Perpres 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi

Perpres 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi di tetapkan Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut mengamanatkan Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi diatur dengan Peraturan Presiden.
PP 73 tahun 2013 tentang Rawa
PP 73 tahun 2013 tentang Rawa adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah tentang Rawa mengatur mengenai penetapan Rawa, pengelolaan Rawa, sistem informasi Rawa, perizinan dan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Rawa dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi Rawa yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN
Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN diluncurkan mengingat Pandemi COVID-19 yang menyerang membabi buta, menimbulkan ketidakpastian dan memiliki dampak dahsyat kepada kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
PP 35 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
Pemerintah mengubah PP 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah tersebut diubah dengan PP 35 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. PP 35 tahun 2020 melakukan sekitar 13 Perubahan Pokok Ketentuan dalam PP 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
UU Ormas setelah diubah tahun 2017
Inilah isi UU Ormas setelah diubah Perppu 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU 17 tahun 2013 tentang Ormas. UU Ormas tahun 2013 pada UU 17 tahun 2013 tentang Ormas dapat dilihat di pranala ini.
UU 17 tahun 2013 tentang Ormas
Organisasi Kemasyarakatan, diatur dengan UU 17 tahun 2013 tentang Ormas. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ormas memiliki AD dan ART, yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Menurut UU 17 tahun 2013 tentang Ormas, Organisasi Kemasyarakatan dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk:
UU 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 22 tahun 2002 tentang Grasi
UU Grasi pada awalnya adalah UU 22 tahun 2002 tentang Grasi, Kemudian diubah dengan UU 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 22 tahun 2002 tentang Grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikianlah dalam UU 22 tahun 2002 tentang Grasi. Undang-Undang tentang Grasi mengalami Perubahan pada tahun 2010.
Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Dengan berlakunya UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dinyatakan tidak berlaku lagi. Penyiaran adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pemenuhan hak memperoleh informasi.
PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Kecelakaan yang saat ini berlaku, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repub
PP 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
PP 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah mendefinisikan Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor.
Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
Kementerian Kesehatan menerbitkan kembali Pembaharuan dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease, COVID-19, edisi yang kelima. Buku tebal 200 halaman tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 edisi 5 tersebut dituangkan dalam sebuah Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan yaitu Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang tidak terpisahkan.
Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan Dana Desa diubah untuk kedua kalinya dengan Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa bermaksud untuk untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa.
Permenkeu 40 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Pandemi COVID-19 dan Pengelolaan Dana Desa direspon oleh Pemerintah. Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 40 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pandemi Corona Virus sangat membahayakan perekonomian dan stabilitas keuangan karena protokol kesehatan yang mengharuskan jaga jarak, karantina, dan mengurangi aktivitas kehidupan yang berakibat fatal pada kehidupan dan roda perekonomian. Trilyunan rupiah amblas untuk menghadapi Pandemi 2020 ini.
Permenkeu 65 tahun 2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai
Aturan mengenai bentuk, ukuran dan warna benda meterai diperbaharui Kementerian Keuangan pada tahun 2014 dengan Permenkeu 65 tahun 2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai mulai diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 2014.
Permenag 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada PTK
Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan atau PTK diatur kembali dengan Permenag 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Perguruan Tinggi Keagamaan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
Berlangganan Berlaku