Perpres 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi

Perpres 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi merupakan Peraturan Presiden untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Sebagaimana kita ketahui dalam acara resmi kenegaraan seperti yang sering kita lihat di televisi pada acara Pidato Kenegaraan Presiden di hadapan Sidang Umum MPR, DPR dan DPD setiap Agustus, dan pada beberapa Acara Resmi Kenegaraan Presiden dan para pejabat negara menggunakan pakaian yang berbeda dengan masa sebelum Pemerintahan Presiden Joko Widodo, ternyata memang ada Peraturan Presiden yang mengatur tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.

Perpres 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi mengatur tentang Jenis Pakaian dalam Acara Kenegaran dan Acara Resmi, dimana pada jenis pakaian pada Acara Resmi, selain jenis pakaian sebagaimana dibawah, juga dapat berupa pakaian sipil harian atau seragam resmi. Adapun Jenis Pakaian pada Acara Kenegaran terdiri atas:

  1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

  2. pakaian dinas;

  3. pakaian kebesaran; dan

  4. pakaian nasional.

Jenis acara dalam Pasal 2 Perpres 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, adalah:

  1. Jenis acara terdiri atas:

    1. Acara Kenegaraan; dan

    2. Acara Resmi.

  2. Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

    1. Upacara bendera; dan

    2. Upacara bukan Upacara Bendera.

  3. Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

    1. Upacara bendera; dan

    2. Upacara bukan Upacara Bendera.

Sebagaimana kita ketahui Keprotokolan menurut UU 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan adalah adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

Tujuan pengaturan Keprotokolan menurut Pasal 3 UU 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan adalah:

  1. Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;

  2. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan

  3. Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa.

Keprotokolan memiliki dasar hukum dalam aturan perundang-undangan, yaitu:

  1. UU Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan;

  2. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

  3. UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan 1963;

  4. PP Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan;

  5. PP Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;

  6. Keppres Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara;

  7. Permensesneg Nomor 13 Tahun 2009 tentang Juklak Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden;

  8. Perpres Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian

Ruang Lingkup Keprotokolan dalam Pasal 4 UU Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan adalah:

  1. Tata Tempat

    Pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

  2. Tata Upacara

    Aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

  3. Tata Penghormatan

    Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Pakaian Upacara

No. Pejabat Sipil (Pria/Wanita) TNI/POLRI Wanita (istri pejabat) Acara
1 PSDH/PSN PDU 2 Pakaian Nasional PSDH: Jamuan resepsi/santap resmi atau kenegaraan
PSN: Acara resmi/kenegaraan di luar negeri
2 PSL PDU 1 dan 3 Pakaian Nasional Upacara resmi/kenegaraan, bepergian resmi ke LN, upacara pelantikan pejabat tertentu
3 PSR PDU 4 Bebas Rapi Upacara selain upacara kenegaraan, seperti menerima tamu LN, upacara pelantikan
4 PSH PDH Bebas Rapi Bekerja sehari-hari dan keperluan umum lainnya, spt: upacara peresmian proyek dll
5 Batik Batik Batik Acara resmi/tidak resmi di luar jam kerja atau acara lainnya

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2018. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018.

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2018. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi ditemtpatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi

Mencabut

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi mencabut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis- jenis Pakaian Sipil.

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi adalah untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

Isi Perpres tentang Tata Pakaian Acara Kenegaraan dan Acara Resmi

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA PAKAIAN PADA ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.

  2. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.

  3. Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan adalah upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di Ibukota Negara atau di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.

  4. Upacara Bendera dalam Acara Resmi adalah upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, hari besar nasional, hari ulang tahun lahirnya lembaga negara, hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah, dan hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota.

  5. Upacara bukan Upacara Bendera adalah upacara tanpa pengibaran bendera dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.

  6. Panitia Negara adalah Panitia Acara Kenegaraan yang diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

BAB II
JENIS ACARA

Pasal 2

  1. Jenis acara terdiri atas:

    1. Acara Kenegaraan; dan

    2. Acara Resmi.

  2. Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

    1. Upacara bendera; dan

    2. Upacara bukan Upacara Bendera.

  3. Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

    1. Upacara bendera; dan

    2. Upacara bukan Upacara Bendera.

BAB III
JENIS PAKAIAN

Pasal 3

  1. Jenis Pakaian pada Acara Kenegaraan terdiri atas:

    1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

    2. pakaian dinas;

    3. pakaian kebesaran; dan

    4. pakaian nasional.

  2. Jenis pakaian pada Acara Resmi, selain jenis pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat berupa pakaian sipil harian atau seragam resmi.

Pasal 4

  1. PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

    1. PSL untuk laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam; dan

    2. PSL untuk perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

  2. Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa pakaian dinas upacara bagi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pakaian dinas yang ditetapkan kementerian/lembaga negara.

  3. Pakaian kebesaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berupa pakaian khusus yang digunakan pada upacara resmi, kenegaraan, atau adat.

  4. Pakaian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berupa pakaian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang dapat digunakan pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Negara/kesekretariatan kementerian/ kesekretariatan lembaga negara.

  5. Pakaian sipil harian atau seragam resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh kementerian/lembaga.

Pasal 5

Jenis pakaian lain yang dapat digunakan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yaitu Pakaian Sipil Nasional (PSN) berupa jas beskap tertutup dan memakai saku, celana panjang berwarna sama dengan jas, sarung fantasi, dan peci nasional.

BAB IV
PAKAIAN PADA ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Pasal 6

  1. Pakaian yang digunakan pada upacara bendera dalam Acara Kenegaraan terdiri atas:

    1. PSL;

    2. pakaian dinas;

    3. pakaian kebesaran; dan/atau

    4. pakaian nasional.

  2. Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.

  3. Ketentuan penggunaan jenis pakaian untuk Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan diatur oleh Panitia Negara.

Pasal 7

  1. Pakaian yang digunakan pada Upacara bukan Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan terdiri atas:

    1. PSL;

    2. PSN;

    3. pakaian dinas; dan/atau

    4. pakaian nasional.

  2. Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.

  3. Ketentuan penggunaan jenis pakaian untuk Upacara bukan Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan diatur oleh Panitia Negara.

Pasal 8

  1. Pakaian yang digunakan pada Upacara Bendera dan Upacara bukan Upacara Bendera dalam Acara Resmi terdiri atas:

    1. PSL;

    2. pakaian dinas;

    3. pakaian kebesaran;

    4. pakaian nasional;

    5. pakaian sipil harian atau seragam resmi; dan/atau

    6. pakaian lainnya yang telah ditentukan.

  2. Ketentuan penggunaan jenis pakaian untuk upacara bendera dan Upacara bukan Upacara Bendera dalam Acara Resmi diatur oleh kesekretariatan kementerian/lembaga negara/lembaga.

Pasal 9

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juga dapat digunakan untuk kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, kunjungan kerja, kunjungan pribadi, dan perjalanan transit ke luar negeri.

Pasal 10

PSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga dapat digunakan untuk:

  1. upacara penyerahan surat-surat kepercayaan (credentials) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia kepada kepala negara/kepala pemerintahan negara asing;

  2. jamuan atau resepsi pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di dalam negeri; dan

  3. jamuan atau resepsi pada kunjungan kenegaraan atau kunjungan resmi di luar negeri.

Pasal 11

Tata pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Perpres 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2018. Perpres 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018.

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2018. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi ditemtpatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145. Agar setiap orang mengetahuinya.

Perpres 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi