KPU

KPU

Adalah tentang Pemilihan Umum, Serentak maupun Pemilukada, kabar dari KPU - Komisi Pemilihan Umum.

PKPU 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020

Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 5 Agustus 2019 menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Peraturan KPU 15 tahun 2019 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ditetapkan Ketua KPU Arief Budiman pada tanggal 5 Agustus 2019. Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 mulai berlaku tanggal 9 Agustus 2019 setelah diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905. Agar semua orang mengetahuinya.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019
tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020

Latar Belakang

Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 terbit karena untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Isi Peraturan KPU 15/2019

Berikut adalah isi Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (bukan format asli) :

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
  2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  6. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
  8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
  9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
  11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
  12. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

  1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
    1. mandiri;
    2. jujur;
    3. adil;
    4. berkepastian hukum;
    5. tertib;
    6. terbuka;
    7. proporsional;
    8. profesional;
    9. akuntabel;
    10. efektif; dan
    11. efisien.

Pasal 3

Tahapan Pemilihan terdiri atas:

  1. tahapan persiapan; dan
  2. tahapan penyelenggaraan.

Pasal 4

  1. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
    1. perencanaan program dan anggaran;
    2. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
    3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
    4. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
    5. pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
    6. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
    7. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
    8. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
  2. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
    1. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
    2. pengelolaan program dan anggaran.
  3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
  4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk:
    1. sosialisasi kepada masyarakat; dan
    2. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
  5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk:
    1. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
    2. pembentukan dan masa kerja PPDP.
  6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk:
    1. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
    2. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

Pasal 5

  1. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
    1. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
    2. pendaftaran Pasangan Calon;
    3. penelitian persyaratan calon;
    4. penetapan Pasangan Calon;
    5. pelaksanaan kampanye;
    6. pelaksanaan pemungutan suara;
    7. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
    8. penetapan calon terpilih;
    9. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
    10. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
  2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
  3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
  4. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi tahapan:
    1. masa kampanye; dan
    2. laporan dan audit dana kampanye.
  5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
  6. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
  7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
  8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

Pasal 6

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 7

Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum terlaksana, KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 8

Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan disusun dan ditetapkan oleh:

  1. KPU Provinsi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  2. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahhkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019
  KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
 

Lampiran Peraturan KPU 15/2019

Berikut adalah isi Lampiran Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020:

 

NO KEGIATAN JADWAL
AWAL AKHIR
  1. PERSIAPAN
1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN   30 September 2019
  a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah   01 Oktober 2019
  b. Pengelolaan program dan anggaran setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
             
2. PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN   31 Agustus 2020
  Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan   sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
             
3. PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN   31 Agustus 2020
  SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT 01 November 2019 22 September 2020
  PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS 01 November 2019 22 September 2020
             
4. PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS    
  a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS    
    1) PPK 01 Januari 2020 31 Januari 2020
    2) PPS 21 Februari 2020 21 Maret 2020
    3) KPPS 21 Juni 2020 21 Agustus 2020
  b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS    
    1) PPK 01 Februari 2020 23 November 2020
    2) PPS 23 Maret 2020 23 November 2020
    3) KPPS 23 Agustus 2020 30 September 2020
  c. Pembentukan dan masa kerja PPDP    
    1) Pembentukan 16 April 2020 29 April 2020
    2) Masa kerja 17 April 2020 16 Mei 2020
             
5. PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
             
6. PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN    
  a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan 01 November 2019 16 September 2020
  b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat 01 November 2019 23 Agustus 2020
  c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat 01 November 2019 23 Agustus 2020
             
7. PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH    
  a. Penerimaan DP4 20 Februari 2020 23 Februari 2020
  b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4 24 Februari 2020 22 Maret 2020
  c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 23 Maret 2020 26 Maret 2020
  d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir 27 Maret 2020 27 Maret 2020
             
8. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH    
  a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS 27 Maret 2020 16 April 2020
  b. Pemutakhiran:    
    1) Pencocokan dan penelitian 17 April 2020 16 Mei 2020
    2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS 10 Mei 2020 30 Mei 2020
    3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK 31 Mei 2020 02 Juni 2020
    4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota 03 Juni 2020 04 Juni 2020
    5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS 05 Juni 2020 14 Juni 2020
    6) Rekapitulasi DPS tingkat provinsi 14 Juni 2020 15 Juni 2020
    7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK 15 Juni 2020 18 Juni 2020
    8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS 19 Juni 2020 28 Juni 2020
    9) Perbaikan DPS oleh PPS 24 Juni 2020 03 Juli 2020
    10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK 04 Juli 2020 06 Juli 2020
    11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota 07 Juli 2020 16 Juli 2020
    12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)    
      a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT 17 Juli 2020 18 Juli 2020
      b) Penyampaian DPT kepada PPS 19 Juli 2020 28 Juli 2020
      c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi 19 Juli 2020 20 Juli 2020
      d) Pengumuman DPT oleh PPS 1 Agustus 2020 22 September 2020
             
  1. PENYELENGGARAAN
  PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN    
  a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir 26 Oktober 2019 26 Oktober 2019
  b. Pengumuman syarat minimal dukungan 25 November 2019 08 Desember 2019
  c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur    
    1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi 09 Desember 2019 3 Maret 2020
    2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran 09 Desember 2019 12 Maret 2020
    3) Penelitian administrasi    
      a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas 13 Maret 2020 26 Maret 2020
      b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4 27 Maret 2020 09 April 2020
    4) Penyampaian hasil Penelitian administrasi 10 April 2020 11 April 2020
    5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi 24 April 2020 26 April 2020
    6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran 24 April 2020 30 April 2020
    7) Penelitian administrasi perbaikan    
      a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas 01 Mei 2020 07 Mei 2020
      b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4 08 Mei 2020 14 Mei 2020
  d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota 15 Mei 2020 22 Mei 2020
  e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:    
    1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota 11 Desember 2019 5 Maret 2020
    2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran 11 Desember 2019 14 Maret 2020
    3) Penelitian administrasi    
      a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas 15 Maret 2020 28 Maret 2020
      b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4 29 Maret 2020 11 April 2020
    4) Penyampaian hasil Penelitian administrasi 12 April 2020 13 April 2020
    5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota 27 April 2020 29 April 2020
    6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran 27 April 2020 03 Mei 2020
    7) Penelitian administrasi perbaikan    
      a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas 04 Mei 2020 10 Mei 2020
      b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4 11 Mei 2020 17 Mei 2020
  f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS 18 Mei 2020 25 Mei 2020
  g. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan 19 Mei 2020 08 Juni 2020
  h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan 09 Juni 2020 11 Juni 2020
  i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota 12 Juni 2020 14 Juni 2020
  j. Rekapitulasi di tingkat provinsi 15 Juni 2020 17 Juni 2020
             
1. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON 16 Juni 2020 18 Juni 2020
2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON 16 Juni 2020 18 Juni 2020
3. PENELITIAN PERSYARATAN CALON    
  a. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik 16 Juni 2020 18 Juni 2020
  b. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan 16 Juni 2020 18 Juni 2020
  c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat 16 Juni 2020 20 Juni 2020
  d. Tanggapan dan masukan masyarakat 16 Juni 2020 20 Juni 2020
  e. Pemeriksaan kesehatan 16 Juni 2020 23 Juni 2020
  f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 23 Juni 2020 24 Juni 2020
  g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan 18 Juni 2020 24 Juni 2020
  h. Pemberitahuan hasil penelitian 25 Juni 2020 26 Juni 2020
  i. Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan 25 Juni 2020 01 Juli 2020
  j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU 25 Juni 2020 04 Juli 2020
  k. Penelitian perbaikan syarat calon 01 Juli 2020 07 Juli 2020
             
4. PENETAPAN PASANGAN CALON    
  a. Penetapan Pasangan Calon 08 Juli 2020 08 Juli 2020
  b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon 09 Juli 2020 09 Juli 2020
  c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan 13 Juni 2020 24 Agustus 2020
    1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan
    2) Perbaikan permohonan sengketa Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan
    3) Penyelesaian sengketa dan putusan Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan
    4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota
    5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN
    6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap
    7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
    8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN
    9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima
    10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
             
5. PELAKSANAAN KAMPANYE    
  a. Masa Kampanye 11 Juli 2020 19 September 2020
    1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain 11 Juli 2020 19 September 2020
    2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon 11 Juli 2020 19 September 2020
    3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik 06 September 2020 19 September 2020
    4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga 20 September 2020 22 September 2020
  b. Laporan dan Audit Dana Kampanye    
    1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 10 Juli 2020 10 Juli 2020
    2) Pengumuman penerimaan LADK 11 Juli 2020 11 Juli 2020
    3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 15 Agustus 2020 15 Agustus 2020
    4) Pengumuman penerimaan LPSDK 16 Agustus 2020 16 Agustus 2020
    5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 20 September 2020 20 September 2020
    6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) 21 September 2020 21 September 2020
    7) Audit LPPDK 21 September 2020 05 Oktober 2020
    8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 06 Oktober 2020 06 Oktober 2020
    9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon 07 Oktober 2020 09 Oktober 2020
    10) Pengumuman hasil audit 07 Oktober 2020 09 Oktober 2020
             
6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA    
  a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara    
    1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara 15 Juni 2020 24 Agustus 2020
    2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara 19 Juli 2020 22 September 2020
  b. Pemungutan Suara    
    1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS 14 September 2020 20 September 2020
    2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 23 September 2020 23 September 2020
    3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 23 September 2020 27 September 2020
    4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota 23 September 2020 25 September 2020
    5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS 23 September 2020 23 September 2020
    6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan 23 September 2020 29 September 2020
             
7. PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA    
  a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK 23 September 2020 24 September 2020
  b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK 24 September 2020 28 September 2020
  c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota 24 September 2020 29 September 2020
  d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota 28 September 2020 30 September 2020
  e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 29 September 2020 01 Oktober 2020
  f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 29 September 2020 01 Oktober 2020
  g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota 29 September 2020 02 Oktober 2020
  h. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 01 Oktober 2020 03 Oktober 2020
  i. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 02 Oktober 2020 04 Oktober 2020
  j. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi
02 Oktober 2020 05 Oktober 2020
             
8. PENETAPAN CALON TERPILIH    
  Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan    
  a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
  b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
       
9. PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
  Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstituso ditetrima oleh KPU
             
10. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH    
  a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih  
    1) Tidak adal Permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
    2) Ada Permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
  b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih    
    1) Tidak ada Permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b
    2) Ada Permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
             
  EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN    
  a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota    
    1) Tidak ada Permohonan PHP Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)
    2) Ada Permohonan PHP Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2)
  b. Gubernur dan Wakil Gubernur  
    1) Tidak ada Permohonan PHP Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 1)
    2) Ada Permohonan PHP Paling alam 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2)

Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020

[ Logo KPU oleh - Karya sendiri, Domain Publik, ]

LampiranUkuran
PDF icon PKPU 15 Tahun 20191.64 MB