UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Dengan berlakunya UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dinyatakan tidak berlaku lagi. Penyiaran adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pemenuhan hak memperoleh informasi.

PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Kecelakaan yang saat ini berlaku, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repub

PP 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah mendefinisikan Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor.

Kementerian Kesehatan menerbitkan kembali Pembaharuan dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease, COVID-19, edisi yang kelima. Buku tebal 200 halaman tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 edisi 5 tersebut dituangkan dalam sebuah Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan yaitu Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang tidak terpisahkan.

Pengelolaan Dana Desa diubah untuk kedua kalinya dengan Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa bermaksud untuk untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa.

Pandemi COVID-19 dan Pengelolaan Dana Desa direspon oleh Pemerintah. Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 40 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pandemi Corona Virus sangat membahayakan perekonomian dan stabilitas keuangan karena protokol kesehatan yang mengharuskan jaga jarak, karantina, dan mengurangi aktivitas kehidupan yang berakibat fatal pada kehidupan dan roda perekonomian. Trilyunan rupiah amblas untuk menghadapi Pandemi 2020 ini.

Aturan mengenai bentuk, ukuran dan warna benda meterai diperbaharui Kementerian Keuangan pada tahun 2014 dengan Permenkeu 65 tahun 2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai mulai diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 2014.

Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan atau PTK diatur kembali dengan Permenag 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Perguruan Tinggi Keagamaan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.

Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan. Komite Madrasah berkedudukan di Madrasah. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan. Dasar hukum Komite Madrasah saat ini diperbaharui dan diatur dengan Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

Kabinet Indonesia Maju sudah berjalan hampir satu tahun dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mendapatkan Peraturan Presiden yang baru. Perpres 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Juli 2020 di Jakarta. Peraturan Presiden tentang Kemenko Polhukam ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2020 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly. Perpres 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159, agar setiap orang mengetahuinya.

Sekretariat Negara Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020.

Seiring diterbitkannya Perpres 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Perpres 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten Pasal 120. Sehubungan dengan hal ini maka terbitlah PP 34 tahun 2020 tentang Pencabutan PP 27 tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, karena berlandaskan UU Paten yang sudah diganti.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

Presiden Jokowi melakukan penyesuaian Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari bantuan sosial untuk penanggulangan COVID-19. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Perpres 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Alasan penyesuaian lainnya adalah untuk memperbaki tata kelola dan pengembangan Program Kartu Prakerja.