Sosial

kemensos

Peraturan dan atau kabar dari Kemen Sosial dan yang berhubungan dengan urusan-urusan Sosial, Kesejahteraan, Rakyat dan Kesosialan

Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 2018

Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2018 se-Indonesia sudah ditetapkan oleh Menteri Sosial dengan jumlah 92.400.000 orang. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang diputuskan dan ditetapkan pada waktu itu tanggal 2 Januari 2018 yang lalu oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa.

Salinan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan disampaikan kepada- pihak-pihak terkait seperti:

  1. Presiden Republik Indonesia.
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
  3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  4. Menteri Keuangan.
  5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
  6. Menteri Dalam Negeri.
  7. Menteri Kesehatan.
  8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Banyak sekali jumlah para Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah 92.400.000 orang, untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah fakir miskin dan saudara-saudara kita yang tidak mampu jumlahnya sembilan puluh dua juta empat ratus ribu orang.. Begini isi dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tersebut.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Abstraksi

Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pasal 11B ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2018.

Dasar Hukum SK Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);

Isi Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

KESATU : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan basis data terpadu sebanyak 92.400.000 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu) jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah termasuk bayi dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dilahirkan pada tahun 2018.
KETIGA : Rincian secara lengkap by name by address peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan


NO

KODE PROVINSI

PROVINSI

JUMLAH

01
02
03
04

1

11

ACEH

2.331.189

2

12

SUMATERA UTARA

4.375.909

3

13

SUMATERA BARAT

1.663.955

4

14

RIAU

1.412.597

5

15

JAMBI

877.306

6

16

SUMATERA SELATAN

2.612.422

7

17

BENGKULU

665.601

8

18

LAMPUNG

3.318.247

9

19

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

218.313

10

21

KEPULAUAN RIAU

353.205

11

31

DKI JAKARTA

1.333.252

12

32

JAWA BARAT

15.694.159

13

33

JAWA TENGAH

15.404.938

14

34

DI YOGYAKARTA

1.660.649

15

35

JAWA TIMUR

14.915.649

16

36

BANTEN

3.477.737

17

51

BALI

939.074

18

52

NUSA TENGGARA BARAT

2.424.420

19

53

NUSA TENGGARA TIMUR

2.854.813

20

61

KALIMANTAN BARAT

1.439.048

21

62

KALIMANTAN TENGAH

498.947

22

63

KALIMANTAN SELATAN

804.940

23

64

KALIMANTAN TIMUR

683.102

24

65

KALIMANTAN UTARA

152.920

25

71

SULAWESI UTARA

857.415

26

72

SULAWESI TENGAH

1.257.978

27

73

SULAWESI SELATAN

3.186.484

28

74

SULAWESI TENGGARA

1.112.893

29

75

GORONTALO

546.411

30

76

SULAWESI BARAT

557.930

31

81

MALUKU

809.823
32 82 MALUKU UTARA 351.714
33 91 PAPUA BARAT 778.117
34 94 PAPUA 2.828.843

JUMLAH

92.400.000

SK Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Apakah itu Program Keluarga Harapan?. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Diatas adalah Program Keluarga Harapan yang lawas, atau pada tahun 2014 sehingga masih menggunakan MDGs, belum memakai standar SDGs. Dahulu memang PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG’s yang akan terbantu oleh PKH yaitu:

  1. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan;
  2. Pendidikan Dasar;
  3. Kesetaraan Gender;
  4. Pengurangan angka kematian bayi dan balita;
  5. Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Setelah habis MDGs, muncullah SDGs yang menjadikan Program Keluarga Harapan PKH menjadi program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Penanggulangan Kemiskinan

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. KPM KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program Keluarga Harapan ini dianggap Program yang berhasil. Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.

Bukti Keberhasilan Program Keluarga Harapan

Bagaimana bukti keberhasilan PKH?. Bukti keberhasilan Program Keluarga Harapan adalah berhasil menurunkan angka kemiskinan bahwa dari jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 10,64% pada bulan meret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk atau 27.771.220 jiwa penduduk pada bulan Maret menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan September dengan total penuruan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 atau penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0.58% (BPS,2017).

Sasaran Program Keluarga Harapan

Siapakah sasaran Program Keluarga Harapan?. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol samapai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederjat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Ditegaskan dalam Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3. Bahwa Sasaran PKH yaitu:

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.

Apakah itu KPM PKH?. KPM PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Dimana KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan social berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan Program Keluarga Harapan saat ini mengacu pada Permensos 1 Tahun tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 yaitu:

Pasal 2

PKH bertujuan:

  1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:

  1. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
  2. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
  3. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
  4. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000

Pada tahun 2018 ini Kementrian Sosial RI mengeluarga regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada 8 Januari 2018, dan diberlakukan serta diundangkan oleh Kemenkumham dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 187, pada tanggal 29 Januari 2018.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan isinya seperti di bawah ini.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Mencabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940)

Abstraksi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa:

  1. untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN..

Pasal demi Pasal

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
  2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.
  3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
  4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
  5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
  6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
  7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
  8. Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.
  9. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
  10. Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Kombo yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.
  11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang dikelompokkan berdasarkan geografis.
  12. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
  13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
  14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapakan kesahihan data.
  15. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  16. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  17. Transformasi Kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  18. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH.
  19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PKH bertujuan:

  1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.

Pasal 4

  1. Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
  2. PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:
    1. pesisir dan pulau kecil;
    2. daerah tertinggal/terpencil; atau
    3. perbatasan antarnegara.

Pasal 5

  1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
    1. ibu hamil/menyusui; dan
    2. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
  2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
    1. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
    2. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
    3. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
    4. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
  3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
    1. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
    2. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

  1. Bantuan Sosial PKH;
  2. pendampingan PKH;
  3. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
  4. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

  1. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
  2. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
  3. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Pasal 8

  1. Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:
    1. kesehatan;
    2. pendidikan; dan
    3. kesejahteraan sosial.
  2. Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
    1. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
    2. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
    3. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
  3. Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
  4. Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
    1. memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
    2. meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Pasal 9

  1. Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

  1. Sumber daya manusia terdiri atas:
    1. penasihat nasional;
    2. tenaga bantuan teknis;
    3. tenaga ahli;
    4. koordinator regional;
    5. koordinator wilayah;
    6. koordinator daerah kabupaten/kota;
    7. supervisor pekerjaan sosial;
    8. pendamping sosial;
    9. asisten pendamping sosial; dan
    10. administrator pangkalan data.
  2. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
  3. Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

Pasal 11

  1. Penasihat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berada di bawah direktorat yang menangani pelaksanaan PKH dan bertanggung jawab kepada direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
  2. Penasihat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksana PKH pusat untuk koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, lembaga internasional, dan memberikan masukan kebijakan strategis dalam pelaksanaan PKH.

Pasal 12

Tenaga bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas memberikan bantuan teknis pada pelaksanaan PKH meliputi Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, peningkatan kemampuan keluarga, dan sumber daya.

Pasal 13

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH.

Pasal 14

Koordinator regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH dalam pelaksanaan PKH untuk:

  1. memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat regional;
  2. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat regional;
  3. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat regional;
  4. pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat regional;
  5. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  6. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat regional; dan
  7. memberikan penilaian kinerja koordinator wilayah di wilayah kerjanya.

Pasal 15

Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bertugas membantu kepala dinas sosial
daerah provinsi dalam pelaksanaan PKH untuk:

  1. memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat daerah provinsi;
  2. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat daerah provinsi;
  3. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi;
  4. pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat daerah provinsi;
  5. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  6. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat daerah provinsi; dan
  7. memberikan penilaian kinerja koordinator daerah kabupaten/kota dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f bertugas membantu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota, dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

Pasal 17

Supervisor pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g bertugas melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi, pembuatan laporan, penyediaan informasi, dan penanganan Pengaduan terkait pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan manajemen kasus.

Pasal 18

Pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

Pasal 19

Asisten pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i bertugas membantu pendamping sosial dalam melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

Pasal 20

Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j bertugas mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan mendistribusikan data PKH di pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 22

  1. Dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan PKH dibentuk tim koordinasi nasional PKH.
  2. Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/lembaga terkait.
  3. Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
  4. Susunan keanggotaan tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 23

Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

  1. melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi; dan
  2. memberikan solusi atas permasalahan lintassektor.

Pasal 24

  1. Dalam melaksanakan kegiatan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibentuk tim koordinasi teknis PKH.
  2. Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. tim koordinasi teknis PKH pusat;
    2. tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi; dan
    3. tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota.
  3. Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pejabat eselon II wakil kementerian/lembaga terkait.
  4. Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah provinsi.
  5. Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
  6. Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 25

Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a bertugas:

  1. mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH;
  2. melakukan koordinasi lintas sektor terkait agar tujuan PKH dapat berjalan baik;
  3. membentuk tim lintassektor yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga terkait;
  4. tim lintassektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c bertugas menentukan sasaran Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
  5. melakukan pengawasan pelaksanaan PKH.

Pasal 26

  1. Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah provinsi.
  2. Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 27

Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:

  1. menyusun program dan rencana kegiatan PKH;
  2. memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
  3. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi;
  4. melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
  5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH.

Pasal 28

  1. Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  2. Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 29

Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:

  1. menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota;
  2. komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
  3. penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
  4. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di daerah kabupaten/kota;
  5. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
  6. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan; dan
  7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi, dan pelaksana PKH pusat.

Pasal 30

  1. Pelaksana PKH pusat dilakukan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH pada Kementerian Sosial.
  2. Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
  3. Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    1. melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi penetapan sasaran, Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, kepesertaan, dan sumber daya;
    2. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
    3. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
    4. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program;
    5. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
    6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 31

  1. Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.
  2. Pelaksana PKH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pelaksana PKH daerah provinsi;
    2. pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan
    3. pelaksana PKH kecamatan.
  3. Pelaksana PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
    1. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah kabupaten/kota;
    2. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota;
    3. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
    4. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
    5. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
    6. melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada pelaksana pusat.
  4. Pelaksana PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
    1. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
    2. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;
    3. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
    4. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
    5. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
    6. melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pelaksana pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi.
  5. Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
    1. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
    2. melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
    3. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
    4. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
    5. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
    6. melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN PKH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

  1. perencanaan;
  2. penetapan calon peserta PKH;
  3. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
  4. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
  5. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
  6. pendampingan PKH;
  7. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
  8. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
  9. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
  10. Transformasi Kepesertaan PKH.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 33

  1. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH.
  2. Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.
  3. Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi:
    1. korban bencana alam;
    2. Transformasikorban bencana sosial; dan
    3. Transformasikomunitas adat terpencil.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Peserta PKH

Pasal 34

  1. Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
  2. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
  3. Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Bagian Keempat
Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH

Pasal 35

  1. Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
  2. Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
  3. Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah.
  4. Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial.
  5. Dalam hal pelaksanaan Validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  6. Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bagian Kelima
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 36

  1. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data.
  2. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Bagian Keenam
Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

  1. Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.
  2. Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
  3. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.

Pasal 39

  1. Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  2. Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
  3. Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
    1. penyandang disabilitas berat;
    2. lanjut usia terlantar nonpotensial;
    3. eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
    4. komunitas adat terpencil; dan/atau
    5. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.

Paragraf 2
Mekanisme

Pasal 40

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

  1. pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH;
  2. sosialisasi dan edukasi;
  3. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
  4. proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
  5. penarikan dana Bantuan Sosial PKH;
  6. rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan
  7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Pasal 41

  1. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
  2. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Pasal 42

Sosialiasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH.

Pasal 43

  1. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial.
  2. Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan aktivasi.
  3. Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan Kartu Keluarga Sejahtera telah diterima oleh penerima manfaat PKH.
  4. Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi harus segera dilaporkan oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening penerima manfaat PKH.
  5. Dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera, buku tabungan dan personal identification number, Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial mendistribusikan secara kolektif dan/atau secara individu.

Pasal 44

  1. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH.
  2. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
  3. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH.
  4. Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara/kas daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur.
  5. Penyaluran Bantuan Sosial PKH oleh Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Pasal 45

  1. Penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kondisi:
    1. meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera; dan
    2. menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera.
  2. Penyaluran Bantuan Sosial PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat yang meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera dan Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur kepada ahli waris/wali Keluarga Penerima Manfaat.
  3. Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengajukan permohonan Bantuan Sosial PKH dengan melengkapi persyaratan:
    1. surat keterangan ahli waris dari kecamatan;
    2. surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan ahli waris Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima dana Bantuan Sosial PKH; dan/atau
    3. surat keterangan dari dinas tenaga kerja daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH merupakan tenaga kerja Indonesia.
  4. Setelah dilakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas nama penerima manfaat PKH dan digantikan oleh ahli waris atau wali dalam keluarga inti penerima manfaat PKH.
  5. Penggantian penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan penerima manfaat PKH.

Pasal 46

Penarikan dana Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur.

Pasal 47

  1. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
  2. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
  3. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana PKH dan Bank Penyalur mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
  4. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 48

  1. Pemantauan penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
  2. Evaluasi penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH.
  3. Pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan secara berkala oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial.

Bagian Ketujuh
Pendampingan PKH

Pasal 49

  1. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
  2. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
  3. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
  4. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
    1. memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
    2. melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
    3. memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
  5. Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.
  6. Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.
  7. Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabiltas.

Bagian Kedelapan
Peningkatan Kemampuan Keluarga

Pasal 50

  1. Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga.
  2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  3. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Kesembilan
Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 51

  1. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h merupakan kegiatan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.
  2. Pelaksanaan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.

Bagian Kesepuluh
Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 52

  1. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  2. Kegiatan Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data.
  3. Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Data melalui sistem informasi manjemen PKH.

Bagian Kesebelas
Transformasi Kepesertaan PKH

Pasal 53

  1. Transformasi Kepesertaan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j merupakan proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  2. Transformasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi.

Pasal 54

  1. Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  2. Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat PKH berstatus transisi atau graduasi.
  3. Dalam melakukan kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga lain.
  4. Pelaksanaan pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data di daerah.

Pasal 55

  1. Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin.
  2. Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan status transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diberikan penambahan waktu sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  3. Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH.
  4. Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat tidak menerima Bantuan Sosial PKH dan dapat diberikan program terkait.
  5. Kementerian Sosial melalui direktorat yang menangani PKH dapat bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa transisi.

Pasal 56

  1. Graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
  2. Graduasi alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.
  3. Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
  4. Kementerian Sosial melalui direktorat pelaksana PKH dapat bekerjasama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa graduasi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 57

Sumber pendanaan PKH berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  3. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
  4. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 58

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 59

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan PKH.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 60

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH yang dilakukan secara berkala.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

  1. Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.
  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 64

  1. Bupati/wali kota melalui kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
  2. Gubernur melalui kepala dinas sosial daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah provinsi kepada tim koordinasi nasional PKH.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
    1. laporan pelaksanaan; dan
    2. laporan pertanggungjawaban.
  4. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGADUAN

Pasal 65

  1. Pengaduan pelaksanaan PKH dibentuk sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat.
  2. Pengaduan pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat.
  3. Pengaduan pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
  4. Pengaduan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
    1. pusat informasi PKH;
    2. aplikasi sistem pengaduan masyarakat;
    3. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
    4. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 66

  1. Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan secara berjenjang.
  2. Penyelesaian terhadap penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, akuntabilitas, dan terbuka.
  4. Waktu penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan permasalahan yang ada.
  5. Hasil terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018

 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Standar Kompetensi Pekerja Sosial di Indonesia

Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

Pekerja Sosial sekarang dilengkapi dengan Kompetensi. Standar Kompetensinya pun disediakan dan disiapkan oleh Pemerintah. Untuk apa? agar permasalahan-permasalahan sosial dapat terselesaikan dengan baik. Berikut tentang Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial.

Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial disertai dengan Lampiran Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial yang berisi tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial. Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 pada tanggal 11 Juli 2017 setelah sehari sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada 10 Juli 2017.

Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional, maka diperlukan untuk menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial.

Landasan Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379);
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Pengertian dalam Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

  1. Standar Kompetensi Pekerja Sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap profesional pekerjaan sosial yang disyaratkan untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial.
  2. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  3. Pekerja Sosial Generalis adalah Pekerja Sosial yang memiliki latar belakang Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial serta memiliki kualifikasi dalam melakukan intervensi untuk membantu dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat umum, memberdayakan dan mendorong perubahan, serta menganalisis kebijakan.
  4. Pekerja Sosial Spesialis adalah Pekerja Sosial yang memiliki latar belakang pendidikan Spesialis 1/Strata 2 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial serta memiliki kualifikasi keahlian khusus dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat spesifik dan mampu mengembangkan pengetahuan, teknik, serta metode yang inovatif dan teruji dalam praktik pekerjaan sosial.

Standar Kompetensi Pekerja Sosial ditujukan sebagai acuan bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan/atau bagi lembaga sertifikasi untuk menguji kompetensi Pekerja Sosial.

Tugas dan Fungsi Pekerja Sosial

Pekerja Sosial dibantu oleh asisten Pekerja Sosial memiliki tugas dan fungsi:

Tugas Pekerja Sosial

  1. Memecahkan Masalah
    1. membantu orang memecahkan masalah;
    2. memberikan pelayanan sosial;
    3. mengembangkan rencana penanganan kasus;
    4. melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas; dan
    5. melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.
  2. Memberdayakan dan Sebagai Agen Perubahan
    1. mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;
    2. mengembangkan program;
    3. mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
    4. melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi; dan
    5. memberikan pelayanan perlindungan.
  3. Melakukan Analisis Kebijakan Sosial, berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.

Fungsi Pekerja Sosial

  1. Preventif
    merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang mencegah, mengurangi, dan menghilangkan terjadinya ketidakberfungsian sosial.
  2. Kuratif Reahabilitatif
    merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang memperbaiki, menyembuhkan, dan memulihkan keberfungsian sosial.
  3. Pengembagnan
    merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang meningkatkan keberfungsian sosial.

Kompetensi Pekerja Sosial

Kompetensi Pekerja Sosial meliputi:

  1. Pengetahuan
    merupakan pengetahuan yang dibangun dari konsep ilmu perilaku dan ilmu sosial dan dikembangkan melalui penelitian dan praktik.
  2. Keterampilan
    merupakan keterampilan yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial, yang didasarkan pada pengetahuan serta nilai dasar, prinsip umum, dan kode etik profesi pekerjaan sosial. Keterampilan Pekerja Sosial terdiri atas keterampilan umum dan keterampilan khusus.
  3. Sikap
    merupakan sikap yang dibangun dari nilai dasar, prinsip umum, serta kode etik Pekerja Sosial.

Kompetensi Pekerja Sosial berlaku untuk:

  1. Asisten Pekerja Sosial
    Kompetensi asisten Pekerja Sosial diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah, dan melaksanakan tugas dibawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab Pekerja Sosial.
  2. Pekerja Sosial Generalis
    Kompetensi Pekerja Sosial Generalis diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah, dan melaksanakan tugas secara profesional.
  3. Pekerja Sosial Spesialis
    Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik di bidang pelayanan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah dan melaksanakan tugas secara profesional.
    Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis dalam praktik Pekerja Sosial meliputi praktik Pekerja Sosial, diantaranya:
    1. Anak
    2. Kemiskianan
    3. Bencana
    4. Disabilitas
    5. Narkotika
    6. Medis

Standar Kompetensi Pekerja Sosial

Standar kompetensi Pekerja Sosial harus memiliki pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap.

Dibawah ini Standar Kompetensi Pekerja Sosial sesuai Lampiran Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial:

  1. Asisten Pekerja Sosial
    1. Pengetahuan
      1. menguasai konsep dasar pekerjaan sosial, konsep tentang manusia sebagai makhluk multidimensi, serta interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya;
      2. menguasai pengetahuan tentang perilaku manusia di dalam lingkungan sosial konteks Indonesia;
      3. menguasai prinsip umum, nilai dasar dan etika dalam pelayanan sosial;
      4. menguasai prinsip umum penyelenggaraan pelayanan sosial dalam mengatasi masalah sosial;
      5. menguasai prinsip pengelolaan pelayanan sosial; dan
      6. menguasai dasar assesmen.
    2. Keterampilan Umum
      1. menerapkan pemikiran logis dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang pelayanan sosial;
      2. menelaah dan memahami masalah yang sedang ditangani dengan memperhatikan nilai dan etika dalam pelayanan sosial dalam;
      3. membuat pencatatan hasil penelahaan terhadap masalah yang ditangani secara sistematis;
      4. memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan intervensi;
      5. mengevaluasi dan bertanggung jawab atas hasil kerja sendiri dan mampu mengelola pembelajaran secara terbimbing; dan
      6. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil kerja sendiri.
    3. Keterampilan Khusus
      1. mampu mengadakan kontak dengan klien dan lingkungan sosialnya sesuai standar pelayanan;
      2. mampu melakukan seleksi dan menetapkan klien sesuai standar pelayanan dibawah penugasan pekerja sosial;
      3. mampu melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan klien sesuai standar pelayanan dibawah penugasan pekerja sosial;
      4. mampu melakukan pencatatan dan membuat laporan hasil pengumpulan data baik melalui wawancara maupun observasi sesuai standar lembaga, dengan penugasan Pekerja Sosial;
      5. mampu melakukan intervensi untuk penanganan kasus umum dan sederhana atau penanganan kasus dari aspek tertentu yang terbatas sesuai penugasan Pekerja Sosial; dan
      6. mampu membuat laporan studi kasus dan mengambil bagian dalam pelaksanaan konferensi kasus dibawah penugasan Pekerja Sosial.
    4. Sikap
      1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
      2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melakukan praktik pekerjaan sosial berdasarkan agama, moral, dan etika, serta nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;
      3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
      4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
      5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
      6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
      7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
      8. menginternalisasi nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;
      9. menunjukkan sikap bertanggung jawab di dalam praktik pekerjaan sosial secara mandiri; dan
      10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di dalam praktik pekerjaan sosial.
  2. Pekerja Sosial Generalis
    1. Pengetahuan
      1. menguasai konsep teoritis pekerjaan sosial, teori tentang manusia sebagai makhluk multidimensi, teori lingkungan sosial, serta teori interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya.
      2. menguasai pengetahuan tentang perilaku manusia di dalam lingkungan sosial konteks Indonesia;
      3. menguasai prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial;
      4. menguasai metode praktik pekerjaan sosial dalam penanganan masalah sosial;
      5. menguasai karakteristik klien dan bidang pelayanan pekerjaan sosial;
      6. menguasai bentuk kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia;
      7. menguasai fungsi manajemen organisasi pelayanan sosial; dan
      8. menguasai metode penelitian pekerjaan sosial untuk penyusunan program intervensi praktik pekerjaan sosial.
    2. Keterampilan Umum
      1. menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukanpraktik pekerjaan sosial, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang pekerjaan sosial;
      2. menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam intervensi pekerjaan sosial;
      3. mengkaji kasus penerapan metode dan teknik pekerjaan sosial yang memperhatikan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam rangka menghasilkan model praktik pekerjaan sosial;
      4. menyusun hasil kajian empirik ilmu pekerjaan sosial;
      5. mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur dan standar pekerjaan sosial;
      6. memelihara dan mengembangkan jejaring kerja dan hasil kerja sama di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
      7. mengevaluasi dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
      8. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin akuntabilitas praktik pekerjaan sosial.
    3. Keterampilan Khusus
      1. melakukan kontak pendahuluan dengan manusia dan lingkungan sosialnya;
      2. melakukan asesmen pekerjaan sosial dengan cara mengkaji keterkaitan antara perilaku manusia dengan lingkungan sosialnya;
      3. memilih dan mengaplikasikan konsep teoritis pekerjaan sosial sesuai dengan karakteristik klien baik individu, keluarga, kelompok, dan komunitas;
      4. menerapkan prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial;
      5. mengidentifikasi dan menawarkan alternatif pelayanan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan klien;
      6. menerapkan metode dan teknik pekerjaan sosial;
      7. merancang dan melakukan penanganan masalah sosial sesuai dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial;
      8. melakukan kajian empirik bentuk kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia;
      9. melaksanakan fungsi manajemen organisasi pelayanan sosial pada level operasional; dan
      10. melakukan penelitian pekerjaan sosial untuk penyusunan program intervensi praktik pekerjaan sosial.
    4. Sikap
      1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
      2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melakukan praktik pekerjaan sosial berdasarkan agama, moral, dan etika, serta nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;
      3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
      4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
      5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
      6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
      7. menginternalisasi nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;
      8. menunjukkan sikap bertanggung jawab di dalam praktik pekerjaan sosial secara mandiri; dan
      9. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di dalam praktik pekerjaan sosial.
  3. Pekerja Sosial Spesialis
    1. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Anak
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktik pekerjaan sosial mengenai anak, masa kanak-kanak dan perkembangan anak yang merupakan sintesis dari teori sosiologi, psikologi, antropologi, serta perspektif mengenai hak- hak anak;
        2. aplikasi pendekatan, teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut dan proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen dan intervensi pertolongan terhadap anak, keluarga dan komunitas/masyarakat serta advokasi kebijakan;
        3. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial anak, komunitas/masyarakat pemerintah atau masyarakat intervensi pekerjaan sosial pada masalah- masalah anak dan keluarga;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan anak, keluarga,komunitas/masyarakat serta pihak-pihak terkait;
        5. pengembangan intervensi pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/ masyarakat dan kebijakan kesejahteraan anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
        6. evaluasi intervensi bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan analisis kebijakan kesejahteraan anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan anak, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial dengan anak berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah profesi pekerjaan sosial yang terakreditasi, berdasarkan metoda dan kode etik profesi yang diakui oleh asosiasi profesi pada tingkat regional atau internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan anak, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan anak baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        5. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial dengan anak, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesi di tingkat nasional, regional, dan internasional;
        6. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan.
        7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang pekerjaan sosial, maupun masalah yang lebih luas dari bidang pekerjaan sosial;
        8. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dalam bidang pekerjaan sosial dengan anak.
        9. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah kesejahteraan anak, perlindungan anak, pengasuhan anak serta dengan klien;
        10. bertanggung jawab atas praktik pekerjaan sosial dengan anak sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        11. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang pekerjaan sosial dengan anak; dan
        12. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja spesialisasi pekerjaan sosial dengan anak.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan dalam sistem kesejahteraan anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak secara mandiri dan kelompok serta memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial bagi anak dan keluarga;
        2. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan membuat keputusan terhadap berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga;
        3. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;
        4. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan anak; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan melakukan advokasi kebijakan untuk mencapai kesejahteraan anak, menyediakan perlindungan anak dan pengasuhan anak yang optimal.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialis anak secara mandiri;
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    2. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Kemiskinan
      1. Pengetahuan
        1. konsep dan konteks praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan;
        2. teori sosialisme, kapitalisme, struktural fungsional, relasional, dan budaya dalam perspektif pekerjaan sosial dengan kemiskinan;
        3. aplikasi metode, dan proses intervensi pada praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan;
        4. pengelolaan sumberdaya untuk mengatasi masalah kemiskinan;
        5. menguasai program perlindungan sosial dan kebijakan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan;
        6. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan;
        7. peran pekerja sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan;
        8. pengembangan disain intervensi pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan; dan
        9. disain evaluasi praktik pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan kemiskinan, serta memiliki kompetensi kerja minimal setara dengan standar kompetensi spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan yang berlaku secara nasional/ internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, atau menghasikan disain praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat nasional/ internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan, baik oleh dirinya sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial dengan kemiskinan melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang spesialisasinya ditingkat nasional/ internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan/atau masyarakat, serta advokasi kebijakan dalam penanganan masalah kemiskinan;
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang spesialisasinya, maupun masalah yang lebih luas;
        9. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang pekerjaan sosial dengan kemiskinan;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah kemiskinan;
        11. bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        12. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
        13. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional tentang kemiskinan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan; dan
        14. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, serta advokasi kebijakan dalam penanganan masalah kemiskinan untuk menghasilkan disain praktik pekerjaan sosial yang memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial;
        2. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan advokasi kebijakan serta membuat keputusan terhadap berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan penanganan masalah kemiskinan;
        3. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan baik pada individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;
        4. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi dan melakukan advokasi kebijakan untuk keluarga miskin.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan kemiskinan secara mandiri; dan
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    3. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Bencana
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktek pekerjaan sosial mengenai bencana, masalah sosial yang terjadi dalam situasi bencana yang merupakan sintesis dari teori sosiologi, psikologi, antropologi, serta perspektif mengenai bencana dan pengungsi;
        2. aplikasi pendekatan, teknik-teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut dan proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen dan intervensi pertolongan terhadap masalah bencana dan pengungsi, kelompok rentan dan komunitas/masyarakat terdampak bencana serta advokasi kebijakan;
        3. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial yang dimiliki pemerintah atau masyarakat untuk intervensi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan korban bencana dan pengungsi serta pihak-pihak terkait;
        5. pengembangan intervensi pekerjaan sosial bagi keluarga, komunitas/ masyarakat dan kebijakan yang terkait dengan masalah bencana dan pengungsi; dan
        6. evaluasi intervensi pekerjaan sosial bagi keluarga, komunitas/ masyarakat dan kebijakan yang terkait dengan masalah bencana dan pengungsi.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, serta memiliki kompetensi kerja setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, berdasarkan metoda dan kode etik profesi yang diakui oleh asosiasi profesi pada tingkat nasional / internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian spesialisasinya pada bidang pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, melalui pelatihan dan pengalaman kerja mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya ditingkat nasional, regional, dan internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial bagi bencana dan pengungsi, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan.
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang pekerjaan sosial, maupun masalah yang lebih luas dari bidang pekerjaan sosial;
        9. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dalam bidang pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanggulangan bencana dan pengungsi;
        11. bertanggung jawab atas praktek pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        12. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
        13. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi; dan
        14. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja spesialisasi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial bagi bencana dan pengungsi, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan penanggulangan bencana dan pengungsi, perlindungan korban bencana dan pengungsi secara mandiri dan kelompok serta memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi;
        2. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial bagi keluarga, komunitas/masyarakat dan membuat keputusan tentang penanggulangan bencana dan pengungsi;
        3. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas/masyarakat yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi dalam penanggulangan bencana dan pengungsi;
        4. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi pekerjaan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas/masyarakat dan melakukan advokasi kebijakan untuk menanggulangi masalah korban bencana dan pengungsi.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        7. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        8. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialis bencana secara mandiri; dan
        9. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    4. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Disabilitas
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas, teori sistem, psikologi, kebijakan dan perencanaan sosial;
        2. aplikasi metode, pendekatan, teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut dan proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen dan intervensi pertolongan terhadap masalah disabilitas.
        3. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial penyandang disabilitas untuk intervensi masalah disabilitas;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan penyandang disabilitas;
        5. pengembangan disain intervensi pekerjaan sosial bagi penyandang disabilitas; dan
        6. disain evaluasi intervensi pekerjaan sosial bagi penyandang disabilitas.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan disabilitas dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, atau menghasikan disain praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat nasional/internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas, baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial dengan disabilitas, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang spesialisasi di tingkat nasional/ internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan dalam penanganan masalah disabilitas;
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang spesialisasi, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesi;
        9. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang pekerjaan sosial dengan disabilitas;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah disabilitas;
        11. bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        12. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawab;
        13. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional mengenai disabilitas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas; dan
        14. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja spesialisasi pekerjaan sosial.
      3. Keterampilan Khusus
        1. mampu merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan dalam penanganan masalah disabilitas, serta menghasilkan disain praktik pekerjaan sosial yang memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas;
        2. mampu menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan serta membuat keputusan terhadap berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan penanganan masalah disabilitas;
        3. mampu menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas baik pada individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;
        4. mampu bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi dan melakukan advokasi kebijakan untuk bagi penyandang disabilitas.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan disabilitas secara mandiri.
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    5. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Narkotika
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktek pekerjaan sosial mengenai farmakologi, adiksi, asesmen konteks penyalahgunaan narkotika, intervensi /manajemen pemulihan, keluarga, korban penyalahgunaan narkotika, dan/atau pencegahan kekambuhan;
        2. aplikasi pendekatan, teknik-teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut, proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen, intervensi pertolongan terhadap penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas/masyarakat, dan/atau advokasi sosial;
        3. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial yang dimiliki keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk intervensi pekerjaan sosial pada masalah-masalah penyalahgunaan narkotika;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas, masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait;
        5. pengembangan intervensi pekerjaan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas, masyarakat dan/atau kebijakan mengenai pencegahan, rehabilitasi dan pembinaan lanjut; dan
        6. evaluasi intervensi bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas, masyarakat, dan/atau kebijakan mengenai pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi Pekerja Sosial dengan narkotika, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial dengan narkotika berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, berdasarkan metoda dan kode etik profesi yang diakui oleh asosiasi profesi pekerjaan sosial pada tingkat nasional/internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial narkotika, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang spesialisasi di tingkat nasional/internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk mengembangkan program strategis intervensi pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkotika;
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang spesialisasi, maupun masalah yang lebih luas;
        9. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks dalam bidang pekerjaan sosial dengan narkotika;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah penyalahgunaan narkotika;
        11. bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan narkotika sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;
        12. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
        13. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional mengenai narkotika dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang praktik pekerjaan sosial dengan narkotika; dan
        14. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas, masyarakat dan/atau advokasi kebijakan dalam sistem pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut secara mandiri dan kelompok serta memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial dengan narkotika;
        2. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika, dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut;
        3. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dengan narkotika yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;
        4. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan dan pelaksanaan intervensi, evaluasi serta terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan narkotika; dan
        5. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam melakukan intervensi bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas/masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialis narkotika secara mandiri; dan
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
    6. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Media
      1. Pengetahuan
        1. teori dan praktek pekerjaan sosial mengenai teori psikososial, teori intervensi krisis, teori sistem, teori kehilangan, teori kekuatan, dan teori perilaku sehat;
        2. aplikasi metode dan teknik-teknik intervensi pekerjaan sosial tingkat lanjut, proses pertolongan pekerjaan sosial terhadap pasien, keluarga, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan;
        3. pengelolaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atau masyarakat, termasuk yang dimiliki individu-individu dan keluarga- keluarga untuk intervensi pekerjaan sosial mikro dan makro dalam setting rumah sakit dan masyarakat;
        4. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan psikososial;
        5. pengembangan model intervensi dalam praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan fisik dan mental; dan
        6. model evaluasi intervensi dalam praktik pekerjaan sosial di bidang kesehatan fisik dan mental.
      2. Keterampilan Umum
        1. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial medis, memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;
        2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
        3. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi, menghasikan model praktik pekerjaan sosial spesialis serta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional;
        4. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
        5. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;
        6. meningkatkan keahlian profesi pada bidang pekerjaan sosial medis melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesi di tingkat nasional, regional, dan internasional;
        7. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
        8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesi, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesi;
        9. bekerja sama dengan profesi lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang pekerjaan sosial medis;
        10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan klien;bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesi sesuai dengan kode etik profesi pekerjaan sosial;
        11. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
        12. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesi pekerjaan sosial medis;
        13. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi pekerjaan sosial;
        14. melakukan penelitian guna mengembangkan teori-teori praktik pekerjaan sosial, praktik pekerjaan sosial medis dan profesi pekerjaan sosial; dan
        15. melakukan peran Pekerja Sosial untuk menghilangkan diskriminasi dan meningkatkan pelayanan yang manusiawi.
      3. Keterampilan Khusus
        1. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan fisik dan mental secara mandiri dan kelompok, sampai dapat menghasilkan model praktik pekerjaan sosial yang memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial medis;
        2. membangun relasi pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial mikro maupun makro dalam bidang kesehatan;
        3. melakukan asesmen terhadap faktor ekologi kesehatan dan penyakit untuk dapat merumuskan intervensi terhadap faktor psikososial, sosial ekonomi, dan sosial budaya dalam upaya kesehatan dengan mempertimbangkan perspektif klien dan orang-orang disekitarnya, perspektif gender, evaluasi upaya dan program yang sudah dijalankan, pertimbangan keilmuan dan keterlaksanaan praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan;
        4. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial dan membuat keputusan pilihan dengan pertimbangan keilmuan dan keterlaksanaan praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan;
        5. menyusun rencana intervensi pada praktik pekerjaan sosial medis pada level mikro, messo, maupun makro berdasarkan hasil asesmen;
        6. melaksanakan intervensi sesuai dengan rencana intervensi yang telah disusun dan situasi yang berkembang selama pelaksanaan intervensi;
        7. melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan dan pencapaian hasil intervensi pada praktik pekerjaan sosial medis serta tindak lanjut pelayanan untuk memaksimalkan hasil intervensi;
        8. melakukan pengakhiran pertolongan pada praktik pekerjaan sosial medis dengan meminimalisasi konsekuensi negatif dari keterpisahan dengan Pekerja Sosial;
        9. melakukan rujukan ke lembaga pelayanan lain yang diperlukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat yang ditolong yang dapat memperkuat upaya dan pencapaian status kesehatan;
        10. bekerja sama dengan klien, orang-orang lain yang berpengaruh penting terhadap klien, dan disiplin lain yang terkait dengan proses perancangan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan praktik pekerjaan sosial medis sesuai dengan kode etik profesi pekerjaan sosial;
        11. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan yang meliputi dokumen rujukan, asesmen, perencanaan program atau kegiatan intervensi, evaluasi, terminasi, persyaratan teknis dan biaya, yang sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial medis; dan
        12. menerapkan prinsip etika profesi pekerjaan sosial dalam proses praktik pekerjaan sosial medis sesuai dengan yang diatur dalam kode etik pekerjaan sosial.
      4. Sikap
        1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;
        2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
        3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
        4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
        5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
        6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
        7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
        8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
        9. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialis medis secara mandiri; dan
        10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Berikut Pratayang Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial atau silahkan diunduh.

Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

Lampiran Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial