PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional

Bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan menjadi pertimbangan pertama terbitnya PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.
Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021
Presiden Joko Widodo menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2021 yaitu pada tanggal 12 Mei 2021 (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tanggal 24 Desember 2021 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal. Penetapan Cuti Bersama ASN ditegaskan dalam Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.
PP 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
PP 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan merupakan pelaksanaan amanat UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ketentuan Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
Permendesa PDTT 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa
Kementerian Desa menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Bidang Usaha Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Presiden. Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan aturan baru untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
UU 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003
UU 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU
Undang-Undang tentang Terorisme saat ini adalah UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, yang kemudian diubah dengan UU 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Terorisme menjadi UU.
Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah
Taman Mini Indonesia Indah, tempat ikonik sejak masa orde baru pengelolaannya diperbaharui dengan Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Taman mini yang luasnya segede gaban ini dalam Peraturan Presiden yang baru akan dikelola oleh Setneg.
Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
Starla Bankum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum. Starla Bankum diatur dengan Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Sebagaimana kita keahui bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
Permenkumham 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
Permenkumham 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), dan dinyatakan tidak berlaku. Permenkumham 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum mulai diberlakukan setelah 6 bulan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 3 Februari 2021. Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi Paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum.
PP 55 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
PP 55 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengatur mengenai pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, peran serta masyarakat, pemberian penghargaan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Tujuan PP 55 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah:
PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memiliki tujuan untuk mengoptimalkan fungsi Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan mendorong perlu disusunnya sebuah sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional.
Perpres 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
Perpres 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan merupakan Perpres Kementerian Kesehatan yang baru menggantikan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59). Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan mulai berlaku sejak tanggal 19 Maret 2021.
Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Maret 2021 menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden Republik Indonesia) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Progam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini pada pokoknya bertujuan untuk para pejabat terkait dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh adalah pelaksanaan amanat Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan salah satunya dengan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh. Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan Jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.
PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Amanat untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari ketentuan Pasal 55 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi latar belakang terbitnya PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
Berlangganan Berlaku