Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo pada 2 Agustus 2017 menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa . Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1222, 2017 dengan judul Kemendagri, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades.
Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan aturan Pilkades
Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES. Permendagri No 65 Tahun 2017 Tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang baru ini mengubah dan mengapus beberapa hal yang ada di Permedagri lama. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015.
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas
Telah kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diubah dengan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dengan pertimbangan karena UU 17 tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan A
Permendagri 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Menurut BIG - Badan Informasi Geospasial batas desa/kalurahan ketika ditetapkan adalah cikal bakal bagi penetapan dan penegasan batas pada level di atasnya, bahkan BIG juga mengatakan bahwa penetapan batas desa adalah awal pembangunan Indonesia. Untuk penetapan dan pemetaan batas Desa ini BIG adalah garda terdepan dan metodenya langsung diadopsi pada peraturan-peraturan pemerintah untuk menetapkan batas desa yaitu dengan metode kartometris.
Permendagri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 30 Juni 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2016 Nomor 1037 pada tanggal 15 Juli 2016 di Jakarta.
Permenkeu No 48/PMK.07/2016, Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Permenkeu 48/PMK.07/2016 mencabut Permenkeu No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BAB X Ketentuan Penutup Pasal 123).
PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Indeks Desa Membangun adalah terusan dari Data Potensi Desa tahun 2014 yang diberlakukan sebagai baseline Data Dasar Pembangunan Desa. Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri, 2015) dan diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa (Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengentaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan minimal 2000 Desa Mandiri sesuai RPJMN 2015 - 2019.
PP 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Maret 2016 menandatangani Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Perubahan Pertama dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015. Dimana pada perubahan pertama PP 60/2014 poin pentingnya adalah:
Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa 2016
Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan tentang aset Desa. Aset Desa ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016 yang diterbitkan pada 15 Januari 2016. Pengelolaan aset Desa ditentukan dalam Permendagri ini sebagai: Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
Dasar Hukum Mendirikan BUM Desa suryaden Rab, 03/02/2016 - 16:13

Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa adalah sebuah kesempatan yang membuka lebar Desa untuk bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sudah saatnya dengan BUMDesa ini desa-desa bisa bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri untuk memakmurkan desanya sendiri-sendiri.

PP 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN
Pada Rabu 29 April 2015 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).
Permendagri 114 tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa
Pasal 6 ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60 ayat (4), Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 79, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) dicabut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Perpres 12 tahun 2015 tentang Kemendesa
Presiden Joko Widodo pada 23 Januari 2015 menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan Presiden ini juga mencabut Perpres 165 tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kabinet Kerja. Banyak tugas dan pekerjaan di Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi karena memang percampuran antara 2 kementrian lama dan ditambah satu tugas urusan baru dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Perpres 11 tahun 2015 tentang Kemendagri
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri pada tanggal 23 Januari 2015. Perpres 11 tahun 2015 ini berisi tentang SOTK Kementrian Dalam Negeri secara keseluruhan hingga badan-badan atau dirjen baru yang akan dibentuk. Terkait dengan Desa, Kementrian Dalam Negeri masih memiliki cengkeraman tangan di bidang Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang tugas dan fungsinya seperti di bawah ini, disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri:
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan Ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 43 Tathun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan perlunya menetapkan Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa.
Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa suryaden Sab, 01/24/2015 - 04:36

Pada 31 Desember 2014 Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Jenis Peraturan yang diatur di Permendagri 111 tahun 2014 ini adalah tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan di Desa tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 tetap dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berlangganan Berlaku