PUPR

embung desa

Tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau hal-hal lainnya yang memiliki hubungan dengan PUPR.

Kepmen PUPR 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak

SK Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi

Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi ditetapkan oleh Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono pada tanggal 18 Juni 2019. Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 ini menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2019 dan 2020 dikelompokkan berdasarkan wilayah.

Dengan Penetapan Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi ini maka Surat Keputusan Menteri Nomor 1126/KPTS/M/2018 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Tahun 2019, dicabut dan tidak berlaku.

Pertimbangan penetapan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi ini adalah untuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

Dasar hukum Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi adalah:

  1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249) ;
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1034);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 588);

Diktum-diktum dalam urat Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi adalah sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2019 dan 2020 dikelompokkan berdasarkan wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
KETIGA : Pengaturan batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan tetap berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1126/KPTS/M/2018 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Lampiran Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi berisi tabel batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling banyak untuk beberapa wilayah.

BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK PALING BANYAK

No. Wilayah Harga Jual Paling Banyak (Rp)
2019 2020
1. Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok Tangerang,Bekasi)dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) 140.000.000 150.500.000
2. Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) 153.000.000 164.000.000
3. Sulawesi, BangkaBelitung,Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) 146.000.000 156.000.000
4. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu 158.000.000 168.000.000
5. Papua dan Papua Barat 212.000.000 219.000.000

Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi

Kepmen PUPR 587/KPTS/M/2019 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Kepmen PUPR 587/KPTS/M/2019 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Kementrian PUPR menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2019 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah Dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, Dan Indeks Dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2019 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah Dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, Dan Indeks Dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 9 ayat (10), Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

Dasar hukum Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Umum, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dan Indeks dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan ini adalah:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 tentang Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2067);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 671);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 588);

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2019 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah Dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, Dan Indeks Dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan ditetapkan Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono pada tanggal 8 Juli 2019 di Jakarta.

Adapun isi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2019 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah Dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, Dan Indeks Dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan adalah sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dan penetapan Indeks Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.
KEDUA : Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Rumah Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
KETIGA :

Ketentuan mengenai penetapan:

  1. zona wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibedakan dalam 3 (tiga) zona wilayah yang terdiri atas zona I, zona II, dan zona III;
  2. besaran batasan penghasilan berdasarkan pada zona wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan batasan penghasilan perbulan kepemilikan rumah tapak dan satuan rumah susun, serta pembangunan rumah swadaya;
  3. batasan saldo terendah tabungan pemohon berdasarkan pada penghasilan saldo tabungan terendah;
  4. batasan harga rumah tapak berdasarkan zona wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan rumah tapak paling banyak tahun 2019 dan 2020;
  5. batasan harga satuan rumah susun berdasarkan zona wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan harga per meter persegi satuan rumah susun;
  6. batasan biaya pembangunan rumah swadaya berdasarkan zona wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan rencana anggaran biaya pembangunan rumah swadaya paling banyak;
  7. batasan luas tanah dan luas lantai rumah didasarkan pada jenis rumah, luas tanah, dan luas lantai;
  8. batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan berdasarkan besaran penghasilan dan Indeks Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan; dan
  9. ketentuan lebih lanjut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEEMPAT : Pengaturan Batasan Harga Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d dan huruf e berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 857/KPTS/M/2017 tentang Zona Wilayah, Besaran Batas Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak Dan Sarusun Atau Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana BP2BT, dan Indeks Dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Adapun Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2019 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah Dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, Dan Indeks Dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan adalah sebagai berikut:

  1. ZONA WILAYAH
    Zona   Nama Wilayah

    Zona I


    Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi

       
    1. Provinsi Lampung
    2, Provinsi Bengkulu
    3. Provinsi Sumatera Selatan
    4. Provinsi Sumatera Barat
    5. Provinsi Jambi
    6. Provinsi Riau
    7. Provinsi Sumatera Utara
    8. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
    9. Provinsi Kepulauan Riau
    10. Provinsi Bangka Belitung
    11. Provinsi Banten selain Wilayah Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
    12. Provinsi Jawa Barat selain Wilayah Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi
    13. Provinsi Jawa Tengah
    14. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
    15. Provinsi Jawa Timur
    16. Provinsi Sulawesi Barat
    17. Provinsi Sulawesi Tengah
    18. Provinsi Sulawesi Selatan
    19. Provinsi Sulawesi Tenggara
    20. Provinsi Gorontalo
    21. Provinsi Sulawesi Utara

    Zona II


    Kalimantan, Bali, Nusa, Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

    22. Provinsi Kalimantan Barat
    23. Provinsi Kalimantan Tengah
    24. Provinsi Kalimantan Selatan
    25. Provinsi Kalimantan Timur
    26. Provinsi Kalimantan Utara
    27. Provinsi Bali
    28. Provinsi Nusa Tenggara Barat
    29. Provinsi Nusa Tenggara Timur
    30. Provinsi Maluku
    31. Provinsi Maluku Utara
    32. Provinsi DKI Jakarta
    33. Kabupaten Bogor
    34. Kota Bogor
    35. Kota Depok
    36. Kabupaten Tangerang
    37. Kota Tangerang
    38. Kota Tangerang Selatan
    39. Kabupaten Bekasi
    40. Kota Bekasi
    Zona III
    Papua dan Papua Barat
    41. Provinsi Papua
    42. Provinsi Papua Barat
  2. BESARAN BATASAN PENGHASILAN
    Zona Penghasilan Kelompok Sasaran Per Bulan Paling Banyak (Rp)
    Kepemilikan Rumah Pembangunan Rumah Swadaya
    Rumah Tapak Sarusun
    Zona I Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi 6.000.000 7.000.000 6.000.000
    Zona II Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) 6.000.000 7.500.000 6.000.000
    Zona III Papua dan Papua Barat 6.500.000 8.500.000 6.500.000
  3. BATASAN SALDO TERENDAH TABUNGAN PEMOHON
    Penghasilan
    Kelompok Sasaran Perbulan
    (Rp)
    Saldo Tabungan Terendah
    (Rp)
    ≤ 5.000.000 2.000.000
    5.000.001 – 6.000.000 3.000.000
    6.000.001 – 7.000.000 4.000.000
    7.000.001 – 8.500.000 5.000.000

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2019 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah Dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, Dan Indeks Dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa

Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa

Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa adalah acuan perencanaan, penentuan spesifikasi teknis dan perhitungan standar harga satuan untuk pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa. Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sesuai dengan tahapan perencanaan, spesifikasi teknis dan tata cara perhitungan standar harga satuan serta tahapan pelaksanaan konstruksi embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa.

Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa disusun dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air lainnya di Desa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diinstruksikan untuk menetapkan Pedoman Perencanaan, Spesifikasi Teknis dan Perhitungan Standar Harga Satuan Untuk Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya. Pedoman tersebut diperlukan untuk percepatan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya untuk memenuhi kebutuhan air baku pertanian guna meningkatkan produksi pertanian di desa.

Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa dituangkan dalam sebuah Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa yang ditujukan kepada Para Bupati / Walikota di Seluruh Indonesia dan Para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai / Balai Wilayah Sungai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2018.

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 07/SE/M/2018
tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa tersebut isinya adalah:

  1. Umum

    Berdasarkan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air lainnya di Desa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diinstruksikan untuk menetapkan Pedoman Perencanaan, Spesifikasi Teknis dan Perhitungan Standar Harga Satuan Untuk Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya. Pedoman tersebut diperlukan untuk percepatan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya untuk memenuhi kebutuhan air baku pertanian guna meningkatkan produksi pertanian di desa.

    Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menetapkan Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

  2. Dasar Pembentukan

    1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
    2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
    3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
    4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa;
    5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
    6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
    7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
    8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166); dan
    9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

  3. Maksud dan Tujuan

    Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan perencanaan, penentuan spesifikasi teknis dan perhitungan standar harga satuan untuk pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa.

    Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sesuai dengan tahapan perencanaan, spesifikasi teknis dan tata cara perhitungan standar harga satuan serta tahapan pelaksanaan konstruksi embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa.

  4. Ruang Lingkup

    Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

    1. Kriteria dan komponen embung kecil dan bangunan penampung air lainnya;
    2. Tahapan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, meliputi:
      1. perencanaan pembangunan;
      2. perhitungan Rencana Anggaran Biaya(RAB); dan
      3. pelaksanaan konstruksi.
    3. Pembinaan dan Pengawasan atas perencanaan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya.

  5. Materi Muatan

    1. Kriteria dan komponen embung kecil meliputi:
      1. Volume tampungan antara 500 m3 sampai dengan 3000 m3;
      2. Tinggi embung dari dasar hingga puncak tanggul maksimal 3 m;
      3. Mempunyai panjang 20 m sampai dengan 50 m dan lebar 10 m sampai dengan 30 m; dan
      4. Dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat. Alat berat dapat digunakan apabila anggaran upah pekerja sebesar >= 30% total anggaran sudah terpenuhi.

      Embung kecil merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam atau cekungan untuk menampung air limpasan serta sumber air lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan air dengan volume tampungan 500 m3 sampai 3.000 m3, dan kedalaman dari dasar hingga puncak tanggul maksimal 3 m.

    2. Bangunan penampung air lainnya yang dimaksud dalam pedoman ini meliputi long storage dan dam parit.
    3. Kriteria dan komponen bangunan penampung air lainnya, meliputi:
      1. Long storage dengan kriteria dan komponen sebagai berikut:
        1. Volume tampungan antara 500 m3 sampai dengan 3000 m3;
        2. Ketinggian tanggul maksimumnya 3 m; dan
        3. Kemiringan saluran lebih kecil dari 3%.

        Long storage merupakan bangunan penahan air yang berfungsi menyimpan air dalam sungai, kanal dan/atau parit pada lahan yang relatif datar dengan cara menahan aliran sungai untuk menaikkan permukaan air sehingga volume tampungan airnya meningkat.

      2. Dam parit dengan kriteria dan komponen sebagai berikut:
        1. Sungai atau parit memiliki lebar minimal 2 m;
        2. Debit sungai atau parit minimal 5 liter/detik sepanjang tahun;
        3. Kemiringan dasar sungai/parit 0,1% (misalnya, untuk jarak 1000 m, beda ketinggian 1 m).

        Dam parit merupakan suatu bangunan konservasi air berupa bendungan kecil pada parit-parit alamiah atau sungai kecil yang dapat menahan air dan meningkatkan tinggi muka air untuk disalurkan sebagai air irigasi.

    4. Tahapan perencanaan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, meliputi:
      1. pencarian sumber air dan investigasi ketersediaan airnya beserta menentukan lahan pertanian yang harus diairi;
      2. penentuan tipe bangunan penampung air; dan
      3. perencanaan terhadap ukuran dan spesifikasi embung kecil, long storage dan dam parit.
    5. Tahapan perhitungan RAB pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, meliputi:
      1. menentukan upah kerja dengan mengalokasikan anggaran minimal 30% (tiga puluh persen) dari total anggaran konstruksi;
      2. menghitung volume pekerjaan terhadap volume pekerjaan persiapan, volume galian dan timbunan, volume bangunan utama dan volume fasilitas pendukung;
      3. menghitung analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) terhadap AHSP pekerjaan persiapan, AHSP galian dan timbunan, AHSP bangunan utama dan AHSP fasilitas pendukung;
      4. menghitung Rencana anggaran biaya dengan cara mengalikan AHSP dengan volume pekerjaan; dan
      5. membandingkan RAB dengan anggaran yang ada.

    6. Dalam hal hasil perbandingan RAB dan anggaran yang ada dirasa cukup, proses dilanjutkan ke tahap pelaksanaan konstruksi.
    7. Dalam hal hasil perbandingan RAB dan anggaran yang ada dirasa tidak cukup, proses kembali ke tahap perhitungan RAB.
    8. Tahapan pelaksanaan konstruksi beserta spesifikasi teknis embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, terdiri atas:
      1. kegiatan pengadaan perlengkapan, alat, dan material untuk:
        1. keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja;
        2. alat-alat konstruksi;
        3. material konstruksi.
      2. pekerjaan persiapan, meliputi:
        1. mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat;
        2. pembangunan bangunan sementera;
        3. pembuatan papan nama proyek;
        4. pengukuran kembali;
        5. pembersihan lahan;
        6. penentuan lokasi pembuangan galian.
      3. pekerjaan konstruksi:
        1. pekerjaan galian;
        2. pekerjaan timbunan;
        3. pekerjaan pemadatan tanah;
        4. pembangunan bangunan pelengkap; dan
        5. dokumentasi;

    9. Pembinaan dan Pengawasan
      1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan atas perencanaan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap:
        1. validasi lokasi terpilih;
        2. penyiapan dimensi dan gambar teknik;
        3. perhitungan volume dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
        4. pemeriksaan kesesuaian antara spesifikasi teknis dalam pedoman dengan spesifikasi teknis rencana embung.

      2. Tugas pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Balai Besar/Balai Wilayah Sungai.
      3. Dalam menentukan lokasi pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, Kementerian Pertanian bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Balai Besar/Balai Wilayah Sungai menyiapkan potensi lokasi pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang terintegrasi dengan area pertanian.
      4. Dalam pelaksanaan pengawasan perencanaan dan penyiapan potensi lokasi pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang terintegrasi dengan area pertanian, Balai Besar/Balai Wilayah Sungai harus berkoordinasi dengan:
        1. Dinas yang membidangi pekerjaan umum;
        2. Dinas yang membidangi pertanian;
        3. Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
        4. Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID) pada daerah setempat yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang- undangan terkait dengan TAID.

    10. Ketentuan lebih rinci mengenai tahapan perencanaan, perhitungan RAB, pelaksanaan konstruksi termasuk contoh perhitungan volume tampungan, perhitungan debit manual (intake), penentuan luas permukaan embung, tabel perhitungan RAB dan gambar rencana embung dan bangunan penampung air lainnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  6. Penutup

    Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa sila diunduh di lampiran post ini atau langsung dari pratayangnya.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air lainnya di Desa

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa

Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa

Permen PUPR 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi MBR

Permen PUPR 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi MBR

Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono menetapkan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang akan berlaku pada bulan Oktober 2019, pada tanggal 1 Juli 2019 di Jakarta. Kriteria MBR dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi MBR dituangkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diundangkan pada tanggal 2 Juli 2019 dalam Berita Negra Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 735 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI di Jakarta dan akan berlaku 90 hari setelahnya.

Permen PUPR 10/PRT/M/2019
tentang Kriteria MBR dan Persyaratan
Kemudahan Perolehan Rumah Bagi MBR

Pertimbangan

Latar belakang yang menjadi pertimbangan penetapan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dasar Hukum

Landasan hukum penetapan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

Isi Permen PUPR tentang MBR

Berikut adalah isi Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (bukan format asli) :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
  2. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
  3. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
  4. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
  5. Rumah Tapak Umum adalah Rumah yang berbentuk Rumah tunggal atau Rumah deret yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
  6. Rumah Susun Umum adalah Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
  7. Satuan Rumah Susun Umum yang selanjutnya disebut Sarusun Umum adalah unit Rumah Susun Umum yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
  8. Rumah Tangga adalah seorang atau pasangan suami istri.
  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

  1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk penentuan MBR serta pemberian kemudahan perolehan Rumah.
  2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
    1. menjamin kepastian hukum dalam penentuan kriteria MBR; dan
    2. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian kemudahan perolehan Rumah bagi MBR.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. kriteria MBR; dan
  2. persyaratan kemudahan perolehan Rumah bagi MBR.

BAB II
KRITERIA MBR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
  2. Kriteria MBR meliputi:
    1. batas penghasilan Rumah Tangga MBR; dan
    2. penghasilan Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Batas Penghasilan Rumah Tangga MBR

Pasal 5

  1. Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan nilai penghasilan Rumah Tangga paling besar untuk pemberian kemudahan perolehan Rumah bagi MBR.
  2. Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
  3. Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan lokasi perolehan Rumah.
  4. Klasifikasi batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

  1. Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan berdasarkan:
    1. jumlah penghuni; dan
    2. Rumah yang diperoleh.
  2. Jumlah penghuni Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. 1 (satu) jiwa atau 2 (dua) jiwa;
    2. 3 (tiga) jiwa; atau
    3. 4 (empat) jiwa.
  3. Rumah yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. Sarusun Umum;
    2. Rumah Tapak Umum; dan
    3. Rumah Swadaya.

Pasal 7

  1. Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Sarusun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berlaku untuk:
    1. Sarusun Umum yang penguasaannya dengan cara dimiliki; dan
    2. Sarusun Umum yang penguasaannya dengan cara sewa.
  2. Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya perolehan Sarusun Umum.
  3. Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komponen:
    1. harga jual; dan
    2. pajak pertambahan nilai.

Pasal 8

  1. Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Rumah Tapak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berlaku untuk:
    1. Rumah Tapak Umum yang penguasaannya dengan cara dimiliki; dan
    2. Rumah Tapak Umum yang penguasaannya dengan cara sewa.
  2. Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Rumah Tapak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya perolehan Rumah Tapak Umum.
  3. Biaya perolehan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi komponen:
    1. harga jual; dan
    2. pajak pertambahan nilai.

Pasal 9

  1. Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c berlaku untuk pembangunan baru Rumah Swadaya dan peningkatan kualitas Rumah Swadaya.
  2. Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pembangunan baru untuk:
    1. pembangunan baru Rumah Swadaya; dan
    2. rencana anggaran biaya untuk peningkatan kualitas Rumah Swadaya.
  3. Biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komponen biaya:
    1. keseluruhan biaya konstruksi fisik; dan
    2. biaya penyambungan utilitas.

Pasal 10

  1. Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sama dengan tiga kali nilai angsuran atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Rumah secara kredit dengan skema pembiayaan komersial.
  2. Nilai angsuran atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Rumah secara kredit dengan skema pembiayaan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan biaya perolehan Rumah atau biaya pembangunan.
  3. Biaya perolehan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung untuk tiap daerah provinsi.
  4. Contoh penghitungan batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penghasilan Rumah Tangga

Pasal 11

Penghasilan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:

  1. gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri untuk yang berstatus tidak kawin; atau
  2. gaji, upah dan/atau hasil usaha gabungan untuk pasangan suami istri.

Pasal 12

Rumah Tangga dengan penghasilan Rumah Tangga sama dengan atau lebih rendah daripada batas penghasilan Rumah Tangga MBR merupakan MBR.

BAB III
PERSYARATAN KEMUDAHAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MBR

Pasal 13

  1. MBR yang mengajukan permohonan kemudahan perolehan Rumah harus memenuhi persyaratan kemudahan perolehan Rumah bagi MBR.
  2. Persyaratan kemudahan perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. berkewarganegaraan Indonesia;
    2. tercatat sebagai penduduk di satu daerah kabupaten/kota; dan
    3. belum pernah mendapatkan bantuan dan/atau kemudahan perolehan Rumah.
  3. Selain harus memenuhi persyaratan kemudahan perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MBR juga harus memenuhi persyaratan kemudahan perolehan Rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kriteria MBR dan/atau persyaratan kemudahan perolehan Rumah bagi MBR yang diatur dalam:

  1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1034);
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 671);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 292); dan
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403),

dilaksanakan sesuai dengan kriteria MBR dan/atau persyaratan kemudahan perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. permohonan kemudahan perolehan Rumah yang dalam proses pengajuan, untuk kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan Rumah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
  2. permohonan kemudahan perolehan Rumah yang telah disetujui atau ditetapkan berdasarkan kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan Rumah sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

&mbsp;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019
  MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 735

Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

[ Photo By Ferry yulies anezy, , ]

Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem PPJB Rumah

Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem PPJB Rumah

Ada beberapa jenis perjanjian jual beli rumah sebelum sampai kepada akta jual beli. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dinyatakan dalam akta notaris. Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatangani akta jual beli.

Pada tanggal 12 Juli 2019, Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah mulai berlaku setelah diundangkan dan mencabut Kepmen 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dan Kepmen 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah berlaku dan diudangkan oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 18 Juli 2019 di Jakarta, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 777.

Petunjuk materi muatan dalam PPJB (Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah) ada dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.

Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah

Status

Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah ini, berlaku mulai 18 Juli 2019, dan mencabut:

  1. Kepmen 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun;
  2. Kepmen 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

Latar Belakang

Alasan pertimbangan yang menjadi latar belakang penetapan Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah adalah untuk mengoptimalkan pengaturan mengenai perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

Isi Permen PUPR tentang Sistem PPJB

Berikut adalah isi Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah (bukan format asli) :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang selanjutnya disebut Sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatangani akta jual beli.
  2. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dinyatakan dalam akta notaris.
  3. Pemasaran adalah kegiatan yang direncanakan pelaku pembangunan untuk memperkenalkan, menawarkan, menentukan harga, dan menyebarluaskan informasi tentang rumah atau perumahan dan satuan rumah susun atau rumah susun yang dilakukan oleh pelaku pembangunan pada saat sebelum atau dalam proses sebelum penandatanganan PPJB.
  4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
  5. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
  6. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
  7. Setiap Orang adalah orang perserorangan atau badan hukum.
  8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

  1. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi sistem PPJB yang terdiri atas:
    1. Pemasaran; dan
    2. PPJB.
  2. Sistem PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Rumah umum milik dan Rumah komersial milik yang berbentuk Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah Susun.
  3. Pelaku pembangunan dalam Sistem PPJB terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum.

BAB II
PEMASARAN

Pasal 3

  1. Pelaku pembangunan dapat melakukan Pemasaran Rumah tunggal atau Rumah deret pada saat dalam tahap proses pembangunan.
  2. Pelaku pembangunan dapat melakukan Pemasaran Rumah Susun sebelum pembangunan dilaksanakan.
  3. Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memuat informasi Pemasaran yang benar, jelas, dan menjamin kepastian informasi mengenai perencanaan dan kondisi fisik yang ada.

Pasal 4

  1. Pelaku pembangunan yang melakukan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki paling sedikit:
    1. kepastian peruntukan ruang;
    2. kepastian hak atas tanah;
    3. kepastian status penguasaan Rumah;
    4. perizinan pembangunan perumahan atau Rumah Susun; dan
    5. jaminan atas pembangunan perumahan atau Rumah Susun dari lembaga penjamin.
  2. Kepastian peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan rencana kabupaten/kota yang sudah disetujui Pemerintah Daerah.
  3. Kepastian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau sertipikat hak atas tanah atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan.
  4. Dalam hal hak atas tanah masih atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku pembangunan harus menjamin dan menjelaskan kepastian status penguasaan tanah.
  5. Kepastian status penguasaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan oleh pelaku pembangunan dengan menjamin dan menjelaskan mengenai bukti penguasaan yang akan diterbitkan dalam nama pemilik Rumah yang terdiri atas:
    1. status sertipikat hak milik, sertipikat hak guna bangunan, dan sertipikat hak pakai untuk Rumah tunggal atau Rumah deret; dan
    2. sertifikat hak milik atas Sarusun atau sertifikat kepemilikan bangunan gedung Sarusun untuk Rumah Susun yang ditunjukkan berdasarkan pertelaan yang disahkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  6. Perizinan pembangunan perumahan pada Rumah tunggal, Rumah deret atau Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan surat izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan.
  7. Jaminan atas pembangunan perumahan pada Rumah tunggal, Rumah deret atau Rumah Susun dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibuktikan pelaku pembangunan berupa surat dukungan bank atau bukan bank.
  8. Pengawasan terhadap persyaratan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 5

  1. Informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), disampaikan kepada masyarakat dengan memuat paling sedikit:
    1. nomor surat keterangan rencana kabupaten/kota;
    2. nomor sertipikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan;
    3. surat dukungan dari bank/bukan bank;
    4. nomor dan tanggal pengesahan untuk pelaku pembangunan berbadan hukum atau nomor identitas untuk pelaku pembangunan orang perseorangan serta identitas pemilik tanah yang melakukan kerja sama dengan pelaku pembangunan;
    5. nomor dan tanggal penerbitan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan;
    6. rencana tapak perumahan atau Rumah Susun;
    7. spesifikasi bangunan dan denah Rumah atau gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan dan denah Sarusun;
    8. harga jual Rumah atau Sarusun;
    9. informasi yang jelas mengenai prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan; dan
    10. informasi yang jelas mengenai bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama untuk pembangunan Rumah Susun.
  2. Dalam hal sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak guna bangunan di atas hak atas tanah lainnya, harus mencantumkan nomor perjanjian antara pemegang hak atas tanah lainnya dengan pemegang hak guna bangunan.
  3. Penyampaian informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. media cetak; dan/atau
    2. media elektronik.
  4. Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa brosur, selebaran, spanduk, iklan di media massa.
  5. Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa iklan dengan menggunakan sistem elektronik.

Pasal 6

  1. Pelaku pembangunan menjelaskan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PPJB.
  2. Penjelasan kepada calon pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Pemasaran.
  3. Dalam hal tanah dan/atau bangunan menjadi agunan, pelaku pembangunan menjelaskan kepada calon pembeli.

Pasal 7

  1. Pembayaran yang dilakukan oleh calon pembeli kepada pelaku pembangunan pada saat Pemasaran menjadi bagian pembayaran atas harga Rumah.
  2. Pelaku pembangunan yang menerima pembayaran pada saat Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan informasi mengenai:
    1. jadwal pelaksanaan pembangunan;
    2. jadwal penandatanganan PPJB dan akta jual beli; dan
    3. jadwal serah terima Rumah.

Pasal 8

  1. Pelaku pembangunan dapat melakukan kerja sama dengan agen Pemasaran atau penjualan untuk melakukan Pemasaran.
  2. Pelaku pembangunan bertanggung jawab atas informasi Pemasaran dan penjelasan kepada calon pembeli yang disampaikan agen Pemasaran atau penjualan.

Pasal 9

  1. Dalam hal pelaku pembangunan lalai memenuhi jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, calon pembeli dapat membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret atau Rumah Susun.
  2. Apabila calon pembeli membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret atau Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh pembayaran yang diterima pelaku pembangunan harus dikembalikan sepenuhnya kepada calon pembeli.
  3. Dalam hal pembatalan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret atau Rumah Susun pada saat Pemasaran oleh calon pembeli yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelaku pembangunan, maka pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong 10% (sepuluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah atas biaya pajak yang telah diperhitungkan.
  4. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis.
  5. Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam hal terdapat sisa uang pembayaran setelah diperhitungkan dengan pemotongan sebagai dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat pembatalan ditandatangani.
  6. Dalam hal pengembalian pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terlaksana, pelaku pembangunan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per-mil) per-hari kalender keterlambatan pengembalian dihitung dari jumlah pembayaran yang harus dikembalikan.

BAB III
PPJB

Pasal 10

  1. PPJB dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas:
    1. status kepemilikan tanah;
    2. hal yang diperjanjikan;
    3. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan;
    4. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
    5. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
  2. Status kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah yang diperlihatkan kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB.
  3. Hal yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
    1. kondisi Rumah;
    2. prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menjadi informasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i;
    3. penjelasan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PPJB; dan
    4. status tanah dan/atau bangunan dalam hal menjadi agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
  4. Kepemilikan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan salinan sesuai asli kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB.
  5. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk perumahan dibuktikan dengan:
    1. terbangunnya prasarana paling sedikit jalan dan saluran pembuangan air hujan/drainase;
    2. lokasi pembangunan sarana sesuai peruntukan; dan
    3. surat pernyataan pelaku pembangunan mengenai tersedianya utilitas umum berupa sumber listrik dan sumber air.
  6. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk Rumah Susun dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelaku pembangunan mengenai ketersediaan tanah siap bangun di luar tanah bersama yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
  7. Keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibuktikan dengan:
    1. untuk Rumah tunggal atau Rumah deret keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah unit Rumah serta ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam suatu perumahan yang direncanakan; atau
    2. untuk Rumah Susun keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari volume konstruksi bangunan Rumah Susun yang sedang dipasarkan.
  8. Keterbangunan 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b sesuai dengan hasil laporan dari konsultan pengawas pembangunan atau konsultan manajemen konstruksi.

Pasal 11

  1. PPJB dilakukan sebagai kesepakatan jual beli antara pelaku pembangunan dengan calon pembeli pada tahap proses pembangunan Rumah.
  2. PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    1. identitas para pihak;
    2. uraian objek PPJB;
    3. harga Rumah dan tata cara pembayaran;
    4. jaminan pelaku pembangunan;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. waktu serah terima bangunan;
    7. pemeliharaan bangunan;
    8. penggunaan bangunan;
    9. pengalihan hak;
    10. pembatalan dan berakhirnya PPJB; dan
    11. penyelesaian sengketa.
  3. Petunjuk materi muatan PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

  1. Calon pembeli berhak mempelajari PPJB sebelum ditandatangani paling kurang 7 (tujuh) hari kerja.
  2. PPJB ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat di hadapan notaris.

Pasal 13

  1. Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan maka seluruh pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli.
  2. Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pembeli maka:
    1. jika pembayaran telah dilakukan pembeli paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, keseluruhan pembayaran menjadi hak pelaku pembangunan; atau
    2. jika pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, pelaku pembangunan berhak memotong 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. PPJB yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PPJB; dan
  2. PPJB yang masih dalam proses penyusunan, materi muatannya harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun; dan
  2. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2019
  MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 777

Lampiran Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem PPJB Rumah

PETUNJUK MATERI MUATAN PPJB

PPJB merupakan kesepakatan jual beli antara pelaku pembangunan dengan calon pembeli pada tahap proses pembangunan Rumah dengan materi muatan sebagai berikut:

  1. Kepala akta;
    Memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, nama lengkap, dan tempat kedudukan notaris.
  2. Identitas para pihak:
    Memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal para pihak yang melakukan perjanjian.
  3. Uraian objek PPJB:
    Memuat objek yang akan diperjanjikan berupa Rumah, dengan menjelaskan:
    1. mengenai data fisik:
      1. luas tanah dan luas bangunan untuk Rumah tunggal atau Rumah deret; dan
      2. luas Sarusun untuk Rumah Susun;
    2. letak (desa atau kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi); dan
    3. lokasi:
      1. Rumah blok, nomor, klaster, untuk Rumah tunggal atau Rumah deret; dan
      2. satu bangunan Rumah Susun, lantai dan nomor unit untuk Sarusun pada Rumah Susun.
  4. Harga Rumah dan tata cara pembayaran:
    1. memuat harga penjualan Rumah;
    2. memuat penjelasan mengenai tata cara dan waktu pembayaran, serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian; dan
    3. pelaku pembangunan tidak boleh menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) kepada pembeli sebelum memenuhi persyaratan PPJB.
  5. Jaminan pelaku pembangunan:
    1. memuat jaminan pelaku pembangunan terhadap keabsahan kepemilikan akan Rumah tidak dalam sengketa; dan
    2. memuat jaminan bukti kepemilikan atas Rumah berupa hak guna bangunan, hak pakai, atau hak milik.
  6. Hak dan kewajiban para pihak:
    1. hak pelaku pembangunan paling sedikit memuat:
      1. menerima pembayaran Rumah; dan
      2. hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- perundangan dan/atau sesuai kesepakatan;
    2. Kewajiban pelaku pembangunan paling sedikit memuat:
      1. melakukan pembangunan Rumah sesuai rencana tapak (site plan) dan perizinan;
      2. menyelesaikan pembangunan Rumah secara tepat waktu;
      3. menginformasikan kemajuan pembangunan kepada pembeli;
      4. menyediakan prasarana, sarana, dan utillitas sesuai perizinan dan menyerahkan kepada Pemerintah Daerah;
      5. memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mempelajari PPJB;
      6. memberikan penjelasan dan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai isi PPJB; dan
      7. khusus untuk Sarusun:
        1. memfasilitasi dan mensosialisasikan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni Sarusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
        2. melakukan pengelolaan selama masa transisi sebelum terbentuknya perhimpunan pemilik dan penghuni Sarusun dalam pembangunan Rumah Susun; dan
        3. menjelaskan mengenai bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
    3. Hak pembeli paling sedikit memuat:
      1. memperoleh informasi yang benar, jujur, dan akurat mengenai Rumah;
      2. mengetahui syarat dan ketentuan dalam jual beli Rumah sebelum melakukan pembayaran atas harga Rumah;
      3. menerima serah terima Rumah pada jangka waktu sesuai dengan yang diperjanjikan;
      4. mengajukan klaim perbaikan atas kondisi fisik Rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan;
      5. mendapat perlindungan hukum dari tindakan pelaku pembangunan yang beritikad buruk;
      6. melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum;
      7. hak untuk membentuk perhimpunan penghuni dan pemilik Sarusun dalam pembangunan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      8. hak lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan/atau sesuai kesepakatan;
    4. Kewajiban pembeli paling sedikit:
      1. melakukan pembayaran harga Rumah sesuai dengan jumlah dan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam PPJB;
      2. memenuhi kewajiban pembayaran biaya, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang timbul dari jual beli Rumah;
      3. melakukan pembayaran harga Rumah sesuai dengan jumlah dan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam PPJB;
      4. menggunakan Rumah sesuai dengan peruntukannya;
      5. membentuk perhimpunan pemilik dan penghuni Sarusun khusus untuk pembeli Sarusun;
      6. mentaati peraturan tata tertib lingkungan yang diterbitkan oleh pelaku pembangunan selaku pengelola sementara sebelum terbitnya peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh perhimpunan pemilik dan penghuni Sarusun;
      7. beritikad baik untuk melaksanakan ketentuan dalam PPJB; dan
      8. kewajiban lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan/atau sesuai kesepakatan.
  7. Waktu serah terima bangunan
    Serah terima dilakukan oleh pelaku pembangunan terhadap unit Rumah atau Sarusun yang telah terbangun, dilengkapi dengan dokumen:
    1. berita acara serah terima kunci; dan
    2. akta jual beli atau sertifikat hak milik/sertifikat hak milik Sarusun/sertifikat kepemilikan bangunan gedung Sarusun.
  8. Pemeliharaan bangunan
    1. pelaku pembangunan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan untuk Rumah paling singkat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani berita acara serah terima Rumah;
    2. selama masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), pembeli berhak menyampaikan keluhan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaksempurnaan Rumah sesuai dengan yang diperjanjikan; dan
    3. perbaikan atas keluhan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), termasuk penggantian dan biaya yang timbul, menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan.
  9. Penggunaan bangunan
    1. penggunaan Rumah sebagai tempat tinggal sesuai dengan tujuan dan peruntukannya; dan
    2. biaya penggunaan fasilitas berbayar dan/atau utilitas berbayar yang dipergunakan oleh pembeli menjadi tanggung jawab pembeli.
  10. Pengalihan Hak
    1. pembeli dilarang untuk mengalihkan hak Rumah tunggal atau Rumah deret dan Sarusun sebelum dilakukan proses penandatanganan akta jual beli;
    2. pengalihan hak sebelum penandatanganan akta jual beli dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pelaku pembangunan; dan
    3. pengalihan hak dilakukan dihadapan notaris.
  11. Pembatalan dan berakhirnya PPJB
    1. pembatalan PPJB hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai syarat pembatalan dalam PPJB yang disepakati oleh pembeli dan pelaku pembangunan; dan
    2. berakhirnya PPJB adalah terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian.
  12. Penyelesaian sengketa
    1. sengketa sehubungan dengan PPJB, harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
    2. sengketa diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
    3. sengketa dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perumahan dan permukiman.
  13. Penutup
    Memuat tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan.
  14. Lampiran
    1. untuk Rumah tunggal atau Rumah deret melampirkan gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan, dan denah yang menunjukan lokasi Rumah berada;
    2. untuk Rumah Susun dengan satu bangunan Rumah Susun melampirkan gambar denah tanah bersama, gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan, dan denah yang menunjukan Sarusun berada; dan
    3. untuk Rumah Susun dengan lebih dari satu bangunan Rumah Susun melampirkan gambar lokasi satu bangunan Rumah Susun atau blok, gambar atau batas-batas tanah bersama, gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan, dan denah yang menunjukan lantai Sarusun berada.

Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem PPJB Rumah

PermenPUPR 08/PRT/M/2019, Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

PermenPUPR 08/PRT/M/2019, Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional diperbaharui dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2019. Permen PUPR 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195) sejak diundangkan pada tanggal 13 Juni 2019.

Untuk mewujudkan tertib administrasi penerbitan perizinan berusaha perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi nasional serta tertib pelaksanaan kegiatan usaha jasa konstruksi Kementrian PUPR perlu mengatur pedoman pelayanan perizinan untuk usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi nasional di Indonesia. Perlu diketahui bahwa setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar usaha perseorangan dan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

mengikat selulur usaha dalam bentuk perseorangan atau badan untuk menggunakan perizinan secara elektronik melalui OSS tak terkecual untuk izin usaha jasa konstruksi secara nasional.

Permen PUPR 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

Pertimbangan

Latar belakang penetapan Permen PUPR 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional adalah:

  1. bahwa setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar usaha perseorangan dan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  2. bahwa Menteri perlu menyusun dan menetapkan standar perizinan berusaha di sektornya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi penerbitan perizinan berusaha perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi nasional serta tertib pelaksanaan kegiatan usaha jasa konstruksi perlu mengatur pedoman pelayanan perizinan untuk usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi nasional di Indonesia;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dasar Hukum

Dasar hukum penerbitan Permen PUPR 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

Isi Permen PUPR tentang Izin Jasa Konstruksi

Berikut adalah gambaran isi Permen PUPR 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (bukan dalam format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
  2. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
  3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
  4. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan seluruh atau sebagian kegiatan Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi.
  5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
  6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
  7. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
  8. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.
  9. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha Jasa Konstruksi yang berbentuk BUMN, BUMD, atau BUMS yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, pemerintah daerah, perseorangan warga negara Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia.
  10. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah BUJKN yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
  11. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
  12. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS, adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia.
  13. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada Usaha Orang Perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
  14. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK badan usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
  15. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
  16. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas suatu badan usaha Jasa Konstruksi.
  17. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah tenaga ahli tetap yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha Jasa Konstruksi.
  18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  19. Kerja Sama Operasi (joint operation) yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antarbadan usaha Jasa Konstruksi dimana masing-masing badan usaha Jasa Konstruksi sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa pekerjaan Jasa Konstruksi dan bukan merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia.
  20. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.
  21. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
  23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
  25. Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas BUJKN, direksi, pengurus, dan/atau badan hukum yang dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  26. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
  27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

  1. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan di daerah mengenai pelayanan perizinan usaha Jasa Konstruksi.
  2. Perizinan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TDUP dan IUJK badan usaha.
  3. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota belum membentuk peraturan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan perizinan usaha Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB II
PEDOMAN LAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

  1. Setiap Usaha Orang Perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
  2. Setiap BUJKN yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
  3. TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan untuk melaksanakan kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 4

  1. Bupati/wali kota berwenang menerbitkan TDUP dan IUJK badan usaha.
  2. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh pimpinan tinggi pratama yang membawahi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sub-urusan bidang Jasa Konstruksi.
  3. Pimpinan tinggi pratama yang membawahi Perangkat Daerah kabupaten/kota sub-urusan bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan layanan perizinan usah termasuk pengawasan dan evaluasi perizinan usaha.
  4. Biaya operasional tim teknis dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

  1. Jenis TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi usaha:
    1. jasa Konsultansi Konstruksi; atau
    2. Pekerjaan Konstruksi.
  2. Jenis IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi usaha:
    1. jasa Konsultansi Konstruksi;
    2. Pekerjaan Konstruksi; atau
    3. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 6

  1. TDUP dan IUJK badan usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota.
  2. Pemberian TDUP dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Tanda Daftar Usaha Perseorangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

TDUP dimohonkan oleh perseorangan warga negara Indonesia.

Pasal 8

  1. TDUP berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
  2. Jenis layanan perizinan untuk TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. penerbitan baru;
    2. pergantian data; dan
    3. pencabutan berdasarkan permohonan.

Pararaf 2
Penerbitan Baru

Pasal 9

Tahapan penerbitan TDUP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

  1. pendaftaran;
  2. penerbitan TDUP berdasarkan komitmen;
  3. pemenuhan komitmen;
  4. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen TDUP; dan
  5. penerbitan TDUP yang efektif.

Pasal 10

  1. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan pemohon melalui sistem OSS.
  2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

  1. Penerbitan TDUP berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
    1. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
    2. pernyataan pemenuhan komitmen TDUP.
  2. Lembaga OSS menerbitkan TDUP berdasarkan komitmen setelah pemohon mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan TDUP berdasarkan komitmen kepada DPM PTSP melalui sistem OSS.

Pasal 12

  1. Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c untuk TDUP meliputi:
    1. untuk jasa Konsultansi Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8; atau
    2. untuk Pekerjaan Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja teknisi jenjang kualifikasi 5.
  2. Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah Lembaga OSS menerbitkan TDUP berdasarkan komitmen.

Pasal 13

  1. Dokumen pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh pemohon kepada DPM PTSP.
  2. DPM PTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.

Pasal 14

DPM PTSP menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 15

  1. Lembaga OSS menerbitkan TDUP berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPM PTSP.
  2. Lembaga OSS membatalkan TDUP berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon:
    1. tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan/atau
    2. jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

Paragraf 3
Pergantian Data dan Pencabutan Berdasarkan Permohonan

Pasal 16

  1. Pengajuan pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem OSS.
  2. Pergantian data sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pergantian alamat orang perseorangan; dan/atau
    2. perubahan jenis keahlian dan jenis keterampilan.

Pasal 17

  1. Pengajuan pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem OSS.
  2. Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan setelah pemenuhan kewajiban atas:
    1. perpajakan;
    2. pembayaran utang; dan
    3. pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan TDUP termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
  3. Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
    1. nama Usaha Orang Perseorangan;
    2. NIB;
    3. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
    4. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  4. DPM PTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  5. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.
  6. Pencabutan TDUP dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi dari DPM PTSP atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

  1. IUJK badan usaha dimohonkan oleh PJBU selaku pimpinan BUJKN.
  2. Pemohon IUJK badan usaha terdiri atas:
    1. perseroan terbatas;
    2. perusahaan umum;
    3. perusahaan umum daerah;
    4. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
    5. badan layanan umum;
    6. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
    7. koperasi;
    8. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
    9. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan
    10. persekutuan perdata.

Pasal 19

  1. IUJK badan usaha berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
  2. Jenis layanan perizinan untuk IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. penerbitan baru;
    2. pergantian data; dan
    3. pencabutan berdasarkan permohonan.

Paragraf 2
Penerbitan Baru

Pasal 20

Tahapan penerbitan IUJK badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:

  1. pendaftaran;
  2. penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen;
  3. pemenuhan komitmen;
  4. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen IUJK badan usaha; dan
  5. penerbitan IUJK badan usaha yang efektif.

Pasal 21

  1. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan pemohon melalui sistem OSS.
  2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

  1. Penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
    1. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
    2. pernyataan pemenuhan komitmen IUJK badan usaha.
  2. Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen setelah pemohon mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen kepada DPM PTSP melalui sistem OSS.

Pasal 23

  1. Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c untuk IUJK badan usaha dibuktikan dengan kepemilikan SBU.
  2. Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen.

Pasal 24

  1. Dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh pemohon kepada DPM PTSP.
  2. DPM PTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.

Pasal 25

DPM PTSP menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 26

  1. Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPM PTSP.
  2. Lembaga OSS membatalkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon:
    1. tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan/atau
    2. jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Paragraf 3
Pergantian Data dan Pencabutan Berdasarkan Permohonan

Pasal 27

  1. Pengajuan pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem OSS.
  2. Pergantian data IUJK badan usaha terdiri atas:
    1. pergantian nama BUJKN;
    2. pergantian alamat kantor;
    3. pergantian PJBU;
    4. pergantian PJTBU; dan/atau
    5. perubahan subklasifikasi usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

Pasal 28

  1. Pengajuan pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem OSS.
  2. Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan setelah pemenuhan kewajiban yang meliputi:
    1. perpajakan;
    2. pembayaran utang; dan
    3. pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan IUJK badan usaha termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
  3. Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
    1. nama BUJKN;
    2. NIB;
    3. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
    4. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  4. DPM PTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  5. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.
  6. Pencabutan IUJK badan usaha dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi dari DPM PTSP atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 29

Dalam melaksanakan TDUP, Usaha Orang Perseorangan harus memenuhi ketentuan:

  1. direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU tidak menduduki jabatan direksi, komisaris, PJBU dan PJTBU pada badan usaha Jasa Konstruksi lain pada waktu yang bersamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  2. menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar sesuai dengan kualifikasinya;
  3. hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi usaha yang tercantum pada IUJK badan usaha;
  4. menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan;
  5. melakukan registrasi pengalaman usaha, khusus untuk BUJKN kualifikasi menengah dan kualifikasi besar;
  6. memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan Jasa Konstruksi dalam masa periode 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku SBU;
  7. mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja;
  8. memiliki surat tanda registrasi dari Menteri untuk tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli di bidang Jasa Konstruksi yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja; dan
  9. mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling kurang satu tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai.

Pasal 31

Bupati/wali kota melakukan pengawasan, evaluasi, dan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelaksanaan perizinan usaha Jasa Konstruksi berdasarkan peraturan di daerah.

BAB IV
PELAPORAN DAN REGISTRASI PENGALAMAN USAHA

Pasal 32

  1. Usaha Orang Perseorangan dan BUJKN menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan Pasal 30 huruf d kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 30 bulan April tahun berikutnya.
  2. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri melalui aplikasi usaha Jasa Konstruksi berbasis internet atau virtual private network (VPN) yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi.
  3. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Usaha Orang Perseorangan dan BUJKN kualifikasi kecil paling sedikit berisi tentang:
    1. data Usaha Orang Perseorangan dan BUJKN kualifikasi kecil;
    2. data pekerjaan Jasa Konstruksi yang telah diselesaikan dan/atau sedang dilaksanakan; dan
    3. dokumen kontrak dengan Pengguna Jasa.
  4. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan BUJKN kualifikasi menengah dan kualifikasi besar paling sedikit berisi tentang:
    1. data BUJKN;
    2. data pekerjaan Jasa Konstruksi yang telah diselesaikan dan/atau sedang dilaksanakan;
    3. dokumen kontrak dengan Pengguna Jasa dan Subpenyedia Jasa;
    4. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, khusus BUJKN kualifikasi besar harus diaudit oleh akuntan publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. data organisasi perusahaan;
    6. data mitra KSO, dalam hal melakukan KSO;
    7. dokumen perjanjian ikatan KSO, dalam hal melakukan KSO;
    8. data Subpenyedia Jasa;
    9. dokumen bukti pembayaran kepada Subpenyedia Jasa;
    10. dokumen IUJK badan usaha mitra KSO, dalam hal melakukan KSO dan Subpenyedia Jasa; dan
    11. dokumen SBU mitra KSO, dalam hal melakukan KSO dan Subpenyedia Jasa.

Pasal 33

  1. Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilakukan setiap tahun kepada Menteri.
  2. Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.
  3. Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    1. nama paket pekerjaan;
    2. Pengguna Jasa;
    3. tahun pelaksanaan pekerjaan;
    4. nilai pekerjaan; dan
    5. kinerja Penyedia Jasa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

&mbsp;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019
  MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 645

Permen PUPR 08/PRT/M/2019, Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

PermenPUPR 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung Dan SLF Bangunan Gedung Melalui OSS

PermenPUPR 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung Dan SLF Bangunan Gedung Melalui OSS

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Kebijakan tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ditetapkan oleh Menteri Basuki Hadimuljono pada tanggal 9 Juli 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917 padal tanggal 13 Juli 2018 di Jakarta oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI.

Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ditetapkan untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung dan menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung, setiap pendirian Bangunan Gedung harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, serta setiap Bangunan Gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan dan untuk memberikan percepatan, kemudahan, dan peningkatan pelayanan atas perizinan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung diperlukan reformasi perizinan berusaha guna memudahkan pelaksanaan perizinan.

PermenPUPR 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung Dan SLF Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah bentuk pelaksanaan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang mengatur bahwa menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan standar perizinan berusaha di sektornya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PermenPUPR 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung Dan SLF Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pertimbangan

Pertimbangan penetapan PermenPUPR 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung Dan SLF Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah:

  1. bahwa untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung dan menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung, setiap pendirian Bangunan Gedung harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, serta setiap Bangunan Gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan;
  2. bahwa untuk memberikan percepatan, kemudahan, dan peningkatan pelayanan atas perizinan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung diperlukan reformasi perizinan berusaha guna memudahkan pelaksanaan perizinan;
  3. bahwa Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, mengatur bahwa menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan standar perizinan berusaha di sektornya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);

Isi Permen PUPR

Berikut isi PermenPUPR 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung Dan SLF Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (bukan dalam format asli) :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
  3. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
  4. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi pada gedung.
  5. Pengubahsuaian (retrofitting) adalah upaya penyesuaian kinerja bangunan gedung yang telah dimanfaatkan agar memenuhi persyaratan bangunan gedung.
  6. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung.
  7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
  8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  9. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaran bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
  10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

Pasal 2

  1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara Bangunan Gedung dalam perizinan IMB dan SLF melalui SIMBG yang terintegrasi dengan OSS.
  2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan kemudahan perizinan IMB dan SLF melalui SIMBG yang terintegrasi dengan OSS bagi pelaku usaha dalam rangka tertib administrasi dan teknis bangunan gedung.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. pemenuhan Komitmen;
  2. penerbitan IMB; dan
  3. penerbitan SLF.

BAB II
PEMENUHAN KOMITMEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan IMB melalui OSS wajib melakukan pemenuhan komitmen IMB melalui SIMBG.
  2. Pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi:
    1. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
    2. data pemilik Bangunan Gedung; dan
    3. rencana teknis Bangunan Gedung.
  3. Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
    1. rencana arsitektur;
    2. rencana struktur; dan
    3. rencana utilitas.
  4. Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan pertimbangan teknis dari TABG.
  5. Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
  6. Ketentuan mengenai rencana teknis Bangunan Gedung dan pertimbangan teknis diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

  1. Jangka waktu pemenuhan komitmen IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IMB.
  2. Pelaku usaha menyampaikan kelengkapan pemenuhan komitmen IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui SIMBG paling lama 5 (lima) hari setelah diterbitkannya IMB.
  3. Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Jangka waktu pemenuhan komitmen IMB dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemenuhan komitmen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  4. SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 6

  1. TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) memberikan pertimbangan teknis terhadap dokumen rencana teknis yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada pemerintah daerah melalui SIMBG.
  2. Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rencana teknis belum memenuhi persyaratan, pemerintah daerah melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB dibatalkan.
  3. Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rencana teknis sudah memenuhi persyaratan, pemerintah daerah melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB berlaku efektif.
  4. Dalam hal IMB dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha dapat mengajukan kembali IMB melalui OSS dengan syarat kegiatan pembangunan dihentikan sampai dengan IMB berlaku efektif.

Bagian Kedua
Penerbitan SLF

Pasal 7

  1. Pelaku usaha yang mengajukan IMB melalui OSS wajib mengajukan permohonan SLF melalui SIMBG.
  2. Persyaratan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. gambar teknis bangunan gedung terbangun (as built drawings);
    2. pernyataan dari pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung baru atau dari Pengkaji Teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (exsisting) bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan IMB dan laik fungsi; dan
    3. lampiran pendukung yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
  3. SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8

  1. Pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dibuat oleh pengawas atau manajemen konstruksi untuk bangunan gedung baru atau pengkaji teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (exsisting) setelah dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi.
  2. Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana pada ayat (1) menyatakan bangunan gedung tidak laik fungsi maka harus dilakukan pengubahsuaian (retrofitting).
  3. Hasil pengubahsuaian (retrofitting) diperiksa kelaikan fungsinya oleh pengawas atau manajemen konstruksi untuk bangunan gedung baru atau pengkaji teknis untuk bangunan gedung lama.
  4. Pengawas/manajemen konstruksi dan pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan profesi ahli bangunan gedung.
  5. Dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi menyatakan bangunan gedung laik fungsi maka dapat dibuat pernyataan kelaikan fungsi.
  6. Pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

  1. Pemerintah daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang disampaikan pelaku usaha melalui SIMBG.
  2. Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, pemerintah daerah memberikan pernyataan kepada OSS bahwa SLF dapat diterbitkan.
  3. Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, pemerintah daerah memberikan pernyataan kepada OSS bahwa SLF tidak dapat diterbitkan.

Pasal 10

OSS menerbitkan SLF paling lama 3 (tiga) hari setelah pemerintah daerah melalui SIMBG menyampaikan bahwa SLF dapat diterbitkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

&mbsp;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2018
  MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 917

PermenPUPR 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung Dan SLF Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik