Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah

Taman Mini Indonesia Indah, tempat ikonik sejak masa orde baru pengelolaannya diperbaharui dengan Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Taman mini yang luasnya segede gaban ini dalam Peraturan Presiden yang baru akan dikelola oleh Setneg.

Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Lubang Buaya, dan Kelurahan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik negara. Selama ini TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita.

Pasal 1 Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden yang baru ini penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Lubang Buaya, dan Kelurahan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 6 (enam) bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.467.704 m2 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat meter persegi) dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Tanah sebagaimana dimaksud bersertifikat Hak Pakai atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia. Bangunan dan aset lainnya di atas tanah tersebut, pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sebagaimana kita ketahui, ditulis dalam Laman Wikipedia juga bahwa Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan suatu kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia di Jakarta Timur. Area seluas kurang lebih 150 hektare atau 1,5 kilometer persegi ini terletak pada koordinat 6°18′6.8″ LS, 106°53′47.2″ BT. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 26 provinsi Indonesia (pada tahun 1975) yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Di samping itu, di tengah-tengah TMII terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia di tengahnya, kereta gantung, berbagai museum, dan Teater IMAX Keong Mas dan Teater Tanah Airku), berbagai sarana rekreasi ini menjadikan TMIII sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota.

TMII mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Berbagai aspek kekayaan alam dan budaya Indonesia sampai pemanfaatan teknologi modern diperagakan di areal seluas 150 hektare. Aslinya topografi TMII agak berbukit, tetapi ini sesuai dengan keinginan perancangnya. Tim perancang memanfaatkan ketinggian tanah yang tidak rata ini untuk menciptakan bentang alam dan lansekap yang kaya, menggambarkan berbagai jenis lingkungan hidup di Indonesia.

Gagasan pembangunan suatu miniatur yang memuat kelengkapan Indonesia dengan segala isinya ini dicetuskan oleh Ibu Negara, Siti Hartinah, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Tien Soeharto. Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana no. 8 Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970. Ide pembuatan miniatur Indonesia ini bangkit setelah Ibu Negara mendengarkan dan menghayati isi pidato Presiden Soeharto tentang keseimbangan pembangunan umum DPR GR Tahun 1971. Selain itu, beliau juga sering menyertai Presiden mengunjungi negara-negara sahabat dan melihat objek-objek wisata di luar negeri. Sehingga bangkit gagasan untuk membangun taman rekreasi yang menggambarkan keindahan dan keberagaman Indonesia. Melalui taman rekreasi ini, diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Maka dimulailah suatu proyek yang disebut Proyek Miniatur "Indonesia Indah", yang dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita.

Sejak tahun 1975 hingga tahun 2000 rancangan asli TMII terdiri atas anjungan rumah adat dari 27 provinsi di Indonesia, termasuk Timor Timur. Akan tetapi setelah Timor Leste merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 2002, status anjungan Timor Timur berubah menjadi Museum Timor Leste. Selain itu karena kini Indonesia terdiri atas 34 provinsi, anjungan-anjungan provinsi baru seperti Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Papua Barat telah dibangun di sudut Timur Laut TMII, walaupun ukuran dan luas anjungan provinsi baru ini jauh lebih kecil dari anjungan provinsi yang telah dibangun sebelumnya.

Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara dalam Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

Yayasan Harapan Kita setelah penguasaan dan hak pengelolaan TMII berakhir dengan Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Maka Yayasan Harapan Kita memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah kepada Kementerian Sekretariat Negara, dan melakukan serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Sebelum dilakukannya serah terima dari Yayasan Harapan Kita kepada Kementerian Sekretaris Negara dalam Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, Yayasan Harapan Kita:

  1. dilarang membuat atau mengubah perjanjian/perikatan terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara, termasuk tapi tidak terbatas pada pelepasan aset, perjanjian hutang, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penjaminan, perjanjian kerja, penerbitan surat hutang, dan perjanjian lain yang menimbulkan pembebanan atas tanah, bangunan, dan/atau aset lain yang berada di atas tanah;

  2. dilarang mengganti Pengurus, Direksi, Manajemen, Pengelola atau sebutan lain bagi manajemen atau pengelola Taman Mini Indonesia Indah tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Sekretaris Negara; dan

  3. wajib berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan proses pengakhiran dan transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

Penyerahan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan serta serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah ini berlaku.

Selanjutnya Kementerian Sekretaris Negara dalam Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah membentuk tim yang memiliki tugas untuk:

  1. menerima laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah;

  2. mempersiapkan dan melakukan serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman MiniIndonesia Indah;

  3. mewakili Kementerian Sekretariat Negara dalam berkoordinasi dengan Yayasan Harapan Kita dalam mengelola Taman Mini Indonesia Indah; dan

  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Menteri Sekretaris Negara terkait dengan proses serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 1 April 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88.

Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah adalah:

  1. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977, Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Lubang Buaya, dan Kelurahan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik negara;

  2. bahwa dalam rangka menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara, untuk mempertebal rasa cinta tanah air dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa, perlu mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah;

Dasar Hukum

Landasan Hukum Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977;

Isi Perpres TMII

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH

Pasal 1

  1. Berdasarkan Peraturan Presiden ini penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Lubang Buaya, dan Kelurahan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 6 (enam) bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.467.704 m2 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat meter persegi) dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

  2. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersertifikat Hak Pakai atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia.

  3. Bangunan dan aset lainnya di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 2

  1. Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

  2. Dengan berakhirnya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, Yayasan Harapan Kita wajib:

    1. menyerahkan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah kepada Kementerian Sekretariat Negara; dan

    2. melakukan serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah kepada Kementerian Sekretariat Negara.

  3. Sebelum dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Yayasan Harapan Kita:

    1. dilarang membuat atau mengubah perjanjian/perikatan terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara, termasuk tapi tidak terbatas pada pelepasan aset, perjanjian hutang, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penjaminan, perjanjian kerja, penerbitan surat hutang, dan perjanjian lain yang menimbulkan pembebanan atas tanah, bangunan, dan/atau aset lain yang berada di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1);

    2. dilarang mengganti Pengurus, Direksi, Manajemen, Pengelola atau sebutan lain bagi manajemen atau pengelola Taman Mini Indonesia Indah tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Sekretaris Negara; dan

    3. wajib berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan proses pengakhiran dan transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

  4. Penyerahan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan serta serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

Pasal 3

Menteri Sekretaris Negara membentuk Tim yang bertugas:

  1. menerima laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah;

  2. mempersiapkan dan melakukan serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman MiniIndonesia Indah;

  3. mewakili Kementerian Sekretariat Negara dalam berkoordinasi dengan Yayasan Harapan Kita dalam mengelola Taman Mini Indonesia Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c; dan

  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Menteri Sekretaris Negara terkait dengan proses serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 4

  1. Dalam hal Yayasan Harapan Kita tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah secara langsung.

  2. Penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diikuti dengan audit operasional, inventarisasi, dan penilaian aset Taman Mini Indonesia Indah.

  3. Pendanaan yang diperlukan untuk penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Tim bersumber dari:

    1. bantuan pemerintah melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara; dan

    2. sumber lain yang sah, tidak, mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan yang diperlukan untuk penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 6

Karyawan Tetap yang bekerja pada pengelola Taman Mini Indonesia Indah dapat dipekerjakan kembali sebagai Karyawan pada pengelola baru Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 7

Segala kewajiban dalam pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang harus dipenuhi sebelum Peraturan Presiden ini berlaku menjadi tanggung jawab Yayasan Harapan Kita.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi dari Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 1 April 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88.

[ Photo Anjungan Rumah Gadang TMII by sbamueller - https://www.flickr.com/photos/sbamueller/4222263998/in/album-72157622582999670/, CC BY-SA 2.0, Link ]