Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on June 20, 2019
Perpres 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan

Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 13 Agustus 2018 menetapkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Perpres 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133 oleh Yasonna H. Laoly Menkumham RI dan diberlakukan.

Perpres 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan adalah untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan

  1. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;
  2. UU 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Isi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan


BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
  2. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
  3. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
  4. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
  5. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
  6. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
  7. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
  8. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
  9. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.


Pasal 2

Peraturan Presiden ini mengatur:

  1. tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
  2. tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
  3. tata cara penyusunan Strategi Kebudayaan;
  4. pemantauan dan evaluasi; dan
  5. pendanaan.


BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



Pasal 3

  1. Bupati/walikota menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
  2. Para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.
  3. Ketentuan mengenai kriteria para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.


Pasal 4

  1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berisi:
    1. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
    2. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
    3. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
    4. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
    5. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
  2. Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
  3. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.


Pasal 5

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilakukan melalui tahapan:

  1. perencanaan;
  2. pengumpulan data mengenai:
    1. keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
    2. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
    3. Sarana dan Prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota; dan
    4. potensi masalah Pemajuan Kebudayaan.
  3. pengolahan data;
  4. analisis atas hasil pengolahan data;
  5. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; dan
  6. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.


Pasal 6

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota.


Pasal 7

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi dasar gubernur dalam penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.


Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis atas hasil pengolahan data, penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri.


BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI


Pasal 9

  1. Gubernur menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan.
  2. Wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan/atau pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.
  3. Ketentuan mengenai kriteria wakil para ahli yang menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan/atau pemangku kepentingan dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.


Pasal 10

  1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berisi:
    1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi tersebut;
    2. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di provinsi;
    3. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di provinsi;
    4. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di provinsi;
    5. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
    6. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di provinsi.
  2. Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di provinsi.
  3. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.


Pasal 11

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan:

  1. perencanaan;
  2. konsolidasi data mengenai:
    1. keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di provinsi;
    2. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di provinsi;
    3. Sarana dan Prasarana Kebudayaan di provinsi; dan
    4. potensi masalah Pemajuan Kebudayaan.
  3. pengolahan data;
  4. analisis atas hasil pengolahan data;
  5. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi; dan
  6. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.


Pasal 12

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi yang telah ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi.


Pasal 13

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi yang telah ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menjadi bahan dasar Menteri dalam penyusunan Strategi Kebudayaan.


Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, konsolidasi data, pengolahan data, analisis atas hasil pengolahan data, penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, dan penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Menteri.


BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN STRATEGI KEBUDAYAAN



Pasal 15

  1. Menteri menyusun Strategi Kebudayaan dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.
  2. Para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
  3. Ketentuan mengenai kriteria para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.


Pasal 16

  1. Strategi Kebudayaan berisi:
    1. abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
    2. visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
    3. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
    4. rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
  2. Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.


Pasal 17

Penyusunan Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui tahapan:

  1. perencanaan;
  2. konsolidasi data mengenai:
    1. dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
    2. dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
    3. dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
    4. peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
    5. peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan;
    6. peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
    7. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
    8. peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
    9. analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.
  3. pengolahan data;
  4. analisis atas hasil pengolahan data;
  5. penyusunan naskah Strategi Kebudayaan; dan
  6. penetapan Strategi Kebudayaan.


Pasal 18

Dalam melakukan analisis atas hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dapat disertai dengan perbandingan data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah tersedia dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, serta institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait.


Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, konsolidasi data, pengolahan data, analisis atas hasil pengolahan data, penyusunan naskah Strategi Kebudayaan, dan penetapan Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.


BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Pasal 20

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 21

  1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Menteri.
  2. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.


Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri.


BAB VI
PENDANAAN



Pasal 23

  1. Pendanaan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
  2. Pendanaan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
  3. Pendanaan penyusunan Strategi Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 24

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

YASONNA H. LAOLY

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 133

 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan