Perbup Boyolali 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Perbup Boyolali 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur hingga dengan Peraturan Bupati. Setelah Daerah menyusun Peraturan Daerah maka Bupati menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Dengan Peraturan Bupati ini maka Pemilihan Kepala Desa dapat memilih untuk menggunakan E-Voting seperti yang dilakukan di Kabupaten Boyolali, pada saat Pilkades Serentak. Untuk itulah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa bisa menjadi referensi untuk dipelajari.

Perlu diketahui bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa ini kemudian pada tahun 2019 diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dan perlu diketahui bahwa Peraturan Bupati hanya berlaku di Kabupaten Boyolali.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pertimbangan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diterbitkan dengan pertimbangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (7), Pasal 6 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (8), Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166);
  8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);

Isi Perbup tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Berikut adalah isi Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (bukan format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
  2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
  3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali.
  6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
  10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
  13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  14. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
  16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  17. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
  18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
  19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
  21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
  22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  24. Pemungutan Suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama masyarakat Desa yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk memberikan hak suaranya kepada Calon.
  25. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan untuk desa.
  26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  27. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  28. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 2

  1. Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengendali dengan Keputusan Bupati.
  2. Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a.
    Penanggung Jawab
    :
    Bupati dan Wakil Bupati
    b.
    Ketua Tim merangkap anggota
    :
    Sekretaris Daerah
    c.
    Wakil Ketua merangkap anggota
    :
    Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan.
    d.
    Sekretaris I merangkap anggota
    :
    Kepala SKPD/Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa.
    e.
    Sekretaris II merangkap anggota
    :
    Pejabat pada SKPD/Bagian yang membidangi Aparatur Pemerintahan Desa.
    f.
    Anggota
    :
    Unsur SKPD yang membidangi Pengawasan Fungsional.
    g.
    Anggota
    :
    Unsur SKPD yang membidangi Pendidikan.
    h.
    Anggota
    :
    Unsur SKPD yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    i.
    Anggota
    :
    Unsur SKPD yang membidangi Informatika.
    j.
    Anggota
    :
    Unsur SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
    k.
    Anggota
    :
    Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.
    l.
    Anggota
    :
    Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum.
    m.
    Anggota
    :
    Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Kehumasan.
    n.
    Anggota
    :
    Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Umum.
    o.
    Anggota Unsur pada SKPD/Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa
    p.
    Staf Administrasi
    :
    Unsur pada SKPD/Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa.
  3. Susunan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Ketua merangkap anggota : Camat
    b. Wakil Ketua merangkap anggota : Sekretaris Kecamatan.
    c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi Pemerintahan.
    d. Anggota : Kepala Kepolisian Sektor.
    e. Anggota : Komandan Rayon Militer.
    f. Anggota : Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan.
    g. Anggota : Unsur Tenaga Pendidikan.
    h. Anggota : Staf Kecamatan.
  4. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan e-Voting, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
  5. Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan/atau menguasai Teknologi Informasi.
  6. Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
    1. melakukan instalasi peralatan e-Voting sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
    2. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
    3. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-Voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
    4. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan e-Voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
    5. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

  1. persiapan;
  2. pencalonan;
  3. pemungutan dan penghitungan suara; dan
  4. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

  1. Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan:
    1. pemberitahuan dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada BPD dan Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak;
    2. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
    3. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
    4. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
    5. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
    6. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
  2. Dalam hal pembentukan Panitia Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, maka pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 5

  1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
  2. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
  3. Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
  4. Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    1. Ketua;
    2. Wakil Ketua I;
    3. Wakil Ketua II;
    4. Sekretaris I;
    5. Sekretaris II;
    6. Bendahara;
    7. Seksi-seksi:
      1. pendaftaran pemilih;
      2. penjaringan dan penyaringan;
      3. pemungutan dan penghitungan suara;
      4. umum dan perlengkapan;
      5. dokumentasi dan publikasi; dan
      6. keamanan.
  5. Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Panitia.
  6. Susunan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

    “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

    Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

    Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

    Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

  7. Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan membuat kop surat dan stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan bentuk dan ukuran sebagaimana contoh terlampir.
  8. Dalam hal Panitia Pemilihan menetapkan jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan membentuk KPPS.
  9. Jumlah anggota KPPS paling banyak 7 (tujuh) orang
  10. KPPS mengucapkan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara
  11. Susunan sumpah/janji Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah sebagai berikut:

    “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

    Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota KPPS Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

    Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

    Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 6

  1. Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian dengan Keputusan BPD.
  2. Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat BPD.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 7

  1. Untuk dapat menggunakan hak pemilih, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
  2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    1. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
    2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
    3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
    4. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
  3. Bagi penduduk yang secara fisik sudah berdomisili 6 (enam) bulan atau lebih tetapi secara administrasi tercatat kurang dari 6 (enam) bulan sejak disahkannya Daftar Pemilih Sementara dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
  4. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 8

  1. Penyusunan Daftar Pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Dusun.
  2. Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kartu keluarga.
  3. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
  4. Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
    1. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
    2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
    3. telah meninggal dunia;
    4. pindah domisili ke desa lain; atau
    5. belum terdaftar.
  5. Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
  6. Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
  7. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
  8. Format Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

  1. Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
  2. Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
  3. Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
  4. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
    1. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    2. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
    3. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
    4. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
  5. Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 10

  1. Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
  2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
  3. Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

  1. Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
  2. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

  1. Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap paling lambat 20 (dua puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
  2. Format Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

  1. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
  2. Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 14

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan dapat menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 15

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 16

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 17

  1. Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari terhitung sejak pengumuman.
  2. Dalam penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. tempat pendaftaran adalah di sekretariat Panitia Pemilihan;
    2. waktu pendaftaran dimulai hari pertama pengumuman dibukanya pendaftaran sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada jam kerja yang berlaku untuk Pemerintah Desa.
  3. Penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan pendaftaran secara tertulis yang diajukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
    1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
    2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    4. foto kopi ijasah atau tanda lulus pendidikan atau surat keterangan pengganti ijasah atau tanda lulus pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijasah atau tanda lulus pendidikan terakhir yang sah dan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
    5. foto kopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
    6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    7. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
    8. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    9. surat pernyataan tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    10. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
    11. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    12. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
    13. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    14. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
    15. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
    17. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan kepala Desa apabila telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
    18. foto kopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan;
    19. daftar riwayat hidup; dan
    20. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dan 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopynya.
  4. Format contoh surat sebagaimana ayat (3) huruf b, c, f, g, h, i, m, o dan q tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  5. Yang dimaksud lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf r adalah:
    1. Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa;
    2. Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi;
    3. Kementerian/Lembaga Negara lainnya; atau
    4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  6. Pakaian bakal calon kepala Desa dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf t adalah Pakaian Sipil Lengkap/ Nasional.
  7. Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat ijin dari Pejabat yang berwenang.
  8. Berkas lamaran bakal calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (7), dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:
    1. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pemilihan;
    2. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Pengendali; dan
    3. 1 (satu) bendel salinan untuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 18

  1. Surat izin cuti bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  2. Surat izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  3. Surat izin cuti bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  4. Surat izin cuti bagi pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  5. Pengajuan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diajukan sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Paragraf 2
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 19

  1. Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
  2. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
  3. Panitia Pemilihan mengadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) hari.
  4. Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada bakal calon Kepala Desa apabila terdapat kekurangan atau keraguan tentang syarat yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari setelah selesainya penelitian kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  5. Bakal calon kepala desa diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan selama 5 (lima) hari terhitung sejak selesainya penelitian kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  6. Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan selama 1 (satu) hari.
  7. Dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mencantumkan identitas diri dan dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan pada masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  8. Panitia wajib memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat selama 3 (tiga) hari.
  9. Panitia mengumumkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling lambat 19 (sembilan belas) Hari setelah penutupan pendaftaran.

Pasal 20

  1. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah penutupan pendaftaran.
  2. Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat yang strategis pada wilayah Desa.
  3. Dalam hal jumlah calon kurang dari 2 (dua) dan harus ada perpanjangan pendaftaran, tidak mempengaruhi tahapan pelaksanaan pemilihan kepada desa serentak yang telah ditetapkan.

Pasal 21

  1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
  2. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal 22

  1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi dan menetapkan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil ujian tertulis.
  2. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diberi bobot sebagai berikut:
    1. pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan 5% (lima perseratus);
    2. tingkat pendidikan 5% (lima perseratus);
    3. usia 5% (lima perseratus);
    4. hasil ujian tertulis 85% (delapan puluh lima perseratus).
  3. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan skor nilai:
    1. kurang dari 1 (satu) tahun skor nilai 0 (nol);
    2. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun skor nilai 20 (dua puluh);
    3. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun skor nilai 40 (empat puluh);
    4. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun skor nilai 60 (enam puluh);
    5. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun skor nilai 80 (delapan puluh); dan
    6. lebih dari 20 (dua puluh) tahun skor nilai 100 (seratus).
  4. Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan skor nilai:
    1. pendidikan tamat SLTP atau sederajat skor nilai 80 (delapan puluh);
    2. pendidikan tamat SLTA atau sederajat skor nilai 85 (delapan puluh lima);
    3. D1 atau D2 skor nilai 90 (sembilan puluh);
    4. D3 atau Sarjana Muda atau sederajat skor nilai 95 (sembilan puluh lima); dan
    5. Diploma IV/sarjana/pasca sarjana skor nilai 100 (seratus).
  5. Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung dengan kriteria usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dengan skor nilai 100 (seratus) dan lebih dari 60 tahun skor nilai 90 (sembilan puluh).
  6. Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri 100 (seratus) soal, dengan materi pelajaran:
    1. Pendidikan Agama sebanyak 20 (dua puluh) soal;
    2. Pancasila dan UUD 1945 beserta perubahannya sebanyak 20 (dua puluh) soal;
    3. Bahasa Indonesia sebanyak 20 (dua puluh) soal;
    4. Matematika/berhitung sebanyak 15 (lima belas) soal; dan
    5. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebanyak 25 (dua puluh lima) soal.
  7. Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dihitung dengan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).
  8. Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan pada hari yang sama dengan penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9).
  9. Hasil komulatif skor nilai dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirangking dengan 5 (lima) urutan tertinggi dan diumumkan pada hari pelaksanaan ujian tertulis.
  10. Dalam hal hasil komulatif skor nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat bakal calon kepala desa yang memperoleh hasil komulatif yang sama pada urutan kelima, maka bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian tertulis ditetapkan sebagai bakal calon rangking kelima.
  11. Dalam hal nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sama, maka diadakan ujian ulang secara tertulis terhadap bakal calon yang memperoleh nilai yang sama sampai didapatkan bakal calon yang memperoleh nilai ujian tertinggi.
  12. Pelaksanaan ujian ulang secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (9).

Pasal 23

  1. Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan Tim Penguji.
  2. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan surat permohonan dari Panitia Pemilihan.
  3. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan; dan/atau
    2. unsur lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) baik Negeri atau swasta.
    3. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui Camat pada hari yang sama dengan pelaksaaan ujian tertulis.

Pasal 24

  1. Penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari ke 20 (dua puluh) setelah penutupan pendaftaran.
  2. Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
  3. Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
  4. Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
  5. Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
  6. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
  7. Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  8. Dalam hal calon Kepala Desa mengundurkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa setelah dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon kepala desa dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  9. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetorkan oleh calon atau keluarga calon Kepala Desa yang mengundurkan diri kepada Pemerintah Desa secara tunai atau transfer ke rekening kas Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
  10. Dalam hal calon Kepala Desa atau keluarga calon Kepala Desa tidak menyetorkan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (9), calon Kepala Desa diproses secara hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  11. Dalam hal terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sehingga calon kepala desa tinggal 1 (satu) orang, pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan pemilihan Kepala Desa selanjutnya dilaksanakan pada gelombang pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
  12. Dalam hal terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri tetapi calon Kepala Desa masih berjumlah 2 (dua) orang atau lebih, terhadap calon Kepala Desa yang meninggal atau mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan ketentuan suara calon kepala desa yang meninggal atau mengundurkan diri dinyatakan tidak sah.

Bagian Keempat
Kampanye

Pasal 25

  1. Kampanye calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:
    1. pertemuan terbatas;
    2. tatap muka;
    3. dialog;
    4. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
    5. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau
    6. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 3 (tiga) hari.
  3. Waktu pelaksanaan kampanye antara jam 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
  4. Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di seluruh wilayah Desa.
  5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengetahui visi, misi, program kerja dan kepribadian calon Kepala Desa.
  6. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan dirumah calon Kepala Desa yang bersangkutan atau dapat di tempat lain dengan persetujuan Panitia Pemilihan.
  7. Dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Panitia Pemilihan harus memperhatikan asas keadilan dan keamanan.
  8. Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah rumah penduduk yang pemiliknya telah membuat surat pernyataan tidak keberatan digunakan sebagai tempat kampanye.
  9. Panitia Pemilihan bertanggung jawab terhadap pengendalian pelaksanaan kampanye dan keamananannya.
  10. Pengaturan teknis pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut dalam tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 26

  1. Pelaksana Kampanye dilarang:
    1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
    4. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
    5. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
    6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
    7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
    8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
    9. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
    10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
    11. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan alat transportasi, kecuali kampanye bersama yang difasilitasi Panitia Pemilihan; dan
    12. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk para pendukung calon kepala desa yang bersangkutan.
  3. Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan:
    1. Kepala Desa;
    2. Perangkat desa; dan
    3. Anggota BPD.

Pasal 27

  1. Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
    2. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 28

  1. Masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  2. Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kegiatan Kampanye.

Bagian Kelima
Proses Pemilihan

Paragraf Pertama
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 29

  1. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus:
    1. mengumumkan kepada masyarakat Desa setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan pengumuman tersebut ditempat yang terbuka;
    2. membagikan surat undangan pemilihan kepala desa kepada yang berhak.
  2. Format surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
  3. Penyampaian surat undangan dapat diterimakan kepada yang bersangkutan atau keluarga yang bertempat tinggal satu rumah dibuktikan dengan bukti tanda terima surat undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  4. Dalam hal ketentuan ayat (1) huruf b, belum semua pemilih mendapatkan surat undangan, maka penyampaian surat undangan dilaksanakan paling lambat pukul 14.00 WIB, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemunggutan suara.
  5. Dalam hal masih terdapat Pemilih belum mendapatkan surat undangan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan menunjukan KTP atau Kartu Keluarga.
  6. Setelah batas waktu penyampaian surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara yang berisi tentang jumlah surat undangan yang telah diterima pemilih dan jumlah surat undangan yang tidak tersampaikan kepada pemilih dan rekapitulasi data pemilih yang surat undangannya yang tidak tersampaikan disertai dengan nomor, nama dan alamat Pemilih, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

  1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari:
    1. ruang Panitia Pemilihan;
    2. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
    3. tempat duduk para calon kepala desa disertai tanda gambar masing-masing calon kepala desa apabila TPS berjumlah satu;
    4. tempat duduk para saksi;
    5. ruang tunggu para pemilih;
    6. bilik pemungutan suara;
    7. alat dan alas coblos atau seperangkat alat e-Voting;
    8. kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting;
    9. surat suara dalam bentuk kertas suara atau seperangkat peralatan e-Voting;
    10. kertas dan alat penghitungan suara;
    11. meja dan alat kelengkapan pemberian suara; dan (12)perlengkapan lain yang dipandang perlu.
  2. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuat sedemikian rupa oleh Panitia Pemilihan sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
  3. Jumlah bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan penempatannya harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.
  4. Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi.
  5. Dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

  1. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau secara elektronik (e-Voting).
  2. Pemberian suara melalui surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara.
  3. Pemberian suara secara elektronik (e-Voting) dilakukan dengan menyentuh salah satu tanda gambar calon pada layar monitor pada perangkat e-Voting yang disediakan Panitia Pemilihan.

Paragraf Kedua
Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 32

Perlengkapan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa terdiri atas:

  1. kotak suara;
  2. surat suara;
  3. tinta;
  4. bilik pemungutan suara;
  5. segel;
  6. alat untuk memberi tanda pilihan;
  7. TPS atau ruang pemungutan suara; dan
  8. perlengkapan pendukung lainnya.

Pasal 33

  1. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum.
  2. Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi atau tidak tersedia, Panitia Pemilihan dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan.
  3. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dari bahan kayu, dan/atau logam.
  4. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat kayu dan/atau logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproduksi dengan ketentuan:
    1. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
    2. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
    3. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm; dan
    4. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok.

Pasal 34

  1. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b memuat nomor urut, foto, dan nama Calon.
  2. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
    2. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat ada pakaian yang dikenakan Calon;
    3. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    4. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
  3. Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
  4. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS warna putih.
  5. Jumlah surat suara yang dicetak sebanyak jumlah Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus).

Pasal 35

  1. Panitia Pemilihan menyediakan tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c sesuai dengan kebutuhan.
  2. Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit.
  3. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 36

  1. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d disediakan di setiap TPS paling sedikit 1 (satu) buah.
  2. Bilik pemungutan suara dapat menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau diadakan sendiri oleh Panitia Pemilihan.
  3. Dalam hal Panitia Pemilihan mengadakan sendiri bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan harus mempertimbangan kenyamanan dan kerahasiaan bagi para pemilih.

Pasal 37

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.

Pasal 38

  1. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
    1. alat coblos untuk memberi tanda pada surat suara dengan mencoblos; atau
    2. alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
  2. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara, terdiri dari:
    1. paku untuk mencoblos;
    2. bantalan/alas coblos; dan
    3. tali pengikat alat coblos.

Pasal 39

  1. PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
  2. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 40

  1. Ruang Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara apabila jumlah TPS hanya 1 (satu).
  2. Ruang Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
  3. Di antara ruang pemungutan suara harus dibuat batas atau sekat.

Pasal 41

Perlengkapan pendukung lainnya sebagaiama dimaksud dalam Pasal 32 huruf h terdiri atas:

  1. sampul kertas;
  2. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
  3. karet pengikat surat suara;
  4. lem/perekat;
  5. kantong plastik;
  6. ballpoint;
  7. gembok;
  8. spidol;
  9. formulir berita acara;
  10. stiker nomor kotak suara;
  11. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
  12. daftar calon; dan
  13. salinan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 42

  1. Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
  2. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  3. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
  4. Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil.

Pasal 43

  1. Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) berjumlah 1 (satu) TPS berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. ruang pemungutan suara harus berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) ruang pemungutan suara;
    2. dalam satu ruang pemungutan suara dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih bilik pemungutan suara, dan 1(satu) kotak suara;
    3. dalam bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b berisi peralatan coblos atau seperangkat peralatan E-Voting.
    4. ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur berdasarkan jumlah pemilih tetap yang ada di Dusun, gabungan Dusun, Rukun Warga, gabungan Rukun Warga, Rukun Tetangga atau gabungan Rukun Tetangga.
    5. dalam hal ruang pemungutan suara diatur berdasarkan gabungan dusun, gabungan RW atau gabungan RT harus memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
      1. Penentuan jumlah pemilih setiap ruang pemungutan suara memperhatikan pemerataan jumlah pemilih;
      2. Penetapan pemilih setiap ruang pemungutan suara dengan memperhatikan letak georafis dan batas wilayah RW/RT; dan
      3. Pemilih dalam satu RT harus ditetapkan dalam 1 (satu) ruang pemungutan suara yang sama.
  2. Dalam Ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang kurangnya terdiri dari kelengkapan sebagai berikut:
    1. meja dan kursi panitia pemilihan;
    2. tempat duduk saksi;
    3. tempat antrian pemilih;
    4. ruang tunggu para pemilih;
    5. meja dan kursi calon;
    6. foto dan nomor calon Kepala Desa
    7. ruang pemunggutan dan penghitungan suara;
    8. bilik pemungutan suara;
    9. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
    10. alat dan alas coblos atau seperangkat alat e-Voting.
    11. kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting.
    12. kertas dan alat perhitungan suara.
    13. perlengkapan lain yang dipandang perlu.

Pasal 44

  1. Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) berjumlah lebih dari 1 (satu) TPS berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. apabila wilayah dusun berjumlah ganjil, jumlah TPS ditetapkan berdasarkan wilayah dusun yang ada; dan
    2. apabila wilayah dusun berjumlah genap, jumlah TPS ditetapkan berdasarkan wilayah RW/RT atau gabungan RW/RT.
  2. Dalam penentuan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. Penentuan jumlah pemilih setiap TPS dengan memperhatikan pemerataan jumlah pemilih;
    2. Penetapan pemilih setiap TPS dengan memperhatikan letak georafis dan batas wilayah RW/RT;
    3. Pemilih dalam satu RT harus ditetapkan dalam 1 (satu) TPS yang sama; dan
    4. Penempatan lokasi TPS memperhatikan kemudahan akses dalam penggunaan hak pilih.
  3. Dalam TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya terdiri dari kelengkapan sebagai berikut:
    1. meja dan kursi panitia pemilihan;
    2. tempat duduk saksi;
    3. tempat antrian pemilih;
    4. ruang tunggu para pemilih;
    5. meja dan kursi calon;
    6. foto dan nomor calon Kepala Desa;
    7. ruang pemunggutan dan penghitungan suara;
    8. bilik pemungutan suara;
    9. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
    10. alat dan alas coblos atau seperangkat alat e-Voting;
    11. kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting;
    12. kertas dan alat perhitungan suara; dan
    13. perlengkapan lain yang dipandang perlu.

Pasal 45

  1. Dalam rangka menjaga kebenaran hasil dan transparansi dalam pemungutan suara, masing-masing calon kepala desa dapat menunjuk saksi sebanyak ruang pemungutan suara apabila menggunakan 1 TPS dan sebanyak TPS apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS.
  2. Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT yang diajukan oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 46

  1. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih atas seizin ketua panitia.
  2. Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan mengisi surat pernyataan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

  1. Sebelum pemungutan suara dimulai, ketua Panitia Pemilihan atau ketua KPPS mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
    1. anggota yang bertugas mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;
    2. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan surat undangan pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap;
    3. anggota yang bertugas menerima surat undangan dan menukar dengan surat suara atau smart card untuk pemilihan dengan menggunakan e-Voting;
    4. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
    5. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara atau hasil print-out ke dalam kotak print-out; dan
    6. anggota yang bertugas mengatur memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
  2. Ketua Panitia mengatur tempat duduk para Calon sesuai dengan nomor urut undian.
  3. Dalam hal Calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara, maka dapat digantikan dengan pas foto ukuran minimal 10 (sepuluh) R dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.
  4. Ketua Panitia Pemilihan atau ketua KPPS mempersilahkan para pemilih untuk masuk dan menempatkan diri di tempat yang telah disediakan.
  5. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS melakukan:
    1. pembukaan Rapat Pemungutan Suara;
    2. penyampaian penjelasan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
      1. sebab-sebab diadakannya pemilihan;
      2. dasar hukum yang digunakan;
      3. nama-nama calon sesuai dengan nomor urutan undian;
      4. tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan;
      5. waktu dimulainya dan berakhirnya pemungutan Suara;
    3. pembukaan kotak suara;
    4. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
    5. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
    6. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; serta
    7. dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting, Panitia Pemilihan atau KPPS memastikan bahwa perolehan suara masing masing calon dalam peralatan e-Voting masih dalam keadaan 0 (nol) dan mencetak hasilnya.
  6. Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b angka 5 dimulai pada jam 08.00 WIB dan ditutup pada jam 14.00 WIB;
  7. Kegiatan Panitia Pemilihan atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disaksikan oleh calon Kepala Desa, Saksi, BPD dan warga masyarakat.
  8. Kegiatan Panitia Pemilihan atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS, dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota panita pemilihan atau 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  9. Apabila saksi dari calon tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acara.

Pasal 48

  1. Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
  2. Pemungutan Suara dilakukan dengan cara memberikan suara dalam bilik suara dengan cara:
    1. mencoblos tanda gambar calon pada surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan; atau
    2. menyentuh atau menekan salah satu tanda gambar calon pada layar monitor peralatan e-Voting yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
  3. Dalam pemberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih hanya diperbolehkan menggunakan alat yang telah disediakan Panitia Pemilihan di dalam bilik suara.
  4. Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
  5. Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan atau KPPS, kemudian Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak.
  6. Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan atau KPPS, kemudian Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak.
  7. Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) hanya diberikan 1 (satu) kali.
  8. Pada saat menggunakan hak pilihnya, Pemilih dilarang menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada Surat Suara, merekam atau memfoto hasil pilihannya.

Pasal 49

  1. Dalam hal pemilih kehilangan surat undangan, surat undangannya rusak dan tidak dapat terbaca dengan jelas, atau belum menerima surat undangan, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya seizin Panitia Pemilihan sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga dan menandatangani surat pernyataan yang disediakan Panitia Pemilihan.
  2. Dalam hal Panitia Pemilihan memberikan izin kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan agar memperhatikan salinan DPT atau Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6).

Pasal 50

  1. Setelah Pemungutan Suara selesai maka Panitia Pemilihan atau KPPS pada hari dan tanggal itu juga segera membuat dan menandatangani Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS, dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota panita pemilihan atau 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  2. Apabila saksi dari calon tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acara.

Pasal 51

  1. Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:
    1. apabila pemilihan dilakukan secara manual:
      1. surat suara ditandatangani oleh ketua pemilihan; dan
      2. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) Calon; atau
      3. tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
      4. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
      5. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon;
      6. menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan;
      7. lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak;
      8. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
    2. apabila dengan menggunakan e-Voting:
      1. peralatan e-Voting dapat berfungsi sebagaimana mestinya,
      2. jejak data pemungutan suara dapat terekam dalam data base dan tercetak pada printer;
  2. Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berhalangan tetap atau sementara, maka surat suara ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
  3. Dalam hal TPS berjumlah 1 (satu) Ketua Panitia Pemilihan dapat mendelegasikan penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 kepada Wakil Ketua atau anggota Panitia Pemilihan lainnya.
  4. Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu) Ketua Panitia Pemilihan mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 kepada ketua KPPS.

Pasal 52

  1. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
  2. Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu), penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. penghitungan suara dapat dijadikan dalam 1 (satu) tempat dengan tahapan penghitungan suara berdasarkan ruang pemungutan suara atau penghitungan suara dilakukan secara bersama sama pada setiap ruang pemungutan suara.
    2. hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara pada setiap ruang pemungutan suara yang kemudian dilakukan rekapitulasi.
  3. Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), penghitungan suara dilakukan pada masing-masing TPS dan dituangkan dalam berita acara masing- masing TPS, dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi pada hari yang sama.
  4. Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b atau ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  5. Tempat melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 53

  1. Sebelum proses penghitungan suara dimulai ketua panitia pemilihan atau ketua KPPS:
    1. mengatur pembagian tugas anggota panitia pemilihan atau KPPS dalam penghitungan suara;
    2. mempersiapkan tempat penghitungan suara yang meliputi meja, papan pencatatan, tempat duduk para saksi, dan sebagainya;
    3. Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan administrasi yang meliputi formulir Berita Acara Penghitungan Suara, formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, formulir Pencatatan Penghitungan Suara, kertas, dan alat tulis yang diperlukan;
    4. mempersiapkan kotak suara pada tempat yang telah ditentukan;
    5. menghitung terlebih dahulu:
    6. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
    7. jumlah pemilih dari TPS lain;
    8. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
    9. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
    10. membuka kotak suara, menghitung jumlah Surat Suara Resmi yang masuk dengan disaksikan saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara Penghitungan Surat Suara Resmi Yang Masuk dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  2. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Resmi Yang Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku untuk setiap TPS apabila Jumlah TPS lebih dari 1 (satu) atau setiap ruang pemungutan suara apabila jumlah TPS hanya 1 (satu).

Pasal 54

  1. Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan e-Voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), penghitungan suara dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan media elektronik, mencetak hasil pemungutan suara dan menghitung jumlah suara masing-masing peralatan di TPS atau ruang pemungutan suara disaksikan oleh Calon dan Saksi.
  2. Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Rekapitulasi

Pasal 55

  1. Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu), tata cara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (2) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. Rekapitulasi dilaksanakan dengan menjumlahkan hasil penghitungan suara masing masing ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a;
    2. Hasil penghitungan Penjumlahan suara masing masing Ruang Pemungutan suara dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
    3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf a dapat dihadiri oleh calon, saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
  2. Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), tata cara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. Rekapitulasi dilaksanakan dengan menjumlahkan hasil penghitungan suara masing masing TPS.
    2. Hasil Penjumlahan penghitungan suara masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf a dapat dihadiri oleh calon, saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
  3. Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf b kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar di tempat umum.
  4. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
  5. Panitia Pemilihan segera menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai.

Pasal 56

  1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
  2. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
  3. Dalam hal jumlah TPS sebanyak 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing kotak suara pada ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
  4. Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing TPS.
  5. Calon yang memperoleh kemenangan terbanyak berdasarkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih.

BAB IV
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 57

  1. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  2. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk sosialisasi pelaksanaan pilkades, pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
  3. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
  4. Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 58

  1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pangaduan kepada Panitia Pemilihan.
  2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) Hari sejak selesainya penghitungan suara.
  3. Panitia Pemilihan harus sudah mengambil keputusan selambat- lambatnya 3 (tiga) Hari sejak pengaduan diterima.
  4. Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan tidak berhasil, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
  5. Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
  6. Apabila pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 37 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

 


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI BOYOLALI,
ttd.

SENO SAMODRO
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd

SRI ARDININGSIH

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR 21

Perbup Boyolali 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

[ Foto Oleh - Karya sendiri, , ]