Peraturan Daerah

Peraturan Daerah

Berbagai macam Peraturan Daerah, utamanya tentang Desa.

[ Foto Oleh - Karya sendiri, , ]

Aplikasi Keuangan Desa Kabupaten Banyuwangi

Pelatihan Keuangan Desa di Banyuwangi

Inovasi Keuangan Desa di Banyuwangi dengan support Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah contoh praktik pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kesadaran Kabupaten dalam hal ini Banyuwangi dipimpin oleh Bupati H. Abdullah Azwar Annas merespon dengan cepat bagimana mengimplementasikan UU Desa secara bagus sebagai payung hukum terhadap Desa untuk dapat melaksanakan pembangunan Desa. Apa yang dilakukan Azwar Anas Bupati Banyuwangi adalah Membangun Desa. Untuk membantu masyarakat Desa melakukan kegiatan Desa Membangun.

Aplikasi E-Village Budgeting

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

  1. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diwajibkan untuk menggunakan program aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan system aplikasi dimaksud.
  2. Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui aplikasi EVB (e-Village Budgeting) yang terintegrasi di dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
  3. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan camat dalam bentuk pembinaan teknis administrasi dan fisik di desa;
  4. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (2) dilakukan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa.

Sumber : Perbup 15/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Banyuwangi

Mencermati hal diatas masih perlu digarisbawahi bahwa aplikasi e-village budgetting (dalam bahasa Inggris) adalah aplikasi yang wajib digunakan oleh desa karena disediakan oleh proyek Kabupaten Banyuwangi. Gelem ora gelem yo nganggo iki, dipaksakan dan bukannya menggunakan kata 'Berhak' karena kekuatan dan kekuasaan kabupaten yang masih dominan. Sementara tertutup kemungkinan bagi desa untuk mengembangkan sendiri sesuai kebutuhannya. Karena mungkin pikiran kabupaten adalah uang ini adalah uang kabupaten dan bukan uang warga masyarakat karena dianggarkan oleh APBN dan APBD.

BUKP sendiri juga membangun aplikasi Keuangan Desa, Kabupaten juga membangun Aplikasi Keuangan Desa, jadi akan banyak sekali aplikasi keuangan Desa yang beredar dan membuat pusing masyarakat desa. Mana yang akan dipakai karena semuanya memiliki latar belakang pemerintah. Sementara desa memiliki beragam keperluan dan berbagai media untuk mengekspresikan kebutuhannya yang tertuang dari RPJMDesa. Tidak ada kebebasan dan peluang pengembangan alat bantu untuk mempermudah pembuatan laporan yang terintegrasi dengan Data Desa. Seperti misalnya siapa yang mendapatkan manfaat dari dana desa dalam bidang pembangunan ataupun kesehatan, yang seharusnya bisa dilihat dari perkembangan individu dari tahun kemarin hingga tahun sekarang.

Jadi Desa yang pada awalnya diremehkan dan kecil, pada akhirnya menjadi sangat luas dan besar dalam hal peraturan dan payung peraturannya. Tidak ada sinergitas yang jelas, apalagi hanya dicantumkan E-Village Budgeting sebagai aplikasi yang berbasis website.

Jadi meskipun Kabupaten Banyuwangi menjadi pelopor dalam pembuatan software aplikasi keuangan desa yang dibangun oleh kabupaten. Belum dapat dibayangkan hasilnya yang bisa menggambarkan sebagai sebuah transparansi yang demokratis. Karena mungkin keterbatasan waktu dan sumberdaya serta diperlukan kerja-kerja yang lebih keras untuk mewujudkan masyarakat Desa Membangun. Dan bisa dipahami juga keinginan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membendung aplikasi-aplikasi berbasis komersial yang diedarkan ke desa-desa sehingga Kabupaten harus menempuh jalan ini sebagai benteng bagi Desa untuk dapat belajar bersama, hingga muncul kata 'wajib menggunakan aplikasi yang dibangun oleh Kabupaten Banyuwangi'.

BANYUWANGI,KOMPAS.com - Sebanyak 189 desa di wilayah Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan sistem sistem penganggaran desa terintegrasi dalam jaringan (daring) alias online, yang diberi nama e-Village Budgeting.

Sistem tersebut dibuat agar penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa lebih transparan. Selain itu juga untuk melindungi perangkat desa agar pelaksanaan pemanfaatan anggaran sesuai aturan.

"Sistem ini sudah dilaksanakan sejak tahun kemarin. Ada trial dan error-nya dan sampai sekarang sudah lebih rapi. Ada beberapa kendala itu pasti tapi yang terpenting adalah sama-sama belajar agar bisa sempurna," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2016).

Menurut dia, untuk menerapkan E-Village Budgeting, kapasitas bendahara dan operator sistem harus terus ditingkatkan salah satunya dengan mengikuti pelatihan secara berkala di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Banyuwangi.

"Saya datang untuk support mereka serta memantau bagaimana perkembangannya. Dan sangat baik sekali," tambahnya.

Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo kepada Kompas.com menjelaskan, ada tiga bagian dalam E-Village Budgeting yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi.

"Jadi sudah tidak ada lagi pengerjaan secara manual di desa sehingga pencairan terkontrol. Dana yang turun tinggal disinkronkan. Ini juga mengantisipasi penyelewangan karena jika program belum tuntas maka tidak bisa dicairkan," ujar Suyanto.

Saat ini, sebut dia, Kabupaten Banyuwangi juga sedang menyusun Village Monitoring untuk memperkuat pengawasan program. Sistem ini difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa baik fisik dan non fisik.

"Kami juga menyiapkan agar semua desa memiliki web site yang berisi potensi desa mulai dari UMKM, wisata, sampai pelayanan publiknya," katanya.

Penulis : Kontributor Banyuwangi, Ira Rachmawati

Editor : Erlangga Djumena

Sumber :

Payung-payung hukum Kabupaten Banyuwangi untuk implementasi UU Desa sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lainnya di Indonesia untuk melaksanakan amanat UU Desa agar bisa berjalan dengan baik dan memiliki progres yang baik. Dan sebagai sikap preventif dari penyelewengan Dana Desa dengan maksud untuk memberikan pemberdayaan kepada perangkat Desa.

Lampiran di bawah ini adalah beberapa Peraturan Bupati Banyuwangi untuk mendukung Imlementasi UU Desa di Kabupaten Banyuwangi.

[Foto dari Kompas : Ira Rachmawati / Kompas.com / Banyuwangi ]

Pedoman Pelaksanaan Dana transfer ke Desa di Wonosobo

Bupati Wonosobo H.A. Kholiq Arif

Sebagai gambaran bahwa memang benar untuk melakukan implementasi UU Desa, Kabupaten harus menyiapkan ubo rampe seperti peraturan bupati yang mengatur tata cara pengalokasian, tata cara penetapan dan pembagian besaran dana desa hingga aturan-aturan yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Desa agar dapat melaksanakan implementasi UU Desa dan menggunakan dana desa pada arah yang benar dan terkoordinasi dengan pemerintah di atasnya. Belum lagi Perbub atau petunjuk teknis dari Pemerintah Kabupaten yang juga melibatkan Pemerintah Kecamatan sebagai ujung tombak review RPJMDesa dan APBDesa yang dituangkan dalam tahun buku menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa. Seperti yang tertuang dalam tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Berikut adalah kutipan dari Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana transfer ke Desa tahun 2015 yang ditandatangani Bupati H.A Kholiq Arif pada 20 April 2015 dan diundangkan di Kabupaten Wonosobo sehari setelahnya yaitu pada tanggal 21 April 2015.

Dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana transfer ke Desa tahun 2015 ini dibahas tentang :

  1. Jenis Dana Transfer, seperti Dana Desa, ADD dan Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
  2. Ruang lingkup Dana Transfer ke Desa meliputi pengalokasian, penyaluran dan pencairan, penggunaan, pengelolaan, pembinaan pengawsan dan kerugian keuangan.

Menarik untuk dicermati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa yang di keluarkan Kabupaten karena akan mengubah wajah pembangunan di Desa se Kabupaten, juga dalam Perbup Wonosobo ini didalamnya mencantumkan kata 'difabel' namun sayang masih dalam konteks permasalahan sosial, belum sampai ke masalah aksesibilitas untuk difabel maupun penguatan kaum atau kelompok difabel di desa.

Dalam Peraturan Bupati Wonosobo nomor 47 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana transfer ke Desa tahun 2015 pada Pasal 63 dan Pasal 64 ditegaskan bahwa Dana transfer ke Desa dilarang digunakan untuk:

Pasal 63

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang dan/atau jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan pemerintah Desa dan kekayaan milik Desa.

Pasal 64

Dana Transfer ke Desa dilarang digunakan untuk: a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten, dan lain-lain sumber yang sah tidak mengikat; b. membangun tempat ibadah; c. pembangunan/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan kepada desa; d. pembangunan fisik yang pemanfaatannya kurang dirasakan oleh masyarakat/masyarakat miskin; e. kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik; f. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan g. pembayaran premi asuransi atas nama individu.

Silahkan unduh Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana transfer ke Desa tahun 2015 melalui pranala di bawah untuk mempelajari dan memahami Perbup ini.

Peraturan Daerah tentang Produk Hukum di Desa

Peraturan Daerah

Undang-undang Desa atau Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa banyak sekali perubahan, salah satunya terhadap peraturan daerah tentang produk hukum di desa. Sehingga Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi semangat dan substansinya tentang Produk Hukum di Desa perlu disesuaikan kembali dan salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa. Isyarat perubahan produk hukum di desa harus disesuaikan lagi dengan turunan UU Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Daerah adalah payung utama dan pedoman bagi Desa untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan Undang-Undang Desa dan mandat-mandat di dalamnya yang mewajibkan desa untuk dapat menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Hak Asal Usul Desa maupun hingga ke Peraturan Desa dalam hal Keuangan Desa, Pelaksanaan Kerja di Desa hingga Pelaporannya yang diatur dalam Undang-Undang Desa.

Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa sebagai penyempurnaan dan perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Desa. Dengan adanya Peraturan Daerah yang memiliki semangat dan konten yang berkesinambungan dengan Undang-Undang Desa maka Desa memiliki dasar hukum dan pedoman untuk melaksanakan amanat UU Desa.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091), maka Kabupaten Kulon Prodo memberikan jalan lebar bagi berkembangnya Desa sesuai UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Perbup Boyolali 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Perbup Boyolali 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur hingga dengan Peraturan Bupati. Setelah Daerah menyusun Peraturan Daerah maka Bupati menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Dengan Peraturan Bupati ini maka Pemilihan Kepala Desa dapat memilih untuk menggunakan E-Voting seperti yang dilakukan di Kabupaten Boyolali, pada saat Pilkades Serentak. Untuk itulah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa bisa menjadi referensi untuk dipelajari.

Perlu diketahui bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa ini kemudian pada tahun 2019 diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dan perlu diketahui bahwa Peraturan Bupati hanya berlaku di Kabupaten Boyolali.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pertimbangan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diterbitkan dengan pertimbangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (7), Pasal 6 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (8), Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166);
  8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);

Isi Perbup tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Berikut adalah isi Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (bukan format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
  2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
  3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali.
  6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
  10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
  13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  14. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
  16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  17. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
  18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
  19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
  21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
  22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  24. Pemungutan Suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama masyarakat Desa yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk memberikan hak suaranya kepada Calon.
  25. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan untuk desa.
  26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  27. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  28. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 2

  1. Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengendali dengan Keputusan Bupati.
  2. Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a.
    Penanggung Jawab
    :
    Bupati dan Wakil Bupati
    b.
    Ketua Tim merangkap anggota
    :
    Sekretaris Daerah
    c.
    Wakil Ketua merangkap anggota
    :
    Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan.
    d.
    Sekretaris I merangkap anggota
    :
    Kepala SKPD/Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa.
    e.
    Sekretaris II merangkap anggota
    :
    Pejabat pada SKPD/Bagian yang membidangi Aparatur Pemerintahan Desa.
    f.
    Anggota
    :
    Unsur SKPD yang membidangi Pengawasan Fungsional.
    g.
    Anggota
    :
    Unsur SKPD yang membidangi Pendidikan.
    h.
    Anggota
    :
    Unsur SKPD yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    i.
    Anggota
    :
    Unsur SKPD yang membidangi Informatika.
    j.
    Anggota
    :
    Unsur SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
    k.
    Anggota
    :
    Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.
    l.
    Anggota
    :
    Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum.
    m.
    Anggota
    :
    Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Kehumasan.
    n.
    Anggota
    :
    Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Umum.
    o.
    Anggota Unsur pada SKPD/Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa
    p.
    Staf Administrasi
    :
    Unsur pada SKPD/Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa.
  3. Susunan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Ketua merangkap anggota : Camat
    b. Wakil Ketua merangkap anggota : Sekretaris Kecamatan.
    c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi Pemerintahan.
    d. Anggota : Kepala Kepolisian Sektor.
    e. Anggota : Komandan Rayon Militer.
    f. Anggota : Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan.
    g. Anggota : Unsur Tenaga Pendidikan.
    h. Anggota : Staf Kecamatan.
  4. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan e-Voting, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
  5. Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan/atau menguasai Teknologi Informasi.
  6. Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
    1. melakukan instalasi peralatan e-Voting sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
    2. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
    3. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-Voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
    4. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan e-Voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
    5. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

  1. persiapan;
  2. pencalonan;
  3. pemungutan dan penghitungan suara; dan
  4. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

  1. Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan:
    1. pemberitahuan dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada BPD dan Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak;
    2. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
    3. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
    4. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
    5. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
    6. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
  2. Dalam hal pembentukan Panitia Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, maka pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 5

  1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
  2. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
  3. Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
  4. Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    1. Ketua;
    2. Wakil Ketua I;
    3. Wakil Ketua II;
    4. Sekretaris I;
    5. Sekretaris II;
    6. Bendahara;
    7. Seksi-seksi:
      1. pendaftaran pemilih;
      2. penjaringan dan penyaringan;
      3. pemungutan dan penghitungan suara;
      4. umum dan perlengkapan;
      5. dokumentasi dan publikasi; dan
      6. keamanan.
  5. Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Panitia.
  6. Susunan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

    “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

    Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

    Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

    Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

  7. Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan membuat kop surat dan stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan bentuk dan ukuran sebagaimana contoh terlampir.
  8. Dalam hal Panitia Pemilihan menetapkan jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan membentuk KPPS.
  9. Jumlah anggota KPPS paling banyak 7 (tujuh) orang
  10. KPPS mengucapkan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara
  11. Susunan sumpah/janji Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah sebagai berikut:

    “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

    Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota KPPS Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

    Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

    Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 6

  1. Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian dengan Keputusan BPD.
  2. Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat BPD.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 7

  1. Untuk dapat menggunakan hak pemilih, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
  2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    1. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
    2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
    3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
    4. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
  3. Bagi penduduk yang secara fisik sudah berdomisili 6 (enam) bulan atau lebih tetapi secara administrasi tercatat kurang dari 6 (enam) bulan sejak disahkannya Daftar Pemilih Sementara dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
  4. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 8

  1. Penyusunan Daftar Pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Dusun.
  2. Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kartu keluarga.
  3. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
  4. Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
    1. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
    2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
    3. telah meninggal dunia;
    4. pindah domisili ke desa lain; atau
    5. belum terdaftar.
  5. Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
  6. Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
  7. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
  8. Format Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

  1. Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
  2. Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
  3. Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
  4. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
    1. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    2. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
    3. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
    4. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
  5. Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 10

  1. Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
  2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
  3. Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

  1. Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
  2. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

  1. Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap paling lambat 20 (dua puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
  2. Format Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

  1. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
  2. Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 14

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan dapat menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 15

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 16

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 17

  1. Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari terhitung sejak pengumuman.
  2. Dalam penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. tempat pendaftaran adalah di sekretariat Panitia Pemilihan;
    2. waktu pendaftaran dimulai hari pertama pengumuman dibukanya pendaftaran sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada jam kerja yang berlaku untuk Pemerintah Desa.
  3. Penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan pendaftaran secara tertulis yang diajukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
    1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
    2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    4. foto kopi ijasah atau tanda lulus pendidikan atau surat keterangan pengganti ijasah atau tanda lulus pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijasah atau tanda lulus pendidikan terakhir yang sah dan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
    5. foto kopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
    6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    7. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
    8. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    9. surat pernyataan tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    10. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
    11. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    12. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
    13. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    14. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
    15. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
    17. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan kepala Desa apabila telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
    18. foto kopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan;
    19. daftar riwayat hidup; dan
    20. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dan 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopynya.
  4. Format contoh surat sebagaimana ayat (3) huruf b, c, f, g, h, i, m, o dan q tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  5. Yang dimaksud lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf r adalah:
    1. Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa;
    2. Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi;
    3. Kementerian/Lembaga Negara lainnya; atau
    4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  6. Pakaian bakal calon kepala Desa dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf t adalah Pakaian Sipil Lengkap/ Nasional.
  7. Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat ijin dari Pejabat yang berwenang.
  8. Berkas lamaran bakal calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (7), dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:
    1. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pemilihan;
    2. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Pengendali; dan
    3. 1 (satu) bendel salinan untuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 18

  1. Surat izin cuti bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  2. Surat izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  3. Surat izin cuti bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  4. Surat izin cuti bagi pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  5. Pengajuan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diajukan sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Paragraf 2
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 19

  1. Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
  2. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
  3. Panitia Pemilihan mengadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) hari.
  4. Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada bakal calon Kepala Desa apabila terdapat kekurangan atau keraguan tentang syarat yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari setelah selesainya penelitian kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  5. Bakal calon kepala desa diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan selama 5 (lima) hari terhitung sejak selesainya penelitian kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  6. Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan selama 1 (satu) hari.
  7. Dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mencantumkan identitas diri dan dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan pada masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  8. Panitia wajib memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat selama 3 (tiga) hari.
  9. Panitia mengumumkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling lambat 19 (sembilan belas) Hari setelah penutupan pendaftaran.

Pasal 20

  1. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah penutupan pendaftaran.
  2. Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat yang strategis pada wilayah Desa.
  3. Dalam hal jumlah calon kurang dari 2 (dua) dan harus ada perpanjangan pendaftaran, tidak mempengaruhi tahapan pelaksanaan pemilihan kepada desa serentak yang telah ditetapkan.

Pasal 21

  1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
  2. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal 22

  1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi dan menetapkan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil ujian tertulis.
  2. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diberi bobot sebagai berikut:
    1. pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan 5% (lima perseratus);
    2. tingkat pendidikan 5% (lima perseratus);
    3. usia 5% (lima perseratus);
    4. hasil ujian tertulis 85% (delapan puluh lima perseratus).
  3. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan skor nilai:
    1. kurang dari 1 (satu) tahun skor nilai 0 (nol);
    2. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun skor nilai 20 (dua puluh);
    3. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun skor nilai 40 (empat puluh);
    4. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun skor nilai 60 (enam puluh);
    5. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun skor nilai 80 (delapan puluh); dan
    6. lebih dari 20 (dua puluh) tahun skor nilai 100 (seratus).
  4. Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan skor nilai:
    1. pendidikan tamat SLTP atau sederajat skor nilai 80 (delapan puluh);
    2. pendidikan tamat SLTA atau sederajat skor nilai 85 (delapan puluh lima);
    3. D1 atau D2 skor nilai 90 (sembilan puluh);
    4. D3 atau Sarjana Muda atau sederajat skor nilai 95 (sembilan puluh lima); dan
    5. Diploma IV/sarjana/pasca sarjana skor nilai 100 (seratus).
  5. Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung dengan kriteria usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dengan skor nilai 100 (seratus) dan lebih dari 60 tahun skor nilai 90 (sembilan puluh).
  6. Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri 100 (seratus) soal, dengan materi pelajaran:
    1. Pendidikan Agama sebanyak 20 (dua puluh) soal;
    2. Pancasila dan UUD 1945 beserta perubahannya sebanyak 20 (dua puluh) soal;
    3. Bahasa Indonesia sebanyak 20 (dua puluh) soal;
    4. Matematika/berhitung sebanyak 15 (lima belas) soal; dan
    5. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebanyak 25 (dua puluh lima) soal.
  7. Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dihitung dengan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).
  8. Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan pada hari yang sama dengan penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9).
  9. Hasil komulatif skor nilai dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirangking dengan 5 (lima) urutan tertinggi dan diumumkan pada hari pelaksanaan ujian tertulis.
  10. Dalam hal hasil komulatif skor nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat bakal calon kepala desa yang memperoleh hasil komulatif yang sama pada urutan kelima, maka bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian tertulis ditetapkan sebagai bakal calon rangking kelima.
  11. Dalam hal nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sama, maka diadakan ujian ulang secara tertulis terhadap bakal calon yang memperoleh nilai yang sama sampai didapatkan bakal calon yang memperoleh nilai ujian tertinggi.
  12. Pelaksanaan ujian ulang secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (9).

Pasal 23

  1. Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan Tim Penguji.
  2. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan surat permohonan dari Panitia Pemilihan.
  3. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan; dan/atau
    2. unsur lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) baik Negeri atau swasta.
    3. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui Camat pada hari yang sama dengan pelaksaaan ujian tertulis.

Pasal 24

  1. Penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari ke 20 (dua puluh) setelah penutupan pendaftaran.
  2. Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
  3. Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
  4. Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
  5. Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
  6. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
  7. Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  8. Dalam hal calon Kepala Desa mengundurkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa setelah dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon kepala desa dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  9. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetorkan oleh calon atau keluarga calon Kepala Desa yang mengundurkan diri kepada Pemerintah Desa secara tunai atau transfer ke rekening kas Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
  10. Dalam hal calon Kepala Desa atau keluarga calon Kepala Desa tidak menyetorkan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (9), calon Kepala Desa diproses secara hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  11. Dalam hal terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sehingga calon kepala desa tinggal 1 (satu) orang, pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan pemilihan Kepala Desa selanjutnya dilaksanakan pada gelombang pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
  12. Dalam hal terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri tetapi calon Kepala Desa masih berjumlah 2 (dua) orang atau lebih, terhadap calon Kepala Desa yang meninggal atau mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan ketentuan suara calon kepala desa yang meninggal atau mengundurkan diri dinyatakan tidak sah.

Bagian Keempat
Kampanye

Pasal 25

  1. Kampanye calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:
    1. pertemuan terbatas;
    2. tatap muka;
    3. dialog;
    4. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
    5. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau
    6. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 3 (tiga) hari.
  3. Waktu pelaksanaan kampanye antara jam 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
  4. Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di seluruh wilayah Desa.
  5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengetahui visi, misi, program kerja dan kepribadian calon Kepala Desa.
  6. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan dirumah calon Kepala Desa yang bersangkutan atau dapat di tempat lain dengan persetujuan Panitia Pemilihan.
  7. Dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Panitia Pemilihan harus memperhatikan asas keadilan dan keamanan.
  8. Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah rumah penduduk yang pemiliknya telah membuat surat pernyataan tidak keberatan digunakan sebagai tempat kampanye.
  9. Panitia Pemilihan bertanggung jawab terhadap pengendalian pelaksanaan kampanye dan keamananannya.
  10. Pengaturan teknis pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut dalam tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 26

  1. Pelaksana Kampanye dilarang:
    1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
    4. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
    5. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
    6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
    7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
    8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
    9. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
    10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
    11. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan alat transportasi, kecuali kampanye bersama yang difasilitasi Panitia Pemilihan; dan
    12. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk para pendukung calon kepala desa yang bersangkutan.
  3. Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan:
    1. Kepala Desa;
    2. Perangkat desa; dan
    3. Anggota BPD.

Pasal 27

  1. Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
    2. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 28

  1. Masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  2. Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kegiatan Kampanye.

Bagian Kelima
Proses Pemilihan

Paragraf Pertama
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 29

  1. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus:
    1. mengumumkan kepada masyarakat Desa setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan pengumuman tersebut ditempat yang terbuka;
    2. membagikan surat undangan pemilihan kepala desa kepada yang berhak.
  2. Format surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
  3. Penyampaian surat undangan dapat diterimakan kepada yang bersangkutan atau keluarga yang bertempat tinggal satu rumah dibuktikan dengan bukti tanda terima surat undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  4. Dalam hal ketentuan ayat (1) huruf b, belum semua pemilih mendapatkan surat undangan, maka penyampaian surat undangan dilaksanakan paling lambat pukul 14.00 WIB, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemunggutan suara.
  5. Dalam hal masih terdapat Pemilih belum mendapatkan surat undangan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan menunjukan KTP atau Kartu Keluarga.
  6. Setelah batas waktu penyampaian surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara yang berisi tentang jumlah surat undangan yang telah diterima pemilih dan jumlah surat undangan yang tidak tersampaikan kepada pemilih dan rekapitulasi data pemilih yang surat undangannya yang tidak tersampaikan disertai dengan nomor, nama dan alamat Pemilih, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

  1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari:
    1. ruang Panitia Pemilihan;
    2. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
    3. tempat duduk para calon kepala desa disertai tanda gambar masing-masing calon kepala desa apabila TPS berjumlah satu;
    4. tempat duduk para saksi;
    5. ruang tunggu para pemilih;
    6. bilik pemungutan suara;
    7. alat dan alas coblos atau seperangkat alat e-Voting;
    8. kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting;
    9. surat suara dalam bentuk kertas suara atau seperangkat peralatan e-Voting;
    10. kertas dan alat penghitungan suara;
    11. meja dan alat kelengkapan pemberian suara; dan (12)perlengkapan lain yang dipandang perlu.
  2. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuat sedemikian rupa oleh Panitia Pemilihan sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
  3. Jumlah bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan penempatannya harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.
  4. Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi.
  5. Dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

  1. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau secara elektronik (e-Voting).
  2. Pemberian suara melalui surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara.
  3. Pemberian suara secara elektronik (e-Voting) dilakukan dengan menyentuh salah satu tanda gambar calon pada layar monitor pada perangkat e-Voting yang disediakan Panitia Pemilihan.

Paragraf Kedua
Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 32

Perlengkapan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa terdiri atas:

  1. kotak suara;
  2. surat suara;
  3. tinta;
  4. bilik pemungutan suara;
  5. segel;
  6. alat untuk memberi tanda pilihan;
  7. TPS atau ruang pemungutan suara; dan
  8. perlengkapan pendukung lainnya.

Pasal 33

  1. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum.
  2. Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi atau tidak tersedia, Panitia Pemilihan dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan.
  3. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dari bahan kayu, dan/atau logam.
  4. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat kayu dan/atau logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproduksi dengan ketentuan:
    1. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
    2. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
    3. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm; dan
    4. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok.

Pasal 34

  1. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b memuat nomor urut, foto, dan nama Calon.
  2. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
    2. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat ada pakaian yang dikenakan Calon;
    3. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    4. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
  3. Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
  4. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS warna putih.
  5. Jumlah surat suara yang dicetak sebanyak jumlah Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus).

Pasal 35

  1. Panitia Pemilihan menyediakan tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c sesuai dengan kebutuhan.
  2. Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit.
  3. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 36

  1. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d disediakan di setiap TPS paling sedikit 1 (satu) buah.
  2. Bilik pemungutan suara dapat menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau diadakan sendiri oleh Panitia Pemilihan.
  3. Dalam hal Panitia Pemilihan mengadakan sendiri bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan harus mempertimbangan kenyamanan dan kerahasiaan bagi para pemilih.

Pasal 37

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.

Pasal 38

  1. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
    1. alat coblos untuk memberi tanda pada surat suara dengan mencoblos; atau
    2. alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
  2. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara, terdiri dari:
    1. paku untuk mencoblos;
    2. bantalan/alas coblos; dan
    3. tali pengikat alat coblos.

Pasal 39

  1. PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
  2. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 40

  1. Ruang Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara apabila jumlah TPS hanya 1 (satu).
  2. Ruang Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
  3. Di antara ruang pemungutan suara harus dibuat batas atau sekat.

Pasal 41

Perlengkapan pendukung lainnya sebagaiama dimaksud dalam Pasal 32 huruf h terdiri atas:

  1. sampul kertas;
  2. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
  3. karet pengikat surat suara;
  4. lem/perekat;
  5. kantong plastik;
  6. ballpoint;
  7. gembok;
  8. spidol;
  9. formulir berita acara;
  10. stiker nomor kotak suara;
  11. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
  12. daftar calon; dan
  13. salinan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 42

  1. Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
  2. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  3. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
  4. Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil.

Pasal 43

  1. Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) berjumlah 1 (satu) TPS berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. ruang pemungutan suara harus berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) ruang pemungutan suara;
    2. dalam satu ruang pemungutan suara dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih bilik pemungutan suara, dan 1(satu) kotak suara;
    3. dalam bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b berisi peralatan coblos atau seperangkat peralatan E-Voting.
    4. ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur berdasarkan jumlah pemilih tetap yang ada di Dusun, gabungan Dusun, Rukun Warga, gabungan Rukun Warga, Rukun Tetangga atau gabungan Rukun Tetangga.
    5. dalam hal ruang pemungutan suara diatur berdasarkan gabungan dusun, gabungan RW atau gabungan RT harus memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
      1. Penentuan jumlah pemilih setiap ruang pemungutan suara memperhatikan pemerataan jumlah pemilih;
      2. Penetapan pemilih setiap ruang pemungutan suara dengan memperhatikan letak georafis dan batas wilayah RW/RT; dan
      3. Pemilih dalam satu RT harus ditetapkan dalam 1 (satu) ruang pemungutan suara yang sama.
  2. Dalam Ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang kurangnya terdiri dari kelengkapan sebagai berikut:
    1. meja dan kursi panitia pemilihan;
    2. tempat duduk saksi;
    3. tempat antrian pemilih;
    4. ruang tunggu para pemilih;
    5. meja dan kursi calon;
    6. foto dan nomor calon Kepala Desa
    7. ruang pemunggutan dan penghitungan suara;
    8. bilik pemungutan suara;
    9. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
    10. alat dan alas coblos atau seperangkat alat e-Voting.
    11. kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting.
    12. kertas dan alat perhitungan suara.
    13. perlengkapan lain yang dipandang perlu.

Pasal 44

  1. Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) berjumlah lebih dari 1 (satu) TPS berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. apabila wilayah dusun berjumlah ganjil, jumlah TPS ditetapkan berdasarkan wilayah dusun yang ada; dan
    2. apabila wilayah dusun berjumlah genap, jumlah TPS ditetapkan berdasarkan wilayah RW/RT atau gabungan RW/RT.
  2. Dalam penentuan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. Penentuan jumlah pemilih setiap TPS dengan memperhatikan pemerataan jumlah pemilih;
    2. Penetapan pemilih setiap TPS dengan memperhatikan letak georafis dan batas wilayah RW/RT;
    3. Pemilih dalam satu RT harus ditetapkan dalam 1 (satu) TPS yang sama; dan
    4. Penempatan lokasi TPS memperhatikan kemudahan akses dalam penggunaan hak pilih.
  3. Dalam TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya terdiri dari kelengkapan sebagai berikut:
    1. meja dan kursi panitia pemilihan;
    2. tempat duduk saksi;
    3. tempat antrian pemilih;
    4. ruang tunggu para pemilih;
    5. meja dan kursi calon;
    6. foto dan nomor calon Kepala Desa;
    7. ruang pemunggutan dan penghitungan suara;
    8. bilik pemungutan suara;
    9. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
    10. alat dan alas coblos atau seperangkat alat e-Voting;
    11. kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting;
    12. kertas dan alat perhitungan suara; dan
    13. perlengkapan lain yang dipandang perlu.

Pasal 45

  1. Dalam rangka menjaga kebenaran hasil dan transparansi dalam pemungutan suara, masing-masing calon kepala desa dapat menunjuk saksi sebanyak ruang pemungutan suara apabila menggunakan 1 TPS dan sebanyak TPS apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS.
  2. Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT yang diajukan oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 46

  1. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih atas seizin ketua panitia.
  2. Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan mengisi surat pernyataan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

  1. Sebelum pemungutan suara dimulai, ketua Panitia Pemilihan atau ketua KPPS mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
    1. anggota yang bertugas mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;
    2. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan surat undangan pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap;
    3. anggota yang bertugas menerima surat undangan dan menukar dengan surat suara atau smart card untuk pemilihan dengan menggunakan e-Voting;
    4. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
    5. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara atau hasil print-out ke dalam kotak print-out; dan
    6. anggota yang bertugas mengatur memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
  2. Ketua Panitia mengatur tempat duduk para Calon sesuai dengan nomor urut undian.
  3. Dalam hal Calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara, maka dapat digantikan dengan pas foto ukuran minimal 10 (sepuluh) R dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.
  4. Ketua Panitia Pemilihan atau ketua KPPS mempersilahkan para pemilih untuk masuk dan menempatkan diri di tempat yang telah disediakan.
  5. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS melakukan:
    1. pembukaan Rapat Pemungutan Suara;
    2. penyampaian penjelasan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
      1. sebab-sebab diadakannya pemilihan;
      2. dasar hukum yang digunakan;
      3. nama-nama calon sesuai dengan nomor urutan undian;
      4. tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan;
      5. waktu dimulainya dan berakhirnya pemungutan Suara;
    3. pembukaan kotak suara;
    4. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
    5. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
    6. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; serta
    7. dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting, Panitia Pemilihan atau KPPS memastikan bahwa perolehan suara masing masing calon dalam peralatan e-Voting masih dalam keadaan 0 (nol) dan mencetak hasilnya.
  6. Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b angka 5 dimulai pada jam 08.00 WIB dan ditutup pada jam 14.00 WIB;
  7. Kegiatan Panitia Pemilihan atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disaksikan oleh calon Kepala Desa, Saksi, BPD dan warga masyarakat.
  8. Kegiatan Panitia Pemilihan atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS, dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota panita pemilihan atau 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  9. Apabila saksi dari calon tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acara.

Pasal 48

  1. Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
  2. Pemungutan Suara dilakukan dengan cara memberikan suara dalam bilik suara dengan cara:
    1. mencoblos tanda gambar calon pada surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan; atau
    2. menyentuh atau menekan salah satu tanda gambar calon pada layar monitor peralatan e-Voting yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
  3. Dalam pemberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih hanya diperbolehkan menggunakan alat yang telah disediakan Panitia Pemilihan di dalam bilik suara.
  4. Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
  5. Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan atau KPPS, kemudian Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak.
  6. Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan atau KPPS, kemudian Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak.
  7. Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) hanya diberikan 1 (satu) kali.
  8. Pada saat menggunakan hak pilihnya, Pemilih dilarang menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada Surat Suara, merekam atau memfoto hasil pilihannya.

Pasal 49

  1. Dalam hal pemilih kehilangan surat undangan, surat undangannya rusak dan tidak dapat terbaca dengan jelas, atau belum menerima surat undangan, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya seizin Panitia Pemilihan sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga dan menandatangani surat pernyataan yang disediakan Panitia Pemilihan.
  2. Dalam hal Panitia Pemilihan memberikan izin kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan agar memperhatikan salinan DPT atau Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6).

Pasal 50

  1. Setelah Pemungutan Suara selesai maka Panitia Pemilihan atau KPPS pada hari dan tanggal itu juga segera membuat dan menandatangani Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS, dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota panita pemilihan atau 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  2. Apabila saksi dari calon tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acara.

Pasal 51

  1. Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:
    1. apabila pemilihan dilakukan secara manual:
      1. surat suara ditandatangani oleh ketua pemilihan; dan
      2. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) Calon; atau
      3. tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
      4. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
      5. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon;
      6. menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan;
      7. lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak;
      8. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
    2. apabila dengan menggunakan e-Voting:
      1. peralatan e-Voting dapat berfungsi sebagaimana mestinya,
      2. jejak data pemungutan suara dapat terekam dalam data base dan tercetak pada printer;
  2. Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berhalangan tetap atau sementara, maka surat suara ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
  3. Dalam hal TPS berjumlah 1 (satu) Ketua Panitia Pemilihan dapat mendelegasikan penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 kepada Wakil Ketua atau anggota Panitia Pemilihan lainnya.
  4. Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu) Ketua Panitia Pemilihan mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 kepada ketua KPPS.

Pasal 52

  1. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
  2. Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu), penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. penghitungan suara dapat dijadikan dalam 1 (satu) tempat dengan tahapan penghitungan suara berdasarkan ruang pemungutan suara atau penghitungan suara dilakukan secara bersama sama pada setiap ruang pemungutan suara.
    2. hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara pada setiap ruang pemungutan suara yang kemudian dilakukan rekapitulasi.
  3. Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), penghitungan suara dilakukan pada masing-masing TPS dan dituangkan dalam berita acara masing- masing TPS, dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi pada hari yang sama.
  4. Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b atau ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  5. Tempat melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 53

  1. Sebelum proses penghitungan suara dimulai ketua panitia pemilihan atau ketua KPPS:
    1. mengatur pembagian tugas anggota panitia pemilihan atau KPPS dalam penghitungan suara;
    2. mempersiapkan tempat penghitungan suara yang meliputi meja, papan pencatatan, tempat duduk para saksi, dan sebagainya;
    3. Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan administrasi yang meliputi formulir Berita Acara Penghitungan Suara, formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, formulir Pencatatan Penghitungan Suara, kertas, dan alat tulis yang diperlukan;
    4. mempersiapkan kotak suara pada tempat yang telah ditentukan;
    5. menghitung terlebih dahulu:
    6. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
    7. jumlah pemilih dari TPS lain;
    8. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
    9. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
    10. membuka kotak suara, menghitung jumlah Surat Suara Resmi yang masuk dengan disaksikan saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara Penghitungan Surat Suara Resmi Yang Masuk dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  2. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Resmi Yang Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku untuk setiap TPS apabila Jumlah TPS lebih dari 1 (satu) atau setiap ruang pemungutan suara apabila jumlah TPS hanya 1 (satu).

Pasal 54

  1. Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan e-Voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), penghitungan suara dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan media elektronik, mencetak hasil pemungutan suara dan menghitung jumlah suara masing-masing peralatan di TPS atau ruang pemungutan suara disaksikan oleh Calon dan Saksi.
  2. Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Rekapitulasi

Pasal 55

  1. Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu), tata cara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (2) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. Rekapitulasi dilaksanakan dengan menjumlahkan hasil penghitungan suara masing masing ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a;
    2. Hasil penghitungan Penjumlahan suara masing masing Ruang Pemungutan suara dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
    3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf a dapat dihadiri oleh calon, saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
  2. Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), tata cara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. Rekapitulasi dilaksanakan dengan menjumlahkan hasil penghitungan suara masing masing TPS.
    2. Hasil Penjumlahan penghitungan suara masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf a dapat dihadiri oleh calon, saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
  3. Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf b kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar di tempat umum.
  4. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
  5. Panitia Pemilihan segera menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai.

Pasal 56

  1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
  2. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
  3. Dalam hal jumlah TPS sebanyak 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing kotak suara pada ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
  4. Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing TPS.
  5. Calon yang memperoleh kemenangan terbanyak berdasarkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih.

BAB IV
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 57

  1. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  2. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk sosialisasi pelaksanaan pilkades, pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
  3. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
  4. Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 58

  1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pangaduan kepada Panitia Pemilihan.
  2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) Hari sejak selesainya penghitungan suara.
  3. Panitia Pemilihan harus sudah mengambil keputusan selambat- lambatnya 3 (tiga) Hari sejak pengaduan diterima.
  4. Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan tidak berhasil, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
  5. Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
  6. Apabila pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 37 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

 


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI BOYOLALI,
ttd.

SENO SAMODRO
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd

SRI ARDININGSIH

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR 21

Perbup Boyolali 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

[ Foto Oleh - Karya sendiri, , ]

Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dengan peraturan Bupati. Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221). Maka hal ini berimbas pada Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa hingga Peraturan Bupati tentang Pilkades dan tata cara Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas adalah pelaksanaan dari aturan-aturan diatasnya. Boyolali yang berhasil mengadakan Pilkades Serentak dengan e-Voting pada tahun 2019 ada baiknya direferensikan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pertimbangan

Pertimbangan Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas adalah:

  1. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 226);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
  10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 21);

Isi Perubahan Perbup Tata Cara Pilkades

Dibawah ini adalah isi Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas (bukan format asli):

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 16 diubah, angka 9 dihapus, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 11a, dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
    2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
    3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali.
    6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
    8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
    9. dihapus.
    10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
    11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
    12. a.) Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
    13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
    14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    15. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
    17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    18. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
    19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
    20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
    21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
    22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
    23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
    24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
    25. Pemungutan Suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama masyarakat Desa yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk memberikan hak suaranya kepada Calon.
    26. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan untuk desa.
    27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
    28. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
    29. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

  2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 2

    1. Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
    2. Untuk kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengendali.
    3. Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
      a. Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati.
      b. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah.
      c. Wakil Ketua I merangkap anggota : Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
      d. Wakil Ketua II merangkap anggota : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
      e. Sekretaris I merangkap anggota : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
      f. Sekretaris II merangkap anggota : Kepala Seksi Aparat Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
      g. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Fungsional.
      h. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
      i. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
      j. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Informatika.
      k. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
      l. Anggota : Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.
      m. Anggota : Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum.
      n. Anggota : Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Kehumasan.
      o. Anggota Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Umum.
      p. Anggota : Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
      q. Staf Administrasi : Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

    4. Susunan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
      a. Ketua Tim merangkap anggota : Camat
      b. Wakil Ketua merangkap anggota : Sekretaris Kecamatan.
      c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi Pemerintahan.
      d. Anggota : Kepala Kepolisian Sektor.
      e. Anggota : Komandan Rayon Militer.
      f. Anggota : Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan.
      g. Anggota : Unsur Tenaga Pendidikan.
      h. Anggota : Staf Kecamatan.

    5. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan e- Voting, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
    6. Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau menguasai teknologi informasi.
    7. Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
      1. melakukan instalasi peralatan e-Voting sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
      2. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
      3. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-Voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
      4. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan e-Voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
      5. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

  3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 2A

    1. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
    2. Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
      1. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau
      2. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.
    3. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.
    4. Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
    5. Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

  4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (4) huruf g dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 5

    1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
    2. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
    3. Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
    4. Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
      1. Ketua;
      2. Wakil Ketua I;
      3. Wakil Ketua II;
      4. Sekretaris I;
      5. Sekretaris II;
      6. Bendahara;
      7. Seksi-seksi:
        1. pendaftaran pemilih;
        2. penjaringan dan penyaringan;
        3. pemungutan dan penghitungan suara;
        4. umum dan perlengkapan;
        5. dokumentasi dan publikasi; dan
        6. keamanan.
        Yang masing-masing terdiri dari Ketua dan Anggota.
    5. Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Panitia.
    6. Susunan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

      “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

      Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

      Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

      Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban, tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

      Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

    7. Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan membuat kop surat dan stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan bentuk dan ukuran sebagaimana contoh terlampir.
    8. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
    9. Jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara paling banyak 7 (tujuh) orang.
    10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengucapkan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
    11. Susunan sumpah/janji Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah sebagai berikut:

      “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

      Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota KPPS Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

      Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

      Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

      Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.


  5. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf g dan huruf i dihapus, huruf h diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 17

    1. Masa pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari terhitung sejak pengumuman.
    2. Dalam penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      1. tempat pendaftaran adalah di sekretariat Panitia Pemilihan; dan
      2. waktu pendaftaran dimulai hari pertama pengumuman dibukanya pendaftaran sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada jam kerja yang berlaku untuk Pemerintah Desa.
    3. Warga Negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan pendaftaran secara tertulis yang diajukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
      1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
      2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      4. fotokopi ijazah atau tanda lulus pendidikan atau surat keterangan pengganti ijazah atau tanda lulus pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijasah atau tanda lulus pendidikan terakhir yang sah dan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
      5. fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
      6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      7. dihapus;
      8. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      9. dihapus;
      10. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
      11. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
      12. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
      13. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      14. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
      15. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
      17. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
      18. fotokopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan;
      19. daftar riwayat hidup; dan
      20. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dan 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopynya.
    4. a.)Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membuat surat pernyataan berhenti sebagai anggota BPD saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
    5. Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, huruf h, huruf m, huruf o dan huruf q dan ayat (3a) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    6. Yang dimaksud lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf r adalah:
      1. Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa;
      2. Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi;
      3. Kementerian/Lembaga Negara lainnya; atau
      4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
    7. Pakaian bakal Calon Kepala Desa dalam pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf t adalah Pakaian Sipil Lengkap/ Nasional.
    8. Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang.
    9. Berkas lamaran bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (7), dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:
      1. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pemilihan;
      2. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Pengendali; dan
      3. 1 (satu) bendel salinan untuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

  6. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 18

    1. Surat izin cuti bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
    2. Surat izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
    3. dihapus.
    4. Surat izin cuti bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
    5. Pengajuan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diajukan sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa.

  7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 43

    1. Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) berjumlah 1 (satu) TPS berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. ruang pemungutan suara harus berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) ruang pemungutan suara;
      2. dalam satu ruang pemungutan suara dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih bilik pemungutan suara, dan 1 (satu) atau lebih kotak suara;
      3. dalam bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b berisi peralatan coblos atau seperangkat peralatan e-Voting;
      4. ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur berdasarkan jumlah pemilih tetap yang ada di Dusun, gabungan Dusun, Rukun Warga, gabungan Rukun Warga, Rukun Tetangga atau gabungan Rukun Tetangga; dan
      5. dalam hal ruang pemungutan suara diatur berdasarkan gabungan dusun, gabungan RW atau gabungan RT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
        1. Penentuan jumlah pemilih setiap ruang pemungutan suara memperhatikan pemerataan jumlah pemilih;
        2. Penetapan pemilih setiap ruang pemungutan suara dengan memperhatikan letak georafis dan batas wilayah RW/RT; dan
        3. Pemilih dalam satu RT harus ditetapkan dalam 1 (satu) ruang pemungutan suara yang sama.

    2. Dalam Ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari kelengkapan sebagai berikut:
      1. meja dan kursi panitia pemilihan;
      2. tempat duduk saksi;
      3. tempat antrian pemilih;
      4. ruang tunggu para pemilih;
      5. meja dan kursi calon;
      6. foto dan nomor calon Kepala Desa;
      7. ruang pemunggutan dan penghitungan suara;
      8. bilik pemungutan suara;
      9. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
      10. alat dan alas coblos atau seperangkat alat e-Voting.
      11. kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting;
      12. kertas dan alat perhitungan suara; dan
      13. perlengkapan lain yang dipandang perlu.

  8. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 56

    1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara paling banyak.
    2. Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah TPS sebanyak 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak ruang pemungutan suara dengan jumlah ruang pemungutan suara yang lebih banyak.
    3. Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak TPS dengan jumlah TPS yang lebih banyak.
    4. Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) masih sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak pada Ruang Pemungutan Suara/TPS dengan DPT yang paling banyak.
    5. Apabila perolehan suara Calon Kepala Desa pada Ruang Pemungutan Suara/TPS dengan DPT yang paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih memperoleh suara yang sama maka digunakan jumlah DPT paling banyak urutan berikutnya.
    6. Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak pada Ruang Pemungutan Suara/TPS dengan jumlah kehadiran pemilih yang paling banyak.
    7. Apabila perolehan suara Calon Kepala Desa pada Ruang Pemungutan Suara /TPS dengan jumlah kehadiran pemilih yang paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih memperoleh suara yang sama maka digunakan jumlah kehadiran pemilih paling banyak urutan berikutnya.

  9. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 57

    1. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
    2. Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, sosialisasi dan biaya pelantikan.
    3. Biaya pemilihan Kepala Desa selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada APBDesa.
    4. Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk rapat-rapat dan kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

  10. Ketentuan pada Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

 


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI BOYOLALI,
ttd.

SENO SAMODRO
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 28 Maret 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd

SUGIYANTO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 9

Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

{ Foto , }

Perda Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata

Perda Kab. Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata

Pelaksanaan pembangunan desa wisata perlu didukung iklim yang kondusif dalam pembangunan desa wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, maka Kabupaten/Kota perlu menetapkan peraturan daerah tentang desa wisata. Agar pembangunan desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan desa wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Kabupaten Banyuwangi memiliki Kebijakan tentang Desa Wisata yaitu, Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata. Perda Kab Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata di tetapkan Bupati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas pada tanggal 1 Februari 2017 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Februari 2017 oleh Plt. Sekda Kab Banyuwangi Drs. Djadjat Sudradjat, M.Si dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 1 dengan Nomer Register Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 20-1/2017.

Perda Kab. Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata

Latar Belakang

Pertimbangan Perda Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata adalah:

  1. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
  4. bahwa pembangunan desa diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
  5. bahwa Desa dengan lanskap pedesaan yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat memiliki karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata;
  6. bahwa desa wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
  7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

Dasar Hukum

Dasar hukum Perda Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata adalah:

  1. Pasal 18 Ayat 6 ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 6);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 4).

Penjelasan Perda Desa Wisata

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumberdaya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi sumberdaya dan modal pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramuan utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata. Selain itu, fasilitas yang seyogyanya ada di suatu kawasan desa wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (home stay) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

Melalui pembangunan pariwisata pedesaan atau desa wisata,makaupaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, memperluas, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata, destinasi desa wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa, akan semakin menyadarkan masyarakat desa membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang memiliki potensi modal pariwisata yang sangat besar, baik modal berupa sumberdaya alam maupun modal pariwisata budaya, tradisi, peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan aset wisata yang masih potensial. Sementara pemerintah daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan pariwisata daerah melalui even-even wisata yang tersusun dan terjadwal sebagai kalender even wisataKabupaten Banyuwangi.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa wisata perlu menciptakan iklimyang kondusif dalam pembangunan desa wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan peraturan daerah tentang desa wisata.Dengan demikian, pembangunan desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan desa wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: antara lain hak dan kewajiban masyarakat; wisatawan; Pemerintah Daerah; pembangunan destinasi desa wisata;kawasan strategis desa wisata;usaha pariwisata desa; hak, kewajiban, dan larangan;sanksi administratif dan sanksi pidana,kewenangan pemerintah daerah;koordinasi lintas sektor; promosi destinasi desa wisata; serta pemberdayaan kelembagaan desa wisata dan sumberdaya manusia.

Isi Perda Desa Wisata Banyuwangi

Berikut adalah isi Perda Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata (bukan format asli) :

PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
  3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
  4. Wisata Adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
  5. Wisata desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
  6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
  7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
  8. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
  9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
  10. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
  11. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
  12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
  13. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desayang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.
  14. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
  15. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa.
  16. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan desa wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.
  17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II
FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Desa Wisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan wisata minat khusus serta mengkonservasi potensi wisata desa yang meliputi adat, sosial budaya dan lingkungan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 3

  1. Pengembangan Desa Wisata bertujuan:
    1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya.
    2. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan Potensi Alam dan mengkonservasi/ Melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun.
    3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam.
    4. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat.
    5. Mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia.
    6. Menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya.
  2. Pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh BUMDesa adalah yang menjadi aset desa.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 4

Desa wisata diselenggarakan dengan prinsip:

  1. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
  2. Menguntungkan masyarakat setempat;
  3. Terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
  4. Melibatkan masyarakat setempat;
  5. Menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB IV
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 5

Desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. desa yang memiliki keunikan, otentisitas adat dan keragaman budaya.
  2. Mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata.
  3. Ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun.
  4. Ada keinginan masyarakat desa tersebut mengembangkan desa wisata.

Pasal 6

Sasaran pembangunan desa wisata adalah:

  1. Tersusunnya pemodelan/model desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan/ramah lingkungan;
  2. Memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
  3. Terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan desa wisata serta kepuasan pengunjung;
  4. Terwujudnya destinasi desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
  5. Terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di desa.

Pasal 7

Pembangunan desa wisata, meliputi:

  1. Obyek dan daya tarik wisata desa;
  2. Pemasaran; dan
  3. Kelembagaan.

Pasal 8

Pembangunan desa wisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 9

Dalam pengembangan Desa Wisata Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan/lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS DESA WISATA

Pasal 10

  1. Kawasan strategis desa wisata Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  2. Kawasan strategis desa wisata Kabupaten Banyuwangi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BAB VI
ORGANISASI PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 11

  1. Pengelola desa wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
  2. Organisasi pengelola desa wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD.
  3. Organisasi pengelola desa wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
  4. Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
  5. Jenis kegiatan desa wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat.
  6. Pengaturan mengenai organisai pengelola desa wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
USAHA PARIWISATA DESA

Pasal 12

  1. Usaha pariwisata desa meliputi, antara lain:
    1. Jasa transportasi wisata;
    2. Jasa perjalanan wisata;
    3. Jasa makanan dan minuman wisata;
    4. Penyediaan akomodasi wisata;
    5. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;
    6. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata;
    7. Jasa informasi pariwisata desa;
    8. Jasa konsultan pariwisata desa;
    9. Jasa pramuwisata wisata desa; dan
    10. Pijat tradisional.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 13

  1. Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengusaha pariwisata desa wajib mendapatkan rekomendasi kepala desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata.
  2. Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
    1. melibatkan Usaha kecil menengah setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
    2. Tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
    3. Menggunakan Tenaga kerja setempat, agar ancaman marginalisasi masyarakat setempatdalam pengembangan pariwisata desa dapat dihindari;
    4. Menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal;
    5. Menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumberdaya lokal;
    6. Memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
  3. Pengusaha pariwisata desa adalah masyarakat setempat dan pihak lain yang memiliki usaha periwisata yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dinyatakan pada ayat (1).
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
  5. Pemerintah desa wajib melaporkan aktivitas pariwisata baik yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata atau SKPD yang membidangi pariwisata.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan desa wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap anggota masyarakat desa berhak:

  1. Memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata;
  2. Melakukan usaha pariwisata desadalam kelompok-kelompok kerja;
  3. Berperan dalam proses pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 16

Setiap wisatawan/pengunjung kawasan desa wisataberhak memperoleh:

  1. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
  2. Pelayanan wisata desa sesuai dengan prinsip keramahtamahan;
  3. Perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 17

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

  1. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa;
  2. Menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
  3. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
  4. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 18

  1. Pemerintah Daerah berkewajiban:
    1. Menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
    2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yangmeliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
    3. Memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestariaan tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
    4. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergali;
    5. Memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
    6. Mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
    7. Mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
    8. Mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
    9. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegahdan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
  2. Pemerintah Desa berkewajiban:
    1. Mendorong upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
    2. Memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
    3. Menegakkan peraturan perundang-undangan;
    4. Menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
    5. Menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
    6. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa;
    7. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
    8. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
    9. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
    10. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kawasan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap anggota masyarakat desa berkewajiban:

  1. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desa; dan
  2. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi desa wisata.

Pasal 20

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa berkewajiban:

  1. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  3. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
  5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
  6. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
  7. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
  8. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
  9. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
  10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
  11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
  12. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
  13. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
  14. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap wisatawan berkewajiban:

  1. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
  2. Ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
  3. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
  4. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 22

  1. Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
  2. Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah berwenang:

  1. Menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan desa wisata kabupaten;
  2. Menetapkan desa wisata kabupaten dengan surat keputusan Bupati;
  3. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan desa wisata di wilayahnya;
  4. Memfasilitasi dan melakukan promosi desa wisata dan produk pariwisata desa yang berada di wilayahnya;
  5. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
  6. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
  7. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di wilayahnya;
  8. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
  9. Mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 24

  1. Memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi;
  2. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan desa wisata;
  3. Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
  4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

  1. Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan desa wisata.
  2. Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan desa wisata daerah.
  3. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan desa wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X
KOORDINASI

Pasal 26

  1. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa wisata.
  2. Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan desa wisata;
    2. bidang keamanan dan ketertiban;
    3. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
    4. bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 27

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

Pasal 29

  1. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah.
  2. Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan desa wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
  3. Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
  4. Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 30

Penyelenggaraan Promosi kawasan desa wisata daerah mempunyai tujuan:

  1. Meningkatkan citra desa wisata daerah;
  2. Meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus manca negara;
  3. Meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  4. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

  1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan desa wisata.
  2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan desa wisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

Pasal 33

Pengelolaan dana desa wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 34

  1. Pengelola kawasan desa wisata mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata desa untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
  2. Pengalokasian pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

  1. Setiap pengusaha pariwisata desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa:
    1. Teguran tertulis;
    2. Pembatasan kegiatan usaha; dan
    3. Pembekuan sementara kegiatan usaha.
  2. Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

  1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
    3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
    4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
    5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
    7. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
    8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;
    9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    10. menghentikan penyidikan; dan
    11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

  1. Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah);
  2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

  Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Februari 2017
  BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Februari 2017
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 1

Perda Kab. Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata

[ Foto oleh - Karya sendiri, , ]

Perda Boyolali 8/2017 tentang Perubahan Atas Perda 11/2015 tentang Pilkades

Perda Boyolali 8/2017 tentang Perubahan Atas Perda 11/2015 tentang Pilkades

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Halaman ini mengetengahkan contoh Perubahan Peraturan Daerah tentang Pilkades yaitu Perda (Peraturan Daerah) Boyolali Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Perda ini mulai berlaku pada tanggal 6 September 2017.

Boyolali pada Pilkades serentak tahun 2019 menggunakan E-Voting sebagai alat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Perda Boyolali 8/2017 tentang Perubahan Atas Perda 11/2015 tentang Pilkades

Abstrak

Dalam Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Beberapa Ketentuan dalam Perda Kab. Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah;
  2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf g dan huruf i dihapus;
  3. Ketentuan Pasal 38 diubah
  4. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah
  5. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) dihapus;
  6. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf g diubah
  7. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) diubah.

Pertimbangan

Pertimbangan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban, dan wewenangnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  2. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;
  3. bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Penjelasan Umum

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa serta melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Meski Peraturan Daerah tersebut relatif masih baru, namun perlu dilakukan perubahan karenanya adanya perkembangan pengaturan pada tingkat nasional maupun adanya kebutuhan lokalitas yang belum ada pengaturannya.

Pada tataran nasional, berkenaan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur yang mengatur syarat calon kepala desa yaitu: “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam persidangan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada tingkat lokal, sejak diselenggarakannya pemilihan kepala desa secara serentak, muncul kebutuhan pengaturan agar tidak terjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa selanjutnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Isi Perda

Berikut isi Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (bukan dalam format asli):

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
    2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
    5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali;
    6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
    8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
    9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
    10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
    11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
    12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
    13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    14. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
    16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    17. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
    18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
    19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
    20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
    21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
    22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
    23. Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
    24. Hari adalah hari kerja.
    25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
    26. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
    27. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf g dan huruf i dihapus, huruf h diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 19

    1. Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
    2. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
      1. warga negara Republik Indonesia;
      2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
      4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
      5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
      6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
      7. dihapus;
      8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
      9. dihapus;
      10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
      11. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
      12. berbadan sehat;
      13. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
      14. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan
      15. berkelakuan baik.
    3. Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang.
    4. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
    5. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

  3. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
    1. Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) berjumlah 1 (satu) TPS karena pelaksanaan pemungutan suara digabungkan pada 1 (satu) tempat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. wajib disediakan ruang pemungutan suara berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) ruang pemungutan suara; dan
      2. dalam setiap ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih bilik pemungutan suara dan 1 (satu) atau lebih kotak suara.
    2. Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik, pada setiap bilik pemungutan suara berisi seperangkat alat pemilihan secara elektronik.
    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

  4. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 46

    1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
    2. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
    3. Dalam hal jumlah TPS sebanyak 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing ruang pemungutan suara.
    4. Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing TPS.

  5. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 49

    1. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
    2. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.
    3. Dihapus.
    4. Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Bupati.

  6. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 62

    1. Kepala Desa berhenti karena:
      1. meninggal dunia;
      2. permintaan sendiri; atau
      3. diberhentikan.
    2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
      1. berakhir masa jabatannya;
      2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
      3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
      4. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
      5. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
      6. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
      7. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
    3. Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
    4. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

  7. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 65

    1. Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
    2. Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

 


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI BOYOLALI,
ttd.

SENO SAMODRO
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 6 September 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd

SUGIYANTO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 8

Perda Boyolali 8/2017 tentang Perubahan Atas Perda 11/2015 tentang Pilkades

Perda Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Perda Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Perda tentang Pemilihan Kepala Desa adalah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), kemudian aturan pelaksanaannya dari pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717). Kemudian Bupati menyusun Peraturan Bupati tentang Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa.

Satu hal yang penting dalam Pemilihan Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan Administrasi. Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala desa adalah dokumen mengenai:

  1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;
  2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  4. Fotokopi Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  5. Fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
  6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  7. Fotokopi Kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
  8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  9. Surat pernyataan tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  10. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  11. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  12. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
  13. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  14. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  15. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
  16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia.

Berikut adalah sebuah referensi yang bisa kita gunakan untuk belajar bersama tentang Pemilihan Kepala Desa berdasarkan UU 6 tahun 2014 tentang Desa. Dan Perda tentang Pemilihan Kepala Desa yang kami sajikan saat ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Perda ini pada perkembangannya mengikuti Peraturan Pemerintah dan Permendagri tentang Perubahan Aturan Pilkades, maka Perda Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa inipun diubah oleh Perda Tahun 2017 No. 8/2017 yang akan kita sajikan di halaman lain.

Perda Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Status

Diubah dengan Perda Tahun 2017 No. 8/2017

Pertimbangan

Pertimbangan ditetapkannya Perda Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenangnya guna mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri diperlukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  2. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perda Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Penjelasan Umum

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab atas Pemerintah Desa. Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa di Daerah Kabupaten Boyolali saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 81).

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pemerintahan Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi satu instrumen untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri. Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kapala Desa mengatur hal-hal terkait dengan Kepala Desa yang meliputi:

  1. Kedudukan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa;
  2. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
  3. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa;
  4. Masa Jabatan Kepala Desa;
  5. Laporan Kepala Desa; dan
  6. Pemberhentian Kepala Desa.

Isi Perda Pilkades

Berikut adalah isi Perda Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (bukan format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
  2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
  5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali.
  6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
  10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
  13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  14. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
  16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  17. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
  18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
  19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
  21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
  22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  24. Hari adalah hari kerja.
  25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  26. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  27. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

  1. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
  2. Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
    1. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau
    2. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.
  3. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada Hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.
  4. Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
  5. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    1. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
    2. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
    3. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
  6. Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 3

  1. Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengendali dengan Keputusan Bupati.
  2. Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
    1. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
    2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
    3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
    4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
    5. menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (E-Voting);
    6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan PemilihanKepala Desa tingkat Kabupaten;
    7. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
    8. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
  3. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d didelegasikan kepada Panitia Pemilihan.
  4. Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    1. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    2. mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
    3. membantu Panitia Pemilihan dalam menyelesaikan laporan atau pangaduan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
    4. bersama Panitia Pemilihan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-hal yang menggagalkan panyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
    5. bersama Panitia Pemilihan mengambil langkah penyelesaian atas laporan atau pengaduan dan permasalahan yang timbul; dan
    6. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
  5. Tim Pengendali melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
  6. Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
  7. Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

  1. persiapan;
  2. pencalonan;
  3. pemungutan dan penghitungan suara; dan
  4. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:

  1. pemberitahuan dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada BPD dan Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak;
  2. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  3. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  4. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  5. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
  6. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 6

  1. Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
  2. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

  1. Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
    1. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
    2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
    3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
    4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
    5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
    6. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
    7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
    8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
    9. melaksanakan pemungutan suara;
    10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
    11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
    12. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
    13. membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara apabila TPS lebih dari 1 (satu).
  2. Panitia Pemilihan dalam manjalankan tugas dan wewenangnya dilarang memihak kepada salah satu calon Kepala Desa.
  3. Panitia Pemilihan dilarang:
    1. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
    2. mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
  4. Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BPD dapat memberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan mengisi kekosongan anggota tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 8

  1. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
  2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    1. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
    2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
    3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
    4. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk.
  3. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 9

  1. Penyusunan Daftar Pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Dusun.
  2. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
  3. Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
    1. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
    2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
    3. telah meninggal dunia;
    4. pindah domisili ke desa lain; atau
    5. belum terdaftar.
  4. Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
  5. Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 10

  1. Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
  2. Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 11

  1. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
  2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
    1. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    2. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
    3. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
    4. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
  3. Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

  1. Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW.
  2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
  3. Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 13

  1. Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
  2. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 14

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 15

  1. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
  2. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 17

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 18

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 19

  1. Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
  2. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
    1. warga negara Republik Indonesia;
    2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
    5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
    6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
    7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
    8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
    9. tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
    10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
    11. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    12. berbadan sehat;
    13. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
    14. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan
    15. berkelakuan baik.
  3. Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang.
  4. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
  5. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 20

  1. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
  2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  3. Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
  4. Dalam hal Kepala Desa sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
  5. Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap, diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 21

  1. erangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
  2. DalamPerangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  3. DalamKepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  4. DalamTugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

  1. Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
  2. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Pasal 23

  1. Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan izin cuti kepada Pimpinan/Atasan BUMN/BUMD/BUM Desa sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
  2. Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Paragraf 2
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 24

  1. Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
  2. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
  3. Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
  4. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 25

  1. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
  2. Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 26

  1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
  2. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
  3. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

  1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil ujian tertulis.
  2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

  1. Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
  2. Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
  3. Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
  4. Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
  5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
  6. Calon dilarang mengundurkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  7. Dalam hal Calon mengundurkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa setelah dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  8. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 29

  1. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
  2. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
  3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 30

  1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
  2. Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
  3. Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

  1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
    1. pertemuan terbatas;
    2. tatap muka;
    3. dialog;
    4. dialogpenyebaran bahan Kampanye kepada umum;
    5. dialogpemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
    6. dialogkegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

  1. Pelaksana Kampanye dilarang:
    1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
    4. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
    5. mengganggu ketertiban umum;
    6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
    7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
    8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
    9. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
    10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
  2. Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
    1. Kepala Desa;
    2. Perangkat desa; dan
    3. Anggota BPD.

Pasal 33

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi:

  1. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  2. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 34

  1. Masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
  2. Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 35

  1. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau secara elektronik (E-Voting).
  2. Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.
  3. Pemberian suara untuk pemilihan dengan menggunakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara serta kelengkapan peralatan lain diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

  1. Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
  2. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  3. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
  4. Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil.

Pasal 38

  1. Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) berjumlah 1 (satu) TPS berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. kotak suara harus berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) kotak suara; dan
    2. kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi surat suara yang telah dicoblos oleh para pemilih dalam DPT yang diatur berdasarkan jumlah pemilih tetap yang ada di Dusun/RW/RT.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

  1. Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) berjumlah lebih dari 1 (satu) TPS berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. apabila wilayah dusun berjumlah ganjil, jumlah TPS ditetapkan berdasarkan wilayah dusun yang ada; dan
    2. apabila wilayah dusun berjumlah genap, jumlah TPS ditetapkan berdasarkan wilayah RW/RT atau gabungan RW/RT.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

  1. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
  2. Anggota Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

  1. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
    1. pembukaan kotak suara;
    2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
    3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
    4. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
  2. Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, dan warga masyarakat.
  3. Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 42

  1. Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
  2. Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih..
  3. Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak..
  4. Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti..
  5. Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya diberikan 1(satu) kali.

Pasal 43

  1. Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
    1. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
    2. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon; atau
    3. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
    4. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
    5. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
  2. Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan tetap atau sementara, maka surat suara ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 44

  1. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
  2. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
    1. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
    2. jumlah pemilih dari TPS lain;
    3. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
    4. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
  3. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
  4. Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
  5. Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
  6. Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
  7. Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
  8. Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 45

  1. Apabila pemungutan suara dilakukan di lebih dari 1 (satu) TPS, hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan dalam berita acara di masing- masing TPS dilakukan rekapitulasi pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
  2. Tempat melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

  1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
  2. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
  3. Dalam hal jumlah TPS sebanyak 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing kotak suara.
  4. Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing TPS.

Pasal 47

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 48

  1. Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
  2. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
  3. Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia.
  4. Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

Pasal 49

  1. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
  2. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.
  3. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
  4. Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 50

  1. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
  2. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

    “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 51

  1. Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
    1. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
      1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
      2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
      3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh PenjabatKepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
      4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
      5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
      6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa; dan
      7. Penetapan peserta musyawarah desa terdiri dari BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ketua RW dan Ketua RT yang tidak menjadi calon Kepala Desa.
    2. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
      1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
      2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
      3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
      4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
      5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
      6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
      7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
      8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
      9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 52

  1. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
  2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
  3. Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia.
  4. Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
  5. Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 53

  1. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  2. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
  3. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
  4. Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 54

  1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pangaduan kepada Panitia Pemilihan.
  2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) Hari sejak selesainya penghitungan suara.
  3. Panitia Pemilihan harus sudah mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sejak pengaduan diterima.
  4. Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan tidak berhasil, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
  5. Apabila pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Hukuman Disiplin

Pasal 55

  1. Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan negara dan keuangan Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma yang hidup dan berkembang di desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin.
  2. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. hukuman disiplin ringan;
    2. hukuman disiplin sedang; dan
    3. hukuman disiplin berat.
  3. Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
    1. teguran tertulis; dan
    2. pernyataan tidak puas secara tertulis.
  4. Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
  5. Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
    1. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri; dan
    2. pemberhentian tidak dengan hormat.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 56

  1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
  2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 57

  1. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan dan/atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana.
  2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna optimalisasi dan kelancaran pelayanan masyarakat.

Pasal 58

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 59

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 60

  1. Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
  2. Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 61

  1. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai berakhirnya masa pemberhentian sementara.
  2. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Bupati menunjuk PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 62

  1. Kepala Desa berhenti karena:
    1. meninggal dunia;
    2. permintaan sendiri; atau
    3. diberhentikan.
  2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    1. berakhir masa jabatannya;
    2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
    4. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
    5. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
    6. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
    7. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  3. Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  4. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 64

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 65

  1. Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
  2. Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 66

  1. PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
  2. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 67

  1. Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
  2. Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berlaku bagi pengisian kekosongan Kepala Desa yang dilantik berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 22 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

 


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 Nopember 2015

Pj. BUPATI BOYOLALI,
ttd.

SRI ARDININGSIH
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 18 Nopember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd

SUGIYANTO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 NOMOR 11

Perda Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai amanat UU Desa, yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

Kemudian Pemilihan Kepala Desa di atur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221). Yang seterusnya diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa dan Tata cara pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas ini tentu saja mengubah .

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pertimbangan

Pertimbangan ditetapkannya Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. bahwa pemilihan kepala desa merupakan perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan kepala desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban, dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan masyarakat;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dasar Hukum Perda

Dasar hukum Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 196);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Penjelasan Umum

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa serta melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam perkembangannya, terjadi perubahan pengaturan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Selain itu, pada tingkat lokal, sejak diselenggarakannya pemilihan kepala desa secara serentak, muncul kebutuhan pengaturan agar tidak terjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa selanjutnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Isi Perubahan Perda Pilkades Boyolali

Berikut adalah isi Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, bukan dalam format aslinya:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 196), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 7a, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 12a, dan ditambahkan 5 (lima) angka baru yaitu angka 28, angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
    1 Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
    2 Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    4 Bupati adalah Bupati Boyolali.
    5 Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali.
    6 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    7 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
    7a Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
    8 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
    9 Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
    10 Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
    11 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
    12 Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
    12a Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
    13 Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    14 Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    15 Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
    16 Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    17 Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
    18 Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
    19 Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
    20 Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
    21 Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
    22 Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
    23 Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
    24 Hari adalah hari kerja.
    25 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
    26 Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
    27 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    28 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
    29 Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
    30 Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
    31 Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
    32 Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

  2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 2

    1. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
    2. Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
      1. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau
      2. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.
    3. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.
    4. Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
    5. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
      1. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
      2. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
      3. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
    6. Interval waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

  3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 3

    1. Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
    2. Untuk kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengendali.
    3. Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      1. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
      2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
      3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
      4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
      5. memfasiltasi sarana prasarana yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (E-Voting);
      6. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
      7. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
      8. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
      9. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
      10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
    4. Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.
    5. Tugas Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
      1. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
      2. mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
      3. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menyelesaikan laporan atau pengaduan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
      4. bersama Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-hal yang menggagalkan panyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
      5. bersama Panitia Pemilihan Kabupaten mengambil langkah penyelesaian atas laporan atau pengaduan dan permasalahan yang timbul; dan
      6. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
    6. Tim Pengendali melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.Pengendali melaporkan hasil pelaksanaan tugas
    7. Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
    8. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

  4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 6

    1. Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
    2. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.

  5. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 19

    1. Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
    2. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
      1. warga negara Republik Indonesia;
      2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
      4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
      5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
      6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
      7. dihapus;
      8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
      9. dihapus;
      10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
      11. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
      12. berbadan sehat;
      13. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
      14. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan
      15. berkelakuan baik.
    3. Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
    4. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
    5. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

  6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 22

    1. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), harus membuat surat pernyataan berhenti sebagai anggota BPD saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
    2. Pernyataan berhenti anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.

  7. Ketentuan Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 46

    1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara paling banyak.
    2. Dalam hal calon yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
    3. Dalam hal jumlah TPS sebanyak 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing ruang pemungutan suara.
    4. Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing TPS.
    5. Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

  8. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 48A dan Pasal 48B, yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 48A

    1. Calon Kepala Desa Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
    2. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 48B

    1. Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
    2. Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
    3. Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
    4. Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
    5. Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
    6. Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
    7. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

  9. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 50A

    1. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
    2. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

  10. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 51

    1. Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
    2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
    3. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

  11. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yaitu Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, dan Pasal 51D, yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 51A

    1. BPD membentuk Panitia Pemilihan Antar Waktu.
    2. Pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
    3. Panitia Pemilihan Antar Waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
    4. Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
    5. Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

    Pasal 51B

    1. Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
    2. Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
    3. Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Antar Waktu melakukan seleksi tambahan.
    4. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
      1. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
      2. tingkat pendidikan; dan/atau
      3. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
    5. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
    6. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

    Pasal 51C

    1. Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
      1. persiapan;
      2. pelaksanaan; dan
      3. pelaporan.
    2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
      1. pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
      2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
      3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;
      4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
      5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
      6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
    3. Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
      1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;
      2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
      3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
      4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu kepada Musyawarah Desa; dan
      5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
    4. Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
    5. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
      1. tokoh adat;
      2. tokoh agama;
      3. tokoh masyarakat;
      4. tokoh pendidikan;
      5. perwakilan kelompok tani;
      6. perwakilan kelompok perajin;
      7. perwakilan kelompok perempuan;
      8. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
      9. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
      10. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
    6. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
    7. Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
    8. Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
      1. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
      2. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Antar Waktu;
      3. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
      4. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
    9. Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

    Pasal 51D

    1. BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
    2. Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
    3. Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa Terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  12. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 53

    1. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    2. Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBDesa.
    3. Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
    4. Biaya pemilihan Kepala Desa selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan pada APBDesa.
    5. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

  13. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf b dan huruf g diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 62

    1. Kepala Desa berhenti karena:
      1. meninggal dunia;
      2. permintaan sendiri; atau
      3. diberhentikan.
    2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
      1. berakhir masa jabatannya;
      2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
      3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
      4. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
      5. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
      6. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
      7. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
    3. Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
    4. a) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    5. b) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) Bupati melakukan kajian atas materi kasus tersebut untuk proses selanjutnya.
    6. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

 


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI BOYOLALI,
ttd.

SENO SAMODRO
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 27 Maret 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 2

Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Perda Jateng 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah

Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah

Apa itu Desa Wisata? Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. Selama ini belum ada dasar yang jelas tentang Desa Wisata dan Pemberdayaan Desa Wisata. Provinsi Jawa Tengah menerbitkan sebuah Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata karena memandang bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada tanggal 11 Februari 2019 di Semarang. Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jateng diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2 pada tanggal 11 Februari 2019 di Semarang oleh Sekda Jateng Sri Puryono Karto Soedarmo. Penjelasan atas Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jateng ditempatkan pada Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Latar Belakang

Pertimbangan Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jateng adalah:

  1. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
  2. bahwa dalam rangka pemberdayaan desa wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
  3. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jateng adalah:

  1. Pasal 18 ayat (6) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012– 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

Penjelasan Umum Perda Desa Wisata Jawa Tengah

Sebagai salah satu Provinsi yang mempunyai potensi wisata alam, budaya maupun buatan, Jawa Tengah bertekad mengembangkan pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah baik pada skala provinsi hingga skala Pemerintah Desa.

Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di Desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (multiplier effect) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut.

Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (back to nature), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (homestay) dan produk yang berskala kecil namun unik. Dengan Desa Wisata ini produk wisata akan lebih bernuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana desa wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pengembangan suatu wilayah/daerah.

Mengacu pada hal-hal di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.

Isi Kebijakan Perda Desa Wisata Jateng

Berikut isi Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jateng (bukan format asli) :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah.
  7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Daerah.
  8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dalam lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  9. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
  10. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
  11. Desa Wisata Lintas Kabupaten/Kota adalah desa wisata yang berada dalam lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
  12. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
  13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  14. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
  15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
  16. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
  17. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha didesa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
  18. Pondok Wisata (Homestay) adalah akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Pasal 2

Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

  1. keadilan;
  2. kelestarian;
  3. kemanfaatan;
  4. edukasi;
  5. partisipatif;
  6. pemberdayaan;
  7. kemandirian; dan
  8. keberlanjutan.

Pasal 3

Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan dengan tujuan untuk:

  1. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
  2. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Desa Wisata;
  3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata; dan
  4. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

  1. strategi dan basis pemberdayaan;
  2. penetapan Desa Wisata;
  3. pengelola Desa Wisata;
  4. pengembangan Desa Wisata;
  5. pemberdayaan masyarakat;
  6. pengembangan daya tarik Desa Wisata;
  7. usaha pariwisata pada Desa Wisata;
  8. kewajibanPemerintahDaerah;
  9. peran serta masyarakat;
  10. kerjasama;
  11. pembiayaan; dan
  12. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Strategi Pemberdayaan

Pasal 5

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

  1. identifikasi nilai-nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
  2. pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan;
  3. pelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam kegiatan-kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
  4. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Basis Pemberdayaan

Pasal 6

  1. Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:
    1. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, bahari, gas bumi dan/ atau sumber air panas dalam model pengembangan wisata agro;
    2. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya;
    3. wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.
  2. Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

BAB III
PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

  1. pencanangan Desa wisata;
  2. penilaian Desa Wisata; dan
  3. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 8

  1. Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui kepala desa atau lurah.
  2. Kepala Desa atau lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.
  4. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
    1. data profil wilayah;
    2. potensi wisata yang akan dikembangkan;
    3. data pengunjung Desa Wisata;
    4. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
    5. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
    6. rencana mitigasi bencana.

Bagian Kedua
Penilaian Desa Wisata

Pasal 9

  1. Gubernur melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata lintas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
  2. Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan:
    1. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
    2. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
    3. manajemen pemasaran pariwisata; dan
    4. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
  3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
    1. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
    2. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
    3. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
    4. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya; dan
    5. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
    6. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
    7. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
    8. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 10

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gubernur menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Bagian Ketiga
Penetapan Desa Wisata

Pasal 11

Gubernur menetapkan sebuah desa/kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Gubernur menetapkan desa/kelurahan menjadi Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian, dan penetapan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 14

  1. Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.
  2. Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 15

Pengelola Desa Wisata bertugas:

  1. mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
    1. kegiatan atraksi wisata;
    2. pendaftaran usaha wisata;
    3. sarana dan prasana; dan/atau
    4. fasilitas dan keamanan.
  2. membina usaha kepariwisataan yang ada;
  3. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
  4. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, perangkat daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

BAB V
PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 16

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

  1. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
  2. pemasaran Desa Wisata;
  3. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
  4. kerjasama kemitraan.

Pasal 17

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

  1. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
  2. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
  3. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
  4. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 19

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c antara lain:

  1. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
  2. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
  3. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 20

  1. Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
  2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa/lurah, perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau perangat daerah provinsi yang menangani urusan bidang Pariwisata.

Pasal 21

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 antara lain dapat berbentuk:

  1. kerjasama bagi hasil usaha;
  2. kerjasama produksi;
  3. kerjasama manajemen; dan/atau
  4. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 22

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling sedikit memuat:

  1. ruang lingkup kerja sama;
  2. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  3. jangka waktu;
  4. hak dan kewajiban;
  5. pendanaan;
  6. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  7. penyelesaian perselisihan.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 23

  1. Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka menfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.
  2. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 24

  1. Pengembangan daya tarik Desa Wisata meliputi:
    1. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
    2. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Desa Wisata;
    3. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
    4. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
  2. Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi wisata.

Pasal 25

  1. Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.
  2. Pelaksanaan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
  3. Pengembangan daya tarik Desa Wisata mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota.

BAB VIII
USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

  1. Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
  2. Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam undang-undang kepariwisataan.

Pasal 27

  1. Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
  2. Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
    2. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
  3. Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

  1. Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
  2. Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 29

  1. Jenis usaha pariwisata Desa Wisata antara lain:
    1. jasa makanan dan minuman;
    2. penyediaan akomodasi;
    3. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
    4. daya tarik wisata;
    5. kawasan pariwisata;
    6. jasa transportasi wisata;
    7. jasa perjalanan wisata;
    8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
    9. jasa pramuwisata;
    10. wisata tirta;
    11. jasa informasi pariwisata;
    12. jasa konsultan pariwisata; dan
    13. spa.
  2. Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 30

  1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:
    1. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan wisatawan;
    2. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
    3. mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
    4. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
    5. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata;
    6. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
    7. memberikan bantuan keuangan kepada Pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
    8. fasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata.
  2. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata.

Pasal 31

Pemerintah Daerah berkewajiban memprioritaskan dan memperkuat kegiatan pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kesejahteraan, ekonomi, pendapatan masyarakat desa, kualitas lingkungan hidup dan budaya.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

  1. Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
  2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
  3. Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

Pasal 33

  1. Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat mempunyai hak:
    1. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
    2. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata.
  2. Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat mempunyai kewajiban:
    1. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dan kearifan lokal;
    2. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata;
    3. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan/atau
    4. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 34

  1. Dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
  2. Kerjasama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
    1. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;
    2. Pemerintah Provinsi Lain;
    3. Pemerintah Kabupaten/Kota;
    4. Pemerintah Desa; dan/atau
    5. pihak ketiga.
  4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
  5. Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
    1. bantuan pendidikan dan pelatihan;
    2. bantuan sarana dan prasarana;
    3. sistem informasi; dan
    4. kerja sama lainnya di bidang pengembangan Desa Wisata.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

  1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata mulai dari pencanangan, penilaian, penetapan, hingga pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  2. Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
    1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
    2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
    3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; atau
    4. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

  1. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pembinaan kelembagaan;
    2. pendampingan;
    3. fasilitasi tanda daftar usaha;
    4. mutu produk wisata pedesaan;
    5. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
    6. pembinaaan teknis pemasaran/promosi;
    7. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
    8. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
  3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
    2. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

  1. Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sebagai pencanangan Desa Wisata.
  2. Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Segala ketentuan yang berlaku mengenai pembinaan Upsaha Kepariwisataan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

  Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Pebruari 2019
  GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Pebruari 2019
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 2

Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah

[ Foto: Tribun Jateng, M. Nur Huda ]