PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Angkutan menurut PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025).

Ruang Lingkup pengaturan PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah tentang:

  1. Angkutan orang dan/atau barang;

  2. kewajiban penyediaan Angkutan umum;

  3. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

  4. Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

  5. dokumen Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

  6. pengawasan muatan Angkutan barang;

  7. pengusahaan Angkutan;

  8. tarif Angkutan;

  9. subsidi Angkutan Penumpang umum;

  10. industri jasa Angkutan umum;

  11. sistem informasi manajemen perizinan Angkutan; dan

  12. peran serta masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan ditetapkan Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014. PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 14 Oktober 2014 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594. Agar setiap orang mengetahuinya.

PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Mencabut

PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan dalam PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (5), Pasal 150, Pasal 172, Pasal 185 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 242 ayat (3), dan Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan;

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

Penjelasan Umum PP Angkutan Jalan

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan yang memerlukan peraturan pelaksanaannya.

Penyelenggaraan Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi unsur keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan di jalan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Pengaturan mengenai Rencana Umum Jaringan Trayek yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan dari Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum yang terintegrasi dan berjenjang mulai dari nasional ke provinsi, ke kota, dan/atau ke kabupaten.

Selanjutnya diatur pula bahwa pengawasan terhadap muatan barang di jembatan timbang dan/atau di jalan secara insidental yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Polisi Negara Republik Indonesia secara bersama-sama.

Pengaturan mengenai pemberian subsidi di dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan kepada Angkutan Penumpang umum dengan Kendaraan Bermotor untuk tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu melalui pemberian selisih biaya operasional maupun biaya keseluruhan pengoperasian Angkutan umum dengan Kendaraan Bermotor.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini, juga diatur mengenai kewajiban, baik dari Perusahaan Angkutan Umum termasuk kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, serta sanksi administratif bagi perusahaan angkutan yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Isi PP tentang Angkutan Jalan

Berikut adalah isi PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

  2. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

  3. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

  4. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

  5. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

  6. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan.

  7. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.

  8. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

  9. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.

  10. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

  11. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

  12. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

  13. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

  14. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.

  15. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.

  16. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk Trayek Angkutan perintis.

  17. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

  18. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

  19. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

  1. Angkutan orang dan/atau barang;

  2. kewajiban penyediaan Angkutan umum;

  3. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

  4. Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

  5. dokumen Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

  6. pengawasan muatan Angkutan barang;

  7. pengusahaan Angkutan;

  8. tarif Angkutan;

  9. subsidi Angkutan Penumpang umum;

  10. industri jasa Angkutan umum;

  11. sistem informasi manajemen perizinan Angkutan; dan

  12. peran serta masyarakat.

BAB II
ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

  1. Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:

    1. Kendaraan Bermotor; dan

    2. Kendaraan Tidak Bermotor.

  2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokan dalam:

    1. sepeda motor;

    2. Mobil Penumpang;

    3. Mobil Bus; dan

    4. Mobil Barang.

  3. Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

    1. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan

    2. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 4

  1. Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa sepeda motor, Mobil Penumpang, atau Mobil Bus.

  2. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal:

    1. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di provinsi atau kabupaten/kota belum memadai;

    2. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

    3. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

  1. Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.

  2. Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

    1. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil; dan

    2. topografi kemiringan lahan sangat terjal.

  3. Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

    1. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;

    2. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau

    3. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.

  4. Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh bupati atau walikota sesuai dengan wilayah administratifnya berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan kabupaten/kota.

Pasal 6

Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam hal untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

  1. Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai Angkutan orang.

  2. Kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi:

    1. masalah keamanan;

    2. masalah sosial; atau

    3. keadaan darurat.

Pasal 8

  1. Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

    1. mobilisasi petugas keamanan; dan

    2. evakuasi korban gangguan keamanan.

  2. Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

    1. Angkutan saat aksi pemogokan massal; dan

    2. penertiban umum di bidang sosial.

  3. Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.

  4. Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

  1. Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:

    1. tersedianya tangga untuk naik dan turun;

    2. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;

    3. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan

    4. tersedianya sirkulasi udara.

  2. Angkutan orang dengan menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 harus memperhatikan faktor keselamatan.

Bagian Ketiga
Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 10

  1. Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib menggunakan Mobil Barang.

  2. Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor.

  3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:

    1. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;

    2. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan

    3. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

  4. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi:

    1. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;

    2. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan

    3. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Pasal 11

Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memperhatikan faktor keselamatan.

Bagian Keempat
Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 12

Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.

Pasal 13

  1. Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

  2. Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wilayah operasinya melampaui batas kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi.

  3. Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang wilayah operasinya melampaui batas provinsi diatur berdasarkan kesepakatan antara pemerintah provinsi yang berbatasan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB III
KEWAJIBAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

  1. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

  2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 15

  1. Pemerintah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.

  2. Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.

  3. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Kewajiban Penyediaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 16

Kewajiban Pemerintah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota antarprovinsi dan lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:

  1. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;

  2. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;

  3. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;

  4. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;

  5. penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang;

  6. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan

  7. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Pasal 17

Kewajiban Pemerintah Daerah provinsi menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

  1. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;

  2. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;

  3. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;

  4. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;

  5. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;

  6. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan

  7. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Pasal 18

Kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi:

  1. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;

  2. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;

  3. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;

  4. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;

  5. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;

  6. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan

  7. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Pasal 19

Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pasal 16 huruf d, Pasal 16 huruf g, Pasal 17 huruf b, Pasal 17 huruf d, Pasal 17 huruf g, Pasal 18 huruf b, Pasal 18 huruf d, dan Pasal 18 huruf g, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

Bagian Ketiga
Kewajiban Penyediaan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 20

  1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang.

  2. Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

    1. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;

    2. penanganan kondisi darurat; dan

    3. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

BAB IV
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

  1. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan

  2. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Bagian Kedua
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

  1. Angkutan lintas batas negara;

  2. Angkutan antarkota antarprovinsi;

  3. Angkutan antarkota dalam provinsi;

  4. Angkutan perkotaan; atau

  5. Angkutan perdesaan.

Pasal 23

  1. Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi kriteria:

    1. memiliki rute tetap dan teratur;

    2. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan

    3. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.

  2. Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

    1. Terminal;

    2. halte; dan/atau

    3. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.

  3. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:

    1. Mobil Penumpang umum; dan/atau

    2. Mobil Bus umum.

Paragraf 2
Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 24

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

  1. rencana tata ruang;

  2. tingkat permintaan jasa Angkutan;

  3. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;

  4. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

  5. kesesuaian dengan kelas jalan;

  6. keterpaduan intramoda Angkutan; dan

  7. keterpaduan antarmoda Angkutan.

Pasal 25

  1. Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek.

  2. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 26

  1. Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

    1. Jaringan Trayek lintas batas negara;

    2. Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi;

    3. Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi;

    4. Jaringan Trayek perkotaan; dan

    5. Jaringan Trayek perdesaan.

  2. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

    1. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;

    2. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;

    3. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;

    4. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan

    5. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.

  3. Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.

  4. Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

  1. Rencana Umum Jaringan Trayek lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:

    1. asal dan tujuan Trayek lintas batas negara;

    2. tempat persinggahan dan/atau istirahat;

    3. jaringan jalan yang dilalui adalah jalan nasional;

    4. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan yang berupa Terminal tipe A atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api yang dihubungkan sebagai Jaringan Trayek dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antarkota antarprovinsi;

    5. jumlah kendaraan yang dibutuhkan;

    6. jenis kelas pelayanan yang disediakan yaitu kelas non-ekonomi;

    7. tempat pengisian bahan bakar yang disepakati; dan

    8. analisis keamanan.

  2. Rencana Umum Jaringan Trayek lintas batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan perjanjian antarnegara.

  3. Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

  1. Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:

    1. asal dan tujuan Trayek antarkota antarprovinsi merupakan ibukota provinsi, kota, wilayah strategis nasional, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antarkota antarprovinsi;

    2. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;

    3. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan antarkota antarprovinsi;

    4. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan yang berupa Terminal tipe A atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api yang dihubungkan sebagai Jaringan Trayek dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antarkota antarprovinsi; dan

    5. jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan antarkota antarprovinsi.

  2. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional.

  3. Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 29

  1. Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:

    1. asal dan tujuan Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten wilayah strategis regional dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antarkota dalam provinsi;

    2. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;

    3. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan antarkota dalam provinsi;

    4. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe B atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan

    5. jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan antarkota dalam provinsi.

  2. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

  3. Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 30

Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d disusun berdasarkan kawasan perkotaan.

Pasal 31

  1. Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diklasifikasikan berdasarkan:

    1. jumlah penduduk; dan

    2. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.

  2. Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

    1. kawasan perkotaan kecil;

    2. kawasan perkotaan sedang;

    3. kawasan perkotaan besar;

    4. kawasan metropolitan; dan

    5. kawasan megapolitan.

  3. Kawasan perkotaan berdasarkan ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kesatuan kawasan yang:

    1. melampaui batas wilayah provinsi;

    2. melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan

    3. berada dalam wilayah kabupaten/kota.

  4. Klasifikasi kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh:

    1. Menteri, untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi;

    2. gubernur, untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan

    3. bupati/walikota, untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 32

Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memuat paling sedikit:

  1. asal dan tujuan Trayek perkotaan;

  2. tempat persinggahan Trayek perkotaan;

  3. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;

  4. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perkotaan; dan

  5. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.

Pasal 33

  1. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Menteri secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional.

  2. Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 34

  1. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dilakukan oleh gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

  2. Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 35

  1. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c dilakukan oleh bupati/walikota secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

  2. Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 36

  1. Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e memuat paling sedikit:

    1. asal dan tujuan Trayek merupakan Simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan perdesaan;

    2. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten/kota, dan/atau jalan desa;

    3. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perdesaan;

    4. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan

    5. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perdesaan.

  2. Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jaringan Trayek yang melayani suatu kawasan perdesaan.

  3. Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan cakupan Jaringan Trayek pada kawasan perdesaan yang:

    1. menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;

    2. melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan

    3. melampaui 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 37

  1. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dilakukan oleh bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten.

  2. Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 38

  1. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dilakukan oleh gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

  2. Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 39

  1. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Menteri secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional.

  2. Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 41

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:

  1. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;

  2. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;

  3. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan

  4. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 42

  1. Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

  2. Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:

    1. reguler; dan

    2. eksekutif.

  3. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan

    2. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.

  4. Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran.

Pasal 43

  1. Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b merupakan Angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antarjemput, keperluan sosial, atau karyawan.

  2. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:

    1. Mobil Penumpang umum; atau

    2. Mobil Bus umum.

Pasal 44

  1. Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c merupakan Angkutan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan wisata.

  2. Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:

    1. ekonomi; dan

    2. non ekonomi.

  3. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum, dengan tanda khusus.

Pasal 45

  1. Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

  2. Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:

    1. ekonomi; dan

    2. non ekonomi.

  3. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Angkutan Massal

Pasal 47

  1. Angkutan massal berbasis jalan harus didukung oleh:

    1. Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal;

    2. lajur khusus;

    3. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal; dan

    4. Angkutan pengumpan.

  2. Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan Mobil Bus besar.

  3. Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

    1. lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau

    2. lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan.

  4. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Trayek Angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute dengan rute Angkutan massal.

  5. Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Angkutan pengumpan (feeder) Angkutan massal.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pengawasan Angkutan Orang

Pasal 48

  1. Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:

    1. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan

    2. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.

  2. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

  3. Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:

    1. Terminal;

    2. tempat wisata;

    3. ruas jalan; dan

    4. tempat keberangkatan.

Pasal 49

  1. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a meliputi:

    1. dokumen perizinan;

    2. dokumen Angkutan orang yang terdiri atas:

      1. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;

      2. tanda pengenal bagasi; dan/atau

      3. manifes;

    3. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;

    4. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;

    5. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan

    6. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.

  2. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi:

    1. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;

    2. fisik Kendaraan Bermotor; dan

    3. standar pelayanan minimal.

Pasal 50

Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

BAB V
ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

  1. Angkutan barang umum; dan

  2. Angkutan barang khusus.

Bagian Kedua
Angkutan Barang Umum

Pasal 52

Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Bagian Ketiga
Angkutan Barang Khusus

Pasal 53

  1. Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.

  2. Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. barang berbahaya; dan

    2. barang tidak berbahaya,

    yang memerlukan sarana khusus.

  3. Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:

    1. barang yang mudah meledak;

    2. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;

    3. cairan mudah menyala;

    4. padatan mudah menyala;

    5. bahan penghasil oksidan;

    6. racun dan bahan yang mudah menular;

    7. barang yang bersifat radioaktif;

    8. barang yang bersifat korosif; dan/atau

    9. barang khusus berbahaya lainnya.

  4. Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:

    1. benda yang berbentuk curah atau cair;

    2. peti kemas;

    3. tumbuhan;

    4. hewan hidup; dan/atau

    5. alat berat.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VI
DOKUMEN ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Bagian Kesatu
Dokumen Angkutan Orang

Pasal 55

  1. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani Trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen Angkutan orang.

  2. Dokumen Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;

    2. tanda pengenal bagasi; dan

    3. manifes.

  3. Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:

    1. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;

    2. nama Penumpang dan nama pengangkut;

    3. tempat, tanggal, dan waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan;

    4. nomor keberangkatan; dan

    5. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Tanda pengenal bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:

    1. nomor tanda pengenal bagasi;

    2. kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan

    3. berat bagasi.

  5. Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:

    1. identitas perusahaan yang meliputi nama dan alamat perusahaan;

    2. identitas kendaraan; dan

    3. daftar identitas Penumpang yang meliputi nama, jenis kelamin, umur, dan alamat.

Pasal 56

  1. Perusahaan Angkutan Umum orang wajib menyerahkan:

    1. tiket kepada Penumpang;

    2. tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk Angkutan tidak dalam Trayek;

    3. tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan

    4. manifes kepada Pengemudi.

  2. Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Bagian Kedua
Dokumen Angkutan Barang

Pasal 57

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:

  1. surat muatan barang; dan

  2. surat perjanjian pengangkutan barang.

Pasal 58

  1. Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.

  2. Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Angkutan orang dan/atau barang diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VII
PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:

  1. tata cara pemuatan;

  2. daya angkut;

  3. dimensi kendaraan; dan

  4. kelas jalan yang dilalui.

Pasal 61

  1. Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

    1. penempatan muatan pada ruang muatan;

    2. distribusi beban;

    3. tata cara pengikatan muatan;

    4. tata cara pengemasan; dan

    5. tata cara pemberian label atau tanda.

  2. Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan.

  3. Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.

Pasal 62

  1. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan pengawasan muatan Angkutan barang.

  2. Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan.

  3. Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

    1. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau

    2. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Bagian Kedua
Pengawasan dengan Alat Penimbangan yang Dipasang Secara Tetap

Pasal 63

  1. Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap semua Mobil Barang.

  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:

    1. Angkutan peti kemas;

    2. mobil tangki bahan bakar minyak dan /atau bahan bakar gas;

    3. Angkutan barang berbahaya; dan

    4. alat berat.

Pasal 64

  1. Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan pada lokasi tertentu di ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional.

  2. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan:

    1. rencana tata ruang;

    2. pusat bangkitan perjalanan;

    3. jaringan jalan dan rencana pengembangan;

    4. volume lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Angkutan barang;

    5. keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas;

    6. kondisi topografi;

    7. efektivitas dan efisiensi pengawasan muatan; dan

    8. ketersediaan lahan.

Pasal 65

  1. Pembangunan dan pengadaan fasilitas serta peralatan penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh Menteri.

  2. Pembangunan dan pengadaan fasilitas peralatan penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

    1. rancang bangun (layout);

    2. buku kerja rancang bangun; dan

    3. spesifikasi alat penimbangan.

Pasal 6

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dioperasikan apabila telah memenuhi persyaratan:

  1. lokasi telah ditetapkan;

  2. pembangunan sesuai rancang bangun;

  3. fasilitas dan peralatan penimbangan Kendaraan Bermotor telah terpasang dan memenuhi spesifikasi teknis; dan

  4. unit pelaksana telah ditetapkan.

Pasal 67

  1. Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan secara tetap dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor pemerintah provinsi yang telah mendapat penetapan dari Menteri.

  2. Untuk kepentingan tertentu, Menteri dapat menunjuk Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Pemerintah.

Pasal 68

Pemerintah membangun sistem informasi penyelenggaraan penimbangan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Pasal 69

  1. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib melakukan:

    1. pemeriksaan tata cara pemuatan barang;

    2. pengukuran dimensi Kendaraan Angkutan barang;

    3. penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan barang;

    4. pemeriksaan dokumen Angkutan barang;

    5. pencatatan kelebihan muatan pada setiap Kendaraan yang diperiksa; dan

    6. pendataan jenis barang yang diangkut, berat Angkutan, dan asal tujuan.

  2. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor wajib mengelola data hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terintegrasi dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 70

  1. Dalam hal ditemukan pelanggaran, petugas Unit Pelaksana Penimbangan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

  2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran.

  3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut Kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji.

  4. Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menurunkan kelebihan muatan pada tempat yang ditentukan oleh pejabat dan/atau petugas Unit Pelaksana Penimbangan.

  5. Resiko kehilangan dan/atau kerusakan barang yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha Angkutan umum barang yang bersangkutan.

  6. Dalam hal kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diturunkan, pengemudi dapat meneruskan perjalanan.

Pasal 71

  1. Penggunaan fasilitas untuk kegiatan bongkar muat barang dan tempat penyimpanan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dikenakan biaya.

  2. Tata cara penggunaan fasilitas kegiatan bongkar muat barang dan tempat penyimpanan barang serta besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah provinsi.

Pasal 72

Perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor untuk menjaga peralatan unit penimbangan Kendaraan Bermotor agar tetap berfungsi.

Pasal 73

  1. Menteri melakukan penilaian kinerja Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

  2. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap aspek:

    1. manajemen operasi;

    2. sumber daya manusia;

    3. peralatan dan fasilitas;

    4. penegakan hukum;

    5. keselamatan dan kelancaran lalu lintas; dan

    6. efektifitas pengawasan.

  3. Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Pasal 74

Lokasi alat penimbangan dan pengoperasian oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang dipasang secara tetap ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengawasan dengan Alat Penimbangan yang Dapat Dipindahkan

Pasal 75

  1. Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b dilakukan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor Angkutan barang di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.

  2. Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  3. Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:

    1. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan Angkutan barang;

    2. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; dan/atau

    3. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu.

Pasal 76

Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 wajib dilakukan peneraan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan Angkutan barang diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VIII
PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Perizinan Angkutan

Pasal 78

  1. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

    1. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;

    2. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau

    3. izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus.

  2. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

    1. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau

    2. pengangkutan jenazah.

  3. Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

  1. Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

    1. badan usaha milik negara;

    2. badan usaha milik daerah;

    3. perseroan terbatas; atau

    4. koperasi.

Pasal 80

  1. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 81

  1. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:

    1. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;

    2. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan

    3. kartu pengawasan.

  2. Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

  3. Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Bagian Kedua
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 82

Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a diberikan oleh:

  1. Menteri, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:

    1. Trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara;

    2. Trayek antar kabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;

    3. Trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan

    4. Trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.

  2. gubernur, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:

    1. Trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

    2. Trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan

    3. Trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.

  3. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani Trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

  4. bupati, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani :

    1. Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan

    2. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

  5. walikota, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.

Pasal 83

Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 wajib:

  1. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;

  2. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan

  3. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 84

  1. Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan melalui:

    1. pelelangan; atau

    2. seleksi.

  2. Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru.

  3. Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perpanjangan izin.

  4. Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 86

  1. Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b diberikan oleh:

    1. Menteri, untuk Angkutan orang yang melayani:

      1. Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;

      2. Angkutan dengan tujuan tertentu; atau

      3. Angkutan pariwisata.

    2. gubernur, untuk Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

    3. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Angkutan taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

    4. bupati/walikota, untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

  2. Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

    1. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;

    2. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan

    3. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 87

  1. Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 86 dilaksanakan melalui:

    1. pelelangan; atau

    2. seleksi.

  2. Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan Angkutan taksi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan baru.

  3. Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap perpanjangan izin penyelenggaraan taksi, izin penyelenggaraan Angkutan pariwisata, izin penyelenggaraan Angkutan dengan tujuan tertentu, dan izin penyelenggaraan Angkutan orang di kawasan tertentu.

  4. Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pelelangan dan seleksi pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus

Pasal 88

  1. Izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri.

  2. Izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang berbahaya harus mendapat rekomendasi dari menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait.

  3. Rekomendasi yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keterangan:

    1. jenis dan sifat barang yang diangkut;

    2. tata cara penanganan barang sesuai dengan jenis dan sifat; dan

    3. penanganan tanggap darurat.

  4. Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

    1. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan; dan

    2. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan Angkutan barang khusus diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 89

Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud Pasal 87 dilaksanakan melalui seleksi.

Bagian Kelima
Wajib Angkut

Pasal 90

  1. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.

  2. Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

    1. tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; atau

    2. surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang.

Pasal 91

  1. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang.

  2. Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.

Pasal 92

Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan.

Pasal 93

  1. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan

  2. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keenam
Sistem Manajemen Keselamatan

Pasal 94

Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 95

Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas ke pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan Angkutan jalan.

Pasal 96

Ketentuan mengenai kewajiban membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan persyaratan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Perlakuan Khusus Kepada Penyandang Cacat,
Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit

Pasal 97

Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

Pasal 98

  1. Perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi:

    1. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;

    2. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau

    3. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IX
TARIF ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Tarif Penumpang

Pasal 99

Tarif Penumpang terdiri atas:

  1. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan

  2. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 100

  1. Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a terdiri atas:

    1. tarif kelas ekonomi; atau

    2. tarif kelas non ekonomi.

  2. Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

    1. Menteri, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota antarprovinsi, Angkutan perkotaan, dan Angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;

    2. gubernur, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota dalam provinsi serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi;

    3. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

    4. bupati, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan

    5. walikota, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.

  3. Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 102

Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dibedakan atas:

  1. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi; dan

  2. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.

Pasal 103

  1. Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada:

    1. Menteri, untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

    2. gubernur, untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau

    3. bupati/walikota, untuk taksi yang wilayah operasinya berada di dalam wilayah kabupaten/kota.

  2. Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan persetujuan sesuai dengan kewenangannya.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif Penumpang untuk Angkutan tidak dalam Trayek menggunakan taksi diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 104

Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 105

Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif bagi manusia usia lanjut dan anak-anak.

Bagian Kedua
Tarif Angkutan Barang

Pasal 106

Penetapan tarif Angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan barang.

BAB X
SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 107

  1. Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

  2. Pemberian subsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga yang membidangi urusan Angkutan jalan.

  3. Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:

    1. faktor finansial; dan

    2. faktor keterhubungan.

  4. Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:

    1. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;

    2. Trayek Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;

    3. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau

    4. Trayek yang penetapan tarifnya dibawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

  5. Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi:

    1. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum; dan

    2. Trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis, Angkutan laut perintis, atau Angkutan udara perintis.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Trayek tertentu diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 108

  1. Besarnya subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan:

    1. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau

    2. biaya pengoperasian Angkutan orang yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan orang, apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 109

Pemberian subsidi penyelenggaraan Angkutan Penumpang umum dalam Trayek kepada Perusahaan Angkutan Umum dilaksanakan oleh:

  1. Pemerintah untuk Angkutan antarkota antarprovinsi atau Angkutan antarkota dalam provinsi, Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berdampak nasional;

  2. Pemerintah provinsi untuk Angkutan antarkota dalam provinsi, atau Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berdampak regional;

  3. Pemerintah kabupaten untuk Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten; dan/atau

  4. Pemerintah kota untuk Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah kota.

Pasal 110

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Penumpang umum dalam trayek bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan melalui proses:

  1. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau

  2. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

Pasal 111

Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah.

BAB XI
INDUSTRI JASA ANGKUTAN UMUM

Pasal 112

  1. Jasa Angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.

  2. Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus:

    1. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;

    2. menetapkan standar pelayanan minimal;

    3. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;

    4. mendorong terciptanya pasar; dan

    5. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum.

Pasal 113

Untuk menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei lapangan dan kajian teknis akademis.

Pasal 114

  1. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b terdiri atas:

    1. pelayanan ekonomi; dan

    2. pelayanan non-ekonomi.

  2. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa.

Pasal 115

  1. Untuk mendorong persaingan yang sehat antar Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c diklasifikasikan:

    1. perusahaan besar;

    2. perusahaan menengah; atau

    3. perusahaan kecil.

  2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek:

    1. sarana dan prasarana;

    2. sumber daya manusia;

    3. hasil penjualan tahunan (revenue); dan

    4. kapasitas produksi (bus/km).

  3. Klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian izin penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 116

Untuk mendorong terciptanya pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat:

  1. memberi subsidi bagi Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1);

  2. memberikan bimbingan dan bantuan teknis;

  3. melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen kepada Perusahaan Angkutan Umum; dan

  4. melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada mekanik, teknisi, pengemudi, dan/atau pembantu pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 117

Untuk mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

  1. evaluasi Trayek dan kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; atau

  2. evaluasi jumlah maksimal kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai industri jasa Angkutan umum diatur dengan peraturan Menteri.

BAB XII
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 119

  1. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek, Angkutan tidak dalam Trayek, dan Angkutan barang khusus wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan Angkutan.

  2. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:

    1. laporan pengusaha Angkutan mengenai realisasi Angkutan setiap bulan;

    2. hasil pengendalian dan pengawasan; dan

    3. hasil penilaian kinerja perusahaan Angkutan.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen perizinan Angkutan diatur dengan peraturan Menteri.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 120

  1. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan jalan.

  2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan Angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;

    2. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;

    3. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada instansi pemberi izin;

    4. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan Angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau

    5. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.

  3. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.

  4. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan peraturan Menteri.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 121

  1. Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 78 ayat (1), Pasal 83, Pasal 86 ayat (2), Pasal 88 ayat (4), Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. peringatan tertulis;

    2. denda administratif;

    3. pembekuan izin; dan/atau

    4. pencabutan izin.

  3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 123

  1. Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98 dikenai sanksi administratif.

  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. peringatan tertulis;

    2. denda administratif;

    3. pembekuan izin; dan

    4. pencabutan izin.

  3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 124

  1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

  2. Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

  3. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98.

  4. Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98, dikenai sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.

  5. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

Izin penyelenggaraan Angkutan umum yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 127

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 tahun 2014
tentang
Angkutan Jalan

Lampiran Ukuran
PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (301.97 KB) 301.97 KB