Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on June 20, 2019
Permendikbud No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan

Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Muhadjir Effendy dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan. Permendikbud No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan ditandatangani Mendikbud dan diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan KEmenkumham dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1821 pada tanggal 31 Desember 2018 di Jakarta. Sebagaimana juga diamanatkan oleh UU Pemajuan Kebudayaan.

Latar Belakang Permendikbud No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan

Latar Belakang ditetapkannya Permendikbud No 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

Pokok-pokok isi Permendikbud No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan

Permendikbud No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan berisi pokok-pokok aturan untuk menyusun strategi kebudayaan, yaitu:

  1. Pedoman penyusunan Strategi Kebudayaan digunakan sebagai acuan bagi Menteri dalam menyusun Strategi Kebudayaan.
  2. Tim Perumus Strategi Kebudayaan dibentuk oleh Menteri untuk menyusun Strategi Kebudayaan bersifat sementara.
  3. Tim Perumus Strategi Kebudayaan berjumlah gasal paling sedikit 15 (lima belas) terdiri dari unsur pemerintah dan para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.
  4. Unsur pemerintah merupakan unit utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi kebudayaan.
  5. Unsur para ahli dipilih dari:
    1. pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan;
    2. budayawan atau seniman;
    3. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan, perwakilan pemangku adat, perwakilan lembaga adat atau tetua adat; dan/atau
    4. orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
  6. Strtategi Kebudayaan disusun melalui tahapan
    1. perencanaan;
    2. konsolidasi data:
      1. dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
      2. dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
      3. dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
      4. peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
      5. peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan;
      6. peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
      7. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
      8. peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
      9. analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.
    3. pengolahan data;
    4. analisis atas hasil pengolahan data;
    5. penyusunan naskah Strategi Kebudayaan; dan
    6. penetapan Strategi Kebudayaan.

Dasar Hukum Permendikbud No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
  2. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, danpembinaan Kebudayaan.
  3. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
  4. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
  5. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
  6. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
  7. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
  8. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
  9. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
  10. Tim Perumus Strategi Kebudayaan adalah kelompok penyusun yang ditetapkan oleh menteri untuk merumuskan Strategi Kebudayaan.
  11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 2

Pedoman penyusunan Strategi Kebudayaan digunakan sebagai acuan bagi Menteri dalam menyusun Strategi Kebudayaan.

Pasal 3

  1. Menteri membentuk Tim Perumus Strategi Kebudayaan untuk menyusun Strategi Kebudayaan.
  2. Tim Perumus Strategi Kebudayaan berjumlah gasal paling sedikit 15 (lima belas) orang yang terdiri atas:
    1. ketua,
    2. sekretaris merangkap anggota; dan
    3. anggota.
  3. Tim Perumus Strategi Kebudayaan diketuai oleh Menteri.
  4. Anggota Tim Perumus Strategi Kebudayaan terdiri dari unsur:
    1. pemerintah; dan
    2. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 4

  1. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a merupakan unit utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi kebudayaan.
  2. Unsur para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dipilih dari:
    1. pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan;
    2. budayawan atau seniman;
    3. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan, perwakilan pemangku adat, perwakilan lembaga adat atau tetua adat; dan/atau
    4. orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
  3. Kriteria para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

  1. Tim Perumus Strategi Kebudayaan bersifat sementara.
  2. Tim Perumus Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

  1. Tim Perumus Strategi Kebudayaan bertugas melakukan:
    1. perencanaan;
    2. konsolidasi data mengenai:
      1. dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
      2. dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
      3. dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
      4. peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
      5. peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan;
      6. peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
      7. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
      8. peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
      9. analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.
    3. pengolahan data;
    4. analisis atas hasil pengolahan data; dan
    5. penyusunan naskah Strategi Kebudayaan.
  2. Tim Perumus Strategi Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
    1. pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan Strategi Kebudayaan dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, dan rekaman video; dan
    2. publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan Strategi Kebudayaan dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum.

Pasal 7

  1. Strategi Kebudayaan disusun melalui tahapan:
    1. perencanaan;
    2. konsolidasi data mengenai:
      1. dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
      2. dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
      3. dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
      4. peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
      5. peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan;
      6. peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
      7. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
      8. peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
      9. analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.
    3. pengolahan data;
    4. analisis atas hasil pengolahan data;
    5. penyusunan naskah Strategi Kebudayaan; dan
    6. penetapan Strategi Kebudayaan.
  2. Tim Perumus Strategi Kebudayaan dalam melakukan analisis atas hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat disertai dengan perbandingan data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah tersedia dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, serta institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait.
  3. Tahapan penyusunan Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1821

 

Permendikbud No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan