP

Pasal 15

Penyaluran UEP kepada KUBE dilakukan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mengatur tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara atau lembaga.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan

Pasal 16

  1. Pencairan UEP dilakukan setelah KUBE membuat rencana anggaran biaya penggunaan UEP yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara dengan disetujui oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  2. Pencairan UEP kepada KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pejabat pembuat komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.
  3. Pencairan UEP kepada KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank penyalur kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permohonan dan pencairan UEP diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 18

Sumber pendanaan UEP kepada KUBE dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. dana hibah dalam negeri; dan/atau
  4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelanggaran, hambatan, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

  1. Laporan disampaikan oleh ketua kelompok KUBE kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau kepala unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. laporan keuangan; dan
    2. laporan pelaksanaan KUBE.
  3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial dengan melampirkan:
    1. foto kopi perjanjian kerja sama;
    2. realisasi rencana anggaran biaya;
    3. kuitansi dan faktur;
    4. foto kopi buku tabungan; dan
    5. persyaratan lain yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mengatur tentang belanja Bantuan Sosial pada kementerian atau lembaga.
  4. Laporan pelaksanaan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    1. aspek sosial;
    2. aspek kelembagaan manajemen; dan
    3. perkembangan usaha.
  5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 22

  1. KUBE yang berprestasi diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau dana pembinaan untuk menambah modal KUBE.
  2. Pendamping KUBE yang berprestasi diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau dana pembinaan.
  3. Usulan pemberian penghargaan diajukan oleh unit kerja eselon II yang menangani KUBE.
  4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Sosial atau Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
  5. Syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2019

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASAMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 269

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku

Permensos 2 tahun 2021 tentang KPD

Permensos 2 tahun 2021 tentang KPD
Permensos 2 tahun 2021 tentang KPD
suryaden Kam, 10/21/2021 - 23:48

Kementerian Sosial menerbitkan Permensos 2 tahun 2021 tentang KPD karena Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum bagi masyarakat dan para penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Apakah itu Kartu Penyandang Diabilitas (KPD)?

Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Siapa yang berhak mendapatkan Kartu Penyandang Diabilitas?

Penerbitan KPD bertujuan untuk memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan termasuk konsesi dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Menteri Sosial menetapkan data nasional Penyandang Diabilitas. Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD.

Bagaimana cara mendaftar Data Nasional Penyandang Disabilitas?

  1. Tata cara pendaftaran bagi Penyandang Disabilitas untuk terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas dilakukan secara online di laman resmi kemsos.go.id maupun offline kepada lurah atau kepala desa.

  2. Secara offline, Penyandang Disabilitas mengisi form di Desanya dengan melampirkan:

    1. formulir pendaftaran;

    2. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu keluarga;

    3. surat keterangan bukti disabilitas yang ditandatangani oleh petugas kesehatan setempat atau pekerja sosial; dan

    4. foto diri terbaru.

  3. Jika Penyandang Disabilitas tidak mampu mendaftarkan diri secara langsung kepada lurah atau kepala desa atau nama lain dapat dibantu oleh petugas dinas sosial atau orang lain disertai dengan surat tugas atau surat kuasa dari Penyandang Disabilitas. Orang lain sebagaimana dimaksud meliputi:

    1. keluarga/wali;

    2. perangkat desa atau kelurahan atau nama lain;

    3. pekerja sosial;

    4. tenaga kesejahteraan sosial; atau

    5. organisasi Penyandang Disabilitas.

     

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2021 oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 22 April 2021.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Sosial
Nomor 2 Tahun 2021
tentang
Kartu Penyandang Disabilitas

Mencabut

Permensos 2 tahun 2021 tentang KPD mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1730.

Latar Belakang

Pertimbangan Permensos 2 tahun 2021 tentang KPD, adalah:

  1. bahwa untuk meningkatkan pelayanan bagi para penyandang disabilitas, perlu mengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum bagi masyarakat dan para penyandang disabilitas;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Kartu Penyandang Disabilitas;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 2 tahun 2021 tentang KPD, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

  9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

  10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

  11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

Isi Permensos tentang KPD

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KARTU PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

  2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

  3. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

  4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

  1. Penerbitan KPD bertujuan untuk memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan termasuk konsesi dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

  2. Untuk memperoleh akses layanan termasuk konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENETAPAN, PENERBITAN, DAN PENDISTRIBUSIAN KPD

Pasal 3

  1. Penerima KPD merupakan Penyandang Disabilitas yang telah terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas.

  2. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.

  3. Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

  4. Data nasional Penyandang Disabilitas yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.

  5. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan nama dan alamat.

  6. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

  1. Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD.

  2. KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

  3. KPD yang diterbitkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor register disabilitas.

  4. Penerbitan KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penomoran register disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

  1. Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas atau mengalami perubahan data dapat secara langsung mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.

  2. Lurah atau kepala desa atau nama lain menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/wali kota melalui camat.

  3. Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

  4. Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

  1. Menteri dapat memberikan akses ke layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi Penyandang Disabilitas yang belum memiliki NIK.

  2. Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Dalam memberikan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menangani urusan administrasi kependudukan.

Pasal 7

  1. Tata cara pendaftaran bagi Penyandang Disabilitas untuk terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas dilakukan secara:

    1. dalam jaringan; dan

    2. luar jaringan.

  2. Tata cara pendaftaran bagi Penyandang Disabilitas secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengisi data melalui laman resmi Kementerian Sosial.

  3. Tata cara pendaftaran bagi Penyandang Disabilitas secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendaftarkan diri secara langsung kepada lurah atau kepala desa atau nama lain dengan melampirkan;

    1. formulir pendaftaran;

    2. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu keluarga;

    3. surat keterangan bukti disabilitas yang ditandatangani oleh petugas kesehatan setempat atau pekerja sosial; dan

    4. foto diri terbaru.

  4. Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

  1. Dalam hal terjadi perubahan data, Penyandang Disabilitas harus melaporkan kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.

  2. Dalam melaporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyandang disabilitas harus melampirkan:

    1. formulir pendaftaran;

    2. KPD lama;

    3. foto diri terbaru; dan

    4. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu keluarga.

Pasal 9

  1. Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak mampu mendaftarkan diri secara langsung kepada lurah atau kepala desa atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dibantu oleh petugas dinas sosial atau orang lain disertai dengan surat tugas atau surat kuasa dari Penyandang Disabilitas.

  2. Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. keluarga/wali;

    2. perangkat desa atau kelurahan atau nama lain;

    3. pekerja sosial;

    4. tenaga kesejahteraan sosial; atau

    5. organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

  1. Penerbitan KPD berdasarkan data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

  2. Penerbitan KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

    1. menerbitkan KPD virtual; dan/atau

    2. mencetak KPD.

  3. KPD virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai format dan fungsi yang sama dengan KPD yang dicetak.

  4. Penerbitan KPD virtual dan pencetakan KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

  1. Kementerian Sosial mendistribusikan KPD yang telah dicetak.

  2. Pendistribusian KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui dinas sosial daerah kabupaten/ kota untuk diteruskan kepada kelurahan atau desa atau nama lain.

  3. Kelurahan atau desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendistribusikan KPD kepada Penyandang Disabilitas sebagai pemilik.

BAB III
FORMAT KPD

Pasal 12

  1. KPD berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

  2. KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi meliputi:

    1. NIK;

    2. nomor register disabilitas;

    3. nama lengkap;

    4. tempat/tanggal lahir;

    5. jenis kelamin;

    6. golongan darah;

    7. alamat;

    8. agama;

    9. status perkawinan;

    10. pekerjaan;

    11. kewarganegaraan;

    12. kode/ragam disabilitas;

    13. masa berlaku KPD; dan

    14. foto diri terbaru

  3. Kode/ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dengan kode:

    1. A untuk Penyandang Disabilitas fisik;

    2. B untuk Penyandang Disabilitas intelektual;

    3. C untuk Penyandang Disabilitas mental; dan

    4. D untuk Penyandang Disabilitas sensorik.

  4. Dalam hal Penyandang Disabilitas memiliki disabilitas ganda atau multi, kode/ragam disabilitas yang digunakan berupa gabungan dari kode/ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

  5. Format KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 13

  1. Pengawasan atas proses penerbitan KPD dilakukan oleh Menteri.

  2. Pengawasan atas proses pendistribusian KPD dilakukan oleh:

    1. Menteri untuk tingkat nasional;

    2. gubernur untuk tingkat daerah provinsi; dan

    3. bupati/wali kota untuk tingkat daerah kabupaten/kota.

  3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

  1. Pembiayaan penerbitan KPD bersumber dari:

    1. Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kementerian Sosial; atau

    2. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

  2. Pembiayaan pendistribusian KPD bersumber dari:

    1. Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kementerian Sosial;

    2. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

    3. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; atau

    4. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1730), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tata Cara Pengisian Formulir KPD

  1. Pemerintah Provinsi: diisi nama daerah provinsi dimana pemohon bertempat tinggal termasuk kode daerah provinsi.

  2. Pemerintah Kabupaten/Kota: diisi nama daerah kabupaten/kota dimana pemohon bertempat tinggal termasuk kode daerah kabupaten/kota.

  3. Kecamatan: diisi nama kecamatan dimana pemohon bertempat tinggal termasuk kode kecamatan.

  4. Kelurahan/Desa/Nama lain: diisi nama kelurahan atau desa atau nama lain dimana pemohon bertempat tinggal termasuk kode kelurahan atau desa atau nama lain.

  5. Permohonan KPD: diisi sesuai dengan kebutuhan, yaitu:

    1. Baru; atau

    2. Perubahan.

  6. Nama Lengkap diisi nama pemohon secara lengkap sesuai dengan surat kenal lahir atau akta kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua, tanpa gelar akademis, kebangsawanan atau gelar agama.

  7. No. KK: diisi sesuai nomor kartu keluarga pemohon.

  8. NIK: diisi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon.

  9. Alamat: diisi dengan alamat pemohon sesuai dengan kartu tanda penduduk.

  10. Ragam Disabilitas: diisi dengan memberi tanda silang (X) dan boleh lebih dari satu.

  11. Tempelkan pas photo ukuran 2 x 3 (dua kali tiga) pada tempatnya.

  12. Bubuhkan cap jempol atau tanda tangan dan jangan sampai melewati garis.

  13. Mengetahui camat atau kepala desa/lurah atau nama lain, dengan membubuhkan tanda tangan dan nama jelas camat atau kepala desa/lurah atau nama lain.

  14. Gunting Formulir Permohonan ini pada tempat yang telah ditandai, 1 (satu) lembar untuk arsip dan 1 (satu) lembar lagi sebagai Resi Pemohon.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas.

Lampiran Ukuran
Permensos 2 tahun 2021 tentang KPD (273.6 KB) 273.6 KB
Peraturan Menteri Kultur Tata Cara Berlaku

Permensos 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

Permensos 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling
Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling
jogloabang Sel, 07/09/2019 - 23:36

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan diubah dengan Permensos 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permensos 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling.

Proses Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dam Sarana Prasarana Lingkungan diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling). Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan diteken Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 20 Oktober 2017 dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489.

Dalam Permensos Rutilahu dan Sarling, Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Permensos 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan mengatur diantaranya tentang Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling dilakukan setelah kelompok penerima Bantuan Sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris dengan disetujui oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.

Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan

Latar Belakang

Pertimbangan sebagai latar belakang lahirnya Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Permensos 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling adalah:

  1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat;
  2. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan/ atau sarana prasarana lingkungan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

Dasar Hukum

Landasan hukum atau peraturan yang menjadi dasar terbitnya Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah TIdak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Rutilahu dan Sarling) adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

Isi Regulasi

Berikut adalah isi dari Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah TIdak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Rutilahu dan Sarling):

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
  2. Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
  3. Sarana Prasarana Lingkungan yang selanjutnya disebut Sarling adalah fasilitas umum yang dibangun secara gotong royong untuk mendukung lingkungan tempat tinggal atau hunian guna meningkatkan kualitas kehidupan.
  4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.
  5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada Fakir Miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:

  1. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
  2. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
  3. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
  4. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
  5. luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Pasal 4

Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:

  1. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
  2. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
  3. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
  4. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 5

  1. Sarling merupakan kebutuhan dasar lingkungan.
  2. Sarling yang dapat diperbaiki atau dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    1. tempat mandi, cuci, dan kakus untuk masyarakat umum;
    2. jalan setapak;
    3. tempat pembuangan/pengelolaan sampah;
    4. pembuangan air limbah rumah tangga/parit;
    5. prasarana penyedia air bersih;
    6. pos keamanan lingkungan; dan/atau
    7. tempat pertemuan warga.

Pasal 6

Persyaratan lokasi Sarling meliputi:

  1. diprioritaskan di lokasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
  2. merupakan tanah yang berfungsi sebagai fasilitas sosial dan umum/tanah bengkok/tanah hibah atau wakaf;
  3. status tanah tidak dalam sengketa; dan
  4. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Sarling.

BAB III
MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

  1. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
  2. Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  3. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
  4. Dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah/perbaikan Sarling.
  5. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk kepengurusan yang terdiri atas:
    1. ketua;
    2. sekretaris; dan
    3. bendahara.

Pasal 8

Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas:

  1. melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan direhabilitasi/dibangun;
  2. mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/ pembangunan;
  3. mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah/Sarling secara gotong royong;
  4. menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan
  5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu/ Sarling kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan

Paragraf 1
Rehabilitasi Sosial Rutilahu

Pasal 9

Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diajukan oleh:

  1. pemilik rumah;
  2. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
  3. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

  1. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:
    1. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;
    2. lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
    3. lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    4. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
    5. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
    6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/ kota;
    7. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
    8. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
    9. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan
    10. dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
  2. Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyrakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

Pasal 11

  1. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan mekanisme:
    1. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
    2. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
    3. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    4. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
    5. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
    6. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan
    7. dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerimaBantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
  2. Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima bantuan.

Paragraf 2
Sarling

Pasal 12

Permohonan Bantuan Sosial Sarling dapat diajukan oleh:

  1. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
  2. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 13

Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan mekanisme:

  1. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Sarling kepada lurah/kepala desa/nama lain;
  2. lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
  3. lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
  4. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;
  5. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
  6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota;
  7. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Sarling;
  8. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Sarling disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
  9. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Sarling; dan
  10. dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling.

Pasal 14

  1. Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan mekanisme:
    1. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota bersama aparat desa melakukan pemetaan lokasi kumuh dan pendataan calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;
    2. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan proposal permohonan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Sarling kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi yang memuat data lokasi serta foto bangunan dan/atau foto lingkungan yang akan diperbaiki;
    3. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi administrasi dan lapangan serta validasi;
    4. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Sarling;
    5. hasil penetapan lokasi kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Sarling disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    6. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kegiatan kepada calon penerima Bantuan Sosial Sarling dan membentuk tim Sarling; dan
    7. dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima bantuan sosial harus menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Sarling.
  2. Dalam hal melakukan pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan

Pasal 15

  1. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling dilakukan setelah kelompok penerima Bantuan Sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris dengan disetujui oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  2. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.
  3. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

Pasal 16

  1. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dilaksanakan oleh kelompok penerima Bantuan Sosial dengan mekanisme:
    1. melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah atau sarana lingkungan yang akan diperbaiki;
    2. menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya;
    3. menetapkan prioritas Sarling yang akan diperbaiki/ dibangun;
    4. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya;
    5. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;
    6. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk kedalam rekening kelompok; dan
    7. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.
  2. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping sosial.
  3. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu melakukan:
    1. verifikasi calon penerima bantuan;
    2. menyiapkan calon penerima bantuan;
    3. menyiapkan rencana anggaran biaya;
    4. memberikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat dalam pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan;
    5. memberikan bimbingan motivasi sosial;
    6. mendampingi pelaksanaan;
    7. memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
    8. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL DAN PEMANFAATAN

Pasal 17

  1. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perrumah.
  2. Bantuan Sosial Sarling paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perlokasi.

Pasal 18

  1. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berupa bahan bangunan dan peralatan bangunan.
  2. Bahan bangunan dan peralatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan.

Pasal 20

  1. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertanggung jawab atas dana yang diterima sesuai dengan jumlah Bantuan Sosial yang masuk dalam rekening kelompok.
  2. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/ menyewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

Sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau
  4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

Pengelolaan sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling dengan petunjuk pelaksanaan serta hambatan dan perkembangan.
  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 25

  1. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/ atau Sarling dibuat oleh kelompok penerima Bantuan Sosial.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua kelompok penerima Bantuan Sosial kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/ kota.
  3. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling disampaikan oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.

Pasal 26

  1. Laporan oleh ketua kelompok penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berupa laporan keuangan dan foto sebelum dan setelah hasil pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling.
  2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial.
  3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
    1. berita acara serah terima;
    2. realisasi rencana anggaran biaya;
    3. kuitansi dan faktur; dan
    4. foto kopi buku tabungan.
  4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening kelompok.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2017
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1489

Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku Diubah

Permensos 21 tahun 2017 tentang Kartu Penyandang Disabilitas

Permensos 21 tahun 2017 tentang Kartu Penyandang Disabilitas
KPD - Kartu Penyandang Disabilitas
jogloabang Sab, 12/23/2017 - 13:19

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum bagi masyarakat dan para penyandang disabilitas.

Permensos Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas diterbitkan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa pada 28 November 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 4 Desember 2017 pada Berita Negara Nomor 1730 tahun 2017. Permensos 21/2017 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 121 UU 6 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

  1. Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
  1. Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Permensos Nomor 21 tahun 2017 tentang Kartu Penyandang Disabilitas

Permensos Nomor 21 tahun 2017 memiliki 2 lampiran. Lampiran 1 tentang Formulir Permohonan Pendaftaran Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) dan tata cara pengisian formulir permohonan KPD yaitu dengan mengisikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa/lainnya, Jenis Permohonan KPD, Nama Lengkap Pemohon, NIK : Nomor Induk Kependudukan, Jenis Kelamin, Ragam Disabilitas, Pas Photo berukuran 2 x 3 dengan latar belakang merah, Cap Jempol, Tanda Tangan, Tanda tangan Kepala Desa / Lurah / atau nama lainnya, Nama Instansi Sosial. Kesemuanya disikan pada kotak-kotak kolom yang tersedia dalam lampiran 1. Lampiran 2 berisi tentang Bentuk Kartu Penyandang Disabilitas.

Dalam Pasal 2 Permensos tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD. Pasal 3 menyebutkan tujuan penerbitan KPD yaitu : Penerbitan KPD bertujuan memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bagaimana dengan Penetapan, Perbitan dan Penyampaian KPD?

Dijelaskan dalam Pasal 4 Permensos No. 21 tahun 2017 tentang Penerbitan KPD bahwa :

  1. Penerima KPD merupakan Penyandang Disabilitas yang telah terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
  1. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
  1. Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
  1. Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
  1. Data nasional Penyandang Disabilitas yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.
  1. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan nama dan alamat.
  1. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah serta dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Permensos tentang Kartu Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD yang diterbitkan langsung oleh Menteri Sosial, mendapatkan nomer register Disabilitas yang diurusi oleh Direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas. Sementara itu bagi yang belum mendapatkan KPD maka dia harus mendaftarkan diri dahulu ke dalam data Nasional Penyandang Disabilitas (Pasal 6 ayat 1). Kemudian setelah terdaftar maka harus melaporkan diri kepada Kepala Desa atau Nagari jika ada perubahan (ayat 2 Pasal 6). Lurah/Kades atau kepala Nagari wajib melaporkannya kepada pemerintah di atasnya, kemudian bupati hingga gubernur dan jika diperlukan akan diadakan verifikasi.

Tata Cara Pendaftaran, Penerbitan dan Distribusi Kartu Penyandang Disabilitas (KPD)

Tata Cara Pendaftaran Kartu Penyandang Disabiltias dijelaskan dalam Pasal 7 Permensos 21/2017 tentang KPD yaitu dengan :

  1. mengisi formulir pendaftaran di dinas sosial Kabupaten/Kota,
  1. >menyerahkan surat keterangan bukti disabilitas yang ditandatangani oleh petugas kesehatan setempat;
  1. menyerahkan foto diri terbaru; dan
  1. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.

Kemudian Dinas sosial daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pendaftaran untuk mendapatkan KPD atau Kartu Disabilitaskepada dinas sosial daerah provinsi. Pemerintah Provinsi selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Kementrian Sosial.

Pasal 8 menjelaskan bilamana Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus KPD sendiri, hal tersebut dapat dikuasakan : Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak mampu hadiruntuk mendaftarkan diri guna mendapatkan KPD ke dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dikuasakan kepada pihak lain. Pihak lain dapat berupa keluarga/wali, pendamping yang ditunjuk oleh Dinas Sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau organisasi Penyandang Disabilitas.

Kartu Penyandang Disabilitas dibiayai dengan APBN dan diterbitkan Kementrian Sosial berdasarkan data nasional dan data pendaftaran. Pencetakan Kartu Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh direktorat urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

Setelah dicetak maka Kartu Penyandang Disabilitas - KPD akan didistribusikan oleh Kementrian Sosial melalui Direktorat rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas. Jika KPD hilang atau rusak maka proses dimulai dari pendaftaran awal. Berlaku pula jika ada perubahan data, hingga diterbitkannya KPD atau Kartu Difabel yang baru.

Ragam Disabilitas

Dalam mengisi Formulir Pendafataran Kartu Penyandang Disabilitas ada pilihan untuk mengisi ragam disabilitas. Ragam disabilitas menurut Permensos No. 21 tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas dimaksud adalah:

  • (A) Penyandang Disabilitas Fisik;
  • (B) Penyandang Disabilitas Intelektual;
  • (C) Penyandang Disabilitas Mental;
  • (D) Penyandang Disabilitas Netra;
  • (E) Penyandang Disabilitas Rungu; dan
  • (F) Penyandang Disabilitas Wicara.

Permensos 21 tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas

Latar Belakang

Pertimbangan Permensos 21 tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 21 tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  1. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

Isi Permensos tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas

Berikut adalah isi Permensos 21 tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENERBITAN KARTU PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

  1. Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  1. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD.

Pasal 3

Penerbitan KPD bertujuan memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB II
PENETAPAN, PENERBITAN, DAN PENYAMPAIAN KPD

Pasal 4

  1. Penerima KPD merupakan Penyandang Disabilitas yang telah terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
  1. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
  1. Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
  1. Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
  1. Data nasional Penyandang Disabilitas yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.
  1. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan nama dan alamat.
  1. Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah serta dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

  1. Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD.
  1. KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
  1. KPD yang diterbitkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor register disabilitas.
  1. Pelaksanaan penerbitan KPD dilakukan oleh direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

  1. Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan KPD harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
  1. Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas wajib melaporkan setiap perubahan data Penyandang Disabilitas kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
  1. Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui camat.
  1. Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
  1. Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN, PENERBITAN, DAN PENDISTRIBUSIAN KPD

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 7

  1. Tata cara pendaftaran untuk mendapatkan KPD dilakukan dengan ketentuan:
    1. mengisi formulir pendaftaran di dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    2. menyerahkan surat keterangan bukti disabilitas yang ditandatangani oleh petugas kesehatan setempat;
    3. menyerahkan foto diri terbaru; dan
    4. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
  1. Dinas sosial daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pendaftaran untuk mendapatkan KPD kepada dinas sosial daerah provinsi.
  1. Dinas sosial daerah provinsi melaporkan hasil pendaftaran untuk mendapatkan KPD kepada Kementerian Sosial.
  1. Format formulir pendaftaran KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

  1. Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak mampu hadir untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan KPD ke dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dikuasakan kepada pihak lain.
  1. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. keluarga/wali;
    2. pendamping yang ditunjuk oleh dinas sosial;
    3. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; atau
    4. organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Penerbitan dan Pendistribusian KPD

Pasal 9

  1. Kementerian Sosial menerbitkan KPD berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
  1. Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencetak KPD.
  1. Pencetakan KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

  1. Kementerian Sosial mendistribusikan KPD yang telah dicetak kepada Penyandang Disabilitas.
  1. Pendistribusian KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

  1. Dalam hal KPD hilang, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat.
  1. Dalam hal KPD rusak, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan KPD yang rusak.
  1. Dalam hal Penyandang Disabilitas mengalami perubahan data, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan KPD yang lama.

BAB IV
FORMAT KARTU PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 12

  1. KPD berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  1. KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi meliputi:
    1. NIK;
    2. nomor register disabilitas;
    3. nama lengkap;
    4. jenis kelamin;
    5. alamat;
    6. kode ragam disabilitas; dan
    7. foto diri.
  1. Kode ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan ketentuan:
    1. A untuk Penyandang Disabilitas fisik;
    2. B untuk Penyandang Disabilitas intelektual;
    3. C untuk Penyandang Disabilitas mental;
    4. D untuk Penyandang Disabilitas netra;
    5. E untuk Penyandang Disabilitas rungu; dan
    6. F untuk Penyandang Disabilitas wicara.
  1. Dalam hal Penyandang Disabilitas memiliki disabilitas ganda atau multi, kode yang digunakan berupa gabungan dari kode sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  1. Bentuk KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penerbitan KPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Permensos 21 tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum bagi masyarakat dan para penyandang disabilitas.

Peraturan Menteri Panduan Tidak Berlaku Dicabut

Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial

Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial
Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial
jogloabang Kam, 11/12/2020 - 02:26

Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya. Demikian definisi Restorasi Sosial dalam Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial menjelaskan bahwa maksud Restorasi Sosial adalah untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, untuk merespon tantangan perubahan zaman. Restorasi sosial merupakan implementasi dari program Nawa Cita dan sebagai upaya untuk memperbaiki dan memulihkan nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial ditetapkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 28 November 2017 di Jakarta. Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial diundangkan pada 28 November oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1910. Agar setiap orang megetahuinya.

Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial, adalah:

  1. bahwa restorasi sosial merupakan implementasi dari program Nawa Cita dan sebagai upaya untuk memperbaiki dan memulihkan nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia;

  2. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral, dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan, perlu penguatan restorasi sosial;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Restorasi Sosial;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

  3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

  4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

Isi Permensos Restorasi Sosial

Berikut adalah isi Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RESTORASI SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/ melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.

  2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

  3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Pasal 2

  1. Restorasi Sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, untuk merespon tantangan perubahan zaman.

  2. Restorasi Sosial bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa yang memudar atau melemah sehingga dapat kembali sesuai dengan yang dicita-citakan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Restorasi Sosial dilakukan dengan memberikan penguatan pada masyarakat guna menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Pasal 4

Sasaran penguatan Restorasi Sosial diperuntukkan kepada:

  1. masyarakat; dan

  2. nilai-nilai kearifan lokal yang sudah memudar atau menurun.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 5

  1. Restorasi Sosial dilakukan melalui strategi penguatan Restorasi Sosial.

  2. Strategi penguatan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

    1. memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga;

    2. membangun kembali modal sosial untuk memperkukuh karakter dan jati diri bangsa;

    3. meningkatkan peran kelembagaan sosial;

    4. meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan; dan

    5. meningkatkan pembudayaan kesetiakawananan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

  1. pendidikan karakter dan budi pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal;

  2. peningkatan pemahaman generasi muda melalui nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; dan

  3. pelindungan, pengembangan, serta aktualisasi nilai dan tradisi masyarakat untuk memperkaya dan memperkukuh khazanah budaya bangsa.

Pasal 7

Membangun kembali modal sosial untuk memperkukuh karakter dan jati diri bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

  1. pengembangan kepedulian sosial;

  2. pengembangan pranata gotong royong;

  3. penggalangan inisiatif komunitas untuk merencanakan dan ikut menyediakan kebutuhan komunitas mereka sendiri;

  4. pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;

  5. pengembangan karakter dan jati diri bangsa; dan

  6. peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi.

Pasal 8

Meningkatkan peran kelembagaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

  1. pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu di tingkat daerah kabupaten/kota;

  2. pengembangan kompetensi dan kertersediaan tenaga kesejahteraan sosial; dan

  3. peningkatan kualitas dan standardisasi lembaga kesejahteraan sosial sebagai agen kesetiakawanan sosial.

Pasal 9

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

  1. perluasan memperoleh pendidikan dan keterampilan;

  2. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;

  3. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan

  4. pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, minuman keras, penyebaran penyakit Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome, serta penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

Pasal 10

Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

  1. peningkatan penyuluhan sosial;

  2. penguatan peran Pemerintah Pusat, pemerintan daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial; dan

  3. peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial.

Bagian Ketiga
Penguatan Restorasi Sosial

Pasal 11

Penguatan Restorasi Sosial dilaksanakan secara mandiri dan terintegrasi di mulai dari tingkat desa/kelurahan/nama lain sampai dengan tingkat nasional.

Pasal 12

  1. Penguatan Restorasi Sosial dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

  2. Penguatan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan, dan terkoordinasi.

  3. Penguatan Restorasi Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dilakukan dengan kegiatan tahapan:

    1. memetakan dan mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal;

    2. pelaksanaan penjajagan;

    3. seleksi dan identifikasi;

    4. menetapkan kesepakatan bersama;

    5. menyusun rencana kerja;

    6. mengorganisasikan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penguatan; dan

    7. menyampaikan laporan.

Pasal 13

  1. Penguatan Restorasi Sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

    1. keluarga;

    2. badan usaha;

    3. lembaga pendidikan;

    4. organisasi masyarakat;

    5. kelompok komunitas;

    6. kelompok profesi; dan

    7. media masa.

  2. Penguatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 14

Penguatan Restorasi Sosial dilakukan dengan cara:

  1. kampanye Restorasi Sosial;

  2. jejaring kerja Restorasi Sosial;

  3. bengkel karakter; dan

  4. aksi sosial.

Pasal 15

  1. Kampanye Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan perwujudan persemaian budaya untuk penguatan Restorasi Sosial yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan, dan terkoordinasi.

  2. Kampanye Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. sosialisasi;

    2. diseminasi;

    3. penataran;

    4. lokakarya;

    5. seminar; atau

    6. forum diskusi.

Pasal 16

  1. Jejaring kerja Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan upaya membangun ikatan kerja dan kemitraan antarkelompok serta berbagai lembaga yang dapat memberikan kontribusi dalam mendukung kegiatan Restorasi Sosial.

  2. Jejaring kerja Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

    1. menciptakan ruang dialog antara pemangku kepentingan;

    2. mengedepankan adanya kesamaan sudut pandang, tujuan, dan rasa; dan

    3. membuat komitmen untuk bekerja bersama dan saling bantu dalam suasana yang toleran.

Pasal 17

  1. Bengkel karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan kegiatan penyampaian informasi mengenai materi Restorasi Sosial, pembinaan, dan pembentukan karakter berjiwa sosial bagi generasi muda yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

  2. Bengkel karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

    1. bimbingan teknis;

    2. pendidikan karakter; dan/atau

    3. penyuluhan.

Pasal 18

  1. Aksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan tindakan sosial yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan, dan terkoordinasi untuk merestorasi kehidupan sosial masyarakat.

  2. Aksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

    1. memperingati hari besar nasional;

    2. gerakan masyarakat peduli dan berbagi; dan/atau

    3. bakti sosial.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, jejaring kerja Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bengkel karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan aksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 20

Sumber pendanaan penguatan Restorasi Sosial dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

  3. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Restorasi Sosial.

  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap penguatan Restorasi Sosial.

Pasal 22

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.

  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 23

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai penguatan Restorasi Sosial sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

  1. Laporan penguatan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setiap tahun.

  2. Bentuk dan tata cara laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

  1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Restorasi Sosial di daerah provinsi.

  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Restorasi Sosial di daerah kabupaten/kota.

  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penguatan Restorasi Sosial di kecamatan.

Pasal 26

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penguatan Restorasi Sosial sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

[ Foto Replica statue of Garuda Pancasila golden yellow color was on display at the dock landing the seaplane that flew President Sukarno to Iluta village, district Batudaa, Gorontalo regency. Motto: "Bhinneka Tunggal Ika" (English: "Unity in Diversity") by Marwan Mohamad - Own work, CC BY-SA 4.0, Link ]

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial

Lampiran Ukuran
Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial (237.46 KB) 237.46 KB
Peraturan Menteri Kultur Berlaku

Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna

Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna
Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna
jogloabang Min, 07/26/2020 - 22:23

Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna adalah Peraturan Menteri Sosial baru yang menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45, Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna

Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna Karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, ditegaskan dalam pertimbangan Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna menyebutkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi. Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karang Taruna erat kaitannya dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna ditetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara pada tanggal 13 Desember 2019 di Jakarta. Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 20 Desember 2019 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya. Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654.

Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna

Status Mencabut

Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94) dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna adalah:

  1. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Karang Taruna;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
  1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

Isi Permensos tentang Karang Taruna

Berikut adalah isi Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KARANG TARUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
  1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  1. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.
  1. Kecamatan adalah kecamatan atau distrik yang selanjutnya disebut kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
  1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  1. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.
  1. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pasal 2

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip:

  1. berjiwa sosial;
  1. kemandirian;
  1. kebersamaan;
  1. partisipasi;
  1. lokal dan otonom; dan
  1. nonpartisan.

Pasal 3

Karang taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pasal 4

Karang Taruna bertujuan untuk:

  1. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
  1. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
  1. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
  1. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
  1. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
  1. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  1. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

BAB II
STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

  1. Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
  1. Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

  1. Karang Taruna memiliki tugas:
    1. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
    2. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan masyarakat.

Pasal 7

Karang Taruna memiliki fungsi:

  1. administrasi dan manajerial;
  1. fasilitasi;
  1. mediasi;
  1. komunikasi, informasi, dan edukasi;
  1. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
  1. advokasi sosial;
  1. motivasi;
  1. pendampingan; dan
  1. pelopor.

Pasal 8

Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.

Pasal 9

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.

Pasal 10

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Pasal 11

Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.

Pasal 12

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Pasal 13

  1. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya.
  1. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 14

Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.

Pasal 15

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 16

Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 17

  1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
  1. Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
  1. Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

BAB III
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 18

  1. Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
  1. Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat desa atau kelurahan.
  1. Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 19

  1. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepengurusan tingkat:
    1. Desa atau Kelurahan;
    2. kecamatan;
    3. kabupaten/kota;
    4. provinsi; dan
    5. tingkat nasional.
  1. Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Pasal 20

  1. Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing- masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. warga negara Indonesia;
    2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
    3. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
    4. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
    5. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
  1. Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
  1. Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
  1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
  1. Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan nasional dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya.
  1. Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 21

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB IV
MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA

Pasal 22

  1. Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
  1. Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
    1. mantan pengurus;
    2. tokoh agama;
    3. tokoh masyarakat;
    4. tokoh adat;
    5. pemerintah;
    6. pemerintah daerah; dan/atau
    7. pelaku usaha.
  1. Majelis Pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling sedikit:
    1. ketua;
    2. sekretaris; dan
    3. anggota.
  1. Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja majelis pertimbangan Karang Taruna diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB V
PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA

Pasal 23

  1. Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan sesuai klasifikasi Karang Taruna.
  1. Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. percontohan;
    2. maju;
    3. berkembang; dan
    4. tumbuh.
  1. Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian terhadap aspek:
    1. organisasi dan kepengurusan;
    2. sumber daya manusia;
    3. sarana dan prasarana;
    4. administrasi;
    5. kemitraan; dan
    6. program kegiatan.

Pasal 24

  1. Penetapkan klasifikasi Karang Taruna dilakukan oleh Dinas Sosial daerah kabupaten/kota berdasarkan instrument penetapan klasifikasi Karang Taruna.
  1. Penetapan klasifikasi Karang Taruna melibatkan unsur pengurus Karang Taruna kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau provinsi.
  1. Dinas sosial daerah provinsi melakukan pemantauan terhadap penetapan klasifikasi Karang Taruna.
  1. Hasil penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan secara periodik.

Pasal 25

  1. Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh:
    1. Pemerintah;
    2. pemerintah daerah; dan
    3. pengurus Karang Taruna.
  1. Dalam melaksanakan pemberdayaan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
    1. badan usaha;
    2. potensi sumber Kesejahteraan Sosial;
    3. lembaga pendidikan; dan/atau
    4. masyarakat.

Pasal 26

Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan dalam bentuk peningkatan:

  1. manajemen organisasi;
  2. kapasitas sumber daya manusia;
  3. kapasitas sumber daya ekonomi;
  4. sarana dan prasarana; dan
  5. jejaring kerja.

Pasal 27

Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, penetapan klasifikasi, dan penyediaan kelengkapan organisasi.

Pasal 28

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, serta studi banding.

Pasal 29

Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding, serta pendampingan usaha.

Pasal 30

Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dapat dilakukan melalui penyediaan, penambahan dan pengembangan, serta sarana dan prasarana.

Pasal 31

Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Karang Taruna akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

BAB VI
IDENTITAS KARANG TARUNA

Pasal 33

Karang Taruna memiliki identitas terdiri atas:

  1. lambang;
  2. seragam;
  3. bendera;
  4. mars; dan
  5. plang.

Pasal 34

  1. Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan simbol yang digunakan oleh karang taruna sebagai identitas organisasi Karang Taruna.
  1. Seragam Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
    1. pakaian dinas upacara;
    2. pakaian dinas harian; dan
    3. pakaian dinas lapangan.
  1. Bendera Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas bendera dan panji.
  1. Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan korsa Karang Taruna.
  1. Plang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e merupakan penanda keberadaan organisasi Karang Taruna.

Pasal 35

Identitas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 36

Pembina Karang Taruna meliputi:

  1. pembina utama;
  2. pembina umum;
  3. pembina fungsional; dan
  4. pembina teknis.

Pasal 37

Pembina utama Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu Presiden Republik Indonesia.

Pasal 38

  1. Pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
    1. tingkat nasional yaitu Menteri Dalam Negeri;
    2. tingkat provinsi yaitu gubernur;
    3. tingkat daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota;
    4. tingkat Kecamatan yaitu camat; dan
    5. tingkat Desa atau kelurahan yaitu kepala Desa atau lurah.
  1. Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
    1. Menteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan umum secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum Karang Taruna kepada gubernur;
    2. gubernur, melakukan pembinaan umum provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada bupati/wali kota;
    3. bupati/wali kota, melakukan pembinaan umum kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada camat;
    4. camat, melakukan pembinaan umum Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada kepala Desa atau lurah; dan
    5. kepala Desa atau lurah, melakukan pembinaan umum Desa atau Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan.

Pasal 39

  1. Pembina fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c:
    1. tingkat nasional yaitu Menteri Sosial;
    2. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi;
    3. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
    4. tingkat Kecamatan yaitu kepala seksi sosial pada kantor Kecamatan.
  1. Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
    1. Menteri Sosial, melakukan pembinaan fungsional secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional Karang Taruna kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
    2. kepala dinas sosial daerah provinsi, melakukan pembinaan fungsional di provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;
    3. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota, melakukan pembinaan fungsional ditingkat daerah kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala seksi sosial Kecamatan; dan
    4. kepala seksi sosial Kecamatan, melakukan pembinaan fungsional ditingkat Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala Desa atau lurah.

Pasal 40

  1. Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:
    1. tingkat nasional yaitu Menteri Sosial dan/atau kepala lembaga terkait.
    2. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait; dan
    3. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait.
  1. Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
    1. Menteri Sosial dan/atau kepala lembaga terkait melakukan pembinaan teknis secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis Karang Taruna kepada kepala dinas/instansi terkait daerah provinsi;
    2. kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait melakukan pembinaan teknis di tingkat provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait di daerah kabupaten/kota;
    3. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait, melakukan pembinaan teknis di kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala seksi terkait di Kecamatan.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pemerintah

Pasal 41

Menteri Sosial memiliki tanggung jawab:

  1. menetapkan pedoman umum Karang Taruna;
  1. menetapkan standar dan indikator secara nasional;
  1. melakukan program percontohan;
  1. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
  1. mengukuhkan kepengurusan karang taruna tingkat nasional;
  1. memberikan penghargaan;
  1. melakukan sosialisasi;
  1. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  1. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
  1. pembinaan dan pengawasan karang taruna; dan
  1. mengalokasikan anggaran.

Bagian Kedua
Provinsi

Pasal 42

Gubernur memiliki tanggung jawab:

  1. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
  1. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
  1. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
  1. memberikan stimulasi, fasilitasi;
  1. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat provinsi;
  1. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
  1. memberikan penghargaan;
  1. melakukan sosialisasi;
  1. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
  1. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
  1. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
  1. mengalokasikan anggaran;
  1. mengoordinasikan pengelolaan data Karang Taruna tingkat provinsi; dan
  1. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna tingkat provinsi kepada Menteri Sosial.

Bagian Ketiga
Kabupaten/Kota

Pasal 43

Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab:

  1. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
  1. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
  1. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
  1. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
  1. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota;
  1. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
  1. memberikan penghargaan;
  1. melakukan sosialisasi;
  1. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
  1. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
  1. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
  1. mengalokasikan anggaran;
  1. melakukan pendataan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota;
  1. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat kabupaten/kota, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna;
  1. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur; dan
  1. menetapkan tim penilai klasifikasi Karang Taruna.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 44

Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  1. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  1. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna

Lampiran Ukuran
Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna (753.91 KB) 753.91 KB
Peraturan Menteri Kultur Berlaku

Permensos 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Permensos 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial
Permensos 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial
jogloabang Sel, 07/09/2019 - 12:24

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial dituangkan dalam Permensos 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial. Konflik Sosial sendiri maksudnya adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Permensos 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial ditandatangani Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 28 November 2017 di Jakarta.

Selanjutnya Permensos 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial diundangakan dan diberlakukan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 54 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 11 Januari 2018 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan yang melatarbelakangi penerbitan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Dasar Hukum

Menjadi landasan hukum kebijakan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

Isi Kebijakan

Isi kebijakan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial adalah:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI BIDANG SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratudan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
  1. Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik.
  1. Pencegahan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
  1. Pemulihan Pascakonflik Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
  1. Korban Konflik Sosial adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cidera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat sosial politik dan ekonomi.
  1. Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
  1. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
  1. Kearifan Lokal adalah tatanan keyakinan nilai dan kebiasaan dalam masyarakat yang telah berakar dan menjadi pegangan hidup sehingga tercipta keharmonian dalam masyarakat.
  1. Keserasian Sosial adalah kondisi sosial yang menjamin terciptanya relasi dan interaksi sosial antarwarga masyarakat yang dinamis, selaras, dan seimbang untuk hidup berdampingan secara damai berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan persaudaraan sejati.
  1. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
  1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penanganan Konflik Sosial meliputi:

  1. Pencegahan Konflik Sosial;
  1. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  1. Pemulihan Pascakonflik Sosial.

BAB II
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 3

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pencegahan Konflik Sosial.
  1. Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
    1. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
    2. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
    3. meredam potensi Konflik Sosial;
    4. membangun sistem peringatan dini; dan
    5. mencegah bencana sosial termasuk radikalisme,terorisme, bencana sosial ekonomi, dan bencana sosial politik.

Pasal 4

Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

  1. pemetaan daerah rawan Konflik Sosial;
  1. bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini;
  1. penguatan kampung Keserasian Sosial;
  1. penguatan kepranataan Kearifan Lokal;
  1. penguatan berketahanan sosial komunitas; dan
  1. pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian.

Pasal 5

  1. Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan untuk memetakan daerah yang masuk dalam kategori berpotensi Konflik Sosial.
  1. Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan indeks Keserasian Sosial di wilayah tertentu.
  1. Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani masalah Konflik Sosial serta pengkajian sosial bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga yang berkompeten.
  1. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kegiatan:
    1. pengkajian;
    2. kompilasi hasil pengkajian lintasinstansi; dan
    3. laporan pengkajian.

Pasal 6

  1. Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditujukan kepada petugas dan/atau masyarakat untuk menemukenali gejala akan terjadinya Konflik Sosial di masyarakat.
  1. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
    1. Kementerian Sosial; dan
    2. dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  1. Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. mencegah terjadinya Konflik Sosial;
    2. menentukan tingkat kerawanan;
    3. menentukan skala prioritas sasaran program;
    4. menetapkan sasaran program; dan
    5. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 7

  1. Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antarmasyarakat di wilayah rawan Konflik Sosial.
  1. Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
    1. seleksi daerah rawan Konflik Sosial;
    2. bimbingan teknis sumber daya;
    3. pembentukan forum Keserasian Sosial;
    4. verifikasi dan validasi data forum dan kegiatan;
    5. pendampingan;
    6. penyaluran bantuan; dan
    7. supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 8

  1. Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
    1. penguatan pranata sosial;
    2. penguatan teknologi yang berkembang di tingkat lokal;
    3. penguatan kepemimpinan lokal dalam penyelesaian Konflik Sosial;
    4. tradisi dan mekanisme dalam pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial; dan/atau
    5. pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal untuk pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial.
  1. Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
    1. sarasehan;
    2. forum dialog;
    3. konferensi; dan/atau
    4. pentas seni dan budaya.

Pasal 9

  1. Penguatan berketahanan sosial komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan serangkaian kegiatan penguatan komunitas yang bertujuan:
    1. melindungi warga masyarakat dari berbagai risiko perubahan sosial;
    2. mendorong partisipasi seluruh warga masyarakat dalam proses pembangunan;
    3. mengendalikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat; dan
    4. memelihara Kearifan Lokal yang digunakan untuk memelihara perdamaian.
  1. Penguatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penguatan kampung Keserasian Sosial.
  1. Penguatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penguatan forum ketahanan sosial komunitas.

Pasal 10

  1. Pembentukan forum ketahanan sosial komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertujuan untuk memperkuat nilai kebersamaan, kegotongroyongan, toleransi, dan kesetiakawanan sosial untuk mencegah Konflik Sosial.
  1. Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah komunikasi, informasi, dan kerja sama antarwarga dalam Penanganan Konflik Sosial di wilayahnya.
  1. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan, meningkatkan, dan memelihara komunikasi, informasi, dan kerja sama dalam memperkuat ketahanan sosial komunitas.
  1. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    1. memelihara Kearifan Lokal;
    2. memelihara Keserasian Sosial;
    3. melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial;
    4. memperkuat jaringan komunikasi, informasi, dan kerja sama;
    5. memelihara kondisi damai di masyarakat; dan
    6. mencegah dan mengantisipasi paham radikalisme di lingkungan masyarakat.
  1. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di:
    1. desa/kelurahan/nama lain;
    2. kecamatan;
    3. daerah kabupaten/kota;
    4. daerah provinsi; dan/atau
    5. nasional.
  1. Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat kolektif dan keterwakilan dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya termasuk Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial lainnya.
  1. Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh:
    1. kepala desa/lurah/nama lain untuk kepengurusan forum di tingkat desa atau nama lain;
    2. camat untuk kepengurusan forum di tingkat kecamatan;
    3. bupati/wali kota untuk kepengurusan forum di tingkat daerah kabupaten/kota;
    4. gubernur untuk kepengurusan forum di tingkat daerah provinsi; dan
    5. Menteri untuk kepengurusan forum di tingkat nasional.

Pasal 11

  1. Tenaga pelopor perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk melakukan Penanganan Konflik Sosial.
  1. Pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu dalam proses koordinasi, mediasi, informasi, dan komunikasi dalam menangani Konflik Sosial.
  1. Tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan manajemen Konflik Sosial, pelatihan logistik, pelatihan konseling, dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  1. Perekrutan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari relawan sosial masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan Konflik Sosial diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB III
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar ditujukan kepada:
    1. Korban Konflik Sosial; dan
    2. Pengungsi.
  1. Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat kondisi kedaruratan.
  1. Kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Konflik Sosial

Pasal 14

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi bantuan penyediaan:
    1. pangan;
    2. sandang; dan
    3. pelayanan psikososial.
  1. Pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk korban bencana.
  1. Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    1. bimbingan dan konsultasi;
    2. konseling;
    3. terapi psikososial;
    4. pemulihan trauma;
    5. pendampingan; dan/atau
    6. rujukan.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi termasuk Kebutuhan
Spesifik Perempuan, Anak, dan Kelompok Orang yang
Berkebutuhan Khusus

Pasal 15

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi bantuan penyediaan:
    1. pangan;
    2. sandang;
    3. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    4. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
    5. pelayanan psikososial;
    6. penampungan serta tempat hunian; dan
    7. dapur umum.
  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik perempuan, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi ketersediaan kebutuhan untuk penyembuhan dari trauma.
  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi:
    1. pengasuhan;
    2. tempat bermain; dan
    3. penyembuhan dari trauma.
  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik kelompok orang yang berkebutuhan khusus, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi:
    1. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan
    2. bantuan sosial khusus.

Pasal 16

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk korban bencana.
  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi bantuan penyediaan:
    1. tangki air; dan/atau
    2. toilet umum.
  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi penyediaan tenda atau bilik kasih sayang dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan.
  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e meliputi:
    1. bimbingan dan konsultasi;
    2. konseling;
    3. terapi psikososial;
    4. pemulihan trauma;
    5. pendampingan; dan/atau
    6. rujukan.
  1. Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan dukungan psikososial dalam bentuk sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya pelaksana psikososial.
  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa penampungan serta tempat hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f meliputi:
    1. pembuatan barak;
    2. pemanfaatan gedung sekolah;
    3. balai desa; dan
    4. fasilitas umum lainnya.
  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g meliputi:
    1. pendirian dapur umum lapangan;
    2. penyiapan logistik;
    3. penyiapan tenaga pelaksana dapur umum;
    4. perlengkapan makan; dan/atau
    5. perlengkapan dapur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik perempuan berupa ketersediaan kebutuhan untuk penyembuhan dari trauma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

  1. bimbingan dan konsultasi;
  1. konseling;
  1. terapi psikososial;
  1. pemulihan trauma;
  1. pendampingan; dan/atau
  1. rujukan.

Pasal 18

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diutamakan dilakukan oleh orang tua dan keluarga.
  1. Dalam hal orang tua dan keluarga tidak ada, pengasuhan dapat dilakukan oleh keluarga alternatif atau pengganti yang ditunjuk oleh dinas sosial setempat.

Pasal 19

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa tempat bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b disesuaikan dengan usia anak.

Pasal 20

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa penyembuhan dari trauma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c disesuaikan dengan permasalahan anak.

Pasal 21

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik orang yang berkebutuhan khusus berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik orang yang berkebutuhan khusus berupa bantuan sosial khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b merupakan peralatan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi korban.
  1. Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    1. kaca mata;
    2. alat bantu dengar;
    3. kruk;
    4. tongkat; dan/atau
    5. kursi roda.

Bagian Keempat
Tata Cara Permintaan dan Pemberian Bantuan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 23

  1. Permintaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
  1. Prosedur permintaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan penambahan persediaan cadangan logistik dan kebutuhan lain kepada kepala dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan laporan kejadian Konflik Sosial dan data Korban Konflik Sosial serta pengungsian dan data Pengungsi;
    2. dalam hal persediaan cadangan logistik di gudang kabupaten/kota telah menipis atau habis digunakan, kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dapat mengajukan tambahan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan berupa berita acara serah terima barang yang telah disalurkan kepada masyarakat Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;
    3. kepala dinas sosial daerah provinsi mengajukan permohonan tambahan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan kebutuhan; dan
    4. dalam hal bantuan sosial di gudang provinsi telah menipis atau habis digunakan, kepala dinas sosial daerah provinsi dapat mengajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan.

Pasal 24

Dalam hal situasi Konflik Sosial atau darurat, dinas sosial daerah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan langsung kebutuhan dasar Korban Konflik Sosial serta kebutuhan dasar Pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus dengan melampirkan rekomendasi bupati/wali kota yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 25

  1. Tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada Korban Konflik Sosial dan Pengungsi dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh petugas dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan tenaga pelopor dan taruna siaga bencana di tempat tinggalnya serta petugas kecamatan dan kelurahan/desa/nama lain;
    2. penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada Korban Konflik Sosial dan Pengungsi diserahkan melalui camat atau lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya dengan dibuatkan berita acara serah terima; dan
    3. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan daftar nama penerima bantuan.
  1. Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PEMULIHAN PASCAKONFLIK SOSIAL

Pasal 26

Pemulihan Pascakonflik Sosial meliputi:

  1. rekonsiliasi; dan
  1. rehabilitasi.

Pasal 27

  1. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan sebagai kesepakatan yang ditempuh melalui perundingan dan hasilnya menjadi komitmen bersama untuk mengakhiri perselisihan.
  1. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengakuan terhadap peristiwa masa lalu dan berusaha untuk melupakannya dengan membina hubungan baru yang lebih baik.
  1. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
    1. para pihak bersedia berdamai;
    2. komunikasi/duduk bersama;
    3. saling introspeksi diri terhadap kesalahan masalah lalu dengan membuka sejarah yang ada; dan
    4. orientasi ke masa depan.
  1. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
    1. penguatan kapasitas;
    2. reunifikasi sosial;
    3. dialog prarekonsiliasi;
    4. upacara kesepakatan rekonsiliasi; dan
    5. bantuan sosial.
  1. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau satuan tugas Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 28

  1. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan rehabilitas sosial yang dimaksudkan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
  1. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pemulihan psikososial Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;
    2. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
    3. penguatan relasi sosial untuk kesejahteraan masyarakat; dan/atau
    4. penguatan ekonomi.
  1. Pemulihan psikososial Korban Konflik Sosial dan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
    1. bimbingan dan konsultasi;
    2. konseling;
    3. terapi psikososial;
    4. pemulihan trauma;
    5. pendampingan; dan/atau
    6. rujukan.
  1. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
    1. pengasuhan;
    2. penyembuhan trauma perempuan dan anak;
    3. tempat bermain anak;
    4. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan/atau
    5. bantuan sosial.
  1. Penguatan relasi sosial untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui reintegrasi sosial dan penguatan kampung damai.
  1. Penguatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui usaha ekonomi produktif dan/atau pengembangan kelompok usaha bersama.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 29

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 30

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertujuan untuk mengetahui:

  1. kegiatan yang dilaksanakan;
  1. permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan;
  1. metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan;
  1. perubahan perilaku Korban Konflik Sosial; dan
  1. peningkatan kualitas hidup.

Pasal 31

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
  1. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
  1. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
  1. Pemantauan dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 32

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial pada setiap akhir tahun anggaran.
  1. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
  1. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 33

  1. Bupati/wali kota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Konflik Sosial.
  1. Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial di daerahnya kepada Menteri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang dalam negeri.
  1. Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun.
  1. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 54

[ Gambar oleh David Morier (1705?–1770) - Royal Collection Trust, Domain Publik, Sumber ]

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku

Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
jogloabang Rab, 07/10/2019 - 22:10

Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sekarang diatur dalam Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 28 November 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemnkumham RI pada tanggal 13 Desember 2018 di Jakarta.

Definisi Rehabilitasi Sosial dalam Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat.

Istilah-istilah penting dalam Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini seperti Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (Anak Saksi) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Menjadi acuan bagi kita semua dalam memahami konteks anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Permensos 26 Tahun 2018
tentang
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial
Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Status

Pada saat Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri SosialNomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Status Berlaku, dan mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri SosialNomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928).

Latar Belakang

Menjadi pertimbangan sekaligus pertimbangan keluarnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah:

  1. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan;
  1. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum memiliki landasan hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6033);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

Isi Kebijakan

Adapun isi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI SOSIAL
TENTANG
REHABILITASI SOSIAL DAN REINTEGRASI SOSIAL
BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  2. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat.
  3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  5. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  6. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
  7. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
  8. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
  9. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
  10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui uuuvbpendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
  11. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
  12. Pendampingan adalah aktivitas yang dilakukan Pekerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan pendamping anak dalam penanganan ABH yang meliputi upaya pencegahan, pendampingan dalam proses peradilan formal, pendampingan dalam proses peradilan restoratif berbasis masyarakat, serta pendampingan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.
  13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
  14. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.
  15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

  1. menjadi acuan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH;
  2. memberikan perlindungan kepada ABH yang memerlukan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial;
  3. meningkatkan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH; dan
  4. menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial ABH dan lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  2. LPKS;
  3. instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak;
  4. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
  5. penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;
  6. ABH; dan
  7. masyarakat.

BAB II
HAK ABH

Pasal 4

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

  1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  2. dipisahkan dari orang dewasa;
  3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  4. melakukan kegiatan rekreasional;
  5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  9. tidak dipublikasikan identitasnya;
  10. memperoleh Pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  11. memperoleh advokasi sosial;
  12. memperoleh kehidupan pribadi;
  13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
  14. memperoleh pendidikan;
  15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
  16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

  1. Anak yang menjalani masa pidana berhak:
    1. mendapat pengurangan masa pidana;
    2. memperoleh asimilasi;
    3. memperoleh cuti mengunjungi Keluarga/Keluarga Pengganti;
    4. memperoleh pembebasan bersyarat;
    5. memperoleh cuti menjelang bebas;
    6. memperoleh cuti bersyarat; dan
    7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua pelindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

  1. upaya rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  2. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  3. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 8

  1. Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani pelindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
  2. Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani pelindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
  3. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial dari lembaga atau instansi yang menangani pelindungan anak.
  4. Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan pelindungan dapat memperoleh pelindungan dari lembaga yang menangani pelindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERSYARATAN ABH

Pasal 9

  1. Persyaratan ABH yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial terdiri atas:
    1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
    2. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
    3. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi;
    4. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
    5. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.
  2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan status titipan penegak hukum.
  3. Anak Korban dan Anak Saksi diutamakan menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dalam Keluarga.
  4. Dalam hal Anak Korban dan Anak Saksi tidak dapat di Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di tempatkan di Keluarga Pengganti atau lembaga pengasuhan anak.

Pasal 10

  1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat:
    1. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
    2. ditempatkan di LPKS.
  2. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan hasil musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.
  3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diajukan.
  4. Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali dan penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  5. Persyaratan penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
    1. surat permohonan penempatan dari penyidik;
    2. hasil keputusan antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional;
    3. berita acara serah terima penempatan;
    4. surat keterangan sehat dari dokter pada saat dititipkan ke LPKS paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
    5. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS.
  6. Dalam hal Anak akan ditempatkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diduga mengalami kekerasan fisik dan/atau mental harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.

Pasal 11

  1. Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat ditempatkan di LPKS apabila:
    1. pada saat penangkapan tidak ada ruang pelayanan khusus anak;
    2. tidak tersedia lembaga penempatan anak sementara; atau
    3. untuk melindungi keamanan Anak.
  2. Persyaratan penerimaan Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
    1. surat permohonan penitipan;
    2. berita acara serah terima penitipan;
    3. surat pernyataan bersama mengenai keamanan Anak yang ditempatkan di LPKS.
    4. resume/kronologis kasus; dan
    5. laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  3. Jangka waktu penitipan Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
    1. tingkat penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari;
    2. tingkat penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari;
    3. tingkat pengadilan negeri paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
    4. tingkat pengadilan tinggi paling lama 25 (dua puluh lima) hari; atau
    5. tingkat kasasi di Mahkamah Agung paling lama 35 (tiga puluh lima) hari.
  4. LPKS wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada lembaga penitip mengenai akan berakhirnya jangka waktu penitipan Anak paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu penitipan dengan tembusan kepada atasan lembaga penitip sesuai dengan kewenangannya dalam proses hukum yang berjalan.
  5. Lembaga penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjemput Anak yang berada di LPKS.
  6. Dalam hal Anak tidak dijemput oleh lembaga penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Anak dikembalikan kepada orang tua/wali.
  7. Pengawasan Anak yang dititipkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga penitip.
  8. Dalam hal Anak yang dititipkan di LPKS akan mengikuti ujian sekolah, pimpinan LPKS mengajukan permohonan kepada penyidik untuk memberikan izin kepada Anak guna mengikuti ujian di sekolah atau di LPKS.

Pasal 12

  1. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat:
    1. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
    2. ditempatkan di LPKS.
  2. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan Diversi.
  3. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
  4. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.
  5. Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali dan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  6. Persyaratan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
    1. surat permohonan penempatan dari penyidik Anak;
    2. hasil keputusan musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional;
    3. berita acara serah terima penempatan;
    4. surat keterangan sehat dari dokter pada saat dititipkan ke LPKS paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
    5. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS.
  7. Dalam hal Anak akan ditempatkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diduga mengalami kekerasan fisik dan/atau mental harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.

Pasal 13

  1. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat:
    1. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
    2. ditempatkan di LPKS.
  2. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan dan/atau putusan pengadilan.
  3. Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali atau penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  4. Penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun.
  5. Jangka waktu penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional berdasarkan hasil laporan perkembangan Anak.
  6. Anak dalam LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya penempatan di dalam LPKS dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan, berkelakuan baik, dan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
  7. Persyaratan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
    1. salinan atau petikan penetapan dan/atau putusan pengadilan;
    2. berita acara pelaksanaan penetapan dan/atau putusan pengadilan;
    3. laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan dan/atau laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional; dan
    4. surat pernyataan tanggung jawab orang tua/wali/jaksa penuntut umum/pembimbing kemasyarakatan dalam mendukung proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 14

  1. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dapat diserahkan kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti atau ditempatkan di LPKS apabila:
    1. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
    2. tindak pidana ringan;
    3. tindak pidana tanpa korban;
    4. tindak pidana delik aduan; atau
    5. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum daerah provinsi setempat.
  2. Penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan menyerahkan surat pernyataan persetujuan orang tua/wali untuk menjadi klien dan surat pernyataan persetujuan anak untuk menjadi klien.
  3. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah yang diprakarsai oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  4. Kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di pusat kesejahteraan sosial.
  5. Kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan Anak dan Keluarga/Keluarga Pengganti Anak, Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti Anak Korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparatur desa/kelurahan/nama lain.
  6. Selain melibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kesepakatan musyawarah dapat melibatkan bintara pembinaan desa, bhayangkara pembina keamanan, ketertiban masyarakat, atau pihak lain yang terkait.
  7. Penyerahan Anak kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti dan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15

Format:

  1. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c, Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 12 ayat (6) huruf c, dan Pasal 13 ayat (7) huruf b;
  2. surat pernyataan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf e, Pasal 11 ayat (2) huruf c, dan Pasal 12 ayat (6) huruf e;
  3. laporan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e;
  4. surat serah terima anak titipan pada Keluarga/Keluarga Pengganti; dan
  5. surat pemberitahuan kepada lembaga penitip mengenai akan berakhirnya jangka waktu penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2),

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
REHABILITASI SOSIAL

Pasal 16

Rehabilitasi Sosial ABH bertujuan agar:

  1. ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak Anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri; dan
  2. tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ABH.

Pasal 17

  1. Rehabilitasi Sosial ABH dilakukan di:
    1. LPKS untuk Anak;
    2. instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi; atau
    3. Keluarga/Keluarga Pengganti.
  2. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi.

Pasal 18

  1. Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dengan tahapan:
    1. pendekatan awal;
    2. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
    3. penyusunan rencana pemecahan masalah;
    4. pemecahan masalah atau intervensi;
    5. resosialisasi;
    6. terminasi; dan
    7. bimbingan lanjut.
  2. Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas:

  1. sosialisasi dan konsultasi;
  2. identifikasi;
  3. motivasi;
  4. seleksi; dan
  5. penerimaan.

Pasal 20

  1. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga Rehabilitasi Sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.
  2. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai program layanan yang akan diterima oleh ABH.
  3. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  4. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang sesuai meliputi brosur, video, iklan, pusat layanan pengaduan, dan/atau seminar.

Pasal 21

  1. Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami masalah ABH.
  2. Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas ABH.
  3. Kelengkapan berkas ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Pasal 10 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 22

  1. Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat ABH serta dukungan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.
  2. Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk konseling dan dukungan kelompok.

Pasal 23

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan ABH sebagai penerima layanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 24

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan ABH.

Pasal 25

  1. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.
  2. Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. persiapan;
    2. pengumpulan data dan informasi;
    3. analisis; dan
    4. temu bahas kasus.
  3. Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya membangun hubungan antara Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi dengan ABH.
  4. Kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi ABH.
  5. Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan ABH.
  6. Kegiatan temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan ABH.

Pasal 26

  1. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi ABH.
  2. Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. membuat skala prioritas kebutuhan ABH;
    2. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan ABH; dan
    3. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 27

  1. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah atau intervensi bagi ABH.
  2. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pemenuhan kebutuhan dasar;
    2. terapi psikososial;
    3. terapi mental dan spiritual; dan
    4. kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.

Pasal 28

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi:

  1. pengasuhan;
  2. permakanan;
  3. sandang;
  4. tempat tinggal;
  5. fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan/atau kartu identitas anak;
  6. akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar; dan
  7. perbekalan kesehatan.

Pasal 29

Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku ABH ke arah yang adaptif.

Pasal 30

  1. Terapi mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamanan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH.
  2. Terapi mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya, dan disiplin yang dilaksanakan secara individu atau kelompok.

Pasal 31

Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

Pasal 32

  1. Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e merupakan upaya pengembalian ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.
  2. Resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Reintegrasi Sosial untuk mempersiapkan ABH, Keluarga/Keluarga Pengganti, dan masyarakat untuk menerima kembali anak di Keluarga dan masyarakat.

Pasal 33

  1. Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial pada ABH.
  2. Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada:
    1. ABH telah selesai mengikuti Rehabilitasi Sosial;
    2. ABH dirujuk untuk mendapatkan pelayanan di tempat lain;
    3. ABH yang melarikan diri dan tidak ditemukan; atau
    4. ABH meninggal dunia.
  3. Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terdiri atas:
    1. identifikasi keberhasilan yang telah dicapai ABH dari aspek biopsikososial dan spiritual; dan/atau
    2. kunjungan kepada Keluarga/Keluarga Pengganti dan pihak terkait dengan kehidupan ABH.

Pasal 34

  1. Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantauan perkembangan ABH setelah ABH kembali ke Keluarga/ Keluarga Pengganti dan masyarakat.
  2. Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan, pengembangan, dan pemantapan sosialisasi, usaha kerja, dan dukungan masyarakat sehingga ABH memiliki kestabilan dalam keberfungsian sosial ABH.

Pasal 35

  1. Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dalam bentuk:
    1. motivasi dan diagnosis psikososial;
    2. perawatan dan pengasuhan;
    3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    4. bimbingan mental dan spiritual;
    5. bimbingan fisik;
    6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
    7. pelayanan aksesibilitas;
    8. bantuan dan asistensi sosial;
    9. bimbingan resosialisasi;
    10. bimbingan lanjut; dan/atau
    11. rujukan.
  2. Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi.

Pasal 36

  1. Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial ABH.
  2. Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dukungan, pujian, nasihat, dan penghargaan.

Pasal 37

  1. Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial ABH.
  2. Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
    1. Keluarga;
    2. Keluarga Pengganti;
    3. panti sosial;
    4. pusat Rehabilitasi Sosial;
    5. rumah singgah; dan/atau
    6. rumah perlindungan sosial.

Pasal 38

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada ABH agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Pasal 39

  1. Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku ABH berdasarkan ajaran agama atau keyakinan yang dianutnya.
  2. Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    1. pengenalan norma agama, susila, kesopanan, dan hukum yang berlaku di masyarakat;
    2. pendidikan agama;
    3. internalisasi ketaatan pada norma dan etika; dan
    4. bimbingan kesehatan mental.

Pasal 40

  1. Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani ABH.
  2. Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    1. olah raga;
    2. aktivitas harian yang terjadwal untuk anak; dan/atau
    3. bimbingan rekreasional.

Pasal 41

  1. Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial ABH agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
  2. Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan:
    1. individual;
    2. kelompok; dan
    3. kemasyarakatan.

Pasal 42

  1. Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi ABH guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.
  2. Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memudahkan ABH dalam memenuhi hak dasarnya.

Pasal 43

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada ABH yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Pasal 44

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan ABH agar dapat diterima kembali ke dalam Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.

Pasal 45

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian ABH setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 46

  1. Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar ABH memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.
  2. Formulir rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 47

  1. Reintegrasi Sosial merupakan proses penyiapan ABH untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga/ Keluarga Pengganti dan masyarakat.
  2. Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
    1. penyatuan kembali ABH ke dalam lingkungan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat; dan
    2. menghindari stigma ABH di dalam Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.

Pasal 48

Reintegrasi Sosial dilaksanakan pada saat ABH telah selesai menjalani:

  1. proses pidana maupun Diversi di setiap tingkatan proses hukum;
  2. proses Rehabilitasi Sosial hasil kesepakatan musyawarah;
  3. Rehabilitasi Sosial di LPKS; atau
  4. Rehabilitasi Sosial di instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi.

Pasal 49

  1. Reintegrasi Sosial dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:
    1. menyiapkan kondisi psikologis ABH;
    2. menyiapkan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat;
    3. mengembalikan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti;
    4. pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH; dan
    5. terminasi.
  2. Menyiapkan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempelajari dan mengevaluasi hasil pelaksanaan resosialisasi.
  3. Menyiapkan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui koordinasi antara Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dengan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat mengenai waktu pelaksanaan Reintegrasi Sosial.
  4. Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) koordinasi dilakukan dengan menghubungkan ABH pada sistem pelayanan lanjutan seperti pelatihan keterampilan, lembaga pendidikan, atau lapangan kerja.
  5. Mengembalikan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyerahkan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti.
  6. Pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi ABH yang telah kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti.
  7. Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah dipastikan ABH dalam kondisi aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, dan diterima oleh Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.

Pasal 50

Dalam hal terjadi penolakan oleh Keluarga atau masyarakat terhadap ABH, Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial mencarikan Keluarga Pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STANDAR LEMBAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Standar lembaga penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH bertujuan:

  1. memberikan arah dan pedoman penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH oleh LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi;
  2. memberikan perlindungan terhadap ABH dari kesalahan praktik; dan
  3. meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan pada LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi.

Bagian Kedua
LPKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

  1. LPKS merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak berupa Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  2. Lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi merupakan lembaga yang menangani Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Anak Korban dan Anak Saksi.
  3. LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar.
  4. Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas aspek:
    1. status lembaga;
    2. visi dan misi lembaga;
    3. struktur organisasi;
    4. sumber daya manusia;
    5. sarana dan prasarana;
    6. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban; dan
    7. program pelayanan.

Paragraf 2
Status Lembaga

Pasal 53

  1. LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota merupakan unit pelaksana teknis yang menangani Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.
  2. Pembentukan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

  1. Status LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum.
  2. Selain memiliki status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi harus terdaftar di Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

Dalam hal di daerah kabupaten/kota belum terdapat LPKS atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, ABH dapat dirujuk ke LPKS atau lembaga kesejahteraan sosial anak terdekat yang berbadan hukum.

Pasal 56

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari dinas sosial daerah provinsi.

Paragraf 3
Visi dan Misi Lembaga

Pasal 57

Visi dan misi LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b berdasarkan pada visi dan misi yang ingin dicapai oleh lembaga.

Paragraf 4
Struktur Organisasi

Pasal 58

  1. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
    1. pimpinan lembaga;
    2. bidang administrasi; dan
    3. bidang teknis Rehabilitasi Sosial.
  2. Pimpinan lembaga dan bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus memahami Rehabilitasi Sosial bagi ABH.

Paragraf 5
Sumber Daya Manusia

Pasal 59

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d, meliputi tenaga bidang:

  1. administrasi;
  2. teknis Rehabilitasi Sosial; dan
  3. penunjang.

Pasal 60

Sumber daya manusia bidang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas pelaksana urusan:

  1. rumah tangga;
  2. personalia;
  3. surat menyurat; dan
  4. keuangan.

Pasal 61

  1. Sumber daya manusia bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:
    1. Pekerja Sosial Profesional; dan
    2. Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Selain sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menyediakan:
    1. dokter;
    2. psikiater;
    3. psikolog;
    4. instruktur keterampilan; dan
    5. pembimbing rohani.
  3. Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan profesi dan/atau lembaga/instansi lain.

Pasal 62

Sumber daya manusia bidang penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, terdiri atas:

  1. pengasuh;
  2. petugas dapur;
  3. petugas kebersihan;
  4. satpam/petugas keamanan; dan/atau
  5. supir.

Paragraf 6
Sarana dan Prasarana

Pasal 63

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e, meliputi:

  1. sarana dan prasarana fisik; dan
  2. instrumen teknis Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 64

Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

  1. perkantoran yang terdiri atas ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
  2. ruang pelayanan teknis yang terdiri atas rumah antara, ruang pekerja sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial, ruang asrama, ruang pengasuh, ruang konseling psikososial, ruang terapi psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olah raga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
  3. ruang pelayanan umum yang terdiri atas ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
  4. peralatan lembaga Rehabilitasi Sosial yang terdiri atas peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
  5. alat transportasi yang terdiri atas alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
  6. sandang dan pangan bagi anak.

Pasal 65

  1. Instrumen teknis Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b merupakan komponen yang digunakan dalam proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  2. Instrumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7
Ketersediaan Dana, Manajemen Pengelolaan, dan
Pertanggungjawaban

Pasal 66

Sumber pendanaan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf f berasal dari dana mandiri, baik dari lembaga maupun luar lembaga seperti donatur, tanggung jawab dunia usaha, dan masyarakat untuk mengelola penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.

Pasal 67

  1. Dana yang dimiliki LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.
  2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), manajemen pengelolaannya harus dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Manajemen pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 68

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Program Pelayanan

Pasal 69

Program pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf g dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Tipologi

Pasal 70

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak diklasifikasikan menjadi:

  1. kelas A;
  2. kelas B; dan
  3. kelas C.

Pasal 71

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dengan kriteria:

  1. memperoleh nilai akreditasi A;
  2. menjadi rujukan nasional; dan
  3. wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 72

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dengan kriteria:

  1. memperoleh nilai akreditasi A;
  2. menjadi rujukan provinsi; dan
  3. wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pasal 73

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dengan kriteria:

  1. memperoleh nilai akreditasi B; dan
  2. wilayah kerjanya hanya mencakup 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

BAB VII
PENDAMPINGAN

Pasal 74

  1. Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
    1. Anak;
    2. Anak Korban dan Anak Saksi; dan/atau
    3. Keluarga/Keluarga Pengganti ABH.
  3. Pendampingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan kepada:
    1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
    2. Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
    3. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi;
    4. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
    5. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.
  4. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat dan/atau setiap tingkat pemeriksaan.
  5. Pendamping bagi Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi harus dilakukan oleh pendamping yang berbeda.
  6. Apabila dalam melaksanakan Pendampingan Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi terdapat ancaman keselamatan terhadap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dapat meminta perlindungan dari Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 75

  1. Pendampingan ABH harus diberikan pada saat Rehabilitasi Sosial ABH di dalam LPKS, Keluarga/ Keluarga Pengganti, dan masyarakat.
  2. Pendampingan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
  3. Dalam memberikan Pendampingan ABH Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh relawan sosial yang telah mendapatkan pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
  4. Pendampingan Anak Korban dan Anak Saksi dilaksanakan pada saat dan/atau dalam setiap tingkat pemeriksaan.
  5. Dalam hal Anak Korban dan Anak Saksi terancam keselamatannya, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial wajib merujuk Anak Korban dan Anak Saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 76

Pendamping dalam melaksanakan tugasnya dengan mekanisme:

  1. menerima penugasan Pendampingan;
  2. mempelajari kasus;
  3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
  4. melakukan Pendampingan di dalam dan di luar proses hukum;
  5. memberikan Pendampingan psikososial;
  6. mendampingi di dalam maupun di luar lembaga; dan
  7. menyusun laporan pelaksanaan Pendampingan.

Pasal 77

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebelum mengikuti proses Diversi melakukan persiapan sebagai berikut:

  1. assesmen;
  2. memberikan pemahaman dan penjelasan tentang maksud dan tujuan proses Diversi pada Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti;
  3. pendekatan untuk mengetahui harapan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti pada proses Diversi;
  4. menyiapkan laporan sosial;
  5. menyerahkan laporan sosial kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait; dan
  6. koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 78

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada saat mengikuti proses Diversi memiliki tugas sebagai berikut:

  1. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk memastikan kesiapan mengikuti proses Diversi;
  2. memastikan kenyamanan dan keamanan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti selama proses Diversi;
  3. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti pada saat memberikan keterangan pada saat proses Diversi;
  4. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti agar dapat mengendalikan diri dan emosi selama proses Diversi;
  5. membacakan hasil laporan sosial dan rekomendasi; dan
  6. menandatangani berita acara Diversi dan surat kesepakatan Diversi.

Pasal 79

Jika proses Diversi berhasil, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki tugas sebagai berikut:

  1. memastikan bahwa Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti mendapat surat penetapan pengadilan;
  2. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa kesepakatan Diversi dilaksanakan;
  3. melakukan Pendampingan untuk proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial;
  4. melakukan bimbingan lanjutan untuk memastikan hak Anak terpenuhi dan memperoleh perlindungan; dan
  5. membuat laporan perkembangan kasus dan menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan penanganan ABH.

Pasal 80

Jika proses Diversi tidak berhasil, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki tugas sebagai berikut:

  1. memberikan penguatan dan pemahaman kepada Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan;
  2. memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan korban;
  3. mendampingi Anak Korban untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan;
  4. membuat laporan perkembangan kasus dan menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan penanganan ABH; dan
  5. koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 81

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam proses Pendampingan Anak Korban di tingkat penyidikan, melakukan tugas sebagai berikut:

  1. memastikan bahwa Anak Korban terpenuhi hak dan mendapatkan perlindungan;
  2. memastikan bahwa proses penyidikan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Korban;
  3. memastikan bahwa Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti telah siap untuk mengikuti proses penyidikan;
  4. memastikan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti tidak mendapatkan tekanan, intimidasi, dan cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan selama proses penyidikan;
  5. memastikan Anak Korban mendapatkan Pendampingan dari Keluarga/Keluarga Pengganti atau petugas pendamping selama proses penyidikan; dan f. membuat laporan perkembangan kasus.

Pasal 82

  1. Pada saat memeriksa Anak Korban, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa ke luar ruang sidang.
  2. Pada saat pemeriksaan Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga/Keluarga Pengganti, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
  3. Dalam hal Anak Korban tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban didengar keterangannya:
    1. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
    2. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh Keluarga/Keluarga Pengganti, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 83

Keluarga/Keluarga Pengganti, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

  1. memberikan penguatan kepada Anak Korban sebelum memasuki ruang sidang;
  2. memastikan kesiapan Anak Korban untuk bertemu dengan pelaku;
  3. menyampaikan kepada Hakim dan Jaksa apabila Anak Korban tidak dapat dipertemukan dengan pelaku dalam persidangan;
  4. memastikan kondisi Anak Korban siap untuk memberikan keterangan kepada Hakim; dan
  5. memberikan pertimbangan dalam proses persidangan jika diminta oleh Hakim.

Pasal 84

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam proses Pendampingan Anak Korban dan Keluarga/ Keluarga Pengganti di luar proses hukum bertugas sebagai berikut:

  1. kunjungan rumah;
  2. melakukan asesmen;
  3. identifikasi kebutuhan;
  4. rencana intervensi;
  5. pelaksanaan intervensi;
  6. menghubungkan Anak Korban dengan sistem sumber sesuai kebutuhan Anak Korban; dan
  7. memberikan penguatan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti.

BAB VIII
PEMBAGIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Pusat

Pasal 85

Menteri memiliki kewenangan:

  1. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan penanganan ABH;
  2. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial lingkup nasional;
  3. melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup nasional yang tidak dapat dilayani di tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota;
  4. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  5. menetapkan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  6. menetapkan tipologi LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  7. melakukan dan memfasilitasi dalam penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  8. menghimpun dan mengompilasi data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima pelayanan lingkup nasional;
  9. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH; dan
  10. mengalokasikan anggaran permakanan ABH selama Anak berada di LPKS pada saat penangkapan dan penahanan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 86

Gubernur memiliki kewenangan:

  1. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi atau lintaskabupaten/kota;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan standar Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lintaskabupaten/kota di wilayahnya;
  3. melakukan kerja sama dengan daerah provinsi lain dan daerah kabupaten/kota dengan daerah provinsi lain serta kerja sama antarkabupaten/kota di wilayahnya;
  4. melaksanakan Rehabilitasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi yang tidak dapat dilayani di tingkat daerah kabupaten/kota;
  5. melakukan dan memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pendanaan dalam pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi;
  6. menghimpun dan mengompilasikan data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima layanan lingkup daerah provinsi;
  7. memberikan rekomendasi usulan penetapan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi kepada Menteri; dan
  8. pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 87

Bupati/wali kota memiliki kewenangan:

  1. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial lingkup daerah kabupaten/kota;
  2. melaksanakan penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  3. menetapkan keputusan sumber daya manusia penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  4. melakukan kerja sama dengan daerah kabupaten/kota lain;
  5. melakukan dan memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pendanaan dalam pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah kabupaten/kota;
  6. memiliki data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima layanan lingkup daerah kabupaten/kota;
  7. melaksanakan dan memfasilitasi Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial berbasis masyarakat di pusat kesejahteraan sosial;
  8. mengajukan usulan penetapan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH kepada dinas sosial daerah provinsi;
  9. melakukan pembinaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH berbasis masyarakat; dan
  10. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah kabupaten/kota.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 88

Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH memiliki sumber dana yang dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. sumbangan dari masyarakat;
  4. dana hibah dalam negeri atau luar negeri; dan/atau
  5. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 89

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH.

Pasal 90

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya guna perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 91

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 92

  1. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan setiap tahun.
  2. Bentuk dan tata cara laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

  1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup nasional.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup daerah provinsi.
  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup daerah kabupaten/kota.

Pasal 94

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2018

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASAMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1642

[ Sumber Foto : By Clemensfranz - Own work, CC BY 2.5, Heracles Temple ]

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Menteri Pedoman Berlaku

Permensos 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum TAGANA

Permensos 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum TAGANA
Permensos 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum TAGANA
suryaden Rab, 10/27/2021 - 02:09

Taruna Siaga Bencana, yang disingkat TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Kedudukan, tugas dan fungsi, dan fungsi TAGANA, keanggotaan dan penjenjangan, hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi, pelindung, penasehat dan pembina, pengendalian, atribut dan kelengkapan administrasi TAGANA, lagu dan ikrar TAGANA, pelaporan serta sumber pendanaan diatur dengan Permensos 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tagana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk penetapan kebijakan yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana. Demikian dalam Permensos 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum TAGANA.

Tugas Taruna Siaga Bencana dalam Permensos 28 tahun 2021 tentang Pedoman Umum TAGANA:

  1. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada Pra Bencana mempunyai fungsi:

    1. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;

    2. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;

    3. kegiatan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana;

    4. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;

    5. fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;

    6. sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;

    7. evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan

    8. upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya.

  1. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana mempunyai fungsi:

    1. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas / instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

    2. mengidentifikasi / mendata korban bencana;

    3. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;

    4. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;

    5. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;

    6. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik;

    7. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;

    8. memobilisasi dan menggerakan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan

    9. mengupayakan tanggap darurat lainnya.

  1. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada pasca bencana mempunyai fungsi:

    1. mengidentifikasi/mendata kerugian material pada korban bencana;

    2. mengidentifikasi/mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;

    3. melaksanakan penanganan psikososial dan rujukan;

    4. mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan

    5. melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2012 oleh Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana diundangkan Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2021.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Sosial
Nomor 28 tahun 2012
tentang
Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana

Latar Belakang

Pertimbangan Permensos 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum TAGANA, adalah:

  1. bahwa Taruna Siaga Bencana sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial merupakan modal strategis berbasis masyarakat dalam kerangka sistem penanggulangan bencana nasional;

  2. bahwa perkembangan kuantitas dan kualitas anggota Taruna Siaga Bencana yang semakin meningkat memerlukan pengelolaan lebih baik dan profesional di dalam pengaturan maupun pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;

  3. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana pada kenyataannya belum mengatur secara komprehensif Taruna Siaga Bencana, sehingga perlu disempurnakan;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum TAGANA, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II;

  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

Isi Permensos tentang Pedoman Tagana

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN UMUM TARUNA SIAGA BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

  1. Taruna Siaga Bencana, selanjutnya disingkat TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

  2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

  3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk penetapan kebijakan yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

  4. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

TAGANA ditetapkan dengan maksud untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana.

Pasal 3

TAGANA bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, dan fungsi TAGANA, keanggotaan dan penjenjangan, hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi, pelindung, penasehat dan pembina, pengendalian, atribut dan kelengkapan administrasi TAGANA, lagu dan ikrar TAGANA, pelaporan serta sumber pendanaan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

TAGANA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial c.q. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Pasal 6

TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Pasal 7

  1. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada Pra Bencana mempunyai fungsi:

    1. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;

    2. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;

    3. kegiatan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana;

    4. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;

    5. fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;

    6. sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;

    7. evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan

    8. upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya.

  2. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana mempunyai fungsi:

    1. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas / instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

    2. mengidentifikasi / mendata korban bencana;

    3. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;

    4. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;

    5. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;

    6. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik;

    7. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;

    8. memobilisasi dan menggerakan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan

    9. mengupayakan tanggap darurat lainnya.

  3. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada pasca bencana mempunyai fungsi:

    1. mengidentifikasi/mendata kerugian material pada korban bencana;

    2. mengidentifikasi/mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;

    3. melaksanakan penanganan psikososial dan rujukan;

    4. mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan

    5. melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial.

Pasal 8

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tugas dan fungsi TAGANA, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB IV
KEANGGOTAAN DAN PENJENJANGAN

Pasal 9

Keanggotaan TAGANA terdiri atas :

  1. anggota TAGANA; dan

  2. anggota TAGANA Kehormatan

Pasal 10

  1. Anggota TAGANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan anggota TAGANA yang ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

  2. Anggota TAGANA Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan anggota yang ditetapkan karena penghargaan, jabatan, atau pengabdian dalam penanggulangan bencana.

Pasal 11

  1. Calon anggota TAGANA berasal dari perorangan, kelompok masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan.

  2. Calon anggota TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:

    1. Warga Negara Indonesia laki-laki atau perempuan;

    2. berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan

    3. sehat jasmani dan rohani.

  3. Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota TAGANA wajib mengikuti pelatihan dasar TAGANA.

  4. Calon anggota TAGANA dan TAGANA Kehormatan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sebagai anggota TAGANA oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

  5. Anggota TAGANA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperoleh Nomor Induk Anggota TAGANA.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penetapan anggota TAGANA dan TAGANA Kehormatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 13

  1. Jenjang keanggotaan TAGANA terdiri atas :

    1. TAGANA Muda, yaitu anggota TAGANA yang telah mengikuti pelatihan dasar, berpengalaman dalam penanggulangan bencana;

    2. TAGANA Madya, yaitu anggota TAGANA yang telah mengikuti pelatihan dan pemantapan penanggulangan bencana tingkat madya, berpengalaman, dan mempunyai keterampilan khusus dalam penanggulangan bencana; dan

    3. TAGANA Utama, yaitu anggota TAGANA yang telah mengikuti pelatihan, pemantapan tingkat utama, dan mempunyai keterampilan khusus serta telah berpengalaman dalam penanggulangan bencana baik regional maupun nasional.

  2. Ketentuan mengenai penjenjangan keanggotaan TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 14

  1. Keanggotaan TAGANA berakhir karena :

    1. mengundurkan diri;

    2. meninggal dunia; dan/atau

    3. diberhentikan.

  2. Anggota TAGANA yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, dikarenakan melanggar tata tertib TAGANA atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pemberhentian keanggotaan TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan :

    1. ketua forum koordinasi TAGANA kabupaten/kota melaporkan kepada Kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota mengenai adanya anggota TAGANA yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib TAGANA atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota memberikan surat peringatan baik secara lisan maupun tertulis pada anggota TAGANA sampai dengan surat peringatan ketiga;

    3. dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan, kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota melaporkan kepada kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi;

    4. kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud;

    5. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d terbukti, dinas sosial/instansi sosial provinsi mengusulkan pemberhentian anggota TAGANA kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan

    6. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial memberhentikan keanggotaan TAGANA dengan Surat Keputusan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

  1. Anggota TAGANA mempunyai hak :

    1. yang sama untuk mengikuti peningkatan kemampuan dan kualitas sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;

    2. mendapat pengakuan resmi dari Pemerintah melalui pemberian Nomor Induk Anggota yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial;

    3. mendapat fasilitas, sarana dan prasarana dari Pemerintah berkaitan dengan tugas tugasnya; dan

    4. mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah.

  2. Anggota TAGANA mempunyai kewajiban :

    1. melaksanakan tugas-tugas sesuai ketentuan yang berlaku;

    2. melakukan komunikasi dan koordinasi antar anggota maupun dengan pihak terkait;

    3. mematuhi norma dan kaidah hukum serta aturan yang berlaku;

    4. memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dalam penanggulangan bencana; dan

    5. menjaga sikap dan nama baik TAGANA serta bertanggung jawab dalam tugasnya.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 16

  1. Penghargaan diberikan kepada anggota TAGANA yang mempunyai dedikasi, loyalitas, dan pengabdian diri dengan jasa-jasa luar biasa.

  2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Menteri Sosial, gubernur, dan/atau bupati/walikota.

Pasal 17

Pemberian penghargaan bagi anggota TAGANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dengan ketentuan:

  1. ketua forum koordinasi TAGANA kabupaten/kota mengusulkan kepada kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota mengenai adanya anggota TAGANA yang berprestasi luar biasa dalam penanggulangan bencana;

  2. dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota memberikan surat rekomendasi secara tertulis atas usulan pemberian penghargaan;

  3. kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan dimaksud;

  4. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c terbukti, dinas sosial/instansi sosial provinsi mengusulkan pemberian penghargaan anggota TAGANA kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan

  5. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial memberikan penghargaan dengan Surat Keputusan.

Pasal 18

  1. Sanksi diberikan kepada anggota TAGANA yang melanggar tata tertib TAGANA atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. peringatan tertulis; dan/atau

    2. pemberhentian sebagai anggota TAGANA.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penghargaan dan pemberian sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB VII
PELINDUNG DAN PEMBINA

Pasal 20

  1. Pelindung dan Pembina TAGANA untuk tingkat Nasional :

    1. Pelindung : Menteri Sosial

    2. Pembina Utama : Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial

    3. Pembina Teknis : Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

  2. Pelindung dan Pembina TAGANA untuk tingkat Provinsi :

    1. Pelindung : Gubernur

    2. Pembina Utama : Kepala dinas/instansi sosial provinsi

    3. Pembina Teknis : Kepala bidang yang menangani penanggulangan bencana pada dinas sosial/instansi sosial provinsi

  3. Pelindung dan Pembina TAGANA untuk tingkat Kabupaten/Kota :

    1. Pelindung : Bupati/Walikota

    2. Pembina Utama : Kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota

    3. Pembina Teknis : Kepala bidang yang menangani penanggulangan bencana pada dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 20

Pengendalian TAGANA dilakukan oleh :

  1. Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai regulator dan fasilitator bagi TAGANA;

  2. gubernur c.q kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi sebagai pengendali TAGANA provinsi; dan

  3. bupati/walikota c.q kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota sebagai pengendali TAGANA kabupaten/kota.

Pasal 21

  1. Pemberdayaan TAGANA dilakukan oleh:

    1. Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk tingkat nasional;

    2. gubernur c.q kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi; dan

       

    3. walikota/bupati c.q kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota.

       

  2. Pemberdayaan TAGANA dapat dilakukan oleh instansi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berkoordinasi melalui Kementerian Sosial, dan/atau dinas sosial/instansi sosial provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 22

  1. Pengerahan TAGANA dilakukan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial/instansi sosial provinsi, dan dinas sosial/instansi kabupaten/kota secara berjenjang.

  2. Pengerahan TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan mobilisasi penugasan TAGANA dalam penanggulangan bencana.

BAB IX
ATRIBUT TAGANA

Pasal 23

Atribut TAGANA terdiri atas :

  1. Pakaian Dinas Harian (PDH);

  2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan

  3. Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib dikenakan pada saat penanggulangan bencana;

Pasal 24

Ketentuan mengenai atribut TAGANA, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB X
LAGU DAN IKRAR TAGANA

Pasal 25

  1. TAGANA mempunyai logo, lagu, dan ikrar.

  2. Lagu TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

    1. mars TAGANA; dan

    2. hymne TAGANA.

  3. Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ikrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dinyanyikan pada setiap kegiatan resmi TAGANA.

  4. Ketentuan mengenai bentuk Logo, jenis lagu, dan ikrar TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 26

  1. Setiap anggota TAGANA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Forum Koordinasi TAGANA sesuai wilayah tugasnya.

  2. Forum Koordinasi TAGANA melaporkan kepada dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota, provinsi, dan Kementerian Sosial c.q. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial secara berjenjang.

BAB XII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan TAGANA bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 1135A/KEP/BJS/XI/2006 tentang Pedoman Perlengkapan dan Atribut TAGANA serta Tanda Kecakapan/ Keahlian Khusus Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Bidang Bantuan Sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan yang baru.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana.

Lampiran Ukuran
Permensos 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum TAGANA (54.69 KB) 54.69 KB
Peraturan Menteri Kultur Pedoman Berlaku

Permensos 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Permensos 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
jogloabang Kam, 07/25/2019 - 05:22

TKSK adalah singkatan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. TKSK diatur dengan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Nomor 28 tahun 2018.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kec