Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri, Permenaker, Pekerja Migran, Tenaga Kerja, Buruh, Buruh Migran, Desa Migran

Tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja, Pekerja Migran, Desa Migran hingga tetek bengeknya.

Permenaker 10/2019, Tata Cara Pemberian Izin P3MI

Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah ditetapkan oleh Menaker M. Hanif Dhakiri pada tanggal 28 Juni 2019. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ini diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 730 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri pada tanggal 2 Juli 2019 di Jakarta.

Permenaker 10/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin P3MI

Status

Berlaku dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ini mencabut:

  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
  2. Peraturan Mcnteri Ketenagakerjaan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia,

Latar Belakang

Latar belakang yang menjadi pertimbangakan ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Dasar Hukum

Landasan hukum penetapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

Abstraksi

Beberapa perubahan mendasar dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ini terkait cara mendapatkan surat izin berusaha (SIP3MI) atau Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Seperti:

  1. Dalam Permenaker 42/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia perusahaan cukup mengajukan permohonan secara online kepada Kemenaker, kini dalam Permenaker 10/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia perusahaan harus mendaftar melalui laman Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan SIP3MI. Untuk pelaporan ketenagakerjaan di periode selanjutnya barulah perusahaan mendaftar secara online ke ;
  2. Dalam Permenaker 42/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, modal disetor yang diwajibkan senilai minimal Rp 3 miliar dan bilyet deposito Rp 500 juta. Sekarang untuk mendapatkan SIP3MI menurut Permenaker 10/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, perusahaan kini harus menyertakan modal minimal Rp 5 miliar dan bilyet deposito sebesar Rp 1,5 miliar pada bank pemerintah. Lebih ketat dari aturan yang sudah dicabut;
  3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memberikan rencana kerja penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) setidaknya dalam 3 tahun berjalan dan wajib melakukan proses penempatan PMI paling lambat satu tahun setelah mendapatkan SIP3MI. SIP3MI sendiri diberikan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali.

Konten Peraturan Menteri

Isi atau konten Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia seperti dibawah ini, format bukan dalam bentuk aslinya:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Calon Pekerja Migran Indo nes ia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
  3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  4. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
  5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  6. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi P3MI.
  7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
  8. Nomor Izin Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas perusahaan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah perusahaan melakukan pendaftaran.
  9. Penanggung Jawab adalah Direktur Utama atau Presiden Direktur.
  10. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
  11. ISO 9001 adalah standar international yang digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu dalam setiap perusahaan.
  12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
  13. Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Kantor Cabang P3MI adalah cabang P3MI yang bertindak untuk dan atas nama P3MI yang bersangkutan.
  14. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
  15. Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
  16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
  17. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
  18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERUSAHAAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Perusahaan untuk mendapatkan SIP3MI wajib memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS.
  2. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum perseroan terbatas.
  3. NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah perusahaan melakukan pendaftaran pada akses laman OSS.
  4. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelaporan ketenagakerjaan.
  5. Pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pertama kali dilakukan secara otomatis di OSS dan perusahaan langsung mendapatkan nomor pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
  6. Pelaporan ketenagakerjaan periode selanjutnya wajib dilakukan oleh perusahaan melalui online sistem (daring) dengan alamat dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penerbitan Surat Izin Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 3

Penerbitan SIP3MI diberikan melalui tahapan:

  1. perusahaan menyampaikan permohonan SIP3MI melalui 08S;
  2. OSS menerbitkan SIP3MI berdasarkan Komitmen;
  3. perusahaan wajib memenuhi Komitmen Izin Usaha SIP3MI;
  4. Direktur Jenderal menyampaikan notifikasi SIP3MI kepada Lembaga OSS atas hasil pemenuhan Komitmen; dan
  5. SIP3MI berlaku efektif berdasarkan notifikasi.

Pasal 4

  1. Perusahaan wajib menyelesaikan pemenuhan Komitmen SIP3MI baru, SIP3MI perpanjangan, atau SIP3MI perubahan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
  2. Dalam hal penyampaian Komitmen dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja.
  3. Dalam hal verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Direktur Jenderal melakukan penilaian kelayakan/ekspos paling lama 1 (satu) hari kerja dan verifikasi lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  4. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri menerbitkan SIP3MI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
  5. SIP3MI yang diterbitkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinotifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada Lembaga OSS untuk dapat berlaku efektif.
  6. Bentuk SIP3MI baru, perpanjangan, dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Perusahaan dalam pemenuhan Komitmen persyaratan dan pemutakhiran data SIP3MI dilakukan melalui Sisnaker untuk dinotifikasi ke OSS.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Surat Izin Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 6

SIP3MI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keempat
Pemenuhan Komitmen Surat Izin Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Paragraf 1
Pemenuhan Komitmen Surat Izin Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Baru

Pasal 7

  1. Untuk mendapat SIP3MI, perusahaan harus memenuhi Komitmen persyaratan:
    1. surat permohonan dari Penanggung Jawab perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal di atas kertas bermeterai cukup;
    2. bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
    3. bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;
    4. penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan ata perjanjian sewa/kontrak/kerja sama;
    5. rencana kerja penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan;
    6. struktur organisasi perusahaan;
    7. pas foto Penanggung Jawab perusahaan berwarna merah ukuran 4x6; dan
    8. surat pernyataan Penanggung Jawab perusahaan, yang memuat:
      1. tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada P3MI lain;
      2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
      3. bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri q.q. P3Ml kepada Direktur Jenderal bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI pada saat pengambilan SIP3MI;
      4. memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan SIP3MI; dan
      5. melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan SIP3MI.
  2. Sarana dan prasarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki:
    1. fasilitas standar kesehatan dan keselamatan kerja;
    2. ruang kerja komisaris, direksi, dan staff;
    3. ruang ibadah;
    4. kamar mandi/WC/toilet;
    5. ruang tamu/ruang tunggu dan ruang pertemuan;
    6. tempat parkir kendaraan roda 4;
    7. sarana transportasi;
    8. peralatan kantor;
    9. papan bagan/ struktur organisasi P3MI; dan
    10. papan nama kantor P3MI berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di depan halaman kantor pada tempat yang mudah dilihat.
  3. Rencana kerja penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan:
    1. proyeksi peluang kerja;
    2. target penempatan Pekerja Migran Indonesia setiap tahun per negara tujuan; dan
    3. upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia.
  4. Bentuk rencana kerja penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Pemenuhan Komitmen Surat Izin Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perpanjangan

Pasal 8

  1. P3MI dapat mengajukan permohonan perpanjangan SIP3MI kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku SIP3MI berakhir.
  2. Untuk mengajukan permohonan perpanjangan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI harus memenuhi Komitmen persyaratan:
    1. surat permohonan dari Penanggung Jawab P3MI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal diatas kertas bermeterai cukup;
    2. SIP3MI yang masih berlaku;
    3. surat rekomendasi BP2MI yang menyatakan P3MI telah menyelesaikan permasalahan dan kasus Pekerja Migran Indonesia;
    4. telah melaksanakan penempatan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada waktu memperoleh SIP3MI;
    5. pas foto Penanggung Jawab P3MI berwarna merah ukuran 4x6;
    6. bukti rencana kerja penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan;
    7. penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama;
    8. bukti penyampaian laporan penempatan secara periodik kepada Menteri;
    9. rekapitulasi penempatan Pekerja Migran Indonesia selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
    10. neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang dibuat oleh akuntan publik; dan
    11. sertifikat ISO 9001 yang masih berlaku; dan
    12. surat pernyataan Penanggung Jawab P3MI, yang memuat:
      1. tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada P3MI lain;
      2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
      3. P3MI tidak dalam kondisi dikenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Bagian Kelima
Pemenuhan Komitmen Surat Izin Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perubahan

Pasal 9

P3MI dapat mengajukan permohonan perubahan SIP3MI dalam hal terjadi perubahan:

  1. Penanggung Jawab P3MI; atau
  2. alamat P3MI.

Pasal 10

P3MI yang mengajukan permohonan perubahan SIP3MI karena perubahan Penanggung Jawab P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi Komitmen persyaratan:

  1. surat permohonan tertulis dari Penanggung Jawab P3MI baru kepada Menteri melalui Direktur Jenderal di atas kertas bermeterai cukup;
  2. SIP3MI yang masih berlaku;
  3. akte notaris perubahan dan pengesahan akte perubahan dari instansi yang berwenang; dan
  4. surat pernyataan Penanggung Jawab P3MI, yang memuat:
    1. tidak merangkap jabatan sebagai Penanggung Jawab pada P3MI lain;
    2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
    3. bertanggung jawab atas Pekerja Migran Indonesia yang telah ditempatkan.

Pasal 11

P3MI yang mengajukan permohonan perubahan SIP3MI karena perubahan alamat P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi Komitmen persyaratan:

  1. surat permohonan tertulis dari Penanggung Jawab P3MI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal di atas kertas bermeterai cukup;
  2. SIP3MI yang masih berlaku;
  3. akta notaris perubahan dan pengesahan akta perubahan dari instansi yang berwenang; dan
  4. penguasaan sarana dan prasarana kantor sesuai jangka waktu berakhirnya SIP3MI.

Bagian Keenam
Pengakhiran Surat lzin Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 12

SIP3MI berakhir dalam hal:

  1. jangka waktu SIP3MI telah berakhir;
  2. atas permintaan P3MI; atau
  3. P3MI dikenakan sanksi administratif pencabutan SIP3MI.

BAB III
DEPOSITO

Bagian Kesatu
Penyetoran Deposito Uang Jaminan

Pasal 13

Penanggung Jawab P3MI pada saat pengambilan SIP3MI wajib menyerahkan sertifikat atau bilyet deposito asli atas nama Menteri q.q. P3MI sebesar Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 14

Deposito uang jaminan ditempatkan pada 1 (satu) deposito yang disetor kepada Bank Pemerintah.

Pasal 15

Deposito uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan perpanjangan otomatis dan bunga deposito uang jaminan menjadi hak P3MI.

Pasal 16

Penyerahan sertifikat atau bilyet deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus disertai dengan:

  1. surat kuasa pencairan bermeterai cukup dari Penanggung Jawab P3MI kepada Menteri;
  2. surat keterangan bank tentang keabsahan serta keberadaan dana sesuai nominal yang tertera pada sertifikat atau bilyet; dan
  3. surat pernyataan bank untuk tidak mencairkan deposito uang jaminan kecuali seizin Menteri.

Bagian Kedua
Penggunaan Deposito Uang Jaminan

Pasal 17

Deposito uang jaminan digunakan untuk:

  1. biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI;
  2. biaya penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab P3MI dicabut atau tidak diperpanjang; dan/atau
  3. biaya penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang menjadi kewajiban P3MI dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tidak dipertanggungkan dan tidak terselesaikan melalui Program Jaminan Sosial.

Pasal 18

Dalam hal deposito uang jaminan tidak mencukupi untuk biaya penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf c, P3MI wajib memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Ketiga
Pencairan Deposito Uang Jaminan

Pasal 19

  1. Pencairan deposito uang jaminan dapat dilakukan dalam hal P3MI tidak menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.
  2. Pencairan deposito uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan:
    1. bukti tentang permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang terjadi di wilayah kerjanya;
    2. penjelasan tentang upaya yang telah ditempuh dalam penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia; dan
    3. besarnya uang yang diajukan.
    4. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan Penanggung Jawab P3MI atau instansi atau pejabat yang menangani permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.
    5. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah diberitahukan kepada P3MI, Menteri memberikan persetujuan pencairan deposito uang jaminan.

Pasal 20

  1. Deposito uang jaminan yang telah dicairkan berdasarkan persetujuan pencairan deposito uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada instansi atau pejabat yang mengusulkan untuk disampaikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris.
  2. Penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilampiri bukti asli tanda terima dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada P3MI yang bersangkutan.

Pasal 21

  1. P3MI wajib menyetorkan kembali sejumlah uang yang telah dicairkan sebagai jaminan deposito sehingga memenuhi jumlah nilai nominal sesuai ketentuan yang berlaku paling lama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal pencairan.
  2. Selama P3MI belum memenuhi kewajiban menyetorkan kembali deposito uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  3. Dalam hal P3MI tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIP3MI dicabut oleh Menteri.

Bagian Keempat
Pengembalian Deposito Uang Jaminan

Pasal 22

  1. Menteri mengembalikan sertifikat atau bilyet deposito kepada Penanggung Jawab P3MI atau organ perseroan terbatas yang tercantum dalam rapat umum pemegang saham P3MI apabila:
    1. masa berlaku SIP3MI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
    2. SIP3MI dicabut; atau
    3. perpanjangan SIP3MI ditolak.
  2. Pengambilan sertifikat atau bilyet deposito uang Jamman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permohonan dari Penanggung Jawab P3Ml.
  3. Dalam hal Penanggung Jawab P3MI meninggal dunia atau berhalangan tetap, pengambilan sertifikat atau bilyet deposito uang jaminan dapat dilakukan oleh organ perseroan terbatas yang tercantum dalam rapat umum pemegang saham P3MI.
  4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berakhirnya perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia yang telah ditempatkan.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN
IZIN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

  1. P3MI dapat membentuk Kantor Cabang di luar wilayah domisili kantor pusat.
  2. Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat P3MI.
  3. Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang untuk melakukan:
    1. penyampaian informasi peluang kerja;
    2. seleksi calon Pekerja Migran Indonesia; dan
    3. penyelesaian kasus calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja.

Pasal 24

Kantor Cabang P3MI dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha atau pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 25

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang P3MI menjadi tanggung jawab kantor pusat P3MI.

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Kantor Cabang
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 26

Izin Kantor Cabang P3MI diberikan melalui tahapan:

  1. P3MI menyampaikan permohonan Izin Kantor Cabang P3MI melalui OSS;
  2. OSS menerbitkan lzin Kantor Cabang P3MI berdasarkan Komitmen;
  3. Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Kantor Cabang P3MI;
  4. Kepala Dinas Provinsi menyampaikan notifikasi Izin Kantor Cabang P3MI kepada Lembaga OSS atas hasil pemenuhan Komitmen; dan
  5. Izin Kantor Cabang P3MI berlaku efektif berdasarkan notifikasi.

Pasal 27

  1. P3MI wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen persyaratan izin Kantor Cabang P3MI kepada Kepala Dinas Provinsi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
  2. Dalam hal penyampa1an Komitmen dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Provinsi melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja.
  3. Dalam hal verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian kelayakan/ekspos paling lama 1 (satu) hari kerja dan verifikasi lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  4. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Provinsi menerbitkan izin Kantor Cabang P3MI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
  5. Izin Kantor Cabang P3MI yang diterbitkan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinotifikasi ke sistem OSS untuk dapat berlaku efektif.
  6. Format izin Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin Kantor Cabang Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 28

Izin Kantor Cabang P3MI berlaku sesuai dengan jangka waktu berlakunya SIP3MI.

Bagian Keempat
Pemenuhan Komitmen Izin Kantor Cabang
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 29

  1. Untuk mendapat Izin Kantor Cabang P3MI, P3MI harus memenuhi Komitmen persyaratan:
    1. surat permohonan dari Penanggung Jawab P3MI kepada Kepala Dinas Provinsi di atas kertas bermeterai cukup;
    2. SIP3MI yang masih berlaku;
    3. struktur organisasi Kantor Cabang P3MI;
    4. surat keputusan Penanggung Jawab P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepaia Kantor Cabang P3MI dan karyawan; dan
    5. surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana Kantor Cabang P3MI.
  2. Penerbitan Izin Kantor Cabang P3MI oleh Kepala Dinas Provinsi tidak dipersyaratkan adanya deposito uang jaminan.

Bagian Kelima
Pengakhiran Izin Kantor Cabang
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 30

Izin Kantor Cabang P3MI berakhir apabila:

  1. berakhirnya SIP3MI;
  2. atas permintaan P3MI; atau
  3. izin Kantor Cabang P3MI dicabut.

BAB V
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 31

  1. Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangan wajib melakukan pengawasan atas:
    1. pemenuhan persyaratan atau Komitmen permohonan SIP3MI atau Kantor Cabang P3MI;
    2. pemenuhan standar; dan/atau
    3. usaha dan/atau kegiatan.
  2. Dalam hal Penanggung Jawab P3MI atau Kantor Cabang P3Ml tidak dipenuhi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil tindakan berupa pencabutan SIP3MI atau izin Kantor Cabang P3MI.
  3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Lembaga OSS.
  4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Lembaga OSS untuk mencabut izin usaha yang diterbitkan OSS.

Pasal 32

  1. Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Direktur Jenderal dibantu oleh tim yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
  2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur:
    1. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
    2. Sekretariat Jenderal;
    3. Inspektorat Jenderal; dan/ atau
    4. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    1. melakukan validasi terhadap pemenuhan Komitmen persyaratan P3MI;
    2. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
    3. melakukan penelitian rencana kerja penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
    4. merekomendasikan pencabutan SIP3MI kepada Direktur Jenderal.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 33

Direktur Jenderal melalui Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri menyampaikan penerbitan SIP3MI kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan.

Pasal 34

  1. Kepala Dinas Provinsi melaporkan penerbitan izin Kantor Cabang P3MI kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  2. Kepala Dinas Provinsi memberitahukan penerbitan izin Kantor Cabang P3MI kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
  3. Bentuk laporan penerbitan izin Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

  1. Penangung Jawab P3MI melaporkan kepada Direktur Jenderal tentang:
    1. realisasi penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
    2. pembentukan dan penutupan Kantor Cabang P3MI.
  2. Bentuk laporan Penanggung Jawab P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

  1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, P3MI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
  2. Dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabut SIP3MI.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 730

 

Permenaker 10/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

[ Foto : By Photo taken by - Photo taken by , Domain Awam, ]

Permenaker 18/2018, Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, Permenaker No 18 Tahun 2018

Pada 10 Desember 2018 Kemenaker RI resmi mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045 digantikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker 18 tahun 2018 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia ditetapkan di Jakarta oleh Menaker M. Hanif Dhakiri dan diundangkan dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1624 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada 10 Desember 2018, agar setiap orang dapat mengetahuinya.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Dasar Hukum Permenaker No 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

Isi Permenaker No 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah republik Indonesia.
  3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  4. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
  5. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  6. Pelaksana Penempatan adalah Badan dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  7. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
  8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.
  9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
  10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
  11. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
  12. Cacat Sebagian Anatomis adalah Cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
  13. Cacat Sebagian Fungsi adalah Cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
  14. Cacat Total Tetap adalah Cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
  15. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja.
  16. Peserta adalah Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang telah terdaftar dan membayar iuran jaminan sosial.
  17. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  18. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
  19. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi.
  20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
  21. Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksana teknis bidang ketenagakerjaan yang berkedudukan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  22. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
  23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Pasal 2

Jenis program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia meliputi:

  1. JKK;
  2. JKM; dan
  3. JHT.

Pasal 3

  1. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepesertaan program:
    1. JKK; dan
    2. JKM.
  2. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti program JHT.

Pasal 4

Program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEPESERTAAN

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial terdiri atas:

  1. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
  2. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

Pasal 6

  1. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia wajib terdaftar dalam program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
  2. Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam program JKK dan JKM, Pelaksana Penempatan memfasilitasi pendaftaran program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
  3. Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan.

Pasal 7

  1. Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran melalui kanal BPJS Ketenagakerjaan.
  2. Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data diri dan anggota keluarga yang harus diisi secara lengkap.
  3. Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
    2. fotokopi kartu keluarga.
  4. Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT selama bekerja dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
    1. fotokopi paspor; dan
    2. perjanjian kerja.

Pasal 8

Pendaftaran pelindungan selama bekerja dan setelah bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan bekerja ke negara tujuan penempatan.

Pasal 9

  1. BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan nomor kepesertaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran dibayar lunas secara nontunai kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  2. BPJS Ketenagakerjaan mendistribusikan kartu kepesertaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia atau Pelaksana Penempatan.
  3. Kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    1. fisik; atau
    2. elektronik atau digital.
  4. Dalam hal kartu kepesertaan berupa kartu kepesertaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pelaksana Penempatan wajib menyampaikan langsung kartu kepesertaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang telah didaftarkan.
  5. Dalam hal kartu kepesertaan berupa kartu kepesertaan elektronik atau digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kartu tersebut disampaikan secara langsung kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia atau dapat melalui Pelaksana Penempatan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia melalui media elektronik.
  6. Kepesertaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.

Pasal 10

Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal terjadi perubahan data diri dan keluarganya melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELINDUNGAN

Pasal 11

  1. Jangka waktu pelindungan sebelum bekerja paling lama 5 (lima) bulan.
  2. Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum berangkat ke negara tujuan penempatan melebihi jangka waktu 5 (lima) bulan, Calon Pekerja Migran Indonesia melakukan pendaftaran pelindungan sebelum bekerja dengan membayar kembali iuran.
  3. Jangka waktu pelindungan selama bekerja paling lama 25 (dua puluh lima) bulan dengan rincian sebagai berikut:
    1. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di negara tujuan penempatan; dan
    2. paling lama 1 (satu) bulan pada saat persiapan kepulangan di negara tujuan penempatan.
  4. Pekerja Migran Indonesia perseorangan mendapatkan tambahan pelindungan selama bekerja paling lama 1 (satu) bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan Pekerja Migran Indonesia berangkat ke negara tujuan penempatan, dalam bentuk manfaat program JKM.
  5. Dalam hal Pekerja Migran Indonesia perseorangan belum berangkat ke negara tujuan penempatan setelah melewati 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segala risiko menjadi tanggung jawab Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan.
  6. Jangka waktu pelindungan setelah bekerja paling lama 1 (satu) bulan.

BAB V
IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

  1. Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pelaksana Penempatan dilakukan secara bertahap, sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    1. iuran pelindungan sebelum bekerja dibayarkan sebesar Rp37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
    2. iuran pelindungan selama bekerja dan setelah bekerja, dibayarkan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan sebesar Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  2. Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan dilakukan secara sekaligus sebesar Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  3. Pembayaran iuran program JHT dilakukan pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia mengikuti program JHT.
  4. Dalam hal iuran program JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan mata uang asing, besaran iuran ekuivalen dengan nilai rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran.
  5. Dalam hal iuran program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah dibayar, BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan bukti pembayaran iuran.
  6. Bukti pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.
  7. Rincian besarnya iuran program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

  1. Perpanjangan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
  2. Pekerja Migran Indonesia yang melakukan perpanjangan kepesertaan dilengkapi dengan:
    1. fotokopi paspor;
    2. perjanjian kerja; dan
    3. kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  3. Pembayaran perpanjangan kepesertaan dilakukan sesuai jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 14

Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan perpanjangan kepesertaan dapat dilakukan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

BAB VI
MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja

Paragraf 1
Pelindungan Sebelum Bekerja dan Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 15

  1. Perawatan dan pengobatan dalam program JKK diberikan sesuai dengan kebutuhan medis, meliputi:
    1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
    2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
    3. rawat inap;
    4. perawatan intensif;
    5. penunjang diagnostik;
    6. pengobatan;
    7. pelayanan khusus;
    8. alat kesehatan dan implan;
    9. jasa dokter atau medis;
    10. operasi;
    11. transfusi darah; dan/atau
    12. rehabilitasi medik.
  2. Perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pekerja Migran Indonesia yang terbukti mengalami resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.
  3. Perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
  4. Dalam hal Kecelakaan Kerja terjadi pada daerah yang belum tersedia fasiltas kesehatan yang memenuhi standar untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada fasilitas kesehatan terdekat.
  5. Biaya perawatan dan pengobatan pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pertolongan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia akibat Kecelakaan Kerja dibayar terlebih dahulu oleh Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dan dapat diminta penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

  1. Selain manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk pelindungan sebelum bekerja dan pelindungan setelah bekerja mendapatkan manfaat berupa:
    1. santunan berupa uang; dan/atau
    2. pendampingan dan pelatihan vokasional bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kecacatan akibat Kecelakaan Kerja.
  2. Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya;
    2. santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap;
    3. santunan kematian;
    4. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus jika Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja;
    5. biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese);
    6. penggantian biaya gigi tiruan;
    7. bantuan uang bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran Indonesia;
    8. beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi 2 (dua) orang anak Peserta, bagi Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau meninggal akibat Kecelakaan Kerja, yang dibayarkan secara tahunan dan besarannya ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan anak Peserta; dan/atau
    9. bantuan uang bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal.

Paragraf 2
Pelindungan Selama Bekerja

Pasal 17

  1. Manfaat program JKK bagi Pekerja Migran Indonesia diberikan dalam bentuk:
    1. perawatan dan pengobatan lanjutan akibat Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja;
    2. santunan berupa uang; dan/atau
    3. pendampingan dan pelatihan vokasional di Indonesia bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kecacatan akibat Kecelakaan Kerja.
  2. Perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis untuk:
      1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
      2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
      3. rawat inap;
      4. perawatan intensif;
      5. penunjang diagnostik;
      6. pengobatan;
      7. pelayanan khusus;
      8. alat kesehatan dan implan;
      9. jasa dokter atau medis;
      10. operasi;
      11. transfusi darah; dan/atau
      12. rehabilitasi medik.
    2. Perawatan dan pengobatan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
  3. Perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi Pekerja Migran Indonesia yang terbukti mengalami resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.
  4. Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap;
    2. santunan kematian;
    3. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja;
    4. bantuan uang bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami PHK akibat Kecelakaan Kerja dengan status kondisi tidak meninggal dunia;
    5. penggantian biaya pengangkutan bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja, ke rumah sakit dan/atau ke tempat tinggal di negara tujuan penempatan;
    6. penggantian biaya pengangkutan untuk pemulangan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami Kecelakaan Kerja dari negara tujuan penempatan ke Indonesia, dengan status kondisi tidak meninggal dunia;
    7. penggantian biaya pengangkutan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah;
    8. beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi 2 (dua) orang anak Peserta, bagi Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau meninggal akibat Kecelakaan Kerja, yang dibayarkan secara tahunan dan besarannya ditentukan berdasarkan tingkatan pendidikan anak Peserta;
    9. bantuan uang dan penggantian biaya pengangkutan untuk pemulangan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
    10. bantuan uang bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal.

Pasal 18

Manfaat program JKK bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 serta persentase Cacat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Jaminan Kematian

Pasal 19

Manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia apabila Peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif.

Pasal 20

Manfaat program JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja, diberikan dalam bentuk santunan berupa uang, meliputi:

  1. santunan kematian;
  2. santunan berkala; dan
  3. biaya pemakaman.

Pasal 21

Manfaat program JKM bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja diberikan dalam bentuk santunan berupa uang, meliputi:

  1. santunan kematian;
  2. santunan berkala; dan
  3. biaya pemakaman; dan
  4. beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi 2 (dua) orang anak Peserta dibayarkan secara tahunan dan besarannya ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan anak Peserta.

Pasal 22

Manfaat program JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Jaminan Hari Tua

Pasal 23

  1. Besarnya manfaat program JHT bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
  2. Pengembangan nilai manfaat program JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dilanjutkan setelah Peserta mengakhiri perjanjian kerja.
  3. Manfaat program JHT dapat diberikan pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia:
    1. berhenti bekerja karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, termasuk gagal berangkat dan gagal ditempatkan;
    2. mengalami PHK;
    3. meninggal dunia;
    4. Cacat Total Tetap; atau
    5. menjadi warga negara asing.

Bagian Keempat
Program Jaminan Sosial Lanjutan

Pasal 24

  1. Pada saat berakhir perjanjian kerja di negara tujuan penempatan dan kembali ke Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dapat melanjutkan kepesertaan dalam program jaminan sosial.
  2. Kepesertaan program jaminan sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti status pekerja saat berada di Indonesia sebagai:
    1. Peserta penerima upah; atau
    2. Peserta bukan penerima upah.
  3. Kepesertaan program jaminan sosial lanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PELAPORAN DAN KLAIM

Bagian Kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja

Paragraf 1
Pelaporan Jaminan Kecelakaan Kerja
untuk Pelindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja

Pasal 25

  1. Tata cara pelaporan Kecelakaan Kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja dilakukan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bagi:
    1. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan, pelaporan dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan atau keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap pertama; atau
    2. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan, pelaporan dilakukan oleh Pelaksana Penempatan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap pertama.
  2. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia atau Pelaksana Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai laporan tahap kedua, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia.
  3. Pelaporan gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran Indonesia atau kerugian atas tindakan pihak lain selama Pekerja Migran Indonesia melakukan perjalanan ke daerah asal setelah bekerja dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian gagal berangkat atau sejak diketahuinya kerugian.

Paragraf 2
Pelaporan Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Pelindungan Selama Bekerja

Pasal 26

  1. Pelaporan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja dilakukan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap pertama.
  2. Laporan akibat Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap kedua disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pekerja Migran Indonesia dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia.
  3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
    1. Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
    2. ahli waris Pekerja Migran Indonesia;
    3. Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan;
    4. Pelaksana Penempatan; atau
    5. Direktur Jenderal.
  4. Pelaporan Kecelakaan Kerja untuk mendapatkan manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian oleh Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris.

Paragraf 3
Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja untuk
Perlindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja

Pasal 27

  1. Laporan Kecelakaan Kerja tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dengan melampirkan persyaratan:
    1. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu kepesertaan elektronik atau digital; dan
    2. fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain.
  2. Laporan Kecelakaan Kerja tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), sekaligus merupakan pengajuan manfaat program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan atas biaya perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan melampirkan persyaratan:
    1. surat keterangan dokter yang memeriksa atau merawat dan/atau dokter penasehat;
    2. kuitansi biaya pengangkutan;
    3. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan apabila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
    4. fotokopi buku rekening Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris yang sah.
  3. Laporan gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dengan melampirkan persyaratan:
    1. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu elektronik atau digital;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
    3. fotokopi perjanjian kerja;
    4. surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan
    5. fotokopi buku rekening Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris yang sah.
  4. Laporan kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan ke daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dengan melampirkan persyaratan :
    1. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu digital;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
    3. fotokopi surat keterangan kepolisian; dan
    4. fotokopi buku rekening Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris yang sah.

Paragraf 4
Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja
Bagi Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja

Pasal 28

  1. Laporan Kecelakaan Kerja tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dengan melampirkan persyaratan:
    1. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
    3. surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
    4. surat keterangan dokter atau rumah sakit yang memeriksa atau merawat.
  2. Laporan Kecelakaan Kerja tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) atas biaya perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan melampirkan persyaratan:
    1. bukti asli pembayaran biaya tranportasi; dan
    2. fotokopi buku rekening Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris yang sah.
  3. Laporan untuk mendapatkan manfaat PHK akibat Kecelakaan Kerja dengan melampirkan persyaratan:
    1. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu kepesertaan elektronik atau digital, paspor, atau kartu identitas lain;
    2. fotokopi visa kerja;
    3. fotokopi perjanjian penempatan; dan
    4. surat keterangan dari pemberi kerja, pejabat imigrasi, Perwakilan Republik Indonesia, atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menyatakan perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia telah berakhir.
  4. Laporan untuk penggantian biaya pengangkutan bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja, ke rumah sakit dan/atau ke tempat tinggal di negara tujuan penempatan dengan melampirkan persyaratan:
    1. surat keterangan dari pemberi kerja, pejabat imigrasi, Perwakilan Republik Indonesia, atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
    2. tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara tujuan penempatan.
  5. Laporan untuk mendapatkan penggantian biaya pengangkutan untuk pemulangan dari negara tujuan penempatan ke Indonesia bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami Kecelakaan Kerja dengan status kondisi tidak meninggal dunia dengan melampirkan persyaratan:
    1. surat keterangan dari pemberi kerja, pejabat imigrasi, Perwakilan Republik Indonesia, atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
    2. tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara tujuan penempatan.
  6. Laporan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah dengan melampirkan persyaratan:
    1. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
    3. fotokopi visa kerja;
    4. fotokopi perjanjian kerja;
    5. surat keterangan dari pemberi kerja, pejabat imigrasi, Perwakilan Republik Indonesia, atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia telah berakhir; dan
    6. tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara tujuan penempatan.
  7. Laporan Pekerja Migran Indonesia yang gagal ditempatkan bukan karena kesalahan Pekerja Migran Indonesia dengan melampirkan persyaratan:
    1. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
    3. fotokopi perjanjian kerja; dan
    4. tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara tujuan penempatan.
  8. Laporan kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan ke daerah asal, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian oleh Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, atau ahli waris dengan melampirkan persyaratan :
    1. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
    3. fotokopi visa kerja;
    4. fotokopi surat keterangan kepolisian; dan
    5. fotokopi buku rekening Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris yang sah.

Paragraf 5
Daluwarsa Pengajuan
Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 29

  1. Hak untuk menuntut manfaat program JKK menjadi gugur apabila Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tidak melakukan pengajuan klaim dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Kecelakaan Kerja terjadi.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi santunan beasiswa pendidikan.

Paragraf 6
Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 30

  1. BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan manfaat program JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan akibat Kecelakaan Kerja diterima serta dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif klaim JKK.
  2. Pembayaran manfaat program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening dalam negeri maupun luar negeri Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, atau ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan pembayaran santunan JKK.
  3. Pembayaran manfaat program JKK diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.
  4. Dalam hal Kecelakaan Kerja menyebabkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia, manfaat program JKK dibayarkan kepada ahli waris.
  5. Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
    1. janda, duda, atau anak;
    2. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, manfaat program JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
      1. keturunan sedarah Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
      2. saudara kandung;
      3. mertua;
      4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; atau
      5. dalam hal tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta, santunan kematian diserahkan ke dana jaminan sosial.

Bagian Kedua
Jaminan Kematian

Paragraf 1
Pelaporan Jaminan Kematian

Pasal 32

  1. Laporan kematian wajib disampaikan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan menggunakan formulir yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
  2. Laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
    1. ahli waris Pekerja Migran Indonesia;
    2. Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan;
    3. Pelaksana Penempatan; atau
    4. Direktur Jenderal.

Paragraf 2
Klaim Jaminan Kematian

Pasal 33

  1. Ahli waris Peserta melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan:
    1. kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
    3. surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
    4. fotokopi kartu keluarga; dan
    5. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang.
  2. Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. janda, duda, atau anak;
    2. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, manfaat program JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
      1. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
      2. saudara kandung;
      3. mertua;
      4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; atau
      5. bila tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta, santunan kematian diserahkan ke dana jaminan sosial.

Pasal 34

Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di negara tujuan penempatan, akta kematian dapat digantikan dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan.

Paragraf 3
Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 35

BPJS Ketenagakerjaan membayarkan klaim program JKM paling lambat 3 (tiga) hari sejak dipenuhinya persyaratan dan administrasi secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Jaminan Hari Tua

Pasal 36

Peserta mengajukan permohonan manfaat program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. persyaratan klaim program JHT karena berakhirnya perjanjian kerja, meliputi:
    1. ormulir klaim JHT;
    2. kartu kepesertaan fisik atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
    4. fotokopi kartu keluarga;
    5. fotokopi surat keterangan berakhirnya perjanjian kerja; dan
    6. fotokopi buku rekening Peserta.
  2. persyaratan klaim program JHT karena Peserta meninggal dunia, meliputi:
    1. formulir klaim JHT;
    2. kartu kepesertaan fisik atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
    4. fotokopi kartu tanda penduduk ahli waris;
    5. fotokopi kartu keluarga;
    6. fotokopi akta kematian;
    7. fotokopi surat pernyataan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
    8. fotokopi buku rekening Peserta.
  3. persyaratan klaim JHT karena Peserta mengalami Cacat Total Tetap, meliputi:
    1. formulir klaim program JHT;
    2. kartu kepesertaan fisik atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
    4. fotokopi kartu keluarga;
    5. fotokopi surat keterangan dokter yang merawat; dan
    6. fotokopi buku rekening Peserta.
  4. persyaratan klaim program JHT karena Peserta mengalami pemutusan hubungan kerja, meliputi:
    1. formulir klaim JHT;
    2. kartu kepesertaan fisik atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
    4. fotokopi kartu keluarga;
    5. surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
    6. fotokopi buku rekening Peserta.
  5. persyaratan klaim program JHT karena Peserta menjadi warga negara asing, meliputi:
    1. formulir klaim program JHT;
    2. kartu kepesertaan fisik atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
    4. fotokopi kartu keluarga;
    5. surat pindah kewarganegaraan dari instansi yang berwenang; dan
    6. fotokopi buku rekening Peserta.

Pasal 37

  1. Manfaat program JHT dibayarkan kepada Peserta secara sekaligus.
  2. Dalam hal Peserta meninggal dunia, manfaat program JHT dibayarkan kepada ahli waris secara sekaligus.
  3. Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
    1. janda, duda, atau anak;
    2. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat program JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
      1. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
      2. saudara kandung;
      3. mertua;
      4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja; atau
      5. dalam hal tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta, dana JHT diserahkan ke Balai Harta Peninggalan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 38

  1. BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan secara berkala bulanan, triwulan, dan tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    1. data dan jumlah kepesertaan;
    2. jumlah iuran yang diterima;
    3. jumlah klaim yang diajukan;
    4. jumlah klaim yang disetujui; dan
    5. santunan yang dibayarkan.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Kementerian.

Pasal 39

  1. Menteri melakukan evaluasi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa evaluasi pelaksanaan program dan manfaat.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan BPJS Ketenagakerjaan.
  4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 40

Dalam hal pelindungan sebelum bekerja atau setelah bekerja terjadi perselisihan mengenai Kecelakaan Kerja dan perselisihan besarnya program JKK yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dapat meminta penetapan kepada Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 41

Pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Kementerian dan Badan secara bersama.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia dapat bekerjasama dengan Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan serta lembaga jaminan sosial lain di negara tujuan penempatan untuk perluasan kepesertaan dan peningkatan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kartu kepesertaan, formulir, dan teknis pelaksanaan pendaftaran jaminan sosial Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi Pekerja Migran Indonesia yang telah bekerja di negara tujuan penempatan dan belum terdaftar sebagai Peserta, wajib menjadi Peserta program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1624

 

Permenaker No 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Permenaker 2/2019, Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif

Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif, Permenaker 2 tahun 2019

Peraturan Menteri Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif ditetapkan oleh Menaker Hanif Dhakiri dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 241 oleh Dirjen Perundang-undangan Kemkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 Maret 2019 di Jakarta. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Migran Produktif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, setelah Permenker Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif ini diundangkan dan diberlakukan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif

Pertimbangan

Latar belakang ditetapkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif:

  1. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan anggota keluarganya, mewujudkan perluasan kesempatan kerja, dan sebagai upaya menurunkan jumlah pekerja migran Indonesia nonprosedural, perlu dilakukan pemberdayaan kepada komunitas pekerja migran Indonesia di desa migran produktif;
  2. bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Desa Migran Produktif, perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif;

Dasar Hukum

Landasan Hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
  3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
  4. Desa Migran adalah desa dengan sebagian besar anggota masyarakat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.
  5. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah Desa Migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.
  6. Komunitas Pekerja Migran Indonesia adalah kelompok sosial di Desa Migran.
  7. Petugas Desmigratif adalah anggota masyarakat di Desmigratif yang mempunyai kepedulian terhadap isu Pekerja Migran Indonesia dan ditunjuk sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.
  8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.
  9. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan.
  10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
  11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

  1. Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
  2. Penyelenggaraan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membentuk 1 (satu) Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 3

  1. Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
  2. Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    1. Calon Pekerja Migran Indonesia;
    2. Pekerja Migran Indonesia; dan
    3. purna Pekerja Migran Indonesia.
  3. Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk anggota keluarganya.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA MIGRAN PRODUKTIF

Pasal 4

  1. Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan nama Desa Migran sebagai Desmigratif atas persetujuan pemerintah desa yang bersangkutan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
  2. Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi menyampaikan usulan nama Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai Desmigratif.
  3. Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dengan mempertimbangkan data peringkat jumlah Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5

  1. Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan pemerintah desa dapat membentuk Desmigratif sesuai kebutuhan melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
  2. Pembentukan Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja pada masing-masing daerah.
  3. Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
  4. Dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 6

Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif bertujuan untuk:

  1. mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif;
  2. memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran;
  3. mewujudkan basis data Pekerja Migran Indonesia di tingkat desa;
  4. memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural;
  5. meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan; dan
  6. mewujudkan masyarakat Desa Migran yang produktif dan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera.

Pasal 7

  1. Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilakukan dengan cara:
    1. membentuk pusat layanan migrasi;
    2. menumbuhkembangkan usaha produktif;
    3. memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga; dan
    4. memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa.
  2. Pembentukan pusat layanan migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    1. pemberian layanan informasi pasar kerja;
    2. pemberian bimbingan kerja;
    3. verifikasi data Calon Pekerja Migran Indonesia;
    4. pendataan migrasi masyarakat desa sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri;
    5. fasilitasi pemberian layanan dokumen sesuai kebutuhan dengan melibatkan peran pemerintah desa;
    6. pendampingan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah; dan/atau
    7. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
  3. Penumbuhkembangan usaha produkti ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    1. pemberian pembekalan kewirausahaan;
    2. pengembangan inovasi usaha produktif;
    3. penggunaan teknologi tepat guna;
    4. pemberian bantuan sarana usaha;
    5. peningkatan sarana desa melalui padat karya;
    6. inkubasi bisnis;
    7. fasilitasi pendampingan tenaga kerja sukarela;
    8. pemasaran hasil kewirausahaan produktif melalui kerja sama kelembagaan; dan/atau
    9. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
  4. Fasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
    1. pemberian bimbingan dan konseling;
    2. pemberian bimbingan pengelolaan keuangan;
    3. pelaksanaan bimbingan baca, tulis, hitung, kesenian, olah raga, internet sehat, dan kerohanian; dan/atau
    4. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
  5. Fasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
    1. pembentukan dan penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa sebagai penguatan usaha produktif;
    2. bimbingan dan konsultasi melalui pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan; dan
    3. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 8

  1. Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan.
  2. Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan oleh Menteri.
  3. Menteri melalui Direktur Jenderal bertindak selaku penanggung jawab tingkat nasional dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 9

  1. Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertindak selaku penanggung jawab tingkat daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
  2. Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
  3. Kepala Desa bertindak selaku penanggung jawab tingkat desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
  4. Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
  5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pengantar kerja kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai koordinator penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
  6. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan belum memiliki pengantar kerja, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menunjuk pejabat yang membidangi penempatan tenaga kerja.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator.

Pasal 11

Penanggung jawab tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertugas:

  1. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif;
  2. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerja tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif kepada Menteri; dan
  3. menetapkan tim sekretariat untuk pengelolaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 12

Penanggung jawab tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

  1. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif; dan
  2. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerja tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif kepada bupati/walikota.

Pasal 13

Penanggung jawab tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertugas:

  1. melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia dengan penanggung jawab daerah dan Petugas Desmigratif;
  2. memberikan informasi perkembangan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif setiap bulan;
  3. melakukan evaluasi terhadap kinerja Petugas Desmigratif;
  4. mengupayakan kelengkapan fasilitas pelayanan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan surat kesediaan kepala desa; dan
  5. menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 14

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) bertugas:

  1. menyusun rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia;
  2. melakukan pembinaan teknis terkait pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia;
  3. melakukan monitoring dan evaluasi dengan berkunjung ke Desmigratif;
  4. menyusun laporan monitoring dan evaluasi untuk disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan;
  5. melakukan penyebarluasan informasi tata cara bekerja ke luar negeri bersama dengan Petugas Desmigratif;
  6. membantu mengkoordinasi atau menindaklanjuti pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia yang dialami oleh masyarakat Desa Migran;
  7. memberikan saran kepada penanggung jawab tingkat desa dan Petugas Desmigratif terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekera Migran Indonesia; dan
  8. menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 15

Petugas Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

  1. memfasilitasi berjalannya pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  2. menyampaikan informasi dan memberikan tanggapan dengan baik dan benar, serta mudah diterima pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  3. membantu memperoleh/mengumpulkan data terkait kasus sosial yang menimpa keluarga Pekerja Migran Indonesia;
  4. membantu memperoleh/mengumpulkan data terkait program bantuan sosial pemerintah yang diterima keluarga Pekerja Migran Indonesia;
  5. memperluas jejaring dan kerja sama yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  6. melaporkan dan meminta arahan kepada penanggung jawab tingkat desa dan koordinator apabila ada kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas;
  7. menjalankan ketentuan dalam perjanjian kerja dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia; dan
  8. menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

  1. Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik atau sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
  2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 17

Pelaporan atas pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh:

  1. penanggung jawab desa kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  2. penanggung jawab daerah kepada Direktur Jenderal ditembuskan kepada gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi; dan
  3. penanggung jawab nasional kepada Menteri ditembuskan kepada kementerian/lembaga terkait.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dibebankan pada:

  1. anggaran pendapatan belanja negara sesuai dengan kewenangan kementerian/lembaga;
  2. anggaran pendapatan belanja daerah;
  3. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
  4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

  1. Kementerian Ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan menjadi Desmigratif.
  2. Dalam hal jangka waktu pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Kementerian Ketenagakerjaan melalui pemerintah daerah provinsi melalui Dinas Provinsi menyerahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Dinas Kabupaten/Kota sebagai program lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah pusat bertanggungjawab untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Migran Produktif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 241

 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif