Perdagangan

Perdagangan
Logo Kementrian Perdagangan
jogloabang Sen, 03/05/2018 - 15:47

Kabar tentang Perdagangan dan Peraturan Menterinya, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag dari Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Dagang

Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik

Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik
Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik
suryaden Sab, 07/10/2021 - 13:34

Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik ini adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan,

Agar mendapatkan Kriteria eksportir dan importir bereputasi baik ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Adapun Kriteria dimaksud dalam Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik, adalah:

Kriteria Eksportir Bereputasi Baik menurut Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik:

  1. telah memenuhi kewajiban laporan realisasi atas seluruh Persetujuan Ekspor yang telah dilakukan untuk masing-masing komoditi dalam 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. mendapatkan status valid dalam konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

  3. pelaksanaan Ekspor Barang dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan bidang usaha atau nature of business;

  4. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

  5. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan perizinan atau pembekuan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  6. tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang perdagangan.

Eksportir juga ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dalam hal:

  1. elah mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operato) atau pengakuan sebagai Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; atau

  2. pernah menerima Penghargaan Primaniyarta dari Menteri mulai tahun 2018,

Untuk mendapatkan jenjang Kriteria Importir Bereputasi Baik menurut Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik:

  1. merupakan Importir Produsen;

  2. telah memenuhi kewajiban laporan realisasi atas seluruh Persetujuan Impor yang telah dilakukan untuk masing-masing komoditi dalam 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  3. mendapatkan status valid dalam konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

  4. pelaksanaan Impor Barang dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan bidang usaha atau nature of business;

  5. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

  6. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan perizinan atau pembekuan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  7. tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang perdagangan.

Dalam hal Importir telah mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Importir Bereputasi Baik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik ditetapkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 276. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 17 tahun 2021
tentang
Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik

Latar Belakang

Pertimbangan Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendag 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

  2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1922);

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1899) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2095);

  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);

  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

Isi Permendag tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG EKSPORTIR DAN IMPORTIR YANG BEREPUTASI BAIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

  2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.

  3. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.

  4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.

  5. Eksportir Bereputasi Baik adalah Eksportir yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Ekspor.

  6. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.

  7. Importir Bereputasi Baik adalah Importir yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Impor.

  1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

  2. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir produsen.

  3. Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir umum.

  4. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

  5. Sistem INATRADE adalah sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id.

  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

  7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

  8. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk melakukan penilaian dalam rangka penetapan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik, serta evaluasi dan penilaian kepatuhan atas Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 2

  1. Menteri menetapkan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik yang dapat diberikan kemudahan Perizinan Berusaha.

  2. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dapat merekomendasikan Eksportir dan/atau Importir kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dapat ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Penetapan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 3

  1. Untuk dapat ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Eksportir harus memenuhi kriteria:

    1. telah memenuhi kewajiban laporan realisasi atas seluruh Persetujuan Ekspor yang telah dilakukan untuk masing-masing komoditi dalam 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. mendapatkan status valid dalam konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

    3. pelaksanaan Ekspor Barang dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan bidang usaha atau nature of business;

    4. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

    5. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan perizinan atau pembekuan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    6. tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang perdagangan.

  2. Eksportir yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Perdagangan.

  3. Dalam hal Eksportir:

    1. telah mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau pengakuan sebagai Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; atau

    2. pernah menerima Penghargaan Primaniyarta dari Menteri mulai tahun 2018,

    Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Eksportir Bereputasi Baik.

Pasal 4

  1. Untuk dapat ditetapkan sebagai Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Importir harus memenuhi kriteria:

    1. merupakan Importir Produsen;

    2. telah memenuhi kewajiban laporan realisasi atas seluruh Persetujuan Impor yang telah dilakukan untuk masing-masing komoditi dalam 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    3. mendapatkan status valid dalam konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

    4. pelaksanaan Impor Barang dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan bidang usaha atau nature of business;

    5. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun terakhir;

    6. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan perizinan atau pembekuan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    7. tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang perdagangan.

  2. Importir yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Importir Bereputasi Baik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

  3. Dalam hal Importir telah mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Importir Bereputasi Baik.

Pasal 5

  1. Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau Importir Bereputasi Baik bagi Eksportir dan/atau Importir yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau Importir Bereputasi Baik dicabut.

  2. Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau Importir Bereputasi Baik bagi Eksportir dan/atau Importir yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan Pasal 4 ayat (3), berlaku sampai dengan:

    1. pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dicabut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; atau

    2. penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik dicabut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

  3. Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik bagi Eksportir yang mendapatkan Penghargaan Primaniyarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik dicabut.

Pasal 6

  1. Eksportir dan Importir yang ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kemudahan atas Perizinan Berusaha di bidang perdagangan berupa penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan Impor secara elektronik dan otomatis.

  2. Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen persyaratan yang diajukan secara elektronik pada saat mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui SINSW.

Pasal 8

  1. Dalam penetapan Eksportir dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Menteri membentuk Tim Penilai yang terdiri dari perwakilan sebagai berikut:

    1. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

    2. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan

    3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

  2. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

    1. melakukan identifikasi calon Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik untuk dilakukan penilaian sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1);

    2. melakukan penilaian terhadap calon Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik atas terpenuhinya persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik;

    3. memberikan usulan penetapan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik berdasarkan hasil penilaian persyaratan atau rekomendasi yang disampaikan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;

    4. melakukan evaluasi dan penilaian kepatuhan, dengan cara:

      1. memeriksa dokumen yang telah disampaikan melalui SINSW yang diteruskan ke sistem INATRADE pada saat pengajuan permohonan perizinan berusaha oleh Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik, dan

      2. memastikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) tetap terpenuhi; dan/atau

    5. melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kepatuhan kepada Menteri.

  3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dapat melakukan audit, verifikasi lapangan dan/atau meminta pertimbangan dari kementerian/lembaga lain, apabila diperlukan.

Pasal 9

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Pasal 10

  1. Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau penetapan sebagai Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibekukan apabila berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, ditemukan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik:

    1. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1); dan/atau

    2. sedang dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perdagangan.

  2. Selain berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau penetapan sebagai Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibekukan apabila Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sedang dikenai sanksi di bidang kepabeanan oleh pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

  3. Terhadap Eksportir dan Importir yang telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diberikan kemudahan dalam pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

  4. Pembekuan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diaktifkan kembali apabila Eksportir dan Importir:

    1. telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;

    2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perdagangan dan/atau di bidang kepabeanan oleh penyidik;

    3. dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

    4. pengenaan sanksi dibidang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut oleh pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

  5. enetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dicabut apabila Eksportir dan Importir:

    1. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setelah jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;

    2. menyalahgunakan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor atau Impor;

    3. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana di bidang perdagangan; dan/atau

    4. telah mendapatkan sanksi pembekuan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

  6. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

Pasal 11

Eksportir dan Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Eksportir dan Importir dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk ditetapkan kembali sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik setelah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 12

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dapat melakukan monitoring terhadap Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik yang ditetapkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 276. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Dagang Berlaku

Permendag 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Permendag 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
Permendag 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
suryaden Jum, 11/26/2021 - 18:28

Peraturan Menteri tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dikeluarkan Kementerian Perdagangan untuk mengoptimalkan peran sarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, pusat distribusi, pusat promosi produk unggulan daerah, dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata dalam mendukung kelancaran arus distribusi barang, perlu mengatur hal ini dalam Permendag bernomor 21 tahun 2021.

Permendag 21 tahun 2021 mencabut Permen yang lama yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan karena sudah dianggap obsolete atau outdated sehingga diperlukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan di bidang perdagangan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Perdagangan memerlukan sarana dan prasarana. Sarana perdagangan untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang diantaranya adalah Pasar Rakyat; Gudang Nonsistem Resi Gudang; Pusat Distribusi; Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan ditetapkan di Jakarta pada tangal 1 April 2021 oleh Mendag Muhammad Lutfi. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan diundangkan Ditjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 1 April 2021.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 21 tahun 2021
tentang
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Mencabut

Permendag 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203).

Latar Belakang

Pertimbangan Permendag 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan adalah:

  1. bahwa untuk mengoptimalkan peran sarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, pusat distribusi, pusat promosi produk unggulan daerah, dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata dalam mendukung kelancaran arus distribusi barang, perlu mengatur pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan;

  2. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan di bidang perdagangan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (7), Pasal 83 ayat (1), dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendag 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

  11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

  12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69);

  13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

  14. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

  16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M- DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M- DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 460);

  17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

Isi Permendag 21 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

  2. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

  3. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

  4. Gudang Nonsistem Resi Gudang adalah Gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.

  5. Pusat Distribusi adalah Sarana Perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antarprovinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.

  6. Pusat Distribusi Provinsi adalah Pusat Distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.

  7. Pusat Distribusi Regional adalah Pusat Distribusi yang berfungsi sebagai cadangan penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi nasional yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor, serta dapat dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau.

  8. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah adalah sarana yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi yang berfungsi sebagai ruang pamer dan promosi untuk produk-produk unggulan yang dibuat oleh pelaku UMK-M dan/atau koperasi di daerah.

  9. Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, yang kegiatan utamanya adalah menjual produk-produk makanan dan/atau minuman serta cenderamata khas daerah setempat.

  10. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.

  11. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

  12. Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

  13. Desain Standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail engineering design yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, system struktur dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrikal, bill of quantity, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.

  14. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

  15. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

  16. Sistem Informasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SIPR adalah sistem informasi berbasis website yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bagi calon penerima dan penerima Dana Tugas Pembantuan untuk mengajukan permohonan, melaporkan pelaksanaan pembangunan/revitalisasi fisik, serta pemanfaatan Pasar Rakyat berupa aspek administrasi, teknis, dan manajerial.

  17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi dan/atau swasta dalam melaksanakan pembangunan/revitalisasi dan/atau pengelolaan Sarana Perdagangan.

BAB II
PEDOMAN PEMBANGUNAN SARANA PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:

  1. Pasar Rakyat;

  2. Gudang Nonsistem Resi Gudang;

  3. Pusat Distribusi;

  4. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan

  5. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,

untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

Pasal 4

  1. Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.

  2. Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.

Pasal 5

  1. Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

  2. Selain dapat berupa toko/kios, los dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/dasaran/jongko.

Pasal 6

Gudang Nonsistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diklasifikasikan atas 3 (tiga) golongan, yang terdiri atas:

  1. Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan A;

  2. Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan B; dan

  3. Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan C.

Pasal 7

Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diklasifikasikan atas 2 (dua) jenis yang terdiri atas:

  1. Pusat Distribusi Provinsi; dan

  2. Pusat Distribusi Regional.

Bagian Kedua
Kriteria Pembangunan Sarana Perdagangan

Paragraf 1
Kriteria Pembangunan Pasar Rakyar

Pasal 8

  1. Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.

  2. Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau

    2. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.

  3. Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:

    1. beroperasi setiap hari;

    2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;

    3. luas bangunan paling sedikit 4.400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi); dan

    4. luas lahan paling sedikit 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi).

  4. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:

    1. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:

      1. beroperasi setiap hari;

      2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan

      3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).

    2. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:

      1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;

      2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan

      3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m2 (empat ribu meter persegi).

    3. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:

      1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam1 (satu) pekan;

      2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan

      3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi).

    4. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:

      1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;

      2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan

      3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi).

Pasal 9

  1. Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

  2. Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan ketentuan:

    1. luas bangunan paling sedikit 6.000 m2 (enam ribu meter persegi);

    2. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;

    3. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;

    4. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;

    5. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;

    6. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;

    7. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan;

    8. merupakan hasil efisiensi anggaran (refocusing); dan/atau

    9. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.

  3. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

  1. Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan Pembangunan/Revitalisasi berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum daerah setempat.

  2. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar/koridor/gang, toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko.

Pasal 11

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

  1. kantor pengelola;

  2. toilet;

  3. pos ukur ulang;

  4. pos keamanan;

  5. ruang menyusui;

  6. ruang kesehatan;

  7. ruang peribadatan;

  8. sarana dan akses pemadam kebakaran;

  9. tempat parkir;

  10. tempat penampungan sampah sementara;

  11. sarana pengolahan air limbah;

  12. sarana air bersih; dan

  13. instalasi listrik.

Paragraf 2
Kriteria Gudang Nonsistem Resi Gudang

Pasal 12

  1. Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:

    1. luas lahan antara 100 m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m2 (seribu meter persegi);

    2. kapasitas penyimpanan antara 360 m3 (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik); dan

    3. berlokasi tidak jauh dari sentra produksi, Pasar Rakyat, pelabuhan laut, dan/atau bandar udara.

  2. Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:

    1. luas lahan antara 1.000 m2 (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi);

    2. kapasitas penyimpanan diatas 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik); dan

    3. berlokasi tidak jauh dari sentra produksi, Pasar Rakyat, pelabuhan laut, dan/atau bandar udara.

  3. Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:

    1. luas lahan di atas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi);

    2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik); dan

    3. berlokasi tidak jauh dari sentra produksi, Pasar Rakyat, pelabuhan laut, dan/atau bandar udara.

Paragraf 3
Kriteria Pusat Distribusi

Pasal 13

  1. Pusat Distribusi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:

    1. luas lahan paling sedikit 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi);

    2. berlokasi tidak jauh dari pelabuhan laut dan/atau bandar udara; dan

    3. memiliki akses jalan yang memadai ke atau dari daerah kabupaten/kota yang menjadi wilayah layanannya.

  2. Pusat Distribusi Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:

    1. luas lahan paling sedikit 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi);

    2. berlokasi tidak jauh dari pelabuhan laut dan/atau bandar udara; dan

    3. memiliki akses jalan yang memadai ke atau dari provinsi-provinsi yang menjadi wilayah layanannya.

Paragraf 4
Kriteria Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah

Pasal 14

Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus memenuhi kriteria:

  1. memiliki luas bangunan paling sedikit 3.000 m2;

  2. berlokasi di ibu kota provinsi;

  3. memiliki akses transportasi umum; dan

  4. jumlah produk unggulan daerah yang akan dipromosikan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) jenis produk.

Paragraf 5
Kriteria Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata

Pasal 15

Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e harus memenuhi kriteria:

  1. memiliki luas bangunan paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi);

  2. menampung paling sedikit 30 (tiga puluh) pelaku UMK-M;

  3. memiliki area tempat makan dan minum;

  4. memiliki fasilitas umum penunjang lainnya; dan

  5. berlokasi di pusat bisnis atau pusat destinasi wisata nasional.

Bagian Ketiga
Permohonan Pembangunan Sarana Perdagangan

Paragraf 1
Pasar Rakyat

Pasal 16

  1. Gubernur atau bupati/walikota yang akan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri.

  2. Surat permohonan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat menggunakan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan disampaikan secara daring melalui SIPR paling lambat bulan April tahun berjalan untuk pembangunan tahun berikutnya.

  3. Pengajuan surat permohonan melalui SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:

    1. proposal usulan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan;

    2. dokumen legalitas lahan;

    3. foto tampak depan, samping kanan, samping kiri, dalam pasar, dan belakangdari Pasar Rakyat yang diusulkan;

    4. daftar pedagang pasar yang akan dibangun/direvitalisasi yang memuat informasi:

      1. nama pedagang;

      2. Nomor Induk Kependudukan dan alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk;

      3. lokasi ruang dagang; dan

      4. jenis komoditi yang diperdagangkan

    5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari gubernur atau bupati/walikota;

    6. Peraturan Daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja/pembentukan organisasi perangkat daerah;

    7. standar harga satuan tertinggi yang berlaku; dan

    8. surat pernyataan gubernur atau bupati/walikota bermaterai cukup yang menyatakan:

      1. kesanggupan untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran;

      2. menjamin bahwa lokasi lahan yang akan dibangun telah matang dan siap bangun, memiliki sarana jalan dan akses transportasi;

      3. menjamin bahwa bangunan toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko tidak akan diperjual belikan dan/atau disewakan;

      4. kesanggupan untuk menyampaikan surat permohonan hibah Pasar Rakyat paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pembangunan;

      5. akan segera memanfaatkan Pasar Rakyat yang telah dibangun;

      6. menjamin seluruh pedagang lama yang sudah terdaftar menempati Pasar Rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi;

      7. bersedia untuk tidak mengubah bentuk fisik Pasar Rakyat sebelum dihibahkan; dan

      8. menyediakan fasilitas listrik dan air;

      9. menyediakan sarana pengolahan air limbah;

      10. bersedia mengasuransikan Pasar rakyat yang akan dibangun;

      11. bersedia mengalokasikan dana untuk melaksanakan sertifikasi dan/atau surveillance SNI Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pasar beroperasi 1 (satu) tahun;

      12. bersedia untuk menyediakan dana pendamping melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan yang akan digunakan untuk:

        1. pembuatan rincian anggaran biaya (RAB) dan detail engineering design;

        2. pengurugan, peninggian, pematangan, pemadatan lahan;

        3. relokasi pedagang lama (eksisting);

        4. pembongkaran bangunan lama;

        5. sosialisasi; dan

        6. penyediaan papan harga komoditi.

      13. Surat pernyataan dari KPA/Kepala Dinas yang membidangi perdagangan yang menyatakan bahwa:

        1. Komponen dalam RAB yang disusun tidak melampaui standar harga satuan bangunan gedung negara tertinggi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

        2. dalam hal dilakukan Contract Change Order (CCO), OPD wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik;

        3. tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak diperkenankan yang tercantum dalam Catatan Hasil Reviu (CHR Final); dan

      14. Pakta Integritas.

  4. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:

    1. latar belakang;

    2. maksud dan tujuan;

    3. tipe Pasar Rakyat;

    4. titik koordinat lokasi Pasar Rakyat;

    5. omset pasar per bulan/per tahun bagi pasar yang sudah beroperasi; dan

    6. penetapan/rencana penetapan pengelola Pasar Rakyat oleh bupati/walikota.

  5. Dokumen legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan:

    1. sertifikat lahan hak pakai atau hak pengelolaan oleh pemerintah daerah;

    2. surat pernyataan kepala daerah mengenai pengusaan lahan;

    3. surat pernyataan bahwa lahan merupakan asset pemerintah daerah yang tercatat sebagai barang milik daerah; atau

    4. surat pernyataan bukti perolehan hak atas lahan.

  6. Dalam hal Pasar Rakyat dibangun di atas lahan yang bukan merupakan penguasaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan perjanjian antara pemerintah daerah yang ditugaskan dengan pihak yang memiliki hak pakai/hak pengelolaan lahan.

  7. Pihak yang memiliki hak pakai/hak pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan merupakan pihak swasta.

  8. Lahan matang dan siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h angka 2 sudah dilakukan peninggian elevasi tanah paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) dari peil banjir.

Paragraf 2
Gudang Nonsistem Resi Gudang dan Pusat Distribusi

Pasal 17

  1. Gubernur atau bupati/walikota yang akan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Gudang Nonsistem Resi Gudang dan Pusat Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri.

  2. Permohonan pembangunan Gudang Nonsistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh bupati/walikota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat data dan informasi paling sedikit memuat:

    1. latar belakang;

    2. maksud dan tujuan;

    3. golongan Gudang Nonsistem Resi Gudang;

    4. kapasitas penyimpanan;

    5. titik koordinat lokasi Gudang yang akan dibangun;

    6. jenis komoditi yang akan disimpan;

    7. skema pengelolaan Gudang Nonsistem Resi Gudang; dan

    8. penetapan pengelola Gudang Nonsistem Resi Gudang.

  3. Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh gubernur diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat data dan informasi paling sedikit memuat:

    1. latar belakang;

    2. maksud dan tujuan;

    3. titik koordinat lokasi Pusat Distribusi yang akan dibangun;

    4. proses bisnis dan skema pengelolaan Pusat Distribusi;

    5. data dan informasi daerah yang berada di wilayah layanan Pusat Distribusi; dan

    6. penetapan pengelola Pusat Distribusi.

Paragraf 3
Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah

Pasal 18

  1. Gubernur yang akan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri.

  2. Permohonan pembangunan Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh gubernur diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat data dan informasi paling sedikit memuat:

    1. latar belakang;

    2. maksud dan tujuan;

    3. kapasitas daya tampung sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) pengunjung;

    4. titik koordinat lokasi Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah yang akan dibangun; dan

    5. produk yang akan dipromosikan sekurang- kurangnya 100 (seratus) jenis.

Paragraf 4
Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata

Pasal 19

  1. Gubernur atau bupati/walikota yang akan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri.

  2. Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat data dan informasi paling sedikit memuat:

    1. latar belakang;

    2. maksud dan tujuan;

    3. kapasitas daya tampung sekurang-kurangnya 30 pelaku UMK-M;

    4. memiliki area tempat makan dan minum; dan

    5. titik koordinat lokasi Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata yang akan dibangun.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Penetapan Daerah

Pasal 20

  1. Menteri berwenang melakukan verifikasi surat permohonan yang diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota.

  2. Menteri mendelegasikan kewenangan verifikasi surat permohonan gubernur atau bupati/walikota kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

  3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

  4. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menetapkan daerah yang akan dilakukan identifikasi lapangan.

  5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan identifikasi lapangan terhadap daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

  6. Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menetapkan daerah yang akan dilakukan reviu.

  7. Daerah yang akan dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), melalui Dinas yang membidangi perdagangan harus mengunggah secara daring melalui SIPR dokumen persyaratan reviu, sebagai berikut:

    1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of References (TOR);

    2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) konstruksi, penyedia jasa konsultansi pengawasan, dan administrasi kegiatan;

    3. Dokumen detail engineering design (DED);

    4. Hasil penyelidikan tanah berupa tes sondir;

    5. Pakta Integritas bermaterai cukup dari Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

    6. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Usulan Pejabat Pengelola Keuangan.

    7. Surat tugas dari kepala dinas yang menangani bidang Perdagangan kepada pegawai yang ditunjuk untuk melakukan reviu.

  8. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bersama Inspektur Jenderal melakukan reviu terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

  9. Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri menetapkan gubernur/bupati/walikota yang mendapatkan penugasan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan paling lambat bulan November tahun sebelumnya.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pasal 21

  1. Menteri menugaskan gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

  2. Penugasan untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditugaskan kepada pihak lain.

Pasal 22

  1. Dalam penyelenggaraan penugasan untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), gubernur atau bupati/walikota harus:

    1. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan tugas pembantuan bidang perdagangan dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan

    2. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

  2. Gubernur atau bupati/walikota memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah setempat berkaitan dengan penugasan untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

  3. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 23

  1. Gubernur atau bupati/walikota menetapkan perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi perdagangan sebagai pelaksana tugas pembantuan bidang Perdagangan.

  2. Gubernur dan/atau bupati/walikota mengusulkan pejabat pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan untuk ditetapkan oleh Menteri yang terdiri atas:

    1. Kuasa Pengguna Anggaran;

    2. Pejabat Pembuat Komitmen;

    3. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Pembayaran; dan

    4. Bendahara Pengeluaran.

  3. Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kepala dinas yang membidangi perdagangan.

  4. Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mendelegasikan kewenangan kepada gubernur dan/atau bupati/walikota untuk menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan.

  5. Penetapan pejabat pengelola keuangan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Bagian Keenam
Pembangunan/Revitalisasi dan Pemantauan Sarana Perdagangan

Pasal 24

  1. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus memenuhi persyaratan:

    1. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;

    2. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;

    3. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan

    4. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.

  2. Selain memenuhi persyaratan sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat berpedoman pada desain purwarupa Pasar Rakyat yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan menyesuaikan kebutuhan daerah.

  3. Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:

    1. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;

    2. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;

    3. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan

    4. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.

  4. Dalam hal Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dilakukan di daerah perbatasan, selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat harus berada dekat pos keluar atau pos masuk (exit/entry point) perbatasan antarnegara.

Pasal 25

  1. Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:

    1. fisik;

    2. manajemen;

    3. ekonomi; dan

    4. sosial.

  2. Pembangunan dan/atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan paling sedikit berupa:

    1. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standard Purwarupa Pasar Rakyat;

    2. zonasi barang yang diperdagangkan;

    3. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;

    4. kemudahan akses transportasi; dan

    5. sarana teknologi informasi dan komunikasi.

  3. Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:

    1. peningkatan profesionalisme pengelola;

    2. pemberdayaan pelaku usaha;

    3. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

    4. penerapan standard operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

  5. Pembangunan dan/atau Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:

    1. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;

    2. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;

    3. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan

    4. program membangun konsumen cerdas.

  6. Pembangunan dan/atau Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi social budaya antarpemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 26

Pembangunan Gudang Nonsistem Resi Gudang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus berada di daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. daerah sentra produksi, daerah tertinggal, terluar dan terpencil, daerah perbatasan, berdekatan atau berada di lokasi pasar rakyat; dan

  2. memiliki akses yang memadai kepelabuhan atau bandar udara.

Pasal 27

Pembangunan Pusat Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diutamakan dekat dengan jalan utama yang menghubungkan antarprovinsi dan/atau kabupaten/kota, serta stasiun atau jalur kereta api.

Pasal 28

Pembangunan Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diutamakan dekat dengan pusat bisnis dalam suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 29

Pembangunan Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diutamakan dekat dengan pusat bisnis dalam suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 30

  1. Menteri mendelegasikan kewenangan pemantauan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

  2. Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tinjauan lapangan dan pelaporan perkembangan Pembangunan/Revitalisasi fisik Sarana Perdagangan.

Pasal 31

  1. Sarana Perdagangan yang telah selesai dibangun dan/atau direvitalisasi melalui Dana Tugas Pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara harus langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

  2. Sarana Perdagangan yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara.

  3. Perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

  1. Terhadap Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus dilakukan proses hibah kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan selesai dilakukan.

  2. Kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perdagangan harus segera menyampaikan surat permohonan hibah Sarana Perdagangan kepada Menteri, paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pembangunan.

  3. Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihibahkan kepada daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

  4. Pemeliharaan Sarana Perdagangan yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pasal 33

Gubernur atau bupati/walikota wajib mengasuransikan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pasar Rakyat dihibahkan kepada pemerintah daerah.

BAB III
PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN

Pasal 34

  1. Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan/atau koperasi.

  2. Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

  1. Pembinaan terhadap pengelola Sarana Perdagangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.

  2. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. peningkatan profesionalisme pengelola;

    2. peningkatan pemberdayaan pelaku usaha;

    3. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;

    4. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;

    5. penerapan perlindungan konsumen; dan

    6. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola.

  3. Gubernur atau bupati/walikota melakukan pembinaan secara langsung terhadap Sarana Perdagangan di daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan/atau daerah perbatasan, dalam bentuk pengelolaan, pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 36

Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Pembangunan Gudang Nonsistem Resi Gudang harus membentuk atau menunjuk pihak manajemen yang akan mengelola Gudang Nonsistem Resi Gudang.

Pasal 37

Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Pembangunan Pusat Distribusi harus membentuk atau menunjuk pihak manajemen yang akan mengelola Pusat Distribusi.

Pasal 38

Pemerintah daerah provinsi dalam rangka memanfaatkan Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah harus membentuk atau menunjuk manajemen pengelola Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah.

Pasal 39

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka memanfaatkan Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata harus membentuk atau menunjuk pihak manajemen pengelola Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata.

Pasal 40

  1. Pemeliharaan Sarana Perdagangan yang telah dihibahkan menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur atau bupati/walikota.

  2. Dalam hal Sarana Perdagangan belum dihibahkan, gubemur atau bupati/walikota tidak dapat memungut retribusi pemanfaatan bangunan Sarana Perdagangan.

Pasal 41

  1. Gubernur atau bupati/walikota dalam melakukan pemanfaatan Sarana Perdagangan dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola Sarana Perdagangan.

  2. Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola Sarana Perdagangan.

Pasal 42

  1. Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko paling sedikit mempertimbangkan:

    1. sosial ekonomi daerah;

    2. jumlah pedagang Pasar Rakyat;

    3. lokasi Pasar;

    4. jenis dan lokasi unit usaha didalam pasar;

    5. biaya penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat;

    6. biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;

    7. jam buka pasar;

    8. luas toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko; dan

    9. jenis dagangan.

  2. Harga pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif retribusi daerah yang dipungut untuk menutup sebagian biaya pelayanan Pasar Rakyat.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 43

  1. Gubernur atau bupati/wali kota yang melaksanakan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan, harus menyampaikan perkembangan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan melalui SIPR.

  2. Penyampaian Perkembangan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

    1. dokumen lelang dan dokumen addendumnya bila ada;

    2. dokumen dan jadwal kontrak, termasuk dokumen pengunduran diri bila ada;

    3. dokumen pantauan fisik berupa berita acara/laporan pengawasan, video perkembangan pembangunan dan foto kesesuaian spesifikasi material; dan

    4. laporan final.

  3. Penyampaian Perkembangan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 2 (dua) minggu sampai Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat selesai dilaksanakan.

Pasal 44

  1. Gubernur atau bupati/walikota yang telah menyelesaikan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan harus menyampaikan data dan informasi pemanfaatan Sarana Perdagangan melalui SIPR.

  2. Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. operasionalisasi pasar;

    2. identitas pengelola pasar/penanggung jawab pasar meliputi nama, nomor telepon seluler, riwayat pendidikan dan struktur organisasi;

    3. status pengelolaan pasar;

    4. identitas pedagang pasar meliputi jumlah pedagang, nama, alamat dan jenis komoditi;

    5. omset pedagang bulanan dan tahunan;

    6. besaran dan jumlah pendapatan retribusi;

    7. jumlah pengunjung harian;

    8. harga bulanan barang kebutuhan pokok;

    9. data bulanan permintaan pasokan barang kebutuhan pokok;

    10. penerapan digitalisasi pasar;

    11. kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan;

    12. sertifikasi SNI Pasar Rakyat; dan

    13. unggahan foto operasionalisasi pasar dan sarana penunjangnya.

  3. Gubernur atau bupati/walikota yang telah menyelesaikan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Alokasi Khusus harus menyampaikan data dan informasi pemanfaatan Sarana Perdagangan.

Pasal 45

  1. Pengelola Pasar Rakyat wajib menyampaikan laporan kepada Menteri melalui kepala dinas yang membidangi Perdagangan terkait:

    1. omzet tahunan dari seluruh pedagang;

    2. data harga bulanan barang kebutuhan pokok;

    3. data nama pedagang berdasarkan alamat di pasar dan komoditi yang dijual; dan

    4. data barang kebutuhan pasokan pasar.

  2. Laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap setiap bulan.

  3. Kepala dinas yang membidangi Perdagangan menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui SIPR.

BAB X
PENGENDALIAN

Pasal 46

  1. Gubernur atau bupati/walikota yang melaksanakan pembangunan Pasar Rakyat yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini menjadi pertimbangan untuk tidak mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat.

  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. telah menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan;

    2. telah menyelesaikan pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami putus kontrak;

    3. telah mengajukan usulan dan melengkapi persyaratan permohonan hibah Pasar Rakyat yang telah dibangun;

    4. telah memanfaatkan Pasar Rakyat yang telah dibangun;

    5. telah melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi fisik dan administrasi keuangan secara berkala dalam masa pembangunan sampai selesai; dan

    6. tidak memperjualbelikan dan/atau menyewakan bangunan toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 47

  1. Gubernur atau bupati/walikota yang ditetapkan sebagai penerima Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan melalui Dinas yang membidangi Perdagangan wajib bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

  2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berkoordinasi dengan dinas yang membidangi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pertanggungjawaban Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN

Pasal 48

  1. Pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.

  2. Pembiayaan pengelolaan Sarana Perdagangan selain dari sumber sebagaimana disebut pada ayat (1) juga dapat bersumber dari badan usaha milik desa.

Pasal 49

Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat melalui Dana Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat selain menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dapat menggunakan dana pendamping yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, dan/atau swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

  1. Pembiayaan pondasi untuk menopang beban struktur bangunan Sarana Perdagangan melalui Dana Tugas Pembantuan paling dalam 9 (sembilan) meter.

  2. Pembiayaan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk sarana perdagangan yang dibangun di atas tanah yang tidak memiliki daya dukung yang cukup untuk menopang beban struktur bangunan di atasnya.

Pasal 52

  1. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang menggunakan Dana Alokasi Khusus harus sesuai dengan usulan perencanaan daerah.

  2. Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk biaya perencanaan, relokasi pedagang, pematangan lahan, pembongkaran bangunan lama, dan penyelidikan tanah.

Pasal 53

  1. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 diutamakan untuk bangunan utama pasar.

  2. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:

    1. membangun Pasar Rakyat baru sesuai usulan perencanaan daerah;

    2. menambah tempat berdagang berupa toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko; atau

    3. merenovasi Pasar Rakyat.

  3. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan bangunan utama Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

    1. dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum setempat;

    2. meningkatkan nilai asset fisik terhadap Pasar Rakyat tanpa mengubah lokasi bangunan Pasar Rakyat; dan

    3. memberikan prioritas kepada pedagang lama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Peraturan Menteri Dagang Sarpras Pedoman Berlaku

Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting

Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting
Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting
suryaden Jum, 11/26/2021 - 19:57

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Kementerian Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam Permendag 22 tahun 2021.

Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting mengatur tentang tata cara pelaporan kegiatan usaha perdagangan bagi Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Bapokting adalah singkatan dari Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

KBLI adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting kepada Menteri. Laporan Distribusi Bapokting disampaikan secara lengkap dan benar. Distributor menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pelaporan Bapokting melalui Portal SIPT caranya adalah:

  1. Distributor menyampaikan Laporan Distribusi secara elektronik melalui SIPT.

  2. Dalam penyampaian Laporan Distribusi Bapokting, distributor harus menggunakan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS.

  3. Distributor menggunakan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS untuk masuk portal SIPT.

  4. Penyampaian Laporan Distribusi Bapokting dilakukan dengan mengisi format isian Laporan Distribusi Bapokting pada portal SIPT.

Distributor dalam menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting dilarang melakukan manipulasi data dan informasi terkait Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Kebenaran formal maupun material atas Laporan Distribusi Bapokting yang telah disampaikan oleh Distributor kepada Direktur Jenderal tetap menjadi tanggung jawab Distributor.

Distributor yang tidak menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi administratif. Pengenaan sanksi adminsitratif berupa teguran tertulis dilakukan oleh Menteri melalui direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 oleh Mendag Muhammad Lutfi. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 oleh Ditjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021
tentang
Tata Cara Pelaporan Distribusi
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Lampiran

Berikut adalah Lampiran Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting:

DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

I. BARANG KEBUTUHAN POKOK

NO. BIDANG USAHA
  KODE KBLI JUDUL KBLI
(1) (2) (3)
1. 45611 Perdagangan Besar Beras
2. 46201 Perdagangan Besar Padi dan Palawija
3. 46315 Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
4. 46321 Perdagangan Besar Daging Saai dan Daging Saai Olahan
5. 46322 Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
6. 46325 Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
7. 46331 Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
8. 46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan
9. 46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
10. 46339 Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
11. 46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya

II. BARANG PENTING

NO. BIDANG USAHA
  KODE KBLI JUDUL KBLI
(1) (2) (3)
1. 46631 Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
2. 46633 Perdagangan besar Genteng, Batu Bata, Rubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
3. 46634 Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu
4. 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
5. 46638 Perdagangan Besar berbagai Macam Material Bangunan
6. 46639 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
7. 46652 Perdagangan Besar Pupuk dan Agrokimia
8. 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas, dan Produce YBDI

Mencabut

Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517).

Latar Belakang

Pertimbangan Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 39 Nomor 6641, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

  7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

  8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

Isi Permendag 22 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

  2. Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di dalam negeri.

  3. Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang selanjutnya disebut Laporan Distribusi Bapokting adalah laporan pelaku usaha dalam mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

  4. Distributor Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang selanjutnya disebut Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.

  5. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

  6. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

  7. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen.

  8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

  9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan Penyelenggara OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

  10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

  11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

  12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tata cara pelaporan kegiatan usaha perdagangan bagi Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 3

  1. Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting kepada Menteri.

  2. Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lengkap dan benar.

Pasal 4

  1. Kewajiban penyampaian Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi Pelaku Usaha dengan bentuk Distributor sesuai KBLI Perdagangan Besar.

  2. Distributor sesuai KBLI Perdagangan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

  1. Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat pengadaan dan penyaluran paling sedikit mengenai:

    1. stok awal Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

    2. pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

    3. penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

    4. stok akhir Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan

    5. harga jual Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

  2. Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

  3. Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Distributor menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 7

  1. Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal dapat meminta data dan informasi mengenai pengadaan dan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting kepada Distributor.

  2. Distributor wajib memberikan data dan informasi mengenai pengadaan dan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tertentu berada di atas harga acuan atau di bawah harga acuan.

Pasal 8

  1. Distributor dalam menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting dilarang melakukan manipulasi data dan informasi terkait Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

  2. Kebenaran formal maupun material atas Laporan Distribusi Bapokting yang telah disampaikan oleh Distributor kepada Direktur Jenderal tetap menjadi tanggung jawab Distributor.

Pasal 9

  1. Distributor menyampaikan Laporan Distribusi secara elektronik melalui SIPT.

  2. Dalam penyampaian Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), distributor harus menggunakan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS.

  3. Distributor menggunakan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS untuk masuk portal SIPT.

  4. Penyampaian Laporan Distribusi Bapokting dilakukan dengan mengisi format isian Laporan Distribusi Bapokting pada portal SIPT.

Pasal 10

  1. Distributor yang tidak menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif.

  2. Pengenaan sanksi adminsitratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 11

  1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan masa tenggang waktu antara masing- masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

  2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Distributor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri melalui direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga merekomendasikan pencabutan NIB Distributor kepada Lembaga OSS.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian bunyinya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting
Peraturan Menteri Dagang Tata Cara Berlaku

Permendag 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Permendag 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Permendag 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
suryaden Jum, 11/26/2021 - 14:49

Kementerian Perdagangan menetapkan Permendag 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 98 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Siapa yang dinamakan Pelaku Usaha? Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha

Dalam mendirikan usaha Perdagangan diperlukan Persyaratan Perdagangan, Apa itu Persyaratan Perdangan?.

Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.

Kita mengenal apa itu Toko, Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Lantas apa yang disebut dengan Pusat Perbelanjaan?. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Diatas sudah kita ketahui tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dalam Permendag 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kemudian apakah itu Pasar Rakyat dan UMK-M?.

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

UMK-M singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Yakni Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada tanggal 1 April 2021. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diundangkan Ditjen PP Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 1 April 2021.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021
tentang
Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Mencabut

Permendag 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342).

Latar Belakang

Pertimbangan Permendag 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 98 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendag 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

  6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

Isi Permendag 23 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

  2. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

  3. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

  4. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

  5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

  6. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teraturmemasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.

  7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

  8. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.

  9. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.

  10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 2

  1. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada:

    1. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau

    2. rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

  2. Gubernur DKI Jakarta atau bupati/wali kota setempat menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

  3. Dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 3

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

  1. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;

  2. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

  3. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisonal; dan

  4. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

  1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

  2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;

  3. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;

  4. potensi Kemitraan dengan UMK-M;

  5. potensi penyerapan tenaga kerja;

  6. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;

  7. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan

  8. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisonal yang telah ada sebelumnya.

Pasal 5

  1. Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisonal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

  2. Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

    1. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;

    2. potensi ekonomi daerah setempat;

    3. aksesbilitas wilayah (arus lalu lintas);

    4. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;

    5. perkembangan pemukiman baru;

    6. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau

    7. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 6

  1. Jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store wajib memenuhi ketentuan:

    1. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan

    2. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan Pukul 23.00 waktu setempat.

  2. Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Gubernur DKI Jakarta atau bupati/wali kota dapat menetapkan jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

  1. Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.

  2. Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

    1. kerja sama pemasaran;

    2. penyediaan lokasi usaha; dan/atau

    3. penyediaan pasokan.

  3. Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

  4. Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.

  5. Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:

    1. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau

    2. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.

  6. Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.

  7. Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  8. Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

  9. Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 8

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:

  1. pelatihan;

  2. konsultasi;

  3. pasokan Barang;

  4. permodalan; dan/atau

  5. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 9

  1. Pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.

  2. Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 10

  1. Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.

  2. Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.

Pasal 11

  1. Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus memuat Persyaratan Perdagangan paling sedikit mengenai:

    1. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;

    2. besarnya biaya yang dikenakan sebagiamana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan biaya Persyaratan Perdagangan di luar potongan harga regular.

    3. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk barang baru mupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;

    4. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;

    5. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;

    6. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;

    7. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;

    8. Toko Swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan

    9. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi jenis barang atau SKU (stock keeping unit) Pemasok.

  2. Biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

    1. potongan harga regular tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;

    2. potongan harga tetap dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu persen);

    3. jumlah dari potongan harga regular ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Swalayan, baik pada saat transaksi maupun secara periodik;

    4. potongan harga khusus yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih termasuk retur barang, apabila Toko Modern dapat mencapai penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:

      1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);

      2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); atau

      3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).

    5. potongan harga promosi diberikan kepada pelanggan atau Konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;

    6. biaya promosi yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:

      1. biaya promosi melalui media massa atau cetakkan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya kreativitas lainnya;

      2. biaya promosi pada Toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar display atau pajangan regular Toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir, wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar Toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;

      3. biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti sampling, demo barang, hadiah, games, dan lain-lain;

      4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan

      5. biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

    7. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

    8. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;

    9. biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:

      1. untuk hypermarket paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;

      2. untuk supermarket paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan

      3. untuk minimarket paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.

    10. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 12

Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan department store harus memuat Persyaratan Perdagangan yang memenuhi ketentuan:

  1. tidak memberlakukan biaya Persyaratan Perdagangan; dan

  2. Pemasok barang ke department store hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 13

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 14

  1. Perjanjian kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah serta berdasarkan hukum Indonesia.

  2. Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak asing, perjanjian kerja sama ditulis juga dalam bahasa asing atau bahasa inggris.

Pasal 15

Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut dan wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Peraturan Menteri Dagang Pedoman Berlaku

Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen

Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen
Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen
suryaden Jum, 11/26/2021 - 20:48

Produsen dapat menunjuk Pelaku Usaha Distribusi untuk mendistribusikan Barang kepada pengecer. Pelaku Usaha Distribusi biasanya adalah Distributor, Distributor Tunggal, Agen, dan Agen Tunggal. Hal ini memerlukan kontrak antara Produsen dan Pelaku Usaha Distribusi. Kontrak atau perikatan ini diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan yaitu Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.

Bagaimana menyusun atau membuat kontrak antara supplier dengan distributor atau agen? Hal itu prinsip-prinsipnya dapat dibaca di bawah dalam Peraturan Menteri ini. Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen ini adalah aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Pada masa ini dimana persaingan usaha semakin bagus. Pembuatan surat kontrak perjanjian atau perikatan dari Prinsipal Supplier atau produsen yang barangnya akan dipasarkan oleh distributor atau agen menjadi sangat penting. Sehingga standar pembuatan kontrak kerja antara produsen dan distributor hingga agen sebaiknnya mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan.

Penunjukan Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal dapat dilakukan oleh Prinsipal Produsen, Prinsipal Supplier berdasarkan persetujuan dari Prinsipal Produsen, perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang perdagangan sebagai Distributor, atau kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing. Distributor atau Distributor Tunggal dapat menunjuk Sub Distributor. Agen dan Agen Tunggal dapat menunjuk Sub Agen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen ditetapkan di Jakarta oleh Mendag Muhammad Lutfi pada 1 April 2021. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen diundangkan pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta oleh Dijen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 280. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 24 tahun 2021
tentang
Perikatan untuk Pendistribusian Barang
oleh Distributor atau Agen

Mencabut

Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.

Latar Belakang

Pertimbangan Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 39 Nomor 6641, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

  6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

Isi Permendag 24 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

  2. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi dan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keagenan/ kedistributoran Barang yang sudah terdaftar.

  3. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di dalam negeri atau di luar negeri yang menunjuk Distributor atau Agen di dalam negeri untuk melakukan penjualan Barang yang diproduksi, dimiliki atau dikuasai oleh Prinsipal.

  4. Prinsipal Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai Produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi yang dimiliki/dikuasai.

  5. Prinsipal Supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Prinsipal Produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh Prinsipal Produsen.

  6. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan.

  7. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.

  8. Hak Eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh Prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai Distributor Tunggal atau Agen Tunggal.

  9. Distributor Tunggal adalah perusahaan perdagangan yang mendapatkan hak Eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya Distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.

  10. Agen Tunggal adalah perusahaan perdagangan yang mendapatkan hak Eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya Agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.

  11. Sub Distributor adalah perusahaan perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari Distributor atau Distributor Tunggal untuk melakukan pemasaran.

  12. Sub Agen adalah perusahaan perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari Agen atau Agen Tunggal untuk melakukan pemasaran.

  13. Surat Tanda Pendaftaran yang selanjutnya disingkat STP adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah terdaftar sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Sub Distributor, Agen, Agen Tunggal, atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 2

  1. Produsen di dalam negeri dapat menunjuk Pelaku Usaha Distribusi untuk mendistribusikan Barang kepada pengecer.

  2. Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. Distributor;

    2. Distributor Tunggal;

    3. Agen; dan

    4. Agen Tunggal.

Pasal 3

  1. Penunjukan Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal dapat dilakukan oleh:

    1. Prinsipal Produsen;

    2. Prinsipal Supplier berdasarkan persetujuan dari Prinsipal Produsen;

    3. perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang perdagangan sebagai Distributor; atau

    4. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing.

  2. Distributor atau Distributor Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Sub Distributor.

  3. Agen dan Agen Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Sub Agen.

Pasal 4

  1. Dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus menunjuk perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal.

  2. Penunjukan perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris publik.

  3. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Prinsipal Produsen yang diwakilinya di luar negeri.

Pasal 5

  1. Dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing harus menunjuk perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal.

  2. Penunjukan perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris publik.

  3. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Prinsipal Produsen yang diwakilinya di luar negeri.

Pasal 6

  1. Perikatan antara Prinsipal dengan Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal terhadap Barang produksi luar negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris publik dan telah dilengkapi dengan surat keterangan atau legalisir dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara Prinsipal.

  2. Perikatan antara Prinsipal dengan Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal terhadap Barang produksi dalam negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir notaris publik.

  3. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:

    1. nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;

    2. maksud dan tujuan perjanjian;

    3. status keagenan atau kedistributoran;

    4. jenis Barang yang diperjanjikan;

    5. wilayah pemasaran;

    6. hak dan kewajiban masing-masing pihak;

    7. kewenangan;

    8. jangka waktu perjanjian;

    9. cara pengakhiran perjanjian;

    10. cara penyelesaian perselisihan;

    11. hukum yang dipergunakan; dan

    12. tenggang waktu penyelesaian.

  4. Setiap perjanjian yang hanya ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.

Pasal 7

  1. Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu Distributor Tunggal atau Agen Tunggal untuk jenis Barang yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu.

  2. Prinsipal dapat membuat perjanjian dengan satu atau lebih Distributor atau Agen untuk jenis Barang yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu di luar wilayah pemasaran Distributor Tunggal atau Agen Tunggal.

  3. Dalam hal Prinsipal membuat perjanjian lebih dari satu Distributor atau Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal wajib menyebutkan nama Distributor atau Agen yang telah ditunjuk.

  4. Dalam hal terdapat perjanjian lebih dari satu Distributor Tunggal atau Agen Tunggal oleh Prinsipal untuk jenis Barang yang sama dari suatu merek dalam wilayah pemasaran tertentu, STP diberikan kepada pemohon pertama.

Pasal 8

  1. Perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri sebelum masa perjanjian berakhir apabila:

    1. perusahaan dibubarkan;

    2. perusahaan berhenti melakukan kegiatan usahanya;

    3. bangkrut/pailit; dan/atau

    4. disepakati oleh kedua belah pihak.

  2. Apabila pemutusan perjanjian sebagai Distributor Tunggal atau Agen Tunggal yang diikuti dengan penunjukan Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal yang baru oleh Prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, terhadap Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas.

  3. Apabila pemutusan perjanjian sebagai Distributor atau Agen yang diikuti dengan penunjukan Distributor Tunggal atau Agen Tunggal yang baru oleh Prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, terhadap Distributor Tunggal atau Agen Tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas.

  4. Apabila pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal yang baru, Prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai Barang tersebut.

  5. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) belum tercapai penyelesaian secara tuntas dan proses penyelesaian secara tuntas tetap diupayakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan Prinsipal dapat menunjuk Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal yang baru.

Pasal 9

Perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan perjanjian diselesaikan dengan cara:

  1. musyawarah untuk mufakat;

  2. arbitrase; atau

  3. proses peradilan sesuai hukum yang dipergunakan.

Pasal 10

  1. Ketentuan mengenai perikatan untuk pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap perusahaan yang mendistribusikan Barang berupa alat kesehatan dan obat-obatan.

  2. Pendistribusian Barang berupa alat kesehatan dan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.

Peraturan Menteri Bisnis Dagang Pedoman Berlaku

Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional

Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional
Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional
suryaden Min, 04/18/2021 - 09:52

Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional yang diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan memiliki dasar hukum Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 24 Tahun 2000, UU 39 Tahun 2008, UU 7 Tahun 2014, Perpres 48 Tahun 2015, Perpres 82 Tahun 2017, Perpres 71 Tahun 2020, Permendag 80 Tahun 2020. Hal ini yang menjadi landasan hukum Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional.

Perjanjian Perdagangan Internasional yang dimaksud dalam Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.

Perjanjian Perdagangan Internasional didahului dengan perundingan Internasional multilateral maupun bilateral. Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Tim Perunding PPI dalam Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional adalah tim yang ditugaskan melakukan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh Pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional.<

Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah melakukan kerja sama perdagangan internasional. Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan internasional dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lain melalui perjanjian perdagangan internasional.

Kebijakan-kebijakan yang diatur dalam Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 Februari 2021 adalah:

  1. Meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. Kerja sama perdagangan dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri. Kerja sama perdagangan dapat dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional. Perjanjian Perdagangan Internasional selain dilakukan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional dilakukan melalui tahapan:

    1. prakarsa;

    2. pra perundingan;

    3. perundingan;

    4. penandatanganan; dan

    5. pasca perundingan.

  3. Menteri bersama dengan Tim Perunding PPI melakukan pra perundingan untuk merumuskan dan menyusun posisi runding serta strategi perundingan.

  4. Perundingan dilakukan oleh:

    1. Menteri; dan/atau

    2. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

  5. Perjanjian Perdagangan Internasional membutuhkan penandatanganan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui surat kuasa melakukan penandatanganan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional ditetapkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2021. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional diundangkan pada tanggal 18 Februari 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 154. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 7 tahun 2021
tentang
Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional

Latar Belakang

Pertimbangan Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional adalah:

  1. bahwa untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah melakukan kerja sama perdagangan internasional;

  2. bahwa Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan internasional dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lain melalui perjanjian perdagangan internasional;

  3. bahwa untuk memberikan pedoman dalam proses pembuatan perjanjian perdagangan internasional, perlu pengaturan mengenai tahapan dan tata cara pembuatan perjanjian perdagangan internasional;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendag 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187);

  4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 154);

  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

Isi Permendag tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG
TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBUATAN
PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.

  2. Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Tim Perunding PPI adalah tim yang ditugaskan melakukan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh Pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional.

  3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

  4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

  1. Untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.

  2. Kerja sama perdagangan dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Menteri.

  3. Kerja sama perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional.

  4. Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PRAKARSA

Pasal 3

Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

  1. prakarsa;

  2. pra perundingan;

  3. perundingan;

  4. penandatanganan;

  5. pasca perundingan

Pasal 4

  1. Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan:

    1. usulan dalam negeri; atau

    2. usulan mitra runding.

  2. Usulan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas:

    1. usulan Menteri; dan/atau

    2. usulan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.

  3. Usulan mitra runding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berdasarkan:

    1. usulan negara mitra;

    2. kesepakatan dalam forum regional/multilateral; atau

    3. kesepakatan/usulan organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya.

  4. Menteri menyelenggarakan rapat persiapan prakarsa pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan usulan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga terkait.

  5. Menteri menyelenggarakan rapat persiapan penyusunan tanggapan atas pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan usulan mitra runding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga terkait.

  6. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan kajian sebelum diselenggarakannya rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

  7. Menteri menyampaikan hasil rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada negara mitra runding dengan ditembuskan kepada menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala lembaga terkait.

BAB III
PRA PERUNDINGAN

Pasal 5

Menteri bersama dengan Tim Perunding PPI melakukan pra perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk merumuskan dan menyusun posisi runding serta strategi perundingan.

Pasal 6

  1. Posisi runding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan kajian.

  2. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk dibahas dan mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau pemangku kepentingan terkait.

  3. Dalam hal diperlukan, Menteri bersama dengan mitra runding dapat melakukan studi kelayakan bersama (joint feasibility studies).

BAB IV
PERUNDINGAN

Pasal 7

  1. Perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dilakukan oleh:

    1. Menteri; dan/atau

    2. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

  2. Menteri selaku ketua Tim Perunding PPI bertugas sebagai koordinator dan penanggung jawab atas perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

  3. Dalam hal perundingan dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri meminta pertimbangan kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya untuk menetapkan posisi pemerintah dalam rangka kepentingan nasional berdasarkan hasil pra perundingan.

  4. Dalam hal perundingan dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait meminta pertimbangan kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya untuk menetapkan posisi pemerintah dalam rangka kepentingan nasional berdasarkan hasil pra perundingan.

  5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan secara tertulis kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

  6. Berdasarkan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri bersama dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait menetapkan posisi pemerintah.

  7. Posisi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam pedoman delegasi Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK PERUNDING

Pasal 8

  1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri dapat membentuk kelompok perunding bagi suatu perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional serta menetapkan tugas kelompok perunding tersebut.

  2. Kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota Tim Perunding PPI, pejabat kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau tenaga ahli.

  3. Kelompok perunding dapat melakukan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

  4. Kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Menteri selaku ketua Tim Perunding.

Pasal 9

  1. Dalam melakukan perundingan, Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan kelompok perunding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berpedoman kepada pedoman delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).

  2. Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat dokumen catatan akuntabilitas atas perkembangan dan pertimbangan posisi dalam perumusan Perjanjian Perdagangan Internasional pada setiap tahapan perundingan.

  3. Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan setiap tahapan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c secara tertulis kepada Menteri.

  4. Menteri menyampaikan laporan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c secara tertulis kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

  5. Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementarian, atau kelompok perunding menyampaikan dokumen catatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Perjanjian Perdagangan Internasional ditandatangani.

  6. Dokumen catatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Menteri.

  7. Dokumen catatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENANDATANGANAN

Pasal 10

  1. Dalam hal Perjanjian Perdagangan Internasional membutuhkan penandatanganan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui surat kuasa melakukan penandatanganan.

  2. Pemberian surat kuasa yang diperlukan dalam penandatanganan Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PASCA PERUNDINGAN

Pasal 11

  1. Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) menyiapkan dokumen pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandatangani.

  2. Proses pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional yang ditetapkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2021. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional diundangkan pada tanggal 18 Februari 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 154. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Tata Cara Dagang Berlaku

Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung

Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung
Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung
suryaden Sel, 03/03/2020 - 02:46

Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung adalah Peraturan Menteri yang mengatur distribusi penjualan secara langsung baik yang dilakukan secara Single Level Marketing ataupun Multi Level Marketing (MLM).

Penjualan Langsung secara Multi Tingkat (Multi Level Marketing) adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.

Penjualan Langsung (Direct Selling) adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran.

Penjualan Langsung secara Satu Tingkat (Single Level Marketing) adalah penjualan Barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.

Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung mencabut aturan mengenai MLM dan penjualan Direct Selling yang lama.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 327), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37. Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung

MLM atau penjualan melalui jaringan secara langsung saat ini dilarang menjual melalui media online market place sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peratuan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung ini, dan larang-larangan lainnya yaitu:

  1. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan Barang secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
  1. menawarkan Barang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen;
  1. menawarkan Barang dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;
  1. menjual Barang yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi Barang yang wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. menjual Barang yang tidak memenuhi ketentuan standar mutu Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. mengharuskan atau memaksa Penjual Langsung untuk membeli Barang pada saat pendaftaran;
  1. mengharuskan atau memaksa Penjual Langsung untuk membeli Barang dalam bentuk paket untuk mencapai peringkat tertentu;
  1. menjual atau memasarkan Barang yang tercantum dalam SIUP melalui saluran distribusi tidak langsung dan online market place;
  1. menjual langsung kepada Konsumen tanpa melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung;
  1. melakukan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;
  1. membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan Skema Piramida;
  1. menjual dan/atau memasarkan Barang yang tidak tercantum dalam Program Pemasaran (Marketing Plan); dan/atau
  1. menjual Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung ditetapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada tanggal 3 September 2019 di Jakarta. Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjyahjana di Jakarta pada tanggal 4 September 2019.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1006. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung

Mencabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 327), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M- DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M- DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Distribusi Barang secara Langsung.

Dasar Hukum

Landasan hukum Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  1. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 972);
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

Isi Permendag tentang Distribusi Barang Secara Langsung

Berikut adalah isi Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung (bukan format asli):

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG DISTRIBUSI BARANG SECARA LANGSUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Penjualan Langsung (Direct Selling) adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran.
  1. Penjualan Langsung secara Satu Tingkat (Single Level Marketing) adalah penjualan Barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.
  1. Penjualan Langsung secara Multi Tingkat (Multi Level Marketing) adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.
  1. Perusahaan Penjualan Langsung yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Barang dengan sistem Penjualan Langsung.
  1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen.
  1. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau pelaku usaha.
  1. Penjual Langsung adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan Perusahaan.
  1. Komisi atas Penjualan yang selanjutnya disebut Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Penjual Langsung yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan Barang, baik yang dihasilkan oleh Penjual Langsung secara pribadi maupun yang dihasilkan oleh jaringannya.
  1. Bonus atas Penjualan yang selanjutnya disebut Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penjual Langsung, karena berhasil melebihi target penjualan Barang yang ditetapkan Perusahaan.
  1. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  1. Program Pemasaran (Marketing Plan) adalah program Perusahaan dalam memasarkan Barang yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh Penjual Langsung melalui jaringan pemasaran dengan bentuk Penjualan Langsung secara Satu Tingkat (Single Level Marketing) atau Penjualan Langsung secara Multi Tingkat (Multi Level Marketing).
  1. Hak Distribusi Eksklusif adalah hak untuk mendistribusi Barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapatkan dari perjanjian dengan pemilik merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang.
  1. Skema Piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan Penjual Langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya Penjual Langsung tersebut.
  1. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Penjualan Langsung dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47999.
  1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
  1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan usaha distribusi Barang secara langsung yang diperdagangkan di dalam negeri.

Pasal 3

  1. Distribusi Barang secara langsung dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem Penjualan Langsung.
  1. Penjualan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    1. Penjualan Langsung secara Satu Tingkat (Single Level Marketing); atau
    2. Penjualan Langsung secara Multi Tingkat (Multi Level Marketing).
  1. Penjualan Langsung secara Satu Tingkat (Single Level Marketing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.
  1. Penjualan Langsung secara Multi Tingkat (Multi Level Marketing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.

Pasal 4

Pelaku usaha distribusi dalam sistem penjualan langsung merupakan Perusahaan yang memiliki perizinan di bidang penjualan langsung dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang.

Pasal 5

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. memiliki Hak Distribusi Eksklusif terhadap Barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung;
  2. memiliki Program Pemasaran (Marketing Plan);
  3. memiliki kode etik;
  4. melakukan perekrutan Penjual Langsung melalui sistem jaringan; dan
  5. melakukan penjualan Barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung.

Pasal 6

Perusahaan dalam melakukan distribusi melalui penjualan secara langsung harus memiliki Hak Distribusi Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang didapat dari perjanjian atau kepemilikan atas merek dagang.

Pasal 7

Dalam hal Hak Distribusi Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang didapat melalui perjanjian diputus secara sepihak oleh pemilik merek dagang sebelum masa berlaku perjanjian tersebut berakhir, pemilik merek dagang tidak dapat menunjuk Perusahaan baru sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh para pihak atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 8

  1. Program Pemasaran (Marketing Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus mencantumkan informasi paling sedikit mengenai:
    1. profil singkat Perusahaan yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, alamat e-mail dan alamat situs web;
    2. daftar dan profil Barang yang paling sedikit meliputi nomor dan jenis izin edar barang dalam hal diwajibkan, gambar, harga jual, dan manfaat;
    3. jenis Program Pemasaran (Marketing Plan) yang digunakan;
    4. biaya pendaftaran calon Penjual Langsung;
    5. isi alat bantu penjualan (starter kit);
    6. alur penjualan Barang dari Perusahaan sampai dengan kepada Konsumen;
    7. jenis, perhitungan serta jumlah Komisi dan/atau Bonus yang diberikan kepada seluruh Penjual Langsung yang dibuat dalam mata uang Rupiah;
    8. simulasi perhitungan Komisi dan/atau Bonus kepada Penjual Langsung hingga tingkat jaringan tertentu;
    9. syarat dan ketentuan dalam mendapatkan Komisi dan/atau Bonus; dan
    10. jadwal pembayaran Komisi dan/atau Bonus.
  1. Program Pemasaran (Marketing Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia.
  1. Program Pemasaran (Marketing Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh asosiasi di bidang Penjualan Langsung.

Pasal 9

  1. Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem Penjualan Langsung diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Perusahaan dan Penjual Langsung dengan memperhatikan kode etik.
  1. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan paling sedikit:
    1. persyaratan menjadi Penjual Langsung;
    2. prosedur pendaftaran Penjual Langsung;
    3. prosedur pembatalan pendaftaran keanggotaan;
    4. masa berlaku keanggotaan Penjual Langsung;
    5. prosedur pendaftaran ulang keanggotaan;
    6. prosedur pemutusan keanggotaan;
    7. prosedur pengalihan keanggotaan;
    8. hak dan kewajiban Perusahaan;
    9. hak dan kewajiban Penjual Langsung;
    10. program pembinaan, bantuan pelatihan, dan/atau fasilitas yang diberikan Perusahaan kepada Penjual Langsung;
    11. jaminan pembelian kembali dan prosedurnya;
    12. ganti rugi atas Barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan dan prosedurnya;
    13. larangan bagi Penjual Langsung;
    14. sanksi; dan
    15. prosedur penyelesaian perselisihan.
  1. Perjanjian dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berlaku Hukum Indonesia.
  1. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverifikasi oleh asosiasi di bidang Penjualan Langsung.

Pasal 10

  1. Dalam hal Perusahaan keberatan terhadap proses verifikasi yang dilakukan oleh asosiasi di bidang Penjualan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (4), Perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi untuk mengambil alih proses verifikasi dengan menyampaikan alasan keberatan.
  1. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi dapat mengambil alih proses verifikasi dalam hal:
    1. Perusahaan sudah melalui proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (4) paling sedikit 3 (tiga) kali; dan
    2. Perusahaan telah melakukan upaya perbaikan sesuai dengan saran asosiasi di bidang Penjualan Langsung.

Pasal 11

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 10 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Dalam melakukan perekrutan Penjual Langsung melalui sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Perusahaan wajib memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dengan benar kepada calon Penjual Langsung paling sedikit mengenai:

  1. identitas perusahaan;
  2. mutu dan spesifikasi Barang;
  3. kondisi dan jaminan Barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya;
  4. Program Pemasaran (Marketing Plan); dan
  5. kode etik.

Pasal 13

Perusahaan yang telah melakukan perekrutan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam melakukan kegiatan usaha Penjualan Langsung wajib:

  1. memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran kepada setiap Penjual Langsung untuk melanjutkan atau membatalkan keanggotaannya sebagai Penjual Langsung dengan mengembalikan alat bantu penjualan (starter kit) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula;
  2. memberikan alat bantu penjualan (starter kit) kepada setiap Penjual Langsung yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai Barang, Program Pemasaran (Marketing Plan) dan kode etik;
  3. memastikan kegiatan yang dilakukan oleh Penjual Langsung sesuai dengan Program Pemasaran (Marketing Plan) dan kode etik;
  4. mencantumkan label pada barang dan/atau kemasan yang memuat paling sedikit nama Perusahaan dan keterangan bahwa Barang dijual dengan sistem Penjualan Langsung;
  5. menetapkan harga Barang yang dijual dalam mata uang Rupiah dan berlaku untuk Penjual Langsung dan Konsumen;
  6. memberikan Komisi dan/atau Bonus sesuai dengan yang diperjanjikan;
  7. memberikan tenggang waktu kepada Konsumen untuk mengembalikan Barang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Barang diterima, apabila ternyata Barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
  8. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan Barang yang diperdagangkan;
  9. melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para Penjual Langsung, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  10. memberikan kesempatan yang sama kepada semua Penjual Langsung untuk berprestasi dalam memasarkan Barang;
  11. membeli kembali Barang, bahan promosi (brosur, katalog, atau leaflet), dan alat bantu penjualan (starter kit) yang dalam kondisi layak jual dengan harga senilai harga pembelian awal Penjual Langsung ke Perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh Penjual Langsung berkaitan dengan pembelian Barang tersebut, apabila Penjual Langsung mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan;
  12. memiliki daftar Penjual Langsung yang menjadi anggota jaringan pemasarannya yang dilengkapi dengan data identitas Penjual Langsung dimaksud; dan
  13. menjual Barang yang telah memiliki izin edar atau telah memenuhi ketentuan standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

  1. Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dapat berupa:
    1. embos, tercetak, ditempelkan atau melekat secara utuh, atau merupakan bagian dari Barang dan/atau kemasan; dan
    2. menggunakan media yang tidak mudah rusak dan/atau luntur.
  1. Ukuran label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ukuran Barang dan/atau kemasan secara proporsional.
  1. Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b rusak jika dapat dilepas dari Barang dan/atau kemasan.

Pasal 15

  1. Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti.
  1. Dalam hal label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya dalam bahasa Indonesia, label dapat menggunakan bahasa, angka, dan huruf selain Bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin.

BAB II
KOMISI DAN/ATAU BONUS

Pasal 16

Perusahaan memberikan Komisi dan/atau Bonus kepada Penjual Langsung sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 17

Jumlah Komisi dan/atau Bonus yang diberikan kepada Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling banyak 40% empat puluh persen) dari omzet Perusahaan.

BAB III
PERIZINAN USAHA DI BIDANG PENJUALAN LANGSUNG

Pasal 18

  1. Setiap Perusahaan wajib memiliki SIUP.
  1. Untuk mendapatkan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan penerbitan SIUP melalui Lembaga OSS.
  1. Tata cara dan persyaratan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan.
  1. SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 19

  1. SIUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha.
  1. SIUP berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 20

SIUP dinyatakan tidak berlaku apabila:

  1. Perusahaan menghentikan kegiatan usahanya; atau
  2. dicabut.

Pasal 21

Perusahaan yang telah memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang melakukan kegiatan:

  1. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan Barang secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
  2. menawarkan Barang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen;
  3. menawarkan Barang dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;
  4. menjual Barang yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi Barang yang wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. menjual Barang yang tidak memenuhi ketentuan standar mutu Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. mengharuskan atau memaksa Penjual Langsung untuk membeli Barang pada saat pendaftaran;
  7. mengharuskan atau memaksa Penjual Langsung untuk membeli Barang dalam bentuk paket untuk mencapai peringkat tertentu;
  8. menjual atau memasarkan Barang yang tercantum dalam SIUP melalui saluran distribusi tidak langsung dan online market place;
  9. menjual langsung kepada Konsumen tanpa melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung;
  10. melakukan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;
  11. membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan Skema Piramida;
  12. menjual dan/atau memasarkan Barang yang tidak tercantum dalam Program Pemasaran (Marketing Plan); dan/atau
  13. menjual Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 22

  1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan usaha Perusahaan kepada Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  1. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setiap tanggal 31 Juni tahun berikutnya.

Pasal 23

Perusahaan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung wajib melaporkan pengakhiran kegiatan usahanya kepada Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.

Pasal 24

  1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan apabila Perusahaan melakukan perubahan Direksi, Komisaris, identitas Perusahaan, Program Pemasaran (Marketing Plan) dan kode etik.
  1. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga OSS.
  1. Apabila diperlukan, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  1. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi dapat berkoordinasi dengan asosiasi di bidang Penjualan Langsung atau instansi teknis terkait untuk membantu melakukan pemeriksaan lapangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Menteri melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha distribusi Barang secara langsung.

Pasal 26

  1. Menteri mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan usaha distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
  1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.

Pasal 27

  1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
  1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan laporan tahunan kegiatan usaha perusahaan yang disampaikan oleh perusahaan dan hasil verifikasi ke lokasi perusahaan.
  1. Dalam melaksanakan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan/atau di daerah serta asosiasi di bidang Penjualan Langsung.

Pasal 28

Pengawasan kegiatan usaha Penjualan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.

Pasal 29

Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung.

BAB VI
SKEMA PIRAMIDA

Pasal 30

Skema Piramida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k memiliki kriteria yang meliputi:

  1. Komisi dan/atau Bonus diperoleh dari iuran keanggotaan atau perekrutan Penjual Langsung;
  2. menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Penjual Langsung dengan identitas yang sama dan hak usaha lebih dari 1 (satu) kali; atau
  3. Program Pemasaran (Marketing Plan) menghasilkan Komisi dan/atau Bonus ketika Perusahaan tidak melakukan penjualan Barang.

BAB VII
SANKSI

Pasla 31

Perusahaan yang melanggara ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

  1. peringatan tertulis oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi; atau
  2. pencabutan SIUP.

Pasal 32

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 33

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 huruf k dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 35

Dalam rangka penanaman modal asing, Perusahaan harus mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia sebagai anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia sebagai anggota Dewan Direksi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib mengajukan permohonan SIUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M- DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M- DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M- DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 327), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung, yang ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1006

Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung

Peraturan Menteri Bisnis Dagang Berlaku

Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba
Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba
suryaden Rab, 03/04/2020 - 05:05

Waralaba di Indonesia diatur dengan Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada Perjanjian Waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.

Ciri Khas Usaha adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud, misalnya sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan atau penataan, atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba.

Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba ditetapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito di Jakarta pada tanggal 3 September 2019. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 4 September 2019 di Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 71 tahun 2019
tentang
Penyelenggaraan Waralaba

Status, Mencabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba mencabut:

  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 859) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1343);
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1149);
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tntang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1344); dan
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2013 tentang Logo Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1194),

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba adalah:

  1. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan usaha Waralaba dan kemitraan usaha antara Pemberi Waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kemudahan berusaha di bidang usaha Waralaba, perlu mengatur kembali serta menyederhanakan ketentuan mengenai Waralaba;
  1. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, telah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  1. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

Isi Permendag tentang Penyelenggaraan Waralaba

Isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba adalah sebagai berikut, bukan dalam format asli:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
  1. Ciri Khas Usaha adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud, misalnya sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan atau penataan, atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba.
  1. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
  1. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
  1. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.
  1. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba.
  1. Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pemberi Waralaba.
  1. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan.
  1. Logo Waralaba adalah tanda pengenal berupa simbol atau huruf yang digunakan sebagai identitas kantor pusat dan gerai/tempat usaha milik Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
  1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.
  1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
  1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Pasal 2

  1. Peraturan Menteri ini mengatur tentang Penyelenggaraan Waralaba.
  2. Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. memiliki Ciri Khas Usaha;
    2. terbukti sudah memberikan keuntungan;
    3. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
    4. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
    5. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
    6. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.
  3. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terpenuhi dalam hal Pemberi Waralaba telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan usaha, yang dalam hal ini dibuktikan dengan bertahan dan berkembangnya usaha Pemberi Waralaba tersebut secara menguntungkan.
  4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terpenuhi dalam hal Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis tetap dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.
  5. Kriteria sebagaimana diamaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus yang diberikan antara lain dalam bentuk bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.
  6. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Pasal 3

Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Penyelenggara Waralaba terdiri atas:

  1. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
  2. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
  3. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri;
  4. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri;
  5. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri;
  6. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
  7. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
  8. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.

BAB II
PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA DAN PERJANJIAN WARALABA

Pasal 5

  1. Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan harus menyampaikan Prospektus Penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba atau calon Penerima Waralaba Lanjutan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.
  2. Prospektus Penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit materi atau klausula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Dalam hal Prospektus Penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing harus diterjemahkan secara resmi ke dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 6

  1. Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada Perjanjian Waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
  2. Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hukum Indonesia dan memuat paling sedikit materi atau klausula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada calon Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.
  4. Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 7

  1. Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan wajib mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba sebelum membuat Perjanjian Waralaba.
  2. Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba.
  3. Pendaftaran Prospektus Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengajuan permohonan STPW sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Prospektus Penawaran Waralaba yang didaftarkan oleh Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri harus dilegalisir oleh Public Notary dengan melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal.

Pasal 9

Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan dengan pembagian wilayah berusaha yang jelas.

BAB III
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

Pasal 10

Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib memiliki STPW.

Pasal 11

  1. Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan mengajukan permohonan STPW melalui Lembaga OSS.
  2. STPW diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau Bupati/Walikota.
  3. Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi memproses permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
    1. STPW Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
    2. STPW Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
    3. STPW Penerima Waralaba dari Waralaba luar negeri;
    4. STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Waralaba luar negeri;
    5. STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Waralaba dalam negeri;
  4. Dinas yang membidangi Perdagangan atau Unit Terpadu Satu Pintu di wilayah Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia memproses permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
    1. STPW Penerima Waralaba dari Waralaba dalam negeri:
    2. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri; dan
    3. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri.
  5. Ketentuan mengenai persyaratan dan pelayanan penerbitan STPW mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan.

Pasal 12

  1. STPW Pemberi Waralaba dinyatakan tidak berlaku apabila:
    1. Pemberi Waralaba menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
    2. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Pemberi Waralaba tidak disetujui atau masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakhir.
  2. STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dinyatakan tidak berlaku apabila:
    1. Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
    2. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Pemberi Waralaba tidak disetujui atau masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakhir.
  3. STPW Penerima Waralaba dinyatakan tidak berlaku apabila:
    1. Perjanjian Waralaba berakhir;
    2. Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
    3. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Pemberi Waralaba tidak disetujui atau masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakhir.
  4. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dinyatakan tidak berlaku apabila:
    1. Perjanjian Waralaba berakhir;
    2. Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
    3. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Pemberi Waralaba tidak disetujui atau masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakhir.

Pasal 13

Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib mengajukan perubahan STPW melalui Lembaga OSS apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam STPW.

BAB IV
LOGO WARALABA

Pasal 14

  1. Penyelenggara Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h wajib menggunakan Logo Waralaba.
  2. Spesifikasi Logo Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

  1. Untuk mendapatkan Logo Waralaba, penyelenggara Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mengajukan permohonan Logo Waralaba secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.
  2. Permohonan Logo Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah dan lokasi gerai/tempat usaha serta rencana pendistribusiannya.

Pasal 16

Penggunaan Logo Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diletakkan atau dipasang pada tempat yang terbuka dan mudah terlihat di:

  1. kantor pusat; atau
  2. setiap gerai waralaba.

Pasal 17

  1. Penyelenggara Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang tidak memiliki STPW dilarang menggunakan Logo Waralaba.
  2. Orang perseorangan atau badan usaha dilarang:
    1. mengubah bentuk Logo Waralaba;
    2. menyalahgunakan Logo Waralaba; dan
    3. memalsukan Logo Waralaba.

BAB V
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 18

  1. Penyelenggara Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba.
  2. Pemberi Waralaba harus bekerja sama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.
  3. Pengutamaan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan Waralaba, Pemberi Waralaba mengutamakan pengolahan bahan baku di dalam negeri.

BAB VI
PEMBINAAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan Waralaba dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 21

  1. Pembinaan dan evaluasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Menteri.
  2. Menteri mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
  3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan melakukan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.

Pasal 22

  1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dalam bentuk antara lain:
    1. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai sistem Waralaba;
    2. merekomendasikan Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan untuk diberikan kemudahan memanfaatkan sarana perpasaran, baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta;
    3. Memfasilitasi dan/atau merekomendasikan keikutsertaan Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang memiliki produk yang potensial dalam pameran Waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
    4. memfasilitasi sarana klinik bisnis untuk dapat dimanfaatkan para penyelenggara atau calon penyelenggara waralaba untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi;
    5. mengupayakan pemberian penghargaan kepada Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri yang telah berhasil mengembangkan Waralabanya dengan baik; dan
    6. memfasilitasi penyelenggara Waralaba dalam memperoleh bantuan perkuatan permodalan.

Pasal 23

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan berdasarkan laporan tahunan kegiatan usaha yang disampaikan oleh penyelenggara Waralaba dan hasil verifikasi ke lokasi perusahaan.

Pasal 24

  1. Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan wajib memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan.
  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
    1. pendidikan dan pelatihan mengenai sistem manajemen pengelolaan Waralaba yang dikerjasamakan, sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan usaha Waralaba dengan baik dan menguntungkan;
    2. secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera;
    3. membantu pengembangan pasar melalui promosi, seperti melalui iklan, leaflet/katalog/brosur atau pameran; dan
    4. penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik.

Pasal 25

Pengawasan penyelenggaraan Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dapat menetapkan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Waralaba.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 27

  1. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari luar negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari dalam negeri dan Penerima Waralaba berasal dari luar negeri yang memiliki STPW, wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.
  2. Penerima Waralaba berasal dari dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari luar negeri, dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari dalam negeri yang memiliki STPW, wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota setempat.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Juni tahun berikutnya, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Lembaga OSS melalui Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha Waralaba.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 29

Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

  1. Penyelenggara Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.
  2. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 31

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, penyelenggara Waralaba tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STPW oleh pejabat penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Orang perseorangan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial kepada pejabat penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

  1. STPW yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku STPW berakhir.
  2. Dalam hal STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib mengajukan permohonan STPW melalui Lembaga OSS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 859) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1343);
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1149);
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tntang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1344); dan
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2013 tentang Logo Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1194),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007. Agar setiap orang mengetahuinya. Terutama para pebisnis dan pelaku usaha waralaba. Cheers.

Foto Franchise Opportunity by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 ImageCreator

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

Lampiran Ukuran
Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (417.06 KB) 417.06 KB
Peraturan Menteri Pedoman Tata Cara Bisnis Dagang Berlaku