Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Oktober 2018 di Jakarta.

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini membahas tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional sebagai salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2OO5 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penJrusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Pertimbangan terbitnya Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah:

  1. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  2. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Landasan Hukum Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945

BAB III
Kekuasaan Pemerintahan Negara

Pasal 4

  1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar;
  2. Presiden melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Isi Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
  2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
  3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
  4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
  5. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
  6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
  7. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
  8. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
  9. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
  10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
  11. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
  12. Peta Rencana SPBE Instansi Fusat adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
  13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
  14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
  15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
  16. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
  17. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
  18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
  19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
  20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
  21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
  22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
  23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
  24. Kearnanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
  25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
  26. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
  27. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
  28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

  1. SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
    1. efektivitas;
    2. keterpaduan;
    3. kesinambungan;
    4. efisiensi;
    5. akuntabilitas;
    6. interoperabilitas;dan
    7. keamanan.
  2. Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
  3. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
  4. Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
  5. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
  6. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
  7. Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
  8. Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

  1. Tata Kelola SPBE;
  2. Manajemen SPBE;
  3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  4. penyelenggara SPBE;
  5. percepatan SPBE; dan
  6. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
  2. Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
  3. Rencana Induk SPBE Nasional; b. Arsitektur SPBE;
  4. Peta Rencana SPBE;
  5. rencana dan anggaran SPBE;
  6. Proses Bisnis;
  7. data dan informasi;
  8. Infrastruktur SPBE;
  9. Aplikasi SPBE;
  10. Keamanan SPBE; dan
  11. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

Pasal 5

  1. Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional.
  2. Rencana Induk SPBE Nasional paling sedikit memuat:
    1. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
    2. arah kebijakan SPBE;
    3. strategi SPBE; dan
    4. peta rencana strategis SPBE.
  3. Rencana Induk SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi.
  4. Penyusunan Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
  5. Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
  6. Rencana Induk SPBE Nasional dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
    1. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Nasional; dan/atau
    2. perubahan kebijakan strategis nasional.
  7. Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Arsitektur SPBE terdiri atas:

  1. Arsitektur SPBE Nasional;
  2. Arsitektur SPBE Instansi Pusat; dan
  3. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Nasional

Pasal 7

  1. Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.
  2. Arsitektur SPBE Nasional memuat:
    1. referensi arsitektur; dan
    2. domain arsitektur.
  3. Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
  4. Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
    1. domain arsitektur Proses Bisnis;
    2. domain arsitektur data dan informasi;
    3. domain arsitektur Infrastruktur SPBE; d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
    4. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 8

  1. Arsitektur SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  2. Arsitektur SPBE Nasional dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

  1. Arsitektur SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
  2. Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  3. Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikoordinasikan oleh:
    1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan arsitektur Layanan SPBE;
    2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk domain arsitektur data dan informasi;
    3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE dan arsitektur Infrastruktur SPBE;
    4. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk domain arsitektur Keamanan SPBE.
  4. Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pen5rusunan Arsitektur SPBE Nasional diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 10

  1. Reviu Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
    1. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE nasional;
    2. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j;
    3. perubahan domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
    4. perubahan Rencana Induk SPBE Nasional; atau
    5. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
  2. Reviu Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 3
Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Instansi Pusat

Pasal 11

  1. Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Instansi Pusat.
  2. Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  3. Arsitektur SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.
  4. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Arsitektur SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  5. Arsitektur SPBE Instansi Fusat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  6. Reviu Arsitektur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
    1. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
    2. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Instansi Pusat;
    3. perubahan pada unsur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
    4. perubahan rencana strategis Instansi Pusat.
  7. Reviu Arsitektur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.

Paragraf 4
Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 12

  1. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  2. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  3. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.
  4. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  5. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  6. Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
    1. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
    2. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
    3. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
    4. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
    5. Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.

Bagian Keempat
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Peta Rencana SPBE terdiri atas:

  1. Peta Rencana SPBE Nasional;
  2. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat; dan
  3. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Paragraf 2
Peta Rencana Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Nasional

Pasal 14

  1. Peta Rencana SPBE Nasional memuat:
    1. Tata Kelola SPBE;
    2. Manajemen SPBE;
    3. Layanan SPBE;
    4. Infrastruktur SPBE;
    5. Aplikasi SPBE;
    6. Keamanan SPBE; dan
    7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  2. Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Nasional.

Pasal 15

  1. Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  2. Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

  1. Peta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
  2. Penyusunan Peta Rencana SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  3. Peta Rencana SPBE Nasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 17

  1. Reviu Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
    1. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
    2. perubahan Rencana Kerja Pemerintah; atau
    3. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE nasional.
  2. Reviu Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 3
Peta Rencana Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Instansi Pusat

Pasal 18

  1. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis Instansi Pusat.
  2. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  3. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.
  4. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dengan Peta Rencana SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  5. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  6. Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
    1. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
    2. perubahan rencana strategis Instansi Pusat;
    3. perubahan Arsitektur SPBE Instansi Pusat; atau
    4. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Instansi Pusat.
  7. Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.

Paragraf 4
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Daerah

Pasal 19

  1. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
  2. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  3. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.
  4. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  5. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  6. Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
    1. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
    2. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
    3. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
    4. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
  7. Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 20

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

Pasal 21

  1. Setiap Instansi Pusat men)rusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat masing-masing.
  2. Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan rencana SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
  3. Untuk keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Instansi Fusat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

  1. Setiap Pemerintah Daerah men5rusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
  2. Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 23

  1. Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
  2. Setiap Instansi Pusat men5rusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat.
  3. Setiap Pemerintah Daerah men5rusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 25

  1. Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  2. Dalam pen5rusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 26

  1. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
  2. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
  3. Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
  4. Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  5. Instansi Pusat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat masing-masing.
  6. Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
  7. Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Paragraf 1
Umum

Pasal 27

  1. Infrastruktur SPBE terdiri atas:
    1. Infrastruktur SPBE Nasional; dan
    2. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas:
    1. Pusat Data nasional;
    2. Jaringan Intra pemerintah; dan
    3. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
  3. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas:
    1. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
    2. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  4. Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
  5. Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.
  6. Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  7. Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
  8. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
  9. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Nasional

Pasal 28

  1. Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  3. Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
  4. Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 29

  1. Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  3. Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  4. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diselenggarakan oleh masing-masing pimpinan Instansi Pusat dan masing-masing kepala daerah.

Paragraf 4
Pusat Data Nasional

Pasal 30

  1. Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
    1. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
    2. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
    3. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
    4. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
  3. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  5. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah memiliki Pusat Data sebelum Pusat Data nasional ditetapkan dan tersedia, Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data nasional.
  6. Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum tersedia, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.

Paragraf 5
Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 31

  1. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
  2. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
  3. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
  4. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.

Paragraf 6
Jaringan Intra pemerintah

Pasal 32

  1. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
  2. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
    1. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
    2. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
    3. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 7
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 33

  1. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
  2. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
    1. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
    2. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
    3. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
    4. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
  4. Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  5. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9) sebelum Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
    1. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
    2. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kesembilan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Paragraf 1
Umum

Pasal 34

  1. Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
  2. Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. Aplikasi Umum; dan
    2. Aplikasi Khusus.
  3. Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 35

  1. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
  2. Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 36

  1. Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  2. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
  3. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  4. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 37

  1. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
  2. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
  3. Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
    1. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
    2. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
    3. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
    4. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 38

  1. Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
  2. Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 39

  1. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
  2. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
  3. Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  4. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesepuluh
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

  1. Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
  2. Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
  3. Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
  4. Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
  5. Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
  6. Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 41

  1. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
  2. Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan f atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
  3. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesebelas
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Paragraf 1
Umum

Pasal 42

  1. Layanan SPBE terdiri atas:
    1. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
    2. layanan publik berbasis elektronik.
  2. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  3. Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  4. Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Instansi Pusat dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  5. Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 43

  1. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
  2. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 44

  1. Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
  2. Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  3. Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
  4. Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Paragraf 4
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 45

  1. Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
  2. Instansi Pusat menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat.
  3. Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
  4. Integrasi Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

  1. Manajeman SPBE meliputi:
    1. manajemen risiko;
    2. manajemen keamanan informasi;
    3. manajemen data;
    4. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
    5. manajemen sumber daya manusia;
    6. manajemen pengetahuan;
    7. manajemen perubahan; dan
    8. manajemen Layanan SPBE.
  2. Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
  4. Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 47

  1. Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
  2. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
  3. Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
  4. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen risiko SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 48

  1. Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
  2. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
  3. Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
  4. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 49

  1. Manajemen data sebagaimana Pasal 46 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
  2. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
  3. Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
  4. Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 50

  1. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
  2. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
  3. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
  4. Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 51

  1. Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
  2. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
  3. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
  4. Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
  5. Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 52

  1. Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
  2. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
  3. Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
  4. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 53

  1. Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
  2. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
  3. Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
  4. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 54

  1. Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
  2. Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
  3. Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
  4. Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
  5. Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
  6. Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
  7. Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen Layanan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

  1. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
    1. audit Infrastruktur SPBE;
    2. audit Aplikasi SPBE; dan
    3. audit Keamanan SPBE.
  2. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
    1. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
    2. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
    3. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
    4. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
  3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 56

  1. Audit Infrastruktur SPBE terdiri atas:
    1. audit Infrastruktur SPBE Nasional; dan
    2. audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Audit Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
  3. Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  4. Audit Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
  5. Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 57

  1. Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
    1. audit Aplikasi Umum; dan
    2. audit Aplikasi Khusus.
  2. Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
  3. Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
  4. Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  5. Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4),lnstansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 58

  1. Audit keamanan SPBE terdiri atas:
    1. audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional;
    2. audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
    3. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
    4. audit keamanan Aplikasi Khusus.
  2. Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
  3. Audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
  4. Audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  5. Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantallan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB V
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 59

  1. Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional.
  2. Tim Koordinasi SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
  3. Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  4. Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri atas:
    a. Ketua :

    menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

    b. Anggota :
    1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
    2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
    3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
    4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
    5. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
    6. kepala lembanga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
  5. Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat melibatkan menteri/kepala lembaga terkait.
  6. Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Pasal 60

  1. Setiap pimpinan Instansi Pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Instansi Pusat.
  2. Setiap pimpinan Instansi Pusat menetapkan koordinator SPBE Instansi Pusat.
  3. Koordinator SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Instansi Pusat.
  4. Koordinator SPBE Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.

Pasal 61

  1. Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
  2. Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
  3. Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
  4. Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh sekretaris daerah.

BAB VI
PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

  1. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum
Paragraf 1
Umum

Pasal 63

  1. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
    1. perencanaan;
    2. penganggaran;
    3. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
    4. akuntabilitas kinerja;
    5. pemantauan dan evaluasi;
    6. kearsipan;
    7. kepegawaian; dan
    8. pengaduan pelayanan publik.
  2. Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
  3. Setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

Paragraf 2
Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja,
dan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 64

  1. Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggarart, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
  4. Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
    1. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
    2. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
    3. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
  5. Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Paragraf 3
Kearsipan

Pasal 65

  1. Untuk elisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  4. Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
    1. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah;
    2. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
    3. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
  5. Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 4
Kepegawaian

Pasal 66

  1. Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  4. Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
    1. bagi pakai data kepegawaian dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
    2. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
    3. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
    4. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara:
      1. Instansi Pusat dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian; dan
      2. Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
  5. Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 5
Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 67

  1. Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  4. Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
    1. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
    2. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
    3. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
  5. Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional

Pasal 68

  1. Untuk mendukung pengoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilakukan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional.
  2. Infrastruktur SPBE Nasional dibangun dan/atau dikembangkan secara terpadu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
  3. Dalam pengoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Infrastruktur SPBE Nasional paling lambat 1 (satu) tahun setelah Infrastruktur SPBE Nasional ditetapkan.
  4. Pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional dapat menggunakan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah tersedia sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 69

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Instansi Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 70

  1. Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala.
  3. Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala.
  4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 71

  1. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
  2. Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE Nasional dan koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Nasional.

Pasal 73

Aplikasi yang telah tersedia di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Presiden 'ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pen5rusunan Arsitektur SPBE Nasional untuk periode tahun 2O2O - 2024 diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk periode tahun 2O2O - 2024.

Pasal 75

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam melakukan proses peralihan dari:

  1. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ke Infrastruktur SPBE Nasional; dan
  2. aplikasi sejenis yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ke Aplikasi Umum.

Pasal 76

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 77

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2018

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2018
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT8 NOMOR 182

Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Oktober 2018 di Jakarta.

Berikut adalah Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang ada dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Format penomoran tidak sama agar memudahkan untuk dibaca saja, bukan berniat untuk mengubah.


RENCANA INDUK
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL


BAB I
PENDAHULUAN


Latar Belakang

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. T\rjuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penJrusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-goueffLment, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Akselerasi pembangunan aparatur negara juga dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang- undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan e-government. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional.

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Kondisi Saat Ini

Kebijakan pengembangan SPBE diinisiasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan tersebut memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan SPBE sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan memberi kontribusi elisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tahun 2015, rata-rata capaian penerapan SPBE pada Instansi Pusat mencapai nilai indeks 2,7 (baik), sedangkan Pemerintah Daerah mencapai nilai indeks 2,5 (kurang). Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional.

Permasalahan pertama adalah belum adanya Tata Kelola SPBE yang terpadu secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kajian Dewan TIK Nasional tahun 2016 terkait belanja TIK yang tidak efisien secara nasional. Total belanja TIK pemerintah untuk perangkat lunak (aplikasi) dan perangkat keras tahun 2014 - 2016 mencapai lebih dari Rp.12.700.000.000.000,- (dua belas triliun tujuh ratus miliar Rupiah). Rata-rata belanja TIK pemerintah sebesar lebih dari Rp.4.23O.000.000.000,- (empat triliun dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) per tahun dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Ditemukan bahwa 65% dari belanja perangkat lunak (aplikasi) termasuk lisensi perangkat lunak digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar instansi pemerintah. Sementara itu, berdasarkan survei infrastruktur Pusat Data (data center) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018 terdapat 2700 Pusat Data di 630 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang berarti rata-rata terdapat 4 Pusat Data pada setiap instansi pemerintah. Secara nasional utilisasi Pusat Data dan perangkat keras hanya mencapai rata-rata 3O% dari kapasitasnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah di dalam pengembangan SPBE sehingga terjadi duplikasi anggaran belanja TIK dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan.

Permasalahan kedua adalah SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal. Penerapan SPBE seharusnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan kinerja pada pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan publik sebagai berikut:

    1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melalui laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2017, mengungkap 5.852 permasalahan. 19% dari total permasalahan menyangkut sistem pengendalian intern (SPI), 33% total permasalahan menyangkut ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 48% total permasalahan menyangkut ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
      Atas 630 laporan keuangan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (K/L/D), 73% (K/L/D) diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada 23% (K/L/D), dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan kepada 4% (K/L/D).
    2. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2017 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah 45% K/L/D memperoleh nilai B ke atas (nilai lebih besar dari 60), sedangkan 55% K/L/D memperoleh nilai di bawah B (nilai kurang dari 60). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja birokrasi di sebagian besar K/L/D perlu ditingkatkan.
    3. Berdasarkan rilis indeks persepsi korupsi oleh Transparency International tahun 2017, Indonesia mendapat nilai 37 dari 100 serta berada pada peringkat ke-96 di antara negara-negara di dunia. Hal ini menunjukkan belum adanya perkembangan atas persepsi korupsi dimana pada tahun 2016 Indonesia mendapat nilai yang sama.
    4. Terkait hasil penilaian kepatuhan K/L/D terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia di tahun 2017 pada 29 K/L dan 129 Pemerintah Daerah sampel, ditemukan bahwa 37,93% K/L berada pada zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, 10,34% masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, dan 51,73% masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah, ditemukan bahwa 43,41% Pemerintah Daerah berada di zona kuning, 41,86% masuk zona merah, dan 14,73% masuk dalam zona hijau.

Untuk mengatasi permasalahan penerapan SPBE pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tantangan pemerintah adalah melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik, baik integrasi internal K/L/D maupun integrasi antar K/L/D secara nasional. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan pada pelayanan publik, diperlukan integrasi secara nasional terkait layanan pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya yang menjadi tantangan bersama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Permasalahan ketiga adalah jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal. Infrastruktur TIK khususnya jaringan telekomunikasi merupakan fondasi konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna. Tingkat efektivitas SPBE sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi.

Berdasarkan data hasil pembangunan infrastruktur TIK dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 450 kabupaten/kota (87%) telah terhubung jaringan tulang punggung serat optik nasional, sedangkan 64 kabupaten/kota (13%) di wilayah tengah dan timur Indonesia belum terhubung. Ditargetkan pada akhir tahun 2019 semua kabupaten/kota di Indonesia akan terhubung jaringan tulang punggung tersebut. Dalam hal pembangunan jaringan pita lebar, teknologi 3G telah menjangkau 457 kabupaten/kota (89%l, sedangkan jaringan pita lebar dengan teknologi 4G telah menjangkau 412 kabupaten/kota (80%). Masih terdapat 57 kabupaten/kota (11%) yang belum terhubung dengan jaringan pita lebar.

Tabel 1. Hasil Penilaian SPBE oleh PBB Tahun 2012 - 2018 untuk Indonesia

No Deskripsi 2012 2014 2016 2018
1 Peringkat 97 106 116 107
2 Indeks Pembangunan SPBE 0,449 0,4487 0,4478 0,5258
3 Indeks Layanan Online 0,4967 0,3622 0,3623 0,5694
4 Indeks Konektivitas Telekomunikasi 0,1897 0,3054 0,3016 0,32222
5 Indeks Kapital Manusia 0,7982 0,6786 0,6796 0,6857

Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia sudah terhubung dengan jaringan telekomunikasi, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur TIK masih menjadi kendala. Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan penilaian penerapan SPBE dengan menghasilkan Indeks Pembangunan SPBE (IP SPBE) yaitu indeks komposit dari Indeks Layanan Online (ILO), Indeks Konektivitas Telekomunikasi (IKT), dan Indeks Kapital Manusia (IKM). Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1, IP SPBE Indonesia tahun 2018 bernilai indeks 0,5258. Rendahnya nilai IP SPBE tersebut merupakan kontribusi yang cukup signifikan dari rendahnya IKT yang bernilai indeks 0,3222. Dilihat dari perkembangan tahun 2012 - 2018, IKT tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Di samping itu, rendahnya penetrasi pengguna internet di Indonesia juga menggambarkan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur TIK khususnya jaringan pita lebar oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei Penetrasi Penggunaan Internet tahun 2017 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi penggunaan internet di Indonesia sebesar 54,68% (143,26 juta pengguna internet dari total 262 juta penduduk Indonesia). Sedangkan sebaran tingkat penetrasi pengguna internet berdasarkan wilayah adalah 57,70% di Jawa, 54,23% di Bali dan Nusa Tenggara, 47,2O% di Sumatera, 72,19% di Kalimantan, 46,70% di Sulawesi, dan 41,98% di Maluku dan Papua. Rendahnya penetrasi pengguna internet di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kualitas dan terbatasnya kapasitas jaringan pita lebar yang tersedia.

Permasalahan keempat adalah keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK. Perkembangan TIK menuntut perluasan dan pendalaman kompetensi teknis yang memadai. Pemerintah telah menerbitkan Daftar Unit Kompetensi Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang TIK tahun 2018 dengan tujuan menyediakan referensi kompetensi TIK yang dibutuhkan oleh pemerintah, industri TIK, perguruan tinggi, asosiasi profesi bidang TIK, dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang TIK. Saat ini terjadi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan fungsional ASN terkait dengan TIK seperti Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Daftar Unit Kompetensi Okupasi TIK. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN pada jabatan fungsional tersebut belum memiliki standar kompetensi teknis TIK yang memadai. Di sisi lain, permintaan SDM TIK di pasar tenaga kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM TIK itu sendiri. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat gaji SDM TIK pada pasar tenaga kerja. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah mengingat rendahnya gaji dan tunjangan pegawai ASN di bidang TIK. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan daya tawar dalam memperoleh SDM TIK yang berkualitas.

Kondisi yang Diinginkan

SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM sebagai berikut:

  1. Hendaknya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mengedepankan penerapan birokrasi yang kaku dan lambat, tetapi harus menghasilkan birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif.
    1. Birokrasi yang integratif mengutamakan kolaborasi strategis antar instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi sumber daya dan membangun kekuatan dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan.
    2. Birokrasi yang dinamis mampu merespon dengan cepat perubahan kondisi lingkungan strategis dengan membangun proses bisnis pemerintahan secara dinamis di dalam maupun antar instansi pemerintah.
    3. Birokrasi yang transparan merupakan suatu keharusan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik. Dengan birokrasi yang transparan pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat untuk pelayanan publik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah.
    4. Birokrasi yang inovatif mampu memberikan ruang gerak untuk mengembangkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan murah sehingga membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan sosial budaya.

    Birokrasi yang berkinerja tinggi pada akhirnya akan mewr.rjudkan satu kesatuan penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu dan menyeluruh. Hal ini akan mempermudah dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang terintegrasi dengan memperhatikan keterkaitan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta target-target sektor dan subsektor pembangunan.

  2. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam turut serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Masyarakat menginginkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah dan tidak disulitkan oleh hubungan birokrasi antar instansi pemerintah. Dengan demikian, Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah harus membangun integrasi, konsolidasi, dan inovasi Layanan SPBE agar mampu memberikan akses layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas bagi masyarakat.
  3. Perkembangan TIK yang sangat pesat memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi, dan layanan TIK. Tren TIK di masa depan dapat diadopsi secara selektif yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung SPBE. Diantara teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE adalah:
    1. Mobile internet merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan SPBE harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
    2. Cloud computing merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
    3. Internet of Things (IoT) merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal Layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.
    4. Big Data Analgtics merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan pen)rusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
    5. Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.
  4. SDM di bidang SPBE yang mencakup pegawai ASN dan masyarakat memegang peranan paling penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Diharapkan pegawai ASN di instansi pemerintah memiliki kepemimpinan dan kompetensi teknis SPBE dan masyarakat memitiki tingkat literasi SPBE yang memadai sehingga layanan SPBE dapat diselenggarakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Kepemimpinan SPBE diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut:
    1. kolaboratif yaitu kepemimpinan yang meninggalkan ego sektoral dan mendorong penggunaan sumber daya secara bersama di dalam instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama; dan
    2. inovatif yaitu kepemimpinan yang mampu mendorong pelaksanaan SPBE berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan manfaat yang bernilai tinggi.

    Kompetensi teknis SPBE diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Budaya SDM dikembangkan untuk mewr:judkan SDM aparatur yang mampu berfikir kreatif, sistemik, berwawasan global, memiliki etos kerja yang tinggi, mampu mengelola perubahan lingkungan strategis, dan memberikan pelayanan proaktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan Terkait

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPBE adalah:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
  14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
  15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia; dan
  16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2O03 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.


BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SPBE


Visi SPBE

Visi SPBE adalah "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi".

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Misi SPBE

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

  1. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
  2. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
  3. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
  4. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

  1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
  2. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
  3. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

  1. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
  2. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
  3. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
  4. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.


BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan SPBE disusun dengan memperhatikan keselarasan pembangunan aparatur negara yang berdasarkan pada dua kebijakan strategis nasional jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. Selain itu, penyusunan arah kebijakan SPBE juga perlu memperhatikan keselarasan dengan kebijakan strategis nasional jangka menengah yang masih berlaku yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019.

Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, arah kebijakan pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Arah kebijakan pembangunan aparatur negara dapat dicapai melalui strategi:

  1. penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan;
  2. peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan; dan
  3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Inovasi penerapan TIK dalam bentuk sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan peluang untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi tersebut dalam rangka menghasilkan sistem pengawasan, sistem administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

Arah Kebijakan dan Strategi Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, arah kebijakan reformasi birokrasi adalah:

  1. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
  2. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi:

  1. Tingkat pelaksanaan: nasional dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/Dl. Tingkat pelaksanaan nasional terkait penyusunan regulasi nasional sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Tingkat pelaksanaan K/L/D terkait implementasi program reformasi nasional di K/L/D.
  2. Pelaksana terdiri atas tim reformasi birokrasi nasional dan tim reformasi birokrasi K/L/D.
  3. Program pada semua aspek manajemen pemerintahan, yaitu pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja.
  4. Metode pelaksanaanr program reformasi birokrasi dilaksanakan secara preemtif, persuasif, preventif, dan tindakan sanksi.

Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O15 - 2019, agenda prioritas yang terkait dengan SPBE adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dan salah satu sub agenda prioritasnya adalah membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sasaran sub agenda prioritas tersebut adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang ditandai dengan salah satunya makin efektifnya penerapan e-government (SPBE) untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Adapun arah kebijakan terkait SPBE pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 adalah:

  1. Penerapan SPBE untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi, melalui:
    1. penguatan kebijakan SPBE yang mengatur kelembagaan SPBE; dan
    2. penguatan sistem dan Infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
  2. Percepatan implementasi SPBE dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan cost effectiue, antara lain melalui:
    1. menetapkan Rencana Induk SPBE sebagai rujukan bagi pengembangan SPBE di seluruh instansi pemerintah;
    2. menerapkan prinsip penggunaan fasilitas bersama untuk pusat data, jaringan komunikasi pemerintah, dan aplikasi umum; dan
    3. memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam pelaksanaan SPBE.
  3. Mendorong penggunaan jaringan pita lebar khususnya di sektor pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain melalui:
    1. memastikan harmonisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK pemerintah yang bersifat lintas sektor, serta lintas pusat dan daerah;
    2. memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik di seluruh instansi pemerintah; dan
    3. memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik.

Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

  1. Tata Kelola SPBE
    1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
      1. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
      2. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah adalah:
        1. melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
        2. membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
        3. melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
    2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
      1. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perLlmusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
      2. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
        1. meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
        2. melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan
        3. melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.
  2. Layanan SPBE
    1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat
      1. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam pen1rusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
      2. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
        1. memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
        2. membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
    2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
      1. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
      2. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
        1. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah; dan
        2. menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.
  3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
    1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
      1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
      2. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:
        • mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
        • terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
        • terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
        • menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
      3. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional.
      4. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
        1. memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
        2. memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
    2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
      1. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
      2. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
    3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas
      1. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pen5rusunan program kegiatan.
      2. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
      3. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
        1. menerapkan manajemen data yang terpadu;
        2. menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
        3. menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.
  4. Sumber Daya Manusia SPBE
    1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
      1. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
      2. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
        1. meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di lnstansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
        2. membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
    2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
      1. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.
      2. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
        1. mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
        2. membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.


BAB IV
PETA RENCANA STRATEGIS

Peta rencana strategis SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE nasional dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan Rencana Strategis

Rencana strategis dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu

  1. Tahap pembangunan fondasi SPBE.
    Tahapan ini dilaksanakan tahun 2Ol8 - 2022 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:
    1. sistem informasi Arsitektur SPBE, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
    2. Tim Koordinasi SPBE Nasional, tim koordinasi Instansi Pusat, dan tim koordinasi Pemerintah Daerah;
    3. kebijakan meso dan mikro yang mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden ini;
    4. evaluasi SPBE Nasional dan evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
    5. survey kebutuhan dan kepuasan pengguna;
    6. portal layanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan portal data nasional;
    7. penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
    8. manajemen Layanan SPBE;
    9. Infrastruktur SPBE;
    10. sistem keamanan informasi; dan
    11. standar kompetensi teknis SPBE.
  2. Tahap pengembangan SPBE
    Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2023 - 2025 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Capaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:
    1. portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;
    2. peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
    3. peningkatan jumtah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
    4. peningkatan kualitas keamanan informasi; dan e. peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Inisiatif Strategis

Inisiatif strategis dideskripsikan pada area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE

  1. Tata Kelola SPBE
    1. Pembangunan Arsitektur SPBE
      1. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.
      2. Jenis Arsitektur SPBE terdiri atas:
        1. Arsitektur SPBE Nasional yang disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan keterpaduan SPBE secara nasional, penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
        2. Arsitektur SPBE Instansi Pusat yang disusun oleh masing-masing Instansi Pusat dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Instansi Pusat; dan
        3. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Pemerintah Daerah.
      3. Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diperlukan pembangunan sistem Arsitektur SPBE yang berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
    2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE
      1. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan diketuai oleh sekretaris di Instansi Pusat dan di Pemerintah Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.
      2. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah masing-masing, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
      3. Kapasitas tim koordinasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.
    3. Penguatan Kebijakan SPBE
      1. Paket penguatan kebijakan SPBE yang terdiri atas kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden ini.
      2. Kebijakan makro SPBE merupakan kebijakan umum berupa undang-undang yang mengatur lebih luas kepentingan masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
      3. Kebijakan meso SPBE merupakan kebijakan yang menjelaskan Peraturan Presiden ini berupa peraturan menteri dan peraturan badan yang berlaku bagi semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain meliputi kebijakan terkait pedoman penyusunan Arsitektur SPBE, pedoman penyusunan Proses Bisnis, pengelolaan data dan informasi, standar keamanan, pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE, standar pengembangan aplikasi, standar dan manajemen Layanan SPBE, manajemen risiko SPBE, manajemen aset TIK, manajemen SDM SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan Audit TIK.
      4. Kebijakan mikro SPBE merupakan kebijakan internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan SPBE.
    4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE
      1. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
      2. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE.
      3. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara nasional dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional.
      4. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri.
      5. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.
  2. Layanan SPBE
    1. Survei Pengguna SPBE
      1. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE.
      2. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan.
      3. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
    2. Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi
      1. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah.
      2. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas:
        1. portal pelayanan publik Pemerintah Pusat yang terdiri atas pelayanan publik semua kementerian dan lembaga; dan
        2. portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut.
      3. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
      4. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di suatu Pemerintah Daerah diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah tersebut.
      5. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
      6. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.
      7. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
    3. Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi
      1. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan.
      2. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
      3. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan.
      4. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal- kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal taeb, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.
      5. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
    4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan
      1. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.
      2. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.
      3. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
      4. pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan
      5. pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
    5. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal taeb, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.
  • Teknologi Informasi dan Komunikasi
    1. Penyediaan Pusat Data Nasional
      1. Pusat Data nasional merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
      2. Penyediaan Pusat Data nasional ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
      3. Penyediaan Pusat Data nasional dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan yang memenuhi standar Pusat Data.
      4. Pusat Data nasional diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.
    2. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah
      1. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah.
      2. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya.
      3. Jenis Jaringan Intra pemerintah terdiri atas:
        1. jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar Instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi;
        2. Jaringan Intra Instansi Pusat menghubungkan jaringan di dalam Instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah;
        3. Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut; dan
        4. Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota.
        5. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan.
    3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
      1. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi.
      2. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE.
      3. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT.
      4. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
    4. Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE di Seluruh Wilayah Indonesia
      1. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE.
      2. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta.
      3. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya banduidth yang memadai.
      4. Pemerintah menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah kabupaten/kota yang belum terjangkau.
    5. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai
      1. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi.
      2. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia.
      3. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi /of teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data.
      4. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
        1. kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
        2. pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.
    6. Pembangunan Portal Data Nasional
      1. Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
      2. Portal data nasional ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.
      3. Pembangunan portal data nasional mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.
    7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional
      1. Pembangunan sistem keamanan informasi nasional ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
      2. Pembangunan sistem keamanan informasi nasional mencakup:
        1. penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
        2. penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
        3. pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.
    8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat
      1. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia.
      2. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks.
      3. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi big data analgtics untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks.
      4. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.
  • Sumber Daya Manusia SPBE
    1. Promosi literasi SPBE
      1. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat.
      2. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal.
      3. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.
    2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
      1. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN.
      2. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
        1. pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
        2. pengembangan standar kompetensi teknis SPBE;
        3. pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
        4. pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
        5. pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
    3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah
      1. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
      2. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
        1. penyampaian ide/gagasan SPBE;
        2. pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
        3. peningkatan kompetensi teknis;
        4. perbaikan kualitas Layanan SPBE;
        5. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
      3. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

Rencana Strategis

Rencana strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE yang selanjutnya perlu diuraikan lebih rinci ke dalam Peta Rencana SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman untuk pen1rusunan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Rencana strategis diuraikan menurut area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Strategis SPBE

No Inisiatif
Strategis
Keluaran Target Waktu Penanggung
Jawab
A. Tata Kelola SPBE
1 Pembangunan Arsitektur SPBE

Sistem Informasi Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Nasional

Arsitektur SPBE Instansi Pusat

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

2018 - 2021

2018 - 2020

2020 - 2021

2020 - 2021

MenPANRB

MenPANRB

Menteri/Kepala Lembaga

Kepala Daerah

2 Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Tim Koordinasi SPBE Nasional

Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah

2018 - 2019

2018 - 2019

2018 - 2019

MenPANRB

K / L

Kepala Daerah

3 Penguatan Kebijakan SPBE

Kebijakan Makro

Kebijakan Meso

 

Kebijakan Mikro

2020 - 2024

2018 - 2019

 

2019 - 2015

MENPANRB

Tim Koor. SPBE Nasional

Pimpinan K/L/D

B. Layanan SPBE
5 Survey Pengguna SPBE Survey Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna 2019 - 2025 Pimpinan K/L/D
6 Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Pusat

Portal Pelayanan Publik Pemerintah Pusat

Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

2019 - 2025

2019 - 2025

2019 - 2025

2019 - 2025

MenPANRB

Menkominfo

Mendagri

Menkominfo

7
Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi

Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi

Integrasi Kepegawaian

Integrasi Kearsipan

Integrasi Pengaduan Publik 

PortalPelayanan Administrasi Pemerintahan

 

2018 - 2020

2018 - 2020

2018 - 2020

2018 - 2020

2018 - 2021

MenBPN /Bappenas

MenPANRB

MenPANRB

MenPANRB

Menkominfo

8 Penyelenggaraan Manajemen Layanan Manajemen Layanan SPBE

Portal Pusat Layanan

2019 - 2021

2018 - 2020

Menkominfo

Menkominfo

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi
9 Penyediaan Pusat Data Nasional Pusat Data Nasional 2018 - 2022 Menkominfo
10 Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Instansi Pusat

Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi

Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

2018 - 2022

2018 - 2022

2018 - 2022

2018 - 2022

Menkominfo

Pimpinan K/L/D

Gubernur

Bupati / Walikota

11 Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 2018 - 2022 Menkominfo
12 Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE di Seluruh Wilayah Indonesia Jaringan Pita Lebar Yang Berkualitas 2018 - 2025 Menkominfo
13 Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai Cloud Service

Integrasi Kanal Layanan

Repositori Aplikasi Umum

KajianTeknologi Cloud Service

2018 - 2025

2018 - 2025

2018 - 2025

2018 - 2025

Menkominfo

Menkominfo

Menkominfo

Menkominfo

14 Pembangunan Portal Data Nasional Dukungan TIK Portal Data Nasional

Integrasi Data dan Pengelolaan PortalData Nasional

2019 - 2025

2019 - 2025

Menkominfo

Menkominfo

15 Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional Manajeman Keamnaan Informasi

Teknologi Keamanan Informasi

Budaya Keamanan Informasi

2018 - 2025

2018 - 2025

2018 - 2025

Kepala BSSN

Kepala BSSN

Kepala BSSN

16 Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan Untuk Pengambilan Keputusa yang Cepat dan Akurat Kajian Teknologi Kecerdasan Buatan

Penerapan Big Data Pemerintah

Penerapan Kecerdasan Buatan

2019 - 2025

2019 - 2025

2019 - 2025

Kepala BPPT

Menkominfo

Menkominfo

D. Sumber Daya Manusia SPBE
17 Promosi Literasi SPBE Pelatihan dan Sosialisasi 2018 - 2025 Tim Koordinasi SPBE Nasional
19 Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE Standar Kompetensi Teknis SPBE

Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE

Pola Remunerasi Bidang SPBE

Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi

2018 - 2022

2018 - 2025

2018 - 2025

2018 - 2025

MenPANRB

MenPANRB

MenPANRB

Pimpinan K/L/D

19 Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah Forum Kolaborasi SPBE 2019 - 2020 MEnPANRB


BAB V
PENUTUP

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan mengacu pada arah kebijakan RPJP Nasional 2005 - 2025, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, dan RPJM Nasional 2014 - 2019. Pencapaian visi SPBE yang terpadu dan menyeluruh memiliki peran yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Sinergi yang kuat antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi prasyarat untuk mencapai SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis SPBE dijabarkan ke dalam 4 (empat) area, yaitu:

  1. Tata Kelola SPBE
    Tata Kelola SPBE diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat nasional, di Instansi Pusat, dan di Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.
  2. Layanan SPBE
    Layanan SPBE diarahkan untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi Layanan SPBE, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.
  3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Penyelenggaraan TIK diarahkan untuk pengintegrasian TIK dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. TIK yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan Pusat Data dan jaringan pita lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.
  4. Sumber Daya Manusia SPBE
    SDM SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta peningkatan kapasitas SDM SPBE. Pengembangan SDM SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional PNS, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Sumber Daya Manusia SPBE SDM SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta peningkatan kapasitas SDM SPBE. Pengembangan SDM SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional PNS, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Rencana Induk SPBE Nasional yang disusun telah mencakup visi, misi, tujuan, sasaran melalui arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan SPBE sampai tahun 2025. Rencana Induk SPBE Nasional akan diperbarui setelah ditetapkannya RPJP Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi untuk periode berikutnya.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik