PP 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 36, Pasal 124, Pasal 173, dan Pasal 185 huruf b memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. PP 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional sebagai pendorong terlaksananya regulasi yang menjadi hambatan utama disamping hambatan institusi, fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia dalam penyelesaian Proyek Strategis Nasional.
PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Untuk memberikan kepastian hukum tentang Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan sebuah Peraturan Pemerintah. PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal merupakan aturan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PP 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK
PP 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK adalah aturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
PP 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diatur dengan PP 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.
PP 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan adalah kebijakan pemerinah untuk mengatur isu-isu strategis mengenai bentuk Upah, Upah bagi Pekerja/Buruh, Upah minimum dan Upah bagi Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil.
PP 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah
PP 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah menegaskan dalam Pasal 25 bahwa Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam rangka penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan.
PP 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PP 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki dasar hukum dan latar belakang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berasaskan keseimbangan antara Pelaku Usaha dan kepentingan umum dengan tujuan antara lain untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha:
PP 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
PP 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan aturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja.
PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan alasan dasar terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
PP 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
PP 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dalam penjelasannya mengatakan bahwa dalam rangka untuk menertibkan Tanah Telantar, pada masa awal reformasi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dulunya diatur dengan Peraturan Presiden kini diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Permendagri 76 tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca KTP-el
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) kita akan berkembang dan canggih, seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan fungsi KTP-el secara bertahap dengan peningkatan memori dan fitur pada cip KTP-el, cip KTP-el akan memuat data perorangan tambahan dari data KTP-el saat ini maupun sebagai data tambahan dari Instansi mitra/Pengguna pemanfaat cip KTP-el. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Permendagri 76 tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca KTP-el Selain itu cip KTP-el juga akan memuat aplikasi tambahan.
Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa saat ini diatur dengan Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
PP 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
PP 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang akan menjadi kebijakan strategis nasional dan akan mengatur secara rinci pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PP 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 tahun 2017 tentang Arsitek
PP 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 tahun 2017 tentang Arsitek merupakan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan amanat 2 Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Arsitek ini memiliki pembahasan tentang sanksi untuk kepentingan Pengguna Jasa Arsitek sehingga dalam penyelenggaraan bangunan dan gedung pengguna Jasa Arsitek tidak ikut dirugikan.
Berlangganan Berlaku