Permendikbudristek 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi PPKD

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan dalam ketentuan Pasal 22 menjadi landasan pertimbangan terbitnya Permendikbudristek 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi PPKD yang mengamanatkan monitoring dan evaluasi PPKD tersebut.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada 11 Januari 2022. Diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto pada 12 Januari 2022. Ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23. Agar setiap orang mengetahuinya.

Dalam Ketentuan Penutup Pasal 25 Permen ini mengatakan bahwa pengisian Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 untuk tahun 2022 diserahkan paling lambat bulan Maret 2022.

Permendikbudristek 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah memiliki lingkup pengaturan dalam hal:

  1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pengidentifikasian, pencatatan, penganalisisan, dan penilain.

  2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan (PPKD kabupaten/kota dan provinsi) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD kabupaten/kota dan provinsi dan RKPD kabupaten/kota dan provinsi.

  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan melalui tahapan: pengumpulan data, pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan.

  4. Pengumpulan data dilakukan terhadap Borang Identifikasi dan Borang Capaian.

  5. Tim pemantauan dan evaluasi melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara hasil pengumpulan data dengan PPKD kabupaten/kota yang telah ditetapkan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

  6. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara hasil pengumpulan data dengan PPKD provinsi yang telah ditetapkan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi.

  7. Tim pemantauan dan evaluasi melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan.

  8. Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan.

  9. Tim pemantauan dan evaluasi menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

  10. Direktur Jenderal menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

  11. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota dan provinsi digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  12. Menteri memublikasikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota dan provinsi.

  13. Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD dilakukan oleh:

    1. Menteri melalui Direktur Jenderal kepada gubernur; dan

    2. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota.

  14. Pendanaan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 1 tahun 2022
tentang
Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Latar Belakang

Pertimbangan Permendikbudristek 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Dasar Hukum

Landasan hukum Permendikbudristek 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD adalah :

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

  5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693);

Isi Permendikbudristek 1 tahun 2022

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

  2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

  3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

  4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

  5. Borang Identifikasi adalah lembar isian yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi proses penyusunan dan sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

  6. Borang Capaian adalah lembar isian yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

  7. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi adalah lembar pemeriksaan dan penilaian yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan dan capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

  8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

  11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

  12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang kebudayaan.

Pasal 2

Pemantauan dan evaluasi bertujuan memastikan terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam Pemajuan Kebudayaan.

BAB II
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 3

  1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan melalui kegiatan:

    1. pengamatan;

    2. pengidentifikasian;

    3. pencatatan;

    4. penganalisisan; dan

    5. penilaian.

  2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

    1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan; dan

    2. dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

  1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:

    1. pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; dan

    2. pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

  2. Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:

    1. RPJMD kabupaten/kota dan provinsi; dan

    2. RKPD kabupaten/kota dan provinsi.

BAB III
PELAKSANA

Pasal 5

  1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

  2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Menteri.

  3. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

  4. Kewenangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

  1. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membentuk tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

  2. Susunan keanggotaan tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. gubernur sebagai pembina;

    2. sekretaris daerah sebagai penanggung jawab;

    3. kepala dinas yang membidangi urusan kebudayaan sebagai ketua;

    4. inspektur daerah sebagai wakil ketua merangkap anggota;

    5. kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai anggota; dan

    6. kepala biro pemerintahan sebagai anggota.

  3. Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata kerja tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan melalui tahapan:

  1. pengumpulan data;

  2. pemeriksaan;

  3. penilaian; dan

  4. pelaporan.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 8

  1. Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan terhadap:

    1. Borang Identifikasi; dan

    2. Borang Capaian.

  2. Format Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan format Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

  1. Bupati/wali kota melakukan pengisian Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

  2. Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

    1. informasi umum Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;

    2. sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;

    3. target capaian program bidang kebudayaan; dan

    4. alokasi anggaran program bidang kebudayaan.

  3. Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

    1. pelaksanaan program bidang kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;

    2. realisasi capaian program bidang kebudayaan; dan

    3. realisasi anggaran program bidang kebudayaan.

Pasal 10

  1. Borang Identifikasi dan Borang Capaian yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

  2. Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan.

  3. Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 11

  1. Gubernur melakukan pengisian Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

  2. Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

    1. informasi umum Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;

    2. sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi;

    3. target capaian program bidang kebudayaan; dan

    4. alokasi anggaran program bidang kebudayaan.

  3. Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

    1. pelaksanaan program bidang kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi;

    2. realisasi capaian program bidang kebudayaan; dan

    3. realisasi anggaran program bidang kebudayaan.

Pasal 12

  1. Borang Identifikasi dan Borang Capaian yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

  2. Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan.

  3. Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 13

  1. Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa:

    1. data Borang Identifikasi dan data Borang Capaian yang telah diisi oleh bupati/wali kota; dan

    2. data Borang Identifikasi dan data Borang Capaian yang telah diisi oleh gubernur.

  2. Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bahan bagi tim pemantauan dan evaluasi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

  3. Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi bahan bagi Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 14

  1. Tim pemantauan dan evaluasi melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan:

    1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan; dan

    2. dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

  2. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan:

    1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi yang telah ditetapkan; dan

    2. dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi.

  3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Instrumen Pemantauan dan Evaluasi untuk dilakukan penilaian.

Bagian Keempat
Penilaian

Pasal 15

  1. Tim pemantauan dan evaluasi melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

  2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:

    1. kesesuaian proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;

    2. sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota; dan

    3. capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

  1. Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

  2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:

    1. kesesuaian proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;

    2. sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi; dan

    3. capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

Pasal 17

Format Instrumen Pemantauan dan Evaluasi memuat:

  1. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan

  2. penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 18

  1. Tim pemantauan dan evaluasi menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

  2. Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil pengumpulan data, pemeriksaan, dan penilaian.

  3. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat tanggal 28 Februari setiap tahunnya.

  4. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

  1. Direktur Jenderal menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

  2. Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil pengumpulan data, pemeriksaan, dan penilaian.

  3. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Pasal 20

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan provinsi digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Format laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PUBLIKASI

Pasal 22

  1. Menteri memublikasikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan provinsi.

  2. Publikasi hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dalam sistem aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang disediakan oleh Kementerian.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 23

  1. Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan oleh:

    1. Menteri melalui Direktur Jenderal kepada gubernur; dan

    2. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota.

  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian:

    1. bimbingan;

    2. pendampingan; dan/atau

    3. supervisi.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengisian Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 untuk tahun 2022 diserahkan paling lambat bulan Maret 2022.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian bunyinya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.