Keputusan Presiden

Keputusan Presiden
Presiden Jokowi
jogloabang Sen, 07/22/2019 - 18:51

Keputusan Presiden Republik Indonesia, biasanya disingkat Keppres.

Keputusan Presiden

Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
suryaden Min, 04/04/2021 - 00:19

Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Maret 2021 menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden Republik Indonesia) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Progam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini pada pokoknya bertujuan untuk para pejabat terkait dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Ketenagakerjaan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Luar Negeri; Menteri Agama; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Keuangan; Menteri Perindustrian; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Perhubungan; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Menteri Sosial; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Jaksa Agung; Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Para Gubernur; Para Bupati/Wali Kota; dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga memberikan arahan dalam pendanaan untukoptimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak diterbitkan yaitu pada tanggal 25 Maret 2021. Berikut isi Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, agar masyarakat bisa memahami dan mendukungnya. (bukan format asli)

Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

  1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

  3. Menteri Ketenagakerjaan;

  4. Menteri Dalam Negeri;

  5. Menteri Luar Negeri;

  6. Menteri Agama;

  7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

  8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

  9. Menteri Keuangan;

  10. Menteri Perindustrian;

  11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

  12. Menteri Perhubungan;

  13. Menteri Pertanian;

  14. Menteri Kelautan dan Perikanan;

  15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

  16. Menteri Komunikasi dan Informatika;

  17. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

  18. Menteri Sosial;

  19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

  20. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

  21. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

  22. Jaksa Agung;

  23. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

  24. Para Gubernur;

  25. Para Bupati/Wali Kota; dan

  26. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Untuk:

PERTAMA:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEDUA:

Khusus kepada:

  1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk:

    1. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Presiden ini; dan

    2. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:

    1. melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

    2. melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Menteri Ketenagakerjaan untuk:

    1. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaanregulasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

    2. meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

    3. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang ketenagakerjaan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

    4. melakukan diseminasi dan pelayanan pendaftaran serta pembayaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri; dan

    5. mendorong peserta pelatihan program vokasi menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Menteri Dalam Negeri untuk:

    1. melakukan sinkronisasi regulasi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik di daerah dalam rangka memastikan setiap orang terdaftar menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

    2. mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara di wilayahnya menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

    3. menyediakan akses data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

    4. mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

    5. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Menteri Luar Negeri untuk:

    1. melakukan diseminasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional di Indonesia;

    2. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri; dan

    3. mendorong seluruh pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara di kedutaan dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Menteri Agama untuk mengambil langkah-langkah agar pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk:

    1. mengambil langkah-langkah agar profesi notaris dan advokat menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

    2. menyediakan data badan usaha untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengambil langkah-langkah agar pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukunglainnya pada satuan pendidikan baik formal maupun non formal menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Menteri Keuangan untuk menyinergikan pemanfaatan data perpajakan dengan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  1. Menteri Perindustrian untuk:

    1. menyinergikan data perindustrian dengan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan sektor industri pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

    2. mendorong pemberi kerja yang beroperasi di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus untuk mendaftarkan pekerjanya dan menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

    3. melakukan pengawasan kepada pemberi kerja yang beroperasi di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus agar memberikan data serta informasi yang lengkap dan benarterkait pekerjanya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

    1. meningkatkan kepatuhan pelaksana proyek dan para pekerja agar menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun swasta; dan

    2. mendorong pekerja pada proyek perumahan dan kawasan permukiman(properti/real estate) menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Menteri Perhubungan untuk mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja pada sektor perhubungan darat, laut, dan udara, termasuk transportasi dalam jaringan (online) menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Menteri Pertanian untuk:

    1. mendorong tenaga penyuluh dan pendamping program pertanian menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

    2. mendorong petani menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kelompok tani dan penyuluhan pertanian.

  1. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja pada sektor kelautan dan perikanan menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk:

    1. mendorong Direksi Badan Usaha Milik Negara agar mendaftarkan seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan pegawai menjadipeserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

    2. meningkatkan kepatuhan Direksi Badan Usaha Milik Negara agar mematuhi ketentuan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, termasuk mengenai pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan pegawai; dan

    3. memastikan Direksi Badan Usaha Milik Negara untuk menerapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada anak perusahaannya.

  1. Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:

    1. melakukan kampanye dan sosialisasi (public education) untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi peserta aktif dalam Program JaminanSosial Ketenagakerjaan; dan

    2. memfasilitasi jaringan komunikasi data pada sistem teknologi informasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk:

    1. melakukan sosialisasi kepada para pelaku Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membangun kesadaran menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

    2. menyediakan data koperasi serta badan usaha skala kecil dan menengah untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Menteri Sosial untuk mendorong pekerja sosial dan tenaga pendamping menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengambil langkah-langkah agar pendamping desa menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menyempurnakan sistem online single submission guna memastikan kelancaran pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam proses permohonan perizinan berusaha.

  1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyiapkan kebijakan terkait perlindungan pekerja di bidang kebencanaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Jaksa Agung untuk melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk:

    1. meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga atau pihak lain dalam rangka kampanye dan sosialisasi (public education) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

    2. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan, kepatuhan, dan kemudahan pembayaran iuran pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  1. Para Gubernur untuk:

    1. menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;

    2. mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

    3. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

    4. mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi, dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

    5. melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

  1. Para Bupati/Wali Kota untuk:

    1. menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;

    2. mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

    3. mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi, dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

    4. melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

  1. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan kajian dan sinkronisasi regulasi Sistem JaminanSosial Nasional terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KETIGA:

Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumberlain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Demikianlah isi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Progam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Maret 2021.

Instruksi Presiden Bisnis Industri Berlaku

Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19

Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
suryaden Sel, 03/24/2020 - 00:13

Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Instruksi Presiden ini untuk melawan semakin meluasnya penyebaran pageblug Corona Virus Disease 2019 yang kita kenal saat ini dengan istilah COVID-19.

Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 dan mulai berlaku pada hari itu juga.

Paragraf pertama dalam Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) isinya adalah:

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organizations (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019), dan menginstruksikan:

Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dialamatkan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur di Seluruh Indonesia, dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Untuk:

KESATU : Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona VIrus Disease 2019 (COVID-19) (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengaju pada protokol penanganan Corona Virus Diesease 2019 (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
KEDUA : Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannnya.
KETIGA : Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
KEEMPAT : Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
KELIMA : Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
KEENAM :

Khusus kepada:

  1. Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel.
  2. Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkahlebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
  3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  4. Menteri Kesehatan untuk mempercepat pemberian registrasi alat kesehatandan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang belum memiliki nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 ini akan membuat alokasi yang dulunya tidak ada menjadi ada khusus untuk Penanganan Virus Corona di Indonesia. Merupakan hal berat namun wajib dikerjakan untuk kebaikan bangsa dan negara, utamanya adalah kesehatan rakyat Indonesia. Selain hal berat, namun juga celah penyalahgunaan anggaran penanggulangan bencana ini wajib kita awasi dan sejauhmana keterbukaan dan transparansi penggunaan anggaran oleh para penyelenggara negara.

Demikianlah isi Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Mari kita pahami dan amati pelaksanaannya.

Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19

Instruksi Presiden Kultur

Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
jogloabang Kam, 08/06/2020 - 04:35

Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 pada tanggal 4 Agustus 2020. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Instruksi Presiden ini diperuntukkan bagi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan diseluruh Wilayah Indonesia.

Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia ini ditujukan kepada:

  1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;

  2. Sekretaris Kabinet;

  3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

  6. Para Gubernur; dan

  7. Para Bupati/Wali kota.

Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)

Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) menginstruksikan kepada para pemimpin diatas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk:

  1. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

  2. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk:

  1. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan daiam pencegahan dan pengendalianCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada pemerintah daerah dan masyarakat;

  2. memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota;

  3. memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota;

  4. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan daiam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan

  5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) menginstruksikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)/untuk:

  1. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalarn pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)/di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan

  2. melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Ketua Komite Kebijakan pada Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) menginstruksikan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk:

  1. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;

  2. bersama Kepala Kepolisian Negara Republik indorresia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; dan

  3. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) menginstruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

  1. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;

  2. bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat;

  3. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

  4. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Kepada para pemimpin Daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota menurut Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) untuk melakukan meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya;

Gubernur, Bupati dan Walikota menurut Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) untuk diinstruksikan oleh Presiden untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat ketentuan antara lain:

  1. Kewajiban mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

    1. perlindungan kesehatan individu yang meliputi:

      1. menggunakan aiat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

      2. membersihkan tangan secara teratur;

      3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan

      4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

    2. perlindungan kesehatan masyarakat, antara lain meliputi:

      1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

      2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);

      3. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;

      4. upaya pengaturan jaga jarak;

      5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

      6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

      7. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

  1. Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

  1. Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), meliputi:

    1. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;

    2. sekolah/institusi pendidikan lainnya;

    3. tempat ibadah;

    4. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;

    5. transportasi umum;

    6. kendaraan pribadi;

    7. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;

    8. apotek dan toko obat;

    9. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;

    10. pedagang kaki lima/lapak jajanan;

    11. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;

    12. tempat pariwisata;

    13. fasilitas pelayanan kesehatan;

    14. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan

    15. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

  1. memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

  1. sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) berupa:

    1. teguran lisan atau teguran tertulis;

    2. kerja sosial;

    3. denda administratif; atau

    4. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

  1. memuat ketentuan terkait penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

  1. memuat ketentuan terkait sosialisasi berupa sarana informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi masyarakat.

  1. melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Lebih lengkapnya isi mengenai Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) adalah sebagai berikut, bukan format asli:

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
  1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;

  2. Sekretaris Kabinet;

  3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

  6. Para Gubernur; dan

  7. Para Bupati/Wali kota.

 

Untuk :  
PERTAMA :

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

KEDUA :

Khusus Kepada:

  1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk:

    1. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
    2. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  1. Menteri Dalam Negeri untuk:

    1. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan daiam pencegahan dan pengendalianCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada pemerintah daerah dan masyarakat;
    2. memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota;
    3. memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota;
    4. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan daiam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan
    5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)/untuk:

    1. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalarn pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)/di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan
    2. melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Ketua Komite Kebijakan pada Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  1. Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk:

    1. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;
    2. bersama Kepala Kepolisian Negara Republik indorresia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; dan
    3. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

    1. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;
    2. bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat;
    3. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
    4. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
  1. Para Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk:

    1. meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya;
    2. menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat ketentuan antara lain:
      1. kewajiban mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
        1. perlindungan kesehatan individu yang meliputi:
          1. menggunakan aiat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rurnah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
          2. membersihkan tangan secara teratur;
          3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan
          4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
        2. perlindungan kesehatan masyarakat, antara lain meliputi:
          1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
          2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
          3. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
          4. upaya pengaturan jaga jarak;
          5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
          6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
          7. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
      2. kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat darr fasilitas umum.
      3. tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), meliputi:
        1. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
        2. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
        3. tempat ibadah;
        4. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
        5. transportasi umum;
        6. kendaraan pribadi;
        7. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
        8. apotek dan toko obat;
        9. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
        10. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
        11. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
        12. tempat pariwisata;
        13. fasilitas pelayanan kesehatan;
        14. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
        15. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      4. perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
      5. memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
      6. sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) berupa:
        1. teguran lisan atau teguran tertulis;
        2. kerja sosial;
        3. denda administratif; atau
        4. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
      7. memuat ketentuan terkait penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
      8. memuat ketentuan terkait sosialisasi berupa sarana informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi masyarakat.
      9. melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
    3. Dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah.
    4. Dalam pelaksanaar, penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
KETIGA :

Segala biaya yang diperiukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)

Instruksi Presiden Polhukam Berlaku

Inpres Keppres Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021

Inpres Keppres Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021
Inpres dan Keppres Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021
jogloabang Min, 09/20/2020 - 13:12

Sepertinya Bulan September adalah Bulan Olahraga. Mungkin karena kabar gembira bahwa FIFA U-20 World Cup tahun 2021 akan diselenggarakan di Indonesia. Kabar gembira ini di garisbawahi dengan diterbitkannya Inpres 8 tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 dan Keppres 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 September 2020, di Jakarta.

Inpres 8 tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 dan Keppres 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 adalah bukti keseriusan Pemerintah untuk menjadi Penyelenggara dan Tuan Rumah FIFA U-20 World Cup 2021. Panitia Penyelenggara akan berkedudukan di Ibu Kota Indonesia, sekarang di Jakarta.

Inpres 8 tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 dan Keppres 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 menetapkan venue-venue yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 diantaranya adalah di Palembang, Sumatera Selatan; DKI Jakarta; Surakarta, Jawa Tengah; Bandung, Jawa Barat; Bangkalan, Jawa Timur; dan Bali.

Inpres 8 tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 dan Keppres 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 membentuk INAFOC atau Indonesia FIFA U-20 World Cup Organizing Committee atau dalam Bahasa Indonesia adalah Panitia Nasional Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola FIFA U-20 Tahun 2021.

Berikut dibawah ini menginformasikan isi Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 dan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021.

Inpres 8 tahun 2020
tentang
Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021

Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 memberikan instruksi kepada:

  1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Menteri Sekretaris Negara;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Luar Negeri;
  5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. Menteri Keuangan;
  7. Menteri Kesehatan;
  8. Menteri Ketenagakerjaan;
  9. Menteri Perdagangan;
  10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  11. Menteri Perhubungan;
  12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  14. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  15. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  16. Menteri Pemuda dan Olahraga;
  17. Sekretaris Kabinet;
  18. Jaksa Agung;
  19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  21. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  22. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  23. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
  24. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
  25. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
  26. Gubernur Provinsi Bali;
  27. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
  28. Walikota Palembang;
  29. Walikota Bandung;
  30. Walikota Surakarta;
  31. Walikota Denpasar;
  32. Walikota Surabaya;
  33. Bupati Gianyar;
  34. Bupati Bandung;
  35. Bupati Badung; dan
  36. Bupati Bangkalan.

Kepada para pejabat di atas Presiden memberikan instruksinya, yaitu:

Pertama, Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

Kedua, Instruksi Khusus kepada:

  1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

    1. mengoordinasikan perencanaan, persiapan, dan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 sesuai rencana induk yang telah ditetapkan; dan

    2. melaporkan capaian persiapan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 kepada Presiden secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

  1. Menteri Sekretaris Negara:

    memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Lapangan A GBK, Lapangan B GBK, Lapangan G GBK, dan Stadion Madya GBK pada saat penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  1. Menteri Dalam Negeri;

    1. memfasilitasi dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021;

    2. memfasilitasi sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan dalam rangka penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; dan

    3. memfasilitasi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  1. Menteri Keuangan:

    1. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga terkait dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara;

    2. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang diperlukan oleh kementerian/lembaga terkait dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    3. memberikan fasilitasi kepabeanan dan perpajakan yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Menteri Pemuda dan Olahraga:

    1. merencanakan, menyiapkan, menyusun, dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 bersama dengan pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara, kementerian/lembaga/daerah/instansi terkait serta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia;

    2. memastikan persiapan dan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 berjalan dengan baik sesuai dengan rencana induk yang telah ditetapkan; dan

    3. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan persiapan dan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

    mengoordinasikan perencanaan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah.

  1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

    1. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi Stadion Manahan di Kota Surakarta dan Stadion Kapten I Wayan Dipta di Kabupaten Gianyar;

    2. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi lapangan latihan, yakni:

      1. klaster Palembang meliputi: Stadion Atletik Jakabaring 1 di Kota Palembang, Lapangan Panahan Jakabaring di Kota Palembang, dan Lapangan Baseball Jakabaring di Kota Palembang;

      2. klaster Bandung meliputi: Stadion Sidolig di Kota Bandung, Lapangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor di Kabupaten Sumedang, dan Lapangan Jati Padjajaran Universitas Padjadjaran Jatinangor di Kabupaten Sumedang;

      3. klaster Surakarta meliputi: Stadion Sriwedari di Kota Surakarta, Lapangan Kota Barat di Kota Surakarta, Lapangan Banyuanyar di Kota Surakarta, dan Lapangan Sriwaru di Kota Surakarta;

      4. klaster Bali meliputi: Stadion I Gusti Ngurah Rai di Kota Denpasar, Stadion Gelora Trisakti di Kabupaten Badung, Stadion Kompyang Sujana di Kota Denpasar, dan Stadion Gelora Samudra di Kabupaten Badung; dan

      5. klaster Surabaya meliputi: Stadion Gelora Bangkalan di Kabupaten Bangkalan.

    3. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraar, FIFA U-20 World Cup Tahun 2021;

    4. melaksanakan upaya percepatan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka renovasi prasarana dan sarana untuk penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021;

    5. menyerahkan hasil renovasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan

    6. melakukan koordinasi dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia dalam rangka penetapan standar prasarana dan sarana (venue utama dan lapangan latihan) dalam rangka penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  1. Menteri Perhubungan:

    memfasilitasi prasarana dan sarana transportasi darat dan udara yang diperlukan dalam persiapan dan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  1. Menteri Kesehatan:

    mendukung, memfasilitasi dan mengoordinasikan:

    1. pengawasan teknis medis penyelenggaraan pelayanan kesehatan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021;

    2. penyediaan pelayanan medis;

    3. pelayanan medis di venue;

    4. penyediaan fasilitas rumah sakit;

    5. penyediaan fasilitas anti-doping bekerja sama dengan Lembaga Anti Doping Indonesia;

    6. penyediaan fasilitas pemeriksaan keamanan makanan dan minuman atlet (food security); dan

    7. pengawasan penerapan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru dalam penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  1. Menteri Luar Negeri:

    meningkatkan kerja sama dengan negara peserta FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri maupun dengan perwakilan negara peserta yang ada di Indonesia berupa promosi dan informasi.

  1. Menteri Ketenagakerjaan:

    memberikan fasilitasi teknis ketenagakerjaan yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  1. Menteri Perdagangan:

    memfasilitasi dan mempermudah kegiatan impor dan ekspor, untuk:

    1. peralatan pertandingan dan seluruh barang yang diperlukan untuk penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; dan

    2. peralatan kontingen FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lKepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

    1. menyediakan fasilitas dukungan promosi di dalam negeri dan luar negeri serta kegiatan ekonomi kreatif dalam rangka penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; dan

    2. mendukung persiapan pembukaan dan penutupan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  1. Menteri Komunikasi dan Informatika:

    memfasilitasi perizinan untuk broadcast, menyediakan media center, jaringan internet, solusi teknologi informasi (informatian technology solution), dan publikasi kegiatan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 di dalam negeri.

  1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

    1. memberikan fasilitasi keimigrasian yang diperlukan terhadap olahragawan, delegasi, dan personil terkait dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; dan

    2. memberikan fasilitasi pelindungan hak kekayaan intelektual penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  1. Menteri Badan Usaha Milik Negara:

    memfasilitasi:

    1. promosi FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 melalui badan usaha milik negara;

    2. penyediaan fasilitas penyambutan (hospitality) pada bandara atau pelabuhan yang dikelola badan usaha milik negara; dan

    3. dukungan sponsorship badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Panglima Tentara Nasional Indonesia:

    1. melaksanakan pengamanan melekat kepada kepala negara dan tamu negara selama di Indonesia berkaitan dengan penyelenggaraan FIFA U-20 World CupTahun 2021; dan

    2. memberikan dukungan dan bantuan keamanan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

    melaksanakan pengamanan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:

    melaksanakan kegiatan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara pada FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 mulai dari persiapan, penyelenggaraan dan pertanggungiawaban.

  1. Jaksa Agung:

    melaksanakan pendampingan terhadap penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungiawaban.

  1. Gubernur Provinsi Jawa Barat bersama Bupati Bandung dan Walikota Bandung:

    1. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi Stadion si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung;

    2. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; dan

    3. memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah bersama Walikota Surakarta:

    1. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraaan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; dan

    2. memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Gubernur Provinsi Jawa Timur bersama Walikota Surabaya dan Bupati Bangkalan:

    1. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi Stadion Gelora Bung Tomo di Kota Surabaya;

    2. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pembangunan baru dan/atau renovasi 2 (dua) lapangan latihan di Kawasan Gelora Bung Tomo di Kota Surabaya dan Stadion Gelora 10 November di Kota Surabaya sebagai lapangan latihan pendamping;

    3. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan dibangun baru dan/atau direnovasi untuk penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; dan

    4. memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan bersama Walikota Palembang:

    1. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi Stadion Gelora Sriwijaya di Kota Palembang;

    2. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi Stadion Madya Bumi Sriwijaya di Kota Palembang sebagai lapangan latihan pendamping;

    3. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; dan

    4. memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Gubernur Provinsi Bali bersama Bupati Gianyar, Walikota Denpasar, dan Bupati Badung:

    1. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; dan

    2. memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden yang ketiga adalah : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Demikianlah isi Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021. Pada hari yang sama Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021, yang isinya seperti di bawah ini:

Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021.

Latar Belakang

Pertimbangan Keppres 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 adalah:

  1. bahwa berdasarkan FIFA Council Meeting di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok, tanggal 24 Oktober 2019, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia Sepakbola FIFA U-20 (FIFA U-20 World Cup) Tahun 2021;

  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021;

  3. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Keppres 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021, adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,,

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

Isi Keppres 19 tahun 2020

Berikut adalah isi Keppres 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021, bukan format asli:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN FIFA U-20 WORLD CUP TAHUN 2021

Pasal 1

  1. Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola FIFA U-20 Tahun 2021 (Indonesia FIFA U-20 World Cup Organizing Committee) yang selanjutnya disebut Panitia Nasional INAFOC.

  2. Panitia Nasional INAFOC berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

  1. Panitia Nasional INAFOC mempunyai tugas menyiapkan dan menyelenggarakan FIFA U-20 World Cup Indonesia Tahun 2021 yang akan dilaksanakan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali.

  2. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional INAFOC bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional INAFOC dapat melibatkan, bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

  1. Panitia Nasional INAFOC terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.

  2. Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

    1. Panitia Pelaksana INAFOC;

    2. Panitia Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana; dan

    3. Panitia Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia.

Pasal 5

  1. Susunan Panitia Nasional INAFOC adalah sebagai berikut:

    1. Panitia Pengarah :

      1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

      2. Anggota :

        1. Menteri Sekretaris Negara;

        2. Sekretaris Kabinet;

        3. Menteri Keuangan;

        4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

        5. Menteri Dalam Negeri;

        6. Menteri Luar Negeri;

        7. Menteri Komunikasi dan Informatika;

        8. Menteri Ketenagakerjaan;

        9. Menteri Kesehatan;

        10. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

        11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

        12. Menteri Perindustrian;

        13. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

        14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

        15. Jaksa Agung;

        16. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

        17. Kepala Staf Kepresidenan; dan

        18. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    2. Panitia Pelaksana:

      1. Panitia Pelaksana INAFOC

        Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga.

      2. Panitia Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana

        Ketua : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

      3. Panitia Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia

        Ketua : Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepanitiaan, tugas, dan tata kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh masing-masing Ketua Panitia Pelaksana.

Pasal 6

Panitia Pengarah mempunyai tugas dan kewenangan:

  1. memberikan arahan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; dan

  2. memberikan supervisi proses pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 7

  1. Panitia Pelaksana INAFOC mempunyai tugas:

    1. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Federation Internationale de Football Association (FIFA);

    2. menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021;

    3. menerima dan menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    4. menerima dan menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari non-anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan government guarantee dan hosting agreement.

  1. Panitia Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

    1. melakukan renovasi prasarana dan sarana uenue pertandingan dan lapangan latihan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh FIFA.

    2. menyerahkan pengelolaan hasil renovasi prasarana dan sarana venue pertandingan dan lapangan latihan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 kepada Panitia Pelaksana INAFOC untuk penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  1. Panitia Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia mempunyai tugas:

    1. mempersiapkan tim nasional sepakbola Indonesia untuk mencapai prestasi pada FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; dan

    2. menetapkan struktur organisasi tim nasional sepakbola yang dipersiapkan untuk mengikuti penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

Pasal 8

  1. Ketua Panitia Pelaksana INAFOC, Ketua Panitia Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana, dan Ketua Panitia Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia melaporkan tugas dan kewajiban masing-masing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Ketua Panitia Pengarah.

  2. Ketua Panitia Pelaksana INAFOC, Ketua Panitia Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana, dan Ketua Panitia Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Pengarah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

Pasal 9

  1. Ketua Panitia Pengarah melaporkan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Presiden.

  2. Ketua Panitia Pengarah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Presiden paling lambat 4 (empat) bulan setelah penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

Pasal 10

  1. Kementerian/lembaga/daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan dukungan fasilitasi, staf, teknis, dan administrasi melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

  2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. prasarana dan sarana;
    2. fiskal;
    3. keimigrasian;
    4. perizinan;
    5. keselamatan dan keamanan;
    6. ketenagakerjaan;
    7. teknologi informasi dan komunikasi;
    8. penukaran mata uang asing (foreign currency exchange);
    9. pelindungan hak kekayaan intelektual; dan
    10. fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk suksesnya penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

Pasal 11

  1. Kepala Daerah tuan rumah pelaksana penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 menetapkan kepanitiaan daerah sesuai dengan rencana induk Panitia Pelaksana INAFOC.

  2. Pembiayaan yang diperlukan untuk kepanitiaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana INAFOC, Ketua Panitia Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana, dan Ketua Panitia Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Panitia Nasional INAFOC melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan 31 Desember 2021.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikianlah isi Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 September 2020 di Jakarta.

Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021
dan
Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021

Instruksi Keputusan Presiden Kultur

Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19

Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
suryaden Rab, 04/01/2020 - 07:18

Kondisi Darurat Kesehatan Masyarakat karena COVID-19 ditetapkan dengan Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini karena COVID-19 menyebabkan hal yang bersifat Luar Biasa.

Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyebutkan bahwa jumlah kasus kematian karena Coronavirus sudah meningkat dan meluas antar wilayah dan antar negara serta memiliki dampak pada kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020. Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keppres 11 tahun 2020
tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Latar Belakang

Pertimbangan penetapan Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

  1. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomu, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dasar Hukum

Dasar hukum Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Isi Keppres tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Berikut adalah isi Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bukan format asli:

KEPUTUSAN PRESIDEN
TENTANG
PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KESATU : Menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
KEDUA : Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Demikian isi Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Stay Safe, Stay Health.

Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Berlaku

Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional

Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional
Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional
suryaden Sel, 04/14/2020 - 06:46

Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 ditetapkan Presiden Joko Widodo menjadi Bencana Nasional dengan Keputusan Presiden. Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 13 April 2020. Setelah beberapa waktu yang lalu menetapkan Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Sebagaimana kita ketahui pada saat ini perkembangan Infeksi Virus Corona yang telah menjadi Pandemi Coronavirus telah menjangkiti lebih dari 1,5 juta orang di dunia. Karantina dan isolasi diri di rumah dilakukan di seluruh dunia, bahkan dengan isolasi atau karantina wilayah. Bisnis dan ekonomi hancur berantakan, atau mandeg.

Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional

Latar Belakang

Pertimbangan penetapan Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional adalah:

  1. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
  2. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Isi Keppres tentang Bencana Nasional COVID-19

Berikut adalah isi Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, bukan format asli:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL

KESATU : Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.
KEDUA : Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
KETIGA : Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.
KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikianlah isi Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional yang mulai berlaku sejak tanggal 13 April 2020.

Keputusan Presiden Nasional Berlaku

Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020

Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020
Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020
jogloabang Rab, 08/19/2020 - 03:27

Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020. Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama tahun 2020 tersebut dituangkan dalam Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2020. Seperti kita ketahui bahwa akibat pandemi COVID-19 cuti bersama pada hari Idul Fitri tahun ini tidak ada atau bahkan para ASN atau PNS tidak diijinkan untuk cuti. Hal inipun menjadi sebuah protokol yang juga membuat tidak adanya acara mudik lebaran pada hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini.

Tentu saja Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020 ini berlaku bagi para Pegawai ASN atau PNS dan PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. bukan untuk para pengusaha dan karyawan swasta. Karena swasta memiliki manajemen kepegawaian tersendiri yang berbeda dengan hal ini, meski biasanya juga ikut terpengaruh dan menyesuaikan dengan kegiatan dan cuti bersama pemerintah, sehingga Keppres Cuti Bersama ini menjadi pedoman bagi semua orang.

Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020 bermaksud mewujudkan efisiensi hari kerja serta memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan cuti bersama di tahun 2020.

Bagian Kedelapan
Cuti Bersama

Pasal 333

  1. Presiden dapat menetapkan cuti bersama.
  2. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.
  3. PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
  4. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bahwa cuti bersama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Cuti bersama tahun 2020 dalam Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020 yaitu :

  1. tanggal 21 Agustus 2020 (Jumat) sebagai cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 Hijriah;

  2. tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 (Rabu dan Jumat) sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW;

  3. tanggal 24 Desember 2O2O (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal, dan

  4. tanggal 28, 29, 30, dan 31 Desember 2020 (Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis) sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara demikian dalam diktum kedua Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020. Diktum berikutnya menegaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun 2020 ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Agustus 2020 di Jakarta.

Keppres 17 tahun 2020
tentang
Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020

Latar Belakang

Pertimbangan Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020 adalah:

  1. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2020;

  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

  3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, cuti bersama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020;

Dasar Hukum

Dasar hukum Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020 adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Isi Keppres Cuti Bersama 2020

Berikut adalah isi Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020, bukan format asli:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2020 yaitu pada tanggal 21 Agustus 2020 (Jumat) sebagai cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 (Rabu dan Jumat) sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW, tanggal 24 Desember; 2020 (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal, dan tanggal 28, 29, 30, dan 31 Desember 2020 (Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis) sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
KEDUA : Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
KETIGA : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikianlah isi Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020.

Cuti Bersama 2020

Sebelum ada Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020 ini. Pernah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 391/2020, No. 02/2020 dan No. 02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri PANRB No. 728/2019, No. 213/2019, dan No. 01/2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Namun ada perkembangan dan menyesuaikan dengan arahan Presiden dalam Ratas Antisipasi Mudik Lebaran, maka perubahan cuti bersama ini dilakukan. Rapat Tingkat Menteri (RTM) digelar untuk menindaklanjutimya. Kesepakatan RTM yang ditetapkan dalam SKB antara lain menggeser cuti bersama Idulfitri 1441 H, yang semula ditetapkan 26-29 Mei 2020 digeser ke tanggal 28-31 Desember 2020; libur Hari Raya Idulfitri tetap pada 24-25 Mei 2020 serta tambahan cuti bersama pada hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW pada 28 Oktober 2020.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 391/2020, No. 02/2020 dan No. 02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri PANRB No. 728/2019, No. 213/2019, dan No. 01/2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 kemudian direvisi lagi dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 440 tahun 2020 Nomor : 03 tahun 2020 Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 728 tahun 2019, Nomor 213 tahun 2019, dan Nomor 01 tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 440 tahun 2020 Nomor : 03 tahun 2020 Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 728 tahun 2019, Nomor 213 tahun 2019, dan Nomor 01 tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2020 di Jakarta.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 440 tahun 2020 Nomor : 03 tahun 2020 Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 728 tahun 2019, Nomor 213 tahun 2019, dan Nomor 01 tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

Latar Belakang

Pertimbangan SKB 3 Menteri tentang Perubahan Ketiga Cuti Bersama PNS tahun 2020 adalah:

  1. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan prduktivitas instansi pemerintah dan swasta perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama tahun 2020;

  2. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berupa pelarangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, perlu menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 728 tahun 2019, Nomor 213 tahun 2019, dan Nomor 01 tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020[

Dasar Hukum

Dasar hukum SKB 3 Menteri tentang Perubahan Ketiga Cuti Bersama PNS tahun 2020 adalah:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik índonesia Nomor 6477);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

  4. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomör 10 Tahun 1971;

Isi SKB 3 Menteri tentang Perubahan Ketiga Cuti Bersama PNS tahun 2020

Berikut adalah isi SKB 3 Menteri tentang Perubahan Ketiga Cuti Bersama PNS tahun 2020, bukan format asli:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASí NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213 TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020.

KESATU : Menghapus Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah tanggal 22 Mei 2020, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 440 tahun 2020 Nomor : 03 tahun 2020 Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 728 tahun 2019, Nomor 213 tahun 2019, dan Nomor 01 tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

  1. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

    No TANGGAL HARI KETERANGAN
    1. 1 Januari Rabu Tahun Baru 2020 Masehi
    2. 25 Januari Sabtu Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
    3. 22 Maret Minggu Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
    4. 25 Maret Rabu Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
    5. 10 April Jumat Wafat Isa Al Masih
    6. 1 Mei Jumat Hari Buruh Internasional
    7. 7 Mei Kamis Hari Raya Waisak 2564
    8. 21 Mei Kamis Kenaikan Isa Al Masih
    9. 24 - 25 Mei Minggu - Senin Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
    10. 1 Juni Senin Hari Lahir Pancasila
    11. 31 Juli Jumat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
    12. 17 Agustus Senin Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
    13. 20 Agustus Kamis Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
    14. 29 Oktober Kamis Maulid Nabi Muhammad SAW
    15. 25 Desember Jumat Hari Raya Natal
  1. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

    No TANGGAL HARI KETERANGAN
    1. 21 Agustus Jumat Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
    2. 28 dan 30 Oktober Rabu dan Jumat Maulid Nabi Muhammad SAW
    3. 24 Desember Kamis Hari Raya Natal
    4. 28, 29, 30, dan 31 Desember Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Demikianlah tentang Cuti Bersama di tahun 2020, semoga di tahun yang sangat berkesan ini semua diberi kesehatan, aman dan sejahtera.

Keppres 17 tahun 2020
tentang
Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020

Keputusan Presiden Kultur Berlaku

Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin

Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin
Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin
jogloabang Jum, 09/11/2020 - 04:11

Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 yaitu Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini muncul sehubungan dengan percepatan penanganan COVID-19 yang memerlukan penguasaan iptek dan inovasi untuk mengembangkan vaksin corona di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan hasil yang cepat, optimal, akurat dan efektif demi ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam bertempur melawan Pandemi COVID-19.

Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 membentuk Tim yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dengan nama Tim Pengembangan Vaksin COVID-19. Keppres Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 memiliki tujuan untuk:

  1. melakukan percepatan pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia;

  2. mewujudkan ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam pengembangan vaksin COVID-19;

  3. meningkatkan sinergi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi, produksi, distribusi, dan penggunaan dan/atau pemanfaatan vaksin COVID-19 antara pemerintah dengan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan vaksin COVID-19; dan

  4. melakukan penyiapan, pendayagunaan dan peningkatan kapasitas, serta kemampuan nasional dalam pengembangan vaksin COVID-19.

Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 atau Keppres Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 ini dimotori oleh Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Polhukam, Menristek, Menkes, Menteri BUMN dan sebagainya.

Inilah Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19. Keppres 18 tahun 2020 tentang Timnas Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 atau Keppres Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 menyebutkan bahwa Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 terdiri dari:

  1. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;

  2. Kementerian Kesehatan;

  3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

  4. Kementerian Luar Negeri;

  5. Kementerian Perindustrian;

  6. Kementerian Perdagangan;

  7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

  8. Badan Pengawas Obat dan Makanan;

  9. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

  10. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

  11. perguruan tinggi; dan

  12. badan usaha.

Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 September 2020 di Jakarta. Pasal 15 Keppres ini menjelaskan bahwa Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 melaksanakan tugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan yaitu pada tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Setelah berakhirnya tugas Tim Pengembangan Vaksin COVID-19, kegiatan Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Keppres 18 tahun 2020
tentang
Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease
(COVID-19)

Latar Belakang

Pertimbangan Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 adalah:

  1. bahwa penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah meluas dan berdampak pada aspek sosial ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia;

  2. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi di bidang pengembangan vaksin dalam negeri yang mampu memberikan hasil yang optimal, efektif, cepat, dan akurat, serta mendorong ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam mengatasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  3. bahwa dalam pengembangan vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan sinergi, konsolidasi, dan kontribusi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, produksi, distribusi, dan penggunaan atau pemanfaatan vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang melibatkan unsur pemerintah, kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVTD-19);

Dasar Hukum

Dasar hukum Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

  7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Isi Kepres Tim Pengembangan Vaksin COVID-19

Berikut adalah isi Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19, bukan format asli:

KEPUTUSAN PRESIDEN
TENTANG
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENGEMBANGAN VAKSIN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVTD-19)

Pasal 1

Membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.

Pasal 2

Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Tim Pengembangan Vaksin COVID-l9 bertujuan:

  1. melakukan percepatan pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia;

  2. mewujudkan ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam pengembangan vaksin COVID-19;

  3. meningkatkan sinergi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi, produksi, distribusi, dan penggunaan dan/atau pemanfaatan vaksin COVID-19 antara pemerintah dengan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan vaksin COVID-19; dan

  4. melakukan penyiapan, pendayagunaan dan peningkatan kapasitas, serta kemampuan nasional dalam pengembangan vaksin COVID-19.

Pasal 4

Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

  1. Pengarah;

  2. Penanggung Jawab; dan

  3. Pelaksana Harian.

Pasal 5

Pengarah Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

  1. memberikan arahan kepada Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dalam melaksanakan percepatan pengembangan vaksin COVID-19; dan

  2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pengembangan vaksin COVID-19.

Pasal 6

  1. Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas membantu Pengarah Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dalam pelaksanaan percepatan pengembangan vaksin COVID-19.

  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 menyelenggarakan fungsi:

    1. perumusan dan penetapan program strategis nasional dalam percepatan pengembangan vaksin COVID-19;

    2. koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan pengembangan vaksin COVID-19;

    3. pengawasan pelaksanaan percepatan pengembangan vaksin COVID-19; dan

    4. pelaporan pelaksanaan percepatan pengembangan vaksin COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.

Pasal 7

  1. Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas melaksanakan program strategis nasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19.

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 menyelenggarakan fungsi:

    1. pelaksanaan percepatan pengembangan vaksin COVID-19 sesuai dengan program strategis nasional dalam percepatan pengembangan vaksin COVID-19;

    2. penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan rencana operasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19;

    3. pengerahan dan pendayagunaan sumber daya nasional untuk pelaksanaan kegiatan percepatan pengembangan vaksin COVID-19;

    4. pelaksanaan konsolidasi dan fasilitasi kerja sama antara pemerintah dengan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan vaksin COVID-19 mulai dari penelitian calon vaksin, menghasilkan seed vaksin, uji klinik, produksi, distribusi, dan penggunaan dan/atau pemanfaatan vaksin COVID-19; dan

    5. pelaporan pelaksanaan percepatan pengembangan vaksin COVID-19 kepada Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.

  1. Dalam rencana operasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dicantumkan target capaian.

  1. Target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala oleh Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 kepada Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

  1. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi paling sedikit informasi mengenai tahapan:

    1. isolasi virus dan desain primer;

    2. pengadaan reagen, primer, dan preparasi cDNA;

    3. amplifikasi gen Spike (S) virus terpilih;

    4. kloning Spike gene ke dalam vektor;

    5. verifikasi Spike gene;

    6. ekspresi mamalia;

    7. kloning ke dalam adenovirus;

    8. transfeksi dan ekspresi sel mamalia;

    9. karakterisasi protein;

    10. uji praklinik;

    11. uji klinik; dan

    12. skala produksi.

Pasal 8

Susunan Pengarah Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
b. Anggota :
  1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
    Kebudayaan; dan
  2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 9

Susunan Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a. Ketua : Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
b. Wakil Ketua I : Menteri Kesehatan
c. Wakil Ketua II : Menteri Badan Usaha Milik Negara
d. Anggota :
  1. Menteri Luar Negeri;
  2. Menteri Perindustrian;
  3. Menteri Perdagangan;
  4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  5. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 10

  1. Susunan Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

    1. Koordinator Pelaksana Harian merangkap Anggota; dan

    2. Anggota.

  2. Keanggotaan Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 terdiri atas unsur:

    1. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;

    2. Kementerian Kesehatan;

    3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

    4. Kementerian Luar Negeri;

    5. Kementerian Perindustrian;

    6. Kementerian Perdagangan;

    7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

    8. Badan Pengawas Obat dan Makanan;

    9. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

    10. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

    11. perguruan tinggi; dan

    12. badan usaha.

  3. Dalam Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dapat dibentuk panel ahli dan/atau kelompok kerja sesuai dengan bidang ilmu kepakaran dan/atau lingkup kerja yang terkait dengan pengembangan vaksin COVID-19.

  4. Koordinator Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keanggotaan unsur kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, perguruan tinggi, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan keanggotaan panel ahli dan/atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku Ketua Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 diatur dengan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku Ketua Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.

Pasal 11

  1. Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dibantu oieh sekretariat yang bersifat ex-officio yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.

Pasal 12

  1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

  2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

  3. Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dan Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Ketua Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 menyusun dan menyampaikan laporan kepada Presiden dan Pengarah Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dibebankan pada:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau

  2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

  1. Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 melaksanakan tugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

  2. Setelah berakhirnya tugas Tim Pengembangan Vaksin COVID-19, kegiatan Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikianlah isi Keppres Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 yaitu Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 September 2020 di Jakarta.

[ Image by Ray Shrewsberry from Pixabay ]

Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2020
tentang
Timn Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Juklak Polhukam Berlaku

Keppres 22 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak sebagai Hari Libur Nasional

Keppres 22 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak sebagai Hari Libur Nasional
Keppres 22 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak sebagai Hari Libur Nasional
jogloabang Sel, 12/01/2020 - 21:55

Presiden Joko Widodo menetapkan hari libur nasional saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yaitu hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak. Hal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden yakni Keppres 22 tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional, berlaku tidak hanya pada daerah yang melakukan Pilkada Serentak karena kesibukan masyarakat yang bisa jadi bekerja di daerah lain, provinsi, kota atau kabupaten yang berbeda dengan domisili KTP-nya.

Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2020, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi jangan lupa ya gaes, tanggal 9 Desember 2020, hari Rabu, kita libur.

Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional

Latar Belakang

Pertimbangan Keppres 22 tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional, adalah:

  1. bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

  1. bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;

  1. bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 telah menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, yaitu hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional;

Dasar Hukum

Dasar hukum Keppres 22 tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional, yaitu:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Isi Keppres Hari Libur Nasional Pilkada Serentak

Berikut adalah isi Keppres 22 tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional, bukan format asli:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.

KESATU : Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikianlah isi Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2020, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi jangan lupa tanggal 9 Desember 2020, hari Rabu, bahwa kita libur.

Keppres 22 tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional

Keputusan Presiden Polhukam Nasional Berlaku

Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020

Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020
Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020
jogloabang Kam, 12/10/2020 - 01:23

Cuti Bersama ASN diubah. Cutber ASN 2020 diubah dengan Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020. Meroketnya kasus COVID-19 dan terlalu banyaknya libur mungkin menjadi pertimbangan keluarnya Keppres Perubahan Cuti Bersama ASN 2020 ini. Disamping pada masa isolasi dan PSBB karena Pandemi COVID-19 ini sangat terasa betapa tidak produktifnya kita sebagai masyarakat biasa, apalagi memandang lebih tinggi ke performa pemerintah yang terlihat adem ayem dan kita pun bisa menilai bahwa kita bersama-sama takut melakukan banyak pekerjaan karena adanya bahaya COVID-19 yang mengintai.

Adapun isi perubahan dalam Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020 adalah bahwa cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 yaitu pada:

  1. tanggal 21 Agustus 2020 (Jumat) sebagai cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 Hijriah,

  2. tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 (Rabu dan Jumat) sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW,

  3. tanggal 24 Desember 2020 (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal, dan

  4. tanggal 31 Desember 2020 (Kamis) sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Jadi menurut Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020, pada akhir tahun hanya ada libur Natal dan Tahun Baru pada tanggal 31 Desember 2020 saja. Antara Natal dan Tahun Baru bukanlah hari Libur.

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020

Latar Belakang

Pertimbangan Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020 adalah:

  1. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2020;

  2. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019, perlu dilakukan perubahan tanggal cuti bersama bagi pegawai aparatur sipil negara tahun 2020;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020;

Dasar Hukum

Dasar hukum Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020, adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Isi Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020

Berikut adalah isi Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020, bukan format asli:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPL NEGARA TAHUN 2020.

Pasal I

Diktum Kesatu Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2020 yaitu pada tanggal 21 Agustus 2020 (Jumat) sebagai cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 (Rabu dan Jumat) sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW, tanggal 24 Desember 2020 (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal, dan tanggal 31 Desember 2020 (Kamis) sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Pasal II

Keputusan Piesiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikianlah isi Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020, yang mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2020. Selain itu juga ada SKB 3 Menteri tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

SKB 3 Menteri tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 744 TAHUN 2020
NOMOR : 05 TAHUN 2020
NOMOR : 06 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213 TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Latar Belakang

Pertimbangan SKB 3 Menteri tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, adalah:

  1. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan produktivitas instansi pemerintah dan swasta, perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama tahun 2020;

  2. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, perlu menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;

Dasar Hukum

Dasar hukum SKB 3 Menteri tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, adalah:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

  4. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;

Isi SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213 TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020.

KESATU

Menghapus Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah tanggal 28, 29 dan 30 Desember 2020, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikianlah isi SKB 3 Menteri tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Lampiran SKB 3 Menteri tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

  1. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

    No TANGGAL HARI KETERANGAN
    1. 1 Januari Rabu Tahun Baru 2020 Masehi
    2. 25 Januari Sabtu Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
    3. 22 Maret Minggu Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
    4. 25 Maret Rabu Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
    5. 10 April Jumat Wafat Isa A1Masih
    6. 1 Mei Jumat Hari Buruh Internasional
    7. 7 Mei Kamis Hari Raya Waisak 2564
    8. 21 Mei Kamis Kenaikan Isa Al Masih
    9. 24 - 25 Mei Minggu - Senin Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
    10. 1 Juni Senin Hari Lahir Pancasila
    11. 31 Juli Jumat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
    12. 17 Agustus Senin Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
    13. 20 Agustus Kamis Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
    14. 29 Oktober Kamis Maulid Nabi Muhammad SAW
    15. 25 Desember Jumat Hari Raya Natal
  1. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

    No TANGGAL HARI KETERANGAN
    1. 21 Agustus Jumat Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
    2. 28 dan 30 Oktober Rabu dan Jumat Maulid Nabi Muhammad SAW
    3. 24 Desember Kamis Hari Raya Natal
    4. 31 Desember Kamis Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Demikianlah isi Lampiran SKB 3 Menteri tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020. Dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020 yang ditetapkan di Jakarta dan juga mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

Perubahan Keputusan Presiden Pedoman

Keppres 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka

Keppres 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka
Keppres 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka
suryaden Sab, 10/23/2021 - 17:45

Bapak Gerkan Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Gerakan Pramuka didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keppres 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Dalam Keputusan Presiden tersebut Gerakan Pramuka merupakan kelanjutan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia.

Keppres 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka didalamnya juga terdapat AD/ART Gerakan Pramuka yang pertama kali. Menarik membaca hal-hal bersejarah semacam Gerakan Pramuka yang dipercaya dan menjadi ajang kawah candradimuka generasi muda Indonesia. Kita akan dipahamkan dengan banyak hal yang mungkin tidak terpikirkan dan sulit dipahami di masa milenial ini. Apabila tidak terjun sendiri menjadi Pramuka.

Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dutetapkan pada tanggal 9 Juni 1961 oleh Pejabat Presiden RI Djuanda. Dalam perjalannyan Gerakan Pramuka memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu UU Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Keputusan Presiden
Nomor 238 Tahun 1961
tentang
Gerakan Pramuka

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Keppres 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, adalah:

  1. bahwa anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk mendjadi manusia dan warga-negara Republik Indonesia jang berkepribadian dan berwatak luhur, jang tjerdas, tjakap, tangkas, trampil dan radjin, jang sehat djasmaniah dan rochaniah, jang ber-Pantja-Sila dan setia-patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jang berpikir dan bertindak atas landasan-landasan Manusia-Sosialis- Indonesia, sehingga dengan demikian anak-anak dan pemuda Indonesia mendjadi kader pembangun jang tjakap dan bersemangat bagi penjelenggaraan Amanat Penderitaan Rakjat;

  2. bahwa pendidikan untuk mentjapai maksud dan tudjuan tersebut diatas itu harus dilakukan dalam lingkungan anak- anak dan pemuda disamping pendidikan dilingkungan keluarga dan disamping pendidikan dilingkungan sekolah, dan harus diselenggarakan dengan djalan kepanduan jang disesuaikan dengan pertumbuhan Bangsa dan masjarakat Indonesia dewasa ini;

  3. bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960, tentang Garis- garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 19690, tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969, jang mengenai pendidikan pada umumnja dan pendidikan kepanduan pada chususnja, perlu menetapkan satu organisasi gerakan pendidikan kepanduan jang tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan tersebut diatas;

Dasar Hukum

Dasar hukum Keppres 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, adalah:

  1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;

  2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, No.I/MPRS/1960, tanggal 19 Nopember 1960, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;

  3. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, No.II/MPRS/1961, tanggal 3 Desember 1960, tentang Garis- garis besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 – 1969 ;

  4. Undang-undang No.10Prp. tahun1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

Isi Keppres 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka

Berikut adalah isi Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, bukan format asli:

PERTAMA

Penjelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan GERAKAN PRAMUKA ;

KEDUA

Diseluruh wilajah Republik Indonesia perkumpulan GERAKAN PRAMUKA, DENGAN Anggaran Dasar sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini, adalah satu-satunja badan jang diperbolehkan menjelenggarakan pendidikan kepanduan itu ;

KETIGA

Badan-badan lain jang sama sifaatnja, atau jang menjerupai perkumpulan GERAKAN PRAMUKAA, dilarang adanja ;

KEEMPAT

Surat keputusan ini muali berlaku pada tanggal 20 Mei 1961.

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA.

MUKADDIMAH.

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan Rakjat Indonesia jang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkannja oleh keinginan luhur supaja berkehidupan kebangsaan bebas, adalah Hak Bangsa Indonesia.

Kemudian disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan Jang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmad kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia. Atas dasar itu dibentuk Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh seluruh tumpah-darah Indonesia dan untuk memadjukan kesejahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.

Dan daja-upaja bangsa dan Negara Republik Indonesia untuk mentjapai tudjuan itu telah sampailah kepada taraf adanja serta dilaksanakannja Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia jang tegas dan adanja serta dilaksanakannja Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 – 1969 jang djelas.

Atas berkar rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kesadaran bertanggung-djawab atas keselamatan, kemadjuan dan kesedjateraan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, serta oleh keinginan luhur untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Haluan Negara dan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tersebut diatas, terutama dalam bidang pendidikan anak-anak dan pemuda untuk mempersiapkan peradja muda Indonesia mendjadi tenaga pembangun Bangsa dan Negara Republik Indonesia, disamping pendidikan dilingkungan keluarga dan disamping pendidikan dilingkungan sekolah, maka disusunlah kesadaran dan keinginan itu di dalam anggaran dasar dari pada suatu perkumpulan gerakan pendidikan kepanduan pradja muda karena jang berdasarkan kepada:

  1. Ketuhanan Jang Maha Esa ;

  2. Kemanusiaan jang adil dan beradab ;

  3. Persatuan Indonesia ;

  4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmad kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan ;

  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia ;

dan mendasarkan rasa, karsa, tjipta dan karya, baik dari pribadi anggota- anggotanja, maupun bersama-sama dalam organisasinja, atas landasan- landasan Manusia-Sosial-Indonesia, ialah ;

  1. Kepribadian dan Kebudajaan Indonesia ;

  2. Semangat Partiot Komplit ;

  3. Azas Pantja-sila ;

  4. Semangat Gotong Rojong ;

  5. Djwa pelopor (swadaja dan daja-tjipta) ;

  6. Susila dan Budi-luhur ;

  7. Kesadaraan dan bersahadjadan mengutamakan kerdjudjuran ;

  8. Kesadaran mendahulukan kewadjiban daripada hak ;

  9. Kasadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ;

  10. Kerelaan berkorban dan hidup hemat ;

  11. Azas Demokrasi Terpimpin ;

  12. Azas Ekonomi Terpimpin ;

  13. D i s i p i l i n ;

  14. Kepandaian untuk menghargai waktu ;

  15. Tjara berpikir rasionil dan ekonomis ;

  16. Kesadaran bekerdja untuk membangun dengan kerdja keras ;

dan bertitik-titik tolak atas Amanat Presiden Republik Indonesia jang disampaikan pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Merdeka Djakarta kepada pemimpin-pemimpin pandu jang mewakili organisasi-organisasi kepanduan seluruh Indonesia.

ANGARAN DASAR

BAB I

Pasal 1.
Nama dan Tempat

  1. Perkumpilan ini bernama GERAKAN PENDIDIKAN KEPANDUAN PRADJA MUDA KARANA, dsingkat GERAKAN PRAMUKA.

  2. Perkumpulan ini berkedudukan di ibu-kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2.
Lamanja dan Tahun Perkumpulan.

    1. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 9 Maret 1961 untuk waktu jang tidak tertentu

    2. Tahun perkumpulan ini ialah dari tanggal 1 Djanuari sampai tanggal 31 Desember dalam tahun jang sama.

  1. Tahun pertama perkumpulan ini ialah dari tanggal terdirinja sampai tanggal 31 Desember tahun 1961

BAB II.

Pasal 3.
D a s a r.

Perkumpulan ini berdasarkan pada pantja-sila

Pasal 4
T u d j u a n.

Perkumpulan ini bertudjuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan djalan kepanduan jang disesuaikan dengan pertumbuhan Bangsa dan masjarakat Indonesia dewasa ini agar supaja :

  1. mendjadi manusia jang berkepribadian dan berwatak luhur, jang tjerdas, tjakap, tangkas, terampil dan radjin,dan jang sehat djasmaniah dan rochaniah.

  2. mendjadi warga-negara Indonesia jang ber-Pantja-Sila, setia dan patuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jang berpikir dan bertindak atas landasan-landasan Manusia-Sosialis-Indonesia ; sehingga mendjadi anggota masjarakat jang baik dan berguna. jang sanggup dan mampu menjelengarakan Amanat Penderitaan Rakjat.

Pasal 5.
S i f a t.

  1. GERAKAN PRAMUKA adalah perkumpulan gerakan pendidikan kepanduan kebangsaan Indonesia untuk anak-anak dan pemuda warga-negara Republik Indonesia.

  2. Perkumpulan ini membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan anak-anak dan pemuda disamping pendidikan dilingkungan sekolah.

    1. Perkumpulan ini berpegang pada Haluan Negara RepublikIndonesia dan dalam bidangnja ikut melaksanakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.

    2. Perkumpulan ini tidak mendjadi bagian dari partai politik atau organisasi jang beraliran politik manapun juga dan tidak mendjalankan kegiatan politik segala sesuatu partai atau organisasi politik termaksud.

  3. Perkumpulan ini memberi keleluasaan kepada tiap-tiap anggota untuk beribadat menurut agamanja atau kepertjajaannja masing-masing.

Pasal 4.
U s a h a.

Perkumpuolan ini berusaha mentjapai tudjuan dengan djalan :

    1. Mengembangkan pada anggota-anggotanja rasa pertjaja pada diri sendiri, rasa berkewadjiban, rasa tanggung djawab dan disiplin ;

      1. Melatih pantja-indera ;

      2. Melatih hasta-karya ;

      3. Mengadakan kesempatan untuk mempeladjari matjam-matjam kedjujuran.

    2. Melatih anggota-anggotanja dalam hal kebersihan dan kesehatan djasmaniah dan rochaniah.

    1. Menanam dan mengembangkan kepertjajaan terhadap Tuhan Jang Maha Esa pada anggota-anggotanja, mengandjurkan supaja mendjalankan ibadat menurut agamanja atau kepertjajaannja masing-masing, dan mendidiknja supaja menghormati agama atau kepertjajaan orang lain ;

    2. Membangun dan menjemaikan pada anggota-anggotanja rasa tjinta dan setia pada Tanah Air, rasa tanggungdjawab atas keselamatan dan kesedjahteraan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan membiasakan anggota-anggotanja menaati peraturan-peraturan Negara.

    3. Melatih anggota-anggotanja untuk mempraktekan sifat-sifat jang bersumber pada landasan-landasan Manusia-Sosialis-Indonesia.

    4. Menggunakan kode-kehormatan dalam bentuk djandji dan ketentuan-ketentuan moral.

  1. Melakukan usaha-usaha tersebut diatas sebanjak mungkin dengan praktek dan setjara praktis atas dasar-dasar :

    1. Kesukarelaan ;

    2. Djandji dan ketentuan-ketentuan moral ;

    3. Systim kerukunan ;

    4. Systim tanda ketjakapan ;

    5. Permainan jang mengandung pendidikan ;

    6. Penjesuaian dengan perkembangan rochani dan djasmani anak-anak ;

    7. Keprasahadjaan hidup ;

    8. Swadaja.

  2. Latihan-latihan satuan diadakan terpisah untuk anggota-anggota golongan putera dan untuk anggota-anggota golongan puteri.

  3. Mendirikan satuan-satuan dan tjabang-tjabang.

  4. Menjelenggarakan kursus-kursus pemimpin.

  5. Mengadakan pertemuan-pertemuan anak-anak, pemuda-pemuda dan pemimpin-pemimpin untuk memupuk persaudaraan.

  6. Mendirikan kedai-kedai pandu.

  7. Mengadakan penerangan kedalam dan keluar perkumpulan.

  8. Mengadakan hubungan dengan organisasi-organisasi pendidikan lain jang tudjuannja sesuai dengan tudjuan perkumpulan ini untuk meengembangkan persaudaraan dan perdamaian sedunia.

  9. Usaha-usaha lain jang tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara dan sedjalan dengan tudjuan perkumpulan.

BAB III.

Pasal 7.
A n g g o t a.

  1. Perkumpulan ini terdiri dari warga-negara-warga-negara Republik Indonesia jang dengan suka-rela dan aktif mendjalankan kewadjiban dalam kedudukan atau djabatannja, ialah sebagai :

    1. Anggota Biasa, jaitu :

      1. anak-anak dan pemuda;

      2. pemimpin dan pembantu pemimpin;

      3. andalan (komisaris);

      4. anggota Madjelis Pimpinan Nasional;

      atau sebagai :

    2. Anggota Luar Biasa, jaitu :

      anggota Panitia Pembimbing.

  2. Keanggotaan dalam perkumpulan ini mulai sesudah pelantikan atau pernjataan tjalon jang bersangkutan, dengan ketentuan sebagi berikut :

    1. Keanggotaan Anggota Biasa mulai sesudah jang bersangkutan mengutjapkan atau menanda-tangani Dwisatya atau Trisatya seperti tersebut dalam pasal 14.

    2. Keanggotaan Anggota Luar Biasa mulai sesudah jang berangkutan menjatakan dengan tertulis persetudjuan dengan isi Anggaran Dasar perkumpulan ini.

  3. Keanggotaan dalam perkumpulan ini berhenti karena :

    1. Permintaan berhenti, atau

    2. Diberhentikan, atau

    3. Meninggal dunia.

BAB IV.

Pasal 8.
Organisasi

  1. Anggota-anggota perkumpulan ini disusun dalam satuan-satuan.

  2. Suatu satuan terdiri dari sekurang-kurannjasatu bagian dan sebanjak-banjaknja tiga bagian, jaitu :

    1. bagian jang terdiri dari anak-anak jang berusia 8 hingga 12 tahun.

    2. bagian jang terdiri dari anak-anak jang berusia 12 hingga 17 tahun.

    3. bagian jang terdiri pemuda-pemuda jang berusia 17 hingga 21 tahun.

    1. Suatu satuan dipimpin oleh seorang pemimpin.

    2. Suatu bagian dipimpin oleh seorang pemimpin atau lebih.

  3. Dapat disusun satuan-satuan chusus, jaitu satuan jang anggota-anggotanja memeluk agama jang sama, sehingga dapat diselenggarakan pengadjaran dan pendidikan agama didalam satuan itu.

Pasal 9.
P i m p i n a n.

  1. Pimpinan tertinggi perkumpulan ini dipegang oleh Presiden Republik Indonesia.

      1. Pimpinan umum tertinggi perkumpulan ini dipegang oleh Madjelis Pimpinan Nasional jang terdiri dari 45 orang anggota.

      2. Tugas Madjelis Pimpinan Nasional ialah menetapkan kebidjaksanaan umum.

      1. 17 orang anggota Madjelis Pimpinan Nasional merupakan Kwartir Nasional.

      2. Tugas Kwartir Nasional ialah melaksanakan kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Madjelis Pimpinan Nasional dan membuat peraturan- peraturan serta mengawasi pelaksanaannja oleh daerah-daerah, tjabang-tjabang dan satuan-satuan.

      1. 8 orang anggota Kwartir Nasional merupakan Kwartir Nasional Harian.

      2. Tugas Kwatir Nasional Harian ialah melakukan tugas Kwartir Nasional sehari-hari.

  2. Pimpinan umum perkumpulan ini didaerah tingkat I didjalankan oleh Kwartir Daerah.

    1. Pimpinan umum perkumpulan ini didaerah tingkat II didjalankan oleh Kwartir Tjabang.

    2. Pimpinan-pimpinan satuan didalam suatu daerah tingkat II bekerdja dibawah pimpinan umum Kwartir Tjabang didaerah tingkat II itu.

    1. Ketua Kwartir Daerah, diadakan tingkat I-nja, adalah wakil dari Ketua Kwartir Nasional.

    2. Ketua Kwartir Tjabang, didaerah tingkat II-nja adalah wakil dari Ketua Kwartir Daerah.

    1. Tiap-tiap Kwartir Daerah, Kwartir Tjabang dan Pemimipin Satuan didampingi oleh suatu Panitya Pembimbing. Tugas Panitya Pembimbing ialah memberi bimbingan dan bantuan moril, organisatoris, finansiil dan meteriil kepada Kwartir Daerah, Kwartir Tjabang, atau Pemimpin Satuan jang bersangkutan.

    2. Panitya Pembimbing jang mendampingi suatu Kwartir Daerah, diketuai oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan ; Panitya Pembimbing jang mendampingi suatu Kwartir Tjabang, diketua oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan ;Panitya Pembimbing jang mendampingi suatu Pemimpin satuan, diketuai oleh salah satu orang tua daripada anak-anak anggota satuan itu.

Pasal 10.
W i l a j a h.

  1. Pembagian wilajah perkumpulan ini adalah sesuai dengan pembagian administratip Negara Republik Indonesia.

  2. Luas daerah adalah sama dengan luas daerah tingkat I.

  3. Luas Tjabang adalah sama dengan luas daerah tingkat II.

Pasal 11.
M u s j a w a r a h.

  1. Musjawarah-musjawarah jang diadakan oleh perkumpulan ini merupakan musjawarah-kerdja.

  2. Tingkat-tingkat musjawarah dan hak kekuasaan serta wewenang tiap-tiap tingkat musjawarah ditetapkan dalam Petundjuk Penjelenggaraan

Pasal 12.
P e n g h a s i l a n.

Penghatsilan perkumpulan ini diperoleh dari :

  1. Iuran dari anggota-anggotanja.

  2. Subsidi dan pemberian dari Pemerintah.

  3. Sokongan dan pemberian lain jang sah dan tidak mengikat.

  4. Lain-lain sumber jang tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara.

Pasal 13.
Lambang dan Pakaian Seragam.

  1. Lambang perkumpulan ini berupa gambar tunas kelapa dan dipakai pada bendera perkumpulan dan pakaian seragam.

  2. Pakaian seragam bagi anggota-anggota golongan putera dan anggota-anggota golongan puteri serta pemakaiannja diatur dalam Petundjuk Penjelenggaraan.

BAB V.

Pasal 14.
Djandji dan ketentuan-Ketentuan Moral.

  1. Djandji perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 8 hingga 12 tahun ialah suatu kode-kehormatan jang disebut Dwisatya dan berbunji sebagai berikut :

    AKU BERDJANDJI AKAN BERSUNGUH-SUNGGUH

    • mendjalankan kewadjiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan Keluarga ;

    • setiap hari berbuat kebaikan.

  2. Ketentuan-ketentuan moral perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 8 tahun hingga 12 tahun ialah dua ketentuan budipekerti jang disebut Dwidarma dan berbunji sebagai berikut :

    • Pemula itu menurut Ajah-Ibunja.

    • Pemula itu berani dan tidak putus asa.

  3. Djandi perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 12 tahun hingga 17 tahun ialah suatu kode-kehormatan jang dusebut Trisatya dan berbunjisebagai berikut :

    DEMI KEHORMATANKU AKU BERDJANDJI AKAN BERSUNGGUH- SUNGGUH

    • mendjalankan kewadjiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mendjalankan Pantja-Sila ;

    • menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri untuk membangun masjarakat ;

    • menepati Dasa-Darma.

  4. Trisatya perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 17 tahun keatas berbunji sebagai berikut :

    DEMI KEHORMATANKU AKU BERDJANDJI AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH

    • mendjalankan kewadjibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mendjalankan Pantja-Sila ;

    • menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masjarakat ;

    • menepati Dasa-Darma.

  5. Ketentuan-ketentuan moral perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 12 tahun keatas ialah sepuluh ketentuan budi-pekerti jang disebut Dasa-Darma dan berbunnji sebagai berikut :

    • Pramuka itu dapat dpertjaja.

    • Pramuka itu setia.

    • Pramuka itu sopan dan perwira.

    • Pramuka itu sahabat sesame manusia dan saudara bagi tiap-tiap Pramuka.

    • Pramuka itu siap menolong dan berdjasa.

    • Pramuka itu penjajang sesame machluk.

    • Pramuka itu dapat mendjalankan perintah tanpa membantah.

    • Pramuka itu sabar dan riang gembira dalam segala kesukaran.

    • Pramuka itu hemat dan tjermat.

    • Pramuka itu sutji dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan.

  6. Dwisatya dan trisatya bagi anggota-anggotanja jang beragama islam, Kristen, Katolik, Hindu Bali didahului dan/atau diachiri dengan perkataan- perkataan menurut ketentuan agama masing-masing.

BAB IV.

Pasal 15.
Petundjuk-petundjuk Penjelenggaraan.

  1. Aggaran Dasar ini diperintji lebih landjut dalam Petundjuk-petundjuk Penjelenggaraan jang ditetapkan oleh Madjelis Pimpinan Nasional.

  2. Petundjuk-Petundjuk Penjelenggaraan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 16.
Perobahan Anggaran Dasar.

Perobahan Anggaran Dasar ini dilakukan dalam musjawarah Madjelis Pimpinan Nasional dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 17.
P e m b u b a r a n.

Pembubaran perkumpulan ini dilakukan dalam musjawarah Madjelis Pimpinan Nasional dan ditetapkan oleh PresidenRepublik Indonesia.

Pasal 18.
P e n u t u p.

Hal-hal jang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Petundjuk-petundjuk Penjelenggaraan diputus oleh Kwartir Nasional.

DJAKARTA, 20 Mei 1961.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONEISIA,

H. DJUANDA.

Demikianlah isi Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka

Lampiran Ukuran
Keppres 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka (72.52 KB) 72.52 KB
Keputusan Presiden Edukasi Memori

Keppres 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional

Keppres 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional
jogloabang Sen, 07/22/2019 - 19:20

Kita mengenal Hari Anak Nasional, Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Hari Anak Nasional pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tentang Hari Anak Nasional di Indonesia ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Juli 1984. Berikut kita simak Keppres Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional

Latar Belakang

Keppres 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional ditetapkan atas pertimbangan:

  1. bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan oleh karenanya kepada anak perlu diberikan bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsa an serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. bahwa disamping bekal tersebut, usaha pembinaan anak perlu pula diarahkan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka kepada orang tua dan masyarakat serta kepada bangsa dan negara;
  3. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha kesejahteraan anak pada umumnya, maka dipandang perlu menetapkan Hari Anak Nasional.

Dasar Hukum

Dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).

Isi Keppres 44 Tahun 1984

Berikut adalah isi Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional (tidak dalam format asli):

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI ANAK NASIONAL

Pasal 1

  1. Dalam rangka pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, tanggal 23 Juli ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional;
  2. Hari Anak Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan hari libur.

Pasal 2

Penyelenggaraan Hari Anak Nasional dilakukan dengan acara yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran anak untuk :

  1. berbunyi dan menghormati orang tua;
  2. berjiwa dan bersemangat membangun;
  3. berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

  1. Penyelenggaraan Hari Anak Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama masyarakat secara sederhana dan dititikberatkan pada upaya untuk mewujudkan perkembangan anak secara wajar, baik jasmani, rohani, maupun sosial;
  2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkkordinasikan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Hari Anak Nasional;
  3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka semua ketentuan yang mengatur Hari Anak Nasional yang telah ada dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 1984
  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO

[ Sumber Foto : By Joost Evers / Anefo - http://proxy.handle.net/10648/aba213fa-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, Link ]

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional

Keputusan Presiden Memori Berlaku

Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021

Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021
Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021
suryaden Rab, 04/14/2021 - 17:29

Presiden Joko Widodo menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2021 yaitu pada tanggal 12 Mei 2021 (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tanggal 24 Desember 2021 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal. Penetapan Cuti Bersama ASN ditegaskan dalam Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.

Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2021.

Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 memiliki alasan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, cuti bersama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tangal 9 April 2021 di Jakarta. Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 9 April 2021.

Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021

Latar Belakang

Pertimbangan Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021, adalah:

  1. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2021;

  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

  3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, cuti bersama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021, adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Isi Keppres Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021

Berikut adalah isi Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021, bukan format asli:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021
KESATU :

Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2021 yaitu pada tanggal 12 Mei 2021 (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tanggal 24 Desember 2021 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

KEDUA :

Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai AparaturSipil Negara.

KETIGA :

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Begitu isi daripada Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tangal 9 April 2021 di Jakarta. Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 9 April 2021.

Keputusan Presiden Bisnis Kultur Berlaku

Keppres 9 2020 tentang Perubahan Keppres 7 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Keppres 9 2020 tentang Perubahan Keppres 7 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Keppres 9 2020 tentang Perubahan Keppres 7 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
suryaden Sen, 03/23/2020 - 19:09

Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengubah Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Perubahan dalam Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengubah Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah dalam Pasal 8 dimana susunan Dewan Pengarah menjadi bertambah dan susunan Pelaksana Gugus Tugas Penangangan COVID-19 pun melibatkan lebih banyak unsur pemerintahan.

Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengubah Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga mengubah Pasal 13 dan penambahan satu Pasal yaitu Pasal 13 A sehubungan dengan Instruksi Presiden dalam refocussing kegiata dan realokasi anggaran kementerian/lembaga. Keppres ini menunjukkan bahwa pemerintah akan all out dalam menangani COVID-19.

UPDATE !!!

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

UPDATE !!!

Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, dan sebaiknya kita juga tahu dan sebisanya membantu penanganan COVID-19 di Indonesia agar lekas teratasi dan semuanya aman sejahtera kembali.

Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Latar Belakang

Pertimbangan Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

  1. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
  2. bahwa World Health Organizatio (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
  3. bahwa telah terjadi keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
  4. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penambahan kementerian/lembaga dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  5. bahwa berdasarkan pertimbganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Pressiden Nomor 7 Tahun 2020 tentan Gugus TUgas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Dasar Hukum

Dasar hukum Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Isi Keppres 9 tahun 2020

Berikut adalah isi Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bukan format asli:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 8

    Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

A. Pengarah    
  Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  Wakil Ketua :
  1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
  2. Menteri Kesehatan.
  Sekretaris : Menteri Keuangan
  Anggota :
  1. Menteri Dalam negeri;
  2. Menteri Luar Negeri;
  3. Menteri Pertahanan;
  4. Menteri Agama;
  5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Menteri Sosial;
  8. Menteri Ketenagakerjaan;
  9. Menteri Perdagangan;
  10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  11. Menteri Perhubungan;
  12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  13. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  15. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  18. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  19. Menteri Pemuda dan Olahraga;
  20. Kepala Badan Intelijen Negara;
  21. Kepala Staf Kepresidenan;
  22. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  23. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  24. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  25. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  26. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  27. Para Gubernur seluruh Indonesia.
B. Pelaksana    
  Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  Wakil Ketua :
  1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
  2. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  3. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
  4. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
  5. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  Anggota :
  1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
  3. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  4. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  5. Unsur Kementerian Dalam Negeri;
  6. Unsur Kementerian Luar Negeri;
  7. Unsur Kementerian Pertahanan;
  8. Unsur Kementerian Agama;
  9. Unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  10. Unsur Kementerian Keuangan;
  11. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  12. Unsur Kementerian Kesehatan;
  13. Unsur Kementerian Sosial;
  14. Unsur Kementerian Ketenagakerjaan;
  15. Unsur Kementerian Perdagangan;
  16. Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  17. Unsur Kementerian Perhubungan;
  18. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  19. Unsur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal dan Transmigrasi;
  20. Unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  21. Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  22. Unsur Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  23. Unsur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  24. Unsur Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  25. Unsur Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
  26. Unsur Badan Intelijen Negara;
  27. Unsur Kantor Staf Presiden;
  28. Unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  29. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  30. Unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  31. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
  32. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  33. Unsur lainnya yang diperlukan.
  1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 13

    1. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada:
      1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
      2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
      3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
    2. APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi, antara lain:
      1. anggaran kementerian/lembaga, termasuk refocussing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga; dan
      2. anggaran cadangan belanja pemerintah.
    3. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, antara lain:
      1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)dan revisi anggaran;
      2. belanja tidak terduga; dan
      3. pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas:
        1. dana transfer pemerintah pusat; dan
        2. dana transfer antar daerah.
  1. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 13A

    1. Dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pimpinan Kementerian/Lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
    2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik (online).

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

[ Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr. ]

Perubahan Keputusan Presiden Polhukam Berlaku Tidak Berlaku Dicabut

Keppres Nomor 54/P tahun 2019 tentang Pansel Capim KPK 2019-2023

Keppres Nomor 54/P tahun 2019 tentang Pansel Capim KPK 2019-2023
Keppres Nomor 54/P tahun 2019 tentang Pansel Capim KPK 2019-2023
jogloabang Rab, 07/31/2019 - 04:26

Ada yang mau mendaftar menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?. Karena masa Jabatan Pimpinan KPK sudah akan berakhir tahun ini. Sebagaimana kita ketahui untuk menjadi Pimpinan KPK sebelumnya akan diseleksi oleh Panitia Seleksi KPK atau Pansel KPK. Pansel KPK dibentuk Presiden menggunakan Surat Keputusan Presiden atau Keppres. Saat ini Keppres tersebut sudah ada dan Pansel KPK tentu sudah terbentuk

Pansel KPK dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54/P tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masa Jabatan Tahun 2019-2023. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Mei 2019 di Jakarta.

Keppres Nomor 54/P Tahun 2019
tentang
Pembentukan Pansel Capim KPK 2019-2023

Dasar hukum Keppres Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Pansel Capim KPK 2019-2023 adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5661);

Sebagaimana kita ketahui bersama. Tugas Pansel KPK adalah sebagai berikut:

  1. menyusun dan menetapkan metode dan mekanisme seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  3. mengumumkan penerimaan dan pendaftaran Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  4. melakukan seleksi administrasi dan mengumumkan hasilnya untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
  5. melakukan seleksi kualitas dan integritas Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  6. menentukan nama-nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak dua kali jumlah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diperlukan sesuai undang-undang; dan
  7. menyampaikan nama-nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus laporan pelaksanaan seleksi kepada Presiden.

Presiden Jokowi melalui Keppres Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Pansel Capim KPK 2019-2023, menetapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019-2023 sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.;
Wakil Ketua merangkap Anggota : Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.;
Anggota :
  1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo;
  2. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto S.H., M.Hum.;
  3. Prof. Dr. Hamdi Muluk;
  4. Dr. Diana Sadia Wati, S.H., LL.M.;
  5. 5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.;
  6. Hendardi; dan
  7. Al Araf, S.H., M.T.

Pansel KPK dibiayai dengan APBN, dan Pansel KPK akan bertugas terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 sampai dengan terbentuknya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023. Kerja Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang dibentuk Mensesneg dengan surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara.

Berikut adalah Keppres Nomor 54/P tahun 2019 tentang Pembentukan Pansel Capim KPK 2019-2023.

[ Sumber: Setkab ]

Keppres Nomor 54/P tahun 2019 tentang Pembentukan Pansel Capim KPK 2019-2023

Keputusan Presiden

Kepres 24 tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur

Kepres 24 tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur
Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur
jogloabang Min, 11/10/2019 - 16:48

Mengapa 1 Mei jadi hari libur nasional?. Seperti kita tahu dan alami setiap tahunnya bahwa setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh, Hari Pekerja, Internasional Labour Day, Hari Buruh Internasional atau bahasa Internasionalnya adalah May Day. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah apa hubungan May Day dan hari Buruh Internasional. Karena kita tahu May Day sering kita dengar ketika ada keadaan darurat baik di pesawat udara ataupun kapal laut.

Untuk hubungan May Day dan Hari Buruh Internasional bisa saja di cari di internet karena khasanah tersebut bukan khasanah keIndonesiaan. Gampangnya adalah May Day adalah perayaan Kuno sejak Jaman Romawi yang disebut dengan festival Flora dirayakan antara tanggal 27 April hingga Awak Mei. Sementara Hari Buruh Internasional yang mulai dikenal sejak akhir abad ke 19 ditetapkan oleh sebuah organisasi "The Second International Comunist and Socialists", sebuah entitas hari baru yang tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Romawi Kuno, karena May Day Hari Buruh Internasional diperigati untuk mengenang kejadian Haymarket Square di Chicago, dimana ada kejadian pengeboman pada demonstrasi tenaga kerja di Chicago tersebut.

In an attempt to end these inhumane conditions, the Federation of Organized Trades and Labor Unions (which would later become the American Federation of Labor, or AFL) held a convention in Chicago in 1884. The FOTLU proclaimed “eight hours shall constitute a legal day’s labor from and after May 1, 1886.”

Haymarket Riot terjadi pada tanggal 3 Mei 1886, dalam rangkaian demonstrasi besar-besaran yang dimulai tanggal 1 Mei 1886. dimana 300 ribu buruh dari 13 ribu perusahaan keluar dari pekerjaannya di seantero Amerika. Pengeboman di Haymarket Riot tersebut menjadi simbol represi negara terhadap buruh. Dan putusan pengadilan kepada para Haymarket Martyr mengejutkan dunia sehingga pada tahun 1890, lebih dari 300 ribu orang melakukan protes dan demonsrasi di London pada hari May Day. Mulai saat itulah sejarah buruh 1 Mei dikenal oleh dunia, bukan hanya dipandang dari sudut ideologi komunis maupun sosialis.

Indonesia menjadi anggota ILO (Organisasi Buruh Internasional) sejak tanggal 12 Juli 1950. Kemudian meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050).

Kemudian pada masa Pemerintahan Gus Dur, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh disahkan Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 4 Agustus 2000 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh mulai berlaku sejak diundangkan oleh Sekretaris Negara Djohan Effendi pada tanggal 4 Agustus 2000 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh di tempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989. Agar setiap orang mengetahuinya.

Selanjutnya Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279). Mempertegas hak-hak para pekerja di Indonesia, dan aturan-aturan yang berhubungan dengan dunia ketenagakerjaan.

Terus, mengapa 1 Mei, atau May Day menjadi hari libur nasional, sementara para buruh dan pekerja malah berdemonstrasi? Buruh atau pekerja tidak hanya berdemonstrasi pada hari 1 Mei namun mengungkapkan apa yang terjadi pada dunia kerja, hal ini bisa disikapi secara positif karena memiliki kebaikan yaitu kritik untuk membangun dunia usaha yang lebih baik dan lebih adil. Selain itu, mengapa libur?.

Hari May Day, Hari Buruh Internasional pada 1 Mei menjadi hari libur resmi nasional di Indonesia diptutuskan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah Keputusan Presiden. Yaitu Kepres 24 tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur. Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur ditetapkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Juli 2013 di Jakarta. Berikut isi Kepres tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur.

Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur adalah:

  1. bahwa Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei, diperingati secara rutin oleh para pekerja/buruh di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. bahwa peringatan Hari Buruh Internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, berguna untuk membangun kebersamaan antar pelaku hubungan industrial agar lebih harmonis secara nasional;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur;

Dasar Hukum

Dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;

Isi Kepres Penetapan 1 Mei sebagai Hari Libur

Berikut isi diktum dalam Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur (bukan format asli):

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 MEI SEBAGAI HARI LIBUR.
KESATU : Menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur untuk memperingati Hari Buruh Internasional.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2013
  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Demikianlah mengapa tanggal 1 Mei, May Day, Hari Buruh Internasional di Indonesia menjadi hari libur nasional.

[ Foto Hari Buruh tahun 2008 Oleh Karya sendiri , GFDL, Pranala ]

Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur

Keputusan Presiden Bisnis Industri Kultur Memori Berlaku

Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
jogloabang Min, 03/15/2020 - 11:44

Istana menerbitkan Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). COVID-19 atau Corona Virus Diseases 2019 adalah keluarga Coronavirus (CoV) yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.

World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2O2O menjadi dasar penting diterbitkannya Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Novel coronavirus (2019-nCoV) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.

Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2010 di Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Presiden.

Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Latar Belakang

Pertimbangan Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

  1. bahwa penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
  2. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
  3. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
  4. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Dasar Hukum

Dasar hukum penetapan Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 201B tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Isi Kepres tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Berikut adalah isi Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (bukan format Asli):

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:

  1. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
  2. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
  3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
  4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
  5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

  1. Pengarah; dan
  2. Pelaksana.

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

  1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan
  2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

  1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
  2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-I9;
  3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
  4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
  5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Pasal 7

  1. Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 8

A. Pengarah :
  1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  3. Menteri Kesehatan; dan
    Menteri Keuangan.
B. Pelaksana    
Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Wakil Ketua :
  1. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
  2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Anggota :
  1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Unsur Kementerian Kesehatan;
  3. Unsur Kementerian Dalam Negeri;
  4. Unsur Kementerian Luar Negeri;
  5. Unsur Kementerian Perhubungan;
  6. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  7. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  8. Unsur Kementerian Agama;
  9. Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  10. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
  11. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  12. Unsur Kantor Staf Presiden.

Pasal 9

  1. Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, Sekretariat, dan tata kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diatur dengan Peraturan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

Pasal 10

  1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Presiden dan Pengarah.
  2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Presiden dan Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

  1. Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
  2. Penanganan COVID-19 di daerah diiakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19.

Pasal 12

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Polhukam Tidak Berlaku Dicabut Diubah

Kepres 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional

Kepres 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional
Perangko Hari Guru Nasional 2004, Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional
jogloabang Sab, 11/23/2019 - 16:46

Hari Guru Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 25 November. Tanggal 25 November adalah hari ulang tahun PGRI, atau Persatuan Guru Republik Indonesia, yaitu organisasi besar yang menghimpun profesi guru-guru di seluruh Indonesia. Sejarah PGRI diawali dengan sebuah Kongres besar, Kongres Guru Indonesia yang diselenggarakan setelah proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 24 - 25 November 1945 di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sejak hari itu gelora semangat lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia selalu diperingati setiap tanggal 25 November.

Kongres Guru Indonesia mengapa bisa diselenggarakan padahal kemerdekaan Republik Indonesia baru berselang beberapa bulan?. Hal tersebut bisa dipahami karena sejak tahun 1912 Pemerintah Hindia Belanda membentuk sebuah organisasi guru yaitu Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Pada saat tahun 1932 PGHB berganti nama menjadi PGI atau Persatuan Guru Indonesia, hal ini memiliki arti bahwa para guru mulai menggelorakan semangat kebangsaan dan nasionalisme Keindonesiaan.

Namun pada saat penjajahan Jepang PGI tidak terdengar aktivitasnya karena represifnya penjajah dari sesama orang Asia tersebut. Setelah kemerdekaan Proklamasi 1945 para guru kembali bersatu dan melakukan Kongres Guru Indonesia yang melahirkan Persatuan Guru Republik Indonesia dengan singkatan terkenalnya yaitu PGRI. PGRI pun pernah terbelah menjadi dua yaitu PGRI Vak Sentral dan PGRI Non Vak Sentral. Hal biasa dalam perjalanan sebuah organisasi, seperti group band, ataupun persekawanan lainnya.

Persatuan Guru Republik Indonesia mendapatkan apresiasi dari Pemerintah dengan dijadikannya Hari jadi PGRI tanggal 25 November menjadi Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 24 November 1994, dengan sebuah Keputusan Presiden, yaitu Kepres Nomor 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional. Mulai saat itulah 25 November selain menjadi hari ulang tahun PGRI juga diperingati menjadi Hari Guru Nasional.

Keputusan Presiden
Nomor 78 tahun 1994
tentang
Hari Guru Nasional

Berikut adalah isi Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional, sebagai informasi sejarah (bukan format asli):

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1994
TENTANG
HARI GURU NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

  1. bahwa guru memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
  2. bahwa tanggal 25 Nopember selama ini telah diperingati sebagai hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia dan sebagai upaya untuk mewujudkan penghormatan kepada guru, dipandang perlu menetapkan tanggal 25 Nopember tersebut sebagai Hari Guru Nasional;

Mengingat:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
  4. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional Yang Bukan Hari Libur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI GURU NASIONAL.
PERTAMA : Tanggal 25 Nopember ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional.
KEDUA : Hari Guru Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bukan merupakan hari libur.
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1994.
  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO

Demikianlah kira-kira sejarah Hari Guru Nasional yang berasal dari peristiwa bersejarah Kongres Guru Indonesia , tentu saja tidak sesungguhnya tidak sesingkat tulisan tentang Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional ini.

[ Foto Stamps of Indonesia dengan tulisan Hari Guru Nasional Indonesia 2004 Oleh Post of Indonesia - By Post of Indonesia - http://www.wnsstamps.ch/en/stamps?page=1&search, Public Domain, Link ]

Keputusan Presiden
Nomor 78 tahun 1994
tentang
Hari Guru Nasional

Keputusan Presiden Lembaga Edukasi Memori Berlaku