Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah

Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota

SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standar Pelayanan Minimal tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) , perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 3

  1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
    6. sosial.
  2. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM.
  3. Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
    1. bersifat mutlak; dana
    2. mudah distandarkan,
    yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

BAB II
JENIS SPM

Bagian Ketujuh
SPM Sosial

Pasal 10

  1. SPM sosial mencakup SPM sosial Daerah provinsi dan SPM sosial Daerah kabupaten/kota.
  2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:
    1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
    2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
    3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
    4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
    5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
  3. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
    1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
    2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
    3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
    4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
    5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
  4. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
    2. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
    3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
  5. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
    1. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
    2. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
    3. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
    4. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
    5. korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan
    6. korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota harus ada untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu maka Kementrian Sosial harus menyusun Peraturan Menteri tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota ditetapkan Mensos Idrus Marham pada tanggal 8 Juni 2018. Permen Sosial 9/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 6 Juli 2019 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868, agar seluruh masyarakat mengetahuinya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018
tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

Isi Permensos tentang SPM Sosial Daerah

Berikut isi Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota (bukan format asli) :

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI DAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
  2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
  3. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.
  4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
  5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
  6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
  7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  9. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki- laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
  10. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
  11. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
  12. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
  13. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
  14. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
  15. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
  16. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  17. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  18. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  19. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  21. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  22. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  23. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
  24. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

  1. Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:
    1. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
    2. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
    3. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
    4. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
    5. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dan
    6. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.
  2. Seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak mendapatkan Mutu Pelayanan Dasar berupa:

  1. standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa;
  2. standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan
  3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 4

  1. Rehabilitasi Sosial mengutamakan layanan dalam keluarga dan komunitas.
  2. Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial merupakan alternatif terakhir.

Pasal 5

  1. Jenis bencana terdiri atas bencana alam dan bencana sosial.
  2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. gempa bumi;
    2. tsunami;
    3. banjir;
    4. tanah longsor;
    5. letusan gunung api;
    6. gelombang laut ekstrem;
    7. angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan/atau
    8. kekeringan.
  3. Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. konflik sosial;
    2. aksi teror;
    3. kebakaran pemukiman dan gedung;
    4. wabah/epidemi;
    5. gagal teknologi; dan/atau
    6. kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 6

  1. Peraturan Menteri ini sebagai acuan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai rencana pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.
  2. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan target pencapaian SPM bidang sosial selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaan berdasarkan data penerima layanan yang diperoleh setiap tahunnya.

BAB II
STANDAR PELAYANAN PADA SPM BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas:

  1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
  2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
  3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
  4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
  5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

Pasal 8

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

  1. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
  2. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
  3. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Pasal 9

  1. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dengan kriteria:
    1. kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
    2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
    3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
    4. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
  2. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 10

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

  1. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
  2. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
  3. adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 11

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama yang mudah diakses;
    4. alat bantu;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. pembuatan nomor induk kependudukan;
    9. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    10. pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau
    11. pelayanan reunifikasi keluarga.
  3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 12

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pengasuhan;
    2. permakanan;
    3. sandang;
    4. asrama yang mudah diakses;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak;
    9. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    10. pelayanan penelusuran keluarga;
    11. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
    12. akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
  3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 13

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama yang mudah diakses;
    4. alat bantu;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan;
    9. akses ke layanan kesehatan dasar;
    10. pelayanan penelusuran keluarga;
    11. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
    12. pemulasaraan.
  3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 14

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama/cottage yang mudah di akses;
    4. perbekalan kesehatan;
    5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    6. bimbingan keterampilan dasar;
    7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak;
    8. akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau
    9. pemulangan ke daerah asal.
  3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 15

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah provinsi pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. tempat penampungan pengungsi;
    4. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
    5. dukungan psikososial.
  3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 16

  1. Penyediaan permakanan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk Korban Bencana.
  2. Penyediaan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya bencana.

Pasal 17

Penyediaan tempat penampungan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:

  1. pembuatan barak;
  2. fasilitas sosial; dan
  3. fasilitas umum lainnya.

Pasal 18

Penanganan khusus bagi kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d merupakan penanganan Korban Bencana bagi ibu hamil, Penyandang Disabilitas, Anak, dan Lanjut Usia.

Pasal 19

Pelayanan dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

  1. bimbingan dan konsultasi;
  2. konseling;
  3. pendampingan; dan/atau
  4. rujukan.

Pasal 20

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah provinsi setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
    2. pelayanan dukungan psikososial.
  3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 21

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Standar Jumlah dan Kualitas
Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

  1. Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
    1. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
    2. Pekerja Sosial Profesional;
    3. Penyuluh Sosial; dan
    4. Relawan Sosial.
  2. Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 23

  1. Setiap Panti Sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional.
  2. Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional.
  3. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi pekerjaan sosial.

Pasal 24

Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Daerah provinsi harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial.

Bagian Keempat
Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Pasal 25

Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial milik Pemerintah Daerah provinsi dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
STANDAR PELAYANAN PADA SPM BIDANG SOSIAL
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

  1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
  2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
  3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
  4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
  5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Pasal 27

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

  1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
  2. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 28

  1. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan kriteria:
    1. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
    2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
    3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
    4. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
  2. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 29

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

  1. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
  2. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
  3. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

Pasal 30

  1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
  2. Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    1. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
    2. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
  3. Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota, lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial, dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.
  4. Lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan atau daerah kabupaten/kota.
  5. Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/kelurahan/nama lain.

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 31

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:
    1. data dan pengaduan;
    2. kedaruratan; dan
    3. pemenuhan kebutuhan dasar.
  2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

Pasal 32

  1. Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
  2. Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
  3. Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 33

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 34

  1. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
    1. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
    2. sandang;
    3. alat bantu;
    4. perbekalan kesehatan;
    5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
    6. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
    7. fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
    8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    9. penelusuran keluarga;
    10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
    11. rujukan.
  2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 35

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/ kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. tempat penampungan pengungsi;
    4. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
    5. dukungan psikososial.
  2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 36

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/ kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
    1. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
    2. pelayanan dukungan psikososial.
  2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial

Pasal 37

Ketentuan mengenai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah provinsi berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Pasal 38

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Standar Jumlah dan Kualitas
Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Pasal 39

  1. Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
    1. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
    2. Pekerja Sosial Profesional;
    3. Penyuluh Sosial; dan
    4. Relawan Sosial.
  2. Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 40

  1. Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
  2. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pekerja sosial masyarakat;
    2. karang taruna;
    3. tenaga pelopor perdamaian;
    4. taruna siaga bencana;
    5. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
    6. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
    7. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
    8. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
    9. penyuluh sosial masyarakat.
  3. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
  4. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

Pasal 41

Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

Bagian Keempat
Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Pasal 42

  1. Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di Pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Standar minimum sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
    2. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
    3. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

BAB IV
TATA CARA PEMENUHAN SPM BIDANG SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan:

  1. pengumpulan dan pengelolaan data;
  2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pasal 44

  1. Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dengan ketentuan:
    1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengumpulan dan pengelolaan data; dan
    2. Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengelolaan data.
  2. Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. data penerima Pelayanan Dasar;
    2. data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
    3. data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar.

Pasal 45

Pengumpulan dan pengelolaan data dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:

  1. persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
  2. bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data;
  3. pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
  4. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
  5. pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data daerah kabupaten/kota.

Pasal 46

Pengelolaan data dinas sosial daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan:

  1. koordinasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
  2. mengumpulkan, merekapitulasi, mengolah data hasil verifikasi dan validasi dari daerah kabupaten/kota serta pengesahan data; dan
  3. memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi daerah kabupaten/kota.

Pasal 47

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai verifikasi dan validasi data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 48

  1. Pengumpulan dan pengelolaan data penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilakukan oleh bagian yang bertanggung jawab terhadap verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan orang tidak mampu di dinas sosial daerah kabupaten/ kota dan dinas sosial daerah provinsi.
  2. Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan, Pengemis, dan Korban Bencana.
  3. Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, dan ketepatan sasaran.
  4. Hasil pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi dilakukan melalui SIKS-NG atau sistem pembangunan daerah yang berintegrasi dengan SIKS-NG.

Pasal 49

Pengumpulan dan pengelolaan data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

Pengumpulan dan pengelolaan data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/ kota dan dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

Data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas:

  1. Panti Sosial; dan
  2. Pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 52

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 53

Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia

Pasal 54

  1. Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi melakukan penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sebagai berikut:
    1. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
    2. jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
    3. jumlah penerima SPM sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini;
    4. jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima SPM;
    5. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
    6. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
    7. besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM;
    8. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
    9. analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah.
  2. Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya daerah.
  3. Hasil penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 55

  1. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan oleh Pemerintahan Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
  2. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemerintahan Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
  4. Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokuman rencana strategis dan rencana kerja.
  5. Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.

Pasal 56

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 57

  1. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
  2. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
    1. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
    2. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 58

  1. Pendanaan untuk pelaksanaan penerapan SPM bidang sosial di daerah provinsi dibebankan pada:
    1. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pendanaan untuk pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial di daerah kabupaten/kota dibebankan pada:
    1. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 59

  1. Bupati/wali kota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui gubernur dan tembusan disampaikan kepada Menteri.
  2. Gubernur menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial daerah provinsi dan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota dan ringkasannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan tembusan disampaikan kepada Menteri.
  3. Materi muatan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
    1. hasil penerapan SPM bidang sosial;
    2. kendala penerapan SPM bidang sosial;
    3. perhitungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM bidang sosial; dan
    4. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM bidang sosial.
  4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan penerapan SPM bidang sosial di daerah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 60

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

  1. penilaian kinerja perangkat daerah;
  2. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bidang sosial; dan
  3. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM bidang sosial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

  1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang sosial di daerah provinsi secara teknis.
  2. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM bidang sosial di daerah provinsi oleh perangkat daerah provinsi.
  3. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota.
  4. Bupati/wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota oleh perangkat daerah kabupaten/kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018
  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
IDRUS MARHAM
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 868

Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota

[ Foto by - Own work, , ]