PP 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

Pemerintah menerbitkan PP 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Perpres 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Perpres 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mencabut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan menyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PP 90 tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek
PP 90 tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek telah diterbitkan dan mencabut PP 7 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek, PP 51 tahun 2007 Indikasi-Geografis, PERPRES 20 tahun 2005 Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek.
PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mencabut PP 28 tahun 2004 tentang Kemanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424).
Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah dana APBN bagi Desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa jogloabang Sab, 01/11/2020 - 01:54

Pendampingan Masyarakat Desa diatur kembali dengan Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Peraturan Menteri ini mencabut dan menggantikan Permendesa PDTT 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, dengan alasan untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum.

PermenDesaPDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa jogloabang Jum, 01/10/2020 - 20:33

PermenDesaPDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah, perlu menyusun pedoman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

8
PP 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
PP 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja adalah aturan pelaksanaan UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di Tempat Kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, letak pekerja bekerja, atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber bahaya sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.6
Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020 diatur kembali dengan diterbitkannya Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena pelaksanaan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru belum dapat dilaksanakan secara optimal di semua daerah.
Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Permendibud baru ini memiliki latar belakang pokok yaitu bahwa Pertama, Sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara utuh.
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Musyawarah Desa jogloabang Kam, 01/09/2020 - 02:29

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Musyawarah Desa ada dalam Lampiran II Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa melengkapi Petunjuk Teknis Musyawarah Desa adalah Juknis Musdes dalam Lampiran I Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Petunjuk Teknis Musyawarah Desa
Petunjuk Teknis Musyawarah Desa adalah Juknis Musdes dalam Lampiran I Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa jogloabang Rab, 01/08/2020 - 04:48

Musyawarah Desa diatur dengan Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa biasanya disingkat dengan Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Warga negara yang rentan dengan administrasi kependudukan adalah permasalahan dan perlu mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan. Hal ini diatur dengan Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK
SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dengan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
UU 39 tahun 2009 tentang KEK
UU 39 tahun 2009 tentang KEK menyebutkan bahwa KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK berada di dalam zona. Dalam Kawasan Ekonomi Khusus ada Dewan Nasional, Dewan Kawasan dan Administrator dalam Dewan Kawasan yang dibentuk pada setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
Berlangganan Berlaku