5.6

Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020 diatur kembali dengan diterbitkannya Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena pelaksanaan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru belum dapat dilaksanakan secara optimal di semua daerah.
Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional jogloabang Kam, 01/09/2020 - 04:25

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Permendibud baru ini memiliki latar belakang pokok yaitu bahwa Pertama, Sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara utuh.

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Musyawarah Desa jogloabang Kam, 01/09/2020 - 02:29

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Musyawarah Desa ada dalam Lampiran II Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa melengkapi Petunjuk Teknis Musyawarah Desa adalah Juknis Musdes dalam Lampiran I Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Petunjuk Teknis Musyawarah Desa jogloabang Rab, 01/08/2020 - 22:34

Petunjuk Teknis Musyawarah Desa adalah Juknis Musdes dalam Lampiran I Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa jogloabang Rab, 01/08/2020 - 04:48

Musyawarah Desa diatur dengan Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa biasanya disingkat dengan Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Warga negara yang rentan dengan administrasi kependudukan adalah permasalahan dan perlu mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan. Hal ini diatur dengan Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK jogloabang Sel, 01/07/2020 - 02:26

SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dengan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

UU 39 tahun 2009 tentang KEK
UU 39 tahun 2009 tentang KEK menyebutkan bahwa KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK berada di dalam zona. Dalam Kawasan Ekonomi Khusus ada Dewan Nasional, Dewan Kawasan dan Administrator dalam Dewan Kawasan yang dibentuk pada setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
Perpres 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewas KPK
Mengenai Perpres 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewas KPK. Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 30 Desember 2019 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Desember 2019 di Jakarta.
Permendagri 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
Permendagri 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah memiliki tujuan untuk membangun mekanisme penyusutan barang milik daerah dengan cara menyajikan aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
PP 82 tahun 2019 Perubahan Atas PP 44 tahun 2015 Penyelenggaraan Program JKK dan JKM
PP Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
PP 83 tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa
PP 83 tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa adalah aturan Pelaksanaan UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa.
Perpres 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN
Perpres Kementerian BUMN atau Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk menindaklanjuti ditetapkannya Pembentukan Kementerian dan Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Perpres 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden
Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden bertujuam untuk meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis. Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden menggantikan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Perpres ini.
Tim BOS Reguler, Permendikbud 18 tahun 2019
Perubahan Petunjuk Teknis - Juknis BOS - Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 22 Mei 2019 dan diberlakukan mulai tanggal 28 Mei 2019 setelah diundangkan di Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609 dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah perubahan tentang Ketentuan Lampiran I Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SD
Berikut BAB IV Penggunaan dana BOS Reguler, Komponen Pembiayaan Sekolah Dasar. Dalam Lampiran Permendikbud 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
Berlangganan Berlaku