Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on December 03, 2017
UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang- Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2017 dan diundangkan di Jakarta pad 29 Mei 2017 dalam lembaran negara tahun 2017 nomor 104. Setelah melalui pembahasan yang memakan waktu hampir dua tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan disahkan dalam rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Kamis (27-4-2017), di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa kebudayaan tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai karakter luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa kita.

“Kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan kita, oleh karena itu, RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh,” ujar Mendikbud yang ditemui usai pengesahan Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan dilansir dari

lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, pemerintah bersama dengan Komisi X DPR RI akhirnya mengeluarkan UU Pemajuan Kebudayaan RI. UU Pemajuan Kebudayaan merupakan gagasan antarkementerian, yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penunjukan Kemendikbud sebagai koordinator atau pimpinan antar-kementerian tersebut berdasarkan surat Presiden RI nomor R.12/Pres/02/2016, tanggal 12 Februari 2016, perihal Penunjukan Wakil untuk Membahas RUU tentang Kebudayaan. Kementerian lain yang masuk dalam tim tersebut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Manfaat UU 5/2017 Pemajuan Kebudayaan

Pada awalnya yang diajukan adalah Undang-Undang dengan judul UU Kebudayaan, namun pada akhirnya menjadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan karena dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 berbunyi:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Hal ini diungkapkan oelh Ketua Komisi X DPR RI Teuku Refky Harsya dalam laporannya bahwa RUU yang berjudul Kebudayaan namun Panja DPR bersepakat mengubahknya menjadi Pemajuan Kebudayaan, demikian dilansir dari . Dan dia mengungkapkan selanjutnya manfaat tentang UU Pemajuan Kebudayaan bagi masyarakat ketika dalam ruang rapat Paripurna DPR RI, pada Kamis 28 April 2017.

Manfaat UU Pemajuan Kebudayaan bagi Masyarakat menurut Ketua Komisi X DPR RI:

  1. Kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa. Karena itu, pemajuan kebudayaan Indonesia bakal maju dan bertahan hingga usia bumi berakhir. Menurut Riefky, RUU tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki cara pandang bahwa kebudayaan sebagai investasi, bukan dinilai dari angka-angka
  2. Sistem pendataan kebudayaan terpadu. Dikatakan Riefky, sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data berbagai sumber serta kementerian dan lembaga. Nah, sistem itu disebut sebagai sistem pendataan kebudayaan terpadu. Isinya terkait dengan objek kemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata, sarana dan prasarana serta data lain terkait kebudayaan.
  3. Pokok pikiran kebudayaan daerah. Menurutnya setiap daerah melalui pemerintahan daerahnya merumuskan pokok pikiran kebudayaan daerah secara lisan, manuskrip, hingga olahraga tradisional. Dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah itu, para budayawan hingga pegiat budaya dan pemangku kepentingan berkumpul dalam rangka memajukan kebudayaan daerahnya.
  4. Strategi kebudayaan. Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam bidang kebudayaan. Sayangnya, Indonesia belum memiliki strategi dalam memajukan kebudayaan itu sendiri. Melalui RUU tentang Pemajuan Kebudayaan inilah, Indonesia nantinya memiliki strategi kebudayaan yang bakal disusun oleh pemerintah pusat dengan melibatkan masyarakat melalui sejumlah ahli yang memiliki kredibilitas dan kompetensi.
  5. Rencana induk pemajuan kebudayaan. Menurut Riefky, RUU tersebut bakal melahirkan rencana induk pemajuan kebudayaan dalam kurun waktu 20 tahun. Hal itu menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Dengan begitu, arah pembangunan bangsa bakal menjadi lebih kuat dengan dilandasi kebudayaan.
  6. Dana perwalian kebudayaan. Menurutnya, selain pendanaan melalui APBN dan APBD, juga melalui dana perwalian kebudayaan yang dibentuk pemerintah. Dana perwalian dimaksud meliputi sejumlah aset finansial yang dititipkan atau dihibahkan oleh orang atau lembaga untuk dikelola sebagai sebuah lembaga wali amanat.
  7. emanfaatan kebudayaan. RUU Pemajuan Kebudayaan pula mengatur industri besar dan/atau pihak asing yang akan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan bagi kepentingan komersial. Karena itu, wajib memiliki izin dari kementerian terkait dengan memenuhi persyaratan. Yakni, memiliki persetujuan atas dasar informasi awal, adanya pembagian manfaat, dan pencantuman asal-usul objek pemajuan kebudayaan.
  8. Penghargaan. Orang yang berkontribusi atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan bakal mendapat penghargaan. Tak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah memberikan fasilitas ke seseorang yang berjasa dalam bidang kebudayaan.
  9. Pemberian sanksi. Menurutnya sanksi dapat diberikan terhadap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat digunakannya sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan. Kemudian, melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan sistem pendataan kebudayaan terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana seperti diatur Pasal 55 dan 56 RUU Pemajuan Kebudayaan.

UU Pemajuan Kebudayaan menurut Mendikbud Muhajir Efendi menekankan pada aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan untuk pemajuan kebudayaan, jadi UU Pemajuan Kebudayaan akan membuat Kebudayaan menjadi lebih tangguh. Pun dia berpendapat bahwa pemajuan dan pengembangan kebudayaan dapat dilakukan dengan penyebarluasan, pengkajian, dan peningkatan keberagaman kebudayaan. Hal ini persis dengan Penjelasan Umum UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu:

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip “Trisakti” yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Asas, Objek dan Tujuan Pemajuan Kebudayaan

Dalam Pasal 2 UU 5 tahun 2017, ditegaskan bahwa Pemajuan Kebudayaan beraszaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong. Dengan Tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, menderdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menajdi haluan pembangunan nasional (Pasal 4)

Objek Pemajuan Kebudayaan ada dalam Pasal 5 UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

Pemajuan Kebudayaan

Koordinator pemajuan Kebudayaan adalah Menteri (Pasal 6). Pengarusutamaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pendidikan (Pasal 7). Dengan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (Pasal 8).

Strategi Pemajuan Kebudayaan

Pasal 13 UU 5 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa Strategi Kebudayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 13 Ayat 1). Strategi Kebudyaan ditetapkan oleh Presiden (Pasal 13 Ayat 6).

Isi Strategi Kebudayaan (Pasal 13 Ayat 2) adalah:

  1. abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
  2. visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
  3. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
  4. rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.

Kelengkapan Strategi Kebudayaan (Pasal 13 ayat 3):

  1. peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
  2. peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan;
  3. Peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
  4. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
  5. peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
  6. analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.

Cara Penyusunan Strategi Kebudayaan (Pasal 13 ayat 4):

  1. menggunakan pendekatan yang komprehensif;
  2. menyusun kajian yang bersifat multidisipliner; dan
  3. memperhatikan sifat saling terkait, saling terhubung, dan saling tergantung antar Kebudayaan di Indonesia.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan kementrian/lembaga terkait (Pasal 14). Dan isi dari Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah (Pasal 14 Ayat 2):

  1. Visi dan Misi Pemajuan Kebudayaan;
  2. Tujuan dan Sasaran;
  3. Perencanaan;
  4. Pembagian Wewenang; dan
  5. Alat ukur Capaian

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan bisa ditinjau ulang setiap 5 tahun (Pasal 14 ayat 3).

Selain itu masih banyak lagi tentang Objek Kebudayaan baik pendataan maupun bagaimana cara menyelamatkannya. Pubilikasi, Pemanfaatan dan Pembinaan Objek Kebudayaan, hingga penghargaan, larangan dan ketentuan pidana dapat anda lihat di pratayang dan dapat diundung di lampiran tulisan ini.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan