PP 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN

PP 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN merupakan aturan tindak lanjut dari Pasal 1 angka 6, Pasal 698, dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun d
Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar
Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar. Anak Telantar adalah anak berusia dibawah 18 tahun dengan kondisi tanpa terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar menyebutkan tentang Kriteria Anak Telantar, yaitu: tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
UU 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
UU 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memiliki tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Bantuan), merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.
UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hadir setelah keadaan krisis moneter yang terjadi di Indonesia dan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya. Semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat.
UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Perubahan UU Jabatan Notaris dilakukan pada tahun 2014 dengan UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perubahan dilakukan cukup banyak karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, perubahan juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang yang lain.
UU 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
UU 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah atau disebut juga Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan juga dapat disebut Undang-Undang Hak Tanggungan mendefinisikan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Hak Tanggungan) adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan s
PP 44 tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020
Presiden Joko Widodo menetapkan PP 44 tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di tengah Pandemi COVID-19.
UU 41 tahun 2004 tentang Wakaf
UU 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf memiliki fungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah dan wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.
PP 43 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN
Pemerintah mengubah PP 23 tahun 2020 dengan PP 43 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 pada tanggal 4 Agustus 2020. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Instruksi Presiden ini diperuntukkan bagi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan diseluruh Wilayah Indonesia.
UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Saat ini Jabatan Notaris diatur dengan UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
UU 38 tahun 2004 tentang Jalan
Jalan diatur dengan Undang-Undang, Undang-Undang tentang Jalan yang berlaku saat ini adalah UU 38 tahun 2004 tentang Jalan. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan mencabut UU 13 tahun 1980 tentang Jalan. Apakah itu jalan? Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan
UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan memiliki alasan mengapa perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai
UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan
UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan mengatakan bahwa Pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan. Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk Undang-Undang tentang Yayasan.
UU 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Surat Utang Negara diatur oleh UU 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Surat Utang Negara ada di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang Pengadilan Pajak yang dikenal saat ini adalah UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684). Karena Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung.
Berlangganan Berlaku