KKP

KKP
Logo KKP
jogloabang Sen, 03/05/2018 - 07:22

Kabar dari Laut dan Ikan, KKP singkatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Maritim

Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi dan Hiu Martil

Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi dan Hiu Martil
Permen KP Nomor 5 Tahun 2018 Larangan Pengeluaran Hiu Koboi dan Hiu Martil
jogloabang Sen, 03/05/2018 - 09:09

Kementrian Kelautan dan Perikanan melanjutkan kembali Pelarangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Larangan Ekspor Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) hingga 31 Desember 2018 diteken oleh Menteri Susi Pudjiastuti pada tanggal 23 Januari 2018. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 191 oleh Kemenkumham di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.

Deskripsi Ikan Hiu yang Dilarang Diekspor

  1. IKAN HIU KOBOI (Carcharhinus longimanus) Carcharhinus longimanus
    1. Klasifikasi:
      Filum : Chordata
      Kelas : Chondrichthyes
      Sub–Kelas : Elasmobranchii
      Bangsa : Carcharhiniformes
      Suku : Carcharhinidae
      Marga : Carcharhinus
      Spesies : Carcharhinus longimanus (Poey, 1961)
      Nama Umum : Oceanic whitetip shark
      Nama Lokal : Ikan hiu koboy, cucut koboy
    2. [ Sumber foto: Fahmi, 2011 Gambar 1. Carcharhinus longimanus ]
    3. Morfologi
      1. Sirip punggung pertama dan sirip dada sangat lebar dan membundar di ujungnya
      2. Ujung sirip berwarna putih pada hiu dewasa (berujung hitam pada juvenil)
      3. Terdapat gurat di antara sirip punggung
      4. Moncong pendek dan bulat melebar (tampak dari arah bawah).
    4. Habitat Penyebaran Merupakan hiu pelagis-oseanik yang ditemukan pada lapisan permukaan hingga kedalaman 152 meter, biasa ditemukan jauh di lepas pantai atau di dekat pulau-pulau terpencil yang memiliki paparan yang sempit. Sebaran spesies hiu ini diketahui sangat luas di seluruh perairan tropis dan subtropis yang bersuhu hangat. Di perairan Indonesia tercatat ditemukan di perairan Samudera Indonesia, mulai dari barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara.
       
  2. IKAN HIU MARTIL (Sphyrna spp.)
    1. Sphyrna lewini 
      Sphyrna lewini
      1. Klasifikasi
        Filum : Chordata
        Kelas : Chondrichthyes
        Sub–Kelas : Elasmobranchii
        Bangsa : Carcharhiniformes
        Suku : Sphynidae
        Marga : Sphyrna
        Spesies : Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)
        Nama Umum : Scalloped hammerhead shark
        Nama Lokal : Ikan hiu martil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil
      2. Sumber foto: Fahmi, 2011 Gambar 2. Sphyrna lewini
      3. Morfologi
        1. Kepala melebar ke samping, lebarnya kurang dari sepertiga panjang tubuhnya;
        2. Tepi kepala bagian depan sangat melengkung, terdapat lekukan dangkal pada bagian tengahnya;
        3. Sirip punggung pertama tinggi, agak lancip melengkung;
        4. Sirip punggung kedua pendek, dengan ujung belakang panjang dan bagian tepi yang agak cekung.
      4. Habitat Penyebaran Merupakan kelompok hiu martil yang biasa ditemukan di perairan paparan benua, mulai dari perairan pantai hingga laut lepas, hidup di lapisan permukaan semi oseanik pelajik hingga pada kedalaman 275 m. Di perairan Indonesia, sebarannya mencakup Samudera Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, barat dan timur Kalimantan, Laut Cina Selatan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
         
    2. Sphyrna mokarranSphyrna mokarran
      1. Klasifikasi
        Filum : Chordata
        Kelas : Chondrichthyes
        Sub–Kelas : Elasmobranchii
        Bangsa : Carcharhiniformes
        Suku : Sphynidae
        Marga : Sphyrna
        Spesies : Sphyrna mokarran (Ruppel, 1837)
        Nama Umum : Great hammerhead shark
        Nama Lokal : Ikan hiu martil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil
      2. Sumber: White, et al., 2006 Gambar 3. Sphyrna mokarran
      3. Morfologi
        1. kepala melebar ke samping, lebarnya kurang dari sepertiga panjang tubuhnya;
        2. bagian depan kepala hampir lurus, terdapat lekukan dangkal pada bagian tengahnya;
        3. sirip punggung pertama sangat tinggi, lancip dan melengkung ke belakang pada ikan dewasa;
        4. sirip punggung kedua tinggi, dengan ujung belakang yang pendek dan bagian tepi sangat cekung; dan
        5. dasar sirip anal lebih lebar daripada dasar sirip punggung kedua.
      4. Habitat Penyebaran Merupakan kelompok hiu martil terbesar yang hidup di perairan pantai dan daerah semi oseanik mulai dari lapisan permukaan hingga kedalaman 80m. Di perairan Indonesia, sebarannya mencakup Samudera Hindia, Selat Sunda dan Laut Cina Selatan.
         
    3. Sphyrna zygaenaSphyrna zygaena
      1. Klasifikasi
        Filum : Chordata
        Kelas : Chondrichthyes
        Sub–Kelas : Elasmobranchii
        Bangsa : Carcharhiniformes
        Suku : Sphynidae
        Marga : Sphyrna
        Spesies : Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)
        Nama Umum : Smooth hammerhead shark
        Nama Lokal : Ikan hiu martil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil
      2. Sumber: White, et al., 2006 Gambar 4. Sphyrna zygaena
      3. Morfologi
        1. kepala melebar ke samping, lebarnya kurang dari sepertiga panjang tubuhnya;
        2. bagian depan kepala depan sangat melengkung, tidak terdapat lekukan pada bagian tengahnya;
        3. sirip punggung pertama tinggi, agak lancip melengkung pada ukuran dewasa;
        4. sirip punggung kedua pendek, dengan ujung belakang yang panjang dan bagian tepi agak cekung; dan
        5. dasar sirip anal dan sirip punggung panjangnya hampir sama.
      4. Habitat Penyebaran Merupakan kelompok hiu martil yang hidup di daerah paparan benua dan daerah kepulauan dekat pantai hingga ke arah lepas pantai, mulai dari lapisan permukaan hingga kedalaman 20 meter atau lebih (White et al., 2006). Di perairan Indonesia, diketahui sebarannya di perairan Samudera Hindia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Abstraksi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia diterbitkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) disepakati telah masuk dalam daftar Appendik II Conference of the Parties of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) pada Conference of the Parties CITES ke-13 di Bangkok;
  2. bahwa untuk menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) yang telah mengalami penurunan populasi, perlu mengatur larangan pengeluaran ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI (Carcharhinus longimanus) DAN HIU MARTIL (Sphyrna spp.) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
  2. Produk Pengolahan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) utuh atau produk yang mengandung bagian ikan Hiu Koboi Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.), termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan Hiu Koboi dan Hiu Martil.
  3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
  4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Pasal 2

  1. Setiap Orang dilarang mengeluarkan ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) serta Produk Pengolahannya dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. Ikan Hiu Martil (Sphyrna spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) spesies, yaitu:
    1. Sphyrna lewini;
    2. Sphyrna mokarran; dan
    3. Sphyrna zygaena.
  3. Deskripsi ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Larangan pengeluaran Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) serta produk olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018

 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018

 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 191

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Bisnis Edukasi Industri Maritim Berlaku

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
jogloabang Kam, 08/08/2019 - 04:43

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 3 tahun 2019 tentang partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Kementrian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada 4 Januari 2019 yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Permen KP 3/PERMEN-KP/2019 diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13 pada tanggal 10 Januari 2019 di Jakarta.

Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2019
tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Latar Belakang

Pertimbangan penetapan Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

Isi Permen KP

Berikut adalah isi Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (bukan format asli) :

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Partisipasi Masyarakat adalah kepedulian dan keterlibatan Masyarakat secara fisik atau nonfisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
  2. Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
  3. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
  4. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
  5. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
  6. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
  7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
  8. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
  9. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
  1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
  2. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
  3. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
  4. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
  5. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, organisasi masyarakat, dan korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

  1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
  2. Tujuan pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah:
    1. menjamin terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
    2. menciptakan Masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
    3. mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
    4. meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

BAB II
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 3

  1. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
  2. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
  3. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan:
    1. secara langsung kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan/atau
    2. secara langsung dan/atau tertulis kepada instansi berwenang.
  4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
    1. rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
    2. potensi sumber daya perikanan dan Pergaraman;
    3. peluang Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
    4. kebutuhan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
    5. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
    6. kearifan lokal.

Pasal 4

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan terhadap:

  1. penyusunan perencanaan;
  2. Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  3. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  4. pendanaan dan pembiayaan; dan
  5. pengawasan.

Pasal 5

Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:

  1. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
  2. turut serta dalam musyawarah penyusunan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 6

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:

  1. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  2. penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  3. pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  4. mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
  5. pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan/atau
  6. fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 7

  1. Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk:
    1. Penangkapan Ikan antara lain:
      1. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
      2. pelabuhan perikanan;
      3. jalan akses ke pelabuhan;
      4. sumber tenaga listrik, alat telekomunikasi, dan air bersih; dan/atau
      5. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
    2. Pembudidayaan Ikan antara lain:
      1. lahan dan air;
      2. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
      3. saluran pengairan;
      4. bangunan untuk pembenihan, pembesaran, dan laboratorium;
      5. jalan produksi;
      6. sumber tenaga listrik dan alat telekomunikasi;
      7. instalasi penanganan limbah; dan/atau
      8. tempat penyimpanan dan penyimpanan berpendingin hasil produksi.
  2. Penyediaan prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk Pergaraman antara lain:
    1. lahan;
    2. saluran pengairan;
    3. jalan produksi;
    4. tempat penyimpanan Garam;
    5. kolam penampung air;
    6. kolam pengolahan (treatment) yang dilengkapi dengan alat vakum dan pipa;
    7. kolam pencucian Garam; dan/atau
    8. jembatan penghubung tambak.

Pasal 8

  1. Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk:
    1. Penangkapan Ikan antara lain:
      1. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
      2. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
      3. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan/atau
      4. air bersih dan es.
    2. Pembudidayaan Ikan antara lain:
      1. induk;
      2. benih dan bibit;
      3. bahan baku pakan Ikan;
      4. pakan Ikan;
      5. obat Ikan;
      6. geoisolator;
      7. air bersih;
      8. peralatan laboratorium kesehatan Ikan;
      9. pupuk;
      10. alat pemanen;
      11. kapal pengangkut Ikan hidup;
      12. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
      13. pompa air;
      14. kincir;
      15. mesin pembuat pakan;
      16. keramba jaring apung; dan/atau
      17. generator.
  2. Penyediaan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk Pergaraman antara lain:
  3. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  4. pompa air;
  5. kincir angin;
  6. geoisolator;
  7. alat ukur salinitas;
  8. mesin pemurnian atau pencucian garam;
  9. alat angkut sederhana;
  10. alat iodisasi;
  11. alat pengemas;
  12. alat perata tanah;
  13. alat ukur suhu atau termometer;
  14. alat ukur kekentalan air laut (boume-hydro-meter); dan/atau
  15. bahan tambahan (additive) untuk pemisahan natrium klorida (NaCl).

Pasal 9

Partisipasi Masyarakat dalam pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain:

  1. penyampaian informasi harga Ikan dan harga Garam;
  2. pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, laut, dan lingkungan pengolahan; dan/atau
  3. pemenuhan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja.

Pasal 10

Partisipasi Masyarakat dalam mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain:

  1. Nelayan:
    1. keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
    2. keikutsertaan dalam asuransi jiwa; dan/atau
    3. menyebarluaskan informasi cuaca.
  2. Pembudi Daya Ikan:
    1. keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
    2. menerapkan cara pembenihan Ikan yang baik dan cara pembesaran Ikan yang baik;
    3. melestarikan jalur hijau;
    4. menjaga kualitas air; dan/atau
    5. menyebarluaskan informasi cuaca.
  3. Petambak Garam:
    1. keikutsertaan dalam asuransi pergaraman;
    2. menjaga kualitas lingkungan perairan pesisir; dan/atau
    3. menyebarluaskan informasi cuaca.

Pasal 11

Partisipasi Masyarakat dalam pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, antara lain:

  1. Nelayan:
    1. menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan/atau
    2. menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
  2. Pembudi Daya Ikan;
    1. menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Pembudi Daya Ikan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan;
    2. menyediakan wadah budidaya yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan kerja; dan/atau
    3. menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Pembudi Daya Ikan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan.
  3. Petambak Garam, menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Petambak Garam dalam melakukan Usaha Pergaraman.

Pasal 12

Partisipasi Masyarakat dalam fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, antara lain pendampingan penyelesaian permasalahan hukum bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menjalankan usahanya.

Pasal 13

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa:

  1. pendidikan dan pelatihan;
  2. penyuluhan dan pendampingan;
  3. kemitraan usaha;
  4. kemudahaan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  5. penguatan kelembagaan.

Pasal 14

Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain:

  1. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  3. penyelenggaraan pemagangan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  4. penyediaan tenaga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  5. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  6. pemberian bantuan biaya pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman; dan/atau
  7. pembentukan dan pengembangan wirausaha di bidang perikanan atau Pergaraman.

Pasal 15

Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dalam Pasal 13 huruf b, antara lain:

  1. penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  2. penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau Pergaraman; dan/atau
  3. penyediaan tenaga penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau Pergaraman.

Pasal 16

  1. Partisipasi Masyarakat dalam kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, antara lain:
    1. Penangkapan Ikan:
      1. penyediaan bahan bakar minyak, air bersih, es, dan perbekalan operasi Penangkapan Ikan;
      2. penyediaan anak buah kapal;
      3. pengolahan hasil Penangkapan Ikan;
      4. pemasaran hasil Penangkapan Ikan; dan/atau
      5. pengembangan usaha Penangkapan Ikan.
    2. Pembudidayaan Ikan:
      1. penyediaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan;
      2. penyediaan penggarap lahan budidaya;
      3. pengolahan hasil Pembudidayaan Ikan;
      4. pemasaran hasil Pembudidayaan Ikan; dan/atau
      5. pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan.
    3. Pergaraman:
      1. penyediaan sarana dan prasarana Pergaraman;
      2. penyediaan penggarap tambak Garam;
      3. pengolahan Garam;
      4. pemasaran Garam; dan/atau
      5. pengembangan Usaha Pergaraman.
  2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis.

Pasal 17

Partisipasi Masyarakat dalam kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, antara lain:

  1. penyediaan buku petunjuk teknis, majalah, tabloid, leaflet, piringan padat (Compact Disk), dan poster;
  2. penyediaan informasi tentang potensi sumber daya kelautan dan perikanan, informasi pasar, penyakit Ikan, ketersediaan bahan baku;
  3. penerapan teknologi anjuran; dan/atau
  4. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi antara lain ruang pertemuan, peralatan komunikasi, peralatan pengolah data, dan peralatan audio visual.

Pasal 18

Partisipasi Masyarakat dalam penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, antara lain:

  1. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan;
  2. meningkatkan kapasitas kelembagaan;
  3. membentuk jejaring kelembagaan; dan/atau
  4. mendorong dan memfasilitasi legalitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 19

Partisipasi Masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain:

  1. penyediaan dana awal usaha dan jaringan bisnis untuk membantu penumbuhan usaha bagi para pelaku Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
  2. penyediaan penguatan modal usaha; dan/atau
  3. pemberian sumbangan yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.

Pasal 20

Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain:

  1. pemantauan terhadap kesesuaian perencanaan pelindungan dan pemberdayaan;
  2. pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan pelindungan dan pemberdayaan;
  3. pelaporan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pelindungan dan pemberdayaan; dan/atau
  4. pengusulan upaya perbaikan atas ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pelindungan dan pemberdayaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019
  MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 13

Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Lampiran Ukuran
Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 (208.13 KB) 208.13 KB
Peraturan Menteri Bisnis Maritim Berlaku

Permen KKP 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Permen KKP 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
Kartu Kusuka Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
jogloabang Min, 11/17/2019 - 20:04

Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) diterbitkan Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu Kusukan ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada tanggal 28 Agustus 2017 di Jakarta. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 5 September 2017 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ditemptkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220. Kusuka merupakan bagian dari Satu Data KKP seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Manfaat Kartu Kusuka

Kartu Kusuka memiliki manfaat bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan untuk:

  1. Memudahkan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mengakses transaksi online.
  2. Memudahkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.
  3. Memudahkan dalam pengajuan asuransi nelayan.

Tata Cara Mendapatkan atau Mendaftar Kartu Kusuka

  1. Secara Online
    1. Mendaftar pada situs https://satudata.kkp.go.id/.
    2. Menunggu proses administrasi dari administrator
  2. Secara Langsung
    1. Datang langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau UPT di lokasi terdekat.
    2. Mengisi formulir permohonan penerbitan Kartu Kusuka.
    3. Menyiapkan fotokopi KTP orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi.
    4. Melampirkan surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk perseorangan.
    5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk korporasi.
    6. Masa berlaku Kartu Kusuka selama lima tahun dan dapat diperpanjang.
    7. Seluruh proses permohonan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian kartu Kusuka tidak dikenakan biaya.

Fungsi Kartu Kusuka

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Kartu KUSUKA berfungsi sebagai:

  1. identitas profesi Pelaku Usaha kelautan dan perikanan;
  2. basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan;
  3. pelayanan dan pembinaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; dan
  4. sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

Ruang Lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Pasal 3 Permen KKP 39/207 menjelaskan tentang siapa itu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah:

  1. Nelayan yang terdiri dari nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik.
  2. Pembudi daya ikan yang terdiri dari pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan.
  3. Petambak garam, yakni petambak kecil, penggarap tambak, dan pemilik tambak.
  4. Pengolah ikan
  5. Pemasar Perikanan
  6. Penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan

Informasi apa dalam Kartu Kusuka?

Pasal 6 Permen Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan menjelaskan apa yang termuat dalam Kartu KUSUKA, yaitu:

  1. Nama pelaku usaha;
  2. Profesi pelaku usaha;
  3. Alamat pelaku usaha;
  4. Nomor Induk Kependudukan orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
  5. Masa berlaku;
  6. Kode QR Identitas dan informasi tambahan di kartu Kusuka:
    1. Tempat dan tanggal lahir perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
    2. Profesi tambahan pelaku usaha;
    3. Tahun register;
    4. Nomor telepon;
    5. Sarana dan prasarana produksi yang digunakan.

Kartu Kusuka berlaku di seluruh Indonesia selama menjadi pelaku usaha kelautan dan perikanan dan diperpanjang setiap lima tahun. Kartu Kusuka ini penting dan bermanfaat bagi Penentu Kebijakan, Satu Data Indonesia dan maka Data identitas dari Kartu Kusuka digunakan sebagai database tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan kementerian untuk menentukan kebijakan terkait program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589); dan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 137/PER-DJPB/2014 tentang Kartu Pembudidaya Ikan (AQUACARD),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19, Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Mencabut

Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan mencabut dan menyatakan tidak berlaku.

  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589); dan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 137/PER-DJPB/2014 tentang Kartu Pembudidaya Ikan (AQUACARD),

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah:

  1. bahwa untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, diperlukan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

Isi Kebijakan Permen KKP 39/2017 tentang Kusuka

Berikut adalah isi Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (bukan format asli):

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
  2. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.
  3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  4. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
  5. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan, baik di perairan air tawar, air payau, dan air laut.
  6. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
  7. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran garam.
  8. Pengolah Ikan adalah setiap orang yang melakukan rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
  9. Pemasar Perikanan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pemasaran hasil usaha di bidang perikanan untuk diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
  10. Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.
  11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
  12. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
  14. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
  16. Badan adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
  17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  18. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di provinsi atau kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 2

Kartu KUSUKA berfungsi sebagai:

  1. identitas profesi Pelaku Usaha kelautan dan perikanan;
  2. basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan;
  3. pelayanan dan pembinaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; dan
  4. sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

  1. Peraturan Menteri ini berlaku untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
  2. Pelaku Usaha sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
    1. Nelayan terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan pemilik;
    2. Pembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan;
    3. Petambak Garam terdiri atas Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam;
    4. Pengolah Ikan;
    5. Pemasar Perikanan; dan
    6. Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.
  3. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk orang perseorangan atau korporasi.

BAB II
PENYELENGGARA

Pasal 4

  1. Penyelenggara Kartu KUSUKA dilaksanakan oleh:
    1. Sekretariat Jenderal;
    2. Direktorat Jenderal;
    3. Badan;
    4. UPT;
    5. Dinas provinsi; dan
    6. Dinas kabupaten/kota.
  2. Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Petambak Garam;
    2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Nelayan;
    3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Pembudi Daya Ikan; dan
    4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Pengolah Ikan dan Pemasar Perikanan.

Pasal 5

  1. Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
    1. membangun dan mengelola sistem basis data Kementerian; dan
    2. mengelola dan menyajikan data Pelaku Usaha kelautan dan perikanan.
  2. Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
    1. mengadakan dan mendistribusikan perangkat keras dan blanko Kartu KUSUKA; dan
    2. melakukan pendataan, validasi dokumen, dan sosialisasi Kartu KUSUKA sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal.
  3. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
    1. mengadakan dan mendistribusikan perangkat keras dan blanko Kartu KUSUKA; dan
    2. melakukan pendataan, validasi dokumen, dan sosialisasi Kartu KUSUKA sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
  4. Dinas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
    1. mengoordinasikan penyelenggaraan Kartu KUSUKA di provinsi; dan
    2. mengelola dan menyajikan data Kartu KUSUKA di provinsi.
  5. UPT dan Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf f, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
    1. mensosialisasikan fungsi Kartu KUSUKA;
    2. melakukan verifikasi kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan;
    3. melaksanakan pencetakan Kartu KUSUKA; dan
    4. mendistribusi Kartu KUSUKA.

BAB III
BENTUK DAN FORMAT

Pasal 6

  1. Kartu KUSUKA memuat informasi:
    1. NIK orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
    2. nama Pelaku Usaha;
    3. alamat Pelaku Usaha;
    4. masa berlaku;
    5. profesi utama Pelaku Usaha; dan
    6. kode Quick Response (QR Code).
  2. Kode Quick Response (QR Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat informasi:
    1. NIK orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
    2. nama Pelaku Usaha;
    3. tempat dan tanggal lahir orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
    4. alamat Pelaku Usaha;
    5. masa berlaku;
    6. profesi utama Pelaku Usaha;
    7. profesi tambahan Pelaku Usaha;
    8. tahun register;
    9. nomor telepon; dan
    10. sarana dan prasarana produksi yang digunakan.
  3. Bentuk dan format Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERBITAN

Bagian Kesatu
Permohonan Penerbitan

Pasal 7

  1. Setiap Pelaku Usaha untuk memiliki Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan, melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan:
    1. formulir permohonan penerbitan Kartu KUSUKA yang telah diisi;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
    3. surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai Pelaku Usaha untuk orang perseorangan; dan
    4. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk korporasi.
  2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah lengkap dan sesuai, petugas Dinas kabupaten/kota atau UPT paling lama 2 (dua) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Usaha ke dalam aplikasi satu data.
  3. Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan.
  4. Direktorat Jenderal/Badan berdasarkan masukan dan/atau unggahan data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan validasi data Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja.
  5. Dinas Kabupaten/Kota atau UPT melakukan pencetakan dan pendistribusian Kartu KUSUKA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  6. Bentuk dan format formulir permohonan penerbitan Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Perubahan Kartu KUSUKA

Pasal 8

  1. Kartu KUSUKA dapat dilakukan perubahan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kartu KUSUKA diterbitkan.
  2. Perubahan Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan alamat, penanggung jawab korporasi, dan/atau profesi utama Pelaku Usaha.

Pasal 9

  1. Setiap Pelaku Usaha untuk melakukan perubahan Kartu KUSUKA mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan:
    1. formulir permohonan perubahan Kartu KUSUKA yang telah diisi;
    2. fotokopi Kartu KUSUKA yang akan diubah;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk untuk perubahan domisili bagi perorangan atau fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan untuk perubahan domisili bagi badan usaha; dan
    4. surat keterangan beralih profesi dari kepala desa/lurah bagi perubahan karena alih profesi.
  2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah lengkap dan sesuai, petugas Dinas kabupaten/kota atau UPT paling lama 2 (dua) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Usaha ke dalam aplikasi 1 (satu) data.
  3. Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan.
  4. Direktorat Jenderal/Badan berdasarkan masukan dan/atau unggahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan validasi data Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja.
  5. Dinas kabupaten/kota atau UPT melakukan pencetakan dan pendistribusian Kartu KUSUKA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  6. Bentuk dan format formulir permohonan perubahan Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Kartu KUSUKA

Pasal 10

  1. Perpanjangan Kartu KUSUKA dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kartu KUSUKA berakhir.
  2. Setiap Pelaku Usaha untuk melakukan perpanjangan Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan:
    1. formulir permohonan perpanjangan Kartu KUSUKA yang telah diisi; dan
    2. fotokopi/scan Kartu KUSUKA yang diperpanjang.
  3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah lengkap dan sesuai, petugas Dinas kabupaten/kota atau UPT paling lama 2 (dua) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Usaha ke dalam aplikasi satu data.
  4. Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan.
  5. Direktorat Jenderal/Badan berdasarkan masukan dan/atau unggahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan validasi data Pelaku Usaha paling lama 2 (dua) hari kerja.
  6. Dinas kabupaten/kota atau UPT melakukan pencetakan dan pendistribusian kartu KUSUKA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  7. Bentuk dan format formulir permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Penggantian Kartu KUSUKA

Pasal 11

  1. Penggantian Kartu KUSUKA dapat dilakukan apabila Kartu KUSUKA rusak atau hilang.
  2. Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan penggantian Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau Kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan:
    1. kartu dalam hal Kartu KUSUKA rusak; atau
    2. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Kartu KUSUKA hilang.
  3. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah lengkap dan sesuai, petugas Dinas kabupaten/kota atau UPT paling lama 1 (satu) hari kerja menginformasikan status pencetakan ke dalam aplikasi satu data.
  4. dalam hal permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan.
  5. Dinas kabupaten/kota atau UPT melakukan pencetakan dan pendistribusian kartu KUSUKA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan status pencetakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  6. Bentuk dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Setiap Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian sampai dengan penerimaan Kartu KUSUKA tidak dikenai biaya.

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 13

Kartu KUSUKA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

  1. Direktur Jenderal dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kartu KUSUKA paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
  2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kartu KUSUKA meliputi proses penerbitan, perubahan, perpanjangan; dan penggantian.

Pasal 15

  1. Kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan pelaporan pelaksanaan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu KUSUKA kepada Kepala Dinas provinsi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
  2. Kepala UPT menyampaikan pelaporan pelaksanaan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu KUSUKA kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
  3. Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan Kartu KUSUKA kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan kewenangannya.
  4. Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan kartu KUSUKA oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 16

  1. Dalam rangka pelaksanaan Kartu KUSUKA, Direktorat Jenderal, Badan, Dinas, dan UPT melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.
  2. Direktorat Jenderal/Badan melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu KUSUKA berupa:
    1. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan Kartu KUSUKA antara para pemangku kepentingan; dan
    2. sosialisasi pelaksanaan Kartu KUSUKA.
  3. Dinas Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu KUSUKA berupa:
    1. koordinasi penyelarasan dan pengintegrasian pelaksanaan program Kartu KUSUKA antar daerah kabupaten/kota; dan
    2. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan Kartu KUSUKA di provinsi.
  4. Dinas kabupaten/kota atau UPT melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu KUSUKA berupa:
    1. koordinasi penyelarasan dan pengintegrasian program Kartu KUSUKA;
    2. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi pelaksanaan Kartu KUSUKA di daerah kabupaten/kota; dan
    3. sosialisasi fungsi Kartu KUSUKA.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pencetakan Kartu KUSUKA dapat dilaksanakan oleh pihak perbankan yang telah melakukan kerja sama dengan Kementerian.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

  1. Kartu Nelayan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
  2. Kartu Pembudidaya Ikan (AQUACARD) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589); dan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 137/PER-DJPB/2014 tentang Kartu Pembudidaya Ikan (AQUACARD),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017
  MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2017
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
 

Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Panduan Kultur Maritim Berlaku

Permen KP 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan

Permen KP 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan
Permen KP 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan
suryaden Kam, 09/09/2021 - 03:22

Kapal Pengawas Perikanan atau Kapal Pengawas adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Kapal Pengawas memiliki payung hukum dan tata kelola kebijakan yaitu Permen KP 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan.

Permen KP 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan memiliki tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional kapal pengawas perikanan yang efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kapal Pengawas berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam WPPNRI. WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kepanjangan WPPNRI adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dalam Permen KP 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan, Kapal Pengawas diberikan penandaan khusus sebagai Kapal Pengawas, yaitu warna dan tanda pengenal. Warna Kapal Pengawas adalah warna biru pada bagian lambung Kapal Pengawas, dan warna putih pada bangunan atas Kapal Pengawas.

Tanda pengenal Kapal Pengawas ditentukan oleh Permen KP 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan, yaitu:

  1. tanda pendaftaran Kapal Pengawas;

  2. lambang Negara Republik Indonesia;

  3. logo Kementerian atau logo Pemerintah Daerah;

  4. nama Direktorat Jenderal atau nama Pemerintah Daerah;

  5. nama Kapal Pengawas;

  6. nomor lambung;

  7. strip Kapal Pengawas;

  8. tulisan identitas sebagai KAPAL PENGAWAS PERIKANAN; dan

  9. IMO number sesuai dengan ketentuan IMO.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo EKatjahjana di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2021.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58. agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 4 tahun 2021
tentang
Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan

Latar Belakang

Pertimbangan terbitnya Permen KP 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan, yaitu:

  1. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional kapal pengawas perikanan yang efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur mengenai tata kelola kapal pengawas perikanan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen KP 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan, yaitu:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

Isi Permen KP tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Kapal Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Kapal Pengawas adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

  2. Awak Kapal Pengawas Perikanan selanjutnya disingkat AKP adalah orang yang bertugas di atas Kapal Pengawas sesuai jabatan dan keterampilannya.

  3. Daerah Operasi adalah suatu wilayah perairan dimana Kapal Pengawas melakukan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

  4. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

  5. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi ekslusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

  6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara dan barang milik daerah.

  1. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

  4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

  5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

  6. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

  7. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

  8. Dinas adalah dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

  9. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II
FUNGSI KAPAL PENGAWAS

Pasal 2

  1. Kapal Pengawas berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam WPPNRI.

  2. Kapal Pengawas dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

    1. menghentikan;

    2. memeriksa;

    3. membawa; dan

    4. menahan,

    kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di WPPNRI untuk dibawa ke pelabuhan terdekat guna pemrosesan lebih lanjut.

  3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kapal Pengawas didukung dengan informasi yang berasal dari:

    1. pusat pengendalian;

    2. pengawasan patroli udara; dan/atau

    3. informasi lainnya yang dapat berupa hasil analisis intelijen, informasi dari masyarakat, aparat penegak hukum lainnya, dan pengamatan visual.

  4. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

  1. Dalam melaksanakan fungsi, Kapal Pengawas dapat dilengkapi dengan senjata api.

  2. Senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:

    1. pengadaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

    2. hibah; dan/atau

    3. perjanjian kerja sama

  3. Senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Jenis, standar, izin penggunaan, dan tata cara penggunaan senjata api di Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

  5. Untuk menjamin kehandalan dan efektivitas senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perawatan, pemeliharaan, dan/atau pemusnahan.

  6. Ketentuan mengenai pedoman perawatan, pemeliharaan, dan/atau pemusnahan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III
PENGADAAN KAPAL PENGAWAS

Pasal 4

  1. Setiap pengadaan Kapal Pengawas termasuk perlengkapannya wajib memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

  2. Pengadaan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. perencanaan kebutuhan kapal; dan

    2. prasarana penunjang.

  3. Perencanaan kebutuhan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

    1. jangka pendek untuk jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;

    2. jangka menengah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan

    3. jangka panjang untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

  4. Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

    1. dermaga;

    2. gudang;

    3. bengkel; dan

    4. garasi.

  5. Pengadaan Kapal Pengawas bersumber dari:

    1. anggaran pendapatan dan belanja negara;

    2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

    3. hibah; dan/atau

    4. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  6. Pengadaan Kapal Pengawas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dilakukan setelah memenuhi kajian teknis dan kelayakan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

  1. Kapal Pengawas harus memiliki dokumen kapal yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dan didokumentasikan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dimana Kapal Pengawas dimaksud dicatat.

  3. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pendokumentasian dokumen kapal.

  4. Dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan perubahan apabila Kapal Pengawas dilakukan modifikasi atau perubahan yang menyebabkan perubahan ukuran Kapal Pengawas.

Pasal 6

  1. Pengadaan Kapal Pengawas dilakukan oleh:

    1. direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada;

    2. UPT; atau

    3. Pemerintah Daerah.

  2. Pengadaan Kapal Pengawas oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada, UPT, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu didaftarkan kepada Direktur Jenderal.

  3. Untuk dapat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada, UPT, atau Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

  4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan gambar rancang bangun dan spesifikasi Kapal Pengawas.

  5. Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan surat pendaftaran sebagai Kapal Pengawas.

  6. Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Direktur Jenderal memberikan surat penolakan beserta alasannya.

  7. Surat pendaftaran sebagai Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENANDAAN DAN KLASIFIKASI KAPAL PENGAWAS

Bagian Kesatu
Penandaan Kapal Pengawas

Pasal 7

  1. Kapal Pengawas diberikan penandaan khusus sebagai Kapal Pengawas.

  2. Penandaan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. warna; dan

    2. tanda pengenal.

  3. Warna Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

    1. warna biru pada bagian lambung Kapal Pengawas; dan

    2. warna putih pada bangunan atas Kapal Pengawas.

  4. Tanda pengenal Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

    1. tanda pendaftaran Kapal Pengawas;

    2. lambang Negara Republik Indonesia;

    3. logo Kementerian atau logo Pemerintah Daerah;

    4. nama Direktorat Jenderal atau nama Pemerintah Daerah;

    5. nama Kapal Pengawas;

    6. nomor lambung;

    7. strip Kapal Pengawas;

    8. tulisan identitas sebagai KAPAL PENGAWAS PERIKANAN; dan

    9. IMO number sesuai dengan ketentuan IMO.

  5. Nama Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diambil dari nama ikan laut yang memiliki makna kewibawaan, kekuatan, dan ketangguhan.

  6. Bentuk, warna, dan tata letak penandaan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Klasifikasi Kapal Pengawas

Pasal 8

  1. Klasifikasi Kapal Pengawas dilakukan berdasarkan:

    1. ukuran panjang Kapal Pengawas; dan

    2. jenis Kapal Pengawas.

  2. Klasifikasi Kapal Pengawas berdasarkan ukuran panjang Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

    1. kelas I untuk Kapal Pengawas berukuran diatas 50 (lima puluh) meter;

    2. kelas II untuk Kapal Pengawas berukuran 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter;

    3. kelas III untuk Kapal Pengawas berukuran 30 (tiga puluh) meter sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) meter;

    4. kelas IV untuk Kapal Pengawas berukuran 20 (dua puluh) meter sampai dengan kurang dari 30 (tiga puluh) meter; dan

    5. kelas V untuk Kapal Pengawas berukuran 15 (lima belas) meter sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) meter.

  3. Klasifikasi Kapal Pengawas berdasarkan jenis Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kapal Pengawas dengan jenis speedboat yang dikategorikan dalam kelas VI.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan spesifikasi Kapal Pengawas dan prasarana penunjang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
PENEMPATAN DAN PENGENDALIAN OPERASI KAPAL PENGAWAS

Bagian Kesatu
Penempatan Kapal Pengawas

Pasal 9

  1. Dalam rangka pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif, Kapal Pengawas ditempatkan pada direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada, UPT, atau Pemerintah Daerah.

  2. Penempatan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan:

    1. kelas Kapal Pengawas; dan/atau

    2. teknis dan operasional.

  3. Pertimbangan kelas Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

  4. Pertimbangan teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan:

    1. tingkat kerawanan dan potensi pelanggaran;

    2. kondisi perairan wilayah kerja;

    3. prasarana penunjang;

    4. kemampuan dan daya jelajah; dan/atau

    5. kondisi teknis kapal Pengawas.

  5. Penempatan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada dan UPT ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

  6. Penempatan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

  7. Direktur Jenderal melakukan evaluasi penempatan Kapal Pengawas paling lama setiap 2 (dua) tahun.

  8. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan penempatan Kapal Pengawas berikutnya.

Bagian Kedua
Pengendalian Operasi Kapal Pengawas

Pasal 10

  1. Pengendalian operasi Kapal Pengawas dilaksanakan berdasarkan kelas Kapal Pengawas.

  2. Pengendalian operasi berdasarkan kelas Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

    1. untuk Kapal Pengawas kelas I dan kelas II, pengendaliannya berada di bawah pimpinan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada; dan

    2. untuk Kapal Pengawas kelas III, kelas IV, kelas V, dan kelas VI pengendaliannya berada di bawah Kepala UPT.

  3. Dalam kondisi tertentu, pengendalian operasi Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil alih oleh pimpinan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada.

  4. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:

    1. keadaan kahar;

    2. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; dan/atau

    3. kepentingan nasional.

Pasal 11

Pengendalian Kapal Pengawas milik Pemerintah Daerah berada di bawah Kepala Dinas.

BAB VI
PENGAWAKAN KAPAL PENGAWAS

Bagian Kesatu
Awak Kapal Pengawas Perikanan

Pasal 12

  1. Setiap Kapal Pengawas harus diawaki oleh AKP yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara.

  3. Dalam hal terdapat kekurangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), AKP dapat berasal dari tenaga kontrak pelaut.

  4. Tenaga kontrak pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan mengisi kekurangan jabatan kelasi, oiler, dan juru masak.

Pasal 13

  1. Jabatan AKP meliputi:

    1. bagian deck; dan

    2. bagian mesin.

  2. Jabatan dan tugas jabatan AKP ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Pengembangan Karier Awak Kapal Pengawas Perikanan

Pasal 14

Pengembangan karier AKP dilaksanakan melalui:

  1. promosi; dan/atau

  2. mutasi.

Pasal 15

  1. Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

    1. kenaikan jabatan di Kapal Pengawas; atau

    2. diangkat dalam jabatan lainnya.

  2. Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan jabatan dan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kenaikan jabatan di Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

  1. Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

    1. perpindahan tugas antar Kapal Pengawas;

    2. perpindahan tugas dari Kapal Pengawas ke unit kerja lingkup Direktorat Jenderal; dan

    3. perpindahan tugas dari Kapal Pengawas ke unit kerja atau instansi lain.

  2. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan persyaratan telah mencapai masa kerja di atas Kapal Pengawas sekurang-kurangnya 14 (empat belas) tahun dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier, dan kebutuhan organisasi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), AKP dapat dimutasi apabila tidak mampu bekerja di atas Kapal Pengawas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

  4. AKP yang telah dimutasi sebagaimana ayat (1) huruf b dan huruf c dapat mengajukan permohonan secara tertulis ke pimpinan unit kerja untuk bertugas kembali di atas Kapal Pengawas dengan memenuhi persyaratan:

    1. administrasi kepegawaian;

    2. sertifikat keahlian pelaut;

    3. sertifikat keterampilan pelaut yang masih berlaku;

    4. sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat fisik berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; dan/atau

    5. bersedia ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kompetensi Awak Kapal Pengawas Perikanan

Pasal 17

  1. Pengembangan kompetensi AKP dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan.

  2. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:

    1. pendidikan formal yang memperoleh gelar ijazah; dan

    2. pendidikan Informal.

  3. Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit terdiri dari:

    1. keahlian dan keterampilan pelaut;

    2. Pengawas Perikanan;

    3. penyidik pegawai negeri sipil perikanan; dan/atau

    4. polisi khusus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Bagian Keempat
Kesejahteraan Awak Kapal Pengawas Perikanan

Pasal 18

Setiap AKP berhak mendapatkan:

  1. biaya delegasi pada saat melaksanakan operasi pengawasan;

  2. biaya jaga sandar pada saat tidak melaksanakan operasi pengawasan bagi AKP yang melaksanakan tugas;

  3. biaya ransum untuk keperluan bahan makanan;

  4. biaya peningkat daya tahan tubuh;

  5. pemeriksaan kesehatan;

  6. pemberian asuransi jiwa;

  7. penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  8. perjalanan dinas pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal.

Bagian Kelima
Hari, Jam Kerja, dan Presensi Awak Kapal Pengawas Perikanan

Pasal 19

  1. Hari kerja AKP dihitung berdasarkan hari kalender.

  2. Setiap AKP memiliki hak atas waktu istirahat.

  3. Jam kerja AKP dilaksanakan secara bergilir (shift) meliputi:

    1. tugas jaga laut; dan

    2. tugas jaga darat.

  4. Jam kerja AKP dilaksanakan secara bergilir (shift) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab, kewenangan, hak jabatan, dan/atau perintah kedinasan.

  5. Jam kerja AKP dihitung berdasarkan akumulasi pemenuhan jam kerja.

Pasal 20

  1. Setiap AKP wajib melakukan presensi.

  2. Presensi AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nonelektronik atau elektronik.

  3. Pelanggaran terhadap ketentuan presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur ketentuan hari kerja, jam kerja, waktu istirahat, dan presensi AKP ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

  1. Setiap AKP yang melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kode Etik dan Kode Perilaku Awak Kapal Pengawas Perikanan

Pasal 23

  1. Setiap AKP wajib menaati kode etik dan kode perilaku.

  2. Bagi AKP yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Dalam rangka penegakan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

  4. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan penegakan kode etik dan kode perilaku melalui pemeriksaan dan penetapan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.

  5. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengaduan, temuan, dan pelanggaran kode etik dan kode perilaku diterima.

  6. Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri dari:

    1. ketua merangkap anggota;

    2. sekretaris merangkap anggota; dan

    3. anggota.

  7. Unsur keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari unsur pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal, profesional, dan AKP.

  8. Keanggotan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berjumlah gasal.

  9. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melaporkan hasil pemeriksaan dan penetapan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan penugasan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku dan penetapan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
LOGISTIK KAPAL PENGAWAS

Pasal 25

  1. Pengadaan logistik Kapal Pengawas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

  2. Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengadaan logistik Kapal Pengawas juga dapat berasal dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Perencanaan kebutuhan logistik dihitung berdasarkan kelas Kapal Pengawas, kondisi Kapal Pengawas, jumlah AKP, dan hari operasi.

  4. Logistik Kapal Pengawas meliputi:

    1. logistik Kapal Pengawas; dan

    2. logistik personil.

Pasal 26

Logistik Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a paling sedikit terdiri dari:

  1. bahan bakar minyak;

  2. pelumas; dan

  3. air tawar.

Pasal 27

  1. Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a digunakan untuk kebutuhan mesin induk dan mesin bantu.

  2. Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan dari pergerakan Kapal Pengawas dari/kembali ke pangkalan (round voyage) dan kebutuhan Kapal Pengawas selama sandar.

  3. Pengadaan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kontrak dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Nakhoda Kapal Pengawas menyusun rencana kebutuhan bahan bakar minyak untuk kegiatan operasi pengawasan dan kegiatan lainnya.

Pasal 28

  1. Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b digunakan untuk mesin induk, mesin bantu, dan peralatan lainnya.

  2. Nakhoda Kapal Pengawas merencanakan kebutuhan pelumas yang disesuaikan dengan jenis mesin Kapal Pengawas dan jam kerja mesin.

Pasal 29

  1. Air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan Kapal Pengawas.

  2. Air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap tersedia di Kapal Pengawas dengan jumlah yang cukup.

  3. Nakhoda Kapal Pengawas menyusun rencana kebutuhan air tawar untuk kegiatan operasi pengawasan dan untuk keperluan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan singgah.

Pasal 30

  1. Nakhoda Kapal Pengawas harus menyampaikan laporan penerimaan, penggunaan, dan sisa logistik Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada pengendali operasi.

  2. Laporan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.

  3. Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka pelaporan dapat dilakukan secara nonelektronik.

Pasal 31

Logistik personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, terdiri dari:

  1. makanan;

  2. air tawar; dan

  3. alat-alat pelayanan.

Pasal 32

  1. Nakhoda Kapal Pengawas menyusun rencana kebutuhan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a untuk kegiatan operasi pengawasan dan untuk keperluan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan singgah.

  2. Makanan yang disediakan harus memenuhi jumlah, ragam, dan nilai gizi yang diperlukan AKP untuk tetap sehat dalam melaksanakan tugas di atas Kapal Pengawas.

Pasal 33

  1. Air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b digunakan untuk memenuhi kebutuhan AKP.

  2. Air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap tersedia di Kapal Pengawas dengan jumlah yang cukup dan memenuhi standar kesehatan.

  3. Nakhoda Kapal Pengawas menyusun rencana kebutuhan air tawar untuk kegiatan operasi pengawasan dan untuk keperluan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan singgah.

  4. Nakhoda Kapal Pengawas harus menyampaikan laporan penerimaan, penggunaan, dan sisa air tawar kepada pengendali operasi.

Pasal 34

  1. Alat-alat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c paling sedikit terdiri dari:

    1. alat dapur:

    2. obat-obatan dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan

    3. perlengkapan ruang makan.

  2. Alat-alat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam kualitas baik.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan logistik Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 34 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII
OPERASI KAPAL PENGAWAS

Bagian Kesatu
Prinsip Operasi Kapal Pengawas

Pasal 36

Pelaksanaan operasi Kapal Pengawas dilakukan dengan prinsip yang terdiri dari:

  1. keselamatan (safety), yaitu setiap tindakan yang diambil dalam operasi Kapal Pengawas harus mempertimbangkan faktor keselamatan AKP dan materil;

  2. kerahasian (confidentiality), yaitu kerahasiaan operasi Kapal Pengawas harus dijaga oleh seluruh AKP, baik berupa metode, prosedur, tindakan, dan komunikasi agar tujuan operasi dapat tercapai;

  3. akuntabel (accountable), yaitu penyelenggaraan operasi Kapal Pengawas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; dan

  4. efektif dan efisien (effective and efficient), yaitu penyelenggaraan operasi Kapal Pengawas menggunakan sumber daya yang ada sesuai dengan tujuan operasi untuk mencapai hasil yang optimal.

Bagian Kedua
Pengorganisasian Operasi

Pasal 37

  1. Pengorganisasian operasi Kapal Pengawas milik Kementerian terdiri dari:

    1. penanggungjawab operasi;

    2. pengendali operasi;

    3. pelaksana operasi; dan

    4. pusat pengendalian.

  2. Pengorganisasian operasi Kapal Pengawas milik Pemerintah Daerah terdiri dari:

    1. penanggungjawab operasi;

    2. pengendali operasi; dan

    3. pelaksana operasi.

Pasal 38

  1. Penanggungjawab operasi untuk Kapal Pengawas milik Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a adalah Direktur Jenderal.

  2. Penanggungjawab operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit terdiri dari:

    1. menetapkan kebijakan operasi Kapal Pengawas; dan

    2. bertanggungjawab atas pelaksanaan operasi Kapal Pengawas.

Pasal 39

  1. Pengendali operasi untuk Kapal Pengawas milik Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b yaitu:

    1. pimpinan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada untuk kapal pengawas dengan kelas I dan II dan/atau kelas lainnya atas pertimbangan teknis;

    2. Kepala UPT untuk kapal pengawas dengan kelas III sampai dengan kelas VI.

  2. Pengendali operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit terdiri dari:

    1. membuat rencana operasi;

    2. mengendalikan pelaksanaan operasi;

    3. melakukan evaluasi operasi Kapal Pengawas; dan

    4. tugas lainnya yang terkait dengan operasi Kapal Pengawas.

  3. Kepala UPT melaporkan secara tertulis rencana dan hasil operasi Kapal Pengawas yang dioperasikan oleh UPT kepada pimpinan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada.

Pasal 40

  1. Pelaksana operasi untuk Kapal Pengawas milik Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan oleh nakhoda Kapal Pengawas.

  2. Pelaksana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit terdiri dari:

    1. memeriksa situasi harian Kapal Pengawas;

    2. memeriksa kondisi teknis Kapal Pengawas;

    3. melaksanakan kegiatan operasi; dan

    4. tugas lainnya yang diberikan oleh penanggung jawab operasi dan pengendali operasi.

  3. Pelaksana operasi harus melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengendali operasi.

  4. Kapal Pengawas di bawah kendali operasi UPT, selain melaporkan kepada Kepala UPT sebagai pengendali operasi juga memberi tembusan kepada pimpinan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada.

  5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara lisan dan tertulis.

  6. Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui:

    1. radio komunikasi;

    2. telepon dan/atau telepon satelit; dan/atau

    3. moda komunikasi lainnya.

  7. Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui:

    1. dokumen;

    2. surat elektronik (e-mail);

    3. layanan pesan singkat; dan/atau

    4. sarana komunikasi lainnya.

  8. Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikecualikan dalam kondisi darurat.

Pasal 41

  1. Pemeriksaan situasi harian Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sehari.

  2. Pemeriksaan kondisi teknis Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan pada saat sebelum dan setelah Kapal Pengawas melaksanakan operasi.

  3. Pelaksanaan kegiatan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c berdasarkan surat tugas dari pengendali operasi.

Pasal 42

  1. Pemeriksaan situasi harian Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada pengendali operasi sesuai kewenangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari.

  2. Pemeriksaan kondisi teknis Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada pengendali operasi sesuai kewenangan sebelum dan setelah Kapal Pengawas melakukan operasi.

  3. Hasil pelaksanaan kegiatan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada pengendali operasi sesuai kewenangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan operasi.

  4. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

  1. Pusat pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d berkedudukan di Kementerian dan bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada.

  2. Pusat pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit terdiri dari:

    1. menyelenggarakan sistem pendeteksian dini dugaan indikasi pelanggaran;

    2. menganalisis data dan informasi untuk mendukung operasi Kapal Pengawas;

    3. menyelenggarakan dan mengembangkan sistem komunikasi dengan Kapal Pengawas secara terpadu;

    4. memantau dan melaporkan pergerakan Kapal Pengawas;

    5. membangun jejaring kerja dan pertukaran data; dan

    6. menyediakan jaringan dan sarana penyiapan informasi, serta pendokumentasian data operasi.

  3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pusat pengendalian dilengkapi dengan paling sedikit terdiri dari:

    1. sistem pemantauan kapal perikanan;

    2. sistem identifikasi otomatis (automatic identification system);

    3. citra satelit;

    4. sistem komunikasi radio:

    5. sistem informasi pelaporan masyarakat; dan

    6. data intelijen.

Pasal 44

Pengorganisasian operasi Kapal Pengawas milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Wilayah Operasi Kapal Pengawas

Pasal 45

  1. Wilayah operasi Kapal Pengawas meliputi seluruh WPPNRI dan WPPNRI di perairan darat.

  2. Kapal Pengawas dapat melaksanakan operasi di Laut Lepas dan di wilayah yuridiksi negara lain dengan ketentuan:

    1. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain untuk operasi search and rescue;

    2. berdasarkan permintaan dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) atau dari negara yang bersangkutan untuk melaksanakan operasi bersama atau patroli terkoordinasi; dan

    3. mempertimbangkan aspek teknis dari Kapal Pengawas.

Bagian Keempat
Jenis Operasi

Pasal 46

  1. Jenis operasi Kapal Pengawas meliputi:

    1. operasi mandiri;

    2. operasi bersama;

    3. operasi terkoordinasi; dan

    4. operasi lainnya.

  2. Operasi Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengendali operasi.

Pasal 47

Operasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a merupakan operasi yang dilaksanakan oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada, UPT, atau Dinas.

Pasal 48

  1. Operasi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi:

    1. operasi bersama yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dan UPT dengan instansi lain;

    2. operasi bersama yang dilaksanakan oleh UPT dengan Dinas; dan

    3. operasi bersama yang dilaksanakan antar Dinas.

  2. Pelaksanaan operasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama dan dibawah satu kendali operasi.

Pasal 49

Operasi terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c merupakan operasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal bekerja sama dengan instansi penegak hukum negara lain secara bilateral dan/atau multilateral.

Pasal 50

Operasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d merupakan operasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau UPT untuk kegiatan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara dan dukungan tugas teknis lainnya.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Operasi

Pasal 51

Penyelenggaraan operasi meliputi:

  1. perencanaan operasi;

  2. pelaksanaan operasi; dan

  3. evaluasi operasi.

Pasal 52

  1. Perencanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan dengan tahap:

    1. pemetaan daerah rawan pelanggaran;

    2. penyusunan target operasi;

    3. inventarisasi kesiapan Kapal Pengawas dan AKP;

    4. penyiapan logistik; dan/atau

    5. penetapan daerah dan waktu operasi.

  2. Perencanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana operasi yang paling sedikit memuat:

    1. daerah operasi dimana Kapal Pengawas melakukan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

    2. sasaran atau fokus operasi;

    3. Kapal Pengawas dan AKP yang siap operasi; dan

    4. jadwal dan jangka waktu operasi.

  3. Dokumen rencana operasi bersifat rahasia dan terbatas.

  4. Dokumen rencana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengendali operasi.

  5. Dokumen rencana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

  1. Dokumen rencana operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) menjadi dasar dalam penerbitan surat tugas.

  2. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengendali operasi.

  3. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

  1. Dalam kondisi tertentu, nakhoda Kapal Pengawas dapat melakukan tindakan di luar ketentuan dalam dokumen rencana operasi dan surat tugas dengan persetujuan pengendali operasi.

  2. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi cuaca, teknis, dan operasional.

  3. Nakhoda Kapal Pengawas harus melaporkan tindakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam laporan operasi.

Pasal 55

  1. Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilaksanakan sesuai dokumen rencana operasi.

  2. Pelaksanaan operasi Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah hari operasi dalam surat tugas.

  3. Realisasi hari operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan akumulasi jumlah jam kerja mesin induk (engine hour).

  4. Dalam hal operasi Kapal Pengawas tidak sesuai dengan surat tugas dan dalam kondisi tertentu dan darurat nakhoda Kapal Pengawas harus melaporkan kepada pengendali operasi.

Pasal 56

  1. Evaluasi operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c harus dilakukan oleh pengendali operasi berdasarkan perencanaan operasi dan pelaksanaan operasi.

  2. Dalam rangka mengembangkan sistem evaluasi operasi, pengendali operasi dapat mengembangkan sistem secara elektronik.

Pasal 57

  1. Kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Pengawas berakhir jika:

    1. surat tugas telah habis masa berlakunya; atau

    2. terdapat perintah dari pengendali operasi untuk mengakhiri operasi pengawasan.

  2. Dalam hal masa berlaku surat tugas akan berakhir namun operasi pengawasan masih diperlukan, pengendali operasi dapat menerbitkan perubahan surat tugas.

BAB IX
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KAPAL PENGAWAS

Pasal 58

  1. Kapal Pengawas wajib dilakukan pemeliharaan dan perawatan sehingga siap operasi atau laik laut.

  2. Pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas meliputi:

    1. pencegahan;

    2. prediktif; dan

    3. darurat.

  3. Pemeliharaan dan perawatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri dari:

    1. pemeliharaan dan perawatan rutin;

    2. pengedokan atau pelimbungan;

    3. servis;

    4. analisis teknis; dan

    5. pengecekan.

  4. Pemeliharaan dan perawatan prediktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

    1. perbaikan mesin pada bagian atas (top overhaul);

    2. perbaikan setengah bagian mesin (In frame overhaul);

    3. perbaikan keseluruhan mesin (general overhaul);

    4. kalibrasi perlengkapan keselamatan, navigasi, dan komunikasi;

    5. pergantian plat kapal (replating); dan

    6. suku cadang.

  5. Pemeliharaan dan perawatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan perbaikan Kapal Pengawas yang mengalami kerusakan tidak terduga sehingga peralatan, perlengkapan, dan/atau konstruksi Kapal Pengawas tidak dapat berfungsi dengan baik saat berlayar atau saat sandar.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 59

Pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan oleh:

  1. direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang operasional Kapal Pengawas, untuk Kapal Pengawas yang berada dibawah kendali operasi direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada; dan

  2. UPT untuk Kapal Pengawas yang berada dibawah kendali operasi UPT.

Pasal 60

  1. AKP melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

  2. Nakhoda Kapal Pengawas menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik.

  3. Nakhoda Kapal Pengawas melaporkan secara tertulis kepada pengendali operasi apabila terjadi kerusakan Kapal Pengawas untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 61

  1. Direktur Jenderal membentuk dan menetapkan tim surveyor yang bertugas untuk memastikan bahwa mekanisme pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Tim Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari personil internal Direktorat Jenderal dan/atau berasal dari lembaga profesional.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 62

  1. Pimpinan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada, Kepala UPT, atau Kepala Dinas melakukan monitoring tata kelola Kapal Pengawas sesuai kewenangan.

  2. Hasil monitoring sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangan setiap 1 (satu) bulan sekali.

  3. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya melakukan evaluasi tata kelola Kapal Pengawas setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 63

  1. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

  2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait tata kelola Kapal Pengawas.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 64

Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap tata kelola Kapal Pengawas yang dikendalikan oleh pimpinan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada, Kepala UPT, atau Kepala Dinas.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Selain fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kapal Pengawas memiliki fungsi tambahan sebagai berikut:

  1. kegiatan kerja sama di bidang keamanan laut dengan instansi terkait;

  2. kegiatan kerja sama di bidang pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dengan Pemerintah Daerah;

  3. perbantuan dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan berkenaan dengan keadaan darurat dan kegiatan bencana alam;

  4. perbantuan dalam kegiatan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara dan pejabat pemerintah pusat dan/atau daerah; dan/atau

  5. dukungan tugas teknis lainnya.

Pasal 66

Dalam rangka mendukung operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dapat didukung oleh sarana yang paling sedikit terdiri dari:

  1. sea rider; dan

  2. perahu karet (rubber boat).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Permen KP 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan.

Peraturan Menteri Maritim Polhukam Dagang Pedoman Berlaku

PermenKP 24/2019 tentang Tata Cara Izin Lokasi dan Pengelolaan Perairan di WP3K

PermenKP 24/2019 tentang Tata Cara Izin Lokasi dan Pengelolaan Perairan di WP3K
PermenKP 24/2019 tentang Tata Cara Izin Lokasi dan Pengelolaan Perairan di WP3K
jogloabang Kam, 08/08/2019 - 17:46

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada tanggal 1 Juli 2019 di Jakarta.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 10 Juli 2019 di Jakarta oleh Dirjen Peratuan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 24/PERMEN-KP/2019
tentang
Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan
di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Latar Belakang

Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu mengatur tata cara pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dasar Hukum

Dasar hukum penetapan Permen KP Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau–Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

Isi Permen Kelautan dan Perikanan

Berikut adalah isi dari Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (bukan format asli) :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan, adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
  2. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
  3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
  4. Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disingkat PPKT, adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
  5. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
  6. Benda Muatan Kapal Tenggelam, yang selanjutnya disingkat BMKT, adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
  7. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan BMKT.
  8. Wisata Bahari adalah bagian dari wisata tirta yang menggunakan ruang laut secara menetap.
  9. Kawasan Konservasi adalah kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
  11. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disingkat KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
  12. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
  1. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  2. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
  4. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
  5. Perairan Pulau Jawa adalah perairan yang mengelilingi Pulau Jawa meliputi Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudera Hindia di selatan, serta Selat Madura di timur.
  6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  8. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
  9. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
  10. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui Online Single Submission.
  11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
  12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
  13. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
  14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
  15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
  16. Hari adalah hari kerja.
  17. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  19. Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
  20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
  21. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan pengelolaan ruang laut.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini untuk menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha dalam perizinan di Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. Izin Lokasi Perairan; dan
  2. Izin Pengelolaan Perairan.

BAB II
IZIN LOKASI PERAIRAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
  2. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi.
  3. Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    1. Rencana Zonasi KSN;
    2. Rencana Zonasi KSNT;
    3. Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
    4. rencana pengelolaan dan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi.
  4. Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari pada lokasi yang sama.

Pasal 5

Izin Lokasi Perairan menjadi dasar untuk pemberian:

  1. Izin Pengelolaan Perairan dan/atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan Perairan Pesisir secara menetap; dan
  2. Izin pelaksanaan Reklamasi.

Pasal 6

  1. Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi Perairan di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, KSN, KSNT, dan Kawasan Konservasi nasional.
  2. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di:
    1. intas provinsi diberikan berdasarkan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
    2. KSN diberikan berdasarkan Rencana Zonasi KSN;
    3. KSNT diberikan berdasarkan Rencana Zonasi KSNT; dan
    4. Kawasan Konservasi nasional diberikan berdasarkan rencana pengelolaan dan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi.
  3. Gubernur berwenang memberikan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  4. Menteri memberikan Izin Lokasi Perairan di lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan pertimbangan gubernur terkait.

Pasal 7

  1. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Menteri menerbitkan Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi pada pembangunan:
    1. pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Menteri;
    2. obyek vital nasional; dan/atau
    3. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
  2. Menteri menerbitkan Izin Lokasi Perairan untuk:
    1. kegiatan Reklamasi di KSN berdasarkan rencana tata ruang KSN dalam hal Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b belum ditetapkan; dan
    2. kegiatan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 8

  1. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi dengan luasan di atas 10 (sepuluh) hektare harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
  2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh gubernur kepada Menteri disertai dengan persyaratan:
    1. surat keterangan lokasi kegiatan Reklamasi dan lokasi sumber material dari gubernur;
    2. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dan lokasi sumber material dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang (longitude) dan bujur (latitude) pada lembar peta; dan
    3. proposal perencanaan Reklamasi.
  3. Menteri memberikan rekomendasi dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi secara lengkap.
  4. Ketentuan tentang penyusunan proposal perencanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 9

  1. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan apabila lokasi yang dimohonkan:
    1. sesuai dengan Rencana Zonasi;
    2. tidak berada di:
      1. zona inti di Kawasan Konservasi;
      2. alur laut;
      3. kawasan pelabuhan;
      4. pantai umum; dan
      5. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.
  2. Izin Lokasi Perairan di Kawasan Konservasi tidak diberikan di luar zona inti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1, untuk kegiatan:
    1. pertambangan terbuka;
    2. dumping; dan
    3. Reklamasi.
  3. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Kawasan Konservasi, Izin Lokasi Perairan hanya dapat diberikan untuk:
    1. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
    2. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi.
  4. Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Pemberian Izin Lokasi Perairan wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Bagian Kedua
Pemberian Izin Lokasi Perairan

Pasal 11

  1. Izin Lokasi Perairan diberikan kepada Pelaku Usaha.
  2. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. orang-perseorangan warga negara Indonesia;
    2. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
    3. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

Pasal 12

Pemegang Izin Lokasi Perairan dapat:

  1. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan;
  2. menggunakan izin yang di berikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan/pengurusan izin-izin terkait lainnya dan/atau melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.

Pasal 13

Pemegang Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan wajib:

  1. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas; dan
  2. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 14

  1. Izin Lokasi Perairan dapat diberikan paling luas sesuai dengan kebutuhan ruang yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha.
  2. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam titik koordinat geografis.
  3. Luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
    1. jenis kegiatan dan skala usaha;
    2. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang perairan;
    3. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
    4. pemanfaatan perairan yang telah ada;
    5. teknologi yang digunakan; dan
    6. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pasal 15

  1. Izin Lokasi Perairan untuk orang perseorangan diberikan untuk kegiatan:
    1. biofarmakologi laut paling luas 1 (satu) hektare;
    2. bioteknologi laut paling luas 1 (satu) hektare;
    3. pemanfaatan air laut selain energi paling luas 1 (satu) hektare;
    4. Wisata Bahari paling luas 5 (lima) hektare;
    5. budidaya laut paling luas 5 (lima) hektare;
    6. bangunan laut selain untuk pertambangan paling luas 1 (satu) hektare;
    7. Reklamasi paling luas 25 (dua puluh lima) hektare;
    8. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
    9. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Izin Lokasi Perairan untuk Korporasi dan Koperasi diberikan untuk kegiatan:
    1. biofarmakologi dan bioteknologi laut paling luas 100 (seratus) hektare untuk di Perairan Pulau Jawa, dan paling luas 200 (dua ratus) hektare untuk di luar Perairan Pulau Jawa;
    2. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan sesuai kebutuhan;
    3. Wisata Bahari paling luas 100 (seratus) hektare untuk di Perairan Pulau Jawa, dan paling luas 200 (dua ratus) hektare untuk di luar Perairan Pulau Jawa;
    4. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu yang berada di luar alur laut;
    5. Pengangkatan BMKT dengan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi BMKT;
    6. budidaya laut paling luas 200 (dua ratus) hektare untuk di Perairan Pulau Jawa, dan paling luas 500 (lima ratus) hektare untuk di luar Perairan Pulau Jawa;
    7. Reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektare;
    8. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi;
    9. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan yang berada di luar alur laut dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    10. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    11. terminal khusus dan pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran.
  3. Izin Lokasi Perairan diberikan dengan batas luasan untuk:
    1. orang perseorangan dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dan seluruh Indonesia paling luas 20 (dua puluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
    2. Korporasi dan Koperasi dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dan seluruh Indonesia paling luas 20 (dua puluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    3. Korporasi dan koperasi di:
      1. Perairan Pulau Jawa paling luas 10 (sepuluh) kali dari batas luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf g; atau
      2. luar Perairan Pulau Jawa paling luas 20 (dua puluh) kali dari batas luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf g.
  4. Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) telah termasuk luas kebutuhan ruang untuk bangunan dan instalasi di laut yang digunakan serta kepentingan ruang pendukung kegiatan tersebut.
  5. Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan Reklamasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional dan/atau melaksanakan penugasan oleh Pemerintah.
  6. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi Perairan

Pasal 16

  1. Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
  2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi Perairan.
  3. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
  4. Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  5. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

  1. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa Komitmen dalam hal:
    1. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
    2. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
    3. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
    4. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
  2. Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan Rencana Zonasi yang berlaku.
  3. Dalam hal Rencana Zonasi belum ditetapkan, Izin Lokasi Perairan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Komitmen.
  4. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

  1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dengan menyertakan persyaratan berupa proposal yang memuat:
    1. pakta integritas;
    2. latar belakang;
    3. maksud dan tujuan;
    4. lokasi administrasi dan posisi geografis;
    5. luasan dan koordinat geografis lokasi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta;
    6. peta lokasi dan denah/sketsa yang menggambarkan rencana tapak/site plan yang dimohonkan;
    7. kedalaman (layer) yang akan dimanfaatkan;
    8. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya yang mendeskripsikan:
      1. kondisi ekosistem pesisir;
      2. hidro-oseanografi berupa batimetri, arus, pasang surut, dan gelombang;
      3. pemanfaatan ruang;
      4. sosial ekonomi Masyarakat; dan
    9. rencana investasi usaha.
  2. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

  1. Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) untuk Izin Lokasi Perairan yang akan digunakan untuk kegiatan Reklamasi berupa proposal yang paling sedikit memuat:
    1. latar belakang;
    2. tujuan Reklamasi;
    3. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
    4. rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan lokasi pengambilan, metode pengambilan, dan pengangkutan material, volume, serta jenis material;
    5. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
    6. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
    7. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
    8. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 (satu berbanding seribu) dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta; dan
    9. peta lokasi sumber material Reklamasi dengan skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta.
  2. Lokasi Pengambilan sumber material Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dilakukan di:
    1. PPKT;
    2. Kawasan Konservasi;
    3. pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektare;
    4. kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun; dan
    5. pulau kecil lebih dari 10% (sepuluh persen) dari luas pulau.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 20

  1. Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi Perairan.
  2. Menteri menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.
  3. Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    1. menyetujui pemenuhan Komitmen, maka Menteri memerintahkan pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Pelaku Usaha; atau
    2. menolak pemenuhan Komitmen, maka Izin Lokasi Perairan yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
  4. Persetujuan dan penolakan pemenuhan Komitmen oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga OSS.
  5. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Izin Lokasi Perairan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.
  6. Format persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

  1. Izin Lokasi Perairan berlaku efektif setelah Kementerian menyampaikan notifikasi pembayaran penerimaan negara bukan pajak ke dalam sistem OSS berdasarkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Kementerian.
  2. Pelaku usaha yang tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan perintah pembayaran, maka Izin Lokasi Perairan yang telah diterbitkan dinyatakan batal.

Bagian Keempat
Masa Berlaku

Pasal 22

  1. Izin Lokasi Perairan berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan, izin pelaksanaan Reklamasi, atau Izin Usaha sektor lain.
  2. Dalam hal Izin Pengelolaan Perairan, izin pelaksanaan Reklamasi, atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap belum diterbitkan, maka Izin Lokasi Perairan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 23

Izin Lokasi Perairan berakhir apabila:

  1. habis masa berlakunya;
  2. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
  3. dicabut izinnya;
  4. dibatalkan izinnya; atau
  5. perairannya menjadi daratan.

Pasal 24

  1. Pengembalian Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam hal:
    1. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
    2. terjadi bencana alam (force majeure) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
  2. Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Lokasi Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

Ketentuan mengenai batasan luasan, persyaratan, tata cara penerbitan, pemenuhan Komitmen, masa berlaku, dan berakhirnya Izin Lokasi Perairan yang menjadi kewenangan gubernur berlaku mutatis mutandis ketentuan Izin Lokasi Perairan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

  1. Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan berdasarkan Izin Lokasi Perairan.
  2. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
    1. produksi garam;
    2. Wisata Bahari;
    3. pemanfaatan air laut selain energi;
    4. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi;
    5. Pengangkatan BMKT;
    6. biofarmakologi; dan
    7. bioteknologi.
    wajib memiliki Izin Pengelolaan Perairan.
  3. Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi Komitmen dalam penerbitan TDUP oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
  4. Kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
    1. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
    2. penyediaan peralatan kegiatan pariwisata alam perairan;
    3. penyediaan jasa transportasi; dan/atau
    4. jasa pramuwisata.
  5. Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Pelaku Usaha memiliki Izin Lokasi Perairan dan izin lingkungan.
  6. Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan usaha Wisata Bahari dengan mendirikan dan/atau menempatkan bangunan dan instalasi di laut.
  7. Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Ketentuan mengenai Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Pengangkatan BMKT, biofarmakologi, dan bioteknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, f, dan g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

  1. Izin Pengelolaan Perairan diberikan kepada Pelaku Usaha yang terdiri dari:
    1. orang perseorangan warga negara Indonesia;
    2. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
    3. Koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.
  2. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
    1. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
    2. melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
    3. menjaga kelestarian ekosistem Perairan Pesisir;
    4. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
    5. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat; dan
    6. menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
  3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan keberadaan kondisi setempat, meliputi persyaratan untuk tidak menimbulkan:
    1. konflik sosial; dan
    2. gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan kepentingan lain yang bersifat strategis nasional.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 28

  1. Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
  2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Pengelolaan Perairan.
  3. Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
  4. Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

  1. Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:
    1. izin lokasi yang diterbitkan oleh bupati/wali kota;
    2. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
    3. dokumen rencana yang memuat rencana rinci (detail engineering design) berupa desain dan tata letak tambak garam paling sedikit memuat saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam; dan
    4. standar operasional prosedur pengambilan air laut.
  2. Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan produksi garam yang telah mendapatkan izin lokasi dengan luasan paling sedikit 15 (lima belas) hektare.
  3. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

  1. Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, meliputi:
    1. Izin Lokasi Perairan;
    2. izin lokasi untuk usaha yang memanfaatkan tanah;
    3. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
    4. analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan;
    5. detail engineering design;
    6. dokumen kelayakan usaha yang paling sedikit memuat:
      1. analisa keuangan;
      2. analisa operasional; dan
      3. analisa sumber daya manusia.
    7. kesanggupan untuk:
      1. melibatkan Masyarakat lokal; dan
      2. membongkar bangunan dan instalasi apabila masa berlaku Izin Pengelolaan Perairan telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.
  2. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

  1. Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, meliputi:
    1. Izin Lokasi Perairan;
    2. izin lokasi, dalam hal instalasi, sarana, dan/atau prasarana juga berada di darat;
    3. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
    4. dokumen studi kelayakan teknis yang paling sedikit memuat:
      1. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
      2. metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
      3. metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan; dan
      4. metode perawatan dan perbaikan instalasi, sarana, dan prasarana;
    5. dokumen rencana yang memuat:
      1. rencana rinci (detail engineering design) yang terdiri dari jenis pemanfaatan air laut, desain, tata letak, dan kapasitas pengambilan/pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat;
      2. daftar sarana yang akan digunakan; dan
      3. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan.
  2. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

  1. Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, meliputi:
    1. Izin Lokasi Perairan;
    2. izin lokasi untuk usaha yang memanfaatkan tanah;
    3. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
    4. dokumen rencana usaha, meliputi:
      1. jenis kegiatan;
      2. rencana investasi;
      3. rencana pengelolaan limbah;
      4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
      5. rencana operasional; dan
      6. gambar tata letak dan detail desain (detail engineering design);
    5. kesanggupan untuk:
      1. memperhatikan bahan bangunan, desain, dan penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. melakukan kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi perairan; dan
      3. melibatkan Masyarakat Lokal.
  2. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

  1. Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Pengelolaan Perairan.
  2. Menteri menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.
  3. Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    1. menyetujui pemenuhan Komitmen, maka Menteri memerintahkan pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Pelaku Usaha; atau
    2. menolak pemenuhan Komitmen, maka Izin Pengelolaan Perairan yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
  4. Persetujuan dan penolakan pemenuhan Komitmen oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga OSS.
  5. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Izin Pengelolaan Perairan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.
  6. Format persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34

  1. Izin Pengelolaan Perairan berlaku efektif setelah Kementerian menyampaikan notifikasi pembayaran penerimaan negara bukan pajak ke dalam sistem OSS berdasarkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Kementerian.
  2. Pelaku Usaha yang tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan perintah pembayaran, maka Izin Pengelolaan Perairan yang telah diberikan dinyatakan batal.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 35

  1. Izin Pengelolaan Perairan berlaku selama:
    1. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan produksi garam;
    2. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan Wisata Bahari;
    3. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi;
    4. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional.
  2. Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap masa berlakunya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Izin Pengelolaan Perairan berakhir apabila:

  1. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
  2. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
  3. dicabut izinnya;
  4. dibatalkan izinnya; atau
  5. perairannya menjadi daratan.

Pasal 37

  1. Perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan berakhir kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pengajuan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 34.

Pasal 38

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan perpanjangan berupa:

  1. laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan lanjutan;
  2. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
  3. laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.

Pasal 39

  1. Pengembalian Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam hal:
    1. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
    2. terjadi bencana alam (force majeure) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
  2. Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Pengelolaan Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan, pemenuhan Komitmen, masa berlaku, dan berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan yang menjadi kewenangan gubernur berlaku mutatis mutandis ketentuan Izin Pengelolaan Perairan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV
FASILITASI IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN
PERAIRAN BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN TRADISIONAL

Pasal 41

Fasilitasi perizinan untuk Masyarakat Lokal merupakan upaya pelindungan Pemerintah terhadap kegiatan Masyarakat.

Pasal 42

  1. Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang memperoleh fasilitasi perizinan memiliki kriteria sebagai berikut:
    1. bermata pencaharian pokok sebagai nelayan dengan alat penangkapan statis, pembudidaya ikan atau petambak garam; dan
    2. menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi.
  2. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembudi daya ikan dan petambak garam, wajib berdomisili di pesisir dan pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Pasal 43

  1. Masyarakat Lokal yang memperoleh fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.
  2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 44

  1. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal yang ditetapkan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
  2. Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur dapat dibantu oleh unit kerja teknis.

Pasal 45

  1. Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan untuk Masyarakat Lokal pada kegiatan:
    1. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
    2. perikanan budidaya menetap;
    3. Wisata Bahari; danvpermukiman di atas air.
  2. Fasilitasi pemberian Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal pada kegiatan:
    1. produksi garam; dan
    2. Wisata Bahari.
  3. Ketentuan Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan perikanan budidaya secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Fasilitasi untuk Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

  1. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), bupati/wali kota mengajukan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
  2. Permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
    1. administrasi, berupa:
      1. fotokopi kartu identitas diri; dan
      2. fotokopi kartu keluarga.
    2. teknis,berupa surat penetapan Masyarakat Lokal yang menunjukkan daftar nama orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan;
    3. operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
      1. metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan;
      2. daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
      3. waktu dan intensitas operasional.

Pasal 47

  1. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal.
  2. Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi.
  3. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 48

  1. Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan terhadap permohonan untuk mendapatkan:
    1. kesesuaian domisili Masyarakat; dan
    2. kesesuaian lokasi dan luasan ruang perairan.
  2. Usulan lokasi dan luasan ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
    1. merupakan ruang penghidupan sehari-hari; dan
    2. berdasarkan peruntukan ruang dalam Rencana Zonasi.
  3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

  1. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (3) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal.
  2. Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 50

  1. Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyusun program pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal.
  2. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan oleh anggota Masyarakat Lokal yang telah ditetapkan di luar pengajuan permohonan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, maka Menteri atau gubernur tidak memberikan fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 51

Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal berlaku selama:

  1. digunakan oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan dalam izin yang diberikan;
  2. lokasi izin tidak diperlukan untuk kepentingan penggunaan yang bersifat strategis oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 52

  1. Masyarakat Lokal wajib melaporkan dan melakukan registrasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melalui lurah/kepala desa.
  2. Bupati/wali kota dapat melakukan pembaharuan penetapan Masyarakat Lokal kembali setelah 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan.
  3. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Penetapan Masyarakat Lokal kembali setelah 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Menteri atau gubernur dalam pemberian fasilitasi Izin Lokasi Perairan.
  5. Fasilitasi Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan apabila alokasi ruang yang dimaksud pada ayat (1) masih tersedia/belum dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.

Pasal 53

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Izin Lokasi Perairan kepada Masyarakat Lokal untuk kegiatan dan permukiman di atas air sekaligus berlaku sebagai Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 54

  1. Masyarakat Lokal yang memiliki lahan kurang dari 15 (lima belas) hektare untuk usaha produksi garam difasilitasi dalam memperoleh Izin Pengelolaan Perairan.
  2. Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda daftar usaha produksi garam.

Pasal 55

Fasilitasi pemberian izin kepada masyarakat tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYAJIAN DAN PEMELIHARAAN DATA

Pasal 56

  1. Menteri melakukan pencatatan dan pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam sistem kadaster laut.
  2. Penyajian dan pemeliharaan data untuk melakukan pengelolaan data dasar (basis data) Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
  3. Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    1. data penerbitan Izin Lokasi Perairan;
    2. data penerbitan Izin Pengelolaan Perairan; dan
    3. data hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
  4. Data penerbitan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. koordinat geografis dan luas lokasi;
    3. detail situasi lokasi izin;
    4. jenis kegiatan; dan
    5. masa berlaku.
  5. Data penerbitan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. Izin Lokasi Perairan;
    3. masa berlaku; dan
    4. data teknis dan data operasional kegiatan.
  6. Data hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memuat:
    1. laporan berkala pemegang izin;
    2. laporan hasil pemantauan pelaksanaan izin; dan
    3. data dari institusi penegak hukum terkait.
  7. Koordinat geografis dan luas lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, memuat:
    1. lintang; dan
    2. bujur;
    dengan kedetailan sampai satuan detik.
  8. Detail situasi lokasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
    1. gambar sketsa lokasi;
    2. batas lokasi;
    3. pemanfaatan di sekitar area; dan
    4. skala.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 57

  1. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    1. kesesuaian lokasi;
    2. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
    3. keabsahan dokumen; dan/atau
    4. kesesuaian standar, sertifikat, lisensi dan/atau pendaftaran.
  3. Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 58

  1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penghentian sementara kegiatan berusaha;
    3. pengenaan denda administratif;
    4. pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan;
    5. pencabutan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan; dan/atau
    6. pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

Pasal 59

  1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, untuk Izin Lokasi Perairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri atau gubernur.
  2. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan.
  3. Pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e dikenakan apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
  4. Peringatan dan pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS.

Pasal 60

  1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, untuk Izin Pengelolaan Perairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing- masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila:
    1. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan;
    2. tidak merealisasikan kegiatannya setelah mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diberikan; atau
    3. tidak memenuhi rencana usaha sesuai dengan luasan dan jangka waktu pembangunan.
  2. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.
  3. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan sesuai dengan luasan pembangunan yang telah dilakukan.
  4. Apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Pengelolaan Perairan.
  5. Pencabutan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e dikenakan apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
  6. Peringatan, pembekuan, dan pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS.

Pasal 61

  1. Pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d dikenakan apabila pemegang izin terbukti menyampaikan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengandung unsur cacat hukum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data.
  2. Pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS.

BAB VIII
PENETAPAN LOKASI

Pasal 62

  1. Izin Lokasi Perairan untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk penetapan lokasi.
  2. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara:
    1. Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berkepentingan menyampaikan permohonan penetapan lokasi kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya;
    2. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
      1. peta lokasi dengan titik koordinat geografis dengan skala sebagai berikut:
        1. untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir sampai dengan luas 500 (lima ratus) hektare, skala minimal 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) disertai dengan koordinat titik ikat terdekat; dan
        2. untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dengan luas di atas 500 (lima ratus) hektare, skala minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
      2. luasan lokasi;
      3. maksud dan tujuan kepentingan pembangunan pada ruang Perairan Pesisir yang dimohonkan; dan
      4. data/peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.
    3. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Reklamasi dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa proposal yang paling sedikit memuat:
      1. latar belakang;
      2. tujuan Reklamasi;
      3. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
      4. rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;
      5. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
      6. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
      7. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
      8. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 (satu berbanding seribu) dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta; dan
      9. peta lokasi sumber material Reklamasi dengan skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta.
    4. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan verifikasi.
    5. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.
    6. Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan lokasi.
    7. Persetujuan atau penolakan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya kepada pemohon.

Pasal 63

Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) belum terdapat di dalam Rencana Zonasi, maka diakomodasi dalam revisi Rencana Zonasi.

Pasal 64

Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan penetapan lokasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap.

Pasal 65

  1. Pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan berdasarkan lokasi atas wilayah kerja minyak dan gas bumi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
  2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan koordinat lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
  3. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar acuan Menteri untuk:
    1. diintegrasikan ke dalam dokumen final Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
    2. ditetapkan dalam Rencana Zonasi KSN dan/atau Rencana Zonasi KSNT.
  4. Dalam hal akan dilaksanakan eksploitasi di dalam lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan usulan lokasi eksploitasi di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai lokasi eksploitasi.
  5. Penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga berlaku sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus yang berada pada lokasi eksploitasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
  6. Menteri menerbitkan penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
  7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Menteri belum menerbitkan penetapan lokasi, maka terhadap lokasi eksploitasi minyak dan gas bumi tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 66

  1. Dalam hal terdapat lokasi wilayah kerja baru untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil, Rencana Zonasi KSN dan/atau Rencana Zonasi KSNT, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan usulan peta lokasi dengan titik koordinat geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) kepada Menteri.
  2. Usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perubahan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Rencana Zonasi KSN dan/atau Rencana Zonasi KSNT.
  3. Dalam hal lokasi wilayah kerja yang disampaikan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi belum ditetapkan dalam Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Rencana Zonasi KSN dan/atau Rencana Zonasi KSNT, maka kegiatan penawaran wilayah kerja dan eksplorasi minyak dan gas bumi tetap dapat dilakukan sesuai dengan lokasi yang disampaikan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 67

  1. Kewajiban memiliki Izin Lokasi Perairan dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
  2. Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan oleh bupati/wali kota dapat mengusulkan ruang perairan sebagai wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam Rencana Zonasi.
  3. Pemanfaatan ruang dan sumberdaya Perairan Pesisir dan pulau–pulau kecil oleh Masyarakat Hukum Adat wajib mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

  1. Dalam rangka penyelesaian Komitmen Izin Lokasi Perairan, Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menggunakan data rencana tata ruang laut, Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Rencana Zonasi KSN, Rencana Zonasi KSNT, Rencana Zonasi kawasan antar wilayah, dan/atau data kebijakan satu peta.
  2. Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik (online).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Izin Lokasi Perairan yang diterbitkan tanpa berdasarkan Rencana Zonasi dan masih berlaku pada saat Rencana Zonasi ditetapkan, maka Izin Lokasi Perairan tersebut harus disesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Rencana Zonasi ditetapkan.

Pasal 70

Perizinan yang diterbitkan pada saat Lembaga OSS belum dapat melaksanakan pelayanan perizinan berusaha, pelaksanaannya dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu Kementerian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019
  MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 758

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Tata Cara Bisnis Industri Maritim Berlaku

PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan

PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
suryaden Sel, 09/07/2021 - 12:47

Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan. Usaha Pengolahan Ikan saat ini didukung dengan PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan yang bertujuan untuk mendukung percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan usaha pengolahan ikan.

PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan.

Jenis Usaha Pengolahan Ikan yang dimaksud dalam PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan meliputi:

  1. penggaraman/pengeringan Ikan;

  2. pengasapan/pemanggangan Ikan;

  3. pembekuan Ikan;

  4. pemindangan Ikan;

  5. peragian/fermentasi Ikan;

  6. pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi;

  7. pendinginan/pengesan Ikan;

  8. pengalengan Ikan;

  9. pengolahan rumput laut;

  10. pembuatan minyak Ikan;

  11. kecap Ikan;

  12. pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; dan/atau

  13. pengolahan dan pengawetan lainnya.

Jenis Usaha Pengolahan Ikan yang dimaksud dalam PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan wajib melakukan perizinan berusaha. Perizinan berusaha di bidang usaha pengolahan ikan berupa:

  1. SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan

  2. TDU-PHP atau izin usaha mikro dan kecil.

Pelaku Usaha Pengolahan Ikan dalam PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan terdiri atas:

  1. Pelaku Usaha perseorangan; dan

  2. Pelaku Usaha nonperseorangan. Yaitu:

    1. perseroan terbatas;

    2. perusahan umum;

    3. perusahan umum daerah;

    4. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;

    5. badan layanan umum;

    6. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;

    7. koperasi;

    8. persekutuan komanditer;

    9. persekutuan firma; dan

    10. persekutuan perdata.

Peraturan Menterik Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada tanggal 25 Januari 2021 di Jakarta. Peraturan Menterik Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 28 Januari 2021 di Jakarta.

Peraturan Menterik Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menterik Kelautan dan Perikanan
Nomor 5 Tahun 2021
tentang
Usaha Pengolahan Ikan

Latar Belakang

Pertimbangan PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan:

  1. bahwa untuk mendukung percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan usaha pengolahan ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pengolahan Ikan;

Dasar Hukum

Dasar hukum PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

  6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

Isi Permen Usaja Pengolahan Ikan

Berikut adalah isi Peraturan Menterik Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

  2. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.

  3. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

  4. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan.

  5. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.

  6. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan yang selanjutnya disebut SIUP Bidang Pengolahan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha Pengolahan Ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

  7. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat TDU-PHP adalah tanda daftar tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan Usaha Pengolahan Ikan dalam skala mikro dan kecil.

  1. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.

  2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap UPI yang telah menerapkan cara Pengolahan Ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.

  3. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

  4. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

  5. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.

  6. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

  7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

  1. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

  2. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

  3. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kartu Kusuka adalah identitas tunggal pelaku utama kelautan dan perikanan.

  4. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

  5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

  7. Hari adalah adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB II
JENIS USAHA PENGOLAHAN IKAN

Pasal 2

  1. Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi:

    1. penggaraman/pengeringan Ikan;

    2. pengasapan/pemanggangan Ikan;

    3. pembekuan Ikan;

    4. pemindangan Ikan;

    5. peragian/fermentasi Ikan;

    6. pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi;

    7. pendinginan/pengesan Ikan;

    8. pengalengan Ikan;

    9. pengolahan rumput laut;

    10. pembuatan minyak Ikan;

    11. kecap Ikan;

    12. pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; dan/atau

    13. pengolahan dan pengawetan lainnya.

  2. Jenis Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penggaraman/pengeringan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penambahan garam, pengeringan, atau penambahan garam dan pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan.

Pasal 4

Pengasapan/pemanggangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan media asap, media panas, atau media asap dan panas untuk membunuh mikroorganisme dan memberi cita rasa yang khas.

Pasal 5

Pembekuan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam Ikan menjadi beku.

Pasal 6

Pemindangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perebusan atau pengukusan dengan atau tanpa tekanan tinggi untuk mendapatkan cita rasa tertentu dan mengurangi kandungan mikroorganisme yang dapat memengaruhi mutu dan daya simpan produk.

Pasal 7

Peragian/fermentasi Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perombakan protein Ikan secara enzimatis, proteolitik, dan/atau bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas.

Pasal 8

Pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar atau surimi dengan penambahan bahan-bahan lain untuk menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan, dan bentuk tertentu.

Pasal 9

Pendinginan/pengesan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penyimpanan dingin atau pengesan, dengan atau tanpa mengubah karakteristik Ikan.

Pasal 10

Pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan suhu tinggi dalam suatu wadah kaleng, kemasan plastik, botol, atau bahan lain yang sejenis dengan cara:

  1. sterilisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan pembusuk secara komersial; atau

  2. pasteurisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan mereduksi bakteri pembusuk.

Pasal 11

Pengolahan rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i merupakan usaha pengolahan rumput laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian, pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan.

Pasal 12

Pembuatan minyak Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j merupakan Usaha Pengolahan Ikan berupa minyak Ikan, yang merupakan hasil ekstraksi lemak yang dikandung dalam Ikan dan bersifat tidak larut dalam air dengan cara proses perebusan atau pengukusan, pengepresan, dan pemisahan.

Pasal 13

Kecap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k merupakan usaha pengolahan kecap dari Ikan.

Pasal 14

Pengolahan kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu.

Pasal 15

Pengolahan dan pengawetan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan bahan baku Ikan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l.

BAB III
LAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan Ikan berupa:

  1. SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan

  2. TDU-PHP atau izin usaha mikro dan kecil.

Pasal 17

  1. Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan.

  2. Kewajiban memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:

    1. jenis usaha pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan jenis usaha pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, untuk skala menengah dan skala besar; dan

    2. jenis Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil.

  3. Jenis usaha pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi dan jenis usaha pengalengan Ikan untuk skala menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki izin usaha industri.

  4. Jenis Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki:

    1. izin usaha mikro dan kecil, untuk Pelaku Usaha perseorangan; atau

    2. TDU-PHP, untuk Pelaku Usaha nonperseorangan.

  5. Kriteria Usaha Pengolahan Ikan dengan skala menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  6. Penerbitan izin usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

  1. Menteri menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk Usaha Pengolahan Ikan yang menggunakan Penanaman Modal Asing.

  2. Gubernur menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk Usaha Pengolahan Ikan skala menengah dan skala besar dalam 1 (satu) provinsi yang menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri.

  3. Bupati/wali kota menerbitkan TDU-PHP untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan skala kecil.

Pasal 19

  1. Pelaku Usaha Pengolahan Ikan terdiri atas:

    1. Pelaku Usaha perseorangan; dan

    2. Pelaku Usaha nonperseorangan.

  2. Pelaku Usaha nonperseorangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

    1. perseroan terbatas;

    2. perusahan umum;

    3. perusahan umum daerah;

    4. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;

    5. badan layanan umum;

    6. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;

    7. koperasi;

    8. persekutuan komanditer;

    9. persekutuan firma; dan

    10. persekutuan perdata.

Pasal 20

SIUP Bidang Pengolahan Ikan dan TDU-PHP berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha.

Bagian Kedua
Penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP

Pasal 21

  1. Permohonan dan layanan perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan Ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui sistem OSS.

  2. Permohonan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB.

Pasal 22

SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diberikan melalui tahapan:

  1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP melalui sistem OSS;

  2. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan Komitmen;

  3. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b belum berlaku efektif sepanjang Pelaku Usaha belum memenuhi Komitmen; dan

  4. Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP.

Pasal 23

  1. Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas:

    1. izin lokasi;

    2. izin lingkungan; dan

    3. izin mendirikan bangunan.

  2. Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan TDU-PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas:

    1. izin lokasi atau izin yang setara; dan

    2. izin mendirikan bangunan atau izin yang setara.

  3. Selain menyampaikan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha harus menyampaikan Komitmen meliputi:

    1. rencana Usaha Pengolahan Ikan paling sedikit memuat:

      1. jenis usaha;

      2. sumber dan nilai investasi;

      3. jenis dan asal Bahan Baku;

      4. sarana produksi yang digunakan, untuk permohonan SIUP Bidang Pengolahan Ikan;

      5. tata letak dan gambaran proses produksi, untuk permohonan SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan

      6. wilayah pemasaran.

    2. Kartu Kusuka elektronik.

  4. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan dalam hal:

    1. lokasi usaha berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau

    2. usaha yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha yang tidak wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup upaya pemantauan lingkungan hidup.

  5. Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup rinci berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup- rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.

  6. Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP dalam hal bangunan gedung:

    1. berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan (estate regulation); atau

    2. merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.

Pasal 24

  1. Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen kepada Menteri atau gubernur:

    1. melalui sistem OSS, untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan

    2. melalui alamat email [email protected], untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3),

    dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang belum berlaku efektif diterbitkan.

  2. Menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan.

  3. Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan.

  4. Dalam hal Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memberikan persetujuan, SIUP Bidang Pengolahan Ikan dinyatakan berlaku efektif.

  5. Dalam hal Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memberikan penolakan, SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang belum berlaku efektif dinyatakan batal.

  6. Dalam hal Menteri atau gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.

  7. Persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 25

  1. Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen kepada bupati/wali kota:

    1. melalui sistem OSS, untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); dan

    2. melalui alamat email [email protected], untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3),

    dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak TDU-PHP yang belum berlaku efektif diterbitkan.

  2. Bupati/wali kota melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen TDU-PHP.

  3. Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan, TDU-PHP dinyatakan berlaku efektif.

  4. Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penolakan, TDU-PHP yang belum berlaku efektif dinyatakan batal.

  5. Dalam hal bupati/wali kota tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TDU-PHP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.

  6. Persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen TDU- PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 26

  1. Pelaku Usaha yang telah memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan wajib memiliki SKP dalam proses Pengolahan Ikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIUP Bidang Pengolahan Ikan berlaku efektif diterbitkan.

  2. Pelaku Usaha yang telah memiliki TDU-PHP wajib memiliki SKP dalam proses Pengolahan Ikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak TDU-PHP berlaku efektif diterbitkan.

  3. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

  4. Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaikan atau penyimpangan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif.

  5. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

    1. peringatan tertulis;

    2. pembekuan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP; dan

    3. pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP.

  6. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf a dikenakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

  7. Pembekuan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak memenuhi kewajiban.

  8. Pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-HP telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban.

  9. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS terhadap sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB V
PELAPORAN

Pasal 27

  1. Setiap pemegang SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP wajib membuat laporan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan setiap 6 (enam) bulan yang memuat:

    1. jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, serta teknologi yang digunakan;

    2. perkembangan Usaha Pengolahan Ikan yang meliputi omzet, nilai taksiran seluruh barang modal yang dimiliki, dan kapasitas produksi;

    3. penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan

    4. asal Bahan Baku, jenis dan volume Ikan, jenis dan volume produk yang dihasilkan, dan wilayah pemasaran yang meliputi prosentase penggunaan Bahan Baku, pasokan Bahan Baku dan mitra usaha.

  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

  3. Bentuk dan format laporan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

  1. Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

    1. peringatan; dan

    2. pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP.

  2. Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Pelaku Usaha tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

  3. Pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU- PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya.

  4. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS terhadap pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 29

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota, melakukan pembinaan terhadap Usaha Pengolahan Ikan sesuai dengan kewenangannya.

  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana Pengolahan Ikan, teknik Pengolahan Ikan, peningkatan mutu, dan nilai tambah Hasil Perikanan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan didaftarkan ke dalam sistem OSS paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1883), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan.

Lampiran Ukuran
PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan (152.57 KB) 152.57 KB
Peraturan Menteri Bisnis Dagang Berlaku